## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ȍ BMD Ȏ

## PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Oleh
Melani Pusparani 1 ,
Sampara Lukman 2 , Devi Irena 3
1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri melanipusparani19@gmail.com
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## A ćĘęėĆĈę
T his study aims to determine the extent to which the implementation of Regional Property (RP) Management can be carried out properly. This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique used by the writer is data triangulation in the form of observation, interview, and documentation. In addition, it shows that there are inhibiting factors such as missing several bureaucrats who manage goods, inconsistency in communication, reports of doubling of ownership of goods, limited staff, absence of warehouses, multiple employee positions, and administration of goods that are not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). The results showed that the implementation of the Regional Property (RP) Management policy at the Sugihmukti Community Health Center has been running but has not been optimal. This can be seen from the unful ϔ illed four indicators of policy implementation that refer to Edwards III’s theory, showing that ϔ irst, transmission communication often occurs miss and there is inconsistency in information, secondly regarding sources, namely the non-linearity of RP management. The information shows that there is an error of information in the recording of goods and the fourth is regarding the facilities, namely the absence of dirty warehouses and the absence of SOPs for goods management
Keywords: policy implementation, regional property (RP) management

## A ćĘęėĆĐ
P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  data  yang  digunakan penulis  yakni  triangulasi  data  berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Selain  itu menunjukkan  bahwa  adanya  faktor  penghambat  seperti  terlewatinya  beberapa  birokrat pengelola barang, ketidakkonsistenan komunikasi, adanya laporan penggandaan kepemilikan barang,  keterbatasan  staf,  tidak  adanya  gudang,  adanya  rangkap  jabatan  pegawai,  dan penatausahaan barang yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum terpenuhinya empat indikator implementasi kebijakan yang mengacu pada teori Edwards III
Visioner Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
menunjukkan  bahwa  pertama  mengenai  komunikasi  transmisi  sering  terjadinya  miss  dan adanya  ketidakkonsistenan  informasi  yang  dapat,  kedua  mengenai  sumber-sumber  yakni adanya ketidaklinieran Pendidikan pengelola BMD., ketiga yakni mengenai informasi terlihat adanya kesalahan informasi dalam pencatatan barang dan keempat yakni mengenai fasilitas- fasilitas yaitu belum adanya gudang kotor dan belum adanya SOP penatausahaan barang
Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

## PENDAHULUAN
A set  atau  Barang  Milik  Daerah  (BMD) merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  rangka  penyelenggaraan  dalam pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  BMD  merupakan  salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah  guna  menunjang  kegiatan operasional pemerintahan daerah. Hal  ini  disebabkan  dengan  adanya Barang  Milik  Daerah  maka  pencapaian kegiatan-kegiatan  pemerintah  dapat terlaksana  dengan  baik  yang  nantinya akan  meningkatkan  indeks  kepuasan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Oleh karena  itu,  BMD  harus  dikelola  dengan baik  dan  benar  sehingga  terwujud pengelolaan  BMD  yang  transparan, e isien,  akuntabel,  ekonomis  serta menjamin adanya kepastian nilai.
Menurut  Soleh  dan  Rochmansjah (2010:  13)  secara  sederhana  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  meliputi  tiga  fungsi, yaitu:  1)  Adanya  perencanaan  yang  tepat; 2)  Pelaksanaan  dan  pemanfaatan  secara efektif  dan  e isien;  3)  Pengawasan.  Ketiga fungsi  tersebut  ditunjukkan  dalam  siklus pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Adapun supaya  ketiga  fungsi  tersebut  tercapai, maka  diperlukan  strategi  yang  tepat  dalam pengelolaan BMD. Kebijakan pemerintah yang tercantum  dalam   Peraturan  Pemerintah  No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  Daerah  tentunya  harus  dilaksanakan dengan  baik  oleh  setiap  SKPD  (Satuan Kerja Perangkat Daerah) demi terwujudnya akuntabilitas  kerja  yang  efektif  dan  e isien. Namun  pada  kenyataannya  tidak  sedikit SKPD  yang  dalam  pengelolaan  BMD-nya
masih  mengalami  beberapa  permasalahan, salah  satunya  pada  Puskesmas  Sugihmukti Kabupaten  Bandung.  Pengelolaan  aset  atau Barang  Milik  Daerah  masih  mendapati beberapa  permasalahan  terlebih  pada implementasi atau pelaksanaannya.
Permasalahan pada pengelolaan Barang Milik Daerah bermula ketika pada pada tahap perencanaan  BMD  banyaknya  pengajuan- pengajuan  barang  yang  melebihi  pagu anggaran.  Banyaknya  pengajuan-pengajuan yang  melebihi  anggaran  berdasarkan  hasil informasi  yang  didapatkan  penulis  dari Akuntan  Puskesmas  Sugihmukti  yakni karena  terjadinya miss komunikasi antara pihak perencanaan Dinas Kesehatan dengan pengelola  BMD  di  Puskesmas  Sugihmukti. Selanjutnya  Perencanaan  terlihat  pada barang  yang  akan  dibelanjakan  yang  telah dianggarkan  pada  Rencana  Biaya  Anggaran (RBA)  dengan  implementasi  di  lapangan berbeda. Perbedaan ini dikarenakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang  akan  dibelanjakan  harus  mengacu kepada SSH (Standar Satuan Harga) di mana daftar  nama  barang,  spesi ikasi,  merk,  dan harga barang sudah tercantum di dalamnya dan ini sifatnya baku.
Mengenai  permasalahan  ini  terjadi karena tidak konsistennya komunikasi yang disampaikan,  hingga  datangnya  barang yang dipesan. Ketika Puskesmas Sugihmukti memesan  barang  melalui  Surat  Pesanan (SP) yang telah sesuai dengan RBA dan SSH akan tetapi barang yang datang tidak sesuai dengan SP yang disampaikan.
Adapun  untuk  lebih  jelasnya,  berikut adalah  barang-barang  yang  tidak  sesuai dengan spesi ikasi:
Melani Pusparani dkk.: Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD ...
Tabel 1. Daftar  Aset  Tetap  Peralatan  dan Mesin  yang  Tidak  Sesuai  dengan Surat Pesanan (SP) 2017 – 2019 No Tahun Nama Barang Keterangan 1 2017 1. Alat Kantor dan Rumah Tangga
2. Alat Studio dan Alat Komunikasi
3. Alat
Laboratorium
4. Alat
Kedokteran 5. Alat-alat Pesenjataan/ Keamanan 32 sesuai SP 14 tidak sesuai SP 00 sesuai SP 03 tidak sesuai SP 15 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 50 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 01 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 2 2018 6. Alat Kantor dan Rumah Tangga
7. Alat Studio dan Alat
Komunikasi
8. Alat
Laboratorium
9. Alat
Kedokteran 10. Alat-alat Persenjataan/ Keamanan 00 sesuai SP 07 tidak sesuai SP 00 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 00 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 19 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 00 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 3 2019 11. Alat Kantor dan Rumah Tangga 12. Alat Studio dan Alat Komunikasi
13. Alat Laboratorium 14. Alat Kedokteran 01 sesuai SP 47 tidak sesuai SP 01 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 06 sesuai SP 00 tidak sesuai SP 27 sesuai SP
2019 15. Alat-alat Persenjataan/ Keamanan 00 tidak sesuai SP 00 sesuai SP 00 tidak sesuai SP
Sumber: Data  Peralatan  dan  Mesin  Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung 2020
Selain  itu  permasalahan  yang  terjadi di  Puskesmas  Sugihmukti  yakni  pada penggunaan  barang  yaitu  adanya  status penggunaan  barang  ganda  pada  Sepeda Motor  dengan  nomor  polisi  D  5278  S  dan D  2727  V  menggunakan  Kode  Barang 02.03.01.05.0001  Register  0001  dan  0002 tetapi pada laporannya penggunaannya oleh orang  yang  sama.  Namun  berbeda  dengan implementasi di lapangan bahwasanya salah satu kendaraan telah dipindahtangankan.
Selanjutnya  permasalahan  yang  sering terjadi  yakni  mengenai  penatausahaan  bar angimplementasinya  penatausahaan  barang tidak  sesuai  SOP  sering  kali  barang  yang sudah dipesan dan barang telah ada, langsung didistribusikan tanpa dibuatkan berita acara dan diberikan label terlebih dahulu.
Permasalahan lain yang dialami Puskesmas  Sugihmukti  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  terkendala  pada penghapusan  barang  peralatan  dan  mesin dengan  kondisi  rusak  berat  akan  tetapi masih memiliki masa manfaatnya yang dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 2. Jumlah  Aset  Tetap  pada  Daftar  Aset Tetap  Peralatan  dan  Mesin  pada
Puskesmas Sugihmukti Kab. Bandung No Tahun Jumlah Barang Nilai Barang 1 2017 118 Barang BMD. 696.721.434,00 2 2018 145 Barang BMD. 890.547.138,00 3 2019 241 Barang BMD. 1.182.482.763,00
Sumber :  Daftar  Aset  Tetap  Peralatan  dan  Mesin Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung 2020

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  terlihat bahwa setiap tahun nilai barang mengalami  peningkatan.  Permasalahannya penambahan  nilai  ini  tak  lain  disebabkan karena  banyak  barang  yang  rusak  akan tetapi  tidak  dihapuskan  karena  sulitnya proses  pengadministrasian  penghapusan aset tersebut. Adapun daftar barang dengan kondisi rusak tetapi masih mempunyai masa manfaatnya yakni sebagai berikut.
Tabel 3. Jumlah  Aset  Tetap  Peralatan  dan Mesin  dengan  Kondisi  Rusak  pada Puskesmas  Sugihmukti  Kabupaten Bandung
Sumber :   Bagian Tata Usaha, Bagian Aset Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung
Pada Tabel 3 dapat dilihat masih adanya beberapa  barang  yang  mempunyai  kondisi rusak akan tetapi masa manfaat dari barang tersebut  masih  ada,  sehingga  belum  bisa dihapuskan  dari  daftar  barang  aset  tetap peralatan  dan  mesin.  Selain  itu  banyaknya barang  yang  rusak  dan  biaya  pemeliharaan terbatas  mengakibatkan  barang-barang yang  rusak  tersebut  disimpan  di  Gudang Permasalahan  lain  yang  muncul  yaitu  pada Puskesmas Sugihmukti tidak adanya gudang untuk penyimpanan barang-barang rusak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif  deskriptif.  Menurut  Sugiyono (2013:  13)  metode  penelitian  kualitatif
No Tahun Nama Barang dengan Kondidi Rusak Masa Manfaat (Tahun) Nilai 1 2017 -  Brand Kas -  Mesin Absensi -  P.C. Unit/Komputer PC 5 5 5 BMD. 4.644.172 BMD. 1.702.500 BMD. 15.428.455 2 2018 -  Alat Kedokteran Umum Lain-lain 5 BMD. 24.485.672 3 2019 -  Laptop 5 BMD. 4.074.744
deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan terhadap  variabel  mandiri,  yaitu  tanpa membuat  perbandingan  dengan  variabel lain. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Sugihmukti  Kabupaten  Bandung.  Penelitian dilakukan  selama  1  Tahun  dimulai  dari Bulan Januari 2020 sampai Bulan Desember 2020.  Bentuk  pengumpulan  data  yakni berupa wawancara kepada 6 orang informan yang telah dilakukan secara purposif. Selain wawancara  bentuk  pengumpulan  data lainnya  berupa  dokumentasi,  observasi lapangan,  dan  triangulasi  data.  Adapun teknik  analisis  data  yakni  berupa  reduksi
data, penyajian data dan penarikan simpulan. Selanjutnya  dari  hasil analisis  menggunakan tahapan editing, klasi ikasi  data,  dan interpretasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung  adalah  salah  satu  unit  pelaksana teknis  pemerintah  daerah  di  bidang kesehatan  di  bawah  naungan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  yang bertanggung  jawab  memberikan  pelayanan langsung kepada masyarakat.
Demi  terciptanya  pelayanan  kepada masyarakat  yang  baik  maka  Puskesmas Sugihmukti  mempunyai  tugas  memberikan upaya  kesehatan  yang  menyeluruh  secara profesional baik promotif, preventif dan  kuratif,  meningkatkan  peran  serta masyarakat untuk ikut serta untuk berperan aktif  dalam  upaya  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  di  wilayah  kerja
Melani Pusparani dkk.: Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD ...
Puskesmas Sugihmukti, meningkatkan derajat  pengetahuan  masyarakat  tentang pola  hidup  sehat  secara  mandiri  dan menjalankan  prinsip-prinsip  manajemen sejalan  dengan  tata  kelola  pemerintahan yang baik (good governance).

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan
BMD pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung
Implementasi  kebijakan  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  (BMD)  haruslah berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan kebijakan  pemerintah.  Jika  sudah  berjalan dengan  baik  maka  pengelolaan  BMD  dapat mewujudkan  terciptanya good governance. Maka  untuk  mewujudkan good governance diperlukan lah sebuah pengukuran mengenai implementasi  kebijakan  dari  suatu  instansi khususnya Puskesmas Sugihmukti.
Penulis mengukur sejauh mana pengelolaan  BMD  berjalan  dengan  baik atau  tidak  dengan  Teori  Edwards  III. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang  memengaruhi  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan.  Adapun  untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan  publik  meliputi  4  dimensi  utama yaitu:  1)  Komunikasi  dengan  indikator transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan;  2) Sumber-sumber  dengan  indikator  staf, informasi,  wewenang  dan  fasilitas-fasilitas;
3)  Disposisi  dengan  indikator  penempatan dan  insentif,  4)  Struktur  Birokrasi  dengan indikator  prosedur  kerja  dan  pragmatism. Adapun hasil di lapangan menunjukkan,
 Komunikasi
Salah  satu  dari  indikator  pengukur keberhasilan implementasi kebijakan
menurut  George  Edwards  III.  Menjadi sangat penting dalam era sekarang di mana arus  mobilisasi  tinggi  adalah  ketetapan berkomunikasi. Ketetapan berkomunikasi di sini artinya bahwa pesan yang disampaikan dari  komunikator  ke  komunikator  harus
jelas  dan  sesuai  sehingga  tidak  timbul permasalahan baru seperti ketidakakuratan pesan dari kesalahan proses komunikasi.
Sesuai dengan operasional konsep yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  dimensi  dari komunikasi  yaitu  transmisi,  kejelasan,  dan konsistensi.

## a) Transmisi
Transmisi sebagai bagian dari komunikasi adalah  proses  pengangkutan  informasi  dari satu titik ke titik lain dalam satu jaringan. Satu pergerakan  informasi  melalui  sebuah  media telekomunikasi  dengan  memperhatikan pembuatan  saluran  yang  dipakai  untuk mengirim  informasi,  sehingga  memastikan bahwa  informasi  sampai  secara  akurat dan  diandalkan  adalah  proses  transmisi. Keberhasilan indikator pengangkutan informasi  yang  dikaitkan  di  sini  adalah bagaimana  komunikasi  dapat  tersampaikan ke beberapa lapisan hierarki birokrasi.
Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten bandung  komunikasi  dilakukan  melalui beberapa lapisan hierarki birokrasi. Adapun proses  hierarki  tersebut  dilakukan  oleh lapisan-lapisan birokrat. Perencanaan pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  pada Puskesmas biasanya pertama menggunakan sistem top-down atau  yakni  komunikasi dilakukan  dari  hierarki  teratas  dilanjutkan ke hierarki terbawah. Awal komunikasi yakni ketika  Kepala  Puskesmas  diinformasikan dan  disosialisasikan  untuk  membuat perencanaan  dengan  pagu  anggaran  yang telah ditentukan oleh Seksi Perencanaan.
Akan tetapi permasalahannya dari Seksi Perencanaan  langsung  menginformasikan instruksi pembuatan perencanaan anggaran biaya  langsung  ke  Kepala  Puskesmas  dan Akuntan  yang  melewati  beberapa  hierarki birokrat  yaitu  Bendahara  Pengeluaran  dan Bendahara Barang Milik Daerah/Aset.
Terlewatinya beberapa hierarki birokrasi ini  menimbulkan  ketidaktahuan  atau terjadi  miss  komunikasi  antara  Bendahara

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
Pengeluaran dan Bendahara Barang. Seperti yang  dikatakan  Kepala  Puskesmas,  Redy Hanida. Beliau mengatakan bahwa:
“Pada perencanaan penganggaran biaya pengelolaan Barang Milik Daerah  sering  terjadi  mis  komunikasi karena  kurangnya  sosialisasi  terutama pada  awal-awal  perencanaan.  Seksi perencanaan  sering  menginformasikan mengenai pagu anggaran hanya kepada saya dan akuntan tanpa diinformasikan kepada  Bendahara  Pengeluaran  dan Bendahara  Barang.”  (Wawancara,  31 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penyebab miss komunikasi yaitu karena kurangnya sosialisasi pada  awal  perencanaan.  Seksi  perencanaan hanya  menginformasikan  mengenai  pagu anggaran  kepada  Kepala  Puskesmas  dan Akuntan  tanpa  menginformasikan  pagu anggaran kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Edwards III  pun  memaparkan  bahwa  ada  beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisi- kan  perintah-perintah  implementasi,  yaitu: 1)  Pertentangan  pendapat  antara  pelaksa- na  dengan  perintah  yang  dikeluarkan  oleh pengambil kebijakan; 2) Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi; dan 3) Per- bedaan persepsi dalam menangkap atau me- nerjemahkan persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.
Melihat apa yang telah dipaparkan oleh Edwards  III,  penulis  melihat  hambatan- hambatan  yang  terjadi  pada  Puskesmas Sugihmukti  yakni  adanya miss komunikasi. Miss komunikasi ini terjadi karena informasi yang  disampaikan  terlewati  berlapis- lapis  hierarki  birokrasi  yakni  Bendahara Pengeluaran, Bendahara BMD
b) Konsistensi
Konsistensi atau keseragaman dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu
dikomunikasikan  sehingga  implementator mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun tujuan  kebijakan  itu.  Komunikasi  dalam organisasi  merupakan  suatu  proses  yang amat kompleks dan rumit seperti informasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)  yang  sering  kali  tidak  jelas  arahnya. Ketika  kebijakan  pembuatan  perencanaan perbelanjaan  BMD  diinformasikan  harus berdasarkan  SSH  (Standar  Satuan  Harga) akan  tetapi  ketika  barang  yang  telah direncanakan  dan  sesuai  dengan  SSH tersebut  berbeda.  Barang  yang  dipesan banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  Surat Pesanan (SP). Sehingga dalam hal ini adanya ketidakkonsistenan antara SP dengan barang yang datang.
Hal  ini  seperti  pengakuan  Kepala Puskesmas Sugihmukti, Redy Hanida, beliau mengatakan:
“Kami  merencanakan  barang  yang  akan dibelanjakan  yang  telah  tertera  pada rencana  biaya  anggaran  (RBA)  dan sesuai  instruksi  dan  informasi  Seksi Perencanaan yang harus sesuai SSH. Akan tetapi  kebanyakan  barang  yang  dipesan melalui Surat Pesanan (SP) tidak sesuai. Ketika kami belanja kepada pihak ketiga (Pihak yang Membelanjakan Kebutuhan) itu menggunakan Surat Pesanan apa yang mau  dibelanjakan,  spesi ikasi  barang, serta harga barang pun kami cantumkan pada Surat Pesanan tersebut,akan tetapi kenyataannya  pihak  ketiga  memberikan barang  yang  kami  butuhkan,  namun spesi ikasi  dan  harga  barang  pun  tidak sesuai  dengan  apa  yang  kami  harapkan. Pihak  ketiga  menjelaskan  kepada  kami bawasannya  barang  yang  telah  dipesan dengan  spesi ikasi  yang  telah  diajukan tersebut harga barangnya telah berubah menjadi tinggi, sehingga pihak ketiga pun memberikan  barang  yang  dibutuhkan dengan  menurunkan  spek  yang  ada agar  harga  masuk  sesuai  SSH.  Jujur ini  membuat  kami  kecewa  akan  tetapi bagaimana  lagi  kalau  SSH-nya  sudah
Melani Pusparani dkk.: Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD ...
tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak update kami tidak bisa berbuat apa-apa  karena  SSH  sifatnya  baku  dan tidak  bisa  dirubah.  Kami  pun  terpaksa mengikuti  harga  SSH  meskipun  barang yang  datang  tidak  sesuai.  Daripada menyalahi aturan lebih baik seperti itu.” (Wawancara, 31 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut penulis  menyimpulkan  bahwa  Puskesmas Sugihmukti  adanya  ketidakkonsistenan komunikasi  terlihat  ketika  Puskesmas Sugihmukti  telah  merencanakan  barang yang  akan  dibelanjakan  sesuai  dengan rencana  biaya  anggaran  (RBA)  dan  SSH. Namun  kebanyakan  barang  yang  kami pesan  melalui  Surat  Pesanan  (SP)  tidak sesuai.  Terlihat  ketika  belanja  kepada pihak  ketiga  (Pihak  yang  Membelanjakan Kebutuhan)  menggunakan  Surat  Pesanan yang di dalamnya tertera spesi ikasi barang, serta  harga  akan  tetapi  pada  kenyataannya pihak  ketiga  memberikan  barang  dengan spesi ikasi  dan  harga  yang  tidak  sesuai dengan  SP,  ini  dikarenakan  terdapat perbedaan  antara  spesi ikasi  dan  harga barang  di  lapangan  dengan  SHH.  Sehingga pihak  ketiga  memberikan  barang  dengan menurunkan  spesi ikasi  yang  ada  supaya harga masuk sesuai SSH dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Hasil  yang  ditemui  di  lapangan  pun sejalan dengan pendapat Edwards III bahwa “Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan  efektif,  maka  perintah-perintah pelaksanaan  harus  konsisten  dan  jelas.  Di samping itu perlu dihindari adanya perintah- perintah yang bertentangan satu sama lain”
Sejalan  dengan  pendapat  Edwards  III pada  Puskesmas  Sugihmukti  mendapati pertentangan  satu  sama  lain,  ini  terlihat ketika  RBA  dibuat  harus  sesuai  dengan SSH,  akan  tetapi  SSH  yang  ada  tidak  sesuai dengan  kondisi  lapangan,  sedangkan  dalam pemberkasan  perbelanjaan  apa  yang dibelanjakan harus sesuai dengan RBA.

## c) Kejelasan
Informasi  yang  disampaikan  sudah cukup jelas tersampaikan. Kejelasan ini  terlihat  ketika  Kepala  Puskesmas menyampaikan  hal-hal  apa  yang  harus dikerjakan  kepada  Bendahara  Pengeluaran, Bendahara  Barang  dan  Akuntan  mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kejelasan ini  tertuang  pada  Tugas  Pokok  dan  Fungsi setiap  stakeholders  pengelola  Barang  Milik Daerah  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan Kepala Puskesmas Sugihmukti, Redi Hanida menjelaskan:
“Pada pengelolaan Barang Milik Daerah setiap  stakeholders  sudah  mengetahui apa  yang  harus  mereka  kerjakan, adanya  uraian  tugas  pokok  dan  fungsi ini  setiap  stakeholders  yang  mengelola Barang  Milik  Daerah  diharapkan  dapat mengelola  dengan  baik.  Akan  tetapi permasalahannya  sering  kali  apa yang  tertera  dalam  tugas  pokok  dan fungsi  ini  tidak  berjalan  dengan  baik dikarenakan  keterbatasan  SDM  untuk pengelolaan  BMD.  Ini  disebabkan karena adanya rangkap-rangkap jabatan pada  Bendahara  yang  mengelola  BMD baik  Bendahara  Pengeluaran  maupun Bendahara  BMD.”  (Wawancara,  31 Agustus 2020)
Dalam  hal  ini  terlihat  kejelasan komunikasi  telah  tersampaikan  dengan baik  dengan  menuangkan  tugas  pokok dan  fungsi  pada  setiap  pegawai  khususnya pengelola  BMD  yang  di  dalamnya  memuat hal-hal  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab dan mesti dikerjakan. Namun permasalahan yang terjadi yakni pada staf yang ada karena adanya  rangkap-rangkap  jabatan  pada pengelola BMD.
 Sumber-Sumber
Tidak hanya bertumpu pada komunikasi sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan, Edwards III juga mengungkapkan

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
bahwa  sumber  daya  pelaksana  kebijakan menjadi  tolak  ukur  bagaimana  kebijakan memberikan manfaat ketika diterapkan.

## a) Staf
Pada  pengelolaan  BMD  staf  di  Puskesmas
Sugihmukti  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan latar  belakang  pendidikannya.  Kebanyakan stafnya berlatar pendidikan fungsional bidang  kesehatan.  Dalam  pengelolaan  BMD pun  dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran yang  berlatar  belakang  pendidikan  diploma kebidanan,  Bendahara  Barang  Milik  Daerah berlatar belakang pendidikan sarjana terapis gigi dan hanya akuntan yang linier dengan tugasnya, yakni sarjana terapan akuntansi.
Tabel 4 Daftar  Nama  Pengelola  Barang  Milik Daerah Tahun 2020
No Nama Jabatan Pendidikan 2 Jajang Jatnika, S.Sos Kepala Subag TU S-1 Sosiologi 3 Yuyun Yuningsih, A.Md. Keb Bendahara Pengeluaran D-III Kebidanan 4 Rohmat, S.Tr.Kes Bendahara BMD S-1 Terapan Kesehatan Masyarakat 5 Shelly Putri Karina, S.Tr. Akun Akuntan S-1 Terapan Akuntansi Sumber : Puskesmas Sugihmukti Tahun 2020
Berdasarkan  data  tersebut  banyaknya pengelola  BMD  yang  tidak  linier  dengan pendidikannya  sehingga  perlu  adanya pelatihan  untuk  menyeimbangkan  kinerja dengan keahlian. Sejalan dengan hal tersebut Jajang Jatnika selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjelaskan,
“Mengenai pelatihan telah ada anggrannya yang tertera dalam Rencana Biaya  Anggran  (RBA).  Bahkan  untuk tahun  ini  telah  dianggarkan  BMD. 38.000.000,-  akan  tetapi  pelatihannya belum  dilakukan  karena  terhalang  oleh
pandemik  Covid-19.  Adanya  anggaran serta  pelatihan  kepada  bendahara- bendahara  dalam  mengelola  BMD tak  lain  diharapkan  nantinya  dapat menstabilkan kemampuan dalam pengelolaan  BMD  meskipun  latar belakang  pendidikan  pengelola  BMD tidak  linier  dengan  jabatan  yang diembannya.”  (Wawancara,  26  Agustus 2020)
Hasil  yang  didapat  dalam  wawancara yang  dilakukan  dengan  Kepala  Sub  Bagian Tata  Usaha  ini  yakni  dalam  pengelolaan BMD khususnya pada penatausahaan barang masih  belum  berjalan  dengan  baik  karena adanya  keterbatasan  SDM  sehingga  yang berlatar  belakang  pendidikan  pun  harus mengelola BMD. Pada permasalahan tersebut Puskesmas Sugihmukti mengupayakan dengan  adanya  anggaran  untuk  pelatihan yang  diharapkan  dapat  menstabilkan kemampuan dalam pengelolaan BMD.

## b) Informasi
Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah setiap  stakehoders  pengelola  BMD  adanya kesalahan-kesalahan  administratif  yakni adanya  status  penggunaan  barang  ganda. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Barang  Puskesmas  Sugihmukti,  Rohmat beliau mengatakan,
“Dalam status penggunaan barang ganda pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung  masih  ada,  ini  terlihat  pada Speda  Motor  dengan  nomor  polisi  D 5278  S  dan  D  2727  V  menggunakan Kode Barang 02.03.01.05.0001 Register 0001  dan  0002  tetapi  penggunaannya oleh  orang  yang  sama.  Sehingga  dalam hal ini perlu adanya perbaikan informasi laporan  pemindahtanganan  salah  satu Barang  Milik  Daerah  tersebut  supaya tidak  terjadi  penggunaan  barang  ganda dalam  laporan-laporan  BMD.  Laporan- laporan BMD ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan BPK
Melani Pusparani dkk.: Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD ...
(Badan  Pengawas  Keuangan).  Ketika adanya  informasi  bahwa  laporan  BMD pada  Puskesmas  Sugihmukti  terdapat penggandaan penggunaan barang maka  nantinya  Puskesmas  Sugihmukti akan  memicu  pemeriksaan  BPK  yang melanggar  asas  e isiensi  BMD.  Namun pada  kenyataannya  salah  satu  motor telah dipindahtangankan.” (Wawancara, 26 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung masih terdapat kesalahan informasi yakni pada Speda Motor dengan nomor polisi D 5278 S dan D 2727 V menggunakan Kode Barang  02.03.01.05.0001  Register  0001 dan 0002 tetapi penggunaannya oleh orang yang  sama.  Mengenai  permasalahan  ini perlu  adanya  perbaikan  informasi  laporan pemindahtanganan  salah  satu  Barang  Milik Daerah tersebut supaya tidak melanggar asas e isiensi BMD. Akan tetapi pada kenyataanya salah satu motor telah dipindahtangankan.

## c) Wewenang
Wewenang dalam Pengelolaan BMD lebih ditujukan kepada Bendahara BMD/Aset serta Kepala  Puskesmas  melalui  Surat  Keputusan (SK). Bendahara BMD/Aset pada wewenang- nya disebut Pembantu Pengurus Barang. Ada- pun SK untuk Pembantu Pengurus Barang yak- ni melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Bandung  Nomor  P/800/4213/ II/2020/DINKES  tentang  Penunjukan  Tugas Pembantu  Barang  di  Lingkungan  Dinas  Kes- ehatan Kabupaten Bandung Selain itu untuk Kepala  Puskesmas  pada  wewenangnya  dise- but  Kuasa  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Peng- guna Barang. Adapun SK Kuasa Pengguna Ba- rang/Kuasa  Pengguna  barang  yakni  melalui penerbitan  Keputusan  Bupati  Bandung  No. 954/Kep.05-Dinkes/2020  tentang  Penun- jukan  Pengelola  Keuangan  Daerah  pada  Di- nas  Kesehatan  Tahun  Anggaran  2020.  Ada- pun  penjelasan  mengenai  Kuasa  Pengguna Barang  dipaparkan  oleh  Kepala  Puskesmas Sugihmukti, Redi Hanida:
“Adanya SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bandung menjadi kemudahan dalam  pengelolaan  keuangan  dan  aset karena  sebagai  payung  hukum  dalam leluasa  menjalankan  kewenangan  saya sebagai  kuasa  pengguna  anggaran/ kuasa  pengguna  barang.”  (Wawancara, 31 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data SK  yang  ada  maka  penulis  menganalisis bawasannya kewenangan-kewenangan pembantu  pengurus  barang  dan  kuasa pengguna  anggaran  adalah  mengelola BMD  yang  tak  lain  sebagai  modal  utama berjalannya  sebuah  kegiatan  operasional kegiatan di Puskesmas Sugihmukti. Adapun dengan  adanya  SK  yang  dikeluarkan  oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan  Bupati  Kabupaten  Bandung  adalah sebagai  payung  hukum  dalam  menjalankan wewenang-wewenang  pembantu  pengurus barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
d) Fasilitas-fasilitas
Edwards III memaparkan fasilitas yakni sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan untuk  mengimplementasikan  kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akuntan Puskesmas Sugihmukti, Shelly Putri Karina yang memaparkan bahwa:
“Puskesmas Sugihmukti fasilitas-fasilitas yang ada di Puskesmas Sugihmukti yakni terdiri  dari  :  1)  Barang  dan  jasa  yang meliputi  alat  tulis  kantor  (ATK),  alat listrik,  prangko,  peralatan  dan  bahan kebersihan,  bbm,  pengisian  tabung gas,  peralatan  rumah  tangga,  peralatan komputer,  bahan  baku  bangunan,  obat- obatan,  bahan  baku  kegiatan,  listrik dan internet, jasa pelayanan kesehatan, asuransi  pegawai,  biaya  pemeliharaan kendaraan,  cetak  dan  penggandaan, anggaran  sewa  gudang,  anggaran sewa  bis,  mamin  kegiatan,  pakaian kerja,  perjalanan  dinas,  anggaran

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
kursus,  pelatihan  dan  bimbingan teknis,  anggaran  pemeliharaan  alat laboratorium,  jasa  pemusnah  sampah rumah  tangga  dan  sampah  medis;  dan 2)  Modal  yang  terdiri  dari  tersedianya laptop, printer, hardisk, wi i, ac, alat-alat kesehatan dan laboratorium, meubelair, kendaraan  dinas,  dan  tersedianya gedung dan bangunan.” (Wawancara, 26 Agustus 2020)
Fasilitas-fasilitas yang ada di Puskesmas Sugihmukti  banyak  dan  telah  terpenuhi untuk  bekerja.  Akan  tetapi  masih  adanya fasilitas yang kurang dimiliki oleh Puskesmas Sugihmukti  yakni  belum  adanya  gudang kotor,  seperti  hasil  wawancara  penulis dengan  Bendahara  Barang  Puskesmas Sugihmukti, Rohmat beliau menjelaskan:
“Banyaknya  barang  yang  rusak  dan biaya pemeliharaan telah habis maka  barang-barang  yang  rusak tersebut  sering  disimpan  di  gudang kotor  Permasalahannya  yaitu  pada Puskesmas Sugihmukti hanya memiliki satu gudang difungsikan untuk menyimpan obat-obatan.” (Wawancara, 26 Agustus 2020).
 Disposisi
a) Penempatan
Edwards III mengemukakan bawasannya pemilihan  dan  penempatan  pegawai pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang yang  memiliki  dedikasi  terhadap  kebijakan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bendahara  Barang,  Rohmat  didapatkan informasi bahwa,
“Saya  tetap  menjalankan  penempatan pekerjaan  yang  diberikan  pimpinan kepada  saya  meskipun  saya  harus merangkap  pekerjaan  namun  saya tetap  berusaha  memberikan  yang terbaik  terhadap  pekerjaan  saya sebagai  perawat  gigi  dan  sebagai
bendahara  BMD.”  (Wawancara,  26 Agustus 2020)
Hal  senada  dikatakan  oleh  Yuyun Yuningsih  selaku  Bendahara  Pengeluaran Puskesmas Sugihmukti didapatkan informasi bahwa,
“Penempatan pekerjaan yang diberikan  pimpinan  kepada  saya  tetap saya  jalankan  meskipun  saya  harus merangkap  pekerjaan  yang  terkadang harus banyak membagi waktu antarsatu pekerjaan  dengan  pekerjaan  lainnya namun  saya  tetap  berusaha  untuk memenuhi kewajiban saya sebagai bidan dan  sebagai  bendahara  pengeluaran.” (Wawancara, 26 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang didapati  dari  Bedahara  Barang  dan Bendahara  Pengeluaran  penempatan  posisi di  Puskesmas  Sugihmukti  secara  umum dalam hal pekerjaan sudah berjalan dengan baik  terlihat  ketika  Bendahara  Barang tetap  menjalankan  penempatan  pekerjaan yang diberikan pimpinan meskipun harus merangkap pekerjaan, namun tetap  berusaha  memberikan  yang  terbaik terhadap pekerjaan yakni Bendahara Barang merangkap  pekerjaan  sebagai  perawat gigi  dan  sebagai  Bendahara  BMD.  Selain Bendahara  Pengeluaran  yang  merangkap pekerjaan  sebagai  Bendahara  Pengeluaran dan  Bidan.  Usaha  yang  dilakukan  supaya pekerjaan  sebagai  pengelola  BMD  yakni dengan membagi waktu antarsatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.

## b) Insentif
Selain  dengan  penempatan  pegawai yang  sesuai  dan  memeiliki  persepsi  atau sikap  yang  sama  dengan  pembuat  program atau  kebijakan  guna  mencapai  tujuan  yang ditetapkan  maka  salah  satu  yang  juga berpengaruh terhadap sikap dan komitmen pelaksana  yaitu  dengan  pemberian  insentif yang  sesuai.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa sikap  dan  komitmen  pelaksana  dapat
Melani Pusparani dkk.: Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD ...
ditingkatkan  dengan  upaya  pemberian insentif yang mencukupi.
Berdasarkan  pernyataan  Jajang  Jatnika selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau menyatakan,
“Di  Puskesmas  Sugihmukti  pemberian insentif  pengelola  BMD  dari  anggaran Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) yang  dituangkan  pada  Jasa  Pelayanan Kesehatan  di  mana  setiap  pekerjaan dengan  jabatannya  akan  diberikan point. Semakin banyak yang dikerjakan sesuai  jabatannya  maka  akan  semakin banyak  pula  poin  yang  didapat  yang nantinya berpengaruh terhadap besaran insentif  yang  diberikan.”  (Wawancara, 26 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut maka  penulis  menganalisis  bawasannya pada  Puskesmas  Sugihmukti  mengelola Barang  Milik  Daerah  mendapatkan  insentif. Pemberian  insentif  pengelola  BMD  dari anggaran  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD) yang dituangkan pada Jasa Pelayanan Kesehatan di mana setiap pekerjaan dengan jabatannya akan diberikan point. Setiap point akan  menjadi  dasar  besarnya  penerimaan insentif  yang  didapatkan  sehingga  semakin banyak  yang  dikerjakan  sesuai  jabatannya maka  akan  semakin  besar  pula  poin  dan besaran insentif yang diterima.
 Struktur Birokrasi

## a) Prosedur Kerja
Setiap  instansi  pemerintahan  di  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya  telah memiliki  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  dan  struktur  penyelenggaraan birokrasi  tersebut.  SOP  sangat  diperlukan sebuah lembaga untuk menjelaskan tentang sistematika  program  dan  alur  pelaksanaan program  tersebut  karena  hal  ini  menjadi dasar  penyelenggaraan  pemerintah  untuk memberikan transparansi kepada publik.
Tabel 5 Daftar  SOP  yang  Ada  di  Puskesmas Sugihmukti Tahun 2020 No SOP Keterangan 1 SOP  Penentuan  Faktor  Resti untuk Ibu Hamil Dilaksanakan 2 SOP Penerimaan Pasien Baru Dilaksanakan 3 SOP  Melakukan  Suntikan Subcutan Dilaksanakan 4 SOP Suntikan Intra Muskuler Dilaksanakan 5 SOP  Penatalaksanaan  Syok Aana ilaktik Dilaksanakan 6 SOP  Pemberian  Imunisasi DPT,  BCG,  Campak,  Tetanus Tozoid, dan Polio Dilaksanakan 7 SOP Bimbingan Cara Menyu- sui yang Baik Dilaksanakan 8 SOP Pemasangan Infus Dilaksanakan 9 SOP  Pemeriksaan  Denyut Jantung Dilaksanakan 10 SOP Pemeriksaan Kehamilan Dilaksanakan 11 SOP  Pengisian  Kartu  Bayi, Anak dan Ibu Hamil Dilaksanakan 12 SOP  Pencabutan  Gigi  Anak dan Dewasa Dilaksanakan 13 SOP  Penerimaan  Pegawai Baru Dilaksanakan 14 SOP Pembuatan Visum Pega- wai Belum  Dilak- sanakan 15 SOP  Pembuatan  Surat  Per- jalanan  Dinas,  Cuti,  Izin  dan Sakit Dilaksanakan 16 SOP  Pemeliharaan  Alat  Kan- tor Dilaksanakan 17 SOP Penatausahaan Ba- rang-barang Milik Daerah Belum  Dilak- sanakan
Sumber: Puskesmas Sugihmukti Tahun 2020
Berdasarkan  data  tersebut  salah satu  SOP  yang  belum  dilaksanakan  oleh Puskesmas  Sugihmukti  yakni  mengenai SOP  Penatausahaan  Barang-Barang  Milik Daerah.

## b) Pragmatisme
Pragmatisme pada Puskesmas Sugihmukti  tidak  terjadi  karena  Puskesmas

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 71–83
Sugihmukti  yakni  puskesmas  dengan penggunaan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum  Daerah)  yang  telah  ditetapkan  oleh Peraturan  Bupati  Bandung  No.  17  Tahun 2015  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal pada  BLUD  UPTD  Pelayanan  Kesehatan di  Kabupaten  Bandung.  Di  mana  dalam pelaksanaannya  harus  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Artinya  perencanaan dilakukan  secara  intern  tanpa  pengaruh dari pihak lain, selain itu dalam pelaksanaan dilakukan secara mandiri akan tetapi dalam pengevalusian  melakukan  sendiri  dan  di bawah evaluasi Dinas Kesehatan, BPKP, serta BPK.
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Sugihmukti, Redy Hanida, beliau memaparkan: “Pada Puskesmas Sugihmukti menggunakan  anggaran  BLUD  (Badan Layanan Umum Daerah). Sehingga tidak adanya  pengaruh  pihak  lain  yang  ikut andil.” (Wawancara, 31 Agustus 2020)

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  mengenai analisis  masalah  yang  terdapat  di  lapangan maka dapat disimpulkan bahwa  implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)  pada  Puskesmas  Sugihmukti  sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat terlihat  dari  belum  terpenuhinya  indikator implementasi kebijakan yang mengacu pada teori Edwards III.
Pertama, dalam  hal  komunikasi transmisi sering terjadinya miss komunikasi antarbirokrat  pengelola  BMD  terkait pagu  anggaran  yang  ada  selain  itu  adanya ketidakkonsistenan  informasi  yang  dapat terlihat  ketika  penganggaran  barang  tidak sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
Kedua , mengenai sumber-sumber yakni adanya ketidaklinieran Pendidikan pengelola BMD. Ketiga, mengenai  informasi  terlihat adanya kesalahan informasi di mana adanya kesalahan  informasi  kepemilikan  barang ganda. Keempat, mengenai fasilitas-fasilitas yaitu belum adanya gudang kotor. Selain itu mengenai fasilitas yakni belum adanya SOP penatausahaan barang

## SARAN
Saran  yang  diberikan  penulis  untuk menjawab  permasalahan  terkait  adalah sebagai berikut.
1. Komunikasi
Harus adanya group whatsapp
dalam  sistem  komunikasi top-down dan  harus  adanya  negosiasi  yang dilakukan  pihak  Puskesmas  kepada Pembuat  serta  penyusun  SSH  untuk memperbaharui  SSH  sesuai  keadaan di lapangan
2. Sumber-sumber Harus  adanya  pelatihan  berkala  pada Bendahara BMD dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu untuk informasi laporan SIMDA BMD saran yang diberikan yaitu dengan mengoordinasikan kepada pihak  Aset  Kabupaten  Bandung  supaya aplikasinya dapat diperbaharui. Adapun untuk  fasilitas  saran  yang  diberikan adalah  penyewaan  gudang  yang  dekat dengan kantor Puskesmas Sugihmukti.

## 3. Disposisi
Harus  adanya  insentif  jika  pekerjaan dilaksanakan serta harus adanya sanksi jika pekerjaan tidak dilaksanakan.

## 4. Struktur Birokrasi
Harus  adanya  pelatihan  berkala  serta insentif  yang  memicu  motivasi  dalam penuntasan pekerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ilham,  Muh  dan  Murliasari,  Rikha.  2015. Permodelan Kebijakan. Jatinangor: Buku Literatur IPDN.
Sholeh,  Chabib  dan  Rochmansjah,Heru.  2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Metode R&D . Bandung: Alfabeta Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah