## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
IMPLEMENTASI SEMANGAT PERSATUAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL MELALUI AGENDA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN MALANG
Oleh : 1 Nashrul Wahyu Suryawan dan
2 Endang Danial
1 Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan SPs Universitas Pendidikan Indonesia 2 Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan SPs Universitas Pendidikan Indonesia E-mail: endangdanial@gmail.com

## ABSTRACT
The  background  of  this  research  is  the  social  diversity  of  Indonesian  people.  This  situation causes conflicts among Indonesian people which need solutions to minimilize the effects of the conflict  among  the  society.  The  study  over  the  value  of  unification  and  harmony  of  the Religious Community Forum is one of the implementation of the unification spirit, the aspect of toleration, which needs to be spread out among the society. The goal of this research is to dig down how the Religious Community Forum works in  increasing the Malang multicultural society  understanding  over  the  value  of  unification.  It  is  also  to  know  how  the  Religious Community Forum increases the society toleration and the importance of unification among Malang society diversity.  Alt last but not least, the study over the unification value functions as  a  report  of  how  the  Religious  Community  Forum  maintain  the  Indonesian  people unification. This research use subjects of the Religious Community Forum members, religion leaders,  government  officers,  and  Malang  people.  The  approach  used  in  this  research  is qualitative  with  case  study  method.  The  data  collection  techniques  used  in  this  study  are observation, interview, documentation, and participation. Meanwhile, the data is analyzed by using data reduction, data display, and verivication.The findings of this research are: 1) The activities  done  by  the  Religious  Community  Forum  contain  the  unification  value;  the unification  and  harmony  religious  communities,  conflicts  and  dialogues  counseling, toleration, socialization over the government policy of the unification and harmony of diverse society;  2)The  Religious  Community  Forum  contains  social  aspects;  the  diversity  value, toleration,  pluralism,  and  the  society  unification,    which  can  be  descended  to  the  next generation; 3) The forum has some roles in maintaining and keeping the unification value of multicultural  society  through  the  activities  applied  in  the  society.  Malang  government supports  and  coordinates  any  institution  works  in  society  unification  and  harmony.  The actions  taken  shows  that  the  government  are  concerned  on  the  unification  of  multicultural society. Thus, it can be concluded that the activities done by the Religious Community Forum of Malang contain the unification value.
Key words: Unification, multicultural society, Religious Community Forum.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Bangsa Indonesia merupakan bangsa  yang  terdiri  dari  masyarakat  yang majemuk,  multikultur  serta  terdiri  dari berbagai agama dan keyakinan.
Keberagaman  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  merupakan  suatu  nilai  positif yang  memerlukan  perhatian  khusus  agar hal  tersebut  mampu  menjadi  sumber kekuatan  dan  ciri  khas  bangsa  Indonesia di dunia internasional. Menurut Poespowardjojo(1991:  51)  “Selanjutnya kita  ketahui,  kondisi  masyarakat  sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk.  Masyarakat  Indonesia  bersifat multi  etnis,  multi  religius  dan  multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling  berinteraksi.  Berbagai  unsur  dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya  khasanah  budaya  untuk membangun  bangsa  yang  kuat…”. Sementara  itu  menurut  Muzhar(Harahap 2007:  28).  Multikulturalisme  mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat  suatu  negara,  yang  majemuk dari  segi  etnis,  budaya,  agama  dan sebagainya,  namun  mempunyai  cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan  yang  sama  dan  memmpunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.
Menurut Octaviani (2013:113)
prinsip-prinsip  dasar  multikulturalisme mengakui  dan  menghargai  keberagaman kelompok  masyarakat  seperti  etnis,  ras, budaya,gender,stratasosial,agama,perbeda an  kepentingan,  keyakinan  dan  tradisi yang akansangatmembantubagiterwujudnyaper ubahan  format  perilaku  sosial  yang kondusifdanditengahkehidupanmasyaraka t yang majemuk, sedangkan menurut Azra (dalam  Budimansyah  dan  Suryadi  2008: 43)  multikulturalisme  adalah  landasan
budaya  yang  terkait  dengan  pencapaian civility (keadaban)  yang  amat  esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadabandan
keadaban yang demokratis. Multikulturalisme merupakan sebuah  landasan  budaya  yang  bertujuan untuk tercapainya keadaban yang kemudian berhubungan dengan terwujudnya demokrasi yang berkeadaban. Keberagaman  yang  terdapat  pada masyarakat Indonesia merupakan identitas  yang  menjadi  ciri  khas  dari bangsa  lain  di  dunia.  Pembentukan keragaman  dalam  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan  dari  adanya  perkembangan dalam hal informasi dan komunikasi yang berdampak  pada  banyaknya  kelompok- kelompok  baru  dalam  masyarakat  yang tubuh  dari  pertukaran  budaya  melalui informasi  dan  komunikasi.  Kelompok- kelompok  tersebut  hidup  pada  satu wilayah  Indonesia  serta  mendapatkan pengakuan  dari  pemerintah  dalam  daerah tersebut. Selanjutnya,Parekh (2000:
3)mengatakan bahwa keragaman komunal yang  muncul  bila  terdapat  anggota- anggota  masyarakat  yang  hidup  dalam kelompok-kelompok  yang  terorganisir dengan  baik  dan  berbagi  sistem  dan praktik  kehidupan  tertentu  yang  berbeda dari masyarakat pada umumnya, misalnya pada kelompok-kelompok  keagamaan baru,  kelompok  etnis  atau  imigran  yang hidup di wilayah tertentu.
Dengan adanya keberagaman tersebut  diperlukan  adanya  penghayyatan dan  implementasi  sikap  toleransi  antar masyarakat  untuk  menjaga  persatuan  dan kesatuan  bangsa  Indonesia  serta  menjaga menjaga perdamaian, keharmonisan hidup bermasyarakat  sekaligus  meminimalisir potensi konflik pada masyarakat. Muchali (2013:  4)  menyatakan  bahwa  toleransi, (Arab) berarti batas ukur untuk penambahan  atau  pengurangan  yang masih diperbolehkan. Pemahaman terhadap  toleransi  sangat  penting  dalam

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
usaha  membangun  masyarakat  yang damai,  dan  penuh  kasih,  lebih-lebih masyarakat yang multikultural.Dalam masyarakat  multikultur  seperti  Indonesia gerakan dialog antaragama harus ditopangkan oleh toleransi kultural, yakni tata  laku  kehidupan.  Ia  bukan  semata- mata didasarkan pada toleransi antarkeberimanan,  namun  seyogyanya dibingkai dalam
toleransi antarkemanusiaa.  Bukan  hanya  toleransi dalam  pengertian  pasif,  akan  tetapi toleransi  aktif  yaitu  kesediaan  untuk secara  aktif  menghormati,  mengakui  dan secara partisipatif membagun perdamaian.
Sementara itu, Susanto(2006: 47) berpendapat bahwa pluralismeberpandangan bahwa secarateologis pluralitas(keragaman) agamamerupakan realitas niscayayangmasing-masingberdiri sejajarsehinggasemangatmissionaris(dakw ah)dianggap tidakrelevan.
Munculnya  berbagai  kelompok- kelompok  baru  dan  adanya  realitas masyarakat  Kabupaten  Malang  yang terdiri  dari  berbagai  etnis,  suku,  agama dan  ras  yang  berbeda  mendorong  adanya semangat  persatuan  untuk  tetap  memiliki jiwa dan semangat nasionalisme keindonesiaan.  Semangat  dan  kemauan dari  setiap  kelompok  untuk  tetap  bersatu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  merupakan  salah  satu modal  utama  dalam  mencapai  cita-cita dan  tujuan  bangsa  Indonesia.  Menurut
Darmodiharjo (1991: 42) persatuan Indonesia  adalah  persatuan  bangsa  yang mendiami  wilayah  Indonesia.  Bangsa yang  mendiami  wilayah  Indonesia  ini bersatu  karena  didorong  untuk  mencapai kehidupan  kebangsaan  yang  bebas  dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor  yang  dinamis  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia,  bertujuan  memajukan kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  ikut  mewujudkan
perdamaian  dunia  yang  abadi.  Sementara itu,  menurut  Poespowardjojo  (1991: 51)salah  satu  peranan  Pancasila  yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan  seluruh  rakyat  Indonesia menjadi  bangsa  yang  berkepribadian  dan percaya pada diri sendiri.
Realitas  yang  di  hadapi  dalam mqasyarakat  Kabupaten  Malang  antara lain, adanya keberagaman soasial masyarakat dalam konteks agama, kebudayaan,  etnis  dan  golonganpada masyarakat.  Dengan  adanya  realitas tersebut  muncul  dampak  negative  yaitu adanya  sikap  fanatisme  dan  munculnya konflik  antar  kelompok  agama  terkait dengan  pendirian  rumah  ibadah  dalam masyarakat  Kabupaten  Malang,  sehingga mengancam  nilai-nilai  persatuan  yang telah  ada  pada  masyarakat  yang  dapat dilihat  dari  adanya  kebersamaan  dalam melakukan  peribadahan,  doa  bersama, kerjasaa dalam lingkup sosial kemasyarakatan  dan  adanya  kerukunan antar individu dalam masyarakat Selanjutnya  adalah  memudrnya  nilai perstuan  dan  kesatuan  dalam  lingkup daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya akan mengancam nilai persatuan  dan  kesatuan  pada  lingkup nasional  bangsa  Indonesia.  Hingga  pada akhirnya,  penelitian  ini  dianggap  perlu untuk dikaji dalam aspek sosial masyarakat  Kabupaten  Malang  dalam membentuk  dan  membangun  nilai-nilai persatuan pada maasyarakat yang multikultur bangsa Indonesia.Oleh karena itu,  perlunya  sebuah  tulisan  mengenai pengembangan  nilai  persatuan  pada masyarakat  multikultur.  Hal  demikian menarik untuk meneliti tentang  Semangat Persatuan  pada  masyarakat  Multikultural melalui  agenda  Forum  Kerukunan  antar Umat beragama di Kabupaten Malang.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
1.2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kasus  untuk  memaknai  interaksi  antara anggota Forum Kerukunan Umat Beragama  Kabupaten  Malang  dengan realitas pengembangan nilai-nilai
multikulturalisme dan toleransi pada
masyarakat
di bidang sosial
kemasyarakatan.  Desa  Wonosari  dipilih sebagai lokasi penelitian karena didalamnya terdapat berbagai agama, etnis, ras  dan  kebudayaan  yang  beragam  dan mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme  masyarakat  Kabupaten Malang. Pada penelitian ini mengambil 12 anggota Forum Kerukunan Umat
Beragama,  masyarakat,  tokoh  agama  dan aparatur pemerintahan desa sebagai informan  dalam  proses  pengambilan  data. Selama 3 bulan penelitian, eneliti melakukan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  terhada  informan  dalam semua program-program FKUB dan dinamika  kehidupan  masyarakat  terutama yang  dilaksanakan  di  Desa  Wonosari Kabupaten  Malang.  Hasil  pengumpulan data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman.  Teknis  analisis  tersebut  terdiri dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan verifikasi  data  (Milles  dan  Haberman, 2012).  Data  yang  berhasil  diperoleh kemudian  divalidasi  menggunakan  teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.
1.3. Kerangka Teori
1.3.1. Persatuan
Menurut  Kaelan  (2013,  hlm.  142) persatuan  mengandung  makna  bahwa:Sila ketiga Pancasila yaitu ’Persatuan Indonesia’  yang terdiri atas dua kata yaitu Persatuan  (S)  dan  Indonesia  (ket),jadi  inti pokok  sila  ketiga  kata  ’persatuan’  yang terdiri  dari  akar  kata  ‘satu’+per  -/-an. Maka ‘persatuan’ secara morfologis berarti suatu hasil dari perbuatan, jadi  merupakan
nomina.  Ditinjau  dari  sudut  dinamikanya pengertian  ’persatuan’  yaitu  suatu  proses yang  dinamis  berdirinya  bangsa  dan Negara ‘Indonesia’, yaitu merupakan suatu proses  persatuan  untuk  wilayah,  bangsa dan Negara Indonesia. Selanjutnya
Darmodiharjo  (1991,  hal.  42)  menyatakan bahwa:
Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa  yang  mendiami  wilayah Indonesia.  Bangsa  yang  mendiami wilayah  Indonesia  ini  bersatu  karena didorong  untuk  mencapai  kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara  yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa
Indonesia, bertujuan  memajukan  kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut diperlukan  suatu  pandangan  hidup  yang diyakini  oleh  semua  warga  masyarakat yang mendiam wilayah Indonesia, pandangan hidup tersebut adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup yang  di gunakan  dan  diyakini  oleh  masyarakat Bangsa Indonesia. Menurut
Poespowardjojo (1991, hal. 51) “Salah satu peranan  Pancasila  yang  menonjol  sejak permulaan penyelenggaraan Negara Republik  Indonesia  adalah  fungsinya dalam  mempersatukan  seluruh  rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian  dan  percaya  pada  diri sendiri”.  Selanjutnya  Latif  (2012,  hal.  5) mengungkapkan bahwa “Hakikat
Indonesia  adalah  suatu  cita-cita  untuk mempersatukan  unsur-unsur  tradisi  dan inovasi  serta  keragaman  etnis,  agama, budaya,  dan  kelas  sosial  kedalam  suatu “botol  baru”  bernama  “Negara-bangsa”.
Hasrat persatuan itu memang terjadi secara negatif, didorong oleh kehendak menghadapi  musuh  bersama  (Negara kolonial),  dan  secara  positif,  tercipta  oleh

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
hasrat untuk mencapai kebahagiaan bersama”.

## 1.3.2. Multikulturalisme
Multikulturalisme  berasal  dari  dua kata;  multi  (banyak/beragam)  dan  kultural (budaya  atau  kebudayaan),  yang  secara etimologi  berarti  keberagaman  budaya. Budaya  yang  mesti  dipahami,  adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan  mesti  dipahami  sebagai  semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika  ini  akan  melahirkan  banyak wajah,  seperti  sejarah,  pemikiran,  budaya verbal, bahasa dan lain-lain.
Sejarah munculnya konsep multikulturalisme  tidak  hanya  terdapat pada  bangsa  Indonesia,  naun  di  Amerika sejarah unculnya konsep multikulturalisme diawali  oleh  adanya  diskriminasi  etnis yang  kemudian  mendorong  terbentuknya MCE  di  negara  tersebut.  Menurut  Writer, 2008,  hal.  5)  MCE  berawal  di  USA berawal  dari  pergerakan  HAM  di  akhir 1960-an sebagai macam macam kelompok ethnic  yang  ditentang  dan  di  konfrontir tekanan  yang  sangat  berat  dan  ketidak adilan mereka secara sejarah dan berlanjut pada  diskriminasi  individual,  institusional dan structural. Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  berbagai  etnis, kebudayaan  dan  agama  yang  bermacam- macam  sehingga  dirasakan  perlu  untuk membentuk
konsep multikulturalismedalam kehidupan
masyarakat.Sedangkan  Kymlicka  (2011, hal.  13)  menyatakan  bahwa  masyarakat modern  semakin  sering  dihadapkan  pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan  atas  identitas  mereka,  dan diterimanya budaya mereka. Hal seperti itu sering  disebut  sebagai  tantangan  dari “Multikulturalisme”. Namun Istilah “Multikultural” mencakup berbagai bentuk pluralism  budaya  yang  berbeda,  masing- masing memiliki tantangan sendiri- sendiri. Ada berbagai cara dimana minoritas  menyatu  dengan  komunitas
politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan  masyarakat  yang  sebelumnya memerintah  sendiri  sampai  pada  imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan- perbedaan dalam cara penggabungan itu mempengaruhi sifat dari kelompok  minoritas  dan  bentuk  hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas.
Seiring berkembangnya tekhnologi, komunikasi  dan  kemajuan  pada  bidang transportasi  yang  meningkatkan  mobilitas manusia  muncul  konsep  multikulturalisme yang  dikaitkan  dengan  agama,  yakni ”multikulturalisme religius” yang menekankan  tidak  terpisahnya  agama  dari negara,  tidak  mentolerir  adanya  paham, budaya,  dan  orang-orang  yang  atheis (Harahap,  2008.  Hal  65).  Dalam  konteks ini,  multukulturalisme  dipandang  sebagai pengayaan  terhadap  konsep  kebudayaan bangsa  Indonesia  yang  majemuk  dan mencakup konsep kerukunan umat beragama  yang  dikembangkan  secara nasional. Sedangkan Muzhar dalam Harahap  (2007,  hal.  28)  mengungkapkan bahwa “Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan  dan  tindakan,  oleh masyarakat suatu  Negara,  yang  majemuk  dari  segi etnis,  budaya,  agama  dan  sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan  semangat  kebangsaan yang  sama  dan  memmpunyai  kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut “

## 1.3.3. Kerukunan Umat beragama
Menurut  Lubis  (2005,  hlm.  7-8) “Dalam  bahasa  Inggris  disepadankan dengan harmonious atau concord .  Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang  ditandai  oleh  adanya  keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan ( harmony,  concordance ).  Dalam  literatur ilmu  sosial,  kerukunan  diartikan  dengan istilah  intergrasi  (lawan  disintegrasi)  yang berarti ‘the  creation  andmaintenance  of

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
diversified  patterns  of  interactions  among outonomous  units’ .  Kerukunan  merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya  pola-pola  interaksi  yang beragam  diantara  unit-unit  (unsure  /  sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai,  saling  menghormati  dan menghargai,  serta  sikap  saling  memaknai kebersamaan.
Kerukunan tidak hanya di pergunakan  dalam  konteks  pergaulan sehari-  hari,  Munawar  (2005,  hlm.  4-5) mengemukakan bahwa “Telah dikemukakan  sebelumnya  bahwa  kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar  umat  beragama  bukan  berarti merelatifir  agama-agama  yang  ada  dan melebur  kepada  satu  totalitas  (sinkretisme agama)  dengan  menjadikan  agama-agama yang  ada  itu  sebagai  mazhab  dari  agama totalitas  itu,  melainkan  sebagai  cara  atau sarana  untuk  mempertemukan,  mengatur hubungan  luar  antara  orang  yang  tidak seagama  atau  antara  golongan  umat beragama dalam kehidupan social kemasyarakatan”.  Selanjutnya  Muhaimin (2004,  hlm.  19)  menyatakan  bahwa membangun  kehidupan  umat  beragama yang  harmonis  bukan  merupakan  agenda yang  ringan.  Agenda  ini  harus  dijalankan dengan  hatihati  menginngat  agama  sangat melibatkan  aspek  emosi  umat,  sehingga sebagian  mereka  lebih  cenderung  pada “klaim  kebenaran”  dari  pada  “mencari kebenaran”.  Meskipun  sejumlah  pedoman telah  digulirkan,  pada  umumnya  masih sering  terjadi  gesekan-gesekan  ditingkat lapangan,  terutama  berkaitan  dengan penyiaran  agama,  pembangunan  rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan  luar  negeri,  perayaan  hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.
Menghadapi  realitas  ini  setiap pemeluk  agama  dituntut  agar  senantiasa mampu menghayati sekaligus
memposisikan diri dalam konteks pluralitas  dengan  didasari  semangat  saling menghormati  serta  menghargai  eksistensi agama  lain  (Ruslani,  2000,  hlm.167). Realitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama mengharuskan masyarakat lebih menghayati dan mampu menempatkan  diri  melalui  nilai  kerukunan dan  toleransi  dalam  masyarakat  yang plural.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2.1. Pemahaman Konsep keragaman,
Pluralisme dan Persatuan dari

## FKUB
Menurut  peneliti  konsep-konsep yang dikembangkan oleh Forum
Kerukunan antar Umat Beragama
Kabupaten  Malang  meliuti  konsep  nilai Keragaman,  Pluralisme,  dan  Persatuan, jadi peneliti melakukan wawancara dengan  sumber  yang  bisa  dipercaya  serta mengerti  tentang  bagaimana  konsep  yang dikembangkan  oleh FKUB. Konsep pertama  yang  dikembangkan  oleh  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  Kabupaten Malang dalah keberagaman, keberagaman merupakan suatu keadaan dimana masyarakat  Kabupaten  Malang  tidak terdiri  hanya  dari  satu  Agama,  satu  etnis, satu  Kebudayaan  dan  satu  kelompok. Oleh karena  itu  masyarakat harus mengerti  dan  memahami  bagaimana keadaan  masyarakat  sekitar  yang  terdiri dari berbagai suku, agama dan
Kebudayaan.
Pluralisme dalam masyarakat Kabupaten  Malang  diwujudkan  dengan adanya  penghargaan  terhadap  individu lain  yang  memiliki  agama,  kebudayaan dan  etnis  berbeda,  penghargaan  tersebut daat  dilihat  dari  adanya  kebersamaan dalam kegiatan doa bersama yang dihadiri

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
oleh  berbagai  agama  serta  kegiatan kenduri yang  melibatkan  masyarakat  dari berbagai latar belakang agama.
Selanjutnya terkait konsep persatuan yang dikembangkan  adalah  penghayatan  dan implementasi nilai persatuan pada masyarakat  multikultur  di  Kabupaten Malang, konsep persatuan yang dikembangkan adalah nggandengne
menyambungkan semua elemen masyarakat  Kabupaten  Malang  dengan berbagai latar belakang agama,
kebudayaan,  keyakinan,  golongan  dan etnis  yang  berbeda  sehingga  dengan menyambungkan
dalam
konteks komunikasi  dapat  diwujudkan  nilai-nilai persatuan  pada  masyarakat  Kabupaten Malang.
2.2. Eksistensi Pembentukan FKUB
pada Masyarakat Multikultural di
Kabupaten Malang Sejarah pembentukan Forum Kerukunan  Umat  Beragama  di  Kabupaten Malang dimulai dengan adanya
penyusunan  Peraturan  Bersama  Menteri (PBM)  Nomor  8  &9  tahun  2006  yang mengatur  mengenai  tugas  dan  Fungsi Kepala  Daerah  dalam  rangka  menjaga persatuan  dan  kesatuan  pada  masyarakat. Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati Malang  mengenai  pembentukan  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  Kabupaten Malang  yang  menjadi  dasar  pembentukan FKUB  Kabupaten  Malang.  Pada  awal pembentukan FKUB Kabupaten Malang di fasilitasi  oleh  Badan  kesatuan  bangsa pollitik    dan  Kementrian  agama  di Kabupaten Malang, fasilitas  tersebut berupa  penentuan  anggota  dan  rapat penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kabupaten Malang.
Keanggotaan FKUB Kabupaten
Malang  berasal  dari  Tokoh  agama  dan akademisi yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Malang. Hal tersebut  bertujuan  agar  anggota  FKUB
dapat  beradatasi  dengan  cepat  terhadap dinamika  masyarakat  dan  permasalahan yang  timbul  pada  masyarakat.  Penentuan komposisi  anggota  FKUB  Kabupaten Malang  menganut  prinsip  proporisonal, Islam merupakan agama mayoritas masyarakat  Kabupaten  Malang  sehingga anggota  dari  FKUB  mayoritas  terdiri  dari agama  Islam  sehingga  mampu  mewakili aspirasi  masyarakat  muslim  mayoritas  di Kabupaten Malang. Kemudian diikuti oleh Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Konghucu.
Penyusunan  Kegiatan  didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten  Malang,  yaitu  adanya  dialog yang membahas mengenai pendirian rumah  ibadah,  kerukunan  masyarakat dalam  bersosialisasi,  pelaksanaan  kegiatan do’a  bersama,  kendurian,  dan  kegiatan sosial masyarakat yang rentan menimbulkan  gejala-gejala  konflik  di masyarakat.
2.3. Program Pelaksanaan dan Keberhasilan FKUB Menuruut Peneliti
program kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  Kabupaten Malang  meliputi  dialog,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi perundang-undangan dan pemeliharaan  kerukunan  pada  masyarakat. Kegiatan  dialog  dilakukan  dengan  tetap mengambil  tema  kerukunan  dan  persatuan dalam  masyarakat.  FKUB  merupakan symbol  dari  kebersamaan  jadi  setiap  dari kepala  dinas  itu  diadakan  dialog  masing- masing, dan kemudian tupoksi dari  FKUB adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang  diundang  kemudian  diajak  dialog. Pada  waktu  duduk  bersama  itu  ada sosialisasi  peraturan  bersama  menteri tentang pendirian rumah ibadah, kemudian tinggal  program  pemerintah  kabupaten  itu apa, disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Malang.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
PadaKabupaten  Malang  yang  di bangun disamping dalam hal kebersamaan, itu  dalam  hal  ketika  ada  riak-  riak  kecil yang  dapat  menimbulkan  konflik  FKUB sudah  bereaksi  dahulu  jadi  setiap  tokoh agama pro aktif. Kalau seumpama dicontohkan  di  turen  ini  ada  yang  akan mendirikan  gereja,  karena  izinnya  belum lengkap akan
menimbulkan masalah.Adapun,
keinginan
dari masyarakat Kabupaten Malang yang menginginkan  terciptanya  toleransi  ketka mengadakan  kerja  bakti  dan  kegiatan  doa bersama  yang  dilakukan  oleh  berbagai pemeluk agama untuk kesejahteraan bersama. Dari adanya keinginan masyarakat  tersebut  FKUB  memberikan sosialisasi  pada  masyarakat  untuk  tidak mengedepankan sikap fanatisme kelompok dan agama dalam pergaulan dan sosialisasi dalam  masyarakat  sehigga  dengan  adanya perbedaan  pada  masyarakat  Kabupaten Malang  akan  tetap  terjaga  nilai  persatuan yang  diimplementasikan  melalui  adanya kegiatan kenduri, pertunjukan lintas kebudayaan, perayaan hari besar keagamaan  dengan  damai  dan  kerjasama dalam bidang sosial religius yang harmonis dengan  adanya  gerak  jalan  lintas  agama sebagai  wadah  komunikasi  antar  umat beragama di Kabupaten Malang.
2.4. Faktor Determinan yang Dihadapi oleh FKUB
Faktor  yang  mendukung  salah satunya adalah dukungan moril dari semua pihak,  secara  materiil  adalah  pemerintah Kabupaten  Malang  yang  merupakan  pihak yang  memberikan  anggaran  pada  FKUB terkait  dengan  pembiayaan  operasional kegiatan yang dilaksanakan pada masyarakat.  Dukungan  moril  datang  dari pihak-pihak yang ikut membangtu terselenggaranya  kegiatan  FKUB,  seperti Kemenag, Bakesbangpol, Bintal,
pemerintah  desa  dan  BKKBN.  Berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh
FKUB  tidak  mungkin  dapat  terselenggara dengan  baik  tanpa  adanya  kerjasama  dari berbagai  pihak  yang  turut  memberikan bantuan  dan  memfasilitasi  dalam  berbagai hal.  Faktor  pendukung  dari  internal organisasi adalah adanya kesadaran pengurus, pengurus FKUB tidak memerlukan undangan untuk datang dalam dialog  namun  hanya  dengan  telfon  dan memanfaatkan sosial media anggota FKUB  datang  untuk  menghadiri  acara. Kesadaran  dan  peran  aktif  pengurus merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam organisasi guna menunjang terselenggaranya  kegiatan  yang  akan dilaksanakan di masyarakat maupun dalam agenda-agenda  yang  berkaitan  dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Adanya respon positif dari mmasyarakat terkait dengan adanya FKUB di  asyarakat  merupakan  modal  utama terkait  dengan  eksistensi FKUB di masyarakat, masyarakat menganggap perlu adanya  FKUB  untuk  menengahi  dan memfasilitasi konflik-konflik dalam masyarakat  sekaligus  sebagai  pemelihara kerukunan hidup beragama dalam masyarakat.
Faktor  Penghambat  dalam  proses kegiatan  FKUB  adalah  pada  proses penghimpunan  informasi  yang  kurang menyeluruh,  informan  yang  diberikan tugas  untuk  mencari  dan  menghimpun informasi  dalam  masyarakat  tidak  merata. Dari  informasi  yang  kurang  menyeluruh tersebut menghambat proses kegiatan yang dilakukan oleh FKUB, baik dalam menghimpun  penyebab  konflik yang terjadi  dalam  masyarakat  maupun  kurang mengertinya  anggota  yang  diberikan  tugas untuk  mensosialisasikan  rencana  program yang  akan  dilaksakan  dalam  menghimpun dan  mengumpulkan  berbagai  elemen masyarakat  yang  akan  diikutsertakan dalam  kegiatan  tersebut.  Kendala  tersebut muncul  karena  kesalah  fahaman  dengan maksud  yang  diinginkan  oleh  FKUB  yang terdapat  pada  berbagai  tingkatan,  kesalah

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
fahaman  tersebut  dapat  terjadi  pada anggota  FKUB,  pemerintah  desa,  tokoh agama  dan  organisasi  yang  bekerja  sama dengan  FKUB.Kendala  yang  dihadapi selanjutnya  adalah  sikap  fanatisme  dari masyarakat yang menganggap bahwa yang di  yakini dirinya dan kelompok adalah hal yang  memiliki  nilai  yang  paling  benar, sehingga cenderung memiliki sikap intolransi  dalam  masyarakat  dan  kurang menghargai  adanya  perbedaan  dalam  segi ideologi,  latar  belakang  agama,  etnis  dan golongan yang berbeda.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Pemahaman Konsep Keragaman,
Pluralisme dan Persatuan dari FKUB Hasil penelitian menunjukkan bahwa  efektivitas  FKUB  Kabupaten Malang dilaksanakan dengan baik melalui berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  dalam masyarakat  dengan  menanamkan  nilai- nilai persatuan dan menyelesaikan konflik dengan mengedepankan azas musyawarah dan  dialog  dan  menggunakan  pendekatan humanistik  sebagai  salah  satu  metode dalam  meredam  konflik  dan  fanatisme pada  masyarakat  Kabupaten  Malang. Menurut  Sefulloh  (2009:  6)  setidaknya ada  tiga  istilah  yang  sering  digunakan dalam  menggambarkan  keanekaragaman atau  keberagaman  yang  terjadi  dalam masyarakat,  yaitu:  keragaman  ( diversity ), pluralitas  ( plurality ),  dan  mulitikultur
( multicultural ). Ketiganya memang menunjukkan  adanya  ketidaktunggalan (lebih  dari  satu),  namun  masing-masing merepresentasikan  hal  yang  berbeda.
Diversity menunjukkan  keadaan  yang heterogen,  di  mana  satu  dengan  yang lainnya tidak dapat disamakan.
Diantara berbagai
keanekaragaman model penyampaian tugas,  bentuk  pedagogik  yang  paling utama adalah sebuah model yang multicultural  yang  menekankan  toleransi terhadap perbedaan individu dan
kelompok,  memahami  berbagai  macam norma  budaya,  dan  stategi  komunikasi antar  budaya  (Gibson  2007:  155). Selanjutnya  Parekh  (2000:  3)  memetakan tiga  bentuk  keragaman  dalam  masyarakat modern  yang  dapat  dilihat  juga  sebagai kemunculan  keragaman  lintas  batas. Pertama ,  adalah  keragaman  subkultur yang  merupakan  keragaman  identitas karena  munculnya  subkultur-subkultur baru  di  luar  kultur  dominan,  sehingga walaupun sebagian besar anggota masyarakat  hidup  dalam  budaya  tertentu, sebagian kecil lainnya memiliki keyakinan  dan  praktik  hidup  khusus  atau relatif  berbeda  dengan  cara  hidup  orang pada  umumnya,  misalnya  saja  kelompok gay dan lesbian. Kedua , adalah keragaman  perspektif  yang  muncul  bila terdapat  sebagian  anggota  masyarakat yang  kritis  terhadap  prinsip-prinsip  atau nilai-nilai budaya dominan yang dianggap tidak  ideal  dan  mencari  jalan  alternatif baru untuk memperbaiki keadaan. Keragaman  ini  biasanya  muncul  dari kalangan intelektual, misalnya para feminis  atau  environmentalist. Ketiga , adalah  keragaman  komunal  yang  muncul bila  terdapat  anggota-anggota  masyarakat yang  hidup  dalam  kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik dan berbagi sistem  dan  praktik  kehidupan  tertentu yang  berbeda  dari  masyarakat  pada umumnya.  Misalnya  saja,  kelompok- kelompok  keagamaan  baru,  kelompok etnis  atau  imigran  yang  hidup  di  wilayah tertentu”.
Kerukunan  hidup  umat  beragama bukan  berarti  merelatifir  agama-agama yang  ada  dengan  melebur  kepada  satu totalitas  (sinkretisme  agama)  dengan menjadikan  agama-  agama  yang  ada  itu sebagai  unsur  dari  agama  totalitas  itu. Dengan  kerukunan  dimaksudkan  agar terbina  dan  terpeligara  hubungan  baik dalam pergaulan antara warganegara yang berlainan  agama.  Urgensi  kerukunan adalah  mewujudkan  kesatuan  pandangan

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
dan  kesatuan  sikap,  guna  melahirkan kesatuan  perbuatan  dan  tindakan  serta tanggung  jawab  bersama,  sehingga  tidak ada  pihak  yang  melepaskan  diri  dari tanggung  jawab  atau  menyalahkan  pihak lain.  Dengan  kerukunan  umat  beragama menyadari  bahwa  masyarakat  dan  negara adalah  milik  bersama  dan  menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya (Suryana 2011: 135). Keberagaman agama
dan kebudayaan yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Malang merupakan
hasil dari adanya kemajemukan  penduduk  dan  adanya berbagai  perpindahan  penduduk  yang sekaligus  membawa  paham  agama  dan kebudayaan  dari  daerah  asal.  Seketika keberadaan  kebudayaan  tersebut  diakui oleh  masyarakat  sebagai  keberagaman kultur  budaya  maka  akan  menumbuhkan sebuah  kesadaran  masyarakat  akan  nilai persatuaan  dalam  skala  nasional,  selama itu  tidak  mengancam  dan  membatasi eksistensi budaya dan kearifan lokal yang ada.

## 3.2. Eksistensi Pembentukan FKUB pada
Masyarakat Multikultural di Kabupaten Malang
Studi  terbaru  dari  keterlibatan sipil dengan etnis lain telah berusaha untuk memikirkan kembali dasar
multikulturalisme
liberal
dengan menempatkan  migran  di  sebaya,  tidak diferensial,  waktu.  Berdasarkan  studi etnografi  migran  subcontinental  (Indo-kei) di  Jepang  kontemporer  (Vij,  2012:  3). Keterlibatan  sipil  merupakan  salah  satu konsep dalam menyusun dan mengembangkan  nilai  multikulturalisme dalam  sebuah  negara  sehingga  korelasi antara  pemerintah  dan  warganegara  akan terjalin  dengan  baik  dan  membentuk sebuah keharmonisan.Pemerintah dan masyarakat  dapat  di  ibaratkan  sebagai
sebuah tim yang saling bekerjasama dalam memelihara kerukunan dan persatuan pada masyarakat  Kabupaten  Malang,  sehingga diperlukan  korelasi  dan  kerjasama  antara berbagai pihak dalam struktur pemerintahan  serta  masyarakat.  Lesilolo (2012: 84)
menyatakan bahwa “Kepimimpinan  bukanlah  merupakan  apa yang  anda  lakukan  terhadap  orang  lain, melainkan apa yang anda lakukan bersama orang  lain”.  Dalam  tim,  kita  tidak  bekerja sendiri. Masing-masing anggota mengemban  tugas  masing-masing      dan bekerja      mandiri      namun  masih bergantungdan berkesinambungan  satu samalainnya.Dalamtimdibutuhkankerjasam adankekompakanyangakanmenjadikan  tim tersebutkuatdansolid.
Keterkaitan antar individu dalam kelompok merupakan sebuah syarat mutlak untuk dapat menjalankan sebuah organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam keanggotaan  FKUB  Kabupaten  Malang yang  dalam  pemilihan  anggota  didasarkan pada realitas masyarakat serta jumlah yang proporsional,  sehingga  dapat  mewakili aspirasi masyarakat. Menurut Asiati (2014: 2)  menyatakan  bahwa  ”Sesuaimandatnya, kepengurusan  FKUB  dijabat  berdasarkan keterwakilan  jumlah  pemeluk  agama.  Jika cara  pandang  mereka  masih  memihak,  tak mustahil  konflik  yang  terjadi  diselesaikan secara  tidak  seimbang,  apalagi  jika  itu menyangkut kepentingan kelompok mayoritas.  Baik  yang  mayoritas  maupun yang minoritas, seharusnya tetap memegang  orientasi  kepentingan  bersama, bukan kepentingan kelompoknya”.
3.3. Program Pelaksanaan dan
Keberhasilan FKUB
Interaksi diskursif mewujudmenjadi dialog  antar  budaya  dan  kepercayaan. Pertukaran informasi mengenai budaya dan kepercayaan  antara  etnis  tempatan  dengan etnis Tionghoa membuka kesadaran kesejarahan  (Yusar,  2015:  13).  Interaksi-

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
interaksi  berbagai  pihak  merupakan  hal vital  yang  harus  selalu  dikembangkan dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  untuk meminimalisir kesalafahaman dalam interaksi  sosial.  Menurut  Hamzah  dan Markana  (2013:  20)  masyarakat  terkadang mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dalam beragama. Padahal dalam beragama harus  dapat  mengimplementasikan  nilai- nilai  kemanusiaan; menghormati  hak  asasi orang  lain,  peduli  terhadap  orang  lain. Pradigma dialogis-persuasif mengedepankan  dialog  dan  cara-cara damai  dalam  melihat  perselisihan  dan perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat.  Dialog  dengan  cara  damai merupakan  salah  satu  solusi  dalam menyelesaikan  berbagai  konflik  yang muncul  dalam  masyarakat.  Dialog  mutlak diperlukan  dalam  menghadapi  masyarakat yang  beragam  baik  beragam  dalam  hal agama, etnis dan budaya. Alternative Dispute Resolution (ADR), cara ini dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Merupakan  alternatif  penyelesaian  konflik dengan  menggunakan  pihak  ketiga  yang berperan di sekitar mereka. Bisa dari tokoh masyarakat  juga  dari  aparat  (Unwanullah, 2012: 58). Penggunaan metode dialog oleh FKUB  dimaksudkan  untuk  menemukan titik  temu  mengenai  berbagai  dinamika sosial  kemasyarakat  yang  sedang  terjadi pada  lingkup  desa  dan  nasional,  sebagai bahan  perbandingan  dan  pembelajaran untuk  dapat  mengambil  kesimpulan  dan pemecahan secara langsung dengan masyarakat.
Kegiatan menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat
merupakan  salah  satu  agenda  dimana FKUB  Kabupaten  Malang  turun  pada masyarakat  untuk  menghimun  informasi dan selanjutnya menyampaikan hal tersebut pada pemerintah. Kegiatan tersebut  meliputi  berbagai  permasalahan dalam mendirikan rumah ibadah, keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan  dan  melestarikan  nilai-
nilai  budaya  yang  bersifat  kedaerahan dalam  menghadapi  berbagai  tantangan modernisasi dan merebaknya budaya barat. Sehingga diperlukan tindakan dari pemerintah  untuk tetap  menjaga  nilai-nilai budaya dan kearifan local pada masyarakat Kabupaten Malang.Menurut Syahril (2013: 304)  ketika  ide  dan  gagasan  yang berserakan  di  benak  individu-individu diadu  dan  digesekkan  dalam  forum permusyawaratan, maka akan keluar percikan-percikan  ide  baru  yang  lebih solutif  dan  konstruktif.  Serumit  apapun suatu persoalan, pasti dapat dicari solusinya  melalui  musyawarah.  Pada substansinya,  tak  ada  persoalan  apapun yang tidak ada solusi. Dengan musyawarah,  kebuntuan  akan  terbuka lebar, di samping stagnasi akan tercairkan, dan  berikutnya  perseteruan  akan  dapat  di damaikan,  pada  akhirnya  perbedaan  akan dapat diintegrasikan.
Kegiatan
mensosialisasikan perundang-undangan  terutama  Peraturan bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam
Negeridilakukan dengan membagikan  Buku  PBM  kepada  tokoh agama,  dan  aparatur  pemerintahan  desa. Kemudian  disertai  dengan  penjelasan dalam pasal-pasal mengenai ketentuan dan penjabaran  tersebut.  Meskipun  memiliki buku  peraturan  namun  jika  masyarakat tidak  memahami  secara  baik  maka  akan percuma,  sehingga  dengan  pembagian buku  tersebut  harus  disertai  dengan penjelasan  dan  diskusi  untuk  mengetahui masksud  dan  tujuan  adanya  peraturan tersebut.  Ibrahim  (2008:  117)  menyatakan “Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya,  keyakinan  yang  berbeda  tidak otomatis akan berkembang sendiri. Apalagi  karena  dalam  diri  seseorang  ada kecenderungan untuk mengharapkan orang lain  menjadi  seperti  dirinya.  Sikap  saling menerima  dan  menghargai  akan  cepat berkembang bila dilatihkan dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional”.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
Kasus  pada  masyarakat  Kabupaten Malang  dikenal  adanya  istilah selamatan/ kenduri yang  diadakan  di  rumah  warga ataupun  dilaksanakan  di  Mushola  ataupun masjid  tersekat,  sehingga  jumlah  masjid ataupun  tempat  ibadah  yang  ada  dalam masyarakat  harus  diatur  sedemikian  rupa untuk  menghindari  adanya  perpecahan dalam  masyarakat  terkait  dengan  adanya rumah  Ibadah  yang  saling  berdekatan. Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Wonosari Kabupaten  Malang,  adanya  rumah  ibadah yang  saling  berdekatan  mendapatkan perhatian  khusus  dari  FKUB  Kabupaten Malang untuk bagaimana menjaga keharmonisan  kehdupan  keberagamaan agama masyarakat di desa tersebut.

## 3.4. Faktor Determinan yang Dihadapi oleh FKUB
Organisasi  adalah  suatu  kesatuan sosial yang telah terkoordinasi secara sadar dengan adanya sebuah batasan yang relatif dan  dapat  diidentifikasi  serta  bekerja berdasarkan  yang  relatif  secara  terus- menerus  agar  dapat  mencapai  tujuan bersama  (Robbins,  2002:  48).Dukungan dan  kerjadama  FKUB  Kabupaten  Malang dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat, Bakesbangpol,  Bina  mental  dan  Kemenag merupakan  modal  penting  FKUB  dalam melaksanakan  agenda-  agenda  yang  akan dilaksanakan di Kabupaten Malang. Korelasi  dan  kerjasama  yang  kuat  dari berbagai  pihak  akan  memberikan  motivasi dan dorongan mental kepada angota FKUB untuk  dapat  terus  melaksanakan  tugas dalam memelihara kerukunan dan persatuan di Kabupaten Malang.Keterbukaan  dalam  menghadapi setiap  permasalahan  yang  ada  pada masyarakat dan sebuah organisasi merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu masyarakat dan organisasi  yang  baik,  begitu  juga  dengan adanya  keterbukaan  dari  masyarakat  akan mendukung  terjalinnya  komunikasi  yang baik dan selanjutnya akan berdampak pada
adanya  kerjasama  serta  korelasi  yang  baik antara  masyarakat  dan  FKUB.  Misrawi (2013:  203)  menyatakan  bahwa  Adanya keterbukaan  untuk  melihat  kelompok  lain sebagai  warga  negara  dan  makhluk  Tuhan yang  mempunyai  kesempatan  sama  di depan  hukum  ( awarness ).  Keterbukaan tersebut  merupakan  konsekuensi  dari tumbuhnya  kesadaran  perihal  pentingnya multikulturalisme,  terutama  dalam  rangka membangun  demokrasi  yang  berkeadilan dan  berkeadaban.  Tingkatan  ini  lebih  baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain.
Kendala  yang  muncul  dari  dalan internal  organisasi  berikutnya  adalah mengenai  adanya  anggota  yang  membawa visi  dan  misi  kelompok  dalam  forum, sehingga  cenderung  lebih  memberikan hambatan  dalam  menanamkan  nilai-  nilai toleransi  pada  masyarakat.  Pembawaan misi  tersebut  adalah  sebagai  salah  satu maksud  untuk  memperjuangkan  anggota kelompok  atau  golongannya  meskipun minoritas  namun  menginginkan  hal  yang lebih dari pada peraturan yang semestinya. Hal  tersebut  bertentanggan  dengan  apa yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan peraturan  dan  peraturan  bersama  Menteri agama  dan  menteri  dalam  negeri  sehingga akan  menimbulkan  gejolak  dalam  struktur organisasi.Adanya  konflik  yang  terjadi dalam konteks Indonesia, akar penyebabnya  memang  cukup  beragam. Ada faktor kesenjangan ekonomi, perseteruan  politik,  perebutan  kekuasaan atau  persaingan  antar  agama.  Namun demikian,  dari  sebagian  besar  konflik  dan kekerasan  yang  ada  “agama”  dinilai menjadi  salah  satu  faktor  yang  ikut  andil sebagai  pemicu,  agama  boleh  dibilang sebagai  unsur  sosial  yang  paling  sensitif (Naim dalam Hadi 2014: 253).

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang

## Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang dipaparkan pada pembahasan  sebelumnya  maka  secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam menerapkan,  menjaga  dan  memelihara nilai keberagaman, pluralisme dan persatuan  pada  masyarakat  Kabupaten Malang  yang  terdiri  dari  latar  belakang agama  Islam,  Kristen  Hindu,  Budha  dan Konghucu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang melaksanakan  berbagai  agenda  kegiatan dialog,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi perundang- undangan, dan memberdayakan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan pada masyarakat Kabupaten Malang.  Kegiatan-kegiatan  pada  konteks budaya  merupakan  salah  satu  kegiatan yang  melibatkan  masyarakat  dari  berbagai pemeluk  agama  berbeda,  seperti  do’a bersama, kendurian ,  selamatan, tayub dan peringatan  satu  syuro  yang  dimeriahkan dengan  adanya  pentas  send  an  gelar budaya  dari  berbagai  daerah  di  Kabupaten Malang.  Dengan  adanya  kegiatan  tersebut masyarakat  Kabupaten  Malang  lebih memahami dan mengimplementasikan
semangat persatuan dan menjunjung tinggi keberagaman  yang  ada  pada  kehidupan sosial  masyarakat  yang  terdri  dari  multi agama, multi etnis dan berbagai suku yang mendiami Kabupaten Malang secara umum.

## V. Saran
Saran  bagi  masyarakat  Kabupaten
Malang adalah agar dapat lebih menghargai  berbagai  perbedaan  yang  ada dalam  struktur  sosial  masyarakat  untuk tetap  dapat  menjaga  kerukunan  dan persatuan dan kesatuan serta keharmonisan hidup  dalam  masyarakat.  Sikap  toleransi dan  keterbukaan  serta  komitmen  untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan  duduk  bersama  dan  melakukan musyawarah  merupakan  salah  satu  jalan dalam  menjaga  nilai-  nilai  tersebut.Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan  penelitian  dalam  konteks sosial  masyarakat  pada  berbagai  daerah  di Indonesia melalui
research & development.  Serta  bagaimana  alternative dalam menggali dan menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. (1999). Konteks Berteologi di Indonesia
Pengalaman Islam . Jakarta:
Paramadina,
Abrams, L S; Gibson, P. (2007). Teaching Notes Multicultural education;
Teaching White Privilege in The
Social Work Curiculum . Journal of Social Work Education
Asiati. (2014). Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru. Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.6, No.2 Juli- Desember 2014
Budimansyah, D. (2012). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. Bandung: Widya Aksara pers
Darmodiharjo, Darji. (1991). Santiaji Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional
Hadi A, S. (2014). Problem Multikulturalisme dalam
Pendidikan Agama Islam . Jurnal At-Ta’dib Vol.9, No. 2, Desember 2014
Harahap, A, Rifai. (2004). Multikulturalisme dan Penerapannya dalam Pemeliharaan Kerukunan antar Umat Beragama
Ibrahim. R. (2008). Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama. Jurnal Pendidikan Islam El- Tarbawi NO. 1. VOL. I. 2008
Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis,
Filosofis, Yuridis dan Akulturasinya. Yogyakarta: Paradigma
Kymlicka, Will. (2011). Kewargaan Multikultural . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
Latif. Y. (2011). Negara Paripurna:Historisitas,
Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama Lesilolo.H. J. (2012). Kepemipinan Transformasional dalam
Rekonstruksi Agama di Indonesia . Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012
Lubis, Ridwan. (2005). Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang
Muchali. I. (2013). Peace Education dan Deradikalisasi Agama. Jurnal Pendidikan Islam: Volume II, Nomor 1, Juni 2013
Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2012. Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Misrawi. Z. (2013). Kesadaran Multikultural dan Deradikalisasi Pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul Al-akhar. Jurnal Pendidikan Islam: Volume II, Nomor 1, Juni 2013
Munawar, S Agil. Fikih Hubungan Antar Umat Beragama. Jakarta, Ciputat Press,
2005

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418
Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Malang Nasrul Wahyu Suryawandan, Endang Danial
Octaviani. L. (2013). Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang. Jurnal Komunitas 5 Januari 2013
Parekh, Bihku. 2000. Rethinking Multiculturalism. New York:
Palgrave McMillan.
Robbins, Stephen P, (2002). Prinsip- prinsip Perilaku Organisasi , PT. Erlangga, Jakarta
Saefulloh. A. (2009). Membaca “Paradigma” Pendidikan dalam Bingkai Multikulturalisme. Jurnal Pemikiran alternatif Kependidikan Vol. 14|No. 3|Sep-Des 2009
Suryana, T. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan antar Umat Beragama .Jurnal Pendidikan
Agama Islam- ta’lim Vol. 9 No. 2 -
2011
Susanto. E. (2006). Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama . Tadris Vol 1 No 1 2006.
Syahril, S. (2013). Integrasi Islam dan
Multikulturalisme: Perspektif Normatif dan Historis . Analisis,
Volume XIII, Nomor 2, Desemberi 2013
Unwanullah. A. (2012).TransformasiPendidikanunt uk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Volume 1, Nomor 1, Juni 2012
Vij. R. (2012). Temporality,Civic Engagement, and Alterity: Indo-Kei in Contemporary Japan. Alternatives: Global, Local, Political 37(1) 3-29 Januari 2012
Writer, J H. (2008). Unmasking, exposing, and controling: critical race theory, tribal critcal race theory and multicultural education. International Journal of Multicultural Education. Volume 10 nomor 2
Yusar, (2015). Ruang Publik sebagai Pendidikan kesaran Multikulturalisme.       Edutech, Tahun 14, Vol.1, No.1, Februari 2015.