## Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Winda Ayu Virginia 1* , Irmawati Alimuddin 2 Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau windania88@gmail.com , irmayurez@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan
: 8 September 2023
Disetujui : 11 September 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
The  research  was  conducted  to  determine  the  influence  of  knowledge,  sanctions  and  tariffs  on compliance with rural and urban land and building tax payers. This research was carried out at the Baubau City Dispenda because it has a strategic location and is  one of the cities with quite high  economic  activity.  The  population  in  the  study  were  all  urban/rural  land  and  building taxpayers.  The  sample  used  is  the  2022  Baubau  City  Urban/Rural  Land  and  Building  Tax taxpayers.  The  sampling  technique  used  is  purposive  sampling,  that  is,  taxpayers  are  selected who  come  to  pay  the  Urban/Rural  Land  and  Building  Tax  at  the  Baubau  City  Bapenda  office. Determination  Withdrawal  of  samples  using  the  slovin  formula  with  a  total  of  90  respondents. The  data  analysis  technique  in  this  study  is  variant-based  with  the  Partial  Least  Square  (PLS) alternative  using  SmartPLS  software.  This  research  provides  empirical  evidence  regarding taxpayer  compliance  in  paying  PBB-P2  in  Baubau  City  and  the  following  conclusions  can  be expressed:  1)  Taxpayer  knowledge  has  a  significant  effect  on  taxpayer  compliance  in  paying PBB-P2; 2) Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2; 3) Tax rates have no significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2. The Baubau City Government can continue to maintain existing policies such as the socialization of PBB-P2 and can  also  design  policies  so  that  paying  off  PBB-P2  becomes  a  condition  for  managing  several licensing administrations which are the authority of the Baubau City Government.
Keywords: PBB-P2; taxpayer compliance; taxpayer knowledge; tax rates;  tax sanctions.

## PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD  terdiri  dari Pendapatan  Daerah  Provinsi  dan  Pendapatan  daerah  Kabupaten/Kota.  PAD  bertujuan memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan  desentralisasi.  Salah  satu  pendapatan daerah Kabupaten/Kota adalah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (DJPK, 2022).
Pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di  Kota  Baubau terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Peningkatan  ini  disebabkan  oleh  realisasi  pajak yang  selalu  melebih  dari  apa  yang  telah  ditargetkan  oleh  Pemerintah  Kota  Baubau.    Realisasi Peningkatan  Pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dapat diliat dibawah ini :
Tabel 1.1 : Pendapatan PBB-P2 Kota Baubau 31 DES 2019 31 DES 2020 31 DES 2021 Target PAD PBB-P2 3.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 Realisasi PAD PBB-P2 5.026.681.965 7.085.473.545 8.047.031.760 Realisasi (%) 167.56% 118.09% 100.59%

## Sumber : Kominfo Kota Baubau Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  tampak  bahwa  kinerja  PAD  dari  PBB-P2  yang  Kota  Baubau  terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari persentase realisasi yang terus menurun dari tahun ke tahun. Paa tahun 2019 reasliasi PAD PBB-P2 mencapai 167,56% sedagkn tahun 2021 realiasi PAD  PBB-P2  turun  hingga  100%,59.  Kontras,  meskipun  realisasi  terus  menurun,  akan  tetap dalam  jumlah  absolut  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2019  jumlah  realisasi PBB-P2  hanya  sabesar  5  milyar  rupiah  sedangkan  pada  tahun  2021  mencapai  8  milyar  rupiah. Fenomena  ini  akan  menjadi  sebuah  kajian  yang  menarik  terkait  dengan  kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  PBB.  Jumlah  ralisasi  yang  terus  meningkat  mengindikasikan  kepatuhan masyarakt  meningkat.  Di  sisi  lain,  realisasi  yang  terus  menurun  mengindikasikan  masalah  pada keatuhan masyarakat dalm membayar PBB-P2.
PBB-P2  merupakan  pajak  yang  penarikannya  didelegasikan  di  daerah  tingkat  dua  atau pemerintah  kabupaten/Kota.  Pajak  itu  sendiri  merupakan  sumber  pendapatan  utama  yang digunakan  untuk  keberlangsungan  pemerintahan  di  suatu  daerah  atau  negara,  oleh  karena  itu masyarakat  perlu  diberikan  pengetahuan  terhadap  pentingnya  pajak.  Pengetahuan  tentang perpajakan  berarti  bahwa  seseorang  mengerti  tentang  aturan,  tarif,  dan  sanksi  perpajakan  yang berlaku  di  negara  tempat  ia  tinggal.  Salah  satu  kelemahan  wajib  pajak  adalah  rendahnya pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan.  Kelemahan  inilah  yang  bisa memengaruhi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Cahyani  &  Noviari, 2019).
Dalam  sistem  perpajakan,  seorang  wajib  pajak  akan  dikenakan  sanksi  pajak  apabila  tidak menyelesaikan kewajibannya atau membayar setoran pajak. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang  ketika  terdapat  pelanggaran  terhadap  sebuah peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (Kurniawan,  2020).  Wajib  pajak  patuh  yaitu  wajib pajak  yang  taat  akan  peraturan  pajak  dengan  memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakannya (Rahayu & Amirah, 2018).
Penelitian  tim  peneliti  sebelumnya  tentang  Kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  faktor yang  bisa  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Leo  et  al.,  2022).  Kepatuhan  wajib  pajak mempunyai  hubungan  dengan  penerimaan  pajak  karena  apabila  kepatuhan  dari  wajib  pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).  Faktor  yang  juga  dapat  menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  pajak  adalah  kualitas pelayanan  pajak  yang  tidak  maskimal.  Pelayanan  terhadap  wajib  pajak  yang  baik  serta  sesuai dengan  harapan  wajib  pajak  dapat  membuat  wajib  pajak  merasa  nyaman  dan  tertarik  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya(Rohmah & Herwinarni, 2018).
Lebih  lanjut,  kepatuhan  pajak  juga  dipengaruhi  oleh  persepsi  tarif  pajak  oleh  wajib  pajak. Tarif  pajak  yang  tinggi  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  menghindari  pembayaran  pajak demikian sebaliknya tarif pajak yang rendah dan pengurangan pajak akan mendorong wajib pajak untuk  menyelesaikan  kewajiban  perpajakan.  Semakin  menimbulkan  manfaat  yang  baik  maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tarif  pajak memberikan  pengaruh  yang  negatif  (Fitria &  Supriyono,  2019)  Artinya  wajib pajak   menganggap  bahwa  jika  penerapan  tarif  pajaknya  relatif  tinggi  maka  ada  kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau bahkan tidak membayar pajak. Sedangkan penelitian lain (Cahyani  &  Noviari,  2019)  justru  menemukan  bahwa  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak merasakan keadilan terhadap pajak yang dikenakan maka
akan  meningkatkan  kesukarelaan  untuk  membayar  pajak  dengan  kata  lain  semakin  kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi (Basri & Surya, 2016).
Dapat  dikatakan  bahwa  penelitin  sebelumnya  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhn  wajib  pajak  belum  menuju  pada  satu  kesepakatan  yang  umum  karena  masih  adanya perbedaan  temuan  empiris.  Berdasarkan  uraian  fenomena  dan  research  gap  penelitian sebelumnya,  tim  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Pengaruh  Pengetahuan,  Sanksi,  dan  Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

## STUDI LITERATUR

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1985  kemudian diubah  menjadi  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1994.  Namun  seiringnya  waktu  berjalan  pada Tahun  2009  berlaku  Undang-Undang  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Oleh sebab itu pemungutan, penagihan, administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan berada di Pemerintah Daerah (DJPK, 2022).
Pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  pajak  bersifat  objektif  yang  artinya  bahwa  besaran pajak yang terutang ditentukan oleh objek bumi dan bangunan. sedangkan subjek pajaknya tidak menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Oleh  sebab  itu  pajak  ini  disebut  pajak  objektif. Termasuk  dalam  pajak  bumi  dan  bangunan  seperti:  Jalan  tol,  Kolam  renang,  Pagar  mewah, Tempat olahraga, Tempat mewah dll (Mardiasmo, 2019).
Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ada asas yang menjadi pedoman dalam pajak bumi dan bangunan. Asas pajak bumi dan bangunan ada 4 yaitu: (1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;  (2)  Adanya  kepastian  hukum;  (3)  Mudah  dimengerti  dan  adil;  (4)  Menghindari pajak berganda  (Mardiasmo,  2019).  Dalam menentukan  besarnya  pajak terutang  dari WP,  bumi dan  bangunan  diklasifikasikan  dengan  memperhatikan  beberapa  faktor  (Mustaqiem,  2014). Dalam menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan dengan  memperhatikan  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  yang  diperhatikan  dalam  pengelompokan Bumi  yaitu:  a)  Letak,  b)  Peruntukan,  c)  Pemanfaatan,  d)  Kondisi  lingkungan,dll.  Sedangkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan Bangunan yaitu: a) bahan yang digunakan, b) rekayasa, c) letak, d) kondisi lingkungan,dll (Ratnawati, 2015).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  dewasa  ini  yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukerala. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Yuhertina et al., 2016).
Direktorat  Jenderal  Pajak  menyatakan  bahwa  kepatuhan  perpajakan  adalah  tingkat  di mana  wajib      pajak      mematuhi      undang-undang      dan      administrasi      perpajakan      tanpa perlunya      kegiatan  penegakan    hukum.  Tetapi    permasalahan    yang    sering    terjadi    yakni banyaknya    masyarakat    yang    tidak  dapat    memenuhi    kewajiban    perpajakannya,    sehingga tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  terdaftar untuk memenuhi  kewajiban perpajakannya di Indonesia  masih  rendah.  Keputusan  Menteri    Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  sebagaimana diubah denngan Peraturan Menteri  Keuangan No. 192/PMK.03/2007  menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut : a) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun; b) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak; c) Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  dalam  bidang  pajakselama 10-15 tahun; d) Dalam  dua  tahun  terakhir  menyelenggarakan  pembukuan  yang  memadai  dan telah  dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%; dan e) Wajib  Pajak  yang  laporan  keuangannya  dalam  dua  tahun  terakhir diaudit    dengan    pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  atau  wajar  dengan  pengecualian  tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Kementrian Keuangan RI, 2007).

## Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  diharapkan dapat   meningkatkan   kepatuhan wajib   pajak.   Pengetahuan   wajib   pajak   penting   untuk meningkatkan   kepatuhan   wajib pajak.   Artinya,   wajib   pajak   lebih   dari   bersedia   untuk mematuhi  aturan  dan  peraturan yang  berlaku  jika  mereka  memahami  konsep  dasarnya. Secara  teoritis  untuk  mewujudkan dan  mengembangkan  sikap  positif  terhadap  sesuatu harus dimulai dari keberadaannya, dalam hal  ini  pengetahuan  perpajakan.  Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  wajib  pajak  untuk mengetahui perpajakan baik  tarif  pajak  yang  akan  dibayarnya,  maupun  manfaat  pajak  yang akan    berguna    bagi  kehidupan  (Albab  &  Suwardi,  2021).  Tingkat    pengetahuan    pajak masyarakat  yang    menmadai,    akan    mudah    bagi    wajib    pajak    untuk    patuh    pada    peraturan perpajakan.  Demi      kepentingan      negara      diatas      kepentingan      pribadi      akan      memberikan keikhlasan  masyarakat  untuk  patuh  dalam  kewajiban  perpajakannya.  Pengetahuan    perpajakan atau    pemahaman    perpajakan  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  harus  meliputi:  1)  Pengetahuan mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan;  2)  Pengetahuan  mengenai  sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Muhamad Karyadi, 2021).
Pengetahuan    perpajakan    adalah    informasi    pajak  yang    dapat    digunakan    wajib    pajak sebagai    dasar    untuk    bertindak,    mengambil    keputusan    dan    untuk  menempuh    arah    atau strategi    tertentu    sehubungan    dengan    pelaksanaan    hak    dan    kewajibannya  di  bidang perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat  seiring  bertambahnya  pengetahuan  pajak seseorang  karena  dengan  pengetahuan    pajak    yang    tinggi    para  wajib    pajak    sadar    akan kewajibannya    dan    tahu    akan    akibatnya  jika    tidak    memenuhi    kewajibannya  (Albab  & Suwardi, 2021)

## Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundangundangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  bisa  Wajib  Pajak  tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

## Sanksi administrasi
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksiadministrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran  administrasi  perpajakan yang  tidak  mengarah  kepada  tindak  pidana perpajakan.

## Sanksi pidana
Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan  benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana  yang  mengandung  unsur  ketidaksengajaan  atau  kealpaan,  atau  dikarenakan  adanya tindak  pidana  kejahatan  yaitu  tindak  pidana  yang  mengandung  unsur  kesengajaan  atau kelalaian/pengabaian.  Sedangkan  ancaman  sanksi  pidana  dapat  berupa  denda  pidana,  pidana kurungan, atau pidana penjara.

## Tarif Pajak
Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi  maupun badan,  selain sebagai  sarana  keadilan  dalam  penetapan  utang  pajak  (Ratnawati, 2015).  Semakin  adil  tarif  pajak  yang  ditetapkan  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang.  Dengan  kata  lain,  tarif  pajak  merupakan  tarif  yang  digunakan  untuk  menentukan besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Secara  umum,  tarif  pajak  dinyatakan  dalam  bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:
Tarif  pajak  proporsional/sebanding  adalah persentase  pengenaan  pajak  yang  tetap  atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Tarif pajak degresif a dalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
Melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (UU  HKPD),  pemerintah  resmi  untuk  menaikkan  tarif  PBB  atau tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Pemerintah RI, 2022). PPB adalah  pajak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  terkena  kepada  pemilik  karena  adanya  keuntungan ekonomi  atau  status  ekonomi  akibat  kepemilikan  tanah  dan  bangunan  tersebut.  UU  HKPD mengatur  beragam  ketentuan  desentralisasi  fiskal  dan  asas  otonomi  pemerintah,  salah  satunya ialah penetapan kenaikan tarif PBB.
Rumus perhitungan Pajak PBB ialah:
PBB dengan tarif 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rumus NJKP ialah 40% x (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-NJOPTKP) 40% jika lebih dari Rp1.000.000.000 20% jika kurang dari nilai tersebut NJOPTKP yaitu Rp12.000.000

## Kerangka Konsep Penelitian
Kepatuhan  wajib  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  banyak  variabel.  Pengetahuan  wajib  pajak merupakan  variabel  yang  dapat  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-P2. artinya, semakin tinggi pengetahuan seorang wajib pajak tentang manfaat pajak maka kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2  akan  semakin  tinggi  pula.  Sebaliknya,  semakin  rendah pengetahuan  seorang  wajib  pajak  tentang  manfaat  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2 akan semakin rendah pula.
Sanksi pajak juga termasuk variabel yang dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  PBB-P2.  artinya,  semakin  tinggi  sanksi  pajak  yang  dikenakan  maka  wajib  pajak  akan membayar  pajak  tepat  waktu  atau  dapat  diakatakan  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat. Sebaliknya, semakin rendah sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan cenderung tidak membayar tepat waktu  atau dapat diakatakan kepatuhan wajib pajak akan menurun.
Variabel  lain  yang  juga  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-P2  adalah  tarif pajak yang bersifat negatif. artinya, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan  keberatan  untuk  membayar  pajak  dan  cenderung  untuk  melakukan  penghindaran  karena tidak  mampu  membayar  pajak  atau  dapat  diakatakan  kepatuhan  wajib  pajak  akan  menurun. Sebaliknya, semakin rendah tarif pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan cenderung dapat membayar pajak atau dapat diakatakan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Hubungan antar variabel penelitian ini daat dilihat pada kerangka konsep atau model penelitian sebegai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## Hipotesis
Hipotesis penelitian ini sebagai berikut: H1  = Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. H2  = Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. H3  = Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
Tarif Pajak (X3) Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sanksi Pajak (X2) H1 H2 H3

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dispenda  Kota  Baubau.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasari oleh letak kota Baubau yang strategis dan merupakan salah satu kota yang aktivitas ekonominya cukup  tinggi.  Selain  itu  Dispenda  Kota  Baubau  menjadi  rujukan  tempat  pelaporan  pembayaran Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perkotaan/Perdesaan (P2).  Populasi  dalam  penelitian  adalah  seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan (PBB-P2). Sampel yang digunakan adalah wajib  pajak  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perkotaan/Perdesaan  (P2)  Kota  Baubau  tahun  2022. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dipilih wajib pajak yang datang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (P2) di kantor Bapenda Kota Baubau. Penentuan  Penarikan  sample  menggunakan  rumus  slovin,  dengan  ketentuan  jumlah  sampel minimial adalah

## 𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒
2
Rata-rata  jumlah  wajib  pajak  yng  datang  perhari  di  di  kantor  Bapenda  Kota  Baubau  untuk membyar  PBB  P2  adalah  perhari  adalah  100  Wajib  Pajak.  Maka,    proyeksi  jumlah  sampele adalah:
𝑛 = 100 1 + 100  × 0.25 2 𝑛 = 28,5
Dibulatkan  menjadi  30  orang  per  hari.  Pembagian  kuisioner  akan  dilakukan  selama  tiga  hari, maka sampel yang ditargetkan adalah 90 orang.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  berbasis  varian  dengan  alternatif  Partial  Least Square  (PLS)  menggunakan  software  SmartPLS.  Metode  PLS  dapat  digunakan  baik  untuk melakukan  konfirmasi  teori  (theoritical  testing)  maupun  merekomendasikan  hubungan  yang belum ada teorinya (exploratory). Selanjutnya dilakukan uji model dan uji hipotesis.

## HASIL

## Profil Responden
Gambaran umum responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara deskripsi dari  identitas  responden  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini.  Responden  dalam  hal  ini  adalah wajib pajak PBB P2 yang berdomisili di Kota Baubau sebanyak 90 orang. Responden penelitian diklasifikasikan  berdasarkan  umur,  jenis  kelamin,  dan  tingkat  pendidikan.  Profil  Responden penelitian terangkum dalam tabel 2 dibawah ini:

## Tabel 2. Profil Responden
Umur (Tahun) Frekuensi (orang) Persentase (%) < 25 2 1,8 26-35 5 6 36-45 20 22 46-55 33 38 > 55 30 1,8 Jumlah 90 100 Jenis Kelamin Jumlah Responden (orang) Persentase (%) Laki-laki 62 56 Perempuan 28 44 Jumlah 90 100 Pendidikan Terakhir Jumlah Responden (orang) Persentase (%) DIII 15 17 SMA 40 44
S1 (Strata 1) 30 33 S2 (Strata 2) 5 6 Jumlah 90 100
Sumber: Hasil penelitian 2023 (data diolah)
Jumlah wajib pajak PBB P2 yang menjadi responden adalah pada umumnya berusia di atas 46  tahun.  Dikarenakan  pada  usia  tersebut  pemilik  aseet  berupa  tanah  dan  bangunan  mebuat sertifikat  atas  nama  mereka.  Data  diatas  juga  menunjukkan  bahwa  menunjukkan  bahwa  jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan sertifkat kepemilikan tanah dan bangunan sebagian  besar tertulis atas nama suami. Sedangkan tanah dan bangunan untuk nama perempuan biasanya milik sendiri atau warisan dari orang tua. Berdasarkan Tabel  5.3  diatas  menunjukkan  bahwa  yang  berpendidikan  DIII  sebanyak  15  orang,  yang berpendidikan  SMA  sebanyak  40  orang,  yang  berpendidikan  S1  sebanyak  30  orang  dan  yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang. Jumlah responden paling banyak adalah yang berpendidikan SMA dan ini meliputi laki laki dan perempuan.

## Uji Model
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Partial  Least  Square  (PLS) dengan  program  Smart  PLS.  Hasil  analisis  dapat  dilakukan  dengan  mengevaluasi  model persamaan  structural.  Dalam studi  ini terdapat  dua  evaluasi  mendasar  dalam  analisis  PLS yaitu: pertama,  evaluasi  medel  pengukuran  (outer  model)  untuk  mengetahui  validitas  dan  reabilitas indikator-indikator  yang  mengukur  variabel  laten,  criteria  uji  validitas  dan  reabilitas  pada penelitian  ini  mengacu  pada discriminant  validity,  convergent  validity,  dan  composite  reability . Kedua  nilai  inner  model  atau  strucuture  model  untuk  melihat  hubungan  antar  konstruk,  nilai signifikansi dan R-square dari nilai model penelitian. Pengujian inner model dalam analisis PLS dilakukan melalui resampling bootstrap.

## Outer Model
Pengujian model pengukuran (measurement model) dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai  variabel-variabel  indikator  (observed  variabel)  yang  mereflesikan  sebuah  konstruk atau  variabel  laten  yang  tidak  dapat  diukur  secara  langsung  baik  pada  data  persepsi  maupun rasio. Penelitian ini menggunakan empat variabel laten pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.
Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator reflektif dianalisis dengan melihat convergent  validity  masing-masing  indicator.  Pengujian  convergent  validity  pada  PLS  dapat dilihat  dari  besaran  outer  loading  diatas  0,70.  Outer  model  atau  measurement  model  adalah penilaian  terhadap  validitas  dan  reliabilitas  variabel  penelitian.  Kriteria  untuk  menilai  outer model  yaitu discriminant  validity,  composite  reliability  dan  covergent  validity .  Berdasarkan ketiga  kriteria  penilaian  model  pengukuran  dari  hasil  bootstrapping  pada  model  PLS,  maka pengujian model pengukuran terhadap setiap indikator dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm Sumber: Hasil olahan SmartPLS 3,0 tahun 2023
Dari gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator dari variabel laten yang memiliki nilai kontruksi outer loading diatas 0,70  sangat direkomendasikan, sedangkan untuk outer loading faktor dibawah 0,7 akan dikelaurkan dari analisi lebih lanjut. Untuk variabel pengetahuan dan kepatuahan  wajib  pajak,  tidak  ada  yang  dikelaurkan  sedangkan  untuk  variabel  sanksi  pajak terdapat  butir  penryataan  yang  dikelaurkan  dari  analsis  yaitu  butir  pertanyaan  dua.  Adapun untuk variabel tarif pajak, butir pertanyaan 7 dan delapan dikelaurakan karena tidak memenuhi syarat validitas.

## Composite Validity dan Cronbach’s Alpha
Composite  Validity  menguji  nilai  reliability  antara  indikator  dari  konstruk  yang membentuknya.  Hasil  Composite  Validity  dikatakan  baik,  jika  nilainya  diatas  0,50-0,60  dan nilai  Cronbach’s  Alpha  diatas  0,60.  Hasil  pengujian  Composite  Validity  model  pengukuran pada penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Composite Validity dan Cronbach’s Alpha
Cronbach's Alpha rho_A Reliabilitas Komposit Keterangan Pengetahuan  Wajib  Pajak (X1) 0.838 0.837 0.891 Reliabel Sanksi Pajak (X2) 0.854 0.858 0.894 Reliabel Tarif Pajak (X3) 0.903 0.904 0.933 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,892 0,896 0,912 Reliabel
Sumber: Hasil Olahan data PLS Smart 3.0 (diolah) 2023
Berdasarkan Tabel 3 di atas diperoleh nilai composite reliability variabel Pengetahuan Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak,  tarif  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  menunjukkan  bahwa  keempat variabel  laten  yang  dianalisis  memiliki  reliabilitas  komposit  dengan  nilai  masing  masing sebesar 0,891, 0,894 dan 0,933 dan 0,912 yang baik karena nilainya lebih besar dari 0,50-0,60. Dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah memenuhi kriteria atau layak untuk digunakan dalam pengukuran keseluruahan variabel laten. Berdasarkan hasil evaluasi convergent dan discriminant validity dari indikator serta construct reliability  untuk  indikator,  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator-indikator  sebagai  pengukur variabel  laten  masing-masing  merupakan  pengukur  yang  valid  reliabel.  Sedangkan  nilai Cronbach’s  Alpha  menunjukkan  bahwa  nilai  variabel  laten  kepuasan  pelanggan,  kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan memiliki nilai masing-masing sebesar 0,838, 0,854, 0,903 dan 0,892 atau nilainya lebih besar dari 0,50-0,60.

## Evaluasi Goodness of Fit Model
Nilai R2 menunjukkan tingkat determinasi variabel eksogen terhadap endogonnya. Nilai R2  semakin  besar  menunjukkan  bahwa  tingkat  determinasi  yang  semakin  baik.  Adapun koefisien  determinasi  (R2)  dari  kedua  variabel  endogen  disajikan  pada  Tabel  4  sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Pengujian Goodness of Fit R Square Adjusted R Square Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X1)  ; Sanksi  Pajak    (X2);  Tarif  Pajak (X3) 0.421 0.401

## Sumber: Hasil Olahan data PLS Smart 3.0 (diolah) 2023
Berdasarkan  Tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  R-Square  pengaruh pengetahuan,  sanksi  dan  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,421.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  dependen  memiliki  pengaruh  sebesar  42,10  %  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  sisanya  57,90  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  pengaruh  antara  variabel  dapat  diketahui  dari  nilai koefisien  jalur  dan  titik  kritis  (t_statistik).  Secara  lengkap  dapat  disajikan  pada  Tabel  5  berikut ini:
Tabel 5 : Pengujian Hipotesis antara variabel Hipotesis Original Sampel (O) t_statistik P value Ket. H 1 Pengetahuan                  Kepatuhan Wajib Pajak 0.278 2.369 0,018 diterima H 2 Sanksi Pajak                   Kepatuhan Wajib Pajak 0.291 2.344 0,019 diterima H 3 Tarif Pajak                      Kepatuhan Wajib Pajak -0.114 0.998 0,319 ditolak

## Sumber data: Hasil Olahan Data SmartPLS 3,0 tahun 2021
Berdasarkan  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  bootstraping  pengujian  koefisien pengaruh  langsung  dan  hipotesis  penelitian  bertujuan  untuk  menjawab  apakah  hipotesis  yang diajukan  dapat  diterima  atau  ditolak.  Hasil  pengujian  hipotesis  pengaruh  langsung  dapat dijelaskan sebagai berikut:

## H1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Loyalitas Pelanggan
Hasil  pengujian  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dilihat dari nilai estimate koefisien jalur data sebesar 0,278 dengan arah positif. Hal ini berarti koefisien  jalur  memiliki  hubungan  secara  langsung  antara  pengetahuan  wajib  pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2.  Berdasarkan  pada  Tabel  5.19  di  atas hipotesis 1 pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signfikan dari pengetahuan wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2.  Hal  ini  dapat  pula diverifikasi melalui hasil pengolahan data dengan smart PLS diketahui bahwa nilai t_statistik yaitu 2,369 < 1,96 dengan nilai probabilitas (p_value) sebesar 0,018 atau < α = 0,05.

## H2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuah wajib pajak
Hasil  pengujian  pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  kepuasan  pelanggan  dapat  dibuktikan dengan  nilai  estimate  koefisien  jalur  data  sebesar  0,291  dengan  arah  yang  positif.  Hal  ini berarti koefisien jalur bertanda positif dan memiliki hubungan. Berdasarkan pada Tabel 5.19 di  atas  hipotesis  2  pada  penelitian  ini  adalah  terdapat  pengaruh  signifikan  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memabayar  PBB-P2.  Berdasarkan  dari  hasil pengolahan data dengan smart PLS diketahui bahwa nilai t_statistik yaitu 0.998 < 1.96 dengan nilai  probabilitas (p_value)  sebesar  0,019 <  α =  0,005.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

## H3. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan
Hasil pengujian pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dapat dibuktikan dengan  nilai  estimate  koefisien  jalur  data  sebesar  -0.114  dengan  arah  yang  negatif.  Hal  ini berarti koefisien jalur bertanda negatif dan tidak memiliki hubungan. Berdasarkan pada Tabel 5.19 di atas hipotesis 3 pada penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh siginifkan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan dari hasil pengolahan data  dengan  smart  PLS  diketahui  bahwa  nilai  t_statistik  yaitu  2.372  >  1,96  dengan  nilai probabilitas (p_value) sebesar 0,319 > α = 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB-P2

## PEMBAHASAN
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PPB-P2  sangat  strategis  bagi  pemerintah  daerah kabuapeten  Kota,  karena  hal  tersebut  sangat  berkaitan  erat  dengan  kinerja  pemerintah  daerah khususnya terkait  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  meningkatnya  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar PBB-P2 maka pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula. Oleh karena itu,  pemerintah  daerah  berupaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB-P2 seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, memberikan sanksi  yang  berat  bagi  wajib  pajak  yang  menunggak  atau  menerapkan  tarif  yang  lebih  murah untuk merangsang wajib pajak agar lebih aktif dalam membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  temuan  empiris  yang  terjadi  di  Kota  Baubau  terkait  dengan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2.  Variabel  yang  diteliti  adalah  pengetahuan wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  tarif  pajak.  Penelitian  ini  memberikan  konfirmasi  bahwasanya variabel tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengambilan kebijakan yang diambil  oleh pemerintah  Kota  Baubau  dalam  upaya  meningkatakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB-P2  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  PAD.  Secara  lebih  rinci,  pengaruh  masing-masing variabel akan dibahas sebagai berikut.

## Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan  secara  umum  dan  secara  khusus terntang  PBB-P2  terbukti  secara  signifikan  beperngaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB-P2.  Semakin  baik  pengetahuan  akan  manfaat  pajak  khususnya  PBB-P2,  maka wajib  pajak  akan  secara  sadar  untuk  membayar  PBB-P2  secara  aktif  dan  tepat  waktu.  Secara umum,  pengetahuan  wajib  pajak  kota  Baubau  cukup  baik  dan  memahami  kewajiban perpajakkannya. Pendidikan masyarakat perkotaan, khsusnya di Kota Bau-bau turut andil dalam memhamai  kejaiban  perapajakan  setiap  wajib  pajak.  Selain  itu,  sosialisasi  yang  diberikan pemerintah  Kota  Baubau  cukup  berhasil  memberikan  pemahaman  yang  cukup  baik.  Meskipun demikian,  pengaruh  secara  khsusus  sosialiasasi  masih  perlu  dilakukan  kajian,  namun  penelitian ini mengkonfimasi  dengan  jelas  bahwa  pengetahuan wajib  pajak  kota  baubau  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  pemerintah  daerah perlu tetap dilakukan.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak
Sanksi  pajak  secara  signifikan  berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2  di  Kota  Baubau.  Sanksi  yang  diterapkan  bukan  saja  bersifat  pidana  atau  denda,  akan tetapi  berupa  sanksi  adminstarif.  Beberapa  pengurusan  administrasi  yang  mengharuskan pelunasan  PBB-P2  memaksa  wajib  pajak  untuk  segera  melunasi  kewajibannya.  Untuk  lebih meningkatkan capaian target PBB-P2 yang tercermin dalam peningkatan PAD, maka pemerintah kota Baubau dapat lebih memperluas kebijakan yang mensyratkan pelunasan PBB. Penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  (2014);  Arabella  dan  Yenni  (2013)    dan menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Secara  empiris  penelitian  ini  menemukan  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dari  variabel  tarif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2.  Ini  mengindikasikan  bahwa  dalam membayar  PBB-P2,  wajib  pajak  tidak  mempertimbangkan  tarif  yang  dikenakan.  Responden menganggap bahwa tarif yang dikenakan tersubut sudah wajar dan sesuai. Dengan demikian tidak menjadi  faktor  yang  dianggap  relevan  dalam  keputusan  responden  untuk  membayar  PBB-P2. Meskipun  dalam  bebrapa  tahun  terkahir,  pemerintah  Kota  Baubau  telah  melakukan  penyesuain tarif, akan tetapi masih tarif tersebut masih dianggp wajar dan tidak memberatkan.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  (Fitria  &  Supriyono,  2019)  yang  menemukan  bahwa  tarif pajak  memberikan  pengaruh  yang  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Demikian  halnya dengan  penelitian  lain  (Cahyani  &  Noviari,  2019)  yang  justru  menemukan  bahwa  tarif  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB- P2 di Kota Baubau dan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuahn wajib pajak dalam membayar PBB-P2; 2)
Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB-P2;  3)  Tarif  Pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuahn  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2. Pemerintah Kota Baubau dapat terus mempertahankan kebijakan yang telah ada seperti sosialisasi PBB-P2 dan dapat pula merancang kebijakan sehingga pelunasan PBB-P2 menjadi syarat pengurusan beberapa administrasi perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota  Baubau.  Saran  yang  menjadi  rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  :  Pemerintah  Kota Baubau  lebih  gencar  melakukan  sosialisasi  atau  bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  dalam meningkatkan  pengetahuan  terkait  manfaat  pajak  PBB-P2  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  Sanksi  PPB  lebih  diperketat  atau  dijadikan  syarat  khusus  dalam pengurusan  administrasi  di  Kota  Baubau,  diperlukan  kajian  mendalam  terkait  dengan  metode sosialisasi yang efisien untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, dan diperlukan kajian yang lebih komprehensif terkait skema tarif atau kebijakan dispensasi karena secara empiris penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Albab,  F.  N.  U.,  &  Suwardi,  E.  (2021).  The  Effect  of  Tax  Knowledge  on  Voluntary  Tax Compliance  with  Trust  as  a  Mediating  Variable:  A  Study  on  Micro,  Small,  and  Medium Enterprises  (MSMEs). The  Indonesian  Journal  of  Accounting  Research , 24 (03),  381–406. https://doi.org/10.33312/ijar.528
Basri,  Y.  M.,  &  Surya,  R.  A.  S.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Norma  Ekspektasi,  Sanksi  Dan Religiusitas  Terhadap  Niat  Dan  Ketidak  Patuhan  Pajak. Akuntabilitas , 7 (3),  162–176. https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733
Cahyani,  L.  P.  G.,  &  Noviari,  N.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal  Akuntansi , 26 , 1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08
DJPK.  (2022).  apa  saja  sumber-sumber  pendapatan  daerah. Kementrian  Keuangan . https://djpk.kemenkeu.go.id/
Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak,  dan  Keadilan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Econbank:  Journal  of Economics and Banking , 1 (1), 47–54. Kementrian  Keuangan  RI.  (2007). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/pmk.03/2007 Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria  Tertentu  Dalam  Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak . Kementrian Keuangan RI. Kurniawan,  D. (2020). the  Influence  of  Tax  Education  in  Higher  Education  on Tax  Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. Journal of Indonesian Economy and Business , 35 (1), 57–72. https://doi.org/10.22146/jieb.54292
Leo,  M.,  Virginia,  W.  A.,  Alimuddin,  I.,  Herman,  H.,  &  Arwana,  M.  R.  (2022).  Pengaruh Pemutihan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dengan  Pendapatan sebagai variabel Moderating. Owner , 6 (3), 3036–3047.
https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953 Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2019 (Rev. 2011). Andi.
Muhamad Karyadi. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Tiga  Desa  Di  Kecamatan  Suralaga Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  2019. Journal  Ilmiah  Rinjani :  Media  Informasi  Ilmiah Universitas Gunung Rinjani , 9 (2), 22–34. https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327 Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia . Litera. Pemerintah  RI.  (2022). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Pemerintah RI. Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Permana , Vol.X ,
142–155.
Ratnawati, J. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan .
Rohmah,  D.  N.,  &  Herwinarni,  Y.  (2018).  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi , 10 (2), 168–185. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80 Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting  and  Public  Welfare. Bisnis  &  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan Organisasi , 19 (3), 194–205. https://doi.org/10.20476/jbb.v19i3.1856 Yuhertina,  I.,  Setyaningrum,  R.  M.,  Hastuti,  S.,  &  Sundari,  S.  (2016).  Etika,  Organisasi  dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (1), 131–141. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012