## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 202-219 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo; IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: rusdimansuaib21@gmail.com; ajubishak@iaingorontalo.ac.id
Abstract: The problem in this study is how the existence of the  Headman's existence in the registration of marriage for the adoptive father's case in the birth  certificate  of  the  child  to  be  married.  This  research  is  a  qualitative descriptive  study  with  a  juridical  approach.  The  results  showed  that  the existence  of  the  Headman's  role  was  not  optimal  because  there  were  still some obstacles, including the character of the community who did not know the  recording  procedure  and  the  lack  of  understanding  of  marital  law, especially  regarding  the  issue  of  adopted  children  who  were  attributed  to adoptive  fathers  who  according  to  Islamic  law  were  not  justified,  but  the facts showed so many adopted children born ascribed to adoptive fathers and influence  the  registration  of  marriage,  especially  guardians  for  adopted children.
Keywords: Headman, Adopted Children, Recording, Marriage

## The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate
Abstrak:  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran eksistensi  Penghulu  terhadap  pencatatan  perkawinan  untuk  kasus  ayah angkat dalam akta kelahiran anak yang akan menikah. Penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis.  Hasil  penelitian menunjukkan eksistensi peran Penghulu belum maksimal dikarenakan masih mengalami  beberapa  kendala,  antara  lain  karakter  masyarakat  yang  tidak mengetahui prosedur pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan terutama menyangkut masalah anak angkat yang dinisbahkan ke ayah angkat yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan, akan tetapi fakta menunjukkan  begitu  banyak  anak  angkat  yang  lahir  dinisbahkan  ke  ayah angkat dan berpengaruh terhadap pencatatan nikah terutama wali bagi anak angkat perempuan.
Kata Kunci: Penghulu, Anak Angkat, Pencatatan, Pernikahan

## Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

## A. Pendahuluan
Perkawinan  sangat  berkaitan  erat  dengan  masalah-masalah kewarisan,  kekeluargaan  sehingga  perlu  dicatat  untuk  menjaga  agar  tertib hukum.  Di  sinilah  tugas-tugas  Penghulu  berkaitan  dengan  penerapan  dan syari’at  agama  Islam  di  bidang  perkawinan  bukan  sekedar  seremonial, namun  tugas-tugas  tersebut  juga  menjadi  sarana  perwujudan  ketaatan seorang  muslim  dan  pengikat  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita 1 serta  akibat  sosial  yang  akan  muncul  di  kemudian  hari akibat kesalahan dalam pencatatan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  sering  menjadi  sebuah  masalah  bagi  setiap pegawai  pencatatn  nikah  ditingkat  kecamatan  karena  sering  dihadapkan pada  masyarakat  yang  tidak  tahu  undang-undang  yang  mengatur  adanya sebuah  perkawinan,adanya  perbedaan  data  status  wali  menjadikan  sebuah proses  pencatatan  perkawinan  sedikitnya  mengalami  kendala.bukan  karena persyaratan  administrasi  tidak  dilengkapi.  Bahkan  saat  melakukan pendaftaran justru semua administrasi perkawinan sudah lengkap,akan tetapi persoalan  hak  wali  yang  menjadi  salah  satu  rukun  sah  perkawinan  tidak terpenuhi disebabkan anak yang akan menikah merupakan anak angkat dan data  calon  pengantin  bermarga  ayah  angkat  baik  dalam  akta  kelahiran maupun  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Hal  ini  akan  berdampak  pada persoalan  administratif  pencatatan  perkawinan,  dimana  jika  dilakukan pencatatan perkawinan dengan menempatkan nama ayah angkat dalam buku nikah  dikarenakan  identitas  lain  ber  marga  ke  ayah  angkat  akan menimbulkan  masalah  baru  terutama  masalah  hak  waris  dan  yang  lainnya. Akan  tetapi  jika  pencatatan  perkawinan  dimasukan  nama  ayah  kandung maka  secara  administrasi  tidak  singkron  antara  data  pada  akta  kelahiran yang  menyebutkan  bahwa  calon  pengantin  tersebut  adalah  anak  kandung dari si pengasuh dan juga akan berimbas pada data administrasi lainnya yang dimiliki oleh pengantin wanita.
Peran  Penghulu  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang  Pencatatan Nikah yang digunakan Pegawai Pencatatan  Nikah  (PPN)  dalam  pedoman  pelaksanaan  perkawinan.  Pada Pasal  2  PMA  tersebut  dijelaskan  PPN  adalah  pejabat  yang  melakukan pemeriksaan  persyaratan,  pencatatan  nikah/rujuk,  pendaftaran  cerai  talak,
1 Yufi  Wiyos  Rini  Masykuroh,  “BP4  KePenghuluan,” Skripsi  (Bandar  Lampung:
Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014), 1.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
cerai  gugat,  dan  melakukan  bimbingan  perkawinan.  PPN  secara  langsung dijabat  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  yang  mana  dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  diwakilkan  oleh  Penghulu  atau  Pembantu PPN. 2
Sebuah  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  PPN  melalui tahap  atau  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  yang  harus  dilalui  secara hierarki.  Hal  tersebut  tertera  pada  pasal  3  sampai  pasal  13  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  demikian  juga serupa dengan pasal 5 sampai pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah,  antara  lain  melakukan, pemberitahuan  kehendak  nikah;  pengumuman  kehendak  nikah  dan  terakhir dilakukan pelaksanaan perkawinan dan pencatatan. 3
Pemerintah  telah  mengambil  peran  dengan  menetapkan  ketentuan Pencatatan perkawinan yaitu dalam  perundang-undangan. Kebijakan ini di ambil  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mengatur  dan  menertibkan pelaksanaan  perkawinan  terutama  pencatatan  perkawinan  serta  sebagai legalisasi  dan  kepastian  hukum  baik  terhadap  kehidupan  pribadi  maupun keluarga termasuk akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut. 4
Peran  Penghulu  dalam  pencatatan  perkawinan  sangatlah  penting yang  dapat  menentukan  persoalan  hukum  yang  dihadapi  oleh  masyarakat terutama  masalah  ayah  angkat  dalam  akta  kelahiran  anak  yang  akan menikah. Secara hukum positif telah memiliki kekuatan hukum adalah anak dari  ayah  yang  ada  dalam  akata  kelahiran  akan  tetapi  secara  syariat  akan bermasalah  terutama  pada  hukum  kewarisan  di  kemudian  hari.  Penghulu dalam  menjalankan  perannya  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat. Penghulu  idealnya  adalah  aktor  tunggal  dalam  melaksanakan  peran kepenghuluan  di  bidang  pencatatan  perkawinan  terutama  masalah-masalah yang sifatnya mendesak yang memerlukn kepastian hukum bagi masyarakat.
2 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  Tentang Pencatatan Nikah, pasal 3 ayat (1).
3 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Reruplik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pasal 2-11 jo. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 5, 9, 13, 16, 26.
4 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, 1.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
Penghulu  selain  diamanahkan  oleh  undang-undang,  juga  berkaitan  dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan para pihak. 5
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  di  hadapan  Penghulu adalah pencatatan nikah dimana calon pengantin wanita adalah anak angkat sejak  balita  dan  ayah  angkatpun  dalam  akta  kelahiran,  dimana menghilangkan nasab calon pengantin wanita.
Pada  dasarnya  tidak  ada  perintah  khusus  untuk  mencatat  peristiwa nikah  akan  tetapi  dilihat  dari  segi  manfaatnya,  maka  pencatatan  sangat diperlukan, 6 karena  pencatatan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang otentik  agar  seseorang  dapat  mendaatkan  kepastian  hukum  dari  sisi keabsahan perkawinan maupun kewarisan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah swt.:
ٌبِتاَك ْمُكَنْ يَ ب ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُ تْكاَف ىِّمَسُم ٍلَجَأ  َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْ نَ ياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ِ ْدَ ْلِ ... ( ٢٨٢ ) Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.... (QS. al-Baqarah/2: 282)
Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah pencatatan tertulis dalam segala  bentuk  urusan  muamalah,  seperti  perdagangan,  hutang  piutang bahkan  perkawinan  sangan  dianjurkan.  Dalam  ayat  ini  pula  diperintahkan untuk  kiranya  menuliskan  dengan  benar,  karena  alat  bukti  tertulis  itu statusnya lebih adil dan benar serta dapat menguatkan persaksian, sehingga dapat  menghindarkan  dari  keraguan  dengan  adanya  alat  bukti  tertulis. Pasangan  pengantin  dapat  memproses  secara  hukum  sebagai  persoalan rumah  tangga  maupan  waris  baik  garis  keturunan  lurus  ke  atas  maupun  ke
5 Jabatan  kePenghuluan  merupakan  jabatan  resmi  yang  mengakomodir  pencatatan nikah  talak  dan  rujuk.  Lihat Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang  Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
6 M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam  (Jakarta:  Prenada Media Group, 2006), 123.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
bawah.  Pencatatan  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di Pengadilan Agama. 7
Beragam  kasus  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  hal  memasukkan anak  angkat  sebagai  anak  kandung  dalam  akta  kelahiran  maupun  kartu keluarga  bahkan  pemberian  nama  belakang  anakpun  adalah  ayah  kandung menjadi  persoalan  tersendiri  yang  dihadapi  oleh  Penghulu,  sehingga membutuhkan  Penghulu  yang  dapat  memberikan  pencerahan  dan  berani mengambil  keputusan  meskipun  beresiko  demi  memberikan  kepastian hukum.

## B. Eksistensi Penghulu dalam Perundang-Undangan
Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata  “hulu”  yang  artinya  kepala,  dapat  diartikan  bahwa  Penghulu  adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. 8 Menurut  istilah  Penghulu  didefenisikan  sebagai  seorang  yang mendapat  tugas  dari  negara  untuk  menghadiri  upacara  pernikahan  dan melakukan  pemeriksaan  administrasi  serta  pencatatan  pernikahan.  Dalam peraturan  bersama  Menteri  Agama  dan  kepala  badan  kepegawaian  negara tentang  petunjuk  pelaksanaan  jabatan  fungsional  Penghulu  dan  angka kreditnya,pada  bab  1  pasal  1  ditegaskan  bahwa  Penghulu  adalah  pegawai negeri  sipil  sebagai  pegawai  pencatat  nikah  yang  diberi  tugas,tanggung jawab,wewenang,dan  hak  secara  penuh  oleh  menteri  Agama  atau  pejabat yang  ditunjuk  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku untuk  melakukan  pengawasan  nikah  dan  rujuk  menurut  agama  Islam  dan kegiatan kepenghuluan. 9
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  22  tahun 1946  bahwa  tugas  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  disebut  Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Jabatan  Penghulu lahir  berdasarkan  pasal  2  dan  pasal  3  undang-undang  tersebut,  Penghulu
7 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya (Jakarta: Visimedia, 2007), 1.
8 Kementerian  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  III (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 850.
9 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya  (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 3.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
pada  awalnya  bernama  “Wakil  Pegawai  Pencatat  Nikah”  diangkat  Menteri Agama dan ditempatkan di jawatan Agama daerah setingkat keresidenan. 10
Eksistensi Penghulu dalam perundang-undangan dapat dilihat setelah berjalan  kurang  lebih  40  tahun,  muncul  gagasan  untuk  menjadikan  peran Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  serta  wakilnya  sebagai  jabatan  karir  dan jabatan  fungsional  Penghulu  dengan  lahirnya  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  477  Tahun  2004  tentang  Pencatatan  Nikah.  Selanjutnya  sesuai dengan  perkembangan,  Penghulu  hanya  diperuntukkan  bagi  Wakil  PPN, sedangkan  PPN  kembali  kepada  sebutan  dan  peran  semula  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946,  terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007  bahwa  sebutan  Penghulu  untuk  menggantikan  Wakil  PPN.  Dalam urusan  kepegawaian  negara,  Penghulu  adalah  jabatan  fungsional  dalam rumpun  keagamaan,  berkedudukan  sebagai  pelaksana  teknis  dalam melakukan  kegiatan  kepenghuluan  pada  Kementerian  Agama. 11 Penghulu diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang perkawinan  (UUP),  serta  mencatat  perkawinan  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku,  mempunyai  tanggungjawab  dan  peranan  khusus dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang munakahat. 12 Menurut Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007,  pasal  1  ayat  1 menyebutkan  Penghulu  adalah  Pejabat  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai  Pencatat  Nikah  yang  diberi  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang untuk  melakukan  pengawasan  nikah/rujuk  menurut  agama  Islam  dan kegiatan kepenghuluan. 13
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  Nomor  62  Tahun  2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan Angka Kreditnya, disebutkan tugas pokok Penghulu sebagai berikut:
10 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1946  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 2 dan 3.
11 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1999  tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
12 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
13 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007,  pasal  1 ayat  (3),  sesuai  dengan  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  PER/62/M.PAN/6/2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan  Angka Kreditnya, pasal 1 ayat (1) jo. Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan FungsionalPenghulu dan Angka Kreditnya.

## 1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pelayanan nikah/rujuk
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk
4. Penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
7. Pembinaan keluarga sakinah
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
9. Pengembangan  kepenghuluan  pelaksanaan  pelayanan  nikah/rujuk, pelayanan  fatwa  hukum  munakahat  dan  bimbingan  muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi. 14
Menurut  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  Dj.II/426  Tahun  2008 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Tugas  dan  Penilaian  Angka  Kredit Jabatan  Fungsional  Penghulu,  tugas  pokok  Penghulu  adalah  melakukan perencanaan  kegiatan  kepenhuluan,  pengawasan  pencatatan  nikah/rujuk serta  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  kepenghuluan  dan  pengembangan kepenghuluan, sedangkan didalam melaksanakan tugas pokoknya, Penghulu berpedoman kepada dasar hukum pencatatan nikah yang meliputi:
1. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang disempurnakan  untuk  keduakalinya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN
6. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan Nikah
7. Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  jo  KMA  Nomor  154  Tahun  1991  tentang  Pelaksanaan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 15
14 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, 4.
15 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, 3.

## C. Eksistensi Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan merupakan suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara  terhadap  peristiwa  perkawinan.  Dalam  hal  ini  Pegawai  Pencatat Nikah  (PPN)  ataupun  Penghulu  yang  melakukan  pencatatan,  ketika  akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. 16
Pencatatan  adalah  suatu  administrasi  negara  dalam  rangka  menciptakan ketertiban  dan  kesejahteraan  warga  negara.  Mencatat  artinya  memasukkan data perkawinan pasangan suami istri ke dalam akta nikah yang kemudian di keluarkan  buku  kutipan  akta  nikah  untuk  dapat  dipegang  oleh  pasangan suami istri sebagai bukti otentik keabsahan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting,  bahkan menjadi  sebuah  persyaratan  administratif  yang  harus  dilakukan.  Tujuannya adalah  agar  perkawinan  itu  jelas  dan  menjadi  bukti  bahwa  perkawinan  itu telah  terjadi,  baik  bagi  yang  bersangkutan,  keluarga  kedua  belah  pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca  dalam  suatu  surat  yang  bersifat  resmi  dan  dalam  suatu  daftar  yang sengaja  dipersiapkan  untuk  itu,  sehingga  sewaktu-waktu  dapat  digunakan, terutama  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  autentik. 17 Dengan  adanya  surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  meskipun  ketentuan pencatatan  perkawinan  hanya  merupakan  persyaratan  administratif,  namun ketentuan  ini  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  ketentuan administrasi  lainnya,  khususnya  yang  terkait  dengan  peristiwa  dan perbuatan hukum.
Akta  perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  alat  bukti yang  sah.  Terkait  dengan  hal  ini,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:
1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk  membantah  atau  menyatakan  ketidakbenaran  bahwa  orang  lain mempunyai hak
16 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga, 20-22.
17 Kamal  Muchtar, “Nikah  Sirri  di  Indonesia,” Jurnal  Al  Jami`ah,   No.  56  Tahun 1994, 14-15.

## 4. Untuk  menunjukkan  dan  menyatakan  bahwa  telah  terdapat  suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. 18
Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat  penting,  khususnya  dalam  upaya  mempertahankan  dan  melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi  tuntutan  ataupun  gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.
Apabila  dikaji  lebih  jauh,  keberadaan  alat  bukti  tertulis,  khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti  lainnya.  Selain  itu,  alat  bukti  tertulis  ini  dapat  berlaku  untuk  jangka waktu  yang  lama  selama  surat-surat  tersebut  masih  ada.  Berbeda  dengan kesaksian  yang  terbatas  masa  berlakunya,  yaitu  selama  yang  bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.
Tidak  adanya  alat  bukti  berupa  pencatatan  suatu  perkawinan  akan berdampak  pada  tidak  terlaksananya  hukum  Islam  dengan  baik,  khususnya hukum  yang  berhubungan ahwal  al-syakhshiyyah seperti  dalam  hal  nafkah isteri,  nafkah  anak,  pendidikan  anak,  waris  mewarisi,  hukum  tentang halangan  perkawinan  (mahram),  dan  sebagainya.  Tanpa  adanya  alat  bukti yang  lengkap  mungkin  saja  terjadi  perkawinan  antara  seorang  perempuan dengan  saudara  laki-lakinya,  tidak  dapatnya  ditentukan  dengan cepat  siapa ahli  waris  seseorang,  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  dan pendidikan  anak,  sehingga  tidak  adanya  kepastian  hukum.  Atas  dasar pertimbangan  kemaslahatan  inilah,  pencatatan  perkawinan  kemudian diterapkan  bahkan  diperkuatkan  dengan  berbagai  peraturan  terkait  di berbagai negara muslim di dunia.
Pada dasarnya memang tidak ditemui dalam ayat-ayat Alquran yang membahas  secara  khusus  tentang  perintah  pencatatan  nikah,  dan  hal  ini tidak  pernah  dicontohkan  oleh  Rasulullah  Muhammad  saw.  Pencatatan nikah  yang  dilakukan  saat  ini  sebenarnya  sebagai  upaya  pemerintah  untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan namun demikian walaupun pencatatan perkawinan  tidak  dijelaskan  dalam  kitab-kitab  fikih,  akan  tetapi  peristiwa sakral  tersebut  sangatlah  penting  untuk  dicatatkan.  Dalam  pengambilan
18 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Keempat, Bab I, Pasal 1865.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
hukum  pencatatan  perkawinan  dengan  mengukur  sesuatu  dengan  sesuatu yang  lainnya  yang  memiliki  persamaan  antara  keduanya,  maka  dengan demikian hukum pencatatan perkawinan dapat kita lihat pada Alquran yang menganjurkan  agar  setiap  kegiatan  bermuamalah  agar  supaya  dicatatkan (QS al-Baqarah/2: 282).
Meskipun sebagian besar umat Islam memahami bahwa ayat tersebut hanya untuk hutang-piutang, akan tetapi ayat tersebut dapat diterapkan pada perkawinan  dan  muamalah  yang  lainnya  yang  memerlukan  adanya  suatu akad  perjanjian.  Memang  pada  ayat  tersebut  hanya  disebutkan  hutang- piutang,  tetapi  akibat  dari  hutang-piutang  tidak  akan  lebih  jauh  dan  lebih berat dari pada akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan.
Sumber hukum lainnya yang mengatur pencatatan perkawinan islam adalah KHI dimana disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 19 Dengan demikian sangatlah  penting  bagi  untuk  memperhatikan  keabsahan  suatu  perkawinan, bukan  saja  secara  syar’i  sudah  tercukupi  syarat  dan  rukunnya,  tetapi  juga secara  administrasi  perlu  diperhatikan  agar  benar-benar  tercatat  dan  diakui secara hukum.
Pencatatan  perkawinan  adalah  pendataan  administrasi  perkawinan yang  ditangani  oleh  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (PPN)  dengan  tujuan untuk  menciptakan  ketertiban  hukum.pencatatan  perkawinan  dipandang sebagai  sesuatu  yang  sangat  urgen  sekali,  karena  menyangkut  banyak kepentingan.suatu  perbuatan  seperti  nikah  atau  perkawinan  baru  dikatakan perbuatan  hukum  (menurut  hukum)  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan hukum yang berlaku secara positif. 20 Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  akan  tetapi  merupakan  penyatuan  dua keluarga  besar  yang  masing-masingnya  punya  hak  dan  kepentingan  dari perkawinan tersebut.
Begitu  pentingnya  pencatatan  perkawinan  sehingga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.” 21 Pasal
19 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.
20 H.  M.Anshary, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-Masalah  Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), 22.
21 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan  untuk  mendapatkan  keabsahan  perkawinan  harus  dicatat  menurut peraturan  yang  diatur  oleh  pemerintah  agar  mendapat  legalisasi  secara hukum.  Sebuah  pernikahan  yang  dicatat  secara  resmi  menurut  ketentuan undang-undang  perkawinan  akan  terjamin  keamanannya  dari  kemungkinan terjadinya  kecurangan  dan  pemalsuan  lainnya  yang  dapat  merugikan  pihak lain.
Salah  satu  tujuan  dianjurkannya  pencatatan  nikah  adalah  agar terwujudnya ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwa menjadi jelas untuk memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Hal ini, merupakan  suatu  upaya  yang  diaturkan  oleh  undang-undang  untuk melindungi  martabat  dan  kesucian  ( misaqan  galizan) sebuah  perkawinan, khususnya  bagi  perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Dalam  hal  ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan adanya undang-undang  pencatatan  perkawinan  tersebut.  Pemberlakuan  pencatatan perkawinan  tersebut  sebagai  usaha  pemerintah  untuk  kemaslahatan umatnya.
Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  ini  adalah  suatu  langkah  yang tepat, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin komplek dan beragam  pula  problem  kehidupannya.  Tentu  saja  hal  itu  membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi  menjaga  ketertiban  dan  demi  adanya  kepastian  hukum  bagi masyarakatnya.
Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, negara (pemerintah) telah melihat kepentingan yang sangat besar yaitu dalam konteks berbangsa dan  bernegara.  Pencatatan  perkawinan  juga  sangat  berkaitan  sekali  dengan data  kependudukan,  seperti  perkawinan  itu  sendiri,  perceraian,  serta berhubungan  juga  dengan  status  anak  atas  hak  kewarisan  dan  sebagainya. Dalam arti jika terjadi perselisihan dan percekcokan di dalam suatu keluarga bisa  melakukan  upaya  hukum.  Oleh  karena  dengan  adanya  akta  nikah tesebut  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  para  pihak  akan  mempunyai  kekuatan dipengadilan untuk mendapatkan hak-haknya.
Begitu  juga  dengan  pencatatan  tersebut,  pendataan  penduduk  akan terselenggara dengan baik dan tertib, maka dengan demikian pembangunan yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat akan lebih terprogram  dan  terencana  dengan  baik  pula,  di  samping  memang  demi

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
keutuhan  dan  keabadian  suatu  keluarga  yang  tentram  serta  berkeadilan, apalagi pencatatan nikah ini dasarnya adalah untuk kemaslahatan.
Oleh  karenanya,  langkah  yang  paling  tepat  diambil  oleh  negara dalam  realitas  seperti  ini,  perkawinan  harus  melalui  prosedur  (undang- undang  yang  berlaku  dalam  negara),  khususnya  dalam  masalah  ini, pencatatan  nikah  merupakan  langkah  yang  sangat  staregis  untuk  mencapai kemaslahatan  rakyat.  Ini  bertujuan  untuk  melindungi  setiap  individu  dari penyelewengan salah satu pihak. Kebijakan yang dilakukan tersebut, sesuai dengan kaidah yang berlaku.

## D. Penyelesaian  Pencatatan  Perkawinan  bagi  Calon  Pengantin  dengan
Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak tersebut.  Dalam  arti  bahwa,  anak  tersebut  merupakan  anak  yang  lahir  dari dan dalam perkawinan bapak dan ibunya yang sah. Sehingga anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena asal usul seorang  anak  merupakan  dasar  untuk  menunjukkan  hubungan  kemahraman (nasab)  dengan  ayahnya. 22 Untuk  membuktikan  asal-usul  seorang  anak  dan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu:
1. Akta perkawinan orang tua yang membuktikan bahwa perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan.
2. Akta  kelahiran  yang  membuktikan  nama  orang  tua  anak  tersebut  dan kapan  anak  itu  dilahirkan  yang  tercantum  dalam  akta.  Sebagaimana pembuktian  asal  usul  anak  menurut  pasal  103  KHI  yang  menyebutkan bahwa  asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akte kelahiran atau alat bukti lainnya.” 23
Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis adalah hal ini  merupakan  identitas  resmi  yang  akan  sering  digunakan  dalam  hal pendataan  kependudukan,  pendidikan,  dan  legalisasi.  Jadi,  secara  internal akta  kelahiran  merupakan  identitas  asal-usul  seorang  anak  dan  secara eksternal,  merupakan  identitas  diri  bagi  yang  bersangkutan. 24 Dengan
22 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 43.
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 55. 24 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, 47-48.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
demikian kedudukan akta atau bukti autentik lain merupakan identitas dasar bagi  setiap  orang  dan  anak-anak.  Termasuk  bagi  mereka  yang  akan melaksanakan perkawinan.
Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena  pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang  memenuhi  syarat- syarat  dan  rukun  yang  berlaku  baik  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam. Dalam KHI pasal  14  disebutkan  beberapa  syarat  dan  rukun  dalam  pernikahan  bahwa pernikahan  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah  terpenuhi  syarat-syarat  dan rukun-rukunnya.  Apabila  syarat-syaratnya  tidak  lengkap  maka  pernikahan tersebut  tidak  dapat  dilangsungkan,  dan  apabila  salah  satu  dari  rukunnya tidak  ada  maka  pernikahan  tersebut  menjadi  tidak  sah  atau  batal  demi hukum.
Mengenai  wali  nikah  ini  telah  termuat  dalam  KHI  pasal  19  yang berbunyi:  ”Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.” 25 Bagi perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan kehadiran  seorang  wali  mutlak  adanya,  karena  wali  termasuk  dalam  salah satu  syarat  sahnya  pernikahan  baik  menurut  Undang-Undang  maupun Hukum Islam. Persyaratan adanya wali bukanlah tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak syarat dan rukun tersebut persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting  dan  menentukan,  hal  ini  dapat  dilihat  pula  dari  pendapat  Imam Syafi’i,  Maliki  dan  Hanbali  bahkan  dapat  dikatakan  pernikahan  tersebut tidak  sah.  Perwalian  dalam  nikah  menurut  jumhur  ulama  seperti  Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali merupakan salah satu syarat sahnya nikah,  baik  bagi  gadis  maupun  janda,  kecil  ataupun  sudah  dewasa. Sedangkan  Imam  Hanafi  menyatakan  bahwa  wali  bukan  merupakan  syarat sahnya pernikahan, namun baik  itu laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing. 26
25 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi
Hukum Islam, pasal 19.
26 Mohammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1999), 222.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
Akta kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu  kepada  setiap  catatan  resmi  berlandaskan  undang-undang  yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada  salinan  lembaran  pencatatan  akta  lahir  yang  dapat  dipertanggung- jawabkan  keasliannya.  Istilah  atau  perkataan  ‚akta ‛ yang  dalam  bahasa Belanda  disebut acte  atau  akte  dan  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  act atau deed. Pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:
1. Perbuatan  ( handeling),  perbuataan  hukum  (rechtshandeling),  itulah pengertian yang luas.
2. Suatu  tulisan  yang  dibuat  untuk  dipakai  atau  digunakan  sebagai  bukti perbuatan  hukum  tersebut,  yaitu  berupa tulisan  yang  ditujukan  kepada pembuktian sesuatu. 27
Adapun  yang  dimaksud  akta  catatan  sipil  adalah  suatu  surat  atau catatan  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  negara  yakni  pejabat  catatan  sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang  didaftarkan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  seperti  peristiwa  perkawinan, kelahiran,  pengakuan  atau  pengesahan  anak,  perceraian  dan  kematian. 28
Salah satu peristiwa yang terjadi dan didaftarkan yaitu akta kelahiran.
Akta  Kelahiran  adalah  akta  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat berwenang,  yang  berkaitan  dengan  adanya  kelahiran.  Akta  kelahiran bermanfaat antara lain, sebagai berikut:
1. Memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan;
2. Persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan
3. Persyaratan bagi seseorang yang masuk  sebagai pegawai pemerintahan (Pegawai  Negeri  Sipil,  Tentara  Negara  Indonesia,  dan  Polisi  Republik Indonesia),  Lembaga  Negara  (anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan lain-lain), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sejenisnya.
27 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 68.
28 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil, 68.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
Permasalahan  yang  sering  dihadapi  Penghulu  dalam  pencatatan perkawinan  adalah  dimana  calon  pengantin  wanita  di  nisbahkan  ke  ayah angkat  di  karenakan  ketidak  tahuan  ayah  angkat  terhadap  hukum  disaat mengadopsi anak,dengan menganggap anak angkat sebagai anaknya seperti anak  kandungnya  sehingga  mendorongnya  untuk  memakai  namanya  di dalam  akta  kelahiran  anak  angkat,s  ehingga  secara  hukum  di  akui  bahwa anak  angkat  itu  menjadi  ayah  kandung  dibuktikn  dengan  akta  kelahiran bahkan  KTP.  Hal  ini  menjadi  persoalan  serius  dalam  administrasi perkawinan.  dalam  kasus  seperti  ini,  pada  proses  akad  nikah  tetap menghadirkan  ayah  kandung,apabila  ayah  kandung  tidak  diketahui keberadaannya maka yang akan menjadi wali adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Wali Hakim.
Adapun  pencatatan  dalam  buku  nikah  menggunakan  nama  ayah angkat  disesuaikan  dengan  identitas  yang  ada  di  akta  kelahiran  dan  KTP, akan  tetapi  diberikan  penjelasan  terlebih  dahulu  kepada  ayah  angkat  dan calon  pengantin  putri  bahwa  identitas  ini  akan  berpengaruh  dalam pembagian  harta  warisan.akan  tetapi  jika  pihak  keluarga  tidak  bersedia maka  dalam  buku  nikah  tetap  memakai  nama  ayah  kandung  sebagai  wali nasab.
Pendapat di atas didasarkan bahwa jika dalam pencatatan pada buku nikah  tidak  memakai  nama  ayah  angkat  sebagaimana  identitas  yang  ada dalam  kartu  keluarga  ataupun  akta  kelahiran,  maka  akan  berakibat  hukum lain  dimana  harus  merubah  keseluruhan  identitas  calon  pengantin  melalui pengadilan, jika anak angkat yang akan menikah adalah pendidikannya tidak tamat sekolah dasar (SD). Hal itu tidak terlalu bermasalah akan tetapi jika yang  akan  menikah  adalah  Pegawai  Negeri  ataupun  anggota  TNI/POLRI yang  identitasnya  memakai  nama  ayah  angkat  dalam  akta  kelahiran tentunya  akan  berpengaruh  besar  dalam  masa  depan  sang  calon  pengantin. Akan  tetapi  sebagai  Penghulu  sebelum  melakukan  pencatatan  tetap memberikan penjelasan terlebih dahulu akibat hukum keduanya.dalam kasus ayah  angkat  dalam  akta  kelahiran  anak  perempuan  yang  akan  menikah, sebelum  dilakukan  pencatatan  perkawinan,  maka  terlebih  dahulu  Penghulu mengundang keluarga baik ayah angkat maupun orang tua kandung jika ada dan  terutama  calon  pengantin  untuk  memberitahukan  kekeliruan  identitas yang  memasukan  anak  angkat  sebagai  anak  kandung  dalam  akta  kelahiran maupun  kartu  keluarga  sehingga  mempengaruhi  proses  pencatatan perkawinan.  Bagi  keluarga  dan  calon  pengantin  diberi  pilihan  dengan

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran
menulis surat pernyataan memilih apakah dalam pencatatan penulisan buku nikh memilih ayah kandung atau ayah angkat berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai identitas legal dalam hukum. Penghulu berkewajiban menjelaskan  dampak  dari  keduanya  dari  sisi  hak  kewarisan  akan berpengaruh.
Pada intinya Penghulu selain mendahulukan aspek hukum juga tetap mempertimbangkan  aspek  maslahat  dalam  kasus  pencatatan  perkawinan untuk  kasus  ayah  angkat  dalam  akta  kelahiran  dengan  melakukan musyawarah  dengan  pihak  terkait  dengan  menjelaskan  aspek  hukum  baik hukum positif maupun hukum Islam.

## E. Penutup
Eksistensi  peran  Penghulu  terhadap  pencatatan  perkawinan berdasarkan  perundang-undangan  sudah  sangat  jelas  dalam  hal pengadministrasi  penyelenggaaan  perkawinan.  Kendala  yang  dihadapi terkait  prosedur  pencatatan  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  hukum perkawinan terutama menyangkut masalah anak angkat yang dinisbahkan ke ayah angkat yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan, akan tetapi fakta menunjukan  begitu  banyak  anak  angkat  yang  lahir  dinisbahkan  ke  ayah angkat dan berpengaruh terhadap pencatatan nikah terutama wali bagi anak angkat perempuan.
Upaya  yang  dilakukan  Penghulu  dalam  menyelesaikan  kasus perkawinan  dimana  ayah  angkat  dalam  akta  kelahiran  anak  yaitu  dengan terlebih  dahulu  Penghulu  mengundang  keluarga  baik  ayah  angkat  maupun orang  tua  kandung  jika  ada  dan  terutama  calon  pengantin  untuk memberitahukan kekeliruan identitas yang memasukan anak angkat sebagai anak  kandung  dalam  akta  kelahiran  maupun  kartu  keluarga  sehingga mempengaruhi  proses  pencatatan  perkawinan.bagi  keluarga  dan  calon pengantin  diberi  pilihan  dengan  menulis  surat  pernyataan  memilih  apakah dalam  pencatatan  penulisan  buku  nikah  memilih  ayah  kandung  atau  ayah angkat berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai identitas legal dalam  hukum.  Penghulu  berkewajiban  menjelaskan  dampak  dari  keduanya dari  sisi  hak  waris  akan  berpengaruh.  Adapun  untuk  akad  nikah  tetap menghadirkan  ayah  kandung  jika  ada,  jika  tidak  ada  ayah  kandung  maka posisi wali menjadi wali hakim.

## Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak

## Daftar  Pustaka
Anshary, H. M. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan Fungsional  Penghulu  dan  Angka  Kreditnya.  Jakarta:  Direktorat Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syariah,  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
Hasan,  M.  Ali. Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam.  Jakarta:
Prenada Media Group, 2006.
Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Masykuroh,  Yufi  Wiyos  Rini.  “BP4  KePenghuluan,” Skripsi.  Bandar Lampung:  Fakultas  Syariah  IAIN  Raden  Intan  Bandar  Lampung, 2014.
Muchtar, Kamal.  “Nikah  Sirri  di  Indonesia,” Jurnal  Al  Jami`ah,   No.  56 Tahun 1994.
Ramulyo,  Mohammad  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam.  Jakarta:  Bumi Aksara, 1999.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Penetapan  Berlakunya  Undang-Undang  RI  tanggal  21  November 1946  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
______. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
______. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
______. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan  Angka
Kreditnya.
______. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

## ______. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah.
______. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/62/M.PAN/6/2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan Angka Kreditnya.
______. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1999  tentang  Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
______. Peraturan  Pemerintah  Repuplik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Situmorang  Victor  M.,  dan  Cormentyna  Sitanggang, Aspek  Hukum  Akta Catatan Sipil di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Soimin,  Soedharyo. Hukum  Orang  dan  Hukum  Keluarga.  Jakarta:  Sinar Grafika, 1994.
Susanto, Happy. Nikah Sirri Apa Untungnya. Jakarta: Visimedia, 2007.