## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA
Ribka Lydia Atedjadi email: ribkalydiaa@yahoo.com

## Abstract
Migrant workers are the universal right holders whose rights, dignity and security require special and specific kinds of protection. The international migrant workers happen to find themselves outside of their nationality law protection system, hence their status is absolutely crucial, as they are susceptible to exploitation and harassment.  This protection  has been provided  since  the activities of  the  labor system  in  the  market  are  related  to  pre-placement,  placement,  and  post-placement.  The  actual implementation of this form of protection currently falls under an institution in charge of services and protection. This institution is known in Indonesia as Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia,  the  National  Institution  for  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian Laborers  (BNPPTKI).  The  vulnerability  of  Indonesian  migrant  laborers  can  be  discerned  from  a number  of  issues  such  as  execution  of  the  death  penalty  in  the  country  of  destination  without  any notification being given to the government of their country of origin, and acts of violence committed against Indonesian migrant workers in their workplace that is quite susceptible to 3D. By way of its various institutions, Indonesia must address the issues of migrant workers seriously and  regard this matter  as  being  subject  to  law  in  specific  situations.  The  safe  and  proper  migration  situation  of Indonesian International workers should become a role model and  fall under the responsibilities of the placement institutions services and protections in order to minimize the legal issues faced by the Indonesian workers.
Keywords:
Indonesian  Overseas  Workers,  Protection  of  Migrant  Workers,  Institution  for  Placement  and Protection of Migrant Workers.

## Abstrak
Pekerja  migran  adalah  pemegang  hak  asasi  universal  dimana  hak,  martabat  dan  keamanannya membutuhkan  perlindungan  khusus  dan  spesifik.  Pekerja  migran  internasional  berada  di  luar perlindungan  hukum  negara  kebangsaannya  sehingga  mereka  rentan  terhadap  pelecehan  dan eksploitasi. Perlindungan tersebut diberikan sejak kegiatan sistem penempatan pasar tenaga kerja yang  berkaitan  dengan  pra-penempatan,  penempatan,  dan  purna  penempatan  berlangsung. Pelaksana  kebijakan  perlindungan  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  pelayanan  penempatan  dan perlindungan  pekerja  migran.  Lembaga  tersebut  di  Indonesia  bernama  Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  Kerentanan pekerja migran asal Indonesia dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, seperti eksekusi hukuman mati di negara tujuan tanpa adanya  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  negara  asal,  terjadinya  kekerasan  pada  pekerja migran asal Indonesia di tempat kerja yang rentan dengan 3D. Indonesia melalui lembaganya perlu menyikapi  permasalahan  pekerja  migran  tersebut  secara  serius  dengan  memandang  sebagai subyek  hukum  dalam  kondisi  khusus.  Kondisi  migrasi  pekerja  internasional  asal  Indonesia  yang
aman  menjadi  peran  dan  tanggung  jawab  lembaga  pelayanan  penempatan  dan  perlindungan sehingga dapat meminimalisir peristiwa hukum terhadap pekerja migran asal indonesia.
Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia , Perlindungan Pekerja Migran, Lembaga Pelayanan dan Penempatan Pekerja Migran.

## Pendahuluan
Pekerja migran di Indonesia dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Pengiriman  TKI  ke  luar  negeri  telah  berlangsung  sejak  abad  XX. 1 Pengiriman TKI mengalami peningkatan yang cukup menyakinkan sejak Pelita II (1979) dan diarahkan kepada negara-negara di Timur Tengah dengan pekerjaan pada  umumnya  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  yaitu  83%  dari  seluruh  TKI. 2 Peningkatan  pengiriman  jumlah  TKI  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor kependudukan, faktor ketenagakerjaan, faktor ketersediaan lapangan kerja,  serta pengerahan TKI ke luar negeri.
Data demografi Indonesia menunjukan pertumbuhan angkatan kerja yang cukup  signifikan.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  2014  menyatakan  jumlah penduduk  Indonesia  adalah  237.641.326  jiwa  dengan  jumlah  angkatan  kerja 125,32  juta  jiwa.  Peningkatan  angkatan  kerja  tersebut  tidak  diikuti  dengan kesempatan  kerja  yang  menimbulkan  tingkat  pengangguran  pada  2014  yang mencapai 7,15 juta jiwa, dan meningkat pada awal Februari 2015 menjadi 7,4 juta jiwa. 3 Pertumbuhan  jumlah  angkatan  kerja  jauh  lebih  cepat  dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hal tersebut mengakibatkan sebagian angkatan  kerja  Indonesia  berupaya  bekerja  di  luar  negeri  sebagai  TKI  dengan berbagai alasan. Mereka terutama tertarik dengan upah dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.
1 Rusdi Tagaroa dab Encop  Sofia, Buruh  Migran Indonesia Mencari Keadilan,  Bekasi: Solidaritas Perempuan, Lembaga  Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2004, hlm. 1.
2 Warta Demografi, Nomor 3 Tahun ke-28 Tahun 1998, hlm. 6
3 Azka  Nur  Meida, Tenaga  Kerja  Di  Indonesia,  Siap  Atau  Tidak  Siap  Menghadapi  AEC  2015, https://www.academia.edu/9886209/TENAGA_KERJA_INDONESIA_SIAP_ATAU_TIDAK_SIAP_M ENGHADAPI_AEC_2015
Mengantisipasi  perkembangan  jumlah  angkatan  kerja  yang  lebih  banyak dari  jumlah  kesempatan  kerja  yang  tersedia  di  dalam  negeri,  maka  pemerintah melakukan  berbagai  kebijakan  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan kebijakan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan  mengatasi  beberapa  permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  yang meliputi: 4
a. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran.
Pemerintah  memiliki  upaya  untuk  menambah  peluang  kerja  dengan menciptakan  lapangan  kerja  formal  seluas-luasnya. 5 Upaya  tersebut dimaksudkan  agar  mereka  yang  tidak  memiliki  pendidikan  dan/atau  bagi mereka  yang  hanya  berpendidikan  sekolah  lanjut  tingkat  pertama mendapatkan  kesempatan  tersebut. 6 Namun  pada  kenyataannya,  upaya  ini belum  maksimal  untuk  mengisi  peluang-peluang  kerja  formal  yang  memiliki persyaratan kompetensi tertentu.
b. Masalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  penempatan  TKI sesuai dengan job order . 7 Namun demikian, permasalahan muncul sejak tahap pra  penempatan  sampai  dengan  tahap  purna  penempatan.  Permasalahan tersebut timbul akibat lemahnya atau kurang terawasinya proses persiapan di dalam  negeri  termasuk  pemalsuan  identitas  TKI. 8 Proporsi  terbesar  dalam pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  diarahkan  pada  sektor informal  khususnya  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT)  dengan  keahlian  yang minim.  Posisi  ini  menunjukkan  kualitas  TKI  tersebut  memiliki  kompetensi yang  terbatas  dan  sangat  rawan  terhadap  perlakuan-perlakuan  yang  tidak
4 Payaman  J.  Simanjuntak, Kompleksitas  Masalah  Ketenagakerjaan ,  Majalah  Buletin  Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta: 2004
5 BNP2TKI, Grand Design Penempatan dan Perlindungan TKI2015-2025 , Jakarta: Maret 2014, hlm 2
6 Terkait dengan program wajib belajar Sembilan tahun
7 Supra No 5, hlm. 5.
8 Id.
manusiawi  di  negara  tempat  bekerja.  Artinya,  pemerintah  wajib  untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja  yang  bekerja  di  lapangan  kerja informal. 9
c. Masalah pelatihan kerja.
Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  hidup masyarakatnya,  yakni  dengan  mendorong  pekerja  dari  pekerjaan  yang memiliki  produktivitas  rendah  ke  pekerjaan  yang  memiliki  produktivitas tinggi. 10 Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas  dan kompetensi  pekerja.  Pemerintah  perlu  mendukung  dengan  menyediakan lembaga  yang  dapat  memfasilitasi  peningkatan  kualitas  dan  kompetensi pekerja tersebut.
d. Masalah perundang-undangan.
Indonesia  telah  memiliki  kurang  lebih  41  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perlindungan TKI. Inflasi peraturan perundang- undangan  mengakibatkan  defisit  komitmen  dalam  pelaksanaannya  seperti terjadinya  disharmonisasi,  tumpang  tindih,  kontradiksi  antar  instrumen,  dan menimbulkan celah-celah penyalahgunaan pengaturan terhadap TKI.
e. Masalah Aparatur.
Keterbatasan  pemahaman  aparatur  dan  kepemimpinan  dalam  membantu warga  negara  untuk  menciptakan  kesejahteraan  pekerja  diakibatkan  oleh rendahnya  komitmen  dan  kompetensi  SDM  aparatur  tersebut.  Hal  tersebut mengakibatkan  aparatur  belum  menyadari  masalah  ketenagakerjaan  yang dihadapi.
Permasalahan  ketenagakerjaan  di  dalam  negeri  tersebut  berpengaruh terhadap  pengiriman  TKI  ke  luar  negeri.  Pemerintah  lebih  mengutamakan terlaksananya  program-program  ekonomi  sehingga  mengakibatkan  dua  hal,
9 Supra No. 5, hlm. 3.
10 Id.
pertama, tidak terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja ke luar negeri. Kedua,  faktor  tenaga  kerja  yang  tidak  memiliki  kualitas  baik,  menyebabkan rendahnya daya tawar negara dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya tawar  buruh  Indonesia  tersebut  mempengaruhi  buruknya  hubungan  kerja  dan rendahnya  kesejahteraan  seperti  jabatan  pekerja  migran,  upah  yang  diperoleh, dan perlindungan selama menjadi pekerja migran. 11
Pemerintah  melalui  lembaga  yang  memfasilitasi  ketenagakerjaan  dan migrasi  pekerja  internasional  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  sebagai  lembaga  yang  membuat  kebijakan  serta lembaga  pelaksana  kebijakan  yaitu    Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Otorisasi kewenangan BNP2TKI adalah  untuk  melakukan  penempatan  di  negara  yang  telah  memiliki  perjanjian dengan  Indonesia  dan  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  migran  asal Indonesia.
Peran  dan  tanggung  jawab  BNP2TKI  dalam  penempatan  Calon  Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) diawali proses penempatan sejak tahap pra penempatan, penempatan,  dan  purna  penempatan.  Pasal  10  Undang-Undang  No.  39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, menyatakan t ahapan  pra  penempatan  diawali  dengan  proses  perekrutan  tenaga  kerja  oleh lembaga  penyalur  tenaga  kerja,  yaitu  Perusahaan  Pelaksana  Tenaga  Kerja Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  dan  atau  Pemerintah.  Tenaga  kerja  yang  hendak menjadi CTKI wajib melakukannya,  melalui lembaga penyalur tenaga kerja agar proses  penempatan  tersebut  menjadi  proses  yang  legal.  Kurangnya  keterlibatan BNP2TKI  pada  tahap  perekrutan  menyebabkan  terbukanya  kerentanan eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini.
11 Tjandra, Surya dkk, Makin Terang Bagi Kami Hukum Perburuhan, Jakarta: TURC, 2006, hlm. 42.
Selain bertujuan untuk melakukan penempatan tenaga kerja, BNP2TKI juga memiliki  fungsi  memberikan  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  tenaga kerja.  Pelaksanaan  pengawasan  dan  perlindungan  oleh  BNP2TKI  kepada  tenaga kerja  tersebut  dilandasi  oleh  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  Konvensi  Pekerja Migran tahun 1990 sebagai instrumen internasional.
Konvensi Pekerja Migran 1990 diratifikasi oleh Indonesia setelah Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja diberlakukan.  Keterlambatan  ratifikasi  Konvensi  Pekerja  Migran  1990  tersebut mengakibatkan  tidak  optimalnya  pelaksanaan  perlindungan  yang  dituntut berdasarkan standar internasional. Ketidakselarasan tersebut antara lain terjadi, dalam bentuk-bentuk perlindungan terhadap TKI yang tidak berdokumentasi. Hal yang diakui oleh Konvensi Pekerja Migran 1990, namun tidak diakomodasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  bagaimana  pengaturan hukum di Indonesia mengenai peran dan tanggung jawab lembaga pelayanan dan penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri? Apakah faktor yang menyebabkan substansi perlindungan Pekerja Migran dalam  Konvensi  Pekerja  Migran  Tahun  1990  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Pengesahan International  Convention  On  The  Protection  Of  The Rights  Of  All  Migrant  Workers  and  Members  Of  Their  Families )  belum  secara optimal dilaksanakan?

## Tenaga Kerja Indonesia
Warga  Negara  sebagai  subyek  hukum  memiliki  hak  untuk  memilih pekerjaan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  Pengertian  dari  tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam
maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan  jasa  atau  barang  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 12
Istilah  tenaga  kerja  migran  sudah  didefinisikan  dalam  pasal  11  ayat  (1) Konvensi  Migrasi  Tenaga  Kerja  (edisi  revisi)  1949  dan  didefinisikan  juga  dalam pasal  11  ayat  (1)  Bagian  II  dari  konvensi  pekerja  migran  (ketentuan  tambahan) 1975.  Istilah  pekerja  migran  tersebut  berubah  seiring  dengan  kebutuhan perkembangan  globalisasi  migrasi  pekerja.  Pasal  2  ayat  (1)  Konvensi  Pekerja Migran tahun 1990 mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia  bukan  menjadi  warga  negara.  Definisi  dalam  Konvensi  Pekerja  Migran  tahun 1990  mengindikasikan  bahwa  migran  tidak  mengacu  pada  pengungsi 13 ,  dalam pengungsian 14 atau paksaan lain untuk meninggalkan tempat asal mereka. Tidak terdapat  pembatasan  dalam  definisi  tersebut,  sehingga  tenaga  kerja  dapat meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swa- pekerja, dan penganggur.
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, mendefinisikan istilah tenaga kerja adalah:
12 Dasar-Dasar  Hukum  perburuhan,  Zainal  Asikin  (ed),  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  1993, hlm. 2.
13 “Prinsip-Prinsip  Panduan  Bagi  Pengurus  Internal”,  Kantor  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia, kata pengungsi diambil dari kata “ refugee ” (Pengungsi Lintas Batas). Menurut konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, pengungsi lintas batas  adalah  seseorang  yang  oleh  karena  rasa  takut  yang  wajar  akan  kemungkinan  dianiaya berdasarkan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada  suatu  kelompok  sosial  tertentu,  atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.
14 Id., kata pengungsian merujuk kata “ displacement ” yang berasal dari istilah Internally Displaced Person (Pengungsi  Internal)  dimana  yang  dimaksudkan  dengan  para  pengungsi  internal  ialah orang-orang  atau  kelompok-kelompok  orang  yang  telah  dipaksa  atau  terpaksa  melarikan  diri atau  meninggalkan rumah  mereka atau  tempat mereka dahulu  biasa tinggal, terutama sebagai akibat  dari,  atau  dalam  rangka  menghindarkan  diri  dari,  dampak-dampak  konflik  bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran- pelanggaran  hak  asasi  manusia,  bencana-bencana  alam,  atau  bencana-bencana  akibat  ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.
“Setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk kebutuhan masyarakat.”
Secara  khusus  Halim  memberikan  pengertian  buruh/pegawai  adalah: 15 orang  yang  bekerja  pada  atau  untuk  majikan/perusahaan;  imbalan  kerjanya dibayar  oleh  majikan/perusahaan;  dan  secara  resmi  terang-terangan  dan kontinyu  mengadakan  hubungan  kerja  dengan  majikan/perusahaan,  baik  untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.
Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tenaga kerja adalah:
“Setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan menerima upah.”
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  dapat  diketahui  unsur–unsur  dari seorang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah: memiliki hubungan kerja; pekerjaan  dalam  bentuk  menghasilkan  barang  atau  jasa;  untuk  jangka  waktu tertentu  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kerja;  mendapatkan  upah;  dan penempatan di luar negara asal.

## Lembaga Pelayanan dan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  88  Tentang  Lembaga Pelayanan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  membentuk  lembaga  penempatan tenaga  kerja  yakni,  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri,  yang  kemudian  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  81  Tahun  2006  Tentang  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia.  BNP2TKI  tersebut  bersifat  independen
15 Id., hlm. 3.
karena  berada  langsung  di  bawah  Presiden  Republik  Indonesia  dan  tidak tergabung dalam suatu lembaga negara lainnya.
BNP2TKI  berfungsi  melaksanakan  kebijakan  yang  diarahkan  untuk memaksimalkan  penempatan  dan  perlindungan  terhadap  TKI  dengan mengedepankan  aspek  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  serta keselamatan  dan  kesehatan  TKI  sejak  masa  pra-penempatan,  selama  bekerja  di negara  penempatan  sampai  kembali  ke  tanah  air  di  daerah  asal  TKI,  secara terkoordinasi dan terintegrasi dan bertugas: 16 melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga  Kerja  Indonesia  atau  Pengguna  berbadan  hukum  di  negara  tujuan penempatan;  dan  memberikan  pelayanan,  mengkoordinasikan,  dan  melakukan pengawasan  mengenai:  dokumen;  pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP); penyelesaian  masalah;  sumber-sumber  pembiayaan;  pemberangkatan  sampai pemulangan;  peningkatan  kualitas  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia;  informasi; kualitas  pelaksana  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia;  dan  peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.
Peran  BNP2TKI  ini  juga  dipertegas  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindunngan Tenaga  Kerja  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  migrasi  tenaga  kerja  tersebut terdapat  badan–badan  negara  lainnya  yang  juga  berhubungan  dengan  BNP2TKI, yakni:
1. Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  yang  memiliki  peran  utama dalam merumuskan kebijakan penempatan dan perlindungan di uar negeri;
2. Kementerian  Luar  Negeri  melalui  kantor  diplomatik  di  luar  negeri  memiliki tugas  untuk  membantu  saat  proses  migrasi  tersebut  terlaksana  di  negara tujuan;
16 Pasal 4  Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
3. Kementerian  Sosial  memiliki  tugas  membantu apabila  terjadi trafficking dan atau deportasi TKI dari luar negeri;
4. Kementerian  Koordinasi  Bidang  Perekonomian  bertanggung  jawab mengkoordinasi  berbagai  kerja  badan  pemerintahan  yang  berhubungan dengan reformasi penempatan dan perlindungan TKI juga perbaikan layanan keuangan bagi TKI. Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006, Kementerian Koordinasi  Bidang  Perekonomian  bertanggung  jawab  membentuk  dua  unit kerja  pendukung  untuk  mempermudah  agen-agen  penanganan  permasalan- permasalan khusus dalam pengkoordinasiannya;
5. Kementerian  koordinasi  kesejahteraan  rakyat  bertanggung  jawab melaksanakan  koordinasi  pelayanan  TKI  yang  bermasalah  di  luar  negeri, misalnya seperti deportasi;
6. Kementerian  koordinasi  bidang  politik  Hukum  dan  Keamanan  bersama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bertugas mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006  sesuai  dengan  masing-masing  bidang tanggung  jawab  dan  melaporkan pelaksanaannya secara teratur;
7. Kementerian  kesehatan  mengurusi  pemeriksaan  kesehatan  sebelum keberangkatan  semua  TKI  ke  luar  negeri  dan  pelayanan  kesehatan  bagi  TKI yang sakit dan menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang;
8. Kementerian bidang komunikasi mengurusi perjalanan TKI dari bandara atau pelabuhan keberangkatan sampai kedatangan, dari desa sampai negara tuuan dan kembali ke negara asal;
9. Kementerian  dalam  negeri  mengurusi  dan  mengatur  dokumen  identitas pemerintah, khususnya di daerah sampai kecamatan dan desa;
10. Direktorat  Jendral  Imigrasi  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  HAM, mengurusi  penyediaan  paspor  bagi  WNI,  termasuk  TKI.  Kantor-kantor regional direktorat mengurusi proses pembuatannya;
11. Polisi  Nasional  Indonesia  terlibat  dalam  pengelolaan  migrasi  TKI  di  tingkat desa  dan  kecamatan.  Polisi  menegakkan  pengaturan  hukum  dan melaksanakan  peraturan  hukum,  khususnya  mengambil  tindakan  hukum seperti menangkap atau memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan migrasi TKI;
12. Kementerian Negara bidang Usaha Milik Negara berwewenang menyediakan layanan dan menciptakan seksi khusus untuk mengakomodasi TKI di bandara;
13. Kementerian  Keuangan,  bertugas  untuk  memastikan  penanganan  masuknya bagasi  milik  TKI  secara  efsien.  Bekerja  sama  dengan  Presiden  Direktur berbagai  bank,  Kementerian  Keuangan  juga  akan  membantu  memberikan fasilitas kredit bagi calon tenaga kerja;
14. Bank Indonesia; dan
15. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  bertanggung  jawab mengkoordinasi  dan  memimpin  unit  kerja  khusus  penanganan  perdagangan orang.
Badan–badan  di  atas  berkoordinasi  dalam  melakukan  pembangunan budaya migrasi tenaga kerja Indonesia. Selain badan-badan yang telah disebutkan tersebut dalam Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dijabarkan bahwa pelaksanaan migrasi ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri.

## Perlindungan Pekerja Migran
Perlindungan  tenaga  kerja  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk menciptakan  kondisi  agar  setiap  tenaga  kerja  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  demi  berlangsungnya  sistem  hubungan  kerja  yang  harmonis  yang dilakukan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan
peranan, yang menyadari betul pentingnya peranan tenaga kerja. Imam Soepomo, menyatakan bahwa 17 :
“perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  adalah  penjagaan  agar tenaga    kerja  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”
Menurut  Soepomo perlindungan  tenaga  kerja  dibagi  menjadi  3  (tiga) macam,  yaitu:  perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya; perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk  berorganisasi;  dan  perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja 18 .
Upaya  perlindungan  mutlak  harus  dipahami  dan  dilaksanakan  sebaik- baiknya oleh pemberi kerja. Berdasarkan Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjadi objek utama dalam perlindungan tenaga kerja meliputi: 19 perlindungan atas hak–hak dalam hubungan kerja; perlindungan atas  hak–hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan  pengusaha  dan mogok  kerja;  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  perlindungan khusus  bagi  pekerja/buruh  perempuan,  anak,  dan  penyandang  cacat; perlindungan  tentang  upah,  kesejahteraan,  dan  jaminan  sosial  tenaga  kerja;  dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Undang–undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:
“Perlindungan  TKI  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan  calon  TKI/TKI  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.”
17 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hlm 78.
18 Id.
19 Id.
Kaidah-kaidah  mengenai  tanggung  jawab  negara  menurut  prinsip-prinsip umum  mengenai  perlindungan  warga  negara  di  luar  negeri  bergantung  pada terpeliharanya keseimbangan yang pantas antara dua hak fundamental negara: 20 hak suatu negara untuk menjalankan yuridiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari  pengawasan  negara-negara  lain;  dan  hak  suatu  negara  untuk  melindungi warga negaranya di luar negeri.
Pemerintah  bertugas  mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan mengawasi  penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Pemerintah  dapat  melimpahkan  sebagian wewenangnya  dan/atau  tugas  pembantuan  kepada  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah berkewajiban: menjamin terpenuhinya hak-hak calon  TKI/TKI,  baik  yang  bersangkutan  berangkat  melalui  pelaksana penempatan  TKI,  maupun  yang  berangkat  secara  mandiri;  mengawasi pelaksanaan  penempatan  calon  TKI;  membentuk  dan  mengembangkan  sistem informasi  penempatan  calon  TKI  di  luar  negeri;  melakukan  upaya  diplomatik untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  TKI  secara  optimal  di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Perlindungan  ini  dibagi  ke  dalam tiga tingkat dalam proses migrasi  yaitu, sebelum  pekerja  migran  meninggalkan  negara  asal,  pemberangkatan  pekerja migran dan ketika bekerja di negara tujuan, serta setelah kembali ke negara asal.

## Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990
Konvensi  Pekerja  Migran  tahun  1990  merupakan  kerangka  paling  luas dalam  hukum  internasional  dan  mencakup  perlindungan  terhadap  orang-orang
20 J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional 1, hlm. 410.
yang  berencana  menjadi  pekerja  migran,  sedang  bekerja  di  luar  negara,  atau selesai  bekerja  di  luar  negera  dan  kembali  ke  negara  asal.  Konvensi  Pekerja Migran  tahun  1990  memberikan  definisi  mengenai  istilah  pekerja  migran  yang disepakati secara  internasional 21 dan dibedakan menjadi pekerja frontier , pekerja musiman,  pelaut,  pekerja  pada  instalansi  lepas  pantai,  pekerja  keliling,  pekerja proyek,  pekerja  dengan  pekerjaan  tertentu  dan  pekerjaan  mandiri 22 yang  bisa diterapkan di setiap kawasan di dunia. 23
Konvensi  Pekerja  Migran  tahun  1990  memiliki  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  para  pekerja  saat  dipekerjakan  di  negara-negara  yang  bukan negaranya sendiri. Perlindungan yang diatur dalam konvesi ini menekankan pada peranan  dokumen  pekerja  migran  yang  sah.  Dokumen  pekerja  migran  yang  sah akan  menjamin  tidak  adanya  pelanggaran  dalam  proses  migrasi  tenaga  kerja, misalnya  pelanggaran  atas  batas  umur  pekerja  migran.  Dokumen  tersebut  juga akan  membantu  untuk  meminimalisir  terjadinya  praktek  perdagangan  dan penyelundupan manusia. 24
Konvensi  tersebut  juga  menguraikan  hak-hak  dan  perlindungan  terhadap pekerja  migran  dan  anggota  keluarga.  Hak-hak  tersebut  didefinisikan  di  bawah dua  tajuk  utama,  yakni  hak  asasi  untuk  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya termasuk yang tanpa dokumen, dan hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen. Hak-hak yang dimaksud dalam konvensi untuk seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya meliputi kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka. 25 Pekerja migran
21 Istilah pekerja migran dituangkan dalam Pasal 2 Konvensi Pekerja Migran 1990, yang merujuk pada seseorang yang akan berkutat, sedang berkutat atau telah berkutat dalam sebuah aktivitas yang diupah di sebuah negara yang dia bukan merupakan warganya.
22 Istilah  pekerja mandiri dalam konvensi ini merujuk pada sejumlah  besar pekerja migran yang menjalankan bisnis keluarga berskala kecil secara mandiri atau dengan anggota keluarga.
23 Pasal 2 (2) Konvensi Pekerja Migran 1990 Pekerja Migran 1990.
24 Sefriani, Perlindungan Ham Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum Ham Internasional, hlm. 2.
25 Pasal 8 Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990
memiliki hak atas kehidupan sehingga mereka memiliki hak untuk dilindungi dari situasi  dan  pekerjaan  yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat  serta pelecehan fisik (dan seksual). 26
Konvensi  Pekerja  Migran  tahun  1990  sudah  mengakui  hak-hak  yang dimiliki  oleh  pekerja  migran  tidak  berdokumen  (ilegal).  Menurut  Beth  Lyon, setidaknya  ada  3  (tiga)  prinsip  perlindungan  HAM  kepada  buruh  migran  tak berdokumen.  Pertama,  buruh  migran  tak  berdokumen  berhak  bergabung  dalam serikat  pekerja. 27 Pasal  26  Konvensi  Pekerja  Migran  tahun  1990  menyatakan bahwa  pekerja  migran  berhak  bergabung  dalam  suatu  serikat  pekerja  migran untuk memperjuangkan nasibnya.
Kedua,  buruh  migran  tak  berdokumen  berhak  atas effective  remedy . 28 Pekerja  migran  tidak  berdokumen  seringkali  dimanfaatkan  dan  diintimidasi statusnya. Intimidasi dapat berupa ancaman akan melaporkan kehadiran mereka kepada  pejabat  berwenang  apabila  pekerja  migran  tersebut  banyak  menuntut haknya,  sehingga  kerap  kali  mereka  dipekerjakan  melebihi  jam  kerja,  upah  dan lembur yang tidak sesuai dan atau tidak dibayar.
Ketiga, pekerja migran tak berdokumen berhak atas equality before the law, equal  protection  dan  non  discrimination . 29 Instrumen  hukum  internasional  tidak mengijinkan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja migran tidak berdokumen atas  dasar  kewarganegaraan  ataupun  status  keimigrasiannya.  Pasal  7  Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 selaras dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  1948,  menjelaskan  bahwa  semua  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya memperoleh hak yang diatur dalam Konvensi Pekerja Migran  tahun 1990  tanpa  pembedaan  apapun  seperti  jenis  kelamin,  ras,  warna  kulit,  bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik, kebangsaan, asal usul etnis atau sosial,
26 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990
27 Id.
28 Id. 29 Id.
kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran  atau  status  lainnya.  Status  lainnya  tersebut  harus  ditafsirkan  bahwa pekerja  migran  sekalipun  statusnya  tidak  berdokumen  memiliki  hak-hak  yang sama dengan orang-orang lain yang berdokumen.

## Peran dan Tanggung Jawab Pelayanan dan Penempatan Pekerja Migran
Setiap  tenaga  kerja  baik  di  dalam  negeri  dan  di  luar  negeri  memiliki  hak yang  sama,  namun  karena  kekhususan  bekerja  di  luar  negeri  yang  tercipta  dari kerja  sama  antar  pemerintah  dan  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  antara negara  maka  terdapat  hak-hak  khusus  yang  menjadi  bagian  perlindungan  bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
TKI  akan  memperoleh  perlindungan  khusus  yang  diberikan  oleh Pemerintah  dan/atau  melalui  Lembaga  Negara.  Setiap  TKI  berhak  memperoleh perlindungan  dari  eksploitasi  ilegal  seksual,  perdagangan  orang,  penyiksaan, perbudakan,  ancaman  kekerasan.  Perlindungan  TKI  dimulai  dan  terintegrasi dalam  setiap  proses  penempatan  TKI,  yaitu  sejak  proses  rektrutmen,  selama bekerja, dan ketika pulang ke tanah air. Kewajiban untuk menjamin perlindungan pekerja  migran  menimbulkan  pembagian  tanggung  jawab  berdasarkan  peran negara,  yaitu  negara  asal  dan  negara  tujuan.  Pembagian  tanggung  jawab  negara asal dan negara tujuan adalah sebagai berikut: 30
1. Peran  negara  asal  dalam  melindungi  individu  yang  terlibat  dalam  proses migrasi  tenaga  kerja  selama  tahap  pra-keberangkatan  dan  tahap  kembali ketika  mereka  secara  fisik  hadir,  dan  selama  setelah  keberangkatan  dan bekerja ketika mereka tidak secara fisik hadir;
2. Peran  negara  tujuan  melindungi  individu  yang  terlibat  dalam  proses  migrasi tenaga  kerja  selama  setelah  keberangkatan  dan  bekerja  ketika  secara  fisik
30 ILO, “Protecting the rights of Migrant Workers: a shared responsibility , hlm. 5.
hadir, dan selama pra-keberangkatan dan tahap kembali ketika mereka tidak hadir secara fisik.
Peran  negara  tersebut  diimplementasikan  dalam  kegiatan  penempatan yang  dimulai  dari  tahap  pra  penempatan,  penempatan,  dan  purna  penempatan. Pada ketiga tahapan tersebut negara harus memenuhi perlindungan kepada calon pekerja migran dan/atau pekerja migran, sebagai berikut:
1. Tahap  Pra  Penempatan.  Tahap  ini  diawali  dengan  perekrutan  tenaga  kerja. perekrutan  tersebut  dilakukan  oleh  PPTKIS  yang  telah  memiliki  surat  ijin perekrutan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk  suatu  daerah  tertentu.  Perekrutan  oleh  PPTKIS  harus  memberikan informasi  yang  lengkap  dan  benar  kepada  calon  pekerja  migran. 31 Informasi yang lengkap dan benar tersebut harus meliputi:
a. Negara  tujuan  penempatan  yang  merupakan  negara  yang  telah bekerjasama dengan negara asal;
b. Jenis  pekerjaan  yang  ditawarkan  adalah  pekerjaan  yang  sudah  memiliki perjanjian antara PPTKIS dengan pengguna di negara tujuan;
c. Kualifikasi  calon  pekerja  migran  meliputi  usia  minimal  18  tahun  atau sudah memiliki kartu tanda penduduk, surat ijin dari orangtua atau suami jika sudah menikah;
d. Waktu  pemberangkatan  dan  hak  untuk  memperoleh  informasi  mengenai biaya  secara  transparan. 32 Transparansi  ini  dimaksudkan  untuk menghindari tenaga kerja dari pungutan–pungutan liar di luar biaya yang telah ditentukan pemerintah;
e. Hak-hak sebagai calon pekerja migran dan pekerja migran.
31 Informasi  yang  lengkap  dan  benar,  yaitu  mengenai  negara  tujuan  penempatan  merupakan negara  yang  telah  bekerjasama  dengan  negara  asal.  Jenis  pekerjaan  yang  ditawarkan  adalah pekerjaan  yang  sudah  diperjanjikan  antara  PPTKIS  dengan  pengguna  di  negara  tujuan.  Biaya yang dikenakan
Calon pekerja migran yang telah melalui proses rekruitmen akan masuk dalam proses validasi dokumen termasuk proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dilakukan oleh BNP2TKI. Calon pekerja migran yang telah lulus dalam  tahap  tersebut  akan  mengikuti  proses  PAP  serta  mendapatkan  visa kerja . Calon  pekerja  migran  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  tidak diperbolehkan untuk berangkat.
Pada  tahap  pra  penempatan  akan  ada  kemungkinan  calon  pekerja migran,  khususnya  bagi  calon  pekerja  di  sektor  informal  menjalani  masa penampungan.  Penampungan  ini  memiliki  standar  yang  ditentukan  oleh Kementerian  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi,  yang  harus  memperlakukan calon  TKI  secara  wajar  dan  manusiawi.  Lamanya  penampungan  dikarenakan pengurusan  dokumen  atau  pemeriksaan  kesehatan  calon  TKI.  PPTKIS  juga memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pelatihan  kerja  sebagaimana  yang disampaikan  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Penempatan.  Tenaga  kerja  migran  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dalam masa  pra  penempatan  akan  ditempatkan  di  negara  tujuan  sesuai  dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Tenaga kerja migran yang berada pada negara  penempatan  wajib  untuk  melaporkan  kedatangannya  kepada perwakilan  negara  dan  juga  memiliki  hak  untuk  melaporkan  kepada perwakilan  negara  apabila  tidak  ditempatkan  sesuai  pekerjaan  yang  telah disepakati dalam perjanjian kerja. Pengawasan negara pada masa penempatan dibantu  oleh  instansi  kementerian  luar  negeri  dan  adanya  penempatan  duta besar ketenagakerjaan.
3. Purna Penempatan. Tenaga kerja migran yang akan kembali ke negara asalnya wajib  untuk  melaporkan  kepulangannya  kepada  perwakilan  di  negara penempatan.  Tenaga  kerja  migran  sektor  informal  yang  melakukan keberangkatan  melalui  PPTKIS,  wajib  untuk  melaporkan  kepulangannya
kepada  PPTKIS  tersebut,  dan  PPTKIS  tersebut  bertanggungjawab  terhadap laporan  kepulangan  tenaga  kerja  migran.  PPTKIS  yang  tidak  menjalankan fungsi ini akan diberikan sanksi administratif oleh menteri dari Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi. 33 TKI  yang  telah  tiba  di  negara  asal  akan melalui  pemeriksaan  oleh  pihak  imigrasi.  TKI  yang  pulang  dengan  memiliki pemasalahan hukum akan diarahkan kepada BNP2TKI untuk penyelesaiannya. TKI  purna  penempatan  yang  kembali  dan  tidak  memperpanjang  perjanjian kerja  pada  saat  ini  dibantu  untuk  memiliki  usaha  oleh  BNP2TKI.  Usaha tersebut  diberikan  kepada  50  orang  TKI  purna  penempatan  yang  dinamai kampung TKI.
Tahapan-tahapan  dalam  proses  penempatan  tersebut  dilaksanakan  oleh BNP2TKI  dengan  bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga  negara  terkait  untuk mewujudkan perlindungan kepada TKI. Perlindungan kepada TKI dapat terwujud dengan adanya efektivitas dari suatu penegakan hukum.
Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, faktor hukum, akibat tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang–undang dalam bidang  ketenagakerjaan,  yang  meliputi  asas  terbuka,  bebas,  obyektif,  dan  adil. BNP2TKI  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menyebarkan  informasi  sejelas mungkin  kepada  calon  TKI  mengenai  migrasi  tenaga  kerja.  Informasi  yang  jelas dapat  berpengaruh  dalam  mengurangi  angka  tenaga  kerja  yang  menjadi  tenaga kerja  tidak  berdokumentasi  (illegal).  Informasi  yang  diberikan  oleh  BNP2TKI harus  menyampaikan  pentingnya  calon  TKI  sebagai  subyek  hukum  yang dilindungi  oleh  suatu  negara  dan  sebagai  subyek  yang  memiliki  hak–hak universal.  Informasi  tersebut  juga  membantu  calon  TKI  bebas  memilih  jenis pekerjaan  yang  ditawarkan  oleh  PPTKIS.  Informasi  yang  jelas  juga  membantu calon  tenaga  kerja  migran  untuk  mendapatkan  pelakuan  yang  adil  dan  tanpa
33 Pasal  100  ayat  (1)  jo  Pasal  74  ayat  (1)  Undang–Undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri.
membedakan  ras,  jenis  kelamin,  warna  kulit,  agama,  dan  aliran  politik.  Keempat asas  ini  merupakan  landasan  yang  harus  diterapkan  untuk  menciptakan  migrasi tenaga kerja.
Kedua,  faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak–pihak  yang  membentuk maupun menerapkan aturan-aturan hukum ketenagakerjaan. BNP2TKI dibangun dengan semangat menjadi lembaga yang independen, namun untuk seluruh tugas dan  fungsinya  dikoordinasikan  oleh  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.    Pasal  95  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  menjelaskan  bahwa BNP2TKI  mempunyai  fungsi  pelaksana  kebijakan.  Peran  dari  BNP2TKI  terbatas pada fungsi untuk melakukan penempatan dimana Memorandum of Understanding (MoU) antara  kedua  negara  tersebut  dibuat  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi.  Peran  dari  BNP2TKI  yang  lain  sesuai  dengan  semangat  dalam Peraturan  Presiden  Tentang  BNP2TKI  adalah  untuk  memberikan  pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga BNP2TKI dimaksudkan untuk adanya pemisahan kekuasaan yang jelas.
Pemisahan  kekuasaan  dimaksudkan  untuk  dapat  melakukan check  and balance atas  kekuasaan  dan  fungsi  dari  masing–masing  cabang  terpisah  dan  di jalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas  yang  penuh  karena  masing–masing  bergantung  satu  sama  lain.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mencegah  korupsi  kekuasaan  yang  timbul  karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.
Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan migrasi tenaga kerja. Dalam  menjalani  perannya  sebagai  sarana  dan  fasilitas  dalam  menjamin terlaksananya  perlindungan  akan  hak–hak  TKI,  BNP2TKI  harus  menjadi  badan yang sehat sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Badan yang  sehat  adalah  badan  yang  memiliki  sumber  daya  tenaga  kerja  yang  baik,
peralatan  yang  memadai,  pengelolaan  keuangan  yang  baik  untuk  menghindari terjadinya praktik ilegal dalam pengiriman TKI.
Keempat,  faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku  atau  diterapkan.  Pemahaman  hukum  ketenagakerjaan  oleh  masyarakat khususnya calon tenaga kerja sangat penting. BNP2TKI memiliki kewajiban untuk melakukan  sosialisasi  dan  diseminasi  informasi  kepada  masyarakat  mengenai migrasi tenaga kerja tersebut.
Kelima,  faktor  kebudayaan,  pada  dasarnya  mencakup  nilai–nilai  yang mendasari hukum ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dinyatakan  bahwa  salah  satu  hak  sebagai  manusia adalah  memperoleh  hak  atas  kesejahteraan  yang  diejawantahkan  dalam  bentuk hak  atas  pekerjaan  yang  layak.  Dalam  nilai–nilai  kebudayaaan,  hak  atas kesejahteraan ini disamakan dengan nilai ketenteraman. Seseorang yang memiliki pekerjaan akan memiliki kehidupan yang tenteram di mata masyarakat. BNP2TKI memiliki  peran  dalam  mewujudkan  nilai  ketenteraman  ini  dengan  memberikan informasi  yang  jelas  dan  cepat  atas  adanya  lowongan  pekerjaan  migrasi  kepada masyarakat.
Ketidakselarasan  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  efektivitas  tersebut menimbulkan  ketidakefektivan  penegakan  hukum  yang  menyebabkan  tidak terwujudnya  perlindungan  terhadap  TKI.  Perlindungan  merupakan  tanggung jawab  dari  BNP2TKI  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia dan Konvensi Pekerja Migran tahun 1990.
Konvensi  Pekerja  Migran  tahun  1990  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia yang  turut  mengatur  tentang  Hak-Hak  Pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya serta  Pekerja  Migran  yang  tidak  berdokumentasi.  Peratifikasian  tersebut  tidak dapat dilaksanakan oleh BNP2TKI dikarenakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  tidak
mengatur  perlindungan  kepada  TKI  yang  tidak  berdokumentasi  dan  anggota keluarga TKI. Keterbatasan peran BNP2TKI yang disebabkan oleh undang-undang dalam  pelaksanaannya  menimbulkan  tidak  terlindunginya  warga  negara  saat sedang melaksanakan migrasi pekerja internasional.
Warga  negara  sebagai  subyek  hukum  memiliki  hak  untuk  diberikan perlindungan  dimanapun.  Perlindungan  yang  tidak  diberikan  oleh  negara  akan menimbulkan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  asasi  dari  warga  negara tersebut. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan.

## Penutup
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  disimpulkan,  diperlukannya pembentukan lembaga satu atap yang memiliki kewenangan dalam menghasilkan penetapan  kebijakan,  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja indonesia  yang  berada  di  luar  negeri  sehingga  memberikan  efektifitas  dalam penegakkan hukum;  dan peninjauan kembali atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  lebih mengakomodasi Konvensi Pekerja Migran 1990.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan UU No.
13  Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
BNP2TKI,  Grand  Design  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI2015-2025,  Jakarta:
Maret 2014.
Darwin  Prinst,  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Cet  II,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000.
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987. Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo, Persada, 2003.
Komnas Perempuan, Panduan Menyusun Peraturan daerah tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia berperspektif HAM dan Keadilan Jender, tt.
Payaman J. Simanjuntak, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, Majalah Buletin Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Jakarta:  2004  Payaman  J. Simanjuntak,  Kompleksitas  Masalah  Ketenagakerjaan,  Majalah  Buletin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta: 2004.
Rusdi  Tagaroa  dab  Encop  Sofia,  Buruh  Migran  Indonesia  Mencari  Keadilan,
(Bekasi:  Solidaritas  Perempuan,  Lembaga    Advokasi  Buruh  Migran Indonesia, 2004.
Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001.
Warta Demografi, Nomor 3 Tahun ke-28 Tahun 1998. Wolfgang benedek (Ed.), “Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education”, Neuer Wissenschaftlicher Verlag Wien-Graz,2006.
Zainal  Asikin  (ed),  Dasar-Dasar  Hukum  perburuhan,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1993.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta, Sinar Grafika, 1992,
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri