ISSN Cetak         : 2087-9423
ISSN Elektronik : 2620-309X

## SISTEM SOSIAL EKOLOGI KAWASAN DESA PESISIR KABUPATEN SUBANG

## SOCIO – ECOLOGICAL SYSTEMS OF COASTAL VILLAGE AREAS IN SUBANG REGENCY
Muliani 1* , Luky Adrianto 2 , Kadarwan Soewardi 2 , dan Sigid Hariyadi 2
1 Program Doktor, Programstudi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana-IPB, Bogor
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK-IPB, Bogor *E-mail : moely75@yahoo.com

## ABSTRACT
The interactions of the socio-ecological systems in the coastal villages often create problems, ranging from  the  declining  ecological  quality  to  social  conflicts.  This  study  aimed  not  only  to  analyze  the socio-ecological systems in the villages of Blanakan, Tanjungtiga, Rawameneng, and Mayangan, but also to find out the connectivity network of socio-ecological systems of the integrated coastal villages. The data collected included primary and secondary data related to social and ecological systems. The data analysis was performed in descriptive-quantitative and descriptive-spatial manners. The results showed  that  the  socio-ecological  systems  of  Blanakan  Village,  Tanjungtiga  Village,  Rawameneng Village,  and  Mayangan  Village  were  composed  of  resource  networks  such  as  fish  resources, ecosystem  resources,  land  resources,  and  water  resources  used  by  fishermen,  farmers  and  general public. The sustainable utilization of the resources was supported by the availability of infrastructure provided  by  the  government  and  the  private  sector.  The  connectivity  network  of  socio-ecological ecosystems  of  the  integrated  coastal  villages showed that  the social  systems  among  coastal  villages were  connected  through  educational  interactions,  fishermen  institutions,  health  services,  and  other interactions,  while  the  interaction  of  the  ecological  system  was  connected  through  fishing  ground networks and the shared utilization of mangrove ecosystems, especially between Blanakan Village and Mayangan Village.
Keywords: socio-ecological system, connectivity, coastal village, Subang Regency

## ABSTRAK
Interaksi  sistem  sosial  -  ekologi  di  desa  pesisir  sering  menimbulkan  permasalahan,  mulai  dari menurunnya  kualitas  ekologi  hingga  terjadinya  konflik  sosial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  sistem  sosial  -  ekologi  yang  terdapat  di  Desa  Blanakan,  Desa  Tanjungtiga,  Desa Rawameneng, dan Desa Mayangan serta mengetahui jaringan konektivitas sistem sosial - ekologi dari desa pesisir yang terintegrasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder terkait sistem sosial  dan  sistem  ekologi,  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kuantitatif  dan  spasial  deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sosial – ekologi Desa Blanakan, Desa Tanjungtiga, Desa Rawameneng,  dan  Desa  Mayangan  tersusun  atas  jaringan  sumberdaya  berupa  sumberdaya  ikan, sumberdaya ekosistem, sumberdaya lahan, dan sumberdaya air yang digunakan oleh nelayan, petani, dan  masyarakat  umum.  Keberlanjutan  pemanfaatan  sumberdaya  didukung  oleh  ketersediaan infrastruktur  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan  swasta.  Jaringan  konektivitas  sistem  sosial  - ekologi dari integrasi desa pesisir menunjukkan bahwa sistem sosial antar desa pesisir terkonektivitas melalui  interaksi  pendidikan,  kelembagaan  nelayan,  pelayaanan  kesehatan,  dan  interaksi  lainnya, sedangkan  interaksi  sistem  ekologi  terkonektivitas  melalui  jaringan  fishing  ground  dan  pemanfaatan ekosistem mangrove secara bersama terutama antara Desa Blanakan dan Desa Mayangan.
Kata kunci: sistem sosial – ekologi, konektivitas, desa pesisir, Kabupaten Subang

## I. PENDAHULUAN
Kabupaten
Subang merupakan wilayah  administrasi  propinsi  Jawa  Barat yang  terletak  pada  koordinat  107°31’  - 107°54’  BT  dan  6°11’  -  6°49’  LS  dengan luas wilayah 205.176,95 Ha atau 6,34% dari luas  Propinsi  Jawa  Barat  (DKP,  2017). Kabupaten Subang terdiri dari 30 kecamatan dan  245  desa  dan  8  kelurahan  yang  di dalamnya  terdapat  interaksi  sosial  dan ekologi.  Empat  desa  dari  245  desa  tersebut, merupakan kawasan desa pesisir karena desa tersebut  terletak  di  kawasan  pesisir  dan merupakan  pusat  kegiatan  sektor  perikanan baik  perikanan  tangkap  maupun  perikanan budidaya.  Ke  empat  desa  tersebut  adalah desa  Blanakan,  desa  Tanjung  tiga,  desa Rawa-meneng, dan desa Mayangan.
Ciri  dari  desa  pesisir  terdapat aktivitas  dan  interaksi  sistem  alamiah (sumberdaya) dengan sistem manusia (sosial- ekonomi)  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Socio-Ecological  System (SES)  atau  Sistem Sosial  Ekologi  (SSE).  Berkes et  al .  (2000); Berkes et  al .  (2003);  Constanza  (1999); Constanza et  al. (2000);  dan  Glaser  dan Glaeser  (2010)  menyatakan  bahwa  sistem sosial-ekologi  merupakan  konsep  yang  luas tentang  manusia  di  alam,  dimana  sistem manusia  dan  ekologi  dipandang  sebagai bagian  yang  berkaitan  satu  sama  lain. Konektivitas  sosial-ekologi  didefinisikan sebagai  saling  ketergantungan  fungsional antara  perubahan  sosial  dan  perubahan ekologi.  Pembahasan  tentang  konektivitas dan  pendekatan  sistem  sosial-ekologi  dalam pengelolaan  terpadu  sangatlah  penting  ter- utama terkait konsep antropogenik (Kanwar, 2018; Virapongse and Alessa, 2016) Desa  pesisir  memiliki  kompleksitas permasalahan  yang  tinggi  baik  dari  sistem sosial maupun sistem ekologi. Sistem ekologi kompleksitas  permasalahan  tersebut  dapat mengalami  dinamika  baik  secara  alami maupun  karena  ulah  dari  manusia.  Per- masalahan sistem – ekologi menjadi semakin kompleks  ketika  interaksi  sistem  sosial  –
ekologi  terbangun  antara  desa  yang  satu dengan desa lainnya dengan tidak harmonis.
Kajian  tentang  SES  telah  banyak dilakukan  pada  beberapa  ekosistem  seperti SES  ekosistem  lamun  oleh  Sjafrie  (2016), SES  kepulauan  misalnya  Pulau  Salura  oleh Susiloningtyas (2015), SES ekosistem estuari oleh Nurfiarini (2015), dan SES kota pesisir oleh  Amri  (2017).  Namun,  diantara penelitian-penelitian  tersebut  belum  melaku- kan  kajian  tentang  SES  di  desa  pesisir  dan jaringan  konektivitasnya  dengan  desa  lain sehingga  terbentuk  SES  yang  terintegrasi. Intergrasi  konektivitas  SES  di  desa  pesisir merupakan  hal  yang  penting  untuk  dikaji sehingga  interaksi  antara  desa  satu  dengan desa  lainnya  dan  kaitannya  terhadap  sistem ekologi  dapat  diketahui.  Berdasarkan  hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  sistem  sosial-ekologi  Desa Blanakan,  Desa  Tanjungtiga,  Desa  Rawa- meneng  dan  Desa  Mayangan  serta  jaringan dan  peta  konektivitas  sistem  sosial-ekologi dari empat desa yang terintegrasi.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Juli 2016  sampai  November  2017  di  4  desa pesisir  yaitu  Desa  Blanakan,  Desa  Tanjung- tiga,  Desa  Rawameneng  dan  Desa  Maya- nagan Kabupaten Subang (Gambar 1).

## 2.2. Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  sebagai bahan  analisis  SES  berupa  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan melalui  observasi  dan  wawancara  terhadap 20  orang    responden  terkait  penelitian  yang terdiri dari nelayan perikanan tangkap, petani tambak  serta  tokoh  masyarakat,  sedangkan data  sekunder  diperoleh  melalui  studi literatur  (Tabel  1).  Penarikan  contoh  dan penentuan  jumlah  responden  untuk  me- ngetahui  persepsi  masyarakat  terkait  SES  di masing-masing desa dengan diskusi kelompok terarah (FGD).
Gambar 1. Peta lokasi penelitian.
Tabel 1. Pengumpulan data jenis data dan sumber data.
No Pengumpulan Data Jenis Data Sumber Data 1  Data sekunder Potensi desa Ø Potensi sumberdaya desa pesisir Ø Kondisi demografi Ø Kondisi sosial DKP Kabupaten Subang, BPS Kabupaten Subang 2012-2107 2  Data primer Potensi ekosistem pesisir Ø Potensi ekosistem mangrove Ø Potensi sumberdaya perairan Ø Parameter perairan Observasi dan wawancara 2.3. Analisis SES dengan DPSIR ( Drivers–Pressures–States–Impacts– Responses )
Pendekatan DPSIR untuk mengetahui keterkaitan faktor-faktor penyebab terjadinya tekanan  terhadap  ekosistem  sehingga  dapat digunakan  untuk  menilai  intensitas  peng- gunaan  sumberdaya  oleh  manusia  dan aktivitas  di  kawasan  pesisir,  keterkaitan antara  sistem  ekologi  dan  sosial  atau  biasa
disebut sistem sosial-ekologi (SES). Penilaian  tekanan  terhadap  ekosistem  di- analisis berdasarkan pendekatan keseluruhan sistem  dan  integrasi  ekosistem  yang  ber- kaitan  dengan  struktur,  komposisi  dan fungsinya  berdasarkan  indikator  ruang meliputi  bentang  alam,  tata  guna  air,  dan biodiversity  (Yee et al .,  2014).  Kerangka tentang  metode  analisis  dengan  pendekatan DPSIR dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Analisis permasalahan SES dengan pendekatan DPSIR.

## 2.4. Analisis Konektivitas SES
Analisis  SES  dilakukan  secara deskiriptif  kuantitatif  yaitu  menyajikan  data kuantitatif  dalam  diagram  dan tabel,  analisis jaringan  konektivitas  SES  dilakukan  dengan mengacu  pada  pola  konektivitas  menurut Anderies et  al .  (2004),  sedangkan  analisis peta  konektivitas  dilakukan  secara  spasial deskriptif  dengan  menggunakan software GIS.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sistem Ekologi Kabupaten Subang
3.1.1. Iklim
Kabupaten Subang merupakan daerah yang  topografinya  dapat  diklasifikasikan menjadi  tiga  zona  yaitu  daerah  pegunungan dengan ketinggian antara 500-1500 mdpl dan luas  41.305,09  Ha,  daerah  bergelombang dengan  ketinggian  antara  50-500  mdpl  dan luas  wilayah  71.502,16  Ha,  dan  daratan rendah  dengan  ketinggian  antara  0-50  mdpl dan  luas  wilayah  92.639,7  Ha.  Berdasarkan topografi  tersebut,  tipologi  iklim  Kabupaten Subang  sesuai  skala  Schmidt  dan  Ferguson terdiri  dari  iklim  agak  kering,  basah,  dan sangat  basah.  Rata-rata  temperatur  udara Kabupaten  Subang  yaitu  27°C  dengan tekanan  udara  rata-rata  0,01  milibar, penyinaran  matahari  66%  dan  kelembaban nisbi  80%.  Curah  hujan  tahunan  berkisar antara 1.100-3.200 mm/tahun.

## 3.1.2. Hidrologi dan Kualitas Lingkungan Perairan
Sumberdaya  air  Kabupaten  Subang terdiri  dari  air  sungai  dan  air  tanah. Kabupaten  Subang  memiliki  empat  daerah aliran  sungai  (DAS)  yang  mengalir  dan melewati  Kecamatan  Blanakan  yaitu  Sungai Cilamaya  Sungai  Pepetan,  Sungai  Blanakan, dan Sungai Ciasem.
Kualitas  lingkungan  perairan  di pesisir  Kabupaten  Subang  ditunjukkan  oleh penilaian  beberapa  parameter  baik  fisik maupun  kimia.  Pengamatan  dilakukan  pada bulan  November  2017  mewakili  musim hujan,  dan  sebagai  pembanding    Juni  2017 mewakili  musim  kemarau  (BLHD  Subang, 2016).  Pengamatan  dilakukan  pada  14  titik pengamatan di desa pesisir (Gambar 3). Hasil pengamatan  kondisi  lingkungan  perairan desa  pesisir  Kabupaten  Subang  disajikan pada Tabel 2.
Perubahan  kualitas  lingkungan  per- airan  sangat  mempengaruhi  distribusi  dan kehidupan  biota  laut.  Parameter  yang  sangat berpengaruh  terhadap  biota  laut  tersebut adalah  suhu  dan  salinitas  perairan.  Tidak hanya biota perairan, parameter salinitas juga mempengaruhi  tipologi  ekosistem  pesisir seperti  mangrove  (Nurfiarini,  2015).  Para- meter  lain  yang  akan  mempengaruhi  biota dan  sekaligus  ekosistem  pesisir  adalah ammonia yang berpotensi untuk menurunkan estetika  lingkungan,  dan  mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan udara.
Gambar 3. Sebaran stasiun titik pengamatan parameter kualitas air.
Tabel 2. Hasil pengamatan parameter kualitas air.
No Parameter Satuan Hasil Pengamatan Juni 2017* November 2017** Rerata min Maks Rerata Min Maks 1  pH 7,82 7,56 7,96 7,76 7,44 7,92 2  Suhu (˚C) 31,4 29,82 33,4 30,89 29,70 32,10 3  Ammonia mg/L 0,31 0,06 0,8 0,20 0,03 0,68 4  BOD 5 mg/L 3,5 3,1 6,8 2,99 2,00 6,50 5  DO Ppm 6,46 3,58 8,86 6,09 3,30 8,90 6  Kekeruhan NTU 6,81 2,8 10,2 3,22 1,27 7,84 7  Kecerahan (cm) 96,12 92,6 270 89,11 10,00  235,00 8  Nitrat (NO 3 -N) mg/L 0,26 0,14 0,78 0,19 0,07 0,62 9  Salinitas (‰) 30,08 29,16 31,2 31,46 30,66 32,02
Keterangan: * BLHD Subang, 2016; ** data primer.

## 3.1.3. Permasalahan SES Desa Pesisir
Berdasarkan analisis DPSIR ( Driver - Pressures - States - Impacts - Responses ) di- dapatkan  bahwa  yang  menjadi  faktor pendorong  ( drifing force )  dalam  sistem  SES desa  pesisir  Kabupaten  Subang  adalah
perubahan  penggunaan  lahan,  peningkatan jumlah  penduduk,  permukiman  dan  infra- struktur. Besarnya faktor pendorong tersebut memicu  tekanan  ( pressures )  pada  sistem ekologi  terutama  ekosistem  mangrove  dan sistem  pesisir.  Lebih  lanjut,  adanya  tekanan
pada  sistem  ekologi  mempengaruhi  ter- jadinya  intrusi  air  laut,  abrasi,  akresi,  banjir rob  dan  pencemaran  atau  polusi  yang  pada akhirnya  berdampak  pada  sistem  sosial, ekologi  dan  ekonomi  masyarakat.  Per- masalahan  SES  desa  pesisir  Kabupaten Subang  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil penelitian  Amri  (2017)  di  pesisir  Kota Makassar.  Sebagai  bentuk  upaya  mengatasi permasalahan  tersebut,  kepala  pemerintah Kabupaten Subang menginstruksikan kepada pemerintah  dan  masyarakat  Desa  Blanakan untuk  mengkonservasi  ekosistem  mangrove yang  tersisa  guna  mengembalikan  fungsi ekologinya  secara  perlahan-lahan.  Kerangka umum  analisis  DPSIR  desa  pesisir  disajikan pada Gambar 4.

## 3.2. Sumberdaya dan Sistem Ekologi Ekosistem Mangrove Desa Pesisir
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  di- dapatkan bahwa sumberdaya yang terdapat di desa  pesisir  yaitu  sumberdaya  air,  sumber- daya  perikanan,  sumberdaya  lahan  dan  juga ekosistem  mangrove.  Secara  umum  pada ekosistem  mangrove  di  desa  pesisir Kabupaten  Subang  didomnasi  oleh  spesies
Avicennia dan Rhizophora. Desa  dengan luasan  mangrove  tertinggi  adalah  Desa Blanakan  dengan  luas  302  ha,  selanjutnya secara  berurutan  yaitu  Desa  Tanjungtiga, Desa  Rawameneng,  dan  Desa  Mayangan dengan luas masing-masing 202,3 ha, 151,72 ha, dan 95,8 ha (Tabel 3). Menurut Novianty et  al .  (2017)  kerapatan  mangrove  Desa Blanakan  yaitu  1020  pohon/ha,  Desa Tanjungtiga  383  pohon/ha,  Desa  Rawa- meneng  257  pohon/ha,  dan  Desa  Mayangan 148  pohon/ha.  Faktor  penyebab  penurunan luasan  mangrove  di  desa  pesisir  Kabupaten Subang relatif berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan  Sawo,  Kabupaten  Nias  Utara yang lebih disebabkan oleh aktivitas manusia dan  bencana  alam  (Mendrofa et  al., 2017). Menurut  Putranto et  al. (2017)  bahwa penurunan  luasan  ekosistem  mangrove menyebabkan  terjadinya  penurunan  nilai ekonomi  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa ekosistem  mangrove  di  desa  pesisir Kabupaten  Subang  telah  kehilangan  nilai ekonomi  dalam  kurun  waktu  1996  hingga 2016.
Tabel 3. Luas ekosistem mangrove desa pesisir.
No Tahun Luas Mangrove Desa Pesisir (ha) Blanakan Tanjungtiga Rawameneng Mayangan 1 1996 a 300 600 273 469 2 2002 a 300 539 228 428 3 2011 a 300 508,7 256 227,58 4 2015 b 227,58 372 279 126,44 5 2016 c 302 202,3 151,72 95,8
Keterangan Sumber: a = DKP Subang (2015); b =  BLHD Subang (2016); c = data primer.

## 3.3. Sistem Sosial Desa Pesisir
3.3.1. Karakteristik Pendidikan Masya- rakat Desa Pesisir
Secara umum pendidikan masyarakat desa  pesisir  tergolong  rendah  karena didominasi  oleh  masyarakat  dengan  tingkat pendidikan  tidak  tamat  sekolah  dasar  (SD) hingga  tamat  SD.  Tabel  4.  menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tidak  tamat  SD  hingga  tamat  SD  yaitu
49,21%  di  Desa  Blanakan,  35,11%  di  Desa Tanjungtiga,  58,35%  di  Desa  Rawameneng, dan  49,35%  di  Desa  Mayangan.  Sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat sekolah  menengah  pertama  (SMP)  hingga tamat perguruan tinggi yaitu 32,92% di Desa Blanakan,  53,71%  di  Desa  Tanjungtiga, 29,02%  di  Desa  Rawameneng,  dan  36,87% di Desa Mayangan.
Tabel 4. Karakteristik pendidikan masyarakat desa pesisir.
No Tingkat Pendidikan Desa Blanakan Desa Tanjungtiga Desa Rawameneng Desa Mayangan Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Belum sekolah 2134 17,88 924 11,09 1323  14,69 125 15,78 2 Tidak Tamat SD 2511 21,04 608 7,29 1250  13,88 148 18,69 3 Tamat SD 3363 28,17 2326 27,91 4006  44,47 227 28,66 4 Tamat SMP 2944 24,66 2754 33,04 1181  13,11 137 17,30 5 Tamat SMA 864 7,24 1510 18,12 1120  12,43 126 15,91 6 Tamat Akademi/ Diploma 88 0,74 171 2,05 116 1,29 19 2,40 7 Tamat Universitas 33 0,28 42 0,50 13 0,14 10 1,26 Total 11937 100 8335 100 9009 100 792 100
Sumber: BPS Kecamatan Blanakan (2017) dan BPS Kecamatan Legonkulon (2017).

## 3.3.2. Karakteristik Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pesisir
Berdasarkan hasil penelitian, didapat- kan bahwa mayoritas masyarakat desa pesisir bekerja  sebagai  nelayan  dan  petambak  serta petani.  Tabel  5.  menunjukkan  bahwa masyarakat  yang  bekerja  sebagai  petani  di Desa  Blanakan,  Desa  Tanjungtiga,  Desa Rawameneng,  dan  Desa  Mayangan  secara berturut-turut yaitu 40,16%, 54,99%, 76,13%, dan 46,67%. Sedangkan masyarakat dengan  jumlah  nelayan  dan  petambak terbanyak  yaitu  Desa  Blanakan  dengan jumlah  1538  orang  atau  29,97%,  dan  Desa Tanjungtiga  dengan  jumlah  1325  orang  atau 34,91%.  Tingginya  persentase  masyarakat yang  bekerja  sebagai  petani  dan  nelayan menunjukkan bahwa masyarakat desa pesisir memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi terhadap  potensi  sumberdaya  alam  baik
sumberdaya  perikanan  maupun  sumberdaya lahan pertanian.

## 3.3.3. Kelembagaan Desa Pesisir
Sistem  kelembagaan  desa  pesisir, khususnya  kelembagaan  yang  menangani masalah nelayan umumnya tidak efektif. Dari 4  desa  pesisir  yang  diteliti,  hanya  Desa Blanakan  yang  memiliki  kelembagaan dengan  pengelolaan  yang  sangat  baik  dan efektif.  Kelembagaan  nelayan  masyarakat Desa  Blanakan  adalah  Koperasi  Unit  Desa (KUD) Mandiri Mina Fajar Sidik. Pelayanan yang  baik  dan  penetapan  harga  hasil tangkapan  ikan  yang  relatif  tinggi  me- nyebabkan nelayan-nelayan dari desa lainnya mendaratkan  hasil  tangkapan  mereka  ke Desa  Blanakan.  Kelembagaan  lain  yang terdapat  di  desa  pesisir  adalah  kelembagaan kesenian  dan  kelembagaan  berdasarkan peminatan atau keprofesian (Tabel 6).
Tabel 5. Karaketeristik mata pencaharian masyarakat desa pesisir.
No Jenis pekerjaan Desa Blanakan Desa Tanjungtiga Desa Rawameneng Desa Mayangan Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Nelayan dan Petani Tambak 1538 29,97 1325 34,91 202 5,74 17 7,08 2 Petani dan Buruh Pertanian 2061 40,16 2087 54,99 2679 76,13 112 46,67 3 Karyawan Industri 87 1,70 15 0,40 73 2,07 3 1,25 4  Konstruksi 46 0,90 37 0,97 26 0,74 29 12,08 5 Perdagangan dan Perhotelan 132 2,57 103 2,71 81 2,30 44 18,33 6  Angkutan 6 0,12 0 1,42 4 0,11 16 6,67 7 Lembaga Keuangan 3 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8  Jasa-jasa 75 1,46 54 1,42 107 3,04 10 4,17 9 PNS dan lainnya 1184 23,07 174 4,58 347 9,86 9 3,75 Total 5132 100 3795 101 3519 100 240 100
Sumber: BPS Kecamatan Blanakan (2017) dan BPS Kecamatan Legonkulon (2017).
Tabel 6. Kelembagaan masyarakat desa pesisir.
No Jenis Kelembagaan / Organisasi Desa Blanakan  Tanjungtiga  Rawameneng  Mayangan 1 Kesenian 1 3 6 1 2 Olahraga 7 4 3 3 3 Karang taruna 1 1 1 1 4 Kelompok Tani Palawija 6 7 7 1 5 Kelompok Tani Padi 0 0 0 0 6 Kelompok  Perikanan 2 2 0 0 7 Kelompok Tani Perkebunan 6 8 5 3 8 Kelompok Peternakan 1 2 0 0
Sumber: BPS Kecamatan Blanakan (2017) dan BPS Kecamatan Legonkulon (2017).

## 3.3.4. Infrastruktur Desa Pesisir
Keberadaan  infrastruktur  di  suatu wilayah  sangatlah  penting,  tak  terkecuali desa  pesisir.  Hal  ini  karena  infrastruktur dapat menunjang kehidupan masyarakat baik secara  sosial  maupun  ekonomi.  Hasil observasi  lapangan  menunjukkan  bahwa infrastruktur  sekolah  khususnya  SD  terdapat di semua desa pesisir, SMP terdapat di Desa Blanakan  dan  Desa  Tanjungtiga,  sedangkan SMA  hanya  terdapat  di  Desa  Blanakan. Infrastruktur-infrastruktur  tersebut  disedia- kan oleh pemerintah dan sebagian oleh pihak swassta.  Selain  infrastruktur  sekolah,  jenis infrastruktur  lain  desa  pesisir  yaitu  seperti yang terdapat pada Tabel 7.

## 3.3.5. Sistem Sosial – Ekologi Desa Pesisir
Interaksi sistem sosial desa pesisir
terhadap  sistem  ekologi  sangatlah  erat. Terlihat  bahwa  masyarakat  desa  pesisir mayoritas  berprofesi  sebagai  nelayan  dan petani tambak khususnya Desa Blanakan dan Desa  Tanjungtiga  yang  menggantungkan kehidupannya pada ketersediaan sumberdaya perikanan dan jasa ekosistem mangrove.
Komponen utama SES adalah sumberdaya,
pengguna sumberdaya,
penyedia  infrastruktur,  dan  infrastruktur. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi  dengan  fungsi  dan  karakternya masing-masing  serta  tidak  terlepas  dari pengaruh  faktor  eksternal  seperti  iklim, politik,  dan  ekonomi  Berdasarkan  hasil analisis dan interpretasi data dengan berbagai pendekatan,  maka  kerangka  model  SES masing-masing  desa  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Tabel 7. Infrastruktur – infrastruktur desa pesisir.
No Infrastruktur Fisik Desa Blanakan Tanjungtiga Rawameneng Mayangan 1  Sekolah 12 5 3 1 2 Puskemas dan layanan kesehatan lain 11 10 9 3 3 Industri penggilingan padi 6 19 7 0 4  PDAM 1 1 1 1 5 Transportasi (jalan aspal (km)) 6 5 3 1 6  Transportasi 11 7 9 2
No Infrastruktur Fisik Desa Blanakan Tanjungtiga Rawameneng Mayangan (Jembatan) 7 Sarana komunikasi dan media elektronik 3249 2140 838 1 8 Tempat Pendaratan Ikan 1 1 1 0
Sumber: BPS Kecamatan Blanakan (2017) dan BPS Kecamatan Legonkulon (2017).
Gambar 5. Kerangka model SES desa pesisir.

## 3.3.6. Peta dan Jaringan Konektivitas SES Desa Pesisir
Jaringan  konektivitas  SES  terbangun melalui interaksi sistem sosial – ekologi yaitu pemanfaatan  ekosistem  mangrove  dan kesamaan  lokasi  penangkapan.  Selain  me- manfaatkan  ekosistem  mangrove  yang terdapat di Desa Blanakan, masyarakat Desa Blanakan  juga  memanfaatkan  ekosistem mangrove  yang  terdapat  di  desa  lainnya sehingga  hal  ini  menimbulkan  konflik  sosial ketika  terjadi  akresi  terutama  terkait  status
kepemilikan  lahan.  Interaksi  lain  yang terbangun dengan erat adalah interaksi sosial khususnya  di  bidang  pendidikan,  dimana masyarakat  desa  Tanjungtiga,  Desa  Rawa- meneng,  dan  Desa  Mayangan  umumnya menempuh  pendidikan  SMP  dan  SMA  di Desa  Blanakan.  Demikian  halnya  dengan interaksi  sistem  sosial  dibidang  perikanan, dimana nelayan-nelayan desa pesisir mayoritas  mendaratkan  hasil  tangapan mereka  ke  Desa  Blanakan  sehingga  terjadi interaksi  sosial  yang  erat.  Berdasarkan  hal
tersebut,  interaksi-interaksi  yang  terbangun pada desa pesisir dapat disajikan pada sebuah peta  konektivitas    SES  yang  kompleks
(Gambar  6)  dan  jaringan  konektivitas  SES (Gambar 7).
Gambar 6. Peta konektivitas SES desa pesisir.
Gambar 7. Jaringan Konektivitas SES desa pesisir Kabupaten Suban.

## IV.   KESIMPULAN
Interaksi  dan  konektivitas  sistem sosial-ekologi  desa  pesisir  Kabupaten Subang  terbentuk  melalui  proses  interaksi yang  kompleks.  Dalam  sistem  internal  desa, interaksi  sosial  terbentuk  antara  pengguna sumberdaya  dan  penyedia  infrastruktur, interaksi  ekologi  terbentuk  antara  ekosistem perairan  dan  ekosistem  mangrove  serta adaptasi  dan  respon  terhadap  perubahan lingkungan.  Interaksi  sistem  sosial-ekologi terbentuk  melalui  interaksi  antara  sumber- daya dan pengguna sumberdaya.  Sedangkan, pada  konektivitas  eksternal  antar  desa terbangun melalui interaksi sosial pendidikan dan  sistem  nelayan  dari  Desa  Rawameneng, Tanjungtiga,  dan  Mayangan  terhadap  sistem pendidikan  dan  kelembagaan  nelayan  Desa Blanakan  yang  kemudian  terkonektivitas dalam jaringan SES desa pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  S.N.  2017.  Model  dinamika  spasial pengunaan lahan kota pesisir berbasis sistem  sosial  –  ekologi  di  Kota Makassar. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 177 hlm.
Anderies,  J.M.,  M.A.  Janssen,  and  E. Ostrom.    2004.  A  framework  to analyze  the  robustness  of  social- ecological  systems  from  an  institu- tional  perspective. Ecology  and Society , 9(1):18-27. https://doi.org/10. 5751/es-00610-090118.
Berkes,  F.,  C.  Folke,  and  J.  Colding.   2000. Linking social and ecological systems for  resilience  and    sustainability. Beijer  Discussion  Paper  Series ,
52:18-27.  https://doi.org/10.5751/es- 00202-040205.
Berkes,  F.,  C.  Folke,  and  J.  Colding.   2003 . Linking social and ecological systems:  management  practices  and social  mechanisms  for  buiding resilience.  Cambridge  University Press. UK. 414 p.
Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah.  2016. Dokumen  informasi  kinerja  penge- lolaan  Lingkungan  Hidup  daerah tahun  2016.  BLHD  Pemkab.  Subang. 27 hlm.
Badan Pusat Statistik. 2017. Blanakan dalam Angka  2017.  BPS  Pemkab.  Subang.
56 hlm.
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Legonkulon dalam  Angka  2017.  BPS  Pemkab. Subang. 65 hlm.
Constanza,  R.  1999.  The  ecological economics  and  social  importance  of the  oceans. Ecological  Economics , 31(2):199-213. https://doi.org/10.
1016/s0921-8009(99)00079-8.
Constanza,  R.,  B.S.  Low,  E.  Ostrom,  and  J. Wilson.    2000.  Institutions  Ecosys- tems  and  Sustainability. Lewis
Publisher, Washington (USA), https:// doi.org/10.1016/s09218009(02)00132 -5.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  2015. Laporan  Akhir  Konservasi  Mangrove Pesisir  Kabupen  Subang.  DKP Pemkab. Subang. 56 hlm.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  2017.  Profil Perikanan  Kabupaten  Subang.  DKP Pemkab. Subang. 60 hlm.
Djogo,  T.,  Sunaryo,  D.  Suharjito,  dan  M.
Sirait.  2003.  Kelembagaan  dan
Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri.  World  Agroforestry Centre  (ICRAF)  Southeast  Asia Regional Office. Bogor. 32 hlm.
Glaser,  M.  and  B.  Glaeser.  2010.  Global change  and  coastal  marine  threats: The  Indonesian  case.  An  attempt  in multi level social ecological research.
Human  Ecology  Review .  17(2):135- 147.
Kanwar,  P.  2018.  Ecological  risk  in  the anthopocene: an evaluation of theory, values, and social construct. Encyclopedia  of  the  Anthropocene ,
4:367-372. https://doi.org/10.1016/
b978-0-12-809665-9.10487-2.
Kurniawan,  F.  2017.  Studi  resiliensi  spasial pulau-pulau  keicl:  kasus  kawasan konservasi  perairan  nasional,  Taman Nasional  Perairan  Gili  Ayer,  Gili Meno,  dan  Gili  Trawangan  (Gili Matra), Nusa Tenggara Barat.
Disertasi.  Institut  Pertanian  Bogor,
Bogor. 171 hlm.
Mendrofa,  S.,  K.  Rahmat,  dan  N.T.M. Pratiwi.  2017.  Perubahan  lahan  dan strategi  pengelolaan  mangrove  di Kecamatan  Sawo,  Kabupaten  Nias Utara,  Provinsi  Sumatera  Utara. J. Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan  Tropis, 9(2):499-506. http://dx.doi.org/10.
29244/jitkt.v9i2.19286.
Nurfiarni,  A.  2015.  Rancangan  pengem- bangan suaka perikanan (fish sanctuary)  estuari  berbasis  sistem sosial  –  ekologi  di  Segara  Anakan, Kabupaten  Cilacap.  Disetasi.  Institut Pertanian Bogor, Bogor. 181 hlm. Novianty,  R.,  S.  Sastrabirawa,  dan  D.J.
Prihadi.  2017.  Identifikasi  kerusakan dan  upaya  rehabilitasi  ekosistem mangrove  di  Pantai  Utara  Kabupaten Subang. J. Akuatika , 2(2):1-9.
Putranto  S.,  N.P.  Zamani,  H.S.  Sanusi,  E. Riani,  dan  F.  Ahmad.  2017.  Valuasi ekonomi sumberdaya hutan mangrove di  pesisir  Kabupaten  Banggai  dan Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. J.  Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan Tropis, 9(2):645-656.  http://dx.doi. org/10.29244/jitkt.v9i2.19298.
Sjafrie,  N.D.M.  2016.  Studi  konektivitas sistem  sosial  –  ekologi  ekosistem lamun  di  Kabupaten  Bintan.  Institut Pertanian Bogor, Bogor. 157 hlm. Susiloningtyas,  D.  2015.  Model  konektivitas sosial – ekologi perikanan cumi-cumi ( Loligo  edulis  Hoyle ,  1885)  di  Pulau Salura  Sumba  Timur  (Kasus  Migrasi Nelayan  Andon).  Institut  Pertanian Bogor. Bogor. 191 hlm.
Virapongse,  A.,  and  L.  Alessa.  2016.  A social  –  ecological  systems  approach for  environmental  management. J.  of Environmental Management . 178: 83- 91.  https://doi.org/10.1016/j.jenvman. 2016.02.028.
Yee,  S.H.,  J.F.  Carriger,  P.  Bradley,  W.S. Fisher,  and  D.  Dyson.  2014. Developing  scientific  information  to support decisions for sustainable coral reef  ecosystem  services. Ecological Economics ,  56:456-468.  https://doi. org/10.1016/j.ecolecon.2014.02.016. Yulianda, F. 2007. Ekowisata bahari sebagai alternatif  pemanfaatan  sumberdaya pesisir  berbasis  konservasi. In : Seminar  Sains  Departemen  Manaj- emen  Sumberdaya  Perairan  FPIK- IPB,  Bogor,  21  Februari  2007.  14-21 pp.
Diterima : 29 Maret 2018 Direview : 05 April 2018 Disetujui : 23 November 2018