## DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA KAMASAN, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG

## ARTIKEL

## OLEH
I MADE JUNIARTA
0914041024

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA KAMASAN, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG
Oleh:
I Made Juniarta
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si Ratna Artha Windari, SH.,MH Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: juniartaimade@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.    Untuk    dapat  melangsungkan perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal,  menurut  undang-undang  perkawinan  nomor    1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidak suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu didalam undang-undang nomor 1  tahun  1974  telah  dengan  tegas  menentukan  umur  seseorang  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan,  karena  perkawinan  juga  mempunyai  hubungan  erat dengan  masalah  kependudukan,  ternyata  makin  muda  seseorang  menikah,  laju kelahiran  akan  bertambah  tinggi  secara  biologis  perkawinan  usia  muda  lebih menyuburkan,  akibatnya  pertambahan  penduduk  yang  meledak,  belum  lagi  masalah kesehatan,  perumahan,  makanan  dan  lapangan  pekerjaan.  Soal  umur  dalam perkawinan, bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang yang mengaturnya, yang  lebih  mendasar  adalah  peran  keluarga  dan  masyarakat.  Agar  tidak  terjadi perkawinan  di  bawah  umur,  undang-undang  perkawinan  telah  menentukan  umur seseorang  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  namun  dalam  hukum  adat  tidak menentukan secara tegas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, hanya ada  suatu  patokan  saja,  tetapi  tetap  menjunjung  tinggi  dan  mendukung  adanya undang-undang  yang  berlaku.  Dengan  demikian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1) Mengetahui  faktor  yang  menyebabkan  terjadinnya  perkawinan  di  bawah  umur  di Desa  Kamasan,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten  Klungkung  (2)  Mengetahui dampak hukum perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat Bali. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi  kualitatif.  Penentuan  subjek  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive  Sampling ,  dan  yang  menjadi  subjek penelitian yaitu : (1) kepala desa, (2) bendesa adat, (3) kelian dines serta tokoh-tokoh masyarakat  yang  mengerti  tentang  perkawinan  di  lingkungan  Desa  Kamasan. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa:  1)  metode  wawancara;  2)  metode observasi;  3)  metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah analisis data deskriptif kulitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:  (1)  penyebab  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  masyarakat  adalah  akibat terjadinya kehamilan si wanita, yang disebabkan oleh pegaulan bebas seperti kumpul kebo,  seks  bebas  dan  lain  sebagainya.  Guna  menghindari  lahirnya  anak  yang  tidak sah  terpaksa  anaknya  dikawinakan  belum  cukup  umur  untuk  menghindari  aib  yang menimpa; (2) Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia  dalam  hal  menurunkan  keturunan  yang  sah,  perkawinan  merupakan  suatu jalan  untuk  meringankan  atau  melepaskan  derita  orang  tua  atau  leluhur  setelah meninggal.  Suatu  perkawinan  telah  dianggap  selesai  setelah  dilaksanakan  upacara mabyakala .  Sebelum  dilaksanakan  upacara  tersebut  perkawinan  belum  mempunyai akibat  hukum,  adanya  akibat  hukum  ini  penting  sekali  hubungannya  dengan  sahnya perbuatan  hukum  itu.  Suatu  perkawinan  yang  menurut  hukum  dianggap  tidak  sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah.

## Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur

## ABSTRACT
Generally, a mariiege is commitment of physical and spiritual between a men and  a  women  to  build  a  well-being  and  enternal  family  based  on  God.  Based  on marical  law,  to  be  able  to  keep  a  well-being  and  enternal  family  going continuesly,leged or unlegal  a marriage is  determinate by  religion  and belief rule in certain  society.  Besides,  it  has  been  determinate  distinctly  in  the  law  regarding minimum  age  of  people  to  be  able  to  get  married.  The  marriage  itself  has  a  close relationship  with  number  of  population.  The  younger  age  of  people  to  get  married, biologicly  number  of  population  getting  increase  quicker,  and  its  explosion  will happened  accordingly.  It  will  followed  by  health  matter,  houses,food  matter  and opportunities  for  employment.  Regarding  the  age  in  regulated  in  the  law,  but  that more basic is role of family and the surround society. To avoid an underage marriage, the  marital  law  has  determinate  minimum  age  of  people  to  get  married.  Yet  in customary law, it is not determinate clearly. There is only certain standaritation based on local wisdom. Nevertheless this wisdom still idolize and support the existing law. This, the purpose of this research is to be able to know the factor that cause underage marriage in kamasan village, klungkung subdistrict, klungkung regency. To know the effect  of  underage  marital  law  if  it’s  recognized  from  Bali  traditional  law.  This research  use  qualitative  description  method.  Subject  determination  in  this  research use  technic  and  those  that  become  subject  in  this  research  are  :  village  headman, customary  head,  and  other  custom  figure  who  are  well  understanding  about  marital tradition  at  kamasan  village.  Data  collecting  in  this  research  use  interview  method, observation  and  documentation  method.    Data  analizing  techich  which  use  in  this research in qualitative descriptive data analizing. The result of this research showing that underage marriage which is happened in society is caused by uncontrolled social intercourse,free  sex  women  pregnancy  bfore  married  and  other  matter  which  are
related with it. To avoid an unlegel birth of children, the parents be forse to marry off their daughter eventhough still underage in order to not became disgrace. A marriage is an important matter in human life in regards for giving legal generations.it is also one  of  some  way  to  alleviate  parents  or  ancestors.  A  marriage  can  be  considered finish after it is executed “ Mebyakala ” ceremony. Before that ceremonya been carried out,  a marriage has  not  law consequence  yet.  The existing of this law conserquence has important role if related with legality of that law. If a marriage is unlegal based on marital law,so the children be born is unlegal too.

## Keyword : Underage Marriage

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Salah  satu  tujuan  utama  perkawinan  menurut hukum hindu adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan di neraka (Gede Puja, 1975:71).
Melaksanakan sebuah perkawinan  adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang  sakral  dan  abadi  sifatnya.  Menurut  hukum  Hindu  sejak  peristiwa  tersebut, seseorang itu berada pada tahapan hidup yang disebut Grshasa (Griyahasta).
Perkawinan  mempunyai  hubungan  erat  dengan  masalah  kependudukan. Menurut  Beni,  ternyata  makin  muda  seorang  wanita  menikah,  laju  kelahiran  akan bertambah  tinggi  secara  biologis  perkawinan  di  usia  muda  lebih  menyuburkan, akibatnya  pertambahan  penduduk  yang  meledak,  belum  lagi  masalah  kesehatan, perumahan,  makanan  dan  lapangan  pekerjaan.  Soal  umur  dalam  perkawinan,  bukan semata-mata  urusan  peraturan  undang-undang  yang  mengaturnya,  lebih  mendasar adalah  peran  keluarga  dan  masyarakat,  sejauh  dapat  mengusahakan  setiap  orang kawin agar siap mental, pisik dan ekonomi.
Dalam  Undang-undang  No.1  tahun  1974  telah  ditetapkan  bahwa  seseorang yang  ingin  menikah  harus  sudah  mencapai  umur  19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun untuk wanita, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
Dalam  hubungan  ini  perlu  dicatat,  bahwa  seorang  wanita  walaupun  telah berusia  cukup  dewasa  (misalnya  20  tahun  lebih),  namun  orang  bersangkutan    tidak
pernah datang bulan, dianggaplah tidak memenuhi syarat untuk kawin. Bahkan tidak saja  dinilai  selaku  seseorang  yang  kurang  sehat  secara  fisik,    melainkan  dianggap “letuh”, atau secara keagamaan dan karenanya dilarang untuk kawin (Kaler,1980:8).
Dalam  masyarakat  Bali,  tidak  ada  ukuran  pasti  bagi  orang  yang  dianggap pantas  untuk  melangsungkan  suatu  perkawinan,  karena  ditempat  satu  dengan  yang lainnya dipakai kreteria yang berbeda.
Adapun kreteria-kreteria tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk wanita apabila sudah pernah mengalami menstruasi satu kali
2. Untuk laki-laki apabila sudah dianggap mampu mencari nafkah sendiri, atau sudah dapat  mengundang  padi  satu  pikul  atau  sudah  mampu  melaksanakan ayahan (kewajiban)  desa  atau  sudah  terjadi  perubahan  suara  yang  disebut ngembakin (Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1980/1981:59)
Secara  umum  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai  suami istri untuk membentuk  keluarga  yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  dapat  melangsungkan perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal,  menurut  Undang-undang  perkawinan  nomor  1 tahun  1974  pasal  2  ayat  (1),  “sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh hukum  agamanya  dan  kepercayaan  masing-masing.  Selain  itu  didalam  Undang- undang No.1 tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat pedesaan sering dijumpai perkawinan di bawah umur.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  perkawinan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Undang-undang  No.1  tahun  1974  diatas.  Umur  ini  penting  untuk  melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  Desa  Kamasan,  Kecamatan  Klungkung, Kabupaten  Klungkung,  menurut  informasi  yang  saya  terima  bahwa  masih  ada masyarakat di desa ini yang melakukan perkawinan di bawah umur, padahal menurut UU  No.1  tahun  1974  perkawinan  di  bawah  umur  tidak  dibenarkan  (Danendra, wawancara, 27-12-2012).
Dengan  dikeluarkannya  undang-undang  No.1  tahun  1974,  yang  menetapkan pembatasan umur untuk kawin, maka perkawinan anak-anak mestinya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya dimasyarakat masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur, dengan  berlakunya  undang-undang  No.1  tahun  1974  masyarakat  hendaknya menyesuaikan  diri  dengan  undang-undang  tersebut.  Oleh  karena  perkawinan  anak- anak itu sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti  yang  diuraikan  diatas,  maka  terdapat beberapa  permasalahan  yang  layak  dikedepankan,  yaitu:  faktor  apa  yang menyebabkan terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Kamasan?  dan bagaimana  dampak  perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Kamasan,  Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan pendekatan empiris,  yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar ( real situation ) (Mardalis, 1994:35).
Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Purposive  Sampling adalah  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  tujuan penelitian,  bahwa  informan  tersebut  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) orang yang melakukan  perkawinan  di  bawah  umur;  2)  orang  tua  si  anak;  3) kelian  banjar ;  4) bendesa  adat Gelgel;  5)  kepala  Desa  Kamasan;  dan  para  tokoh  masyarakat  yang mengetahui tentang perkawinan.
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka pengumpulan  data  dalam  penelitian  menganut  prinsip Human  Instrument, yaitu peneliti  merupakan  instrument  penelitian  yang  utama  seperti  yang  dinyatakan  oleh Carspecken  (1998)  dalam  laporan  penelitian  Pursika  (2008:28).  Namun,  dalam pelaksanaannya  peneliti  juga  akan  menggunakan  beberapa  instrument  dan  teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif  kulitatif.  Deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk menggambarkan  suatu  variabel  secara  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  dengan  variabel  lainnya (Narbuko  dan  Achmadi,  2005:44).  Secara  spesifik  tahap  pengumpulan  data  dan analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  meliputi  tahapan-tahapan yaitu:  (1)  pengumpulan  data;  (2)  reduksi  data;  (3)  penyajian  data;  (4)  Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
Berdasarkan hasil wawancara dengan Danendra (21 Januari 2013) perkawinan di  bawah  umur  ini  sering  kali  terjadi  di  Desa  Kamasan,  Kecamatan  Klungkung, Kabupaten Klungkung disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor itu diantaranya disebabkan  oleh  faktor  pendidikan  dan  faktor  ekonomi.  Adapun  uraiannya  adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Pendidikan
Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberikan bimbingan,  tuntunan dan pembinaan pada generasi bangsa dengan  karakter  sesuai  cita-cita  bangsa  dan  negara.  Dalam  agama  Hindu  masa pendidikan  ini  disebut  masa brahmancari yang  merupakan  jenjang  pertama  dalam kehidupan manusia untuk belajar  karena otak serta pemikirannya masih sangat tajam
dalam  menuntut  pengetahuan  sebagai  bekal  atau  persiapan  untuk  menuju  masa grahasta .
Dalam  masa  brahmancari  ini  seharusnya  siswa  dilarang  mengumbar  nafsu seks serta mengusahakan semua kekuatan yang ada dalam dirinya untuk membentuk kecerdasan otak, menekankan pada pembentukan pribadi manusia yang tangguh dan handal. Selain itu manusia pada umumnya harus memiliki pengetahuan dan keahlian, pengetahuan  yang  didapat  serta  yang  dimiliki  tersebut  dapat  dijadikan  pengalaman untuk mencari pekerjaan sehingga dapat lebih mandiri dan siap untuk menjalani masa grahastha .
Kondisi  beberapa  anak  yang  hanya  berdiam  diri  di  rumah    atau  bekerja kendati  anak  seusianya  belum  pantas  untuk  bekerja.  Faktor  pendidikan  disini berkaitan dengan kemampuan ekonomis dan pengetahuan serta pendidikan dari orang tua  sebelumnya,  walaupun  sebelumnya  anak  disekolahnya  dinilai  cerdas  namun apabila orang tuanya kurang mampu membiayai sekolah dengan faktor lain misalnya, orang tua tidak pernah  mengenyam  pendidikan apapun dengan keterpaksaan si  anak harus  putus  sekolah.  Hanya  anak  dari  kalangan  tertentu  yang  dapat  melanjutkan sekolah minimal sampai sekolah dasar sebanyak 1.351, SMP sebanyak 793 dan SMA sebanyak 762 dari jumlah penduduk 3.955 orang (Sutarma, wawancara, 21-1-2013).
Di  Desa  Kamasan  rata-rata  pemuda-pemudi  yang  melakukan  perkawinan  di bawah  umur  +  sebanyak  10  orang    pengantin  dari  kisaran  tahun  2000  sampai  2006, itupun juga akibat dari kurangnya pengawasan orang tua yang akhirnya terjerumus ke dalam  pergaulan  bebas  pada  saat  menginjak  bangku  SMP  sampai  SMA.  Hal  ini sekarang  sudah  diantisipasi  oleh  orang  tua  agar  tidak  terjadi  perkawinan  di  bawah umur tersebut (Danendra, wawancara, 21-1-2013).
2. Faktor Ekonomi
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Januari  2013, faktor ekonomi suatu keluarga sering dikaitkan dengan kemampuan dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga mereka  yang  mempunyai  kesulitan ekonomi akan tunduk  pada orang  yang lebih  mampu  untuk  menopang  kehidupan  atau  ekonomi  dalam  keluarganya. Kebanyakan  orang  tuanya  bekerja  sebagai  buruh  sehingga  tidak  mampu  lagi
menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  bahkan  karena  tidak  mampu lagi  membayar  uang  sekolah  terpaksa  seorang  anak  pendidikannya  harus  pupus  di tengah  jalan.  Kemudian  ada  alasan  lain  yang  berdasarkan  aspek  ekonomi,  yaitu kemungkinan  melibatkan  anak  dalam  berbagai  aktivitas  dalam  rangka  memenuhi ekonomi rumah tangga. Anak yang lebih besar yang telah mampu bekerja mengikuti jejak orang tuanya disarankan agar cepat kawin agar lebih meringankan beban  orang tuanya.  Bahkan  perkawinan  di  bawah  umur  terjadi  di  Desa  Kamasan  kebanyakan disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  yang  dimaksud  adalah  kondisi    ekonomi pelaku perkawinan  di  bawah  umur  yang  serba  kekurangan.  Keadaan  ekonomi  harus memaksa  setiap  orang  untuk  bekerja  lebih  giat  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan keluarganya (Danendra, wawancara, 21-1-2013).
Namun  realita  di  masyarakat,  seorang  anak  yang  dapat  bekerja  penuh membantu orang tuanya justru mendapat kenalan lawan jenis yang sebaya di tempat mereka  bekerja,  karena  sering  bertatap  muka  di  tempat  bekerja  mereka  lebih  saling mengenal  dan  merasa  cocok  sehingga  ingin  kawin  di  usia  muda.  Hal  ini  pada  masa sekarang  ternyata  kurang  mendapat  respon  dari  orang  tua  mereka.  Tetapi  di  Desa Kamasan  sekarang  ini,  meskipun  orang  tuanya  kurang  mampu  tetapi  mereka  masih tetap berusaha untuk  menghindari  terjadinya perkawinan di  bawah umur, disamping itu juga mengingat sulitnya kehidupan sekarang, hal itu juga akan merugikan mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur (Sutarma, wawancara, 22-1-2013).

## 3.2 Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Bali
Adapun  akibat  hukum  dari  perkawinan  di  bawah  umur  yang  ditinjau  dari hukum adat Bali.
1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  paling  penting  dalam  kehidupan manusia  dalam  hal  menurunkan  keturunan  yang  sah,  perkawinan  merupakan  suatu jalan  untuk  meringankan  atau  melepaskan  derita  orang  tua  atau  leluhur  setelah meninggal.  Suatu  perkawinan  telah  dianggap  setelah  dilaksanakan  upacara
mabyakala .  Sebelum  dilaksanakan  upacara  tersebut  perkawinan  belum  mempunyai akibat  hukum,  adanya  akibat  hukum  ini  penting  sekali  hubungannya  dengan  sahnya perbuatan  hukum  itu.  Suatu  perkawinan  yang  menurut  hukum  dianggap  tidak  sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah.
Salah satu pernyataan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai ijin dari orang tua  atau  pengadilan  sebelum  calon  mempelai  berumur  20  tahun,  maksud  dari ketentuan tersebut adalah untuk mengindari atau mencegah terjadinya perkawinan di bawah  umur,  dan  menurut  hukum  adat  kenyataan  tidak  menggunakan  umur  untuk menentukan  kedewasaan  tersebut,  oleh  karena  itu  tidak  jarang  dijumpai  perkawinan di  bawah  umur  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  perkawinannya  dapat disahkan.
Dalam  perkawinan  pada  masyarakat  hukum  adat  di  Bali  secara  tidak  lansung prajuru desa  adat  mencatat krama  banjarnya yang  telah  kawin,  pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan setelah perkawinan berlangsung dengan  menanda  tangani  akte  perkawinan  oleh  kedua  mempelai  yang  dihadiri  oleh dua orang saksi (Beni, 1983 : 8). Mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur  sahnya  suatu  perkawinan  adalah  bila  perkawinan  tersebut  berdasarkan  hukum adat,  dan  adat  mengetahui  tentang  sahnya  perkawinan  tersebut,  karena  sahnya perkawinan  tersebut  maka  akan  mempunyai  akibat  hukum,  seperti  apa  yang  akan disebutkan  dalam  hukum  adat,  seseorang  dianggap  dewasa  apabila  perempuan tersebut  telah  mengalami  menstruasi  dan  bagi  laki-laki  telah  mengalami  perubahan suara yaitu ngembakin , hal ini dipakai patokan untuk dapat melaksanakan perkawinan maka  sahnya  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  sah,  mengenai  dapat  atau  tidaknya perkawinan tersebut diminta pembatalanya terhadap pembatalannya ini kiranya tidak mungkin dilaksanakan karena dengan adanya ketentuan bagi kemungkinan dapatnya suatu perkawinan disahkan menurut hukum adat dan agama Hindu.
Mengenai  dampak  hukum  dari  perkawinan  di  bawah  umur  terhadap  sahnya suatu perkawinan, dimana dalam hal ini berpedoman pada hukum adat  yang berlaku di masyarakat dan ketentuan terhadap hukum nasional yaitu Undang-undang nomor 1 tahun  1974.  Dalam  hubungan  dengan  kepastian  hukum  sebagai  dasar  sahnya
perkawinan    bagi  umat  Hindu  adalah  pasal  2  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, pasal tersebut menyatakan bahwa semua perkawinan umat mempunyai hubungan erat dengan hukum agamanya yang bersumber dari kitab suci.
Disini  ada  juga    peranan  adat  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur.  Dimana dilihat  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  peranan  berarti  sesuatu  yang diperbuat  yang  memiliki  pengaruh  besar  pada  suatu  peristiwa  dan  memiliki  fungsi untuk  memberikan  perubahan  pada  sesuatu.  Peran  dapat  disamakan  dengan  fungsi, karena  sama  mempunyai  fungsi  serta  tugas  dalam  suatu  peristiwa,  sama  halnya dengan tubuh manusia yang memiliki bagian-bagian yang memiliki bagian dan tugas masing-masing sebagai pembentuk organisme yang utuh.
Sesuai  dengan  arti  peranan  di  atas  bahwa  hukum  adat  dan  awig-awig  besar pengaruhnya  pada  suatu  peristiwa,  yakni  berperan  sebagai  pedoman  atau  patokan- patokan dalam penyelesaian kasus perkawinan di bawah umur yang pernah terjadi di Desa Kamasan.
Hukum  adat  dalam  hal  perkawinan  tidak  menentukan  secara  tegas  mengenai batasan  umur  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  walaupun  demikian  untuk member  arti  Undang-undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974,  terhadap  perkawinan  di bawah  umur  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  hendaknya  ada  reaksi-reaksi  demi untuk  memuliakan  ketentraman  dan  keseimbangan  yang  terjadi  akibat  adanya perkawinan di bawah umur tersebut.
Masyarakat di Bali khususnya di Desa Kamasan, mengenal adanya upacara adat graja  swala yang  menandakan  bahwa  seorang  telah  meningkat  dewasa,  yang  mana upacara ini dilaksanakan setelah seseorang  mengalami kotor kain atau datang bulan untuk pertama kalinya untuk yang wanita dan terjadinya perubahan suara untuk yang laki-laki,  jadi  sebelum  diadakan  upacara ngraja  swala masyarakat  tidak  akan mengetahui bahwa orang tersebut telah meningkat dewasa, upacara adat ngraja swala mempunyai  arti  terhadap  masyarakat  untuk  menyatakan  bahwa  seseorang  telah dewasa,  sebelum  upacara  adat  tersebut  diadakan  masyarakat  tetap  menganggap bahwa orang tersebut belum dewasa (Danendra, wawancara, 6-2-2013).
Apabila  kita  berpegang  teguh  kepada  Undang-undang  perkawinan  yang berlaku, maka perkawinan dilakukan terhadap orang yang masih di bawah umur tidak akan  terjadi,  karena  perbuatan  tersebut  telah  nyata  bertentangan  dengan  Undang- undang  perkawinan,  tetapi  dilain  pihak,  hukum  adat  mengijinkan  para  pihak  untuk melangsungkan  perkawinan  asal  mereka  suka  sama  suka  dan  sudah  melakukan upacara ngraja swala , jadi didalam perkawinan di bawah umur ini baik mereka baru berumur  13,  14  dan  15  tahun  sepanjang  ia  dianggap  dewasa  menurut  hukum  adat, terhadap perkawinan tersebut dapat disahkan.
Dilihat dari arti dan tujuan perkawinan yang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam arti pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita  dan  pria  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam hidup  bersama  itu  tercermin  dari  adanya  kerukunan,  ikatan  lahir  dan  bathin merupakan  dasar  dalam  membentuk  dan  membina  keluarga  dan  kekal  yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Reaksi adat atau sanksi adat disini sangat diperlukan, dalam rangka mendukung pelaksanaan  Undang-undang  perkawinan,  karena  perkawinan  berhubungan  dengan masalah  kepndudukan,  kenyataan  bahwa  wanita  yang  umurnya  masih  lebih  rendah untuk  melangsungkan  perkawinan  maka  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi  (memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi).  Sanksi adat atau reaksi adat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sanksi yang dimaksud disini adalah  untuk  meminimalisasikan  perbuatan  tersebut,  karena  adanya  sanksi  yang cukup  berat,  artinya  disini  sebelum  mereka  berbuat  pasti  akan  dipikirkan  akibatnya. Sanksi  yang  diterapkan  hendaknya  tepat  dan  memberikan  efek  jera  kepada masyarakat.
Diilihat  dari  beberapa  informasi  yang  dapat  penulis  kumpulkan  bila  terjadi perkawinan  di  bawah  umur  akan  muncul  suatu  reaksi,  reaksi  yang  muncul  disini bukan datangnya dari banjar atau desa, melainkan reaksi ini muncul dari sekaa truna sebagai berikut:

## 1. Tidak dijenguk
Maksudnya  disini  adalah  setiap  anggota sekaa  truna yang  kawin,  beberapa hari sebelum upacara perkawinan akan datang menjenguk atau sering disebut medelokan kerumah mempelai, terhadap mereka yang melakukan perkawinan di  bawah  umur,  secara medelokan tidak  akan  dilakukan,  sebab  orang bersangkutan belum menjadi anggota sekaa truna .
2. Tidak dijemput
Setiap  anggota  sekaa  truna  yang  kawin,  ketika  mempelai  pulang  dari  tempat pekeban  atau  nonggos  biasanya sekaa  truna akan  mengiringi  utusan  untuk ikut menjemputnya, hal ini khususnya terjadi di Desa Kamasan, mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur sekaa truna tidak akan ikut mengiringi utusan untuk menjemputnya (Danendra, wawancara, 6-2-2013).

## 4. PENUTUP
Sesuai  dengan  pembahasan  pokok  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik  simpulan  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  ini  sering  terjadi  dikarenakan adanya  beberapa  faktor  antara  lain  :  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan  dan  faktor sosial. Latar belakang adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur adalah dilatar belakangi  oleh sering terjadinya peristiwa perkawinan di  bawah umur yang tentu saja memiliki dampak negatif antara lain akan mempunyai hubungan erat  dengan  masalah  kependudukan,  karena  makin  muda  seseorang  menikah,  laju kelahiran  akan  bertambah  tinggi,  dilihat  dari  kesiapan  orang  yang  melakukan perkawinan  di  bawah  umur  ini  jelas-jelas  belum  siap  fisikis  atau  mental.  Artinya disini  semua  jenis  perkawinan  di  bawah  umur  sudah  sangat  jelas  sangat  merugikan bagi orang yang melaksanakannya, karena kebanyakan orang-orang yang melakukan perkawinan ini di dahului dengan si perempuan yang hamil di luar nikah.
Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan  beberapa  saran,  yaitu  bagi  anak  diharapkan  agar  dapat  menjaga dirinya  dan  nama  baik  keluarga  serta  berhati-hati  dalam  bergaul,  bagi  laki-laki  dan wanita  jika  menikah  kelak  agar  betul-betul  dewasa  lahir  dan  batin  sehingga  akan
dapat  mengatasi  semua  permasalahan  hidupnya  dan  pada  akhirnya  tidak  terjadinya perceraian  dalam  perkawinan.  Bagi  orang  tua  diharapkan  hendaknya  memberikan nasihat  kepada  anak-anaknya  sehingga  mental  yang  kuat  dan  serta  bertanggung jawab, supaya tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan  yang terlalu bebas seperti kumpul  kebo,  seks  bebas  yang  akan  merugikan  diri  anak  itu  sendiri  dan kemungkinanya akan terjadi perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi,  I  Ketut.  2003. Hukum  Adat  Bali  dengan  Aneka  Masalahnya .  Denpasar: Pustaka Bali Post
Beni, I Wayan, 1984, Hukum Adat Didalam Yurisprudensi Indonesia , Setia Kawan
Kaler, I Gusti Ketut, 1980, Cundamani, Pawiwahan / Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali
Mardalis.  1994. Metode  Peneltian  Suatu  Pendekatan  Proposal .  Surabaya:  Usaha Nasional.
Narbuko,  Cholid  dan    H.  Abu  Achmadi.  2005. Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT Bumi Aksara.
Pudja, Gede, 1975, Perkawinan Menurut Hukum Hindu . Penerbit Mayangsari Jakarta.
Pursika,  I  Nyoman  dan  Sukadi.  2008. Perempuan  Berstatus  Purusa  (Analisis Proses, Peran, Status,  Pewarisan,  Konflik  dan  Pemecahannya  dalam Keluarga Nyentana di  Desa  Gubug  Kabupaten  Tabanan  dan  Desa Keramas, Kabupaten  Gianyar,Bali) . Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).