## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019 p-ISSN: 2549- 4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online

## Noor Rahmad
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta│rachmadputra22@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan  tanpa  batas.  Kemajuan  juga  telah  melahirkan  keresahan-keresahan  baru dengan  munculnya kejahatan  yang canggih dalam  bentuk cybercrime . Penipuan secara online adalah  suatu  bentuk  kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dalam melakukan  perbuatannya.  Selalu  ada  korban  yang  dirugikan  dalam  setiap  kasus penipuan,  sehingga  kasus  penipuan online telah  diatur  di  dalam  KUHP  dan  UU  ITE. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  (1)  Pengaturan  hukum  terhadap  tindak pidana  penipuan  secara online dalam  perspektif  hukum  pidana  di  Indonesia  (2)  Upaya penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  secara online .  Tipe  penelitian  ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari  bahan hukum primer dan  sekunder  yang  diperoleh  dengan  penelitian  kepustakaan  dan  dianalisis menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  pengaturan  hukum  terkait  penipuan online dapat diakomodasi melalui pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara preventif  (non  penal)  dan  represif  (penal).  Upaya  preventif  lebih  fokus  pada meminimalisir  agar  tidak  terjadi  tindakan  penipuan  secara online dengan  melibatkan berbagai lembaga.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Online
Abstract

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Advances in  technology have brought  changes and rapid  shifts in  a life without  limits. The progress also has spawned new concerns with the advent of sophisticated crime in the form of cybercrime. Online fraud is a form of crime by using information technology in carrying out its actions. There are always victims who are injured in every fraud case, so the online fraud case has been regulated in the Criminal Code and ITE law. The aim of  this  research  is  to  describe  (1)  Legal  arrangements  for  online  fraud  in  the perspective of criminal law in Indonesia (2) Effort to overcome the occurrence of online fraud. This type of research is normative and empirical research. The type of data used consist  of  primary  and  secondary  legal  material  obtained  by  library  research  and analyzed using a qualitative approach that is presented in a descriptive form. The result showed  that  (1)  legal  arrangement  related  to  online  fraud  can  be  accommodated through  Article  378  of  the  Criminal  Code  and  Article  28  paragraph  (2)  of  Law  19  of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information. (2) Countermeasures are carried out by means of preventive (non-penal) and repressive (penal).  Preventive  efforts  are  more  focused  on  minimizing  the  occurrence  of  online fraud by involving various institutions.
Keywords : Fraud , Crime, Online Transaction

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya era teknologi  dan  globalisasi  saat  ini menjadi  pendorong  berkembangnya teknologi  informasi.  Perkembangan teknologi  informasi  ini  telah  merebak di seluruh dunia, tidak hanya di negara- negara  maju  tetapi  mencapai  negara berkembang  termasuk  Indonesia.  Hal tersebut menjadikan teknologi informasi  memiliki  kedudukan  penting bagi kemajuan suatu negara. Kebutuhan  masyarakat  di  dunia  juga semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting  di  masa  kini  maupun  di  masa yang akan datang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia
khususnya Indonesia (Budi Agus Riswandi, 2003:1) . Teknologi  informasi  dianggap sangat penting dalam memacu
pertumbuhan kepentingan dunia khususnya  di  bidang  ekonomi.  Hal  ini karena dengan berkembangnya teknologi  informasi  dapat  menciptakan kemudahan  diberbagai  aspek  terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online .
Memanfaatkan  media  elektronik  untuk melakukan  perdagangan  sering  disebut dengan electronic  commerce atau disingkat e-commerce .  Suhariyanto menjelaskan bahwa e-commorce merupakan  kegiatan-kegiatan  bisnis yang menyangkut konsumen,
manufaktur,  layanan provider dan pedagang  perantara  melalui  jaringan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
internet dan komputer (Budi Suhariyanto, 2012:48).
Hal  ini  berhasil  menjadi  pemicu perubahan  tatanan  kebutuhan  hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial.Perkembangan teknologi informasi  juga  memberikan  dampak lain  seperti  munculnya  kejahatan  baru yang sering kita sebut dengan
cybercrime . Definisi tentang cybercrime lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  menguasai  penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler.  Salah  satu  tindakan  kejahatan dengan  memanfaatkan  media online yaitu penipuan.
Penipuan  via  online  merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap  perbuatannya.  Prinsip  pada penipuan  secara online sama  dengan penipuan  biasa  atau  konvensional, dimana  setiap  kasus  penipuan  pasti terdapat  korban  yang  dirugikan  dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah.  Perbedaan  antara  penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat
telekomunikasi, internet, dan
komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional  dapat  diperlakukan  sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP).
Secara  umum  pengaturan  suatu tindak  pidana  penipuan  terdapat  dalam Pasal  378  KUHP.  Pasal  ini  tidak spesifik  mengatur  tentang  penipuan dalam  online,  melainkan  mengatur penipuan  secara  keseluruhan  (dalam bentuk  pokok).  Pasal  378  KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan menggunakan  nama  atau  martabat palsu,  dengan  tipu  muslihat  atau dengan kebohongan untuk menyerahkan  sesuatu  yang  bernilai kepadanya,  maka  diancam  karena melakukan  tindakan  penipuan  dengan pidana  paling  lama  4  (empat)  tahun. Secara  khusus  tindak  pidana  kejahatan yang  berkaitan  dengan  Informasi  dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya UU  ini  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  kemudian  disebut Perubahan  UU  ITE.  Dalam  UU  ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai  penipuan,  hal  ini  dapat dilihat  dengan  dari  tidak  adanya penggunaan  proposisi  ‘penipuan’  di dalam pasal-pasalnya. Pengaturan tentang  larangan  penyebaran  berita bohong  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dikelaskan  dalam  Pasal  28 ayat  (1)  yang  cenderung  dekat  sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan  perlindungan  terhadap  konsumen (Anton Hendrik S,2019: 67).
Tindak  pidana  penipuan  erat
kaitannya dengan
perlindungan
konsumen. Perlindungan
yang
diberikan  Pasal  28  ayat  (1)  hanya kepada  pihak  yang  merugi  yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Manakala  yang  mengalami  kerugian tidak  memiliki  kedudukan  sebagai konsumen atau berada di luar hubungan  produsen  dan  konsumen, Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dikenakan (Anton Hendrik S,2019:67).
Menurut  Hendrik  S  tidak  ada hubungan  langsung  antara  UU  ITE dengan  Undang-undang  No.  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU  Perlindungan  Konsumen).  UU Perlindungan Konsumen lebih mengatur  kewajiban  dan  larangan  bagi pelaku usaha dalam langka melindungi hak-hak  konsumen.  Larangan  dan ancaman pidana yang diatur dalam UU Perlindungan  Konsumen  bukan  yang terkait  langsung  dengan  penipuan. Pasal  ini  berguna  ketika  pelaku  usaha tidak memenuhi
kewajiban “administratif” dan melanggar larangan, sehingga  dapat  dikenakan  ketentuan pidana  yang  diancam  dalam  UU Perlindungan Konsumen.
Hak  masyarakat  atas  rasa  aman dan  terlindungi  tertuang  dalam  UUD 1945  Pasal  28G  ayat  (1)  yang menerangkan.
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta benda yang di bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi”
Menurut teori atau paham negara hukum  ( rechtstaat ),  negara  harus menjamin  persamaan  setiap  warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya.  Atas dasar hal tersebut, negara hukum tidak boleh
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
bertindak  sewenang-wenang  terhadap warga  negaranya  dan  kekuasaannya harus  dibatasi,  demikian  juga  warga negara  dibatasi  dalam  penggunaan  hak asasinya dengan hukum sebagai sarananya (M. Arif Amarullah, 2007:2). Dalam suatu negara hukum, kedudukan dan  hubungan  warga  negara  dengan negara  dalam  kondisi  keseimbangan, sama-sama memiliki hak yang dilindungi  oleh  hukum  dan  sama-sama dibatasi oleh hukum.
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945, menyatakan  bahwa.  Negara  Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut  merupakan  landasan  bagi  arah politik  hukum  dalam  pembangunan hukum  nasional  negara  untuk  selalu memberikan pelayanan publik, sehingga sampai saat  ini orang bertumpu  pada  kata  segenap  bangsa sebagai  asas  tentang  persatuan  seluruh bangsa  Indonesia.  Selain  itu,  kata melindungi mengandung asas perlindungan  hukum  pada  segenap bangsa  Indonesia,  tanpa  terkecuali, sehingga  negara  turut  andil  dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai wujud dari perlindungan  hukum.  Pasal  ini  dapat dihubungkan  dengan  pasal-pasal  yang
mengatur  tindak  pidana  penipuan dengan  menggunakan  media online (Hendy Sumadi, 2015:181).
Berdasarkan Kaspersky Lab di 26 (dua  puluh  enam)  negara,  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  dengan korban  penipuan online terbesar  di dunia.  Tercatat  sebanyak  26  persen konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online . Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu  negara  dengan  jumlah  korban penipuan online terbesar  di  dunia (Iskandar, http://m.luputan6.com/tekno/ read/2883901/26  akses  28  Agustus 2019 ).
Memerangi tindak
pidana kejahatan online telah  menjadi  tujuan utama  bagi  agen-agen  penegak  hukum dan  intelijen  baik  nasional  maupun internasional tak terkecuali para praktisi  bisnis,  pelanggan  sampai  ke end-user . Kebutuhan masyarakat pengguna  internet  terhadap  rasa  aman dan  terlindungi  merupakan  salah  satu hak  asasi  yang  harus  diperoleh  atau dinikmati setiap orang.
Pemerintah dalam kondisi berkontribusi  dalam  memberikan  rasa aman  dalam  transaksi online .  Melalui
Kementrian Komunikasi dan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Informatika  (Kominfo),  pemerintah mengatur  setiap  pelaku  usaha  yang bergerak  di  sektor e-commerce agar melakoni  sertifikasi.  Poin  utama  dari sertifikasi ini adalah mengatur mengenai  data  center  perusahaan e- commerce yang  harus  berlokasi  di Indonesia. Perusahaan e-commerce juga  harus  menggunakan  domain  asli Indonesia  yaitu  (dot)id.  kebijakan tersebut  diklaim  agar  memudahkan penelusuran,  ketika  terjadi  kejahatan cyber atau  penipuan  dalam  transaksi internet.  Aturan  ini  digunakan  untuk mencegah  dalam  perdagangan  secara online, sehingga  masyarakat  semakin percaya  dengan  industri e-commerce (Ardyan  Mohamad,https://www.merde ka.com/uang/cara-pemerintah-minimal isirpenipuan-bisnis-online.html  akses  5 September 2019).
Penelitian ini menggunakan pendekatan  hukum  Undang-Undang, dimana tingkat keberhasilannya tergantung kepada para penegak hukum dalam  menangani  suatu  kasus  dalam tahap  penyelidikan  dan  penyidikan. Penggunaan  Undang-Undang  dapat menjerat  pelaku  secara  sah  yang  telah terbukti  bersalah  telah  melakukan kejahatan.

## METODE PENELITIAN

## Tipe dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  normatif  yang  fokus  pada upaya  dan  faktor  pencegahan  masalah penipuan online dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Sifat dari penelitian  ini  deskriptif  analitis,  yaitu untuk  memberikan  gambaran  secara objektif tentang masalah yang diteliti.

## Jenis Data
Jenis data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan  perundang-undangan  dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri  dari  publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi  meliputi  buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum  dan  jurnal hukum.

## Teknik Pengumpulan Data
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Data  diperoleh  dengan  cara penelitian kepustakaan
( librari
research )  atau  disebut  juga  dengan studi  dokumen  yang  meliput  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Studi kepustakaan yang dimaksud dalam riset ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis  secara  sistematis  bahan- bahan  kepustakaan  yang  diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan  pada  penelitian  yang dilaksanakan.

## Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan  deskriptif  analisis,  maka analisis  data  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  terhadap  data primer  dan  sekunder.  Pendekatan kualitatif  merupakan  pendekatan  yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan  dan  menggambarkan  dan menjelaskan  isi  atau  makna  aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum yang  menjadi  objek  kajian  (Zainuddin Ali, 2010:107).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana
Penipuan secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Pengaturan tentang penipuan secara online sangat  diperlukan  untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi online . Masyarakat atau konsumen yang melakukan  transaksi  dan  mengalami penipuan  dapat  menimbulkan  kerugian secara  materiil  dan  menguntungkan pihak  yang  melakukan  kejahatan.. Penipuan  secara online masuk  ke dalam  kelompok  kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi  informasi. Illegal  contens merupakan suatu kejahatan yang memasukkan  informasi  atau  data  yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan  dapat  dianggap  melanggar  hukum atau  mengganggu  ketertiban  umum (Sigid Suseno, 2012:172 ).
Penipuan online didefinisikan menurut  Bruce  D.  Mandelblit  merujuk pada jenis penipuan dengan
menggunakan  media  internet  seperti ruangan chat ,  pesan  elektronik,  atau website  dalam  melakukan  transaksi penipuan  dengan  media  lembaga- lembaga  keuangan  seperti  bank  atau

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
lembaga  lain  yang  ada  hubungan
tertentu (Masukun dan Wiwik Meilararti, 2017:44). Hal ini
mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan  penipuan  yang menggunakan  perangkat  lunak  dan akses internet dalam melakukan tindakannya  menipu  korban  yang bertujuan untuk menguntungkan
dirinya sendiri (Sigid Suseno,
2012:171 ).
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  11  Tahun  2008  tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai  tindak  pidana  penipuan secara online .  Dalam  hal  ini  tidak terdapat  proposisi  ‘penipuan’  dalam pasal-pasalnya. Ada pengaturan mengenai  larangan  penyebaran  berita bohong  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU  ITE  yang  mengatakan  bahwa “setiap  orang  dengan  sengaja,  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik”.  Ayat  ini  meskipun  tidak secara  spesifik  menjelaskan  penipuan tetapi  sangat  kental  dengan  dimensi
dari  tindak  pidana  penipuan  dan perlindungan konsumen.
Dilihat dari pengelompokan dalam  pengaturan  pasal-pasal  di  UU ITE,  Pasal  28  ayat  (1)  disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran  konten  ujaran  kebencian terhadap  SARA  tertentu,  yang  jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum.  Hal  ini  besar  kemungkinan bahwa  dalam  ayat  (1)  juga  terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik  pembentukan  UU  ITE,  yang menjadikan  hasil  analisa  yang  sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan  penelitian  tersendiri  untuk memecahkannya.
Meskipun demikian, bukan berarti  Pasal  28 ayat  (1)  UU  ITE  tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal  dapat  digunakan  sebagai  metode penafsiran  yang  tidak  hanya  mengacu pada  kehendak  pembentuk  undang- undang  saja,  melainkan  agar  tidak melanggar  kaidah-kaidah  penafsiran hukum pidana.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Unsur-unsur  yang  terkandung dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  UTE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan  konvensional  yang  diatur dalam  pasal  378  KUHP  dan  memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya  bukti,  media  elektronik  dan adanya  perluasan  yurisdiksi  dalam  UU ITE.  Keterkaitan  antara  Pasal  28  ayat (1)  UU  ITE  dan  pasal  378  KUHP dilihat dari unsur-unsur  yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.
Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU UTE  sejalan  juga  dengan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Kaitan
keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya  serta  menciptakan sistem perlindungan terhadap
konsumen dengan memberikan kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Anton Hendrik S, 2019: 68). Pada  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud  juga  dalam  Pasal  1  butir  2
UU  8  Tahun  1999  bahwa  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain  maupun  makhluk  lain  dan tidak  diperdagangkan.  Hal  ini  merujuk bahwa  pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE tidak  dimaksudkan  untuk  konsumen perantara  ( reseller,  retailer ,  pemasok) atau  konsumen  yang  menggunakan suatu  produk  sebagai  bagian  dari proses  suatu  produk  lainnya.  Pasal  28 ayat  (1)  UU  ITE  merupakan  delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian  konsumen  dalam  transaksi online dapat  sebagai  akibat  yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan  tanpa  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  (Josua  Sitompul, 2012:192).
Ancaman untuk pelanggaran pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dapati dipidana  penjara  paling  lama  enam tahun  dan  /atau  denda  paling  banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  pasal  45  A  ayat  (1)  UU  ITE. Terdapat  perbedaan  dua  pasal  antara KUHP  dan  UU  ITE  yaitu  pada rumusan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE tidak  mensyaratkan  adanya  unsur

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
“ menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain ”  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  378  KUHP  tentang  penipuan. Pada  kenyataannya  penyidik  dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap  suatu  tindak  pidana  yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  dan memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  bila  unsur-unsur suatu  tindak  pidana  terpenuhi,  maka penyidik  dapat  menggunakan  kedua pasal tersebut.
Adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  ITE memberikan keuntungan bagi konsumen.  UU  ITE  yang  disahkan sebagai  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat  meminimalisir  dan  melindungi hak-hak  konsumen  dari  kejahatan melalui  media  elektronik  dan  media online .
Upaya  Penanggulangan  Terjadinya Tindak  Pidana  Penipuan  secara Online
Menurut  Syahrul  N.  Nur  upaya
untuk menanggulangi terjadinya
tindakan pidana penipuan online dengan  upaya  preventif  dan  represif (Bambang  Waluyo,  2011:32).  Upaya preventif  lebih  menekankan  pada pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  atau  hal-hal  yang  dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi  atau  pemberitaan  melalui media  dan  juga  koordinasi  antar lembaga  dalam  merumuskan  rangka penegakan Undang-undang, atau membuat  media  sebagai  sarana  untuk masyarakat  mengetahui  lebih  lanjut tentang  hukum  di  ITE.  Media  yang digunakan sebagai sarana informasi ini dapat  menjadi  media  pembelajaran masyarakat  supaya  tidak  mudah  ditipu secara online.
Upaya lain berupa upaya represif, dimana lebih menekankan pada tindakan  yang  dilakukan  penegak hukum  setelah  terjadi  suatu  tindak pidana.  Upaya  represif  dilakukan dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak  pidana  yang  termasuk  pada penipuan
online , kemudian
memberikan  sanksi  hukum  yang  tegas terhadap  pelaku  sesuai  dengan  pasal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
terkait  guna  memberikan  efek  jera  dan sesuai  dengan  rasa  keadilan  didalam masyarakat.
Kristian  Hutasoit  upaya  untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara online berkaitan  tidak  terlepas  dari  istilah politik  kriminal  (Kristian  Hutasoit, 2018:10 ). Pembuatan UU ITE tujuannya tidak lepas dari tujuan politik kriminal  yaitu  sebagai  upaya  untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Kristian menjelaskan  bahwa  dilihat  dari  sudut criminal policy , upaya penanggulangan kejahatan  tidak  hanya  dapat  dilakukan melalui  hukum  pidana  saja  (saran penal),  namun  harus  diintegrasikan dengan pendekatan integral/sistematik.
Sebagai  bentuk  kejahatan online ,
Kristian  Hutasoit  juga  mengedepankan pendekatan preventif. Pendekatan preventif yang dilakukan untuk kejahatan yang bersifat high tech crime harus  ditempuh  dengan  pendekatan teknologi  ( techno  prevention ).  Selain itu perlu adanya pendekatan budaya/kultural, pendekatan
modal/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).
Upaya  penanggulangan  tindak pidana  penipuan online menggunakan kebijakan  hukum  pidana  dimaksudkan juga  sebagai  kebijakan  penal  ( penal policy ). Upaya penanggulangan melalui kebijakan  hukum  pidana  dilaksanakan melalui  kriminalisasi  hukum  pidana yaitu  dengan  pembentukan  undang- undang  yang  secara  khusus  mengatur perbuatan  yang  dilarang  tersebut. Secara  penal,  upaya  penanggulangan tidak pidana penipuan online tercantum dalam  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Secara  spesifik,  upaya untuk  penanggulangan  tindak  pidana penipuan online diatur  dalam  Pasal  28 ayat (1) UU ITE.
Perbuatan  yang  dikriminalisasi dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE merupakan  bentuk  penanggulangan tindak  pidana  penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  transaksi online atau  elektronik. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal 28  ayat  (1)  diancam  dengan  Pasal  45

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
ayat  (2)  yaitu  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  sebesar  satu miliar rupiah.
Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan  kejahatan  siber  sangat relevan  mengingat  bahaya-bahaya  dan kerugian  yang  dapat  timbul  dari  risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.  Hukum  pidana  dipanggil untuk  menyelamatkan  kerugian  yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan  tersebut  dapat  menghalangi aktivitas kehidupan sosi-ekonomi masyarakat.  Sebagai  bentuk  upaya
penanggulangan tindak
pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat  tersebut,  maka  hukum pidana  sangat  diperlukan  agar  dapat menyelesaikan  masalah  kejahatan  di dunia online yang  notabene  dapat berpotensi menjadi
penghambat
pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  lain  sebagai  upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana  penipuan online yaitu  melalui kebijakan  non  penal.  Kebijakan  ini lebih  bersifat  tindakan  pencegahan
sebelum  terjadinya  kejahatan.  Barda Nawawi  menjelaskan  bahwa  untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan,  maka  sasaran  utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor  itu  antara  lain,  berpusat pada  masalah-masalah  atau  kondisi- kondisi  sosial  yang  secara  langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau  menumbuhkan  kejahatan.  Dengan demikian  dilihat  dari  sudut  politik kriminal,  maka  upaya  pencegahan menduduki  posisi  kunci  dan  strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal (Barda Nawawi Arief, 2007:46 ).
Kebijakan non penal dapat
ditempuh dengan memperbaiki perekonomian  nasional,  melakukan pendidikan  budi  pekerti  kepada  setiap orang  baik  secara  formal  maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung  terdorong  untuk  melakukan kejahatan. Kemudian dengan memperbaiki  sistem  kesehatan  mental masyarakat,  mengefektifkan  kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan  siber,  memperbaiki  sistem keamanan  komputer  dan  teknologi informasi,  serta  melakukan  efektivitas terhadap  hukum  administrasi  dan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
hukum  perdata  yang  berhubungan dengan  penyelenggaraan  sistem  dan jaringan internet (Widodo,2011:191)
Upaya  penanggulangan  tindak pidana  penipuan online di  Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun  melalui  sistem  infrastruktur yang  dibentuk  melalui  badan  yang mengawasi  lalu  lintas  data  yaitu  Id- SIRTII/CC  atau Indonesian  Security Incident  Response  Team  on  Internet and Infrastructure/Coordination
Center yang bertugas melakukan pengawasan keamanan
jaringan
telekomunikasi berbasis protokol internet.  Lembaga  tersebut  memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan IT, melakukan pemantauan dini, pendeteksian  dini,  peringatan  dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya
tindakan pengamanan  pemanfaatan  jaringan, membuat/  menjalankan/  mengembang- kan dan database log file serta statistik keamanan internet di Indonesia.
Selain dari Id-SIRTII/CC,
Kepolisian  Republik  Indonesia  juga memiliki divisi yang menangani terkait kejahatan  siber.  Namun,  anggota  tim
cybercrime dari Polri belum menyeluruh hingga ke pelosok wilayah Indonesia,  melainkan  baru  terpusat  di beberapa kota besar di Indonesia. Peran serta  dari  masyarakat  sendiri  sangat diperlukan  dalam  menangani  serangan kejahatan  siber  ini,  terlebih  pada serangan penipuan berbasis internet.
Terdapat  beberapa  tindakan  yang mampu  dilakukan  untuk  mencegah serangan  penipuan  berbasis  internet yaitu:
a. Meningkatkan awareness (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber;
b. Menerapkan  standar  keamanan informasi siber
keseluruhan organisasi;
c. Melatih  SDM  menguasai  keahlian pengamanan siber
secara berkelanjutan;
d. Menerapkan  arsitektur  sistem  dan layanan  yang  aman  dan update
periodik;
e. Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

## KESIMPULAN

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Berdasarkan  pada  uraian  dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa pengaturan mengenai  tindak  pidana  penipuan secara  umum  diatur  dalam  pasal  378 KUHP,  dan  untuk  memperkuat  dasar hukum dapat diakomodir melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang- undang  yang  bersifat  khusus,  UU  ITE setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan  aktivitas  di  dunia online . UU  ITE  juga  memiliki  kaitan  terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan online .
Mengingat  perkembangan  teknologi informasi yang semakin pesat, undang- undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu  sebagai  peraturan perundang-undangan  yang  akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi.
Upaya penanggulangan
terjadinya  tindak  pidana  penipuan secara online dilakukan  dengan  upaya preventif  (non  penal)  dan  represif (penal).  Upaya  represif  dalam  hal  ini diatur  berdasarkan  Pasal  28  Ayat  (1) UU  ITE  dan  dalam  pasal  378  KUHP. Sedangkan  upaya  preventif  dilakukan dengan  pencegahan  supaya  tindak pidana pencurian dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Amarullah,  M.  Arif.  2007. Politik  Hukum  Pidana  dalam  Perlindungan  Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Malang: Banyumedia.
Arief,  Barda  Nawawi.  2007. Tindak  Pidana  Mayantara  (Perkembangan  Kajian Cyber Crime di Indonesia) . Jakarta: Grafindo.
Samudra,  Anton  Hendrik.  "Modus  Operandi  dan  Problematika  Penanggulangan Tindak  Pidana  Penipuan  Daring." Mimbar  Hukum:  Jurnal  Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31.1 (2019): 59-74.
Hutasoit,  Kristian.  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara Online  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  di  Indonesia”. Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Umatera Utara (Januari, 2018).
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Iskandar,  26  Pesen  Konsumen  Indonesia  Jadi  Korban  Penipuan Online ,  diakses dari http://m.luputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen- indonesia-jadi-korban-penipuan- online ,  pada  tanggal  28  Agustus  2019 pukul 16.24.
Masukun dan Wiwik Meilararti. 2017. Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet . Bandung: Keni Media.
Riswandi,  Budi  Agus.  2003. Hukum  dan  Internet  di  Indonesia .  Yogyakarta:  UII Press
Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta: Tatanusa.
Suhariyanto,  Budi.  2012. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Press.
Sumadi,  Hendy.  “Kendala  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”. Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 33 No. 2 (September, 2015).
Suseno, Sigid. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana Siber . Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Waluyo,  Bambang.  2017. Viktimologi  Perlindungan  Korban  &  Saksi .  Jakarta:
Sinar Grafika.
Widodo. 2011. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.