## UPAYA MENINGKATKAN CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
Syukriadi 1 , Kiswanto 2 , Septien Asmarwiati 3 1-2 STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3 Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu syukriadi.mais@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan  kesehatan  Puskesmas  memerlukan  pembinaan  dan  penilaian  yang terus  menurus  secara  berkesinambungan.  Dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  komprehensif  dan  bermutu  kepada  masyarakat  di  wilayah kerjanya, sejak tahun 2015 Direktorat Mutu dan Akreditasi, Pelayanan kesehatan primer sudah mengeluarkan program akreditasi Puskesmas. Tujan penelitian ini adalah  Untuk  mengetahui  upaya  Dinas  Kesehatan  Rokan  Hulu  untuk meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan metode  kualitatif  dengan  desain Rapid  Assesment  Procedure .  Penelitian dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Rokan  Hulu.  Data  didapatkan  dari  melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Kepala  Bidang  dan  Kepala  Seksi  di  Bidang  Pelayanan  Kesehatan.  Penentuan masalah  prioritas  dengan  teknik  USG,  penentuan  penyebab  masalah  dengan teknik fish  bone  analysis, penentuan  penyebab dominan dengan  teknik  CARL, penentuan alternatif prioritas dengan teknik MEER. Hasil penelitian menemukan yang  menjadi  masalah  prioritas  adalah  masih  banyaknya  Puskesmas  yang terakreditasi dasar. Penyebab dominan masalah adalah manajemen waktu yang sulit untuk pembinaan dan pengawasan. Alternatif prioritas pemecahan masalah adalah  dengan  membuat  jadwal  pembinaan  dan  pengawasan.  Kesimpulan  dari penelitian ini adalah guna optimalnya upaya Dinas Kesehatan Rokan Hulu untuk meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas di wilayah kerjanya adalah dengan membuat  jadwal  pembinaan  dan  pengawasan  terkait  proses  akreditasi  pada puskesmas yang akan melakukan penilaian reakreditasi.
Kata Kunci : Akreditasi, Pemecahan masalah, Puskesmas

## ABSTRACT
The  health  services  of  Public  Health  Centers  require  continuous  guidance  and assessment on  an  ongoing basis.In providing  comprehensive and  quality  health services  to  the  community  in their  working areas,  since 2015  the  Directorate of Quality  and  Accreditation,  Basic  Health  Service  has  issued  a  Public  Health Centers  accreditation  program.The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the efforts  of  the  RokanHulu  Health  Office  in  increasing  the  achievement  of  Public Health  Centers accreditation.The  research  method  used  is a  qualitative  method with a Rapid Assessment Procedure design. The research was conducted at the RokanHulu Health Office.Data obtained from conducting in-depth interviews and document  review.  Informants  in  this  study  were  Head  of  Section  and  Head  of
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
Section  in  Health  Services.Determine  the priority  of  the  problem  using  the  USG technique,  determine  the  cause  of  the  problem  using  the  fishbone  analysis technique, determine the dominant cause using the CARL technique, determine the priority alternative using the MEER technique. The results of the study found that  the  problem  that  became  a  priority  was  that  there  were  still  many  primary accredited  health  centers.The dominant  cause  of  the  problem  is  the  difficulty of time  management  for  coaching  and  supervision.  Alternative  problem-solving priority is to make a schedule of coaching and supervision.This study concludes that the optimal use of the efforts of the RokanHulu Health Office to improve the achievement of Public Health Centers accreditation in its working area is to make a  schedule  of  guidance  and  supervision  related  to  the  accreditation  process  at the Public Health Centers which will conduct a reaccreditation assessment.
Keywords :Accreditation, Problem solving, Public Health centers

## LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan organisasi pelayanan kesehatan perorangan dan  kesehatan  masyarakat  tingkat  pertama  melalui  peran  serta  aktif masyarakat,  pemanfaatan  hasil  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  tepat  guna  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan masyarakat  secara  menyeluruh,  adil,  merata,  dapat  diterima  masyarakat, dan  terjangkau.  Upaya  pencapaian  derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya  di  wilayah  kerjanya  dengan  mengutamakan  kerja promotif dan preventif [1].
Puskesmas  bertanggung  jawab  terhadap  upaya  kesehatan  di wilayah  kerjanya  yang  meliputi  promosi,  pencegahan,  pengobatan,  dan rehabilitasi.  Tujuan  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  adalah untuk  mengoptimalkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  setiap orang  untuk  hidup  sehat  guna  mencapai  derajat  kesehatan  sosial  dan ekonomi  masyarakat  yang  tinggi  [2].  Puskesmas  sebagai  fasilitas pelayanan  kesehatan  tidak  dapat  terhindar  dari  penilaian,  baik  itu penilaian  dari  suatu  organisasi  maupun  dari  masyarakat  sebagai pengguna  jasa  Puskesmas.  Penilaian  tersebut  dianggap  mencerminkan kualitas  pelayanan  untuk  mencapai  kepuasan  pasien.  Pelayanan  medis yang  berkualitas  selalu  berarti  memenuhi  harapan  pasien  dan  membuat mereka merasa dihargai dan diakui [3].
Standar  pelayanan  kesehatan  merupakan  bagian  dari  pelayanan kesehatan  itu  sendiri  dan  memegang  peranan  penting  dalam  mutu pelayanan  kesehatan.  Menurut  teori  Donabedian  (1980),  standar pelayanan  dibagi  menjadi  input  (SDM,  dana,  sarana  dan  prasarana,  dan lain-lain),  proses  (perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi) dan  output  (hasil  akhir  pelayanan  kesehatan).  Standar  pelayanan merupakan alat organisasi untuk menggambarkan kualitas pelayanan [4].
Optimalisasi  mutu  pelayanan  kesehatan  Puskesmas  memerlukan pembinaan  dan  evaluasi  yang  berkesinambungan.  Penilaian  mandiri Puskesmas  yang  ada  belum  sepenuhnya  menilai  semua  pelayanan
kesehatan  yang  menjadi  tugas  pokok  Puskesmas.  Sejak  tahun  2015, Direktorat  Mutu  dan  Akreditasi  Pelayanan  Kesehatan  Primer  telah mengeluarkan  program  Akreditasi  Puskesmas  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif  dan  bermutu  kepada masyarakat  guna  terus  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Tingkat Pertama [5].
Kualitas  pelayanan  kesehatan  Puskesmas  berdampak  pada kepuasan  pasien.  Penelitian  tentang  status  akreditasi  Puskesmas  dan tingkat  kepuasan  pasien  menemukan  bahwa  akreditasi  Puskesmas memiliki  hubungan  dengan  tingkat  kepuasan  pasien  pada  kategori  tidak terakreditasi,  terakreditasi  dasar  dan  terakreditasi  madya  [6].  Sementara itu  juga  penelitian  tentang  hubungan antara status  akreditasi  rumah  sakit di  Kota  Sorong,  Papua  Barat  dengan  kepuasan  pasien,  menunjukkan bahwa  ada  hubungan antara  status  akreditasi rumah  sakit  dan  kepuasan pasien [7].
Secara  struktur  organisasi,  Puskesmas  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah    dinas  kesehatan  kabupaten/kota,  sehingga  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  akan  mengacu  pada  kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan,  yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  dan  Rencana  Lima  Tahunan  dinas  kesehatan kabupaten/kota.  dalam  Sistem  Kesehatan  Daerah  Kabupaten/Kota, Puskesmas  merupakan  bagian  dari  dinas  kesehatan  kabupaten/kota sebagai  UPTD  dinas  kesehatan  kabupaten/kota.  Oleh  sebab  itu, Puskesmas  melaksanakan  tugas  dinas  kesehatan  kabupaten/kota  yang dilimpahkan  kepadanya,  antara  lain  kegiatan  dalam  Standar  Pelayanan Minimal    Bidang  Kesehatan  Kabupaten/kota  dan  upaya  kesehatan  yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat diwilayah kerjanya [8].
Untuk  melakukan  akreditasi,  Puskesmas  didampingi  oleh  tim pendamping dari Dinas Kesehatan. Tim pendamping ditunjuk oleh Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  untuk  memberikan  bimbingan  dan
penilaian  selama  pra  dan  pasca  akreditasi.  Tim  pendamping  harus  telah memiliki  sertifikat  lulus  pelatihan  pendamping  akreditasi.  Pendampingan pra-akreditasi  merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk  mempersiapkan Puskesmas    dalam  memenuhi  standar  akreditasi.  Pendampingan  pasca akreditasi  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memelihara  dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar akreditasi secara berkesinambungan hingga dilakukan audit akreditasi berikutnya [9].
Diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu terdapat 22 Puskesmas.  Dari  data  akreditasi  Puskesmas  di  bidang  pelayanan kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu  terdapat  1 Puskesmas yang belum  melakukan akreditasi, 7 Puskesmas terakreditasi dasar, 12 Puskesmas terakreditasi madya, dan 2 Puskesmas terakreditasi utama.  3  puskesmas  telah  melakukan  reakreditasi,  2  Puskesmas mendapatkan capaian akreditasi yang sama dengan capaian sebelumnya, sementara  1  Puskesmas  berhasil  mencapai  akreditasi  utama  dari akreditasi  sebumnya  yang  terakreditasi  dasar.  Dinas  kesehatan  melalui tim  pendamping  yang  berada  dibawah  koordinasi    seksi  pelayanan kesehatan  primer  dan  kesehatan  tradisional  pada  bidang  pelayanan kesehatan mempunyi tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pada puskesmas untuk proses akreditasi.Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  desain Rappid Assesment  Procedure .  Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  dimulai  pada  tanggal  15 November 2021 sampai 30 November 2021. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan  data  dalam  bentuk  wawancara  mendalam  dan  telaah dokumen  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  dalam  meningkatkan capaian akreditasi pada puskesmas dengan informan yang terdiri dari satu
kepala bidang dan tiga kepala seksi di bidang pelayanan  kesehatan.
Identifikasi masalah di peroleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen.  Untuk  menentukan  prioritas  masalah  dilakukan  dengan memberikan  pembobotan  pada  masalah  yang  telah  ditentukan  dengan menggunakan  metode  USG  ( Urgency,  Seriouness,  Growth ).  Penilaian USG  dilakukan  dengan  cara  FGD  ( Focus  Grup  Discussion ).  Setelah masalah  prioritas  ditentukan,  kemudian  menetukan  penyebab  masalah dengan fish  bone  analysis .  Dari  penyebab  yang  ditemukan  kemudian ditentukan  penyebab  dominan  dengan  metode  CARL  ( Capability, Accessibility,  Readiness,  leverage ).  Untuk  menentukan  prioritas  alternatif pemecahan masalah dilakukan menggunakan metode MEER ( Methodology, Effectiveness, Efficiency, and Relevancy ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Unit Kerja
Dari  hasil  analisis  unit  kerja  pada  Bidang  Pelayanan  Kesehatan diperoleh  hasil  bahwa  bidang  pelayanan  kesehatan  mempunyai  lima fungsi yaitu fungsi manajemen, fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan dan fungsi pengendalian. Pada fungsi manajemen  yang  ada  di  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Rokan  Hulu  sejauh  ini  telah  mencakup  perencanaan, pengorganisasian,pengarahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi  perencanaan  dilakukan  oleh  masing-masing  seksi  dengan tupoksi  yang  telah  ditetapkan  dengan  menentukan  tujuan  serta  target program atau kegiatan, kemudian menyusun strategi untuk mencapainya, menetapkan  berbagai  sumber  daya  yang  mungkin  dibutuhkan,  dan menentukan  standar  keberhasilan  selama  proses  mencapai  tujuan tersebut.  Setiap  program  kegiatan  telah  dibuat  perencanaannya,  namun masih  ada  beberapa  perencaan  yang  belum  berjalan  sesuai  target  yang telah ditetapkan sehingga  mempengaruhi realisasi capaian perencanaan.
Fungsi  pengorganisasian  di  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  bertujuan
untuk    merealisasikan  perencanaan  yang  telah  dibuat.  Mengelompokkan seluruh  alat,  tugas,  SDM  maupun  wewenang  yang  ada  untuk  tujuan pemenuhan  rencana.  Proses  pengawasan  dapat  dilakukan  oleh  Kepala Bidang  secara  mudah  dengan  memanfaatkan  fungsi  pengorganisasian. Kepala Bidang dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab hingga  jenis  dan  klasifikasi  tugas  dengan  adanya  pengorganisasian  di Bidang Pelayanan Kesehatan.
Fungsi  pengarahan  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Rokan  Hulu  diberikan  berupa  motivasi  kerja  kepada  setiap staff  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  petugas kesehatan.  Bidang  pelayanan  kesehatan  menetapkan  pendelegasian wewenang  yang  mengacu  kepada  hirarki  organisasi.  bidang  pelayanan kesehatan  melakukan  supervisi  dengan  mengevaluasi  hasil  kerja  kepala seksi  dan  staff  di  bidang  pelayan  kesehatan.  Serta  sejauh  ini  belum pernah terjadinya konflik yang berrti pada bidang pelayanan kesehatan.
Fungsi  pengendalian  merupakan  proses  untuk  memastikan  bahwa aktivitas  sebenarnya  sesuai  dengan  aktivitas  yang  direncanakan  dan berfungsi  untuk  menjamin  kualitas  serta  pengevaluasian  capaian, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian / pengontrolan meliputi  menentukan  standar  dan  menentukan  cara  mengukur  prestasi kerja,  melaksanakan  pengukuran  prestasi  kerja,  menentukan  apakah prestasi kerja sesuai dengan standar dan mengambil tindakan  perbaikan. Adapun  fungsi  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Pelayanan Kesehatan  adalah  dengan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap kinerja SDM, program dan kegiatan yang dilakukan.Program dan kegiatan yang  menjadi  tanggungjawab  bidang  pelayanan  kesehatan  masih  ada beberapa  yang  belum  mencapai  target  perencaan    sepenuhnya.  Bidang pelayanan  kesehatan  akan  menganalisa  apa  saja  yang  tidak  sesuai dengan  perencanaan,  dan  kemudian  akan  melakukan  evaluasi  dengan solusi untuk perbaikan.

## Identifikasi Masalah
Identifikasi  masalah  merupakan  salah  satu  kegiatan  terpenting sebelum  menentukan  prioritas  masalah,  masalah  akan  di  identifikasi merupakan awal untuk menentukan prioritas masalah. Identifikasi masalah dilakukan  dengan  wawancara  dan  observasi  dokumen  pada  Bidang Pelayanan  Kesehatan.  Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Bidang Pelayanan  Kesehatan,  Kepala  Seksi  Peleyanan  Kesehatan  Primer  dan Tradisional , dan Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Dari hasil  wawancara  dan  observasi  dokumen  yang  dilakukan,  didapatkan beberapa  masalah  :  1)  Masih  banyaknya  Puskesmas  yang  terakreditasi dasar,  2)  Masih  rendahnya  capaian  KBK  BPJS  pada  Puskesmas,  dan  3) Masih  banyaknya  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  belum  terdata dan belum ada izin operasional.

## Masalah Prioritas
Penentuan  masalah  prioritas  dilakukan  dengan  metode  USG ( Urgency,  Seriouness,  Growth ).  USG  merupakan  salah  satu  cara  untuk menyusun  urutan  prioritas  masalah  yang  harus  diselesaikan.  Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan  masalah  dengan  menentukan  skala  nilai  1-5.  Masalah yang  mendapatkan  skor  tertinggi  merupakan  masalah  prioritas.  Hasil Penilaian  USG  terhadap  masalah  yang  teridentifikasi  adalah  sebagai berikut :
Tabel 1. Penentuan prioritas masalah di Bidang Pelayanan Kesehatan
No Masalah U S G Jumlah  Prioritas 1. Masih banyaknya Puskesmas yang terakreditasi dasar 4 5 4 13 I 2. Masih rendahnya capaian KBK BPJS pada Puskesmas 4 5 3 12 II 3. Masih banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdata dan belum ada izin operasional 3 3 3 9 III
Berdasarkan  hasil  USG  di  atas,  masalah  yang  menjadi  prioritas adalah masih banyaknya Puskesmas yang terakreditasi dasar.

## Identifikasi Penyebab Masalah
Penyebab  masalah  dibuat  dalam  bentuk  diagram  tulang  ikan ( diagram  fish bone ). Penyebab masalah diidentifikasi dari unsur kegiatan manajemen.
Gambar 1. Analisis Tulang Ikan ( Fish Bone Analysis )

## Identifikasi Penyebab Dominan Masalah
Dari  beberapa  penyebab  masalah  yang  didentifikasi  dari fish  bone analysis, dapat  dilakukan  identifikasi  penyebab  dominan  atau  prioritas dengan  metode  CARL  ( Capability,  Accessibility,  Readiness,  leverage ). Kriteria  diberi  skor  1-5  dan  kemudian  total  skor  diperoleh  dengan  rumus CxAxRxL yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini Rangkap tugas Kurangnya Jumlah SDM di Puskesmas Terbatasnya anggaran keuangan Manajemen waktu yang sulit untuk pembinaan dan
pengawasan
Kurang pahamnya SDM Puskesmas
tentang elemen penilaian Rancunya pedoman yang akan digunakan untuk pembinaan Men Methode Mone y Material masih banyaknya Puskesmas yang terakreditas i dasar
Tabel 2. Penentuan penyebab dominan masalah No  Masalah Skor Total Rangking C A R L 1 Jumlah SDM yang kurang di puskesmas 3 3 3 3 81 V 2 Rangkap tugas SDM di puskesmas 3 3 3 4 108 IV 3 Terbatasnya anggaran 3 4 3 4 144 II 4 Kurang pahamnya SDM puskesmas tentang elemen penilaian 3 3 3 5 135 III 5 Manajemen waktu yang sulit untuk pembinaan dan pengawasan 3 3 4 5 180 I 6 Rancunya pedoman yang akan digunakan untuk pembinaan 3 2 3 4 72 VI
Dari  analisa  metode  CARL  didapatkan  penyebab  dominan  masalah adalah manajemen waktu yang sulit untuk pembinaan dan pengawasan.

## Alternatif Pemecahan Masalah
Dari  penyebab  dominan  masalah  dapat  dirumuskan  alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :
1.  Melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  puskesmas  sebelum turun ke puskesmas.
2.  Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan untuk setiap puskesmas yang akan melakukan akreditasi.

## Alternatif Prioritas Pemecahan Masalah
Setelah  menentukan  alternatif-alternatif  pemecahan  masalah, langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  alternatif  prioritas.  Untuk menetukan alternatif prioritas pemecahan masalah menggunakan metode MEER ( Methodology, Effectiveness, Efficiency, and Relevancy ). Penilaian untuk setiap kriteria diberi skor 1-5. Hasil analisis metode MEER sebagai berikut :
Tabel 3. Alternatif Prioritas Pemecahan Masalah Alternatif Nilai Jumlah Ranking M E E R Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan puskesmas sebelum turun ke puskesmas 3 3 3 3 12 II Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan untuk setiap puskesmas yang akan melakukan akreditasi 4 5 4 4 17 I
Dari  analisis  metode  MEER  diatas,  yang  menjadi  alternatif  prioritas untuk  pemecahan  masalah  adalah  membuat  jadwal  pembinaan  dan pengawasan untuk setiap puskesmas yang akan melakukan akreditasi.
Manajemen  waktu  adalah  kemampuan  untuk  merencanakan, mengorganisasikan  dan  mengatur  waktu  untuk  menyelesaikan  kegiatan untuk  mencapai    tujuan.  Salah  satu  cara  mengatur  waktu  adalah  dengan menjadwalkan  kegiatan  [10].  Manajemen  waktu  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja karyawan [11]. Manajemen waktu yang sangat efektif  dan  mutu  yang  baik  memberi  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepuasaan  pengguna  layanan  [12].  Agar  ektif  dan  efisiennya  kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  dan  Kesehatan  Tradisional  terhadap  Puskesmas  terkait  proses akreditasi  perlu  pengaturan  manajemen  waktu  yang  baik,  yaitu  berupa dibuatnya jadwal pembinaan dan pengawasan yang dibuat dan disepakati bersama  oleh  Seksi  Pelayanan  Kesehatan  Primer  dan  Kesehatan Tradisional dengan Puskesmas.
Tersedianya  jadwal  pembinaan  dan  pengawasan  terkait  proses akreditasi  Puskesmas  dapat  membuat  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan  oleh  Seksi  Pelayanan  Kesehatan  Primer  dan  Kesehatan Tradisional berjalan sesuai waktu yang telah disepakati. Pembinaan yang dilakukan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, semakin baik
pembinaan  yang  dilakukan  sebuah  instansi  maka  kinerja  pegawainya akan  semakin  optimal  [13],[14].  Dengan  optimalnya  kegiatan  pembinaan dan  pengawasan  dapat  meningkatkan  kesiapan  SDM  Puskesmas  untuk menghadapi penilaiian akreditasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan  capaian  akreditasi  puskesmas  dari  dasar  menjadi paripurna.

## SIMPULAN DAN SARAN
Prioritas  masalah  yang  ditemukan  adalah  masih  banyaknya Puskesmas  yang  terakreditasi  dasar.  Sehingga  di  dapatkan  penyebab dominan  masalah  dengan  metode  CARL  adalah  manajemen  waktu  yang sulit  untuk  pembinaan  dan  pengawasan.  Alternatif  prioritas  pemecahan masalah  yaitu  dengan  membuat  jadwal  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan yang dibuat dan disepakati bersama antara Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional dengan pihak Puskesmas.
Maka  dari  itu  perlunya  rekomendasi  untuk  mengatasi  pemecahan masalah yaitu untuk optimalnya menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan  pengawasan  Puskemas  terkait  proses  akreditasi  Puskesmas  pada Seksi  Pelayanan  Kesehatan  Primer  dan  Kesehatan  Tradisional,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu  melalui  Seksi  Pelayanan  Kesehatan Primer  dan  Kesehatan  Tradisional  disarankan  untuk  membuat  jadwal pembinaan  dan  pengawasan  untuk  setiap  Puskesmas  yang  akan melakukan  penilaiian  akreditasi  atau  reakreditasi  yang  bertujuan  untuk membuat  setiap  kegiatan  pembinaan  dan  pengawasan  dapat  berjalan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Junaidar  J,  Hidayat  M,  Rani  HA,  Yussar  MO.  Hubungan  capaian program  gizi  dengan  tingkat  akreditasi  puskesmas  di  Aceh.  AcTion Aceh Nutr J. 2020;5(2):105 –10.
2.   Ulumiyah  NH.  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Dengan Penerapan  Upaya  Keselamatan  Pasien  Di  Puskesmas.  J  Adm Kesehat Indones. 2018;6(2):149 –55.
3.   Reganata  GP,  Wirajaya  MKM.  Akreditasi  Puskesmas  Sebagai Intervening  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Pasien. Bali Heal J. 2020;4(2):89 –97.
4.   Prapitasari R, Jalilah NH. Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata; 2020.
5.   Siswantoro H, Siswoyo H, Nurhayati N, Tie D, Afrilia AR, Harso AD, et al.  Pengembangan  Indeks  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Puskesmas. Media Penelit dan Pengemb Kesehat. 2019;29(3):269 –84.
6.   Nurjannah  I,  Trisna  P,  Raharjo  BB.  Status  Akreditasi  Puskesmas dengan  Tingkat  Kepuasan  Pasien.  Higeia  J  Public  Heal  Res  Dev. 2019;3(2):324 –36.
7.   Yewen  MR,  Korompis  GEC,  Kolibu  FK,  Kesehatan  F,  Universitas  M, Ratulangi  S.  Hubungan  Antara  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan Tingkat  Kepuasan  Pasien  Di  Kota  Sorong  Provinsi  Papua  Barat.  J Kesmas. 2018;7(5).
8.   Kementerian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  44  tahun  2016  Tentang  Pedoman  Manajemen Puskesmas. Kementerian Kesehatan RI. Indonesia; 2016.
9.   Kementerian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2015  Tentang  Akreditasi  Puskesmas, Klinik  Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter,  dan  Tempat  Praktik Mandiri Dokter Gigi. Kementerian Kesehatan RI. Indonesia; 2015.
10.  Priatna  DK,  Limakrisna  N.  Buku  Referensi  Intellecual  Capital Management. Yogyakarta: Deepublish; 2021.
11.  Halim  MR,  Mattalatta  S.  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  Waktu Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep. J Manag Bus. 2019;2(2):182 –8.
12.  Julianto  V,  Saad  I,  Sukma  S.  Pengaruh  Manajemen  Waktu Penyelesaian  Pekerjaan  dan  Mutu  Pekerjaan  Terhadap  Kepuasan Pelanggan  pada  PT.  Wijaya  Karya  (PERSERO),  Tbk.  J  Adm  Dan Manaj. 2019;9(1):21 –8.
13.  Saehu AA. Pengaruh Pembinaan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai. J Manag Rev. 2018;2(3):238 –41.
14.  Darmasanthi  NK  sri,  Sudiyani  NN.  Pengaruh  Pembinaan,  Pelatihan kerja Dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Pemberdayaan  perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Tabanan. J Manaj dan Bisnis Equlibrium. 2020;6(2):212 –25.