## Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam
Andi Tenri Gading Nurul Azizah 1) , Andi Anugrah Rudianti 2) , M. Nur Arham 3) , Kamiruddin 4) Hukmiah Husain 5)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
1) atgazeezah24@gmail.com, 2) andianugrahrudianti@gmail.com
3) arhammuhammad511@gmail.com, 4) kamiruddin@iain-bone.ac.id
5) hukmiahiainbone@gmail.com

## Abstract
This paper discusses fiscal policy and state expenditure in Islamic economics. The scope covers the differences between conventional and Islamic fiscal policy, the role of fiscal policy in income distribution,  and  state  budget  principles  in  Islam.  The  objectives  are to  understand  the distinct characteristics  of  Islamic  fiscal  policy,  its  mechanism  for  equitable  income  distribution,  and budget  management  based  on  Islamic  values.  The  paper  relies  on  literature  review  method  of books,  journals,  and  historical  analysis.  The  results  indicate  that  Islamic  fiscal  policy emphasizes  spiritual  values,  social  justice,  and  universal  brotherhood,  in  addition  to  economic goals. The policy prohibits interest, uses zakat as a distribution tool, and manages state finance to  promote  public  welfare.  Historically,  early  Islamic  governance  applied  efficient  and egalitarian  budget  principles.  In  conclusion,  Indonesia  needs  to  integrate  Islamic  principles within its fiscal policy and budgeting system to achieve social justice and economic prosperity.
Keywords: Islamic fiscal policy, Income distribution, State expenditure budget

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  kebijakan  fiskal  dan  belanja  negara  dalam  ekonomi  Islam. Cakupannya meliputi perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan Islam, peran kebijakan fiskal  dalam  distribusi  pendapatan,  serta  prinsip  penganggaran  negara  dalam  Islam.  Tujuannya adalah  untuk  memahami  karakteristik  khas  dari  kebijakan  fiskal  Islam,  mekanisme  distribusi pendapatannya  yang  merata,  serta  pengelolaan  anggaran  berbasis  nilai-nilai  Islam.  Artikel  ini menggunakan  metode  tinjauan  literatur  dari  buku,  jurnal,  dan  analisis  historis.  Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam mengedepankan nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan  persaudaraan  universal,  di  samping  tujuan  ekonomi.  Kebijakan  tersebut  melarang  bunga, menggunakan  zakat  sebagai  instrumen  distribusi,  serta  mengelola  keuangan  negara  untuk memajukan  kesejahteraan  publik.  Secara  historis,  tata  kelola  keuangan  di  masa  awal  Islam menerapkan  prinsip  anggaran  yang  efisien  dan  egaliter.  Kesimpulannya,  Indonesia  perlu mengintegrasikan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  kebijakan  fiskal  dan  sistem  penganggarannya untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi.
Kata kunci: kebijakan fiskal Islam, distribusi pendapatan, anggaran belanja negar
Received: 10-01-2024                   Revised: 13-01-2024
Accepted: 16-01-2024

## PENDAHULUAN
Kebijakan  fiskal  yang  diterapkan  pemerintah  suatu  negara  merupakan  salah  satu  aspek penting dalam mengelola perekonomian. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai  stabilitas  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dalam  ekonomi Islam,  kebijakan  fiskal  juga memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  merealisasikan tujuan- tujuan  ekonomi  Islam  seperti  distribusi  pendapatan  yang  adil,  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. 1 Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah  belanja  negara.  Melalui  pengelolaan  belanja  yang  baik,  pemerintah  dapat  mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja negara tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  semata,  tetapi  juga  untuk  merealisasikan  keadilan  sosial  dan  distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena  itu, kebijakan fiskal dan belanja negara dalam perspektif ekonomi  Islam  perlu  dirumuskan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan  tanggung  jawab  sosial  negara.  Dengan  demikian,  kebijakan  fiskal  dan  pengelolaan  belanja negara  diharapkan  dapat  membawa  kemaslahatan  bagi  seluruh  rakyat,  bukan  hanya  segelintir kelompok.  Prinsip  Islam  tentang  kebijakan  fiskal  dan  anggaran  belanja  bertujuan  untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.
Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. 2

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan (library  research). Data primer dikumpulkan dari studi literatur buku ekonomi Islam, artikel jurnal, dan dokumen historis
1 Oktarini Khamilah Siregar, Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia (Thesis Commons, 19 February 2022) <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>.
2 Ihdi  Aini,  ‘Kebijakan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam’, Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu  Hukum ,  17.2  (2019) <https://doi.org/10.32694/010760>.
yang  relevan.  Buku  dan  artikel  dijadikan  sebagai  sumber  data  terkait  konsep  kebijakan  fiskal dalam  perspektif ekonomi Islam. Analisis historis  juga dilakukan untuk  mendapatkan wawasan mengenai implementasi kebijakan fiskal dan belanja negara pada masa pemerintahan Islam awal. Data  yang  terkumpul  kemudian  diseleksi  berdasarkan  relevansinya  dengan  topik  utama  yang dibahas,  yaitu:  prinsip  dan  perbedaan  kebijakan  fiskal  Islam  dan  konvensional,  instrumen kebijakan  untuk  distribusi  pendapatan,  serta  prinsip  penganggaran  negara  berbasis  nilai-nilai Islam.
Data  terpilih  tersebut  memberikan  landasan  konseptual  untuk  menganalisis  perumusan kebijakan  fiskal  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  syariah.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengkategorikan informasi ke dalam beberapa aspek pembahasan. Hasil analisis perbandingan, konseptual,  dan  historis  disajikan  secara  deskriptif  untuk  menjawab  tujuan  kajian.  Kesimpulan ditarik untuk merekomendasikan implikasinya bagi pembuatan kebijakan saat ini yang bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  di  Indonesia  dalam  perspektif  ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Fiskal Konvensional vs Kebijakan Fiskal Islam
Secara  konvensional  kebijakan  fiskal  dimaksudkan  sebagai  alat  rekayasa  pemerintah dalam  perekonomian  yang  menganut  mekanisme  pasar  bebas  yang  diharapkan  dapat mempengaruhi  jalannya  aktvitas  perekonomian  suatu  negara.  Menurut  Wolfson  sebagaimana dikutip  Suparmoko,  kebijakan  fiskal  ( fiscal  policy )  merupakan  tindakan-tindakan  pemerintah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum  melalui  kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah,  mobilisasi  sumberdaya,  dan  penentuan  harga  barang  dan  jasa  dari  perusahaan. 3 Sedangkan  Samuelson  dan  Nordhaus  menyatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  proses pembentukan  perpajakan  dan  pengeluaran  masyarakat  dalam  upaya  menekan  fluktuasi  siklus
3 M. Suparmoko, Keuangan Negara dalamTeoridan Praktik (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 1997), h. 257.
bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. 4
Kebijakan  fiskal  dalam  negara  Indonesia  tercermin  dari APBN,  dimana  dapat  mengatur inflasi  agar  tidak  terjadi  krisis  moneter,  membangun  ekonomi  dengan  pertumbuhan  yang signifikan  dan  merata.  Pertumbuhan  ekonomi  sangat  berpengaruh  pada  kebijakan  fiskal  yang terwujud  dalam  APBN.  Ketika  APBN  digunakan  sesuai  dengan  waktu  dan  tempat  yang  tepat maka  inflasi  akan  terkendali  dengan  baik  sehingga  berdampak  pada  pertumbuhan  yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara. 5
Dasar  kebijakan  fiskal  secara  umum  bertujuan  untuk  pemerataan  pendapatan  dan kesejahteraan.  Akan  tetapi,  kesejahteraan  dalam  Islam  mencakup  kesejahteraan  material  dan spiritual.Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal.
Menurut  J.  Chelliah,  tujuan  kebijakan  fiskal  berikut  harus  diupayakan  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni 6 :
1. Tingkatkan hubungan antara tabungan dan pendapatan (y) terhadap konsumsi.
2. Tingkatkan investasi
3. Menggerakkan aliran beban atau biaya yang efisien
4. Minimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang signifikan

## Kebijakan Fiskal Dalam Islam
Kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama sebagaimana  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  konvensional  (yaitu  untuk  stabilitas  ekonomi, alokasi  dan  distribusi), 7 akan  tetapi  terdapat  perbedaan  komitmen  yaitu  nilai-nilai  spiritual,
4 Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus,  Makroekonomi:EdisiKeempatbelas,  terj.  Haris  Munandar  (Jakarta; Penerbit Erlangga, , 1997), h. 346
5 Desi Isnaini, ‘Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara…’, 3.1 (2017).
6 Cynthia Oktivany and others, ‘Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam’, 4 (2023).
7 Nuruddin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130
keadilan  sosioekonoomi  dan  persaudaraan  manusia. 8 Menurut  Metwally,  setidaknya  ada  tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, diantaranya 9 :
Pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui,  diantara  prinsipprinsip  dan  hukum  lain,  prinsip  bahwa  “kekayaan  seharusnya  tidak boleh  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja.”  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
Kedua, Islam  melarang  pembayaran  bunga  dalam  berbagai  bentuk  pinjaman.  Hal  ini berarti  bahwa  ekonomi  Islam  tidak  dapat  memanipulasi  tingkat  suku  bunga  untuk  mencapai keseimbangan ( equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang).  Dengan  demikian,  pemerintahan  harus  menemukan  alat  alternatif  untuk  mencapai equilibrium ini.
Ketiga, Ekonomi  Islam  mempunyai  komitmen  untuk  membantu  ekonomi  masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang  mempromosikan  Islam  dan  meningkatkan  kesejahteraan  Muslim  di  negara-negara  yang kurang  berkembang.  Kebijakan  fiskal  lebih  banyak  peranannya  dalam  ekonomi  Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
Ada beberapa karakteristik kebijakan dari fiskal syariah terhadap ekonomi, yakni :
1.  Beban  publik  jarang  terjadi  karena  pengeluaran  ditentukan  oleh  penerimaan  atau pendapatan publik.
2.  Perpajakan  proporsional  dalam  ekonomi  Islam,  pajak  dikenakan  sebanding  dengan produktivitas.  Misalnya,  kharaj  mendasarkan  jumlah  pajak  pada  jenis  tanaman,  metode pengairan, dan kesuburan tanah.
8 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2002
9 Nuruddin  Mhd  Ali  ,Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo  Persada, 2006
3.  Zakat  tidak  dihitung  berdasarkan  jumlah  dan  kualitas  barang,  tetapi  dengan keuntungan. 10

## Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan
Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penggunaan pajak,  pinjaman  masyarakat,  pengeluaran  masyarakat  oleh  pemerintah  untuk  tujuan  stabilitas atau  pembangunan  sehingga  terbentuk  modal  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  berjalan secara  baik.  Dasar  kebijakan  fiskal  secara  umum  bertujuan  untuk  pemerataan  pendapatan  dan kesejahteraan.  Akan  tetapi,  kesejahteraan  dalam  Islam  mencakup  kesejahteraan  material  dan spiritual.  Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  moral  harus  selalu  mendasari  dalam  setiap  kebijakan fiskal. 11

## Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara
Kebijakan  fiskal  adalah  komponen  penting  bagi  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik adalah suatu alat untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. 12 Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi  ditentukan  oleh  keterlibatan  pemerintah  dalam  aktivitas  ekonomi,  yang  khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonomi, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi. Pada  sistem  ekonomi  sekuler  konsep  kesejahteraan  hidup  adalah  dibatasi  untuk  mendapatkan keuntungan maksimumbagi individu di dunia. Di dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi  kehidupan  di  dunia  dan  akhirat  dan  peningatan  spiritual  lebih  ditekankan  daripada kepemilikan material.

## Distribusi Pendapatan
Konsep  distribusi  bertujuan  untuk  menyelaraskan  kebijakan  pemerintah  dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan
10 Aini.
11 Ahmad Dahlan, Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik , (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 94
12 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam , (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 197.
ekonomi.  Distibusi  menyangkut  bagaimana  kebijakan  negara  mengeola  pengeluarannya  untuk menciptakann  mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil  di  masyarakat.  Tidak  sedikit  kesalahan perencanaan pembangunan di negara berkembang yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dan  penghapusan  kemiskinan,  namun  terlalu  terkonsentrasi  pada  upaya  peningkatan Gross National  Bruto . 13 Hal  ini  mengakibatkan  kebijakan  fiskal  dalam  konteks  distribusi,  kebijakan pemerintah  hanya  berpihak  kepada  kelompok  yang  kaya  dan  kuat.  Hasil  pembangunan  lebih dinikmati oleh lapisan tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan.
Ekonomi  Islam  dalam  menuntaskan  kemiskinan  sangat  bertolak  belakang  dengan kebijakan  ekonomi  kapitalis  yang  berpijak  pada  metode  pertumbuhan  ekonomi  seperti  yang diterapkan  pemerintah  sekarang  ini.  Kebijakan  ekonomi  Islam  memuliakan  manusia  sebagai “manusia”  yang  harus  hidup  layak  dengan  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  pokoknya. Sementara,  kebijakan  ekonomi  kapitalis  memuliakan  materi  dengan  menjamin  tercapainya peningkatan produksi barang dan jasa secara maksimum, maka tidak heran kalau sistem ekonomi saat  ini  menempatkan  aspek  produksi  pada  tataran  kebijakan  ekonomi  sehingga  menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya.

## Kebijakan Anggaran Belanja dalam Islam
Menilik  ke dalam  catatan  sejarah  Islam,  tidak dikenal  istilah  kata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Islam, akan tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Mal yang kurang lebih mempunyai tugas yang sama dengan APBN dalam sistem sekuler. Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya . 14
13 Ahmad Dahlan, Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik , h. 102.
14 Lilik Rahmwati, “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam”, Jurnal El-Qist: 2012 , Vol. 2 No.2, h. 234
Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak  memiliki  harta  atas  dasar  kemaslahatan,  melarang  penumpukan  harta,  serta  distribusi kekayaan  yang  justru  sesuai  dengan  sifat  dasar  dan  kebutuhan  manusia. 15 Terkait  dengan pemenuhan  kebutuhan  manusia,  maka  dalam  Islam  telah  diatur  mekanismenya  dalam  suatu negara.  Peran  Negara  Islam  sangat  signifikan  dalam  menjamin  kesejahteraan  dan  kebutuhan rakyatnya.  Dalam  rangka  menjamin  kesejahteraan  rakyat,  negara  akan  mengatur  dan mengalokasikan  pendapatan  yang  ada  secara  proporsional  serta  mendapatkan  sumber-sumber pendapatan  yang  optimal  dan  sesuai  syariah.  Kebijakan  mengatur  dan  mengalokasian  sumber- sumber pendapatan dikenal dengan kebijakan fiskal. 16
Secara sistematis sumber penerimaan pada zaman khalifah dan Khualafaurrasyidin dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

## Tabel 2.1 Sumber Penerimaan Pemerintah Islam Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah

## Sumber: Lilik Rahmawati (2012)
Pengeluaran  dalam  negara  Islam  harus  diupayakan  untuk  mendukung  ekonomi masyarakat  muslim.  Jadi  pengeluaran  pemerintah  akan  diarahkan  pada  kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian 17 :
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia
15 Sudarsono Heri, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 92 16 Lilik Rahmwati, “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam”, h. 233 17 Lilik Rahmwati, “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam”, h. 253
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.
Adapun  kaidah  syariah  yang  berkaitan  dengan  belanja  umum  pemerintah  mengikuti kaidah-kaidah  yang  telah  disebutkan  diatas,  dan  secara  rincinya,  bahwa  pembelanjaan  negara harus didasarkan kepada pada: 18
1. Prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin,  yaitu  mendapatkan  sebanyak  mungkin  manfaat dengan  biaya  yang  semurah-murahnya,  dengan  demikian  jauh  dari  sifat  mubazir  dan kikir disamping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip keadilan, tidak hanya berpihak pada orang kaya dalam pembelanjaan
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau dhoruroh, hajiyyah, dan kamaliyah
Terkait  sistem  anggaran  yang  islami,  dalam  sejarah  perjuangan  Rasulullah  saw  mencatat sekali  saja  anggaran  defisit  yaitu  ketika  jatuhnya  kota  Mekah.  Utang  pemerintah  ini  dibayar sebelum satu tahun yaitu setelah usainya perang Hunain. Porsi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Misalnya khalifah Umar pada zamannya pernah memerintah Amr bin Ash yang menjabat sebagai gubernur Mesir untuk membelanjakan minimal sepertiga dana Baitul Mal  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Beliau  juga  membangun  kanal  antara  Kairo  dan pelabuhan  Suez untuk  memfasilitasi pelayaran  antara  Hijaz  dan Mesir,  selain  juga membangun dua kota bisnis Kufah dan Basrah.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  ekonomi  syariah,  kebijaksanaan  fiskal  dan  belanja  negara  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Prinsip-prinsip  dasar  ekonomi Islam,  seperti  keadilan,  kesejahteraan  masyarakat,  dan  tanggung  jawab  sosial  negara,  menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara. Kebijakan fiskal  dalam  ekonomi  syariah  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Selain itu, kebijakan
anggaran  belanja  dalam  perspektif  Islam  juga  menekankan  pengelolaan  keuangan  negara  yang transparan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik serta pembangunan infrastruktur. Dengan  demikian,  kebijaksanaan  fiskal  dan  belanja  negara  dalam  perspektif  ekonomi  syariah memiliki  implikasi  yang  mendalam  terhadap  keadilan  distribusi  dan  kesejahteraan  masyarakat, serta  menjadi  landasan  penting  dalam  upaya  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  lebih  adil  dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Nuruddin  Mhd.  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal.  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
Aini,  Ihdi,  ‘Kebijakan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam’, Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu Hukum , 17.2 (2019) <https://doi.org/10.32694/010760>
Dahlan, Ahmad. Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
Isnaini, Desi, ‘Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara…’, 3.1 (2017)
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Majid,  M.  Nazori.  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf:  Relevansinya  dengan  Ekonomi Kekinian. Yogyakarta: PSSI STIS, 2003.
Muhammad.  Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  Salemba  Empat,
2002.
Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, Sofya Tika, and Faisal Hidayat, ‘Konsep Kebijakan Fiskal
Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam’, 4 (2023)
Rahayu, Ani Sri. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
Rianto Al-Arif, M. Nur. Teori Makroekonomi Islam. Bandung: Alfabeta, 2010.
Rozalinda.  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktifitas  Ekonomi.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2014.
Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Sudirman,  I.  Wayan.  Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan  Empirikal.  Jakarta:  Kencana,
2011.
Suparmoko,  M.  Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktik.  Yogyakarta:  BPFE-Yogyakarta, 1997.
Siregar, Oktarini Khamilah, Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia (Thesis Commons, 19 February 2022) <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>
STAI  An  Nawawi  Purworejo,  and  Imam  Turmudi,  ‘Kajian  Kebijakan  Fiskal  dan  Kebijakan Moneter dalam Islam’, An-Nawa : Jurnal Studi Islam , 1.1 (2019) <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.143>