## MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA
Endang Retnowati*, Ardhiwinda Kusumaputra, Noor Tri Hastuti Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, 60225 endangretnowati49@yahoo.co.id

## Abstract
Villages are an inseparable part of the Unitary State of the Republic Indonesia. Based on Law Act  Number  6  of  2014  concerning  Villages,  it  provides  directions  for  strengthening  the empowerment of village communities. However, there are several derivative rules that actually hinder  the  actualization  of  rural  community  empowerment.  Create  overlapping  regulation  on each other, so that it has an impact on the slowness of community empowerment. There are two formulations  of  the  problems.  First,  why  is  it  necessary  to  make  efforts  to  improve  village community  empowerment?  Second,  how  are  legal  efforts  to  optimize  village  community empowerment? Empowerment of rural communities is an effort to build villages so that they are more developed and  of higher quality. Currently, the  empowerment effort is also hampered by regulations  that  actually  create  legal  uncertainty,  especially  at  the  level  of  Ministerial Regulation.  Therefore,  deregulation  is  an  integrated  effort  to  create  legal  certainty  that  can increase the empowerment of rural communities.
Keywords : Rural Community Empowerment; Village Autonomy; Deregulation.

## Abstrak
Desa  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  memberikan  arah  pengaturan  penguatan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Namun,  terdapat  beberapa  aturan  turunan  yang  justru menghambat  aktualisasi  pemberdayaan  masyarakat.  Menimbulkan  aturan  yang  saling  tumpang tindih,  sehingga  berdampak  pada  lambatnya  pemberdayaan  masyarakat.  Terdapat dua rumusan masalah  yang  diangkat.  Pertama,  mengapa  diperlukan  upaya  untuk  melakukan  peningkatan pemberdayaan  masyarakat  desa?  Kedua,  bagaimana  upaya  hukum  dalam  mengoptimalkan pemberdayaan  masyarakat  desa?  Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  upaya  untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat  oleh  regulasi  yang  justru  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  khususnya  pada tingkatan  Peraturan  Menteri.  Oleh  karena  itu,  deregulasi  menjadi  upaya  terpadu  agar  tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa; Otonomi Desa; Deregulasi.

## A. Pendahuluan
Desa  merupakan  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Ditinjau  dari aspek historis, keberadaan Desa, bukanlah bentukan dari Negara. Desa merupakan bentuk alami yang  terlahir  dari  kesepakatan  masyarakat.  Bahkan,  Desa  menjadi  ide  terbentuknya  suatu pemerintahan modern, termasuk Negara (Pakaya, 2016).
Secara  sosiologis,  kehidupan  masyarakat  di  Desa,  selalu  erat  kaitannya  dengan  nilai kekeluargaan.  Membangun  sinergi  antar  individu,  sehingga  mampu  menjadi  suatu  kelompok masyarakat yang mandiri (Maschab, 2013). Hal inilah yang melahirkan suatu pemaknaan secara filosofis bahwa Desa dan masyarakatnya adalah satu kesatuan. Pertumbuhan dan kemajuan Desa, dari berbagai aspek, sangat bergantung dari masyarakatnya.
Berdasar  pada  Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya  disebut UUD NRI Tahun 1945), dapat dimaknai bahwa Negara Indonesia, melalui Pemerintah,  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengakui  dan  menghormati  keberadaan  Desa, khususnya  bagi  Desa  yang  masih  lekat  dengan  nilai  tradisional  atau  adat  istiadat.  Bentuk pengakuan  dan  penghormatan  tersebut,  ditunjukkan  dengan  penguatan  dari  segi  regulasi,  dan pembangunan wilayah Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014),  menjadi  dasar  hukum  atas  keberadaan  Desa  dan  Desa  Adat.  Pasal  1  angka  1,  telah memberikan  penyeragaman  istilah.  Meskipun  demikian,  tetap  perlu  ada  perbedaan  dalam memahami Desa dan Desa Adat, khususnya dari segi nilai tradisional / adat istiadatnya.
Pada  penulisan  ini,  difokuskan  pada  Desa  yang  bukan  Desa  Adat  (menurut  Peneliti,  Desa yang  dimaksud  lebih  tepat  disebut  Desa  Modern/Hybrid).  Disebut  dengan  hybrid,  sebab  di dalamnya telah memasukan unsur pemerintahan modern, dengan mempertahankan beberapa nilai adat yang dianggap masih relevan untuk digunakan.
Permasalahan  dalam  hal  peningkatan  kualitas  masyarakat,  melalui  partisipasi  maupun pemberdayaan,  dengan  peran  lembaga  kemasyarakatan  desa,  banyak  terjadi  pada  tataran normatif.  Banyak  regulasi  yang  saling  tumpang  tindih.  Menimbulkan  adanya  konflik  norma. Secara  yuridis,  UU No. 6  Tahun  2014, juncto  PP  No.  43  Tahun 2014  (beserta  perubahannya), telah memberikan arah pengaturan bahwa Desa harus mampu berdikari (Suharto, 2018).  Guna mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  salah  satu  upaya  yang  ditempuh  adalah  melalui pemberdayaan masyarakat desa.
Namun,  banyak  peraturan  turunannya,  khususnya  pada  tingkat  kementerian,  seperti PermenDesa  dan  PDTT  No.  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Permendagri  No.  18  Tahun  2018  Tentang  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maupun PermenSos No. 15 Tahun 2019 tentang Karang  Taruna,  justru  tumpang  tindih.  Menjadikan  adanya  ketidakpastian  hukum  dalam implementasi pemberdayaan masyarakat desa melalui peran kelembagaan desa. Belum lagi, jika ditambah  dengan  berbagai  Peraturan  Daerah,  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  yang  menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
Ditinjau  dari  aspek  sosiologis,  masyarakat  mengalami  kendala  dalam  memahami  regulasi yang  beragam.  Kelembagaan  di  tingkat  desa,  khusunya  yang  termasuk  dalam  Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  juga  menjadi  kurang  mendapat  kepastian  hukum  dalam  menjalankan perannya.  Oleh  karena  itu,  ditinjau  dari  nilai  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  maka  perlu adanya suatu upaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Desa (Barniat, 2019).
Upaya deregulasi menjadi salah satu alternatif dalam penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Deregulasi adalah bentuk pengurangan berbagai peraturan yang seharusnya tidak perlu ada, dan  justru  menghambat  terlaksananya  pemberdayaan  masyarakat.  Melakukan  penyederhanaan atas  aturan  yang  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  menghambat  (Chandranegara, 2019).  Mengingat  pula,  bahwa  eksistensi  Desa  hybrid,  sebagai  poros  kekuatan  pembangunan nasional,  seharusnya  mampu  mempunyai  akses  secara  langsung  melalui  kementerian.
Mengurangi  jalur  peraturan  hirarkis  yang  justru  menghambat  terciptanya  peningkatan  kualitas masyarakat di desa.
Sebelumnya  juga  terdapat  tulisan  jurnal  yang  membahas  dengan  judul  “Pengembangan Model  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten Banyumas” (Pamuji, 2017). Secara konseptual, perbedaan mendasar dengan penulisan ini adalah pada  gagasan  yang  ditawarkan.  Penulisan  tersebut  lebih  pada  bentuk  pengembangan  model melalui  optimalisasi  struktural  tingkah  bawah,  seperti  Rukun  Tetangga,  Rukun  Warga,  Badan Permusyawaratan Desa. Pada penulisan ini, lebih kepada bentuk penyederhanaan peraturan, yang nantinya lebih difokuskan pada naungan satu kementerian.
Guna  memberikan  kejelasan  arah  kajian,  dalam  penulisan  ini  terdapat  dua  rumusan permasalahan  yang diangkat. Pertama, mengapa pada  setiap sektor kementerian turut membuat aturan  terkait  dengan  pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  lembaga  kemasyarakatan  desa? Kedua,  bagaimana  bentuk  upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam  penguatan  pemberdayaan masyarakat desa?

## B. Pembahasan
1. Eksistensi Peraturan  Sektoral  Kementerian tentang  Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Kelembagaan Desa
Negara,  berdasar  pada  UUD  NRI  1945,  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengatur  dan mengurus  segala  aspek  kehidupan  masyarakat.  Apabila  dihubungkan  dengan  konsep  dasar tentang Hak Asasi Manusia, Negara, melalui pemerintahannya harus melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar masyarakatnya (Syafi’ie, 2012). Menjadi relevan, ketika Pemerintah menyusun  serangkaian  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakatnya,  dengan  tetap  memperhatikan  hak-hak  dasarnya.  Salah  satunya  adalah  dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui peran kelembagaan.
Secara struktural, berdasar pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan pemerintahan berada  di  tangan  presiden.  Pelaksanaannya,  dibantu  oleh  menteri-menteri  yang  membidangi urusan  masing-masing,  sebagaimana  telah  dipertegas  dalam  Pasal  17  UUD  NRI  1945.  Secara filosofis,  pembidangan  ini,  dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  urusan pemerintahan, khususnya dalam hal sistem presidensil. Para menteri itulah, yang berdasar pada Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  (selanjutnya  disebut  UU No. 39 Tahun 2008), memimpin masing-masing kementerian sesuai dengan pembidangan. Pada dasarnya,  secara  konstitusional,  menjadi  hak  Presiden  untuk  menentukan  pengisian  jabatan Menteri.  Berhak  pula  untuk  memberikan  tugas-tugas  pemerintahan,  yang  berorientasi  pada tujuan negara (Noviantika & Taufiq, 2021).
Berdasar  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2019  tentang  Organisasi  Kementerian Negara (dan perubahannya yang selanjutnya disebut Perpres No. 68 Tahun 2019), secara khusus juga  telah  memberikan  dasar  tentang  lingkup  tugas  kepada  34  kementerian.  Melihat  pada Kementerian  Desa  dan  PDTT,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Kesehatan  dan Kementerian  Sosial,  berdasar  pada  Pasal  2  ayat  (2)  dan  (3);  Pasal  5  ayat  (3),  berada  pada pembagian kelompok yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri berada pada kategori Kelompok I, dengan maksud urusan pemerintah yang nomenklaturnya disebutkan secara tegas dalam UUD NRI  1945.  Berbeda  dengan  Kementerian  Desa  dan  PDTT,  dan  Kementerian  Sosial,  yang dikategorikan  sebagai  Kelompok  II, dengan  maksud  yang  pembidangannya  atau  ruang  lingkup urusannya,  disebutkan  dalam  UUD  NRI  1945.  Adanya  pengelompokan  tersebut,  bukan  berarti secara  mutlak  masing-masing  kementerian  bekerja  sendiri-sendiri.  Pelaksanaan  fungsi kementerian,  tetap  harus  melakukan  koordinasi  antar  kementerian.  Artinya,  dimungkinkan adanya  bentuk  kerjasama  lintas  kementerian,  yang  dimaksudkan  sebagai  tujuan  pembangunan nasional.
Menariknya,  pada  ketiga  kementerian  tersebut,  masing-masing  turut  memberikan pengaturan  dalam  aspek  yang  sama  yaitu  tentang  pemberdayaan  masyarakat  desa,  khususnya melalui  kelembagaan  di  tingkat  desa.  Masing-masing  kementerian,  telah  memberikan  aturan yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dari segi kewenangan, apabila ditinjau dari segi kewenangan yang dimiliki, dengan berdasar pada UU No. 39  Tahun  2008  juncto  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Perpres  No.  68  Tahun  2019,  masing-masing lembaga memang mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi masing-masing.
Namun,  apabila  kewenangan  tersebut  terlalu  memaksakan  pada  ego  sektoral,  dan  tidak melakukan  koordinasi  dan  konsolidasi  antar  lembaga  kementerian,  maka  secara  yuridis,  dapat memberikan  arah  pengaturan  yang  tidak  berkepastian  hukum.  Apalagi,  jika  secara  substansi terdapat adanya materi muatan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Memicu adanya konflik norma secara horizontal, khususnya pada tingkat peraturan menteri.
Mencermati  pada  beberapa  peraturan  menteri  berikut:  a)  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut PermenDesa dan PDTT No. 17 Tahun 2019); b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 18 Tahun 2018); dan, c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (selanjutnya disebut Permensos No. 25 Tahun 2019).
Ketiga  aturan  tersebut,  sama-sama  memuat  pengaturan  tentang  pemberdayaan  masyarakat desa  melalui  kelembagaan  desa.  Namun,  materi  muatan  ketiganya,  tidak  menyebut  adanya ketentuan  tentang  koordinasi  antar  kementerian  dalam  melakukan  pembinaan  kepada  Desa, khususnya  lembaga  di  tingkat  desa  dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat.  Dapat  secara  khusus pada  Pasal  89  PermenDesa  dan  PDTT  No.  17  Tahun  2019  dan  Pasal  13  Permendagri  No.  18 Tahun 2018. Padahal, apabila mencermati pada Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 Permensos No. 25 Tahun 2019, mempertegas adanya bentuk pembagian pembinaan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Sosial.
Hal  ini  mengingat  pula,  bahwa  pada  dasarnya,  lembaga  di  tingkat  Desa  yang  termasuk dalam  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,  sebagaimana Pasal 6 Permendagri  No. 18 Tahun  2018 antara  lain  meliputi:  a)  Rukun  Tetangga  (RT);  b)  Rukun  Warga  (RW);  c)  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); d) Karang Taruna; e) Pos Pelayanan Terpadu; dan, f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Dimungkinkan  juga  untuk  membentuk  lembaga  lain  oleh  Pemerintah  Desa,  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan. Artinya, dari dua lembaga yang ada, masih menunjukkan adanya bentuk  ego-sektoral.  Hal  ini  berpotensi  untuk  menimbulkan  adanya  ketidakharmonisan  dalam penyusunan norma, maupun pelaksanaannya.
Namun,  mencermati  pada  banyaknya  regulasi  yang  ada,  khususnya  tentang  pemberdayaan masyarakat  desa  dan  kelembagaan  desa,  maka  hal  ini  memang  memunculkan  berbagai problematika  dasar.  Ditinjau  dari  aspek  ilmu  perundang-undangan,  peraturan  perundang- undangan  memang  dimaksudkan  sebagai  bentuk  penataan.  Tetapi,  banyaknya  regulasi,  apalagi yang berada pada lingkup atau  dibentuk oleh satuan yang berbeda, tidak menjamin terciptanya efisiensi (Manan, 1992).
Kekuatan ego-sektoral yang masih sangat melekat, menjadikannya sulit untuk membangun sinergi.  Munculnya  “gengsi”  untuk  melakukan  kerjasama  lintas  kementerian,  turut  menjadi penyebab  banyaknya  regulasi  yang  justru  tidak  efisien  (Febrian,  2015).  Hal  ini  pula  yang menurut  pandangan  Friedman  (Friedman,  1975),  perlu  dilakukan  penataan  tiga  aspek  dalam upaya  membangun  sebuah legal  sistem. Ketiganya  antara  lain  adalah  substansi  (peraturan), struktur (kelembagaan) dan kultur (budaya/kebiasaan).
Apalagi secara normatif, telah ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 2008 juncto Perpres No. 68  Tahun  2019  untuk  membangun  koordinasi  antar  kementerian.  Oleh  karena  itu,  perlu
dilakukan  sebuah  upaya  dalam  melakukan  penguatan  pemberdayaan  desa  melalui  aspek regulasinya.

## 2. Deregulasi  Pengaturan  Kelembagaan  Desa  sebagai  Upaya  Penguatan  Pemberdayaan Masyarakat Desa
Eksistensi  otonomi  desa,  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  karakter sebuah desa. Bahkan secara historis, otonomi desa selalu dinilai sebagai otonomi asli. Menjadi embrio dalam terbentuknya otonomi daerah (Herlina & M. Yasin Nahar dan Surahman, 2017). Secara  yuridis,  berdasar  pada  Pasal  1  angka  12  UU  No.  6  Tahun  2014,  telah  ditegaskan: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Melalui  upaya  tersebut,  diharapkan  desa  mampu  mengembangkan  wilayahnya,  dengan didukung  oleh  sumber  daya  manusia  tingkat  desa  yang  berkualitas.  Memberikan  kesempatan kepada  Desa,  untuk  lebih  mandiri,  khususnya  melalui  peran  dari  berbagai  lembaga kemasyarakatan desa.
Eksistensi  UU  No.  6  Tahun  2014  juncto  PP  No.  43  Tahun  2016,  secara  filosofis dimaksudkan sebagai wujud pengakuan, perlindungan dan penguatan atas otonomi desa. Artinya, secara  yuridis  sebenarnya  telah  dibentuk  suatu  peraturan  yang  dimaksudkan  untuk  melakukan penataan kepada Desa secara integratif.
Namun,  yang  menjadi  menarik  adalah  ketika  mencermati  pada  Pasal  1  angka  16  dan penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014. Ditegaskan bahwa menteri yang menaungi Desa adalah menteri  dalam  negeri.  Artinya,  pada  level  undang-undang,  telah  menegaskan  posisi  Desa dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Secara  historis,  kemunculan  Kementerian  Desa  dan  PDTT,  memang  di  mulai  pada  Tahun 2014.  Sebelumnya,  kemeterian  tersebut  dikenal  dengan  Kementerian  Negara  Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Munculnya Kementerian Desa dan PDTT, sebenarnya juga merupakan bagian dari program reformasi pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,  yang  membangun  negara  dari  desa.  Hal  ini,  turut  menjadikan  peran  dan  tugas antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, bersinggungan. Masing-masing kementerian, turut mempunyai kewenangan yang sama dalam hal menyusun regulasi untuk Desa, khususnya dalam hal pemberdayaan desa.
Mencermati  lebih  lanjut  ketentuan  PermenDesa  dan  PDTT  No.  17  Tahun  2019,  serta Permendagri No. 18 Tahun 2018, yang memberikan pedoman pengaturan tentang peran lembaga kemasyarakatan Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, antara Pasal 6 dan 7 Permendagri No. 18 Tahun 2018, dengan Pasal 72 dan 73 PermenDesa dan PDTT No. 17 Tahun  2019,  terdapat  adanya  kontradiksi  kelembagaan,  yaitu  tentang  lembaga  pemberdayaan masyarakat.  Permendagri  No.  18  Tahun  2018  menyebut  adanya  lembaga  pemberdayaan masyarakat,  sedangkan  dalam  PermenDesa  dan  PDTT  No.  17  Tahun  2019  tidak  menyebut lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa.
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  bentuk  disharmonisasi,  baik  dalam  konteks  koordinasi kelembagaan,  maupun  harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan.  Belum  lagi  jika  berbagai peraturan menteri yang ada, tidak dapat langsung dilaksanakan oleh Desa, dengan dasar perlunya dibentuk  peraturan  lanjutan  di  tingkat  Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota. Menunjukkan  pula  pada  bentuk  inkonsistensi  atas  hakikat  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Di satu  sisi  hendak  mengarahkan  pada  bentuk  Desa  mandiri,  namun  di  sisi  lain,  membatasi  dan memperlambat ruang gerak Desa untuk berkembang.
Dari  segi  teoritis,  deregulasi  merupakan  bagian  dari  upaya  pengurangan  peraturan  yang berorientasi  pada  efisiensi,  optimalisasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Menghapus  atau
mengurangi  beberapa  aturan  yang  dinilai  menghambat  (Harseno,  2017).  Dapat  dipahami  pula sebagai upaya untuk melakukan penataan ulang atas suatu peraturan perundang-undangan yang tidak efisien.
Faktanya,  Indonesia  dijuluki  sebagai  Negara  yang  “obesitas  regulasi”.  Setidaknya,  pada tahun  2017  terdapat  sekitar  62.000  peraturan  yang  dinilai  dapat  menghambat  birokrasi, pelayanan  publik,  bahkan  peluang  investasi  (Moh.  Nadlir,  2017).  Hal  ini  jelas  memberikan dampak pada tersendatnya pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Pastinya turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kondisi ini, dengan mendasarkan pada upaya deregulasi, maka menjadi penting untuk melakukan  pengurangan  aturan  yang  justru  menimbulkan  polemik.  Perlu  dilakukan  evaluasi pada tingkat peraturan menteri, yang dapat dilakukan melalui proses executive review .
Secara  konseptual, executive  review merupakan bentuk pengujian  terhadap  suatu peraturan perundang-undangan. Pengujian ini dilakukan untuk menilai substansi yang bertentangan dengan norma secara hirarkis dan kesesuaian implementasinya. Selama ini, proses executive review lebih banyak dilakukan  terhadap  peraturan  daerah  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  (Simatupang, 2019). Namun,  berdasarkan tinjauan secara konseptual, tidak menutup kemungkinan dilakukan proses  evaluasi  Peraturan  Menteri,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa, melalui tahap executive review .
Secara  teknis,  apabila  proses  ini  dilakukan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  peraturan menteri,  maka  perlu  ada  keterlibatan  dari  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan.  Mengingat,  berdasar  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Perpres  No.  68  Tahun  2019,  Menteri Koordinator  melaksanakan  fungsi  sinkronisasi  dan  koordinasi  urusan  kementerian. Pertanggungjawaban  dari  pelaksanaan  urusan executive  review ini  diserahkan  kepada  Presiden (Prabandani, 2015).
Apabila  ditelusuri  kembali,  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  khususnya  mengenai  pengujian  peraturan  perundang-undangan,  terdapat  pula  proses judicial  review .  Secara konseptual, judicial  review merupakan  bentuk  pengujian atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan/lembaga peradilan tertinggi (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) (Siahaan, 2020). Sesuai  dengan kewenangannya, berdasarkan Pasal 24A  UUD  NRI  1945,  maka  kewenangan  pengujian  untuk  peraturan  yang  berada  di  bawah undang-undang,  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Namun,  apabila  ditinjau  dari  aspek efektifitas penyelesaiannya, akan memakan waktu yang lebih lama.
Implikasi hukum yang ditimbulkan dari upaya deregulasi terhadap eksistensi otonomi desa, dapat  memberikan  penguatan  pada  desa  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat.   Hal  ini mengingat  pula  dalam  program  nawacita  pemerintah  saat  ini,  salah  satunya  adalah  untuk percepatan  pembangunan  desa.  Menjadi  relevan,  ketika  dilakukan  evaluasi  dan  pemangkasan atas peraturan yang menghambat tujuan tersebut.
Otonomi  desa,  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memang  perlu didukung dengan serangkaian program yang membantu mengarahkan pada pengembangan Desa (Nurcholis  et  al.,  2019).  Namun,  sering  kali  program  yang  dikuatkan  dalam  peraturan perundang-undangan, justru berorientasi pada pembatasan ruang gerak Desa. Akibatnya, tujuan filosofis menjadi tidak teraktualisasikan.
Bukanlah suatu persoalan yang mudah, untuk melakukan deregulasi dari peraturan yang ada. Perlu  dilakukan  konsolidasi  antar  kementerian,  bersama  dengan  Presiden,  sehingga  mampu melahirkan  integrasi  dan  harmonisasi.  Artinya,  pada  saat  proses  upaya  deregulasi,  juga  harus diikuti  dengan  komitmen  untuk  membangun  sinergi.  Ketika  evaluasi  sudah  dilakukan,  dan ditemukan regulasi yang memang harus dicabut, langkah alternatif selanjutnya adalah melakukan penyusunan  peraturan  bersama  antar  kementerian.  Peraturan  bersama  yang  dimaksud,  yaitu dengan menyesuaikan pada aspek yang serupa, misalnya tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa.
Sebagai  bahan  pembanding,  pada  tahun  2020,  telah  diundangkan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  UU  No.  11  Tahun  2020.  Secara konseptual, munculnya UU No. 11 Tahun 2020, dengan dasar Omnibus Law , merupakan bentuk penyatuan  hukum  atas  satu  bidang  yang  sama.  Secara  substansial,  UU  No.  11  Tahun  2020 memuat berbagai perubahan undang-undang, dengan tujuan dasar yaitu mempermudah investasi.
Menetapkan UU No. 11 Tahun 2020, tidaklah dilakukan dalam waktu yang  singkat. Salah satunya  telah  dibuktikan  sejak  tahun  2017  ketika  Negara  Indonesia  dinilai  “obesitas  regulasi”. Meskipun UU No. 11 Tahun 2020 menuai banyak kontroversi, namun upaya tersebut merupakan bentuk pencapaian yang luar biasa, khususnya jika ditinjau dari aspek ilmu perundang-undangan. Keberhasilan pemerintah dan legislator dalam upaya melakukan penyederhanaan aturan.
Upaya deregulasi ini, juga perlu diikuti dengan penguatan peran sektoral kementerian. Hal ini  dimaksudkan  agar  tidak  menimbulkan  dualisme  tugas,  fungsi  dan  kewenangan.  Mengingat pula  antara  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan  Kementerian  Desa  dan  PDTT,  mempunyai tupoksi  yang  serupa,  khususnya  dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  kelembagaan desa. Perlu juga diperhatikan kembali pada dasar Pasal 1 angka 16 dan penjelasan umum UU No. 6  Tahun  2014,  yang  menegaskan  dalam  naungan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Artinya, mengingat terdapat Kementerian Desa dan PDTT yang sebenarnya secara khusus dimaksudkan untuk  membantu  pengembangan  Desa,  maka  perlu  juga  dikuatkan  perannya  dalam  tatanan undang-undangan.
Selain itu, kementerian lain seperti Kementerian Sosial, perlu juga membangun koordinasi dengan  kedua  kementerian  tersebut.  Salah  satunya  yang  telah  dibangun  adalah  melalui Permensos No. 25 Tahun 2019.
Melalui uraian tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman dengan didasarkan pada pemikiran Friedman tentang legal system . Pertama, perbaikan dan penataan substansi (regulasi) adalah pada upaya  deregulasi,  sehingga  mampu  menghasilkan  sebuah  pemberdayaan  masyarakat  yang relevan dengan semangat otonomi daerah melalui peran berbagai lembaga kemasyarakatan desa. Diikuti  pula  dengan  menyusun  peraturan  bersama  kementerian  yang  membidangi  urusan tersebut.
Kedua, penataan struktur (kelembagaan), yaitu dengan peran dari Kementerian Koordinator Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  untuk  melakukan  proses executive  review terhadap peraturan  menteri  terkait.  Selain  itu,  perlunya  penegasan  atas  kementerian  yang  memang menaungi segala bentuk urusan di Desa.
Ketiga, penataan kultur, yaitu dengan membangun pola hubungan kebiasaan koordinasi dan konsolidasi  antar  kementerian.  Menghilangkan  ego-sektoral,  dan  lebih  fokus  terhadap  tujuan bersama  untuk  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  pemberdayaan masyarakat  desa  melalui  kelembagaan  desa.  Membiasakan  untuk  membangun  sinergitas penyusunan  regulasi  yang  tidak  tumpang  tindih  dan  aplikatif.  Melakukan  pembinaan  secara terpadu, yang secara khusus dikoordinasikan melalui satu kementerian.

## C. Simpulan
Secara normatif, berdasar pada UU No. 39 Tahun 2008 juncto Perpres No. 68 Tahun 2019, penyusunan  peraturan  menteri  di  setiap  bidang,  untuk  satu  aspek  tentang  peran  kelembagaan desa  dan  pemberdayaan  desa  memang  dimungkinkan.  Namun,  disisi lain  terdapat  adanya ego- sektoral  yang  menjadikan  antar  kementerian  belum  mampu  membangun  sinergitas  dalam penyusunan  peraturannya,  khususnya  antara  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan  Kementerian Desa dan PDTT.
Upaya  deregulasi  terhadap  peraturan  yang  berhubungan  dengan  kelembagaan  desa, khususnya  lembaga  kemasyarakatan  desa  menjadi  alternatif  dalam  penguatan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Hal  ini  mengingat,  bahwa  secara  normatif  berdasar  pada  UU  No.  6  Tahun 2014,  pemberdayaan  masyarakat  desa  dilakukan  melalui  peran  lembaga  kemasyarakat  desa.
Artinya  apabila  dilakukan  deregulasi  tersebut,  maka  dapat  berimplikasi  pada  efektivitas pelaksanaannya. Namun, tetap harus diikuti dengan adanya komitmen lembaga dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi. Tidak menutup kemungkinan, juga dilakukan penyusunan peraturan bersama antar kementerian untuk satu aspek yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan. Jurnal Analisis Sosial Politik , 5 (1),
20–33.
Chandranegara,  I.  S.  (2019).  Bentuk-Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26 (3), 435–457.
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1
Febrian,  R.  A.  (2015).  Analisis  Permasalahan  Koordinasi  Pemerintahan  (Tinjauan  Konseptual Dan Teoritis). Journal of Chemical Information and Modeling , 1 (1), 41–49.
Friedman,  L.  M.  (1975). The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspective .  Russell  Sage Foundation.
Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemariman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Marim Dunia. Gema Keadilan , 4 (September), 93. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3773/2111
Herlina,  H. ;,  &  M.  Yasin  Nahar  dan  Surahman.  (2017).  Undang-Undang  Republik  Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. E Jurnal Katalogis , 5 (5), 111–121.
Manan, B. (1992). Dasar-Dasar Perundang-undangan . Ind-Hill.
Maschab,  M.  (2013). Politik  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia .  PolGov,  Research  Centre  For Politics and Government, Department of Politics and Government.
Moh. Nadlir. (2017). Ada 62.000 Aturan, Indonesia Dianggap Obesitas Regulasi . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/19062511/ada-62000-aturan-indonesia- dianggap-obesitas-regulasi?page=all
Noviantika, T., & Taufiq, M. S. (2021). Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  Tentang  Kementrian  Negara. Jurnal Muhammadiyah Law Review , 5 (1), 1–6.
Nurcholis, C., Sakti, S. W. K., & Rachman, A. S. (2019). Village Administration in Indonesia: A Socio-Political  Corporation  Formed  by  State. Open  Journal  of  Political  Science , 09 (02), 383–404. https://doi.org/10.4236/ojps.2019.92021
Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 73–84.
Pamuji, K. . et. a. (2017). Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24 (4), 625– 643. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6
Prabandani,  H.  W.  (2015).  (  CONSTITUTIONAL  LIMITS  OF  THE  PRESIDENTIAL EXECUTIVE  POWER  )  Hendra  Wahanu  Prabandani  Biro  Hukum  Badan  Perencaanaan Pembangunan Nasional Jln . Taman Suropati No . 2 , Gedung TS 2A lt . 4 , Jakarta Pusat , 10310 Indonesia Pendahuluan Indonesia telah menet. Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (3), 1–
27.
Siahaan,  M.  (2020).  Integrasi  Konstitusional  Kewenangan  Judicial  Review  Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 729–752. https://doi.org/10.31078/jk1742
Simatupang,  T.  H.  (2019).  Mendudukkan  Konsep  Executive  Review  dalam  Sistem  Hukum Ketatanegaraan  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (2),  217–230. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229
Suharto.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Dalam  Implementasi  UU  Desa  (Analisis Implementasi  UU  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa). Prosiding  Senas  POLHI  Ke-1  Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang , 1 , 47–65.
Syafi’ie, M. (2012). Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 681–712.