## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64

## Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Nurul Bariyah *
Universitas Tanjungpura nurul.bariyah@ekonomi.untan.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 13-09-2021 Disetujui:
11-02-2022
Kata kunci:
demokrasi ketimpangan regresi Gini Konsep  demokrasi  dan  ketimpangan  pendapatan  telah  menjadi  topik  kajian  dari banyak ahli ekonomi di seluruh dunia, baik secara sendiri maupun dalam hubungannya dengan  konsep-konsep  lain  dalam  bidang  ekonomi.  Jika  dilihat  dari  Sila  Kelima Pancasila  yang  berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  maka keadilan  adalah  pemerataan  atau equality dalam memperoleh  pendapatan  yang  adil, sesuai  dengan  kegiatan  yang  dilakukannya.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Ketimpangan Pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019. Indeks Demokrasi diteliti melalui ketiga  aspeknya  (Kebebasan  Sipil,  Hak-hak  Politik,  dan  Lembaga  Demokrasi),  dan Ketimpangan  Pendapatan  diukur  dengan  Indeks  Gini  Indonesia.  Pengaruh  IDI terhadap IGI dianalisis dengan menggunakan Fixed Effect Model dengan menggunakan data yang dikutip dari sumber resmi Biro Pusat Statistik. Hasil estimasi Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa 15 provinsi memperoleh nilai positif di mana kenaikan IDI  diikuti  kenaikan  IGI  dan  19  provinsi  menunjukkan  nilai  negatif  yang  berarti kenaikan  IDI  tidak  diikuti  kenaikan  IGI  (Ketimpangan  Pendapatan).  Disagregasi indeks demokrasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas  mengenai  keterkaitan  kebebasan  sipil,  hak  politik  dan  kelembagaan  demokrasi dengan ketimpangan pendiapatan, sehingga dapat diformulasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## ABSTRACT
Received: 13-09-2021
Accepted :
11-02-2022
Keywords :
democracy inequality regression Gini
Democracy  and  Income  Inequality  in  Indonesia. The  concept  of  democracy  and income inequality has become a topic of study by many economists around the world, both in isolation and in conjunction with other concepts in the field of economics. The fifth principle of Pancasila states "Social justice for all Indonesian people". When viewed from the aspect of income, justice means equality. This study aims to analyze the effect of the Indonesian Democracy Index on Income Inequality in 34 provinces in Indonesia from 2009 to 2019. The Democracy Index is examined through its three aspects  (Civil  Liberties,  Political  Rights,  and  Democratic  Institutions),  and  Income Inequality is measured by the Indonesian Gini Index. The effect of IDI on IGI was analyzed by using the Fixed Effect Model using data quoted from official sources, which is the Central Bureau of Statistics. The results of the Multiple Linear Regression estimation show that 15 provinces get a positive value where the rise in IDI is followed by a rise in IGI and 19 provinces show a negative value which means that the rise in IDI is not followed by a rise in IGI (Income Inequality). The disaggregation of the democracy index in this study is expected to provide a clear picture of the relationship between  civil  liberties,  political  rights  and  democratic  institutions  with  income inequality, so that appropriate policies can be formulated to address income inequality in Indonesia.
Copyright © 2022 (Author). All Right Reserved How to Cite: Bariyah, Nurul. (2022). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21(2), 53-64. DOI: http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Konsep demokrasi dan ketimpangan pendapatan telah  menjadi  topik  kajian  dari  banyak  ahli ekonomi  di  seluruh  dunia,  baik  secara  sendiri maupun  dalam  hubungannya  dengan  konsep- konsep  lain  dalam  bidang  ekonomi.  Sejumlah penelitian yang berfokus pada efek ketidaksetaraan  ekonomi,  di  antaranya  adalah Acemoglu & Robinson (2011) yang berpendapat bahwa demokratisasi lebih mungkin terjadi ketika ketimpangan  berada  pada  tingkat  menengah, sedangkan  Boix  (2015)  menunjukkan  bahwa demokratisasi  lebih  mungkin  terjadi  ketika ketimpangan rendah
Ketimpangan pendapatan di satu sisi berpengaruh  besar  pada  keamanan  dan kesejahteraan  sosial  masyarakat,  misalnya  pada angka kriminalitas (Maryanti, 2019).
Selain  itu  di  satu  sisi,  ketimpangan  pendapatan dapat mendistorsi demokrasi dalam hal respons institusi dan pelaku politik terhadap mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda (Goffe  &  Monusova,  2019).  Sementara  di  sisi lain, distorsi politik berpengaruh besar terhadap modal  sosial  yang  merupakan  dasar  dari penguatan  masyarakat  sipil.  Modal  sosial  yang dimiliki bersama ini pada gilirannya akan sangat memengaruhi  keterlibatan  masyarakat  dalam politik (García-Castro et al., 2019). Keterlibatan politik yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya melalui keterlibatan di dalam partai politik, tetapi juga  dalam  pemilihan  representasi  mereka  pada lingkar kekuasaan (Lesschaeve, 2021).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara kedua  konsep  ini  bersifat  kompleks  dan  non- linier.  Ketimpangan  di  satu  sisi  dapat  menjadi ancaman serius terhadap kualitas dan ketahanan demokrasi,  tetapi  di  sisi  lain  demokrasi  tidak secara  inheren  mengurangi  ketimpangan (Bahamonde  &  Trasberg,  2021;  Zulkarnaen, 2017).  Dalam  konteks  arah  hubungan  yang berbeda, (Dorsch & Maarek, 2020) menunjukkan bahwa  semakin  besar  ketimpangan  pendapatan, maka  semakin  besar  pula  kemungkinan  suatu wilayah untuk mengalami perbaikan demokrasi.
Selain  penelitian-penelitian  di  atas,  beberapa penelitian  mengenai  hubungan  demokrasi  dan ketimpangan pendapatan di antaranya dilakukan (Sánchez-Ancochea, 2020) yang mengidentifikasi peran demokrasi, kesetaraan politik, dan populasi pribumi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan;  dan (Dorsch & Maarek, 2019) yang melakukan  pengamatan  sederhana  bahwa
autokrasi  yang  heterogen  mengarah  pada  hasil distribusi yang cukup ekstrem (juga egaliter) yang mengarah  pada  ketimpangan.  Di  Indonesia demokrasi  mengalami  pasang  surut  sejak  era reformasi  sampai  saat  ini  (Liddle,  2021;  Nur, 2019).
Bagaimanapun,  sejumlah  penelitian  yang dilakukan terkait dengan kedua konsep ini tidak secara  detail  mengamati  aspek-aspek  yang memengaruhi tingkat demokrasi. Oleh karena itu kajian  ini  berupaya  menjelaskan  bagaimana hubungan  konsep  tersebut  secara  lebih  detail, dengan  mengangkat  masalah  Indeks  Demokrasi Indonesia  dan  menganalisis  pengaruh  Indeks Demokrasi  melalui  ketiga  aspeknya  (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  diukur dengan Indeks Gini Indonesia pada 34 provinsi di  Indonesia  dari  tahun  2009  sampai  2019. Disagregasi indeks demokrasi dalam penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas  mengenai  keterkaitan  kebebasan  sipil,  hak politik  dan  kelembagaan  demokrasi  dengan ketimpangan  pendapatan,  sehingga  dapat diformulasikan  kebijakan  yang  tepat  untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah  dengan  metoda  statistika.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder berupa data panel dengan cross-section di 34  provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2009-2019. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel dependen yakni Indeks Gini (IG) dan variabel independen yang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (KS), Hak-Hak Politik (HP), dan Lembaga Demokrasi (LD).  Adapun  untuk  menganalisis  determinan ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  tahun 2009  sampai  dengan  2019  digunakan  analisis inferensia  berupa  analisis  regresi  data  panel dengan  kemungkinan  model  yang  terbentuk yakni Common  Effect  Model (CEM), Fixed  Effect Model (FEM)  dan Random  Effect  Model (REM). Setelah melakukan pemilihan model, dilanjutkan dengan  pengujian  struktur  matriks  varians- kovarians  residual  menggunakan  uji  Lagrange Multiplier  (LM)  untuk  mengetahui  apakah residual bersifat homoskedastis atau heteroskedastis.  Apabila  residual  bersifat heteroskedastis  maka  dilakukan  uji  lamda

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64
kovarians  residual  menggunakan  uji  Lagrange Multiplier  (LM)  untuk  mengetahui  apakah residual
bersifat
homoskedastis atau heteroskedastis.  Apabila  residual  bersifat heteroskedastis  maka  dilakukan  uji  lamda Lagrange Multiplier (λLM) yang digunakan untuk melihat  apakah  ada cross-sectional  correlation antar residu  atau  tidak.  Jika  dalam  struktur  matriks kovarian  bersifat  heteroskedastis  dan  terdapat cross  section  correlation maka  estimasi  yang digunakan  adalah Feasible  Generalized  Least Square/Seemingly Unrelated Regression (FGLS/SUR) sehingga  untuk  pengujian  asumsi  klasik  hanya memerlukan pengujian normalitas yang menggunakan  Jarque-Bera  dan  multikolinearitas menggunakan  matriks  korelasi.  Selanjutnya dilakukan  uji  kelayakan  model  yaitu  dengan
melihat koefisien determinasi, pengujian simultan dan pengujian secara parsial.

## Hasil dan pembahasan
A. Indeks Demokrasi Indonesia
Tabel 1. memuat data-data IDI menurut Provinsi tahun 2009 & 2019 yang diurutkan berdasarkan indeksnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, di  mana  dalam  rentang  waktu  tersebut  terlihat dinamika  perubahan  Indeks  Demokrasi  di berbagai  provinsi.  Sebagian  di  antaranya mengalami  peningkatan  dari  yang  moderat sampai signifikan, yang menandai perbaikan iklim demokrasi di provinsi-provinsi tersebut, sementara di sebagian lainnya masih mengalami penurunan.
Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019 No. PROVINSI IDI 2009 PROVINSI IDI 2019 1. Nusa Tenggara Barat 58,12 Papua Barat 57,62 2. Sumatera Utara 60,20 Sulawesi Tenggara 65,21 3. Sumatera Barat 60,29 Papua 65,25 4. Sulawesi Selatan 61,48 Sumatera Utara 67,65 5. Jawa Timur 62,49 Sumatera Barat 67,69 6. Papua Barat 63,06 Maluku 68,22 7. Papua 63,80 Jawa Barat 69,09 8. Sulawesi Tenggara 64,29 Jambi 69,76 9. Bengkulu 64,76 Maluku Utara 69,89 10. Sulawesi Tengah 66,02 Sulawesi Selatan 70,58 11. Aceh 66,29 Lampung 72,56 12. Jawa Tengah 66,45 Banten 72,60 13. Kalimantan Selatan 66,63 INDONESIA 74,92 14. Kepulauan Bangka Belitung 67,01 Riau 75,21 15. Maluku Utara 67,21 Gorontalo 76,29 16. INDONESIA 67,30 Nusa Tenggara Barat 76,64 17. Lampung 67,47 Kepulauan Bangka Belitung 76,75 18. DI Yogyakarta 67,55 Sulawesi Utara 77,08 19. Banten 67,98 Jawa Tengah 77,22 20. Sulawesi Barat 67,99 Sulawesi Tengah 77,27 21. Maluku 69,07 Sulawesi Barat 77,42 22. Bali 70,35 Kalimantan Barat 77,66 23. Sulawesi Utara 70,94 Kalimantan Timur 77,67 24. Jambi 71,00 Jawa Timur 77,68 25. Jawa Barat 71,07 Aceh 78,00 26. Nusa Tenggara Timur 71,64 Bengkulu 78,79 27. Kalimantan Timur 72,31 Sumatera Selatan 78,96 28. Kalimantan Barat 72,38 Kalimantan Selatan 79,47 29. Sumatera Selatan 72,52 DI Yogyakarta 80,67 30. Gorontalo 73,50 Nusa Tenggara Timur 81,02 31. Kepulauan Riau 73,61 Kalimantan Tengah 81,16 32. DKI Jakarta 73,91 Bali 81,38 33. Riau 75,85 Kepulauan Riau 81,64 34. Kalimantan Tengah 77,63 Kalimantan Utara 83,45 35. Kalimantan Utara - DKI Jakarta 88,29
Sumber: BPS RI (2021), diolah
Pada  tahun  2009  Indeks  Demokrasi  nasional berada  pada  angka  67,30  yang  menempatkan Indonesia pada tingkat demokrasi “sedang”. Pada tahun 2019, angka ini sudah mencapai 74,92, yang berarti  telah  terjadi  peningkatan  angka  indeks sebesar 7,62. Meskipun demikian, peningkatan ini masih  menempatkan  Indonesia  di  posisi  yang sama,  yaitu  tingkat  demokrasi  sedang,  karena indeks  pada  tahun  2009  mendekati  batas  bawah kriteria tingkat demokrasi tersebut.
Pada tahun 2009 hanya ada 1 provinsi (3,03%) yang diklasifikasikan memiliki tingkat demokrasi buruk, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat; sedangkan 32 provinsi  lainnya  (96,93%)  termasuk  dalam klasifikasi  tingkat  demokrasi  sedang;  tidak  ada provinsi  yang  masuk  dalam  klasifikasi  tingkat demokrasi  baik.  Indeks  Demokrasi  tertinggi dicapai  oleh  berturut-turut  provinsi:  Kalimantan Tengah  (77,63),  Riau  (75,85),  dan  DKI  Jakarta (73,91). Indeks Demokrasi yang lebih rendah dari Indeks  Demokrasi  nasional  (67,30),  diperoleh  18 provinsi  (54,55%),  dan  sisanya  sebanyak  15 provinsi  (45,45%)  memiliki  pencapaian  Indeks Demokrasi yang lebih baik dari Indeks Demokrasi nasional. Jika pada tahun 2009 tidak ada satu pun
provinsi  di  Indonesia  yang  mencapai  tingkat demokrasi  baik,  maka  pada  tahun  2019  posisi  ini sudah mampu dicapai oleh sejumlah provinsi.
Pada  tahun  2019,  masih  ada  1  provinsi  (2,94%) yang  diklasifikasikan  memiliki  tingkat  demokrasi buruk,  yaitu  provinsi:  Papua  Barat;  26  provinsi (76,47%)  termasuk  dalam  klasifikasi  tingkat demokrasi sedang; dan 7 provinsi lainnya (20,59%) termasuk dalam klasifikasi tingkat demokrasi baik. Indeks Demokrasi tertinggi dicapai oleh berturut- turut  provinsi:  DKI  Jakarta  (88,29),  Kalimantan Utara (83,45), dan Kepulauan Riau (81,64). Indeks Demokrasi yang lebih baik dari Indeks Demokrasi nasional (74,92), dicapai oleh 22 provinsi (64,71%), sedangkan sisanya sebanyak 12 provinsi (35,29%), memiliki  performa  Indeks  Demokrasi  yang  lebih rendah  dari  Indeks  Demokrasi  nasional.  Jika dibandingkan  dengan  target  IDI  2019  dalam RPJMN  2015-2019  sebesar  75,00,  sebanyak  27 provinsi  (79,41%)  berhasil  melampaui  target tersebut,  sementara  7  provinsi  lainnya  (20,59%) belum  berhasil.  Secara  nasional  target  itu  juga sudah  dilampaui,  di  mana  Indeks  Demokrasi nasional pada tahun 2019 adalah 78,46.
Sumber: BPS RI (2021), diolah

## Grafik 1. Perubahan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 – 2019
Grafik  1.  memperlihatkan  bahwa  dalam  rentang waktu antara tahun 2009-2019 terjadi peningkatan Indeks  Demokrasi  yang  cukup  signifikan  di  28 provinsi  di  Indonesia  (84,85%),  sementara  di  5 provinsi  lainnya  (15,15%)  terjadi  penurunan.
Provinsi  yang  mengalami  peningkatan  paling signifikan  adalah  provinsi:  Nusa  Tenggara  Barat (+18,52),  Jawa  Timur  (+15,19),  dan  DKI  Jakarta (+14,38). Sebanyak 10 provinsi bahkan mengalami peningkatan Indeks Demokrasi di atas angka 10.

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64
Peningkatan  Indeks  Demokrasi  Provinsi  DKI Jakarta  yang  signifikan  mengantar  provinsi  ini berada  pada  posisi  puncak,  dengan  tingkat demokrasi  baik  (88,29).  Provinsi  lainnya  yang mengalami  perbaikan  tingkat  Demokrasi  dari tingkat  demokrasi  sedang  menjadi  baik  adalah provinsi:  DI  Yogyakarta  (80,67),  Nusa  Tenggara Timur  (81,02),  Kalimantan  Tengah  (81,16),  Bali (81,38),  Kepulauan  Riau  (81,64),  dan  Kalimantan Utara  (83,45).  Meskipun  provinsi  Nusa  Tenggara Barat menunjukkan peningkatan Indeks Demokrasi  yang  paling  signifikan  hanya  bisa membawa  provinsi  ini  dari  tingkat  demokrasi buruk  ke  tingkat  demokrasi  sedang.  Sedangkan peningkatan Indeks Demokrasi yang signifikan di
Provinsi Jawa Timur tidak mengubah posisi tingkat demokrasi  provinsi  tersebut  dan  tetap  berada  di tingkat demokrasi sedang.
Provinsi  yang  mengalami  penurunan  Indeks Demokrasi adalah provinsi: Riau (-0,64), Maluku (- 0,85), Jambi (-1,24), Jawa Barat (-1,98), dan Papua Barat  (-5,44).  Meskipun  demikian  penurunan  ini hanya mengubah posisi Provinsi Papua Barat dari tingkat demokrasi sedang menjadi buruk. Hal yang sama  tidak  terjadi  untuk  provinsi:  Riau,  Maluku, Jambi,  dan  Jawa  Barat  yang  tetap  berada  pada tingkat demokrasi sedang.
Tabel 2. memuat data Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek pada tahun 2009 & 2019.
Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek Tahun 2009 & 2019
Provinsi IDI Menurut Aspek dan Provinsi Aspek Kebebasan Sipil Aspek Hak-hak Politik Aspek Lembaga Demokrasi 2009 2019 2009 2019 2009 2019 DI Aceh 64,42 93,28 70,39 65,22 62,13 79,08 Sumatera Utara 84,16 72,54 41,26 61,59 60,14 71,12 Sumatera Barat 63,06 56,58 53,57 61,06 67,48 92,21 Riau 93,14 85,15 65,40 61,68 70,68 84,19 Jambi 95,86 76,67 50,41 64,63 72,43 69,21 Sumatera Selatan 95,42 80,54 56,07 81,95 69,83 72,23 Bengkulu 94,26 93,98 54,03 73,17 44,70 68,63 Lampung 90,57 78,46 51,81 63,70 63,27 79,22 Kepulauan Bangka Belitung 96,51 84,12 48,29 71,71 59,65 75,48 Kepulauan Riau 96,22 92,66 59,47 78,30 67,62 73,10 DKI Jakarta 91,65 91,01 52,20 83,86 86,09 91,89 Jawa Barat 85,84 65,16 68,48 71,15 56,61 70,75 Jawa Tengah 86,48 78,43 51,85 67,91 64,43 90,50 DI Yogyakarta 92,15 92,90 52,52 72,51 60,48 78,25 Jawa Timur 83,30 72,14 50,96 80,25 54,64 80,55 Banten 95,46 83,83 49,47 60,29 62,83 78,01 Bali 93,97 90,60 49,82 68,38 73,24 90,42 Nusa Tenggara Barat 68,05 78,36 47,50 66,14 62,48 91,16 Nusa Tenggara Timur 95,55 93,97 51,46 78,58 73,63 68,62 Kalimantan Barat 98,29 92,59 53,46 71,45 69,85 68,74 Kalimantan Tengah 98,45 86,31 60,50 78,24 78,69 79,32 Kalimantan Selatan 68,24 68,01 62,63 86,52 70,95 82,67 Kalimantan Timur 98,22 88,50 54,78 66,27 67,57 82,17 Kalimantan Utara - 96,60 - 74,92 - 80,46 Sulawesi Utara 92,23 95,19 58,50 63,54 63,91 75,82 Sulawesi Tengah 98,51 96,19 45,90 53,21 57,14 91,68 Sulawesi Selatan 82,94 68,32 42,36 65,61 64,88 81,34 Sulawesi Tenggara 94,66 80,31 43,97 52,18 58,37 66,90 Gorontalo 96,05 75,17 56,39 76,93 72,32 76,70 Sulawesi Barat 93,82 81,58 53,09 70,22 59,15 83,60 Maluku 92,77 87,06 52,05 55,62 66,30 64,55 Maluku Utara 93,61 85,61 46,30 64,86 67,23 58,11 Papua Barat 93,14 70,35 37,09 50,31 66,48 53,23 Papua 92,83 93,08 43,84 51,16 58,97 52,61
INDONESIA 86,97 77,20 54,60 70,71 62,72 78,73 Sumber: BPS RI (2021), diolah
Terlepas  dari  alasan  teoritis  yang  kuat  di  mana demokratisasi diharapkan mampu menyetarakan distribusi  pendapatan  (Scheve  &  Stasavage, 2017), studi empiris yang ada tidak menemukan pengaruh  signifikan  secara  statistik  dari demokratisasi  terhadap  ukuran  ketimpangan pendapatan.  Hal  ini  terlihat  pada  distribusi  dan diferensiasi  angka  Indeks  Demokrasi  yang berbeda untuk masing-masing provinsi ini.
Meskipun demikian, faktor akuntabilitas demokrasi  dipandang  mampu  mengurangi kemiskinan  baik  dalam  jangka  panjang  maupun jangka  pendek,  dan  membantu  mengurangi ketimpangan pendapatan (Hassan et al., 2021).
Hal  ini  juga  memberikan  indikasi  bahwa  ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan,  misalnya  pendidikan  (Lundberg  et al.,  2017),  preferensi  politik  dan  bias  partisan (Muhtadi & Warburton, 2020).
Terkait  dengan  aspek  demokrasi,  (Miljkovic, 2018)  menyatakan  bahwa  kehadiran  kebebasan politik  dan  institusi  memiliki  dampak  yang signifikan terhadap kebebasan individu. Di antara ketiga  aspek  demokrasi  di  Indonesia,  aspek kebebasan sipil memiliki performa yang terbaik di banding  dua  aspek  lainnya.  Performa  ini  juga terlihat  merata  di  seluruh  provinsi  dengan pengecualian hanya di beberapa provinsi.
Aspek hak-hak politik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Sering kali terjadi warga  negara  tidak  dapat  menggunakan  hak politik  dasar  mereka  karena  berbagai  faktor terkait  dengan  kondisi  ekonomi,  misalnya pendidikan  dan  penyediaan  layanan  kesehatan yang  tidak  memadai.  Tabel  2  menunjukkan performa  yang  cukup  memprihatinkan  terkait aspek ini. Bagaimanapun, pengurangan ketimpangan seharusnya dapat dilakukan dengan inklusi  sosial  sebagai  instrumen  efektif  untuk mengurangi  ketimpangan  (Krasota  &  Melnyk, 2020),  di  mana  semua  anggota  masyarakat diberikan  hak  yang  sama  mengenai  akses  ke semua sumber daya (Suaib et al., 2020) dan dalam perubahan ekonomi, sosial, dan politik.
Di antara ketiga aspek demokrasi, secara umum terlihat  bahwa  performa  aspek  lembaga demokrasi  juga  cukup  rendah  dibandingkan aspek-aspek  lainnya,  meskipun  secara  teoritis aspek  ini  memiliki  peran  untuk  membantu
mengurangi kemungkinan dampak sumber daya terhadap  ketimpangan  pendapatan  (Hartwell  et al.,  2019).  Dalam  kaitan  dengan  tingkat kepercayaan  publik  terhadap  institusi,  Lipps  & Schraff  (2021)  menyatakan  bahwa  ketimpangan pendapatan menurunkan kepercayaan seseorang pada  institusi  nasional  dan  dengan  demikian mengurangi  efek  positif  dari  kepercayaan nasional  pada  kepercayaan  publik.  Meskipun literatur ekonomi politik sejauh ini belum sepakat tentang  pengaruh  institusi  politik  terhadap ketimpangan pendapatan, hasil penelitian (Zuazu, 2021)  menemukan  bukti  kuat  bahwa  distribusi kekuatan  politik  secara  de  facto  sangat  besar pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

## B. Indeks Gini Indonesia
Koefisien Gini (Gini  coefficient) atau  Indeks  Gini adalah  statistik  ketimpangan  ekonomi  dalam masyarakat, yang memberikan gambaran dispersi pendapatan  atau  distribusi  kekayaan  di  antara individu di dalam sebuah perekonomian.
Tabel  3  memperlihatkan  Indeks  Gini  Indonesia menurut  provinsi  tahun  2009  &  2019. Berdasarkan  aspek  ini,  terlihat  Indeks  Gini nasional  mengalami  kenaikan  yang  signifikan, yaitu  dari  0,367  menjadi  0,380,  atau  meningkat sebesar  0,013.  Meskipun  demikian,  peningkatan ini  tidak  menyebabkan  perubahan  tingkat ketimpangan  Indonesia  dengan  tetap  berada  di tingkat ketimpangan “sedang”.
Pada  tahun  2009  terdapat  5  provinsi  (15,15%) dengan Indeks Gini yang lebih tinggi dari Indeks Gini  Nasional  (0,367),  yaitu  provinsi:  Banten (0,369),  DI  Yogyakarta  (0,376),  Kalimantan Timur  (0,379),  Papua  (0,383),  dan  Sulawesi Selatan (0,394). Data untuk provinsi Kalimantan Utara tidak tersedia, karena baru sesudah UU No. 20 Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk sebagai provinsi ke 34 di Indonesia.
Pada  tahun  2019  provinsi  dengan  Indeks  Gini lebih  tinggi  dari  Indeks  Gini  Nasional  (0,410) adalah provinsi: DI Yogyakarta (0,428). Dari 34 provinsi,  2  provinsi  (5,88%)  memiliki  tingkat ketimpangan  berkategori  rendah  (IG,  0,3), sisanya  32  provinsi  (94,12%)  memiliki  tingkat ketimpangan berkategori sedang (0,3 < IG < 0,5), dan  tidak  ada  provinsi  dengan  tingkat ketimpangan  berkategori  tinggi  (IG  >  0,5).

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64
Provinsi dengan tingkat ketimpangan berkategori rendah (IG < 0,3) dicapai oleh provinsi: Sulawesi Utara (0,262), dan Gorontalo (0,292). Sedangkan 3  provinsi  dengan  tingkat  ketimpangan  sedang dan  Indeks  Gini  tertinggi  berturut-turut  adalah provinsi:  DI  Yogyakarta  (0,428),  Gorontalo (0,410), dan Jawa Barat (0,398).
Dari  data  tersebut  terlihat  adanya  ketimpangan yang  cukup lebar  antar  berbagai  daerah ( inter- regional  disparity ), baik pada tahun 2009 maupun pada tahun 2019. Koefisien Gini memang bukan ukuran  absolut  dari  pendapatan  atau  kekayaan suatu  negara,  melainkan  hanya  menggambarkan bagaimana  pendapatan  atau  kekayaan  di  dalam perekonomian tersebar di antara penduduk.

## Tabel 3. Indeks Gini Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019
PROVINSI IGI 2009 PROVINSI IGI 2019 Jambi 0,269 Kep ulauan Bangka Belitung 0,262 Kep ulauan Riau 0,287 Kalimantan Utara 0,292 DI Aceh 0,288 Sumatera Barat 0,307 Kep ulauan Bangka Belitung 0,288 Maluku Utara 0,310 Kalimantan Tengah 0,293 Sumatera Utara 0,315 Sumatera Barat 0,298 Kalimantan Barat 0,318 Sulawesi Barat 0,301 Maluku 0,320 Bengkulu 0,302 DI Aceh 0,321 Sulawesi Utara 0,311 Jambi 0,324 Maluku 0,312 Bengkulu 0,329 Sumatera Selatan 0,313 Sulawesi Tengah 0,330 Bali 0,315 Riau 0,331 Sumatera Utara 0,317 Lampung 0,331 Jawa Tengah 0,319 Kalimantan Selatan 0,334 Kalimantan Barat 0,321 Kalimantan Tengah 0,335 Maluku Utara 0,327 Kalimantan Timur 0,335 Riau 0,331 Kep ulauan Riau 0,337 Jawa Timur 0,334 Sumatera Selatan 0,339 Sulawesi Tengah 0,338 Nusa Tenggara Timur 0,355 Kalimantan Selatan 0,348 Jawa Tengah 0,358 Lampung 0,353 Banten 0,361 Papua Barat 0,353 Jawa Timur 0,364 Nusa Tenggara Barat 0,354 Sulawesi Barat 0,365 Gorontalo 0,355 Bali 0,370 DKI Jakarta 0,356 Nusa Tenggara Barat 0,374 Nusa Tenggara Timur 0,357 Sulawesi Utara 0,376 Sulawesi Tenggara 0,359 INDONESIA 0,380 Jawa Barat 0,365 Papua Barat 0,381 INDONESIA 0,367 DKI Jakarta 0,391 Banten 0,369 Sulawesi Selatan 0,391 DI Yogyakarta 0,376 Papua 0,391 Kalimantan Timur 0,379 Sulawesi Tenggara 0,393 Papua 0,383 Jawa Barat 0,398 Sulawesi Selatan 0,394 Gorontalo 0,410 Kalimantan Utara - DI Yogyakarta 0,428 Sumber: BPS RI (2021), diolah Ilustrasi  sebaran  dan  perubahan  Indeks  Gini provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2009 & 2019 diperlihatkan pada Gambar 1. di bawah ini.
Pada gambar terlihat perubahan warna dan gradasi yang  mengilustrasikan  perubahan  Indeks  Gini  di masing-masing provinsi.
Sumber: BPS RI (2021), diolah
Gambar 1. Indeks Gini Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019
Grafik  2.  menggambarkan  besarnya  perubahan Indeks Gini di masing-masing provinsi dari tahun 2009  ke  tahun  2019.  Grafik  memperlihatkan dalam rentang waktu tersebut terjadi peningkatan Indeks  Gini  di  sebagian  besar  provinsi  di Indonesia  yang  menandai  ketimpangan  yang semakin melebar, yaitu di 22 provinsi (66,67%).
Sementara di 11 provinsi lainnya (33,33%) Indeks Gini mengalami penurunan, yaitu provinsi: Nusa Tenggara  Timur,  Sumatera  Utara,  Sulawesi Selatan,  Kalimantan  Barat,  Sulawesi  Tengah, Banten,  Kalimantan  Selatan,  Maluku  Utara, Lampung,  Kepulauan  Bangka  Belitung,  dan Kalimantan Timur.
Sumber: BPS RI (2021), diolah
Grafik 2. Perubahan Indeks Gini Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2009 – 2019
Dari  11  provinsi  yang  mengalami  penurunan Indeks  Gini,  atau  dengan  kata  lain  ketimpangan yang semakin mengecil dan kesetaraan yang lebih baik,  Provinsi  Kalimantan  Timur  menunjukkan performa  yang  paling  menonjol  dalam  upaya memperkecil  ketimpangan  di  wilayahnya,  dengan penurunan  sebesar  0,044.  Provinsi  dengan penurunan  Indeks  Gini  di  atas  0,010  adalah: Kepulauan  Bangka  Belitung,  Lampung,  Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi: Banten,  Sulawesi  Tengah,  Kalimantan  Barat,
Sulawesi  Selatan,  Sumatera  Utara,  dan  Nusa Tenggara  Timur  juga  menunjukkan  tingkat ketimpangan  yang  menurun,  meskipun  tidak signifikan.
Untuk  beberapa  alasan,  koefisien  Gini  dianggap belum tentu mencerminkan tingkat ketimpangan di Indonesia  yang  sebenarnya. Alasan  tersebut  di antaranya angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan;  representasi  golongan  kaya  yang

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64
kurang  akurat,  dan  sampel  data  survei  rumah tangga  (Susenas)  kurang  mewakili  golongan pendapatan tinggi
Selain itu, beberapa hal yang diduga memengaruhi tingginya  rasio  gini  di  beberapa  provinsi  ini  di antaranya  adalah  kesempatan  yang  tidak  sama ( unequal  opportunity )  bagi  masyarakat  untuk mengakses pendididikan dan kesehatan, pendapatan  tenaga  kerja  yang  tidak  seimbang antara  pekerja  formal  dan  pekerja  informal,  dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

## C. Analisis Statistik
Hasil uji model persamaan regresi ini adalah:
1. Uji  LM  Breusch  Pagan: Random  Effect Model (REM).
2. Uji Chow: Fixed Effect Model (FEM).
3. Uji Hausman: Fixed Effect Model (FEM).
Dengan demikian pendekatan model terbaik yang digunakan  untuk  menganalisis  determinan ketimpangan pendapatan terkait dengan demokrasi di  Indonesia  tahun  2009  sampai  dengan  2019 adalah Fixed Effect Model (FEM).
Tabel 4 berikut menunjukan hasil estimasi Regresi Berganda  data  dengan  jumlah  observasi  di  34 provinsi di Indonesia selama periode 2009 – 2019. Hasil  regresi  dengan  model Fixed  Effect  Model (FEM),  yaitu  teknik  estimasi  data  panel  dengan menggunakan  data cross  section menghasilkan kesimpulan:
1)
Variabel  independen  Kebebasan  Sipil
(AKS),  Hak-Hak  Politik  (AHP),  dan  Lembaga Demokrasi  (ALD)  berpengaruh  positif  terhadap Indeks  Gini  Indonesia.  Peningkatan  indeks variabel independen akan diikuti oleh peningkatan Indeks Gini.
2) Nilai β0 = 0.162775 dapat diartikan bahwa apabila  semua  variabel  independen  (Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Indeks Gini adalah sebesar 0.162775.
3) Nilai β1 = 0.001298 dapat diartikan bahwa
ketika Kebebasan Sipil meningkat sebesar 1 indeks, maka Indeks Gini mengalami peningkatan sebesar 0.001298 dengan asumsi Indeks Gini tetap.
4) Nilai β2 = 0.000340 dapat diartikan bahwa ketika Hak-Hak Politik meningkat 1 indeks, maka Indeks  Gini  juga  meningkat  sebesar  0.000340 dengan asumsi Indeks Gini tetap.
5) Nilai β3 = 0.000944 dapat diartikan bahwa ketika  Lembaga  Demokrasi  naik  1  indeks,  maka Indeks Gini mengalami kenaikan sebesar 0.000944 dengan asumsi Indeks Gini tetap.
6) Nilai R2 = 0.804777 dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya  sebesar  80,47%  dan  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
7) Nilai  Prob  =  0.000000  dapat  diartikan bahwa  variabel  independen  secara  bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan, dilihat dari nilai Prob (Fstatistik) yang memiliki nilai kurang dari 0,05.
Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model Variabel Dependen: Indeks Gini Fixed Effect Model Standard Error Konstanta 0.162775 0.012688 LOGAKS 0.001298 0.000162 LOGAHP 0.000340 0.000129 LOGALD 0.000944 0.000164 R 2 = 0.804777 F statistik = 38.58975 Probabilitas = 0.000000
Pada estimasi Fixed Effect Model berikut (Tabel 5), terlihat  bahwa  adanya  pengaruh cross-  section di setiap  provinsi  terhadap  Indeks  Gini  di Indonesia. Hanya ada 14 provinsi yang memiliki pengaruh  efek cross-section (efek  wilayah operasional)  yang  bernilai  positif,  yaitu  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan  Selatan,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Tenggara,  Gorontalo,  dan Papua Barat.
Tabel 5. Nilai Koefisien Provinsi dengan

## Fixed Effect Model
PROVINSI EFFECT PROVINSI EFFECT 1 Aceh -0.022670  18  Nusa Tenggara Barat 0.033021 2 Sumatera Utara -0.018399  19  Nusa Tenggara Timur -0.018102 3 Sumatera Barat -0.008184  20  Kalimantan Barat -0.022028 4 Riau -0.011354  21  Kalimantan Tengah -0.039411 5 Jambi -0.030291  22  Kalimantan Selatan 0.003827 6 Sumatera Selatan -0.009818  23  Kalimantan Timur -0.020618 7 Bengkulu -0.002842  24  Kalimantan Utara -0.122804 8 Lampung -0.010502  25  Sulawesi Utara 0.013900 9 Bangka Belitung -0.074687  26  Sulawesi Tengah -0.010343 10  Kepri -0.007118  27  Sulawesi Selatan 0.059647 11  Dki Jakarta 0.017076 28  Sulawesi Tenggara 0.041121 12  Jawa Barat 0.053988 29  Gorontalo 0.055585 13  Jawa Tengah 0.009398 30  Sulawesi Barat -0.008571 14  Di Yogyakarta 0.043940 31  Maluku -0.021975 15  Jawa Timur 0.026343 32  Maluku Utara -0.032006 16  Banten 0.026612 33  Papua Barat 0.042493 17  Bali 0.004495 34  Papua 0.060277
Ini  dapat  diartikan  bahwa  ketika  ketiga  variabel independen  (Kebebasan  Sipil,  Hak-hak  Politik, dan  Lembaga  Demokrasi)  meningkat,  Indeks Gini  justru  mengalami  peningkatan  yang menandakan adanya ketimpangan yang semakin besar.  Dengan  kata  lain,  pada  provinsi-provinsi ini  perbaikan  dalam  iklim  demokrasi  justru memperbesar  tingkat  ketimpangan  meskipun tidak terlalu signifikan.
Dari  masing-masing  provinsi  tersebut,  3  daerah yang  memiliki  pengaruh  paling  signifikan terhadap  peningkatan  Indeks  Gini  Indonesia adalah  Sulawesi  Selatan  (0,059647),  Gorontalo (0,055585),  dan  Jawa  Barat  (0,053988). Sedangkan  3  daerah  yang  memiliki  pengaruh terkecil terhadap peningkatan Indeks Gini adalah Kalimantan  Selatan  (0,003827),  Bali  (0,004495), dan Jawa Tengah (0,009398).
Sedangkan 20 provinsi lainnya memiliki efek cross- section (efek  wilayah  operasional)  yang  bernilai negatif,  yaitu:  DI  Aceh,  Sumatera  Utara, Sumatera  Barat,  Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan, Bengkulu, Lampung,
Bangka Belitung, Kepulauan  Riau,  Nusa  Tenggara  Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah,
Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Barat,  Maluku,  dan  Maluku Utara. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketika ketiga  variabel  independen  (Kebebasan  Sipil, Hak-Hak  Politik,  dan  Lembaga  Demokrasi) meningkat,  Indeks  Gini  justru  mengalami penurunan  sejalan  dengan  ketimpangan  yang semakin  kecil.  Dengan  kata  lain,  pada  provinsi-
provinsi ini perbaikan dalam iklim demokrasi ikut memperkecil tingkat ketimpangan.
Dalam  konteks  ini  3  daerah  yang  memiliki pengaruh  paling  signifikan  terhadap  penurunan Indeks Gini Indonesia adalah Kalimantan Utara (-0,122804),  Bangka  Belitung  (-0,074687),  dan Kalimantan  Tengah  (-0,039411).  Sedangkan  3 daerah yang memiliki pengaruh terkecil terhadap penurunan  Indeks  Gini  adalah  Bengkulu  (- 0,002842),  Kepulauan  Riau  (-0,007118),  dan Sumatera Barat (-0.008184).
Demokrasi  bukanlah  sistem  yang  sempurna. Terdapat berbagai sistem di dunia, dan demokrasi adalah  salah  satunya.  Masing-masing  sistem  ini memiliki  kelebihan  dan  kelemahannya.  Namun demikian  sistem  demokrasi  dianggap  memiliki kelemahan  yang  lebih  sedikit  dibanding  sistem lainnya. Perjalanan demokrasi Indonesia meskipun  sudah  cukup  lama,  namun  belum terdapat  perimbangan  kekuatan  eksekutif  serta legislatif  yang  seyogyanya  menjalankan  fungsi masing-masing  secara  proporsional.  Terdapat indikasi dominasi peran eksekutif dari waktu ke waktu (Basri, 2021).

## Simpulan
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  dukungan empiris bahwa kenaikan Indeks IDI tidak selalu mengakibatkan menurunnya ketimpangan pendapatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa ada  faktor-faktor  lain  yang  juga  perlu diperhatikan  dalam  upaya  menurunkan  tingkat ketimpangan  pendapatan,  misalnya  pendidikan,

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64
preferensi  politik  dan  bias  partisan.  Kenyataan yang  demikian  itu  bagaimanapun  akan  sangat penting  dalam  rangka  penyusunan  teori hubungan IDI dan IGI yang lebih komprehensif.
Selain itu, terlepas dari alasan teoritis yang kuat di mana demokratisasi diharapkan mampu menyetarakan  distribusi  pendapatan  faktor akuntabilitas  demokrasi  dipandang  mampu mengurangi  kemiskinan  baik  dalam  jangka panjang maupun jangka pendek, dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.
Dengan  demikian,  teori-teori  strukturalis  baru seperti  Boix,  Acemoglu  dan  Robinson  tidak terlalu  didukung  oleh  bukti  empiris.  Hal  ini mungkin sebagian dapat dijelaskan dalam kaitan masalah  metodologi  dan  operasionalisasi variabel.  Bagi  peneliti  temuan  ini  menjadi pendorong  untuk  mengkaji  lebih  dalam hubungan  IDI  dengan  IGI  serta  melihat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang juga berperan  dalam  upaya  penurunan  ketimpangan pendapatan.

## Referensi
Acemoglu,  D.,  &  Robinson,  J.  A.  (2011). Persistence  of  Power,  Elites,  and Institutions. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.888187
Bahamonde, H., & Trasberg, M. (2021). Inclusive institutions, unequal outcomes:
Democracy,  state  capacity,  and  income inequality. European  Journal  of  Political
Economy , 70 . https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.1
02048
Basri, F. (2021).  Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. https://faisalbasri.com/2021/04/19/dem okrasi-dan-pembangunan-ekonomi/
Boix, C. (2015). Democracy and redistribution. In
Democracy and
Redistribution .
https://doi.org/10.2139/ssrn.2722886
Dorsch,  M.  T.,  &  Maarek,  P.  (2019). Democratization  and  the  conditional dynamics of income distribution. American Political Science Review , 113 (2).
https://doi.org/10.1017/S0003055418000 825
Dorsch, M. T., & Maarek, P. (2020). Economic downturns,  inequality,  and  democratic improvements. European  Journal  of  Political
Economy . https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.1 01856
García-Castro, J. D., Willis, G. B., & Rodríguez- Bailón, R. (2019). I know people who can and  who  cannot:  A  measure  of  the perception  of  economic  inequality  in everyday  life. Social  Science  Journal , 56 (4). https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.0 08
Goffe,  N.  V.,  &  Monusova,  G.  A.  (2019). Misperception  of  social  realities:  Political implications. World Economy and International
Relations , 63 (8). https://doi.org/10.20542/0131-2227- 2019-63-8-91-101
Hartwell, C. A., Horvath, R., Horvathova, E., &
Popova, O. (2019). Democratic
Institutions,  Natural  Resources,  and Income  Inequality. Comparative  Economic Studies , 61 (4). https://doi.org/10.1057/s41294-019-
00102-2
Hassan,  M.  S.,  Mahmood,  H.,  Saeed,  M.  I., Alkhateeb,  T.  T.  Y.,  Arshed,  N.,  & Mahmoud,  D.  H.  I.  (2021).  Investment portfolio, democratic accountability, poverty  and  income  inequality  nexus  in pakistan:  A  way  to  social  sustainability.
Sustainability
(Switzerland) , 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13116411
Krasota, O., & Melnyk, T. (2020). Social inclusion as  an  instrument  for  reducing  socio- economic  inequality. Scientific  Papers  of  the University  of  Pardubice,  Series  D:  Faculty  of Economics and Administration , 28 (3). https://doi.org/10.46585/SP28031192
Lesschaeve,  C.  (2021).  Bringing  representatives back  in:  How  political  parties  moderate patterns  of  inequality  in  opinion representation. European  Political  Science . https://doi.org/10.1057/s41304-021-
00332-y
Liddle,  R.  W.  (2021).  Democracy  in  Indonesia:
From Stagnation to Regression?ThomasPower and
EveWarburton (eds.), Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2020, Pp. 393 + xvi, ISBN: 978 - 981 - 4881 - 51 - 7 (hard cover). Asian-Pacific  Economic  Literature , 35 (1).
https://doi.org/10.1111/apel.12324
Lipps,  J.,  &  Schraff,  D.  (2021).  Regional inequality and institutional trust in Europe. European  Journal  of  Political  Research , 60 (4). https://doi.org/10.1111/1475-6765.12430
Lundberg, A. L., Huynh, K. P., & Jacho-Chávez, D.  T.  (2017).  Income  and  Democracy:  A
Smooth Varying Coefficient Redux. Journal of Applied Econometrics , 32 (3). https://doi.org/10.1002/jae.2536
Maryanti. (2019). Ketimpangan, Demokrasi dan
Kriminalitas di Indonesia. Economics Bosowa ,
5 (001), 45–58.
Miljkovic, D. (2018). The Relationship between Individual and Institutional Freedom. Open
Journal of Political Science , 08 (02). https://doi.org/10.4236/ojps.2018.82007
Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Inequality and democratic support in Indonesia. Pacific
Affairs , 93 (1). https://doi.org/10.5509/202093131
Nur,  S.  M.  (2019).  DEMOKRASI  DAN TANTANGANNYA DALAM BINGKAI PLURALISME  DI  INDONESIA. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19 (01). https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.129 50
Sánchez-Ancochea,  D.  (2020).  Beyond  a  single model: Explaining differences in inequality within  Latin  America. Working  Paper  of  the Helen  Kellogg  Institute  for  International  Studies ,
2020 (434).
Scheve,  K.,  &  Stasavage,  D.  (2017).  Wealth
Inequality and Democracy. In Annual Review of Political Science (Vol. 20).
https://doi.org/10.1146/annurev-polisci- 061014-101840
Suaib, E., Husein, N., & Santoso, D. (2020). Be Aware  of  Inequality:  Political  Challenges and  Redistributive  Public  Policies. Politik Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review ,
5 (1). https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i1.21724
Zuazu,  I.  (2021).  Electoral  systems  and  income inequality:  a  tale  of  political  equality.
Empirical Economics . https://doi.org/10.1007/s00181-021- 02154-9
Zulkarnaen,  I.  (2017).  Socio-Political  and Economic  Determinants  of  Income Inequality  In  Indonesia. Jurnal  Perencanaan Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development  Planning , 1 (3),  224–239. https://doi.org/https://doi.org/10.36574 /jpp.v1i3.21