Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah p-ISSN: 2722-8452 (Print)
Volume 03, No. 02 November 2022, Hal.  149-163 e- ISSN: 2722-8290 (Online) DOI: https://doi.org/10.37850/ibtida’. https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida

## DIGITALISASI DAN DISPARITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
Zaini Miftah 1 , Fahru Rozi 2 1,2 Universitas NU Sunan Giri Bojongoro
Received 4 October 2022; Received in revised form 25 October 2022; Accepted 15 November 2022

## Abstrak
Digitalisasi  dalam  dunia  pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan  ikhtiyar  pemerintah untuk menyeragamkan akses pendidikan serta mengurangi masalah ketimpangan digital dalam  dunia  pendidikan.  Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  aspek-aspek kebijakan  digitalisasi  pendidikan  yang  diterapkan  di  SDN  Ngayung  dan  sejauh  mana kebijakan  digitalisasi  dapat  membantu  guru  SDN  meningkatkan  akses  pendidikan  dan mengikuti  digitalisasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden survei dalam penelitian ini adalah enam orang guru, kepala sekolah dan pengawas SDN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Survei menemukan bahwa guru SDN di desa Ngayung merasakan  langsung  dua  aspek  dari  kebijakan  digitalisasi  dalam  pendidikan.  Yang pertama  adalah  digitalisasi  komunikasi  kebijakan  pendidikan  dan  yang  kedua  adalah digitalisasi pembelajaran. Pada dimensi pertama, guru mengalami akses yang lebih cepat terhadap  kebijakan  pendidikan.  Guru  dapat  lebih  memahami  kebijakan  pendidikan nasional  dan  mengikuti  instruksi  langsung  dari  pemerintah  pusat  melalui  saluran informasi  yang  tersedia.  Namun  untuk  aspek  kedua,  guru  kurang  siap  dari  segi  konten walaupun  mereka  telah  familiar  dengan  media,  mereka  tidak  menggunakan  berbagai produk software untuk memaksimalkan pembelajaran.
Kata kunci : Digitalisasi, Disparitas Pendidikan, dan Ketimpangan Digital .

## Abstract
Digitalization in education is essentially a government effort to uniform access to education and reduce the problem of digital inequality in the world of education. The purpose of this article  is  to  identify  aspects  of  the  education  digitization  policy  implemented  at  SDN Ngayung  and  the  extent  to  which  the  digitalization  policy  can  help  SDN  teachers  improve access  to  education  and  participate  in  digitalization.  The  method  used  in  this  research  is qualitative  with  a  case  study  approach.  The  survey  respondents  in  this  study  were  six teachers,  school  principals  and  SDN  supervisors.  Data  was  collected  through  in-depth interviews and documentation. The survey found that SDN teachers in Ngayung village felt firsthand two aspects of the digitalization policy in education. The first is the digitization of education policy communications and the second is the digitization of learning. In the first dimension,  teachers  experience  faster  access  to  education  policies.  Teachers  can  better understand  national  education  policies  and  follow  direct  instructions  from  the  central government through available information channels. But for the second aspect, teachers are not ready in terms of content even though they are familiar with the media, they do not use various software products to maximize learning.
Keywords : Digitization, Education Disparity; and Digital Inequality .
Pos-el : zmiftah0106@gmail.com 1 minladunka@yahoo.com 2
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida

## PENDAHULUAN
Pendidikan  pada  dasarnya adalah  hak  setiap  anak  di  negara  ini, tanpa  terkecuali.  Namun,  disparitas pendidikan masih terjadi di Indonesia, terbukti dari berbagai data. Salah satu data yang menunjukkan perbedaan ini adalah distribusi populasi yang melek teknologi. Memang literasi merupakan indikator  kuat  efektifitas  pendidikan formal  di  suatu  tempat  (Simbolon,
Yatussa'ada, & Wanto, 2018). Banyaknya  masyarakat  yang  belum memiliki keterampilan teknis mencerminkan  ketimpangan  akses dan kualitas pendidikan. Berbagai penelitian telah dilakukan  untuk  mengidentifikasi penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. Salah satu variabel penyebab  adalah  ketidaksesuaian antara pengeluaran pemerintah daerah  dengan  pengeluaran  rumah tangga  untuk  pendidikan  (Suratman, Soesatyo dan Soejoto, 2014). Variabel ini  juga  dipengaruhi  oleh  keadaan ekonomi  setempat,  terutama  keadaan ekonomi  masing-masing  keluarga. Ketimpangan ekonomi ini berdampak langsung  pada  disparitas  pendidikan. Secara  lebih  umum,  Hidayat  (2017) mengurai faktor-faktor yang menimbulkan  ketimpangan  seperti rendahnya  kualitas  sarana  sekolah, rendahnya  kualitas  guru,  faktor infrastruktur,  jumlah  dan  kualitas buku  (referensi),  mahalnya  biaya pendidikan,
serta adanya pengelompokan  sekolah  berdasarkan standardisasi nasional maupun internasional. Ketimpangan  pendidikan  di seluruh negeri juga sangat berkorelasi dengan kesenjangan informasi. Menurut data dari lembaga penelitian
SMERU  Indonesia,  lebih  dari  50% penduduk  perkotaan  memiliki  akses internet  pada  tahun  2019.  Angka  ini lebih tinggi dari persentase pengguna internet  di  pedesaan  sekitar  30%. Muhajir (2020) percaya bahwa situasi pandemi  menunjukkan  kesenjangan digital  yang  semakin  besar  di masyarakat.  Ketimpangan  ini  pada akhirnya  menyebabkan  ketimpangan dalam  pendidikan.  Dalam e-learning , siswa  miskin  dan  masyarakat  yang tinggal  di  daerah  terpencil  seperti halnya desa Ngayung masih mengalami kesulitan mengakses pembelajaran karena kurangnya fasilitas TIK dan sulitnya mendapatkan sinyal internet. Melihat kekurangan- kekurangan  tersebut  di  atas,  salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan  ini  adalah  dengan menggalakkan  kebijakan  digitalisasi pendidikan. Secara bahasa, digitalisasi berarti  proses  penyediaan  atau penggunaan  sistem  digital  (BPPBI,
2016). Dengan pesatnya perkembangan teknologi, proses digitalisasi pun berlangsung. Revolusi Industri 4.0 dan Community Development 5.0 menunjukkan bahwa semua  aspek  kehidupan,  termasuk pendidikan,  mengalami  digitalisasi (Suryadi, Darmawan, Rahadian, Wahyudin & Riyana, 2022).
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
Dalam  konteks  pendidikan, digitalisasi  dipahami  sebagai  upaya untuk  mentransformasikan  berbagai aspek  dan  proses  pendidikan  ke dalam  format  digital  yang  berbeda untuk  mencapai  tujuan  pendidikan (Saputra,  Kholil,  Selegi,  Setia,  Sinaga,
Farisi, 2021). Menurut Hasan,
Harahap  dan  Inanna  (2021),  aspek yang  perlu  diperhatikan  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  antara lain  aspek  administrasi  dan  kegiatan belajar  mengajar.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  strategi  digitalisasi pendidikan pada kedua aspek tersebut. Pada aspek pertama, salah satu bentuknya  digitalisasi  pendidikan yang dikomadani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan digitalisasi  komunikasi  kebijakan pendidikan. Kemendikbud aktif mengkomunikasikan kebijakannya melalui  media  online  yang  lebih efisien dan hemat waktu (Hermawansyah,  2021).  Menurut Suryana (2021), salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia selama ini adalah komunikasi  politik  yang  dinilai  tidak efektif.  Saluran  komunikasi  politik yang  tidak  efektif  menyesatkan  dan melanggengkan ketimpangan. Komunikasi  yang  efektif  bahkan dikatakan  sebagai  salah  satu  pilar terpenting yang menopang pembangunan  berkelanjutan  (Ott, Wang, & Bortree, 2016). Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan elemen penting dari proses digitalisasi pendidikan. Dalam komunikasi kebijakan pendidikan perlu
diperhatikan  beberapa  tahapan  yaitu tahap  persiapan  ( preparatory  stage ), tahap  meniru  ( play  stage ),  dan  tahap tindakan  ( game  stage ).  Selain  itu, sarana  efektif  yang  dapat digunakan antara lain internet atau melalui sarana digital (Adima, 2021). Dari sudut pandang ini, penting untuk mendigitalkan pendidikan terkait dengan komunikasi tentang kebijakan digitalisasi. Mengkomunikasikan  kebijakan pendidikan dengan cara digital seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan.  Keuntungannya  akan lebih efisien dan komunikasi dua arah bisa  terjadi.  Di  sisi  lain,  justru  dapat memperparah ketimpangan jika bagian  tertentu  dari  guru  masih belum  memiliki  akses  terhadap informasi  kebijakan  yang  disajikan secara  online.  Jika  ini  terjadi, ketimpangan  akan  melebar.  Inilah yang  dikhawatirkan  oleh  para  ahli teori  kesenjangan  digital  tentang mengambil pendekatan yang meresap. Menurut  mereka,  kesenjangan  digital akan  memperburuk  ketimpangan yang  ada  di  masyarakat  (Fuady, 2019).  Namun,  kebijakan  inklusif dipandang sebagai solusi dari masalah kesenjangan digital ini (Usman, 2021).
Selain aspek komunikasi pendidikan,  aspek  kinerja  pendidikan menjadi bagian penting dari kebijakan digitalisasi pendidikan. Terkait
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
dengan  hal  tersebut,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah menginisiasi  sejumlah  inovasi  untuk mendukung proses digitalisasi tersebut.  Salah  satu  hal  terpenting adalah  menciptakan  Rumah  Belajar. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran  yang  menyediakan materi  pembelajaran  dan  media komunikasi untuk memfasilitasi interaksi  antar  komunitas.  Rumah Belajar  hadir  sebagai  bentuk  inovasi pembelajaran  yang  dapat  digunakan oleh  siswa  dan  guru  dari  berbagai jenjang  pendidikan  (Kemendikbud,
2011). Kebijakan digitalisasi ini diterapkan secara nasional termasuk
di Kabupaten  Lamongan.  Wilayah
Ngayung tergolong daerah terpencil di wilayah  Kabupaten  Lamongan.  Dari letak  geografis  desa  ini,  persoalan klasik  terkait  digitalisasi  pendidikan kerap  muncul  di  kalangan  komponen pendidikan.  Permasalahan  digitalisasi pendidikan  ini  disebabkan  masih banyaknya white  spot Internet di wilayah  Lamongan  yaitu  tidak  ada sinyal  internet  atau  sinyal  sangat lemah  karena  lokasi  tujuan.  Dan  satu diantaranya  wilayah  tersebut  adalah desa  Ngayung.  Akses  internet  inilah yang  menjadi faktor  pembatas pembelajaran  online  di  masa  pasca pandemi  Covid-19  terlebih  di  SDN Ngayung.
Rencana  kerja  pemerintah Kabupaten  Lamongan  tahun  2021 juga  menguraikan  isu-isu  utama pendidikan  di  kabupaten  tersebut. Masalah  ini  erat  kaitannya  dengan
belum maksimalnya akses masyarakat terhadap  layanan  pendidikan.  Hal  ini juga  disebabkan  oleh  1)  rendahnya angka  partisipasi;  2)  Terbatasnya sarana  dan  prasarana  pendidikan untuk  menjangkau  semua  anak  usia sekolah,;  dan  3)  Anak  usia  sekolah tidak  mendapatkan  kesempatan  dan fasilitas yang sama.
Berdasarkan  permasalahan  di atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  1)  untuk  mengidentifikasi aspek-aspek  kebijakan  digitalisasi pendidikan  yang  berlaku  pada  SDN
Ngayung dan 2) menganalisis bagaimana  pemahaman  kebijakan tersebut  dapat  membantu  guru meningkatkan akses digital.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi/studi  kasus.  Menurut Creswell  dan  Poth  (2016),  metode studi kasus ini merupakan studi yang mengeksplorasi  fenomena  tertentu dalam  periode  waktu  dan  aktivitas (program, aktivitas, proses, organisasi atau  kelompok)  tertentu,  sekaligus mengumpulkan informasi secara terperinci  dan  mendalam  dengan menggunakan prosedur yang berbeda untuk  mengumpulkan  data  selama periode waktu tertentu.
Dalam  penelitian  ini,  program dan  kegiatan  yang  dimaksud  adalah proses  digitalisasi  pendidikan  yang dilakukan  oleh  guru,  kepala  sekolah dan  pengawas  sekolah.  Pengumpulan data  dilakukan  pada  bulan  April hingga  September  2022  dengan
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
menggunakan  teknik  pengumpulan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi.  Adapun  aktivitas  dalam analisis  data  melalui  proses  reduksi data  ( data  reduction ),  penyajian  data ( data display ), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclusion drawing/verification ).  Adapun  lokasi studi  kasus  ini  adalah  di  SDN Ngayung, Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan lokasi ini karena wilayah  Ngayung  tergolong  daerah terpencil.  Secara  geografis,  desa Ngayung  terletak  di  pedesaan  yang jauh  dari  akses  kota  sehingga memunculkan persoalan klasik terkait proses  digitalisasi  pendidikan  antara guru dan siswa.
Informan kunci dalam penelitian  ini  adalah  6  guru. Sedangkan pemberi informasi
pendukung adalah kepala sekolah dan juga  pengawas  SDN  Ngayung.  Hasil wawancara  mereka  menjadi  sumber data utama untuk penelitian ini. Selain pengumpulan sumber primer, sumber data  sekunder  untuk  penelitian  ini berasal dari literatur, catatan wawancara,  dan  data  tambahan lainnya  seperti  kuesioner  digital  yang dibagikan kepada guru. Data  yang  terkumpul  kemudian  di analisis secara induktif untuk
mendapatkan  gambaran  berbagai hasil  yang  spesifik.  Selama  proses  ini, ketiga  komponen  analisis  berupa reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan  gambaran  lengkap  dari model yang dicari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,  tujuan  dari  masalah penelitian adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek
kebijakan  digitalisasi  pendidikan  dan menganalisis  bagaimana  kebijakan tersebut  dapat  membantu  guru meningkatkan  akses  pendidikan  dan mengatasi  sejauh  mana  kesenjangan digitalisasi.  Studi  ini  menunjukkan bahwa  ada  dua  aspek  digitalisasi pendidikan yang dirasakan guru, yaitu digitalisasi informasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.  Penyajian  hasil  dan pembahasan akan dibagi menurut dua aspek tersebut.

## Digitalisasi  Informasi  Kebijakan Pendidikan
Aspek  digitalisasi  pendidikan yang paling dirasakan oleh responden adalah digitalisasi komunikasi pendidikan.  Secara  umum,  para  guru yang  menyediakan  sumber  daya untuk  penelitian  ini  menggunakan saluran informasi online yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi langsung dari situs  resmi  dan  saluran  Youtube resmi. Yang lain mengambil informasi dari rekan-rekan mereka dan mencari tahu sendiri. Kolega yang memberikan informasi kemungkinan besar mendapatkan  informasi  serupa  dari situs  resmi  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan.
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
Dalam komunikasi digital, guru di  SDN  Ngayung  tidak  jauh  berbeda dengan guru di berbagai daerah, bahkan di negara berkembang yang mengalami adaptasi digital yang cepat pasca pandemi. Namun, percepatan adaptasi digital tentu dipengaruhi
oleh kematangan digital. Dari sisi pendidikan, menurut Pew Research Center, kesiapan digital diukur  dari beberapa  indicator  yang  juga  dipakai oleh  peneliti  sebagaimana  tabel dibawah ini. Tabel 1. Indikator Digitalisasi No Indikator Alternatif Jawaban S Rg Ts 1 Kepercayaan  diri  dalam  menggunakan  media computer 5 2 1 2 Penerapan teknologi baru 5 3 0 3 Menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran 4 3 1 4 Keakraban dengan aspek teknis dan terminologi teknologi pendidikan kontemporer 6 2 0 S= Setuju Rg= Ragu-ragu Ts= Tidak Setuju Dalam wawancara terkait respon  guru  terhadap  kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan  yang  dilakukan  dengan pengawas,  kepala sekolah, dan  guru SDN  Ngayung  secara umum cukup kompeten dalam mencari  informasi. Mereka  tidak  mengalami  kesulitan dalam komponen komunikasi kebijakan  pendidikan  digital.  Hasil wawancara  dari  instrument  1)
kepercayaan diri dalam menggunakan media  komputer;  2) penerapan teknologi baru; 3) menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran; dan 4) keakraban dengan aspek teknis teknologi  mendapatkan  gambaran (63%)  mereka  menyatakan  positif terhadap  kebijakan  digitalisas,  (31%) mereka  menganggap  biasa-biasa  saja, dan  (6%)  mereka  menganggap negatif.
Dalam  lembar  data  yang mereka  isi,  tidak  kurang  dari  62%
menyatakan  mampu  menggunakan teknologi, 25% menyatakan ragu-ragu dan  13%  orang  menyatakan  tidak mampu.  Pada  saat  yang  sama,  dalam hal penggunaan Internet, tidak kurang dari  62%  guru  mengatakan  mereka kompeten  di  bidang  ini.  Sebaliknya, 38%  responden  mengaku  meragukan kemampuan berpikir kreatifnya. Demikian  pula  dalam  keterlibatan digital,  75%  responden  menyatakan bahwa  mereka  telah  akrab  dengan kemampuan di bidang teknologi.
Persiapan  digital  ini  akan sangat  menentukan  keberhasilan seseorang tumbuh di Indonesia dalam konteks digitalisasi pendidikan (Händel, Stephan, Gläser-Zikuda, Kopp, Bedenlier, & Ziegler, 2020). Persiapan  digitalisasi  guru  di
SDN  Ngayung  juga  berjalan  dengan baik,  meski  masih  perlu  perbaikan. Semua informan melaporkan memiliki komputer  atau  perangkat  lain  seperti
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
smartphone dan laptop yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam menggunakan komputer.
Dari  hasil  wawancara  terkait percepatan adaptasi/kematangan digital  diketahui  bahwa  mayoritas responden khususnya 8 orang tersebut, (62%) menyatakan memiliki kemampuan di bidang TIK untuk mengoperasikan teknologi, 3 orang (25%) menyatakan sangat baik, 2 orang menyatakan  ragu-ragu  (13%). Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bersedia dan antusias untuk menggunakan teknologi terbaru, meskipun mereka masih terbatas dalam hal teknologi perangkat keras.
Sedangkan untuk rekayasa perangkat lunak masih membutuhkan peningkatan keterampilan. Hal ini akan digali kembali dalam analisis aspek kedua dari digitalisasi pendidikan. Semua guru yang disurvei juga mengatakan bahwa mereka siap dan bersedia menggunakan alat dan keterampilan digital untuk tujuan pembelajaran. Namun komitmen mereka sudah ludes, ada juga yang masih ragu dan bahkan tidak menggunakannya. Namun, sebagian besar guru menggunakan alat dan keterampilan mereka untuk tujuan pembelajaran.
Terlepas  dari  sejauh  mana perangkat  digital  digunakan  untuk keperluan  belajar-mengajar,  dari  sisi komunikasi  politik,  semua  guru mengaku  sangat  terbantu  dengan
model komunikasi yang dikembangkan Kemendikbud tersebut.  Semua  guru  mengatakan bahwa mereka tahu dan menggunakan  saluran  ini  untuk  lebih memahami  kebijakan  terbaru  dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Mayoritas  guru  juga mengaku  mengikuti  webinar  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kanal Youtube  Kemendikbudristek  berdiri pada  2011,  namun  di  bawah  Menteri Nadiem  Makariem,  kanal  ini  makin aktif.  Banyak  kebijakan  pendidikan, khususnya Merdeka Belajar, disajikan secara serial, sistematis, dan interaktif melalui  saluran  ini,  selain  banyak webinar yang  bermanfaat  (Setijowati, Asih  dan  Witanto,  2021).  Dari  berita pendidikan dan pengumuman kebijakan  terbaru  melalui  saluran digital, responden memiliki pengetahuan  yang  baik  tentang produk layanan digitalisasi pendidikan pemerintah. Digitalisasi Pembelajaran Salah satu program digitalisasi pedagogis untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran adalah “Rumah Belajar”. Dalam versi resminya,  Rumah  Belajar  merupakan portal pembelajaran yang menyediakan  materi  pembelajaran dan fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas.  Rumah  Belajar  dianggap sebagai  salah  satu  bentuk  inovasi pembelajaran Industri 4.0 yang dapat digunakan oleh siswa  dan guru mulai jenjang pendidikan PIAUD, TK, SD/MI,
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
SMP/MTs, maupun SMA/SMK (Kemendikbud,  2011).  Fasilitas  ini sudah  ada  sejak  tahun  2011,  namun situasi pandemi global telah
meningkatkan  relevansinya  (Yanti, Kuntarto, & Kurniawan, 2020).
Kementerian  Pendidikan  dan Riset  dan  Teknologi  kemudian membuat  aplikasi  versi  mobile  yang dapat diunduh dan dijalankan melalui perangkat  Android  (Julistian,  2019). Responden  mengatakan  mereka  tahu tentang  Rumah  Belajar,  namun mereka  memiliki  persepsi  yang berbeda.
Umumnya mereka mengetahui  bahwa  fasilitas  ini  dapat membantu  pembelajaran  online  di Rumah Belajar. Namun, dalam tanggapan  mereka  terhadap  Rumah Belajar, tampaknya guru yang menyediakan  sumber  daya  telah menyadari  bahwa  bagaimanapun, fasilitas tersebut tidak dapat
digunakan  secara  optimal,  jika  tidak memfasilitasi  kemampuan  membaca dan  menulis  digital;  memasang Rumah Belajar sangat berguna, tetapi tidak dapat diakses oleh sekolah yang tidak  memiliki  akses  Internet  yang memadai.
Persepsi  responden  terhadap fasilitas  Rumah  Belajar  sudah  baik, namun  belum  dapat  dimanfaatkan secara  luas  karena  faktor  internet masih  menjadi  permasalahan  klasik dalam  proses  digitalisasi  pendidikan di  Indonesia.  Selain  jumlah  pengguna internet  yang  terus  meningkat, kecepatan akses internet di Indonesia termasuk  yang  terendah  di  dunia, bahkan  di  Asia  Tenggara  (Khidhir,
2019). Sementara di Indonesia, masih terdapat  kesenjangan  yang  besar dalam  kualitas  layanan  internet. Dalam  studi  pembangunan,  akses yang  tidak  merata  ke  layanan  digital, khususnya  Internet,  dikenal  sebagai kesenjangan  digital.  Di  Indonesia, kesenjangan  digital  masih  tinggi antara  pusat  dan  daerah  (Ariyanti, 2016).  Desa  Ngayung  merupakan daerah  yang  berada  di  daerah  yang akses internetnya masih belum bagus. Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  daya jangkau  server,  sehingga  masih banyak tempat yang belum terjangkau jaringan  internet  di  desa  tersebut. Namun, ini sudah merupakan peningkatan  yang  signifikan.  Dalam sebuah  laporan  survei  dikatakan bahwa  surat  kabar  dan  internet adalah jenis media yang paling sedikit digunakan.
Namun,  keberhasilan  aspek kedua  dari  kebijakan  digitalisasi pendidikan, yaitu digitalisasi pembelajaran  dengan  sarana  digital, belum  sejalan  dengan  yang  pertama. Hal ini tercermin dari tanggapan para guru yang menjadi penyedia narasumber  mengenai  penggunaan digital  pendidikan  yang  disediakan pemerintah.  Responden  hanya  dapat memanfaatkan  fasilitas  dasar  seperti akses internet, komputer dan proyektor. Media digitalisasi pedagogis  yang  mereka  gunakan adalah  internet,  komputer,  dan proyektor  Liquid  Crystal  Display (LCD)  yang  muncul  berulang  kali dalam tanggapan pembicara. Faktanya,  papan  tulis  dan  proyektor
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
LCD  masih  menjadi  satu  rumpun dalam  pembelajaran  yang  berpusat pada  guru.  Beberapa  penelitian menunjukkan  bahwa  banyak  fungsi papan  tulis  yang  tidak  dapat digantikan  oleh  layar  LCD  dan penggunaan  papan  tulis  yang  baik justru  dapat  mengoptimalkan  hasil belajar  siswa  (Sutiarso,  2020).  Siswa dapat  lebih  termotivasi  untuk  belajar jika  guru  menggunakan  media proyeksi  LCD  (Sinaga,  2020).  Namun,
karena mereka jarang melihat proyektor LCD sebelumnya, keingintahuan  dan  motivasi  mereka kemungkinan  akan  berkurang  karena siswa terbiasa melihat proyektor.
Tidak  ada  responden  yang mengatakan  bahwa  mereka  dapat memanfaatkan  fitur  yang  lebih spesifik  seperti  akun  pendidikan gratis  atau  bahkan  fitur.  Beranda Pembelajaran  yang  sudah  mereka kenal.  Kepala  sekolah  dan  pengawas mengkonfirmasi hal ini dalam pernyataan  mereka  selama  proses wawancara.  Baik  pengawas  maupun kepala  sekolah  mengatakan  tidak
menemukan  guru  yang  benar-benar menggunakan  fasilitas  yang  sifatnya lebih esensial, terutama untuk mendukung  pembelajaran  jarak  jauh.
Menggunakan  proyektor  LCD  dan mencari  informasi  di  Internet  belum dapat  diklasifikasikan  sebagai  bentuk pembelajaran terhubung yang menjadi  ciri  pembelajaran  di  era digital  (Duke,  Harper,  &  Johnston, 2013).
Di  sisi  lain,  seperti  Rumah
Belajar  dapat  disebut  sebagai  bentuk teknologi pendidikan yang
menggunakan  prinsip asosiasi  karena kesamaan  prinsipnya  dengan  kursus online  terbuka  besar.  Untuk  kesiapan digital  dan  literasi  digital,  kesiapan digital  guru  SDN  Ngayung  yang menanggapi penelitian ini menunjukkan  kemahiran  mereka dalam  menggunakan  literasi  digital, menggunakan komputer dan internet. Hal  ini  sebagai  gambaran  tentang pemahaman  kebijakan  pemerintah dalam membantu guru untuk meningkatkan akses digital. Tabel 2.   Digitalisasi Pembelajaran No Indikator Alternatif Jawaban S Rg Ts 1 Percepatan adaptasi/kematangan digital 2 1 5 2 Ketersediaan dan Pemanfaatan fasilitas digital 1 1 6 3 Digitalisasi  untuk  mengatasi  ketimpangan dalam pendidikan 1 1 6 4 Tidak  adanya  kesenjangan  dalam  akses teknologi 1 2 5 S= Setuju Rg= Ragu-ragu Ts= Tidak Setuju Dalam  lembar  data  yang mereka  isi,  secara  keseluruhan menggambarkan pemahaman kebijakan pemerintah dapat membantu guru  dalam  meningkatkan
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
akses  digital  menyatakan  69% menyatakan  yakin  akan  adanya ketimpangan,  16%  menyatakan  ragu- ragu, dan 15% meyakini akan adanya keadilan  dalam  pelayanan  akses pendidikan.
Secara lebih rinci dinyatakan  63%  menyatakan  tidak yakin  akan  adanya  percepatan  dalam digitalisasi,  sedang  25%  menyatakan ragu-ragu, dan 12 % orang menyatakan  yakin  akan  adanya percepatan.  Pada  saat  yang  sama, dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan  fasilitas  digital  dan Digitalisasi untuk mengatasi ketimpangan dalam pendidikan memiliki  proporsi  yang  sama,  yaitu 75%  guru  mengatakan  mereka  tidak yakin  di  bidang  ini.  Sebaliknya,  13% responden  mengaku  meragukan  dan 12%  mereka  yakin  akan  terlaksana. Sedangkan terkait dengan kesenjangan akses teknologi,
responden  menyatakan  63%  yakin adanya kesenjangan, 25% meragukan, dan  12%  meyakini  tidak  ada kesenjangan.
Permasalahan  yang  dihadapi guru  SDN  Ngayung  dalam  konteks digitalisasi  pendidikan  merupakan permasalahan yang umum jika dilihat dari  perspektif  holistik.  Menurut
Marakovits (2021), ada empat masalah utama dalam upaya
digitalisasi  pendidikan  di  abad  21. Yang  pertama  meliputi  tantangan teknologi  yang  dihadapi  di  tingkat keluarga,  antara  lain  kurangnya perangkat yang andal, keandalan, dan internet broadband .  Kendala  kedua menyangkut  kurangnya  ketersediaan
pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan  guru  untuk  menerapkan perangkat  digital  dan  teknologi pembelajaran. Hambatan ketiga
adalah  transisi  dari  pengajaran  dan pembelajaran  yang  berpusat  pada guru  ke  pengajaran  yang  berpusat pada  siswa.  Hambatan  keempat adalah melatih orang tua dan keluarga untuk  mengenal  teknologi  dan perangkat  digital  yang  digunakan anak-anak  mereka.  Hal  inilah  yang belum  dilaksanakan  oleh  pemerintah di  wilayah  desa  Ngayung,  sehingga mereka  meragukan  bahkan  tidak percaya  akan  kebijakan  digitalisasi dalam pembelajaran di SDN Ngayung.
Guru yang diwawancarai termasuk  mereka  yang  mengalami hambatan di atas yang membuat sulit untuk menggunakan fasilitas pendidikan  digital  yang  disediakan pemerintah, meskipun mereka menyadarinya.  Hambatan  tersebut terutama  terkait  dengan  kualitas internet  yang  buruk,  seperti  yang disebutkan oleh kepala SDN Ngayung. Kendala  lainnya  adalah  kurangnya kreativitas  dan  keterampilan  teknis untuk  dapat  menggunakan  perangkat lunak  atau  situs e-learning seperti Rumah  Belajar  atau  Canva,  meskipun mereka  telah  menguasai  dasar-dasar penggunaan e-learning ,  menggunakan komputer  dan  internet,  seperti mencari  informasi  dan  membuat presentasi.
Responden  mengakui  bahwa kebijakan pemerintah dalam mendigitalkan  pendidikan  ditujukan untuk  mengatasi  ketimpangan  dalam
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
pendidikan.  Namun,  mereka  memiliki persepsi  yang  berbeda  tentang efektivitas  kebijakan  ini.  Sebagian besar  guru  setuju  bahwa  digitalisasi telah mengurangi ketimpangan.
Seperti  yang  dikatakan  salah  satu guru,  “Kebijakan  digitalisasi  dapat mengurangi  ketimpangan  nasional karena  dengan  digitalisasi,  anak-anak yang  tinggal  di  pelosok  pun  dapat menemukan  informasi  dengan  cepat. Begitu  pula  dengan  guru  lain  yang mengatakan  kebijakan  digitalisasi memudahkan guru dan siswa mendapatkan  informasi  yang up  to date .  Guru  lain  menambahkan  bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan sangat  membantu  dalam  perluasan materi.
Namun,  salah  satu  guru menjelaskan  prasyarat  keberhasilan kebijakan  digitalisasi  pendidikan  ini. Dalam wawancaranya, ia mengatakan: “Upaya  digitalisasi  dapat  mengurangi ketimpangan  pendidikan  nasional melalui  fitur-fitur  yang  tersedia  di portal pendidikan yang dapat mendukung  proses  belajar  mengajar. Namun,  menurut  salah  satu  guru tersebut,  hal  ini  mungkin  tidak dirasakan  oleh  guru  dan  siswa  di daerah  terpencil  yang  tidak  memiliki akses  internet.  Menurutnya,  internet merupakan premis
utama keberhasilan  digitalisasi  pendidikan. Seperti  yang  dijelaskan  Arta  (2021), dengan  adanya  internet  semuanya dapat  diakses  secara  langsung  dan mudah. Tanpa internet yang memadai, pembelajaran  online  bagi  siswa  dan
guru  di  pedesaan  seperti  Kabupaten Lamongan menjadi sulit.
Dari tanggapan tersebut, dapat dilihat  bahwa  guru  yang  menegaskan efektivitas  instruksi  digitalisasi  untuk memecah  ketimpangan  berbicara dalam kerangka pengumpulan informasi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  mereka  sangat  terbantu  oleh aspek digital dari komunikasi kebijakan.  Namun,  responden  yang percaya bahwa digitalisasi tidak dapat mematahkan  ketimpangan  berbicara dalam  konteks  guru  menggunakan media  digital  dalam  pengajaran mereka.
Selain itu, persoalan pemerataan  infrastruktur  pendukung juga dinilai menjadi persoalan tersendiri.  Akses  internet  yang  tidak merata telah memperparah kebijakan digitalisasi.  Salah  satu  responden menjawab,  bahwa  upaya  digitalisasi justru  meningkatkan  ketimpangan pendidikan  nasional  karena  beberapa segmen  masyarakat  tidak  memiliki akses  ke  sana  dan  lokasi  geografis sekolah tidak terjangkau oleh Internet. Pendapat responden sependapat  dengan  pendapat  kepala sekolah  yang  menegaskan  bahwa kebijakan digitalisasi tidak mengurangi ketimpangan tetapi berisiko  meningkatkan  ketimpangan karena  pembelajaran  kini  berbasis teknologi.  Persepsi  responden  ini menegaskan  bahwa  aspek  digitalisasi yang  paling  menguntungkan  adalah digitalisasi  komunikasi  politik  dan akses informasi.
Di sisi lain, responden  tersebut  belum  mampu
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
memanfaatkan  layanan  digital  dalam aspek digitalisasi pembelajaran. Ketidakmampuan ini bahkan menimbulkan  kekhawatiran  akan memperparah  masalah  ketimpangan pendidikan. Kendala Terbesar Pasca pandemi Covid-19 memperlihatkan  bagaimana  respons negara  dalam  menghadapi  krisis;  di Indonesia  tampaknya  kita  masih cukup  tergopoh-gopoh.  Pada  awal penerapannya,  pembelajaran  daring mengalami sejumlah
kendala.
Pandemi  dan  proses  pembelajaran dari  rumah  berdampak  pada  kurang lebih  45,3  juta  pelajar  SD-SMA  dan  8 juta  mahasiswa  (Kemenristekdikti,
2018). Beberapa riset telah dikemukakan bahwa kendala terbesar pembelajaran daring yang  dialami oleh  peserta  didik  yakni  kesenjangan digital  ( digital  divide ).  Kesenjangan digital  didefinisikan  OECD  sebagai kesenjangan  antara  individu,  bisnis, maupun rumah tangga dalam
mengakses  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  dan  penggunaan internet. Kesenjangan  akses  menjadi sorotan utama dalam proses pembelajaran daring selama pandemi.
Masalahnya tidak hanya pada
infrastruktur  yang  belum  merata, namun  juga  kepemilikan  perangkat TIK  dalam  rumah  tangga.  Meski pembelajaran daring sudah  lama digadang akan menjadi solusi pendidikan, pada 2019 dalam laporan
Network  Readiness  Index  (NRI)
Indonesia  masih  pada  peringkat  76 dari  121  negara.  Kelemahan  terbesar ada  pada  partisipasi  digital,  jaringan internet, dan kebijakan terkait TIK. Bukan rahasia bahwa infrastruktur  internet  di  Indonesia saat  ini  masih  terfokus  di  Pulau  Jawa dan  wilayah  perkotaan.  Penetrasi penggunaan  internet  di  Indonesia  di wilayah  perkotaan  sebesar  71-72%, namun  di  desa  masih  di  kisaran  42- 48%.  Lebih  lanjut,  kesenjangan  akses di  Indonesia  dapat  dilihat  pada kemampuan  rumah  tangga  dalam kepemilikan  perangkat  TIK.  Data  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada 2018, hanya 20,05% rumah tangga di wilayah urban yang memiliki komputer. Data lain dari Save the Children (2020) menyebutkan bahwa penggunaan kanal pembelajaran daring bagi  peserta  didik  hanya sebesar  10%,  sebanyak  70%  masih menggunakan televisi untuk mendapatkan  materi  pembelajaran. Sedangkan  untuk  pendidik  sebesar 25%  yang  menggunakan  kanal pembelajaran daring . Tingkat partisipasi  belajar  ini  tentu  sangat rendah  dan  tidak  sesuai  dengan ekspektasi  dari  strategi  pembelajaran daring  yang  dicanangkan  pemerintah pada awal pandemi.
Kesenjangan sosial-ekonomi dari  peserta  didik  memperlebar jurang  ketimpangan  antar  peserta didik.  Jawabannya  dapat  diketahui, peserta didik yang memiliki akses dan keterampilan tentu lebih diuntungkan dengan  kondisi  ini.  Riset  yang
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
dilakukan  oleh  INOVASI  (2020), peserta didik dengan latar pendidikan orang tua SMA dan S1 memiliki akses lebih  besar  dalam  menggunakan media  belajar daring .  Sedangkan
peserta  didik  dengan  orang  tua berpendidikan akhir SD paling sedikit mengumpulkan  tugas  melalui  media belajar daring .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Aspek  digitalisasi  pendidikan Kemendikbud  yang  dirasakan  oleh guru  di  SDN  Ngayung  adalah digitalisasi  komunikasi  kebijakan pendidikan dan
digitalisasi pembelajaran  dalam  bentuk  Rumah Belajar. Namun, dalam hal digitalisasi komunikasi  kebijakan  pendidikan, guru  merasa  memiliki  akses  yang lebih  cepat  terhadap  kebijakan pendidikan.
Guru dapat lebih memahami  kebijakan  pendidikan nasional  dan  dapat  mengikuti  arahan langsung  pemerintah  pusat  melalui saluran informasi yang tersedia.
Sedang  dalam  hal  digitalisasi pembelajaran,  ternyata  guru  belum menunjukkan  kesiapan  digital  secara penuh.  Mereka  tidak  memanfaatkan berbagai software yang  ditawarkan untuk  memaksimalkan  pembelajaran, meskipun  mereka  sudah  familiar dengan  media  digital  tersebut,  hal  ini dikarenakan  masih  banyaknya white spot Internet di  wilayah  Lamongan yaitu  tidak  ada  sinyal  internet  atau sinyal  sangat  lemah  karena  lokasi tujuan .
Upaya pemerataan digital harus  mendahului  upaya  digitalisasi pendidikan. Studi kasus ini menunjukkan  bahwa  guru  di  daerah tertinggal  telah  berhasil  mengikuti kondisi akses informasi perkembangan terbaru dalam kebijakan  pendidikan.  Namun,  bukan berarti mereka benar-benar memanfaatkan  semua  kemudahan yang  ditawarkan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pelatihan  yang  memadai agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya digitalisasi pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adima,  M.Z.F.  (2021).  Sosisalisasi kebijakan pendidikan. MUNTAZAM: Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam ,
2(2), 42-53.
Ariyanti,  S.  (2016). Studi  pengukuran digital  divide  di  Indonesia . Buletin Pos dan Telekomunikasi,  11(4),  281– 92. Arta,  I.G.A.J.  (2021).  Digitalisasi pendidikan:  Dilematisasi  dan dehumanisasi dalam pembelajaran daring perspektif filsafat  Paulo  Friere.  Pp.  96– 107  in Prosiding  Seminar Nasional  IAHN-TP  Palangka Raya .
BPPBI.  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/nilai.
Creswell,  J.W.  &  Cheryl,  N.P.  (2016). Qualitative inquiry and research design: choosing among  five  approaches.  Sage publications.
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
Duke,  B.,  Harper,  G.,  &  Johnston,  M. (2013).  Connectivism  as  a digital age learning theory. The International  HETL  Review, (Special Issue), 4–13.
Esti, A.D. (2012). Warga Bicara Media: Sepuluh  Cerita  Cerita .  Jakarta:
CIPG.
Fuady,  A.H.  (2019). Teknologi  digital dan  ketimpangan  ekonomi  di Indonesia. Masyarakat Indonesia , 44(1), 75–88.
Goldie,  J.G.S.  (2016). Connectivism:  A knowledge  learning  theory  for the  digital  age? .  Medical Teacher, 38(10), 1064–1069.
Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M.,  Kopp,  B.,  Bedenlier,  S.,  & Ziegler,  A  (2020)  Digital readiness  and  its  effects  on higher  education  students’ socio-emotional  perceptions  in the  context  of  the  COVID-19 pandemic, Journal  of  Research on  Technology  in  Education , 54(2), 267-280. DOI: 10.1080/15391523.2020.1846
147
Hasan,  M.,  Harahap,  T.K.  &  Inanna. (2021). Landasan  Pendidikan . Penerbit Tahta Media Group.
Hermawansyah.  (2021).  Manajemen lembaga  pendidikan  sekolah berbasis  digitalisasi  di  era Covid-19.  Fitrah: Jurnal  Studi Pendidikan , 12(1), 27–46.
Hidayat, A. (2017). Kesenjangan sosial terhadap  pendidikan  sebagai pengaruh era globalisasi, Justisi
Jurnal Ilmu Hukum , 2(1), 15-25.
Julistian,  U.  (2019). Fasilitasi  E- Learning, Kemendikbud Luncurkan  Rumah  Belajar . Gatra Online. 16 January 2022.
https://www.gatra.com/news- 456801-teknologi-fasilitasi-e- learning- kemendikbud- luncurkan-rumah-belajar.html.
Kemendikbud.  (2011). Apa  itu  portal Rumah  Belajar? Portal  Rumah Belajar Kemendikbud. 15 January 2011. https://belajar.kemdikbud.go.i d/.
Khidhir,  S.  (2019). Indonesia  is  too slow !  The  ASEAN  Post.  16 January 2022, https:// theaseanpost.com/article/indo nesia-too-slow.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative  data  analysis:  An expanded  sourcebook .  Sage Publications.
Muhajir,  M.A.  (2020).  Pembelajaran daring di era covid-19: Kesenjangan  digital,  sistem kompetisi, dan model pendidikan  yang  manusiawi. MIMIKRI: Jurnal  Agama  dan
Kebudayaan , 6(2), 220-234.
Ott, H., Wang, R., & Bortree, B. (2016). Communicating  sustainability online:  An  examination  of corporate, nonprofit, and university websites. Mass Communication  and  Society , 19(5), 671–87.
Saputra,  D.N.,  Kholil,  A.,  Selegi,  S.F., Setia, A., Sinaga, K., & Farisi, A. (2021). Landasan  Pendidikan .
Media Sains Indonesia.
https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida
Setijowati,  U.,  Marjuni,  Asih,  S.S.  &
Witanto, Y. (2021). Pemberdayaan  guru  dan  orang tua peserta didik dalam pembelajaran  berbasis  online . Pp.  224–31  in  Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society 5.0. Cirebon: FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sinaga,  I.,  Chan,  F.,  &  Sofwan,  M. (2020).  Pemanfaatan  Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi  oleh  Guru  Sekolah Dasar. Edumaspul: Jurnal Pendidikan ,  4(1),  271-279. doi.org/10.33487/edumaspul. v4i1.344
Suratman, B., Soesatyo, Y, & Soejoto, A. (2014).  Analisis  faktor  yang memengaruhi ketimpangan pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan , 20(2), 176-182.
Suryadi,  A,  Darmawan,  D.,  Rahadian,
D.,  Wahyudin,  D.,  &  Riyana,  C.
(2022). Pengembangan aplikasi sistem database
Virtual  Community  Digital Learning  Nusantara  (VCDLN) menggunakan  model  waterfall dan  pemrograman  terstruktur. Jurnal PETIK , 8(1), 48-56.
Suryana,
C. (2021. Komunikasi
kebijakan pendidikan . Surabaya: Jakad Media Publishing.
Sutiarso,  S.  (2020).  Optimalisasi penggunaan  papan  tulis  dalam meningkatkan  hasil  belajar siswa. Seminar Nasional Pendidikan  FKIP  Unila  2020, Tema:  Pembelajaran  Abad  21: Mencapai Kompetensi Pendidikan  Generasi  Emas 2045, 1–5.
Usman,  S.  (2021). Inklusi  sosial  di  era digital  (social  inclusion  in  the digital  age). Academic  Essay: Diigtal  Society.  16  January 2021. https://pssat.ugm.ac.id/inklusi
-sosial-di-era- digital-social- inclusion-in-the-digital-age/. Yanti, M.T., Kuntarto, E., & Kurniawan, A.R. (2020). Pemanfaatan portal Rumah Belajar Kemendikbud  sebagai  model pembelajaran daring di sekolah dasar.  Adi  Widya: Jurnal
Pendidikan  Dasar ,  5(1),  61–
68.Top of Form