## PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK  PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAPUAS
Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency
Tity Yukrisna 1 M Riban Satia 2 R Biroum Bernadrianto 3
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: titykalteng@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk melihat Pengawasan  pemilihan  umum  yang dilakukan dalam rangka  mewujudkan  terselenggara Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bekas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Kesuksesan pelaksanaan pemilu merupakan kebutuhan bersama seluruh rakyat. Karena hanya dengan demikian terpilih figur-figur berkualitas yang memimpin  bangsa.    Pengawasan  pelaksanaan  pemilu  menjadi  tanggung  jawab  bersama. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan pengawasan partisipatif.
Metode  penelitian  bersifat  diskriptif  kualitatif,  data  dikumpul  dengan  mempergunakan metode teknik wawancara, observasi dan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan kualitif, yakni dengan mempergunakan model analisis data interaktif.
Hasil penelitian menunjukan : (1) Praktek  pengawasan partisipasitif dilaksanakan dengan membentuk    “Kampung  Pengawasan  Partisipatif”  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan Basarang  yakni  Desa  Basarang  Jaya,  Kecamatan  Selat  yakni  Kelurahan  Selat  Dalam  dan Kecamatan Kapuas Hulu di Desa Dirung Koram; (2) Pola pengawasan yang dikembangkan yakni  pembinaan,  sosialisasi,  diskusi  dan  musyarawarah  dengan  para  tokoh-tokoh masyarakat tingkat RT, RW, arisan para Ketua RT setiap malam Sabtu, senam kebugaran oleh para ibu-ibu. dan lain-lain; (3)  Kampung pengawasan partisipatif masyarakat telah memberikan  kontribusi  cukup  signifikan  terhadap  hasil  pelaksanaan  pemilu  di  wilayah tersebut, hampir semua desa/kelurahan yang menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif berhasil melaksanakan kegiatan pemilu dengan aman, tertib, lancar tanpa ada kecurangan yang diukur dengan 0 % laporan pelanggaran;
Saran  penelitian  adalah  (1)  Perlu  peningkatan  kegiatan  pelatihan  pengawas  pemilu partisipatif  pada  kelompok-kelompok  masyarakat  di  tingkat  desa/kelurahan  disemua wilayah kecamatan; (2) Memberikan lebih banyak sosialisasi kepada lapisan masyarakat; (3)  Mengembangkan  keberadaan  Kampung  Pengawasan  Partisipatif  yang  telah  ada  agar menjadi budaya politik (political culture), dan membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif disemua desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
Kata Kunci: Pengawasan
Partisipatif
Pemilihan Umum
Keywords :
Supervision
Participatory Election Accepted
Januari 2020

## Abstract
The purpose of this research is to see the supervision of elections conducted to realize the election held democratically, direct, common, used, confidential, honest, fair and quality. The success of electoral implementation is a common necessity for all people. Because only thus elected quality figures to lead the nation.  The supervision of election implementation is a shared responsibility. People can conduct supervision with participatory supervision.
The  method  of  research  is  qualitative,  data  collected  using  methods  of  interview  techniques, observations,  and  documents.  Data  processing  is  done  with  qualitative,  which  is  using  an interactive data analysis model.
The results of the study showed: (1) The practice of participatory supervision was carried out by forming  a  "participatory  supervision  village"  which  was  held  in  Basarang  subdistrict  namely Basarang  Jaya  Village,  Straits  district  of  Inner  Straits  and  Kecamatan  Kapuas  Hulu  in  Desa Dirung Koram; (2) Supervision pattern developed namely coaching, socialization, discussion, and deliberation with the community leaders level RT, RW, the Arisan of the chairman of the RT every Saturday night, fitness gymnastics by mothers. and others; (3) Community participatory supervision village has contributed quite significantly to the results of the election implementation in the region, almost all villages/villages that become participatory supervision village successfully carried out the electoral activities safely, orderly, smoothly without any fraud measured by 0% report violations;
Research advice is (1) need to increase participatory election supervisory training activities in community  groups  at  village/Kelurahan  in  all  areas  of  the  subdistrict;  (2)  Provide  more socialization to the community layer; (3) Develop the presence of participatory supervision village that  has  been  to  become  political  culture,  and  form  a  participatory  supervision  village  in  all villages and sub-districts in Kapuas and central Kalimantan.

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  negara  demokrasi,  pemilihan umum  yang  selanjutnya  disingkat  ‘Pemilu’  merupakan salah satu indikator dan tolak ukur penting pelaksanaan. Hampir semua negara di  dunia melaksanakan kegiatan ‘Pemilu’ sebagai wahana untuk memberikan kesempatan pada  masyarakat  dan  elite  kekuasaan  melakukan sirkulasi dan rekruitmen untuk berbagai jabatan-jabatan kekuasaan  politik  dan  pemerintahan  baik  di  lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota),  lembaga  eksekutif  (Presiden/Wakil Presiden,  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Walikota/Wakil Walikota  dan  Bupati/Wakil  Bupati)  secara  periodik  5 (lima) tahun sekali.
Kegiatan  pengawasan  pemilu  menjadi  bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu  dilakukan  baik  oleh  lembaga  penyelenggara pemilu  yakni  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dari semua  tingkatannya,  juga  dilakukan  masyarakat  dan lembaga  pemerhati  atau  pemantau  pemilu.  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang    Pemilihan Umum  Pasal  89  ayat  (1)  menyatakan  :    pengawasan penyelenggaraan  pemilu  dilakukan  oleh  Bawaslu  yang terdiri  atas  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
Pengawasan  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia secara  melembagaan  ditetapkan  sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Lembaga  pengawasan  ini  kemudian dikuatkan  kembali  dengan  dibentuknya  lembaga pengawasan  pemilu  yang  bersifat  tetap  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara  Pemilu  dengan  dibentuknya  sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Dinamika  kelembagaan  pengawas  Pemilu ternyata  masih  berjalan  dengan  terbitnya  Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali  dengan  dibentuknya  lembaga  tetap  Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  menggantikan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis,  tentu  tidak  hanya  dilaksanakan  secara mutlak  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses  tahapan  penyelenggaraan  pemilu,  termasuk peran  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat  penting    sebagai  komponen  informasi  bagi masyarakat  umum,  peserta  dan  penyelenggara  pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu.
Pengawasan  pemilu  oleh  masyarakat  menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan  penyeimbang  kegiatan  pelaksanaan  pemilu  yang dilakukan  peserta  pemilu  dan  lembaga  penyelenggara pemilu  resmi  seperti  KPU  dan  Bawaslu.  Dengan keterlibatan  masyarakat  pada  kegiatan  pengawasan Pemilu  secara  langsung,  maka  masyarakat  dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung  belajar  tentang  penyelenggaraan  Pemilu  dan semua  proses  yang  berlangsung.  Bagi  penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan  masyarakat yang masif akan  mengawal  dan  mengingatkan  mereka  untuk senantiasa  berhati-hati,  jujur  dan  adil  dalam penyelenggaraan pemilu (Badan Pengawas Pemilu 2017 : 2).
Pelaksanaan  pemilu  serentak  2019  memiliki arti  strategis  dalam  pelaksanaan  pemilu,  mengingat pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  serentak
Tity Yukrisna , M Riban Satia, R Biroum Bernardianto . 2020. Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency
akan  dapat  sangat  mempengaruhi  kualitas  pelaksanaan dan  hasil  pemilu  secara  jujur,  adil,  bebas,  rahasia  dan demokratis dengan teori efek ekor jas (coat tail effect).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan diskriftif  kualitatif  yang  lebih  didasarkan  atas pertimbangan  fenomena  kajian  yang  dipecahkan  serta relevansi atas konteks lapangan dalam mengungkap pola pelaksanaan  Pengawasan  partisipatif  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemilu  serentak  Presiden/  Wakil Presiden  dan  pemilu  Legislatif  pada  tahun  2019  di Kaabupaten Kapuas yang sangat dinamis.
Subyek  penelitian  ini  adalah  para  komisioner Bawaslu  Kabupaten  Kapuas  yang  terdiri  dari  5  (lima) orang  serta  unsur  Sekretariat  Bawaslu  Kabupaten Kapuas  baik  Koordinator  Sekretariat  maupun  Staf. Obyek  penelitian  diarahkan  kepada  kelompok masyarakat  secara  individual  dan  secara  kelembagaan yang  berperan  serta  berkontribusi  dalam  kegiatan pengawasan masyarakat baik secara ekstra formal dan formal. Jumlah informen ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan serta kebutuhan data yang diperlukan.
Adapun  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Kuala  Kapuas  sebagai  tempat  kedudukan  ibukota Pemerintah  Kabupaten  Kapuas.    Kota  Kuala  Kapuas dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  mengingat  daerah Kabupaten  Kapuas  merupakan  kabupaten  terpadat penduduk  ke-dua  di  Kalimantan  Tengah  setelah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga massa pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) relatif cukup besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggara  Pemilu  terdiri  dari  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu (DKPP).  Ketiga  lembaga  inilah  yang  menerjemahkan Undang-Undang Pemilu serta melaksanakannya dengan asas-asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksana
teknis penyelengaraan pemilihan umum tentu mendapat porsi  perhatian  yang  lebih  besar  dalam  pengawasan. Akan  banyak  pihak  yang  berkepentingan  untuk menjadikan  KPU  dan  Bawaslu  sebagai  koasi kekuasaannya.  Dalam  tahap  inilah  diperlukannya pengawalan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
Di  Kabupaten  Kapuas  pola  Pengawasan Partisipasitif  Masyarakat  Dalam  Pemilu  serentak Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilu  Legislatif  Tahun 2019 dilaksanakan oleh masyarakat dengan membentuk “Kampung Pengawasan Partisipasif” seperti diungkapkan  Herigalis,SP  selaku  Koordinator  Divisi Pengawasan,  Hubungan  Masyarakat  dan  Hubungan Antar Lembaga, yang menyatakan :
“Pola  pengawasan  partisifatif  masyarakat  di Kabupaten Kapuas dilaksanakan dalam bentuk pembentukan
Kampung
Pengawasan
Partisipatif  Masyarakat  yang  dilaksanakan sendiri  oleh  masyarakat  atas  kesadarannya, dengan  dibantu  pembinaan  dari  Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam bentuk memberikan penyuluhan dan pendampingan serta pemberian  bantuan  alat  peraga  seperti  buku- buku,  leaflet  terkait  pelaksanaan  pengawasan pemilu  diwilayah  desa  tertentu.  Desa  atau keluarahan  yang  berhasil  dibentuk  adalah  di Kecamatan Basarang yakni Desa Basarang Jaya, Kecamatan Selat yakni Kelurahan Selat Dalam dan  Kecamatan  Kapuas  Hulu  di  Desa  Dirung Koram” (Wawancara 17 Nopember 2019).
Kampung  Pengawasan  Partisifatif    masyarakat di  Kabupaten  Kapuas  pada  Pemilu  Presiden/Wakil Presiden  dan  Pemilu  Legislatif  2019  dibentuk  oleh masyarakat  di  3  (tiga)  wilayah  desa/kelurahan    seperti diuraikan pada tabel dibawah ini yakni :
Tabel 4.6.  Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif  Kabupaten
Kapuas Tahun 2019 No.  Kampung/Desa Kecamatan 1. Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang 2. Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat 3. Desa Dirung Koram Kecamatan Kapuas Hulu

## Sumber : Hasil data lapangan
Kampung  Pengawasan  Partisipatif  masyarakat dibentuk    sebagai  sarana  kumpul  diskusi  pengawasan
partisipatif  masyarakat  tentang  pengawasan  pada tahapan  Pemilu.  Gagasan  ini  muncul  dari  inisiatif masyarakat  sendiri  untuk  mendapatkan  pemahaman tentang  Pemilu  dan  pastinya  dapat  meminimalisir terjadinya  pelanggaran  pada  saat  berlangsungnya tahapan Pemilu. Kampung Pengawasan Partisipatif juga menjadi bukti telah terbentuknya partisipasi masyarakat untuk  bersama-sama  menjaga  Pemilu  yang  aman  dan damai.
Kegiatan  pengawasan  masyarakat  dilakukan mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahapan pelaksanaan  dan  penghitungan.  Masyarakat  pada kampung pengawasan partisipatif dilibatkan secara aktif pada  berbagai  proses-proses  pelaksanaan  tahapan pemilu,  dengan  dibantu  dan  difasilitasi  oleh  Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Panwascam.
PembentukanKampung Pengawasan Partisipatif masyarakat  di  3  desa/kelurahan  Kabupaten  Kapuas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kampung
Pengawasan
Partisipatif

## Masyarakat Desa Basarang Jaya
Desa  Basarang  Jaya  Kecamatan  Basarang menjadi salah satu Kampung Pengawasan Partisipatif. Luas desa sekitar 5 Km2 dan berjarak kurang lebih 10  Km  dari  pusat  kota  Kabupaten  Kapuas.  Kepala Desa  yang  menjabat  yakni  Bapak  Wayan  Salop. Jumlah  penduduk  yang  bermukim  di  desa  Basarang Jaya ada sekitar 1338 orang dan DPT sekitar 1.088 orang.  Peresmiannya di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Kapuas H M Nafiah Ibnor di Pendopo Pura Jagat  Natha  Desa  Basarang  Jaya  km  10,  pada  26 Februari  2019.  Peresmian  sendiri  dilakukan  oleh Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH. LL. M, selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
Gambar 4.5.  Gambar Pembentukan Kampung Partisipatif Pengawasan Pemilu Desa  Basarang Jaya Kecamatan Basarang  Kabupaten Kapuas
2. Kampung Pengawasan Partisipatif

## Masyarakat Kelurahan Selat Dalam
Kelurahan  Selat  Dalam  bagian  dari Kecamatan Selat juga menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif.  Luas  wilayah  kecamatan  Selat  Dalam kurang lebih 10 Km2.   Jumlah DPT  yang terdaftar pada Pemilu Tahun 2019 sekitar 8180 orang. Lurah yang  menjabat  saat  ini  Bapak  Saipul  Fajri,  S.  IP diresmikan tanggal 26 Februari 2019.
Gambar 4.6.  Gambar Pembentukan Kampung Partisipatif Pengawasan Pemilu Keluarahan Selat Dalam Kecamatan Selat  Kabupaten Kapuas
3. Kampung Pengawasan Partisipatif

## Masyarakat Desa Dirung Koram
Desa  Dirung  Koram  berada  di  Kecamatan Kapuas Hulu, yang berjarak tempuh sekitar 234 Km dari pusat Kota Kabupaten Kapuas. Luas wilayah desa tersebut  sekitar  40  km².  Jumlah  penduduk  sekitar 561 orang dengan DPT berjumlah 215 orang. Kepala desa yang menjabat saat ini Bapak Asih O. Gani. Di resmikan  atas  inisiatif  Ketua  Panwaslu  Kecamatan Kapuas Hulu tanggal 12 Desember 2018.
Gambar 4.7.  Gambar Pembentukan Kampung Partisipatif Pengawasan Pemilu Desa Dirung Koram Kecamatan Kapuas Hulu  Kabupaten Kapuas
Pola Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu Masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengawasan dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu  yang jujur, adil  dan  demokratis  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk.
Tity Yukrisna , M Riban Satia, R Biroum Bernardianto . 2020. Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency
Masing-masing  Kampung  Pengawasan  Partisipatif Pemilu masyarakat  menggunakan pola-pola pengawasan partisipatif  secara  variatif    seperti  diungkapkankan Komisioner Bawaslu Kapuas Herigalis, SP yakni :
• Pada Desa Basarang Jaya diadakan sosialisasi serta diskusi  dengan  semua  Ketua  RT  yang  diharapkan sosialisasi  ini  menjadi  sarana  edukasi  agar  bisa terhindar dari resiko pelanggaran pemilu.  Dengan diadakannya diskusi dengan Ketua RT ini juga, maka dimaksudkan  penyampaian  ke  semua  warga masyarakat  bisa  lebih  cepat.  Sosialisasi  ini  juga berguna  meningkatkan  minat  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilihnya  dan  menolak  informasi hoak yang beredar.
• Kampung  Pengawasan  Partisipatif  Kelurahan  Selat Dalam  melakukan  kegiatan  dengan    mengadakan arisan  Ketua  RT  se-kelurahan  Selat  Dalam  setiap pekan.  Kemudian  setiap  Sabtu  pagi  juga  diadakan senam  kebugaran  jasmani  (SKJ)  oleh  ibu-ibu  PKK dan  warga  setempat.  Metode    kegiatan  yang dilakukan  ini  diharapkan  dapat  menjalin  tali silahturahmi  dan  akan  muncul  keterbukaan  warga masyarakat untuk melaporkan setiap penyimpangan seperti  money  politic.    Adanya  sosialisasi  tentang pencegahan  pelanggaran  pemilu  memang  sangat penting. Apabila suatu saat ditemukan pelanggaran segera  melaporkan  hal  tersebut  pada  Bawaslu Kabupaten atau jajaran dibawahnya
• Kampung  Pengawasan  Partisipatif  Desa  Dirung Koram  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan sosialisasi  dan  diskusi  dengan  tokoh  masyarakat setempat.
Kegiatan  Kampung  Pengawasan  Partisipatif Pemilu Masyarakat telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap hasil pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut,  hampir  semua  desa/kelurahan  yang  menjadi Kampung  Pengawasan  Partisipatif  Pemilu  berhasil melaksanakan  kegiatan  pemilu  dengan  aman,  tertib, lancar  tanpa  ada  kecurangan  yang  berarti  (0  % pelanggaran)  yang  diukur  dari  tidak  adanya  laporan
pelanggaran  baik  oleh  partai  politik  peserta  pemilu, masyarakat  dan  lainnya.  Kemudian, Peran  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu  melalu pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu cukup  memberikan  hasil  dimana  tingkat  partisipasi masyarakat rata-rata diatas  80-90%.
Berdasarkan  data Bawaslu  Kabupaten Kapuas jumlah laporan/pengaduan pelanggaran Pemilu Legislatif dan  Pemilu  Presiden/Wakil  Presiden  Tahun  2019  di Kabupaten  Kapuas  cukup  sedikit  yaitu  sebanyak  6 (enam) laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas,  namun  semua  tidak  dapat  di  tindaklanjuti.  4 (empat)  dari  laporan  tersebut  telah  di  register  oleh Bawasu  Kabupaten  Kapuas  dan  mengandung  unsur peanggaran tindak pidana pemilu sehingga harus dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas. Namun sampai  pembahasan  tahap  kedua  ternyata  tidak terpenuhi unsur yang disangkakan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara 2 (dua)  dari laporan tersebut tidak  dapat  di  register  dikarenakan  tidak  terpenuhi syarat formil maupun materiil dan sudah meewati batas waktu (kadaluarsa).
Terkait  kesadaran  masyarakat  melaksanakan fungsi  pengawasan  secara    independen  impartiality (berimbang/tidak  berpihak)  ,  transparansi,  efesiensi serta  service-  mindedness  relatif  baik  yang  rinciannya sebagai berikut :
1. Dalam  pelaksanaan  prinsip  independensi  yang dilaksanakan  oleh  kelompok  masyarakat  dalam pengawasan pemilihan umum serentak Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Umum Legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Kapuas  sudah dilaksanakan dengan baik dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya tanpa ada pengaruh oleh partai politik tertentu, atau pejabat Negara.
2. Dalam pelaksanan prinsip impartiality (berimbang/tidak  berpihak)  dinyatakan  bahwa penyelenggara  pemilu  tidak  boleh  tunduk  pada arahan dari pihak manapun, baik pihak berwenang maupun  pihak  partai  politik.  Lembaga  ini  harus
mampu menjalankan dan bekerja tanpa pemihakan dan  praduga  politik,  serta  bebas  dari  campur tangan, karena akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi  juga  terhadap  proses  dan  hasil  pemilu. Perlakuan  yang  sama,  tidak  memihak,  dan  adil sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  pihak  lain merupakan  makna  imparsialitas.  Prinsip  Imparsial, kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum  serentak  Presiden/Wakil  Presiden  dan Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2019  di Kabupaten Kapuas sudah dilaksanakan dengan baik dimana pemilu kali ini kelompok masyarakat tidak tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak berwenang maupun pihak partai politik.
3. Pelaksanaan  prinsip  transparansi  pada  proses penyelenggaraan pemilu adalah kewajiban maka dari itu  pengawasan  partisipatif  masyarakat  dalam pemilihan umum serentak Presiden/Wakil Presiden dan  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2019  di Kabupaten  Kapuas  membuka  keterbukaan  publik sesuai  dengan  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi  Publik  dengan  membentuk  PPIP  untuk melayani  permintaan  informasi  dari  masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kapuas.   Prinsip Tranparansi, kelompok masyarakat dalam melakukan  pengawasan  pemilihan  umum  serentak Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Umum Legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Kapuas  sudah dilaksanakan dengan baik dimana setiap hasil telah dilakukan  keterbukaan  akses  terhadap  publik, dimana dapat diakses secara bebas oleh publik yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang proses tahapan pilkada seperti adanya quick account.
4. Prinsip  efisiensi  dalam  pemilihan  umum  serentak Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Umum Legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Kapuas  sudah dilaksanakan  dengan  baik  dan  berjalan  dengan
lancar. Serta Prinsip layanan, kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum serentak  Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kapuas sudah  dilaksanakan  dengan  baik  karena  pelayanan yang  diberi  oleh  kelompok  masyarakat  di  Kapuas kepada peserta, dianggap bagus oleh semua peserta pemilu,  meskipun  belum  memberikan  kepuasan terhadap  semua  orang.    Kampung  Pengawasan Partisipatif  juga  menjadi  bukti  telah  terbentuknya partisipasi  masyarakat  untuk  bersama-sama menjaga Pemilu yang aman dan damai.
Atas  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu sehingga dapat berjalan dengan berkualitas, jujur, adil,  rahasia,  partisipatif,  Bawaslu  Kabupaten  Kapuas memberikan  apresiasi  kepada  kawasan,  dimana masyarakatnya  punya  inisiatif  untuk  berperan  aktif melakukan  pengawasan  jika  ada  pelanggaran  pada proses  tahapan  Pemilu  lalu.  Bentuk  apresiasi  yang dimaksud ialah pemberian piagam penghargaan kepada desa/kelurahan yang telah bekerjasama menjaga Pemilu yang aman dan damai.
Desa/kelurahan  yang  diberikan  penghargaan pertama  kalinya  adalah  Kelurahan  Selat  Dalam, Kecamatan Selat. Piagam penghargaan diserahkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Iswahyudi Wibowo, SH  kepada  Ketua  RT  04  Selat  Dalam  Bapak  Hamsan didampingi  Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Kapuas  yakni Bapak  Herigalis  Mahar,  SP,  Bapak  Drs.  Libu,  Bapak Charles  B.  Kanta,  SP,  Ibu  Ana  Rahimah,  SE.I  dan Koordinator  Sekretariat  Bapak  Untung  Supriadi,  SE yang juga turut dihadiri Lurah Selat Dalam Bapak Saiful Fazri, S.IP pada hari Jumat, 19 Juli 2019.
Bawaslu  Kabupaten  Kapuas  juga  memberikan piagam  penghargaan  kepada  Desa  Basarang  Jaya  pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019. Piagam diserahkan kepada  Kepala  Desa  yaitu  Bapak  Wayan  Salop.  Turut dihadiri Sekertaris Desa Bapak Nyoman Suwinde serta pejabat Kantor Kepala desa dan warga setempat. Acara
Tity Yukrisna , M Riban Satia, R Biroum Bernardianto . 2020. Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency
dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Basarang Jaya tepat pukul 09.30 WIB.
Piagam terakhir diberikan Bawaslu Kabupaten Kapuas kepada kepada Desa  Dirung  Koram pada hari Rabu  tanggal  07  Agustus  2019  yang  diserahkan  Ketua Bawaslu  Kabupaten  Kapuas  dan  diterima  langsung Kepala Desa Dirung Koram.
Dengan adanya Kampung Pengawasan Partisipasif  ini  diharapkan  kualitas  pelaksanaan  pemilu yang melibatkan masyarakat pada kegiatan pengawasan dapat  menciptakan  sistem  demokrasi  yang  lebih  bagi masyarakat  Kabupaten  Kapuas  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Faktor  -  Faktor  Mendukung  dan  Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Partisiparif Masyarakat Ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu  keberhasilan  program  namun  ada  juga  yang sifatnya  dapat  menghambat  keberhasilan  program. Secara  umum  ada  2    (dua)  faktor  yang  menentukan yakni:

## 1. Faktor Internal
Menurut  Angell  (dalam  Ross,  1967:  130) mengatakan  partisipasi  yang  tumbuh  dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor  usia,  terbatasnya  harta  benda,  pendidikan, pekerjaan  dan  penghasilan.  Faktor-faktor  Internal yang  mempengaruhi  kecenderungan  seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :
a. Usia
Faktor  usia  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  sikap  seseorang  terhadap kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan  yang  ada.
Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan  keterikatan  moral  kepada  nilai  dan norma  masyarakat  yang  lebih  mantap, cenderung  lebih  banyak  yang  berpartisipasi
daripada  mereka  yang  dari  kelompok  usia lainnya.
b. Jenis kelamin
Nilai yang cukup lama dominan dalam
kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang  berarti  bahwa  dalam  banyak  masyarakat peranan  perempuan  yang  terutama  adalah mengurus  rumah  tangga,  akan  tetapi  semakin lama  nilai  peran  perempuan  tersebut  telah bergeser  dengan  adanya  gerakan  emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
c. Pendidikan
Dikatakan  sebagai  salah  satu  syarat mutlak  untuk  berpartisipasi.  Pendidikan dianggap  dapat  mempengaruhi  sikap  hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
d. Pekerjaan dan penghasilan
Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama  lain  karena  pekerjaan  seseorang  akan menentukan  berapa  penghasilan  yang  akan diperolehnya.  Pekerjaan  dan  penghasilan  yang baik  dan  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan masyarakat.  Pengertiannya  bahwa  untuk berpartisipasi  dalam  suatu  kegiatan,  harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
e. Lamanya tinggal
Lamanya  seseorang  tinggal  dalam lingkungan  tertentu  dan  pengalamannya berinteraksi  dengan  lingkungan  tersebut  akan berpengaruh  pada  partisipasi  seseorang. Semakin  lama  ia  tinggal  dalam  lingkungan tertentu,  maka  rasa  memiliki  terhadap lingkungan  cenderung  lebih  terlihat  dalam
partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
Berdasarkan  data  lapangan  sebagaimana temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor Internal  yang  mendukung  dan  menghambat pelaksanaan kelompok masyarakat dalam pengawasan  partisipatif  masyarakat  di  pemilihan umum  serentak  Presiden/Wakil  Presiden  dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kapuas adalah Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/penghasilan,  lamanya  tinggal  disuatu lingkungan, lemahnya kapasitas kelompok masyarakat  dalam  pengawas,  Pembinaan  terhadap kelompok  masyarakat  dalam  melakukan  pengawas pemilu melalui kegiatan supervise.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada  4  poin  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:
a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat,  antara  warga  masyarakat  dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
b. Iklim sosial, ekonomi, politik  dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan,  sekolah  maupun  masyarakat  dan bangsa  yang  menguntungkan  bagi  serta mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi masyarakat;
c. Kesempatan  untuk  berpartisipasi.  Keadaan lingkungan  serta  proses  dan  struktur  sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan  dan  mendorong  terjadinya partisipasi sosial;
d. Kebebasan  untuk  berprakarsa  dan  berkreasi. Lingkungan di  dalam keluarga masyarakat atau lingkungan  politik,  sosial,  budaya  yang memungkinkan  dan  mendorong  timbul  dan
berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.
Dapat disimpulkan bahwa Faktor Eksternal yang  mendukung  dan  menghambat  kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif  masyarakat  dalam  pemilihan  umum serentak  Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan Umum  Legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Kapuas adalah  Komunikasi,  Iklim  sosial,  ekonomi,  politik, budaya,  Kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  pengawasan  partisipatif  masyarakat serta Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi.
Pengawasan  pemilihan  umum  dilakukan dalam  rangka  mewujudkan  terselenggara Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bekas, rahasia, jujur,  adil  dan  berkualitas  serta  dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Adanya pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggara, tranparansi  penyelenggara  dan  akuntabilitas  hasil pemilihan umum.
Disinilah  pentingnya  Bawaslu  sebagai penjamin  nilai-nilai  demokrasi,  sehingga  demokrasi prosedur yang dijalankan selaras dengan demokrasi substantive yang menjadi cita- cita bersama seluruh rakyat  dan  bangsa  Indonesia.  Bawaslu  memiliki makna  penting  bagi  penjamin  terlaksananya demokrasi di ruang publik. Demokrasi mensyaratkan  adanya  peran  serta  rakyat  (anggota ruang  publik)  dalam  menentukan  tata  kehidupan bersama  dan  menjadikan  negara  layak  huni, manusiawi dan baik.
Mengapa  pengawasan  diperlukan,  alasan mendasarnya  terutama  karena  Politik  memiliki dimensi pelanggaran (violatif). Artinya politik rentan terhadap  kekerasan,  manipulasi,  intrik-intrik, strategi  kotor,  ketidakadilan  sistematis,  kerancuan dan  kekacauan.  Kecenderungan  ini  mungkin  saja terjadi  dan  kerap  terjadi,  karena  itu  diperlukan mekanisme  pengawasan  yang  memastikan  proses
Tity Yukrisna , M Riban Satia, R Biroum Bernardianto . 2020. Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency
politik  berlangsung  simpatik  dan  meminimalisir aspek violatif dari pesta demokrasi.
Dengan  adanya  pengawasan  terhadap penyelenggaraan Pemilu dari dalam dan luar lembaga penyelenggara,  diharapkan  pemilu  dapat  terlaksana dengan demokratis dan memenuhi azas Pemilu. Pada tahapan pelaksanaan Pemilu, Bawaslu pusat maupun di daerah, berhak melakukan pengawasan terhadap peserta  Pemilu  dan  juga  terhadap  penyelenggara Pemilu.  Apabila  dalam  tahapan  Pemilu  ditemukan adanya pelanggaran maka Bawaslu akan melakukan tindakan dengan kewenangannya.

## KESIMPULAN
Praktek  pengawasan partisipasitif masyarakat dalam  pemilu  serentak  Presiden/Wakil  Presiden  dan Pemilu  Legislatif  2019  di  Kabupaten  Kapuas dilaksanakan  oleh  masyarakat  dengan  membentuk “Kampung Pengawasan Partisipasif” yang dilaksanakan di Kecamatan  Basarang  yakni  Desa  Basarang  Jaya,
Kecamatan  Selat  yakni  Kelurahan  Selat  Dalam  dan Kecamatan Kapuas Hulu di Desa Dirung Koram.
Kampung  Pengawasan  Partisipatif  adalah gagasan  yang  muncul  dari  inisiatif  masyarakat  sendiri untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  Pemilu  dan pastinya  dapat  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran pada  saat  berlangsungnya  tahapan  Pemilu.  Kampung Pengawasan  Partisipatif  juga  menjadi  bukti  telah terbentuknya  partisipasi  masyarakat  untuk  bersama- sama menjaga Pemilu yang aman dan damai.
Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Dirung Koram dilaksanakan dalam bentuk kegegiatan Kampung Pengawasan  Partisipatif  Pemilu  Masyarakat  telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap hasil pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut, hampir semua desa/kelurahan  yang  menjadi  Kampung  Pengawasan Partisipatif  Pemilu  berhasil  melaksanakan  kegiatan pemilu  dengan  aman,  tertib,  lancar  tanpa  ada kecurangan  yang  diukur  dengan  0  %  laporan pelanggaran.  Dengan  capaian  tersebut,  Bawaslu
Kabupaten  Kapuas  memberikan  apresiasi  kepada kawasan,  dimana  masyarakatnya  punya  inisiatif  untuk berperan  aktif  melakukan  pengawasan  partisipatif pemilu.  Bentuk  apresiasi  dalam  pemberian  piagam penghargaan  kepada  desa/kelurahan  yang  telah bekerjasama menjaga Pemilu yang aman dan damai.
Adapun  saran  yang  peneliti  berikan  adalah perlu  peningkatan  kegiatan  pelatihan  pengawas  pemilu partisipatif  pada  kelompok  -  kelompok  masyarakat  di tingkat desa/kelurahan disemua wilayah kecamatan agar bisa  berperan  lebih  aktif  dalam  memberikan  wawasan pengetahuan  kepemiluan  dan  pengawasan  kepada lapisan  masyarakat.  Dan  Memberikan  lebih  banyak sosialisasi kepada lapisan masyarakat, terutama kepada para remaja yang baru mengenal tentang dunia politik. Mengingat  usia  mereka  yang  sangat  labil  dan  rentan terbujuk hal-hal negatif dalam kampanye Pemilu karena kurangnya  wawasan  tentang  Pemilu  dan  Pengawasan Pemilu.

## REFERENSI
Budiarjo.Meriam 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Grafindo Jaya Utama Jakarta.
Badan  Pengawas  Pemilu  RI,  2017. Panduan  Pusat Pengawasan Partisipatif.
Cornelis  Rintuh  dan  Miar,  2005. Kelembagaan  dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Haridison, A. 2016. Strategi Pengawasan Pemilu . Aswaja : Yogyakarta.
Hakim,M.Aziz.  2012. Politik  Hukum  Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Jakarta : Tesis Universitas Indonesia.
Holil,  Soelaiman.  1980. Partisipasi  Sosial  dalam  Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung : Badan penelitian dan pengembangan sosial.
Labolo,M  dan  Ilham,T.  2015. Partai  Politik  dan  Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta : Raja Grafindo Persada Murafer,  Yakobus  Rochard.  2018. Peningkatan Pengawasan  Partisipatif  oleh  Panwaslu  Kota  Jaya

## Pura  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur  Provinsi  Papua  Tahun  2018  di  Kota Jayapura. Jurnal  Politik  &  Pemerintahan  Vol.2
No.2 Desember 2018.
Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus  dan  Iding  Rosyidin.  2018.
Pentingnya  Pengawasan  Partisipatif  Dalam Mengawal  Pemilihan  Umum  Yang  Demokratis.
Jurnal Wacana Politik Vol.3 No.1 Maret 2018. Pito,T.A  dkk.  2006. Mengenal  Teori-Teori  Politik  Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Nuansa : Bandung.
Surbakti,R dan Fitrianto,H. 2015. Transformasi Bawaslu dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengawasan Pemilu,  Kemitraan  Partnership .  Jakarta  :.Buku online.
Suswantoro,  G,  2015. Pengawas  Pemilu  Partisipatif.
Gerakan    Masyarakat  Sipil  Untuk  Demokrasi.
Jakarta : Erlangga.
Siti Malikhatun Badriyah, 2010. Penemuan Hukum Dalam Konteks  Pencarian  Keadilan. (Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Dipenogoro.
Soerjono  Soekanto,  1993. Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT.
Rajawali Pers