## GANESHA LAW REVIEW
Volume 3 Issue 2, November 2021 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN

## Gede Sastrawan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Email : sastrawan@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 3 September 2021 Diterima: 3 October 2021
Terbit: 1 Nov 2021 Keywords:
copyrights, photocopying, science books This  article  discusses  the  Juridical  Analysis  of  Copyright Infirigement  On  The  Act    Of    Photocopying  Books  of Science. Copyright is a part of Intellectual Property Rights (HKI).  The  copyright  phrase  comes  from  a  foreign  term, namely  Copyrights.  The  term  Copyrights  was  first  put forward in the Berne Comvertion (International Convention on  Copyright  concerning  the  protection  of  Art  and Literature) which was held in 1886. According to Article 1 number (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it states that "Copyright is the    right    exclusive  to    the    creator  that    arises automatically  based  on  the  declarative  principle  after  a work  is  manifested  in  a  tangible  form  without  reducing restrictions  in  accordance  with  the  provisions  of  the legislation. In  copyright, there are two aspects of rights in it, namely economic rights and moral rights to a copyright work that originates from the copyright itself. Examples of copyright  or  tangible  forms  of  copyrighted  works  include books,  songs,  poetry,  films  /  videos,  photos,  sculptures, paintings,  and  many  other  works.  Over  time,  there  have been many violations against Copyright or violations of the copyrighted  work.  One  of  them,  violation  of  Copyright against the act of photocopying books. Photocopying a book is  an  act  of  someone  who  reproduces  or  duplicates  or duplicates  a  book  (science  book)  using  a  photocopier available  at photocopying services.  The  goal  is  certain  to get the book at a low cost or a way out when the original book is no longer published, then photocopying is the only way to get the desired book as  a  means of learning and a source of knowledge. Of course, the book on the photocopy is a book in which there is a creator and a copyright holder
of the book. In most scientific books,   at   the   beginning   of the   book,   there   is   often   an inscription that reads "It  is prohibited to  quote part  or  all  of the contents of the book or to reproduce this book in any way, including by using a photocopier, without the legal permission of  the  publisher or   the  copyright  holder.".  This   means  that simply  the activities  of  a  person  photocopying  a  book  can  be said to have violated the copyright of the book in question, because the  book  has  been  protected  by  its  copyright,  both  moral rights and economic rights by law. But it is also impossible for someone to ask the publisher's permission first to be able to  do  the  activity  of  photocopying  the  book,  so  as  not  to violate the Copyright.

## Abstrak
Kata kunci:
Hak cipta, Memfotokopi, Buku ilmu pengetahuan
Corresponding Author: Gede  Sastrawan,  E-mail  : sastrawan@undiksha.ac.id Artikel  ini  membahas  tentang  Analisis  Yuridis  Pelanggaran Hak  Cipta  Pada  Perbuatan  Memfotokopi  Buku  Ilmu Pengetahuan.  Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  bagian  Hak Kekayaan  Intrelektual  (HKI).   Frase  Hak  Cipta  berasal  dari terminologi  asing  yaitu  Copyrights.  Istilah  Copyrights pertama  kali  dikemukakan  dalam  Berne  Comvertion (Konvensi  Internasional  Hak  Cipta  tentang  perlindungan Karya  Seni  dan  Sastra) yang  diadakan tahun 1886. Menurut Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  menegaskan  bahwa  “Hak  Cipta  adalah hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Dalam  Hak  Cipta  terdapat  dua  aspek  hak  di dalamnya  yakni  hak  ekonomi  dan  hak  moral  atas  suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri. Contoh- contoh  dari  Hak  Cipta  atau  bentuk  nyata  karya  cipta  yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya  lainnnya  yang  masih  banyak  lagi.  Seiring  berjalanya waktu, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap  Hak  Cipta atau pelanggaran karya ciptanya. Salah satunya, pelanggaran Hak  Cipta  terhadap  perbuatan  memfotokopi  buku. Memfotokopi buku adalah sebuah perbuatan seseorang yang memperbanyak  atau  menduplikat  atau  menggandakan sebuah  buku  (buku  ilmu  pengetahuan) menggunakan mesin fotokopi  yang  tersedia  di  tempat-  tempat  jasa  fotokopi. Tujuannya  sudah  pasti  supaya  mendapatkan  buku  tersebut dengan  biaya  murah  atau  jalan keluar ketika  buku yang  asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi  adalah  jalan  satu-
satunya  untuk  dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Tentunya buku yang  di  fotokopi  itu  merupakan  buku  yang  di  dalamnya terdapat  penciptanya  dan  pemegang  hak  cipta  dari  buku tersebut. Di kebanyakan buku ilmu pengetahuan, pada bagian awal  buku,  sering  terdapat  tulisan  yang  berbunyi  “Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku  ini  dengan  cara  apa  pun,  termasuk  dengan  cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang  Hak  Cipta”.  Artinya  bahwa  secara  sederhana kegiatan  seseorang yang memfotokopi buku dapat dikatakan telah  melanggar  hak  cipta  atas  buku  berangkutan,  karena buku  itu  telah  dilindungi  Hak  ciptanya,  baik  Hak  Moral  dan Hak  Ekonominya    oleh    Undang-Undang.    Tetapi    tidak mungkin  juga  seseorang  meminta  izin  penerbit  dulu  untuk dapat  melakukan    kegiatan    mempotokopi    buku    tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta. @Copyright 2021.
Pendahuluan
Hak    Cipta    adalah    bagian    dari    Hak    Kekayaan    Intelektual    yang palingistimewa  dan  memiliki  keunikan  tersendiri  daripada  hak-hak  yang  lainnya dalam  HKI.  Karena  Hak  Cipta  secara  otomatis  dapat  dimiliki  ketika  seseorang menciptakan  sebuah  karya  cipta  yang  baru,  tanpa  melakukan  pengumuman  atas karya  ciptanya  berdasarkan  prinsip  deklaratif.  Di  Indonesia,  secara  yuridis  Hak Cipta  dilindungi  melalui  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  Tentang  Hak Cipta.  Peengertian  Hak  Cipta  menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  menegaskan  bahwa  “ Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan ”.  Artinya  bahwa  hak  cipta  ini akan  didapatkan  secara  otomatis  saat  seseorang  menciptakan  sesuatu  atau membuat sebuah karya cipta, baik itu karya berupa hal-hal yang berkaitaan dengan bidang Ilmu Pengetahuan,  Kesenian, dan Kesusastraan. Dalam Hak Cipta terdapat dua aspek hak di dalamnya yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri. Di dalam Hak Cipta terdiri dari dari dua unsur pokok  yakni Pencipta dan Ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta di  bidang  ilmu  pengetahuan,    seni,    dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan  dalam  bentuk  nyata  ( Setyowati, 2005 : 32) . Contoh-contoh dari Hak Cipta atau bentuk nyata karya cipta yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya lainnnya yang masih banyak lagi.
Seiring berjalanya waktu, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta  atau  pelanggaran  karya  ciptanya.  Salah  satunya,  pelanggaran  Hak  Cipta terhadap  perbuatan  memfotokopi  buku  ilmu  pengetahuan.  Buku  ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk karya cipta dan menjadi objek yang yang  memuat  Hak  Cipta  di  dalamnya  yang  di  lindungi  oleh  undang-undang. Perbuatan memfotokopi  buku  dilatarbelakangi  oleh  kemajuan  teknologi  yakni dengan adanya mesin fotokpi atau mesin cetak. Mesin fotokopi adalah alat untuk memperbanyak  benda-benda  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  buku  ilmu pengetahuan yang dapat  difotokopi.  Manfaat  alat  ini  adalah  seseorang  dapat memperbanyak  atau menggandakan benda-benda tertentu, misalnya buku ilmu pengetahuan,  dengan  biaya  yang  murah  dan  isi  buku  tersebut  tataplah  sama, walaupun hasil copy -nya adalah   berwarna   hitam-putih   saja.   Adanya   mesin fotokopi    ini    menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  pencipta  buku  ataupun pemegang  Hak  Cipta  buku  tersebu(Maulani, 2015). Memfotokopi buku adalah sebuah  perbuatan  seseorang  yang  memperbanyak  atau  menduplikat  atau menggandakan  sebuah  buku  (buku  ilmu  pengetahuan)  menggunakan  mesin fotokopi  yang  tersedia  di  tempat-tempat jasa fotokopi.  Tujuannya  sudah  pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku yang asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi   adalah   jalan   satu- satunya   untuk   dapat   memiliki   buku   yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Tentunya buku yang di fotokopi itu merupakan buku yang di dalamnya terdapat penciptanya dan pemegang hak cipta dari buku tersebut.  Penggunaan  mesin  fotokopi  yang  terbilang  mudah  juga menguntungkan  pihak  penyedia  jasa  fotokopi  dan  pengguna  mesin  fotokopi tersebut,  yang  mana  pengguna  mesin  fotokopi  yang  sebagaian  besar  adalah Mahasiswa  atau  siswa-siswi  sekolahan,  yang  tentunya  memilih  untuk meng- copy atau  memfotokopi  buku  ilmu  pengetahuan  yang  ia  butuhkan  daripada membeli bukunya lanngsung di toko buku yang pastinya harganya bakal lebih malah.  Pencipta  buku  ataupun  pemegang  Hak  Cipta  atas  buku  tersebut mendapatkan  kerugian (hak  ekonomi)  karena  buku  yang  ia  ciptakan  dan  juga tulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya. Di  kebanyakan  buku  ilmu  pengetahuan,  pada  bagian  awal  buku,  sering terdapat  tulisan  yang  berbunyi  “ Dilarang  mengutip  sebagian  atau  seluruh  isi buku atau   memperbanyak   buku   ini   dengan   cara   apa   pun,   termasuk   dengan cara penggunaan  mesin  fotokopi,  tanpa  izin  sah  dari  penerbit  atau  pemegang Hak Cipta ”.  Artinya  bahwa  secara  sederhana  kegiatan  seseorang  yang memfotokopi  buku  dapat  dikatakan  telah  melanggar  hak  cipta  atas  buku berangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak  Ekonominya  oleh  Undang-Undang.  Tetapi  tidak  mungkin  juga  seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan mempotokopi buku tersebut,  supaya  tidak  melanggar    Hak    Cipta.    Maka    dari    itu    melalui    karya ilmiah  ini  permasalahan tersebut  akan  dikaji/di  analisis  dari  segi  yuridis  atau UU  No.  28  Tahun  Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apakah perbuatan tersebut
telah  melanggar  Hak  Cipta  atau  tidak,  dan  siapa  pihak-pihak  yang  dapat dikatakan  telah  melanggar  Hak  Ciptabeserta  sanksi  hukum  bagi  pelanggaran tersebut.

## Metode
Dalam penelitian ini berfokus analisis yuridis pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan.   Pada Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Penelitian hukum normatif-empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai data pendukung dalam penelitian.
Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data sekunder dan juga menambahkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  literatur- literatur  hukum,  serta  bahan-bahan  hukum  lainnya.  Data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi kepustakaan.

## Pembahasan
1. Analisis  Yuridis  Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Perbuatan  Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan Bedasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Hak  Cipta  menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  menegaskan  bahwa  “ Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”. Artinya bahwa Hak Cipta ini akan  didapatkan  secara  otomatis  saat  seseorang  menciptakan  sesuatu  atau membuat  sebuah  karya  cipta,  baik  itu  karya  berupa  hal-hal  yang  berkaitaan dengan bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenian, dan Kesusastraan. Dalam Hak Cipta terdapat dua aspek hak di dalamnya yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri.   Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun,  walaupun  hak cipta itu  dialihkan.  Sedangkan  Hak  Ekonomi  adalah  hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau karya cipta yang dibuat. Untuk mendapatkan hak ekonomi, sebuah karya cipta wajib di daftarkan ke Dirjen HKI, supaya mendapatkan manfaat ekonominya seperti Royalti atas karya cipta berupa buku ilmu pengetahuan.  Di dalam Hak Cipta terdiri dari dari dua unsur
pokok yakni Pencipta dan Ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat  khas  dan  pribadi.  Sedangkan  Ciptaan  adalah setiap  hasil karya  cipta  di bidang   ilmu   pengetahuan,   seni,   dan   sastra   yang   dihasilkan   atas   inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan  dalam  bentuk  nyata  ( Setyowati,  2005  :  32) .  Contoh-contoh  dari Hak Cipta atau bentuk nyata karya cipta yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya lainnnya yang masih banyak lagi.
Buku  ilmu  pengetahuan  yang  dijual  di  toko-toko  buku  merupakan  hasil atau  bentuk  karya  cipta  yang  dilindungi  oleh  UU  Hak  Cipta  (Pasal  40  huruf  a UUHC), dan yang pastinya terdpat pencipta dan pemegang Hak Cipta atas buku tersebut. Dalam praktik di masyarakat, masih sering terjadi penggandaan karya cipta  (khususnya  buku  ilmu  pengetahuan)  secara  ilegal  dilakukan  oleh masyarakat  luas,  termasuk  oleh  mahasiswa,  dosen,  dan/atau  peneliti,  yang berkepentingan untuk mendapatkan  akses  memanfaatkan  karya  cipta  tersebut. Pelanggaran  Hak  Cipta atas buku dilakukan oleh mahasiswa dan pihak lainnya karena  dengan  beberapa  alasan  keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki mahasiswa,  terutama  keterbatasan  dalam  hal  ekonomi  atau  keuangan. Dimungkinkan  mahasiswa  harus  pintar  dalam  membagi  uangnya  untuk kebutuhan  hidup,  baik  untuk  kebutuhan  akademik  dan  juga  kebutuhan  non akademik. Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi di sekitar  kita  adalah dengan fotokopi. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih  murah  daripada  buku  asli.  Memfotokopi  buku  adalah  sebuah  perbuatan seseorang  yang  memperbanyak  atau  menduplikat  atau  menggandakan  sebuah buku (buku ilmu pengetahuan) menggunakan mesin fotokopi   yang  tersedia   di tempat-tempat  jasa  fotokopi.  Tujuannya  sudah  pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku  yang  asli  sudah  tidak  terbit  lagi,  maka  memfotokopi  adalah  jalan  satu- satunya untuk dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber  ilmu  pengetahuan.  Fenomena  ini  dapat  dengan  mudah  dijumpai  dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini  biasanya  memberikan  layanan  jasa  fotokopi  sekaligus  menyediakan  buku- buku teks      hasil      penggandaannya.      Ironisnya,      mereka secara      terang- terangan  berani  memajangkan    buku-buku    hasil    penggandaan    itu,    tanpa peduli   apakah penulis buku-buku tersebut adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi  di  lokasi itu  atau pihak  yang  lainnya.   Fenomena  ini  sangat  berkembang dengan pesat  dan menjadi  sebuah  kebiasaan  di  kalangan  para  pelajar  atau kaum    akademisi    dan  pihak  percetakan,  padahal  perbuatan  sangat  merugikan pemegang  Hak  Cipta  buku  tersebut,  terutama  kerugian  dalam  hal  Hak Ekonominya (Besar, 2016).
Padahal  di  kebanyakan  buku  ilmu  pengetahuan,  pada  bagian  awal  buku sering  terdapat  tulisan  larangan  terhadap  perbuatan  atau  tindakan  untuk mengandakan  buku  tersebutdengan  cara  memfotokopinya,  tetapi  tetap  saja fenomena itu terus ada sampai saat ini. Adapun bunyi tulisannya yaitu :
“ Dilarang  mengutip  sebagian  atau  seluruh  isi  buku  atau  memperbanyak buku  ini  dengan  cara  apa  pun,  termasuk  dengan  cara  penggunaan  mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang Hak Cipta ”.
Kemudian  di  beberapa  buku  ada  yang  mencantukan  tulisan  Pasal  113 UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  sebagai  himbauan  bagi  masyarakat untuk tidak melakukan penggandaan buku tersebut dan sebagai ancaman sanksi pidananya.    Artinya    bahwa    secara    sederhana    kegiatan    seseorang    yang memfotokopi  buku  dapat  dikatakan  telah  melanggar  Hak  Cipta  atas  buku bersangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak  Ekonominya  oleh  Undang-Undang.  Tetapi  tidak  mungkin  juga  seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan mempotokopi buku tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta.
Hak Cipta terhadap sebuah buku ilmu pengetahuan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9  ayat  (3)  yang  menegaskan  bahwa  “ Setiap  orang  tanpa  izin  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  penggandaan  dan/atau  Penggunaan Komersial Ciptaan ”. Artinya bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC ini, terkait perbuatan  seseorang  baik  itu  siswa-siswi,  mahasiswa,  dosen,  dan  masyarakat lainnya yang melakukan perbuatan berupa mofotokopi atau meng- copy buku ilmu pengetahuan yang terdapat Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya, dan tanpa izin hal  itu  tetap  dibenarkan,  jika  tujuan  dari  fotokopi  buku  tersebut  adalah  hanya untuk penggunaan  pribadi  untuk  bahan  belajar  atau  kepentingan  dalam  proses studi. Tetapi jika kegiatan mempfotokopi buku itu digunakan untuk kepentingan komersial, hal itu sudah sangat jelas perbuatan memfotokopi buku tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Unsur kata “Komersial” menjadi titik point  sebuah  perbuatan  memfotokopi  buku  ilmu  pengetahuan  dapat  dikatakan telah melanggar Hak Cipta, yang mana kata komersial ini erat kaitannya dengan memproduksi  banyak  barang  untuk  kegiatan  bisnis  atau  kegiatan  jual-beli  dan tujuannya yang untuk mendapatkan keuntungan semata. Maka ketika seseorang memfotokopi  buku  hanya  untuk  penggunaan  pribadi  (untuk  kepentingan prosesstudi)  dapat  dikatakan  perbuatannya  itu  tidak  melanggar  Hak  Cipta. Sebaliknya,  jika  perbuatannya  (memfotokopi  buku)  ditujukan  untuk kepentingan  komersial, hal itu sudah termasuk perbuatan yang melanggar Hak Cipta.
Kemudian    perbuatan    memfotokopi    buku    ilmu    pengetahuan    untuk penggunaan  pribadi  (hanya  untuk  proses  studi)  itu  juga  dibenarkan  atau  tidak melanggar  Hak  Cipta,  yang  dalam  hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa :
(1)  Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran    hak  cipta  jika sumbernya    disebutkan    atau    dicantumkan    secara    lengkap    untuk keperluan :
a.  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta  atau pemegang Hak Cipta;
b.   keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c.  ceramah  yang  hanya  untuk  tujuan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan; atau
d.    pertunjukan   atau   pementasan   yang   tidak   dipungut
bayarandengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
(2) Fasilitasi  akses  atas  suatu  ciptaan  untuk  penyandang  tuna  netra, penyandang  kerusakan  penglihatan  atau  keterbatasan  dalam membaca,
dan/atau  pengguna  huruf  braille,  buku  audio,  atau  sarana  lainnya, tidak  dianggap    sebagai    pelanggaran    hak    cipta    jika    sumbernya disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap,  kecuali  bersifat komersial.
(3)  Dalam  hal  ciptaan  berupa  karya  arsitektur,  pengubahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang   tuna   netra,   penyandang   kerusakan   penglihatan   dan keterbatasan  dalam  membaca  dan  menggunakan  huruf  braille,  buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, menyebutkan salah satunya adalah penggandaan  suatu  ciptaan  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta,  jika untuk  keperluan  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan laporan,  penulisan  kritik  atau  tinjauan  suatu  masalah  dengan  tidak  merugikan kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta.  Kaitannya dengan perbuatan  memfotokopi  buku  ilmu  pengetahuan,  dalam  hal  seseorang memfotokopi  sebuah  buku  yang  tujuannya  adalah  untuk  kepentingan  pribadi (proses  studi/pendidikan)  maka  hal  itu  tidak  dianggap  melanggar  Hak  Cipta. Memang  perbuatan  tersebut  tetap  merugikan  si  pencipta  dan  pemegang  Hak Ciptdari  buku  tersebut,  karena  bukunya  menjadi  tidak  laku  akibat  adanya perbuatan fotokopi tersebut. Terlebih jika pemilik/pelaku usaha yang mempunyai mesin  fotokopi,  dengan  sengaja  menyediakan  banyak  fotokopian  buku,  yang kemudian  hasil    dari    fotokopi    buku  ia    jual    kepada  banyak  orang  atau masyarakat,  hal  itu sudah pasti menjadi bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC).
Lebih  lanjut,  pada  Pasal  46  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  “ Penggandaan untuk  kepentingan  pribadi  atas  Ciptaan  yang  telah  dilakukan  Pengumuman hanya dapat  dibuat  sebanyak 1  (satu)  salinan  dan  dapat  dilakukan  tanpa  izin  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta ”.  Maka  dengan  pasal  itu,  seseorang  yang  hanya mempofotokopi  sebuah  buku  dengan  tujuan  digunakan  untuk  kepantingan pribadi, maka  hal  tersebut  dikatakan  tidak  melanggar  Hak  Cipta,  tetapi  hanya boleh  satu salinan  saja  pada  satu  buku  yang  di  fotokopi  dan  jika  libih  berarti ada  maksud untuk hal komersial sehingga akan diangap telah melanggar Hak cipt dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Hak Cipta (Utami, 2019 : 136).
Menentukan suatu perbuatan seseorang (subjek hukum) yang memfotokopi buku  ilmu  pengetahuan  itu  dikatakan  telah  melanggar  Hak  Cipta  atau  tidak melanggar   Hak   Cipta   ini,   jawabannya   serba   tergantung   posisi   kasus   atau situasinya.  Contoh:  (1)  Jika  situasinya  adalah  ada  satu  buku  asli  atau  original, kemudian setiap orang memfotokopi buku tersebut untuk dirinya masing-masing (per orang, satu fotokopi buku), tentu perbuatan seperti itu dapat dikatakan telah melanggar  Hak  Cipta  karena  sangat  merugikan  pencipta  atau  pemegang  Hak Ciptanya yang mengakibatkan kerugian berupa tidak mendapatkan manfaat atas hak  ekonomi  dari  buku  tersebut  atau  royaltinya.  Orang  yang  datang  ke  tempat fotokopi dan memfotokopi buku tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, tidak melanggar Hak Cipta. Tetapi sejatinya pemilik pelaku usaha fotokopi inilah  yang  telah  melanggar  Hak  Cipta  dan  wajib  bertanggung  jawab  atas pelanggaran tersebut, karena ia selaku orang yang mempunyai mesin fotokopi dan sebagai  orang  bertindak  untuk  menggandakan  buku  tersebut  dengna  tujuan komersial,  karena  ada  bayaran  yang  ia  terima  atas  jasanya  tersebut.  (2)  Jika,
seseorang  (sebut  saja  si  Budi)  yang  mempunyai  sebuah  buku  asli/original, kemudian  Budi  dengan  sengaja  datang  ke  tempat  fotokopi/percetakan  untuk memfotokopi  buku  tersebut,  asumsikan  saja  jumlahnya  adalah  10  fotokopian, yang kemudian  hasil  fotokopi  tersebut  Budi  jual  kepada  teman-temannya  atau orang  lain,  nah  secara  otomatis  perbuatan  si  Budi  lah  yang  telah  melakukan pelanggaran Hak Cipta,  kemudian  pihak jasa  fotokopi  pun  dapat  dikatakan  ikut tersangkut  pelanggaran  tersebut.  Namun  pada  pokonya  si  Budi  adalah  pihak pertama yang akan dituntut oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta buku tersebut untuk mempertagunggjawabkan perbuatannya, karena telah menggandakn buku tanpa izin  dan  digunaka  untuk  kepentingan  komersial  (jual-beli)  atau  untuk mendapatkan  keuntungan  semata.  (3)  Terlebih  lagi,  jika  posisi  kasusnya  yakni pemilik/pelaku usaha fotokopi (sebut saja si Dodo), si Dodo ini memiliki satu buah buku asli/original sebut saja Buku A yang ia, kemudian ia menggandakan Buku A dengan mesin fotokopi miliknya, kemudian ia komersialkan atau tawarkan atau menjualnya  kepada  orang  lain  entah  itu  siswa-siswi,  mahasiswa,  guru, dosen/pengajar,  dan  yang  lainnya,  maka  perbuatan  si  Dodo  itu  selaku pemilik/pelaku  usaha  jasa  fotokopi  (selaku  subjek  hukum  dari  badan  usaha tidakberbadan  hukum)  telah  melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  atas  buku tersebut  dan  menjadi  pihak/orang  yang    paling  wajib  bertanggjawab,  serta menjadi pihak yang akan dapat dituntut langsung oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas pelanggaran hukum yang terjadi.
Pada  dasarnya  juga,  pemerintah  melalui  UUHC  juga  memberikan perlindungan  Hak  Cipta  sekaligus  wewenang  untuk  mencegah  pelagarran tersebut  melalui  Pasal  10  UUHC  yang  menegaskan  bahwa  “ Pengelola  tempat perdagangan  dilarang  membiarkan  penjualan  dan/atau  penggandaan  barang hasil  pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya ”. Makna Pasal 10 UUHC ini lebih mengarah pada pelaku usaha atau pemilik dari toko-toko buku  untuk  tidak  membiarkan  adanya  aktivitas  atau  perbuatan  memfotokopi buku-buku  yang  ia  jual  itu  terjadi  dan  juga  tidak  membiarkan  adanya  tindakan penjualan hasil pelanggaran dari pelanggaran Hak Cipta tersebut. Pihak pemilik toko  buku  tanggungjawab  sekaligus  berwenang  untuk  memberatas  masalah- masalah seperti contoh-contoh yang telah disebutkan  di  atas. Namun  apa daya, karena  alasan  ekonomi  praktik  memfotokopi  buku  sangat  dipilih  oleh masyarakat,
karena  yang  terpenting  isi  dari  buku  tersebut  tetap  mereka  dapatkan  dengan biaya murah walaupun hasil fotokopi tidak seperti yang aslinya karena berbeda kertas dan berwarnanya yang hitam putih saja. Pengawasan secara langsung juga tidak  dapat  dilakukan  oleh  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  dan  pengelola
tampat  penjualan  buku  tersebut,  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  Hak Cipta.  Begitu juga,  terkait  penindakan  atau  pemberian  sanksi  bagi  oknum-oknum  yang melanggar Hak Cipta memerlukan adanya aduan atau laporan dari pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pengelola tempat penjualan buku tersebut (selaku pihak  yang  dirugikan)  kepada  pihak  yang  berwenang.  Tanpa  adanya  aduan, pelanggaran Hak Cipta tidak dapat diproses secara hukum, karena hal itu sesuai Pasal 120 UUHC yang menegaskan bahwa “T indak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan ”.
2. Sanksi-Sanksi   Bagi   Pelaku   Pelanggar   Hak   Cipta   Terkait   Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan Berdasarkan UU No. 28 Tahun
2014

## Tentang Hak Cipta
Pada  pembahasan  di  poin  pertama,  sudah  dijelaskan  hasil  dari  analisis yuridis tentang pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan,  yang  mana  untuk  menentukan  pelaku  pelanggaran  itu jawabannya serba tergantung pada posisi kasus atau bedasarkan tujuan dari seseorang yang memfotokopi atau manggandakan buku yang bersangkutan, jika hanya bertujuan untuk  kepentingan  pribadi  (proses  studi)  itu  tidak  melanggar  Hak  Cipta  tetapi harus  tetap  jumlahnya  hanya  satu  salinan  saja  yang  diperbolehkan.  Tetapi jika tujuannya sudah untuk komersial,  hal  itu sudah pasti melanggar Hak Cipta (hak ekonominya), yang menyebabkan kerugian bagi pencipta ataupun pemegang Hak Cipta.
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan aduan atau laporan kepada  pihak  yang  berwenang  terhadap  para  pelaku  pelanggar  Hak  Cipta  atas perbuatan   memfotokopi   buku   ilmu   pengetahuan   dengan   tujuan   komersial tersebut,  supaya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  kepada  para  pelakunya. Adapundasar hukum yang dapat dijadikan dasar pelaporan atau penuntutan dan pengenaan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  Hak  Cipta  pada  perbuatan memfotokopi buku (komersial atau melanggar hak ekonomi) yakni Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa:
Ayat (3) Setiap Orang dengan tanpa hak dan/atau tenpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g,  untuk  Penggunaan  Secara  Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ayat (4) Setiap Orang yang menenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama   10   (sepuluh)   tahun   dan/atau   pidana   denda   paling   banyak Rp.
4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Ketentuan diatas dapat menjerat pelaku pelanggaran Hak Cipta, baik pihak perseorangan (kosumen) dari jasa fotokopi mauapun pihak pemilik atau pelaku usaha  jasa  fotokopi  tersebut,  yang  didasarkan  perbuatan  pihak  mana  yang melakukan  perbuatan  penggandaan  buku  dengan  cara  memfotokopinya  yang tujuaannya adalah untuk komersial.
Di sisi lain, apabila ada pelanggaran terhadap Pasal 10 UUHC, terkait pelaku usaha  atau  pengelola  atau  pemilik  toko-toko  buku  yang  mengetahui  dan membiarkan  adanya  aktivitas  pelanggaran  Hak  Cipta  yakni  salah  satunya  pada perbuatan memfotokopi buku di lingkungan atau tempat perdagangannya, maka sanksi pidana akan dapat menjeratnya, yang termuat pada Pasal 114 UUHC yang menegaskan  bahwa  “ Setiap  Orang  yang  mengelola  tempat  perdagangan  dalam segala  bentuknya  yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui  membiarkan  penjualan dan/atau  penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud Pasal 10, dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) ”.
Pengenaan    sanksi    pidana    bagi    para    pelaku    pelanggar    Hak    Cipta dapatditeegakan dengan adanya aduan atau laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang telah dirugikan, karena tindak pidana pada UU Hak Cipta  merupakan  Delik  Aduan.  Tanpa  adanya  aduan,  proses  hukum  tidak  akan berjalan terkait pelanggaran Hak Cipta tersebut.  Solusinya adalah para pencipta atau  pemegang    Hak    Cipta    ini    harus    lebih    berani    dan    tanggap          untuk mengambil  tindakan  yaitu  mengadukan  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta  pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan (yang memuat unsur komersial) kepada pihak kepolisan supaya menjadi gambaran untuk masyarakat bahwa tidak boleh menggandakan buku tanpa izin yang dengan tujuan komersial, yang mana salah satunya dengan cara memfotokopi buku tersebut, dan perbuatan seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana,   serta sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran  Hak  cipta  tersebut.  Supaya  masyarakat  semakin  sadar  dan paham  bahwa  sebuah  karya  cipta  haruslah  dilindungi  dan  dihargai  dan  belajar untuk bijak menggunakan teknologi mesin atau jasa fotokopi tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dapat dikatakan tidak melanggar  Hak  Cipta  atau  ketentuan  Pasal  9  ayat  (3)  UU  No.  28  Tahun  2018 tentang  Hak  Cipta,  jika  tujuan  memfotokopi  tersbut  untuk  kepentingan  pribadi (proses studi atau belajar) dan hanya satu salinan saja, sesuai ketentuan yang di atur  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  46  ayat  (1)  UUHC.  Sebaliknya menjadi  sebuah  pelanggaran  Hak  Cipta,  jika  tujuan  dari  memfotokopi  buku itu adalah untuk komersial (banyak salinan dan untuk jual-beli demi keuntungan), karena hal tersebut sangat merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perbuatan  pelanggaran  Hak  Cipta  pada  perbuatan  memfotokopi  buku  ilmu pengetahuan (memenuhi unsur komersial) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4)  UUHC. Pengenaan sanksi kepada pelanggar Hak Cipta atau proses hukumnya dapat berjalan jika ada aduan/laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas kerugian yang ia alami akibat pelanggaran tersebut. Apabila  tidak  ada  aduan  dari  pihak  terkait,  maka  pelanggaran/tindak  pidana terhadap  Hak  Cipta  yang  terjadi  belum  dapat  di  proses,  karena  tindak  pidana terhadap  Hak  Cipta  merupakan  Delik  Aduan  berdasarkan  Pasal  120  UU  No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## Daftar Pustaka
Besar.  2016. Penggandaan  Buku  Menurut  UU  Hak  Cipta  Dan  Permasalahannya . (Binus  University).  Link akses:  https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan- melakukan-penggandaan-buku-untuk-penggunaan-pribadi/. Diakses pada tanggal 19 April 2021. Kusmawan, Denny. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku . ( Universitas Airlangga Surabaya), Volume XIX, No. 2.
Lesmana, Moh. Haris. 2020. Fotokopi Melanggar Hak Cipta? . (Opini Hukum). Link akses:        https://rewangrencang.com/fotokopi-melanggar-hak-cipta/ . Diakses pada tanggal  19 April 2021.
Maulani,  Vina.  2015. Skripsi  :  PERLINDUNGAN  HAK  EKONOMI  PENCIPTA  BUKU TERHADAP  BUDAYA  HUKUM  RIGHT  TO  COPY  DENGAN  MESIN  FOTOKOPI (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne) . (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya : Malang).
Setyowati,    Krisnani    dkk.    2005. Hak    Kekayaan    Intelektual    Dan    Tantangan Implementasinya  Di  Perguruan  Tinggi .  (Kantor  Hak  Kekayaan  Intelektual, Institut Pertanian Bogor).
Tim  Yuridis.id.  2018. Apakah  Diperbolehkan  Melakukan  Penggandaan  Buku Untuk Penggunaan      Pribadi? .      (Sumber      Informasi      Hukum).      Link akses:
https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan-melakukan- penggandaan-buku- untuk-penggunaan-pribadi/.  Diakses pada tanggal 19 April 2021.
Utami,  Diah  Ayu  dan  Erinda  Lamonti.  2019. PERLINDUNGAN  HAK  CIPTA  DARI TINDAKAN  PEMBAJAKAN  BUKU  YANG  MARAK  TERJADI .  (Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar : Magelang, Jawa tengah).