## Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi

## Arif Firmansyah Herliyanto Arifherliyanto07@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The trade in protected wildlife is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature.The rampant cases of illegal trade in protected wildlife are caused by a lack of public awareness of the preservation of nature and the balance of ecosystems, one of which is the extinction of these protected animals. Trade in illegal wildlife is said to be illegal if it does not have an official permit from the government and the Natural Resources Conservation Center. The criminal act of trade has been regulated in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. The modus operandi carried out by perpetrators of illegal trade in protected wildlife is through conventional buying and selling which is often carried out directly in traditional markets and through social media even the perpetrators of illegal trade in protected wildlife come from the community to the police who should provide a good example to the community. The criminal sanctions in the Conservation Law only include maximum criminal sanctions against each perpetrator, therefore there are still many judges’ decisions to decide light criminal sanctions that are far from the maximum criminal sanctions listed in the Conservation Law. Keywords: Criminal Sanctions; Illegal Trade; Protected Wildlife.

## Abstrak
Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut. Perdagangan satwa liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Kata Kunci: Sanki Pidana; Perdagangan Ilegal; Satwa Liar yang Dilindungi.

## Pendahuluan
Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu aset yang paling membanggakan bagi sebuah Negara, karena keberadaannya menjadi salah satu daya tarik dan menjadi sebuah idientitas suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya, pesona alamnya dan tentu saja keanekaragaman
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 835

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 836 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
hayatinya yang terdiri dari flora dan fauna, dapat dilihat dari bermacam macam jenis tumbuhan serta satwa yang ada di penjuru Indonesia menjadi sebuah ciri khas dan ikon sebuah daerah. Oleh karena itu, Indonesia layak disebut sebagai Negara zamrud khatulistiwa selain itu juga gugusan pulau dan hutan yang ada di Indonesia sangat menunjang untuk kelestarian ekosistemnya. Hal tersebut dapat juga menunjang meningkatnya perekonomian negara khususnya dalam sektor pariwisata yang membuat antusiasnya turist mancanegara yang rela datang jauh- jauh untuk melihat dan menikmati keindahan alam Indonesia. Badan Pusat Statitsik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang tahun 2017 sebanyak 14,03 juta kunjungan, atau meningkat 21,88 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni 11,51 juta kunjungan. 1
Namun pada saat ini, banyak tumbuhan serta satwa yang jarang ditemui di Indonesia. Bahkan terdapat jenis flora dan fauna yang terancam punah, terutama pada jenis satwa yang berasal dari Indonesia, seperti komodo, kukang atau malu- malu bahkan harimau Sumatera. Hal ini disebabkan maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Hewan ini terus diburu selain karena empedunya bermanfaat untuk pengobatan jantung, kulit dan sisik nya dapat digunakan untuk bahan kosmetik serta dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan tas yang bernilai ekonomis tinggi.
1 Galih Gumelar, “Indonesia Dikunjungi 14 Jutaan Turis Sepanjang 2017” (2017) <https:// www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180201163952-269-273237/indonesia-dikunjungi-14-juta- an-turis-sepanjang-2017>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018
Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, dimana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi.
Selain terdapat perjanjian Internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap pedagangan internasioanal terdapat juga Organisasi Internasional yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu IUCN Red List atau disebut juga daftar merah IUCN.
IUCN Red List adalah daftar yang membahas status konvservasi berbagai jenis makhlik hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun  satwa  diklasifikasikan  ke  dalam  Sembilan  Kelompok  dan  diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko dari kepunahan, sebagai berikut: 2
1. Punah ( Extinct; EX); 2. Punah di alam liar ( Extient in the wild; EX); 3. Kritis ( Critically Endangered; CR); 4. Genting ( Endangered ; EN); 5. Rentan ( Vulnarable ; VU); 6. Hampir terancam ( Near Threatened; NT); 7. Beresiko rendah ( Least Concern; LC); 8. Informasi Kurang ( Data Deficient; DD);
9. Tidak dievaluasi ( Not Evaluated; NE).
Pemerintah Indonesia juga sudah menyetujui perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild. Selain
2 Yoshua Aristides, “Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Prespektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)” (2016) 5 Diponegoro Law Journal [2], dikutip dari < https://www.neliti.com/id/publications/58985/perlindungan-sat- wa-langka-di-indonesia-dari-perspektif-convention-on-internation > diakses pada 3 Desember 2018

## 838 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
diatur dalam perjanjian internasional, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undang untuk melindungi populasi satwa liar yang terancam punah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menurut Pasal 44 selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Hayati. Perdangan satwa liar yang dilindungi ini berlangsung secara langsung maupun secara online melalui jejaring sosial media untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa melihat dampak dari perbuatannya yang merusak ekosistem alam yang ada di Indonesia serta tidak menghiraukan dampak dari segi tindak pidananya.
Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia membuat semakin banyaknya akses seseorang untuk mempermudah berkomunikasi serta mencari segala informasi dengan mudah melalui jaringan internet (interconnection Network). Kemudahan tersebut dimanfaatkan sebagian pengguna dengan berbagai macam hal seperti berkomunikasi jarak jauh yang biasanya hanya melalui suara, namun sekarang dengan mudah dapat terlihat aktifitas orang tersebut dengan menggunakan akses layanan video call, tak jarang terdapat pengguna yang salah memanfaatkan kemudahaan ini. Beraneka macam hal dapat dilakukan dengan mudah menggunakan akses internet, seperti halnya kegiatan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini biasa dikenal dengan  jual beli online yang awalnya penjual serta pembeli harus bertemu namun dengan kemudahan akses internet melalui sarana media sosial seperti melalui website, bahkan dapat juga melalui jejaring sosial facebook, dengan hanya ujung jari yang bekerja transaksi pun dapat berlangsung. Kemudahan tersebut sering kali disalahgunakan pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam proses bertransaksi. Meskipun perkembangan teknologi sudah semakin maju namun tidak jarang juga dijumpai banyak pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi ini bertransaksi dengan bertemu langsung layaknya penjual dan pembeli yang berada di pasar tradisional.
Suatu Produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga pasar lebih mahal dari biaya memanen atau memburunya. Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut memiliki kualitas yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan obat, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang dan satwa perliharaan pribadi. 3 Bahkan tak jarang pula terdapat sebuah komunitas pencinta satwa yang menjadikan hobi sebagai dasar terbentuknya komunitas tersebut namun dimanfaatkan sebagai ajang transaksi penjualan satwa liar yang dilindungi sebagai koleksi dan rasa ingin memilikinya tanpa mengetahui dasar hukum yang berlaku serta konsekuensi yang ditimbulkan yaitu berimbas pada semakin sedikitnya jumlah spesies satwa langka yang dilindungi.
Oleh karena semakin marak terjadinya perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, di negara Indonesia mengeluarkan pengaturan mengenai satwa liar yang terbagi menjadi dua jenis golongan yaitu jenis satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Pembagian jenis satwa yang dilindungi tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan  Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang penggolongan dan Tata cara penetapan Jumlah Satwa Buru Jenis satwa yang termasuk dalam golongan di dalam Peraturan tersebut jelas tidak boleh dipelihara serta diperjualbelikan tanpa ijin, karena jika satwa tersebut tergolong satwa yang langka dan terus menerus diburu serta diperjualbelikan maka dapat mengakibatkan kepunahan.
Selain itu juga terdapat peraturan perundang undangan yang spesifik mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengatur tentang ancaman pidananya yang terdapat pada Undang-Undang Konservasi Hayati.

## 840 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait

## Tindak Pidana dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi
Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati diguanakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu. 4 Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 21
(2)  Setiap orang dilarang untuk:
a)  Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b) Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c)  Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam  maupun diluar Indonesia
d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa uang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian- bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia
e)  Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi 5
Terkait jika sesorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (seratus juta rupiah) atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Tindakan perdagangan ilegal tersebut berupa tidak dimilikinya izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindung yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30
4 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>, diakses pada diakses pada tang- gal 7 Agustus 2018
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut: 6
a) Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
b) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutananm yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayang pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
c) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendadi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi dihabitat alam;
d) Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.
Selain itu terdapat juga prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang persyaratannya adalah sebagai berikut: 7
1. Proposal izin penangkaran;
2. Foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha;
3. Surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari Kecamatan setempat;
4. Bukti tertulis asal usul indukan;
5. BAP persiapan tekhnis;
6. Dan surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.
Kendati telah terdapat peraturan yang jelas mengatur perizinan serta syarat kepemilikan satwa liar tersebut namun masih banyak di kalangan masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut dengan dalih banyaknya syarat yang dibutuhkan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.
6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Perdaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
7 Muhammad Iqbal,[ et.,al.], “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Sat- wa Langka TANPA Izin di Indonesia” (2014) 3 <http://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/bera- ja>, < http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=148978&val=2306&title=TIN- JAUAN%20YURIDIS%20TERHADAP%20KEPEMILIKAN%20DAN%20PENJUALAN%20 SATWA%20LANGKA%20TANPA%20IZIN%20DI%20INDONESIA> diakses 2 Desember 2018

## 842 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait

## Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi
Perdagangan satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi. 8
Seiring berkembangnya zaman serta kecanggihan teknologi yang semakin maju mewujudkan kemudahan akses seseorang untuk berkomunikasi, kemudahan inilah yang seringkali disalahgunakan oleh pecinta satwa untuk memperoleh satwa yang diinginkan dengan cara bertransaksi melalui media sosial. Modus yang digunakan adalah dengan modus operasi yakni, kelompok pedagang membuat grup komunikasi pedagang dalam sosial media Facebook dan transaksi tanpa tatap muka langsung. Dalam perdagangan online, baik melalui Facebook atau lainnya pedagang melengkapi grup penjualan dengan sarana transaksi bersama atau sering disebut rekber (rekening bersama) hingga lebih aman. Dengan cara kerjanya, rekber menjadi pihak ketiga dalam transaksi, menjembatani pedagang dan pembeli. Jika pedagang dan pembeli sepakat, pembeli mengirimkan uang menuju rekber dan penjual mengirimkan satwa menuju pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi, pembeli konfirmasi kepada rekber.
Rekber akan mengirimkan uang ke rekening penjual. Dalam grup pedagang online ini biasa ada jasa pengiriman satwa khusus. 9 Selain menggunakan media sosial Facebook tak jarang juga masih terdapat perdagangan satwa liar yang dilindungi
8 Tri saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Pol- da Riau” (2016) III No. 2 Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, < https://www.neliti.com/id/ publications/183416/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-ile- gal-satwa> diakses pada 3 Desember 2018
9 Tommy Apriando, “Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Teror- ganisir” (Yogyakarta 2 Januari 2016) < https://www.mongabay.co.id/2016/01/02/catatan-cop-mo- dus-perdagangan-satwa-makin-canggih-dan-terorganisir/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 16:54 WIB
tersebut menggunakan pola perdagangan konvensional, dengan cara bertemu dan bertransaksi secara langsung para pelaku dalam hal ini penjual dan pembeli dapat saling melancarkan transaksi ilegal tersebut.
Tingkat kecendurungan sifat memiliki dan tak jarang berawal dari kecintaannya terhadap satwa serta tingginya nilai ekonomis mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi ini, atau biasa dikenal dengan wildlife crime yaitu kejahatan terhadap flora dan fauna.
Dengan kondisi yang masih hidup serta perjalanan yang sangat jauh menuju lokasi pengiriman satwa tersebut tak jarang diperlakukan sangat tidak wajar oleh pelaku, yaitu dengan cara di bius terlebih dahulu namun terdapat juga satwa yang mati setelah sampai di tempat tujuan bahkan tujuan tersebut tidak hanya di lingkup wilayah Indonesia saja bahkan pengiriman satwa tersebut dilakukan sampai ke luar negeri. Satwa yang masih dalam keadaan hidup tersebut nantinya setelah sampai pada pemilik baru nya akan di pelihara pribadi, dengan tujuan kepuasan diri serta dasar kecintaan dan ketertarikan pemiliknya terhadap satwa tersebut yang dilihat dari kelangkaan, bentuk tubuh satwa bahkan suara dari satwa tersebut, dalam hal ini satwa yang sering diburu adalah jenis burung kaka tua jambul kuning yang memiliki suara khas, bahkan kera ataupun hewan lainnya.

## Satwa Liar yang Dilindungi
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Konservasi Hayati terdapat pengertian Satwa liar yang merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia. 10 Satwa tersebut kemudian digolongkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Konservasi Hayati dalam jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, yang kemudian pengaturan pelarangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

## 844 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
segala bentuk kondisi satwa yang dilindungi tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati tersebut.
Terkait golongan satwa liar yang dilindungi, katogori satwa tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

## PertanggungJawaban pidana terhadap Pelaku Perdagangan satwa Liar yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya
Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini merupakan wujud kemampuan pelaku dapat mempertanggungjawabkan sebuah perbuatan pidana yang melanggar aturan hukum. Peraturan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.
Dalam hukum pidana yang berkembang di Indonesia terdapat asas tentang pertanggungjawaban yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” ( Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rist rea). 11 Asas ini lah yang menjadi dasar sebuah kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia.
Unsur kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu: 12
a. Melakukan tindak pidana;
b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
d. Tidak ada alasan pemaaf.
Jika ditinjau dalam Undang-Undang Konservasi Hayati telah jelas terdapat unsur kesalahan yang didalamnya terdapat tindak pidana. Khususnya terkait tindak pidana pada Pasal 21 ayat (2) yang di dalam pasalnya terdapat salah satu unsur tindak pidana yaitu larangan bagi setiap orang memperniagakan satwa yang dilindungi. Dalam Pasal
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi) (Rineka Cipta 2008).[165].
12 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).[63].
40 terdapat ketentuan pidana yang mengatur setiap perbuatan pidana terhadap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati ini berdasarkan dua jenis bentuk atau corak kesalahannya yang mengakibatkan seorang pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya yaitu Dengan Kesengajaan dan Dengan Kelalaian.
Dalam hukum pidana dikenal pula alasan penghapusan pidana yaitu sebuah alasan untuk menghapus sifat melawan hukum pada pelaku yang terdiri dari alasan pembenar, alasan pemaaf, serta alasan penghapusan. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 13 Lain halnya dengan maksud dari alasan pemaaf, alasan ini menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak terdapat suatu kesalahan. 14 Selain itu terdapat pula alasan penghapusan pidana yang lain yaitu pembagian dasar peniadaan pidana, daya paksa ( Overmacht ), pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan serta dasar peniadaan di luar Undang-Undang.
Selain alasan alasan yang dapat menghapuskan pidana, juga terdapat alasan yang dapat meringankan maupun yang memberatkan. Adapun alasan yang meringankan pidana menurut Jonkers, yang menjadikan dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
c. Orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana ( strafrechtelijke minderjarigheid), (Pasal 45 KUHP) 15
Adapun dasar alasan yang memberatkan suatu pidana menurut Jonkers adalah kedudukan sebagai pegawai negeri, recidive (pengulangan delik), dan
13 ibid. [148].
14 ibid.
15 Opcit. dikutip dari J.E Jonkers, Handboek van het Ned. Indische Strafrecht, (Leiden: J.E. Brill, 1946).[23].

## 846 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
samenloop ( gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau bisa dibesut juga dengan concursus. 16
Jika diamati pada Undang-Undang Konservasi Hayati pasal yang terdapat adanya alasan penghapus pidana yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenar, terdapat dalam Pasal 22 yang uraian pasalnya adalah sebagai berikut:
Pasal 22
1)  Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2)  Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
3)  Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia
4)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 17
Jika mengacu pada Pasal 49 ayat  (1) KUHP merupakan pembelaan terpaksa dimana pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapusan pidana. 18 Dalam perdagangan satwa liar secara ilegal tersebut terdapat perbuatan yang direncanakan dan unsur kesengajaan. Sehingga tercapai tujuan pelaku untuk memperdagangkan satwa liar yang dilindungi yang bernilai ekonomis tinggi tersebut serta di sisi lain unsur kesengajaan jelas terlihat pada pembeli yang dengan sengaja membeli serta memperoleh sebagai upaya kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.

## Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Tindak pidana terkait perdagangan satwa yang dilindungi terdapat dalam
16 ibid. [240]
17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 18 Benny Karya Limantara, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tin- dak Pidana Satwa yang Dilindungi di Indonesia”, Junrnal Universitas Diponegoro, [5], < https:// www.neliti.com/id/publications/109969/kebijakan-hukum-pidana-sebagai-upaya-penanggulan- gan-tindak-pidana-satwa-yang-dil> , diakses pada 2 Desember 2018.
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 21 (2)  Setiap orang dilarang untuk:
a)  Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b) Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c)  Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam  maupun diluar Indonesia;
d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa uang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian- bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia;
e)  Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi. 19
Mengenai ketentuan pidana pada Undang-Undang Konservasi Hayati ini terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Hayati, bagi pelaku yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana dengan kualifikasi pada ayat (2) dan ayat (4) yaitu:
Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 20
Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 21
Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Konservasi Hayati berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk
19 Op.Cit . 20 ibid. 21 ibid.

## Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara. 22 Dalam pasal yang menunjukkan ketentuan pidana tersebut terdapat perbedaan dimana ayat (2) penjatuhan pidananya berdasar pada unsur “dengan sengaja” serta ayat (4) terdapat unsur “kelalaian” yang menjadi dasar penjatuhan pidananya.
Unsur dengan sengaja dan kelalaian ( culpa) serta dapat dipertanggung jawabkan adalah tiga cakupan kesalahan dalam arti luas. Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan. Serta ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf juga merupakan bagian dari sebuah kesalahan. 23 Perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk kategori “melawan hukum formil”, karena dalam perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ini telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Disamping itu perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi juga tidak mempunyai wewenang, hak, atau izin dari pejabat berwenang. 24

## Kesimpulan
Tindak pidana terkait perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dapat mengacu pada  Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati yang ketentuan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 40, dimana dalam ayat (2) menunjukkan unsur “dengan sengaja” dengan ketentuan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah serta pada ayat) serta dalam ayat (4) terdapat unsur kelalaian yang ketentuan sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Daftar satwa yang dilindungi terdapat dalam Lembaran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
22 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Rineka Cipta 1997).[31].
23 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2017).[105].
24 Tri saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau” (2016) III JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, <https://media.neliti.com/media/publica- tions/183416-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf> diakses pada tangal 24 Oktober 2018, diakses pada tanggal 21 November 2018, pukul 09:05 WIB.
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selain itu juga terdapat Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES serta IUCN Red List atau disebut juga daftar merah IUCN dimana keduanya mengatur tentang pelarangan perdagangan satwa dilindungi.
Dalam perkara perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini seharusnya terdapat peran serta Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk bersinergi memberantas praktik perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini dengan adanya sosialisasi serta pemberian informasi yang jelas terhadap masyarakat terkait apa saja jenis satwa yang dilindungi serta dampak yang dapat ditimbulkan jika melakukan sebuah tindak pidana perdagangan ilegal tersebut.
Selain itu juga harus diimbangi dengan dialakukannya patroli khusus yang dilakukan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan penegak hukum terkait serta masyarakat sekitar sebagai wujud pengawasan terhadap praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Setelah melakukan pendekatan terhadap masyarakat dilakukan barulah dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang optimal dengan memberikan sanksi pidana yang sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku yang berdampak besar bagi keseimbangan ekosistem di alam. Serta serharusnya dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur terkait subjek hukum korporasi yang dimana pada Undang-Undang Konservasi ini belum mengatur.

## Daftar Bacaan

## Buku
Alam Setia Zain, Hukum  Lingkungan  Konservasi  Hutan  dan  Segi-Segi  Pidana (Rineka Cipta 1997).
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika, 2017).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press, 2013).

## 850 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi) (Rineka Cipta, 2008).

## Laman
Yoshua Aristides, “Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Prespektif Convention  On  International  Trade  In  Endangered  Species  Of  Flora  And Fauna (CITES)” (2016) 5 Diponegoro Law, < https://www.neliti.com/id/ publications/58985/perlindungan-satwa-langka-di-indonesia-dari-perspektif- convention-on-internation> .
Tri saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau” (2016) III No. 2 Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, https://www.neliti.com/id/ publications/183416/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-tindak- pidana-perdagangan-ilegal-satwa.
Galih Gumelar, “Indonesia Dikunjungi 14 Jutaan Turis Sepanjang 2017” (2017) <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180201163952-269-273237/ indonesia-dikunjungi-14-jutaan-turis-sepanjang-2017> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>.
Muhammad Iqbal,[ et.,al.], “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka TANPA Izin di Indonesia” (2014) 3 <http://e-journal.fh.unmul. ac.id/index.php/beraja>, < http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article. php?article=148978&val=2306&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20 TERHADAP%20KEPEMILIKAN%20DAN%20PENJUALAN%20 SATWA%20LANGKA%20TANPA%20IZIN%20DI%20INDONESIA>.
Tommy Apriando, “Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir” (Yogyakarta 2 Januari 2016) < https://www.mongabay. co.id/2016/01/02/catatan-cop-modus-perdagangan-satwa-makin-canggih- dan-terorganisir/>.
Benny Karya Limantara, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi di Indonesia”, Junrnal Universitas Diponegoro, [5], < https://www.neliti.com/id/publications/109969/kebijakan- hukum-pidana-sebagai-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-satwa-yang- dil>

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5512.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
Keputusan Menteri Kehutanan No. 301/Kpts-II/1991 Tentang Penambahan Jenis Satwa Liar yang Dilindungi
HOW TO CITE : Arif Firmansyah Herliyanto, ‘Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--