## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Erry Praditya Utama 2 Cendera Rizky Anugrah Bangun

## Affiliation
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

## IBLAM
2 Universitas Multimedia Nusantara
Email 1 erry.praditya.utama@gmail.com 2 cendera.anugrah@umn,ac.id

## Date Submission
25 August  2023

## Date Accepted
14 September  2023
Date Published 30 September 2023

## DOI
10.52249

## PERJANJIAN  SEBAGAI  PERWUJUDAN LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING

## Abstract
Agreements are a legal instrument that functions as an instrument of social control (Law as a Tool of Social Engineering), especially regarding  community  economic  activities.  The  principle  of  the agreement is freedom of contract and once the agreement is agreed upon, it has the force of law for the parties who agree to it (Pacta Sunt Servanda). This is where the function of the Agreement is to ensure  that  the  promising  parties  do  not  violate  their  promises. Agreements  can  be  made  verbally  or  in  writing,  but  for  legal certainty,  ideally  they  should  be  made  in  writing.  An  ideal agreement is made with reference to legal objectives, namely justice, benefit  and  legal  certainty.  If  the  agreement  is  carried  out  in accordance with the law in every economic transaction in society, the function of the agreement as Law as a Tool of Social Engineering will  be  realized.  However,  unfortunately  there  are  obstacles  to effective  implementation,  one  of  which  is  public  awareness regarding  agreement  procedures.  Proper  communication  is  a supporting factor for the effective implementation of contract law. So it is very important for the role of government and professionals to  increase  the  public's  understanding  and  positive  perception, especially regarding agreement procedures and in general regarding the law.
Keywords:  Agreement,  Effective  Implementation  and Communication, Law as a Tool Of Social Engineering, Legal Objectives

## Abstrak
Perjanjian  adalah  salah  satu  instrumen  hukum  yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (Law as a Tool of Social  Engineering)  khususnya  terkait  aktifitas  ekonomi masyarakat.  Asas  perjanjian  adalah  kebebasan  berkontrak dan  setelah  perjanjian  disepakati  maka  kekuatannya layaknya  undang-undang  bagi  para  pihak  yang menyepakatinya  ( Pacta  Sunt  Servanda ).  Di  sinilah  fungsi Perjanjian untuk memastikan para pihak yang berjanji untuk tidak melanggar janjinya. Perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, namun untuk kepastian hukum, idealnya dibuat tertulis. Perjanjian yang ideal, dibuat dengan mengacu pada Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.  Apabila  perjanjian  dijalankan  dengan  sesuai Hukum  pada  setiap  transaksi  ekonomi  masyarakat  maka terwujudlah fungsi perjanjian sebagai Law as a Tool of Social Engineering .  Namun  sayangnya  ada  saja  hambatan  untuk implementasi  yang  efektif,  salah  satunya  adalah  awareness dari  masyarakat  terkait  prosedur  perjanjian.  Komunikasi yang tepat menjadi faktor pendukung implementasi hukum perjanjian  yang  efektif.  Sehingga  penting  sekali  peran  dari pemerintah  dan  professional  untuk  meningkatkan
pemahaman  dan  persepsi  positif  masyrakat  khususnya terhadap  prosedur  perjanjian  dan  secara  umum  terhadap hukum.
Kata  Kunci:  Efektif  Implementasi  dan  Komunikasi, Law as a Tool Of Social Engineering , Tujuan Hukum

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  instrumen  yang  berguna  untuk  mengontrol  masyarakat  dan mengarahkan masyarakat ke bentuk masyarakat yang lebih baik (ideal). Pernyataan ini paling mendekati teori dari Rescoe Pond yaitu Law as a Tool of Social Engineering yaitu hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat serta diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat (Safira, 2017).
Hukum di sini adalah aturan yang dibuat oleh manusia dan sudah ada sejak manusia hadir  di  dunia.  Hukum  ada  dan  diciptakan  manusia  untuk  memenuhi  kepentingan- kepentingan manusia, seperti yang disampaikan oleh Harari (2017) dalam bukunya “Sapiens” bahwa manusia dalam hal ini Homo Sapiens (manusia bijaksana) membutuhkan dukungan dari  berbagai  hal  yang  dapat  digunakan  baik  dalam  konteks  untuk  melindungi kepentingannya  secara  ekonomi,  serta  untuk  melanggengkan  eksistensinya  di  bumi  ini, dimana salah satu instrumen atau alat yang efektif untuk mewujudkannya adalah “Hukum”. Jadi hukum adalah sesuatu yang melekat pada eksistensi manusia dan salah satu penunjang (pondasi) peradaban manusia.
Hukum  yang  berlaku  di  setiap  negara  di  dunia  berbeda-beda,  disebut  juga  Hukum Positif (Suhartono, 2020), terbentuk masing-masing berdasarkan proses sejarah, akar budaya dan kesepakatan-kesepakatan politik. Begitupun Indonesia, Hukum Positif yang berlaku di Indonesia  adalah  campuran  dari  sistem  hukum-hukum  Eropa,  hukum  agama  dan  hukum adat. Dikarenakan aspek sejarah dimana pernah dijajah Belanda dalam jangka waktu yang lama  (350  tahun)  maka  sebagian  besar  sistem  yang  dianut  baik  perdata  maupun  pidana berkiblat  pada  hukum  Eropa  Kontinental.  Untuk  beberapa  bidang  seperti  perkawinan, kekeluargaan  dan  warisan,  maka  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam dapat mengikuti Hukum Islam. Selain itu, hukum adat yang bersumber dari aturan-aturan masyarakat  dan  budaya  setempat  juga  diserap  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan serta yurisprudensi (Hajati et al., 2018).
Lalu  mengapa  hukum  itu  harus  ada?  Hukum  eksis  untuk  memenuhi  tujuan  yang menjadi  hakikat  eksistensinya,  yang  disebut  Tujuan  Hukum,  sebagaimana  dikemukakan Gustav  Radbruch  yaitu  Hukum  yang  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum  secara  proporsional  bagi  masyarakat  sehingga  mewujudkan  Hukum  yang  ideal (Koswara, 2022).
Pada kajian ini, peneliti ingin mengkaji secara spesifik terhadap bagaimana penerapan hukum  dapat  bermanfaat  dalam  mewujudkan  kepentingan  manusia  khususnya  di  bidang ekonomi. Lebih spesifik lagi, “Perjanjian” adalah objek kajian utama penelitian ini, sebagai suatu  instrumen  hukum  yang  digunakan  para  pihak  untuk  menyepakati  suatu  kerjasama atau  transaksi  dengan  nilai  ekonomi  yang  menguntungkan  para  pihak.  Perjanjian  dibuat untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  Pihak.  Istilah  Perjanjian  juga  disebut “Kontrak” yaitu perjanjian tertulis dalam dunia bisnis atau “Agreement” yang merupakan istilah asing (Bahasa Inggris).
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  sumber  hukum  Perjanjian  adalah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  atau Burgerlijk  Wetboek .  Pengertian  Perjanjian mengacu  pada  Pasal  1313  KUHPerdata  adalah  perbuatan  satu  orang  atau  lebih  yang mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  sehingga  melahirkan  hubungan hukum bagi para pihak berupa hak dan kewajiban yang berlaku bagi para pihak atau masing- masing pihak (Hajati et al., 2018).
Asas yang berlaku pada implementasi Perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda , dimana setiap  orang  berhak  mengikat  perjanjian  dengan  siapapun  dan  terkait  apapun  (asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai psl 1320 KUHPerdata), namun seketika para pihak sepakat  akan  suatu  perjanjian  maka  perjanjian  tersebut  berlaku  layaknya  undang-undang bagi mereka. Kesepakatan adalah syarat sah utama Perjanjian, syarat utama lainnya adalah cakap  secara  hukum  (antara  lain  sudah  dewasa  secara  hukum  atau  tidak  di  bawah pengampuan),  sesuatu  yang  diperjanjikan  harus  jelas,  serta  tidak  memperjanjikan  sesuatu yang  terlarang  (melanggar  hukum).  Selain  itu  kesepakatan  atas  perjanjian  dilarang mengandung  adanya  unsur  paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan  (Muskibah  dan  Hidayah, 2020).
Dikarenakan  Perjanjian  berlaku  layaknya  Undang-undang  bagi  mereka  yang menyepakatinya maka pelaksanaan (pelunasan) hak dan kewajiban para pihak merupakan suatu  yang  krusial  pada  impelementasi  perjanjian.  Apabila  ada  salah  satu  pihak  dalam perjanjian yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian maka disebut wanprestasi dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di sini Perjanjian sebagai instrumen hukum akan menjalankan fungsinya untuk memperbaiki permasalahan dalam  masyarakat  baik  dalam  hal  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  (upaya  preventif) karena memberikan awareness bagi para pihak yang melakukan perjanjian akan adanya akibat hukum. Perjanjian juga menjadi alat bukti di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang memiliki itikad baik.
Perjanjian  agar  dapat  berfungsi  efektif  sebagai tools  of  social  engineering ,  maka  harus memenuhi  beberapa  kondisi.  Salah  satunya  yang  paling  utama  adalah  perjanjian  dibuat secara  tertulis  karena  perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  akan  sulit  dijadikan  alat  untuk pembuktian  secara  hukum.  Selain  itu,  apabila  salah  satu  pihak  merupakan  badan  hukum (contohnya perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas/PT), maka harus dipastikan pihak yang  mewakili  PT  tersebut  memiliki  kewenangan  yang  sah  (yaitu  Direktur  Utama  atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan surat kuasa). Lalu dari segi konten yang diperjanjikan harus mewujudkan Tujuan Hukum secara proporsional yaitu mencerminkan  Keadilan,  Kemanfaatan  bersama,  dan  Kepastian  Hukum.  Pada  intinya, Perjanjian tidak dibuat hanya untuk menguntungkan salah satu pihak yang ingin menang sendiri.
Apabila  perjanjian  dilaksanakan  secara  benar  dan  konsisten  oleh  sebagian  besar masyarakat  maka  akan  memberikan  efek  positif  bagi  aktifitas  ekonomi  masyarakat  yang tertib  dan  terhindar  dari  sengketa.  Namun  sayangnya  untuk  mencapai  suatu  yang  ideal tersebut  pasti  ada  hambatannya,  salah  satunya  adalah  kurangnya  kesadaran  dan pengetahuan ( awareness ) masyarakat akan fungsi perjanjian sebagai tools of social engineering (instrument  hukum  yang  akan  melindungi  para  pihak).  Contohnya  saja  adalah  aktifitas ekonomi  yang  melibatkan  penjual  barang/produk  online  ataupun  penyedia  layanan pembayaran  online  dengan  konsumen,  dimana  tidak  semua  konsumen  menyadari  secara
utuh adanya eksistensi hukum dalam kegiatan transaksi yang mereka lakukan. Konsumen membeli produk/jasa secara online atau menggunakan layanan paylater secara online tanpa membaca Syarat dan Ketentuan (Perjanjian) yang tersedia, atau tanpa mempedulikan adanya konsekuensi  hukum  yang  timbul.  Kepedulian  itu  baru  muncul  ketika  ada  masalah  atau sengketa di kemudian hari.
Salah  satu  contoh  yang  menggambarkan  kurangnya awareness masyarakat  yang berimplikasi pada tingginya laporan keluhan konsumen. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktrorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  (PKTN)  sebagaimana  dikutip  dari  artikel  di  website  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  tanggal  30  Januari  2023,  bahwa  selama  tahun  2022  terdapat  7.464  laporan konsumen meliputi 5.042 laporan pengaduan konsumen, 1.899 laporan berupa pertanyaan, dan 523 laporan berupa informasi. Laporan didominasi oleh laporan terkait perdagangan e- commerce sebanyak  93%.  Dari  semua  laporan  pengaduan  tersebut  sebagai  99%  laporan pengaduan telah selesai.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  bermaksud  mengkaji  Perjanjian sebagai salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial khususnya terkait  aktifitas  ekonomi  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami eksistensi perjanjian dan bagaimana perjanjian menjalankan fungsinya sebagaimana “ Law as a Tool of Social Engineering ”.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  akan  mengkaji  dan  menafsirkan  hal-hal  yang  berbentuk  teoritis  seperti  asas, kaidah,  norma  dan  doktrin  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  normatif  (Soemitro,  1994).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  instrumen  hukum  perdata  sebagai  bahan utama  dalam  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  (Marzuki,  2010)  serta doktrin-doktrin ilmu hukum yang akan menginterpretasikan pengertian dan konsep dalam pendekatan konseptual ( conceptual approach ) (Ibrahim, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perjanjian Sebagai Instrumen Hukum Privat dan Publik
Perjanjian  atau  kontrak  adalah  instrumen  hukum  dalam  ranah  hukum  privat  yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu dalam bermasyarakat (Hajati et al., 2018), yaitu kepentingan individu dalam melakukan perikatan dengan pihak lain, salah satunya perikatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contohnya adalah seseorang yang melakukan perjanjian jual beli kendaraan motor dengan orang lainnya atau seorang  ibu  yang  membeli  panci  dari  pedagang  keliling  dengan  cara  berhutang  akan melakukan perjanjian kredit (hutang piutang).
Perjanjian  juga  disebut  persetujuan,  yang  dapat  berlaku  sepihak  atau  berlaku  secara timbal balik. Contoh perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah, yaitu ketika seorang ayah setuju untuk memberikan hibah tanah dan rumah kepada anaknya dengan perjanjian hibah. Contoh  perjanjian  timbal  balik  adalah  ketika  seorang  pembeli  menyetujui  untuk  membeli sebuah  kendaraan  dari    penjual,  dan  sebaliknya  si  penjual  menyetujui  untuk  menjual
kendaraannya  kepada  si  pembeli.  Perjanjian  menerbitkan  perikatan  atau  juga  dapat dikatakan  perjanjian  adalah  sumber  perikatan,  di  samping  sumber-sumber  lain  (Subekti, 1984). Berikut adalah perbedaan pengertian Perjanjian dan Perikatan:
Perikatan Perjanjian Suatu perhubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Hak dan Kewajiban) Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.
Setiap orang memiliki kebebasan untuk memperjanjikan hal apapun dengan siapapun namun harus memperhatikan 2 (dua) hal, pertama adalah syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata, kedua, setiap perjanjian yang disepakati menjadi layaknya Undang- undang bagi yang membuatnya ( Pacta Sunt Servanda ). Berikut adalah syarat sah perjanjian:
a. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan;
b. Kecakapan  dari  para  pihak  (cakap  hukum),  yaitu  tidak  dibawah  umur  (sudah  dewasa secara hukum), dan tidak di bawah pengampuan;
c. Suatu hal tertentu yaitu objek yang diperjanjikan jelas dan berwujud, dapat diukur atau dihitung, misalnya jual beli kendaraan, rumah, atau pinjam meminjam uang; dan
d. Suatu  sebab  yang  tidak  terlarang  yaitu  tidak  dapat  memperjanjikan  hal-hal  yang  ilegal seperti perjudian, atau perjanjian kerjasama untuk menipu atau mencuri.
Para Pihak wajib beritikad baik dan profesional dalam melaksanakan setiap kewajiban yang  ia  setujui  sebagaimana  tertulis  pada  perjanjian,  kecuali  terjadi  sesuatu  yang  diluar kendalinya sebagai manusia (dikenal dengan istilah “Keadaan Kahar” atau “ Force Majeure ”). Para  Pihak  wajib  menyadari  bahwa  ada  akibat  (konsekuensi)  hukum  yang  menunggunya apabila mereka melakukan wanprestasi terhadap perjanjian, antara lain akan mendapatkan surat  peringatan  atau  somasi  dari  pihak  yang  dirugikan,  sanksi  berupa  pembayaran  ganti rugi kerugian yang dialami pihak lain dalam perjanjian, batalnya perjanjian, peralihan risiko dan kewajiban membayar biaya perkara (apabila sampai dibawa ke pengadilan) (Widjaya, 2003).  Wanprestasi  atau  kegagalan  dalam  melaksanakan  perjanjian  juga  dapat mengakibatkan rusaknya reputasi pihak yang melakukan wanprestasi, apala
Perjanjian  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak  hanya  mencakup  hukum  privat (mengatur kepentingan perorangan) namun juga mencakup hukum publik privat (mengatur kepentingan individu sekaligus umum/masyarakat). Hukum publik privat meliputi hukum perburuhan,  hukum  lingkungan,  hukum  perlindungan  konsumen,  hukum  anti  monopoli, hukum kesehatan. Hukum publik mencampuri hukum privat sebagai bentuk campur tangan pemerintah  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  ranah  privat.  Contohnya  dalam  ranah perjanjian kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dan penerima kerja (pekerja) dimana posisi pekerja  lebih  lemah  daripada  pemberi  kerja,  oleh  karena  itu  tujuan  hukum  perburuhan menyeimbangkan posisi tersebut, misalnya regulasi terkait upah minimum akan mencegah potensi pengusaha memberikan gaji yang tidak adil kepada pekerja (Hajati et al., 2018).
Contoh lainnya adalah dalam hubungan antara konsumen dengan penyedia produk dimana  posisi  konsumen  lebih  lemah  daripada  penyedia  produk.  Oleh  karena  itu  Negara menjalankan  perannya  melalui  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada
masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ini adalah cerminan Law as a Tool of Social Engineering .

## Perjanjian Layaknya Undang-undang Bagi Para Pihak (Kepastian Hukum)
Ketika para Pihak menyepakati Perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakati, inilah esensi dari kepastian hukum. Hal ini jelas dinyatakan pada pasal 1338 KUHPerdata yaitu, “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  (Nugroho  dan  Anik, 2021)”.
Kepastian hukum pada perjanjian juga harus didukung oleh kejelasan dan kelengkapan dari  format  perjanjian.  Para  pihak  wajib  memahami  setiap  konten  perjanjian  yang  akan mereka sepakati, oleh karena itu ada baiknya Bahasa perjanjian dibuat jelas dan sederhana, serta tidak ambigue (multitafsir) dan tidak kompleks karena hanya akan membuat bingung. Berikut adalah contoh format perjanjian sederhana:

## Perjanjian Jual Beli Mobil
Pada  hari  ini,  Selasa,  tanggal  15  Agustus  2023,  bertempat  di  Kota  Tangerang,  telah  dibuat  dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Kendaraan oleh dan antara:
(1) Nama: Michel Adipurna Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jalan Puri Indah No. 25 Jakarta Barat
Nomor Identitas: 00xx123337x Telepon: 081xxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak sebagai penjual mobil atau disebut sebagai Pihak Pertama .
(2) Nama : Christian Martin Pekerjaan: Pegawai Swasta Alamat: Jalan Pegangsaan Raya No. 24 Jakarta Barat Nomor Identitas: 00xx34223x Telepon: 081xxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli mobil atau disebut sebagai Pihak Kedua.
Dengan  perjanjian ini para pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama ingin menjual mobil kepada Pihak Kedua berupa 1 (satu) buah unit mobil Honda Brio dimana syarat dan ketentuan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## Pasal 1 (Ruang Lingkup)
Pihak Pertama setuju untuk menjual 1 buah unit mobil Honda Brio kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli mobil tersebut dan bersedia membayar harga mobil tersebut sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut:
Tahun Pembuatan: 2021 Nomor Polisi: B 2XXX WxE Nomor BPKB: xxxxxxxxxxxxx Nomor Rangka: xxxxxxxxxxx Nomor Mesin: xxxxxxxxx

## Warna: Putih
Kondisi Mobil: Baik

## Pasal 2 (Penyerahan)
Kepindahan kepemilikan mobil beserta suratnya akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua membayar lunas harga mobil kepada Pihak Pertama. Segala keuntungan dan kerugian maupun risiko atas mobil tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab Pihak Kedua setelah dilakukan serah terima mobil.

## Pasal 3 (Tata Cara Pembayaran)
Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta  rupiah)  kepada  Pihak  Pertama  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah  penandatanganan Perjanjian ini, dengan cara transfer ke rekening milik Pihak Pertama sebagai berikut: xxxxxxxxxxxx

## Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Para Pihak)
(1) Pihak Pertama wajib menyerahkan mobil dalam kondisi baik kepada Pihak Kedua langsung di tanggal pelunasan mobil.
(2) Pihak  Kedua  berhak  membatalkan  pembelian  mobil  apabila  ditemukan  mobil  dalam  keadaan rusak,  atau  ada  cacat  tersembunyi  pada  saat  serah  terima  mobil.  Pihak  Pertama  wajib mengembalikan seluruh biaya pembelian mobil yang telah dibayarkan Pihak Kedua.
(3) Pihak Kedua wajib menanggung beban pajak termasuk balik nama mobil.

## Pasal 5 (Penyelesaian Sengketa)
Apabila  terjadi  perselisihan  dan  tidak  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  musyawarah untuk  mufakat,  kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  menyelesaikan  secara  hukum.  Para  Pihak sepakat bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan Hukum Indonesia dan memilih domisili hukum penyelesaian sengeketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## Pasal 6 (Penutup)
Perjanjian  ini  dibuat  rangkap  2  (dua)  dengan  dibubuhi  materai  secukupnya  yang  berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.
Jakarta, 23 Mei 2021
Pihak Pertama                                          Pihak  Kedua
Michel Adipurna                                     Christian Martin
Mengacu pada contoh format di atas, berikut adalah unsur-unsur yang ada pada format Perjanjian berikut fungsinya:
No Unsur-unsur Perjanjian Fungsi 1 Judul Perjanjian Bagian di paling awal Perjanjian yang menyebutkan Judul  Perjanjian  ini  terkait  apa.  Contohnya: Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa atau Perjanjian Kerja Sama. 2 Tanggal penandatanganan Perjanjian Bagian  yang  menyebutkan  tanggal  dibuatnya  dan disepakatinya Perjanjian. 3 Komparisi Bagian yang menyebutkan nama para Pihak dalam Perjanjian, mencantumkan identitas yang menjelaskan  kedudukan  dan  kewenangan  para Pihak. 4 Latar Belakang Bagian  yang  mencantumkan  latar  belakang terjadinya  perikatan  dan  pernyataan  kehendak (maksud) para pihak untuk mengikat Perjanjian. 5 Ruang Lingkup Perjanjian Bagian yang mencantumkan penegasan kesepakatan para Pihak atas Perjanjian dan uraian umum terkait ruang lingkup Perjanjian, contohnya: “A dengan ini setuju untuk menjual kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana  lampiran  Perjanjian  kepada  B,  dan  B dengan  ini  setuju  untuk  membeli  kendaraan  dan membayarkan uang pembelian sejumlah …”
4 Hak dan Kewajiban Para Pihak  Bagian yang mencantumkan hak dan kewajiban Para
Pihak  secara  detail.  Contohnya:  Kewajiban  Penjual untuk mengantarkan kendaraan ke alamat pembeli atau Hak Pembeli untuk mengembalikan kendaraan apabila ditemukan cacat yang tersembunyi. 5 Penyelesaian Sengketa Bagian yang mencantumkan terkait: a. pilihan  hukum  yang  menjadi  dasar Perjanjian, hukum Indonesia untuk individu atau  badan  hukum  Indonesia,  atau  hukum negara lain untuk perjanjian lintas negara. b. pilihan  lembaga  penyelesaian  sengketa, berupa lembaga pengadilan sesuai domisili hukum  yang  dipilih  atau  Lembaga Arbitrase. 6 Unsur-unsur lainnya Unsur-unsur lainnya antara lain: a. kerahasiaan informasi; b. tata cara pembayaran;
c. larangan-larangan gratifikasi;
d. dan lain-lain.

## Perjanjian Sebagai Perwujudan Law as a Tool of Social Engineering
Konsep Law  as  a  Tool  of  Social  Engineering diutarakan  oleh  Rescoe  Pond  yang mengungkapkan  bahwa  hukum  adalah  lembaga  terpenting  dalam  melaksanakan  kontrol sosial  selain  fungsi  agama  dan  moralitas.  Kontrol  sosial  sangat  dibutuhkan  untuk
melestarikan  peradaban  karena  fungsi  utamanya  adalah  mengontrol,  mengendalikan  atau menekan  sifat  manusia  atau  aspek  internal  manusia  yang  sangat  diperlukan  untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik (tujuan perubahan yang diharapkan dan ternyatakan dalam perubahan prilaku sosial) (Rasjidi & Rasjidi, 2007).
Perjanjian adalah instrumen hukum yang diatur dalam KUHPerdata merupakan bentuk perwujudan Law as a Tool of Social Engineering dalam  fungsinya  sebagai  alat  kontrol  sosial masyarakat dalam aktifitas perikatan perdata (ranah hukum privat). Hukum berfungsi untuk mengontrol sifat manusia yang mengarah pada prilaku yang tidak baik seperti menipu, ingin menang sendiri, atau keinginan untuk menguasai orang lain sehingga diharapkan tidak lahir transaksi  atau  kerjasama  dengan  dasar  penipuan,  ketidakadilan,  atau  kejahatan  yang menimbulkan sengketa dan kerugian bagi para pihak. Perjanjian memiliki tujuannya, seperti yang diutarakan Gustav Radbruch, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Juliano & Sulistyawan, 2019).

## Perjanjian (Kontrak) Sebagai Instrumen Kontrol Sosial yang Efektif
Keefektifan  penerapan  Perjanjian  sebagai Law  as  a  Tool  of  Social  Engineering akan terwujud apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut (Sadi, 2017):
a. Perjanjian  dapat  dikomunikasikan  dengan  baik  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat. Perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis  merupakan  suatu  bentuk  transparansi  (demi terwujudnya kepastian hukum) antara para pihak dalam melakukan perikatan. Para Pihak dalam  perjanjian  wajib  membaca  dan  memahami  setiap  kata  dan  kalimat  di  dalam perjanjian  yang  mereka  akan  sepakati.  Untuk  itu  sebaiknya  sebuah  format  perjanjian dibuat  dalam  bentuk  Bahasa  yang  sederhana,  jelas  dan  tidak  multifasir.  Kualitas  suatu perjanjian  juga  ditentukan  oleh  tingkat  pemahaman  dari  para  pihak  atas  hukum,  jika ternyata  ada  keterbatasan  tersebut,  maka  sebaiknya  para  pihak  melibatkan  pihak  yang memiliki keahlian hukum.
b. Perjanjian  wajib  mencerminkan  Tujuan  Hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Tujuan  hukum  tersebut  tercermin  dari  kalimat-kalimat  yang ternyatakan  dalam  perjanjian.  Perjanjian  idealnya  dibuat  untuk  menguntungkan  para pihak,  tidak  hanya  menguntungkan  salah  satu  pihak  saja.  Janganlah  membuat  suatu klausula  standar  yang  hanya  menguntungkan  diri  kita  sendiri,  melainkan  membuat klausula yang adil demi kemanfaatan dan kebahagiaan bersama. Bunyi perjanjian yang berkeadilan  akan  mempercepat  proses  negosiasi  dan  akan  melanggengkan  kerjasama dalam  jangka  panjang  karena  masing-masing  pihak  menyadari  itikad  baik  dari  pihak lainnya.
c. Perjanjian dibuat tertulis dan mengatur sanksi yang tegas terhadap wanprestasi. Sanksi adalah salah satu unsur yang membuat hukum dapat efektif dipatuhi oleh masyarakat. Sanksi  dapat  berupa  denda  keterlambatan  atau  pembatalan  perjanjian.  Dengan pengaturan  sanksi  yang  tegas  akan  membuat  para  pihak  berpikir  dua  kali  jika  ingin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian.
Ketidakefektifan  implementasi  perjanjian  sebagai Law  as  a  Tool  of  Social  Engineering dapat ditunjukkan dari beberapa hal antara lain:
a. Tingkat sengketa transaksi atau kerjasama di masyarakat.
Jika diambil contoh dalam bisnis pembiayaan / paylater, berdasarkan laporan Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdanto,
sebagaimana dikutip dari website CNBC Indonesia tahun 23 Juni 2022, bahwa sejak tahun 2021,  Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (APPK)  terdapat  11.195  pengaduan  dan dari jumlah itu sebanyak 1.320 pengaduan diproses ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengkata  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK).  Sengketa  yang  sedang  diproses  tersebut meliputi 12,01% sengketa fintech, 7,79% sengketa pembiayaan modal kerja, 6,82% sengketa kartu  kredit,  6,17%  sengketa  pembiayaan  kendaraan  bermotor,  dan  5,19%  sengketa tabungan (Purwanti, 2022).
b. Penerimaan / Persepsi atas Perjanjian
Persepsi yang negatif oleh individu atau masyarakat terhadap mekanisme perjanjian atau bahkan  terhadap  hukum  dapat  mempengaruhi  keefektifan  perjanjian  dalam  menjalan fungsinya  sebagai  instrumen  perbaikan  di  masyarakat  ( Law  as  a  tool  of  social engineering ).Persepsi  adalah  proses  internal  yang  memungkinkan  kita  memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Menurut John R. Wenburg dan Willian W Wilmot, persepsi adalah  cara  organisme  memberikan  makna.  Rudolph  F  Verdeber  menyatakan  persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Sedangkan J Cohen menjelaskan persepsi sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana (Mulyana, 2017). Memahami  persepsi  masyarakat  akan  hukum  itu  penting,  karena  persepsi  adalah  inti komunikasi. Apabila persepsi tidak akurat, maka komunikasi juga tidak berjalan efektif. Persepsi yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Sehingga apabila kesamaan persepsi antara dua pihak akan suatu hal telah terwujud, maka komunikasi akan berjalan efektif dan terbentuklah budaya yang diharapkan.
Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman, dan perbedaan latar belakang, sehingga memiliki  persepsi  yang  berbeda-beda  pula  mengenai  hukum  (khususnya  mekanisme perjanjian)  dan  persepsi  tersebut  dapat  positif  maupun  negatif.  Terkait  hal  ini,  peneliti telah  melakukan  kajian  secara  wawancara  mendalam  terhadap  pegawai  dengan  latar belakang legal dan non legal di sebuah perusahaan                                     E-Commerce di Alam  Sutera.  Dari  hasil  kajian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pegawai-pegawai departemen  non  legal  (contohnya  departemen  marketing),  memiliki  persepsi  yang cenderung negatif (pada awalnya) terkait mekanisme perjanjian yang dianggap memakan waktu  dan  tenaga,  sedangkan  mereka  memiliki  target  penjualan  (bisnis)  yang  perlu dicapai.  Namun  persepsi  negatif  tersebut  bukan  tidak  mungkin  diubah  dengan  pola komunikasi  yang  tepat,  dan  tentunya  dipengaruhi  oleh  pengalaman  mereka  sendiri (misalnya karena mengalami sengketa kerjasama dengan mitra) sehingga (pada akhirnya) menyadari  manfaat  dari  pembuatan  perjanjian  untuk  setiap  kerjasama  bisnis  yang dilakukan.
Peran Komunikasi dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat akan Law as a Tool of Social Engineering
Hukum  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dalam  menjalankan  fungsinya  dan  mencapai tujuannya bagi masyarakat melainkan membutuhkan bantuan ilmu lainnya, salah satunya komunikasi. Fungsi komunikasi di sini yaitu untuk meningkatkan awareness dari masyarakat akan  hukum  (termasuk  terkait  perjanjian)  serta  merubah  persepsi  yang  negatif  dari masyarakat terhadap hukum menjadi persepsi yang positif.
Peran  komunikasi  ini  wajib  dilakukan  oleh  Negara  untuk  meningkatkan awareness masyarakat  terhadap  hukum  secara  umum.  Salah  satu  bentuk  komunikasi  ini  adalah transparansi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  UU  Nomor  13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  negara  juga  memiliki  kewajiban untuk memberikan seminar-seminar hukum, sosialisi regulasi, dan penyuluhan-penyuluhan hukum ke pelosok-pelosok negeri untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya mereka yang lemah dalam hal literasi dan memiliki akses informasi yang terbatas.
Pada lingkup organisasi perusahaan, tugas untuk mengkomunikasikan hukum kepada internal  perusahaan  merupakan  tanggung  jawab  anggota  Direksi  dan  manajemen.  Tugas tersebut  didelegasikan  kepada  Departemen  Legal  yang  memiliki  kemampuan  dan pengetahuan hukum. Seorang Legal Officer dan/atau Departemen Legal memiliki peran yang penting bagi Perusahaan. Hal ini dikarenakan jalannya suatu perusahaan wajib patuh pada prosedur hukum (sebagai konsekuensi Negara Hukum), antara lain pengurusan perizinan, dokumen-dokumen  legalitas  perusahaan,  perjanjian  kerjasama  (Kontrak  / Agreement ), kepastian  perusahaan  patuh  pada  regulasi,  serta  persiapan  langkah-langkah  hukum  jika terjadi masalah hukum (Sembiring, 2009).
Terkait bentuk atau pola komunikasi yang dapat dilakukan ada 3 (tiga) jenis komunikasi dalam organisasi yaitu (Astuti et al., 2022):
a. komunikasi  dari  atas  ke  bawah,  misalnya  dari  negara  kepada  masyarakat,  atau  jika  di lingkup  perusahaan  yaitu  dari  manajemen  kepada  para  pegawai,  dalam  bentuk pembentukan peraturan atau kebijakan yang bersifat mandatory dan dengan sanksi yang tegas, sosialisasi kebijakan, dan pelatihan serta edukasi hukum berkelanjutan.
b. komunikasi dari bawah ke atas, misalnya survey dan laporan efektifitas sebuah kebijakan, penyediaan kontak bagi masyarakat atau pegawai (jika dalam lingkup perusahaan) untuk menyampaikan  saran,  keluhan  maupun  aduan,  serta  penyelenggaraan  diskusi  antara atasan dan bawahan.
c. Komunikasi  horizontal  atau  sejajar,  misalnya  adalah  diskusi  antara  pihak-pihak  yang sejajar  dalam  organisasi,  misalnya  antar  pegawai,  antar  manager,  untuk  mengevaluasi implementasi kebijakan termasuk pelaksanaan prosedur perjanjian di perusahaan.

## KESIMPULAN
Perjanjian  tertulis  atau  juga  dikenal  dengan  istilah  kontrak  dalam  dunia  bisnis, merupakan istrumen hukum yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum  (tujuan  hukum)  pada  aktifitas  perikatan  masyarakat,  termasuk  dalam bidang ekonomi. Asas kebebasan berkontrak berlaku dalam pelaksanaan perjanjian, namun juga dengan asas Pacta Sunt Servanda sehingga seketika para pihak saling berjanjian maka perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi mereka. Pelaksanaan kewajiban- kewajiban sebagaimana sudah disepakati adalah keharusan bagi para pihak, namun apabila dilanggar maka pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan konsekuensi hukum. Jika  setiap  lapisan  masyarakat  menyadari  pentingnya  esensi  Perjanjian  dalam  setiap perikatan  yang  mereka  lakukan  maka  hal  itu  akan  sangat  bagus,  dan  akan  mewujudkan fungsi Law as a Tool of Social Engineering .
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  meningkatkan  awareness  masyarakat  terkait formalitas perjanjian, dengan menekankan pada tujuan dan fungsinya khususnya Perjanjian
tertulis akan menjadi bukti hukum ketika terjadi permasalahan atau sengketa sehingga dapat menghindari masyarakat dari kerugian. Pola komunikasi yang tepat dan berkelanjutan patut terus  dilakukan  antara  lain  dalam  bentuk  seminar,  penyuluhan,  publikasi  melalui  sosial media, atau penyelenggaraan forum-forum diskusi mengenai pentingnya pengimplementasian perjanjian tertulis.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Dwi  Indah.,  Bambang  Itrawan,  Annisa  Wahyuni.  (2022).  Pola  Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Kecamatan Long Iram  Kabupaten  Kutai  Barat.  10  (2)  eJurnal  Ilmu  Komunikasi <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2022/03/skl_ilkom_ejournal_dwi_indah_2014%20(03-14-22- 04-22-17).pdf>  diakses 26 April 2023.
Hajati,  Sri.,  Ellyne  Dwi  Poespasari  &  Oemar  Mochtar  (2018).  Pengantar  Hukum Indonesia Cetakan Kedua (Airlangga University Press) hlm 44.
Harari,  Yuval  Noah  (2017).  Sapiens  A  Brief  History  of  Humankind,  diterjemahkan oleh Yanto Musthofa, Sapiens Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Baru Hingga Perkiraan Kepunahannya, Pustaka Alfabet, Jakarta, hlm 8.
Ibrahim, Johnny. (2007). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (3  ed.). Bayumedia Publishing
Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum .  Volume  1  No  1  Jurnal Crepido. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325 Koswara, Indra. (2022). Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan dalam Tujuan Pemidanaan. Volume 8 No 2 Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/279/306 Mulyana,  Deddy.  (2017).  Ilmu  Komunikasi,  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  hlm 179-189.
Muskibah  dan  Lili  Naili  Hidayah,(2020).  Penerapan  Prinsip  Kebebasan  Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia 4 (2) Refleksi Hukum https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931/ 1419 ,   diakses 26 April 2023.
Marzuki, Peter Mahmud (2010). Penelitian Hukum(6 ed.). Kencana Nugroho, Sigit Sapto & Anik T.H , Perancangan Kontrak (Contract Drafting) (Lakeisha 2021), hlm 10-11.
Purwanti,  Teti.  (2022).  “OJK  Terima  Belasan  Ribu  Sengketa  Keuangan,  Fintech Terbanyak”,
CNBC Indonesia, 23 Juni 2022, https://www.cnbcindonesia.com/market/20220623141635-17-349692/ojk- terima-belasan-ribu-sengketa-keuangan-fintech-terbanyak, diakses 4 September 2023.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  (2007).  Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 74-75.
Sadi, Muhammad. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Kencana, hlm 179. Safira, Martha Eri. (2017). Law is A Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan  di  Indonesia.  Volume  11  No  1  Kodifikasia  < https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1140> diakses 26 April 2023.
Sembiring,  Jimmy  Joses.  (2009)  Legal  Officer  Panduan  Mengelola  Perizinan, Dokumen,  HAKI,  Ketenagakerjaan,  dan  Masalah  Hukum  di  Perusahaan, Jakarta:Visimedia, hlm 1-2.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1994).  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Ghalia Indonesia.
Suhartono, Slamet. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya
Volume 15 No 2 DiH: Jurnal Ilmu Hukum < https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik- penerapan-dan-solusi-teoritiknya#id-section-content>    diakses  26  April  2023, hlm 201 Subekti. (1984). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Intermasa. Hlm 1 Widjaya, I.G. Rai. (2003). Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 75.