MENGINTEGRASIKAN NILAI EKONOMI ISLAM DALAM REKONSTRUKSI SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

## (Solusi Alternatif Mencari Jalan keluar dari Krisis Ekonomi)
Oleh: Fathan Munim, S.Ag, M.A
Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

## ABSTRACT
The reform movement that has swept Indonesia since 1998 has not yet had a significant impact on the improvement of the government’s performance especially with regard to the economic field. The ongoing economic crisis and the rising inflation accompanied by a high rate of unemployment and crime are the multiplier effects of the government’s failure in implementing economic policies. The effects also indicate that capitalism has failed to provide prosperity for all. Capitalism has, in fact,  created a gap between the developed and the developing countries. This writing tries to analyze and formulate the concept of integrating Islamic economic values in order to find a solution for the reestablishment of an economic concept which is capable of  overcoming the ongoing economic crisis in this country, hopefully.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, dan Sistem Ekonomi

## A. Pendahuluan
Sekulerisme dan kapitalisme saat ini telah menjadi paham yang sangat dominan di dunia. Hal ini terjadi sebagai akibat dominasi Barat terhadap dunia, baik secara intelektual, politik, maupun ekonomi. Bahkan, sekulerisme dan kapitalisme kini telah mempengaruhi para pengambil kebijakan di negara-negara berkembang, yang mayoritas muslim, sehingga mereka kemudian berusaha mengadopsi dan mengimplementasikan paham tersebut secara total dan menyeluruh. Indonesia yang merupakan contoh konkrit sebuah negara yang menganut konsep ekonomi campuran yang lebih cendrung menerapkan sistem kapitalis telah merasakan kegagalan di berbagai aspek kehidupan perekonomiannya dengan dilanda krisis ekonomi, sehingga pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan GNP riel perkapita merosot tajam hingga-  18%  dengan pendapatan perkapita penduduk US$. 640.00. Indonesia yang pernah dijuluki macan Asiaitu menjadi sangat terpuruk perekonomiannya dan hampir saja bangkrut. Memang ada pada waktu itu sekelompok kecil penduduk yang telah menikmati kemakmuran yaitu para konglomerat, namun sebagian besar penduduk belum merasakan adanya kemakmuran itu.
Kalau kita memandang ke belakang kembali kepada sejarah Islam, diawali dari zaman Rasulullah sampai sekarang banyak bukti yang terungkap ,bahwa Islam pernah jaya dan memimpin peradaban dunia. Dengan mempelajari sejarah pemikiran dan perkembangan ekonomi didalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah, Khulafa’ al- Rasyidun dan Daulah-daulah Islam sesudahnya, kita akan menemukan adanya karakter sistem ekonomi yang khas dan berbeda dari system ekonomi yang lain, orisinil dalam arti bukan tiruan, dan tidak berubah sepanjang masa, sehingga kita akan bisa menyebut inilah system ekonomi Islam (Atmaja, 2003: 2).

## B. Bercermin Pada Sejarah
Dengan mengetahui penerapan system ekonomi Islam sepanjang sejarah inilah diharapkan kita akan dapat menemukan berbagai doktrin ekonomi yang pernah membawa masyarakat Islam kemasa kejayaannya. Selanjutnya kita dapat mengharapkan penemuan kembali system Ekonomi Islam dan menerapkannya secara kâffah dengan meng-up grate apa-apa yang perlu di-ijtihadkan ulang agar tidak up to date dan mempertahankan sisi positif dari system itu, sehingga penerapannya akan membawa kemakmuran  yang berkeadilan baik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun yang tidak.
Sebelum melangkah jauh dalam pembahasan mengenai penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka penulis terlebih dahulu ingin mengkritisi sistem ekonomi yang selama ini hanya kita ketahui berdasarkan syariat Islam, agar nantinya disaat kita mengalu-alukan sistem Islamy ini kita siap menghadapi kritikan-kritikan maupun hujatan-hujatan oleh para pemikir non  muslim yang pro Kapitalis maupun sosialis. Karya Rodinson tentang Islam and Capitalis Development, diterbitkan pertama kali di Prancis pada tahun 1966 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di tahun 1974  (Jomo K.S,  1993: 125). Buku ini mencoba untuk mengetahui apakah prinsip- prinsip Islam dapat menjelaskan atau tidak kenapa kapitalisme dengan perangkat sistemnya tidak berkembang dengan sendirinya di negara-negara Islam, melainkan diperkenalkan dari luar. Rodinson mencoba menentukan apakah Islam menentang perkembangan kapitalis seperti yang sering ditegaskan atau tidak. Lebih khusus, Rodinson menentang tesis Weber yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki rasionalisme yang cukup untuk perkembangan kapitalis. Ia menguraikan elemen-elemen ekonomi yang terdapat pada al-Qur’an dan Sunnah (Tradisi Islam) dan menguji hubungan antara doktrin dan praktek di dunia Muslim abad pertengahan dan pada zaman sekarang. Rodinson mengidentifikasi adanya kontradiksi pada bagian tertentu dalam doktrin itu sendiri dan mengungkapkan perbedaan yang terdapat antara doktrin dan praktek ekonomi dalam realitas di dunia Islam. Dalam penelitiannya tentang praktek–praktek ekonomi di dunia Muslim abad pertengahan, Rodinson menunjukkan bahwa mereka umumnya bertentangan dengan doktrin yang ada. Pendapatnya menentang ahli-ahli sejarah yang mencoba menunjukkan bahwa larangan riba menghalangi jenis aktifitas ekonomi tertentu sesama muslim . Justru para pembuat hukum Muslim menemukan beberapa jalan di sekitar larangan teoritis. Metode ini disebut Hilah , atau muslihat. Adanya kemudahan untuk meminjam dari non muslim cendrung mendorong spesialisasi dalam riba oleh non Muslim dalam masyarakat dimana spesialisasi perdagangan normal terjadi dalam kelompok agama, etnik atau
daerah tertentu. Tapi di daerah dimana kelompok non-Muslim tidak ada atau terlalu sedikit, Muslim siap menjalankan pekerjaan seperti ini sesama mereka; dan bahkan di tempat dimana terdapat pemberi pinjaman non-Muslim, terdapat kompetisi kecil dan sering tersamarkan dari warga muslim. Jadi Riba, dilakukan baik oleh muslim dan non- Muslim, tersebar luas di seluruh dunia Islam. Rodinson menyebutkan banyak contoh tentang ini dalam waktu dan wilayah yang berbeda.
Sepertinya doktrin Islam tidak diikuti bahkan dalam wilayah yang terbatas dimana ia telah ditentukan sebagai sebuah praktek ekonomi tertentu. Kenyataan yang jauh dari ideal. Rodinson memberi pendapat bahwa masyarakat abad pertengahan menyediakan dirinya dengan persepsi ideologi yang bertentangan dengan praktek sebagai alat untuk menghadaapi masalah-masalah sosial yang berpengaruh pada beberapa doktrin ideal yang memberi arah, atau bahkan mengantisipasi, masalah- masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Jadi Islam memiliki sebuah hukum sosial ideal. Tetapi aktifitas kesejahteraan oleh pemerintahan Islam dan individu- individu biasanya tidak berpengaruh apa-apa kecuali hanya meredakan pengaruh yang paling buruk dari penyebaran yang tidak merata untuk masyarakat minoritas yang terbatas (Jomo K.S,  1993: 127-128).
Walaupun terdapat perbedaan antara doktrin ekonomi dan prakteknya, Rodinson percaya bahwa praktek-praktek ekonomi yang dilakukan Muslim tradisional secara tehnis tidak sepenuhnya melenceng secara teoritis sesuai dengan ajaran Al-Qur’an karena ajaran-ajaran ini tidak menentukan ataupun melarang aktifitas ekonomi tertentu ( Rodinson, 1974,P.74 ). Ia juga berpendapat bahwa ide takdir dalam Islam hadir dengan tingkat yang lebih tinggi atau paling tidak sama yang terdapat dalam kitab injil Nasrani, dan tidak mengakibatkan kemauan untuk menunggu bantuan Allah secara pasif. Bahkan Al-Qur’an mendesak Muslim untuk tidak bersikap pasif. Jadi, menurut pandangan Rodinson, tidak ada dalam al-Qur’an yang menghalangi perkembangan kapitalis.
Jika me- review argumen dan interpretasi yang dikemukakan oleh Rodinson termasuk yang penulis masukkan dalam makalah ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan keotentikan sistem dan doktrin agama kita terhadap perilaku dan kebijakan ekonomi, tetapi kalau kita menyikapi kritikan ini dengan hanya berdasarkan dalil-dalil dan argumen tanpa bukti nyata maka, sistem ekonomi Islam yang selama ini kita agung- agungkan hanya akan menjadi sebuah doktrin yang sebagaimana oleh Rodinson dikatakan hanya simbol belaka dan bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Kalau kita amati kenapa realitas seperti ini bisa terjadi demikian maka penulis akan sedikit menyampaikan pendapat Faisal Afifi (2003: 84)  bahwa, munculnya perilaku fiksasi maupun regresi bangsa kita di dalam proses perkembangan pemahaman moralita dan etika seperti ini semakin terlihat dengan hadirnya ketidakmampuan Insan Perguruan Tinggi sewaktu mengurai sistem berfikir yang taat azas antara agama (dipenuhi kandungan  pesan-pesan moralita dan tafsiran etikal) dengan ilmu pengetahuan  (yang dipenuhi oleh pesan analisis dan solusi beragam permasalahan kehidupan) berupa munculnya rakitan-rakitan sintesa pemikiran antara kaidah-kaidah moralita dan etika dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yang seringkali terasa rancu dan terlalu dipaksakan. Misalnya saja kita akan menjumpai fenomena menarik tatkala melihat usaha-usaha penyampaian pesan keilmuan dan pesan keagamaan, melalui model prilaku pergantian peran (role playing), dimana seorang dosen atau guru yang ilmuwan berperan sebagai ulama yang mencari pembenaran atas disiplin keilmuannya melalui
dalil-dalil keagamaan. Sebaliknya, ada pula ulama yang berperan menjadi ilmuwan yang mencoba menalarkan agama dengan dalil-dalil keilmuan untuk pembenaran agamanya sekaligus untuk mengubah citra tradisional ke citra modern dari status keulamaannya. Disamping itu adapula ilmuwan yang kurang peduli dengan kaidah moralita dan etika agama dalam menyampaikan ilmu mereka; serta adapula dosen agamawan yang kurang peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari fenomena  –fenomena diatas dapatlah ditarik benang merah bahwa masih adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap logika agama, moralita dan etika dengan pemahaman terhadap logika disiplin keilmuan yang ditekuninya.
Kesenjangan lainnya berangkat pula dari adanya perbedaan kultural antara asal muasal pengetahuan yang diajarkan yang sebahagian besar berseting barat (tentunya memiliki kandungan moralita dan etika yang khas mereka), yang bertolak belakang dengan dengan suasana kemasyarakatan tempat pengajarannya yang bersetting Indonesia ( Ke-Timuran ) dengan kandungan moralita dan etika
Pertanyaannya sekarang, mampukah sekulerisme dan kapitalisme menciptakan tatanan dunia yang lebih adil? Mampukah sistem tersebut menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dunia secara lebih menyeluruh? Tentu saja kita perlu menganalisisnya secara lebih obyektif.

## C. Kegagalan Kapitalisme
Kalau kita mau jujur,  ternyata sistem kapitalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh. Ia justru menciptakan kesenjangan yang dahsyat antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Terjadi kondisi ketidakseimbangan (inequity) dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir kelompok.
Salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan tersebut adalah akibat kegagalan asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi berdasarkan sistem kapitalisme itu sendiri. Dan, ini terjadi sebagai akibat diabaikannya nilai-nilai moral agama dalam aktivitas perekonomian. Mari kita telaah beberapa kegagalan asumsi-asumsi tersebut.
Pertama adalah asumsi bahwa dalam sistem kapitalisme tercipta keselarasan antara kepentingan individu (individual interest) dengan kepentingan masyarakat (social interest). Tidak mungkin terjadi konflik diantara dua kepentingan tersebut.
Asumsi tersebut mengalami kegagalan karena pada prakteknya, sistem kapitalisme ekonomi lebih mengagungkan pemenuhan hak dan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Atas nama hak asasi, setiap individu berhak untuk mengeksploitasi segala sumberdaya ekonomi yang ada, padahal sumberdaya tersebut memiliki keterbatasan.
Negara tidak memiliki hak untuk mengekang setiap individu di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Keadaan ini diperparah oleh tidak adanya nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi setiap individu.  Kemudian, asumsi yang kedua adalah bahwa dalam sistem kapitalisme, preferensi individual merupakan cerminan dari prioritas sosial. Setiap kejadian dalam sistem sekuler terjadi berdasarkan
nilai-nilai kegunaan/manfaat, sehingga pemanfaatan sumberdaya yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja.
Asumsi ini mengalami kegagalan karena ternyata penggunaan segala sumberdaya yang terbatas itu tidak mencerminkan kebutuhan sosial secara umum, tetapi hanya mencerminkan pemenuhan kebutuhan kelompok the have saja, yang terkadang hanya mencerminkan nilai prestise-nya. Contohnya adalah konsumsi mobil mewah yang berlebihan.
Asumsi yang ketiga adalah terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Padahal, pada kenyataannya justru sebaliknya, pendapatan dan kekayaan tidak terdistribusikan secara adil dan merata.
Asumsi yang keempat adalah tingkat harga yang terjadi mencerminkan urgency of wants. Hal ini dilandaskan kepada anggapan bahwa kesediaan konsumen tanpa memandang kaya dan miskin--untuk membayar harga pasar mencerminkan kepentingan kebutuhannya.
Tetapi, asumsi ini pun tidak sesuai, karena walaupun setiap anak sama-sama membutuhkan susu, namun kemampuan keluarga kaya berbeda dengan keluarga miskin. Bahkan Arthur Okun menyatakan bahwa kelompok kaya akan mampu memberi makan binatang piaraannya lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok miskin yang memberi makan anaknya.
Asumsi yang kelima adalah adanya struktur pasar persaingan sempurna, dimana setiap individu/perusahaan dapat bebas keluar masuk pasar tanpa adanya rintangan. Asumsi ini pun gagal karena pada kenyataannya struktur pasar yang terbentuk adalah imperfect competition, dimana pasar dikuasai oleh industri besar ataupun perusahaan- perusahaan multinasional.
Kegagalan asumsi-asumsi diatas, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan market strategy dan membuktikan ketidakmampuan sistem tersebut di dalam memperlihatkan perubahan struktural yang radikal yang diperlukan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan stabilitas. Bagi negara-negara Muslim, kegagalan sistem kapitalisme seharusnya semakin menyadarkan mereka akan pentingnya kembali pada Alquran dan Sunnah.

## D. Strategi Reformasi dalam memformat kebijakan  Ekonomi Kontemporer
Berbicara mengenai strategi pembangunan tentu tidak lepas dari elemen-elemen yang menjadi asumsi pokok dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Elemen-elemen tersebut, antara lain, pertama, adanya peran nilai moral berdasarkan ajaran Islam sebagai jiwa dari seluruh aktivitas pembangunan ekonomi.Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat/bangsa adalah bagaimana menyelaraskan kebutuhan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada. Nilai moral ini merupakan instrumen penting yang akan mampu menjamin keselarasan tersebut.
Kedua, individu harus dimotivasi dan diarahkan untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Individu dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aktivitasnya.  Elemen selanjutnya adalah peran pemerintah sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang dapat menjamin keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas. Dan terakhir, perlunya restrukturisasi  sosial  ekonomi.
Adapun berbagai kebijakan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan peran aktif sumberdaya manusia suatu bangsa di dalam pembangunan.
Di antaranya dengan memberikan akses sebesar-besarnya kepada setiap warga negara untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kemudian perlu adanya jaminan tingkat kehidupan dan tingkat pendidikan mereka. Reformasi perburuhan dan akses keuangan juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
Kemudian, yang kedua, mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang/kelompok. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah dengan melakukan land reforms dan  meningkatkan pembangunan pedesaan (rural development) serta pembangunan kawasan tertinggal, yaitu seperti kawasan timur Indonesia.
Selanjutnya pemerintah harus mendorong perkembangan usaha kecil menengah (UKM), dengan memperbesar kesempatan UKM dan menjamin keadilan bagi mereka. Selain itu, institusi zakat, infak, sadaqah (ZIS) dan wakaf, harus pula dioptimalkan perannya. Institusi ini akan mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu. Pemerintah harus mampu menegakkan hukum terhadap individu yang terkategorikan wajib zakat tetapi tidak mau  membayar zakat.

## E. Restrukturisasi
Kebijakan ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan restrukturisasi ekonomi. Ini diawali dengan merubah preferensi konsumen di dalam memenuhi kebutuhannya, dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan perilaku materialistik dan konsumtif yang berlebihan.
Kemudian, pemerintah perlu memprioritaskan pengeluaran dan belanja negara, apalagi mengingat keterbatasan APBN kita, sehingga sedapat mungkin dihindarinya inefisiensi anggaran. Birokrasi harus benar-benar dikontrol agar tidak melakukan penyimpangan dan praktek  KKN.
Selain itu, kebijakan subsidi harus benar-benar sesuai dan tepat sasaran, serta dipilih komoditas apa saja yang layak untuk disubsidi. Begitu pula dengan kebijakan tax reform, dimana selama ini pajak justru memberikan insentif yang besar terhadap praktek korupsi.
Pemerintah pun harus merestrukturisasi iklim investasi, antara lain dengan menciptakan stabilitas politik melalui penegakan hukum, mengendalikan depresiasi mata uang dan pasar modal, serta mereformasi kebijakan tarif dan substitusi impor yang selama ini terlalu banyak memberikan privelege kepada industri besar tanpa ada imbas sama sekali bagi industri UKM. Padahal, UKM dapat menyerap tenaga kerja dan mereduksi pengangguran.
Kebijakan keempat adalah restrukturisasi keuangan, antara lain dengan memperbesar volume pembiayaan bagi UKM, dan Islamisasi perbankan serta institusi keuangan lainnya. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan bunga nol persen atau dengan kata lain menerapkan kontrak-kontrak yang berimplikasi menggerakkan sektor riil seperti kontrak Murâbahah (jual beli) dan
Mudhârabah ( Profit and loss sharing system ).
Kebijakan kelima adalah mengembangkan  rencana kebijakan strategis yang bersifat komprehensif dengan berbasis kepada syariah Islamiyah. Tentu saja perlu ada tahapan-tahapan  yang jelas. Penulis berkeyakinan bahwa penerapan syariat Islam di bidang ekonomi merupakan sebuah keniscayaan, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Tanpa kembali pada nilai-nilai Islam, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bangkit kembali kecuali hanya sekadar perpindahan dari kenistaan dan kehinaan, hal ini tertera dalam surah al-Baqarah ayat 85
“ Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (QS. 2:85)
Masihkah kita sebagai pioner intelektual Islam berdiam diri dan sibuk dengan urusan masing-masing, dan tak pernah tergerak hati untuk berjuang demi tegaknya Syari’at Allah melalui pembumian konsep ekonomi yang menjunjung nilai keadilan di negeri yang kita cintai ini? The last but not Least ayat terakhir yang akan mendukung perjuangan ini adalah janji Allah sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Karnaen Perwata Atmaja ,(2003), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, Makalah presentasi seminar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah.
Jomo K.S,  (1993). Islamic Economic Alternatives, Critical Perspektives and New Directions . Kuala Lumpur, Ikraq.
Faisal Afifi, (2003). Melacak Pemikiran Strategik ( Pemecahan Masalah Di Indonesia), Jakarta; Paramadina.