## CRIMINAL LAW PROTECTION FOR VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIMES IN INDONESIA

## PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA
Hasudungan Sinaga
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 Email: hassinaga@gmail.com
Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 September 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
This  research  entitled  Criminal  Law  protection  for  victims  of  environmental  crime  in Indonesia. With the formulation of the problem, How is the Criminal Law Policy in providing protection to TPLH victims according to positive law in Indonesia and how is the Criminal Law formulation policy to protect victims of environmental crimes in Indonesia in the future. Using normative juridical methods. In conclusion, the formulation of Criminal Law Policy in providing protection to  victims  of environmental crimes in Indonesia,  namely currently,  the formulation  of  environmental  criminal  law  in the  Criminal  Code,  Law  No.  32  of  2009  as  a General  Environmental  Law,  and  "regulations/sectoral  legislation"  provide  general  legal protection.  In  criminal  liability,  the  current  Penal  Code  cannot  be  applied  against corporations,  but  Law  No.  32  of  2009.  the  Enis  of  criminal  sanctions,  both  in  the  General Environmental Law and in the sectoral Environmental Law, has not provided concrete legal protection for victims.
Keywords: Legal Protection, Victims, Environmental Crimes.

## Abstrak
Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di  Indonesia.  Dengan  rumusan  masalahnya  Bagaimana  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Memberikan  Perlindungan  Kepada  Korban  TPLH  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesa  dan Bagaimana  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Untuk  Melindungi  Korban  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup Di  Indonesia Dimasa Yang Akan Datang. Menggunakan metode  yuridis normative.  Kesimpulannya  Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  Indonesia  yaitu  Saat  ini, formulasi  hukum  pidana  lingkungan  hidup  dalam  KUHP,  Undang-Undang  No  32  Tahun 2009  sebagai  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Umum,  dan  "Peraturan/Perundang- undangan Sektoral" memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban  pidana,  KUHP  saat  ini  tidak  dapat  diterapkan  terhadap  korporasi, namun Undang-Undang No 32 Tahun 2009. enis sanksi pidana, baik dalam Undang-Undang Lingkungan  Hidup  Umum  maupun  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Sektoral,  belum memberikan perlindungan hukum konkret terhadap korban.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Lingkungan.

## A. Pendahuluan
Lingkungan hidup adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan ditingkatkan  keberlanjutannya  agar  tetap  menjadi  sumber  kehidupan  bagi  manusia  dan makhluk lainnya,  dengan  tujuan  memperbaiki  kualitas hidup dan memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik 1 .
Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berada. Pandangan  ini  memandang  lingkungan  hidup  sebagai  objek  yang  memiliki  kekayaan  yang dapat dimanfaatkan semata-mata untuk mendukung pembangunan. Akibatnya, keadaan alam dan  lingkungan  saat  ini  semakin  memburuk  dari  waktu  ke  waktu.  Sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai stok bahan baku untuk pembangunan ekonomi maupun sebagai penopang sistem kehidupan.
Pengembangan  di  bidang  lingkungan  hidup  dilakukan  untuk  mencegah  dan mengantisipasi  dampak  negatif  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  pembangunan  dan pemanfaatan sumber daya alam 2 . Peningkatan kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, di antara faktor-faktor lain, disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang  cepat,  pembangunan  infrastruktur,  industrialisasi,  gaya  hidup  konsumtif,  penegakan hukum  yang  lemah,  dan  kurangnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  optimal 3 .  Proses perkembangan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum tidak hanya  memberikan  dampak  positif,  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  seperti pencemaran  atau  kerusakan  terhadap  lingkungan  hidup 4 .  Korban  adalah  pihak  yang  paling terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Mereka mengalami kerugian baik secara  materiil  maupun  immateriil,  bahkan  bisa  mengalami  cacat  seumur  hidup.  Keluarga korban  juga  turut  merasakan  penderitaan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  korban  untuk mendapatkan perlindungan yang memadai 5 .
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  bukan  hanya  menjadi  isu  nasional tetapi juga internasional. Hal ini terlihat dari adopsi Declaration of basic Principles of Justice
1 Kementrian  Lingkunga  Hidup,  UU  No.  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Jakarta: KLHK, 2004.
2 Subyakto,  K,  Azas  Ultimum  Remedium  Ataukah  Azas  Primum  Remedium  Yang  Dianut  Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  Pada Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Pada  Uu  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2015.
3 Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.2007
4 Soedjono, D, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni, 1983
5 Juita,  S,  Optimalisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup Melalui Konsep Sustainable Development, Volume 3, No.1, 2012.
for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai  hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders  yang  diselenggarakan  di  Milan,  Italia  pada  September  1985.  Deklarasi  Milan tersebut  memperluas  bentuk  perlindungan  yang  diberikan,  tidak  hanya  untuk  korban kejahatan, tetapi juga untuk korban penyalahgunaan kekuasaan 6 .
Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Tidak ada ketentuan  mengenai  pidana  ganti  rugi  di  dalam  KUHP,  baik  sebagai  pidana  utama  maupun tambahan. Pasal 14 c KUHP hanya menyebutkan ganti rugi sebagai salah satu syarat dalam pidana bersyarat. Dengan demikian, ganti rugi bukanlah jenis pidana, tetapi hanya syarat bagi terpidana  untuk  tidak  menjalani  pidana  utama.  Secara  keseluruhan,  pemikiran  tentang  ganti rugi  dalam  pidana  bersyarat  menurut  KUHP  masih  berpusat  pada  pelaku  tindak  pidana, bukan pada korban 7 .
Perlindungan  bagi  korban  dan  calon  korban  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  membutuhkan  adanya  peraturan  hukum  yang  menjamin  perlindungan  tersebut. Keberhasilan  tersebut  sangat  bergantung  pada  sistem  pertanggungjawaban  pidana  pelaku TPLH.  Implementasi  sistem  pertanggungjawaban  hukum  pelaku  TPLH  tidak  dapat  terlepas dari kebijakan legislatif yang tercantum dalam undang-undang lingkungan hidup 8 .
Mengingat hal tersebut, jika sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH dan undang- undang  terkait  yang  berlaku  saat  ini  belum  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi korban,  baik  dalam  bentuk  restitusi  maupun  kompensasi,  maka  di  masa  depan  perlu dipertimbangkan sistem yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada korban 9 .
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengaalisis tentang  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  lingkungan  hidup  oleh  korporasi dengan judul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
6 Didik, M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
7 Nawawi,  B,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007
8 Nawawi,  B,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Semarang: UNDIP, 1996.
9 Widowaty, Y, Pertanggungjawaban pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Pidana Lingkungan Hidup, Volume 5, No.2, 2012.
1. Bagaimana  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia
2. Bagaimana  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Untuk  Melindungi  Korban  Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  menganalisis  dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk  pendapat,  sikap,  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang  didasarkan  pada identifikasi hukum dan efektivitasnya 10 .
Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  yang  bersifat deskriptif analisis penelitian hukum  yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis  terhadap  permasalahan  hukum  melalui  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang- undangan, literatur, serta sumber referensi lain 11 .

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Kepada  Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia
Perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam beberapa regulasi, yaitu Peraturan Umum KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (GEL),  serta  peraturan  dan  undang-undang  sektoral  terkait lingkungan.  Beberapa  undang-undang  sektoral  yang  mencakup  tindak  pidana  lingkungan hidup  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1984  tentang  Perindustrian,  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2004 tentang  Perikanan,  UU  No.  7  tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  dan  Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara 12 .
Untuk menilai apakah hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada  korban  atau  belum,  akan  dievaluasi  melalui  tiga  aspek  utama  dalam  hukum  pidana, yaitu formulasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Berikut adalah analisisnya:

## 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Ini.
Sebelum  peraturan  khusus  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  ada  di  Indonesia, terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  aspek  tersebut  dalam  KUHP.  Tindak  pidana  terkait
10 Soerjono,  Soekanto,  penelitian  hukum  normative  (suatu  tinjauan  singkat),  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2001.
11 Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
12 Nawawi, B, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
lingkungan  hidup  dalam  KUHP  tidak  terpusat  dalam  satu  bab  khusus,  melainkan  tersebar dalam beberapa pasal yang terdapat di Buku II dan Buku III KUHP.
KUHP saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban dalam  konteks  korporasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakadanya  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  pada  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  KUHP  hanya  mengenai pertanggungjawaban  pidana  individu,  bukan  korporasi.  Oleh  karena  itu,  jika  tindak  pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, KUHP tidak dapat digunakan. (Muladi, 2005).
Dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  formulasi  tindak  pidana  lingkungan  hidup  diatur  dalam  Bab  XV  dari Pasal  97  hingga  Pasal  120.  Hal  ini  sejalan  dengan  UU  No  23  Tahun  1997  yang  juga menyatakan bahwa tindak pidana dalam UUPLH merupakan kejahatan. Pasal 97 menegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Perumusan UU No 32 tahun 2009 mengenai tindak pidana lingkungan hidup lebih rinci daripada Undang-undang no 23  tahun  1997.  Meskipun  beberapa  pasal  dalam  UUPLH  tidak  berkaitan  dengan  kegiatan korporasi, namun  terdapat  beberapa  jenis tindak  pidana  baru  yang juga  merupakan pecahan dari undang-undang sebelumnya.
Peraturan  mengenai  lingkungan  hidup  tidak  hanya  tercakup  dalam  UUPPLH,  tetapi juga  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  lainnya  di  luar  UUPPLH.  Namun,  melihat  dari  segi kuantitas  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan  lingkungan  hidup,  hal  ini  justru  telah menimbulkan  dampak  negatif  seperti  ketidakjelasan  kewenangan  dan  koordinasi  antar instansi,  perbedaan  paradigma  dalam  penafsiran  peraturan  perundang-undangan,  serta pengaturan yang masih bersifat sektoral dan tidak menyeluruh 13 .

## 2. Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup
Keberadaan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  kebijakan  pembaharuan hukum  pidana  berimplikasi  pada  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  individu.  UUPPLH tahun 2009 mengatur secara rinci tuntutan pidana dan sanksi bagi korporasi. Pasal 116 hingga Pasal  120  mengatur  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Dalam kasus  tersebut,  tuntutan  pidana  dan  sanksi  diberlakukan  terhadap  badan  usaha  atau  orang yang  memberi  perintah  atau  memimpin  pelaksanaan  tindak  pidana  tersebut.  Jika  tindak pidana  dilakukan  oleh  individu  dalam  lingkup  pekerjaan  atau  hubungan  kerja  dengan korporasi, sanksi pidana diberlakukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan
13 Maharani, S, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Volume 8, No.4, 2008
tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan apakah dilakukan secara individu atau bersama- sama.
Pasal 117, Apabila tuntutan pidana diajukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b,  ancaman  pidana  yang diberlakukan adalah pidana penjara dan denda yang diperberat sebesar sepertiga.
Pasal 118,  Untuk tindak  pidana sebagaimana diatur  dalam  Pasal 116  ayat (1) huruf a, sanksi pidana diberlakukan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili,  baik  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan sebagai pelaku fungsional

## 3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tidak  mengatur  secara  konkret perlindungan  terhadap  korban  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  tindak  pidana  tersebut, namun  dengan  memberikan  sanksi  yang  tinggi  kepada  pelaku  merupakan  bentuk perlindungan  tidak  langsung  terhadap  korban  atau  perlindungan  in  abstracto.  Dalam  hukum positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih cenderung bersifat abstrak atau tidak langsung. Meskipun demikian, pengaturan mengenai perlindungan konkret seperti ganti rugi, kompensasi, atau restitusi belum diatur dengan jelas.
Dalam  Undang-Undang  No.  32/2009,  hanya  diatur  mengenai  sanksi  pidana  tambahan yang  berkaitan  dengan  kewajiban  perbaikan  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  119  huruf  c.  Namun,  tidak  ada  penjelasan yang  menyebutkan  secara  rinci  apa  yang  dimaksud  dengan  "kewajiban  perbaikan  akibat tindak pidana  yang dilakukan". Demikian pula, penjelasan mengenai Pasal 119 huruf d juga terbatas dengan pernyataan  bahwa  hal tersebut  "cukup  jelas", padahal seharusnya ketentuan semacam  ini  seharusnya  disertai  dengan  penjelasan  yang  lebih  rinci,  seperti  kepada  siapa kewajiban perbaikan ditujukan, jenis perbaikan yang dimaksud, dan sebagainya.

## 2. Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Untuk  Melindungi  Korban  Tindak  Pidana
Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang
kebijakan formulasi hukum pidana untuk melindungi korban TPLH dimasa yang akan datang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  formulasi  hukum  saat  ini,  karena  penyiapan  formulasi masa  depan  tetap  mempertimbangkan  kondisi  saat  ini.  Proses  pembaharuan  hukum  dapat dilakukan  dengan  merevisi  atau  membangun  kembali  hukum  yang  telah  ada,  atau menciptakan  hukum  baru  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini,  terkait  dengan  reformasi hukum  dan  pengembangan  hukum,  terutama  dalam  hal  pembaharuan  dan  pembangunan sistem hukum pidana.
Pembangunan  Hukum  Nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Cita Hukum Nasional Pancasila. Cita Hukum tersebut berasal dari budaya dan  realitas  masyarakat  Indonesia,  dan  merupakan  pedoman  dinamis  yang  terbuka  terhadap perkembangan  hukum.  Nilai-nilai  filosofi  dan  karakter  pembentuk  hukum  yang  fleksibel terhadap perubahan masyarakat tercermin dalam cita hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam  UUD  N  RI  1945  juga  penting  dalam  membangun  Hukum  Nasional  dengan  landasan Pancasila sebagai tujuan akhir Negara. Sila-sila  Pancasila  yang didasarkan pada keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi acuan mutlak dalam semua aspek kenegaraan.
Deklarasi  Stockholm  1972  dan  Deklarasi  Rio  1992  menggarisbawahi  pentingnya pengembangan  hukum  internasional  dan  nasional  mengenai  kewajiban  dan  kompensasi terhadap korban pencemaran. Untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana lingkungan  hidup  oleh  korporasi  di  masa  depan,  formulasi  hukum  pidana  harus memperhatikan hal tersebut dan mengatur sanksi secara ideal.
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  di  Indonesia  untuk  melindungi  korban  tindak pidana  lingkungan  hidup  di  masa  depan  adalah  dengan  memperbaiki  sanksi  pidana  dan menambahkan  sanksi  ganti  kerugian  seperti  restitusi  dan  kompensasi  sebagai  bagian  dari pidana  pokok.  Hal  ini  penting  untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada korban,  terutama  dalam  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup  oleh  korporasi.  Penambahan sanksi  restitusi  dan  kompensasi  juga  diatur  dalam  undang-undang  lingkungan  hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.
Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung ganti kerugian:
1. Memperjelas proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Mengidentifikasi  lingkungan  yang  terkena  dampak  pencemaran  dan/atau  perusakan (seperti yang dijelaskan sebelumnya).

## C. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  peneiltian  dan  analisis  perbandingan  tentang  asas  legalitas  di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  korban tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  Indonesia  yaitu  Saat  ini,  formulasi  hukum  pidana lingkungan hidup dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai Undang- Undang  Lingkungan  Hidup  Umum,  dan  "Peraturan/Perundang-undangan  Sektoral"
memberikan  perlindungan  hukum  secara  umum.  Dalam  pertanggungjawaban  pidana, KUHP saat ini tidak  dapat  diterapkan  terhadap korporasi, namun  Undang-Undang  No 32  Tahun  2009.  enis  sanksi  pidana,  baik  dalam  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup Umum  maupun  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Sektoral,  belum  memberikan perlindungan hukum konkret terhadap korban.
b. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  di  Indonesia  untuk  melindungi  korban  tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan  sanksi  ganti  kerugian  seperti  restitusi  dan  kompensasi  sebagai  bagian dari  pidana  pokok.  Hal  ini  penting  untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik kepada  korban,  terutama  dalam  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup  oleh  korporasi. Penambahan  sanksi  restitusi  dan  kompensasi  juga  diatur  dalam  undang-undang lingkungan  hidup, termasuk  mekanisme dan besaran  ganti rugi  yang  jelas.  Konsep  ini harus  diatur  dalam  aturan  pelaksanaan  untuk  menghindari  ketidakpastian  dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai  saran  untuk  untuk  pemerintah  yaitu  Perlu  dilakukan  rekonstruksi  terhadap RKUHP  terkait  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  dengan  penambahan  sanksi  pemberian  ganti  kerugian  kepada korban.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Didik, M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Juita,  S,  Optimalisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development, Volume 3, No.1, 2012.
Kementrian  Lingkunga  Hidup,  UU  No.  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Jakarta: KLHK, 2004.
Maharani, S, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Volume 8, No.4, 2008. Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Muladi, D, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005. Nawawi, B, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Nawawi,  B,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Semarang: UNDIP, 1996.
Nawawi,  B,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  No.5,  Tahun  2010  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2014.
Saputra, A, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, Volume 2, No.1, 2022.
Soedjono,  D,  Pengamanan  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Akibat  Industri,
Bandung: Alumni, 1983.
Soerjono,  Soekanto,  penelitian  hukum  normative  (suatu  tinjauan  singkat),  Jakarta:  Rajawali Pers, 2001.
Subyakto,  K,  Azas  Ultimum  Remedium  Ataukah  Azas  Primum  Remedium  Yang  Dianut Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Pada  Uu Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Volume 2, No.2, 2015.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Widowaty,  Y,  Pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  Terhadap  Korban  Dalam  Pidana Lingkungan Hidup, Volume 5, No.2, 2012.