NILAI-NILAI ETIK DALAM PELAYANAN PUBLIK: Praktik pada Dinas Pendidikan di Kota Padangpanjang

## Dasman Lanin dan Syamsir
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email: dasman_lanin@gmail.com

## Abstract
The objective of this study is to describe the ethical values of public service among public service personnel at Department of Education in Padangpanjang City. This study uses a quantitative approach with the type of ex post-facto. Population in this consisted of  10,864  individuals  of  heads  of  household  in  two  districts  and  16  villages  of Padangpanjang.  Sample  was  taken  in  two  stages,  cluster  sampling  and  proportional stratified  random  sampling.  Data  were  collected  through  questionnaires  and  analyzed using  a  statistical  percentage,  mean,  and other central  tendency according to  research interests. Results of this study indicated that the  ethical values of public service among public service personnel at the Department of Education in Padangpanjang City has not been well implemented.
Key words: ethical values, attitudes, public service, educational service

## Pendahuluan
Pelayanan  publik  pada  berbagai  sektor pubik  di  Indonesia  masih  sering  diwarnai  oleh berbagai  disorientasi  dan  merupakan  bahagian dari  warisan  masa  lalu.  Meskipun  berbagai  ke- bijakan yang baru telah dibuat namun kebijakan tersebut  masih  belum  mampu  mengatasi berbagai  masalah  disorientasi  dalam  pelayanan publik,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  di  Indonesia  kelihatannya  masih didominasi  untuk  aparatur  dibanding  untuk kepentingan warga atau rakyat secara langsung.
Berbagai  masalah  seperti  masih  rendah- nya  kemampuan  SDM  dalam  melayani  kebu- tuhan dan kepentingan masyarakat masih sering terjadi  di  berbagai  instansi  (Dwiyanto,  2002; Effendi , 2003;  Yasril,  2003).  Begitu  juga  pe- mahaman konsep good governance di kalangan aparatur  dinas  pemerintahan  daerah  masih  ter- kesan  rendah,  apalagi  penerapannya  (Bapenas, 2002).  Selain  itu  potensi  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  masih  tergolong  tinggi (ICW,  2004).  Begitu  juga  angka  kemiskinan masih  tergolong  tinggi  (sekitar21%)  dan berkorelasi  negatif  dengan  peningkatan  belanja daerah yang kaya atau rich (Lewis, 2005; BPS, 2004; Dasman Lanin; 2005).
Pelayanan  publik  yang  terjadi  pada  ber-
bagai  instansi  publik  di  Indonesia  belum  ber- orientasi  dan  belum  memiliki  misi  publik, bahkan  cenderung  bersikap  tidak  peduli,  tidak responsif  dan  tidak  dilakukan  secara  profess- sional  dan  hal  ini    berakibat  kepada  pengguna pelayanan  (Kurniawan  &  Puspitosari  (2007). Artinya, pengguna pelayanan sering dihadapkan kepada  dua  pilihan  ( choice )  yang  bersifat  me- maksa  ( coercion )  dan  tak  mengenakkan  sama sekali  ( meng-gerutu ).  Akhirnya  para  pengguna pelayanan  (warga)  terpaksa  menggunakan layanan itu secara tidak mengenakkan ( dissatisfaction )  atau  tidak  menggunakan  sama sekali ( very dissatisfaction ).
Kondisi  seperti  digambarkan  di  atas, berdasarkan observasi pendahuluan, juga terjadi dalam  pelayanan  publik  pada  berbagai  instansi pemerintahan di Padangpanjang, termasuk pada Dinas  Pendidikan.  Hal  inilah  yang  mendorong peneliti  memfokuskan  penelitian  ini  pada penerapan  nilai-nilai  etik  dalam  pelayanan pendidikan  di  kota  padangpanjang.  Penelitian ini  ingin  mendapatkan  informasi  dan  meng- gambarkan  berbagai  persoalan  tentang  pene- rapan  nilai-nilai  etik  dalam  pelayanan  publik bidang  pendidikan  di  Kota  Padang-panjang. Oleh  karena  itu  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  bagaimanakah  gambaran atau penerapan nilai-nilai etik aparatur
Hikayat Tabut (Suatu Tinjauan ...
pelayanan  publik  pada  Dinas  Pendidikan  kota Padang-panjang?

## Tinjauan Pustaka
Nilai-nilai  etik  dalam  pelayanan  publik secara  umum  akan  terindikasi  dan  terealisasi atau  dapat  dilihat  dalam  sikap  para  aparatur dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik. Persoalan  sikap  bagi  warga  di  negara-negara timur  merupakan  hal  yang  lebih  tebal  ( thick ) dibandingkan  dengan  warga  UK  atau  Eropah lainnya.  Rasionalitas  warga  timur,  termasuk Indonesia,  dapat  dikalahkan  oleh  aspek  konasi (emosi).  Aspek  konasi  atau  afeksi  lebih  berat berbanding  kognitif.  Di  samping  itu,  aspek sikap ini sangat erat kaitannya dengan kepuasan warga sebagai penerima pelayanan publik.
Penelitian  mengenai  faktor  sikap  staf  ini cukup  banyak  dilakukan,  bahkan  ada  yang sampai  ke  ranah  etik  dan  moral  yang  bersifat transedental.  Menurut  penelitian  Thomson  and Mori,  (2004)  ada  dua  atribut  sikap  yang  di- anggapnya mendukung pelayanan yang optimal terhadap  warga,  yaitu  (1)  staf  yang  ramah  dan sopan  ( polite  and  friendly  staff )  dan  (2) simpatik  ( how  sympathetic  staff  were  to  your needs ).  Kedua  atribut  ini  telah  dijadikan  item penelitian  oleh  Thomson  and  Mori  sebagai variabel  bebas  terhadap  kepuasan  warga, dengan  hasil  bahwa  sikap  staf  dapat  dijadikan prediktor  bagi  kepuasan  warga,  signifikansinya adalah positif dan kontribusinya 12%.
Kemudian,  berbeda  dengan  itu,  telah ditemukan  pula  bahwa  variabel  keberadaban atau  kesopanan  ( courteous )  tidak  berhubungan secara  signifikan  dengan  kepuasan  dan  begitu juga  variabel  perhatian  ( attentiveness )  juga tidak  signifikan  dengan  kepuasan  warga (Froehle, 2006). Meskipun demikian, penelitian Parasuraman et al., (1988) menyatakan respon- siveness , assurance , and empathy , atau respon- siveness  and  rapport ;  (Kettinger  &  Lee,  2005) menemukan  kesignifikan  hubungan  terhadap kepuasan warga.
Perry  and  Thomson  (2006)  juga  mem- perkuat posisi sikap staf ini dengan mengatakan bahwa  komitmen  penyedia  ( provider )  pada orang  yang  dilayani  ( significant  commitment beyond oneself ) adalah salah satu dimensi kunci pelayanan  publik.  Vigoda-Gadot  (2006)  men- jadikan  variabel  bebas sikap  staf ini  dengan nama dan atribut yang lebih tegas, yaitu dengan variabel etik dengan  atribut  (1) jujur,  tulus  dan tidak  memihak  ( impartial  and  honest )  dan  (2)
hubungan  yang  hangat  dan  sama  ( equal  and fair )  dan  (3)  tidak  menyimpang  dari  norma moral  yang  baik  ( deviations  from  good  moral norms are rare ).
Ketiga  atribut  ini  banyak  kesamaannya dengan  yang  dirumuskan  oleh  O’Kelly  dan Dubnick  (2005)  yaitu  diperlukan  sikap  staf yang (1) memiliki hubungan yang menyesuaikan  dan  berfikir  strategis  ( adaptive and  strategic  bureaucrat ),  (2)  moralis  dan berbudi luhur ( moralist and virtuous bureaucrat )  dan  (3)  birokrat  yang  adil  ( just bureaucrat ).  Ternyata  variabel  Etik  dari Vigoda-Gadot  ini  berhubungan  sangat  erat dengan  kepuasan  warga  di  Israel,  yang diselidikinya dalam jumlah data lima tahun dan dengan pendekatan longitudinal. Bahkan hubungan  positif  yang  signifikan  atau  yang sangat  rapat  tersebut,  dijelaskannya  dengan tegas  bahwa  variabel  etik  dapat  dijadikan prediktor  SWS  ( satisfaction  with  service )  dan kontribusinya ditemukan sebesar 35%.
Jika  dibandingkan  kontribusi  variabel sikap staf antara yang ditemukan Thomson and Mori  dengan  yang  ditemukan  oleh  Vigoda- Gadot di atas, maka selisih kontribusinya sangat besar  yaitu  sebesar  23%  (12%  berbanding 35%).  Ini  sebuah  perbedaan  yang  hebat, meskipun  kedua  penelitian  ini  sama-sama memiliki  signifikansi  yang  positif  terhadap kepuasan warga.
Barangkali, perbedaan ini lebih disebabkan  oleh  kualitas  atribut  yang  mereka gunakan  berjarak  tebal  dan  jumlah  item  yang digunakan  Vigoda-Gadot  juga  lebih  banyak. Vigoda-Gadot  nampaknya  memilih  term  yang betul-betul  inti-yang  mendasar  dari  etik  yang melandasi  sikap  staf  atau  birokrat,  sementara Thomson  and  Mori  meng-gunakan  atribut-luar dari  etik  itu  sendiri,  yang  berupa  nilai-nilai keseharian  yaitu  ramah,  sopan  dan  simpatik. Jadi  isi  (konten)  konstruknya  memperlihatkan perbedaan yang jelas.
Berdasar  pengalaman  mereka  di  atas maka faktor sikap staf  atau etik  yang diselidiki adalah  mengakomodasi  kelima  atribut  tersebut, dengan  pertimbangan,  supaya  sikap  dan  etika staf    atau  birokrat  pelayanan  sektor  publik semakin  berorientasi  pada  kebutuhan  warga. Selain itu juga akan mendidik dan membelajarkan staf untuk semakin menerapkan nilai  nilai  yang  demokratik.  Alasan  lainnya adalah pertimbangan setting dan lokus penelitian  ini,  yaitu  berada  di  lingkungan
Vol. XI No.2 Th. 2012
komunitas warga yang bernilai budaya mementingkan  hubungan  sosial  keseharian, dimana  moral  dan  etik  menjadi  perhatian  yang mereka  kedepankan.  Apalagi  lokus  penelitian ini memiliki nilai filosofi etik-religius (ukhuwah Islamiah yang rapat).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif ( quantitative approach ) dengan jenis penelitian expost-facto. Artinya  data  penelitian ini sudah tersedia dalam bentuk gambaran nilai- nilai  etik  yang  ditampilkan  aparatur  pelayan publik  dalam  pelayanan  pendidikan  yang diprogramkan oleh kota selama ini. Warga telah mengalami  dan  berinteraksi  dengan  aparatur pelayanan  tersebut  yang  dalam  bekerja  telah menampilkan nilai-nilai etik dalam memberikan pelayanan  pendidikan  kepada  warga  dan dialami  oleh  warga  sebagai  penerima  layanan. Data  persepsi  warga  tentang  nilai-nilai  etik aparatur inilah yang diambil secara kuantitatif.
Populasi  penelitian  ini  adalah  individu yang menjadi Kepala Keluarga (KK) di Padang- panjang.  Menurut  Biro  Statistik  Padang- panjang  (2007)  berjumlah  10.864  KK,  yang tersebar  dalam  dua  kecamatan  dan  16 kelurahan,  dengan  karakteristik  pinggir  kota dan  pusat  kota.  Sampel  ditarik  dengan  dua tahap  yaitu  (1)  dengan  teknik cluster  sampling dan  (2)  dengan  teknik pro-portional  stratified random  sampling .  Teknik cluster  sampling digunakan  untuk  mendapatkan  sampel  yang mewakili  kulurahan  yang  berada  di  pusat  kota dan  yang  berada  di  pinggir  kota  pada  masing masing  kecamatan.  Dengan  demikian  ter- pilihlah empat buah kelurahan, yaitu  kelurahan Koto  Katik,  Guguk  Malintang,  Silaing  Bawah, dan Bukit Surungan. Untuk menentukan sampel individual  sebagai  unit  analisis  digunakan penarikan sampel berdasarkan teknik proportional stratified random sampling . Rumus  yang  digunakan  untuk  menarik  sampel dari  klasternya  adalah  rumus  atau  formula Slovin  dengan  memprediksi standard  erornya sebesar  2  persen.  Berdasarkan  formula  Slovin ini diperoleh sampel secara fit sebesar 528 KK.
Alat  pengumpul  data  yang  digunakan adalah angket, yang dikembangkan berdasarkan indikator  yang  dimiliki  variabel  melalui  proses validitas isi ( content validity ) dengan rancangan kisi-kisi.  Sedangkan  untuk  menguji  angket  di lapangan,  baik  validitas  angket  maupun reliabilitasnya  dilaksanakan  uji  coba  ( try-out )
angket dan menganalisisnya dengan mengguna- kan  formula produc-moment dan alpha yang dibantu  oleh  program  komputer  SPSS.  Data penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan statistik berupa persentase, mean dan kecenderungan  sentral  lainnya  sesuai  dengan kepentingan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  dikemukakan  dalam kerangka  laporan  sebagai  berikut,  yaitu  (1) gambaran  ringkas  Dinas  Pendidikan  Kota Padangpanjang  berkaitan  dengan  visi  dan  misi, tujuan,  sasaran,  tugas  pokok,  fungsi,  dan struktur  tata  kerja,  (2)  gambaran  keadaan pendidikan  yang  berkaitan  dengan  fisik, kapasitas dan teknis pendidikan yang disediakan  kota,  (3)  gambaran  profesionalisme aparatur  pelayanan  publik  bidang  pendidikan, dan  (4)  gambaran  nilai  etik  aparatur  pelayanan publik bidang pendidikan di kota Padangpanjang.

## Gambaran  Ringkas  Dinas  Pendidikan  Kota Padangpanjang
Dinas    Pendidikan  Kota  padangpanjang memiliki  visi  berpandangan  jauh  ke  depan  dan berkarya  agar  tetap  konsisten  dan  dapat  eksis, antisipatif,  inovatif  dan  produktif  dalam  me- layani  warga.  Kerana  itu visinya adalah  ter- wujudnya Padangpanjang Kota Serambi Mekah sebagai kota tujuan pendidikan yang bernuansa Islami.  Adapun misi dinas  ini  adalah:  (1) membangun  kecerdasan  Islami  pada  usia  dini, (2)  membangun  jiwa  enterpreneurship  Islam siswa,  (3)  membangun  konsep  Pendidikan Islami, (4) pewarisan nilai budaya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS_SBK), (5)  membangun  kualitas  Pendidikan  dengan standar  kompetensi  nasional,  (6)  mengoptimal- kan partisipasi masyarakat, (7) mengoptimalkan akses  Pendidikan,  (8)  meningkatkan  efektifitas dan  efisiensi  penyelenggaraan  Pendidikan (Renstra Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008).
Berdasar  Struktur  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kota,  Dinas  Pendidikan  dasar  dan menengah  adalah  dinas  yang  memiliki  tugas pokok  melaksanakan  sebagian  urusan  wajib yang  menjadi  otoritas  pemerintahan  kota  di bidang  Pendidikan.  Untuk  menyelenggarakan tugas  tersebut  dinas  Pendidikan  mempunyai fungsi:  (1)  perencanaan,  perumusan  kebijakan teknis  di  bidang  Pendidikan,  Kepemudaan,
Hikayat Tabut (Suatu Tinjauan ...
Olah raga dan Perpustakaan, (2) pemberian izin dan  pelaksanaan  pelayanan  umum,  (3)  pem- binaan  terhadap  Unit  Pelaksanaan  Teknis Dinas,  (4)  pengurusan  urusan  ketatausahaan dinas  Pendidikan  dan  (5)  pelaksanaan  tugas- tugas  lain  yang  diserahkan  Kepala  Daerah sesuai  dengan  bidang  Pendidikan,  Kepemuda- an,  Olah  raga  dan  Perpustakaan  (pasal  4  Perda No.22/2004).
Struktur  dan  Tata  Kerja  Dinas  terdiri dari: (1) Kepala Dinas, (2) Bahagian tata usaha, (3)  bidang  perencanaan,  (4)  bidang  pendidikan TK  dan  SD,  (5)  bidang  pendidikan  SLTP  dan SLTA, (6) bidang pendidikan luar sekolah, seni budaya,  pemuda  dan  olah  raga,  (7)  UPTD sanggar  kegiatan  belajar  (SKB),  (8)  UPTD SLTP,  (9)  UPTD  SLTA,  (10)  UPTD  perpus- takaan,  dan  (11)  kelompok  jabatan  fungsional (pasal 5 bahagian III Perda kota Padangpanjang No  28  tahun  2004).  Adapun  pembagian  tugas masing-masing  bidang  tersebut  dan  pecahan sub-sub  organisasinya  diatur  dalam  pasal  6 sampai  dengan  pasal  25,  sedangkan  hubungan tata  kerja  pengangkatan  dan  pemberhentian serta  eselonering  diatur  dalam  pasal  26  sampai pasal  31  Perda  kota  Padangpanjang  No  28 tahun 2004.

## Keadaan Pendidikan
1) Keadaan Tenaga Kependidikan Tenaga  SDM  yang  bekerja  di  dinas Pendidikan  ini,  dilihat  dari  pangkat  dapat dikelompokkan  dalam  tiga  tingkatan  ditambah dengan  kelompok  staf  dan  honorer  seperti dalam tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 menunjukkan bahwa tenaga yang ada  pada  dinas  Pendidikan  yang  berpangkat pembina  dan  penata  berjumlah  82%  dan  hanya 13%  saja  tenaga  rendah.  Artinya  dinas  ini  dari segi  tenaga  administrasi  dapat dikatakan cukup memadai.  Kemudian  jika  dilihat  dari  segi
tingkat  pendidikan  mereka  maka  dapat  dilihat pada tabel 2.

## Tabel 1.  Jumlah Karyawan Menurut
Pangkat No. Kepangkatan f % 1. Pembina 21 35,0 2. Penata 28 47,0 3. Pengatur 8 13,0 4. Juru Muda,Honorer dan sukarela 3 5,0 Jumlah 60 100% Sumber : Renstra Dinas Pendidikan  Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008

## Tabel 2.  Jumlah Karyawan Berdasarkan
Jenis Pendidikan No Jenis Pendidikan f % 1. S3 (Doktor) 0 0,0 2. S2 (Pasca Sarjana) 7 11,7 3. S1 (Sarjana) 30 50,0 4. D2 dan D3 (Sarjana Muda) 7 11,7 5. SLTA/Paket C 14 23,2 6. SLTP 1 1,7 7. SD/Paket A 1 1,7 Jumlah 60 100,0
Sumber : Renstra Dinas Pendidikan  Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008
Persentase  tenaga  berpendidikan  tinggi 73,3% yang terdiri dari D2, D3 (Sarjana Muda, S1  dan  S2)  berbanding  tenaga  berpendidikan SLTA,  SLTP  dan  SD  (hanya  26,7%).  Artinya dari  segi  komposisi  pendidikan,  dinas  ini memiliki  kualifikasi  tingkat  pendidikan  yang termasuk  tinggi.  Sementara  tenaga  fungsional pada dinas ini adalah yang berstatus guru  yang mengajar dan mendidik siswa pada tingkat TK, Sekolah  Dasar,  SMP,  SMA  dan  SMK,  jumlah mereka pada masing-masiing tingkat pendidkan itu dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

## Tabel 3.  Status Kepegawaian Guru
No Tingkat Sekolah Status Kepegawaian PNS Non PNS Jumlah f % f % f % 1. TK 28 1,5 62 3,3 90 4,8 2. Sekolah Dasar 374 20,1 91 4,9 465 25,0 3. SMP 543 29,2 118 6,3 661 35,6 4. SMA 203 10,9 105 5,6 308 16,6 5. SMK 160 8,6 174 9,4 334 18,0 Jumlah 1308 70,4 550 29,6 1858 100,0
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008
Tabel 4.  Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Sekolah Tingkat Pendidikan Guru <S1 S1 S2 Jumlah f % f % f % f % 1. TK 83 4,5 7 0,4 0 0,05 90 4,8 2. Sekolah Dasar 335 18,0 129 6,9 1 0,05 465 25,0 3. SMP 121 6,5 539 29,0 1 0,0 661 35,6 4. SMA 52 2,8 251 13,5 5 0,3 308 16,6 5. SMK 71 3,8 263 14,1 0 0,0 334 18,0 Jumlah 662 35,6 1189 64,0 7 0,4 1858 100,0 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008

## Tabel 5. Jumlah Sekolah dan Daya Tampung (Murid/Siswa)
No.  Tingkat Sekolah Sekolah Murid Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah f % f % f % f % f % f % 1. TK 1 1,2 13  15,8 14 17,1 72 0,5 1074 7,5 1146 8,0 2. Sekolah Dasar/MI 31  37,8 6 7,3 37 45,1 5549  38,7 704 4,9 6253 43,6 3. SMP /MTsN 6 7,3 5 6,1 11 13,4 2655  18,5 773 5,4 3428  24,0 4. SMA/MAN/SMK 8 9,7 12  14,6 20 24,4 1348 9,4 2149 15,0 3497  24,4 Jumlah 46  56,0 36  44,0 82 100 9624  67,2 4700 32,8  14324  100,0
Sumber : Dinas Pendidikan  Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dipahami bahwa guru yaang merupakan pegawai pemerintah  lebih  banyak  berbanding  pegawai sekolah swasta, yaitu 70,4% berbanding 29,6%. Sementara guru yang terbanyak itu adalah pada tingkat  SMP  yaitu  sebanyak  35,6%  dan  pada tingkat  SLTA  (SMA  dan  SMK)  berjumlah 34,6%,  dan  hanya  25%  yang  mengajar  atau mendidik  di  tingkat  Sekolah  dasar.  Adapun pada  tingkat  TK  guru  yang  berstatus  swasta jauh  lebih  banyak  daripada  yang  berstatus negeri (PNS).
Selanjutnya  dilihat  dari  tingkat  pen- didikan  guru  di  kota  Padang-panjang,  maka tabel  4  memberikan  gambaran  tersebut.  Ber- dasarkan tabel 4 diketahui bahwa perbandingan tingkat  pendidikan  guru  adalah  64%  tamat  S1, <  (dibawah)  S1  sebanyak  35,6%  dan  S2 sebanyak  0,4%.  Masih  terdapat  14%  guru  di tingkat  sekolah  SMP,  SMA  dan  SMK  yang berpendidikan  <S1  yaitu  6,5%  pada  tingkat SMP,  3,8%  di  tingkat  SMK  dan  2,8%  pada tingkat SMA.
2) Keadaan    Sarana,  Prasarana  dan  Daya Tampung Siswa
Keadaan  sarana,  prasarana,  dan  daya tampung  siswa  di  Padangpanjang  dapat diketahui keadaannya melalui tabel 5.
Berdasarkan  tabel  5  dipahami  bahwa tingkat  TK  sekolah  swasta  jauh  lebih  banyak
sekolah  dan  muridnya  berbanding  sekolah pemerintah.  Sementara  pada  tingkat  SD/MI, SMP/MTs,  peranan  swasta  semakin  kecil. Khusus  untuk  tingkat  SMA/MA  dan  SMK peranan  swasta  lebih  besar  lagi.  Artinya peranan  pemerintah  kota  Padangpanjang  hanya pada  tingkat  SD/MI,  SMP/  MTs  yang  lebih tinggi,  baik  jumlah  sekolahnya  ataupun  daya tampung  (murid  dan  siswa)  pada  sekolah tersebut.
Profesionalisme Aparatur Pelayanan Pendidikan Gambaran profesionalisme aparatur
pelayanan publik bidang pendidikan di Padangpanjang,  datanya  dikumpulkan  dengan menggunakan indikator; (1) staf yang kompeten, competent  staff, (2)  staf  yang berperilaku  adil, being  treated  fairly, (3) berpengetahuan  dan  terlatih  di  bidangnya, knowledgeable  employees  are  better  traine, melalui angket yang telah dikembangkan secara valid. Dari data yang dikumpulkan melalui 528 responden,  keadaannya  dapat  diketahui  dalam klasifikasi pada tabel 6.
Berdasarkan  data  yang  dikemukakan tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  tingkat profesionalisme  pelayanan  bidang  pendidikan di Padang-panjang, kondi-sinya sedikit cenderung  tinggi,  yaitu  sebanyak  55,28%  dan yang berkategori rendah ada sebanyak 44,72%.
Hikayat Tabut (Suatu Tinjauan ...
Tabel 6.  Profesionalisme Pelayan Publik Bidang Pendidikan Padangpanjang No Tingkat Profesionalisme F % Ket 1. 2. Tinggi Rendah 292 236 55,28 44,72 Mean = 30,91 J u m l a h 528  100,00 Sumber: Data Olahan Penelitian

## Nilai Etik Aparatur Pelayanan Pendidikan
Gambaran  nilai  etik  atau  sikap  aparatur pelayanan publik bidang pendidikan di Padangpanjang,  datanya  dikumpulkan  dengan menggunakan  indikator;  (1)  ramah  dan  sopan, polite  and  friendly  staff, (2)  simpatik, how sympathetic  staff  were to  your  needs, (3) jujur, tulus dan tidak memihak, impartial and honest, just  bureaucrat, (4)  hubungan  yang  baik  dan sama, equal    and  fair, (5)  menghindari  moral yang  kurang  baik, deviations  from  good  moral norms  are  rare, (6)  menyesuaikan  dan  berfikir strategis, adaptive and strategic bureaucrat (7) moralis & berbudi luhur, moralist and virtuous bureaucrat, melalui  angket  yang  telah  dikem- bangkan  secara  valid.  Dari  data  yang  dikum- pulkan  melalui  528  responden,  keadaannya dapat diketahui dalam klasifikasi berikut. Tabel 7.   Keadaan Nilai Etik (Sikap)
Aparatur Pelayanan Pendidikan
Padangpanjang
No  Keadaan Sikap F % Ket 1. 2. Tinggi Rendah 282 246 53,31 46,69 Mean = 71,19 J u m l a h 528  100,00

## Sumber: Data Olahan Penelitian
Berdasarkan  data  yang  dikemukakan  di atas  dapat  diketahui  bahwa  sikap  aparatur pelayanan  bidang  pendidikan  di  Padang- panjang,  kondisinya  sedikit  cenderung  tinggi, yaitu  sebanyak  53,31%  dan  yang  berkategori rendah ada sebanyak 46,69%.
Gambaran  atau  keadaan  profesionalisme pelayanan  bidang  pendidikan,  yang  cenderung berkategori tinggi sebanyak 55,28% atau sudah cenderung  profesional  dan  masih  banyak  yang belum  profesional  yaitu  ada  sebesar  44,72% (Tabel  6).  Gambaran  ini  juga  sejalan  dengan data  keadaan  karyawan,  dimana  mereka sebanyak  61,7%  sudah  berpendidikan  S1  ke atas atau 50% sarjana dan 11,7% S2 (Tabel 2). Begitu  juga  guru  yang  ada  di  Padangpanjang,
yang  berpendidikan  S1  ada  sebanyak  64%  dan S2  sebanyak  0,4%  (Tabel  4).  Artinya  dapat dimaknai  bahwa  baik  data  yang  dihimpun  dari warga  maupun  dari  ciri-ciri  latar  belakang pendidikan  aparatur  yang  terlibat  dalam  dunia pendidikan  Padangpanjang  dapat  dikatakan bahwa  tenaga  kependidikan  di  Padangpanjang, baik  yang  bekerja  di  sekolah  sebagai  guru maupun yang bekerja pada jajaran kantor dinas Pendidikan sudah menggambarkan karakteristik yang  mendekati  karak-teristik  profesional, dengan  kemiripan  ciri-ciri  yang  dikemukakan dalam  indikator  penelitian  ini  yaitu:  (1)  staf yang  kompeten, competent  staff, (2)  staf  yang berperilaku  adil, being  treated  fairly, (3) berpengetahuan  dan  terlatih  di  bidangnya, knowledgeable  employees  are  better  traine (Thomson  and  Mori,  2004;  Froehle,  2006; George,  1999;  Mintzberg,  1989).  Jadi,  ketiga ciri-ciri  profesionalisme  ini  baru  dimiliki sebanyak  55,28%  tenaga  kependidikan  di Padangpanjang.
Selanjutnya  gambaran  nilai  etik  atau sikap  aparatur  pelayanan  bidang  pendidikan, yang  cenderung  berkategori  tinggi  sebanyak 53,31%  atau  sudah  cenderung  memiliki  sikap yang  baik  sesuai  harapan  dan  masih  banyak yang  belum  memiliki  sikap  kepelayanan  yang diharapkan yaitu ada sebesar 46,69% (Tabel 7). Sikap-sikap  aparatur  yang  baik  sesuai  dengan harapan warga yang dimaksud adalah berdasarkan  pada  konsep,  teori  dan  pandangan ahli  pelayanan  publik,  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  dalam  kajian  teori  penelitian  ini yaitu;  (1)  ramah  dan  sopan, polite  and  friendly staff, (2)  simpatik, how  sympathetic  staff  were to  your  needs, (3) jujur,  tulus  dan  tidak memihak, impartial and honest, just bureaucrat, (4)  hubungan yang  baik  dan  sama, equal    and  fair, (5)  menghindari  moral  yang kurang baik, deviations from good moral norms are  rare, (6)  menyesuaikan  dan  berfikir strategis, adaptive and strategic bureaucrat (7) moralis & berbudi luhur, moralist and virtuous bureaucrat (Thomson and Mori, 2004; Froehle, 2006;  Dabholkar,1993;  O’Kelly  dan  Dubnick, 2005;  Parasu-raman  et  al.,  1988;  Kettinger  & Lee,  2005;  Perry  and  Thomson,  2006;  Vigoda- Gadot, 2006).

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dalam
Vol. XI No.2 Th. 2012
penelitian sebagai berikut.
1. Gambaran  atau  keadaan  profesio-nalisme pelayanan bidang pendidikan di
Padanagpanjang ternyata sebanyak 55,28% telah  berkategori  tinggi  atau  sudah cenderung  profesional  dan  masih  ada sebesar  44,72%  yang  belum  profesional. Gambaran  ini  juga  sejalan  dengan  data keadaan karyawan, dimana mereka sebanyak 61,7% baru yang sudah berpendidikan S1 keatas (50% sarjana dan 11,7%  S2).  Begitu  juga  guru  yang  ada  di Padangpanjang,  baru  sebanyak  64%  yang berpendidikan S1 dan sebanyak 0,4% S2.
2. Gambaran  nilai  etik  atau  sikap  aparatur pelayanan bidang pendidikan di
Padanagpanjang ternyata sebanyak 53,31% sudah cenderung memiliki sikap yang baik sesuai  harapan  dan  masih  banyak  yang belum  memiliki  sikap  kepelayanan  yang diharapkan yaitu ada sebesar 46,69%.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh dari  penelitian  ini,  maka  kepada  pemerintahan kota  Padang-panjang  bahwa  baik  secara kuantitatif  maupun  secara  kualitatif,  baik menurut  ciri-ciri  profesionalisme  aparatur maupun  menurut  ciri-ciri  nilai  etik  atau  sikap aparatur yang telah diidentifikasi penelitian ini, diharapkan profesio-nalisme dan nilai-nilai etik atau  sikap  dalam  pelayanan  pendidikan  diting- katkan terus secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga  kota  memiliki  aparatur  pendidikan yang  betul-betul  memiliki  apa  yang  dituntut oleh  tenaga  yang  profesional  dan  memiliki nilai-nilai  etik  atau  sikap  tenaga  kependidikan yang  baik  dalam  pelayanan  pendidikan  sesuai harapan warga.

## Daftar Rujukan
Bappenas. (2002). Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-prinsip  Tata  Pemerintahan yang  Baik .  (Hasil  Penelitian).  Jakarta:
Sekretariat  Pengembangan Public  Good Governance , Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
http://good-governance.bappenas.go.id.
BPS.  (2004). Biro  Pusat  Statistik  Indonesia .
Jakarta: Kantor BPS.
Dabholkar,  P.A.  (1993). Customer  Satisfaction and  Service  Quality:  Two  Constructs  or One? .  dalam  Cravens,  D.W.  and  P.R.
(eds.).
Enhancing
Knowledge
Development  in  Marketing .  Chicago: American Maketing Association.
Dasman  Lanin.  (2005). Pemilihan  Kepala Daerah:  sebuah  model  demokrasi langsung . International  Seminar  and Workshop  Paper :  Colaboration  between Indiana  University  USA  and  Political Science  Department.  Faculty  of  Social Science UNP Padang. Padang: Fasilitator team.
Dwiyanto,  A., et  al .  (2002). Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia .
Yogyakarta: PSKK UGM.
Effendi, Sofian. (2003). Pembangunan Kualitas Manusia,  Suatu  perspektif  Adminsitarsi Negara.  dalam Membangun  Martabat Manusia,  Peran  Ilmu-Ilmu  Sosial dalam Pembangunan. (Penyunting, Sofian  Effendi,  Syafri  Sairin,  M.  Alwi Dahlan). Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Froehle,  C.M.  (2006). Service  personnel, technology,  and  their  interaction  in influencing customer satisfaction . Decision  Sciences .  Volume  37  Number 1,  February  2006.  Jounal Compilation  © 2006, Decision Sciences Institute.
George,  K.  (1999). A  two-way  street: Institutional  dynamics  of  modern administrative  state .  Pittsburgh,  PA: University of Pittsburgh Press.
ICW.  (2004 ).  Laporan  Akhir  Tahun  2004. Indonesia  Corruption  Watch .  Jakarta: ICW.
Kettinger & Lee. (2005). The use of computer- mediated communication in an interganizational contex . Decision Science . 28 (3), 513-556.
Kurniawan , J.  L.,  &  Puspitosari,  H.  (2007). Wajah  Buram  Pelayanan  Publik . Jakarta:  Malang  Corruption  Watch  dan YAPPIKA.
Lewis,  B.  D.  (2005). Indonesia  Local
Government Spending, Taxing and Saving: an Explanation of Pre-and Post- Decentralization Fiscal Outcomes . Asian Economic Jurnal . 2005, Vol 19, No. 3.
Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management:  Inside  Our  Strange World  of  Organization . London  dan New York: Collier Macmillan Publishers dan  The  Free  Press;  A  Devision  of
Hikayat Tabut (Suatu Tinjauan ...
Macmillan, Inc.
O’Kelly,  C.,  &  Dubnick,  M.  J.  (2005). Taking Tough Choices Seriously: Public Administration  and  Individual  Moral Agency . Journal of Public Administrasion  Research  and  Theory . Volume 16, Oxford University Press.
Parasuraman,  A.,  Zeithaml,  V.,  &  Berry,  L.
(1988). A  conceptual  model  of  service quality  and  its  implications  for  future research . Journal of Marketing ,
Volume 49. Perry, J. L., & Thomson, A M. (2006). Service with  a  Smile . Journal  of  Public
Administrasion  Research  and  Theory .
25  January  2006,  Oxford  University Press.
Thomson,  W  &  Mori,.  (2004). Costumer
satisfaction  with  key  public  services , www.cabinetoffice.gov.uk/opsr Vigoda-Gadot, E,. (2006). Citizens’ perceptions of politics and ethics in public administration:  A  Five-Year  National Study of Their Relationship to Satisfaction  with  Services,  Trust  in Governance,  and  Voice  Orientations , Journal  of  Public  Administrasion Research  and  Theory ,  Volume  17,
Oxford University Press
Yasril  Yunus,  Dasman  Lanin,  Safnil  Effendi, Aldri  Frinaldi,    Syamsir  dan  Jumiati, (2003). Karakteristik  PNS  dalam  Pe- nempatan Jabatan pada Pemerintahan
Lokal Provinsi Sumatera Barat . Padang: Balitbangda Sumbar.