Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN
Komang Dea Febriantini
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : dea.febriantini@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Warisan  Budaya  merupakan  keberagaman  sudatu  Daerah  dari  segi  seni,  tujuan  dari artikel ini adalah tentang menemukan dan menganalisis perlindungan Warisan Budaya Indonesia, serta untuk mengetahui upaya penyelesainya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi  pengklaiman  budaya  Indonesia.  Penulisan  Artikel  ini  memberikan pengetahuan dalam hal perlindungan terhadap Warisan Budaya dari pengakuan negara lain  adalah  dengan  membentuk  regulasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat setempat,  dokumentasi  sebagai  media  untuk  memberikan  pembelaan  perlindungan dengan keterlibatan masyarakat internasional dalam proses pendokumentasian secara efektif yang utama serta pengesahan pemerintah daerah, menyiapkan mekanisme yang ada.
Kata Kunci : Warisan budaya, Pengakuan, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Cultural Heritage is the diversity of a region in terms of art, the purpose of this article is to find and analyze the protection of the Indonesian Cultural Heritage, as well as to find  out the efforts of the Indonesian government to resolve the claims of  Indonesian culture. The writing of this article provides knowledge in terms of protecting Cultural Heritage from recognition by other countries, namely by establishing regulations that are in accordance with the needs of the local community, documentation as a medium to provide protection defense with the involvement of the international community in the  main  effective  documentation  process  and  ratification  of  local  governments, preparing existing mechanism.
Keywords : Cultural Heritage, Recognition, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Keberagaman suku, bahasa, tata cara adat & agama yg terdapat pada Indonesia, berakibat Indonesia  negara yang  kaya  akan  budaya  tradisional. Indonesia  mempunyai  1.128  suku yang beredar  pada  semua  daerah Indonesia  mempunyai  lebih  berdasarkan  300  dialek  lokal,  lebih berdasarkan  3000  (3  ribu)  tarian orisinil  Indonesia,  &  aneka  macam kesenian  lainnya  misalnya Lagu tradisional, indera musik tradisional, kesenian tradisional. Kebudayaan tradisional Indonesia adalah  kerja intelektual  yang  membutuhkan dilindungi.  Budaya  Indonesia  merupakan  bukti  diri yang bisa dipakai buat kemajuan ekonomi & kesejahteraan sosial. Budaya tradisional merupakan sebuah  karya  Hak  kekayaan  intelektual  yang  wajib  dilindungi.  Instrumen  aturan internasional sudah berusaha mengatur mengenai proteksi terhadap aktualisasi diri budaya tradisional. Ditinjau berdasarkan  perspektif  hak kekayaan  intelektual,  rezim  hak kekayaan  intelektual  yang  dipakai
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pada Indonesia menjadi instrumen proteksi aktualisasi diri budaya tradisional  merupakan  rezim hak cipta. Pentingnya warisan budaya yaitu menjadi media komunikasi, menjadi hiburan, tetapi eksistensi warisan budaya ini poly mengalami perseteruan aturan diantaranya, adanya klaim sang Negara lain atas warisan budaya indera musik “angklung ” Indonesia. UNESCO mengakui bahwa Angklung menjadi warisan kebudayaan Indonesia, menjadi indera musik spesial Sunda, Angklung ini  pada disebut sang  Malaysia menjadi warisan  budaya mereka. Pada suatu  proses perubahan kebudayaan yang nir direncanakan, contohnya melalui klaim kepemilikan suatu aset kebudayaan sang  rakyat  &  pihak  lain,  apalagi  sang  pemerintah  pada  negara  asing,  tentu  sangat  berbahaya terhadap keberadaan kebudayaan tadi.
Dalam  perspektif  kebudayaan, klaim  kepemilikan  aset  budaya  tadi  merupakan  suatu tindakan mencabut kebudayaan eksklusif berdasarkan wadahnya, yakni masyarakatnya. Perilaku itu bisa juga diartikan menjadi proses mereduksi nilai-nilai & kekayaan intrinsik yang melekat. Pada aset kebudayaan tadi. Klaim aset kebudayaan rakyat suatu negara sang pihak  &/atau  negara lain  jua  memunculkan  kasus  yang  sarat  problematik,  lantaran  hal  itu  nir  hanya menyangkut persoalan ”keaslian” kebudayaan, namun jua kasus politik diplomasi & interaksi luar negeri serta kasus  aturan.  Warisan  Kebudayaan  rakyat  wilayah  pada  Indonesia  yang  disebut  sang  negara (pemerintah) & pihak asing ternyata jumlahnya relatif poly, antara lain: batik, naskah kuno, bahan kuliner (masakan), lagu, tari, indera musik, Dalam suatu rubrik informasi (Republika, 25 Agustus 2009)  disebutkan  bahwa  Malaysia  merasa  bahwa  Tari  Barongan  (pada  Indonesia  diklaim  Tari Reog  Ponorogo)  telah  dikenal  generik  sang rakyat  pada  Nusantara  sebelum  adanya  negara Indonesia.
Dalam perspektif Hukum Internasional, proteksi penetapan warisan budaya adalah sebuah komitmen  Negarayang  telah  meratifikasi  Konvensi  Perlindungan Warisan  Budaya  (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dalam Tahun 2003. Peraturan proteksi ini disahkan  melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun  2007  mengenai  “  Pengesahan  Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak  Benda”,  maka berdasarkan itu seluruh ketentuan yang berlaku pada kesepakatan UNESCO 2003 buat proteksi warisan budaya Indonesia ini. (Mangku, 2021)
Berdasarkan uraian diatas, bagaimana upaya proteksi aturan terhadap Warisan Budaya tak benda yang klaim pada perspektif aturan internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Hukum internasional merupakan hukum antar bangsa, yang berasal dari bahasa asing baik itu bahasa inggris Law of nations, bahasa Perancis droit de gens, maupun Belanda yang disebut Voelkerrecht. Hukum  internasional  sendiri  didasari oleh  hukum  alam  yang  terlebih  dulu berkembang di Eropa Barat dari dahulu hingga saat ini.
Selain itu hukum internasional disebut juga sebagai kumpulan hukum, yang kebanyakan terdiri atas asas  yang harusnya  ditaati dalam berhubungan antar negara  satu dengan  yang  lain. Hukum internasional sendiri meliputi aturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga maupun organisasi  internasional  maupun  dengan individu,  aturan  hukum  tentang individu  dan  kesatuan yang  bukan  negara  yang  menyangkut  sekutu  internasional.  Atau  dalam  arti  lain  merupakan kaidah  ataupun  norma  mengenai  hak  maupun  kewajiban  subjek  hukum  internasional,  seperti lembaga, organisasi, negara maupun individu dalam kriteria tertentu.
Hukum  internasional  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu  :  hukum  internasional  sebagai  alat dalam  perumusan  kekuasaan  yang  telah mendapatkan  tujuannya  dengan  cara  memaksa  negara lain  agar  tunduk  dibawahnya,  hukum  internasional  sebagai  pemberi  perumusan  untuk  negara dimanapun yang merupakan PBB adalah memiliki suara yang sama, hukum internasional sebagai perumus kerja sama yang dilakukan antar negara agar terselenggaranya tujuan bersama di segala aspek  bidang.  Dari  uraian  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwasannya  hukum internasional
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
adalah  suatu  norma hukum  yang  didalamnya  mengatur  tentang  hubungan  hukum  antarnegara, maupun  bukan  negara, satu sama lainnya. Maka dari itu hukum internasional disebut pula hukum internasional  publik  yang mana  merupakan  seluruh  kaidah  dan  asas  hukum  yang  didalamnya mengatur tentang hubungan dan permasalahan lintas negara yang tidak bersifat perdata.
Secara  teoritis,  permasalahan  hubungan  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional yaitu tergantung pandangan kita masing- masing, ataupun bergantung pada sudut pandang masing masing.  Secara  teori,  terdapat  dua  pandangan terkait  hukum  internasional,  yang  pertama  ada voluntarisme dan yang kedua obyektivis. Pandangan voluntarisme yaitu didasarkan pada hukum internasional  yang  berlaku  berdasarkkan  kemauan  negara. Sedangkan  pandangan  obyektivis merupakan keberlakuan hukum internasional ada dan tidak berdasar kemauan negara. Dari kedua pandangan tersebut dapat  dilihat  bahwasannya berbeda, maka  akan  menimbulkan  akibat  yang berbeda  pula.  Pandangan  yang  pertama  berakibat  keberadaan  hukum  nasional  dan  hukum internasional adalah  dua  alat  hukum  yang berdampingan serta terpisah. Sedangkan pandangan yang kedua mengakibatkan keduanya merupakan kesatuan dari perangkat hukum. Berdasarkan pandangan pertama diatas, dapat dilihat ketentuan hukum internasional  membutuhkan perubahan menuju hukum  nasional, sebelum bisa berlaku  dalam  ranah  hukum  nasional.  Yang pada  intinya  apabila  menginginkan  masyarakat  internasional  yang  sejahtera  dan  aman,  maka adanya  hukum internasional  harus  diakui  dalam  mengatur  masyarakat  internasional. Dengan begitu keberlakuan hukum internasional berdasarkan kemauan negara.
Hubungan antar negara secara empirik, ketika terdapat perkembangan hukum baru negara diharap meratifikasi hukum baru ke hukum nasionalnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, dalam pelaksanaannya hukum  internasioan memiliki sifat  komplementer  yang  maksudnya agar tidak mengatur  menyelesaikan  kasus  hukum  internasional,  maka  hukum internasional  membiarkan untuk  menyelesaikan  berdasarkan  hukum  nasional  masing-masing.  Yang  mana  secara  umum hukum  nasionl  merupakan  suatu  dimensi  dalam  hubungan  hukum  internasional.  Begitu  pula hukum  internasional  memberi  kesempatan  untuk  hukum nasional  berlaku.  Secara  sederhana, hubungan  antar  bangsa  semua  pihak  di  dalam  perjanjian  internasional, pada  dasarnya  dimuat hukum mana yang akan digunakan dalam setiap perjanjian. Karena apabila terjadi penyimpangan hak  dan  kewajiban  bagi  perjanjian  internasional  tersebut. Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa terdapat hubungan sangat dekat antar hukum internasional dengan hukum nasional.

## 2. Warisan Budaya Yang Di Klaim Negera  Lain
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  beragam  budaya,  kurang  lebih  Bangsa Indonesia  memiliki  742  bahasa, terdiri  atas  berbagai  suku bangsa dan sub suku bangsa  yang berjumlah tak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, semua keberagaman itu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tetap satu seperti yang menjadi semboyan Bangsa Indonesia, yaitu  Bhineka  Tunggal  Ika.  Keberagaman  budaya  ini  didukung  oleh  wilayah  wilayah kepulauan  yang  terpisah, sehingga  di  setiap  wilayah  yang  berbeda  terdapat  kebudayaan  yang berbeda pula. Oleh karena itu, keberagaman budaya di Indonesia ini juga menjadi salah satu bukti bahwa  indonesia  sangat  kaya  akan  budaya.  Keberagaman  budaya  ini  merupakan  salah  satu kekayaan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari masing – masing daerah di Indonesia, kebudayaan kemudian menjadi salah satu identitas penting bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara kebudayaan ini terutama bagi setiap suku bangsa.
Begitu  pula  dengan  Malaysia sebagai  negara  yang  bertetangga  dekat  atau  berbatasan langsung  dengan  Indonesia,  Malaysia  memiliki budayanya  tersendiri.  Dikarenakan Malaysia memiliki latar belakang budaya yang sama dengan Indonesia, sehingga kedua negara ini masuk ke  dalam  konsep  negara  serumpun dimana  terjadi  inter-migration  antara  bangsa  Melayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Indonesia  dan  Malaysia  sehingga  memungkinkan  adanya  kesamaan  adat,  kehidupan bermasyarakat dan keturunan keluarga. (Liow, 2004) Kedekatan hubungan kebudayaan ini tidak terlepas  dari  latar  belakang  hubugan  antara  kerajaan-kerajaan  di  masa  lalu hingga  hubungan kebudayaan yang tetap erat bahkan setelah kedua negara menacapai kemerdekaan. Akan tetapi, pasca-kemerdekaan tumbuh  kesadaran  nasionalisme  diantara  kedua  pendiri  negara  untuk memajukan  identitas  Melayu  negara  masing-masing  yang  secara  tidak  langsung  telah membangun  identitas  kedua  negara  tersebut,  Indonesia  dengan  Bhineka  Tunggal  Ika  yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” dan Malaysia dengan konsep identitas kebangsaan atau Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).
Setelah  itu  sejalan dengan  lahirnya identitas nasional,  lahir pula  yang  disebut  dengan kebudayaan nasional. (Bustami, 2014) Untuk hal ini, Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan Malaysia dengan maksud guna memperkuat hubungan antar kedua negara  yang telah terjalin bahkan  sebelum  keduanya  memperoleh  kemerdekaan. Kedekatan  budaya  antar  dua negara ini menyebabkan banyak budaya – budaya milik Indonesia yang kemudian di klaim oleh Malaysia.  Namun,  pengklaiman  yang  dilkukan  oleh  Malaysia  ini  masih  terbilang  lemah dikarenakan budaya-budaya yang di klaim oleh Malaysia sudah terlebih dahulu dikenal sebagai milik Indonesia  contohnya seperti batik tulis,  reog ponorogo, tari  pendet,  dan  angklung. Akan tetapi, bukan hanya budaya – budaya yang telah terkenal tersebut yang diklaim oleh Malaysia, tercatat  sejak  tahun  2014  setidaknya  ada  33  kebudayaan  Indonesia  yang diklaim  oleh  negara asing dan yang paling banyak diantaranya adalah Malaysia mulai dari naskah kuno milik dari Sulawesi,  rendang  masakan khas  Sumatera  Barat,  hingga  lagu  Rasa  Sayang  Sayange  yang berasal dari Ambon telah di klaim Malaysia sebagai miliknya. (farah, 2019)
Hasil  dari  klaim  budaya  tersebut  digunakan  Malaysia  sebagai  promosi pariwisata mereka sehingga hal ini kemudian membuat bangsa Indonesia tidak terima akan hal itu. Krisis identitas  menjadi  alasan  dibalik pengklaiman  yang  dilakukan  oleh Malaysia.  50%  penduduk Malaysia merupakan keturunan Indonesia ynag membawa budaya-budaya  tersebut ke Malaysia. misalnya  seperti  saat  Malaysia  mengklaim  tari  reog  ponorogo  sebagai  milik  mereka  hal  ini disebabkan oleh tari reog itu sendiri telah di perkenalkan dan ditarikan oleh orang Ponorogo yang  sudah bermukim  di  Malaysia  selama  tiga generasi.  Namun  berbeda  dalam  kasus pengklaiman Malaysia terhadap tari pendet, tari pendet hanya dimasukan kedalam iklam promosi negara itu tetapi tidak ada tari pendet yang ditampilkan, Discovery Chanel sebagai pihak yang berwenang  menyiarkan  iklan  tersebut  kemudian  menambahkan  tari  itu  ke  dalamnya  namun tidak  menjelaskan  mengenai  tari  itu  berasal  dari  Indonesia. (Kompas.com,  2009)  Disisi  lain Malaysia  juga  ingin  mempertahankan eksistensinya  sehingga  ia  kemudian  melakukan  banyak pengklaiman terhadap  budaya  Indoensia  yang  tentu saja  kemudian  membuat  gempar  bangsa Indoensia sebagai pemilik asli budaya  tersebut.  Selain  krisis  identitas  yang  dialami  Malaysia, Indonesia  juga  memiliki  faktor  internal  hingga  budayanya  banyak  yang  diklaim  oleh  negara lain.  Keberagaman  budaya  Indonesia  telah  mengundang  banyak perhatian  dari  negara  lain sehingga mereka  tertarik  ingin  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  budaya-budaya Indonesia. Banyaknya budaya yang tersebar hingga ke pelosok negeri menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada otoritas yang jelas untuk mengatur perlindungan budaya-budayanya. Bahkan generasi muda Indonesia  belum  tentu  tahu  mengenai  beragam  budaya  Indonesia.  Sehingga  tidak heran  jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain.

## 3. Perlindungan Hukum Warisan Budaya dalam Hukum  Nasional
Menurut  (Mangku,  2021)  pada jurnal  artikel  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum Terhadap Tari Tradisional  Sebagai  Warisan  Budaya Bangsa  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Internasional” menyebutkan bahwa warisan Budaya sama misalnya benda & seluruh hal yang diciptakan  melalui pengetahuan seorang maka akan dilindungi sang Hukum. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai  2  cabang  yang  hampir  sama  yakni  Hak  Cipta  (Copyright)  & Paten (Patent). Di pada Paten objeknya dibatasi yaitu dalam hal-hal yang kasat mata (tangible) bukan dalam  yang kasat  mata  (intangible).  Suatu invensi atau inovasi bisa diberi Paten bila invensi tadi mengandung unsur: kreasi yg dilindungi yaitu kreasi pada bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Hal ini sinkron menggunakan masuknya folklor pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014  mengenai  Hak  Cipta.  Bentuk proteksi aturan terhadap HKI khususnya Hak  Cipta pada Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yg menyatakan bahwa: Pasal 1 “Hak  Cipta merupakan  hak  tertentu  pencipta yang  ada  secara  otomatis  menurut prinsip deklaratif selesainya suatu kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya  apa saja  yang  bisa  dilindungi  sang  Undang-Undang  hak  cipta,  misalnya proteksi terhadap warisan budya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk  warisan  budaya  angklung  termasuknya.  Perlindungan  aturan menggunakan  adanya pengayoman menurut pemerintah terhadap warganya sekaligus menaruh kepastian aturan yang berkaitan menggunakan hak-hak rakyat negara & jua terdapat hukuman bagi para pihak yang melanggar  peraturan  tersebut.  Meskipun  demikian pelaksanaannya  belum  berjalan aporisma lantaran kurangnya pemahaman menurut artis tari. Salah satu cara buat melindungi ciptaanya menggunakan mendaftarkannya meskipun registrasi kreasi bukan adalah suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, lantaran timbulnya proteksi suatu kreasi dimulai semenjak kreasi  itu  terdapat/terwujud  &  bukan  lantaran  registrasi  .  Tetapi  surat  registrasi  kreasi  bisa dijadikan menjadi indera bukti awal pada Pengadilan bila muncul konkurensi dikemudian hari terhadap ciptaanya.(Mangku, 2021).

## 4. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Internasional
Menurut (Mangku, 2021) Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi Warisan Budaya dalam hal ini yaitu :

## 1. Hukum Lunak (Soft Law)
Softlaw  atau  hukum  lunak yaitu  bentuk  hukum  yang  daya  mengikatnya  sukarela (voluntary code ) atau juga dikenal dengan Code of Conduct . Kekuatan mengikat bentuk hokum  ini  tidak sekuat  bentuk--‐bentuk  hukum  lain,  misalnya  perjanjian  internasional (Mauna, 2008: 45)
a. Deklarasi  Universal  Hak  asasi  Manusia  (UDHR)  1948  dan  Kovenan  Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966
Ada  beberapa  hak  dasar  yang  diatur  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (Universal  Declaration  on Human  Right‐UNDHR) 1948 maupun  dalam Kovenan  Internasional  Tentang  Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (International Covenant  on  Economic,  Social,  and  culture-ICESCR)  1966  yang  terkait  dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak--‐ hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan.
b. Deklarasi PBB tentang Hak‐hak Masyarakat Asli 2007
Deklarasi  PBB  tentang  hak--‐hak  masyarakat      asli, 2007  (United  Nations
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Declaration  On  Indigenous  Peoples  Right),  merupakan  satu--‐satunya  instrumen hukum  hak  asasi  internasional  yang  mengatur  secara  khusus  dan  eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hak--‐ hak tersebut ada yang berasal dari struktur  sosial,  ekonomi,  dan politik dan adapula  yang  bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak--‐hak mereka terhadap tanah, wilayah,  dan  sumber  daya  lainya.  Pengakuan  ini  dijadikan  dasar  pengaturan  bagi pengaturan  perlindungan  hak  masyarakat  asli  dan  pengakuan  ini  dimuat  dalam mukadimah deklarasi.
2. Hukum Keras (Hard Law)
Tidak sedikit soft law berubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah  tentu  juga  akan  memiliki  sanksi  hukum  apabila  dilanggar.  Pengetahuan tradisional  juga diangap  sebagai  warisan  budaya  takbenda  yang  perlu  dilindungi. Perlindungan  pengetahuan tersebut  diatur  dalam  kerangka UNESCO,  yaitu  melalui berbagai konvensi  yang  telah  dihasilkan untuk  perlindungan  warisan budaya  (Dewi, 2018: 37).
a. Konvensi  Untuk  Perlindungan  Kekayaan  Budaya  dalam  Konflik  Bersenjata (Convention  On  The  Protection  Of  Cultural  Property  In  The  Event  Of  Armed Conflict) 1954  Konvensi  Hague  1954  ini  mempunyai  suatu  prinsip  dasar yang menjadi  dasar  ideology  perlindungan  benda  budaya  dunia.  Perlindungan  yang diberikan  oleh  konvensi  ini terbagi  menjadi  General Protection,  dan  Special Protection.  Perlindungan  Umum  atau  General  Protection  diberikan pada  setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial  diberikan  bagi  properti  budaya  yang  kemudian  telah  didaftarkan dalam  suatu  International  Register  of  Cultural Property  under  Special Protection, maka  pengecualian  untuk  boleh  berlakunya  peran  militer  dalam  property  budaya hanyalah  dengan  alasan  ” unavoidable  military  necessity (kepentingan  militer  yang tak terhindarkan)”.
b. Konvensi  mengenai  cara  untuk melarang  dan  mencegah  impor,  ekspor  dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (Convention on the  Means  of  Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import,  Export  and Transfer  of Ownership  of Cultural  Property) 1970  Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak, untuk mengembalikan dan menemukan benda  budaya  yang  telah  dicuri  dan  dipindahkan  secara  ilegal  melintasi  batas nasional.  Sehingga  Konvensi Paris 1970 ini lebih  merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
c. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud ( Convention for the safeguarding of  the  intangible  cultural  heritage )  2003  Organisasi  Perserikatan Bangsa‐bangsa  untuk  Pendidikan,  Ilmu  pengetahuan  dan  Kebudayaan  UNESCO (United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization), pada tanggal 17 Oktober  2003  dalam  konferensi  umumnya  menyepa  kati  disahkanya  konvensi perlind ungan  warisan  budaya  tak  benda  (Convention  for  the  Safeguarding of  the Intangible  Cultural Heritage).  Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  oleh  konvensi  ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 Convention for  the  safeguarding  of  the intangible       cultural    heritage 2003  adalah (Mangku, 2021):
1. Melindungi warisan budaya tak benda;
2. Memastikan  rasa  hormat  terhadap  warisan  budaya  takbenda  milik  berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
3. Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengenai  pentingnya  warisan  budaya  takbenda,  dan  memastikan  untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
4. Memberikan kerja sama dan bantuan internasional Upaya  penyelesaian  sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya  dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi (Mangku, 2021) :
1. Non  litigasi  merupakan penyelesaian  masalah  hukum  di  luar  proses  peradilan,  yang umumnya  untuk  kasus perdata  saja  karena  lebih  bersifat  privat.  Bentuk-  bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan:
2. Negosiasi merupakan tindakan kompromi atau tawar menawar dua orang atau lebih/pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini  diharapkan dapat  tercipta  win--‐win  solution.  Pasal  33  ayat  (1)  Piagam  PBB menempatkan negosiasi  sebagai  cara pertama  dalam  menyelesaikan sengketa.  Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia  melalui  Mentri  kebudayaan  dan pariwisata  telah  mengirimkan  surat  protes  ke  Pemerintah Malaysia  atas  Klaim  Tari Pendet dari Bali.
3. Mediasi  merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi  namun menggunakan pihak  ketiga  yang  disebut  mediator.  Mediator  berfungsi  sebagai penengah  atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini  juga harus  bekerja  secara  profesional dan mendapatkan  sertifikasi  khusus.  Litigasi merupakan  penyelesaian  masalah  hukum  melalui  jalur  proses  peradilan,  baik  kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni Treaty of Amity and Cooperation  (TAC),  yang  merupakan  sebuah  traktat  damai  antar  negara--‐negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik  dalam  penyelesaian  masalah  di  kawasan  ASEAN.  Tujuan  dari TAC, sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  1  Bab  1  adalah  :  “To  promote  perpetual  peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength,  solidarity,  and  closer relationship.  Metodenya adalah  Pacific  Settlement  of Disputes.  Metode  ini memberikan  tanggung  jawab  bagi  tiap  negara  peserta  untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC,  yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17.
Berdasarkan  prosedur  regional, Negara--‐negara  peserta  harus  mendirikan  sebuah badan  tambahan  yang  bernama  High  Council  yang  terdiri  dari  Perwakilan  pada  tingkat menteri  dari  tiap  ‐tiap  negara  peserta. Bila  sengketa  yang  terjadi  tidak  dapat diselesaikan melalui negosiasi, High Council bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak--‐pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  perselisihannya melalui  jalur  yang paling  sesuai  seperti  good  offices,  mediasi,  permintaan  keterangan,  atau  pun  konsiliasi. High  Council  dapat  menawarkan  jasa  atau  pun  membuat  persetujuan  dengan  para  pihak yang bersengketa untuk  menjadi komite dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum Internasional  terhadap  warisan  budaya  bangsa  indonesia telah diatur baik dalam  bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada  kasus-kasus  yang  warisan budaya  dalam  perspektik  hukum  Internasional,  Indonesia mempunyai Undang-undang  hak  Cipta  No  19  Tahun  2002  namum  belum  ada  peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional .indonesia telah meratifikasi convention for the Safeguarding of the Intangible Culturalheritage  2003  (Konvensiuntuk  Perlindungan Warisan Budaya TakBenda) dengan dikeluarkannyaTerbukti dengan mendapat pengakuan bahwa budaya- budaya yang diklaim oleh Negara lain merupakan budaya asli yang berasal
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari Indonesia. Ini ditunjukkan dengan terdaftarnya budaya-budaya Indonesia tersebut di dalam consultant list of Intangible Cultural historical past of Humanity.

## SARAN
Pemerintah  Indonesia  seharusnya meratifikasi  Konvensi  tahun  2003  dengan UndangUndang  sehinga  mempunyai  aturan  yang  lebih  kuat dan  membentuk  suatu peraturan perundang-undangan yang jelas untuk melindungi warisan budaya indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Aplia  Eka,  2018.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Menurut  Hukum Internasional. Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Konvensi  Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  yang  telah  diratifikasi  berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
Mangku, D. G. S. (2021)‘Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional’, JurnalPendidikan Kewarganegaraan … , 9(1), pp. 97–106.
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri Dan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage ( Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.