Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 159-170| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6498.159-170

## MENINJAU ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK SYARAT DAN KETENTUAN YANG DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA DI INDONESIA

## Jason Elian
Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia jasoneliann@gmail.com

## Abstrak
Bisnis  merupakan  elemen  krusial  dalam  peningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Era  digitalisasi mengatalis aksesibilitas masyarakat terhadap ekonomi serta implikasinya pada aspek hukum dalam dunia digital. Tereksposnya hukum di masyarakat melalui dunia digital, harus diimbangi dengan perlindungan- perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menjaga ketertiban umum. Sebagian besar kontrak Syarat dan  Ketentuan,  memiliki  klausula  eksenorasi  yang  menyatakan  bahwa  Syarat  dan  Ketentuan  dapat berubah  sewaktu-waktu  tanpa  adanya  pemberitahuan  sebelumnya.  Terlebih,  dengan  mengakses  aplikasi tersebut  pengguna  dianggap  telah  sepakat  dengan  kontrak  yang  terbaru.  Etikad  pebisnis  untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan belum memikirkan pain point yang dimiliki oleh masyarakat, biasanya Syarat dan  Ketentuan diperbaharui di  situs  masing-masing  tanpa  menginformasikan  pengguna. Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  memberikan  referensi  guna  menyeimbangkan  kepentingan  setiap pihaknya  dalam  pengumuman,  pembuatan,  dan  pengawasan  kontrak  elektronik.  Metode  penelitian  yang dilakukan  adalah  dengan  metode normative  legal  research diiringi  dilengkapi  dengan  komparasi perundangan  lainnya  dan penegakannya  secara empiris.  Hasil dari penelitian  ini  adalah:  Secara empiris, perjanjian  baku  yang  timpang  berpihak  kepada  pebisnis  dan  melanggar  UUPK  Pasal  18,  masih  berlaku mengikat  sebelum  dibatalkan  oleh  pengadilan;  Tidak  adanya  mekanisme  yang  diatur  secera  spesifik mengenai  metode  pengumuman  Syarat  dan  Ketentuan  baru  dinilai  menyulitkan  masyarkat;  diperlukan instrumen  dimana  hakim/BPSK  dapat  menuntut  pebisnis  dengan  tegas  untuk  memperbaharui  suatu klausul yang dianggap tidak seimbang, guna melindungi masyarakat banyak.
Kata Kunci: Asas  Keseimbangan;  Klausula Baku;  Kontrak Elektronik;  Kontrak Konsumen; Syarat  dan Ketentuan.

## Abstract
Business is a  crucial element  in  improving  people's  welfare. The era of  digitalization catalyzes people's accessibility to  the economy and its implications  for legal aspects in  the digital  world. The exposure of the law in society through the digital world must be balanced with the protections carried out by the state to maintain public order. Most of the Terms and Conditions contracts have an exenoration clause which states  that  the  Terms  and  Conditions  can  change  at  any  time  without  prior  notification.  Moreover,  by accessing the application the user is deemed to have agreed to the latest contract. The ethics of business people to  convey information  to customers has not  thought about the pain  points that  are owned by the community,  usually  the  Terms  and  Conditions  are  updated  on  their  respective  sites  without  informing users. The purpose of this research is to provide a reference to balance the interests of each party in the announcement, creation and supervision of electronic contracts. The research method used is normative legal research accompanied by comparisons of other laws and empirical enforcement. The results of this study  are:  Empirically,  standard  agreements  that  are  unequal  in  favor  of  business  people  and  violate UUPK  Article  18,  are  still  legally  binding  before  being  canceled  by  the  court;  The  absence  of  a mechanism  that  is  regulated  specifically  regarding  the  method  of  announcing  the  new  Terms  and Conditions  is  considered  to  be  difficult  for  the  community;  an  instrument  is  needed  whereby  the judge/BPSK  can  firmly  demand  business  people  to  renew  a  clause  that  is  considered  unbalanced,  in order to protect the public at large.
Keywords: Balanced  Principle ; Customer  Contract ; Term  and  Conditions ; Standard  of  Contract ; Electronic Contract .

## I. PENDAHULUAN
Tahun  2022  merupakan  tahun  yang  sangat  bersejarah  bagi  Indonesia  dalam  menahkodai perhelatan tingkat tinggi G20 yang menguasai total 85%  Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Ekonomi  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  dari  penilaian  kemajuan  suatu  negara (United Nation). Ekonomi  kerakyatan  merupakan  falsafah  ekonomi  Indonesia  yang  termaktub  dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XIV tetnang Perekonomian dan  Kesejahteraan  Sosial. Dalam sudut pandang ekonomi syariah, kesejahteraan terdiri atas kesejahteraan material, spiritual, dan moral  Suardi,  (2021).  Nasionalisme,  demokrasi,  dan  sosialisme  merupakan  prinsip-prinsip dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia Mahkamah Konstitusi, (2010).
Prisnip negara hukum yang  tertuang dalam UUD 1945 ini, berkaitan erat dengan negara yang  berkesejahteraan,  dimana  masyarakat  bisa  makan  dan  berpakaian  cukup,  serta  merasa bumi  pertiwi  telah  memberikan  sandang-pangan  yang  cukup  Mahkamah  Konstitusi,  (2010). Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945 Pasal 1 ayat (3), wajib memperjuangkan penegakan hukum secara mutlak. Negara hukum yang dimaksud disini adalah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan  tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak  dipertanggungjawabkan  Mahkamah  Konstitusi,  (2010). Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik semenjak era desentralisasi,  utamanya  dalam  penerbitan  izin  yang  lambat  dan  tidak  pasti,  membuat  pebisnis melakukan hal ilegal untuk mendapatkan kepastiannya Kuncoro, (2006).
Perkembangan  teknologi,  terkhusus  internet,  berhasil  meruntuhkan  tembok  barier  untuk berkomunikasi maupun bertukar informasi. Internet juga membantu dalam transparansi laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia kepada konsumen Novius, (2019). Dampak dari internet yang begitu luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, diatur  pertama  kali  pada  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  membuka  harapan  kepada  sistem  elektronik  untuk  dapat  membantu banyak  orang  termasuk  pemerintah  dalam  akuntabilitasnya  di  kancah  dunia  hukum.  Integritas, transparansi,  dan  akuntabilitas  merupakan  hal  yang  paling  mendasar  yang  diperlukan pemerintah  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  Amstrong,  (2005).  Dampak  dari internet ini juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi digital dan berdampak secara signifikan dalam  produktivitas  pekerja  (Jurayevich  &  Bulturbayevich,  2020).  Semakin  banyaknya teknologi yang dilibatkan dan dapat diandalkan ini membuat pemerintah mengambil kebijakan- kebijakan yang berbasis teknologi internet, terkhusus semenjak COVID-19 merajalela. COVID- 19 yang memicu pemerintah untuk bergantung pada internet, mendorong keseriusan pemerintah untuk  mempercepat  digitalisasi  ini  tertulis  dalam  Keputusan  Presiden  nomor  3  tahun  2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Terlepas  dari  banyak  ketidakakuratan  informasi  dari  internet,  internet  merupakan  salah satu  media  yang  kredibel,  setara  dengan  TV  dan  Radio,  namun  dibawah  koran  Flanagin  & Metzger,  (2000).  Melajunya  kehadiran  internet  membuat  masyarakat  makin  menyukai  sesuatu yang instan, malas bergerak, dan  banyak tahu Fahrimal,  (2018). Penetrasi internet yang begitu cepat  dibandingkan  edukasinya,  membuat  masyarakat  gagap  dan  salah  kaprah  mengenai teknologi  itu  sendiri.  Riset  yang  dilakukan  oleh Digital  Civility  Index (DCI)  menobatkan Indonesia  sebagai  negara  paling  tidak  sopan  se-Asia  Tenggara,  dikarenakan  landasan  berpikir masyarakat  yang  menjadikan  ruang  siber  sebagai  ruang  privat  bukan  ruang  publik  Fahrimal, (2018). Hal inilah yang menyebabkan banyaknya, hal-hal yang bersifat personal yang kemudian ramai diunggah ke ruang siber yang dapat diakses publik Fahrimal, (2018).
Manusia  sebagai  makhluk homo  economicus ,  mendorong  manusia  untuk  selalu  mencari keuntungan  dalam  suatu  kekacauan  ataupun  kesempatan  yang  ada,  termasuk  dalam  sektor teknologi  Davis,  (2004).  Berlandaskan  prinsip  ini,  sangatlah  natural  ketika  seseorang  berusaha untuk  memerkaya  dirinya  sendiri  dengan  berbagai  macam  hal  untuk  memaksimalkannya. Software  license merupakan  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  pengembang  perangkat  lunak untuk menarik keuntungan dalam berbisnis, yang biasanya berbentuk kontrak elektronik dengan prinsip perjanjian baku Marotta-Wurgler & Taylor, (2013). Dalam sistem elektronik, Syarat dan Ketentuan merupakan kontrak elektronik yang dilegalkan dan berlaku secara mengikat oleh UU
ITE.  Ironisnya,  riset  yang  dilakukan  pada  tahun  2017  di  Amerika,  yang  bernotabene  negara maju,  masyarakat  dengan  umur  18-34  tahun  97%  tidak  membaca  suatu  kontrak  Syarat  dan Ketentuan, melainkan langsung menyetujuinya Deloitte, (2017).
Di  Indonesia  banyak  produsen  yang  melepaskan  tanggungjawab  atas  kelalaian  yang diakibatkan  oleh  mereka  sendiri,  namun  mengakibatkan  kerugian  terhadap  konsumen  (Sara, Saputra, & Utama, 2018). Dari segi  hukum,  hal ini  seyogyanya sudah tidak terjadi lagi  karena dibatasi oleh UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf A. Pada kenyataannya, hal ini masih  kerap terjadi sebab  penegakannya  yang  masih  tidak  tegas.  Dalam  UUPK,  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen,  namun  dalam  implementasinya  keterbatasan  mekanisme  menghambat  BPSK  untuk berperan  aktif  dalam  sistem  peradilan  Atuti,  (2015).  Putusan  BPSK,  yang  bersifat  final  dan mengikat  sesuai  dengan  UUPK  Pasal  54  ayat  (3),  dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan  Negeri, namun  dibatalkan  oleh  putusan  Mahkamah  Agung  merupakan  hal  yang  sering  terjadi  di Indonesia Syamsudin & Ramadani, (2018).
Dalam kontrak elektronik yang sekarang ini banyak yang memiliki klausul bahwa "pihak aplikasi  berhak  untuk  mengubah  ketentuan  sewaktu-waktu  tanpa  memberitahukannya  kepada pengguna  sebelumnya",  dan  "dengan  menggunakan  sistem  elektronik  ini,  maka  anda  telah setuju  akan  kebijakan  aplikasi  yang  terbaru".  Kedua  konteks  ini  yang  membuat  semakin timpangnya  dampak  kontrak  baku  elektronik  yang  dibuat  secara  sepihak.  Hal  yang  sama  juga terjadi  pada  kontrak  baku  MNC  Play  yang  memiliki  konteks  yang  sama  juga  Oktaviani  & Sulistyowati,  (2018).  Sehigga,  konteks  ini  dalam  kontrak  baku  sudah  lazim  digunakan  dan belum pernah mendapatkan atensi khusus dalam penegakannya. Ada sebuah penelitian dari Dwi Prasnowo,  (2019)  yang  berjudul  Implementasi  Asas  Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak  dalam Perjanjian  Baku,  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  ketidakseimbangan  terjadi apabila  para  pihak  berada  dalam  kekuatan  ekonomi  yang  berbeda.  Keseimbangan  suatu perjanjian  tidak  semata-mata  mutlak  ditentukan  oleh  kedudukan  para  pihak  saja,  tetapi  juga ditentukan oleh aspek itikad baik.
Berdasarkan latar belakang ini, riset ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana  tinjauan  filosofis  dan  asas  keseimbangan  berkontrak  dalam  kontrak  baku Syarat dan Ketentuan yang dibuat secara sepihak?
2. Bagaimana tinjauan hukum dan fakta empiris dalam kontrak baku?
Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan referensi guna menyeimbangkan kepentingan setiap pihaknya dalam pengumuman, pembuatan, dan pengawasan kontrak elektronik.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan normative  legal  research yang menganalisa teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum perundang-undangan. Dilengkapi dengan  menggunakan  3  pendekatan:  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan kasus ( the case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan  Filosofis,  Asas  Kebebasan  dan  Keseimbangan  Berkontrak  dalam  Kontrak Baku Syarat dan Ketentuan yang Dibuat Sepihak
Dalam  bagian  ini,  dibahas  mengenai  tinjauan  filosofis:  mulai  dari  definisi,  sejarah,  hingga dampak  kontrak  terhadap  Indonesia.  Serta,  bagaimana  asas  keseimbangan  diaplikasikan  guna melindungi pihak yang lemah, dikasus ini adalah konsumen  untuk "menyetarakan" posisi yang timpang dalam hak dan kewajiban para pihak Alimi-Memedi, (2018). a . Definisi Kontrak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kontrak merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, contract , yang bersinonim dengan suatu  perjanjian  Esensi  Hukum  Kontrak  Internasional,  (2021).  Selaras  dengan  teori  tersebut, kontrak  merupakan  suatu  perjanjian  sesuai  dengan  Bab  kedua  Buku  3  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPer)  Isnaeni,  (2022).  Ditinjau  lebih  jauh,  suatu  perjanjian  ialah  suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal Subekti, (1984). Kemudian definisi ini dikembangkan menjadi, perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  dua  atau  lebih  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri sehingga timbul perikatan antara para pihak Gunawan & Waluyo, (2021).
KUHPer  merupakan  undang-undang  serapan  dari  Belanda  yaitu Burgerlijk  Wetboek (BW)  yang  dicetuskan  pada  tahun  1838  di  Belanda,  yang  kemudian  diresmikan  pemerintah Belanda di Indonesia melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Mangara & Al-Djufri, (2022); Hartkamp  &  Asser's,  (2020).  Kemudian, Burgerlijk  Wetboek ini  telah  diperbaharui  Belanda dengan Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW)  pada  tahun  1992,  namun  Indonesia  masih menggunakan BW Hartkamp & Asser's, (2020). Oleh sebab itu, KUHPer sebagai rujukan utama dalam  kasus-kasus  perdata,  menuang  banyak  permasalahan  dan  harus  segera  diperbaharui, memiliki  kejelasannya,  status  kejelasannya  sebagai  Undang-undang  atau  suatu  dokumen  yang mengelompokkan hukum tidak tertulis; kesulitan dalam penerjemahannya; serta beberapa pasal yang  sudah  tidak  relevan  seiring  dengan  perkembangan  zaman  Mangara  &  Al-Djufri,  (2022). Terlepas dari permasalahan yang ada dalam KUHPer, secara empiris, KUHPer tetap digunakan sebagai rujukan hukum utama yang digunakan secara berkelanjutan hingga saat ini.

## b. Kontrak Baku
Sejarah  kontrak  baku  dimulai  dengan  adanya  perdagangan  yang  memiliki  dampak ekonomi  yang  begitu  luas  dimana  mendorong  negara  lebih  produktif,  memperluas  varietas produk yang dapat diolah untuk bisnis maupun pribadi, dan mendorong investasi (Office of The United  State  Trade  Representative).  Hal  ini  terbukti  dengan  perkembangan  perdagangan  yang bermula  dari  barter,  yang  masih  dibuat  bersumber  dari  kerajinan  tangan  dari  buah  ke  buah lainnya, kemudian berinovasi ke produksi secara massal hingga munculnya kereta api yang bisa mengakomodasi mobilitas banyak individu Gunawan & Waluyo, (2021). Pada abad 18, negara Eropa  memulai  dengan  adanya  teori mercantilism ,  dimana  mereka  mengekspor  sebanyak- banyaknya  ke  negara-negara  koloni  dan  lainnya  untuk  menghasilkan  kekayaan  dengan mengumpulkan  emas  dan  perak  Constitutional  Rights  Foundation,  (2007).  Namun,  teori  ini dibantah  oleh  Adam  Smith,  dimana  ia  berargumen  bahwa  negara-negara  Eropa  menjadi  kaya bukan  karena  mereka  memiliki  banyak  emas  dan  perak,  melainkan  karena  mereka  melakukan open-trade  system Constitutional  Rights  Foundation,  (2007).  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa perdagangan memiliki dampak yang sangat kuat dengan kemakmuran suatu negara.
Perkembangan  industri  di  tahun  1874  bermula  dimana  Industri  1.0  yang  menggunakan teknologi  mesin  uap  yang  dapat  menghasilkan  8  kali  lebih  cepat  dibandingkan  dengan homemade ,  yang  menyebabkan  pergerakan  ekonomi  semakin  cepat  dan  besar  Gunawan  & Waluyo,  (2021).  Tidak  hanya  itu,  ditemukannya  kereta  api  untuk  melayani  mobilitas masyarakat  luas,  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  inovasi  sistem  kontrak  baku Gunawan & Waluyo, (2021). Banyaknya peminat dari kereta api ini, mendasari suatu pemikiran tentang kontrak antar individu yang akan menguras waktu bila terus dipertahankan, mendorong kereta  api  membuat  suatu  kontrak  baku  yang  berlaku  untuk  setiap  individu  guna  menghindari keterlambatan  Gunawan  &  Waluyo,  (2021).  Keuntungan  dari  adanya  kontrak  baku  ini  ialah menghemat  waktu  untuk  keduabelah  pihak,  namun  pembuatannya  yang  secara  sepihak  ini membuat pemilik usaha lebih diuntungkan Hartkamp & Asser's, (2020).
Industrialisasi memiliki banyak keunggulan, diantaranya produksi massal yang membuat biaya,  kualitas,  kuantitas,  dan  varietas  yang  bagus  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  global Holstein & Tanenbaum, (2019). Perkembangan lingkungan bisnis dari product-centric yang kini menjadi customer-centric merupakan  suatu  tren  yang  berlandaskan Customer  Engagement dimana brand membutuhkan  relasi  langsung  kepada  konsumen  Boutsouki,  (2014).  Hal  ini menunjukkan bahwa, relasi yang timbul ke konsumen adalah relasi one-to-many dimana sebuah brand  tetap  harus  bertanggungjawab  kepada  para  konsumen  dalam  setiap  produk  yang dihasilkannya. Pada awalnya perikatan yang timbul ini merupakan hukum privat, namun selaras dengan perkembangannya, perikatan dalam kontrak baku berevolusi menjadi hukum privat yang melandasi  hubungan  antara  pemilik  bisnis  dan  konsumen;  dan  hukum  publik  yang  menjawab
atau  menjamin  perlindungan  atas  konsumennya  Hondius,  (2012).  Indonesia  telah  menerapkan hukum  publik  sebagai  intervensi  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  dengan diberlakukannya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-undang  Perlindungan Konsumen Harianto, (2016).
UUPK membahas  mengenai  klausula  baku,  namun  tentunya  secara  terminologi  terdapat perbedaan antara klausula baku dengan kontrak baku. Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang memuat satu atau lebih ketentuan yang berupa klausula baku Gunawan & Waluyo, (2021). Namun,  hal  ini  berbeda  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  267.k/PDT.SUS/2012  yang memutuskan  kemiripan  antara  perjanjian  baku  dan  klausula  baku  yang  tidak  memiliki perbedaan secara substansial, sehingga UUPK masih bisa digunakan dalam kasus konteks baku Assegaf, (2014).
Bentuk-bentuk klausula baku menurut Mariam Darus Badrulzaman ialah: perjanjian baku sepihak seperti Syarat dan Ketentuan pada Sistem Elektronik, yang ditentukan oleh pihak yang kedudukannya  lebih  kuat  dalam  perjanjian  tersebut;  perjanjian  baku  yang  isinya  ditetapkan pemerintah (Undang-undang Penerbangan, Perbankan, dll.); perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat Assegaf, (2014). Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan,  yang  merupakan  perjanjian  baku  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  mengatur secara  khusus  tannggungjawab  pengangkut  sebagai  sebuah  kewajiban  perusahaan  angkutan udara  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  akibat  keterlambatan  dialami  oleh  penumpang dan/atau  pengirim  barang  serta  pihak  ketiga  Gunawan  &  Waluyo,  (2021).  Dalam  aplikasinya, Syarat  dan  Ketentuan  yang  dimiliki  PT.  Garuda  Indonesia  sudah  menuliskan,  bahwa  setiap keterlambatan yang diakibatkan oleh Garuda Indonesia, yang terlepas dari keadaan kahar, maka Garuda  Indonesia akan memberikan  kompensasi  kepada penumpang  seperti  yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015 tentang Delay Management Gunawan & Waluyo,  (2021).  Peraturan  yang  ditentukan  pemerintah  ini  dibuat  dengan  melibatkan  wakil- wakil  dari  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  (perwakilan/asosiasi  dari  suatu  bidang  usaha, perwakilan  organisasi,  dll.),  yang  menghasilkan  suatu  aturan  yang  harus  disepakati  dan diimplementasi  oleh  para  pemilik  bisnis  Hartkamp  &  Asser's,  (2020).  Dengan  adanya perundingan  dengan  perwakilan  dari  yang  berkepentingan,  peraturan  standar  yang  dibentuk dapat  mengakomodasi  hal-hal  yang  disepakati  guna  menyeimbangkan  posisi  konsumen  dan pemilik  usaha.  Ini  merupakan  salah  satu  upaya  intervensi  pemerintah  agar  terjadinya  suatu keseimbangan posisi antara konsumen dan pemilik usaha.

## c. Dampak Kontrak
Kontrak  merupakan  instrumen  terpenting  dalam  perubahan  ekonomi  yang  berawal  dari suatu tujuan  terjadinya pergeseran  harta-kekayaan secara adil dan memunculkan  akibat hukum secara adil Budiono, (2015). Serta, kontrak juga merupakan salah satu alternatif yang digunakan pebisnis  untuk  menjamin  suatu  kepastian  dalam  segi  aspek  hukum,  baik  antara  B2B  ( Business to Business ) maupun B2C ( Business to Customer ). Kontrak terjadi dalam setiap sudut kegiatan manusia,  baik  secara  disadari  maupun  tidak,  mulai  dari  zaman  dahulu  yang  menggunakan sistem barter, hingga kini yang menggunakan mata uang digital Gunawan & Waluyo, (2021).
Globalisasi  membuka  batasan-batasan  negara  dalam  berindustri,  berintegrasi  ekonomi, dan lain-lain membutuhkan suatu relasi internasional yang baik Yusuf & Tedjosaputro, (2017). Peranan  penegakan  hukum  kontrak  menjadi  sangat  penting,  guna  menjamin  kepastian  hukum, dalam  menarik  datangnya  investor  Nunn,  (2007).  Di  negara  berkembang, Foreign  Direct Investment (FDI)  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  perkembangan  ekonomi  negara Mottaleb,  (2007).  Guna  mencapai  tujuannya,  diperlukan  asas  kepastian  hukum  internasional dalam  investasi  untuk  melidungi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak  terlebih investor  mancanegara  Yusuf  &  Tedjosaputro,  (2017).  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  regulasi yang baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi paling buruk sekitar 2,3% setiap tahunnya Djankov, McLiesh, & Ramalh, (2006).
Dampak  kontrak  yang  begitu  besar  terhadap  aspek  ekonomi  ini,  menunjukkan  bahwa kontrak harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tercapainya kesejahteraan sosial sesuai
dengan  sila  kelima  Pancasila.  Kontrak  juga  bisa  digunakan  untuk  hal-hal  yang  strategis  yang dapat memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak dengan menggunakan metode competitive advantage , sehingga dampak ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar DiMatteo, (2010). Salah  satu  contoh  riil  dari  pentingnya  kontrak  dalam  inovasi  pengembangan  bisnis  adalah seperti  bisnis  bermodel newsvendor ,  yang  mengoptimalisasi  gudang  untuk  mengunci  harga dengan menggunakan harga grosir yang telah diperjanjikan terlebih dahulu Chen, (2011).
Tujuan dibuatnya kontrak ialah "memaksakan" suatu janji dan melindungi harapan yang muncul oleh sebabnya, mencegah pengayaan yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar, menghindarkan  dari  keadaan-keadaan  yang  membahayakan,  serta  mencapai  keseimbangan antara  kepentingan  diri  dan  kepentingan  terkait  dari  pihak  lawan  Budiono,  (2015).  Urgensi pengaturan  perjanjian  dalam  praktek  bisinis  adalah  untuk  menjamin  pertukaran  kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara berimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan Assegaf, (2014).

## d. Asas Kebebasan dan Keseimbangan Dalam Berkontrak
Dasar  hukum  Indonesia  menunjukkan  bahwa  hukum  kontrak  berlandaskan  asas kebebasan  berkontrak  dan  terbuka,  terbukti  dengan  adanya  Pasal  1338  KUHPer,  yang menunjukkan  bahwa  perjanjian  mengikat  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuatnya Sukarmi,  (2008).  Asas  kebebasan  berkontrak  yang  dimaksud  adalah  hak  untuk  menyetujui setiap  klausulnya  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  lain  Sugijanto,  (2022).  Namun,  semenjak adanya  perkembangan  industri  dan  kontrak  baku,  prinsip  ini  digunakan  untuk  menawarkan suatu produk barang dan/atau jasa secara massal dan mengesampingkan asas-asas yang berpihak kepada  konsumen  (Sugijanto,  2022).  Hal  ini  menimbulkan  adanya  ketimpangan bargaining position yang  memicu  daya  paksa  yang  mengakibatkan  prinsip take  it  or  leave  it Hernoko, (2010).
Kebebasan berkontrak secara falsafah dapat diartikan sebagai kedudukan yang seimbang, namun  dalam  kontrak  baku  terjadi  ketimpangan  dimana  konsumen  tidak  memiliki bargaining position yang  setimpa  dengan  pemilik  bisnis  Hernoko,  (2010).  Asas  kebebasan  berkontrak menjadi  semakin  sempit  dengan  mempertimbangkan  segi  kepentingan  umum,  segi  perjanjian baku  ( standard ),  dan  segi  perjanjian  dengan  pemerintah  Sukarmi,  (2008).  Dengan  asas  ini, dimungkinkan juga bagi para pembuat janji untuk  mengharamkan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut Nugroho & Haryani, (2021).
Manusia sebagai homo economicus , yang cenderung mencari keuntungan untuk individu, harus  dibatasi  dengan  asas-asas  kerakyatan  dengan  falsafah  Pancasila  Budiono,  (2015). Intervensi  pemerintah  hadir  untuk  melindungi  dan  "menyeimbangkan"  posisi  yang  lemah, dalam  hal  ini  ialah  konsumen  Hondius,  (2012);  Hartkamp  &  Asser's,  (2020).  Pada  dasarnya, tidak  seorangpun  mau  mengikatkan  diri  secara  sukarela  untuk  suatu  prestasi  demi  orang  lain tanpa  imbalan  Budiono,  (2015).  Oleh  sebab  itu,  aspek  kebebasan  berkontrak  perlu  dibatasi dengan  prinsip-prinsip  proporsionalitas,  kepatutan,  dan  keadilan  bagi  para  pihak  Asnawi  & Hudiata,  (2017).  Namun  asas  proporsionalitas  ini  lebih  memiliki  relevansi  kearah  kontrak komersial dibandingkan dengan kontrak konsumen, sehingga prinsip keseimbangan berkontrak lebih relevan dalam konteks klausula dan perjanjian baku Hernoko, (2010).
Dalam  asas  etikal,  keseimbangan  merupakan  keadaan  dimana  kedua  belah  pihak  tidak ada  yang  protes  dan  mendominasi,  serta  selaras  pada  kehendak  yang  ingin  dicapai  Budiono, (2015).  Dapat  dirumuskan  bahwa  asas  keseimbangan  dalam  sudut  pandang  etis  memiliki formula  antara  kehendak  yang  diingini  disertai  dengan  kemampuan  yang  memadai  Budiono, (2015).  Dalam  asas  yuridikal,  keseimbangan  berkontrak  sangat  penting  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  hukum  yang  akan  datang  Budiono,  (2015).  Menurut  Mariam  Darus Badrulzaman,  kebebasan  berkontrak  yang  bertanggungjawab  yang  mampu  memelihara keseimbangan  perlu  dipelihara  sebagai  modal  pengembangan  kepribadian  untuk  mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat Assegaf, (2014).
Salah  satu  titik  pangkal  yang  menjadikan  suatu  perjanjian  cenderung  tidak  seimbang yaitu  perjanjian,  ketidakseimbangan  perjanjian  karena  faktor  ekonomi  Abbas,  Miru,  &  Said, (2020).  Seringkali  peneliti  melakukan  studi  mengenai  perjanjian  kredit  bank,  dimana  keadaan kreditor  dan  debitor  merupakan  kedudukan  yang  tidak  seimbang  utamanya  dalam  penerapan suku  bunga  yang  merupakan  klausula  baku  Abbas,  Miru,  &  Said,  (2020).  Ketidakseimbangan adalah pihak yang merasa dirugikan, terkungkung, terbatasi haknya Budiono, (2015). Intervensi legislatif  yang  seperti  ini  menjadi  salah  satu  "penyeimbang"  posisi  antara  konsumen  dan pebisnis  Alimi-Memedi,  (2018).  Di  Belanda,  pemerintah  menuangkan  hal-hal  yang  dilarang dalam pembuatan Syarat dan Ketentuan untuk melindungi yang lemah pada NBW Buku 6 Pasal 6:233.
Dapat  disimpulkan,  dalam  asas  keseimbangan  terdapat  tiga  aspek  penting  diantaranya: Perbuatan  para  pihak,  dimana  kategori  perbuatan  hukum  dikategorikan  menjadi  pernyataan kehendak  dan  kewenangan  bertindak,  subjek  hukum  harus  terpenuhi  dari  1320  KUHPer  dan harus seimbang untuk melindungi yang lemah; isi kontrak berlandaskan dengan asas kebebasan berkontrak,  namun  dibatasi  dengan  undang-undang,  kesusilaan  yang  baik,  atau  ketertiban umum;  pelaksanaannya  haruslah  dimaknai  sebagai  suatu  kepatutan  dan  kelayakan  sehingga dapat berkelanjutan dan fair Budiono, (2015).

## 3.2 Tinjauan Hukum dan Fakta Empiris dalam Kontrak Baku
Subbab  ini  membahas  mengenai  tinjauan-tinjauan  hukum  dan  fakta-fakta  empiris  di  lapangan yang terjadi. Pada subbab ini juga membahas mengenai realita yang terjadi, penegakannya, dan mekanismenya  guna  mengetahui  secara  sistematis,  hal-hal  apa  yang  tidak  sesuai  dengan keinginan falsafah kontrak baku.
a. Tinjauan Hukum Kontrak Baku
Terlepas  dari  berbagai  kendala  yang  dimiliki  oleh  KUHPer,  KUHPer  masih  merupakan rujukan  utama  dalam  syarat  terbentuknya  suatu  perjanjian  Mangara  &  Al-Djufri,  (2022). KUHPer  Buku  III,  merupakan  landasan  utama  mengenai  perikatan  syarat  sahnya  suatu perjanjian diatur disini termasuk secara umum mengenai kontrak elektronik. Sinergitas KUHPer Pasal  1320,  Pasal  1338,  dan  Pasal  1131,  menunjukkan  semangat  bahwa  KUHPer  ingin melindungi masyarakat yang memiliki posisi yang lebih lemah Isnaeni, (2022).
Undang-undang  Perlindungkan  Konsumen,  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada  bagian Menimbang  huruf  C,  merupakan  salah  satu  undang-undang  yang  berfalsafah  melindungi konsumen  dari  perdangangan  yang  begitu  global  yang  begitu  masif  dan  cepat.  Dalam  UUPK ini,  keberadaan  klausula  baku  diperbolehkan  namun  dibatasi  oleh  peraturan  ini.  Pasal  18 merupakan  salah  satu  rujukan  yang  mengatur  mengenai  klausula  baku.  Kelembagaan  yang terlibat  dalam  UUPK  ini  ialah  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Pengadilan  Negeri  dan  Mahkamah  Agung, Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  Gunawan  &  Waluyo, (2021).
Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan  undang-undang  induk yang menaungi dokumen elektronik yang terdapat pada berbagai macam aplikasi ataupun sistem elektronik.  UU  ITE  11/2008  Pasal  18  menegaskan  bahwa  kontrak  elektronik  dapat  berlaku secara  mengikat  dan  sah.  Pembaharuan  UU  ITE  19/2016  Penjelasan  Pasal  5  ayat  (1), menegaskan  bahwa  pembuktian  dari  Sistem  Elektronik  diakui  secara  sah.  Pasal  6  menebalkan ranah akuntabilitas dari Sistem Elektronik sepanjang informasi/dokumen elektronik itu tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu pertanggungjawaban. UU ITE ini  memiliki  fokus  secara  teknis,  sementara  untuk  perjanjian  baku  masih  merujuk  kepada KUHPer. Peranan teknologi yang dapat dipercaya dalam proses penegakan hukum mulai dapat diakui semenjak undang-undang ini terbentuk di tahun 2008.
Peraturan  Pemerintah  Penyedia  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE),  yang merupakan  turunan  dari  UU  ITE,  mengatur  mengenai  kontrak  elektronik.  Pasal  46  ayat  (2) menyebutkan  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  namun  syarat-syarat  ini  masih  senada dengan  yang  tercantum  pada  KUHPer  1320.  Pasal  47  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  kontrak
elektronik  mengenai  klausula  baku  ini,  harus  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hingga  saat  penulisan  ini  dibuat,  UUPK Pasal  18  merupakan  rujukan  yang  dimaksud mengenai peraturan ini.
Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  merupakan  turunan  dari Undang-undang  nomor  7  tahun  2014  tentang  Perdagangan,  memiliki  penjabaran  lebih  lanjut mengenai klausula baku yang tercantum dalam sistem elektronik. Pasal 52 PP PMSE, mengatur mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  elektronik  dengan  memuat  2  syarat  tambahan  dari KUHPer  1320,  yaitu  sesuai  dengan  syarat  dan  kondisi  dan  informasi  yang  tercantum  sesuai dengan  yang  diperjanjikan  Gunawan  &  Waluyo,  (2021).  Pasal  ini  merupakan  pasal dimaksudkan sebagai lex specialis dari KUHPer yang bersifat lex generali , namun hal ini tidak dimungkinkan  karena  asas  ini  hanya  bisa  diberlakukan  terhadap  hirarki  undang-undang  yang setara Gunawan & Waluyo, (2021).
Dalam  peraturan  standar  yang  dibentuk  oleh  lebaga  independen,  terdapat  hal-hal  yang dipertahankan  guna  melindungi  konsumen  dengan  melarang  para  pelaku  bisnis  dibawah naungannya untuk tidak menyatakan tunduknya masyarakat atas peraturan baru yang diterbitkan secara sepihak, diantaranya: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  Pasal  30  ayat  (5)  huruf  G; dan PBI nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank  Indonesia Pasal 12 ayat (1)  huruf  D.  Pasal  yang  dipertebal  dalam  setiap  peraturan  lembaga  menunjukkan  bahwa ketentuan tersebut wajib dipertahankan. Namun sayangnya, peraturan lembaga yang independen ini tidak menaungi pemilik sistem elektronik sehingga diperlukan suatu instansi/lembaga khusus yang dapat menaungi Penyedia Sistem dan Transaksi Elektronik ini.

## b. Fakta Empiris
Kasus pertama yang bertahan menggunakan  klausula baku terjadi pada tahun 2000 yang terjadi  antara  Anny  Gultom  dan  Hontas  Tambunan  dengan  Securindo  Packtama  Indonesia (Secure  Parking)  Assegaf,  (2014).  Pada  kasus  ini  Secure  Parking  menyebutkan  pada  klasula perjanjian baku mereka, "pihak pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan, kerusakan,  dan  kecelakaan  atas  kendaraan  atau  kehilangan  barang-barang  di  area  pihak pengelola  parkir",  dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  pengadilan  Assegaf,  (2014).  Fakta  ini menunjukkan  bahwa  klausula  baku  tidak  sepenuhnya  selalu  berlaku  dengan  yang  telah disepakati, namun tidak fair .
Putusan  Nomor  1391/K/Pdt/2011  pada  tahapan  kasasi,  antara  PT.  Indonesia  AirAsia sebagai  penggugat  dengan  Hastjarjo  Boedi  Wibowo  sebagai  tergugat  yang  menolak permohonan kasasi. Kasus ini berkaitan dengan penggantian jadwal penerbangan dari jam 06.00 menjadi 15.05 melalui SMS, padahal konsumen memiliki agenda pk. 09.00 dikarenakan adanya kendala pesawat tanpa adanya keterangan yang jelas. SMS yang terkirim pada 16 jam sebelum keberangkatan  ini,  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  25  Tahun 2008  Pasal  36  huruf  d  pada  saat  diputus,  dikarenakan  Perusahaan  penerbangan  wajib mengakomodasi pelanggan untuk dapat diangkut di hari berikutnya, namun apabila tidak, pihak maskapai  wajib  mengembalikan  uang  yang  telah  dibayarkan.  Pada  perjanjian  baku,  terdapat bahwa  klausul-klausul  dimana  pihak  maskapai  melepaskan  tanggungjawabnya  yang  tidak menjamin  ketepatan  sepenuhnya  dan  dapat  melakukan  perubahan  tanpa  pemberitahuan sebelumnya Assegaf, (2014).
Putusan  No.521/PDT/2012/PT.DKI  dimana  pada  kasus  ini  dipermasalahkan  lokasi Penggugat yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Tergugat yang berkedudukan di Jakarta Timur, dan  Turut  Tergugat  yang  berkedudukan  di  Jakarta  Utara,  yang  semestinya  gugatan  ini dilayangkan ke Jakarta Utara atau Jakarta Timur, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR Assegaf, (2014).  Namun  pada  hal  ini  penggugat  menolak  eksepsi  perihal  perbuatan  melanggar  hukum berlandaskan  Pasal  1365  KUHPer  jo  Pasal  23  UUPK,  namun  hal  ini  ditolak  oleh  Mahkamah Agung  dan  Pengadilan  Tinggi  yang  tidak  menerima  penjelasan  mengenai  eksepsi  tersebut Assegaf,  (2014).  UUPK  tidak  selalu  menjadi  tinjauan  yang  mutakhir  dalam  penegakannya,
sehingga  UUPK  tidak  bisa  berdiri  sendiri  sebagai  suatu lex  spesialis dari  suatu  permasalahan konsumen.
Putusan  No.3  PK/Pdt.Sus-BPSK/2016  memutus  sengketa  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance  Tbk  melawan  Nurhayati  Yuni  Yenita  (Debitur),  dimana  permasalahan  ini  dalam kaitannya dengan menarik kembali motor yang dikreditkan  tanpa mekanisme yang telah diatur dikarenakan  terjadinya  wanprestasi.  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  yaitu  terlambat membayar  selama  2  bulan,  namun  ketika  kreditur  didatangi  dan  debitur  ingin  melunasi keterlambatan 2 bulan itu Kreditur meminta  pelunasan untuk satu tahun sesuai yang tercantum dalam  perjanjian  baku.  Dalam  Putusan  BPSK  Nomor  27/Pts/BPSK/VIII/2014,  mengabulkan permintaan  sebagian  dari  penggugat,  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  Putusan  Nomor 197/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pbr,  yang  kemudian  dibatalkan  oleh  Putusan  No.3  PK/Pdt.Sus- BPSK/2016.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  kewenangan  yang  dimiliki  BPSK  belum  bersifat final, karena dapat diarahkan kembali ke ranah pengadilan umum Atuti, (2015).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila melanggar ketertiban umum dan melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam UUPK. BPSK yang memiliki fungsi untuk mengawasi  pencantuman klausula baku, sesuai dengan UUPK Pasal 52, belum  bisa  bekerja  secara  maksimal.  Otoritas  BPSK  dalam  pengawasan  klausula  baku,  tidak disertai dengan  wewenang  untuk menindak pencantuman klausula baku tersebut sesuai dengan kewenangannya yang diatur pada UUPK Pasal 60 (Yuanitasari & Kusmayanti, 2019).
Dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen,  UUPK  menyediakan  alternatif  penyelesaian sengketa  diluar  persidangan  namun  memiliki  benang  merah  yang  dapat  menarik  suatu  kasus kembali  ranah  pegadilan  Atuti,  (2015).  Hal  ini  menimbulkan  suatu  pertanyaan  mengenai keputusan yang bersifat final dan mengikat yang tertuang dalam UUPK Pasal 54 ayat (3).
Ditengah  kelemahan-kelemahan  yang  dimiliki  BSPK,  teori  perlindungan  konsumen berkembang  bahwa  hakim  dapat  mengubah  klausul  kontrak  yang  dibuat  atau  dilaksanakan dengan  etikad  buruk  Malye  &  Rahdiansyah,  (2020).  Namun  menurut  hemat  penulis,  hal  ini berpotensi  menyiderai  insting  pelaku  usaha  dengan  mendapatkan  suatu  ketidakpastian,  yang seyogyanya  marwah  dari  bisnis  adalah  suatu  kepastian.  Oleh  sebab  itu,  peraturan  standar  dan penegakannya  diperlukan  guna  mengatur  peraturan  bisnis  tersebut  dengan fair dan  seimbang Hartkamp & Asser's, (2020).
BPKN  yang  berfungsi  untuk  memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah dalam  rangka  penyusunan  kebijaksanaan  dalam  perlindungan  konsumen.  Serta,  salah  satu  hal yang bisa dilakukan oleh BPKN adalah survei menyangkut kebutuhan konsumen, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf C PP4/2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kerjasama dalam  melindungi  masyarakat  umum  diperlukan  antara  BPSK  dan  BPKN,  dimana  BPSK berfungsi  untuk  mengawasi  dan  menegakkan  suatu  sengketa  konsumen,  dan  BPKN  sebagai lembaga  studi  dan  pengembangan  suatu  kebijakan  pemerintahan.  Serta,  apabila  hal  ini  terjadi BPSK  harus  dilengkapi  dengan  sistem  pendanaan  dari  pemerintah  pusat,  karena  perannya berlaku dengan skala nasional, bukan lagi di daerah.
Banyak kasus kontrak konsumen yang terlepas dari pantauan pemerintah dan lembaganya dalam penerapan klausula baku dalam perjanjian baku, MNC Play juga memiliki klausul untuk tidak  memberitahukan  kepada  konsumen  sebelumnya  dalam  mengubah  peraturan  dalam perjanjian  tersebut  Oktaviani  &  Sulistyowati,  (2018).  Sejalan  dengan  kasus  kontrak  digital dalam  aplikasi  yang  memiliki  unsur  yang  sama,  dibutuhkan  suatu  mekanisme  yang  dapat berpihak  kepada  rakyat  guna  menyeimbangkan  posisi  yang  sangat  timpang  ini.  Hal  ini menimbulkan potensi kesamaan konteks dengan Pasal 18 ayat (1) huruf G, yang dilarang dalam pembuatan  perjanjian  baku.  Dalam  Sejarah  Parlemen  Belanda,  pengumuman  perubahan  suatu Syarat  dan  Ketentuan  diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  atau  Kamar  Dagang  dan  Industri guna disediakan ke pihak umum Hartkamp & Asser's, (2020). Hal ini dinilai perlu diterapkan di Indonesia,  guna  menjembatani  dan  melindungi  rakyat  atas  pengumuman  yang  dapat  berubah-
ubah  semena-mena  seperti  yang  ada  dalam  kontrak  baku  elektronik  dengan  memberikan stampel BPSK sebagai pengawas klausula baku, seperti OJK, untuk menyatakan bahwa pelaku usaha telah diawasi oleh BPSK.
Serta  diperlukannya  otoritas  pembatalan  oleh  hakim  atau  BPSK  yang  hanya  bisa diselesaikan  melalui  persidangan  dinilai  kurang  efektif,  karena  dalam  dalam  perjanjian  baku bukan  hanya  urusan  perseorangan  lagi  namun  juga  publik  Hondius,  (2012).  Oleh  sebab  itu, diperlukan  mekanisme  untuk  menuntut  para  pemilik  bisnis  untuk  mengubah  klausulnya tersebut,  sehingga  permasalahan  yang  sama  tidak  memerlukan  proses  peradilan  yang  cukup panjang lagi.
2. Saran
Hendaknya  BPKN  dalam  tupoksinya  yang  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dapat memerhatikan  faktor-faktor  yang  menjadi pain  point dan  fakta  dalam  masyarakat  yang cenderung  tidak  mengindahkan  suatu  kontrak  Syarat  dan  Ketentuan  dalam  Sistem  Elektronik. Serta menanggulangi fakta-fakta yang ada, bahwa Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu- waktu  tanpa  adanya  pemberitahuan  selanjutnya  yang  membuat  masyarakat  sulit  untuk mengetahui  perubahannya,  membutuhkan  suatu  kajian  mengenai  penuntutan  kepada  pemilik bisnis  untuk  mengubah  klausul  yang  melanggar  kepentingan  umum.  Sehingga  dampak  yang dampak  putusan  dapat  lebih  luas  lagi  karena  pergeseran  sifat  perjanjian  kontrak  yang  awalnya dari privat menjadi privat dan publik Hondius, (2012).

## DAFTAR PUSTAKA
Sukarmi.  (2008). Cyber  Law:  Kontrak  Elektronik  dalam  Bayang-Bayang  Pelaku  Usaha  (Cyberlaw Indonesia). Bandung: Pustaka Sutra.
Atuti,  H.  D.  (2015).  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Mimbar Justitia, 1 (2), 572-591.
Syamsudin,  M.,  &  Ramadani,  F.  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas  Penerapan  Klausula Baku,  Kajian  Putusan  Nomor  26/P.BPSK/12/2014,  Nomor  15/PDT.G/2015/PN.SBY,  dan  Nomor 184/K.PDT.SUS-BPSK/2016. Jurnal Yudisial, 11 (1), 91-112. Oktaviani,  K.  R.,  &  Sulistyowati,  E.  (2018).  Analisis  Yuridis  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Baku Antara  Konsumen  Dengan  MNC  Play  Tentang  Perubahan  Klausula  Baku  Dlaam  Perjanjian  yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Novum, 5 (3), 56-65.
Alimi-Memedi, S. (2018). Consumer Protection and Freedom of Contract In The Directive 93/13/ECC on Unfair Terms in Consumer Contract. Justicia - International Journal of Legal Sciences (6), 95-113.
Malye,  T.  K.,  &  Rahdiansyah.  (2020).  Kewenangan  Hakim  Dalam  Mengubah  Klausul  Kontrak  yang Dibuat atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk. UIR Law Review, 4 (1), 9-13. Yusuf,  B.,  &  Tedjosaputro,  L.  (2017).  Dispute  Resolution  for  International  Contract  to  Achieve  Legal Certainty. International Journal of Business, Economics and Law, 14 (5), 169-175. Hondius, E. (2012). The Innovative Nature of Consumer Law. J Consum Policy, 35 , 165-173.
Fahrimal,  Y.  (2018).  NETIQUETTE:  ETIKA  JEJARING  SOSIAL  GENERASI  MILENIAL  DALAM MEDIA SOSIAL. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 22 (1), 69-78. Flanagin,  A. J., & Metzger, M. J. (2000). Perceptions of Internet Information Credibility. Journalism  & Mass Communication Quarterly, 77 (3), 515–540. Marotta-Wurgler,  F.,  &  Taylor,  R.  (2013).  SET  IN  STONE?  CHANGE  AND  INNOVATION  IN CONSUMER STANDARD-FORM CONTRACTS. New York University Law Review , 240-285. Hartkamp,  A.  S.,  &  Asser's,  C.  (2020). Hukum  Perikatan  Ajaran  Umum  Perjanjian. (R.  Setiawan,  Ed.)
Bandung: Yrama Widya.
Budiono,  H.  (2015). Asas  Keseimbangan  bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Hernoko,  A.  Y.  (2010). Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial. Jakarta: Kencana.
Asnawi,  M.  N.,  &  Hudiata,  E.  (2017).  Pembatasan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Fungsi  Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian. Mimbar Hukum, 29 (1), 150-161. Sugijanto, M. (2022). The Art of Contract Drafting. Jakarta: Eleks Media Komputindo.
Sara,  I.  M.,  Saputra,  K.  A.,  &  Utama,  I.  W.  (2018). Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Sidoarjo:  Indomedia Pustaka.
Giannakis-Bompolis,  C.,  &  Boutsouki,  C.  (2014).  Customer  Relationship  Management  in  the  Era  of Social  Web  and  Social  Customer:  An  Investigation  of  Customer  Engagement  in  the  Greek  Retail Banking Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148 , 67-78.
Kuncoro, A. (2006, April). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 23 (1), 11-30. Assegaf,  A.  F.  (2014). Penjelasan  Hukum  Tentang  Klausula  Baku. Jakarta:  Pusat  Studi  HUkum  dan Kebijakan Indonesia.
Davis,  T.  C.  (2004).  Performance  and  context.  In  K.  Powell, The  show  business  economy,  and  its discontents (pp. 36-51). Cambridge: Cambridge University Press.
Harianto, D. (2016, December). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11 (2), 145-156.
Abbas,  M.  N.,  Miru,  A.,  &  Said,  N.  (2020).  Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Kontrak  Baku  Perjanjian Bank. Gorontalo Law Review , 188-204.
Nugroho, S. S., & Haryani, A. (2021). Perancangan Kontrak (Contract Drafting). Penerbit Lakeisha. Suardi,  D.  (2021).  Makna  Kesejahteraan  Dalam  Sudut  Pandang  Ekonomi  Islam. Pemikiran  dan Pengembangan Perbankan Syariah , 321-334.
Jurayevich, M. B., & Bulturbayevich, M. B. (2020).  The Impact of The Digital Economy on Economic Growth. International Journal of Business, Law, and Education, 1 (1), 4-7.
Esensi Hukum Kontrak Internasional . (2021, 10 11). Retrieved from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: http://mh.uma.ac.id/esensi-hukum-kontrak-internasional/
Isnaeni,  M.  (2022). Penjabaran  Makna  Norma  Hukum  Perikatan  (Bagian  Umum). Surabaya:  Revka Prima Media.
Subekti. (1984). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3 (4), 269-290. Gunawan,  J.,  &  Waluyo,  B.  M.  (2021). Perjanjian  Baku,  Masalah  dan  Solusi. Jakarta:  Deutsche Gesellschaft für.
Deloitte.  (2017). 17  Global  Mobile  Consumer  Survey:  US  edition  The  dawn  of  the  next  era  in  mobile.
Retrieved from Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-
telecommunications/us-tmt-2017-global-mobile-consumer-survey-executive-summary.pdf Constitutional  Rights  Foundation.  (2007). Adam  Smith  and  The  Wealth  of  Nations .  Retrieved  from Constitutional Rights Foundation Bill of Rights in Action: https://www.crf-usa.org/bill-of-rights-in- action/bria-23-1-a-adam-smith-and-the-wealth-of-nations.html Office of The United State Trade Representative. (n.d.). Benefits of Trade . Retrieved from Office of The United State Trade Representative: https://ustr.gov/about-us/benefits-trade Holstein,  W.  K.,  &  Tanenbaum,  M.  (2019,  11  27). Mass  Production .  Retrieved  from  Britannica: https://www.britannica.com/technology/mass-production
Nunn,  N.  (2007).  Relationship-Specificity,  Incomplete  Contracts,  and  The  Pattern  of  Trade. The Quarterly Journal of Economics, 122 (2), 569-600. Mottaleb, K. A. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries. Munich Personal RePEc Archive .
Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalh, R. M. (2006). Regulation and Growth. Economics Letters , 395-401. DiMatteo,  L.  A.  (2010).  Strategic  Contracting:  Contract  Law  as  a  Source  of  Competitive  Advantage.
American Business Law Journal , 727-794.
Chen,  J.  (2011).  Returns  With  Wholesale-Price-Discount  Contract  in  a  Newsvendor  Problem.
International Journal of Production Economics , 104-111.
Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2019). Eksistensi  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam  Pengawasan  Pencantuman  Klausula  Baku  Dalam  Sistem  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia. Jurnal IUS, 7 (3), 426-435. United  Nation.  (n.d.). LDC  Identification  Criteria  &  Indicators .  Retrieved  from  United  Nation Department  of  Economic  and  Social  Affairs:  https://www.un.org/development/desa/dpad/least- developed-country-category/ldc-criteria.html
Mahkamah  Konstitusi.  (2010). Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku
VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi.  (2010). Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II  Sendi-sendi  Fundamental  Negara. Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteran  Mahkamah Konstitusi.
Novius,  A.  (2019).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Ketepatan  Waktu  Corporate  Internet  Reporting Dalam  Mendukung  Transparansi  Keuangan  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.
Fokus Ekonomi, 14 (1), 59-78.
Amstrong,  E.  (2005). Integrity,  Transparency  and  Accountability  in  Public  Administration:  Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. Retrieved from Insights on India: https://demolive.insightsonindia.com/wp-content/uploads/2013/09/integrity-transparency- un.pdf