## KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LOAN AGREEMENT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2009
oleh : Rosie Ramadhan H. Deny Haspada 

## ABSTRAK
Hukum positif mengatur bahwa para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam praktek ditemukan banyak perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tanpa ada salinannya dalam Bahasa Indonesia, salah satunya perjanjian yang dibuat oleh pihak Nine AM Ltd dan pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari dalam kontraknya bahasa yang digunakan adalah dalam Bahasa Inggris. Hal ini tidak saja menyebabkan perjanjian itu menjadi sulit untuk dipahami, tetapi juga menimbulkan kesulitan begitu terjadi perselisihan karena belum tentu istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut benar-benar sejalan atau dapat diterjemahkan sama dengan istilah-istilah yang sudah lebih dulu dikenal atau dipahami di dalam sistem hukum perdata.Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum dan dampak dari perjanjian yang menggunakan bahasa inggris tanpa disertai bahasa Indonesia maka hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kepastian hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian Loan Agreement Berbahasa Asing antara Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestariitu tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Mengenai Interprestasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 bahwa penafsiran surat menkumham tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum positif yang berlaku dan Loan Agreement yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia menjadi null and void atau batal demi hukum. Oleh karena itu diharapkan para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dan dibuat dengan bahasa Indonesia apabila melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar perjanjian dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh negara Republik indonesia yaitu Notaris.
Kata Kunci: Perjanjian, Kepastian Hukum, Bahasa Indonesia
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Masalah
Kehidupan masyarakat sangat dinamis dan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun semua harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dewasa ini, perkembangan kerjasama antarnergara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk terjadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnegara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.
“Hukum adalah sarana bagi perkembangan social” ( Law as a tool of social engineering ),hal ini berarti bahwa hukum berperan aktif dalam perkembangan sosial di masyarakat. 1) Pada dasarnya hukum bersifat dinamis dan terbuka terhadap setiap adanya perubahan dalam masyarakat, namun apabila hukum tersebut sudah menjadi suatu produk undang- undang maka otomatis hukum tersebut akan menjadi kaku dan tidak bisa ditawar- tawar lagi.
Fenomena itu nyata sekali dengan semakin pesat praktik bisnis, sehingga berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman khususnya Perjanjian Loan Agreement kadang kala tidak bisa lagi hanya berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III kitab undang-undang hukum perdata tentang Perikatan. Hal itu disebabkan Perjanjian sudah berhasil menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dengan negara dan antar masyarakat negara dengan masyarakat negara lain yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks. 2)
Perjanjian-perjanjian itu kebanyakan dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa dibuat salinannya dalam Bahasa Indonesia. Hal ini tidak saja menyebabkan perjanjian itu menjadi sulit untuk dipahami, tetapi juga menimbulkan kesulitan begitu terjadi perselisihan karena belum tentu istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut benar-benar sejalan atau dapat diterjemahkan sama dengan istilah-istilah yang sudah lebih dulu dikenal atau dipahami di dalam sistem hukum perdata kita. 3)
Perkembangan itu terjadi antara lain karena Pasal 1338 dalam kitab undang- undang hukum perdata mengatakan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang di berikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan
1) Satjipto Rahardjo , Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Masalah , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.
2) Pudio, Kredit Perbankan Indonesia, http://pudio-announcemen news.blogspot.com/2016/03.html , diakses 1 Maret 2016. Jam 11:30 WIB.
3) Nindyo Pramono , Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual , PT. Go Public, Yogyakarta, 2016, hlm. 12
dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata). 4)
Para pihak diberi kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian diantara mereka dengan tidak menyimpangdari ketentuan-ketentuan dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk notaris atau dibawah tangan, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Kebebasan itu tidak boleh melanggar adanya syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Belakangan sering berakhir dengan sengketa di pengadilan adalah perjanjian- perjanjian tentang suatu kontrak bisnis berbahasa asing yang harus diakui belum tentu semuanya telah dipahami oleh hakim-hakim di Indonesia. Perjanjian itu yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan ke pengadilan, pengingkaran ini sudah tentu dibangun dengan dalil-dalil sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Kemudian salah satu pihak dalam perjanjian mungkin saja mengajukan dan meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum ( void ab intio atau rechtswegenieteg).
Perjanjian-perjanjian yang Penulis kemukakan di atas melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang datang dengan sistem hukum yang belum tentu sejalan atau sama dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, demi menegakan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim di tuntut secara arif dan bijaksana menegakan hukum dengan selalu memperhatikan tiga pilar hukum : kepastian (Rechtssichherheit), kemanfaatan (Zweckmabigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). 5)
B . Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini di identifikasikan sebagai berikut :
1. Bagaimana Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian “Loan Agreement” berbahasa asing ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Interprestasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35.
2. Bagaimana Dampak atau Akibat Hukum dari Perjanjian Loan Agreement yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional atau Indonesia.
4)) Prof. R. Subekti, S.H dan R. Titrosudibio, Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 285 5) Soedikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

## PEMBAHASAN
A . Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian “Loan Agreement” Berbahasa Asing ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 31 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Interprestasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35.
Berdasarkan obyek penelitian dari Perjanjian Loan Agreement Antara PT.Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) dengan Nine AM Ltd perusahaan asing tentang keabsahan dan mengikatnya kepastian kontrak berbahasa asing berdasarkan Syarat Sah Perjanjian dalam hal sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu dalam mengukur bagaimana suatu perjanjian itu menjadi sah dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian yang harus dipenuhi yaitu :
a . Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata diatur dalam Pasal 1321 yang berbunyi : “ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”
Kesepakatan berarti ada kepersesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. dalam hal kontrak seperti yang dibuat dalam Perjanjian Loan Agreement antara Nine AM Ltd dengan PT. BKPL Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian didasarkan keinginan dan persetujuan para pihak untuk memilih dan membuat perjanjian tersebut secara bebas.
b . Kecakapan para pihak Menurut Pasal 1329 Kitab undang-undang hukum perdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Pada dasarnya para pihak yang akanmembuat suatu perbuatan hukum dalam hal membuat perjanjian menggunakan bahasa Inggris atau asing maupun bahasa daerah harus sama-sama orang cakap dalam membuat perbuatan hukum. Jika dilihat dalam kontrak perjanjian antara Nine AM Ltd dan PT.BKPL kedua perusahaan tersebut dianggap telah memenuhi syarat sahnya pada unsur kedua tersebut.
c . Suatu Pokok Hal Tertentu
Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.
Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Nine AM Ltd dan PT.BKPL yang menjadi objek perjanjian adalah sejumlah pinjaman uang dengan pinjaman dana dari Nine AM Ltd sebesar AS$4,422,000,- (empat juta empat ratus dua
puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Sebagai jaminan utang tersebut, para pihak membuat Akta Perjanjian jaminan accesoir (Perjanjian ikutan) yaitu jaminan Fidusia sebagai jaminan atas utang pinjaman tersebut.
d . Sebab yang Halal Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Selain itu diatur pula dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :“Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pula menegaskan bahwa :“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum”. Dari unsur nomor 4 (empat) dapat dilihat bahwa suatu perjanjian atau kontrak tidak boleh melanggar suatu perundang-undangan, Selanjutnya jika merujuk pada pengaturan mengenai Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24/2009) pada perjanjian Loan Agreement yang dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa:
Ayat (1):
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Ayat (2):
“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.
Oleh karena Undang-Undang No.24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia maka perjanjian yang tidak menggunakan atau tidak disertai dengan versi Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sehingga menyebabkan kontrak antara pihak PT.BKPL dan Nine Am Ltd terebut tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Terhadap ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dari keempat unsur diatas, bahwa :
- syarat pertama yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri
- syarat kedua yaitu : kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kedua syarat diatas adalah merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan.
- syarat ketiga yaitu : adanya suatu hal tertentu
- syarat keempat yaitu : adanya sebab yang halal
Adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian Loan Agreement Nine AM Ltd dengan PT. BKPL secara langsung tidak memenuhinya syarat Esensialia diatas yang mana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena hal ini diperkuat oleh pandangan hakim dalam pertimbangannya yang memutus perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang menyatakan bahwa perjanjian Loan Agreement tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata.
Mengkritisi surat yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) mengeluarkan tanggapan terhadap permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil, namun sekalipun pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 Undang-Undang Bahasa menunggu sampai Peraturan Presiden diterbitkan sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Peraturan Presiden tersebut juga tidak dapat menghilangkan kata-kata wajib dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, karena dimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
7) PeraturanDaerahKabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki perundang-undangan adalah lebih rendah dari pada Undang-undang. Demikian pula halnya dengan Surat Menteri Hukum dan Ham. Surat Menteri justru tidak termasuk sama sekali dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lain pendapat Menteri tidak memenuhi kepastian hukum, dan kepastian hukum itu menjadi tidak ada bagi para pihak.
Ketentuan Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun
2004 (“Keppres No.35/2004”) salah satunya mengatur mengenai tugas, wewenang dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Ham) Namun tidak ada satu pun kewenangan yang secara tegas menyebutkan bahwa Departemen Hukum dan HAM dapat memberikan interprestasi terhadap ketentuan Undang-Undang sehingga Surat Menkumham tersebut hanya akan dapat dipakai sebagai acuan para pihak yang berkepentingan saja dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.
B . Dampak dari Perjanjian Loan Agreement yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional atau Indonesia. Pengaturan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pertimbangan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara. Disamping itu menimbulkan dampak atau implikasi besar terhadap perkembangan dunia kontrak di Indonesia. Pelaksaan kontrak yang menggunakan Akta Otentik berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris menegaskan, bahwa : “ Akta dibuat dalam bahasa Indonesia”.
Tergugat Nine Am Ltd (pihak asing) dan Penggugat PT Bangun Karya Pratama Lestari (pihak Indonesia) dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditambah dengan penjelasan Pasal 31 bahwa setiap perjanjian apapun baik perjanjian yang bersifat otentik atau dibawah tangan,yang melibatkan pemerintah dan instansi swasta, baik pihak asing maupun pihak Indonesia maka perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam arti bahwa meskipun perjanjian yang menggunakan bahasa asing mengacu pada undang-undang bahasa akan tetapi dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dengan ketentuan ini terhadap akta yang bersifat Otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Berbeda dengan kontrak yang dibuat dibawah tangan terhadap Kontrak yang dibuat dibawah tangan tidak terdapat payung hukum yang memayungi Kontrak yang dibuat dibawah tangan hanya berpedoman pada asas hukum kontrak dan kebiasaan dalam masyarakat dalam membuat kontrak, hal ini menyebabkan Kontrak dibawah tangan setelah keluarnya undang-undang bahasa memiliki celah hukum yang memungkinkan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris tersebut terhadap pembuktiannya di Pengadilan dapat ditolak oleh hakim dan berakibat tidak memiliki kekuatan pembuktian tertulis dan apabila dalam suatu akta otentik dalam suatu perjanjiannya tidak disertai bahasa Indonesia melainkan bahasa asing saja maka menurut hemat penulis status akta itu diturunkan yaitu menjadi akta dibawah tangan dikarenakan suatu akta otentik perjanjian pokoknya boleh menggunakan bahasa asing tetapi tetap disertai dengan salinannya berbahasa Indonesia, lain halnya dengan perjanjian menggunakan bahasa asing yang dibuat dibawah tangan jelas telah
bertentangan sekali dengan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa yang akibat hukumnya menjadi batal demi hukum. Namun terlepas dari ketentuan Pasal 31 undang-undang bahasa berdampak pada situasi dunia bisnis Indonesia yang tidak pasti karena banyak nya perjanjian yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat yang memungkinkan dapat diajukan ke muka pengadilan oleh para pihak tertentu untuk meminta pembatalan perjanjian dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga akan merugikan salah satu pihak Klausula baku yang telah dipersiapkan Pihak Asing seperti perusahaan Nine AM Ltd mempunyai form tersendiri dan dirancang sedemikian rupa termasuk salah satunya pengaturan mengenai penggunaan bahasa, bahasa bisa mereka tuangkan dalam klausul yang telah disebutkan dalam kasus posisi bahwa PT.BKPL hanya tinggal menandatangani saja Loan Agreement yang telah ditanda tangani Nine AM Ltd terlebih dahulu, bahkan PT.BKPL baru menerima Loan Agreement tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian artinya dalam hal kontrak secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian dalam hal ini PT. BKPL sebagai debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian pinjam meminjam tersebut.
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula baku dilarang jika mengandung kedelapan unsur yang isinya terkandung pada Pasal 18. Pengaturan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menayatakan jika dalam pencantumannya mengadung unsur-unsur atau pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 tersebut menjadi batal demi hukum jika pernyataan dari form klausula baku dilarang oleh undang-undang serta tidak dapat dipahami, sebagai berikut :
1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuatbatau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a ) Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
b ) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c ) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d ) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
e ) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
f ) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g ) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h ) Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klasula baku yang beretentangan dengan undang-undang ini.
Pihak Nine Am Ltd sebagai tergugat di pengadilan negeri Jakarta Barat mengajukan keberatannya atas kompetensi yurisdiksi kewenangan pengadilan negeri tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara perjanjian Loan Agreement tersebut karena hanya PT. BKPL (pengugat) saja yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di pengadilan negeri Jakarta barat, sedangkan Nine AM Ltd sebagai tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun. Berlandaskan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat maka seharusnya PT.BKPL (penggugat) mengajukan gugatannya di tempat tinggal tergugat yaitu di Pengadilan Channelview, Texas, Amerika Serikat.
Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada perjanjian Loan Agreement para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum Republik Indonesia di kantor panitera pengadilan negeri Jakarta Barat, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, mengatur sebagai berikut :“Bila dengan surat sah dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.” Berdasarkan ketentuan diatas hak dan kebebasan terletak pada PT.BKPL sebagai penggugat untuk memilih sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian Loan Agrement .jadi berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya ada ditangan penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan lain yang disepakati. Kasus serupa tentang perjanjian yang dibuat menngunakan Bahasa Asing masih dengan perusahaan yang sama yaitu PT. BKPL melawan Sumatra Partners yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam gugatannya PT.BKPL menilai hal tersebut menyalahi pasal 31 ayat 1 undang-undang bahasa dan perjanjian ini mengandung causa yang tidak halal sebab bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia dan meminta majelis menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau
setidak-tidaknya tidak lagi mengikat para pihak. Sumatra Partners dalam eksepsi nya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi kompetensi absolut yaitu tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak sepakat menggunakan klausul arbitrase didalam kontrak tersebut. sedangkan PT. BKPL menyatakan klausul arbitrase harus batal demi hukum karena perjanjian pokoknya itu sendiri cacat demi hukum tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Namun Sumatra Partners menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan batalnya perjanjian pokok tidak menyebabkan klausul arbitrase batal. Pada akhirnya pengadilan melalui putusan sela nya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berhak memeriksa dan mengadili sengketa kontrak berbahasa asing antara PT. BKPL dan Sumatra Partners, karenakan dalam kontrak itu kedua belah pihak telah sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bila ada sengketa dikemudian hari. Maka dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut mana yang lebih berwenang.
Perjanjian yang dibuat oleh PT.BKPL dengan NINE AM Ltd bertentangan dengan hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian dan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia adalah Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris selanjutnya jika merujuk pula dengan Undang- Undang No. 40 Tahun Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 21 ayat (4) bahwa dinyatakan pembuatan anggaran dasar serta perubahannya harus dibuat dihadapan Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. oleh karena bertentangan dengan ketentuan tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akta perjanjian dibawah tangan seperti Loan Agreement antara PT. BKPL dan Nine AM LTd memiliki kelemahan-kelemahan formil yaitu bertentangan dnegan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
a). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu bertentangan denganPasal 31 Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa.
b). Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian
c). Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak memenuhi asas kepastian hukum
d) Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu asas kepatutan Dikeluarkannya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa senantiasa mewujudkan Identitas Negara dalam hal hubungan bisnis keperdataan namun disamping itu terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya terlaksananya perjanjian yang sesuai dengan undang-undang serta hukum positif diantaranya adalah :

## 1. Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan oleh pemeerintah bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta perjanjian agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat karena seringkali ditemukan sebagian masyarakat kurang paham bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai pengaturan bahasa.
2. Kesadaran Hukum dan Pemahaman Masyarakat Kurangnya pemahaman masyarakat, sekalipun masyarakat perkotaan yang masih rendah kesadaran dan pemahaman mengenai arti pentingnya penggunaan bahasa dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak yang memungkinkan oleh salah satu pihak dijadikan sebagai alasan pembatalan yang diajukan ke pengadilan setelah diberlakukan nya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa.

## PENUTUP
A . Kesimpulan 1. Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian “Loan Agreement” Berbahasa Asing tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Telah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Udang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa. Mengenai Interprestasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 bahwa penafsiran surat menkumham bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif antara lain Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pasal 21 ayat (4) hukum positif yang berlaku sehingga tidak memenuhi kepastian hukum, dan kepastian hukum itu menjadi tidak ada bagi para pihak.
2. Dampak Perjanjian Loan Agreement yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasioanal atau Indonesia menjadi null and void atau batal demi hukum. Serta pada situasi dunia bisnis Indonesia menjadi tidak pasti karena dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan oleh salah satu pihak sehingga diajukan ke pengadilan setelah diberlakukannya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa.

## B . Saran
1. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan harus dibuat dengan bahasa Indonesia apabila melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut, jika dirasa keberatan setelah dikeluarkannya Pasal 31 undang-undang No.24 Tahun 2009 pengaturan mengenai kata wajib, disarankan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar didapat kepastian hukumnya.
2. Untuk membuat kontrak apalagi yang melibatkan pihak asing agar dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh negara Republik Indonesia yaitu Notaris dan sebaiknya Notaris harus memberikan advice / nasihat kepada para pihak sehubungan dengan pembuatan perjanjian atau kontrak.
DAFTAR PUSTAKA Nindyo Pramono , Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual , PT. Go Public, Yogyakarta, 2016,
R. Subekti, dan R. Titrosudibio, Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992 Satjipto Rahardjo , Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Masalah , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Soedikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999, Pudio, Kredit Perbankan Indonesia, http://pudio-announcemen news .blogspot. com / 2016/ 03. html , diakses 1 Maret 2016. Jam 11:30 WIB