Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2023, 12 (1):1 -16

## PERAN KELOMPOK NELAYAN DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PESISIR DI LOMBOK
Ratih Rahmawati 1 , Taufiq Ramdani 2 , Nuning Juniarsih 3

## Abstract
Coastal areas have potential, one of which is marine tourism, so efforts are needed  to  develop  coastal  areas  into  tourist  attractions  and  productive economic businesses. However, there is a decrease in the number of human resources  who  are  interested  in  becoming  fishermen.  Similarly,  what happened  on  the  Lombok  Island,  the  quantity  of  human  resources  in stabilizing production in coastal area governance decreased, thus affecting the  quality  of  coastal  area  development  which  affected  the  community's economy.  Therefore,  fishing  groups  play  an  important  role  in  improving people's  living  standards.  This  research  is  a  qualitative  research  using  a case study approach analyzed by James Scott's theory of subsistence ethics. The  component  analyzed  is  the  social  situation  in  coastal  communities located on the Lombok. The result of the study is that coastal  communities improve  living  standards  through  the  role  of  fishermen  groups  as  follows the  following  fishermen's  group  activities  that  are  beneficial  for  the development of the quality of marine products catches, carries out activities held  by  local  governments  and  utilizes  assistance  distributed  in  groups, fishermen  group  members  can  carry  out  self-development  by  exchanging experiences  and  information  between  fellow  fishermen,  provide  mutual assistance  and  support  when  in  difficulties,  on  the  other  hand,  have  an awareness  of  the  importance  of  education  for  their  children  so  that  they continue to strive to improve their lives.
Keywords: Fisherman Group, Potential Coastal Area, Standard Of Living, Coastal Community.

## Abstrak
Wilayah  pesisir  memiliki  potensi  salah  satunya  adalah  wisata  bahari sehingga  perlu  upaya  pengembangan  daerah  pesisir  menjadi  obyek  wisata dan  usaha  ekonomi  produktif.  Namun,  terdapat  penurunan  jumlah  sumber daya  manusia  yang  berminat  untuk  menjadi  nelayan.  Begitu  pula  yang terjadi  di  Pulau  Lombok,  kuantitas  sumber  daya  manusia  dalam  stabilisasi produksi  tata  kelola  wilayah  pesisir  menurun  sehingga  berpengaruh  pula pada  kualitas  pengembangan  wilayah  pesisir  yang  berpengaruh  pada perekonomian  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kelompok  nelayan  berperan penting  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  yang  dianalisis dengan  teori  etika  subsistensi  James  Scott.  Komponen  yang  dianalisis adalah  situasi  sosial  pada  masyarakat  pesisir  yang  berlokasi  di  Pulau Lombok.  Hasil  penelitian  adalah  masyarakat  pesisir  meningkatkan  taraf hidup  melalui  peranan  kelompok  nelayan  sebagai  berikut:  masyarakat
pesisir  aktif  mengikuti  kegiatan  kelompok  nelayan  yang  bermanfaat  bagi pengembangan  kualitas  tangkapan  hasil  laut,  melaksanakan  kegiatan  yang diadakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  memanfaatkan  bantuan  yang disalurkan  secara  berkelompok,  anggota  kelompok  nelayan  dapat melakukan  pengembangan  diri  dengan  bertukar  pengalaman  dan  informasi antar  sesama  nelayan,  saling  memberikan  bantuan  dan  dukungan  apabila berada  dalam  kesulitan,  disisi  lain  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya pendidikan  putra-putrinya  sehingga  terus  berupaya  untuk  meningkatkan taraf hidup.
Kata Kunci: Kelompok Nelayan, Potensi Wilayah Pesisir, Taraf Hidup, Masyarakat Pesisir.

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir memiliki potensi salah satunya adalah wisata bahari sehingga  perlu  upaya  pengembangan  daerah  pesisir  menjadi  obyek  wisata dan  usaha  ekonomi  produktif.  Menurut  Pujianiki  dkk  (2020),  masyarakat dengan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  melaksanakan  proses perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan  dan  pengendalian  wilayah  pesisir untuk mengembangkan daerah pesisir sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Perihal  ini  dilaksanakan  supaya  masyarakat  mendapatkan penanganan  kebijakan  oleh  pemerintah  mengenai  pengembangan  dan pengelolaan  sumberdaya  pesisir,  ekosistem  dapat  terjaga  meskipun  telah menjadi obyek wisata dengan peningkatan produktifitas masyarakat.
Pelibatan masyarakat atau pendekatan partisipatif dengan masyarakat  pesisir  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah (Sukuryadi, 2022). Masyarakat dapat lebih dominan dan berperan aktif dalam penentuan arah pengelolaan sumber daya  pesisir  sehingga  dapat  menganalisis  kendala  atau  permasalahan  dan menemukan  potensi  pada  wilayah  pesisir,  disisi  lain  masyarakat mendapatkan  dampak  secara  langsung  dari  pelaksanaan  program pembangunan  daerah  di  wilayah  pesisir  dengan  dukungan  dari  pemerintah daerah.
Pelaksanaan  program  pemberdayaan  pada  kelompok  nelayan merupakan  aktivitas  pelibatan  masyarakat  dengan  memberikan  penguatan dari  segi  kelembagaan  untuk  membentuk  relasi  sosial  sesama  nelayan  dan meningkatkan kemampuan/pengetahuan (Prihatini dkk, 2022). Relasi sosial yang  terjalin  antar  sesama  nelayan  dapat  memberikan  motivasi  untuk
meningkatkan kemampuan dalam hal pemanfaatan sumber daya pesisir serta menemukan potensi di wilayah pesisir secara kolektif
Menurut  Dewi  dkk  (2022)  pelaksanaan  kegiatan  penguatan masyarakat pesisir melalui kelompok nelayan menjadi tidak optimal karena terdapat  kendala seperti  nelayan tidak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk  menjalankan  kegiatan  pemberdayaan,  minimnya  jaringan  seluler, serta  kurangnya  kontrol  dari  dinas  terkait.  Masyarakat  pesisir  kurang memahami  pentingnya  kelompok  nelayan  serta  berorientasi  pada  bantuan yang  diberikan  oleh  dinas  terkait  yang  harus  melalui  kelompok  bukan  per individu.  Selain  itu,  masyarakat  di  wilayah  pesisir  mengalami  kesulitan dalam  berkomunikasi  dengan  pemerintah  daerah,  sebab  kurangnya  akses jaringan  seluler.  Harga  hasil  laut  (ikan)  tidak  ditetapkan  oleh  Dinas Perikanan  sehingga  masyarakat  pesisir  (nelayan)  mendapatkan  harga  jual yang  tidak  stabil  di  pasaran  dan  melakukan  kegiatan  produktif  substitusi lainnya,  selain  itu  Dinas  Perikanan  tidak  memiliki  kontrol  yang  kuat terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok nelayan
Apabila  masyarakat  pesisir  dapat  melaksanakan  pengembangan wilayah  pesisir  melalui  kegiatan  kelembagaan  kolektif  maka  masyarakat dapat  menemukan  potensi  sumber  daya  pesisir.  Menurut  Safira  (2020), program  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  serta  pengembangan  kawasan pesisir  dapat  dilaksanakan  secara  berkelanjutan,  khususnya  pada  hasil produksi  perikanan  dan  pengembangan  pariwisata  (wisata  bahari). Pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan  dapat  meningkatkan perekonomian  masyarakat  namun  tidak  mengeksploitasi  sumber  daya pesisir,  masyarakat  dapat  memahami  kondisi  wilayah  pesisir  serta  sumber daya-nya,  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jangka  panjang  yang merugikan ekosistem wilayah pesisir.
Wilayah  pesisir  di  Pulau  Lombok  memiliki  potensi-potensi  seperti sarana  dan  prasarana  tempat  pengembangan  budidaya  perikanan  laut (Sekotong, Lombok Barat dan Gerupuk, Lombok Tengah), potensi budidaya laut  unggulan  (ikan  bersirip  ( finfish ), abalone ,  tiram  mutiara,  rumput  laut, ikan  hias  ( clown  fish ))  serta  memiliki  berbagai  obyek  wisata  pantai  seperti Pantai  Kuta  Mandalika,  Pantai  Selong  Belanak,  Pantai  Sekotong,  Pantai Ekas, dll (Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun
2020-2024;).  Potensi  yang  dimiliki  oleh  Pulau  Lombok  perlu  diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta program-program pembangunan  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  sehingga  dapat dilaksanakan  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dengan  tepat  guna  dan berkelanjutan.  Pulau  Lombok  mengalami  penurunan  jumlah  sumber  daya manusia  yang  berprofesi  nelayan  sehingga  berpengaruh  pada  kualitas stabilisasi  produksi  tata kelola  hasil  laut.  Berikut  adalah  jumlah  nelayan  di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019.
Tahun 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Jumlah Nelayan 9 875 9
264
8
958 8 620 8
492
Tabel 1. Data Jumlah Nelayan di Kabupaten Lombok Tengah 2015-
2019
Jumlah  sumberdaya  manusia  yang  berprofesi  sebagai  nelayan semakin  menurun,  pada  tahun  2015  terdapat  9875  jiwa  sedangkan  pada tahun  2019  menjadi  8492  jiwa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat kurang berminat untuk berpartisipasi pada bidang usaha sektor kelautan dan perikanan  khususnya  generasi  muda  (Profil  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Tahun 2019 Kabupaten Lombok Tengah)
Perihal  tersebut  salah  satunya  disebabkan  munculnya  kebijakan Permen-KP,  yang  berdampak  menurunnya  kesempatan  kerja  bagi  nelayan (Husni  dkk,  2021).  Peraturan  kebijakan  pelarangan  penangkapan  bibit lobster  berimbas  pada  berkurangnya  minat  untuk  menjadi  nelayan  yang berpengaruh  pada  menurunnya  tingkat  perekonomian  masyarakat.  Perlu adanya pembinaan bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan usaha sektor kelautan  dan  perikanan  tetapi  tidak  merugikan  ekosistem  laut,  namun melakukan penangkapan hasil laut secara legal.
Nelayan mengalami  kesulitan dalam melaksanakan pemasaran hasil laut  akibat  adanya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) (Rahmawati  dkk,  2022).  Perihal  tersebut  terjadi  pada  masyarakat  Pulau
Lombok,  penjualan  hasil  laut  sebelum  adanya  kebijakan  mencapai  luar Pulau seperti Jawa dan Bali dengan omset yang tinggi namun setelah adanya kebijakan  tersebut  nelayan  kesulitan  dalam  proses  distribusi.    Kebijakan PSBB  menimbulkan  penurunan  tingkat  kunjungan  wisatawan  untuk mengunjungi destinasi wisata pantai di Pulau Lombok (Wulung dkk, 2020). Kebijakan  ini  memicu  kerentanan  terhadap  taraf  hidup  masyarakat  pesisir, meskipun pembangunan tetap berjalan namun wisatawan sebagai konsumen usaha sektor wisata berkurang.
Selain  itu,  menurut  Sihombing  dkk  (2021),  kerentanan  taraf  hidup masyarakat  pesisir  yang  mayoritas  nelayan  tradisional  ditimbulkan  oleh kemiskinan  (akibat  hasil  tangkapan  yang  tidak  menentu,  kurang memadainya  alat tangkap) serta jarak  (akses)  yang jauh dari kota. Artinya, terdapat  permasalahan  yang  umumnya  dirasakan  oleh  nelayan  atau masyarakat  pesisir.  Perihal  ini  dapat  disebabkan  cuaca  atau  musim  yang tidak  mendukung,  serta  kepemilikan  teknologi  atau  sarana  prasarana  oleh nelayan  sehingga  mempengaruhi  jumlah  hasil  laut  yang  ditangkap  atau diperoleh.  Hal  ini  membuat  pendapatan  nelayan  tradisional  menjadi  tidak menentu, bahkan kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Akses masyarakat  untuk  menuju  kota  yang  terbilang  jauh,  dalam  kondisi  tertentu membuat  masyarakat  tidak  memasarkan  hasil  tangkapan  ke  kota  namun menunggu  konsumen  datang  ke  wilayah  pesisir,  selain  itu  akses  yang  jauh mempengaruhi kondisi pendidikan anak nelayan tradisional.
Teori  etika  subsistensi  oleh  James  Scott  menyatakan  bahwa masyarakat  “mengutamakan  selamat”  “menghindari  resiko”  serta  “ safety first ”  ketika  menghadapi  situasi  sulit  (Scott  dalam  Agung  dan  Gunawan, 2020).  Masyarakat  mengutamakan  keselamatan  keluarga  meskipun  tidak mendapatkan  keuntungan,  sehingga  resiko-resiko  dikurangi  bahkan  tidak ada sama sekali. Masyarakat hidup bersama dengan subsistensinya, sumber daya  di  wilayah  pesisir  digunakan  untuk  menghidupi  keluarga  dengan mempertahankan subsistensi dengan tanpa resiko.
Situasi  krisis  mendorong  masyarakat  pesisir  untuk  berupaya memenuhi  kebutuhan  hidupnya  serta  mempertahankan  subsistensinya dengan  strategi  khusus  (Scott,  2019)  seperti:  1)  memanfaatkan  relasi  atau jaringan  sosial,  2)  penggunaan  alternatif  subsistensi,  3)  mengikat  sabuk
lebih  kencang.  Urgensi  penggunaan  teori  etika  subsistensi  James  Scott adalah  peneliti  dapat  menganalisis  peran  kelompok  nelayan  dalam peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Pulau Lombok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus,  menggunakan  metode  ini  peneliti  mengeksplorasi  dan  dapat memahami  makna  dalam  masalah  sosial  atau  fakta  sosial  pada  masyarakat (Creswell,  2017).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus sehingga  dapat  memunculkan  keunikan  data  serta  data  dapat  diperoleh secara  menyeluruh  dan  mendalam  (Yin,  2019),  peneliti  telah  menemukan fenomena yang belum banyak ditemukan disertai data yang unik, mendalam serta  menyeluruh  mengenai  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  pesisir dalam  masa  krisis  melalui  peranan  kelompok  nelayan  di  Pulau  Lombok sehingga dapat mengetahui apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi.
Lokasi  penelitian  ini  di  Pulau  Lombok,  peneliti  memperoleh  data primer  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  serta  wawancara mendalam  kepada  masyarakat  pesisir/nelayan  tradisional  ( peasant  fisher ) yang memiliki sifat subsisten, peralatan tangkap tradisional dan melibatkan anggota  keluarga  sebagai  tenaga  kerja  utama.  Selain  itu,  peneliti memperoleh  data  sekunder  dari  berbagai  sumber/referensi  yang  terkait peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  pesisir  melalui  kelompok  nelayan. Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  inetraktif  yaitu  reduksi  data, penyajian  data  dan  pengambilan  kesimpulan  (Miles,  Huberman  dan Saldana, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Wilayah pesisir memiliki potensi yaitu wisata bahari yang berwujud obyek  wisata  serta  usaha  ekonomi  produktif.  Terdapat  sarana  prasarana penangkapan  ikan  atau  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI),  pengelolaan budidaya  laut  (rumput  laut,  kerapu,  dll),  obyek  wisata  pantai  (Pantai  Kuta Mandalika,  Pantai  Selong  Belanak,  dll),  selain  itu  terdapat  fasilitas  wisata
pantai  seperti  kedai,  foto  dan  videografi, trip  packet ,  persewaan  kapal, snorkling,  diving, dll.  Potensi  tersebut  perlu  dilaksanakan  pembangunan wilayah  pesisir  oleh  pemerintah,  swasta,  tokoh  adat,  serta  masyarakat setempat.
Utamanya  adalah  kontribusi  atau  peran  dari  masyarakat  pesisir sebagai pihak yang mengetahui mengenai seluk beluk wilayah pesisir Pulau Lombok  beserta  persoalannya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sumber  daya manusia  dalam  pengembangan  wilayah  serta  pengelolaan  sumberdaya pesisir.  Terjadi  penurunan  sumber  daya  manusia  yang  berpartisipasi  dalam usaha  sektor  kelautan  dan  perikanan  di  Pulau  Lombok  disebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  adanya  kebijakan  Permen-KP  No.  1  Tahun  2015 mengenai  pelarangan  penangkapan  bibit  lobster,  sebab  kegiatan  ini merupakan  kegiatan  ilegal  sehingga  perlu  dilaksanakan  penyuluhan pengelolaan keberlanjutan hasil laut yang aman bagi ekosistem.
Kebijakan  ini  menyebabkan  masyarakat  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan karena pendapatan menurun  drastis.  Disamping  itu  terdapat  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  sehingga  menurunkan  minat  masyarakat  dalam pengelolaan  wilayah  pesisir,  penurunan  kunjungan  oleh  wisatawan, kemerosotan  penjualan  hasil  laut,  serta  kesulitan  dalam  proses  distribusi yang juga berdampak terhadap menurunnya taraf hidup masyarakat. Hal ini dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  SA  yang  merupakan  ketua  kelompok  nelayan Desa Selong Belanak sebagai berikut:
“Sekarang pengunjung nya berkurang, wisatawan berkurang karena kena larang pemerintah yang pembatasan itu, ditambah sekarang ada PPKM.  Jelas  otomatis,  penghasilan  kita  juga  nilainya  berkurang, yang kita harapkan kan dari pengunjung” (SA, 13 Agustus 2021).
Masyarakat  melakukan  upaya  dalam  meningkatkan  perekonomian keluarga  dan  taraf  hidup  dengan  memperkecil  resiko-resiko,  seperti: menjual  barang  berharga  dan  memanfaatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa/BLT-DD). Perihal ini dinyatakan oleh informan LR sebagai berikut:
“Sering saya terima BLT, PKH ndak tentu memang kadang-kadang Rp.300.000, PKH kemarin itu dapatnya beras 45 kg, tiap bulan dapat juga Rp.600.000 per 1 orang, itu kan untuk anak-anak sekolah, habis untuk makan, mau investasi juga berat” (LR, 14 Agustus 2021).
Disamping  itu,  kelompok  nelayan  berperan  penting  dalam meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  pesisir  di  Pulau  Lombok  sebab masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan memperoleh manfaat seperti pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi nelayan  (manajemen  dan  pengelolaan  pariwisata).  Selain  itu,  terdapat pendampingan  atau  monitoring  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan. Monitoring ini berbentuk pembinaan pada beberapa kelompok nelayan yang dilaksanakan secara bergantian supaya pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi  nelayan  khususnya  yang  terdampak  kebijakan  PERMEN-KP  serta PSBB.  Kelompok  nelayan  berperan  sebagai  fasilitator  dalam  proses penerimaan bantuan peralatan nelayan tangkap baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, manfaat ini disalurkan secara berkelompok tidak per individu. Perihal ini dinyatakan oleh informan YH sebagai berikut:
“Nah  itu  manfaatnya  besar,  soalnya  sekarang  kalau  mau  usulan bantuan itu tidak bisa individu. Kalau kelompok mau usulan bantuan bisa. Misalnya mau usul bantuan jaring dan semacamnya, kalau atas nama kelompok maka langsung di akomodir. Jadi sangat bermanfaat, ada  kelompoknya  sana  ada  banyak  kelompok.  1  kelompok  5  orang sampai  10  orang.  Jadi  mereka  dapat  bantuan  mesin,  bantuan  jaring, bantuan  sampan,  alat-alat  tangkap  itu.  Ya,  mereka  itu  saudara, sesama profesi nelayan, tetangga juga” (YH, 13 Agustus 2021).
Oleh karena itu, masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok dapat  ikut andil dalam pengelolaan bantuan peralatan nelayan tangkap dari pemerintah sehingga dapat memperluas jangkauan wilayah tangkapan hasil laut serta menambah kualitas tangkapan.
Selain  itu,  kelompok  nelayan  berperan  mendampingi  masyarakat pesisir  dalam  proses  pengajuan  proposal  bantuan  dana/peralatan  tangkap, diharapkan masyarakat pesisir memperoleh bantuan dana/peralatan tangkap yang  sesuai  seperti  yang  dibutuhkan.  Kelompok  nelayan  produktif melaksanakan  kegiatan  pertemuan  rutin  mingguan/bulanan,  masyarakat pesisir  yang  tergabung  dalam  kelompok  nelayan  dapat  saling  bertukar informasi  dan  pengalaman  dengan  sesamanya.  Pengetahuan  tersebut
mengenai  teknik  penangkapan  ikan,  area/wilayah  yang  terdapat  hasil  laut, serta perawatan kapal/mesin kapal, berikut penjelasan NT:
“Kita melaut untuk penangkapan, tapi bagaimana pemberdayaan dan pengolahan  belum  sampai  sana.  Meskipun  kondisi seperti  sekarang ini saya masih bisa tukar cerita dengan sesama nelayan, kan tetangga juga saudara-saudara sendiri, ada kesulitan-kesulitan, nanti kalau ada bisa  saling  bantu,  kita  juga  bisa  tukar  pengalaman  sama  yang  lebih muda-muda  nelayan  baru  gimana  caranya  tangkap  di  titik  yang banyak  ikannya,  gimana  cara  jaring  yang  bener,  banyak  lah  mbak yang  bisa  dibagi,  kalau  ada  yang  kesulitan  ekonomi  juga  bisa dibantu,  dipinjami  uang,  kita  juga  bisa  iuran  bahan  bakar  kapal bersama” (NT, 13 Agustus 2021).
Solidaritas yang terdapat pada anggota kelompok nelayan membantu anggotanya  yang  berada  dalam  kesulitan  ekonomi  atau  dalam  kondisi sedang membutuhkan dana tambahan. Misalnya, terdapat anggota kelompok nelayan  atau  keluarganya  yang  sedang  sakit  maka  seluruh  anggota  iuran untuk  mengumpulkan  dana.  Apabila  terdapat  anak  dari  anggota  kelompok yang  hendak  menikah  maka  memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  uang atau barang, begitupula sebaliknya.
Masyarakat  pesisir  juga  berbagi  kapal,  hasil  laut,  dan  iuran  bahan bakar  bersama  anggota  kelompok  yang  belum/tidak  memiliki  kapal  untuk melaut. Solidaritas yang erat antar anggota kelompok nelayan terjadi akibat jalinan/jaringan  sosial  pada  masing-masing  kelompok  sehingga  dapat bersama-sama  saling  bekerjasama  untuk  keluar  dari  kesulitan  ekonomi akibat munculnya kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat  pesisir,  meskipun  pendapatan/penghasilan  tidak  sama  seperti kondisi sebelumnya.
Masyarakat pesisir memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan  putra-putrinya,  hal  ini  membuat  masyarakat  pesisir  tidak berhenti  berupaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  keluarga.  Perihal  ini ditunjukkan dengan terdapat anak-anak masyarakat pesisir yang menempuh pendidikan  umum,  pondok  pesantren,  universitas  bahkan  hingga  jenjang Strata-2. LR menyatakan bahwa:
“Saya  ini  tetap  bekerja  buka  restoran  saya  ini  karena  ya  harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak juga masih ada yang kuliah,
mau  lanjut  S-2  jadinya  ya  saya  harus  bertahan  begini  mbak,  kalau aktif  di  kelompok  sadar  wisata  itu  ya  demi  kebaikan  kita  sendiri, selain  bisa  silaturahmi  sama  anggota  lain  juga  saya  dapat  banyak informasi,  pengetahuan  saya  bertambah  kalau  ikut  pelatihan- pelatihan dari dinas, saya juga dapat bantuan dari dinas kalau untuk kita  yg  aktif  di  kelompok,  jadi  ndak  ada  ruginya  kita  aktif  di kelompok ini (LR, 14 Agustus 2021).
Oleh  karena  itu,  masyarakat  pesisir/nelayan  sebagai  orangtua  terus berupaya  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  khususnya  untuk  pendidikan putra/putrinya.  Dalam  kondisi  terdampak  kebijakan  PERMEN-KP  serta PSBB, masyarakat pesisir yang memiliki keinginan untuk mempertahankan taraf  hidupnya  rata-rata  individu  yang  sudah  menikah  dan  memiliki tanggungjawab  terhadap  keluarga  (istri  dan  anak)  sehingga  memiliki prioritas  untuk  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  pendidikan  anak- anaknya.

## Gambar 1. Masyarakat Pesisir Saling Bekerjasama dalam Melakukan
Aktivitas Ekonomi Penangkapan Hasil Laut.
Peran  kelompok  nelayan  penting  bagi  kemajuan  serta  kelestarian wilayah  pesisir  terutama  obyek  wisata  pantai  yang  kerap  dikunjungi  oleh wisatawan.  Sebab,  masyarakat  pesisir  yang  tergabung  dalam  Kelompok Usaha  Bersama  (KUB)  mengenal  kondisi  wilayah  pesisir  Pulau  Lombok yang dijadikan obyek wisata pantai sehingga selalu berupaya untuk menjaga kondisi lingkungan serta ekosistem pesisir supaya tertata dan lestari. Hal ini sebagai  wujud  kepedulian  masyarakat  pesisir  terhadap  kualitas  wilayah pesisir  di  Pulau  Lombok,  sehingga  kelestarian  ekosistem  (obyek  wisata pantai,  padang  lamun,  mangrove,  terumbu  karang)  tetap  terjaga  dan
bermanfaat  bagi  masyarakat  pesisir  generasi  sekarang  serta  bagi  generasi yang akan dating.

## Pembahasan
Prinsip safety first yang diterapkan adalah dengan menjual hasil laut di  wilayah  sekitar  tempat  tinggal,  nelayan  tidak  mau  mengambil  resiko melanggar  kebijakan  sebab  berkaitan  dengan  hukum.  Disamping  itu, nelayan  tidak  mengolah  hasil  laut  menjadi  produk  baru  karena  tidak memiliki  pengalaman,  selain  itu  sasaran  pasar/konsumen  terbilang  sedikit sebab dalam masa pandemi Covid-19. Meskipun penghasilan tidak setinggi kondisi  sebelumnya,  masyarakat  masih  tetap  bisa  memenuhi  kebutuhan dasar serta melakukan tindakan subsistensi  untuk  menopang perekonomian keluarganya (Nora, 2018). Dalam kondisi minimal, masyarakat pesisir dapat bertahan  hidup  dengan  menerapkan  tindakan  mekanisme  survival  (Scott, 2019).
Masyarakat  pesisir  Pulau  Lombok  menjual  barang  berharga  seperti barang elektronik, perhiasan, dan kendaraan bermotor; serta memanfaatkan bantuan  dana  dari  pemerintah  (Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa/BLT- DD),  dana  dari  penjualan  barang  berharga  dan  dana  BLT-DD  digunakan untuk  prioritas  utama  masyarakat  pesisir  yaitu  biaya  pendidikan  putra- putrinya,  tidak  digunakan  untuk  modal  usaha.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  kegagalan-kegagalan  dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan hidupnya.
Strategi  khusus  yang  diterapkan  oleh  masyarakat  pesisir  dalam menghadapi  kondisi  kesulitan  perekonomian  akibat  munculnya  kebijakan PERMEN-KP  dan  PSBB  dengan  menerapkan  metode  survival  mechanism pendekatan  etika  subsistensi,  cara  ini  dibedakan  menjadi  tiga  tindakan. Pertama , Memanfaatkan relasi atau jaringan sosial, hal ini dapat berbentuk formal  maupun  informal,  sehingga  masyarakat  yang  dihimpunkan  dalam suatu  kelompok  sosial  dapat  tetap  bertahan  hidup  di  kondisi  yang  sulit karena  menggunakan  hubungan  kekerabatan  yang  dimiliki  (Fajri  dkk, 2021).  Masyarakat  pesisir  melaksanakan  kegiatan  kolektif  dengan  sesama nelayan.  Dalam  hal  ini  kelompok  nelayan  memiliki  peran  penting  dalam
pelaksanaan  kegiatan  nelayan/masyarakat  pesisir,  sebab  sebagai  fasilitator sekaligus menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah daerah/pusat.
Perihal  ini  ditunjukkan  dengan  penerimaan  bantuan  peralatan nelayan tangkap pendampingan pengajuan proposal bantuan dana/peralatan tangkap,  dan  pertemuan  rutin  mingguan/bulanan  yang  dilakukan  secara kelompok  bukan  per  individu.  Solidaritas  pada  jaringan  sosial  masyarakat pesisir  membantu  anggotanya  untuk  mempertahankan  taraf  hidup  dalam kondisi  sulit  akibat  munculnya  kebiijakan  PERMEN-KP  dan  PSBB. Mekanisme  yang  terjadi  dalam  kelompok  nelayan/KUB  adalah  antara nelayan dengan nelayan, nelayan dengan pemerintgah desa, nelayan dengan pemerintah daerah/pusat.
Menurut  Sofian  dkk  (2021),  masyarakat  memperoleh  bantuan  dari relasi/jaringan  sosial  sehingga  dapat  memanfaatkan  relasi  yang  terjalin antara patron dengan klien, hal ini sebagai wujud asuransi anggota/masyarakat/klien terhadap pemerintah desa/daerah/pusat/patron
Kedua, Penggunaan  alternatif  subsistensi,  yaitu  dengan  melakukan kegiatan  swadaya,  atau  melakukan  kegiatan  lain  dengan  memaksimalkan potensi  yang  dimiliki  dan  tidak  menimbulkan  resiko  (Scott,  2019).  Dalam hal  ini,  nelayan  yang  sedang  mengalami  kondisi  sulit  seperti  hambatan cuaca buruk, terdapat kebijakan pelarangan penangkapan bibit lobster serta kebijakan  PSBB  melakukan  subsistensi  dengan  menjual  hasil  laut  (ikan, udang, dll) di wilayah sekitar tempat tinggal, pengepul dan pasar tradisional. Nelayan  Pulau  Lombok  tidak  melakukan  kegiatan  lain  seperti  pengolahan hasil laut atau menginovasi produk olahan hasil tangkapannya sebab belum memiliki  pengalaman  pada  bidang  tersebut,  selain  itu  memerlukan  modal usaha  serta  sasaran  pasar/konsumen  terbilang  sedikit  karena  dalam  masa pandemi.
Nelayan  tidak  melakukan  ekspor  bibit  lobster  karena  tidak  ingin mengambil  resiko  melanggar  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dengan  kata  lain  tidak  ingin  melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu,  nelayan bertahan dengan subsistensinya dengan menjual barang berharga, berhutang,
memanfaatkan  BLT-DD  serta  berjualan  hasil  laut  di  sekitar  tempat  tinggal untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam  kondisi  saat  ini,  nelayan  Pulau  Lombok  tidak  lagi  nelayan komersil  (commercial  fishers)  yang  melakukan  pemasaran  pada  pasar domestik dan ekspor, namun menjadi nelayan asli (indigenous fishers) yaitu nelayan  yang  menangkap  ikan  selain  untuk  konsumsi  sendiri  juga memasarkan ikan secara skala kecil (Satria, 2015)
Ketiga, Mengikat  sabuk  lebih  kencang,  masyarakat  meminimalisir pengeluaran supaya tetap dapat bertahan hidup, memanfaatkan sumber daya yang  dimiliki  utamanya  untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan,  menekan pengeluaran  dengan  cara  berhemat,  dan  mengurangi  mutu  dan  frekuensi pangan  dengan  mengganti  lauk  pauk  hasil  pertanian  dan  bahari  di  sekitar (Scott, 2019).
Dalam  hal  ini  masyarakat  pesisir  Pulau  Lombok  mengurangi pengeluaran  yang  diperoleh  dari  pendapatan  penjualan  ikan  dan  BLT-DD, dana  tersebut  utamanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan, sisanya  untuk  pendidikan  anak-anak.  Untuk  makanan  sehari-hari, masyarakat  pesisir  tidak  terlalu  memikirkan  secara  berlebihan,  nelayan dapat memanfaatkan sumber daya disekitarnya seperti ikan hasil tangkapan sendiri, sayur yang ditanam disekitar tempat tinggal serta mengganti daging sapi dan ayam dengan telur sehingga lebih ekonomis serta terjangkau.
Masyarakat pesisir melakukan penghematan dengan cara mengurangi instensitas pembelian barang-barang yang dijual oleh pedagang kelontong keliling yang setiap minggunya memasuki wilayah pesisir pantai, yang  menjual  barang-barang  seperti  ember,  gayung,  baju,  perkakas, peralatan  rumah  tangga.  Meskipun  diperbolehkan  berhutang,  namun masyarakat  tidak  melakukannya  sebab  pengeluaran  utama  ditujukan  untuk kebutuhan pangan. Sesuai dengan pernyataan Indahsari dan Hidayat (2021), masyarakat  memiliki  kebutuhan  yang  diutamakan/diprioritaskan,  dengan kata lain mengencangkan sabuk lebih kencang dengan cara menyederhanakan  menu  makanan  sehari-hari.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh
masyarakat  pesisir  supaya  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  serta  dapat berhemat.
Strategi  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  pesisir  Pulau  Lombok dapat  meminimalisir  resiko  dalam  pemenuhan  kebutuhan,  tindakan  seperti diatas  dilakukan  supaya  masyarakat  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya. Disamping  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  sandang,  pangan, papan  juga  dapat  memenuhi  biaya  untuk  pendidikan  anak-anaknya  dalam kondisi terdampak kebijakan PERMEN-KP dan PSBB.

## KESIMPULAN
Penurunan  sumber  daya  manusia  yang  berpartisipasi  dalam  usaha sektor  kelautan  dan  perikanan  di  Pulau  Lombok  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti  adanya  kebijakan  Permen-KP  No.  1  Tahun  2015  dan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kelompok  nelayan berperan  penting  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  pesisir  di Pulau  Lombok  sebab masyarakat  yang tergabung dalam kelompok nelayan memperoleh manfaat seperti pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi nelayan  (manajemen  dan  pengelolaan  pariwisata),  pendampingan  atau monitoring oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan fasilitator dalam proses penerimaan bantuan peralatan nelayan tangkap. Metode survival mechanism pendekatan  etika  subsistensi.  1)  Memanfaatkan  relasi  atau  jaringan  sosial dengan  melaksanakan  kegiatan  kolektif  dengan  sesama  nelayan.  2) Penggunaan  alternatif  subsistensi  dengan  menjual  barang  berharga, berhutang,  memanfaatkan  BLT-DD  serta  berjualan  hasil  laut  di  sekitar tempat  tinggal  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  3)  Mengikat  sabuk  lebih kencang,  masyarakat  pesisir  Pulau  Lombok  mengurangi  pengeluaran  yang diperoleh  dari  pendapatan  penjualan  ikan  dan  BLT-DD,  dana  tersebut utamanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan,  sisanya  untuk pendidikan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Dhika  Kurniawan  dan  Gunawan.  2020.  KEMRUNGSUNG: Intensifikasi  Pertanian  oleh  Petani  di  Desa  Kenalan  Kecamatan  Pakis Kabupaten Magelang. SOLIDARITY 9(2).
Balai  Perikanan  Budidaya  Laut  Lombok.  2020.  RENCANA  STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020- 2024. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Press: Lombok.
Creswell,  John  W.  2017. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,. Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi,  Mutiar  Fitri  dan  Dadiara,  Frans  Simon.  2022.  Pemberdayaan Kelompok  Nelayan  Melalui  Program  Sentra  Kelautan  dan  Perikanan Terpadu  (SKPT)  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P) 7(1).
Dinas  Kelautan dan Perikanan. 2019. PROFIL DINAS  KELAUTAN DAN PERIKANAN  TAHUN  2019.  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  :
Kabupaten Lombok Tengah.
Fajri,  Anisa  Nur;  Rachman,  Bustami;  dan  Zulkarnain,  Iskandar.  2021. STRATEGI  BERTAHAN  HIDUP  PETANI  (Studi  pada  Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19). Jurnal Studi Inovasi 1(3).
Husni, Syarif; Yusuf, M; Nursan, Muhammad; Utama FR, Aeko Fria.  2021. KERUGIAN  SOSIAL  EKONOMI  NELAYAN  KECIL  PASCA KEBIJAKAN  LARANGAN  PENANGKAPAN  BIBIT  LOBSTER (Studi  Kasus  di  Desa  Batu  Nampar  Selatan  Kabupaten  Lombok Timur). Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram 3(1).
Indahsari, Amalia Nur dan Hidayat, Nurul. 2021. Strategi Masyarakat Petani Tadah  Hujan  Desa  Gayam  dalam  Menghadapi  Kerentanan  Ekologi Kekeringan. JURNAL ENTITAS SOSIOLOGI 10(2).
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.  and  Saldana,  J.  2018. Qualitative  Data Analysis (Fourth Edition) . New York: SAGE Publication. Ltd.
Nora,  Vivi  Yulia.  2018.    MORAL  EKONOMI  PETANI  MISKIN  DI JORONG  TABEK  NAGARI  TABEK  KECAMATAN  PARIANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR

## DAN
IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN. Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies 2(1).
Prihatini,  Juliati;  Elungan,  Preisy  Celin;  dan  Rifai,  M.  2022. PEMBERDAYAAN
KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM  SENTRA  KELAUTAN  DAN  PERIKANAN  TERPADU DI  DESA  DALUM  KECAMATAN  SALIBABU  KABUPATEN KEPULAUAN  TALAUD  (Studi  Kelompok  Nelayan  Pada  Koperasi
Teluk  Lawasan  Indah). Jurnal  Pembangunan  Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P) 7(1).
Pujianiki, Ni Nyoman; Dirgayusa, I Gusti Ngurah Putra; dan Januatmika, I Made  Rai.  2020.  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  di  Pantai  Pandawa. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 24(1).
Rahmawati,  Ratih;  Ramdani,  Taufiq;  Juniarsih,  Nuning.  2021.  STRATEGI BERTAHAN  HIDUP  MASYARAKAT  PESISIR  PADA  MASA PANDEMI  COVID-19  DI  LOMBOK  TENGAH. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(6).
Safira, Evi. 2020. Pengembangan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan di Ulele Kota Madya Banda Aceh. Serambi Konstruktivis 2(2).
Satria  A.  2015. Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Scott,  James  C.  2019. Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi di Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES.
Sihombing,  Saskia  Juliani;  Kusai;  dan  Warningsih,  Trisla.  2021.  STATUS ASET  PENGHIDUPAN  NELAYAN  DESA  IGAL  KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. J. Sosek KP 16(1).
Sofian,  Akhriyadi;  Yanti,  Nur;  dan  Illiyyun,  Naili  Ni’matul.  2021. DINAMIKA KEHIDUPAN EKONOMI PETANI  GARAM DI  DESA DRESI KULON. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 10(3).
Sukuryadi;  Johari,  Harry  Irawan;  Ibrahim;  Adiansyah,  Joni  Safaat; Nurhayati;  Rochayati,  Nurin;  Mas’ad;  Herianto,  Agus;  Khosiah; Mayasari,  Deviana.  2022.  Penyusunan  Perencanaan  Pesisir  Berbasis Isu  Wilayah  di  Desa  Lembar  Lombok  Barat. SELAPARANG:  Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 6(3).
Wulung,  Shandra  Rama  Panji;  Puspasari,  Aisha  Hanun;  dkk.  2020. Destinasi  Super  Prioritas  Mandalika  dan  Covid-19. Khasanah  Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya 11(2).
Yin,  Robert  K.  2019. Studi  Kasus,  Desain,  dan  Metode .  Jakarta:  PT Grafindo Persada.