## LABELISASI HALAL ILLEGAL PADA PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PANGAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UIN BANDUNG SERTA RELEVANSI PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Cunia Wulan Sari dan Didah Durrotunnafisah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: Cuniawulan@gmail.co m

## ABSTRACT
Halal labeling is very influencing consumers' interest in buying products because consumers believe in these products, in Islam it has also been explained that in the sale and purchase product must fulfill the requirements as the goods must be pure, useful, must belong to the seller, and the goods must be known. Regarding  the  guarantee  of  halal  products,  one  of  them  is  from  the  Law  No.  33  of  2014.  Where consumers  have  the  right  for  the  comfort,  the  secure  in  consuming  goods  or  services.  In  this circumstance, the author found a case where the merchant or seller of the food products did not have a halal certificate and included the illegal-halal on their products. Based on the theoretical framework of buy and sell, there is a principle, one of the condition about the goods to be traded must be pure or not profane as explained in Islamic law. In this case, the seller of the food products that the authors have met they used illegal-halal labels and claimed that their food products were  a hundred percent halal. This research This study uses a case-study method, which is expected to explain and reveal various problems related to the problems in this thesis, the data collected by the author is from the people or traders who run the businesses with illegal-halal labeled food products. From this research, it can be concluded that in the view of Islamic law this illegal-halal labeling is clearly very inconsistent, because the seller only sells or produces food products regardless of the halal listed in the composition.
Kata kunci : illegal-halal; food product; relevance of the sharia economic law view

## ABSTRAK
Pelabelisasian halal sangatlah mempengaruhi minat pembeli dalam membeli produk karena konsumen  percaya  akan  produk  tersebut,  dalam  islam  pun  sudah  dijelaskan  bahwa  dalam produk  jual  beli  itu  harus  memenuhi  syarat  seperti  barangnya  harus  suci,  bermanfaat, haruslah  milik  penjual,  dan  barangnya  harus  diketahui  keadaannya.  Berkaitan  dengan jaminan produk halal salah satunya UU No. 33 Tahun 2014. dimana konsumen berhak atas kenyamanan,  keamanan  dalam  mengonsumsi  barang  atau  jasa.  Dalam  hal  ini  penulis menemukan  kasus  dimana pedagang  atau  penjual produk  pangan  tidak memiliki sertifikat halal  dan  mencantumkan  halal  ilegal  terhadap  produknya.    Berdasarkan  dalam  kerangka pemikiran  tentang  teori  jual  beli,  terdapat  rukun,  syarat  salah  satunya,  barang  yang  akan diperjual  beikan  harus  suci  atau  tidak  najis  sebebagaimana  dijelaskan  dalam  syariat  islam. Dalam hal ini penjual produk pangan yang penulis temui mereka menggunakan label halal ilegal  dan  mengklaim  bahwa  produk  pangan  mereka    seratus  persen  halal.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus,  yang  diharapkan  dapat  menjelaskan  dan mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini, data yang dikumpulkan oleh penulis adalah dari pelaku usaha atau pedagang yang menjalankan usaha  dengan  produk  pangan  berlabel  halal  ilegal.  Dari  penilitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  pandangan  hukum  islam  terhadap  pelabelisasian  halal  ilegal  ini  jelas  sangat tidak  sejalan,  karena  si  penjual  hanya  menjual  atau  memproduksi  produk  pangan  tanpa melihat kehalalan yang tercantum dalam komposisi
Kata kunci : Halal Illegal; Produk Pangan; Relevansi Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Dilatar  belakangi  desakan  kebutuhan ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  menye- babkan  banyak  sekali  terjadi  berbagai macam  praktek  jual  beli  dengan  berbagai macam  objek  yang  diperjual-belikan.  Pada zaman  yang  berkembang  ini  banyak  sekali penjual  panganan  yang  banyak  ditemui dimanapun  saat  ini.  Bisnis  ini  sangatlah menjanjikan para pengusaha, karena dengan omset yang cukup besar.
Disamping  dengan  omset  yang  besar dari  bisnis  restoran  atau  rumah  makan  ini, produk  pangan  harus  senantiasa  tersedia, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga  yang  terjangkau  oleh  daya  beli masyarakat.  Untuk  mencapai  semua  itu, perlu  diselenggarakan  suatu  sistem  produk pangan  yang  memberikan  perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang  mengkonsumsi  pangan,  serta  tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. 1 Dan  juga  kehalalan  suatu produk  sangatlah  menjadi  kebutuhan  wajib bagi  para  umat  muslim,  baik  itu  pangan, obat-obatan dan barang lainnya.
Dilihat  dari  perspektif  Islam,  konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim.  Halal  berarti  diperbolehkan  atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim  akan  mencari  produk  untuk dikonsumsi  sesuai  dengan  ajaran  agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan
1 Fatkhurohmah, Skripsi, Pengaruh Pemahaman  Label  Halal  Dan  Faktor  Sosial  Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (studi  pada  santri  mahasiswa  pondok  pesantren  al barokah), (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Yogyakarta).
banyaknya  permintaan  produk  halal  yang sudah  memiliki  sertifikat  halal  di  dunia. Konsumen  muslim  di  Indonesia  mencari sertifikasi  halal  otentik  yang  dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifi- kasi  ini  memberikan  kewenangan  bagi perusahaan  dalam  penggunaan  logo  halal untuk  dicetak  pada  kemasan  produk  atau untuk dipajang di premis perusahaan.
Banyaknya  produk  yang  belum  ber- sertifikasi  halal  menyebabkan  konsumen, terutama  konsumen  muslim  sulit  untuk membedakan  produk  yang  benar-benar halal  dan  yang  tidak,  dan  sangat  disayang- kan  sekali  kebanyakan  pemilik  produk pangan  tidak  terlalu  begitu  peduli  dengan barang yang ia jual tersebut halal atau tidak nya,  dan  terkadang  hanya  memikirkan tentang keuntungannya saja, bahkan banyak pemilik restoran atau rumah makan tersebut hanya  mencantumkan  logo  halal  ilegal, tanpa  memiliki  dengan  sertifikasi  halal  dari MUI.
Dari  latarbelakang  yang  dikemuka- kan  daiatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan rumusan  masalah  yang  disusun  adalah:  a) Apa  yang  melatar  belakangi  penggunaan label  halal  ilegal  pada  produk  pangan  di lingkungan  sekitar  kampus  UIN?,  b) Bagaimana  pandangan  Hukum  Ekonomi Syariah  terhadap  labelisasi  halal  ilegal  dan hubungannya  dengan  UU  No  33  Tahun 2014?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus digunakan  untuk  menjelaskan  tentang
labelisasi  produk  berlogo  halal  ilegal  dalam kaitan UU no 33 tahun 2014

## KERANGKA TEORITIS
Perdagangan atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang  mempunyai  nilai  secara  sukarela  di antara  kedua  belah  pihak,  yang  satu menerima  benda-benda  dan  pihak  lain menerimanya  sesuai  dengan  perjanjian  atau kettentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.  Sesuai  dengan  ketetapan  hukum maksudnya  ialah  memenuhi  persyaratan- persyaratan,  rukun-rukun,  dan  hal-hal  lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehing- ga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. 2 Dasar  hukum  jual  beli  merujuk kepada firman Allah SWT seperti beritkut
اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُهَّللا َّلَحَأَو
(..… ٥٧٢ )
Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba.
Jika  kita  memperhatikan  praktek  jual beli yang dilakukan para pedagang  saat  ini, mungkin  kita  dapat  menarik  satu  konklusi, bahwa  sebagian  besar  para  pedagang  deng- an  ‚ringan  tangan‛  menipu  para  pembeli demi  meraih  keuntungan  yang  diingin- kannya, oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
َلاَقُراَّجُفْلاُْهَُراَّجُّتلاَّنِإ وُثِّدَحُيْمُهَّ نِكَلَوىَلَ بَلاَقَعْ يَ بْلاُهَّلل َّلََّحَأْدَقَسْيَلَوَأِهَّلل َلَوُسَراَيَليِق
وُبِذْكَيَفَ ن َنوَُثَْأَيَوَ نوُفِلَْيََوَ ن
2 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.
‚Sesungguhnya  para  pedagang  itu  adalah kaum  yang  fajir  (suka  berbuat  maksiat), para sahabat heran dan bertanya, ‚Bukankah  Allah  telah  menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?‛. Maka beliau  menjawab,  ‚Benar,  namun  para pedagang  itu  tatkala  menjajakan  barang dagangannya,mereka  bercerita  tentang dagangannya  kemudian  berdusta,  mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.‛
Oleh karena  itu  seseorang yang meng- geluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya  sesuai  dengan  batasan- batasan  syari’at  dan  tidak  terjerumus  ke dalam  tindakan-tindakan  yang  diharamkan. Diriwayatkan  dari Amirul  Mu’minin ‘Umar ibnul  Khaththab radhiyallahu  ‘anhu ,  beliau berkata,
َابِّرلا َلَكَأ  ِلَِإَو ،ُهَقْفَ ي ْنَم َّلَِإ اَنِقْوُس ِْفِ ْعِبَي  َلَ
‚Yang  boleh  berjualan  di  pasar  kami  ini hanyalah  orang-orang  yang  faqih  (paham akan  ilmu  agama),  karena  jika  tidak,  maka dia akan menerjang riba.‛
Pedagang Muslim sama sekali dilarang  menjual  barang  yang  diharamkan oleh  agama  islam,  seperti  minuman  keras dan  babi  misalnya. 3 Jual  beli  barang  yang najis dan yang terkena najis pun ulama ber- pendapat mengharamkan barang yang dijual terkena najis seperti wajan penggoreng bekas
3 Yusuf Al-Qardhawi penerjemah Al Hamid al-Husaini, Fatwa-Fatwa Mutakhir , (Bandung: Pustaka Hidayah), hlm. 763
menggoreng  daging  babi. 4 Ada  beberapa syarat  yang  berhubungan  dengan  ma’qud alaih  (benda  yang  diperjual  belikan)  antara lain:
1. Barangnya harus suci
2. Barangnya harus bermanfaat
3. Barangnya harus milik penjual
4. Barangnya harus dapat diserahkan
5. Barangnya harus diketahui keadaannya. 5
Pada  masa  kini,  karena  banyaknya kebutuhan  dan  permintaan  konsumen  yang beragam,  para  produsen  berlomba-lomba untuk  memasarkan  suatu  produknya  agar unggul di pasaran, dari mulai dengan nama unik,  dan  tampilan  yang  bagus.  Sertifikasi halal  merupakan  sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsu- msi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuk- tikan  dengan  pencantuman  logo  halal  pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga  dapat  menetralisir image negatif  yang diasosiasikan  konsumen  muslim  terhadap suatu produk. 6
Sepanjang tidak ada kezaliman, peni- puan,  penimbunan,  kompetetisi  tidak  sehat, transaksi  yang  melibatkan  riba.  Islam  mem- perbolehkan  segala  bentuk  bermuamalah, asalkan  tidak  menyimpang  dengan  ajaran- ajaran syar’i. Sebagaimana kata al-qayrawani
4 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 98
5 Ibid , hlm. 81.
6 Danang Waskito, Skripsi Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap  Minat  Beli  Produk  Makanan  Halal (studi pada mahasiswa muslim di yogyakarta), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
tidak  benar  (haram),  penipuan  dalam  per- dagangan,  dusta  sehubungan  dengan  harga atau  melakukan  kecurangan. 7 Hukum  mua- malah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pada  dasarnnya  segala  bentuk  mua- malat  adalah  mubah,  kecuali  yang ditentukan  lain  oleh  Al-Quran  dan As-Sunnah.
2. Muamalat  dilakukan  atas  dasar  suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat  dilakukan  atas  dasar  per- timbangan  mendatangkan  manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat  dilaksanakan  dengan  me- melihara  nilai  keadilan,  menghindari unsur-unsur  penganiayaan,  pengam- bilan keuntungan dalam kesempitan. 8
Melakukan  kegiatan  ekonomi  adalah merupakan  tabi’at  manusia  untuk  meme- nuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  berkebena- raan  absolut. 9 Haram  merupakan  hal  yang sangat  dilarang  oleh  allah  dan  rasul-nya, karena dapat menimbulkan kemudharatan.
Halal  adalah  sesuatu  yang  di perbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii)  digunakan,  atau  (iii)  diusahakan,  karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegah- nya  atau  unsur  yang  membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperoleh-
7 A.  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  Lengkap Hukum-Hukum  Allah (syariah),  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 451.
8 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam) ,  (Yogyakarta: Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 1993), hlm.10-11
9 Muh.  Zuhri, Riba  Dalam  Al-quran  dan Masalah  Perbankan ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada), hlm. 1.
nya,  bukan  dengan  hasil  muamalah  yang dilarang. 10 Lukmanul  Hakim  mengatakan label  halal  standar  pada  kemasan  makanan, obat  dan  kosmetik  adalah  cara  paling  tepat menjual produk dan lebih terpercaya. Upaya standardisasi label halal dapat meningkatkan kualitas  Jaminan  Produk  Halal.  Adanya produk  berlabel  halal  standar  dapat  ber- dampak  baik  kepada  masyarakat  maupun kalangan pengusaha. Adapun tujuan mencantumkan  label  halal,  adalah  untuk meningkatkan  pangsa  pasar  dan  jumlah penjualan.  Seterusnya,  memenuhi  tuntutan dan  memberi  kepuasan  kepada  konsumen. Meningkatkan  kualitas  produk,  memenuhi minat  dan  keinginan  umat  Muslim,  dan memberi  kenyamanan  kepada  konsumen Muslim.
Halal dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits a. Al-Qur’an
(Al-Mu’minûn 23: 51) ي ٓ اًِلِاَص اْوُلَمْعاَو ِت بِّيَّطلا َنِم اْوُلُك ُلُسُّرلا اَهُّ يَا ٓ اَِبِ ِّْنِِّا ٌمْيِلَع َنْوُلَمْعَ ت ۗ
‚Allah  memerintahkan  seluruh  Rasul- Nya  mengonsumsi  makanan  halal  dan melakukan amal salih .‛
b. Al-Hadits
(H.r. al-Tirmidzî dan Ibn Mâjah)
Dasar  penetapan  apa  yang  dimaksud dengan  pengertian  halal  dan  haram  dari Hadis  yaitu  riwayat  dari  Salman  al-Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai ‚halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan
dengan  makanan  dan  minuman.  Beliau menjawab:
ْنَع  َنوُراَه  ُنْب  ُفْيَس اَنَ ثَّدَح  ُّيِّدُّسلا ىَسوُم  ُنْب ُليِعَْسِْإ اَنَ ثَّدَح َناَمْلَس  ْنَع ِّيِدْهَّ نلا َناَمْثُعيِبَأ  ْنَع  ِّيِمْيَّ تلا َناَمْيَلُس َلاَق  ِّيِسِراَفْلا ِءاَرِفْلاَو ِْبُْْلْاَو ِنْمَّسلا ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا  ُلوُسَر َلِئُس اَمَو ِهِباَتِك  ِفِ ُهَّللا َمَّرَح اَم ُماَرَْلِاَو ِهِباَتِك  ِفِ ُهَّللا َّلَحَأ اَم ُل َلََّْلِا َلاَق َع اَفَع اَِّمِ َوُهَ ف ُهْنَع َتَكَس

## ُهْن
Telah  menceritakan  kepada  kami [Isma'il  bin  Musa  As  Suddi]  telah menceritakan  kepada  kami  [Saif  bin Harun] dari [Sulaiman At Taimi] dari [Abu Utsman An Nahdi] dari [Salman Al  Farisi]  dia  berkata,  "Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  ditanya tentang  minyak  samin dan  keju  serta bulu  binatang,  beliau  menjawab:
" Yang  halal  adalah  apa  yang  dihalalkan Allah  di  dalam  kitab-Nya,  dan  yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di  dalam  kitab-Nya,  dan  apa  yang  Dia diamkan  adalah  sesuatu  yang  Dia maafkan ." 11

## Standarisasi Dan Sertifikasi Halal
a. Standarisasi Halal
Standarisasi merupakan upaya untuk menyatukan  proses,  ukuran,  atau  kea- daan  sehingga  dicapai  persamaan  dan keseragaman  dari  produk  barang  dan jasa  yang  akan  dihasilkan  dengan persyaratan  dan  untuk  suatu  tujuan yang  disepakati  bersama  sehingga dipakai sebagai standar pembanding.
b. Sertifikasi Halal
Sertifikasi  merupakan  kegiatan  atau proses  yang  dilakukan  untuk  menuju
11 Muchtar  Ali,  jurnal Konsep  makanan  halal dalam hukum syara. 293
atau  mencapai  suatu  standar  tertentu. 12
Sertifikasi  halal  merupakan  jaminan keamanan  bagi  para  konsumen  muslim untuk  dapat  memilih  produk  atau  jasa yang  baik  baginya,  dan  sesuai  dengan atauran  agama. 13 Sertifikasi  halal  dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang dimana  menuju  proses  atau  mencapai standar  halal  yang  telah  tercantum dalam  al-qur’an  maupun  as-sunnah. Dalam  pelaksanaanya  sertifikasi  halal dijalankan  oleh  lembaga  atau  suatu badan  tertentu,  LPPOM-MUI,  LPOK, dan  LSH  merupakan  beberapa  contoh lembaga  sertifikasi  yang  saat  ini beroprasi di indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Penggunaan  Label  Halal Pada Produk Pangan Di Lingkungan UIN
Label  halal  standar  pada  kemasan makanan,  obat  dan  kosmetik  adalah  cara paling  tepat  menjual  produk  dan  lebih terpercaya.  Upaya  standardisasi  label  halal dapat meningkatkan kualitas Jaminan Produk Halal. Adanya produk berlabel halal standar  dapat  berdampak  baik  kepada masyarakat  maupun  kalangan  pengusaha. Tujuan  dengan  adanya  sertifikasi  halal, produk-produk  UMKM  memperoleh  nilai tambahan  sehingga  akan  meningkatkan daya  saing  produk-produk  Indonesia  di
12 ibid
13 Danang  Waskito,  Skripsi Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap  Minat  Beli  Produk  Makanan  Halal (studi pada mahasiswa muslim di yogyakarta), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
dunia Internasional. Apalagi produk-produk korporasi global juga sudah mulai memasuki pasar  bisnis  industri  halal  ini.  Jaminan produk  halal  bagi  bahan  maupun  makanan olahan  menjadi  sangat  penting  bagi  umat Islam.  Apalagi  di  era  globalisasi  perdaga- ngan,  berbagai  makanan  olahan  dari  luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia.
Menurut  Pamuji  staf  Badan  Penye- lenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  RI, adapun  produk  halal  yang  belum  memiliki sertifikat  halal  dari  MUI    yang  beredar dimasyarakat  disebabkan  oleh  dua  faktor, diantaranya  yaitu: 14 a)  Inisiatif  Dari  Pelaku Usaha dan b) Menarik Pelanggan.
Seperti  yang  diketahui  di  atas, pelabelan halal pada suatu produk haruslah di  adakan,  namun  dalam  permasalahan  ini ada saja produsen atau pedagang yang nakal dan  menggunakan  logo  halal  ilegal,  dalam kasus  ini  para  pedagang  ingin  mengambil keuntungan dan ingin meyakinkan konsumen  bahwa  produk  yang  diolah  atau di  perjualbelikan  tersebut  halal  dengan dicantumkannya  label  halal.  namun  label halal  disini  adalah  label  ilegal  yang  seperti ini.
Gambar 1.1 Logo Halal ilegal
Sumber:https://logo_halal_Indonesia 14
Pamuji, wawancara staf Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kementrian Agama Republik  Indonesia ,  (Jakarta:  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2018). Wawancara pada hari Selasa, 27 November 2018.
Seperti  gambar  diatas,  ada  beberapa produsen  makanan  yang  menggunakan produk tersebut pada kemasannya. Biasanya mereka  menempel  logo  tersebut  untuk menarik  minat  konsumen  untuk  membeli. Karena produsen tahu bahwa sekarang para konsumen  mulai  memilah  dan  memilih produk-prooduk  yang  sudah  berlebel  halal, dan  juga  bertujuan  dengan  adanya  logo tulisan halal akan meningkatkan pendapatan mereka.  Fatwa  MUI  No.  01  Tahun  2011 tentang  ‚Penetapan  Produk  Halal‛,  setelah menimbang,  mengingat,  memperhatikan, dan memutuskan. Bahwa makan, minuman, obat-obatan,  kosmetik,  dan  lain-lain  yang akan  dikonsumsi  atau  dipergunakan  oleh umat Islam wajib  diperhatikan dan diyakini kehalalanya  dan  kesucianya.  Serta  Fatwa MUI  No.  SK10/Dir/LP  POM  MUI/  XII/07 tentang  ‚Logo  Halal‛,  setelah  menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan  menggunakan  logo  seperti  di bawah ini.
Gambar 1.2
Logo Halal Legal
Nomor Sertifikat Halal Sumber: SK Direktur LPPOM MUI tentang Logo Halal Rasulullah Saw dalam sabdanya telah menjelaskan bahwa diantara yang halal dan yang  haram  terdapat  area  yang  tidak  jelas apakah  masuk  kategori  halal  ataukah  kate- gori haram yang  disebut syubhat . Rasulullah juga  menegaskan  bahwa  terhadap  yang
syubhat ini kebanyakan manusia tidak mam- pu mengetahuinya secara pasti.
َّنُهُمَلْعَ ي  َلَ ٌتاَهِبَتْشُم اَمُهَ نْ يَ بَو ٌِّيَِّ ب َماَرَْلِا َّنِإَو ٌِّيَِّ ب َل َلََّْلِا َّنِإ َك ِساَّنلا َنِم ٌيرِث
‚Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Diantara  yang  halal  dan  yang haram  ada  hal-hal  yang musytabihat (samar),  kebanya-kan  manusia  tidak mengetahui  hukumnya‛. (H.R.  Muslim no.2996)
Yang  disampaikan  oleh  Rasulull- ah Saw  ini  persis  dengan  kondisi yang  saat ini  terjadi.  Meskipun  pada  asalnya  bahan yang  haram  itu  sedikit  bahkan  hanya  yang dikecualikan,  sementara  bahan  yang  halal jauh  lebih  banyak,  namun  ada  indikasi setelah  mengalami  pengolahan  adanya peluang  terjadi  percampuran  antara  yang halal  dan  yang  haram.  Peluang  inilah  yang menimbulkan  keraguan,  apakah  produk- produk  olahan  bisa  dijamin  bebas  dari kontaminasi  dengan  bahan-bahan  yang diharamkan atau tidak,.
Jika  pada  zaman  Rasulullah  SAW kehalalan  dan  kesucian  makanan  maupun minuman  bukan  suatu  persoalan,  karena bahannya jelas-jelas halal dan cara memprosesnya pun sederhana, tidak bermacam-macam,  namun  yang  terjadi  saat ini  menjadi  tidak  sederhana.  Maka  tidak salah  bila  ada  yang  bertanya  bolehkah  kita mengkonsumsi  minuman  ini  atau  makanan itu?  Bagi  seorang  muslim,  mempertanyakan hal  seperti  ini  adalah  wajar,  karena  hal  ini bagian  dari  wujud  keimanan  yang  melekat dalam hati. Parra muslim menyadari bahwa
kehalalan  makanan  mutlak  harus  diper- hatikan karena  hal  ini  menentukan diterima dan tidaknya amal ibadah .
Keadaan  seperti  inilah  yang  melatar belakangi lahirnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal  merupakan  upaya  untuk  mengetahui secara  pasti apakah  bahan-bahan yang  akan digunakan  dalam pembuatan suatu  produk makanan  atau  minuman,  serta  proses produksinya  telah  terjamin  halal  atau belum. Adanya sertifikat halal dimaksudkan agar  konsumen  muslim  terlindungi  dari produk-produk  yang  tidak  halal. Kebijakan sertifikasi  halal  ini  berasal  dari keyakinan bahwa  mencari  yang  halal  adalah  wajib. Selain  itu  juga  karena  ada  perintah untuk menghindari masalah yang syubhat.
ٍمِلْسُم ِّلُك ىَلَع ٌبِجاَو ل َلََّلِْا ُبَلَط
‘Mencari  yang  halal  wajib  bagi  setiap orang Islam ’
َأَرْ بَتْسا ِتاَهُ بُّشلا ىَقَّ تا ِنَمَف َعَقَو ِتاَهُ بُّشلا  ِفِ َعَقَو ْنَمَو ِهِضْرِعَو ِهِنيِدِل ِهيِف َعَتْرَ ي ْنَأ ُكِشوُي ىَمِْلِا َلْوَح ىَعْرَ ي يِعاَّرلاَك ِماَرَْلِا  ِفِ
Barang  siapa berhati-hati  dari  perkara syubhat,  ia  telah  menyelamatkan  aga- ma  dan  kehormatan  nya.  Barang  siapa terjerumus kepada perkara subhat, maka ia terjerumus kepada yang haram, seperti pengembala yang menggembakan  ternaknya  di  sekitar daerah  terlarang,  hampir-hampir  tak terhidarkan ia akan melanggar larangan itu. (H.R. Muslim no.2996)
Pandangan  Hukum  Ekonomi  Syariah Terhadap Labelisasi Halal Ilegal di Kampus
UIN  Yang  Berkaitan  Dengan  UU  No.  33 Tahun 2014
Pedagang-pedagang  yang  mencan- tumkan  label  halal  ilegal  adalah  perlakuan menipu, karena belum tentu produk  mereka itu  halal.  dan  termasuk  kepada  perkara syubhat.  UU  No  33  tahun  2014  adalah undang-undang  yang  mengatur  tentang jaminan  produk  halal  yang  memiliki  10 (sepuluh) BAB dan 68 Pasal yang terdiri dari ketentuan  umum,  penyelenggara  jaminan produk halal,bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal,  kerja  sama  internasional,  pengawasan, peran  serta  masyarkat,  ketentuan  pidana, ketentuan peralihan.
Berdasarkan keputusan Menteri Agama bahwa BPJPH diberikan kewenangan untuk  mengeluarkan  sertifikat  halal  bagi pelaku usaha yang memintanya. Pasal I ayat (6)  menjelaskankan  bahwa  yang  dimaksud dengan  sertifikat  halal  adalah  sebuah pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
Kehalalan  suatu  produk  itu  dilihat dari produksi, bahan, pengemasan dll, syarat yang  berhubungan  dengan  ma’qud  alaih (benda  yang  diperjualbelikan)  salah  satunya adalah  barangnya  harus  suci  atau  barang yang  diperjual  belikan  haruslah  terhindar dari  najis  dan  yang  diharamkan  oleh  syariat islam.  Dan  berkaitan  dengan  syariat  islam Seperti  yang  tercantum  dalam  UU  No.  33 tahun  2014  pada  BAB  3  bagian  bahan  pasal 17 sampai dengan pasal 20 yang menjelaskan bahwa  bahan  yang  digunakan  dalam  PPH terdiri dari a) bahan baku, b) bahan olahan, c) bahan  tambahan  dan  d)  bahan  penolong
seperti  hewan,  tumbuhan,  mikroba  atau bahan  yang  dihasilkan  dari  proses  kimiawi, biologi,  atau  proses  rekayasa  genetik haruslah  pada  dasarnya  halal,  kecuali  yang diharamkan  menurut  syariat  seperti  yang tercantum dalam (QS. Al-Maidah (5): 87-88) ي
ٓ اَم  ِت بِّيَط  اْوُمِّرَُتُ  َلَ  اْوُ نَم ا  َنْيِذَّلا  اَهُّ يَا
ٓ ْمُكَل  ُه ّللا  َّلَحَا اْوُدَتْعَ ت َلََو ٓ ًلَّ لَح  ُه ّللا  ُمُكَقَزَر  اَِّمِ  اْوُلُكَو  َنْيِدَتْعُمْلا  ُّبُِيَ َلََّه ّللاَّنِا اًبِّيَط ٓ َّ تاَّو ْيِذَّلا َه ّللا اوُق ٓ هِب ْمُتْ نَا ٖ َنْوُ نِمْؤُم
‚ Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  haramkan  apa-apa  yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan  janganlah  kamu  melampaui  batas. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang  yang melampaui batas, Dan makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik dari  apa  yang  telah  rezekikan  kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya‛.
Bahan yang berasal dari hewan harus- lah  yang  diperbolehkan  syariat,  memenuhi kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat  veteriner  dan  harus  disembelih sesuai  dengan  syariat  islam.  Untuk  bahan tumbuhan  tidak  diperkenankan  bahannya memabukan  dan  membahayakan  kesehatan bagi  orang  yang  mengonsumsi  nya.  Untuk bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik haruslah tidak tercampur,  terkandung  dan  terkontaminasi dengan  bahan  yang  diharamkan.  Barang yang  diharamkan  ditetapkan  oleh  mentri berdasarkan fatwa MUI. 15

## KESIMPULAN
Pembahasan mengenai produk pangan berlabel halal ilegal telah dikemukakan  pada  Bab-bab  sebelumnya, dengan  demikian  skripsi  ini  dapat  disim- pulkan  sebagai  berikut:  Latar  belakang  dari para  pedagang  atau  penjual  peroduk tersebut  berniat  untuk  menarik  perhatian para  pembeli,  dan  juga  untuk  meyakinkan para  pembeli  bahwa  produk  yang  di  jual adalah  produk  yang  seratus  persen  halal. namun  dalam  hadist  hal  tersebut  dapat digolongkan  menjadi  perlakuan  syubhat, karena  ketidak  jelasan  dari  suatu  produk karena tidak  menggunakan label  berstandar resmi dari MUI.
Dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah dan  dalam  UU  no  33  tahun  2014  tentang jaminan  produk  halal  jelas  tidak  diper- bolehkan  karena  adanya  perilaku  syubhat yang  dimana  barang  atau  produk  tersebut belum  jelas  kehalalan  nya,  meski  produk tersebut  sudah  tertempel  logo  halal  yang bukan  label  halal  berstandar  MUI,  dan pedagang yakin sekali bahwa produknya itu seratus persen halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Kencana, 2010)
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) , (Yogyakarta:
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993) Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam), (Jakarta: Logos, 1998)
Danang  Waskito, ‚Pengaruh  Sertifikasi  Halal,  Kesadaran  Halal,  dan  Bahan  Makanan  Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal‛ Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Yogyakarta (2015)
Fatkhurohmah,  ‚ Pengaruh  Pemahaman  Label  Halal  Dan  Faktor    Sosial  Terhadap  Niat  Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel   Halal ‛  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Yogyakarta.
Ghufron mas'adi, fikih muamalah kontekstual, (jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2002)
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011)
Ir.  Jabal  Tarik  Ibrahim,  MS  dan  Ir.  Ainur  Rahib, Standarisasi,  Sertifikasi,  Dan  Labelisasi  Halal Serta Pengawasannya
Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
M.  Abdul  Mujieb,  Mabruri  Thalhah  dan  Syafi ‟ ah  AM., Kamus  Istilah  Fiqih ,  PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah.
Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-quran dan Masalah Perbankan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
Pamuji, staf  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  kementrian  Agama  Republik  Indonesia ,  (Jakarta: Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  2018).  Wawancara  pada  hari    Selasa,  27 November 2018.
Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah),  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002)
Rozalinda, Fiqih  Ekonomi  Syriah,Prinsip  dan  Implementasinya  pada  sektor  keungan  syari’ah,
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
Sayyid sabiq. Fiqh Sunnah jilid 4, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2006)
Syafrida,  ‚ Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Memberi  Perlindungan  Dan Kepastian  Hukum  Hak-Hak  Konsumen  Muslim‛ Jurnal,  Fakultas  Hukum  Universitas Tama Jagakarsa.
UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk   Halal
Yusuf Al-Qardhawi penerjemah Al Hamid al-Husaini, Fatwa-Fatwa   Mutakhir , (Bandung: Pustaka Hidayah)
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009/3670   Standarisasi Halal https://litequran.net/al-baqarah
https://www.kompasiana.com/zaim/552cbf556ea834e7028b45a1/latar- belakang-sertifikasi- halal  oleh ainul yaqin