Hakim : Jurnal Hukum Volume 05, No 02, 2024, doi.org/10.54209/judge.v5i02.691 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana – Vika Dwi Arisma, et al

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana
Vika Dwi Arisma 1 , Akhmad Faqih Mursid 2 , Wahab Aznul Hidaya 3 Departemen Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Info Artikel ABSTRAK Kata kunci: Perlindungan Hukum Korban salah tangkap Aparat penegak hukum Hukum pidana Korban penangkapan keliru, terutama dalam kasus pembunuhan, masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka tetap terlindungi  dalam  kerangka  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Salah satu cara untuk menghormati, menegakkan, dan menjamin HAM adalah dengan  memberikan  perlindungan  kepada  korban.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  sistem  peradilan  pidana memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban  pembunuhan  yang mengalami penangkapan keliru serta memastikan mereka memperoleh keadilan.  Studi  hukum  normatif  ini  menerapkan  pendekatan  berbasis peraturan perUUan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam studi ini mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  kajian  literatur,  sementara  analisis  data dilakukan  dengan  metode  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  korban  penangkapan  keliru  memulai  proses hukum  dengan  mengajukan  permohonan  praperadilan.  Aparat  yang terbukti melakukan penangkapan keliru dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. mengatur jaminan perlindungan hukum bagi korban penangkapan yang salah dalam sistem peradilan pidana  di  Indonesia,  berupa  ganti  rugi  dan  rehabilitasi.  Dengan demikian,  diharapkan  aparat  penegak  hukum  lebih  cermat  dalam melaksanakan penangkapan pada  berbagai  jenis  kejahatan,  termasuk pembunuhan.
Ini  adalah  artikel  akses  terbuka di bawah lisensi CC BY-NC Penulis Korespondensi: Vika Dwi Arisma Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Jl. Pendidikan No. 27, Sorong, Indonesia vikadwi@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  hukum  merupakan  elemen  fundamental  dalam  kehidupan  manusia, mengatur segala aspek mulai dari saat kita dilahirkan hingga akhir hayat. Hukum memiliki peranan penting dalam perjalanan  sejarah peradaban manusia untuk  memastikan  bahwa setiap  individu  terlindungi,  hidup  bersama  dalam  harmoni,  dan  mampu  mempertahankan kelangsungan hidupnya. Indonesia sendiri ialah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal  1  Ayat  3  UUD  RI  Tahun  1945. Ketentuan  ini  menegaskan  dimana  Indonesia  harus
tunduk kepada hukum dan beroperasi berdasarkan peraturan perUUan yang disusun untuk mengatur  warga  negara  serta  struktur  pemerintahan.  Negara  hukum  atau  sistem  hukum negara  memiliki  elemen-elemen  universal  yang  sangat  esensial,  diantaranya  pengakuan serta  jaminan  perlindungan  atas  hak  fundamental  manusia,  serta  regulasi  hukum  yang membatasi kewenangan negara atau pemerintah, sehingga setiap aktivitas pemerintah bisa diadili  dalam  ranah  hukum.  Hal  ini  secara  signifikan  berdampak  pada  hukum  pidana, khususnya dalam konteks ini (Prakoso, 1984).
Tujuan  utama  dari  hukum  pidana  ialah  menjaga  masyarakat  dari  berbagai  bentuk kejahatan. Penjagaan atas korban ialah manifestasi nyata dari penghargaan, pelaksanaan, serta jaminan HAM. Dengan menampakkan jika konsep dan asas HAM sejalan, sehingga bisa disimpulkan jika terdapat hubungan yang kuat antara negara hukum serta pelaksanaan HAM (Efendi,  1993).  Dengan  demikian,  dalam  rangka  melindungi  HAM,  sistem  hukum  harus diberlakukan  dengan  regulasi  yang  melarang  tindakan  tertentu.  Namun,  sistem  hukum nasional  kita  tampaknya  masih  kurang  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  korban kejahatan.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  posisi  korban  masih  sering  tersisih, dengan  lebih  banyak  perhatian  diberikan  kepada  pelaku,  atau  setidaknya  orientasi  lebih condong pada pelaku. Hal ini tercermin dalam minimnya peraturan dalam hukum nasional yang  meregulasi  hak  korban  tindak  kriminal.  Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945, terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dan pelaku.
Terkait masalah tersebut, negara memiliki pandangan dimana seluruh masyarakat di negara  wajib  diberi  perlakuan  dengan  adil  dan  setara,  mengikuti  prinsip  persamaan  di hadapan hukum, tanpa mempedulikan apakah mereka adalah terdakwa atau korban pelaku kriminal.  Nilai  kemanusiaan,  yang  merupakan  inti  dari  falsafah  Pancasila,  meresap  dalam seluruh sistem hukum Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perUUan yang lebih rendah  (Marpaung,  1996).  Korban  sering  kali  menjadi  pihak  yang paling  dirugikan dalam sistem  hukum  Indonesia.  Selain  harus  menanggung  kerugian  fisik  dan  psikologis  akibat kejahatan,  korban  juga  harus  menghadapi  penderitaan  berlipat  ganda  karena  sering  kali mereka diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.
Kesalahan  dalam  penangkapan,  yang  sering  disebut  sebagai  salah  tangkap,  dapat terjadi akibat prosedur yang tidak tepat dan kesalahan dalam proses penyidikan. Kesalahan tangkap  ini  biasanya  diakibatkan  atas  kekeliruan  manusia  atau  kelalaian  dalam  tahap penyidikan.  Kesalahan  selama  proses  penyidikan  dapat  berdampak  besar  karena  jika  tak cepat diatasi, masalah tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dalam keadaan di mana terjadi kekeliruan dalam proses ini, terdakwa atau keluarganya bisa membuat gugatan praperadilan sebelum kasus tersebut diputuskan oleh pengadilan.
Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kasus salah tangkap, seperti kesalahan identifikasi oleh pelapor, bukti yang tidak akurat, atau prosedur penegakan hukum yang tidak sesuai standar. Kasus Andro dan Nurdin, yang didakwa terlibat dalam pembunuhan secara bersama berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Terpidana Andro Supriyanto, yang dikenal sebagai Andro, dan Nurdin Priyanto, yang dikenal sebagai  Benges,  berhak  mengajukan  permohonan  peninjauan  ulang  dan  menuntut pembebasan karena mereka dipaksa menjalani hukuman untuk tindak kejahatan yang tidak mereka  lakukan.  Pengadilan  Tinggi  (PT)  DKI  Jakarta  memutuskan  melalui  putusan  No. 50/Pid/2014/PT.DKI menyatakan jika mereka berdua tidak bersalah atas tuduhan pertama
dan kedua dari jaksa. Ditambah lagi ketika jaksa mengajukan banding ke MA, keputusan PT DKI Jakarta tersebut tetap diperkuat dengan putusan No. 1055/K/PID/2014. Pada tanggal 21 Juni 2016, Andro dan Nurdin mengajukan pra-peradilan untuk menuntut ganti kerugian, yang meskipun hanya sebagian, permohonan mereka diterima (Ananda, 2024).
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta aturan pelaksanaannya yang tercantum dalam PP No. 27 Tahun 1983 serta PP No. 92 Tahun 2015 yang merupakan amandemen kedua dari PP No. 27 Tahun 1983, mengatur perlindungan hukum  bagi  korban  kesalahan penangkapan  dalam  sistem peradilan pidana di  Indonesia. Aturan ini mencakup perlindungan berupa kompensasi dan rehabilitasi yang termasuk dalam proses  penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  atau  persidangan.  Kendala  utama  dalam penerapan penjagaan di ranah hukum bagi korban yang keliru ditangkap meliputi kurangnya keahlian dari aparat penyidik, ketidaktahuan dari warga serta ketidakpahaman korban terkait kasus  salah  tangkap  yang  dialaminya mengenai  hak-hak mereka,  serta  keyakinan bahwa mereka  sudah  cukup  puas  dengan  putusan  bebas.  Selain  itu,  regulasi  yang  ada  belum menjamin peradilan yang efisien, terjangkau, dan mudah. Maka dari itu, diharapkan korban salah tangkap atau masyarakat secara lebih tegas menuntut hak mereka atas kesalahan yang terjadi, karena hal ini menyangkut penyimpangan hak-hak fundamental yang dialami oleh korban salah tangkap (Manggala, 2018).
Beberapa penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya menyadari atau memahami dampak  serius  dari  kasus  penangkapan  tersalah  yang  sering  berlangsung  di  negara  ini. Korban, yang sering kali mengalami trauma psikologis akibat salah tangkap dan penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, menderita kerugian besar, termasuk kerugian bagi keluarganya yang mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas menjadi aparat hukum, sering kali hanya  berakhir  dengan  pembebasan  atau  permintaan  ampun  pada  korban  yang  keliru ditahan, tanpa mempertimbangkan kompensasi atas kerugian yang dialami korban, sehingga semakin tidak memberikan rasa keadilan dan tanggung jawab. Mengacu pada penjelasan di atas,  penulis  merasa  terdorong  untuk  menjalankan  studi  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan mekanisme hukum dalam memastikan keadilan untuk korban yang keliru ditahan dalam kasus pembunuhan, serta penjagan ranah hukum yang diperoleh oleh korban dalam kerangka sistem peradilan pidana.

## METODE
Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang berlandaskan pada regulasi UU. Dalam studi  ini,  digunakan  data  sekunder  dengan  memanfaatkan  sumber  materi  hukum  yang mencaku: (1) materi hukum utama dari berbagai UU yang terdapat dalam kitab KUHAP; (2) materi hukum tambahan dari buku, sumber online, serta hasil riset yang dipublikasikan dalam karya  ilmiah  dan  artikel  akademik;  (3)  materi  hukum  pendukung  yang  berasal  dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, analisis dan pendapat ahli hukum terhadap hasil putusan pengadilan maupun UU, dan sumber hukum lainnya.
Data  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  kepustakaan  ( library  research )  dengan mengkaji berbagai literatur dari sumber bahan hukum yang berhubungan dengan studi ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif dan analitis. Temuan penelitian akan memberikan informasi terkait mekanisme hukum dalam memberikan
keadilan bagi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan, serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban dalam sistem peradilan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Hukum  Dalam  Memastikan  Keadilan  Bagi  Korban  Salah  Tangkap  Dalam Kasus Pembunuhan
Ketika terjadi kekeliruan dalam prosedur hukum dan penyelidikan, kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dapat terjadi, yang sering dikenal sebagai salah tangkap. Salah tangkap, atau kesalahan identifikasi tersangka, biasanya berasal dari kekeliruan manu- sia  atau  ketidakakuratan  dalam  tahap  investigasi  yang  dijalankan  oleh  petugas  penegak hukum. Kesalahan ini, jika tidak segera diperbaiki, dapat mengakibatkan konsekuensi serius pada tahapan-tahapan hukum berikutnya. Oleh karena itu, tersangka atau keluarga mereka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan  jika berlangsung kekliruan pada tahapan ini sebelum kasus tersebut diputuskan di pengadilan.
Beragam faktor dapat memicu terjadinya kasus salah tangkap, mulai dari kesalahan identifikasi yang dilakukan oleh pelapor, bukti yang tidak memadai atau keliru, hingga ketid- aksesuaian dalam prosedur penegakan hukum yang dijalankan. Salah satu contoh nyata dari peristiwa  ini  adalah  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  pada  tanggal  15  Januari 2014  dengan  No  1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel,  di  bawah  kepemimpinan  Hakim  Suwanto, yang menyatakan Andro dan Nurdin dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok menurut Pasal 170 ayat (2) KUHP. Namun, pada awal Febru- ari 2014, Andro dan Nurdin, dengan bantuan tim pengacara dari LBH Jakarta, mengajukan banding.  Berkat upaya  tersebut,  Pengadilan  Tinggi  (PT)  DKI Jakarta, melalui putusan  No. 50/Pid/2014/PT.DKI, memutuskan bahwa mereka tidak terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum, baik secara primair maupun subsidair. Bahkan ketika pihak penuntut umum mengajukan kasasi ke MA (MA), keputusan ini justru diperkuat oleh putusan PT DKI Jakarta.
Kasus salah tangkap ini melibatkan TERDAKWA I (Andro Supriyanto), TERDAKWA II  (Nurdin  Priyanto),  TERDAKWA  III  (Fatahilah),  TERDAKWA  IV  (Bagus  Firdaus),  SAKSI I (Arga Putra), dan SAKSI II (Fikri Pribadi). Awalnya, mereka semua dituduh melakukan pem- bunuhan terhadap seorang pengamen bernama Dicky, yang merupakan pendatang baru di daerah tersebut. Dicky dikenal sebagai seseorang yang suka memerintah anak-anak yang lebih muda darinya, dan insiden ini terjadi di bawah kolong jembatan Cipulir. Pada awalnya, korban diajak untuk minum minuman keras oleh SAKSI I (Arga Putra), dan di tempat tersebut sudah ada TERDAKWA I (Andro Supriyanto), TERDAKWA II (Nurdin Priyanto), TERDAKWA III (Fatahilah), dan TERDAKWA IV (Bagus Firdaus). Di sinilah pengeroyokan terjadi, yang akhirnya menyebabkan kematian korban.
Namun, kemudian ditemukan fakta baru (novum) dalam kasus ini, yang diungkapkan oleh Iyan Pribadi. Ia menyimpulkan jika tersangka pembunuhan sejatinya bukan terdakwa maupun  saksi,  namun  dirinya  bersama  dua  rekannya  yang  bernama  Brengos  dan  Jubai. Dengan adanya novum ini, hakim seharusnya memutuskan pembebasan bagi para pemohon jika  fakta  tersebut  diketahui  pada  saat  persidangan,  karena  para  terdakwa  tidak  terbukti secara sah melakukan pembunuhan terhadap korban. Pada tanggal 21 Juni 2016, Andro dan
Nurdin mengajukan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian, dan meskipun tidak sepe- nuhnya  dikabulkan,  mereka  dinyatakan  berhak  atas  kompensasi  setelah  putusan  No. 1055/K/PID/2014.
Kasus  tersebut  menunjukkan  kekurangan  dalam  mekanisme  pengawasan administratif dan prosedur penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum Kasus-kasus ini menunjukkan  perlunya  reformasi  dan  pengawasan  yang  lebih  ketat  dalam  prosedur penegakan hukum di Indonesia untuk mencegah terjadinya salah tangkap dan memastikan perlindungan HAM bagi semua pihak. Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan  pengajuan  pra-peradilan  di  Pengadilan  Negeri  untuk  menggugat  tindakan penangkapan  yang  tidak  sesuai  prosedur.  Jika  hakim  memutuskan  terjadi  salah  tangkap, korban berhak atas ganti rugi finansial dan rehabilitasi nama baik.
Praperadilan  adalah  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan  Negeri  untuk melaksanakan  peran  pengawasan,  terutama  dalam  hal  tindakan  paksa  yang  diterapkan terhadap terdakwa oleh penyidik atau jaksa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa agar penegak hukum tidak berlaku semena-mena dalam melaksanakan kewajiban mereka.  Sebaliknya,  terdakwa  atau  keluarganya  yang  menjadi  target  perilaku  penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas menurut UU, atau karena kesalahan identifikasi atau hukum,  memiliki  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  serta  rehabilitasi.  Seperti  yang  umum diketahui, praperadilan adalah hak yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskan  mengenai:  (1)  Validitas  penangkapan  dan/atau  penahanan  berdasarkan permohonan  dari  terdakwa,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga  yang  diberi  wewenang  oleh terdakwa;  (2)  Kewajaran  penghentian  penyelidikan  atau  penuntutan  berdasarkan  prinsip hukum dan keadilan; (3) Permohonan kompensasi atau pemulihan oleh terdakwa atau pihak lain yang diberi kuasa untuk kasus yang tidak diajukan ke pengadilan.
Kewenangan  sebelum  peradilan,  sesuai  dengan  ketentuan  UU,  memiliki  batasan pada perkara praperadilan,  yakni  isu-isu  yang  telah  dirinci  sebelumnya.  Hal  ini  diperjelas dalam Pasal 77 KUHAP dan disinkronkan dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menjabarkan  jika  Pengadilan  Negeri  berwenang  dalam  menilai  serta  memutuskan:  (1) Validitas  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyelidikan,  atau  penghentian penuntutan,  tak  terkecuali  penentuan  status  terdakwa,  menggeledah,  serta  menyita;  (2) Kompensasi  atau  pemulihan  bagi  individu  yang  kasusnya  diberhentikan  di  tahap penyelidikan atau penuntutan.
Terbatasnya cakupan hak praperadilan membuat upaya paksa pihak yang berwenang yang tak secara eksplisit dirinci di UU, seperti menggeledah atau memasuki rumah tanpa izin, tak bisa dijadikan objek praperadilan (Nelso, 2023). Mekanisme praperadilan diregulasi pada Pasal 1 butir 10 dan 11 KUHAP, di mana hukum acara pidana Indonesia menyediakan cara untuk  memverifikasi  keabsahan  penangkapan,  penahanan,  penundaan  penyelidikan, penundaan  penuntutan,  serta  tuntutan  kompensasi  dan  pemulihan  oleh  tersangka, keluarganya,  atau  pihak  ketiga  yang  mewakilinya,  ketika  kasusnya  tidak  dibawa  ke pengadilan.
Dikarenakan  dalam  praktik  hukum,  kerap  berlangsung  tindakan  mendesak  oleh lembaga hukum yang mengabaikan HAM. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah mekanisme praperadilan  guna mengawasi  tindakan  para penyidik.  Hakim  diberikan  wewenang  untuk menilai  dan memutuskan  kasus  sesuai  dengan ketentuan UU,  sebagaimana diatur  dalam
Pasal 1 angka 10 KUHAP. Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan ialah sebagai berikut:  (1)  Tersangka,  anggota  keluarga,  atau  kuasanya  dapat  mengajukan  permohonan pemeriksaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan  alasan  yang  jelas  untuk  menilai keabsahan penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP); (2) Penyidik, jaksa penuntut umum,  atau  pihak  ketiga  yang  memiliki  kepentingan  dapat  mengajukan  permohonan pemeriksaan  untuk  menilai  keabsahan  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  dengan alasan  yang  jelas  (Pasal  80  KUHAP);  (3)  Permohonan  ganti  rugi  atau  pemulihan  akibat penangkapan,  penahanan,  atau  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  yang  tidak  sah dapat  diajukan  oleh  tersangka  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan yang jelas (Pasal 81 KUHAP).
Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, proses praperadilan dipimpin oleh seorang hakim  tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  dibantu  oleh  seorang panitera. Prosedur pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: (1) Dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan tanggal sidang; (2) Dalam menilai dan memutuskan keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan/atau pemulihan,  hakim  harus  mendengarkan  keterangan  dari  baik  tersangka  atau  pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; (3) Pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat dan paling lambat dalam tujuh hari hakim sudah harus membuat keputusan; (4) Jika suatu perkara sudah  mulai  diproses  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  pemeriksaan  permintaan  praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut akan dianggap gugur; (5) Putusan praperadilan pada  tahap  penyidikan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  mengajukan  praperadilan  lagi pada tahap pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, jika permintaan baru dibuat.
Panduan  Pelaksanaan  KUHAP  menyebutkan  bahwa  tujuan  pembentukan praperadilan  adalah  untuk  melindungi  HAM  dari  tersangka  dan  terdakwa  dalam  proses pidana. Jika proses praperadilan tidak diawasi dengan baik, kekuasaan yang tidak terkontrol bisa  mengabaikan  HAM.  Selain  itu,  peradilan  bertujuan  untuk  mencegah  penyidik menyalahgunakan  wewenang  mereka  dalam  pelaksanaan  penangkapan,  penahanan, penghentian  penyidikan,  dan  penuntutan  (Wahyuni,  2023).  Meskipun  putusan  hakim seharusnya didasarkan pada hukum dan fakta, tidak jarang putusan tersebut mengandung kesalahan  atau  bias.  Dengan  demikian,  guna  mencapai  kebenaran  dan  keadilan,  setiap keputusan hakim harus bisa direview kembali untuk mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi. Setiap putusan hakim, pada umumnya, dilengkapi dengan mekanisme upaya hukum, yang memungkinkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menantang atau memperbaiki putusan tersebut (Mertokusumo, 2013).
Langkah hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Butir 12 KUHAP, merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk menolak keputusan pengadilan dan  mengajukan  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali  sesuai  dengan  prosedur  yang masuk dalam regulasi UU. Upaya hukum ini memberikan jalan bagi orang atau entitas hukum untuk menantang keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan.  Tujuan  dari  langkah  hukum  adalah:  (1)  Membenarkan  kesalahan  yang  mungkin dilakukan oleh pengadilan sebelumnya; (2) Mencapai keterpaduan dan keseragaman dalam sistem  peradilan;  (3)  Menyediakan  jaminan  kepada  terdakwa  dan  masyarakat  bahwa peradilan dilakukan berdasarkan fakta dan hukum yang tepat.
Setiap putusan  hakim biasanya dilengkapi dengan mekanisme upaya  hukum  yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan dalam putusan tersebut. Karena putusan hakim bisa saja mengandung kekeliruan atau bias, penting bagi kebenaran dan keadilan bahwa putusan tersebut dapat diperiksa ulang untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi. Salah satu jenis  putusan  yang  sering  kali  diperdebatkan  adalah  putusan  praperadilan.  Dalam  kasus praperadilan, sering kali putusan dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga diperlukan upaya hukum untuk menantang putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Arief Setiawan,  yang  mengemukakan  "jika  keputusan  praperadilan  pada  tingkat  pertama diputuskan  tidak  mencerminkan  keadilan,  maka  langkah  hukum  harus  dibuka"  (Tarigan, 2016).
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (hukum positif), terdapat dua kategori upaya hukum: upaya hukum reguler dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum reguler, yang diatur  dalam  Bab  XVII  KUHAP,  mencakup  banding  dan  kasasi,  sedangkan  upaya  hukum istimewa, yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP, meliputi kasasi untuk kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Terkait dengan keputusan praperadilan, apakah upaya hukum bisa disampaikan  atau  tidak  diatur  dalam  Pasal  83  KUHAP,  yaitu:  (1)  Tidak  diperkenankan mengajukan banding terhadap keputusan praperadilan untuk perkara yang tercantum dalam Pasal 79, 80, dan 81 KUHAP; (2) Namun, ada pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1),  yaitu  keputusan  praperadilan  yang  menyatakan  bahwa  penghentian  penyidikan  atau penuntutan tidak sah, yang dapat diproses sebagai keputusan final ke Pengadilan Tinggi dalam yurisdiksi yang relevan.
Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa aturan yang membatasi hak jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan praperadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Sebagai  hasilnya,  ketentuan  yang melarang  jaksa  penuntut  umum  untuk  menempuh  jalur  hukum  terhadap  putusan praperadilan telah dihapuskan. Dengan demikian, upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan  kembali  masih  bisa  dilakukan  terhadap  putusan  praperadilan,  yang  diakui sebagai putusan hakim di tingkat pertama.
Kedudukan hukum terhadap upaya hukum pasca Putusan MK mempunyai implikasi yang nyata pada sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam hal praperadilan. Keputusan MK yang menjabarkan jika Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak sesuai dengan UUD 1945 serta oleh karenanya tidak lagi mengikat secara hukum, membuka gerbang bagi jaksa penuntut umum  untuk  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  keputusan  praperadilan,  sesuatu  yang sebelumnya dilarang. Dampaknya, putusan praperadilan kini dapat diajukan ke pengadilan yang  lebih  tinggi  untuk  ditinjau  ulang,  memberi  kesempatan  bagi  pihak  yang  merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan.
Mekanisme praperadilan pasca Putusan MK ini memungkinkan putusan praperadilan untuk diajukan ke pengadilan tingkat tinggi, sehingga memberikan ruang bagi pemeriksaan ulang  atas  keputusan  yang  dianggap  tidak  adil  atau  mengandung  kekeliruan.  Meskipun demikian,  beberapa  ahli  hukum  berpendapat  bahwa  perubahan  ini  juga  menambah kompleksitas  dalam  sistem  peradilan,  karena  setiap  putusan  praperadilan  kini  bisa dipertanyakan dan diperpanjang prosesnya melalui upaya hukum. Praperadilan, yang pada
awalnya  dirancang  sebagai  mekanisme  cepat  untuk  melindungi  hak-hak  tersangka,  bisa menjadi lebih panjang dan rumit akibat putusan MK tersebut.
Secara  umum,  mekanisme  upaya  hukum  dalam  praperadilan  memberikan kesempatan  bagi  tersangka  maupun  jaksa  penuntut  umum  untuk  memperjuangkan  hak- haknya secara lebih adil. Putusan praperadilan kini mempunyai posisi yang lebih dominan dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  dengan  kemungkinan  untuk  diajukan  banding  atau kasasi. Namun, hal ini juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan pemahaman yang mendalam  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  untuk  memastikan  bahwa  sistem  ini  berjalan dengan benar dan tidak disalahgunakan.
Sementara  itu,  penting  untuk  mencermati  perkembangan  terbaru  dalam implementasi putusan MK ini, karena berbagai aspek hukum dan dampak sosialnya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Praperadilan pasca putusan MK merupakan sebuah alat yang sangat  kuat  dalam  melindungi  hak-hak  warga  negara,  namun  juga  memerlukan pertanggungjawaban yang signifikan dari para penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau diabaikan.

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana
Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah seperangkat aturan atau norma yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari gangguan atau kerugian. Dalam konteks konsumen, hal ini berarti bahwa hukum menyediakan penjagaan terhadap hak  orang  lain  dari  tindakan  atau  kelalaian  yang  berpotensi  membahayakan  atau mengabaikan hak-hak mereka. Sementara itu, Muktie A. Fadjar mengartikan perlindungan hukum  sebagai  upaya  yang  terbatas  pada  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  itu sendiri.  Setiap  orang  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  sebagai  entitas  hukum  dalam interaksinya dengan individu lain dan sekitarnya. Sebagai entitas hukum, manusia berhak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum (Mukti, 2015).
Perlindungan hukum mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh negara untuk menghormati, menjaga, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam UU.  Ini  adalah  agenda  penting  bagi  negara,  terutama  dalam  menyusun  kebijakan  yang berhubungan  dengan  kejahatan  terorisme,  yang  perlu  menyeimbangkan  antara  prinsip "kemerdekaan"  dan  "perlindungan".  Ketidakseimbangan  antara  kedua  prinsip  ini  dapat menimbulkan kontradiksi yang membahayakan.
Menurut Yahya Harahap (2002), kesalahan dalam penangkapan seseorang dikenal sebagai "disqualification in person," yang mengindikasikan bahwa individu yang ditangkap atau  ditahan  adalah  orang  yang  salah,  meskipun  individu  tersebut  telah  mengklarifikasi bahwa  dirinya  bukanlah  target  penangkapan  atau  penahanan.  Tidak  ada  peraturan perundang-undangan atau KUHAP yang memakai istilah "error in persona," namun dalam teori hukum, para pakar hukum bisa menggunakannya. "Kesalahan dalam identitas" secara literal merujuk pada kesalahan yang berkaitan dengan identitas individu. Kesalahan ini dapat terjadi selama proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau bahkan saat persidangan di pengadilan sampai kasus tersebut diputuskan. Konsep ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang  membahas  tentang  kompensasi  bagi  individu  yang  mengalami  penangkapan, penahanan, atau tuntutan, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas.
Selain itu, dalam yurisprudensi MA, Putusan No 89 KP/PID/2008, terdapat istilah lain yang dikenal sebagai "error in subjectif," yang merujuk pada kesalahan dalam menangkap atau  mendakwa  seseorang.  Kesimpulannya,  ada  beberapa  istilah  yang  dipakai  guna mengilustrasikan  keadaan  di  mana  aparat  hukum melakukan  kesalahan  saat  menangkap, menahan, menuntut, atau memeriksa seseorang di pengadilan. Sugeng menjabarkan korban yang salah ditangkap sebagai individu atau kelompok  yang merasakan kesulitan jasmani, emosional,  atau  kerugian  finansial  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara, dalam hal ini polisi, saat menangkap orang yang seharusnya tidak ditangkap (Sugeng, 2013).
Korban  penangkapan  yang  salah  adalah  individu  atau  kelompok  yang  mengalami penderitaan  fisik,  emosional,  atau  kerugian  finansial  akibat  tindakan  sewenang-wenang aparat negara yang tidak sesuai dengan hukum. Kasus salah tangkap seperti yang dialami Andro  dan  Nurdin  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  ganti  rugi  dan rehabilitasi. Perlindungan hukum yang bisa diakses oleh korban penangkapan yang salah sesuai dengan KUHAP ialah ganti rugi dan rehabilitasi.
Usaha  untuk  memulihkan  hak-hak  individu  yang  dirugikan  akibat  kelalaian  aparat hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam sebuah tindak pidana  dikenal  sebagai  kompensasi.  Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  22  KUHAP,  kompensasi adalah hak seseorang untuk menerima pembayaran uang sebagai bentuk pemulihan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah, atau karena kesalahan identifikasi seseorang atau penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. Hak atas ganti rugi ini dijamin dan diatur oleh KUHAP, yang memungkinkan tersangka, terdakwa, atau  terpidana  untuk  mengajukan  klaim  kompensasi  atas  penangkapan,  penahanan, penuntutan,  dan  proses  pengadilan  yang  dilakukan  tanpa  landasan  hukum  atau  karena kesalahan identitas (salah tangkap) atau penerapan hukum yang keliru. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa tersangka, ahli warisnya, atau kuasa hukumnya berhak mengajukan klaim kompensasi melalui praperadilan (Harahap, 2002).
Pasal  95  KUHAP  mengatur  jika  tersangka,  terdakwa,  atau  terpidana  memiliki  hak untuk mengklaim kompensasi atas penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas. Tersangka, ahli warisnya, atau  kuasa  hukumnya  dapat  mengajukan  klaim  kompensasi  tersebut  kepada  pengadilan yang berwenang. Klaim ini akan diputuskan dalam sidang praperadilan sesuai dengan Pasal 77 jika kasus tersebut tidak dibawa ke pengadilan negeri. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi tersebut mengikuti prosedur praperadilan.
Ganti rugi yang dijelaskan dalam PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Pasal  9  ayat  (1)  menetapkan  bahwa  kompensasi  dapat  diajukan  jika  terbukti  jika  aparat penegak  hukum  melakukan  penangkapan  yang  salah.  Besaran  kompensasi  yang  bisa diberikan berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 1.000.000, sedangkan jika penangkapan atau penahanan  tersebut  menyebabkan  sakit,  cacat,  atau  kematian,  jumlah  ganti  rugi  bisa mencapai Rp 3.000.000. Segala tindakan yang diambil oleh LPSK atau institusi lain sesuai dengan  peraturan  UU  untuk  menjaga  keselamatan  saksi  atau  korban  serta  memastikan keamanan mereka disebut sebagai perlindungan hukum (Hakim, dkk., 2020).
Korban salah tangkap berhak untuk mengajukan klaim kompensasi dan pemulihan, sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Kompensasi  adalah  hak  individu  untuk  memperoleh
restitusi atas hak-hak mereka yang telah hilang atau dirampas sebelumnya melalui imbalan sejumlah  uang  karena  penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  atau  pengadilan  yang dilakukan tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas.
Tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang  yang  telah  mengalami  tindakan  hukum  seperti  penangkapan,  penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 97 KUHAP dan  Pasal  1  ayat  (23), yang  menyatakan bahwa  rehabilitasi  adalah  hak  seseorang untuk mendapatkan  pemulihan  haknya  dalam  hal  kemampuan,  kedudukan,  dan  martabat  yang diberikan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  atau  peradilan  karena  penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas (Winar, 2019).
Dari penjelasan di atas, sesuai dengan Pasal 97 KUHAP, rehabilitasi dapat diberikan kepada  seseorang  yang  diputus  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permintaan rehabilitasi harus diajukan jika perkara diperiksa di pengadilan negeri dan jika rehabilitasi diberikan, hal itu dicantumkan dalam  putusan  pengadilan.  Namun,  jika  perkara  tidak  diajukan  ke  pengadilan  negeri, rehabilitasi  harus  diajukan  kepada  dan  diputus  oleh  lembaga  praperadilan.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, ganti rugi dan/atau rehabilitasi dapat diajukan bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pelaksanaan  rehabilitasi  diatur  dalam  Bab  V  Pasal  12  hingga  Pasal  15.  Pasal  12 menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah  tidaknya  penangkapan  atau  penahanan  diberitahukan  kepada  pemohon.  Pasal  13 mengatur bahwa penetapan rehabilitasi disampaikan kepada pemohon oleh panitera dan salinannya  diberikan  kepada  penyidik,  penuntut  umum,  instansi  tempat  bekerja  yang bersangkutan, serta Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan (Margono, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan pra-peradilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan  dan  penahanan  dilakukan  sesuai  prosedur  hukum.  Aparat  yang  terbukti melakukan  salah  tangkap dapat dikenai  sanksi sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa  mendatang;  (2)  Pelaksanaan  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  salah  tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP (KUHAP) yaitu dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai  ganti  kerugian  meliputi  tindakan  penangkapan,  penahanan,  penuntutan  di pengadilan,  dikenakan  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  UU,  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.  Proses  pengajuan  ganti  kerugian  diawali  dahulu  dengan  pengajuan  permohonan
peninjauan kembali. Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih teliti dalam melakukan prosedur penangkapan terhadap kasus tindak kriminal apapun termasuk pembunuhan.

## REFERENSI
Abdaud, F. (2018). Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Keadilan . Al-'Adl , 11 (2), 103-115. Ananda, C. (2024). Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error in Persona) Ditinjau dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara No 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel) . Doctoral Dissertation, Jambi: Universitas Batanghari Jambihakim.
Harahap  M.Y.  (2002).  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Manggala,  M.  I.  (2018). Analisis  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Salah  Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Jakarta Selatan) . Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
Margono, P. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP. Jurnal Independent , 4 (1), 36-47.
Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Nelson, D. (2023). Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya. (online). diakses pada 5 Juni 2024.
Prakoso, D. (1984). Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tarigan, V. O. (2016). Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Winar, W. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana. Lex Crimen , 8 (1), 210-220. Wahyuni, W. (2023). Mengenal Mekanisme Praperadilan. (online).