Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung

## Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
Yogi Suprayogi Sugandi *

## Abstrak
Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekuran- gan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan ma- salah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upa- ya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, upaya itu diwujudkan oleh Pemerintah Indo- nesia dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP hadir untuk melaksanakan amanat Program Pembangunan Nasional yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP membawa paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemi- skinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan Indonesia telah dilakukan melalui P2KP tahap pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dilanjutkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

## Kata Kunci: Program, Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan
Abstract The social problems faced by the Indonesian people are affected by poverty conditions, such as food short - age, education, health, unemployment, malnutrition, and others. Poverty is a complex and multidimen - sional development problem. Thus, in order to overcome poverty, a collective effort needs to be done by involving the government and society in developing and implementing comprehensive, integrated, effective, and sustainable strategies. In urban areas, such effort is realized by the Indonesian Government by way of Urban Poverty Program (P2KP). P2KP is present to carry out the mandate of the National Development Program that puts poverty alleviation as an urgent priority for to be addressed immediately. P2KP brings a new paradigm in tackling poverty in sustainable manner by making use of an approach based on the principles of community empowerment so that the program implementation process should contain specif - ic efforts that are done by the community with the primary target is the urban poor people in kelurahan. Several efforts to encourage self-reliance and partnership between community and regional government in elevating urban poverty in Indonesia have been conducted through P2KP in three stages, continued as the National Community Empowerment Program for Urban Community (PNPM Mandiri Perkotaan).
Keywords: Program, Poverty Alleviation and Urban
*Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Bandung. yogi.suprayogi@unpad.ac.id.

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik
Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476

## I. Pendahuluan
Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, atau selama masa pe- merintahan Orde Baru, tingkat kemis-kinan
di Indonesia, baik di desa maupun di kota, berhasil ditekan dengan adanya pertumbu- han ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemi-
skinan yang efisien. Pada masa itu, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan senantiasa menurun, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah ke- seluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Na- mun, ketika pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Asia, tingkat kemiskinan di Indonesia pun kembali melejit tinggi, dari yang 11 persen menjadi 19,9 persen pada akhir tahun 1998.
Pada tahun 2000, 189 negara an- ggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ber- temu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York. Agenda utama dalam pertemuan puncak ini ada- lah pembahasan tentang tantangan utama dalam pem-bangunan di seluruh dunia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Deklarasi Milenium. Indonesia termasuk salah satu di antara 189 negara di dunia yang turut serta menandatangani deklarasi tersebut. Dek-larasi ini mencanangkan up- aya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan nama Millennium Develop- ment Goals (MDGs). Pada intinya, deklara- si tersebut merupakan komitmen global un- tuk menurunkan tingkat kemiskinan global dengan delapan butir tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015.
MDGs menargetkan untuk mereali-sasikan kesejahteraan rakyat dan pemba-ngunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini menjadi tantangan utama dalam pembangu- nan di seluruh dunia sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Milenium tersebut, yang kemudian diadopsi oleh 189 negara dan
ditandatangani oleh 147 kepala pemerin- tahan dan  kepala negara dalam ajang Kon- ferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York  September 2000. Di dalam MDGs tidak ada perbedaan antara negara kaya atau miskin, karena sebagai bagian dari masyarakat global, setiap negara memi- liki target dan tujuan yang sama, yaitu me- merangi kemiskinan.
Deklarasi Milenium berisi komitmen setiap negara dan komunitas internasional untuk mencapai 8 tujuan pembangunan pada mile- nium ini, sebagai satu paket tujuan yang ter- ukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Delapan tujuan pembangunan yang disepakati dalam Deklarasi Milenium PBB itu adalah sebagai berikut.
1)  Menanggulangi kemiskinan dan kelapa- ran
a)  Pendapatan populasi dunia sehari $10000.
b)  Menurunkan angka kemi skinan.
2)  Mencapai pendidikan dasar un- tuk semua Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
3)  Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gen-der dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4)  Menurunkan angka kematian anak
•  Target untuk 2015 adalah men- gu-rangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
5)  Meningkatkan kesehatan ibu
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
•  Target untuk 2015 adalah Men- gu-rangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
6)  Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
•  Target untuk 2015 adalah meng-hen- tikan dan memulai pencegahan penyeb- aran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
7)  Memastikan kelestarian lingkungan hidup
a)  Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangn ya sumber daya lingkungan.
b)  Pada tahun 2015 diharapkan men gu-rangi setengah dari jumlah orang  yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
c)  Pada tahun 2020 mendatang di
ha-rapkan dapat mencapai pen gem-bangan yang signifikan dalam kehi-dupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
8)  Mengembangkan kemitraan global un- tuk pembangunan
a)  Mengembangkan  lebih  jauh
lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasar- kan aturan, dapat diterka dan ti- dak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintah- an yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat ke- miskinan secara nasional dan internasional.
b)  Membantu  kebutuhan-kebutu- han khusus negara-negara ku- rang ber-kembang, dan kebutu- han khusus dari negara-negara terpencil dan kepu-lauan-kepu- lauan kecil. Ini ter-masuk pem- bebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka; mening-katkan pembebasan hutang untuk neg- ara miskin yang berhutang be- sar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantu- an pemba-ngunan resmi untuk negara yang berkomitmen un- tuk mengurangi ke-miskinan.
c)  Secara  komprehensif  mengu- sahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
d)  Menghadapi secara komprehen-
sif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertim-bangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
e)  Mengembangkan usaha produk- tif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
f)  Dalam  kerja  sama  dengan  pi-
hak “pharmaceutical”, menye- diakan ak-ses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang.
g)  Dalam kerja sama dengan pihak swasta, membangun adanya pe-nyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, ter-
utama teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam deklarasi tersebut di atas, jelas bahwa masalah kemiskinan mendapat prioritas pertama untuk segera ditang-gu- langi.
Tingkat kemiskinan di Indonesia sebenarnya menunjukkan kecenderungan menurun, namun pergerakan dalam satu dekade terakhir mengalami perlambatan, bahkan mulai merayap naik lagi pada awal 2015. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, 11,22 pers- en atau sebanyak 28,59 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 1970-an, pemerintah telah gen- car melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan * .
Di samping masalah kemiskinan, masalah ketimpangan di Indonesia juga ma- sih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Menurut data BPS, Rasio Gini Indonesia ** pada tahun 1999 adalah sebesar 0,31 dan dalam perkembangannya mengalami pen- ingkatan hingga 0,41 pada 2014. Sedangkan menurut Bank Dunia, pada rentang tahun 2003 sampai 2010, konsumsi per kapita 10 persen penduduk terkaya di Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun setelah mem- perhitungkan inflasi, sementara konsumsi 40 persen penduduk termiskin hanya naik kurang dari 2 persen per tahun.
Pada dua tabel di bawah ini dapat terlihat angka kemiskinan di Indonesia, baik secara
* Sumber: http://dikti.go.id/upaya-penanggulan - gan-kemiskinan-di-indonesia-terhambat-persoa - lan-parameter-dan-perspektif/
** Indeks yang mengukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.
relatif maupun absolut, dan persentasenya sejak tahun 2006.

## Tabel 1 Statistik Kemiskinan dan Ketidakse- taraan di Indonesia
Sumber:  Bank  Dunia  dan  Badan  Pusat  Statistik (BPS)

## Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah,
1996-2006 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase  Penduduk Miskin Kota Desa Kota+ Desa Kota Desa Kota+ Desa 1996 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47 1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 1999 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43 2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 2003 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 2005 12,40 22,70 35,10 11,37 19,51 15,97 2006 14,49 24,81 3930 13,47 21,81 17,75
Sumber:  Survei  Sosial  dan  Ekonomi  Nasional (SUSENAS), 2007
Berdasarkan data di atas, angka kemiskinan di perkotaan meningkat dari 9,42 juta tahun 1996 menjadi 17,6 juta pada tahun 1998. Pada lima tahun berikut- nya, angka tersebut terus naik mencapai 12,40 juta per Maret 2006, meskipun secara persentase justru menurun (12,13% tahun 2004 dan 19,51% pada Maret 2006) karena angka batas kemiskinan ditingkatkan pada awal 2006 itu.
Jika hanya melihat statistik di atas, sepintas terlihat bahwa kemiskinan di perkotaan masih lebih baik daripada di perdesaan, se-
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
hingga kemiskinan di per-kotaan dipandang belum menjadi masalah urgen, setidaknya dibandingkan kemiskinan di perdesaan. Na- mun demikian, tentunya pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan. Keduanya tetap harus menda-patkan perhatian serius dan prioritas yang sama untuk segera dia- tasi.

## II. Kajian Literatur
Pengertian Kemiskinan dan Kemiskinan Perkotaan
Definisi tentang kemiskinan meng-alami perluasan seiring dengan sema- kin kompleksnya faktor-faktor penyebabn- ya, indikatornya, maupun permasalahan lain yang melingkupi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan kini tidak hanya dipandang sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi stan- dar kebutuhan dasar seperti makanan, pa- kaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kese-hatan.
Ada dua kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Adapun kemiskinan relatif ada-
lah ke-miskinan yang dilihat dari aspek ketim-pangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar mini-mumnya tetapi masih jauh leb- ih rendah dibandingkan masyarakat seki- tarnya (ling-kungannya). Semakin besar ketim-pangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya den- gan masalah distribusi pendapatan.
Bank Dunia mendefinisikan ke- mis-kinan absolut sebagai hidup dengan penda-patan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2 per hari. Dengan definisi ini maka diper-kirakan pada tahun 2001 terdapat 1,1 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari $2/ hari. ***
Deklarasi Copenhagen menjelas- kan kemiskinan absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.”
Bank Dunia mendefinisikan kategori “sangat miskin” sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP $1 per hari, dan kategori “miskin” dengan pen-
dapatan kurang dari PPP$2 per hari. Ber- dasarkan standar tersebut, 21% dari pen- duduk dunia berada dalam keadaan “sangat
*** The World Bank, 2007, Understanding Poverty.
miskin”, dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut “miskin”, pada tahun 2001.
Bank Dunia menyebutkan bah- wa pada tahun 1988 kaum miskin kota menyumbang 25 persen dari penduduk perkotaan di Dunia Ketiga atau 330 juta orang (Bank Dunia: 1990). Bahkan, sebagai akibat dari pertumbuhan perkotaan, pada ta- hun 2000 mayoritas miskin absolut di dunia akan tinggal di daerah perkotaan (Wratten, E: 1995). Dari begitu banyak bukti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, kaum miskin perkotaan telah menderita secara tidak pro- porsional dari proses penyesuaian. Hal ini karena: perubahan harga (dan pengu-ran- gan subsidi), khususnya peningkatan dalam proses makanan dan biaya jasa; pembatasan tingkat upah dan pengurangan lapangan kerja; dan pemotongan belanja publik (kes- ehatan dan pendidikan) dan pengeluaran infrastruktur perkotaan (Holland, J: 1994).
Kemiskinan dicirikan oleh ting- kat pendapatan yang tidak cukup untuk memasok kebutuhan nutrisi dan kebutu- han dasar non-makanan (Barry J.L., et al. 1997). Kemiskinan didefinisikan dalam hal orang yang hidup dengan kurang dari $1 per hari (1/6 penduduk dunia, sekitar 1 miliar orang). Para peneliti di Earth Insti- tute di Columbia University mengambil pendekatan “kemiskinan kebutuhan manu- sia”, dengan menyebutkan beberapa penye- bab kemis-kinan: kelaparan, akses terhadap perawatan kesehatan dan air, energi, ham- batan perdagangan, kualitas gender, akses ter-hadap pendidikan (Earth Institute, 22/ 12/2004). Kemiskinan adalah konsep multi
dimensi, yang melibatkan tingkat penda-pa- tan yang rendah, kerawanan pangan, kuali- tas hidup yang buruk, tidak memiliki tanah atau aset, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kerentanan dan ketidak mampuan untuk mengatasi masalah, ketidak setaraan gender, ketidakamanan manusia, kurangn- ya hak atas informasi, dan kurang-nya hak asasi manusia.
Sebagian besar ekonom mengarti- kan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk dapat mencapai standar hidup (Rav- allion: 1994). Kemiskinan dapat dikatakan ada dalam suatu masyarakat tertentu ketika satu atau lebih orang tidak mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap mer- upakan tingkat minimal yang wajar sesuai dengan standar masyarakatnya. Ber-dasar- kan definisi Ravallion tentang kemis-kinan yang menunjukkan konsep kemis-kinan atau apa itu kemiskinan, bahwa kemiskinan itu sangat ditentukan oleh norma, nilai, dan kondisi dari suatu masyarakat, maka mungkin sulit untuk melakukan perband- ingan antar-negara dan masyarakat, karena secara faktual terdapat perbedaan sifat dan struktur kemiskinan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Namun, kata ke- miskinan dapat dibagi menjadi tiga profil yang berbeda: termiskin, yang digambarkan sebagai “orang miskin melarat”, “miskin structural”, dan “miskin bergerak” (Kozel, V: 1999).
Dalam makalah Poverty Alleviation: Pakistan’s  Experience yang disajikan di Center for Poverty and Development Stud- ies University of Malay, pada Juli 2007, di Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
Ayub Siddiqui memaparkan tentang cara meng-ukur kemiskinan dengan memperha- tikan be-berapa pendekatan kemiskinan di banyak negara.

## Pendekatan Asupan Kalori
Kecukupan diidentifikasi sebagai kepuasan kebutuhan nutrisi/kalori. Oleh karena itu, kebutuhan kalori disarankan sebagai dasar untuk menentukan kriteria kemiskinan. Berdasarkan data dari survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (HIEs), konsumsi makanan ditambah den- gan sejumlah kalori yang dihitung. Kecuk- upan kalori dipandang sebagai standar kes- ejahteraan dan ukuran yang paling berguna dari kemiskinan absolut (Ercelawn: 1990). Studi tersebut mengacu pada perhitungan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh jumlah minimum kalori. Studi yang berbeda menggunakan berbagai ke- butuhan minimum kalori (Naseem: 1997) dan kebutuhan pengeluaran untuk asupan kalori ini. Indonesia pernah menggunakan pendekatan ini untuk mengukur kemiskinan pada era 1980-1995.
Masalah dengan pendekatan asupan kalori adalah bahwa kebutuhan kalori tidak dapat digeneralisasi untuk semua individu dan untuk semua wilayah. Kebutuhan ka- lori akan berbeda di zona iklim yang ber- beda (Sukhtame: 1982 dan Lipton: 1983). Menggunakan norma gizi pada dasarnya adalah tugas ahli gizi dan mereka telah mencoba untuk mengatur norma-norma gizi dari waktu ke waktu yang akan memasti- kan kesehatan yang normal. Peneliti harus bergantung pada mereka dan menghormati
keputusan mereka.

## Pendekatan Kebutuhan Dasar
Dalam memperoleh angka ke- mis-kinan, salah satunya bisa dilaku- kan dengan membuat “garis kemiskinan makanan” yang didasarkan pada gagasan tentang jumlah minimal uang yang perlu dikeluarkan oleh rumah tangga untuk mem- beli beberapa kebutuhan dasar makanan. Jika biaya kebu-tuhan dasar diperkirakan, maka garis kemis-kinan makanan ditambah- kan dengan kebu-tuhan non-makanan ada- lah sama dengan garis kemiskinan secara keseluruhan. Pen-dekatan ini digunakan jauh lebih awal untuk penentuan garis kemi- skinan oleh Booth (1892), Rowntree (1892) dan Orchansky (1965, 1968).
Pada awal 1990, Indonesia meng-gunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini memang lebih mudah dalam menghitung berapa banyak makanan dan non-makanan yang telah dikeluarkan per bulan per kapita dan per rupiah (Nilai tukar mata uang Indo- nesia saat itu US$1 = Rp. 9.000).

## Kemiskinan Relatif
Garis kemiskinan relatif bersifat tidak tetap dalam suatu perbandingan ke- miskinan. Garis kemiskinan relatif terkait dengan rata-rate pendapatan atau konsumsi di negara/ kawasan yang menjadi acuan. Garis ini terkait dengan standar rata-rata hidup dari masyarakat tertentu pada wak- tu tertentu dibandingkan dengan pendapa- tan rata-rata rumah tangga. Pendekatan ini mungkin menunjukkan pengurangan ke-
miskinan ketika pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Contoh berikut akan meng-gambarkan garis kemiskinan relatif. Tingkat kemiskinan resmi pada awal 1990- an di Amerika Serikat adalah sekitar 15% dan juga sekitar 15% di Indonesia (yang jauh lebih miskin). Banyak dari mereka yang dianggap miskin di AS akan dianggap tidak miskin jika diukur dengan standar Indonesia. Di antara negara-negara OECD/ Uni Eropa, garis kemiskinan sering ditetap- kan pada 50% dari pendapatan rata-rata di negara itu (atau 50% dari pendapatan rata-rata). Garis kemiskinan relatif sering digunakan di negara-negara kaya. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang per- nah dilakukan (Yogi: 2006) tentang kemi- skinan perkotaan di Bandung, Indonesia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Studi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda un- tuk mengetahui kemiskinan di 2 negara ini. Indonesia biasanya menggunakan Pendeka- tan Kebu-tuhan Dasar, sedangkan Malaysia meng-gunakan Kemiskinan Relatif.
Pengalaman di banyak nega- ra menun-jukkan bahwa pembangunan perkotaan yang hanya berfokus pada situ- asi ekonomi dan fisik tanpa memberikan perhatian yang tepat untuk pembangunan manusia seperti pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan, akan menye- babkan masalah sosial dan politik di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan perkotaan sangat penting, ter- utama di negara berkembang seperti In- donesia. Hal itu menjadi prasyarat dalam membuat upaya besar untuk mereformasi kehidupan politik dan untuk meningkatkan
pembangunan manusia, tata kelola pemer- intahan yang baik, struktur ekonomi dan sistem peradilan dan hukum. Dalam rangka mencapai reformasi pembangunan yang berhasil, Indonesia harus mampu memecah- kan masalah kemiskinan secara efektif. Ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang masalah intinya. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas dalam memfasil- itasi proses partisipatif yang melibatkan kaum miskin itu sendiri, karena di masa lalu pemerintah cenderung lebih baik dalam bekerja untuk rakyat dan agak kurang baik dalam bekerja dengan orang-orang.
Secara umum, kemiskinan perko- taan di Indonesia dapat dipilah menjadi karakteristik struktural dan transien. Secara struktural, kemiskinan perkotaan berkai- tan dengan pembangunan sosial-ekonomi dan kependudukan, sedangkan karakteristik transien lebih berhubungan dengan krisis di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997.

## Warga Miskin Kota di Indonesia
Dalam hal kemiskinan absolut, PLI ( Poverty Line Income ) adalah tingkat pendapatan yang cukup bagi seorang indi- vidu untuk menikmati standar hidup mini- mum di masyarakat. Kemiskinan di Indo- nesia diukur dengan PLI seperti makanan, pengeluaran non-makanan yang didasar- kan pada kebutuhan sehari-hari. Misaln- ya, jumlah penduduk miskin (pen-duduk di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2006 adalah 39,05 juta orang (17,75%), jika dibandingkan dengan Feb-ruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), itu berarti
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
ada peningkatan 3,95 juta orang. Persen- tase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah, karena pada Maret 2006 sebagian besar penduduk miskin (63,41%) berada di perdesaan.
Peran komoditas makanan terha- dap garis kemiskinan lebih tinggi dari ko- moditas non makanan (perumahan, san- dang, pen-didikan, dan kesehatan). Pada Maret 2006, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,99%. komoditas pangan mempengaruhi garis kemiskinan adalah beras, gula putih, minyak kelapa, telur dan mie instan (orang Indonesia menyebutnya “Sembako”). Un- tuk komoditas non-makanan ada biaya pe- ru-mahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, transportasi umum dan minyak tanah memiliki ketergantungan yang tinggi. Sementara untuk daerah perdesaan relatif rendah (kurang dari 2%). Ada pergeseran antara penduduk miskin dan hampir miskin pada periode Februari 2005-Maret 2006. Ada 56,51% penduduk miskin pada bulan Februari 2005 yang dikelompokkan se- bagai penduduk miskin pada Maret 2006, sementara yang lain bergeser menjadi ti- dak miskin. Sementara 30,29% penduduk hampir miskin pada bulan Februari 2005 lalu mengalami penurunan menjadi miskin pada Maret 2006. Pada saat yang sama, hampir 11,82% penduduk tidak miskin pada Februari 2005 juga mengalami penurunan menjadi miskin pada Maret 2006. Walaupun 2,29% penduduk tidak miskin turun men- jadi miskin pada Maret 2006. Pergeseran posisi penduduk ini menunjukkan kemi- skinan sementara (kemiskinan temporer)
meningkat lebih tinggi.
Dari peninjauan informasi statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningka- tan kemiskinan di perkotaan karena harga minyak semakin tinggi.

## Tabel 3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persen- tase Penduduk Miskin
menurut Daerah, Maret 2006-Maret 2007
Jumlah penduduk miskin di Indo- nesia pada Maret 2007 adalah 37,17 juta orang (16,58%). Jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 den- gan jumlah 39,30 juta (17,75%), itu berarti jumlah penduduk miskin menurun 2,13 juta. Walaupun persentase orang miskin pada Maret 2007 lebih tinggi dibandingkan Maret 2006. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sangat menurun dibandingkan perkotaan pada Maret 2006-Maret 2007. Penduduk miskin di perdesaan turun 1,20 juta sementara di perkotaan turun 0,93 juta (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah pedesaan dan perkotaan tidak ban- yak perubahan. Pada Maret 2006 sebagian besar (63,13%) penduduk miskin berada di pedesaan, sementara per Maret 2007 persentase ini hampir sama ada 63,52%. Dari informasi ini, kita tahu bahwa orang yang disebut kaum miskin kota adalah ma- nusia dengan garis kemiskinan makanan
dan non-makanan di bawah Rp 187.942/ bulan dan total untuk masyarakat miskin perkotaan di Indonesia pada tahun 2006 adalah 14,49 juta orang.

## III. Hasil dan Pembahasan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Sejarah Program Penanggulangan Kemi - skinan Perkotaan di Indonesia
Pada masa rezim Orde Baru, saat Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto, strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Pada tahun-tahun awal, beberapa pendekatan ad-hoc diadopsi untuk mem- berikan bantuan sementara kepada orang miskin. Pada periode berikutnya, mulai dilakukan perencanaan yang sis-tematis, dengan mendorong pertumbuhan yang ting- gi karena dianggap sebagai obat mujarab untuk berbagai masalah ekonomi terma- suk kemiskinan. Ketika Presiden Soeharto turun, disadari bahwa efek domino dari proses pertumbuhan tidak bisa diharapkan untuk meringankan beban kemiskinan. Ma- salah disparitas pendapatan terutama pada tingkat regional sudah sangat mengkhawa- tirkan yang juga digunakan oleh beberapa politisi sebagai salah satu pembenaran un- tuk pemisahan Indonesia timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki masalah korupsi di lembaga pemerintahan. Pada era Soeharto, korupsi jadi masalah utama. Ada begitu banyak program masyarakat miskin yang dikorupsi oleh rezim Soeharto.
Pemerintahan Soeharto mengung- ka-pkan:..“Penduduk miskin sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan bergantung
pada pertanian [...] Industri yang menyerap banyak tenaga kerja berbasis teknologi dan reformasi tanah akan didorong. Yang terjadi berikutnya adalah pandangan optimis pelak- sanaan Instruksi Presiden untuk Daerah Tertinggal (Instruksi Presiden) Desa Ter- tinggal (IDT)). Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal ini memberi penekanan pada pembangunan infrastruktur pendidikan dasar, kesehatan dasar, kesejahteraan pen- duduk, sanitasi dan air minum, dengan sasa- ran daerah pedesaan. Strategi operasional dan segala perangkat telah dirancang dan dana disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengeluaran telah di- belanjakan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut secara efektif. Tantangan yang dihadapi oleh program pengentasan kemiskinan perkotaan pada masa-masa akh- ir rezim Soeharto adalah menyalakan per- cikan baru antusiasme yang secara efektif akan memanfaatkan energi dari pengang- guran perkotaan atau setengah menganggur untuk perbaikan kawasan kumuh, perumah- an murah, taman pemberdayaan masyarakat dan fasilitas masyarakat lainnya.
Antara tahun 1998-2001, pe- merin-tahan baru Orde Reformasi yang dipimpin secara berturut-turut oleh B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, dan Mega- wati membuat sejumlah program baru untuk menangani krisis ekonomi dengan program jaring pengaman sosial. Program penye-la- matan ini memainkan peran kunci dalam proses pemulihan ekonomi. Strateginya ada-lah dengan ketahanan pangan, mem- berikan perlindungan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan dan mencip-
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
takan lapangan kerja produktif. Program ini mencakup PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), CRP (Program Pemulihan Mas- yarakat, KPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penang- gulangan Kemis-kinan Perkotaan). Pada program penang-gulangan kemiskinan tingkat local, strategi diarahkan terhadap perbaikan kondisi hidup masyarakat kecil (C-KIP) dan Program Penanggulangan Ke- miskinan (PAP) di kota Balikpapan. Kedua program itu diprakarsai oleh pemerintah kota, yang meliputi pem-bangunan fasilitas masyarakat, pengelolaan lahan dan pinja- man rumah dengan memo-bilisasi sumber daya yang tersedia.
Proyek kemiskinan perkotaan meng-gunakan nomor ID-P055821 untuk pulau Jawa karena setengah dari penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan dinilai dan disetujui pada tanggal 19 April 1999. Proyek ini dirancang sebagai proyek pengentasan kemiskinan perkotaan untuk mengatasi kri- sis ekonomi 1998. Berdasarkan penga-la- man sebelumnya, proyek ini memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, pembangunan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi sebagaimana tercantum da- lam pedoman proyek untuk P2KP pertama (1999). Dengan pen-dekatan bawah-atas dan transparansi untuk merancang, proyek ini mencakup perbaikan infrastruktur dasar dan pendapatan berke-lanjutan yang se- belumnya tergerus oleh inflasi atau karena kehilangan pekerjaan.
Proyek ini menyediakan modal di masyarakat untuk peningkatan pendapatan
berkelanjutan oleh kelompok-kelompok da- lam masyarakat untuk pendapatan ber-ke- lanjutan oleh kelompok-kelompok di dalam yurisdiksi dan kaum miskin kota. Proyek ini menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan yang dituntut oleh kelompok masyarakat itu sen-diri. Dana untuk men- dukung kegiatan ekonomi swasta harus dibayar dalam waktu dua tahun dengan tingkat bunga komersial. Setengah dari pembayaran bunga akan tersedia dan di- gunakan untuk membantu pemeliharaan keuangan infrastruktur umum lokal dan kegiatan penciptaan lapangan kerja terkait di daerah perkotaan ber-penghasilan rendah. Pendanaan untuk infra-struktur umum di masyarakat lokal dilakukan secara hibah. Pekerja membangun atau memperbaiki in- frastruktur publik dibayar berdasarkan upah minimum setem-pat.
Dengan mayoritas orang miskin ter- konsentrasi di pulau Jawa, tahap pertama proyek ini dirancang untuk mengatasi ke- miskinan penduduk perkotaan yang tinggal di kota-kota besar, terutama Jakarta, Band- ung, Semarang, Yogyakarta, dan Suraba- ya. Proyek ini awalnya menargetkan kaum miskin di sekitar 60 pemerintah daerah di bagian utara Jawa, khususnya di Yogyakar- ta, Malang dan Bandung yang merupakan kota-kota dengan kepadatan tinggi di daerah perkotaan dan industri kecil. Jumlah pen- duduk di daerah sasaran ini sekitar 24 juta (Bank Dunia: 1999).
Proyek ini juga bertujuan mem- perkuat kapabilitas lembaga lokal untuk membantu masyarakat miskin; memobilisa- si institusi lokal sektor informal dan swasta
dan keahlian; mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal kemasyarakatan; dan mem- berikan kesempatan yang sama kepada la- ki-laki dan perempuan. P2KP Kedua (2002- 2008) sudah menyertakan dialog yang lebih luas antara masyarakat dan badan pelaksana (Kemen-terian Permukiman dan Prasarana Wilayah) terkait proyek dan program pela- tihan yang dipilih (Bank Dunia 2002).

## Pengalaman di Kota Bandung
Pada tahun 1998 ketika krisis keuan- gan merusak sektor ekonomi di Indone- sia, dampak dari situasi tersebut membuat kota menjadi salah satu target pertama yang merasakannya, selain ada banyak sektor usaha yang bangkrut yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pe- merintah Indonesia kemudian meluncur- kan salah satu program untuk meringankan dampak ini. Mereka menye-butnya Program Penanggulangan Kemis-kinan Perkotaan (P2KP). Dalam P2KP ini ada program un- tuk membentuk KSM (Kelompok Swadaya Mandiri). Kelompok-kelompok ini akan dikembangkan menjadi KBMK (Kelom- pok Belajar Mandiri Kelura-han). KBMK ini pada gilirannya akan men-jadi salah satu kelompok yang mendampingi dalam kegiatan informasi dan komunikasi pem- bangunan budaya bagi warga desa. Proyek ini di bawah P2KP dan didanai oleh Bank Dunia.
Sejalan dengan perkembangan so- sio-ekonomi, pembangunan infrastruktur per-kotaan dan perbaikan kondisi lingkun- gan dilakukan melalui Program Perbaikan
Kam-pung (KIP) untuk usaha lokal skala kecil, dan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terpadu (IUIDP) untuk program setingkat kota. Pembangu- nan pedesaan diupayakan melalui Program Pembangunan Pedesaan yang terintegrasi dan Pengembangan Pusat-Pusat partum-bu- han. Di samping kegiatan itu, produksi ska- la kecil dipromosikan melalui pemberian insentif seperti pinjaman lunak untuk modal kerja.
Dalam Keppres Nomor 124 tahun 2001 dan Keppres Nomor 8 tahun 2002, pemerintah Indonesia membentuk komite penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Ekonomi sebagai wakilnya. Tugas utama komite ini adalah untuk mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan mengikutsertakan ti- dak hanya instansi pemerintah tetapi juga pelaku pembangunan lainnya di setiap ting- kat pemerintahan serta lembaga legislatif, LSM, universitas, asosiasi profesi, sektor swasta dan masyarakat sipil.
Komite ini bertanggung jawab un- tuk menentukan pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan dengan: (1). Men- gurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan (2). Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin. Pedoman kebijakan pembangunan yang pro-rakyat miskin ini meliputi: (1) Memaksimalkan pemanfaatan anggaran nasional dan lokal atau APBN dan APBD; (2) Program yang terfokus; (3) sink- ronisasi perencanaan dan pemrograman, penetapan sasaran dan pelak-sanaan ser-
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
ta pemantauan dan pengeva-luasian pen- anggulangan kemiski-nan; (4) melibatkan LSM dalam memantau dan mengevaluasi program; (5) mening-katkan penyediaan kredit mikro untuk usaha kecil dan menen- gah dengan bank atau lembaga lain dan penyediaan bantuan teknis dan penguatan lembaga sebagai akibat dari kesepakatan pemerintah dan Bank Indone-sia.
Sesuai dengan prinsip-prinsip tata pe-merintahan yang baik seperti demokra- tisasi, partisipasi, transparansi dan akunt- abilitas, pemerintah perlu melakukan sink- ronisasi strategi pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari kerangka kebi- jakan pembangunan jangka panjang dengan mengikutsertakan semua instansi terkait. Di samping prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia membuat be-be- rapa strategi yang disebut PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper). PRSP meliputi:
(1). Identifikasi masalah kemiskinan; (2). Evaluasi program dan kebijakan pe-ngu- rangan kemiskinan; (3). Strategi dan ke-bi- jakan; (4) perumusan program dan sistem pelaksanaannya dan (5) evaluasi ke-bija- kan dan pelaksanaan program. Sejak tahun 2000 pemerintah bermaksud untuk melak- sanakan agenda program penanggulangan kemis-kinan sebagai berikut.
1.  Menyusun pedoman bagi lembaga lokal untuk merumuskan program pemba-ngunan pro-rakyat miskin dan prosedur penganggaran dan memberi- kan pen-dampingan teknis bagi lemba- ga ini untuk melaksanakan program dan kebi-jakan secara desentralisasi.
2.  Mengevaluasi efektivitas semua prog-
ram penanggulangan kemiskinan ses- uai dengan kerangka kebijakan untuk mem-buat keputusan dalam pelaksa- naan kebi-jakan.
3.  Membuat daftar alokasi hibah luar neg- eri untuk setiap program penang-gu- langan kemiskinan untuk memastikan kompatibilitas dari berbagai program. Pemerintah harus mempublikasikan daftar dan temuan dalam metode par- ti-sipatif kepada rakyat miskin.
4.  Melakukan analisis kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program un- tuk peraturan dan keuangan yang pro- rakyat miskin, kredibel, dan akuntabel.
5.  Melanjutkan proses perumusan PRSP
sebagai bagian integral dari kerangka kerja kebijakan pembangunan jangka panjang.
Gambar 1 di bawah ini melukiskan struktur organisasi Program Penanggulan- gan Kemiskinan Perkotaan.
Gambar 1
Struktur Organisasi Program Penang-

## gulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia
sumber:http://www.p2kp.org/aboutdetil.as - p?mid=9&catid=3&
Untuk menjangkau kaum miskin perkotaan di Jawa, KDP versi perkotaan dibentuk dan dimulai pada kuartal kedua tahun 1999. Tujuan P2KP ini adalah un- tuk memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka membantu warga perkotaan meng-atasi kemiskinan.

## IV. Penutup
Pengalaman ini membahas beberapa faktor kegagalan program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Ada kesimpulan tentang dibutuhkannya kajian ekstra dalam upaya penanggulangan kemi- skinan perkotaan.
Kajian ini sangat merekomen- dasikan analisis tambahan dari Pemerintah Indonesia untuk secara mendalam memaha- mi apa yang dimaksud dengan kemiskinan perkotaan, karena karakteristiknya sangat berbeda dengan kemiskinan pedesaan.
Strategi untuk penanggulangannya harus ditingkatkan, tidak hanya menggunakan indikator ekonomi tetapi juga indikator lain seperti sosial, budaya, politik, bisnis dan keterampilan teknis.
Bandung adalah salah satu kota be- sar yang sudah menjalankan proyek P2KP. Pada bagian ini disinggung sedikit tentang buruknya kondisi penduduk yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui P2KP. Laporan ini pada dasarnya dari penelitian saya di Kecamatan Sukawar- na, Bandung.
1)  Adanya miskoordinasi antara Sektor
Swasta, Komite, dan Pemerintah.
2)  Sebagian besar kredit mikro yang diber- ikan kepada penduduk miskin, tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tapi untuk konsumsi sehari-hari (keban- yakan mereka keluarkan untuk sekolah anak-anak dan membeli makanan untuk konsumsi sehari-hari).
3)  Penduduk miskin di Bandung tidak mendapatkan pelatihan yang baik un- tuk menjalankan usaha dengan baik. Setelah proposal disetujui oleh pe- merintah, tidak ada konsultasi antara pemerintah dan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin tetap ti- dak tahu bagaimana cara menjalankan usaha dari awal.
4)  Ada semacam budaya kemiskinan di Indonesia, yang terlihat dari sebagian orang miskin yang menggunakan uang dari pemerintah untuk dihabiskan, den- gan prinsip bahwa “Uang Pemerintah adalah uang rakyat”. Hal ini menye- dihkan karena Pemerintah Indonesia
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung

## Daftar Pustaka
Andre Bayo Ala, 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan , Yogyakarta:
Liberty.
Ariffin Jamilah, 1994. Poverty Amidst Plenty , Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publi- cations.
Arjan, de Haan, 1995. Bibliographical Review on Social Exclusion in South Asia , Discus- sion Paper Series No.79, Geneva: International Institute for Labour Studies.
Badan Pusat Statistik, 2007. Population of Indonesia. Result of the 2007 Population Cen - cus . Series L.2.2. Jakarta : Badan Pusat Statistik,
Badan Pusat Statistik, 2006. Pedoman Penyandian Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Suku Bangsa. Sensus Penduduk 2007 . [Coding Guides for Provinces, Regencies/ Municipalities and Ethnic Groups. 2000 Population Cencus]. Jakarta : Badan Pusat Statistik,
Badan Pusat Statistik, 2007b. Population of Jawa Barat . Result of the 2007 Population Cencus. Series L.2.2.14. Jakarta : Badan Pusat Statistik
Barry, C., Morrison, C. M., & Ellis, A. W. (1997). Naming the Snodgrass and Vanderwart pictures: Eﬀects of age of acquisition, frequency, and name agreement. Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 50, 560–585.
Barry J.L., et al. 1997. Digestive and metabolic eﬀects of potato and maize fibres in human subjects. Br. J. Nutr , 77 (1): 33-46.
Barry, C., Morrison, C. M., & Ellis, A. W. (1997). Naming the Snodgrass and Vanderwart pictures: Eﬀects of age of acquisition, frequency, and name agreement. Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 50, 560–585.
mendapatkan pinjaman dari Bank Dun- ia yang harus dibayar oleh generasi berikutnya
5)  Dari penelitian lain ditemukan bah-
wa orang-orang miskin di Bandung menunjukkan gejala budaya pasca-pop- ulis meniru orang kaya (Hedonisme) dengan menghabiskan uang untuk hal-
hal selain kebutuhan dasar. Misalnya, ada beberapa responden yang membeli sepeda motor menggunakan uang dari P2KP, karena dia ingin terlihat seperti orang kaya.
Balogh, T., 1966. The Economics of Poverty , London: Weidenfeld and Nicholson Ungku Abdul Aziz,. 1964. “Poverty and Rural Development in Malaysia”, Kajian Ekonomoi Malaysia , Vol.1, No.1, Jun.
Bappeda Kota Bandung, 2002, Evaluasi Perguliran Dana Program P2KP di Kota Band - ung . Bandung, Bappeda.
Baum, W.C.,  1990, Investasi Dalam Pembangunan : Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia 11 , Cet 2,  Jakarta : Universitas Indonesia
Booth, S.R., 1901. Poverty: A Study of Town Life , London: Macmillan Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988a. Dasar dan Strategi Pembasmian Kemi - skinan - Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, 1988b. Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kum- pulan Rencana Tentang Kemiskinan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chamhuri Siwar dan Mohd. Amin Mohd. Anuar, 1989. “Kemiskinan Di Kalangan Petani Padi: Kajian Kes Di Besut, Kemubu, Seberang Perai, Tanjung Karang dan Jasin”, Penerbitan Tak Berkala No.38, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi, Selangor.
Chubut, C; Aube, A.C; Mekki, N; Dubois, C; Lairon, D: Barry, J.L. (1997). Digestive and metabolic eﬀects of potato and maize fibres in human subjects. Br. J. Nutr , 77 (1): 33-46.
Diknas Kota Bandung, 1998, Kertas Kerja, “ Perspektif Penduduk terhadap pengaruh Pendidikan Globalisasi ”, Bandung, Kantor Pendidikan Nasional Indonesia.
Earth Institute, 2004. Energy service for the poor (Commissioned paper for the Millenni- um  Project Task Force 1). Vijay Modi, Professor Eart Institute and Departement of Mechanical Engineering Colombia University
Ercelawn, 1990 “Absolute Poverty in Pakistan: Poverty Lines, Incidence, Intensity” Uni- versity of Karachi, Applied Economics Research Centre.
Frank, A.G., 1973. “The Development of Underdevelopment”, dlm. C.K. Wilber, ed., The Political Economy of Development and Underdevelopment , New York: Random House.
Friedmann, J., 1979. “Urban Poverty in Latin America - Some Theoretical Considerations”, dalam Development Dialogue , Vol.1, April, ms 45-48
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
George, V. dan I. Howards, 1991. Poverty Amidst Affluence - Britain and the United States, London, England: Edward Elgar.
Harian Media Indonesia, 10 Juli 1999, Penduduk Miskin Indonesia
Holland, J. L., Powell, A., & Fritzsche, B. (1994). SDS professional user’s guide . Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
Institut Pertanian Malaysia (AIM), 1983/1984. Kemiskinan Luar Bandar , Kuala Lumpur.
Jamasy, O., 2004, Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan , Jakarta: Belantika
Kamal Salih, 1983/1984. “Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan”, dlm. Institut Pertanian Malaysia (AIM), Kemiskinan Luar Bandar, Kuala Lumpur: AIM.
Kartasasmita, G., 1996, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : PT Pustaka
Kozel, V, 1999. New Approaches, New Methods, The need for Cross Disciplinary Research on Poverty. WDR on Poverty and Development 2000/01 , Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, Washington DC.
Lewis, O., 1966. La Vida: a Puerto Rican Family in Culture of Poverty , San Juan and New York: Random House.
Lipton, M. (1983) Poverty Undernutrition and Hunger . Word Bank staﬀ Working Paper No. 597 (Washington, D.C.: Word Bank).
Miller S.M. and W. Bloomberg Jr, 1970. “Shall the Poor Always be Impoverished”, dlm. Warner Bloomberg, Jr., and Henry J. Schmandt, eds., Urban Poverty: Its Social and Poliitical Dimensions , California: Sage Publication, Inc.
Mohd Razali Agus, 2005, “Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Sem- ula”,  Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya .
Mohd Razali Agus, 2001, Perumahan Awam di Malaysia ;Dasar dan Amalan Kuala Lum- pur, Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.
Mohd Taib Dora, 2000. Peminggiran Sosial: Keluarga Melayu Termiskin Bandar , Skudai, Johor Darul Ta`zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd. Nor Ghani, 1977. “Dimensions of Poverty and Poverty Eradication Programmes”, dlm. B.A.R. Mokhzani dan Khoo Siew Mun, Some Case Studies on Poverty in Malaysia - Essays Presented to Professor Ungku A. Aziz, Kuala Lumpur: Persatuan Ekonomi Malaysia.
Muhammad Ayub.(2007). Understading Islamic Finance. England: John Wiley & Sons.
Myrdal, G., 1970. The Challenges of World Poverty: A World Anti-Poverty Programme in Outline , New York: Vintage Books.
Naseem, S. M. (1973) Mass Poverty in Pakistan: Some Preliminary Findings. The Pakistan Development Review 12:4,  312–360.
Nayak, P., 1995. Economic Development and Social Exclusion in India , Geneva: Interna- tional Institute for Labour Studies.
Orshansky, M. (1965), Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile, Social Security Bulletin , Vol. 28.
Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh 1988. “Konsep-Konsep Kemiskinan dan Ke- taksamaan: Satu Tinjauan”, dalam Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan) , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Piachaud, D., 1987. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, Journal of Social Policy , Vol.16, No.2. ms. 147-164.
Ravallion, M. , 1994, “ Poverty Comparisons, Fundamentals of Pure and Applied Econom - ics ”, Switzerland: Harwood Academic Publishers.
Rein, M., 1970. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, dlm. Peter Townsend, The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Style of the poor in Different Countries , London: Heinmann Educational Books Ltd.
Rowntree, S. (1901), Poverty: A Study of Town Life , Macmillan, London.
Scott, W., 1979. “Poverty Monitoring in Developing Countries”, Development and Change , Vol.10, No.3, July.
Sen, A., 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deorication , Oxford: Clarendon Press.
Sukhtame. P.(1982) New Concepts in Nutrition and  Their Implications for Policy (Pune: Maharashtra Association for the Cultivation of Science)
Sukmana, O., 2005, Sosiologi dan Politik Ekonomi , Malang, Jawa Timur: UMM Publi- cation.
Yogi Suprayogi Sugandi , Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
Surathman Kastin Hassan, 1996. “Kemiskinan dan Pembasmian Kemiskinan Mengikut Perspektif Islam”, dlm. Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj Idris, sunt., Kemiskinan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia .
Syed Othman Alhabsyi, 2000. “Solving Absolute Poverty Using answers Found in Reli- gion”, http://vlib.unitarkl1.edu.my/staﬀ-publications/datuk.
Syed Othman Alhabsyi,1996. “ Poverty Eradication From Islamic Perspectives ”, http:// vlib.unitarkl1.edu.my/staﬀ-publications/datuk, layari pada Ogos 2000.
Tim Persiapan P2KP, 1999, Manual Proyek P2KP Buku Satu Pedoman Umum . Jakarta
Townsend, P., 1979. Poverty in the United Kingdom - A Survey of Household Resources and Standards of Living , England: Penguin Books.
Ungku Abdul Aziz,.1975c. “ Recent Thoughts on Poverty ”, Workpaper presented in Second Malaysian Economic Convention, Kuala Lumpur.
Wan Sulaiman Wan Yusoﬀ,. “ Modern Approach of Zakat as an Economic and Social In - strument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah ”, workpaper presented in CPDS (Centre For Poverty and Development Studies) University of Malaya, Kuala Lumpur.
Winter, A.J., 1969. The Poor: A Culture of Poverty or a Poverty of Culture? , Michigan: William B. Eerdmans Publisher.
Word Bank (1999). Coporate Governance: Framework for Implementation , Overview . www.wordbank.org.pp.5
World Bank (2002) Poverty in Pakistan: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics. Washington, D.C.: World Bank.
Yogi, S dan Iksan, M, (2006) Standar Pelayanan Publik di Daerah, Penerbit PKKOD-LAN, Jakarta.