___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH

## QAMARUZZAMAN

## STAI MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT
qamaruzzaman@gmail.com ___________________________________________________________________

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah  dalam  sejarah  politik Islam serta kontekstualisasinya di masa sekarang. Pertanyaan mendasar dalam kajian ini  adalah  tentang  bagaimana  bentuk  sistem  politik  dan  kenegaraan  yang  ditawarkan oleh Ibn Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial ini.  Ibn  Taimiyah  dengan  keberaniannya  menghapuskan/ kepemimpinan  Khilafah  dan  Imamah,  dengan yang ditegakkan nabi adalah rejim nubuwwah ada  setelah  nabi  wafat  menunjukkan  bahwa  ia  mempunyai  gagasan  yang  revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi Ia ingin  rakyat  menjadi  subjek  atas  negara.
pengangkatan  kepala  negara  tidak  terlalu  penting,  yang  penting  adalah  bahwa  orang yang  menduduki  jabatan  itu  harus  benar mensyaratkan  dua  hal  bagi  kepala  negara,  yaitu  memiliki  kualifi quwwah)  dan  integritas  (al-amanat).  Kekuatan  dan  integritas  tersebut  diperoleh melalui cara mubaya’ah (sumpah setia) yang diberikan oleh
Kata Kunci : Pemikiran Politik Islam, Ibn Taimiyah, Dekonstruksi Khilafah ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Teori Ibn Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang dapat  dikatakan  meremehkan  teori  khilafah.  Dasar  pijakan  kritiknya  adalah penolakan  terhadap  pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  kekhalifahan  tidak mempunyai dasar konstitusional dari al menjelaskan  kebutuhan  terhadap  pemerintahan  dan  kekuasaan,
1 Dalam salah satu karyanya di bidang politik
Asy-Syariyyah  fi  Ishlahi  Ar-ra’i  wa  Ra’iyah Guna  Perbaikan Pemimpin dan Rakyat) di sebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah mendasarkan pembahasan tentang butuhnya kekuasaan pada
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Qamaruzzaman Pemikiran Politik.. |111

## TAIMIYAH

## STAI MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

## ___________________________________________________________________
Tulisan  ini  membahas  tentang  pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah  dalam  sejarah  politik Islam serta kontekstualisasinya di masa sekarang. Pertanyaan mendasar dalam kajian sistem  politik  dan  kenegaraan  yang  ditawarkan Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini.  Ibn  Taimiyah  dengan  keberaniannya  menghapuskan/penolakan  sistem dengan  tesisnya  yang  mengatakan  bahwa  rejim nubuwwah dan bukan imamah, sedang imamah baru menunjukkan  bahwa  ia  mempunyai  gagasan  yang  revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi Ia ingin  rakyat  menjadi  subjek  atas  negara.  Bagi  Ibn  Taimiyah,  mekanisme/sistem pengangkatan  kepala  negara  tidak  terlalu  penting,  yang  penting  adalah  bahwa  orang yang  menduduki  jabatan  itu  harus  benar-benar  amanah  dan  adil.  Ibn  Taimiyah mensyaratkan  dua  hal  bagi  kepala  negara,  yaitu  memiliki  kualifikasi  kekuatan  (al-
.  Kekuatan  dan  integritas  tersebut  diperoleh
(sumpah setia) yang diberikan oleh ahl al-Syawkah.
Pemikiran Politik Islam, Ibn Taimiyah, Dekonstruksi Khilafah ___________________________________________________________________
Teori Ibn Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang dapat  dikatakan  meremehkan  teori  khilafah.  Dasar  pijakan  kritiknya  adalah yang  menyebutkan  bahwa  kekhalifahan  tidak mempunyai dasar konstitusional dari al-Quran. Al-Quran memang secara khusus menjelaskan  kebutuhan  terhadap  pemerintahan  dan  kekuasaan, 1 tetapi  tidak
Dalam salah satu karyanya di bidang politik yang monumental adalah As-siyasah ra’i  wa  Ra’iyah (Politik  Ketatanegaran  menurut  Islam Perbaikan Pemimpin dan Rakyat) di sebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah mendasarkan pada surat An-Nisa (4):58-59:
___________________________________________________________________
112| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
memaparkan  secara  rinci  keputusan  konstitusional  pemerintahan  Isl dalam  al-Quran  dan  as-Sunnah  tidak  terdapat  dasar  pijakan  bagi  keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah.
Dengan  penolakan  tersebut,  Ibn  Taimiyah  ingin  menawarkan  sebuah alternatif  pemikiran.  Bahwa  persoalan  pokok  dalam  teori lembaga  khilafah,  tetapi  pada  hukum  syariat.  Meskipun  khilafah  dikatakan berpijak  pada  syariat,  namun  perkembangan  sejarah  lembaga  tersebut  satu satunya  organisasi  politik  yang  diterima  dalam  Islam  justru  menghantarkannya pada legitimasi tertentu yang tidak lagi sejalan dengan ajaran Dalam  Islam,  negara  memiliki  peranan  penting  (instrumental)  untuk  meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam al Taimiyah  menghendaki  terwujudnya  pemerintahan  yang  menitikberatkan  pada asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin.
Menjadi  pertanyaan  mendasar  yang  akan  dibahas  dalam  makalah  ini adalah  bagaimanakah  sistem  politik  dan  kenegaraan  yang  ditawarkan  oleh  Ibn Taimiyah,  dan  apakah  teorinya  masih  relevan  dengan  kondisi  sosial ini?
ِ ا ُ ُ ْ َ   ْنَأ ِس ﱠ ا  َ ْ َ  ْ ُ ْ َ َ  اَذِإَو  َ ِ ْھَأ  َ ِإ ِت َ! َ"َ ْ#ا اوﱡدَ&ُ   ْنَأ ْ ُ'ُ(ُ"ْ)َ* َ ﱠﷲ  ﱠنِإ
َن َ' َ ﱠﷲ  ﱠنِإ ِ,ِ  ْ ُ ُ-ِ.َ*  ﱠ ِ.ِ! َ ﱠﷲ  ﱠنِإ ِلْ0َ.ْ ِﱠﷲ  َ ِإ ُهوﱡدُ(َ2 ٍءْ5َ6 5ِ2 ْ ُ ْ7َز َ َ   ْنِ9َ2 ْ ُ ْ ِ" ِ(ْ"َ ْ#ا 5ِ وُأَو َل ُ:ﱠ( ا ا ُ. ِطَأَو َ ﱠﷲ ا ُ. ِطَأ ً=*ِوْ)َ   ُ َ>ْ َأَو ٌ(ْ َ@ َAِ َذ ِ(ِ@َ ْBا ِمْ َ ْ اَو ِ ﱠD ِ   َن ُ ِ" ْ&ُ  ْ ُ ْ ُ'  ْنِإ ِل ُ:ﱠ( اَو Ayat pertama diturunakan untuk para pemimpin, yakni agar mereka  menunaikan amanat  kepada  yang  berhak,  dan  bila  mereka  menjatuhkan  suatu hukum  agar  berlaku  adil.  Ayat  kedua  diturunkan  kapada  rakyat,  tentara  dan  lainnya. Mereka  wajib  mentaati  pemimpin  yang  bertindak  a memerintahkan kemaksiatan.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
memaparkan  secara  rinci  keputusan  konstitusional  pemerintahan  Islam.  Jadi,  di
Sunnah  tidak  terdapat  dasar  pijakan  bagi  keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah.
Dengan  penolakan  tersebut,  Ibn  Taimiyah  ingin  menawarkan  sebuah alternatif  pemikiran.  Bahwa  persoalan  pokok  dalam  teori  Islam  bukanlah  pada lembaga  khilafah,  tetapi  pada  hukum  syariat.  Meskipun  khilafah  dikatakan berpijak  pada  syariat,  namun  perkembangan  sejarah  lembaga  tersebut  satu- satunya  organisasi  politik  yang  diterima  dalam  Islam  justru  menghantarkannya si tertentu yang tidak lagi sejalan dengan ajaran-ajaran pokok syariat. Dalam  Islam,  negara  memiliki  peranan  penting  (instrumental)  untuk  meraih tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ibn pemerintahan  yang  menitikberatkan  pada
asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin.
Menjadi  pertanyaan  mendasar  yang  akan  dibahas  dalam  makalah  ini adalah  bagaimanakah  sistem  politik  dan  kenegaraan  yang  ditawarkan  oleh  Ibn imiyah,  dan  apakah  teorinya  masih  relevan  dengan  kondisi  sosial-politik  saat
ِ ا ُ ُ ْ َ   ْنَأ ِس ﱠ ا  َ ْ َ  ْ ُ ْ َ َ  اَذِإَو  َ ِ ْھَأ  َ ِإ ِت َ! َ"َ ْ#ا اوﱡدَ&ُ   ْنَأ ْ ُ'ُ(ُ"ْ)َ* َ ﱠﷲ  ﱠنِإ اً( ِEَ   ً. ِ َ:
ا ُ َ"َآ  َ *ِGﱠ ا  َ ﱡ*َأ  * َ◌
ِﱠﷲ  َ ِإ ُهوﱡدُ(َ2 ٍءْ5َ6 5ِ2 ْ ُ ْ7َز َ َ   ْنِ9َ2 ْ ُ ْ ِ" ِ(ْ"َ ْ#ا 5ِ وُأَو َل ُ:ﱠ( ا ا ُ. ِطَأَو َ ﱠﷲ ا ُ. ِطَأ ً=*ِوْ)َ   ُ َ>ْ َأَو ٌ(ْ َ@ َAِ َذ ِ(ِ@َ ْBا ِمْ َ ْ اَو ِ ﱠD ِ   َن ُ ِ" ْ&ُ  ْ ُ ْ ُ'  ْنِإ ِل ُ:ﱠ( اَو
an untuk para pemimpin, yakni agar  senantisa amanat  kepada  yang  berhak,  dan  bila  mereka  menjatuhkan  suatu hukum  agar  berlaku  adil.  Ayat  kedua  diturunkan  kapada  rakyat,  tentara  dan  lainnya. Mereka  wajib  mentaati  pemimpin  yang  bertindak  adil,  kecuali  bila  pemimpn  itu
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## B. Riwayat Hidup Ibn Taimiyah
Ibn  Taimiyah  adalah  tokoh  abad ialah Ahmad Taqiy ad-D ĩ n Abu al-Abbās Salām ibn Ab ĩ Muhammad Abd. Allah ibn ibn al-Khudr ibn Al ĭ ibn Abd. Allah 3 , atau Ahmad Ibn Taimiyyah, 4 lahir pada hari 1263 M. di Harran Syria. 5
Ibn  Taimiyah  lahir  dari  sebuah oleh  masyarakat  luas  pada  masanya.  Ayahnya, as-Salăm  9627-682  H.)  merupakan  seorang imam besar, guru tafsir dan hadis di Masjid direktur  Madrasah  Dăr  al-Hadist  al-Sukkariyyah, Islam mazhab Hambali yang sangat maju syekh Majd ad-D ĩ n Abi al-Barakat Abd seorang    mujtahid  mutlak,  mufassir,  ahli pengarang. 6 Pamannya dari pihak bapak, adalah seorang cendekiawan Muslim populer
2 Husayn  Ahmad  Amin, al-Mi’ah  al Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 7, 2001), hlm. 229. 3 Keluarganya  dinasabkan  dengan  n Muhammad ibn Khudr melakukan perjalanan haji melewati  jalan Taima’ bertemu dengan seorang  anak    perempuan  bernama  Taimiyah.  Dan  sekembalinya  dari  haji,  istrinya melahirkan  anak  perempuan  yang  diberi  nama  Taimiyah.  Me mengatakan,  bahwa  pemberian  nama  Taimiyah  dinisbatkan  pada  nama  ibu  kakeknya Muhammad al-Khudr yang berprpfesi sebagai muballighah.
4 Qomaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyyah Wahyuddin, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah 5 Ibn Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah t.th),  hlm. 135-136.  Lihat juga Muhammad  Amin, Islam , (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 7.
6 Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan Pemikiran al (Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999), hlm. 116
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Qamaruzzaman Pemikiran Politik.. |113
abad  XIV  (1263-13280. 2 Nama  lengkapnya Abbās ibn Syihab ad-D ĩ n Ab ĭ al-Mahāsin Abd as- ibn Ab ĭ al-Qas ĩ m al-Khudr ibn Muhammad atau yang lebih dikenal dengan  Taqiyuddin hari senin 10 Rabiul Awwal 661 H./22 januari
sebuah  keluarga  terpelajar  dan  sangat  dihormati
Ayahnya,  Syihăb  al-D ĩ n  Abd  Hal ĩ m  ibn  Abd seorang  ulama  besar  yang  menjadi  khatib, Masjid Agung Damaskus, serta juga menjadi Sukkariyyah,  salah  satu  lembaga  pendidikan maju dan bermutu pada masannya. Kakeknya, Abd as-Salăm ibn Abd Allah (590-652 H.) juga ahli  hadis,  ahli  ushul  fiqh,  ahli  nahwu,  dan bapak, Syarf ad-D ĩ n Abd Allah ibn Abd al-Halim populer dan pengarang yang produktif pada
Mi’ah  al-A’zham  fi  Tarikh  al-Islam. Cucu  Cuanda  (ed.) (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 7, 2001), hlm. 229.
Keluarganya  dinasabkan  dengan  nama  Taimiyah,  karena  sewaktu  kakeknya, Muhammad ibn Khudr melakukan perjalanan haji melewati  jalan Taima’ bertemu dengan seorang  anak    perempuan  bernama  Taimiyah.  Dan  sekembalinya  dari  haji,  istrinya melahirkan  anak  perempuan  yang  diberi  nama  Taimiyah.  Menurut  sumber  lain mengatakan,  bahwa  pemberian  nama  Taimiyah  dinisbatkan  pada  nama  ibu  kakeknya
Khudr yang berprpfesi sebagai muballighah.
The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyyah .,  terj.  Anas aymiyyah (Bandung : Pustaka, cet. 2, 2001), hlm.10. Nihayah , jilid IX juz 14, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr,
136.  Lihat juga Muhammad  Amin, Ijtihad  Ibn  Taimiyah  dalam  Bidang  Fikih
Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah
(Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999), hlm. 116-117.
___________________________________________________________________
114| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
masanya.  Sedangkan  adik  laki-lakinya Muslim yang ahli dalam bidang kewarisan
Pada masa Ibn Taimiyah 5 tahun, Di sebelah Timur, kaum Muslimin (Baghdad) Mongol  (Dinasti  Chaghtai  yang  di  pimpin (Kristiani-Salib)  mereka  akhirnya  terusir cerdik  pandai  mengungsi  ke  negeri-neger Damaskus.  Termasuk  keluarga  Ibn  Taimiyah Keluarga  Ibn  Taimiyah  kemudian  menjadi mereka kepada ilmu pengetahuan Islam.
Ibn  Taimiyah  tidak  hanya  mempe sendiri. Tetapi, ia juga belajar kepada sejumlah D ĩ n  Abd  ar-Rahmăn  ibn  Muhammad ternama  dan  Hakim  Agung  pertama Muhammad  ibn  Abd  al-Qawi  ibn muhaddis, faqih, nahwiyy, dan mufti serta al-Manja’  ibn  Usman  ibn  asy-Syaibani. kepada Zainab binti Makki al-Harrani, Abd  ar-Rahim  ibn  Muhammad  al-Bagdadi, terbilang kecil maupun tergolong besar, orang. 10
Ibn  Taimiyah  menjadi  mufti mengabdikan ilmunya demi kepentingan pada  tahun  682  H/1284  M.,  ia  menggantikan Madrasah Dăr al-Hadis as-Syukkariyah.
7 Amin, Ijtihad, hlm. 7-8.
8 Abdul  Karim, Islam  di  Asia  Tengah;  Sejarah  Dinasti  Mongol Bagaskara, 2006), hlm. 50.
9 Khan, The Political , hlm. 12.
10 Ibid , hlm. 9-10.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
lakinya  ternyata  juga  dikenal  sebagai  ilmuan kewarisan Islam, ilmu-ilmu hadis dan ilmu pasti. 7 tahun, Islam sedang mengalami kemunduran.
(Baghdad) dijatuhkan dan dihancurkan tentara pimpin  Mubarak  Syah), 8 dan  di  sebelah  Barat terusir  dari  Spanyol.  Akibatnya  banyak  kaum negeri  yang  lebih  aman  seperti  ke  Kairo  dan Taimiyah  sendiri  yang memilih  ke  Damaskus. menjadi  tokoh  terkemuka  karena  pengabdian Islam. 9
memperoleh  pendidikan  di  madrasah  ayahnya sejumlah ulama terkemuka seperti Syams ad- Muhammad  ibn  Ahmad  al-Maqdisi,  seorang  faqih
dari  kalangan  mazhab  Hambali  di  Syria,
Badran  al-Maqdisi  al-Mardawi,  seorang serta pengarang terpandang pada masanya, Syaibani.  Selain  itu,  Ibn  Taimiyah  juga  berguru Syekh Syams ad-Din al-Asfihani asy-Syafi’i, Bagdadi,  dan  sejumlah  ulama  lain,  baik  yang besar, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan
mufti  sejak  sebelum  berumur  21  tahun,  ia kepentingan Islam dan umat. Sewaktu ayahnya wafat menggantikan  jabatan  ayahnya  sebagai  Direktur Syukkariyah. Selain sebagai Direktur Madrasah, ia juga
Islam  di  Asia  Tengah;  Sejarah  Dinasti  Mongol-Islam (Yogyakarta:
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
menggantikan  kedudukan ayahnya sebagai beberapa madrasah terkenal yang ada di
Dalam  hal  keagamaan,  pada  masa fiqh besar yang dijadikan rujukan umat Hanafi  (699-  767  M),  Syafi’I  (767-820 Dalam  hal  teologi,  paham  al-Asy’ari  dan masa  itu  pula,  muncul  banyak  tokoh- spiritual  mereka  yang  terlampau  yakin mutlak di dalam masalah-masalah kepercayaan, di  dalam  menerima  hukum-hukum  syari’ah Dalam  kondisi  yang  demikian  Ibn berijtihad,  dan  anjuran  untuk  kembali praktik as-salaf  as-salih .  Oleh  sebab  itu, dengan para penentang-penentangnya yang terancam eksistensinya.
Aktifitas  Ibn  Taimiyah  tidak merupakan  seorang  pejuang.  Sewaktu dalam menghalau serangan itu, bahkan pergi  ke  Kairo  memohon  bantuan  Sultan Syria melawan Mongol. Akhirnya pada
11 Amin., Ijtihad , hlm. 12. 12 Khan, The Political , hlm. 5-6. 13 Dinasti Mamalik atau Mamluk merupakan fenomena unik di dalam sejarah politik Islam.  Kelahirannya  berasal  dari  para  budak  yang  bera yang  menciptakan  suatu  tatanan  kekuatan  militer  di  wilayah  asing.  Merekalah  yang berhasil membebaskan Suriah dan Mesir yang sebelumnya dikuasai Tentara Salib. Selama beberapa  waktu  mereka  pula  yang  berhasil  menahan  laju  se dipimpin oleh Hulagu dan Timur Lenk. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu tatanan sejarah  dan  kebudayaan  Asia  Barat  dan  Mesir  yang  memiliki  akar  Islam  berubah  drastis. Dinasti  Mamluk  menguasai  satu  kawasan  paling  “panas”  di  dun keutuhan  wilayah  tersebut  meskipun  mereka  terdiri  dari  ras  yang  berbeda http: //aliboron. wordpress. com/2010/10/26/pemikiran
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
|115
sebagai  guru besar  hadis  dan  fiqh  Hambali  di di Damaskus. 11
masa  Ibn  Taimiyah  terdapat  empat  mazhab umat Islam. Yaitu mazhab Maliki (712-795 M.), 820  M.),  dan  mazhab  Hambali  (780-855  M.). dan  al-Maturidi  sangat  mendominasi.  Pada -tokoh  mistik  dengan  akrobatik-akrobatik yakin  dengan  penafsiran  bid’ah  mereka,  taqlid kepercayaan, di dalam metode pemahaman, dan syari’ah  beserta kesimpulan-kesimpulannya. 12
Taimiyah  mengumandangkan  kebebasan kembali  kepada  al-Qur’an,  sunnah  dan  praktik- itu,  maka  konflik  tidak  bisa  dihindarkan yang tidak sepaham dengannya dan merasa
tidak  hanya  ceramah  dan  menulis,  ia  juga Sewaktu  Mongol  menyerang  Damaskus,  ia  ikut bahkan ia diminta oleh Gubernur Damaskus untuk
Sultan  An-Nashir  untuk  mengirim  militer  ke pada tahun 1303 M. pasukan Mamluk 13 Mesir-
Dinasti Mamalik atau Mamluk merupakan fenomena unik di dalam sejarah politik Islam.  Kelahirannya  berasal  dari  para  budak  yang  berasal  dari  berbagai  suku  dan  bangsa yang  menciptakan  suatu  tatanan  kekuatan  militer  di  wilayah  asing.  Merekalah  yang berhasil membebaskan Suriah dan Mesir yang sebelumnya dikuasai Tentara Salib. Selama beberapa  waktu  mereka  pula  yang  berhasil  menahan  laju  serangan  bangsa  mongol  yang dipimpin oleh Hulagu dan Timur Lenk. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu tatanan sejarah  dan  kebudayaan  Asia  Barat  dan  Mesir  yang  memiliki  akar  Islam  berubah  drastis. Dinasti  Mamluk  menguasai  satu  kawasan  paling  “panas”  di  dunia  dan  memelihara keutuhan  wilayah  tersebut  meskipun  mereka  terdiri  dari  ras  yang  berbeda-beda.  Lihat, http: //aliboron. wordpress. com/2010/10/26/pemikiran-politik-ibnu-taimiyah
___________________________________________________________________
116| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
Syria  berhasil  memenangkan  pertempuran. namanya populer dan dihormati oleh rakyat
Konflik  awal  dalam  masalah  keagamaan penentangnya  adalah  ketika  orang-orang mengenai  sifat-sifat  Allah  yang  disebutkan memberikan jawaban dalam bentuk risalah Risalah  inilah  yang  memicu  protes  para dari  mazhab  Hanafi  di  Damaskus.  Ibn dan  ahli  hukum  terkemuka  untuk  mempertanggungjawabkan Terjadilah  perdebatan  sengit  yang  akhirnya Peristiwa ini merupakan awal dari konflik
Sementara awal konflik Ibn Taimiyah ia  memprotes  keras  keputusan  pemer menjatuhkan  hukuman  mati  kepada berkebangsaan  Suwayda’,  padahal  Assaf Hanya  karena  Assaf  mau  memeluk  agama mati.  Menurut  Ibn  Taimiyah,  siapapun peduli  ia  Muslim  atau  bukan,  harus
14 Ibid. 15 Konflik  selanjutnya  misalnya  dengan  kaum  sufi  yang  disponsori  Ibn  ‘ Sukandari.  Untuk  mengetahui  komentar pernyataan  al-ustadz  Abdul  Ghani  Hamadah.  Ia  menyatakaan  bahwa  orang bid’ah mengagungkan dirinya sendiri. Mereka berkata kami adalah penolong sunnah, kami salafiyun, kami mujaddidun sebagaimana yang dikatakan oleh guru mereka, Ibn Taimiyah. Padahal  sebenarnya  merekalah  ahli  bid’ah  dari  golongan  yang  sesat,  karena  1) penyimpangan  mereka  dari  imam  mazhab  yang  empat  dan  dari  jumhur  ulama  kaum Muslimin,  2)  paham  antrophomorpisme/tajsim  mereka  terhadap  sifat mengkafirkan  ulama-ulama  dan  auliya  terkemuka.  Hamadah  juga  mengutip  komentar komentar  ulama  mengenai  diri  Ibn  Taimiyah,  mislanya  ‘Alauddin  al bahwa  Ibn  Taimiyah  kafir,  Zainuddin  al mengkafirkan Ibn Taimiyah karena ia telah mengkafirkan umat Islam dan menyerupakan mereka  dengan  kaum  Yahudi  dan  Nasrani  di  dalam  tafsirnya,  Ibn  Hajar  menyebut  Ibn Taimiyah  sebagai  hamba  yang  ditelantarkan,  d dihinakan  Allah  dan  komentar-komentar  ulama  lainnya.  Lihat  al Hamadah, Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu ‘Ala al
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
pertempuran.  Keberhasilan  tersebut  membuat rakyat dan pemerintah. 14
keagamaan  antara  Ibn  Taimiyah  dan  para orang  Hamah  meminta  pendapat  (fatwa)nya disebutkan  di  dalam  al-Qur’an.  Ibn  Taimiyah risalah yang berjudul ar-Risalah al-Hamawiyah . para  fuqaha  yang  diketuai  Qadhi  Jalaluddin Ibn  Taimiyah  dihadapkan  kepada  para  hakim mempertanggungjawabkan  fatwa  tersebut. akhirnya  dimenangkan  oleh  Ibn  Taimiyah. konflik intelektual yang seru di kemudian hari. 15
Taimiyah dalam masalah politik adalah ketika pemerintah  (Gubernur  Syria)  yang  tidak kepada  Assaf  an-Nasrani,  seorang  Kristen Assaf  telah  menghina  Nabi  Muhammad  Saw. agama  Islam  ketimbang  dijatuhi  hukuman siapapun  yang  telah  menghina  Rasulullah,  tidak dihukum  mati.  Karena  protes  dan  sikap
Konflik  selanjutnya  misalnya  dengan  kaum  sufi  yang  disponsori  Ibn  ‘Ata’  as- Sukandari.  Untuk  mengetahui  komentar-komentar  penentangnya,  penulis  kutipkan
ustadz  Abdul  Ghani  Hamadah.  Ia  menyatakaan  bahwa  orang-orang  ahli bid’ah mengagungkan dirinya sendiri. Mereka berkata kami adalah penolong sunnah, kami iyun, kami mujaddidun sebagaimana yang dikatakan oleh guru mereka, Ibn Taimiyah. Padahal  sebenarnya  merekalah  ahli  bid’ah  dari  golongan  yang  sesat,  karena  1) penyimpangan  mereka  dari  imam  mazhab  yang  empat  dan  dari  jumhur  ulama  kaum ophomorpisme/tajsim  mereka  terhadap  sifat-sifat  Allah,  dan  3) ulama  dan  auliya  terkemuka.  Hamadah  juga  mengutip  komentar- komentar  ulama  mengenai  diri  Ibn  Taimiyah,  mislanya  ‘Alauddin  al-Bukhari  mengatakan
din  al-Hambali  menyebutnya  kafir,  imam  as-Subki mengkafirkan Ibn Taimiyah karena ia telah mengkafirkan umat Islam dan menyerupakan mereka  dengan  kaum  Yahudi  dan  Nasrani  di  dalam  tafsirnya,  Ibn  Hajar  menyebut  Ibn Taimiyah  sebagai  hamba  yang  ditelantarkan,  disesatkan,  dibutakan,  dibisukan,  dan komentar  ulama  lainnya.  Lihat  al-Ustadz  Abdul  Ghani Raddu ‘Ala al-Munkirin (Suria: t.p., 1971), hlm. 22-23.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
tegasnya  itu  akhirnya  Ibn  Taimiyah ‘Adrawiyyah di Damaskus. 16
Puncak dari keseluruhan kebencian sebelum  meninggal.  Musuh-musuhnya pernah dikeluarkannya. Akibatnya muncul sendiri.  Pada  akhirnya  Ibn  Taimiyah  dipenjarakan menghentikan  kegiatannya  menulis  hingga tulisan  dirampas  dari  tangannya.  Saat beberapa  waktu  kemudian  menghembuskan damaskus  dalam  usia  65  tahun,  tepatnya H/26 September 1328 M. 17

## C. Konsep Negara dan Kepemimpinan
Pemikir-pemikir  Muslim  memandang kepemimpinan negara dalam bentuk yang bahwa menegakkan negara ( imamah ) bukanlah seperti  yang  diyakini  oleh  orang-orang salah  satu  dari  detail-detail (furu’) yang orang beriman, karena menurut pendapat untuk  mengangkat  seorang  imam  melalui dengan al-sam’, menurut Qomaruddin (konsensus). 19 Pandangan  golongan pandangan Sunni. Mu’tazilah berpendapat dapat dibuktikan oleh akal pikiran. 20 Sementara
16 Amin , Ijtihad, hlm. 13. 17 M. Arskal Salim G.P, Etika Intervensi Negara 18 Ibn  Taimiyah, Minhaj  al-Sunnah  al Qadariyah , jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-’Urubat, 1962), hlm. 26.
19 Khan, The Political ,hlm. 48.
20 Ibid , hlm. 29.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Qamaruzzaman
Pemikiran Politik.. |117
Taimiyah  harus  meringkuk  di  dalam  penjara
ncian terhadap Ibn taimiyah terjadi 2 tahun musuhnya  menggali  fatwa-fatwa  ziarah  kubur  yang muncul reaksi dari publik termasuk dari sultan dipenjarakan  lagi.  Walaupun  begitu,  tidak hingga  akhirnya  seluruh  bahan  bacaan  dan Saat  itulah  dia  ia  baru  berhenti  menulis,  dan menghembuskan  nafasnya  yang  terakhir  di  penjara tepatnya    pada  malam  senin,  20  Zulkaidah  728

## Kepemimpinan Negara Ibn Taimiyah
memandang  masalah  konsep  Negara  dan yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bukanlah salah satu asas dan praktik agama orang  Syi’ah.  Menurut  mereka, imamah adalah yang  berhubungan  dengan  perbuatan  orang- pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan melalui al-sam’ (tradisi). 18 Yang  dimaksud Khan, adalah al-Qur’an , sunnah dan ijma’ Mu’tazilah  sangat  bertentangan  dengan berpendapat bahwa keharusan menegakkan imamah Sementara golongan Syi’ah juga menolak akal
Etika Intervensi Negara (Jakarta: Ligos, 1998), hlm. 44.
Sunnah  al-Nabawiyah  fi  Naqd  Kalam  al-Syi’ah  wa  al-
’Urubat, 1962), hlm. 26.
___________________________________________________________________
118| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
pikiran  karena  dianggap  tidak  mencukupi. adalah “luthf” (berkah) Allah kepada hamba
Ibn Taimiyah sendiri lebih sependapat mengatur  urusan  umat  termasuk  kewajiban terpenting.  Tetapi  tidak  berarti  agama Kepentingan  manusia,  menurutnya, bergabung  menjadi  suatu  masyarakat, lain.  Ketika  berkumpul  maka  harus  ada diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah yang  bila  ada  tiga  orang  melakukan  perjalanan, mereka  selayaknya  menjadi  pemimpin. metode  ijma’  sebagai  alasan  kewajiban menekankan kepada upaya mewujudkan dan  melaksanakan  syari’at  Islam (iqămat memiliki  seperangkat  hukum,  perintah manusia  supaya  melaksanakan  amar  ma’ruf keadailan,  ibadah  haji,  bermasyarakat teraniaya  dan  lain-lain.  Semuanya  tidak dengan  adanya  kekuasaan  dan  pemimpin. mengatur orang banyak adalah kewajiban menganggap tidak penting sistem khilafah,
Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa manusia merupakan jenis makhluk yang saling  memerlukan  sesamanya  guna  mencukupi  segala  kebutuhannya.  Tidak mungkin  dengan  seorang  diri  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya tanpa  adanya  kebutuhan  atau  berdampingan  dengan  adanya  orang  lain.  Karena
21 Ibid , hlm. 55.
22 Ibn  Taimiyah, al-Siyasah  al-Syar’iyah  fi  Ishlahi  al Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M),
23 Ibid.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
mencukupi.  Mereka  berpendapat  bahwa imamah hamba-hamba-Nya. 21
sependapat dengan Sunni. Ia menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban  agama  yang  sangat agama  tidak  bisa  tegak  tanpa  adanya  negara. tidak  bisa  terpenuhi  kecuali  dengan masyarakat,  mengumpulkan  kepentingan  satu  sama ada  pemimpin.  Argumen  rasional  itu  juga Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah sabda Nabi perjalanan,  maka  salah  seorang  di  antara pemimpin. 22 Ibn  Taimiyah  tidak  mendasarkan  pada kewajiban  mendirikan  negara.  Tetapi  ia  lebih mewujudkan kesejahteraan umat manusia (maslahah)
(iqămat  al-Syari’ah  al-Islămiyyah) .  Agama  yang perintah  dan  larangan,  Allah  memerintahkan ma’ruf  dan  meninggalkan  kejahatan,  jihad, bermasyarakat  yang  teratur,  menolong  orang  yang tidak  bisa  terlaksana  dengan  baik,  kecuali pemimpin.  Ibn  Taimiyah  menegaskan  bahwa kewajiban agama. Dengan demikian, sebetulnya ia khilafah, institusi khilafah boleh ditiadakan. 23
Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa manusia merupakan jenis makhluk yang saling  memerlukan  sesamanya  guna  mencukupi  segala  kebutuhannya.  Tidak mungkin  dengan  seorang  diri  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya
mpingan  dengan  adanya  orang  lain.  Karena
Syar’iyah  fi  Ishlahi  al-Ra’i  wa  al-Ra’iyyah (Beirut Ilmiyah, 1409H/1988M), hlm. 172-173.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
itu,  satu  sama  lain  saling  membutuhkan  untuk  mendapatkan  kebutuhan  hidup. Keinginan  untuk  mencukupi  kebutuhan  agar  bertahan  hidup,  dan  untuk memperolehnya  memerlukan  kerja  sama,  mendorong  mereka  berkumpul  disuatu tempat  agar  mereka  saling  tolong  menolong  dan  memberi.  Proses  itulah, menurutnya  yang  membawa  terbentuknya  kota negara. 24
Dengan begitu, menurut Ibn Taimiyah, menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan mengakui  bahwa  kerja  sama  dan  tolong bermasyarakat,  akan  tetapi  perintahnya  bukan  semata kesepakatan,  melainkan  atas  dasar  perintah  Allah,  agar  saling  tolong dalam kebajikan dan tidak dalam berbuat dosa dan kejahatan.
Mengenai  bentuk  kepemimpinan  negara/pemerintahan,  Ibn  Taimiyah berpendapat  bahwa  membentuk imarah dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menega dan  mencapai  kemaslahatan  bagi  segenap  manusia  mustahil  dapat  direalisasikan tanpa  adanya  suatu  perkumpulan  (kepemimpinan)  yang  bersifat  mengikat  dan dapat  memenuhi  kebutuhan  mereka. keharusan  menegakkan  kepemimpinan  negara  untuk  membela  agama,  karena  ia benar-benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di mana  nilai-nilai  dasar  al-Qur’an  dan  as tidak  dapat  terealisir  secara  ideal  tanpa  negara  .
24 Rojak, Politik , hlm.165. 25 Al-maidah (5);2.
26 Rojak, Politik , hlm.165.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman
Pemikiran Politik.. |119
itu,  satu  sama  lain  saling  membutuhkan  untuk  mendapatkan  kebutuhan  hidup. Keinginan  untuk  mencukupi  kebutuhan  agar  bertahan  hidup,  dan  untuk memperolehnya  memerlukan  kerja  sama,  mendorong  mereka  berkumpul  disuatu mpat  agar  mereka  saling  tolong  menolong  dan  memberi.  Proses  itulah, menurutnya  yang  membawa  terbentuknya  kota-kota,  dan  akhirnya  menjadi
Dengan begitu, menurut Ibn Taimiyah, menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan konsensus (ijma’). Sekalipun ia juga mengakui  bahwa  kerja  sama  dan  tolong-menolong  merupakan  sendi bermasyarakat,  akan  tetapi  perintahnya  bukan  semata-mata  atas  pertimbangan kesepakatan,  melainkan  atas  dasar  perintah  Allah,  agar  saling  tolong-menolong am kebajikan dan tidak dalam berbuat dosa dan kejahatan. 25
Mengenai  bentuk  kepemimpinan  negara/pemerintahan,  Ibn  Taimiyah imarah (kepemimpinan)  adalah  kewajiban  asasi dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan  mencapai  kemaslahatan  bagi  segenap  manusia  mustahil  dapat  direalisasikan tanpa  adanya  suatu  perkumpulan  (kepemimpinan)  yang  bersifat  mengikat  dan dapat  memenuhi  kebutuhan  mereka. 26 Ibn  Taimiyah  sangat  menekankan nan  negara  untuk  membela  agama,  karena  ia benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di
Qur’an  dan  as-Sunnah  direalisir.  Tata  sosial  seperti  ini tidak  dapat  terealisir  secara  ideal  tanpa  negara  .  Itulah  sebabnya  mengapa  Ibn
___________________________________________________________________
120| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
Taimiyah  pernah  menyatakan  bahwa  agama  tidak  akan  mungkin  hidup  tanpa negara. 27
Ibn  Taimiyah  memandang  bahwa jabatan  amanah.  Meski  ia  tidak pengangkatan  kepala  Negara  tersebut, dikutip oleh Jeje Abdul Rojak) at-Tibr al bahwa  sebetulnya  tidak  terlalu  penting kepala  negara,  yang  penting  adalah  orang benar-benar orang yang dapat menunaikan
Menurut  Ibn  Taimiyah,  sebagai kesejahteraan  bersama,  adanya  seorang niscaya  dan  tidak  terelakkan.  Di  sini muslim dalam hidup sosial perlu ada pemimpin Dasar pandangan ini dikatakan berasal bahwa 70 (tujuh puluh) tahun kehidupan lebih  baik  dari  hidup  sosial  tanpa  ada anarkhi.  Dari  sumber  lain  pernyataan diperintah  oleh  pemimpin  yang  dzalim pemerintahan (chaos/vacuum of power) ” secara  harfiahnya  demikian.  Akan  tetapi pemimpin.  Jadi  dalam  pandangan  Ibn seorang  pemimpin  dan  syarat-syarat  yang
27 Ibnu  Taimiyah, Siyasah  Syar’iyah ( Surabaya : Risalah Gusti, 2005) hlm. 27-28.
28 Rojak, Politik, hlm. 164. 29 Disebutkan  bahwa  Allah  menolong  pemerintahan  yang  adil  walaupun  yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan tidak menolong walaupun yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa sehari  bersama  seorang  pemimpin  yang  adil  itu  lebih  utama  daripada  beribadah  enam puluh tahun. Lihat Ibn Taimiyah, al-Siyasah
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Taimiyah  pernah  menyatakan  bahwa  agama  tidak  akan  mungkin  hidup  tanpa
bahwa  kedudukan  kepala  Negara  sebagai secara  tegas  merumuskan  mikanisme tersebut,  akan  tetapi  dalam  bukunya  (sebagaimana al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk menyebutkan, penting  membicarakan  sistem  pengangkatan orang  yang  menduduki  jabatan  itu  harus menunaikan amanah dan menciptakan keadilan. 28 sebagai  faktor  instrumental  dalam  mewujudkan seorang  kepala  negara  merupakan  sesuatu  yang sini  prinsip  gagasannya  adalah  bahwa  kaum pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. dari Rasulullah Muhammad yang bersabda kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih ada  kepemimpinan  atau  (lebih  baik)  dari pernyataan  “Lebih  baik  60  (enam  puluh)  tahun dzalim  dibandingkan  hidup  satu  hari  tanpa ”. 29 Untuk memahami pernyataan ini bukan tetapi  adalah  betapa  pentingnya  adanya Ibn  Taimiyah  seandainya  dibedakan  antara yang  harus  dimilikinya,  maka  keberadaan
Syar’iyah:  Etika  Politik  Islam” Terj.  Rafi’  Munawar 28.
Disebutkan  bahwa  Allah  menolong  pemerintahan  yang  adil  walaupun  yang orang kafir dan tidak menolong pemerintahan yang sewenang-wenang
orang Muslim. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa sehari  bersama  seorang  pemimpin  yang  adil  itu  lebih  utama  daripada  beribadah  enam
Siyasah , hlm. 22.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
seorang  pemimpin  Negara  merupakan lagi.

## D. Pengangkatan Kepala Negara
Ibn  Taimiyah  tidak  secara  tegas kepala  negara.  Dia  hanya  menyebutkan membicarakan  sistem  pengangkatan  kepala adalah bahwa  orang yang menduduki  jabatan adil.  Karena  pentingnya  dua  hal  ini, Syari’yah ,  ia  secara  khusus  membahas yang menduduki jabatan. Ibn Taimiyah yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwah)
Kekuatan dan integritas ini menurut mubaya’ah (sumpah setia) yang diberikan raja/kepala negara. Ini berarti bahwa dukungan dari bay’ah tersebut, bukan sebagai prosedur
30 Ibid , hlm. 20. 31 Konsep ahl  al-Syawkah yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Taimiyah  telah menghancurkan fiksi pemilihan suara dan institusi Karena  menurutnya,  Negara  tercipta  melalui  kerjasama  di  antara  anggota masyarakat;  dan  penguasa  tertinggi  yang  dipilih  oleh  rakyat  memiliki  kekuatan  dan otoritas  yang  sesungguhnya  di  dalam  masyarakat.  Misalnya  Abu  Bakar  yang  berhak menjadi  imam  dan  yang  julukannya,  menurut  ahli dengan  nash,  hanya  dapat  jadi  imam  karena  sumpah  setia orang-orang  yang  memiliki  kekuatan .  (ahl  al menjadi  seorang  imam  setelah  diangkat  oleh  Abu  Bakar  dan  rakyat  mengikrarkan kesetiaan kepadanya. Tetapi seandainya rakyat tidak menyetujui pengangkatan Abu bakar, dan  mereka  tidak  menyatakan  kesetiaan  pada  Umar  maka  Umar  tidak imam, betapa pun benar atau salahnya, karena kekuasaan dan otoritas ditentukan setelah kekuatan  yang  aktual  direalisir.  Atau  jika  Umar  beserta  beberapa  orang  lainnya  telah mengikrarkan  kesetiaan  mereka  kepada  Abu  Bakar  dan  sahabat menolaknya, maka Abu Bakar tidak dapat menjadi Imam. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi imam oleh dukungan satu, dua, atau empat individu yang bukan ahl  al-Syawkah adalah  salah  sama  sekali Political ,hlm. 231-232.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman
Pemikiran Politik.. |121
merupakan  keharusan  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar
tegas  merumuskan  mekanisme  pengangkatan menyebutkan  bahwa  sebetulnya  tidak  terlalu  penting kepala  negara.  Menurutnya,  yang  penting jabatan  itu  harus  benar-benar amanah dan sehingga  di  awal  bukunya, al-Siyasah  al- doktrin  amanah  dan  keadilan  bagi  mereka Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara,
quwwah) dan integritas (al-amanat) . 30 menurut Ibn Taimiyah diperoleh melalui cara diberikan oleh ahl al-Syawkah 31 yang efektif kepada dukungan umat muncul sebagai akibat wajar prosedur terpisah yang diperlukan itu sendiri.
yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Taimiyah  telah menghancurkan fiksi pemilihan suara dan institusi al-hall wa al-‘aqd yang tidak terbentuk. Karena  menurutnya,  Negara  tercipta  melalui  kerjasama  di  antara  anggota-anggota akat;  dan  penguasa  tertinggi  yang  dipilih  oleh  rakyat  memiliki  kekuatan  dan otoritas  yang  sesungguhnya  di  dalam  masyarakat.  Misalnya  Abu  Bakar  yang  berhak menjadi  imam  dan  yang  julukannya,  menurut  ahli-ahli  tertentu,  dapat  pula  dibuktikan a  dapat  jadi  imam  karena  sumpah  setia (mubaya’ah) kepadanya  oleh .  (ahl  al-Syawkah). Dengan  cara  yang  sama,  Umar menjadi  seorang  imam  setelah  diangkat  oleh  Abu  Bakar  dan  rakyat  mengikrarkan kesetiaan kepadanya. Tetapi seandainya rakyat tidak menyetujui pengangkatan Abu bakar, dan  mereka  tidak  menyatakan  kesetiaan  pada  Umar  maka  Umar  tidak  dapat  menjadi imam, betapa pun benar atau salahnya, karena kekuasaan dan otoritas ditentukan setelah kekuatan  yang  aktual  direalisir.  Atau  jika  Umar  beserta  beberapa  orang  lainnya  telah mengikrarkan  kesetiaan  mereka  kepada  Abu  Bakar  dan  sahabat-sahabat  yang  lain menolaknya, maka Abu Bakar tidak dapat menjadi Imam. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi imam oleh dukungan satu, dua, atau empat individu yang adalah  salah  sama  sekali (tidak  ligitimete).  Lihat  Khan, The
___________________________________________________________________
122|
Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
Mubaya’ah ini  nantinya  akan  berfungsi mengikat antara raja/kepala negara dan Syawkah sendiri  menurut  Ibn  Taimiyah profesi  dan  kedudukan  mereka,  dihormati menurutnya,  khilafah  tidak  disyaratkan dukungan ahl  al-Syawkah, dan  mengenai menolong  berdirinya  Negara,  sesungguhnya merealisir tujuan ummah. Rakyat kebanyakan memperjuangkan  tujuan-tujuan  pokok penegakan imamah hanya ahl al-Syawkah
Menurut  Qomaruddin  Khan memberikan  perspektif  yang  tepat  kepada menolak  teori  tradisional  mengenai  kekhalifahan teori  tersendiri  mengenai  kepemimpinan gilirannya  nanti  ditransformasikan  oleh terkenal  mengenai ‘asabiyah . 34 Meskipun kepada  calon  penguasa  atau  kepala  negara, negara  yang  ideal  (memiliki  kualifikasi diperoleh, menurut Ibn Taimiyah harus pekerjaan  itu.  Tetapi,  menurutnya  hal setelah  itu  kaum  Muslim  harus  berusaha dapat memenuhi ajaran-ajaran Islam. 35
Dalam  hal  penunjukan  atau  pengangkatan Taimiyah  berpendapat,  bahwa  seorang orang-orang yang secara objektif betul-
32 Ibid, ,hlm. 234. 33 Ibid. 34 Ibid, hlm. 235.
35 Ibn Taimiyah, As-Siyasah , hlm. 13-
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
berfungsi  menjadi  semacam  kontrak  sosial  yang dan rakyat. Sedangkan yang dimaksud ahl al-
Taimiyah  adalah  semua  orang,  tanpa  memandang dihormati  dan  ditaati  oleh  masyarakat. 32 Jadi disyaratkan  oleh  sesuatu  pun  juga  kecuali  oleh mengenai  rakyat  kebanyakan  (jumhur)  yang  telah sesungguhnya  mereka  ini  hanyalah  alat  untuk kebanyakan memang ikut bekerjasama di dalam pokok  negara,  tetapi  sehubungan  dengan
Syawkah yang berkepentingan. 33
Khan  hanya  Ibn  Taimiyahlah  yang  telah kepada  konsep syawkah ini.  Ibn  Taimiyah kekhalifahan  dan  mengembangkan  sebuah kepemimpinan  negara.  Konsep  atau  teori  ini  pada oleh  Ibn  Khaldun  ke  dalam  teorinya  yang Meskipun  Ibn  Taimiyah  mensyaratkan  dua  hal negara,  namun  apabila  penguasa  atau  kepala kualifikasi  kekuatan  dan  integritas)  tidak  bisa harus diangkat orang yang paling sesuai untuk hal  itu  hanya  bersifat  sementara,  dan  bahwa berusaha  memperbaiki  keadaan  mereka  supaya
pengangkatan  pembantu-pembantunya,  Ibn seorang  kepala  negara  harus  berusaha  mencari
-betul memiliki kecakapan dan kemampuan
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
untuk  jabatan-jabatan  tersebut,  dan subjektif seperti hubungan kekeluargaa
Ibn  Taimiyah  memaknai  kata amanah  diartikan  kepentingan-kepentingan jawab  kepala  negara  untuk  mengelolanya. pemerintah  yang  dimiliki  oleh  kepala demikian, maka Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan suku Quraisy. Persyaratan ini (suku Quraisy) mengakui persamaan derajat sesama manusia, landasan terhadap persyaratan suku Quraisy
Konsep  amanah  dan  keadilan politik  Ibn  Taimiyah,  yang  bedasarkan dikenal  sebagai  pemikir  muslim  yang Qur’an dan Hadits. Demikian pula pemikiran dengan syari’at dan etik. Akan tetapi ketika pertimbangan  kemaslahatan  bersama mengutip  hadist  bahwa  sehari  dipimpin dari  pada  enam  puluh  tahun  vakum memperhatikan  kemaslahatan,  stabilitas sama-sama mengundang kerawanan. Tapi dari  kaidah  apabila  terdapat  dua  kemudaratan ringan  resikonya. 40 Kaedah  ini  adalah
36 Ibid. 37 Munawir  Sjadzali ,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  ,  Sejarah  dan  Pemikiran,
(Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 85-86.
38 Ibnu Taimiyah, al-Hisbah  fi  al-Islam au Wadifah al Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992M), hlm 6 39 Ibnu Taimiyah, al-Hisbah, hlm .7. 40 Abd  al-Wahhab  Khallaf, ‘Ilmu  Usul  al M), hlm. 208.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman
Pemikiran Politik..
|123
jangan  karena  terpengaruh  faktor-faktor kekeluargaan dan lain sebagainya. 36
amanah  dalam  dua  pengertian.  Pertama, kepentingan  rakyat  yang  merupakan  tanggung mengelolanya.  Kedua,  amanah  diartikan  kewenangan kepala  negara. 37 Dengan  persyaratan  yang mensyaratkan calon kepala negara harus dari Quraisy) bertentangan dengan al-Qur’an yang manusia, meskipun ada hadis yang dijadikan Quraisy tersebut. 38
keadilan  di  atas  sangat  mendominasi  pemikiran bedasarkan  pada  nilai-nilai  agama.  Seperti  halnya  ia yang  sangat  kuat  berpegang  pada  nas-nas  al- pemikiran politiknya sangat kuat relevansinya ketika menjabarkan term-term politiknya itu, bersama  terlihat  sangat  jelas 39 misalnya  ketika dipimpin  oleh  pemerintah  yang  zalim  lebih  baik vakum  kekuasaan.  Pernyataan  seperti  ini  lebih stabilitas  daripada chaos atau  anarkhis  sekalipun Tapi kenyataan itu merupakan implementasi kemudaratan  maka  harus  dipilih  yang  lebih salah  satu  dari  penerapan  asas  maslahat.
,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  ,  Sejarah  dan  Pemikiran, edisi  5
Islam au Wadifah al-Hukumah  al-Islamiyah ,  (Beirut- Ilmiyah, 1412 H/1992M), hlm 6-8.
‘Ilmu  Usul  al-Fiqh (Kuwait:  Dar  al-Qalam,1397  H/1997
___________________________________________________________________
124| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
Sebab  pada  hakekatnya  maslahat  itu kehidupan.
Adapun  mengenai  tugas  utama  kepala  negara  menurutnya  adalah menciptakan  kemaslahatan  bersama  dalam  wujud  menjalankan  amanah  sebaik baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah 1) sebagai alat untuk menjalankan syari’at Islam di tengah tengah kehidupan umat manusia sebaik
kemaslahatan  bersama  secara  hakiki,  lahir  dan  batin  seluruh  rakyat,  dan  3) merupakan  lembaga  yang  harus  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  amanah dan menciptakan keadilan. 41

## E. Negara Nubuwwah dan Khilafah
Tesis  pokok  Ibn  Taimiyah  mengenai Muhammad Saw. hanyalah seorang nabi, bukanlah  tujuan  kenabian (nubuwwah), dalam fungsi kenabiannya, dan bahwa institusi tersebut  dan  tidak  pula  merupakan mengemukakan  bahwa  iman  bukan  negara, perlu dari iman bukan sebaliknya. 43
Pada  masa  nabi  masih  hidup, imamah muncul setelah nabi wafat. Ibn untuk membedakan rejim nubuwwah dengan
Muhammad  meninggal  dunia.  Seorang kepadanya karena ia adalah seorang raja. Muhammad harus dipatuhi bukan karena
41 Rojak, Politik, hlm. 166-167.
42 Khan, The Political , hlm. 99.
43 Ibid.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## merupakan  tujuan  agama  dalam  menata
Adapun  mengenai  tugas  utama  kepala  negara  menurutnya  adalah menciptakan  kemaslahatan  bersama  dalam  wujud  menjalankan  amanah  sebaik- baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah 1) sebagai alat untuk menjalankan syari’at Islam di tengah- tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, 2) berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan  bersama  secara  hakiki,  lahir  dan  batin  seluruh  rakyat,  dan  3)
arus  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  amanah
Khilafah Nubuwwah
mengenai  negara  kenabian  adalah  bahwa  Nabi nabi, ia beranggapan bahwa Negara (imamah)
(nubuwwah), bahwa  segala  aktifitas  nabi  tercakup  ke institusi imamah tidak berada di luar fungsi rukun  iman. 42 Dengan  sangat  tegas  ia negara,  negara  hanyalah  sebagai  akibat  yang
imamah /Negara  tidak  diperlukan,  konsep Taimiyah memiliki alasan-alasan yang kuat dengan negara Islam yang lahir setelah Nabi Seorang  raja,  menurutnya,  kepatuhan  rakyat raja. Tetapi, kita tentu menyadari bahwa Nabi karena dia seorang kepala negara tetapi karena
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
dia  adalah  Rasul  Allah. 44 Nabi  tidak menerima juga,  tidak  dipilih  oleh  rakyatny  menjadi memberikan pertanggungjawaban kepada sesudah  wafatnya  sebagaimana  ditaati membedakan rezim nubuwwah dengan imamah.
Sebenarnya  inti  tesis  Ibn  Taimiyah penyangkalannya  terhadap  teori  ilahiah kaum  Syi’ah,  sedang  ia  tidak  menyangkal adalah seorang imam yang sejati. Kedua, mementingkan  sesuatu  pun  juga  melebihi penataan,  menegakkan  bahwa  kekhalifahan/ne konstitusional dari al-Quran. Negara, menurutnya, dalam sifat dan kondisinya.
Berkaitan  dengan imamah setelah Taimiyah menyatakan  bahwa  ke  empat dan  Umar)  telah  dipilih  menjadi  khalifah baik  langsung  atau  tidak  langsung,  dan memberikan  teladan  yang  gemilang  dari lanjut  Ibn  Taimiyah  berkata  bahwa  dengan tersebut, maka berakhir pula rezim khilafah kembali dalam sejarah. 47
44 Ibid , hlm. 102-103.
45 Ibid, hlm. 304-305.
46 Pendapat ini dalan hal-hal tertentu sesuai dengan teori Syi’ah dan kekhalifahan bayangan.
47 Ibid, hlm. 306-307.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman Pemikiran Politik..
|125
menerima  kekuatan  politik  dari  seorang  pun menjadi  kepala  Negara,  dan  tidak  perlu kepada mereka, yang perlu diingat, nabi ditaati ditaati  pada  masa  hidupnya,  di  sinilah  yang
imamah. 45
Taimiyah  di  atas  dikarenakan  pertama, ilahiah  mengenai imamah yang  dikemukakan menyangkal  fakta  sejarah  bahwa  Nabi  Muhammad Kedua, menurutnya, kaum Muslim tidak pernah melebihi  iman.  Ketiga,  bahwa  detail-detail kekhalifahan/negara  tidak  mempunyai  dasar menurutnya, harus dinamis dan progresif di
setelah  nabi  (khilafah an-nubuwwah) ,  Ibn empat  khalifah  Rasyidun  (khususnya Abu  bakar khalifah  oleh nashsh nabi  yang  tidak  langsung dan  mereka  telah  di  tolong  Allah  untuk dari  suatu  tata  masyarakat  Islam. 46 Lebih dengan  berakhirnya  rezim  ke  empat  khalifah khilafah an-nubuwwah dan tidak akan terulang
hal tertentu sesuai dengan teori Syi’ah dan kekhalifahan
___________________________________________________________________
126| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..

## F. Implikasi  Pemikiran  Ibn  Taimiyah

## Modern
Ibn  Taimiyah  yang  bermadzhab semua- perkara hukum dan teologis, dan yang lebih luas, sangat berpengaruh kuat periode  modern  di  kalangan  kaum  liberal Taimiyah  relevan  dengan  masyarakat  dan negara berkaitan erat (al-Islam al-din wa
Pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah kaku terhadap konsep khilafah- adalah merealisasikan  tujuan-tujuan  sebuah  negara, menciptakan  keadilan  dan  menegakkan kepala  negara  (khalifah),  Ibn  Taimiyah dalam  dunia  Islam,  di  mana  pendapatnya mempunyai  hanya  seorang  khalifah,  tetapi dan  beberapa  negara  yang  menjadi  daerah itu. 48 Pandangan yang cukup realistis mengingat facto tidak  hanya  terdiri  dari  satu  kekhalifahan, kekhalifahan  dan  beberapa  kerajaan  atau Ayyubiyah, Mamluk, dan sampai pada Terpecah-pecahnya  dunia  Islam  secara bagian  telah  menjadi  sebuah  entitas mengenai kekhalifahan yang universal kenyataan  ini.  Persatuan umat  Islam  hanya antara  entitas-entitas  politik  baik  regional penting untuk mendesak dunia Islam dalam
48 Nurcholish  Madjid, Khazanah  Intelektual  Islam hlm. 42.
49 Qomaruddin Khan, The Political, hlm. 312.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Taimiyah  terhadap  Pemikiran  Politik  Islam
bermadzhab  Hambali  dalam  banyak-meskipun  tidak dan seorang penganut Salafiyah pada bidang kuat di kalangan Sunni konservatif dan dalam liberal  dan  konservatif.  Sejumlah  gagasan  Ibn dan  politik  karena  menurutnya  agama  dan wa al-daulah) .
Taimiyah  -dalam  hal  pemahamannya  yang  tidak adalah bentuk negara boleh apa saja asalkan bisa negara,  yaitu  kemaslahatan  umat  manusia, menegakkan  syari’at  Allah.  Berkaitan  dengan  konsep
Taimiyah  memberi  peluang  bagi  adanya  pluralisme
pendapatnya  bahwa  umat  Islam  tidak  harus tetapi  dibolehkan  adanya  beberapa  khalifah daerah  kekuasaan  masing-masing  khalifah mengingat pada masa Ibn Taimiyah secara de kekhalifahan,  tetapi  terdiri  dari  lebih  satu atau  dinasti  yakni  seperti  Dinasti  Saljuk, masa kekuasaan Dinasti Mongol-Chaghtai. secara  geografi  adalah  sebuah  kenyataan;  setiap politik  yang  berdiri  sendiri.  Teori  klasik tidak dapat menerima dan menghilangkan hanya  dapat  diwujudkan  melalui  kerjasama regional  maupun  internasional.  Jadi  tidaklah dalam satu kesatuan politik. 49
Khazanah  Intelektual  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1994),
hlm. 312.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## G. Penutup
Pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah  begitu  penting  di  dalam  sejarah  politik  Islam, bahkan hingga saat ini. Ibn Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan/penolakan  sistem  kepemimpinan  Khilafah  dan tesisnya  yang  mengatakan  bahwa  rejim  yang nubuwwah dan  bukan imamah ,  sedang menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi Ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara.
Bagi  Ibn  Taimiyah, mekanisme/sistem terlalu  penting,  yang  penting  adalah  bahwa harus  benar-benar  amanah  dan  adil. kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi amanat) .  Kekuatan  dan  integritas  tersebut (sumpah setia) yang diberikan oleh ahl al
Ibn  Taimiyah  lebih  cenderung  kepada  bentuk  pemerintahan  de hanya  saja  demokratis  yang  dikehendaki  Ibn  Taimiyah  adalah  demokratis konstitusional  yang  berlandaskan  nilai rakyat  dan  memberikan  rakyat  ruang  untuk  berpartisipasi  dalam  politik seperti  ini,  menurut  Ibn  Taimiyah,  bisa  merealisasikan  nilai Pemikirannya  ini  menurut  penulis  relevan  dan  sejalan  dengan  asas  demokrasi yang  populer  saat  ini  bahkan  bisa  beri untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan.
Dengan  adanya  konsepsi di  atas  inilah,  dapat  dirumuskan  bahwa  praktik kenegaraan  bukan  atas  dasar  nas  formal  (tekstual),  akan  tetapi  berdasarkan kemaslahatan  yang  dapat  dirasakan  oleh  orang  banyak.  Dengan  demikian,  dasar maslahat mempunyai peranan di dalam masalah kenegaraan tersebut.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Qamaruzzaman Pemikiran Politik.. |127
Pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah  begitu  penting  di  dalam  sejarah  politik  Islam,
. Ibn Taimiyah dengan keberaniannya
sistem  kepemimpinan  Khilafah  dan Imamah, dengan tesisnya  yang  mengatakan  bahwa  rejim  yang  ditegakkan  nabi  adalah  rejim
,  sedang imamah baru  ada  setelah  nabi  wafat menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi Ia ingin rakyat
mekanisme/sistem  pengangkatan  kepala  negara  tidak bahwa  orang  yang  menduduki  jabatan  itu Ibn  Taimiyah  mensyaratkan  dua  hal  bagi kualifikasi kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al- tersebut  diperoleh  melalui  cara mubaya’ah al-Syawkah.
Ibn  Taimiyah  lebih  cenderung  kepada  bentuk  pemerintahan  demokratis, hanya  saja  demokratis  yang  dikehendaki  Ibn  Taimiyah  adalah  demokratis konstitusional  yang  berlandaskan  nilai-nilai  syari’at  dan  berlandaskan  keinginan rakyat  dan  memberikan  rakyat  ruang  untuk  berpartisipasi  dalam  politik.  Model
ut  Ibn  Taimiyah,  bisa  merealisasikan  nilai-nilai  keadilan.
penulis  relevan  dan  sejalan  dengan  asas  demokrasi yang  populer  saat  ini  bahkan  bisa  berimplikasi  menjadi  acuan  para  negarawan untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan.
Dengan  adanya  konsepsi di  atas  inilah,  dapat  dirumuskan  bahwa  praktik kenegaraan  bukan  atas  dasar  nas  formal  (tekstual),  akan  tetapi  berdasarkan kemaslahatan  yang  dapat  dirasakan  oleh  orang  banyak.  Dengan  demikian,  dasar
m masalah kenegaraan tersebut.
___________________________________________________________________
128| Qamaruzzaman Pemikiran Politik..

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Husayn  Ahmad, al-Mi’ah  al-A’zham  fi  Tarikh  al Seratus  Tokoh  dalam  Sejarah  Islam 2001.
Amin,  Muhammad, Ijtihad  Ibn  Taimiyah  dalam  Bidang
1991.
G.P, M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara,
http: //aliboron. wordpress. com/2010/10/26/pemikiran
Karim,  Abdul, Islam  di  Asia  Tengah;  Sejarah  Dinasti  Mongol Bagaskara, 2006.
Katsir, Ibn, al-Bidayah wa an-Nihayah , jilid IX juz 14, Beirut Lebanon: Dar al t.th.
Khallaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilmu Usul al-Fiqh,
Khan,  Qomaruddin, The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyyah Wahyuddin, Pemikiran  Politik  Ibn  Taymiyyah
2001.
Madjid Nurcholish, Khazanah Intelektual Islam
Al-Maududi, Political Theory of Islam , Lahore: Islamic Publications Limited, 1960.
Rojak,  Jeje  Abdul, Politik  Kenegaraan  Pemikiran  al
Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
A’zham  fi  Tarikh  al-Islam. Cucu  Cuanda  (ed.)
Seratus  Tokoh  dalam  Sejarah  Islam ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya,  cet.  7,
Ijtihad  Ibn  Taimiyah  dalam  Bidang  Fikih  Islam ,  Jakarta:  INIS,
Etika Intervensi Negara, Jakarta: Ligos, 1998.
http: //aliboron. wordpress. com/2010/10/26/pemikiran-politik-Ibn-taimiyah
Islam  di  Asia  Tengah;  Sejarah  Dinasti  Mongol-Islam, Yogyakarta:
, jilid IX juz 14, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr,
Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam,1397 H/1997 M.
The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyyah .,  terj.  Anas
Pemikiran  Politik  Ibn  Taymiyyah ,  Bandung:  Pustaka,  cet.  2,
Khazanah Intelektual Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
, Lahore: Islamic Publications Limited, 1960.
Politik  Kenegaraan  Pemikiran  al-Ghazali  dan  Ibn  Taimiyah ,
Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Sjadzali,  Munawir ,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran,
Jakarta: UI Press, 1993.
Taimiyah,  Ibn, Minhaj  al-Sunnah  al-Nabawiyah  fi  Naqd  Kal
Qadariyah , jilid 1, Kairo: Maktabah Dar al
Taimiyah,  Ibn, al-Hisbah  fi  al-Islam  au  Wadifah  al
Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992M.
Taimiyah,  Ibn, As-Siyasah  asy-syar’iyyah  fi  islah  a
Lebanon:: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M.
Taimiyah, Ibn, Siyasah Syar’iyah: Etika Politik
Risalah Gusti, 2005.
al-Ustadz  Abdul  Ghani  Hamadah, Fadh  al
Suria: t.p., 1971. ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Qamaruzzaman
Pemikiran Politik.. |129
,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, edisi  5,
Nabawiyah  fi  Naqd  Kalam  al-Syi’ah  wa  al-
, jilid 1, Kairo: Maktabah Dar al-’Urubat, 1962.
Islam  au  Wadifah  al-Hukumah  al-Islamiyah ,  Beirut-
Ilmiyah, 1412 H/1992M.
syar’iyyah  fi  islah  al-Ra’i  wa  ar-Ra’iyyah ,  Beirut
Ilmiyah, 1409H/1988M.
Politik Islam” Terj. Rafi’ Munawar, Surabaya:
Fadh  al-Dzakirin  wa  al-Raddu  ‘Ala  al-Munkirin ,