## MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
SAMPAH BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2008

## Improving Community Welfare Through Waste Management
Based On Act No. 18 Of 2008

## Sri Nurhayati Qodriyatun
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 28Maret 2014 Naskah dikoreksi: 19 Mei 2014 Naskah diterbitkan: Juni 2014
Abstract : People have always produced waste and it is become a problem if not managed properly. The Act No. 18 of 2008 on Waste Management has shift the paradigm of waste management to a resource that has economic value useful for human life as to improve the welfare of society. This research used a qualitative approach with descriptive method, which aims at describing waste management based on the Act No. 18 of 2008 so as to improve the welfare of society. The results showed that waste management as mandated by the Act No. 18 of 2008, has brought many benefits for the improvement of the well-being of the community in the city of Malang. With a strong commitment, local government found innovative ways in utilizing waste in the city.
Keywords : Welfare of community, waste management, The Act No. 18 of 2008, The city of Malang.
Abstrak: Dalam setiap kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dan sampah menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008, telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat muncul berbagai inovasi dalam pemanfaatan sampah di kota tersebut.
Kata kunci : Kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sampah, UU No. 18 Tahun 2008, Kota Malang.
Pendahuluan Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di suatu daerah tidak hanya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat misalnya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup saat ini telah mengglobal, salah satu penyebabnya adalah sampah. Sampah telah menjadi persoalan pokok di kota-kota besar, termasuk kota-kota di Indonesia.
Dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari sampah. Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang harus dibuang, baik di rumah, di kantor, maupun dimana kita berada. Tidak mengherankan jika sampah bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Berdasarkan Statistik Persampahan Domestik
Indonesia (2008), total timbulan sampah seluruh Indonesia diestimasikan berjumlah 38,5 juta ton per tahun, dengan jumlah timbulan sampah di kota metropolitan/besar  sebesar 14,1 juta ton sampah per tahun (KNLH, 2009:4). Jumlah tersebut akan terus bertambah jika tidak dilakukan pengelolaan sampah dengan baik.
Sementara itu persentase penduduk yang terlayani persampahan di Indonesia tahun 2008 baru mencapai 56% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 130 juta jiwa (KNLH, 2009:6). Persentase pelayanan persampahan juga belum mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Data Riskesdas 2010 tingkat pelayanan persampahan di Indonesia baru mencapai kurang lebih 56,24% dengan pelayanan persampahan di perkotaan 47% dan sisanya di perdesaan. Kondisi ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2009
– 2014 yaitu 70% pada tahun 2014. Juga masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 80% pada tahun 2015. 1 Sampah yang tidak terkelola oleh pemerintah ditangani oleh masyarakat dengan cara dibakar 35%, dikubur 7,5%, dikompos 1,6% atau dengan cara lainnya 15,9% (Trihadiningrum dalam Sulistyo, 2010:33-67). Berbagai cara yang belum mengarah pada pengelolaan sampah yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Kondisi seperti ini terjadi di sebagian besar kota di Indonesia. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan industri, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Pengelolaan sampah dengan paradigma Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan (P3), tidak lagi dapat digunakan untuk mengatasi timbulan sampah yang telah bertambah secara kuantitas maupun kualitas. Perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah.
Masih jauhnya persentase pelayanan persampahan di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya persepsi yang salah tentang sampah. Beberapa pengertian  sampah yang dilontarkan oleh para ahli dan pakar memperlihatkan bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna.
Beberapa pengertian tersebut antara lain (Basyriyanta, 2007:17-18):
1.  Kamus Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan. 2.  Istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink (1996), sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
3.  Tanjung, sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
1 Ada 8 tujuan pembangunan yang ditargetkan ingin dicapai melalui MDGs yaitu (1) teratasinya masalah kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; (2) tercapainya tingkat pendidikan dasar umum; (3) meningkatnya peran gender dan kemampuan wanita; (4) berkurangnya tingkat kematian anak-anak; (5) meningkatnya kesehatan iu; (6) terkendalinya HIV/AIDs, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) tercapainya keberlanjutan lingkungan, dan (8) berkembangnya kemitraan global untuk pembangunan. Pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu indikator bagi tercapainya tujuan ke-7 (keberlanjutan lingkungan) MDGs.
Berbagai pengertian sampah tersebut menggambarkan bahwa sampah bagi masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna sehingga harus dibuang. Sampah yang dibuang tersebut menjadi masalah ketika jumlah timbulan sampah terus bertambah tetapi pengelolaan sampah tidak dilakukan. Dampaknya lingkungan menjadi kotor, sumber air dan tanah tercemar, menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit, dan penyumbat air yang menimbulkan banjir ketika musim hujan. Tidak hanya itu, sampah pun dapat merusak keindahan kota dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, serta mengeluarkan gas metan yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global.
Kondisi ini terjadi hampir setiap waktu di banyak daerah di Indonesia. Menurut Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat PPLP) Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan sampah yang tidak terkelola baik mulai dari sumber hingga di tempat pembuangan akhir. Permasalahan sampah di sumber antara lain adalah terus naiknya laju timbulan sampah di sumber (2%-4% per tahun), sampah tidak dimanfaatkan, sampah tidak dipilah, dan tidak semua sampah dibuang ke bak sampah tetapi dibuang ke sungai, kebun, pekarangan, jalan, dan lain-lain. Kemudian permasalahan pada pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), antara lain: sampah tidak terpilah, jadwal pengangkutan yang tidak rutin, diperlukan biaya angkut yang tinggi, dan kondisi alat angkut yang tidak memadai. Sedangkan untuk permasalahan di TPS, antara lain: sulitnya mencari lokasi yang dapat dijadikan TPS, tidak ada pemilahan di TPS, kondisi TPS masih terbuka, bau, dan berlalat, serta sampah di TPS tidak setiap hari diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan pada pengangkutan ke TPA, antara lain: tingginya biaya angkut, jarak ke TPA jauh, jadwal pengangkutan tidak rutin, tidak ada pemilahan sampah dan kondisi alat angkut tidak memadai. Dan permasalahan di TPA, antara lain: susahnya mencari lokasi yang akan dijadikan TPA, lokasi TPA berada jauh di luar kota, biaya pembangunan TPA mahal, biaya operasional TPA mahal, TPA masih menggunakan metode open dumping , pengolahan lindi di TPA terbatas, kondisi TPA terbuka, bau, berlalat dan menjadi sumber penyakit (Direktur PPLP Kementerian Pekerjaan Umum, FGD, 8 April 2013).
Dirumuskannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ternyata membawa
paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tersebut diterjemahkan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam, yang berbentuk padat yang pengelolaannya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Atau dengan kata lain, sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Sampah dapat menjadi sumber energi, menjadi kompos, pupuk, ataupun bahan baku industri yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengelolaan sampah berdasar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? dan kegiatan apa saja yang dapat dikembangkan dari proses pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara ( indepth interview maupun Focus Group Discussion ) dan observasi lapangan. Melalui metode kualitatif tersebut semua data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, sehingga tergambar bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat Konsep kesejahteraan masyarakat muncul sebagai indikator untuk mengukur hasil-hasil pembangunan ketika indikator yang selama ini biasa digunakan yaitu pendapatan nasional atau Gross National Product (GNP) dianggap kurang memuaskan. Di tahun 1953 PBB membentuk panitia ahli untuk membahas masalah pengukuran tingkat kehidupan rakyat, yang kemudian dikenal dengan konsep kualitas kehidupan rakyat ( the quality of life ) (Esmara dalam Soesastro dkk, 2005:183-200). Walaupun ukuran kualitas kehidupan rakyat ini bersifat universal, tetapi berbagai negara mencoba menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi negaranya masing-masing.
Pada mulanya di tahun 1974, Indonesia merumuskan kualitas kehidupan rakyat dalam bentuk indikator sosial pembangunan. Ada 10 komponen dan 115 indikator sosial pembangunan, yaitu: 1) Kependudukan termasuk Keluarga Berencana dan Transmigrasi; 2) Kesehatan; 3) Gizi; 4) Tenaga Kerja
dan Koperasi; 5) Pendidikan dan Kebudayaan; 6) Kesejahteraan Sosial; 7) Perumahan; 8) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 9) Agama; dan 10) Umum. Namun indikator sosial yang dirumuskan belum merefleksikan hubungan antara proses pembangunan yang telah dilakukan dan hasilnya di masyarakat. Kemudian tahun 1980, indikator sosial berkembang menjadi indikator kesejahteraan rakyat yang terdiri dari enam komponen dan 83 indikator, yaitu: 1) Penduduk, Keluarga Berencana, dan Migrasi; 2) Pendidikan dan Sosial Budaya; 3) Kesehatan, Gizi, dan Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga; 4) Angkatan Kerja; 5) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 6) Perumahan dan Lingkungan Hidup (Esmara dalam Soesastro dkk, 2005:183-200).
Indikator kesejahteraan rakyat ini kembali mengalami perubahan hingga lahir UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan masyarakat–dengan menggunakan istilah kesejahteraan sosial – sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Atau dengan kata lain masyarakat dikatakan sejahtera ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi sosial dalam masyarakat merupakan cara-cara bertingkah laku atau melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu, orang perorangan maupun sebagai keluarga, kolektif, masyarakat, apakah normal dapat diterima masyarakat sesuai dengan norma sosial.
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan tiga indikator, yaitu: penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat. Dengan kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.  Dalam rangka untuk membuat poverty line (garis kemiskinan), Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan acuan batasan kemiskinan yang berpatokan pada kecukupan kebutuhan kalori (2100 kkal/kapita/hari) dan
kebutuhan dasar non-makanan lainnya per-kapita per-hari. 2
Dalam tulisan ini peningkatan kesejahteraan masyarakat mengacu pada ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat Bappenas, yaitu adanya penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kaitannya dengan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 adalah memungkinkan kegiatan pengelolaansampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pengelolaan Sampah Berdasarkan
UU No. 18 Tahun 2008
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir karena sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan sampah berdasarkan UU tersebut dilakukan secara sistematis dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) hingga ke hilir (fase produk sudah digunakan), sehingga menjadi sampah yang dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 19-23), serta setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Pasal 12 Ayat (1). Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan 3R yaitu pembatasan timbulan sampah ( reduce ), pendauran ulang sampah ( recycle ), dan pemanfaatan kembali sampah ( reuse ) (Pasal 20
2 “Upaya Pengurangan Kemiskinan”, Senin, 5 Oktober 2009, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content &task=view&id=4044, diakses 12 Maret 2014.
ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008). Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah adalah:
1)  Dari awal proses produksi sudah dilakukan pembatasan sampah yang dihasilkan dari suatu produk ( reduce ). Caranya dengan mengimbau para produsen agar menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah, mudah di daur ulang, atau mudah diurai oleh proses alam dan untuk masyarakat mengonsumsi produk yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah, mudah di daur ulang atau mudah diurai oleh proses alam;
2)  Pada proses dikonsumsi, masyarakat dan produsen diharapkan memanfaatkan kembali sampahnya, baik dengan mengguna ulang ( reuse ) atau mendaur ulang ( recycle ) menjadi produk-produk tertentu;
3)  Setelah proses konsumsi, sisa sampah yang dibuang diangkut ke TPA dan diolah dengan metode pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan (yaitu dengan metode sanitary landfill;
4)  Proses pengolahan sampah di TPA dapat di daur ulang menjadi sebagai material recovery atau menjadi energi ( energy recovery ).
Jika digambarkan prinsip 3R UU No. 18 Tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut:
Sementara dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008, menyebutkan bahwa penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan, sebagai berikut: 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah; 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah terpadu
Gambar 1. Prinsip 3R dalam Pengelolaan Sampah (Asdep Pengelolaan Sampah Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup, FGD ,
11 April 2013)
menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Konsep penanganan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
Dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dimungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Gambar 3). Seperti dalam kegiatan pengurangan sampah, dapat dikembangkan usaha daur ulang dan pasar produk guna ulang. Demikian juga dalam kegiatan penanganan sampah. Bahkan pada proses pengolahan sampah di TPS dapat dikembangkan pabrik kompos, pembangkit listrik berbahan baku sampah (energi biomassa – jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti dari sampah organik), pabrik daur ulang, dan lain- lain.
Bahkan pada proses pengolahan sampah di TPA dapat memanfaatkan gas metan dari sampah untuk
Gambar 2. Konsep Penanganan Sampah (Direktur PPLP Kementerian Pekerjaan Umum, FGD, 8 April 2013)
Gambar 3. Diagram Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Asdep Pengelolaan Sampah Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup,
dikonversi menjadi energi yang bisa berbentuk gas atau cair. Energi yang dihasilkan dari sampah ini termasuk salah satu energi masa depan. Bukan saja karena bisa diperbaharui ( renewable ) tetapi energi ini bersifat ramah lingkungan (Prihandana dan Hendroko, 2008:34).
Pengembangan Kegiatan Ekonomi dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan nilai ekonomi, selain memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik adalah pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu mulai dari sumber sampai ke TPA atau dengan kata lain dilakukan mulai dari hulu hingga hilir seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam setiap prosesnya, seperti terlihat pada Gambar 3, memungkinkan berkembang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Praktik pengelolaan sampah yang baik seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut telah dilakukan di Kota Malang. Beberapa praktik pengelolaan sampah di Kota Malang memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran – karena membuka lapangan kerja baru di masyarakat – dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Bahkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah di Kota Malang telah membawa banyak penghargaan bagi kota tersebut. Berikut kegiatan ekonomi yang berkembang dari kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan UU No.
18 Tahun 2008 yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Bank Sampah UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam kegiatan pengurangan sampah, seluruh lapisan masyarakat (baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas) harus melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah ( reduce ), pendauran ulang sampah ( recycle ), dan pemanfaatan ulang sampah ( reuse ) – atau yang dikenal dengan 3R. Kunci utama dalam pelaksanaan 3R adalah adanya pemilahan mulai dari sumber. Namun kegiatan 3R banyak terkendala pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Bank Sampah adalah salah satu solusi untuk mengatasi kendala tersebut (Asdep Pengelolaan Sampah Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup, FGD , 11 April 2013).
Dimana keterkaitan kegiatan pengembangan Bank Sampah dengan kegiatan pengelolaan sampah? Pengembangan Bank Sampah sangat terkait dengan adanya ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2008 yang mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam (Pasal 15). Kewajiban tersebut menuntut para produsen mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam proses produksi barangnya sehingga meminimalkan sampah dari produk yang dihasilkannya. Konsep tersebut dikenal dengan Extended Producer Responcibility (EPR).
Gambar 4. Integrasi Bank Sampah dengan Penerapan EPR (Asdep Pengelolaan Sampah Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup, FGD , 11 April 2013)
Konsep EPR adalah mewajibkan para produsen untuk bertanggung jawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Tujuan EPR adalah mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses (Tri Wahyuni dkk, 2014:8-23). Dalam kaitan dengan kewajiban ini sangat dimungkinkan bagi industri untuk menerapkan kebijakan menampung kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya dan dikelola melalui cara reuse , recycle , atau dimanfaatkan sebagai sumber energi. Atau dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengumpulkan dan mengelola produk dan/atau kemasan mereka. Mekanisme pengembalian sampah kemasan dari konsumen ke produsen dapat dilakukan melalui Bank Sampah. Jika digambarkan keterkaitan Bank Sampah dengan pelaksanaan EPR adalah sebagai berikut:
Dimana keterkaitan Bank Sampah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bank Sampah merupakan kegiatan yang bersifat rekayasa sosial ( social engineering ) yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah secara bijak, yang pada gilirannya nanti akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Mekanisme kerja Bank Sampah adalah: 1) Masyarakat melakukan pemilahan sampah di rumah; 3 2) Masyarakat menyetor sampah yang sudah terpilah ke Bank Sampah; 3) Petugas Bank Sampah menimbang sampah sesuai jenis dan jumlahnya; 4) petugas Bank Sampah menghargai dan mencatat uang dari hasil penukaran sampah yang sudah terpilah ke dalam buku tabungan dari masyarakat yang membawa sampah terpilahnya ke Bank Sampah; 5) Bank Sampah menjual sampah dari masyarakat tersebut ke supplier pabrik, pabrik, ataupun industri rumah tangga yang menggunakan kembali sampah-sampah tersebut untuk digunakan kembali ( reuse ) ataupun didaur ulang ( recycle ) menjadi produk-produk tertentu. Sedangkan masyarakat atau nasabah Bank Sampah akan mendapatkan selisih harga dari penjualan tersebut.
Bank Sampah Malang (BSM) adalah bank sampah di Indonesia yang berkembang sangat pesat dan menjadi percontohan bagi daerah lain
3 Pemilahan sampah merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah. Maksudnya sampah organik seperti sampah sayur-sayuran, buah, dedaunan, dll dipisahkan dari sampah anorganik seperti sampah plastik, kertas, kaca, alumunium, dll.
yang ingin mengembangkan bank sampah. Berdiri tahun 2011 dengan modal awal Rp250 juta dari dana hibah APBD Pemerintah Kota Malang. Pada November 2013 BSM telah mampu menghasilkan ± Rp150 juta baik dari sampah yang dicacah/ digiling maupun yang tidak, dengan keuntungan kotor mencapai Rp30 juta – Rp35 juta (Rahmat Hidayat, Direktur BSM, Wawancara , Kantor BSM Malang, 29 Mei 2013, pukul 10.00).
Jumlah nasabah BSM pun setiap tahun terus bertambah. Data November 2013 telah mencapai ± 22.500 nasabah yang terdiri dari Unit Masyarakat 303 kelompok (yang aktif 90%), Unit Sekolah 174 sekolah (yang aktif 60%), Instansi 24 (aktif), Individu 542 orang (aktif), dan 14 unit lapak/ pengepul. Rata-rata sampah yang terambil BSM perhari ±  3 ton (0,5 ton dari Lapak/Pengepul dan 2,5 ton dari nasabah BSM) dengan jumlah total transaksi rata-rata perhari ± Rp.4 juta– Rp.5 juta. 4 Pemerintah Kota Malang menilai bahwa pengembangan BSM tidak hanya telah mengurangi sampah yang harus diolah di TPA per-harinya (meski kecil persentasenya, yaitu sekitar 0,4%), tetapi juga telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena BSM telah mampu mengurangi pengangguran (membuka lapangan kerja baru), meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat kelas bawah (Wasto, Kepala DKP Kota Malang, Wawancara , Kantor Bappeda Kota malang, 28 Mei 2013, pukul 09.00).
Berdasarkan data BSM, nasabah dari unit kelompok masyarakat hampir 80% berasal dari kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Melalui kegiatan pengelolaan sampah di BSM, mereka dapat membiayai sebagian kebutuhan ekonomi keluarganya seperti untuk membayar sekolah, listrik, telepon, dan bahkan ada yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama lebaran. Sebab BSM menawarkan beberapa program tabungan yang memungkinkan nasabah memanfaatkan uang dari sampahnya untuk berbagai kebutuhan. Adapun program tabungan yang ditawarkan BSM adalah tabungan reguler (tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu), tabungan lebaran (tabungan yang diambil pada waktu menjelang lebaran untuk kebutuhan saat merayakan hari raya), tabungan sekolah (tabungan yang dapat diambil pada waktu tahun ajaran sekolah untuk  keperluan memenuhi kebutuhan sekolah), tabungan sembako (tabungan yang diambil dalam
4 “Transaksi Sampah dan Jumlah Nasabah”, http://bank sampah.org/home.php?page=profil/transaksi_nasabah, diakses 24 Maret 2014.
bentuk sembako sesuai dengan nilai tabungan), tabungan lingkungan (tabungan dalam bentuk sarana untuk lingkungan seperti tong sampah, tanaman, komposter, gerobak, dan lain-lain), tabungan sosial (tabungan yang disalurkan ke panti asuhan, pondok pesantren ataupun ke lembaga sosial lainnya sesuai dengan permintaan nasabah) (Rahmat Hidayat, Direktur BSM, Wawancara , Kantor BSM Malang, 29 Mei 2013, pukul 10.00; Ibu Pungut, pengurus unit masyarakat BSM Gurih 32, Wawancara, RW 3 Kelurahan Sukun, 29 Mei 2013, pukul 14.00). Kegiatan pengembangan Bank Sampah ini tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Secara ekonomi karena Bank Sampah menambah lapangan kerja baru dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat dari kegiatan pemilahan sampah yang mereka lakukan. Secara sosial memunculkan rasa kepedulian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara lingkungan, karena pengembangan Bank Sampah membantu mengurangi volume sampah yang ada sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat.

## Pengembangan Asuransi Kesehatan dari Pengelolaan Sampah
Terobosan baru dari kegiatan pengelolaan sampah di Kota Malang yang juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya asuransi kesehatan dari pengelolaan sampah. Program asuransi kesehatan dikeluarkan oleh klinik asuransi sampah yang didirikan oleh Dr. Gamal Albinsaid tahun 2010 melalui organisasi Indonesia Medika. Meski sempat terhenti setelah berjalan enam bulan, namun sejak Maret 2013 klinik asuransi sampah kembali diaktifkan dengan sasaran utama keluarga kurang mampu. Sampai saat ini sudah ada lima klinik yang menerapkan sistem asuransi sampah dengan anggota mencapai 500 peserta, dan penambahan sekitar 50 orang per minggu. 5 Klinik asuransi sampah ( Garbage Insurance Clinic ) adalah program asuransi kesehatan dengan premi sampah sebagai pembiayaan kesehatan. Dengan program ini warga cukup menyerahkan sampahnya kepada klinik yang menjalankan asuransi premi sampah sejumlah Rp10.000 per bulan. Sampah yang dikumpulkan warga diolah menjadi uang sebagai “Dana Sehat” melalui dua cara: 1) Untuk sampah organik dijadikan pupuk dengan Metode Takakura, sedangkan untuk sampah anorganik dijual
5 “Berobat dengan Pembayaran Sampah”, 13 Januari 2014 - 06:41 WIB, http://www.bbc.co.uk/ indonesia/majalah/2014/ 01/140113_bisnis_sosial_klinik.shtml, diakses 24 Maret 2014.
ke pengepul; 2) Dana yang terkumpul digunakan untuk pelayanan kesehatan secara holistik, yaitu pengobatan jika pasien sakit (kuratif), melakukan progam peningkatan kualitas kesehatan (promotif seperti penyuluhan, konsultasi gizi, pembagian buku, dan lain-lain), mencegah terjadinya sakit ( preventif ), dan rehabilitatif ( home visit , kontrol diabetes, dll). 6 Ada beberapa keunggulan dari program asuransi kesehatan dari pengelolaan sampah ini, yaitu: 1) Bersifat sosio enterpreneur , maksudnya keuntungan yang didapatkan dari program ini seluruhnya digunakan untuk pembiayaan klinik memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat; 2) Menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan; 3) Menerapkan sistem pelayanan kesehatan holistik; dan 4) Akses luas. Jika diperbandingkan dengan asuransi kesehatan pada umumnya, maka perbedaan mendasar dari program klinik asuransi sampah adalah: 7 Sistem asuransi kesehatan dari klinik asuransi sampah ini memberikan dua manfaat bagi masyarakat yaitu manfaat pelayanan kesehatan yang terjangkau dan kebersihan lingkungan karena tidak ada lagi sampah yang menumpuk di sekitar rumah. 8
Pengembangan Pasar Produk Daur Ulang Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Malang juga menciptakan berkembangnya pasar produk daur ulang. Berkembangnya pasar produk daur ulang ini tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sebagai dampak dikembangkannya BSM. Seperti kerajinan limbah plastik yang dikembangkan oleh Yunus yang saat ini telah menembus pasar ekspor Jepang. 9 Demikian juga kerajinan tangan seni daur ulang Shandra Craft yang menawarkan koleksi
6 Arifin Masruri, “Klinik Asuransi Sampah”, 5 Februari 2014, Gamal Albinsaid dan Asuransi Premi Sampah”,  10 Februari 2014,  http://solusiriba.com/solusi-riba/taawun-solusi-riba/ klinik-asuransi-sampah.html  dan “Lewat Asuransi Sampah, Raih Penghargaan dari Pangeran Charles”, 1 Februari 2014, di http://www.malang-post.com/features/81306-lewat- asuransi-sampah-raih-penghargaan-dari-pangeran-charles, diakses 25 Maret 2014.
7 Arifin Masruri, “Klinik Asuransi Sampah”, 5 Februari 2014, Gamal Albinsaid dan Asuransi Premi Sampah”,  10 Februari 2014, http://solusiriba.com/solusi-riba/taawun-solusi-riba/ klinik-asuransi-sampah.html, diakses 25 Maret 2014 . 8 “Cerita Anggota Klinik Asuransi Sampah”, 19 Januari 2014
– 12:11 WIB,  http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/ 2014/01/140119_majalahlain_kliniksampah.shtml, diakses 25 Juni 2014.
9 Cahyo Nugroho, “Kerajinan Limbah Plastik Yunus, Tembus Pasar Ekspor Jepang”, 21 November 2011,  http://mediacenter. malangkota.go.id/2011/11/kerajinan-limbah-pastik-yunus- tembus-pasar-ekspor-jepang/, diakses 25 Maret 2014.
pernak-pernik kado dari bahan daur ulang. 10 Produk daur ulang sampah juga dikembangkan oleh BSM. Pembuatan produk daur ulang termasuk salah satu kegiatan dari divisi organisasi dalam BSM, yaitu Divisi Pemberdayaan dan Pengambilan (Rahmat Hidayat, Direktur BSM, Wawancara , Kantor BSM Malang, 29 Mei 2013, pukul 10.00).
Produk daur ulang sampah tidak hanya sebatas produk kerajinan tangan dari sampah anorganik. Di Kota Malang juga berkembang produk daur ulang dari sampah organik, antara lain kompos (cair ataupun padat) dan budi daya cacing tanah.
Yang cukup menarik adalah daur ulang sampah menjadi kompos tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang – yaitu di TPS 3R, TPS SPA, maupun di TPA – tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Salah satu yang cukup berhasil adalah yang dilakukan Rumah Kompos Merjosari, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan memanfaatkan sampah organik dari pasar Merjosari, Rumah Kompos Merjosari telah mampu memproduksi kompos 1,5 ton sehari. Dari kegiatan ini ada tiga manfaat yang didapatkan yaitu sampah dari pasar Merjosari telah berhasil tertangani sebesar 30% per harinya, mendapat manfaat ekonomi karena per satu plastik kompos 4 kg dihargai Rp6.000,- dan untuk satu tas glangsi (15 kg) dihargai Rp12.000,-, dan lingkungan menjadi lebih bersih. Ketika lingkungan lebih bersih, penyakit akibat lingkungan yang kotor pun berkurang. 11
10 “Produk Daur Ulang Diminati”, 27 Februari 2013, di http:// www.malang-post.com/ekonomibisnis/62725-produk-daur- ulang-diminati, diakses 25 Maret 2014.
11 Cahyo Nugroho, “Menggiurkan Bisnis Sampah Organik”, 21 Maret 2012, http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/03/ menggiurkannya-bisnis-sampah-organik/, diakses 25 Maret 2014.
Untuk daur ulang sampah untuk pengembangan budi daya cacing tanah saat ini sudah berkembang di 57 kelurahan di Kota Malang. Budi daya cacing tanah dapat digunakan untuk pupuk, industri farmasi, bahan kosmetik, pengolahan limbah, hingga pakan ternak burung dan bebek. Untuk mempermudah dalam membudidayakan dan memasarkan cacing tanah ini dibentuk Komunitas Pengusaha Organik Malang Raya (Komara). Berkembangnya budi daya cacing tanah dengan pemanfaatan sampah di Kota Malang tidak luput dari peran Pemerintah Kota Malang yang memfasilitasi masyarakat melakukan budi daya cacing (Ibu X, pembudidaya cacing tanah, Wawancara , 30 Mei 2013, Kelurahan Sukun, pukul 15.00). Seperti halnya daur ulang sampah untuk pembuatan kompos, budi daya cacing juga memberi manfaat secara ekonomi. Menurut Adam Azis, salah satu anggota Kelompok Tani Sri Mulyo Kecamatan Sukun Malang, dari 6 kotak cacing yang dikelolanya dalam seminggu menghasilkan kurang lebih 50 kg- 60 kg cacing. Harga 1 kg cacing adalah Rp50.000,-. Ditambah penghasilan dari pupuk bekas cacing yang terus meningkat dari hari ke hari. Dengan prospek pasar yang luas dan pemeliharaan yang mudah, budi daya cacing tanah dengan memanfaatkan sampah organik sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan. 12 Tidak hanya manfaat secara ekonomi yang didapat masyarakat dari budi daya cacing tanah, tetapi juga memberi manfaat terhadap lingkungan. Manfaat lingkungan dari kegiatan budidaya cacing adalah mengurangi timbulan sampah, tanah menjadi
12 “Kelompok Tani Sukun Malang Sukses Kembangkan Budi Daya Cacing”, 4 September 2012,http://kominfo.jatimprov. go.id/watch/ 32334, diakses 26 Maret2014.
Tabel 1. Perbandingan antara Klinik Asuransi Sampah dengan Asuransi Biasa Pembanding Klinik asuransi sampah Klinik asuransi biasa Sistem pembiayaan Masyarakat cukup menyerahkan sampahnya, tidak perlu mengeluarkan uang yang biasa dikeluarkan untuk iuran kebersihan Masyarakat harus mengeluarkan pendapatan bulanan untuk membayar premi Tingkat risiko kerugian Jika tidak sakit, pasien tidak akan rugi karena mendapatkan fasilitas promotif dan preventif, serta tidak perlu membayar Pasien akan rugi jika tidak sakit karena sudah membayar premi dan tidak ada pelayanan bagi orang yang tidak sakit Fasilitas pelayanan Promotif (peningkatan kualitas kesehatan), preventif (pencegahan dari sakit) dan rehabilitatif (pemulihan setelah sakit) Kuratif (pengobatan jika sakit) Dampak sosial Mengamankan risiko biaya ketika sakit, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, mencegah terjadinya sakit melalui upaya preventif, mengoptimalkan potensi pengelolaan sampah, dan melakukan pembiayaan secara mandiri Mengamankan risiko biaya ketika sakit SDM Multiprofesi: tenaga kesehatan, pemulung, masyarakat, mahasiswa Tenaga kesehatan Akses masyarakat dan partisipasi Menyeluruh karena sampah merupakan produk setiap rumah tangga bahkan perorangan sehingga setiap orang yang memiliki sampah dapat menjadi bagian dari sistem asuransi ini Terbatas karena hanya untuk mereka yang memiliki cukup uang untuk membayar premi
subur jika digunakan untuk pupuk, dan lingkungan menjadi bersih dan sehat.

## Pengembangan Energi dari Sampah
Kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 memungkinkan untuk mengembangkan energi biomassa ataupun listrik dari sampah. TPA Supit Urang Kota Malang sejak tahun 2012 telah mengelola gas metan TPAnya menjadi sumber energi dalam bentuk gas yang disalurkan kepada masyarakat sekitar. Gas metan tersebut dijadikan bahan bakar rumah tangga menggantikan elpiji yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat. Hingga tahun 2013 sudah sekitar 300 KK di Kelurahan Mulyorejo, Malang yang mendapatkan sambungan gas metan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga (Wasto, Kepala DKP Kota Malang, Wawancara , Kantor Bappeda Kota Malang, 28 Mei 2013, pukul 09.00; Lanto, Kepala UPT TPA Supit Urang, Wawancara , TPA Supit Urang, 30 Mei 2013, pukul 13.00) dan awal tahun 2014 bertambah menjadi 408 KK. 13 Adanya sambungan gas metan tersebut sangat membantu mengurangi pengeluaran kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar TPA Supit Urang yang sebagian besar merupakan pekerja sektor informal (pemulung, pengumpul, lapak). Sebelum menggunakan energi dari gas metan TPA, masyarakat harus menyiapkan uang Rp58.000,- setiap bulan untuk membeli gas elpiji. Dalam satu bulan rata-rata masyarakat menghabiskan empat gas elpiji 3 kg yang harga per satuannya kurang lebih Rp14.500,- Setelah ada sambungan gas metan TPA, masyarakat hanya mengeluarkan Rp10.000,- per bulan untuk membayar iuran yang digunakan untuk perawatan jalur distribusi gas metan tersebut. Anggaran tersebut dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat yang mereka bentuk bersama. Setelah membayar iuran, masyarakat setempat dapat menikmati gas metan sepuasnya. 14 Pemanfaatan gas metan sampah TPA Supit Urang tidak hanya memberi manfaat secara ekonomis pada masyarakat sekitar TPA, tetapi juga
13 Muhammad Aminudin, “Warga Sekitar TPA Supit Urang Manfaatkan Gas Metan untuk Memasak”,  8 Januari 2014, detiknews , http://news.detik.com/surabaya/read/2014/01
/08/085317/2461211/475/warga-sekitar-tpa-supiturang- manfaatkan-gas-metan-untuk-memasak, diakses 26 Maret2014.
14 Abdul Kodir, Ketua KSM Mandiri Supit Urang, masyarakat sekitar TPA Supit Urang, Dialog Interaktif Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Gas Metan TPA Supit Urang Bagi Masyarakat yang disiarkan TV Batu Malang  8 Maret 2013, http://dkp.malangkota.go.id/2014/01/dialog-pemanfaatan- gas-metan-di-tpa-supit-urang/, diakses 26 Maret 2014.
manfaat ekologis. Masyarakat sekitar TPA yang pada mulanya menolak kehadiran TPA karena bau sampah yang tajam, setelah adanya pemanfaatan gas metan merasakan adanya perubahan kondisi lingkungan sekitar TPA, bau sampah hilang dan lingkungan lebih bersih. 15
Gas metan TPA Supit Urang belum secara keseluruhan termanfaatkan, baru 5% potensi yang termanfaatkan (penyaluran gas metan ke masyarakat untuk bahan bakar rumah tangga). Masih ada 95 % potensi yang belum termanfaatkan. 16 Berdasarkan kajian Kementerian ESDM dan BPPT, TPA Supit Urang berpotensi menghasilkan listrik 885 KW. 17 Untuk itu saat ini Pemerintah Kota Malang sedang menjajagi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Wasto, Kepala DKP Kota Malang, Wawancara , Kantor Bappeda Kota Malang, 28 Mei 2013, pukul 09.00).
Berkembangnya berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah di Kota Malang muncul sebagai dampak dari adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut, pada Pasal 25 Ayat (3) disebutkan bahwa untuk lebih mengaktifkan peran  masyarakat dalam pengelolaan sampah maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dialokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat Rukun Warga (RW) maupun Kelurahan.” (Wasto, Kepala DKP Kota Malang, Wawancara , Kantor Bappeda Kota Malang, 28 Mei 2013, pukul 09.00). Kebijakan
15 Abdul Kodir, Ketua KSM Mandiri Supit Urang, masyarakat sekitar TPA Supit Urang, Dialog Interaktif Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Gas Metan TPA Supit Urang Bagi Masyarakat yang disiarkan TV Batu Malang  8 Maret 2013, http://dkp.malangkota.go.id/2014/01/dialog-pemanfaatan- gas-metan-di-tpa-supit-urang/ , diakses 26 Maret 2014.
16 Drs. Wasto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Dialog Interaktif Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Gas Metan TPA Supit Urang Bagi Masyarakat yang disiarkan TV Batu Malang  8 Maret 2013,  http://dkp. malangkota.go.id/2014/01/dialog-pemanfaatan-gas-metan- di-tpa-supit-urang/ , diakses 26 Maret 2014.
17 Dr. Ir, Marzan A. Iskandar, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, “ B2TE-BPPT Energy Partners Gathering 2013”, Jakarta, Hotel Borobudur, 4 Desember 2013, http://mctap.b2te.bppt.go.id/attachments/article/193/ Opening%20Remarks%20Ka.%20BPPT_BPPT_EPG2013_ 041213.pdf, diakses 26 Maret 2014.
tersebut memungkinkan berkembangnya berbagai inovasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Selain itu juga karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Komitmen pemerintah daerah yang kuat diwujudkan dalam bentuk anggaran dan dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan Kota Malang dalam melakukan pengelolaan sampah tersebut saat ini banyak menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam melakuan pengelolaan sampah.
Meskipun Kota Malang termasuk daerah yang cukup berhasil mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dari pengelolaan sampahnya, pada hakekatnya masih dimungkinkan untuk dikembangkan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti pabrik daur ulang, pabrik kompos, pembangkit listrik bertenaga sampah atau pengembangan gas dari sampah, ataupun pertanian organik dengan memanfaatkan pupuk organik hasil dari daur ulang. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang melalui kegiatan pengelolaan sampah.
Untuk menunjang berbagai pengembangan kegiatan ekonomi dari pengelolaan sampah diperlukan acuan dari pemerintah pusat. Acuan yang merupakan aturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang ketika akan mengembangkan pemanfaatan gas methan dari TPA Supit Urang (Wasto, Kepala DKP Kota Malang, Wawancara , Kantor Bappeda Kota Malang, 28 Mei 2013, pukul 09.00).
Sampai penelitian dilakukan, baru ada 3 peraturan menteri dan 1 peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah, dari total 6 peraturan menteri dan 14 peraturan pemerintah yang harus dibuat. Adapun peraturan pelaksana yang sudah ada adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, dan Permen Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Sementara peraturan pelaksana yang belum dibuat, antara lain: 1) Permen Lingkungan Hidup tentang jenis-jenis sampah spesifik dan tentang pedoman penyusunan tanggap darurat penanganan sampah; 2) Permendagri tentang pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antardaerah dalam pengelolaan sampah; (3) PP tentang tata cara penggunaan hak dalam pengelolaan sampah; tentang tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain; tentang tata cara pelabelan atau penandaan pada kemasan atau produk oleh produsen dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; tentang kewajiban produsen mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya yang tidak atau sulit terurai oleh proses alam; tentang pengurangan sampah; tentang jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam rangka pengurangan sampah; tentang penanganan sampah; tentang pengelolaansampah spesifik; tentang pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah; tentang dampak negatif dan kompensasi akibat dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah; tentang pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah; tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah; tentang larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI, mencampur sampah dengan limbah B3, dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
Terkait dengan rencana Pemerintah Kota Malang dalam pemanfaatan gas methan TPA Supit Urang akan terbantu apabila aturan pelaksana tentang pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antardaerah dalam pengelolaan sampah ada. Sebab dalam pengembangan pemanfaatan gas methan, Pemerintah Kota Malang nantinya akan membutuhkan sampah dari daerah-daerah lain di luar Kota Malang untuk menjadi bahan baku dari pengembangan gas methan tersebut. Mengingat jika kesadaran masyarakat akan memilah sampah terus meningkat maka akan semakin sedikit sampah yang akan dibawa ke TPA Supit Urang, sehingga mengurangi bahan baku sampah yang akan diolah menjadi gas methan. Untuk itu, Kota
Malang memerlukan aturan mengenai bagaimana kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah lain dapat dilakukan.

## Penutup Simpulan
Dalam setiap kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika paradigma tentang sampah diubah. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil penelitian pengelolaan sampah di Kota Malang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik sesuai yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008 telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik adalah dengan menerapkan konsep 3R, mulai dari sumber guna mengurangi timbulan sampah yang harus dikelola di TPA. Itu berarti masyarakat dituntut berpartisipasi aktif melakukan pemilahan dan pemerintah daerah berperan aktif membuka peluang ekonomi dari kegiatan tersebut. Pengelolaan sampah seperti ini telah mampu membuka lapangan usaha baru di masyarakat (mengurangi pengangguran), memberikan manfaat ekonomis (menambah penghasilan keluarga) dan juga ekologis (sampah berkurang dan lingkungan menjadi bersih).
Dalam menerapkan konsep 3R kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Di Kota Malang, penerapan 3R berjalan karena adanya dukungan pemerintah daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Adanya ruang partisipasi bagi masyarakat dan aktifnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang baik memunculkan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan sampah. Beberapa inovasi yang mampu mengangkat Kota Malang menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah yang baik antara lain, pengembangan Bank Sampah Malang, asuransi kesehatan dengan premi sampah (Klinik Asuransi Sampah), pasar produk daur ulang (produk daur ulang anorganik dan organik, seperti pupuk, budidaya cacing tanah), dan pemanfaatan gas metan TPA Supit Urang menjadi bahan bakar rumah tangga.
Saran Jika pengelolaan sampah di Kota Malang dijadikan model percontohan bagi daerah lain,
maka yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan program tersebut adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Komitmen yang kuat tersebut dijabarkan dalam bentuk penganggaran, program-program, dan peraturan daerah yang mendukung bagi pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Di sisi lain pemerintah pusat selaku regulator juga harus membuat peraturan pelaksana yang diamanatkan dari dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang hingga saat ini belum dibuat. Aturan pelaksana tersebut sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah dalam berinovasi mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Basyriyanta. 2007. Memanen Sampah. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
Esmara, Hendra. Hadi Soesastro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Alisjahbana, Sri Adiningsih (Penyunting).2005. “Beberapa Indikator Pembangunan Indonesia” dalam Hadi Soesastro dkk, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Buku 3 (1966-1982) Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Prihandana, Rama., Hendroko, Roy. 2008. Energi Hijau. Cetakan II. Depok: Penebar Swadaya.
Trihadiningrum, Yulinah. 2010. “Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals” dalam MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia, Editor: Budi Sulistyo, Jodie Perdanakusuma, Ninok Leksono, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

## Dokumen
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) . 2009. Statistik Persampahan Indonesia Tahun 2008. Jakarta: KNLH.

## Peraturan Perundangan
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## Jurnal
Wahyuni, Endah Tri., Sunarto., Setyono, Prabang. 2014. “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat dan Kajian Extended Producer Responsibility (EPR) di Kabupaten Magetan”. Jurnal EKOSAINS , Vol. VI. No. 1. Maret 2014.

## Makalah
Asdep Pengelolaan Sampah Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup, “Pengelolaan Sampah Pasca Ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2008”, makalah dipresentasikan dalam rangka Focus Group Discussion tentang Implementasi Perubahan
Paradigma Pengelolaan Sampah di Daerah di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 11 April 2013, pukul 10.00.
Direktur PPLP Kementerian Pekerjaan Umum, “Pengelolaan Sampah Pasca UU No. 18 Tahun 2008”, makalah yang dipresentasikan dalam Forum Group Discussion tentang Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah Pasca-UU No. 18 Tahun 2008 , di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, tanggal 8 April 2013, pukul 10.00.

## Internet
“Berobat dengan Pembayaran Sampah”, 13 Januari 2014 - 06:41 WIB, http://www.bbc.co.uk/indonesia/ majalah/2014/01/140113_bisnis_sosial_klinik. shtml, diakses 24 Maret 2014.
“Cerita Anggota Klinik Asuransi Sampah”, 19 Januari 2014 – 12:11 WIB,  http://www.bbc.co.uk/ indonesia/majalah/2014/01/140119_majalahlain_ kliniksampah.shtml, diakses 25 Maret 2014.
“Dialog Interaktif Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Gas Metan TPA Supit Urang Bagi Masyarakat”, disiarkan TV Batu Malang 8 Maret 2013,  http://dkp. malangkota.go.id/2014/01/dialog-pemanfaatan- gas-me tan-di-tpa-supit-urang/ , diakses 26 Maret 2014.
“Kelompok Tani Sukun Malang Sukses Kembangkan Budi Daya Cacing”, 4 September 2012,  http:// kominfo.jatimprov.go.id/watch/32334, diakses 26 Maret 2014.
“Lewat Asuransi Sampah, Raih Penghargaan dari Pangeran Charles”, 1 Februari 2014,  http://www. malang-post.com/features/81306-lewat-asuransi- sampah-raih-penghargaan-dari-pangeran-charles, diakses 25 Maret2014.
“Potensi Listrik Gas Metan 6,5 Juta Watt”, Koran Sindo, 10 Maret 2014,  http://m.koran-sindo.com/ node/ 3725 03, diakses 26 Maret 2014.
“Produk Daur Ulang Diminati”, 27 Februari 2013,  http:// www.malang-post.com/ekonomibisnis/62725-pro duk-daur-ulang-diminati, diakses 25 Maret 2014.
“Transaksi Sampah dan Jumlah Nasabah”, http:// banksampah.org/home.php? page=profil/transaksi_ nasabah, diakses 24 Maret 2014.
“Upaya Pengurangan Kemiskinan”, Senin, 5 Oktober 2009, http://www.setneg.go.id/index.php?option= com_content&task=view&id=4044, diakses 12 Maret 2014.
Arifin Masruri, “Klinik Asuransi Sampah”, 5 Februari 2014, Gamal Albinsaid dan Asuransi Premi Sampah”,  10 Februari 2014,  http://solusiriba.com/ solusi-riba/taawun-solusi-riba/klinik-asuransi- sampah. html, diakses 25 Maret 2014.
Cahyo Nugroho, “Kerajinan Limbah Plastik Yunus, Tembus Pasar Ekspor Jepang”, 21 November 2011, http://mediacenter.malangkota.go.id/2011/11/ kerajinan-limbah-pastik-yunus-tembus-pasar- ekspor-jepang/ diakses 25 Maret 2014.
Cahyo Nugroho, “Menggiurkan Bisnis Sampah Organik”, 21 Maret 2012, http://mediacenter. malangkota.go.id/2012/03/menggiurkannya-bisnis- sampah-organik/, diakses 25 Maret 2014.
Marzan A. Iskandar, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, “ B2TE-BPPT Energy Partners Gathering 2013”, Jakarta, Hotel Borobudur, 4 Desember 2013,  http://mctap.b2te.bppt.go.id/ attachments/article/193/Opening%20Remarks%20 Ka.%20BPPT_BPPT_EPG2013_041213.pdf, diakses 26 Maret 2014.