## STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF  PENGELOLAAAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

## Herson Anwar
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

## Abstrak
Secara formal madrasah di Indonesia hanya terdiri dari Madrasah Negeri dan Swasta. Namun pada  awalnya,  seluruh  madrasah  di  lingkungan  Kementerian  Agama  adalah  Madrasah  swasta  yang diprakarsai pendiriannya oleh masyarakat Islam setempat. Kelahiran madrasah  di Indonesia diawali ketika Kementerian Agama didirikan, dimana salah satu bagian pendidikan adalah mengadakan suatu pilot project madrasah yang akan menjadi contoh bagi orang atau organisasi yang ingin mendirikan madrasah  secara  partikelir  (swasta).Standar  Pengelolaan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi,  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  pendidikan.  Standar  nasional  pendidikan  PP  Nomor  13  Tahun  2015  meliputi; standar  isi,  standar  proses,  standar  kompotensi  lususun,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar  sarana  prasarana,  standar  pegelolaan,  standar  pembiayaan  dan  standar  penilaian.  Adapun bidang garapan pengelolaan madrasah adalah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta  didik,  pengelolaan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana, pengelolaan keuangan/pembiayaan, pengelolaan hubungan madrasah dengan madrasah. Pengelolaan pendidikan  di  madrasah  diartikan  sebagai  proses  pendayagunaan  sumber  daya  madrasah  melalui kegiatan fungsi perancangan (planning), pengorganisasian (organiting), penggerakan (actuating) dan pengendalian  (controlling)  secara  efektif  dan  efisien  dengan  segala  aspeknya  dengan  menggunakan semua  potensi  yang  tersedia  agar  tercapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  serta produktivitas  madrasah  yang  bermutu.  Upaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  ditempuh  melalui pendekatan  ”sistem”  yang  terdiri  dari:  konteks,  input,  proses,  output,  dan  outcome  yang  menjadi kewenangan dan  tanggungjawab dalam pengelolaannya.
Kata Kunci : Standar Pengelolaan, Madrasah Aliyah Swasta

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  bagian  integral dalam kehidupan bangsa dan negara.Salah satu faktor  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan.Sebagai prinsip  normatif,  mutu  adalah  suatu  nilai  yang tidak dapat dikompromikan.Berkompromi dengan  mutu  berarti  bersedia  menerima  mutu yang  rendah  atau  kedengarannya  sebagai sebuah contradiction  in  terminis “menerima mutu yang tidak bermutu”.
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  II pasal 3 disebutkan bahwa:
Pendidikan  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat    dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 1
Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumberdaya  manusia  dalam  menghadapi  era globalisasi.  Dengan  cepatnya  arus  informasi dan  teknologi  komunikasi,  maka  pendidikan diharapkan  akan  mampumenyiapkan  peserta didik  yang  akan  mampu  menjawab  semua tantangan.
Suatu  kenyataan  yang  dihadapi  oleh dunia  pendidikan  di  Indonesia  terkait  dengan masalah  mutu  pendidikan  saat  ini  adalah tingkat  mutu  pendidikan  yang  masih  rendah dan  jauh  dari  harapan  masyarakat  sebagai stakeholder pendidikan serta cita-cita perundang-undangan  di  negara  ini.  Pendidikan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pendidikan  yang  bermutu  secara  proses maupun output . Terkait dengan mutu pendidikan, pendidikan saat ini masih menghadapi permasalahan-permasalahan, khususnya  pendidikan  Islam.  Sebagian  besar lembaga  pendidikan  Islam  salah  satunya Madrasah  Aliyah  masih  menghadapi  problem internal  kelembagaan  sementara  tantangan yang dihadapi semakin berat.
Peningkatan mutu pendidikan madrasah  bukanlah  tugas  yang  ringan  karena bukan  saja  berkaitan  dengan  permasalahan teknis,  tetapi  mencakup  berbagai  persoalan yang  rumit  dan  kompleks,  seperti  menyangkut persoalaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan sehingga terlaksananya pendidikan yang bermutu.
Untuk mencapai  pendidikan madrasah yang bermutu membutuhkan pengelolaan yang baik  dengan  melibatkan  semua   komponen yang  ada  didalamnya,  seperti   pemimpin  atau kepala madrasah, guru, pegawai dan stakeholder pendidikan.
Dari hasil pengamatan,  kegiatan  pengelolaan  pendidikan madrasah  pada  umumnya  merupakan  wilayah
1 Republik  Indonesia, Undang-undang  RI No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional , (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 6.
kepala madrasah.Sementara gurubelum menunjukan  partipasinya secara  proporsional. Keadaan  seperti  ini  tentu  tidak  dapat  terus berlangsung, mengingat makin besarnya kewenangan madrasah untuk  mengeloladirinya sendiri.  Di  sisi  lain  kemampuan  manajerial kepala  madrasah  sangat  terbatas,  sehingga peran  guru  makin  diperlukan  dalam  upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan madrasah. Terlebih bila menggunakan  pendekatan  sistem, dukungan perangkat  dan  pihak  lain dalam  pencapaian tujuan  atau output sangat  dipengaruhi  oleh input dan proses. Apabila sub sistem input dan proses  pendidikan  tidak  dikelola  dengan  baik, maka  akan  sulit  diperoleh output dan outcome yang maksimal.
Secara  formal  madrasah  di  Indonesia hanya terdiri dari Madrasah Negeri dan Swasta. Namun  pada  awalnya,  seluruh  madrasah  di lingkungan Kementerian Agama adalah Madrasah swasta yang diprakarsai pendiriannya  oleh  masyarakat  Islam  setempat.
Kelahiran madrasah di Indonesia diawali ketika Kementerian  Agama  didirikan,  dimana  salah satu  bagian  pendidikan  adalah  mengadakan suatu pilot  project madrasah  yang  akan menjadi  contoh  bagi  orang  atau  organisasi yang  ingin  mendirikan  madrasah  secara partikelir  (swasta).  Tugas  ini  mengandung maksud madrasah milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan. Pendirian madrasah  negeri  merupakan  sisi  lain  dari bentuk  bantuan  dan  pembinaan  terhadap madrasah swasta. 2
Kenyataan menunjukkan bahwa ketertinggalan madrasah swasta adalah sebagai akibat  terbatasnya  dana,  sarana  prasarana  dan fasilitas  penunjang  pembinaan,  ditambahnya dengan  lemahnya  pola  dan  pengelolaan  sistem pembinaan,  dengan  pengelolaan  tradisional. Selain  dari  itu  tata  layanan  yang  tidak
2 Abd.  Rahman  Halim. Paradigma  Baru Sistem  Pembinaan  Madrasah .  (Yogyakarta:  Kota Kembang, 2009), h.11.
kondusif,  dimana  pengelolaan  yang  tidak transparan  dan  kurang  akuntabel,  termasuk intensitas  kerjasama  antara  komponen  terkait yaitu antara pengurus yayasan dengan madrasah, dan orang tua peserta didik, terkesan kurang memberi
kontribusi bagi pengembangan madrasah swasta.
Berdasarkan uraian  di  atas,  perlu dilakukan kajian tentang pembinaan madrasah, utamanya  pada  Madrasah  Aliyah  swasta. Madrasah  Aliyah  swasta  sebagai  bagian  dari penyelenggara  pendidikan  nasional  saat  ini juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dengan standar  nasional  pendidikan  yang  dirumuskan oleh  pemerintah.  Standarisasi  yang  dimaksud menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang telah mengalami perubahan pertama Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013 dan  perubahan  kedua  Peraturan  Pemerintah Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Standar Nasional Pendidikanmeliputi Standar Kompetensi  Lulusan,  Standar  Isi,  Standar Proses, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan,  Standar  Sarana  Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan tersebut  saat  ini  telah  diselaraskan  dengan dinamika  perkembangan  masyarakat,  lokal, nasional,  dan  global  guna  mewujudkan  fungsi dan  tujuan  pendidikan  nasional,  dengan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  terbaru sebagai  perubahan  atas  PP  Nomor  19  Tahun 2005  yaitu    PP  Nomor  32  Tahun  2013 perubahan  pertama  dan  PP  Nomor  13  Tahun 2015 perubahan kedua atas peraturan pemerintah
tentang standar nasional pendidikan  nasional. 3 Mengingat  pendidikan  di Indonesia  membutuhkan  standar  nasional pendidikan  yang  membutuhkan  penyesuaian terhadap  diamika  kehidupan  yang  berkembang di masyarakat.
3 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2015 tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  Perubahan  Ke-Dua  atas  PP  No.  19 Tahun 2009 , (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 381.
Perubahan  kedua  atas  standar  nasional pendidikan PP Nomor 13 Tahun 2015 meliputi; standar  isi,  standar  proses,  standar  kompotensi lususun, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pegelolaan,  standar  pembiayaan  dan  standar penilaian.  Standar  pengelolaan  pendidikan sebagaimana  tertuang  dalam  PP  Nomor  13 Tahun  2015  mencakup  lingkup  perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi  standar  pengelolaan  pendidikan yang  berlaku  secara  nasional  (PP  Nomor  13 Tahun  2015  pasal  1  ayat  10).Dengan melakukan  proses  standarisasi  pengelolaan pendidikan  ini  diharapkan  madrasah  mampu bersaing  dengan  sekolah  umum  khususnya dalam  penyelenggaraan  pendidikan  umum. Dalam proses pengelolaan pendidikan, pemerintah  telah  mendorong  adanya  otonomi pendidikan.  Dengan  demikian  madrasah  bisa lebih leluasa dalam melakukan proses pengelolaan  pendidikan  yang  mengarah  pada peningkatan mutu madrasah.
Standar  Pengelolaan  dalam  PP  Nomor 13  Tahun  2015  sebagai  pengganti  PP  Nomor 19  Tahun  2005  terdiri  dari  3  (tiga)  bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah  Daerah  dan  standar  pengelolaan oleh  Pemerintah. 4 Standar  pengelolaan  oleh satuan  pendidikan  pasal  49:  (1)  Pengelolaan satuan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan dasar  dan  menengah  menerapkan  manajemen berbasis  sekolah  yang  ditunjukkan  dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan,  dan  akuntabilitas(2)  Pengelolaan satuan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan tinggi  menerapkan  otonomi  perguruan  tinggi yang  dalam  batas-batas  yang  diatur  dalam ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian  dalam  pengelolaan  akademik,
4 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan , (Jakarta :Sinar Grafika, 2015), h. 383.
operasional,  personalia,  keuangan,  dan  area fungsional  kepengelolaan  lainnya  yang  diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 5
Berdasarkan  penjelasan  pasal  di  atas, kemandirian  madrasah  adalah  kewenangan madrasah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan warga madrasah menurut prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  warga  madrasah sesuai dengan peraturan yang dimaksud. Tentu saja  kemandirian  yang  dimaksud  harus didukung  oleh  sejumlah  kemampuan,  yaitu kemampuan  mengambil  keputusan  terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi  dengan  cara  yang  efektif, kemampuan  memecahkan  persoalan madrasah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kemitraan dapat  diartikan  sebagai keluwesan  yang  diberikan  kepada  madrasah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya madrasah seoptimal  mungkin  untuk  meningkatkan  mutu madrasah. Dengan keluwesan yang lebih besar diberikan  kepada  madrasah,  maka  madrasah akan  lebih  cepat  mengelola  pendidikan  dan tidak  harus  menunggu  arahan  dari  pemerintah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya madrasah.
Dengan cara ini, madrasahakan lebih responsif dan  lebih  cepat  dalam  menanggapi  segala tantangan  yang  dihadapi.  Namun  demikian, keluwesan  yang  dimaksud  harus  tetap  dalam koridor  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.Peningkatan  partisipasi warga  madrasah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  madrasah  akan mampu  menciptakan  keterbukaan,  kerjasama yang  kuat,  akuntabilitas,  dan  demokrasi pendidikan.
5 Republik
Indonesia, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan , (Jakarta
: Permata Press, 2014), h. 162.
Keterbukaan  madrasahyang  dimaksud adalah  keterbukaan  dalam  program  dan keuangan.Kerjasama  yang  dimaksud  adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriah kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu  madrasah.  Kerjasama  madrasah   yang baik  ditunjukkan  oleh  hubungan  antar  warga madrasah  yang  erat,  dan  adanya  kesadaran bersama  bahwa output madrasah  merupakan hasil kolektif teamwork yang kuat dan cerdas. Akuntabilitas madrasah adalah pertanggungjawaban  madrasah  kepada  warga madrasahnya,  masyarakat  dan  pemerintah melalui  pelaporan  dan  pertemuan  yang dilakukan  secara  terbuka.Sedang  demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat  dengan  menghargai  perbedaan,  hak asasi  manusia  serta  kewajibannya  dalam rangka  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan di madrasah.
Pengelolaan madrasah dengan menerapkan  manajemen  berbasis  madrasah (MBM) di atas, merupakan cara pandang yang diarahkan  pada  peningkatan  mutu  pendidikan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dengan  pengelolaan  yang  dilakukan  secara mandiri. Walaupun manajemen berbasis madrasah menjamin adanya keleluasaan madrasah dalam melakukan pengelolaan pendidikan, namun demikian harus ada standar minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  madrasah dalam  melakukan  pengelolaan  pendidikan berdasarkan  Permendiknas  Nomor  19  tahun 2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan yang dipertegas dengan Peraturan PemerintahNomor 13 tahun 2015.

## B. Pengelolaan Pendidikan Madrasah
Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengelolaan merupakan  komponen  integal  dan  tidak  dapat dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara keseluruhan.  Alasannya  tanpa  pengelolaan tidak  mungkin  tujuan  pendidikan  dapat
diwujudkan  secara  optimal,  efektif,  dan efisien. 6 Begitu pentingnya pengelolaan
sehingga kita dapat melihat bahwa pengelolaan dikenal  sudah  cukup  lama  bahkan  telah diterapkan  pada  zaman  kenabian    terdahulu. Contohnya  pengelolaan  pada  zaman  Nabi Yusuf.  Beliau  merupakan  seorang  manajer yang  sangat  handal,  selain  sebagai  seorang Nabi  beliau  memiliki  dua  sifat  yang  patut dicontohi  oleh  seorang  manajer,  hal  ini dijelaskan  dalam  firman  Allah  swt.  Q.S. Yusuf/12: 55
َح ًِّوِإ ۖ ِضْزَ ْلْا ِهِئاَزَخ  ٰىَهَع ًِىْهَعْجا َلبَق
ٌمٍِهَع ٌظٍِف
Terjemahnya:
“Berkata  Yusuf:  “Jadikanlah  aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan”. 7
Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang  menganjurkan  kepada  para  manejer  atau pemimpin  untuk  menentukan  sikap  dalam proses  pengelolaan  pendidikan  yaitu  dalam  al- Qur’an Q.S. al-Nahl/16: 90
ِهَع  ٰىَهۡىٌََو  ٰىَب ۡسُقۡنٱ يِذ  ِ يٓبَتٌِإَو ِه َٰس ۡحِ ۡلۡٱَو ِل ۡدَعۡنٲِب ُسُم ۡأٌَ َ َّللَّٱ  َّنِإ۞ ۡمُكُظِعٌَ  ًِِۚ ۡغَبۡنٱَو ِسَكىُمۡنٱَو ِءٓبَش ۡحَفۡنٱ َنوُسَّكَرَت  ۡمُكَّهَعَن ٠٩
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan  atau kebaikan,  memberi  kepada  kaum  kerabat  dan Allah  melarang  perbuatan  yang  keji,  mungkar dan  permusuhan.  Dia  memberi  pelajaran kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran. 8
Terjemahnya  :  Ayat-ayat  lain  yang berkaiatan  dengan  pengelolaan  dalam  Q.S.al- Qiyamah/  75:  36  bahwa  “apakah  manusia mengira  ia  dibiarkan  saja  tanpa  pertanggung
6 Mulyasa. Manajemen  Berbasis  Sekolah: Konsep,  Strategi  dan  Implementasinya .  (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 20 7 Departemen  Agama  RI. al-Quran  dan Terjemahnya .  (Semarang:  CV  Asy-Syifa,  1996), h.242.
8 Ibid, h.277.
jawaban?, dan selanjutnya Firman Allah dalam Q.S. al-sra/17:36 sebagai berikut:
ُّمُك  َداَؤُفۡنٱَو  َسَصَبۡنٱَو  َع ۡمَّسنٱ  َّنِإ  ٌِۚمۡهِع  ۦِهِب  َكَن  َسٍَۡن  بَم  ُفۡقَت  َلََو
ِئ َٰٓنْوُأ ۡسَم ُهۡىَع  َنبَك َك ُ لَى ٦٣ Terjemahnya:  Dan  janganlah  kamu  mengikuti apa  yang  kamu  tidak  mempunyai  pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan  dan  hati,  semuanya  itu  akan diminta pertanggung        jawabannya. 9
Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil  yang  tidak  boleh  ditawar  dalam pengelolaan  pendidikan,  agar  supaya  tujuan yang  ingin  dicapai  dapat  tercapai  dengan sempurna.Disamping  itu  pula,  intisari  ayat tersebut  merupakan  suatu  “pembeda”  antara pengelolaan  secara  umum  dengan  pengelolaan dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai.
Pengelolaan  pendidikan  di  madrasah tidak  jauh  berbeda  dengan  sekolah.  Madrasah secara  harfiah  berarti  atau  setara  maknanya dengan  kata  sekolah.  Kata  “madrasah”  dalam bahasa  Arab  adalah  bentuk  kata  “keterangan tempat” (zharaf  makan) dan  akar  kata “darasa” .  Secara  harfiah  atau  pengertian menurut  etimologi  “madrasah”  diartikan sebagai  “tempat  belajar  para  pelajar”,  atau “tempat  untuk  memberikan  pelajaran”,  dan akar  kata  “darasa”  juga  bisa  diturunkan  kata “ midras ”  yang  mempunyal  arti  “buku  yang dipelajari”  atau  “tempat  belajar”;  kata  “ al- midras ”  juga  diartikan  sebagai  “rumah  untuk mempelajari  kitab” 86 .  Padanan  kata  madrasah dalam bahasa Indonesia adalah madrasah, yang merupakan terjemahan dan kata school . 10 Kata  “madrasah”  juga  ditemukan dalam  bahasa  Hebrew  atau  Aramy,  dari  akar kata  yang  sama  yaitu  “darasa”,  yang  berarti “membaca  dan  belajar”  atau  “tempat  duduk untuk belajar”. Dan kedua bahasa tersebut, kata “madrasah”  mempunyai  arti  yang  sama: “tempat belajar”. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa  Indonesia,  kata  “madrasah”  memiliki
9 Ibid, h.285.
10 Mehdi Nakosteen, Konstribusi Islam atas Dubia  Intelektual  Barat:  Deskripsi  Analisis  Abad Keemasan  Islam ,  Edisi  Indonesia,  (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.66.
arti  “madrasah”.  Madrasah,  dalam  bahasa Indonesia  adalah  terjemahan  dan  kata school . Kata  madrasah  adalah  termasuk  kata  serapan dan  bahasa  asing.  Kata  itu  berasal  dan  kata schole (Yunani) schole (Latin), school (lnggris), school (Belanda), dan schule (Jerman). Schole (Yunani)  berartibebasdari pekerjaan  dalam  masyarakat  yang  masih mengenal perbudakan, golongan merdeka yang bebas  dan  perkerjaan  ini  mengisi  waktunya dengan berdiskusi, mendengarkan ceramah dan membaca karya-karya ilmiah atau filsafat. 11 Di Indonesia,  madrasah  digunakan  untuk  suatu lembaga  pendidikan  pada  tingkat  dasar  dan menengah.  Madrasah  (baca  madrasah)  sebagai suatu  sistem  memiliki  banyak  karakteristik umum  sebagaimana  organisasi  lainnya  yang berskala luas, dua diantara karakterstik itu ialah pertama;  sistem  permadrasahan  mempunyai tujuan.Kedua;  tugas  sistem  permadrasahan ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan  kepada  peserta  didik,  dan  karena itulah para guru atau pendidik dipekerjakan. 12 Kendati  pada  mulanya  kata “madrasah”  itu  sendiri  bukan  berasal  dari bahasa Indonesia, melainkan dan bahasa asing, yaitu school atau scola . 13
Dalam praktiknya memang ada madrasah  yang  disamping  mengajarkan  ilmu- ilmu  keagamaan (al-’ulum  al-diniyyah) ,  juga mengajarkan  ilmu-ilmu  yang  diajarkan  di madrasah  umum.Selain itu  ada  madrasah  yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah. 14 Kenyataan  bahwa  kata  “madrasah berasal dan bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia, menyebabkan  masyarakat  lebih  memahami “madrasah” sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni  “tempat  untuk  belajar  agama”  atau “tempat  untuk  memberikan  pelajaran  agama
11 Said,  H.M, Ilmu  Pendidikan ,  (Bandung: Alumni, 1995), h.154.
12 Sanapiah,  Faisal, Sosiologi  Pendidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 2005),h.66-67. 13 Malik, Fadjar, Visi Pembaharuan
Pendidikan Islam , (Jakarta: LP3NI, 1996), h.111.
14 Ibid, h.112.
dan keagamaan”. Sejauh ini tampaknya belum ada  data  yang  pasti  kapan  istilah  madrasah, yang  mempunyai  pengertian  sebagai  lembaga pendidikan, mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti  sejarah  pendidikan  Islam  pun  pada umumnya  lebih  tertarik  membicarakan  sistem pendidikan  atau  pengajaran  tradisional  Islam yang  digunakan  baik  di  masjid,  surau (Minangkabau),  pesantren  (Jawa),  dan  lain- lain, daripada membicarakan madrasah. Dalam beberapa  hal,  penyebutan  istilah  madrasah  di Indonesia juga seringkali menimbulkan konotasi “ketidakaslian”, dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid,  dayah  (Aceh),  surau  (Minangkabau), atau  pesantren  (Jawa),  yang  dianggap  asli Indonesia. Berkembangnya madrasah di Indonesia  di  awal  abad  ke-20  M  ini,  memang merupakan  wujud  dan  upaya  pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para Cendekiawan  Muslim  Indonesia,  yang  melihat bahwa  lembaga  pendidikan  Islam  “asli” (tradisional)  tersebut  dalam  beberapa  hal  tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.  Di  samping  itu,  kedekatan  sistem belajar-mengajar  madrasah  dengan  sistem belajar-mengajar  ala  madrasah  yang  ketika madrasah  mulai  bermunculan,  memang  sudah banyak  dikembangkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda, membuat banyak orang berpandangan bahwa madrasah sebenarnya merupakan bentuk lain  darisekolah, hanya  saja  diberi  muatan  dan corak ke-Islaman. 15
Dalam  perkembangannya,  madrasah telah  diakui  oleh  pemerintah  sebagai  lembaga pendidikan  formal  yang  kedudukannya  setara dengan  sekolah.  Madrasah  dalam  lingkup kultural  memiliki  konotasi  spesifik  yaitu adanya  proses  pembelajaran  tentang  seluk beluk  agama,  sehingga  dalam  pemakaiannya kata  madrasah  lebih  dikenal  dengan  “sekolah yang bercirikan Islam”. 16
15 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya , (Jakarta: Logos, 1993), h.29.
16 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam. , h. 111.
Madrasah  dibentuk  dengan  Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, materi yang diajarkan
seluruhnya ilmu agama.Madrasah merupakan sekolah tambahan bagi  siswa  yang  bersekolah  di  sekolah umum.Para orang tua memasukkan anaknya ke madrasah ini agar anaknya mendapat tambahan pendidikan  agama  karena  di  sekolah  umum dirasakan  masih  sangat  kurang. 17 Madrasah diposisikan  sebagai  lembaga  pendidikan  yang mempunyai tata cara yang sama dan diperlakukan  secara  sama  dengan  sekolah berdasarkan  Undang-Undang.  Tetapi  disisi lain,  mata  pelajaran  agama  Islam  tetap dijadikan  mata  pelajaran  pokok,  di  samping mata  pelajaran  umum.  Kultur  madrasah merupakan  jiwa  madrasah  yang  memberikan makna  bagi  setiap  kegiatan  kependidikan madrasah dan menjadi jembatan antara ativitas dan  hasil  yang  dicapai.  Kultur  adalah  sebuah keadaan  yang  mengantarkan  peserta  didik memiliki  kreativitas,  seni  dan  intelektual  yang tinggi. Kultur juga merupakan kenderaan untuk menstransmisikan nilai-nilai pendidikan.
Karena  kultur  madrasah  adalah  kultur  belajar, harus  dibangun  sejak  awal  agar  semua  elemen madrasah  memiliki  komitmen  untuk  kemajuan madrasah. 18
Madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional, penyelenggaraan pengelolaan  madrasah  juga  harus  mengacu kepada ketentuan pendidikan
nasional. 19 Kaitannya pengelolaan dengan
17 Haidar  Putra  Daulay, Historisitas  dan Eksistensi  Pesantren  Sekolah  dan  Madrasah ,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 62.
18 Qodry,  Azizy. Pendidikan  Agama  untuk Membangun  Etika  Sosial .  (Semarang:  Aneka  Ilmu, 2002), h.60
19 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  Bab  III tentang  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  antara lain: (a) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan
bangsa; (b) pendidikan
diselenggarakan  sebagai  suatu  kesatuan  yang sistematik dengan sistem terbuka dan  multi  makna; (c) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
madrasah mengandung makna bahwa pengelolaan madrasah adalah tinjauan madrasah  efektif  dari  sudut  penataan  yang dilakukan  kepala  madrasah  terhadap  bidang- bidang garapan madrasah, yaitu kepesertadidikan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, dan kemitraan madrasah dengan masyarakat. 20
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pengelolaan  madrasah  adalah  upaya agar  semua  kegiatan  madrasah  dapat  berjalan dengan  baik,  dibuat  secara  bersama,  sesuai dengan  rencana  dan  biaya yang  ada. Jadi  pada dasarnya  pengelolaan  madrasah  adalah  semua tindakan  dalam  mengelola  madrasah  selaku administrator  bersama  atau  melalui  orang  lain berupaya mencapai tujuan kelembagaan, laporan  kegiatan  atau  keuangan  madrasah secara efektif dan efisien. Selain mengacu pada kepada ciri pengembangan pendidikan nasional di  atas,  pengelolaan  madrasah  dikembangkan untuk menjaga karakteristik dan ciri keunggulan  yang  kompetitif  antara  lain:  1) pendidikan  madrasah  menempatkan  nilai agama  dan  budaya  luhur  bangsa  sebagai  spirit dalam  proses  pengelolaan  pembelajaran;  2) pendidikan  madrasah  mengembangkan  prinsip pendidikan yang khas, antara lain:  (a) holistik mengembangkan  aspek  jasmani  dan  rohani secara  utuh,  mengembangkan  seluruh  aspek cipta,  rasa,  karsa  dan  karya;  (b)  sinergi  antara akidah,  ibadah,  muamalah  dan  akhlakul karimah; (c) interkoneksitas antara ilmu agama dan  ipteks;  (d)  berkelanjutan  dalam  konteks
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung  sepanjang  hayat;  (d)  pendidikan diselenggarakan  dengan  memberi  keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
(e) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan  budaya  membaca,  menulis,  dan berhitung  dan  berhitung  bagi  segenap  warga masyarakat; (f) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan  semua  komponen  masyarakat melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
20 Asmani,  Jamal  Ma’Mur. Tips  Aplikasi Manajemen  Sekolah .  (Jogyakarta:  Diva  Press, 2012), h.12.
hubungan  antara  tradisi  dengan  modernitas, dan  (e)  akomodatif  antara  kearifan  lokal  dan perkembangan global; 3) pendidikan madrasah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan,  kesetaraan,  dan  demokrasi  serta sekaligus  memberikan  pemihakan  positif kepada  pemberdayaan  umat  yang  kurang mampu  dalam  rangka  percepatan  terwujudnya kesetaraan sosial. 21
Uraian di atas, menunjukkan pengelolaan  pendidikan  di  madrasah  diartikan sebagai  proses  pendayagunaan  sumber  daya madrasah melalui kegiatan  fungsi perancangan ( planning ), pengorganisasian ( organiting ), penggerakan  ( actuating )  dan  pengendalian ( controlling )  secara  efektif  dan  efisien  dengan segala  aspeknya  dengan  menggunakan  semua potensi  yang  tersedia  agar  tercapai  tujuan organisasi  secara  efektif  dan  efisien  serta produktivitas  madrasah  yang  bermutu.  Upaya untuk  mencapai  tujuan  tersebut  ditempuh melalui  pendekatan  ”sistem”  yang  terdiri  dari: konteks,  input,  proses, output ,  dan outcome yang menjadi kewenangan dan  tanggungjawab dalam pengelolaannya.
Schreeren dan Bosker yang  dikutip oleh Armai Arief, menjelaskan bahwa, dari sisi organisasi,  madrasah  dikatakan  efektif  jika dikelola menurut struktur organisasi yang baik, sehingga  dapat  meningkatkan  penampilannya. Demikian juga, madrasah dikatakan efektif jika dapat  melakukan  penyesuaian  diri  dengan lingkungannya  secara  fleksibel  sehingga  dapat terus survive (bertahan  hidup).  Dari  aspek ekonomi  madrasah  dikatakan  efektif  jika mampu  menghasilkan  lulusan  ( output )  sesuai dengan  keinginan  dan  biaya  pendidikan  yang cenderung murah. 22
Adapun  bidang  garapan  pengelolaan madrasah  adalah  pengelolaan  kurikulum  dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan,
21 Abdul  Rahmat. Manajemen  Pendidikan Islam . (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h.91 22 Lihat, Armai Arief, Reformulasi
Pendidikan Islam, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h.
68.
pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan/pembiayaan,  pengelolaan  hubungan madrasah  dengan  madrasah.  Ada  beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan  pendidikan  di  madrasah,  yaitu madrasah  sebagai  organisasi  kerja  yang  terdiri dari atas sejumlah unit kerja seperti kelas (guru kelas),  tata  usaha  (TU)  madrasah  dan sebagainya.  Setiap  unit  tersebut  merupakan bagian  kerja  yang  berdiri  sendiri  dan berkedudukan sebagai subsistem yang  menjadi bagian dari madrasah sebagai total sistem.Pengembangan madrasah sebagai subsistem,  pengelolaannya  sangat  tergantung pada  pengelolaan  seluruh  subsistem  madrasah, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan sistem.Untuk menjadikan madrasah efektif dan bermutu,  maka  diperlukan  kepemimpinan kepala madrasah yang kuat dan performen guru sebagai tuntutan profesionalnya. 23
C. Standar Pengelolaan

## Pendidikan Madrasah Aliyah
Standar  Pengelolaan  adalah  standar nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi,  atau nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Bab I Pasal 1  butir  10).    Standar  Pengelolaan  Pendidikan Dasar  dan  Menengah  yang  terdapat  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun  2007,  mencakup  lingkup  perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 24
Madrasah  Aliyah  sebagai  bagian  dari penyelenggara  pendidikan  nasional  saat  ini
23 Ara Hidayat& Imam Machali,
Pengelolaan  Pendidikan  Konsep,  Prinsip  dan Aplikasi  dalam  Mengelola  Sekolah  dan  Madrasah , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 148-156.
24 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  19  Tahun  2007    Tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan Dasar  dan  Menengah.  (Jakarta:  Badan  Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 5.
juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dengan standar  nasional  pendidikan  yang  dirumuskan oleh  Pemerintah.  Standarisasi  yang  dimaksud menurut  PP  nomor  19  tahun  2005  yang berubah  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 32  Tahun  2013  meliputi  standar  isi,  standar proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar pendidik  tenaga  kependidikan,  standar  sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
Dengan  melakukan  proses  standarisasi penyelenggaraan  pendidikan  ini  diharapkan madrasah  mampu  bersaing  dengan  sekolah umum  khususnya  dalam  penyelenggaraan pendidikan  umum.  Apalagi  dalam  proses pengelolaan  pendidikan,  pemerintah  telah mendorong adanya otonomi pendidikan.
Dengan  demikian  madrasah  bisa  lebih  leluasa dalam melakukan proses pengelolaan madrasah yang  mengarah  pada  peningkatan  mutu madrasah.Pengelolaan madrasah dengan
menerapkan  manajemen  berbasis  madrasah merupakan cara pandang baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.
Manajemen  berbasis  madrasah  ini  diarahkan pada  peningkatan  mutu  pendidikan  dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dengan pengelolaan  yang  dilakukan  secara  mandiri. Walaupun  manajemen  berbasis  madrasah menjamin adanya keleluasaan madrasah dalam melakukan pengelolaan namun demikian harus ada  standar  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh madrasah dalam melakukan proses pengelolaan pendidikan.
Berbicara pengelolaan pendidikan madrasah  berarti  kita  akan  membicarakan pengelolaan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  satuan  pendidikan.  Dalam  pasal  51  UU nomor  20  tahun  2003  dijelaskan  bahwa pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini, pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah dilakanakan  berdasarkan  standar  pelayanan minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasis madrasah. 25
25 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan
Kaitannya dengan ini, pemerintah telah mengatur  beberapa  standar  pengelolaan  secara umum  tentang  pengelolaan  pendidikan  oleh satuan pendidikan khususnya madrasah dengan mengacu  pada  PP  No.  13  Tahun  2015  sebagai perubahan kedua atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, kemudian telah dijabarkan secara rinci dan teknis melalui Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor 19  tahun  2007  tentang  standar  pengelolaan pendidikan.  Dalam  permendiknas  ini  secara teknis mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan  program,  pelaksanaan  program,
evaluasi dan pengawasan, kepemimpinan  sekolah/madrasah, sistem informasi  manajemen  dan  penilaian  khusus. Menurut  Permendiknas  nomor  19  tahun  2007, khususnya  perencanaan  program  madrasah harus  memuat  1)  visi  madrasah,  2)  misi madrasah,  3)  tujuan  madrasah,dan  4)  rencana kerja  madrasah,  rencana  kerja  ini  meliputi rencana  kerja  jangka  menengah  dan  rencana kerja  tahunan. Rencana  kerja  tahunan  memuat ketentuan yang jelas mengenai: 26
a. Kesiswaan;
b. kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
c. Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta pengembangannya;
d. Sarana dan prasarana;
e. Keuangan dan pembiayaan;
f. Budaya dan lingkungan sekolah;
g. Peranserta masyarakat dan kemitraan;
h. Rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Dalam pelaksanaan program madrasah,
hal  yang  diatur  dalam  permendiknas  ini meliputi pedoman madrasah, struktur organisasi  madrasah,  pelaksanaan  kegiatan madrasah,  bidang  peserta  didik,  bidang kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran,  bidang
Nasional, Pasal 51 , (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 28.
26 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007 Tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah .  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 190.
pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  bidang sarana  dan  prasarana,  bidang  keuangan  dan pembiayaan, budaya dan lingkungan madrasah,dan peran  serta  masyarakat  dan kemitraan madrasah.
Kaitannya dengan evaluasi dan pengawasan,  permendiknas  ini  memberikan petunjuk  teknis  yang  meliputi  program pengawasan,  evaluasi  diri,  evaluasi  dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  dan akreditasi  madrasah.Adapun  yang  berkaitan dengan kepemimpinan madrasah lebih ditekankan pada tugas kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan. 27
Madrasah yang telah melakukan
pengelolaan
pendidikan sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  ini  khususnya PP  Nomor  13  tahun  2015  dan  Permendiknas nomor  19  tahun  2007  ini  berarti  telah melaksanakan  pengelolaan  pendidikan  sesuai dengan standar nasional pendidikan.
27 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007 Tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , h. 204.
BIDANG PROGRAM SUB BIDANG PROGRAM INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM ACUAN PROGRAM (1) (2) (3) (4) Standar Pengelolaan Pendidikan 6.1 Menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Terwujudnya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang SNP -Permendiknas No. 19  tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 6.2 Penyusunan struktur organisasi madrasah. Tersusunnya organisasi madrasah dan tupoksinya secara jelas 6.3 Pengelolaan administrasi madrasah Tersusunnya administrasi madrasah yang lengkap dan baik 6.4 Pengelolaan Kurikulum - Tersusunnya kurikulum madrasah yang memperhatikan validitas, reliabilitas, dan fleksibilitas. - Terlaksananya kurikulum secara sistimatis, tuntas, dan proporsional. 6.5 Pengelolaan Ketenagaan - Adanya pembagian tugas yang jelas - Terlaksananya pembinaan pegawai yang sistematis, dan kontinyu. - Tumbuh dan berkembangnya budaya kerja yang dilandasi dengan disiplin, etos kerja yang tinggi, dan kekeluargaan 6.7 Pengelolaan peserta didik - Adanya sistem penerimaan peserta didik baru yang teratur. - Terlaksananya
penempatan peserta didik
dalam kelas secara tepat.
-  Terwujudnya pelayanan
kepada peserta didik secara sistematis,
kontinyu, dan proporsional. 6.8 Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Adanya pendayagunaan sarana dan prasarana secara optimal. - Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana secara kontinyu. - Adanya perawatan sarana dan prasarana. 6.9 Pengelolaan Humas - Terciptanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat. 6.10 Pengelolaan Keuangan - Adanya dana yang masuk serta penggunaannya tepat. 6.11 Pelaksanaan Evaluasi Program Kerja Madrasah - Terlaksananya evaluasi program kerja madrasah tepat. - Diperolehnya hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dan pembuatan program kerja tahun berikutnya.

## D. Kesimpulan
Merujuk  pada  karakteristik  dan  ciri keunggulan  madrasah,  maka  keberlangsungan pengelolaan  madrasah  akan  efektif  bilamana dapat  memberdayakan  seluruh  komponen sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  pengelolaan kurikulum  dan  pembelajaran,  pengelolaan peserta didik, pengelolaan ketenagaan,
pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan,  pengelolaan  hubungan  madrasah dengan masyarakat. Pengembangan pengelolaan  madrasah  harus  memberikan pelayanan  dan  kemudahan  bagi  para  pelaku yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  pendidikan, khususnya  pendidik,  tenaga  kependidikan  dan peserta  didik.  Pengembangan  pendidikan madrasah  harus  memberikan  perhatian  yang adil  terhadap  semua  satuan  pendidikan  baik negeri maupun swasta.
Berdasarkan standar pengelolaan pendidikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa mengelola  madrasah,  apalagi  swasta  tidak mudah. Kemampuan pengelola sangat menentukan  dalam  hal  ini.  Demikian  pula keberadaan dan partisipasi masyarakat sekitarnya turut andil dalam kemajuan madrasah tersebut. Standar pengelolaan madrasah  menjadi  sangat  penting  untuk dipahami  dan  diimplementasikan  oleh  para pengelola madrasah, karena dengan pengelolaan  yang  baik  madrasah  akan  tetap diminati masyarakat sebagai lembaga pendidikan  yang  selalu  berkembang  dan  tidak ketinggalan zaman.
Dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan,  madrasah  tidak  boleh  di  bawah ataupun  kurang  dari  standar  yang  telah ditetapkan  baik  pada  pengelolaan  pendidikan bidang  kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran,
bidang  peserta  didik,  bidang  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  bidang  sarana  dan prasarana,  bidang  keuangan  dan  pembiayaan, bidang  budaya  dan  lingkungan  madrasah, bidang humas dan kemitraan dari madrasah itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Ara,  Hidayat&  Imam  Machali, Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah , Yogyakarta: Kaukaba, 2012
Arief,  Armai, Reformulasi  Pendidikan  Islam,
Jakarta: CRSD Press, 2005
Asmani,  Jamal  Ma’Mur. Tips Aplikasi
Manajemen  Sekolah .  Jogyakarta:  Diva
Press, 2012
Daulay, Haidar Putra, Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah ,  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2001 Departemen Agama RI. al-Quran dan
Terjemahnya . Semarang: CV Asy-Syifa,
1996
Halim, Abd. Rahman. Paradigma Baru Sistem
Pembinaan Madrasah . Yogyakarta: Kota Kembang, 2009
Malik,  Fadjar, Visi  Pembaharuan  Pendidikan
Islam , Jakarta: LP3NI, 1996 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya , Jakarta: Logos, 1993 Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep,  Strategi  dan  Implementasinya . Bandung: Rosda Karya, 2008
Nakosteen,  Mehdi, Konstribusi  Islam  atas Dubia  Intelektual  Barat:  Deskripsi Analisis  Abad  Keemasan  Islam ,  Edisi Indonesia,  Surabaya:  Risalah  Gusti, 1996
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2015 tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  Perubahan  Ke- Dua atas PP No. 19 Tahun 2009 , Jakarta : Sinar Grafika, 2015
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19  Tahun  2007    Tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007.
Qodry,  Azizy. Pendidikan  Agama  untuk Membangun  Etika  Sosial .  Semarang: Aneka Ilmu, 2002
Rahmat, Abdul. Manajemen Pendidikan Islam . Gorontalo: Ideas Publishing, 2013
Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Pasal  51 ,  Jakarta:  Permata Press, 2014
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun
2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan , Jakarta :Sinar Grafika, 2015
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ,  Jakarta  :  Permata  Press, 2014 Republik Indonesia, Peraturan Menteri
Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun 2007    Tentang  Standar  Pengelolaan Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan Dasar  dan  Menengah .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014
Said,  H.M, Ilmu  Pendidikan ,  Bandung: Alumni, 1995 Sanapiah, Faisal, Sosiologi Pendidikan , Surabaya: Usaha Nasional, 2005