## ANALISIS  TERHADAP INDIKATOR PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA - 2015
Yanhar Jamaluddin 1

## ABSTRAK
Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  mengatur setiap instansi pemerintah  berkewajiban  menyampaikan  laporan  Keuangan  dan  Kinerja, dalam rangka evaluasi  akuntabilitas kinerja. Tujuannya untuk menilai tingkat akuntabilitas  hasil  terhadap  penggunaan  anggaran  dalam  rangka  mendorong terwujudnya  pemerintahan  yang berorientasi pada result  oriented government. Kementerian  BUMN memperoleh  nilai Akuntabilitas  Kinerja 2015: 64,05  menunjukkan tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Pencapaian  akuntabilitas  kinerja tersebut penting  untuk  dianalisis, apakah indikator pengukuran akuntabilitas kinerja memenuhi dimensi akuntabilitas?. Sesuai  dengan  tujuan artikel untuk  menganalisis  indikator  pengukuran akuntabilitas  kinerja  Kementerian  BUMN,  maka digunakan  metode  analisis tekstual dan dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  analisis,  bahwa Indikator  Kinerja  Utama  sebagai pengukuran  akuntabilitas  kinerja  Kementerian  BUMN merupakan  indikator yang  didominasi  oleh Lag  Indicator dan sebagaimana  pendapat  Koppel (2005), maka indikator pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN belum memenuhi dimensi akuntabilitas.

## Kata Kunci: Pengukuran, Akuntabilitas Kinerja, BUMN

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  No. 8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden RI No. 29  Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN  dan  RB  telah  melakukan  evaluasi  akuntabilitas  kinerja  pada seluruh  instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pedoman Evaluasi  atas  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil
1 Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dan sedang  menempuh  studi  Doktor  Bidang  Ilmu Administrasi  Publik  di  Universitas  Padjadjaran Bandung.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
(outcome)  terhadap  penggunaan  anggaran  dalam  rangka  mendorong  terwujudnya pemerintahan  yang  berorientasi  kepada  hasil (result  oriented  government). Dari  hasil evaluasi  menunjukkan  bahwa  Kementerian  BUMN  memperoleh  nilai  64,05  atau predikat  B.  Rincian  penilaian  atas  akuntabilitas  kinerja  Kementerian  BUMN  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1 : Rincian Penilaian Atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian BUMN
No Komponen yang di nilai 2015 Bobot Nilai 1 Perencanaan Kinerja 30 20,11 2 Pengukuran Kinerja 25 12,91 3 Pelaporan Kinerja 15 10,81 4 Evaluasi Internal 10 6,18 5 Capaian Kinerja 20 14,04 Nilai hasil evaluasi 100 64,05 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian BUMN - 2015
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka nilai hasil evaluasi menunjukkan  tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas  pembangunan,  budaya  kinerja  birokrasi  dan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  berorientasi pada  hasil.  Walaupun  demikian  ditemukan  beberapa  catatan  dalam penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN - 2015 antara lain:
a. Belum seluruh perumusan Sasaran Strategis dalam Renstra telah berorientasi hasil. Beberapa  sasaran  strategis  yang  dirumuskan belum  menggambarkan  sasaran  pada level Kementerian (Kementerian wide), namun lebih berupa proses untuk mencapai hasil yang diinginkan;
b. Roadmap  transformasi  BUMN  2015-2019  yang  merupakan  penjabaran  Renstra Kementerian BUMN telah menggambarkan tonggak-tonggak capaian perkembangan  pembangunan  BUMN  dalam  rangka  menunjang  pembangunan nasional ;
c. Rumusan  indikator  kinerja  pada  Renstra  belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria spesifik,  dapat  diukur  dan  relevan  dengan  sasaran  yang  akan  diukur.  Namun demikian Kementerian  BUMN  telah  berupaya  menjabarkan  (cascade  down) berbagai indikator yang ada ke dalam berbagai indikator kinerja hingga para pejabat Eselon III dan IV;
d. Dalam  rangka  pemantauan  kinerja  secara  berkelanjutan,  Kementerian  BUMN  juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat kementerian.
e. Laporan kinerja yang disusun telah memenuhi standar kualitas yang baik. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah informasi pada laporan kinerja  yang disajikan belum banyak dimanfaatkan untuk berbagai pengambilan keputusan manajemen, misalnya terkait penilaian kinerja, perbaikan perencanaan dan sebagainya.
f. Evaluasi  akuntabilitas  kinerja  internal  belum  memberikan  hasil  yang  optimal.  Hal ini  terindikasi  dari  kualitas  penerapan  manajemen  kinerja  di  Kementerian  BUMN belum merata hingga ke unit kerja yang ada.
(sumber : Laporan Kinerja Kementerian BUMN – 2015)
Sehubungan    dengan  fenomena  tersebut,  maka  penting  untuk  ditelaah  secara ilmiah indikator  pengukuran akuntabilitas kinerja, sehingga artikel ini   memfokuskan pada pertanyaan  apakah  indikator pengukuran  akuntabilitas kinerja memenuhi dimensi akuntabilitas ?. Sesuai dengan maksud tulisan ini yaitu untuk menggambarkan analisis terhadap indikator pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN, maka penulis menggunakan  metode  analisis  tekstual  dan  dokumentasi 2 , sedangkan  data  yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  akuntabilitas  bermula  muncul  ketika World  Bank mempopulerkan istilah governance melalui  publikasinya  di  tahun  1992  berjudul Governance  and Development. Kemudian  dikembangkan  oleh Asian  Development  Bank (ADB)  yang sejak  tahun  1995  telah  memiliki Policy  paper bertajuk Governance  :  Sound Development  Management. Kebijakan  ADB  mengartikulasikan  empat  elemen  esensial dari Good  Governance yaitu Accountability,  participation,  predictability, dan transparency. UNDP kemudian didalam dokumennya membuat karakteristik yang lebih ekspansif.  Didalam  dokumen  kebijakannya,  UNDP    menyebutkan Accountability merupakan  salah  satu  ciri  dari good  governance (lihat  UNDP, Reconceptualising Governance:  Discussion  Paper No.  2;  1997).  Sejak  itulah  konsep  akuntabilitas  oleh para  ahli  terus  dikembangkan  dan  menjadi  isu  kontemporer dalam  tata  kelola pemerintahan 3 .
Beberapa  pandangan  tentang  akuntabilitas,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Koppel 4 ; “ Akuntabilitas secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk  dapat  memberikan  jawaban  (answerability) kepada  sejumlah  otoritas  eksternal. Dalam  arti  yang  paling  fundamental,  akuntabilitas  pada  publik  merujuk  kepada kemampuan menjawab seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan “. Menyimak pendapat  Koppel  ini,  berarti  akuntabilitas  erat  kaitannya  dengan  perilaku  administrasi yang  wajib  dilakukan  oleh  penerima  tanggung  jawab  dalam  memberikan  jawaban pertanggungjawaban  kepada  pihak  eksternal  terhadap  semua  bentuk  aktivitas/tindakan yang  telah  dilaksanakan.  Pihak  eksternal  yang  dimaksud  adalah  publik  atau  warga negara sebagai owner (yang memiliki kedaulatan).
Demikian  pula pendapat Fox 5 ; Fokus  akuntabilitas  adalah  melihat  hubungan kekuasaan  antara  mereka  yang  diberikan  kedudukan  dengan  kepercayaan  publik  dan
2 John  W. Creswell,  2012, Research  Design  (edisi  terjemahan), Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, hlm. 24.
3 Hetifaj  Sj. Sumarto, 2003, Inovasi,  Partisipasi  dan  Good Governance, Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
4 J.  GS  Koppel,  2005, Pathologies  of  Accountability:  ICANN  and  The  Challenge  of  Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review, Vol.65 No.1.
5 Jonathan Fox,  2007, Accountability  Politics:  Power  and  Voice  in  Rural  Mexico, New  York: Oxford University Press Inc, hlm. 28.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
warga  negara. Dari  beberapa  pandangan  diatas  maka,  Akuntabilitas  berhubungan dengan  kewajiban institusi  pemerintahan  maupun  para  aparatur    untuk  menjawab (obligation  to  answer) semua  amanah  yang  diperoleh  dari  rakyat,  kewenangan  dan capaian  kinerjanya  kepada  masyarakat,  bukan  hanya  sekedar  penyampaian  laporan (giving  an  account), dan  untuk  membuat  kebijakan  maupun  melakukan  aksi  yang sesuai  dengan  nilai  yang  berlaku  maupun  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Namun  patut didiskusikan  lebih  lanjut  seperti  apa  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  publik tersebut.
Oleh  karenanya, akuntabilitas  berkorelasi  positif  dalam  penyelenggaran  tata kelola  pemerintahan  terutama  membantu  penerima  tanggungjawab  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  tepat. Simon  Joss 6 mengatakan  : “  Processes  are  also supposed  to  enhance  the  legitimacy  of  decision-making  and  its  outcomes through increased  transparency,  openness  and  accountability  (on  the  link,  at  policy  level, between  accountability  and  ‘good  governance)” .  Maknanya  adalah  bahwa  untuk meningkatkan  legitimasi  dalam  pengambilan  keputusan,  dapat  diperoleh  hasilnya melalui transparansi,  keterbukaan  dan  akuntabilitas.  Keadaan  ini  pun  akan  dapat membantu terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ).

## PEMBAHASAN
Pada  hakekatnya  indikator  merupakan  suatu  alat  ukur  yang  digunakan  untuk menjelaskan dan memahamkan mengenai suatu hasil suatu aktivitas kegiatan 7 . Misalnya pekerjaan aparatur dikatakan baik, bisa  dijelaskan dengan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian yang sangat  penting  dalam  merancang  sistem  pengukuran  kinerja.  Penentuan  IKU  haruslah benar-benar  merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  strategi  dan  tujuan-tujuan  strategis perusahaan. 8 Oleh  karenanya  IKU  menjadi  barometer  atau ukuran  pencapaian  dari sasaran-sasaran strategis, yang berorientasi pada saat ini atau dimasa yang akan datang.
Penentuan  IKU  pada  organisasi profit dan non-profit tidaklah  sama. Pada organisasi profit, penentuan IKU disusun  berorientasi  pada  perspektif financial, perspektif  pelanggan,  dan  perspektif  bisnis,  dan masing-masing  perspektif  mempunyai alat  ukur  ; Key  Performance  Outcome  (Lag  Indicator) dan Key  Performance  Driver (Lead Indicator). Lag indicator dapat disebut sebagai indikator hasil, sedangkan Lead indicator disebut dengan indikator pendorong kinerja atau prosesnya. 9
Selanjutnya  Moeheriono 10 menegaskan,  berdasarkan  jenisnya Indikator  kinerja terdiri dari:
a. Indikator Kinerja Input, yaitu mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran, SDM, peralatan,  material  dan  masukan  laiinya  yang  dipergunakan  untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6 Joss  Simon, 2010, Accountable  Governance,  Accountable  Sustainability?  A  Case  Study  of Accountability in the Governance for Sustainability , Environmental Policy and Governance No. 20, 408 – 421.
7 Moeheriono,  2012, Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Bisnis  dan  Publik, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.
8 Ibid, hlm. 41.
9 Ibid, hlm. 44.
10 Ibid, hlm. 164-166.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
b. Indikator  Kinerja output, yaitu  membandingkan  keluaran  yang  dapat  dianalisis (apakah  sudah    terlaksana  sesuai  rencana).  Indikator  ini  pun  biasanya  dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan.
c. Indikator Kinerja outcome, yaitu indikator yang lebih utama daripada sekedar output. Dalam outcome menggambarkan  tingkat  pencapaian  atas  hasil  lebih  tinggi  yang menyangkut kepentingan banyak pihak.
d. Indikator  Kinerja Benefit, yaitu  menggambarkan  manfaat  yang  diperoleh dari indikator hasil (outcome).
e. Indikator  Kinerja  Dampak (Impact), yaitu  memperlihatkan  pengaruh  yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.
Kesemua  jenis  indikator  ini, dapat  dikategorikan  menggunakan  pendekatan  sistem.
Setiap sub  sistem  indikator  saling  berkaitan  satu  sama  lain dan  setiap  indikator berfungsi  memberikan  tekanan  pada  kinerja  organisasi  yang  akan  dicapai  pada  saat sekarang dan masa yang akan datang.
Penyusunan Akuntabilitas  Kinerja merupakan wujud  kewajiban  suatu  instansi Pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan / kegagalan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  telah diamanatkan  para  pemangku  kepentingan  dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah  yang disusun secara periodik “ . Pengukuran akuntabilitas  kinerja di Kementerian  BUMN  diukur  berdasarkan 35 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Dalam  pencapaian  visi,  misi  dan  sasaran  strategis,  Kementerian  BUMN menerapkan  manajemen  kinerja  berbasis Balanced  Scorecard  (BSC) dengan  4 perspektif utama yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning  and growth  perspective. Adapun  rincian Indikator Kinerja Utama di Kementerian BUMN dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 2.

## Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Pengukuran Kinerja ( IKU ) 1 Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises  dan  Agent  of Development 1) Pertumbuhan Aset BUMN 2) Pertumbuhan Ekuitas BUMN 3) BUMN yang masuk Forbes 2000 4) Kontribusi BUMN thd Negara (Pajak + Dividen) 5) Pertumbuhan Capex BUMN 6) Persentase penyelesaian prioritas pembangunan Nasional 2 Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kemen. BUMN 1) Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN 2) Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait / stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN 3 Kepatuhan BUMN yang tinggi thd per-UU-an kebijakan Kemen. BUMN 1) Nilai rata-rata GCG (Good Corporate Governance) BUMN 2) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 3) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 4) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
4 Perencanaan  dan  rumusan kebijakan  yang  berkualitas dan Implementatif 1) Terpenuhinya batas waktu penerbitan Shareholders Aspiration Letter (SAL) 2) Rasio Jumlah Kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan 5 Pembinaan BUMN yang optimal 1) Terpenuhinya  waktu  respon  usulan  aksi  korporasi sesuai standar layanan 2) Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 3) Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN 4) Pelaksanaan  pembinaan  BUMN  yang  dilakukan sesuai dengan SOP 6 Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum 1) Persentase jumlah BUMN yang diadvokasi 2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3) Laporan audit operasional dan kepatuhan 7 SDM  yang  kompeten  dan profesional 1) Tersusunnya program pengembangan masing- masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan 2) Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing- masing individu 3) Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan 4) Tersusunnya Road Map Organisasi Kementerian BUMN 8 Informasi yang valid, handal dan mudah diakses 1) Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi 2) Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5) 3) Persentase downtime layanan TIK 4) Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal 9 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government 1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2) Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN. 3) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN 4) Jumlah SOP Prioritas yang Disusun 10 Pelaksanaan Anggaran Optimal 1) Persentase Penyerapan Anggaran 2) Realisasi Anggaran 2015
Sumber : Laporan Kinerja Kementerian BUMN - 2015
Berdasarkan tabel  2 diatas maka Indikator  Kinerja  Utama  sebagai pengukuran akuntabilitas  kinerja Kementerian  BUMN dapat  disebut  merupakan indikator  yang didominasi  oleh Lag  Indicator,  dimana sebahagian  besar Indikator Kinerja Utama merupakan capaian  hasil  yang  diharapkan  pada  saat  sekarang  dan  yang  akan  datang. Besarnya dominasi Lag Indicator tersebut dapat diinterpretasikan terhadap sebaran IKU menurut  jenis  indikator  kinerja.  Keseluruhan  IKU jika ditelaah  menurut  jenis kinerja, maka terdapat  keseimbangan  indikator  terhadap  kinerja output,  outcome,  Benefit,  dan
Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
Impact, sementara  pada  kinerja input lebih  sedikit  dibanding  dengan  jenis indikator kinerja lainnya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 :

## Kategorisasi IKU Menurut Jenis Kinerja
N o Jenis IndikatorKineja Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 1 Input (4) a. Persentase jumlah BUMN yang di advokasi b. Persentase pegawai yang memenuhi standard jam pelatihan c. Jumlah SOP prioritas yang disusun d. Persentase penyerapan anggaran 2 Output (9) a. Nilai rata-rata GCG (Good Corporate Governance) BUMN b. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN c. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN d. Persentase kepatuhan pelaporan BUMN e. Terpenuhinya batas waktu penerbitan Shareholders Aspiration Letter (SAL) f. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi g. Persentase downtime layanan TIK. h. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah i. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN 3 Outcome (8) a. Pertumbuhan Aset BUMN b. Pertumbuhan Ekuitas BUMN c. Pertumbuhan Capex BUMN d. Terpenuhinya batas waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standard layanan. e. Rasio Jumlah Kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan f. Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan g. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing- masing individu. h. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses 4 Benefit (7) a. BUMN yang masuk Forbes 2000 b. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu c. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN d. Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai SOP e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
f. Laporan audit operasional dan kepatuhan g. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal
5 Impact (7) a. Konstribusi BUMN terhadap negara b. Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional c. Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN d. Indeks  kepuasan  instansi  pemerintah  terkait  /  stakeholders  atas pelayanan Kementerian BUMN
e. Tersusunnya Road Map organisasi Kemeneterian BUMN f. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN
g. Realisasi Anggaran 2015
Jika  IKU  Kementerian  BUMN  tersebut  dikaitkan  dengan  pendapat  Koppel, sesungguhnya  memiliki  keterkaitan. Sebagaimana teori Koppel 11 yang menyatakan ; “ The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility,  and responsiveness  “. Maknanya  bahwa terdapat lima  dimensi akuntabilitas,  yaitu transparansi,  kewajiban,  pengendalian,  tanggung  jawab,  dan responsif.

## Transparency
Menurut Koppel, kunci penegasan pada dimensi transparansi adalah “ Did the organization  reveal  the  facts  of  its  performance  ? ” (Apakah  suatu  organisasi  telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya kepada stakeholder dan publik ?) . Jika indikator pengukuran  kinerja dikaitkan  dengan dimensi  transparansi maka pengungkapan  fakta kinerja Kementerian  BUMN belum  terlaksana  dan cendrung bersifat  vertikal  dan sektoral dan tidak secara horizonal kepada publik atau warga negara. Secara vertikal ; penyampaian  hasil  kinerja kepada otoritas diatasnya  (Presiden), sedangkan  secara sektoral ; penyampaian  hasil  kinerja kepada stakeholder atau  pihak  berkepentingan tertentu,  misalnya pengusaha,  pemilik  modal,  mitra  Kementerian,  dan  kelompok jaringan  kementerian.  Pengungkapan  hasil  kinerja  Kementerian  BUMN sebenarnya dapat diakses melalui website Kementerian BUMN, namun media ini sangatlah terbatas dan diyakini masih sulit dimanfaatkan oleh publik atau warga negara.
Berdasarkan  analisis perspektif  paradigma baru  administrasi  publik “ New Public Service “ yang  menekankan  bahwa  tugas  pokok  aparatur  pemerintah  adalah memberikan  pelayanan  yang  baik  yang  difokuskan  kepada Citizen yaitu  warga  negara sebagai pemilik kedaulatan, maka kedudukan Citizen sebagai pemilik kedaulatan berhak untuk  mendapatkan layanan. 12 Itu  artinya  bahwa  hasil akuntabilitas kinerja Kementerian  BUMN tanpa  diminta seharusnya  tetap  disampaikan  kepada Citizen. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Denhardt, 13 dalam  bukunya The  New  Public  Service  ; bahwa “ masyarakat  memainkan  peran  sebagai Citizen yaitu  warga  negara  pemilik
11 J.  GS  Koppel,  2005, Pathologies  of  Accountability:  ICANN  and  The  Challenge  of  Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review, Vol.65 No.1., hlm. 96.
12 Budiman  Rusli, 2014, Isu-Isu  Krusial  Administrasi  Publik  Kontemporer, Bandung; LEPSINDO, hlm. 21.
13 Denhardt.  Robert  B  dan  Denhardt.,  Janet  Vinzant,  2007, The  New  Public  Service:  Serving Rather Than Steering, M.E. Sharpe Inc, 80 Business Park Drive, Armonk, New York 10504.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
kedaulatan, oleh karena itu masyarakat mempunyai kekuatan memaksakan tuntutannya kepada pemerintah untuk memperoleh pelayanan  yang mereka butuhkan “. Sedangkan pada perspektif demokrasi (yang juga merupakan orientasi New Public Service), maka dengan  tidak  terungkapnya  hasil  kinerja  Kementerian  BUMN kepada citizen atau warga  negara menjadi  bukti  mengaburkan  nilai-nilai  demokrasi, akibatnya citizen cendrung tidak aktif atau kurang diberdayakan.
Demikian pula pengungkapan akuntabilitas kinerja yang hanya mengedepankan pertanggungjawaban  manajerial  internal secara  vertikal,  menjadi bukti dipersempitnya makna hakiki akuntabilitas. Makna positif yang bisa digarisbawahi apabila transparansi hasil  kinerja  ini  diinformasikan  ke  publik  dan  warganegara  adalah  akan dapat dilihat dampak positif dan negatif dari setiap perkembangan yang dicapai, dan akan bermanfaat bagi kementerian BUMN dalam mengambil setiap keputusan yang diperlukan.

## Liability
Menurut  Koppel, kunci penegasan pada  dimensi  ini  adalah    “ Did  the organization face consequences for its performance ? ” (Apakah suatu organisasi telah menyadari  konsekuensi  kinerjanya  ?).  Jika indikator  pengukuran  kinerja  dikaitkan dengan dimensi liability maka terdapat  indikator  pengukuran  yang sinkron  dengan konsekuensi  capaian  kinerja  Kementerian  BUMN. Beberapa  konsekuensi  atas  kinerja yang dihasilkan adalah konstribusi BUMN terhadap penerimaan negara dan konstribusi pada  bidang  lainnya. Sebagai  contoh Peranan  Kementerian  BUMN  dalam  membina BUMN  telah  mampu  mendorong  BUMN  meningkatkan  kontribusinya  terhadap penerimaan  Negara pada tahun  2015  sebesar  Rp.  164  Triliun, dengan  rincian dividen Rp.  37  Triliun  dan  Pajak  Rp.  127  Triliun. Sedangkan  pada  bidang  lainnya ; seperti penyaluran KUR senilai Rp. 177,19 Triliun, dan juga Public Service Obligation dengan nilai PMN Rp. 147.011.9 Triliun.
Berdasarkan uraian diatas,  berarti konsekuensi atas kinerja  yang dicapai telah disadari  oleh  Kementerian  BUMN,  karena sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Makna positif  yang bisa digarisbawahi apabila Kementerian  BUMN menyadari konsekuensi kinerjanya adalah  akan dapat dinilai keberhasilan dan kegagalan baik yang berwujud (tangible fixed assets) maupun yang tidak berwujud (intangible fixed assets).

## Controllability
Menurut  Koppel, kunci penegasan pada  dimensi  ini  adalah “ Did  the organization do what the principal (e.g., congress, president) desired ?” (Apakah suatu organisasi  telah  melakukan  apa  yang  diinginkan  para  pihak  yang  berkepentingan (misalnya legislatif atau presiden)?. Jika indikator pengukuran kinerja dikaitkan dengan

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
dimensi Controllability maka pencapaian  akuntabilitas  kinerja berdasarkan program yang diinginkan Presiden. Salah  satu  program Presiden adalah “ Mewujudkan kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor-sektor  strategis  ekonomi domestik” . Program  ini merupakan bagian  dari visi  dan misi Presiden Joko  Widodo yaitu “ Mewujudkan Kemandirian dalam bidang ekonomi “. Untuk mensinkronkan visi- misi-program Presiden, Kementerian  BUMN  mewujudkannya  melalui  kebijakan- kebijakan yang  disusun terdiri  atas  4  perspektif,  yaitu Stakeholder  Perspective, Customer  Perspective,  Internal  Process  Perspective, dan Learning  and  Growth Perspective, dan selanjutnya  dirumuskan dalam sasaran-sasaran strategis  organisasi. Sasaran  strategis  merupakan  penjabaran  atau  implementasi  dari pernyataan  misi  yang akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima)  tahun, sehingga  Kementerian  BUMN  dapat  secara  tepat  mengetahui  apa  yang  harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mendukung visi misi pembangunan nasional.
Salah satu contoh  sasaran  strategis  Kementerian  BUMN  sebagai perwujudan visi  dan  misi  Presiden  adalah  “ Terwujudnya  BUMN  sebagai world  class  Enterprises dan Agent of Development “ , dan pada 2015 telah direalisasikan dengan dicapainya al. ; Pertumbuhan  Aset  BUMN  sebesar  19  %  (Rp.  5.449  T) – melampaui  target  12  %, Pertumbuhan  Ekuitas  BUMN  sebesar  62  %  (Rp.  1.763  T) – melampaui  target  12  %, BUMN yang masuk ke dalam daftar Forbes 2000 adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank  Mandiri,  PT  Bank  Negara  Indonesia,  PT  Telkom  Indonesia  dan  PT  Perusahaan Gas Negara (Capaian ini hanya 55% dibandingkan targetnya 11 BUMN), Pertumbuhan Capex BUMN 11 % mencapai Rp 268 Triliun (belum mencapai target sebesar 24 %), Persentase  penyelesaian  prioritas  pembangunan  nasional  sebesar  100% yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya IPP Kupang.
Dengan  demikian kerangka  penyusunan  kebijakan  di  Kementerian  BUMN bersifat Top Down; yang bersumber dari visi-Misi Presiden, yang kemudian dirumuskan dalam  sasaran-sasaran    strategis,  dan  dilaksanakan  kedalam  program-program. Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan  akuntabilitas  kinerja  Kementerian BUMN  lebih  berorientasi  pada political  interest leader, dimana kebijakan  disusun dalam kerangka memenuhi kepentingan politik pemegang kekuasaan, atau dengan kata lain  seluruh  program dan  kebijakan diarahkan  dalam  kerangka  mencapai dan memenuhi visi – misi Presiden.

## Responsibility
Menurut  Koppel,  kunci penegasan pada  dimensi  ini  adalah “ Did  the organization follow the rules ?” (Apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan-aturan hukum ?).  Jika indikator  pengukuran  kinerja dikaitkan  dengan  dimensi responsibility maka terdapat indikator  pengukuran  yang sinkron  dengan  kepatuhan Kementerian BUMN mengikuti  aturan  hukum yang  berlaku,  dan  kepatuhan  BUMN  terhadap kebijakan Kementerian BUMN. Kepatuhan kementerian BUMN terhadap aturan hukum bertujuan  untuk pembinaan  BUMN  yang  optimal, terselenggaranya pengendalian- pengawasan dan penegakan hukum, dan terwujudnya good corporate governance dan clean goverment. Implikasi nyata dari kepatuhan pada aturan hukum dapat dilihat dari: a. Nilai  rata-rata Good  corporate  governance sebesar 81.5  (kategori  BAIK),  yang menunjukkan  prinsip-prinsip pengelolaan  perusahaan  BUMN  yang  terdiri  dari transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  kemandirian  dan  kewajaran  telah diterapkan dalam proses bisnis maupun dalam pengambilan keputusan pada BUMN.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
b. Persentase  kepatuhan  terhadap  proses  perencanaan,  proses  operasional,  dan  proses pelaporan ; 100 % mengikuti ketentuan yang berlaku.
c. Laporan  audit  operasional  dan  kepatuhan  dengan capaian    67 %,  yang  menunjukan belum  semua  hasil  kegiatan  audit operasional  dan  kepatuhan  diselesaikan  dan diterbitkan laporannya.
d. Nilai  penerapan  reformasi  Birokrasi sebesar  65,56%  ,  berada  diatas  target  yang ditetapkan Kemenpan-RB yakni 60%.
e. Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Kementerian  BUMN Tahun  2015 belum bisa mencapai target WTP, hanya mendapat opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan).

## Responsiveness
Menurut  Koppel,  kunci penegasan pada  dimensi  ini  adalah    “ Did  the organization  fulfill  the  substantive  expectation  (deman/need) ?  “ (Apakah  suatu organisasi  telah  memenuhi  harapan  utama  (keinginan dan  kebutuhan)  pihak-pihak berkepentingan  ?  ).  Jika indikator  pengukuran  kinerja dikaitkan  dengan  dimensi responsiveness maka tidak  satu  pun  indikator  yang  sinkron  dengan  pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan publik.  Indikator pengukuran yang digunakan adalah untuk pemenuhan  harapan,  keinginan,  dan  kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan  yang  dimaksud  adalah  Presiden  sebagai  pemegang kekuasaan, Manajemen internal  di  Kementerian  BUMN,  BUMN  di  lingkungan Kementerian  BUMN,  dan  Pengguna  jasa  layanan. Pemenuhan  harapan,  keinginan  dan kebutuhan  tersebut sejalan  dengan  tugas  Kementerian  BUMN. Kementerian  BUMN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan  yang  diharapkan  dari  Kementerian  BUMN  adalah  dalam  kaitan  dengan pembinaan  BUMN  tersebut.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kementerian  BUMN berbeda dengan instansi lain yang langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai, namun fungsi utama pelayanan yang diberikan  berupa  kebijakan,  perizinan,  maupun  regulasi  kepada  BUMN,  walaupun terdapat pula kewajiban  memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan data  dan  informasi  tentang  BUMN  maupun  Kementerian  BUMN.    Dengan  demikian pemenuhan  kebutuhan  publik  volumenya  sangat  kecil  dibandingkan  pihak berkepentingan lainnya.
Beberapa  bentuk  pemenuhan  keinginan,  harapan  dan  kebutuhan  bagi  pihak- pihak berkepentingan yang terungkap didalam pencapaian kinerja Kementerian BUMN 2015, diantaranya:
a. unit  riset  telah  menyusun  5  (lima)  kajian,  yang  seluruhnya  telah  menjadi  bahan kebijakan,  yaitu  riset  terkait  dividen,  penilaian good  corporate  governance (GCG) dan evaluasi atas kinerja.
b. Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP, dimana semua pembinaan yang dilakukan terhadap BUMN di Kementerian BUMN telah dilakukan sesuai  dengan Standar  Operating  Procedure yang  telah  ditetapkan  Menteri  Badan Usaha Milik Negara

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
c. Persentase  jumlah  BUMN  yang  diadvokasi  dengan  target  44  advokasi. Pada  tahun 2015, realisasinya adalah 57 kegiatan advokasi
d. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi yang ditargetkan  90%  dan  direalisasikan  mencapai  98,88%  sehingga  pencapaiannya adalah 109,9%.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  diatas terkait    telaah  terhadap indikator pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN – 2015, maka dapat disimpulkan:
a. Indikator  Kinerja  Utama  sebagai  pengukuran  akuntabilitas  kinerja  Kementerian BUMN dapat  disebut  merupakan  indikator  yang  didominasi  oleh Lag  Indicator, dimana  sebahagian  besar  Indikator  Kinerja  Utama  merupakan capaian  hasil  yang diharapkan pada saat sekarang dan yang akan datang.
b. Sesuai dimensi akuntabilitas sebagaimana pendapat Koppel (2005), maka indikator pengukuran  akuntabilitas  kinerja  Kementerian  BUMN belum  memenuhi  dimensi akuntabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dari masing-masing dimensi, yaitu :
1) Transparency;  pengungkapan  fakta  fakta  kinerja  Kementerian  BUMN belum menyeluruh dan  cendrung bersifat  vertikal-sektoral  dan  tidak secara  horizonal kepada publik atau warga negara.
2) Liability; konsekuensi  atas  kinerja  yang dicapai  telah  disadari  oleh  Kementerian BUMN, karena didasarkan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN : Pasal (2)
3) Controllability; pencapaian akuntabilitas kinerja  berdasarkan  program  dan  capaian yang    diinginkan    Presiden,  sehingga  keseluruhan  kebijakan Kementerian  BUMN lebih  berorientasi  pada  pendekatan political  interest  leader, dimana  kebijakan disusun dalam kerangka memenuhi kepentingan politik pemegang kekuasaan.
4) Responsibility; terdapat  indikator  pengukuran  yang    sinkron  dengan  kepatuhan Kementerian  BUMN  mengikuti  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  kepatuhan  BUMN terhadap kebijakan Kementerian BUMN. Kepatuhan ini bertujuan untuk pembinaan BUMN  yang  optimal,  terselenggaranya  pengendalian- pengawasan  dan  penegakan hukum, dan terwujudnya good corporate governance dan clean goverment.
5) Responsiveness; tidak satu pun indikator yang sinkron dengan pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan publik. Indikator pengukuran yang digunakan adalah untuk pemenuhan  harapan,  keinginan,  dan  kebutuhan  pihak-pihak berkepentingan. Pemenuhan ini didasarkan  pada  tugas  Kementerian  BUMN sebagai  instansi pemerintah  yaitu melakukan  pembinaan  BUMN,  sehingga  pelayanan  yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitan dengan pembinaan BUMN tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W,  2012, Research  Design  (edisi  terjemahan), Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Denhardt.  Robert  B  dan  Denhardt.,  Janet  Vinzant,  2007, The  New  Public  Service  :  Serving Rather  Than  Steering, M.E.  Sharpe  Inc,  80  Business  Park  Drive,  Armonk,  New York 10504.
Moeheriono,  2012, Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Bisnis  dan  Publik, Jakarta  :  RajaGrafindo Persada.

## Yanhar Jamaluddin: Analisis Terhadap Indikator………
Rusli,  Budiman,  2014, Isu-Isu  Krusial  Administrasi  Publik  Kontemporer, Bandung  ; LEPSINDO.
Sumarto,  Hetifaj Sj, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Fox, Jonathan, 2007, Accountability Politics : Power and Voice in Rural Mexico, New York : Oxford University Press Inc.
Koppel,  J.  GS.  2005, Pathologies  of  Accountability  :  ICANN  and  The  Challenge  of  Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review, Vol.65 No.1.
Simon  Joss, 2010, Accountable  Governance,  Accountable  Sustainability?  A  Case  Study  of Accountability  in  the Governance  for  Sustainability , Environmental  Policy  and Governance No. 20, 408 – 421.

## Dokumen :
Laporan Kinerja Kementerian BUMN – 2015