## POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

## LEGAL POLITICS ON THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN PROTECTING THE EXISTENCE OF THE ADAT LAW SOCIETY IN INDONESIA

## Titis Anindyajati
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta titis_mh@yahoo.com

## Abstract
The  implementation  of  the  communities’  rights,  including  the  right  of  the  natural  resources  has  not  been consistent  with  the  principles  of  the  constitution,  although  the  existences  of  entities  of  the  adat  law  societies (Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat,  or  KMHA)  have  already  recognised  and  guaranteed  by  the  Constitution and  have  also  been  mentioned  in  various  Laws  regarding  the  natural  resources.  For  that  reason,  the Constitutional Court through its decisions,  which determines the legal policy of Constitutional Court exists to balance  the  power  between  the  excecutives  and  the  judicials.  There  are  already  various  papers  about  the entities of the adat law societies, but none of it elaborate on how the Laws protects the rights of KMHA and the role of Constitutional Court in protecting its existences from the legal politics. Laws and regulations related to the rights of KMHA regarding the natural resources and Constitutional Courts decisions related to KMHA and the  natural  resources  were  used  in  this  paper  as  research  objects.  In  addition,  a number  of  bibliography  and primary law resources were also employed as the source of study. This research unveiled that since the issue of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, there have been numerous technical rules regulating the existence  of  KMHA  explicitly.  In  the  meantime,  the  Constitutional  Court  through  its  decisions,  based  on  the philosophical, juridical and sociological considerations, have already produced landmark decisions regarding the important limitations to define KMHA. This was one of the main role of Constitutional Court to uphold the principles of Constitution.

## Keywords: politics of law, The Constitutional Court of Indonesia, the entities of the adat law societies

## Abstrak
Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam  konstitusi  dan  diturunkan  melalui  peraturan  perundang-undangan  terkait  Sumber  Daya  Alam  (SDA). Untuk  itulah  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan-putusannya  yang  melahirkan  Politik  Hukum  Mahkamah Konstitusi  hadir  untuk  menyeimbangkan  kekuasaan  antara  eksekutif  dan  yudikatif.  Penulisan  tentang Masyarakat  Hukum  Adat  sudah  banyak,  namun  belum  ada  yang  lebih  spesifik  menulis  tentang  bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melindungi  eksistensi  KMHA  dari  aspek  politik  hukum.  Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan  KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang  mengatur  lebih  tegas  tentang  keberadaan  KMHA.  Sementara  itu,  Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi melalui  putusan-putusannya  yang  berlandaskan  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  melahirkan landmark  decision mengenai  batasan  penting  untuk  mendefinisikan  KMHA.    Hal  ini  merupakan  salah  satu    peran    Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Kata kunci : politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)

## Pengantar
Sejatinya,  kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  memiliki  berbagai  istilah  atau  penyebutan, misalnya  saja  Van  Vollenhoven  dan  Soepomo (Tolib  Setiady,  2013:75)  menggunakan  istilah Persekutuan
Hukum Adat (Adatrechts Gemeenschapen) ,  Ter  Haar  dan  Hazairin  (Tolib Setiady,  2013:76)  memakai  istilah  Masyarakat Hukum  Adat,  atau  istilah-istilah  lain  seperti masyarakat  tradisional,  desa  dan  sebagainya. Namun demikian, hakikatnya Kesatuan Masyarakat Hukum  Adat  (MHA)    menjadi  satu  kesatuan yang  tidak  terpisahkan  dengan  masyarakat Indonesia umumnya.
Istilah  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat (selanjutnya disebut KMHA) adalah istilah resmi  yang  tercantum  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  seperti  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (yang  selanjutnya disebut  UUPA),  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya  sebagai  padanan  dari rechtgemeenschapt , atau oleh sedikit literatur menyebutnya adatrechtgemenschap .  Menurut  Abdurrahman (Abdurrahman, 2015:12), Istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilahirkan dan digunakan  oleh  pakar  hukum  adat  yang  lebih banyak  difungsikan  untuk  keperluan  teoritik akademis.  Sedangkan  istilah  masyarakat  adat adalah  istilah  yang  lazim  diungkapkan  dalam bahasa  sehari-hari  oleh  kalangan  non  hukum yang  mengacu  pada  sejumlah  kesepakatan internasional.
Setelah  mengalami  perubahan  pasca reformasi  tahun  1999,  Undang-Undang  Dasar 1945  mengakomodir  dan  menegaskan  keberadaan Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  melalui rumusan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam  undang-undang.  Pasal  18B  ayat (2)  UUD 1945  tersebut  diperkuat  dengan  ketentuan  pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas  budaya  dan  masyarakat  tradisional dihormati. Norma inilah yang kemudian menjadi
landasan  konstitusional  pengakuan  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
Walaupun  demikian,  fakta  di  lapangan menunjukkan bahwa pembangunan serta modernisasi  cenderung  tidak  berpihak  kepada kesejahteraan  masyarakat  adat.  Sebagian  besar komunitas  masyarakat  hukum  adat  menjadi miskin  dan  tertindas  karena  ketimpangan penguasaan  sumber-sumber  kehidupan.  Industrialisasi dan komersialisasi yang berujung pada perizinan terhadap eksplorasi dan eksploitasi alam berdampak pada teralihkannya hak-hak masyarakat  adat  kepada  pihak  pemodal  atau pengusaha.  Tidak  jarang  terjadi  perampasan tanah masyarakat adat untuk kemudian dijadikan perkebunan  sawit,  pertambangan,  objek  konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit komunitas  masyarakat  adat  terlibat  konflik dengan  perusahaan  yang  merampas  wilayah kehidupan  mereka.  Dalam  menghadapi  konflik, seringkali masyarakat adat terhalangi oleh sistem hukum  yang  tidak  mendukung  keberadaan mereka.  Bahkan,  hukum  adat,  berikut  praktek- praktek penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat,  dicap  sebagai  praktek  yang  bertentangan dengan  hukum,  dan  karenanya  penyelesaian sengketa  masyarakat  adat  harus  tunduk  pada ketentuan  hukum  negara  melalui  mekanisme peradilan  formal  negara.  Selain  itu,  sistem pengurusan diri (pemerintahan adat) oleh negara dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan masyarakat dan karenanya perlu diseragamkan.
Sementara  itu,  lemahnya  pengakuan Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan  istimewa  turut  berperan  kepada  maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak KMHA  yang  dilakukan  oleh  negara.  Beberapa peraturan  perundang-undangan  belum  cukup melindungi  keberadaan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat dan belum dijalankan dengan baik. Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  mengamanatkan adanya  ketentuan  yang  lebih  implementatif terhadap pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, namun politik hukum yang terlihat seolah  hanya  mengakomodir  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat semata-mata dalam undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan posisi  tawar  yang  tidak  signifikan.  Sulitnya mendapatkan  dasar  hukum  yang  jelas  mengenai pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat serta belum adanya mekanisme yang mengintegrasikan  perangkat  adat  dalam  sistem hukum  formal  dapat  mempersulit  masyarakat
adat  mendapatkan  posisi  tawar  yang  lebih  baik khususnya  dalam  penguasaan  dan  pengelolaan sumber daya.
Saat  ini  telah  banyak  undang-undang yang  mengatur  tentang  keberadaan  dan  hak-hak KMHA,  namun  penyebutan  KMHA  ini  lebih banyak  dimunculkan  dalam  rumusan  undang- undang di bidang sumber daya alam. Pengaturan SDA  yang  tertuang  dalam  UU  SDA/Sektoral sebagian  besar  lebih  berpihak  pada  swasta menjadi salah satu penyebab terbesar konflik dan sengketa  penguasaan/kepemilikan  antara  Negara dan/atau swasta sebagai pihak yang berkuasa dan masyarakat sebagai pihak yang dikuasai.
Beberapa persoalan lain terkait pengaturan  KMHA  yaitu  beberapa  undang- undang  tersebut  lebih  didominasi  oleh  norma yang mengatur dan membatasi, bahkan cenderung ‘merampas’ hak-hak masyarakat adat akan  sumber  daya  alam,  bukan  norma  yang berorientasi  pada  pengakuan  dan  perlindungan hak  masyarakat  adat.  Dapat  dikatakan  undang- undang  yang  ada  saat  ini  belum  sepenuhnya berpihak  kepada  KMHA  ataupun  memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Hadirnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai salah  satu  lembaga  kekuasaan  kehakiman diharapkan  dapat  menjadi  pelindung  hak-hak SDA  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat (KMHA)  melalui  Pengujian  UU  terhadap  UUD 1945  mengingat  KMHA  telah  diakui  sebagai subjek  hukum  dewasa  ini.  Konstitusi  melalui Mahkamah  Konstitusi  membuka  celah  bagi masyarakat  hukum  adat  untuk  mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang terlanggar sebagai  perwujudan  dari  Negara  demokratis. Dalam  teori  kontrak  Sosial  oleh  Jean  Jacque Rousseau (Wignjosoebroto, 2002:419) dikatakan bahwa  kehidupan  Negara  demokratis  sejatinya terwujud  dari  kontrak-kontrak  sosial  antara Negara  dan  warga  nya  yang  bersedia  sebagian hak-haknya “ditidurkan”  demi  terciptanya tambahan  kekuasaan  pengatur  oleh  pemerintah. Namun  demikian,  hak-hak  yang  ditidurkan tersebut  tidaklah  termasuk  dalam  hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat.
Secara  umum,  hak-hak  konstitusional KMHA  diatur  dalam  Pasal  18B  dan  Pasal  28I ayat  (3)  UUD  1945.  Pasal-pasal  a quo sejatinya merupakan  pengejawantahan  dari  peran  dan kewajiban  Negara  untuk  melindungi,  mengakui dan  menghormati  hak-hak  Kesatuan Masyarakat
Hukum  Adat  di  Indonesia.  Menurut  Jimly Asshiddiqie (Asshidiqie, 2003:32-33), Pasal 18B ayat  (2)  memiliki  makna  bahwa  Negara mengakui (i) Eksistensi suatu Kesatuan Masyarakat Hukum  Adat  beserta  hak-hak  tradisional  yang dimilikinya;  (ii)  Eksistensi  yang  diakui  adalah eksistensi  kesatuan-kesatuan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat; (iii) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  itu  memang  hidup  (masih  hidup);  (iv) Dalam lingkungannya ( lebensraum ) yang tertentu  pula;  (v)  Pengakuan  dan  penghormatan itu  diberikan  tanpa  mengabaikan  ukuran-ukuran kelayakan  bagi  kemanusiaan  sesuai  dengan tingkat  perkembangan  keberadaan  bangsa;  (vi) pengakuan  dan  penghormatan  itu  tidak  boleh mengurangi  makna  Indonesia  sebagai  negara yang  berbentuk  negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai lembaga  yang  salah  satu  kewenangannya  adalah untuk judicial  review juga  berkontribusi  dalam mendukung  usaha-usaha  pengakuan  terhadap KMHA  dan  pembenahan  terhadap  sistem hukum.  Bahkan  salah  satu  kontribusi  terbesar MK melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No.24/2003 sebagaimana diubah dengan  UU  No.8/2011)  memberikan  pengakuan terhadap  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat sebagai  salah  satu  subjek  hukum  untuk  menjadi pemohon  di  Mahkamah  Konstitusi  dalam perkara judicial  review. Hal  ini  diatur  dalam Pasal  51  ayat  1  huruf  (b)  yang  menyatakan, syarat  Pemohon  untuk  mengajukan  permohonan pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945 adalah bahwa Pemohon haruslah termasuk dalam salah  satu  dari  subjek  hukum  yang  menganggap hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang  yang dimohonkan pengujian, yaitu:
(1) Perorangan warga negara Indonesia;
(2) Kesatuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Kontribusi  MK  lainnya  yaitu  pada Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Pengujian  Undang-Undang  Kehutanan.  Dalam putusan a  quo ,  MK  mengembalikan  hak-hak Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  kasus kepemilikan  hutan  adat  yang  selama  ini digolongkan  sebagai  hutan  Negara  menjadi hutan  hak  oleh  KMHA.  Putusan  ini  menjadi salah satu tonggak penegakan hak-hak konstitusional KMHA yang selama ini terlanggar
khususnya  dalam  UU  Kehutanan.  Putusan  MK tersebut  membangunkan  kesadaran  baik  dari pihak  pemerintah  maupun  KMHA  sendiri  untuk membentuk  produk-produk  hukum  khususnya yang  bersifat  lebih  teknis  sebagai  landasan hukum dalam melindungi hak-hak KMHA.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat  diperlukan  pembahasan  yang  mendalam mengenai  bagaimana  undang-undang  mengatur pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  sistem  hukum nasional  yaitu  UU  terkait  Sumber  Daya  Alam. Selain  itu,  terkait  fungsinya  sebagai  lembaga pengawal  konstitusi  yang  melindungi  hak-hak konstitusional  warga  negaranya,  perlu  dikaji bagaimanakah peran MK dalam menegaskan dan melindungi  pengakuan  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  sesuai  amanat  UUD  1945  sebagai konstitusi Indonesia. Tulisan ini mendiskusikan,
(a) Bagaimanakah perlindungan Hak-hak Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  (KMHA)  dalam Peraturan  Perundang-undangan  khususnya UU SDA?; serta
(b) Bagaimanakah  Peran  Mahkamah  Konstitusi dalam  Politik  Hukum  Perlindungan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  (KMHA)  di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian doctrinal  yang  meneliti  melalui  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tertier  yang  sesuai  dengan objek penelitian. Penelitian ini lebih mengutamakan  studi  pustaka  ( library  research ) dengan  mengkaji  bahan  hukum,  baik  yang bersifat  primer,  sekunder  maupun  tersier. Penelitian  studi  pustaka  dilakukan  dengan mengumpulkan,  menelusuri  dan  mensistemasikan bahan-bahan  terkait  yang  diperlukan  dalam penelitian ini. Bahan hukum primer penelitian ini adalah  UUD  1945  sebagai    norma  atau  kaidah dasar  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berkaitan  khususnya  UU  Sumber  Daya  Alam. Untuk mendapatkan data sekunder akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan ( library  research )  dengan  menggunakan  studi dokumenter  terhadap  referensi-referensi  yang relevan dengan objek penelitian yang didapatkan dari  peraturan  perundang-undangan,  buku  dan artikel  serta  dalam  kamus  dan  ensiklopedia. Bahan  hukum  tersier  berupa  dokumen  yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan
bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
Adapun  analisis  telah  dilakukan  melalui dua tahapan. Pertama, analisis normatif dilakukan  dengan  cara  melakukan  tinjauan  atas pasal-pasal  yang  terkait  dengan  Hak-hak Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA) dalam  konstitusi,  seperti  ketentuan  Pasal  18B ayat  (2)  dan  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945  dan dalam peraturan perundang-undangan terkait UU Sumber  Daya  Alam,  misalnya  Kehutanan,  UU Perkebunan,  dan  lain-lain.  Kemudian  analisis dilakukan  dengan  menelusuri  putusan-putusan MK  terkait  KMHA  yang  menjadi landmark decision khususnya Putusan MK yang mengabulkan  untuk  mengetahui  Kebijakan Hukum  Pemerintah  Indonesia  secara  nasional (Politik  Hukum)  tentang  Peranan  MK  terhadap eksistensi KMHA.

## Perlindungan Hak-hak Kesatuan Masyarakat
Hukum  Adat  (MHA)  dalam  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  secara  tegas  muncul  dalam  perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 di  mana  tercantum  dalam  Ketentuan  Pasal  18B ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan, “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang  diatur  dalam  Undang-undang ”.  Menurut Jimly  Asshiddiqie  (Asshiddiqie,2015:358-359), pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dalam  Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak hanya melahirkan masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  hukum yang  menyandang  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum  namun  juga pengakuan  dan  penegasan  unit  organisasi  dan hak-hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat dalam  wilayah  tradisional  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  yang  bersangkutan.  Dengan demikian,  KMHA  di  Indonesia  telah  mendapatkan hak  sekaligus  kewajibannya  sebagai  subjek hukum  sehingga  berakibat  pada  dua  sisi  yaitu bagaimana KMHA wajib menaati peraturan yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  hukum  nasional  dan bagaimana  KMHA  tetap  melestarikan  dan menjalankan  kebiasaan-kebiasaan  yang  juga telah  menjadi  hukum  yang  berlaku  secara  adat dalam lingkungan KMHA itu sendiri.
Sementara itu, mengacu pada UU No.12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan RI sebagai berikut:
(a) UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
(b) Ketetapan MPR;
(c) UU/Perppu;
(d) Peraturan Pemerintah;
(e) Peraturan Presiden;
(f) Peraturan Daerah Provinsi;
(g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam penulisan ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu beberapa  UU  khususnya  UU  terkait  sektoral/ Sumber Daya Alam yang mengatur tentang hak- hak KMHA. Beberapa undang-undang khususnya undang-undang sektoral telah mengakui  dan  mengatur  hak-hak  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat.  Undang-undang  itu, antara  lain:  (1).  UU  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA);  (2).  UU  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan;  (3).  UU  Nomor  26  Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang;  (4).  UU  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (5). UU Nomor 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan;  (6).  UU Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa;  (7).  UU Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah; (8). UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Sejatinya, undang-undang yang merupakan hukum tertulis merupakan wahana atau jembatan antar  lingkup  aneka  adat  dan  hukum  tidak tertulis  lainnya  atau  untuk  mengatasi  kebutuhan kepastian  hukum  tidak  tertulis  dalam  hal  pihak- pihak  menghendakinya  (Indrati,2007:2).  Untuk itu,  undang-undang  sebagai  peraturan  perundang- undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan  bersama  Presiden  diperlukan  guna mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan-tujuan  negara yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan  kesejahteraan  umum.  Adanya  unsur dan  pengaturan  hak-hak  MHA  dalam  beberapa UU  Sektoral  menunjukkan  adanya  pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA.
Undang-undang  juga  merupakan  produk hukum  yang  bersumber  dari  politik  hukum. Menyitir pendapat Utrecht (Sodiki, 2012:1) yang menyatakan  bahwa  politik  hukum  menyelidiki
perubahan-perubahan  apa  yang  harus  diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan sociale  werkelijkheid (kenyataan  sosial). Oleh  karena  itu,  politik  hukum  yang  dibangun idelanya merupakan cerminan dari atau mempunyai  tujuan  untuk  kepentingan  masyarakat dan  bukan  kepentingan  golongan  tertentu. Kenyataan-kenyataan  yang  ada  di  lapangan, masih ditemukan undang-undang yang dirumuskan  kurang  sesuai  dengan  kehendak masyarakat  khususnya  KMHA.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  undang-undang  terkait KMHA  yang  pernah  diuji  materiilkan  ke  MK salah satunya Perkara No.35/PUU-X/2012 tentang UU Kehutanan. Disinilah peran masyarakat  khususnya  KMHA  menjadi  penting dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  tidak hanya  ikut  serta  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan tetapi juga dalam menegakkan  hak-hak  konstitusional  masyarakat itu sendiri.
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Perkara Nomor  35/PUU-X/2012  tentang  pengujian  UU No.4/1999  tentang  Kehutanan  di  Mahkamah Konstitusi.  Salah  satu  Pemohon  dalam  perkara tersebut  menyebut  dirinya  sebagai  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Kenegerian  Kuntu yang  berada  di  Kabupaten  Kampar,  Provinsi Riau dan kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  Kasepuhan  Cisitu  Banten  Kidul  Di Kabupaten Lebak.
Para  pemohon  mendalilkan  bahwa  UU Kehutanan  memperlakukan  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  yang  secara  konstitusional  sebagai subjek  Hukum  terkait  dengan  hutan berbeda dengan  subjek  hukum  yang  lain,  dalam  hal  ini terkait  dengan  kategorisasi  hutan  yang  di dalamnya  terdapat  hubungan  hukum  antara subjek  hukum  dengan  hutan.  Ada  tiga  subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara,  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat,  dan pemegang  hak  atas  tanah  yang  di  atasnya terdapat  hutan.  Negara  menguasai  baik  atas tanah  maupun  atas  hutan.  Pemegang  hak  atas tanah  dimaksud  juga  memegang  hak  atas  hutan, tetapi  untuk  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah  maupun  hutan.  Definisi  hutan  adat  [ vide Pasal  1  angka  4  UU  Kehutanan]  sebagai  hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah MHA  bertentangan  dengan  pemaknaan  hutan negara  [ vide Pasal  1  angka  5  UU  Kehutanan] yaitu hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini tentu saja
merugikan MHA karena negara dapat memberikan hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa ada persetujuan dari MHA dan kewajiban hukum membayar kompensasi  kepada  MHA  yang  memiliki  hak atas tanah ulayat tersebut.
Untuk itulah kemudian Pemohon menginginkan  agar  MK  untuk  menguji  norma dalam  Undang-Undang  Kehutanan  yang  dianggap merugikan  atau  setidaknya  menyampingkan  hak masyarakat  hukum  adat,  karena  pengujian undang-undang  merupakan  salah  satu  jalan untuk  mengubah  apa  yang  telah  ditetapkan legislator  di  dalam  undang-undang  dan  untuk menjawab pertanyaan terhadap konstitusionalitas norma tersebut.
Terhadap permasalahan pembedaan perlakuan  antara  MHA  dengan  subjek  hukum lain,  Mahkamah  berpendapat  keberadaan  hutan adat  dalam  kesatuannya  dengan  wilayah  hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi  pengakuan  terhadap  hukum  adat sebagai “ living law ”. Dalam kenyataannya, hutan adat  merupakan  bagian  dari  wilayah  hak  ulayat sehingga  hak  pengelolaan  hutan  adat  berada pada MHA dan menjadi hak Pemerintah apabila dalam perkembangannya MHA yang bersangkutan tidak ada lagi [ vide Pasal 5 ayat (4) UU kehutanan].
Untuk  menghindari  adanya  tumpang tindih  antara  wewenang  negara  dan  wewenang hak  MHA  yang  terkait  hutan  maka  wewenang hak  ulayat  dibatasi  seberapa  jauh  isi  dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang  negara  dibatasi  sejauh  isi  dan wewenang  hak  ulayat  atau  dengan  kata  lain negara  hanya  mempunyai  wewenang  secara tidak  langsung  terhadap  hutan  adat.  Terhadap hutan  adat,  wewenang  negara  dibatasi  sejauh mana  isi  wewenang  yang  tercakup  dalam  hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan  pertuanan,  atau  sebutan  lainnya)  berada dalam  cakupan  hak  ulayat  karena  berada  dalam satu  kesatuan  wilayah  (ketunggalan  wilayah) masyarakat  hukum  adat,  yang  peragaannya didasarkan  atas leluri  (traditio )  yang  hidup dalam  suasana  rakyat  ( in  de  volksfeer )  dan mempunyai  suatu  badan  perurusan  pusat  yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.  Para  warga  suatu  masyarakat hukum  adat  mempunyai  hak  membuka  hutan ulayatnya  untuk  dikuasai  dan  diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan
keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak  yang  dipunyai  oleh  warga  masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau “dibekukan” sepanjang  memenuhi  syarat  dalam  cakupan pengertian  kesatuan  masyarakat  hukum  adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.  Definisi  hutan adat  dalam  Pasal  1 angka  6 UU  Kehutanan  menghilangkan  kata  “negara” yang  dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi sehingga  menjadi  “Hutan  Adat  adalah  hutan yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum adat”.
Selain itu, para pemohon juga mengujikan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3)  UU Kehutanan karena  membatasi  hak-hak  masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam  yang  berada  di  wilayah  adatnya.  Terhadap pengujian  tersebut,  sebelumnya  Mahkamah pernah memutus dalam Putusan Nomor 34/PUU- IX/2011  bertanggal  16  Juli  2012.  Mahkamah berpendapat  Pasal  4  ayat  (3)  UU  Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib  melindungi,  menghormati,  dan  memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional ” ( vide Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  34/PUU-IX/2011  bertanggal 16  Juli  2012,  paragraf [3.16.2] ).  Walaupun demikian,  Mahkamah  menilai  alasan  konstitusional permohonan  pengujian  dalam  permohonan  para Pemohon  terhadap  pasal a  quo berbeda sehingga Mahkamah mempertimbangkan kembali pengujian a quo .
Menurut  Mahkamah,  UUD  1945  telah menjamin  keberadaan  KMHA  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan  Undang-Undang  dalam  Pasal  18B  ayat (2)  UUD  1945.  Sekalipun  disebut  masyarakat hukum  adat,  masyarakat  demikian  bukanlah masyarakat  yang  statis.  Gambaran  masyarakat hukum  adat  masa  lalu    untuk  sebagian, kemungkinan  besar  telah  mengalami  perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat  dengan  hak  ulayatnya  di  berbagai  tempat, lebih-lebih  di  daerah  perkotaan  sudah  mulai
menipis  dan  ada  yang  sudah  tidak  ada  lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas  mekanis menjadi  masyarakat solidaritas organis .  Dalam  masyarakat  solidaritas  mekanis hampir  tidak  mengenal  pembagian  kerja, mementingkan  kebersamaan  dan  keseragaman, individu  tidak  boleh  menonjol,  pada  umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri  secara mandiri ( autochton ), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan  kepada  tetua  masyarakat  ( primus interpares ).  Di  berbagai  tempat  di  Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan  solidaritas  mekanis.  Masyarakat demikian  merupakan  unikum-unikum  yang diakui  keberadaannya  (rekognisi)  dan  dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas  organis  telah  mengenal  berbagai pembagian  kerja,  kedudukan  individu  lebih menonjol,  hukum  lebih  berkembang  karena bersifat  rational  yang  sengaja  dibuat  untuk tujuan yang jelas.
Kata “memperhatikan” dalam  Pasal  4 ayat  (3)  UU  Kehutanan  harus  dimaknai  lebih tegas,  yaitu  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya,  sejalan  dengan maksud  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945.  Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, harus  dimaknai  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat,  karena  hukum  adat  pada  umumnya merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  dan merupakan living law , artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta  ditaati  oleh  masyarakat  yang bersangkutan  karena  memenuhi  rasa  keadilan bagi  mereka  dan  sesuai  serta  diakui  oleh konstitusi.
Untuk  mencegah  terjadinya  dampak negatif,  UUD  1945  memerintahkan  keberadaan dan  perlindungan  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  supaya  diatur  dalam  Undang- Undang,  agar  dengan  demikian  menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena  itu,  Pasal  4  ayat  (3)  UU  Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally  unconstitutional), sehingga  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  kecuali dimaknai bahwa “ penguasaan hutan oleh negara tetap  memperhatikan  hak  masyarakat  hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan  masyarakat    dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ”.
Dengan  demikian,  pengaturan  hak-hak KMHA dalam UU khususnya UU sektoral/SDA masih  sebatas  pengakuan  saja  dan  baik  secara normatif  maupun  implentatif  atau  penegakan hukum  masih  lemah  dan  belum  berpihak  pada KMHA.  Untuk  itu  sebenarnya  perlu  ada pengaturan yang lebih khusus dan spesifik tidak hanya  dari  hak  saja  tetapi  secara  keseluruhan tentang  KMHA  demi  melindungi  eksistensi KMHA.
Politik  Hukum  tentang  Peranan  Mahkamah Konstitusi  terhadap  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Indonesia
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut  prinsip  supremasi  konstitusi  dimana posisi konstitusi menempati kedudukan tertinggi dalam  tertib  Hukum  Indonesia.  Hukum  adat yang  menjadi  pijakan    Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  menjadi  salah  satu  alas  politik hukum  pada  sistem  hukum  nasional.  Idealnya, unsur-unsur Sistem Hukum Nasional di Indonesia  saling  menunjang  satu  sama  lain  dan bersesuaian  serta  dapat  berkembang  sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.
Namun  demikian  tidak  dapat  dinegasikan apabila  hukum  yang  berdinamika  terkadang bersinggungan  dengan  politik  hukum.  Menyitir pendapat  William  Zevenbergen  (Latif  dan  Ali, 2014:19),  Perundang-undangan  merupakan  bentuk politik  hukum  ( legal  policy ).  Politik  hukum mencoba  menjawab  pertanyaan,  peraturan- peraturan  hukum  mana  yang    patut  untuk dijadikan hukum. Pengertian legal policy mencakup proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum  memberikan  landasan  terhadap  proses pembentukan    hukum  yang  lebih  sesuai,  situasi dan kondisi, kultur, serta nilai  yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Manusia sebagai  individu  dan  masyarakat  secara  kolektif sejatinya  merupakan zoon  politicon (makhluk bertata  pemerintahan)  sehingga  menjadi  lazim apabila kebutuhan masyarakat menjadi salah satu acuan dalam politik hukum.
Sementara  itu,  Politik  hukum  dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama , politik hukum  yang  menjadi  alasan  dasar  dari
diadakannya suatu peraturan perundang- undangan.  Kedua,  tujuan  atau  alasan  yang muncul  dibalik  pemberlakuan  suatu  peraturan perundang-undangan. Untuk itulah politik hukum  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Pertama ,  sebagai  alasan  mengapa  diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang- undangan. Kedua ,  untuk  menentukan  apa  yang hendak  diterjemahkan  ke  dalam  kalimat  hukum dan  menjadi  perumusan  pasal.  Dua  hal  ini penting karena keberadaan peraturan perundang- undangan  dalam  perumusan  pasal  merupakan jembatan  antara  politik  hukum  tersebut  dalam tahap implementasi peraturan perundang- undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi  dan  korelasi  erat  dengan  apa  yang ditetapkan  sebagai  politik  (Latif  dan  Ali,  2014: 19).  Dengan  demikian,  peraturan  perundang- undangan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  politik hukum  itu  sendiri  dimana  undang-undang  itu sendiri tidak jarang menimbulkan konflik dalam memperebutkan kepentingan, hak dan kewajiban antara  para  pihak  pemangku.  Untuk  itulah, keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  diperlukan sebagai penyeimbang kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.
Berbicara tentang Politik hukum pembentukan  Mahkamah  Konstitusi,  terbentuknya Mahkamah  Konstitusi  dapat  dilihat  dalam  2 (dua)  perspektif  yaitu  politik  dan  hukum  (Tim Penyusun Hukum Acara MK, 2010:25). Keberadaaan  MK  RI  ditinjau  dari  aspek  politik ketatanegaraan  untuk  mengimbangi  kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR  dan  Presiden.  Sedangkan  dalam  aspek hukum,  keberadaan  MK  menjadi  salah  satu konsekuensi  perubahan  dari  supremasi  MPR menjadi  supremasi  konstitusi,  prinsip  negara kesatuan,  prinsi  demokrasi  dan  prinsip  Negara Hukum.
Selain  itu,  mengacu  pada  ketentuan Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.12/2011,  Undang- undang  Dasar  Tahun  1945  dalam  hierarki  atau tata  urutan  peraturan  perundangan  merupakan hukum dasar pembentukan peraturan perundang- undangan.  UUD  1945  juga  mempunyai  fungsi sebagai  alat  kontrol  dan  menentukan  keabsahan agar  suatu  norma  hukum  dalam  undang-undang tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Agar ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan  dengan  kostitusi,  maka  akan dilakukan  pengujian  undang-undang  terhadap
UUD  1945.  Kewenangan  pengujian  ini  sangat diperlukan karena salah satu ukuran yang paling mendasar  adalah  ada  atau  tidaknya  pelanggaran terhadap  hak  konstitusional  yang  ditentukan dalam  UUD  1945  menjadi  aturan  hukum undang-undang  sebagai  dasar  penyelenggaraan negara.  Untuk  itu,  dibentuklah  MKRI  melalui Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang  tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD  1945  (Tim  Penyusun  Hukum  Acara MK,2010:8).
Walaupun Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  telah  diakui  sebagai  subjek  hukum khususnya  sebagai  Pemohon  dalam  ketentuan Pasal  51  ayat  (1)  huruf  b  UU  MK,  dalam praktiknya  Mahkamah  menguraikan  kembali pemaknaan  dan  kriteria  kesatuan  MHA.  Dalam pengujian  UU  Pembentukan  Kota  Tual  Provinsi Maluku,untuk pertama kalinya beberapa kesatuan  MHA  menggunakan  haknya  sebagai Pemohon  di  Mahkamah  Konstitusi.  Setelah menjalani beberapa proses persidangan, ternyata Para  Pemohon  tidak  terbukti  sebagai  Kepala Kesatuan  MHA.  Namun  demikian,  Putusan Perkara  tersebut  melahirkan  beberapa  hal  baru atau digunakan sebagai landmark decision dalam pemaknaan  dan  kriteria  Kesatuan  MHA  antara lain  yaitu  Mahkamah  memberikan  penafsiran tentang  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  terkait dengan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Hal  ini  lah yang  disebut  Achmad  Sodiki  (Sodiki,  2012:3) sebagai  Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi. Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  yaitu politik  hukum  konstitusionalitas  perkara  yang diajukan  ke  Mahkamah  dan  pertimbangan hukumnya  menggunakan  penafsiran  konstitusi yang  memuat  aspek  filosofis,  yuridis  dan sosiologis.  Oleh  karena  itu,  tolak  ukur  untuk menilai  kualifikasi  Pemohon  sebagai  kesatuan Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  pada perkara-perkara  selanjutnya  didasarkan  pada Putusan  Nomor  31/PUU-V/2007  ini.  Hal  itu dapat dilihat dari pertimbangan Hukum Mahkamah, yaitu:
[3.15.1] Menimbang menurut kenyataannya, kesatuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  di  Indonesia  dapat  dibedakan  atas kesatuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  yang  bersifat  (i)  teritorial,  (ii) genealogis,  dan  (iii)  fungsional.  Ikatan kesatuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  yang  besifat  genealogis  ditentukan berdasarkan  kriteria  hubungan  keturunan darah, sedangkan ikatan Kesatuan
Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat fungsional  didasarkan  atas  fungsi-fungsi tertentu  yang  menyangkut  kepentingan bersama  yang  mempersatukan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat yang  bersangkutan dan  tidak  tergantung  kepada  hubungan darah  ataupun  wilayah,  seperti  Subak  di Bali.  Sementara  itu,  kesatuan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat teritorial  bertumpu  pada  wilayah  tertentu di  mana  anggota  kesatuan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat yang  bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan  hak  ulayat  yang  meliputi  hak atas  pemanfaatan  tanah,  air,  hutan,  dan sebagainya.
[3.15.2]  Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat  (2)  UUD  1945  berbunyi,  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan  kriteria  atau  tolok  ukur terpenuhinya  ketentuan  Undang-Undang Dasar  dimaksud  yaitu  bahwa  kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut:
a. Masih hidup;
b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
c. Sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. Ada  pengaturan  berdasarkan  undang- undang.
Kemudian Mahkamah menjelaskan lebih lanjut  bahwa  suatu  kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum  Adat  untuk  dapat  dikatakan  secara de facto masih  hidup  ( actual  existence )  baik  yang bersifat  teritorial,  genealogis,  maupun  yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya  memiliki  perasaan  kelompok  (in- group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda- benda  adat;  dan  (iv)  adanya  perangkat  norma Hukum  adat.  Khusus  pada  kesatuan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat  teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.
Selanjutnya  disebutkan  kriteria  KMHA yang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat apabila  Keberadaannya  telah  diakui  berdasarkan undang-undang  yang  berlaku  sebagai  pencerminan perkembangan  nilai-nilai  yang  dianggap  ideal
dalam  masyarakat  dewasa  ini,  baik  undang- undang  yang  bersifat  umum  maupun  bersifat sektoral,  seperti  bidang  agraria,  kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah  serta  Substansi  hak-hak  tradisional tersebut  diakui  dan  dihormati  oleh  warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat  yang  lebih  luas,  serta  tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
Dengan  demikian,  batasan-batasan  yang diberikan  MK  seyogyanya  dipandang  sebagai kriteria  acuan  suatu  KMHA  yang  sah  di  mata hukum.  Hal  ini  menjadi  sangat  penting  tatkala membentuk peraturan perundang-undangan terkait  KMHA.  Definisi  dan  kriteria  KMHA haruslah jelas untuk mencegah adanya penyalahgunaan  kepentingan-kepentingan  KMHA dan  mempertegas  kedudukan  KMHA  sebagai subjek hukum dimana hak-haknya perlu dilindungi oleh Negara.
Walaupun Mahkamah Konstitusi memberikan  batasan-batasan  yang  sangat  jelas dan  tegas  mengenai  kriteria  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat,  namun  dalam  beberapa  putusannya MK  memberikan  perlindungan  terhadap  KMHA, antara lain:
(1) Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  bertanggal  6  Mei  2013 dimana  amar  putusannya  mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.
Pada  perkara  ini,  para  Pemohon    terdiri dari  Persekutuan  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara,  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Kenegerian  Kuntu  yang  berada  di  Kabupaten Kampar,  Provinsi  Riau  dan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Permohonan ini mempunyai  2  (dua)  isu  hukum  penting  yaitu, Pertama ,  terkait  kedudukan  hutan  adat  yang dikategorikan  dalam  hutan  negara, kedua , Pengakuan bersyarat tentang keberadaan KMHA.
Dalam Putusannya, Mahkamah menggunakan pertimbangan  yang  berkaitan  dangan  prinsip kesejahteraan  umum  dikaitkan  dengan  pentingnya pengakuan  masyarakat Hukum adat. Mahkamah berpendapat,  “… Sebagai  subjek  Hukum  di dalam  suatu  masyarakat  yang  telah  menegara maka  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat haruslah  mendapat  perhatian  sebagaimana subjek  Hukum  yang  lain  ketika  Hukum  hendak mengatur,  terutama  mengatur  dalam  rangka
pengalokasian  sumber-sumber  kehidupan.  Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  33  ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945…”.
Dalam pertimbangan tersebut, dapat dikatakan  MK  telah  mengaitkan    prinsip kesejahteraan  umum  dan  prinsip  perekonomian nasional yang dianut oleh konstitusi, yaitu dalam Pasal 33  UUD  1945.    Hal ini  berarti  pengakuan masyarakat Hukum adat sangat berkaitan dengan hak-hak alam di dalam penguasaan sumber daya alam.  Selain  itu,  Mahkamah  menegaskan  bahwa keberadaan  hutan  adat  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  terpisahkan  dengan  wilayah  hak ulayat  dari  suatu  KMHA  sebagai  akibat pengakuan  Hukum  Adat  sebagai  “ living law”. Oleh  karena  itu,  menempatkan  hutan  adat sebagai  bagian  dari  hutan  negara  merupakan pengabaian terhadap hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Dapat  dikatakan  bahwa  pertimbangan putusan  tersebut  pada  akhirnya  memberikan batasan  dan  pemahaman  yang  jelas  mengenai masyarakat  Hukum  adat  yang  perlu  diakui  hak- haknya.  Karena  pada  pokoknya  MK  juga mempertimbangkan bahwa tidak semua kesatuan masyarakat  Hukum  adat  dapat  bertahan  maupun dipertahankan.  Untuk  tetap  hidup  dan  diakui, masyarakat  hukum  adat  harus  memenuhi  faktor sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat,  karena  hukum  adat pada  umumnya  merupakan  hukum  yang  tidak tertulis  dan  merupakan living  law ,  artinya merupakan hukum yang diterima ( accepted ) dan dijalankan ( observed ) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh  konstitusi.  Keberadaan  masyarakat  hukum adat  yang  sudah  tidak  diakui  lagi  atau  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  maupun kebutuhan  nasional,  menurut  MK  juga  tidak diperlukan  karena  pada  dasarnya,  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat cepat atau lambat juga akan  mengalami  perubahan  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  tersebut,  bahkan dapat  pula  lenyap  sifat  dan  tanda-tandanya. Perubahan  tersebut  dapat  berdampak  positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak  negatif,  UUD  1945  memerintahkan keberadaan  dan  perlindungan  kesatuan-kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat supaya diatur dalam  Undang-Undang,  agar  dengan  demikian
menjamin  adanya  kepastian  hukum  yang berkeadilan.
Putusan  MK  tersebut  melahirkan  kognisi positif  dalam  perlindungan  KMHA  yang menimbulkan  konsekuensi  terhadap  pemerintah pusat  dan  daerah  untuk  segera  membentuk peraturan-peraturan  teknis  dibawah  UU  terkait KMHA  untuk  menjalankan  Putusan  MK. Beberapa  peraturan  perundang-undangan  teknis sebagai  bagian  dari  implementasi  Putusan  MK No.35/PUU-X/2012,yaitu:
(a) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut- II/  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
(b) Permendagri  No.52  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
(c) Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan  Umum  RI,  dan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  RI  Nomor  79  Tahun 2014, Nomor PB.3/ Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014,  Nomor  8/SKB/X/2014  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
(d) Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
Sedangkan  dalam  tataran  daerah  misalnya saja  yaitu  setelah  Putusan  MK  No.35/PUU- X/2012,  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura-Papua mengeluarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati No.319  Tahun  2014  tentang  Pengakuan  dan perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten  Jayapura  pada  tanggal  24  Oktober 2014  dan  tanggal  tersebut  diperingati  sebagai Hari  Kebangkitan  Masyarakat  Hukum  Adat  di Jayapura  (Cahyaningrum,  2015:8).  Sementara itu, Yance Arizona (Arizona, 2013:  5) memberikan  contoh  lebih  banyak  kebijakan  dan peraturan mengenai pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat, antara lain:
(a) Keberadaan  masyarakat  adat.  Jenis  ini seperti  Perda  Morowali  No.  13  Tahun  2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana.
(b) Kelembagaan  adat.  Jenis  ini  seperti  Perda Kalimantan  Tengah  No.  16  Tahun  2008 tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di Kalimantan Tengah.
(c) Hak  atas  tanah  dan  hutan.  Perda  Lebak  No. 32  Tahun  2001  tentang  Perlindungan  Atas Hak  Ulayat  Masyarakat  Baduy.  Selain  itu juga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah serta SK Bupati Merangin  No.  287  Tahun  2003  tentang Pengukuhan Bukit Tapanggan sebagai Hutan Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Desa  Guguk
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin.
(d) Hukum  adat  dan  peradilan  adat.  Jenis  ini seperti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.  43  Tahun  2013  tentang  Pedoman Peradilan  Adat  Sulawesi  Tengah.  Peraturan Gubernur  Kalteng  No.  13  Tahun  2009 tentang  Tanah  Adat  dan  Hak-hak  Adat  di Atas  Tanah  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Gubernur  No.  4  Tahun  2012. Peraturan-peraturan  itu  mengatur  mengenai kelembagaan  adat  dan  hak  masyarakat  adat atas tanah.
(2) Putusan No.95/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan
Dalam  perkara  ini,  para  Pemohon mengajukan  pengujian  terhadap  19  (sembilan belas)  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU  P3H)  dan 4  (empat)  ketentuan  dalam  Undang-Undang Kehutanan.  Para  pemohon  mendalilkan  bahwa dengan  berlakunya  sejumlah  ketentuan  dalam UU  P3H  dan  UU  Kehutanan  tersebut  telah berdampak kepada kriminalisasi terhadap masyarakat  yang  berada  di  dalam  dan  sekitar kawasan hutan, ketidakpastian Hukum mengenai status kawasan hutan yang menimbulkan konflik tenurial  kehutanan,  dan  kondisi  hutan  yang semakin  memburuk.  Setelah  menyatakan  para Pemohon memiliki kedudukan hukum, kemudian dalam  pertimbangan  hukum  pokok  perkaranya, Mahkamah berpendapat bahwa penetapan tindak pidana  terhadap  suatu  rangkaian  perbuatan dalam  lalu  lintas  kehidupan  masyarakat  harus memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi kejahatan  demi  kesejahteraan  dan  perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara
menyeluruh  dan  utuh,  tanpa  membedakan perlindungan  terhadap  kelompok  masyarakat tertentu.
Sementara itu, Mahkamah juga mengabulkan permohonan  para  Pemohon  untuk  memberikan pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam  dan  di  sekitar  kawasan  hutan  dan  tidak ditujukan  untuk  kepentingan  komersial  agar tidak  dilarang  untuk  menebang  pohon  atau memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di  dalam hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat yang  berwenang,  Mahkamah  berpendapat  bahwa memang  seharusnya  masyarakat  yang  hidup secara  turun  temurun  di  dalam  hutan  yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan  sehari-hari  dengan  menebang  pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat  tersebut  tidaklah  termasuk  dalam larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  e  UU  Kehutanan  sehingga  tidak dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  terhadapnya. Sebab,  akan  terjadi  paradoks  apabila  di  satu pihak  kita  mengakui  masyarakat  yang  hidup secara  turun  temurun  di  dalam  hutan  dan membutuhkan  hasil  hutan  namun  di  lain  pihak masyarakat  tersebut  diancam  dengan  Hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat demikian.  Dengan  demikian  permohonan  para Pemohon  sepanjang  mengenai  pengecualian terhadap  masyarakat  yang  hidup  di  dalam  hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,  beralasan  menurut  Hukum  untuk sebagian  sepanjang  yang  berkaitan  dengan  dan hanya  terhadap  masyarakat  yang  hidup  secara turun  temurun  di  dalam  hutan,  bukan  yang berada  di  sekitar  kawasan  hutan  sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.
Mahkamah  dalam  putusan  ini  mengadopsi sejenis  konsep affirmatife  action dengan  dasar bahwa  perlindungan  terhadap  masyarakat  adat merupakan  kewajiban  pemerintah,  dan  bahwa ada  pengakuan  terhadap  kelompok  masyarakat yang  perlu  pengecualian  terhadap  penegakan hukum  yang  berdampak  terhadap  hak  adat mereka.  Terdapat  adanya  penegasan  dalam putusan ini bahwa negara tidak dapat memungkiri  keberadaan  kelompok  masyarakat yang  telah  hidup  dan  bermukim  di  dalam  suatu kawasan  secara  turun  temurun  yang  mau  tidak mau  terdampak  oleh  adanya  pembangunan  dan
penegakan  Hukum,  sehingga  perlindungan terhadap masyarakat ini juga merupakan amanat konstitusi.  Sebelum  bertindak  dalam  menegakkan hukum  dan  mengimplementasikan  pembangunan, pemerintah  perlu  mempertimbangkan  komunitas masyarakat  yang  telah  lama  bermukim  di  sana, khususnya  mereka  yang  hidupnya  akan  benar- benar  terancam  apabila  hak  atas  sumber  daya alam mereka dihalangi.

## Kesimpulan
UUD  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia memberikan  jaminan  perlindungan  kepada masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak  untuk mengembangkan  dan  memelihara  nilai-nilai budayanya.  Secara  eksplisit  Pasal  18B  ayat  (2) UUD 1945 telah menyebutkan kesatuan masyarakat  hukum  adat  sebagai  salah  satu  yang harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh  negara. Pasal  ini  yang  kemudian  menjadi  landasan  bagi pengakuan  terhadap  hak-hak  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Indonesia.  Kesatuan  masyarakat Hukum  adat  kemudian  disebutkan  di  beberapa UU  dan  peraturan  di  bawahnya.  Namun demikian,  belum  terdapat  undang-undang  yang terintegrasi mengenai kategori masyarakat Hukum  adat  apa  saja  yang  dapat  diakui  sebagai masyarakat  Hukum  adat.  Padahal  hal  tersebut sangat  dibutuhkan  mengingat  begitu  pentingnya memberikan  pemisahan  tegas  antara  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  yang  memiliki  hak sebagai subjek Hukum dan Kesatuan Masyarakat Adat yang tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum. Pengintegrasian masyarakat  hukum adat bukan hal yang sederhana, namun membutuhkan pemikiran  yang  serius  mengenai  implementasi dan  implikasi  dari  pengintegrasian  berbagai sistem  hukum  adat  ke  dalam  sistem  Hukum Nasional.
Peranan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap masyarakat  Hukum  Adat  dapat  ditelusuri  dari beberapa Putusannya di mana putusan- putusannya  menjadi landmark  decision dalam melindungi  eksistensi  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat.  Politik  Hukum  Mahkamah Konstitusi  juga  memberikan  salah  satu  batasan penting untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat dan memahami pentingnya menegaskan  masyarakat  adat  yang  mana  yang masih  relevan  untuk  diakui  sebagai  masyarakat hukum  adat,  serta  masyarakat  adat  yang  mana yang  tidak  dapat  memenuhi  syarat  sebagai subjek  hukum.  Pembatasan  serta  penegasan  ini penting  karena  dibalik  pengakuan  terhadap
komunitas  adat  di  Indonesia,  pemberian  hak masyarakat  adat  untuk  mengimplementasikan aturan  hukum  tersendiri  di  luar  hukum  nasional yang kebablasan dapat menimbulkan ketidakpastian  hukum,  dan  bahkan chaos di dalam penegakan hukum.
Dalam merumuskan apapun aturan yang dibutuhkan  dalam  mengakui  masyarakat  hukum adat  dan  pengintegrasiannya  dalam  hukum positif,  pihak  pembentuk  undang-undang  perlu merujuk  kepada  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  telah  menguraikan  dan  menafsirkan konstitusionalitas  masyarakat  hukum  adat  serta batasan-batasan  dalam  memberikan  pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Sebagian akan pemikiran  tersebut  tidak  hanya  terdapat  pada bagian  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, namun  lebih  terurai  dan  tergambar  pada pertimbangan  hukum,  sehingga  pembentuk undang-undang  diharapkan  untuk  lebih  agresif dalam membedah putusan Mahkamah Konstitusi bukan  hanya  sekedar  melaksanakan  Amar Putusan,  namun  juga  mengkaji  serta  mendalami pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Konstitusi dalam rangka memperkaya khazanah konstitusional masyarakat  hukum  adat  dan original  intent dari putusan tersebut.
Sementara  itu,  dalam  tataran  praktis perlu  adanya  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  baik  pemerintah  pusat  dan  daerah khususnya  antara  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional  serta  Kementerian  atau  Instansi  terkait lainnya  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih antara peraturan teknis satu dengan lainnya.

## Daftar Pusataka
Abdurrahman,  Tim  Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  RI.  (2015).  Draft  Laporan Pengkajian  Hukum  Tentang  Mekanisme Pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat.  Jakarta.  (www.bphn.  go.id/data/ documents/mekanisme_pengakuan_masy _hkm_adat.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016).
Achmad.  Sodiki.  (2012). Politik  Hukum  Dalam Konstruksi  Ilmu  Hukum . Makalah dalam  Kongres  Ilmu  Hukum:  Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum
Indonesia,  Asosiasi  Sosiologi  Hukum
Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Alting,  Husen.  (2010).  Dinamika  Hukum  dalam Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak
Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Atas  Tanah.  Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo.
Arizona.  Yance.  (2013). Peluang  Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks  Kebijakan  Pengakuan  Masyarakat
Adat  di  Kalimantan  Tengah . Makalah disampaikan  dalam  Lokakarya  “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012“. Palangkaraya. Diakses dari http://www. lifemosaic.net/images/uploads/Resourc es/Docs%20BI/Yance_Arizona- Peluang_Hukum_Implementasi_Putusa n_MK_35.pdf , tanggal 7 April 2017.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2015).  Gagasan  Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Madani, Jakarta: Pustaka LP3ES.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2003).  Konsolidasi  Naskah UUD  1945.  Jakarta:  Penerbit  Yarsif Watampoe.
Cahyaningrum,  Dian.  (2015).  Implikasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan  Adat  Sebagai  Hutan  Hak,  Jurnal Kajian  DPR  Vol.20  No.1,  Maret  2015 hal.1-16.  Diakses  dari  https://jurnal. dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/ 566/461, tanggal 7 April 2017.
Indrati,  Maria  Farida.  (2007).  Ilmu  Perundang- undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Jogjakarta: Kanisius.
Latif.  (2014). Mata  Air  Keteladanan  Pancasila dalam Perbuatan . Bandung: Mizan
Lubis,  Solly.  (2014).  Politik  Hukum  dan Kebijakan  Publik.  Bandung:  Mandar Maju.
Setiady,  Tolib.  (2013).  Intisari  Hukum  Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Penerbit Alfabeta.
Thontowi,  Jawahir,  dan  Pusat  Penelitian  dan Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Centre for  Local  Law  Devolepment  Studies (CLDS)  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Indonesia. (2012). Laporan Hasil Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat  (MHA):  Perspektif  Hukum  dan Keadilan  Terkait  Dengan  Status  MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya. Jakarta.
Tim  Penyusun  Hukum  Acara  MK.  (2010). Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2002). Hukum, Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam
Wheare, KC. (2003). Konstitusi-Konstitusi Modern, terj.  Muh.  Hardani.  Surabaya:  Pustaka Eureka.