Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)
Bagus Dimas 1 , Adam Idris 2 , Nur Fitriyah 3

## Abstrak
Mayoritas  konflik  yang  terjadi  pada  wilayah  pertambangan  batubara terutama  di  wilayah  Kalimantan  Timur  adalah  konflik  lahan.  Seperti konflik  lahan  yang  terjadi  antara  PT.  Mahakam  dengan  Kelompok Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Marangkayu, konflik ini terjadi pada  tataran  lokal  yang  melibatkan  perusahaan  dengan  masyarakat sekitar  tambang,  dimana  dalam  proses  usaha  penyelesaian  konfliknya melibatkan  juga  pihak  pemerintah  terutama  pemerintah  daerah. Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  konflik  lahan  antara  PT.  Mahakam dengan  Kelompok  Persatuan  Pemilik  Lahan  telah  berlangsung  selama empat tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian  konflik  dengan  membentuk  Tim  Identifikasi  Dan Inventarisasi  Lahan  yang  menghasilkan  keputusan  Tim  dalam  bentuk rekomendasi.  Salah  satu  rekomendasi  pemerintah  daerah  mengenai penyelesaian  konflik  lahan  ini  adalah  melalui  jalur  pengadilan  yang mana  hingga  saat  ini  belum  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang terlibat  konflik.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  belum  adanya  kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini. Kata Kunci : Konflik, Lahan, Pertambangan, Batubara
Pendahuluan
Salah  satu  badan  usaha  yang  bergerak  di  pertambangan  batubara  di wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  PT.  Mahakam.  Perusahaan  ini merupakan pemegang Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B)  seluas  ±  20.00  Ha,  yang  sebagian  besar  Wilayah Perjanjiannya  terletak  di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  dan  Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Kegiatan  penambangan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mahakam  yang dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  khususnya  di  wilayah Kecamatan Marangkayu sejak tahun 2009 hingga sekarang tidak sepenuhnya berjalan  mulus  tanpa  adanya  konflik.  Mayoritas  konflik  yang  terjadi  pada wilayah  tersebut  bersifat  horizontal  yaitu  konflik  yang  berkenaan  dengan sengketa  lahan  antara  PT.  Mahakam  dengan  masyarakat  sekitar  lokasi tambang.    Status  lahan  yang  menjadi  wilayah  kerja  PT.  Mahakam  sesuai kontrak  karyanya  merupakan  Kawasan  Hutan,  yang  mana  untuk  dapat beroperasi  di  wilayah  tersebut  PT.  Mahakam  telah  mendapatkan  Ijin  dari Kementerian  Kehutanan.  Hal  ini  menambah  jumlah  pihak-pihak  yang mempunyai  kepentingan  atau  dianggap  berperan  dalam  konflik  lahan tersebut.
Pada  tahun  2011  PT.  Mahakam  telah  memohon  kepada  Pemerintah Kabupaten  kutai  Kartanegara  untuk  memfasilitasi  konflik  lahan  tersebut dengan  cara  dibentuk  Tim  Inventarisasi  dan  Identifikasi  terhadap  klaim lahan  oleh  masyarakat  yang  berada  di  dalam  konsesi  PKP2B  PT.  Mahakam, yang  mana  ditunjukan  dengan  Surat  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  nomor  :  182/590/Pst/A.Ptn/IV/2011  perihal  Penyelesaian Klaim  Tanah/Lahan  dan  Tanam  Tumbuh  Kelompok  Tani  di  Areal  Pit  dalam Konsesi  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  PKP2B  PT.Mahakam.  Pembentukan Tim  Inventarisasi  dan  Identifikasi  tersebut  melibatkan  instansi  terkait  dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kukar, Dinas Pertambangan Kukar, Badan Pertanahan  Kukar,  Kepolisian,  Muspika  Kecamatan  Marangkayu  dan didampingi oleh pihak perusahaan dan masyarakat yang melakukan klaim. Dengan  adanya  tindakan-tindakan  upaya  penyelesaian  konflik  lahan diatas ternyata tidak serta merta mengatasi konflik lahan tersebut. Pada saat ini pada tahun 2014 ternyata konflik lahan tersebut masih berlanjut dengan adanya  klaim-klaim  lahan  oleh  masyarakat-masyarakat  yang  mengaku memiliki  bukti  legalitas  lahan  mereka  dengan  lokasi  lahan  yang  sama  yang menjadi konflik sejak tahun 2009 tersebut.
Hingga  saat  ini  masyarakat  sekitar  tambang  PT.  Mahakam  yang berlokasi  di  Kecamatan  Marangkayu  masih  sering  menghentikan  aktivitas tambang  PT.  Mahakam  dengan  alasan  terdapat  hak-hak  mereka  atas  lahan yang  belum  dikompensasi  oleh  PT.  Mahakam.  Sedangkan  PT.  Mahakam berdalih  penyelesaian  kompensasi  lahan  telah  dilakukan  sesuai  peraturan yang mengatur tentang Kawasan Hutan.

## Teori Konflik
Teori  konflik  digunakan  untuk  dasar  dalam  menganalisa  faktor penyebab timbulnya, mekanisme dan pola penyelesaian konflik lahan antara masyarakat  sekitar  tambang  dengan  PT.  M  di  wilayah  Kecamatan Marangkayu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  teori  yang  digunakan  dalam menganalisa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya  konflik lahan antara masyarakat  sekitar  tambang  dengan  PT.  Mahakam  di  wilayah  Kecamatan
Marangkayu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  adalah  teori  konflik  yang dikemukakan  oleh  Simon  Fisher  (2001)  yang  mengemukakan  enam  teori yang  mengkaji  dan  menganalisis  penyebab  terjadinya  konflik.  Adapun  teori tersebut meliputi: Teori Hubungan Masyarakat; Teori ini berpendapat bahwa penyebab  terjadinya  konflik  adalah  oleh  polarisasi  (kelompok  yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok  yang  berbeda  dalam  suatu  masyarakat.  Teori  Negosiasi  Prinsip; Teori  ini  menganggap  bahwa  penyebab  terjadinya  sengketa  adalah dikarenakan  posisi-posisi  yang  tidak  selaras  dan  perbedaan  pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.  Teori Identitas; Asumsi  dari  teori  ini  adalah  terjadinya  konflik  disebabkan  karena  identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di  masa  lalu  yang  tidak  diselesaikan.  Teori  Kesalahpahaman;  Menurut  teori ini, sengketa terjadi  disebabkan tidak sesuainya cara-cara dalam komunikasi di  antara  berbagai  budaya  yang  berbeda.  Teori  Transformasi  Konflik; Berasumsi  bahwa  konflik  terjadi  disebabkan  masalah-masalah  ketidak setaraan  dan  ketidak  adilan  yang  muncul  sebagai  masalah-masalah  sosial, budaya dan ekonomi. Teori Kebutuhan Manusia; Berasumsi bahwa sengketa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental dan sosial yang tidak  terpenuhi  atau  dihalangi.  Keamanan, identitas,  pengakuan,  partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti diskusi.

## Pemetaan Konflik
Pemetaan  konflik  dilakukan  dengan  mengelompokkannya  ke  dalam ruang-ruang konflik. Kriteria-kriteria ruang konflik tersebut menurut Fuad & Maskanah (2000) terbagi ke dalam lima ruang konflik, yaitu:
1) Konflik  data,  terjadi  ketika  seseorang  mengalami  kekurangan  informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi  yang  salah,  tidak  sepakat  mengenai  data  yang  relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.
2) Konflik  kepentingan,  disebabkan  oleh  persaingan  kepentingan  yang dirasakan  atau  yang  secara  nyata  memang  tidak  bersesuaian.  Konflik kepentingan  terjadi  karena  masalah  yang  mendasar  atau  substantif (misalnya  uang  dan  sumberdaya),  masalah  tata  cara  (sikap  dalam menangani masalah) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat).
3) Konflik  hubungan  antar  manusia,  terjadi  karena  adanya  emosi-emosi negatif  yang  kuat,  salah  persepsi,  salah  komunikasi  atau  tingkah  laku negatif  yang  berulang  (repetitif).  Masalah-masalah  ini  sering menimbulkan  konflik  yang  tidak  realistis  atau  yang  sebenarnya  tidak perlu terjadi.
4) Konflik nilai, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian baik  yang  hanya  dirasakan  maupun  memang  nyata.  Nilai  adalah kepercayaan  yang  digunakan  manusia  untuk  memberi  arti  pada
hidupnya. Sehingga konflik nilai terjadi ketika seseorang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada orang lain atau mengklaim suatu sistem  nilai  yang  eksklusif  dan  didalamnya  tidak  dimungkinkan  adanya percabangan kepercayaan.
5) Konflik  struktural,  terjadi  ketika  adanya  ketimpangan  untuk  melakukan akses  dan  kontrol  terhadap  sumberdaya,  pihak  yang  berkuasa  dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya memiliki  peluang  untuk  meraih  akses  dan  melakukan  kontrol  sepihak terhadap pihak lain.

## Analisis Stakeholders
Stakeholder adalah (1) pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh suatu isu atau pihak yang melakukan suatu kegiatan dan mempengaruhi isu; (2) pihak-pihak yang mempunyai informasi, sumberdaya dan keahlian yang dibutuhkan untuk strategi formulasi dan implementasi, dan (3) pihak- pihak yang mengatur alat relevan implementasi.
Menurut  Gawler  (2005), stakeholder  dapat  dikelompokkan  kedalam stakeholder  primer  dan  sekunder.  Stakeholder  primer  atau  stakeholder langsung  adalah  pihak-pihak  yang;  disebabkan  kepemilikan  kekuasaan, wewenang,  tanggung  jawab  atau  klaim  atas  sumberdaya,  merupakan  pihak sentral  dalam  inisiasi.  Setiap  keluaran  dalam  aksi  yang  dilakukan  akan mempengaruhi  pihak-pihak  tersebut  secara  langsung,  partisipasi  mereka sangat  penting. Stakeholder  primer  dapat  meliputi  komunitas  lokal,  swasta, pemerintah  lokal  dan  nasional  dan  lain  sebagainya.  Kategori  ini  juga mencakup  individu  atau  kelompok  yang  memiliki  kekuasaan,  mengontrol kebijakan,  hukum  atau  sumberdaya  dan  yang  memiliki  kapasitas mempengaruhi keluaran. Sedangkan stakeholder sekunder atau stakeholder tidak langsung adalah pihak-pihak dengan kepentingan tidak langsung dalam keluaran.  Pihak-pihak  tersebut  dapat  meliputi  konsumen,  pendonor, pemerintah  dan  swasta. Stakeholder  sekunder  dibutuhkan  keterlibatannya secara  periodik,  tetapi  tidak  untuk  terlibat  dalam  keseluruhan  aspek perencanaan  dan/atau  implementasi  inisiasi.  Sedangkan  untuk  tahapan dalam  kegiatan  analisis stakeholder  yaitu  :  (1)  Menentukan  isu  spesifik,(2) Merinci stakeholder, (3) Memetakan stakeholder.
Stakeholder  yang  memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  yang  tinggi adalah individu atau organisasi yang berinteraksi baik langsung maupun tak langsung  yang  sangat  kuat  terhadap  sumberdaya,  sehingga stakeholder tersebut  melakukan  usaha  tinggi  dalam  memuaskan  keinginan  dan  perlu dilibatkan secara  aktif dalam setiap pengambilan  keputusan  pada  suatu isu. Stakeholder  yang  memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  yang  rendah,  hanya perlu  di  monitor  dengan  usaha  yang  minimum.  Untuk stakeholder  yang berada  diantaranya,  perlu  dilakukan  pemberian  informasi  dan  pemuasan yang seimbang.
Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sebuntal,  Kecamatan  Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbanyak  terdapat  di  Desa  Sebuntal  yang  merupakan  ibukota  kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 6.219 jiwa (22,93%) dan jumlah rumah tangganya 1.495. Selain itu lokasi konflik lahan dalam penelitian ini termasuk dalam  Kawasan  Hutan  Santan-Separi  dengan  jenis  Hutan  Produksi  Tetap berdasarkan    Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :    79/Kpts-II/2001  , Tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  Dan  Perairan  Di  Wilayah  Propinsi Kalimantan  Timur  Seluas  14.651.553  (Empat  Belas  Juta  Enam  Ratus  Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.
Status Hukum Wilayah Pertambangan PT. Mahakam PT.  Mahakam  merupakan  pemegang  kontrak  karya  berupa  Perjanjian Kerjasama  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  yang  diberikan Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  ESDM  untuk  kegiatan pertambangan  batubara.Dikarenakan  lokasi  ijin  PKP2B  PT.  Mahakam  yang berada  di  dalam  Kawasan  Hutan,  maka  Berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang tentang penggunaan Kawasan Hutan PT. Mahakam dalam melakukan aktivitas  pertambangannya  telah  mendapatkan  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan Hutan  (IPPKH)  untuk  eksploitasi  batubara  dan  sarana  penunjangnya  pada Kawasan  Hutan  Produksi  Tetap  seluas  2.925,40  Ha  yang  terletak membentang  di  wilayah  dua  Kecamatan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Marangkayu. Adapun IPPKH  PT.  Mahakam  tersebut  di  sahkan  oleh  Menteri  Kehutanan  dalam bentuk  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  : SK.454./Menhut-II/2010  Tentang  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  Pada Kawasan  Hutan  Produksi  Tetap  Atas  Nama  PT.Mahakam  Untuk  Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Seluas 2.925,40 Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Status Hukum Wilayah Klaim Kelompok Persatuan Pemilik Lahan (P2L) Marangkayu P2L  merupakan  sebuah  kelompok  yang  mana  beranggotakan  orang- orang  yang  mengaku  memiliki  hak  atas  tanah  yang  berlokasi  didalam  area IPPKH PT. Mahakam. Dasar-dasar yang digunakan oleh P2L dalam menuntut hak atas tanah terhadap PT. Mahakam adalah sebagai berikut:
1. Surat P2L No. 034/A/P2L/I/2014 disampaikan bahwa P2L telah memiliki Hak  Garap  (Ijin  Garapan)  dari  pemerintah  setempat  di  Desa  Sebuntal Kecamatan  Marangkayu  dengan  total  luasan  363  Ha.  Sejak  Tahun  2001 status  Hak  Garap  tersebut  telah  berubah  menjadi  Surat  Pernyataan Penguasaan  Tanah  (SPPT)  yang  diketahui  pemerintah  desa  dan kecamatan setempat.
2. Hak  garap  atau  SPPT  tersebut  dibuktikan  dengan  dilampirkannya beberapa  contoh  SPPT  beberapa  anggota  P2L,  yaitu  :    (1)  SPPT  a.n  Sdr Inding  tertanggal  4  Februari  2002  seluas  2  Ha  yang  diketahui  dan
dibenarkan  oleh  tanda  tangan  Kepala  Desa  Sebuntal  dan  Camat Marangkayu. (2) Surat Izin Penggarapan Tanah No.140/331/SIPT/II/1997  a.n  Sdr  Mapiare  seluas  2  Ha  tertanggal  bulan Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebuntal.
Kronologis Konflik Lahan
Adapun  kronologis  konflik  lahan  dalam  penelitian  ini  berdasar keterangan stakeholder yang terlibat adalah sebagai berikut:
1. Saat PT. Mahakam akan melakukan kegiatan pertambangan Desa Sebuntal, Kecamatan  Marangkayu,  banyak  terjadi  aksi-aksi  pemblokiran  di lapangan.  Pemblokiran  dilakukan  oleh  beberapa  kelompok  tani  dengan klaim kepemilikan lahan pada objek yang sama. Tidak kurang ada sekitar 13 kelompok tani. Karena terlalu banyaknya jumlah kelompok tani dengan lokasi klaim kepemilikan lahan pada objek yang sama, maka pada saat itu PT.  M  meminta  bantuan  kepada  Pemkab  Kutai  Kartanegara  untuk melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  pada  lokasi  klaim  tersebut.  Tim Pemkab merupakan gabungan dari BPKH IV Samarinda, Dinas Kehutanan, Perkebunan,  BLHD,  Pertambangan,  Kepolisian  Kukar,  Pemerinah Kecamatan  dan Desa  dan Adminsitrasi  Pertanahan. Hasil pemkab berupa kajian  hukum melalui Surat Keputusan Nomor 182/590/Pst/A.Ptn/2011. Pada  surat  keputusan  Pemkab  disebutkan  bahwa  lokasi  klaim  kelompok tani adalah masuk dalam kawasan IPPKH PT. M dan merupakan kawasan KBK  dimana  untuk  masuk  kedalam  KBK  haruslah  mendapatkan  ijin  dari menteri  kehutanan  dan  tidak  diperbolehkana  adanya  jual  beli  lahan Negara.  Namun  apabila  ditemukan  tanam  tumbuh  di  dalamnya  wajib diganti rugi, sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya.
2. Pada  saat  itu  Pemkab  menemukan  kegiatan  bercocok  tanam  mereka  di lapangan  dan  pondok-pondok  mereka.  Kemudian  pada  Agustus  2011, keluarlah  surat  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor: 626/590/A.Ptn/Pst/VIII/2011  yang  berisi  rincian  jumlah,  jenis,  kriteria dari tanam tumbuh milik warga beserta nilai kompensasinya. Nilai tanam tumbuh  yang  dipakai  pemkab  untuk  rujukan  di  lapangan  adalah  Surat Keputusan  Bupati  Kutai  Kartanegara  NO  180.188/HK-630/2008  tentang Pedoman Besaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (PBGRT).
3. PT. Mahakam memberikan nilai kompensasi tanam tumbuh sesuai dengan kesepakatan.  Kemudian  masalah  baru  muncul  ketika  pihak-pihak  yang telah menerima kompensasi tersebut kembali melakukan pemblokiran di lapangan.  Rupanya  selain  kompensasi  tanam  tumbuh,  mereka  meminta agar lahan tempat tanaman mereka di tanam ikut pula dibebaskan.
Analisis Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Lahan
Dari hasil penelitian menunjukan ada 5 faktor penyebab timbulnya konflik lahan yang mana adalah:
1. Penunjukan Kawasan Hutan secara top-down.
2. Tidak ada sosialisasi penunjukan Kawasan Hutan.
3. Lemahnya administrasi dan pengawasan tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah di tingkat desa dan kecamatan.
4. Persepsi anggota P2L yang keliru yang menganggap hak garap adalah sama dengan hak milik atas tanah Negara.
5. Belum dipenuhinya tuntutan ganti rugi lahan klaim P2L.
6. Sosialisasi yang belum menyeluruh oleh PT. M saat awal kali melakukan pembukaan lahan.
7. Masyarakat lokal yang berorientasi pada keuntungan ekonomi yang besar namun  tidak berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Teori Negosiasi Prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah  dikarenakan  posisi-posisi  yang  tidak  selaras  dan  perbedaan pandangan  tentang  sengketa  oleh  pihak-pihak  yang  mengalami  konflik.  Hal ini  sesuai dengan perbedaan  pandangan tentang legalitas penguasaan  lahan dalam kawasan hutan antara PT. Mahakam dengan P2L, dan masing-masing pihak mempertahankan prinsip kebenarannya masing-masing.

## Pemetaan Konflik
Pemetaan  konflik  didasari    identifikasi  dan  analisis  stakeholder  yang terlibat didasarkan pada tingkat pengaruh-kepentingan, sifat konflik dan isu konflik  yang  terjadi  diantara  stakeholder  dalam  konflik  lahan  antara  PT.  M dengan  P2L  di  Desa  Sebuntal  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara seperti dijelaskan berikut :
1. Berdasarkan  tingkat  pengaruh  tinggi  dan  kepentingan  tinggi,  maka  yang terjadi  antara  pihak  PT.  M,  P2L,  Pemerintah  Kabupaten,  Pemerintah Kecamatan  dan  Pemerintah  Desa  Sebuntal  karena  dalam  penyelesaian konflik  lahan  dibutuhkan  dukungan  dari  tiap  stakeholder  tersebut. Pemerintah  Daerah  dibutuhkan  sebagai  fasilitator  dan  sumber  historis mengenai  status  lahan.  Disamping  itu  hal  ini  juga  merupakan  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menjaga  iklim  investasi.    Sedangkan arah pengaruh rendah-kepentingan tinggi terjadi antara PT. M, P2L, BPKH IV  Samarinda  dan  UPTD  Planologi  Kehutanan.  Hal  ini  karena  BPKH  IV Samarinda  dan  UPTD  Planologi  Kehutanan  walaupun  sebagai  wakil pemerintah pusat bidang kehutanan namun selama ini dalam pemerintah daerahlah  yang  lebih  dominan.  Pihak  PT.  M  memiliki  kepentingan  tinggi pada  BPKH  IV  dan  UPTD  Planologi  Kehutanan  Samarinda  terkait  lahan yang  digunakan  PT.  M  adalah  kawasan  hutan  sehingga  monitoring  dan evaluasi  ijin  penggunaan  lahan  tersebut  merupakan  domain  BPKH  IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan.
2. Berdasarkan  isu  konflik  penegakan  hukum  yang  bersifat  mencuat  terjadi antara PT. M, BPKH  IV Samarinda, UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Pemerintah  Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Sebuntal. Hal ini terkait pandangan PT. M  mengenai  pihak  pemerintah  seharusnya  dapat  menindak  tegas  dan memberikan  sanksi  terhadap  pihak  yang  melakukan  pemblokiran
aktivitas  tambang  PT.M  dengan  dasar  tidak  sah.  Sedangkan  pemerintah menganggap masalah ini harus diadukan oleh PT. M sendiri ke pengadilan yang mana hal ini dianggap PT. M dapat menambah kerugian. Masalah ini telah  teridentifikasi  dan  terjadi  namun  penyelesaiannya  tidak berkembang.  Untuk  isu  konflik  ganti  rugi  lahan  bersifat  terbuka  terjadi antara  P2l,  PT.M,  BPKH  IV  Samarinda,  UPTD  Planologi  Kehutanan Samarinda,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Pemerintah Kecamatan  dan  Pemerintah  Desa  Sebuntal.  Hal  ini  ditunjukan  dengan tuntutan  ganti  rugi  lahan  yang  masih  diajukan  P2L  dengan  melakukan beberapa  kali  aksi  pemblokiran  aktivitas  tambang  PT.  M.    Sedangkan negosiasi  dengan  fasilitasi  pemerintah  daerah  tetap  menghasilkan  jalan buntu.

## Kesimpulan
Dari paparan diatas, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Lokasi  terjadinya  konflik  lahan  antara  PT.  M  dengan  P2L  Desa  Sebuntal merupakan  wilayah  pemerintahan  Desa  Sebuntal  ,  Kecamatan Marangkayu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Meskipun  konflik  lahan tersebut terjadi di wilayah desa dan anggota kelompok P2L yang mengaku warga  desa,  namun  konflik  ini  sebenarnya  terjadi  antara  PT.  M  dengan suatu  kelompok  masyarakat,  dan  bukan  sebuah  masyarakat  desa.  Hal  ini dikarenakan  tidak  sesuainya  pola  pemukiman  dan  aktifitas  anggota  P2L dengan  karakteristik  masyarakat  pedesaan  pada  umumnya,  antara  lain sebagai berikut :
a) Pertama,  lokasi  pertanian  yang  diklaim  telah  dimiliki  anggota  P2L berjarak cukup jauh dari pusat pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi Desa  Sebuntal  yaitu  sekitar  21  Kilometer  dengan  tidak  didukung adanya  akses  jalan  yang  bagus.  Pada  umumnya,  jarak  antar  lokasi pemukiman  dengan  lokasi  lahan  garapan  masyarakat  desa  adalah dekat.
b) Kedua,  mayoritas  anggota  kelompok  P2L  memiliki  alamat  domisili bukan  di  Desa  Sebuntal,  beberapa  diantaranya  beralamat  di  Kota Bontang yang berjarak sekitar 43 Kilometer dari lokasi klaim mereka.
2. Wilayah kerja PT. M menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah sah dengan berdasar :
a) Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :    79/Kpts-II/2001  ,  Tentang Penunjukan  Kawasan  Hutan  Dan  Perairan  Di  Wilayah  Propinsi Kalimantan Timur.
b) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  serta Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  18/MENHUT-II/2010  tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya.
c) Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  SK. 454/MENHUT-II/2009 atas nama PT.M dan telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap IPPKH PT.M pada  tanggal  3  Agustus  2012  oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi Kalimantan Timur.
Wilayah klaim Kelompok P2L adalah tanah negara dengan status Kawasan Budidaya  Kehutanan  yang  mana  merupakan  Kawasan  Hutan  didalam Konsesi  Ijin  Pinjam  Pakai  Kawasan  PT.  M.  Surat  Pernyataan  Penguasaan Tanah milik kelompok  P2L dapat diakui sebagai dasar Hak Garap namun bukan sebagai dasar Hak Milik. Dengan demikian yang dapat diakui sesuai Undang-Undang Kehutanan adalah tuntutan ganti rugi tanam tumbuh dan bukan tuntutan ganti rugi lahan.
3. Faktor  penyebab  timbulnya  dan  masih  berlangsungnya  konflik  lahan antara  PT.  M  dengan  P2L  (Persatuan  Pemilik Lahan)  Desa  Sebuntal  di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini.
a. Tidak  adanya  sosialisasi  hingga  tataran  pemerintah  daerah  dan masyarakat  tentang  batas  dan  aturan  Kawasan  Hutan  yang ditetapkan secara top down dari Pemerintah Pusat.
b. Tidak  tertibnya  administrasi  pertanahan  di  tingkat  desa  dan kecamatan.
c. Kesadaran  hukum  beberapa  anggota  masyarakat  dalam  P2L  yang kurang  tentang  tuntutan  ganti  rugi  lahan  dalam  kawasan  hutan tanpa bukti kepemilikan adalah melanggar aturan.
d. Sosialisasi  PT.  M  saat  memulai  operasi  kerja  tidak  optimal  dan mendetail  terkait  identifikasi  pemilik  lahan  yang  akan  digunakan untuk menambang.
e. Orientasi keuntungan ekonomi yang tinggi pada nilai ganti rugi lahan terhadap  perusahaan  tambang  yang  memicu  munculnya  oknum pemain tanah dan tidak jarang bersikap arogan untuk mendapatkan tanda tangan pemerintah daerah pada surat keterangan tanah tanpa didasari lokasi yang jelas.
f. PT.  M  dan  P2L  tidak  bersedia  mengajukan  konflik  lahan  ini  ke pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum.
4. Konflik  antara  PT.  M  dengan  Kelompok  P2L  telah  berlangsung  selama kurang  lebih  empat  tahun  semenjak  tahun  2010.  Konflik  ini digolongkan  koflik  model  Perubahan  Struktural  karena  menghasilkan residu  berupa  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  pihak masyarakat  yang  berperilaku  lanjutan  yang  levelnya  setara  atau  lebih tinggi dalam mengurangi usaha untuk mencari resolusi konflik. Konflik ini  mereda  selama  tahun  2010  saat  tidak  ditemukannya  aktifitas tanaman masyarakat, namun tereskalasi pada tahun 2012 hingga tahun 2014  saat  kelompok  P2L  mulai  menanami  lahan  mereka  dan menggunakannya sebagai dasar klaim lahan.
5. Peran  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  usaha penyelesaian konflik lahan antara PT. M dengan P2L adalah :
a. Membentuk  Tim  Identifikasi  Dan  Inventarisasi  terhadap  lahan  yang menjadi  objek konflik. Tim bertujuan untuk mencari  data  mengenai status  kepemilikan  dan  menghitung  nilai  tanam  tumbuh  dan bangunan yang berada diatas lahan tersebut.
b. Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berdasarkan  peraturan Bupati  telah  menetapkan  besarnya  nilai  ganti  rugi  tanam  tumbuh dan  bangunan  milik  masing-masing  anggota  P2L  dan  menetapkan pihak  mana  saja  yang  berhak  menerima  ganti  rugi  tanam  tumbuh dan bangunan tersebut.
c. Menegaskan  kepada  PT.  M  untuk  membayar  ganti  rugi  tanam tumbuh  dan  bangunan  kepada  pihak  yang  berhak  sesuai  hasil invetarisasi dan identifikasi tim Pemerintah Kabupaten.
6. Pemetaan  konflik  berdasar  karakteristik  stakeholder,  penggolongan tingkat  pengaruh-kepentingan  masing-masing  stakeholder  dan identifikasi konflik didapat sebagai berikut :
a. Hubungan  stakeholder  dengan  tingkat  pengaruh  tinggi  dan kepentingan  tinggi  terjadi  antara  pihak  PT.  M,  P2L,  Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal.
b. Hubungan stakeholder dengan tingkat pengaruh rendah- kepentingan tinggi terjadi antara PT. M, P2L, BPKH IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan.
c. Untuk isu konflik ganti rugi lahan bersifat terbuka terjadi antara P2l, PT.M,  BPKH  IV  Samarinda,  UPTD  Planologi  Kehutanan  Samarinda, Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Pemerintah  Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal.
d. Untuk  isu  konflik  penegakan  hukum  yang  bersifat  mencuat  terjadi antara  PT.  M,  BPKH    IV  Samarinda,  UPTD  Planologi  Kehutanan Samarinda,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Sebuntal.
7. Dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan antara PT. M dengan P2L belum dilakukan melalui pengadilan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena belum ada pihak yang melayangkan gugatan.
Saran
1. Bagi  pihak  PT.  M  maupun  Kelompok  P2L  agar  dapat  menempuh  jalur pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum yang mengikat dan pasti untuk mengahkiri konflik lahan yang berkepanjangan.
2. Pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendorong lebih tegas pihak PT.    M  maupun  Kelompok  P2L  untuk  menyelesaikan  konflik  ini  dengan jalur  pengadilan.  Ketegasan  dapat  ditunjukan  dari  surat  teguran  hingga ancaman  moratorium  ijin  menyangkut  aktifitas  ke  dua  belah  pihak  baik PT.  M  maupun  Kelompok  P2L  bilamana  pada  batas  waktu  yang  telah disarankan  pemerintah  namun  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik  belum menghasilkan  kesepakatan  atau  belum  mengajukan  masalah  ini  melalui pengadilan.
3. Hasil penelitian disarankan untuk dikaji dalam Laporan Hasil Inventarisasi Dan  Identifikasi  Permasalahan  Tenurial  Dalam  Kawasan  Hutan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai informasi  dasar  untuk  evaluasi  kebijakan  tentang  Kawasan  Hutan  yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan  dalam  merumuskan  kebijakan  tentang  Kawasan  Hutan khususnya mengatur kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kuasa dalam hal  penggunaan  Kawasan  Hutan  untuk  lebih  proaktif  dan  tidak melimpahkan  sepenuhnya  penyelesaian  permasalahan  kepada  pihak kedua maupun ketiga.
4. Untuk  memastikan  pengelolaan  dan  penyelesaian  konflik  yang  lebih efektif dan efisien diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan mendalami karakteristik konflik lahan terutama mengenai motif yang mendasari  tiap stakeholder  dalam  berperilaku  terhadap  konflik  lahan dalam Kawasan Hutan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu.
Daftar Pustaka
Fisher,  S.;  D.I.  Abdi;  J.  Ludin;  R.  Smith;  S.  Williams  &  S.  Williams.  2001. Mengelola  Konflik:  Kemampuan  &  Strategi  Untuk  Bertindak.  S.N. Kartikasari;  M.D.  Tapilatu;  R.  Maharani  &  D.N.  Rini  (Penterjemah), Jakarta ; The British Council.
Fuad,  F.H. &  S.  Maskanah.  2000. Inovasi  Penyelesaian Sengketa  Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bogor ; Pustaka LATIN.
Gawler, M. 2005. Quick Guide To Stakeholder Analysis. ARTEMIS Services. HS, Salim. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, Bandung ; Pustaka Reka Cipta.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Sumber Internet : UN-HABITAT & UNEP. 2001. Urban Governance Toolkit Series. web :http://www.hq.unhabitat.org/cdrom/governance/html/st.htm.