Vol. 8, No. 1, Mei 2017 Hal: 24-37

## SISTEM PEMANFAATAN IKAN TUNA DI NUSA TENGGARA

## Tuna Utilization System in Nusa Tenggara
Oleh:
Soraya Gigentika 1 *, Tri Wiji Nurani 2 , Sugeng Hari Wisudo 2 , John Haluan 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi: sorayapsp43@yahoo.co.id
Diterima: 05 Agustus 2016;  Disetujui: 18 November 2016

## ABSTRACT
Competition  of  tuna  utilization  in  Nusa  Tenggara  has  resulted  in  the  inclining  toward irresponsible utilization, which causes various issuess of tuna utilization system in Nusa Tenggara. The  objectives  of  this  research  are  to  identify  the  issues  of  tuna  utilization  system  in  Nusa Tenggara  and  the  root  of    issues.  Analysis  data  used  three  steps  of  Soft  System  Methodology (SSM), there were understanding of the issues situation, established issues situation, and establish the  issues  definition.  The  results  showed  the  issues  in  tuna  utilization  system    in  Nusa  Tenggara are  illegal  installation  of  FADs;  the  depleted  productivity  of  tuna  fishing  unit;  inefficient  fishing capacity utilization and over-input production input on tuna fishing units, fishermen catch baby tuna (undersized  tuna),  in  optimal  quality  of  landed  tuna  and  conflicts  related  to FADs  utilization.    The solution that can be performed for these problems are: 1) Strict and effective law enforcement for illegal FADs and ideal allocated number of FAD's; 2) determining of optimum allocation number for tuna  fishing  unit  (effort)  and  the  right  time  for  close  session;  3)  determining  the  size  of  the  ship which  is  efficient  and  determining  the  optimum  amount  of  effort;  4)  Establishing  the  regulations related to baby tuna fishing, developing the fishing technology which minimizes  the catch of baby tuna  and  controlling  the  season  and  the  location  of  the  tuna  fishing  activities;  5)  facilitating  and training  the  fishermen  and  tuna  fishing  companies  or  trader  for  cold-chain  handling;  and  6)  strict and effective law enforcement for fishermen trespassing the fishing area.
Keywords: Nusa Tenggara, root definition, tuna utilization system, Soft System Methodology

## ABSTRAK
Persaingan  dalam  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara  mengakibatkan  kegiatan pemanfaatan tersebut menjadi cenderung ke arah yang tidak bertanggungjawab, sehingga muncul berbagai  permasalahan  pada  sistem  pemanfaatan  ikan  tuna.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi permasalahan  sistem pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara dan upaya yang diperlukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan  tiga  tahapan Soft  System  Methodology (SSM),  yaitu  memahami  situasi permasalahan,  menyusun  situasi  permasalahan,  dan  menyusun  definisi  permasalahan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  permasalahan  pada  sistem  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara adalah pemasangan rumpon tanpa ijin, penurunan produktivitas unit penangkapan ikan tuna,  belum  efisiennya  pemanfaatan  kapasitas  dan  berlebihnya input produksi  pada  unit penangkapan  ikan  tuna,  penangkapan baby  tuna ,  belum  optimalnya  mutu  ikan  tuna  yang didaratkan,  serta  adanya  konflik  penggunaan  rumpon.  Upaya  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan untuk permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 1) penegakkan hukum yang tegas dan efektif untuk rumpon yang tidak berijin serta penentuan alokasi jumlah rumpon yang ideal; 2) penentuan
alokasi jumlah effort optimum untuk unit penangkapan ikan tuna dan waktu yang tepat untuk close session ;  3)  penentuan  ukuran  kapal  yang  efisien  dan  jumlah effort yang  optimal;  4)  pembuatan regulasi  terkait  penangkapan baby  tuna ,  pengembangan  teknologi  penangkapan  yang meminimalkan hasil tangkapan baby tuna , serta  pengaturan musim dan  lokasi penangkapan  ikan tuna; 5) penyediaan fasilitas serta pelatihan kepada nelayan dan perusahaan perikanan tuna atau pengumpul ikan tuna untuk penanganan rantai dingin; serta 6) penegakkan hukum yang tegas dan efektif untuk nelayan yang melanggar jalur penangkapan ikan.
Kata kunci: Nusa Tenggara, root definition , sistem pemanfaatan ikan  tuna, Soft System Methodology

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pemanfaatan  ikan  tuna  di Indonesia  merupakan  kegiatan  perikanan  yang sifatnya  global  karena  manajerialnya  meli- batkan  pihak-pihak  internasional,  diantaranya adalah Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Commission  for  The  Conservation  of  Southern Bluefin  Tuna (CCSBT), Western  and  Central Pacific  Fisheries  Commission (WCPFC).  Se- mentara  itu,  kondisi  pengaturan  pemanfaatan ikan  tuna  di  Indonesia  masih  bersifat  spasial dan  belum  bersinergi.  Padahal  perlu  adanya keterlibatan  berbagai  aspek  dalam  pengaturan pemanfaatan  ikan  tuna  tersebut,  yaitu  aspek sumberdaya  ikan, teknologi penangkapan ikan, ekonomi,  sosial,  kelembagaan,  dan  sum- berdaya  manusia.  Hal  tersebut  menyebabkan belum  adanya  sistem  pemanfaatan  ikan  tuna yang  baik  sehingga  beberapa  permasalahan perikanan tuna belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu wilayah di Indonesia yang belum memiliki  sistem  pemanfaatan  ikan  tuna  yang baik  adalah  Nusa  Tenggara.  Oleh  sebab  itu, penelitian  mengenai  sistem  pemanfaatan  ikan tuna  di  Nusa  Tenggara  penting  dilakukan  se- hingga  dapat  diketahui  penyelesaian  per- masalahan  yang  tepat  pada  sistem  pe- manfaatan tersebut.
Wilayah  Nusa  Tenggara  terdiri  dari Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  dan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  dimana kedua  provinsi  tersebut  diapit  oleh  perairan  di bagian selatan dan utara.  Pada bagian selatan, terdapat  Samudera  Hindia,  Laut  Sawu,  dan Laut  Timor,  sedangkan  pada  bagian  utara terdapat Laut Flores. Perairan tersebut merupakan  perairan  yang  diketahui  menjadi ruaya  ikan  tuna,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Uktolseja et  al .  (1991)  dan  Merta et  al .  (2004) bahwa  perairan  Indonesia  yang  dijadikan daerah penangkapan ikan tuna adalah Samudera  Hindia,  Laut  Flores,  Laut  Banda, Perairan  Aru,  Laut  Arafura,  Laut  Seram,  Laut Maluku,  dan  Teluk  Tomini.  Nelayan  di  Nusa Tenggara  pada  umumnya  melakukan  kegiatan penangkapan  ikan  tuna  dengan  menggunakan unit  penangkapan  berukuran  kecil  (<  5 gross
tonage /GT)  dan  unit  penangkapan  berukuran besar (> 20 GT).
Maraknya  kegiatan  penangkapan  ikan tuna  di  Nusa  Tenggara  mengakibatkan  kegi- atan  penangkapan  menjadi  cenderung  ke  arah yang  tidak  bertanggungjawab  dan  menye- babkan  berbagai  permasalahan.  Hasil  survei pendahuluan yang telah dilakukan  menyatakan bahwa  permasalahan  perikanan  tuna  yang umumnya  terjadi  di  perairan  Nusa  Tenggara, diantaranya  adalah  penangkapan  ikan  tuna secara illegal , unreported ,  dan unregulated (IUU fishing );  penangkapan  ikan  tuna  secara berlebihan; penangkapan ikan tuna yang belum matang  gonad  ( baby  tuna );  penangkapan  ikan tuna  menggunakan  bahan  kimia  yang  ber- bahaya  (seperti  bom  ikan  tuna);  dan  pelang- garan batas-batas laut teritorial.
Hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan berbagai  permasalahan  perikanan  tuna.  Pene- litian  yang  dilakukan  oleh  Nurani et  al .  (2012) menunjukkan  bahwa  ikan  tuna  yang  ditangkap menggunakan  rumpon  oleh  nelayan  pancing tonda  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai/PPP Tamperan  (Kabupaten  Pacitan,  Provinsi  Jawa Timur)  dan  PPP  Sadeng  (Kabupaten  Gunung Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta) adalah  ikan  tuna  yang  berukuran  kecil,  belum layak  tangkap,  dan  tidak  layak  ekspor.  Selain itu,  Nurani et  al .  (2014)  menyatakan  bahwa rumpon  yang  dipasang  oleh  nelayan  PPP Tamperan  dan  PPP  Sadeng  cukup  banyak, dengan  jarak  pemasangan  kurang  dari  10  mil dan  tidak  beraturan,  serta  masih  banyak rumpon  yang  dipasang  secara illegal .  Nugroho dan  Atmaja  (2013)  melakukan  penelitian mengenai penggunaan rumpon pada perikanan pukat  cincin  di  perairan  laut  lepas  Indonesia. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa rumponisasi  pada  kegiatan  perikanan  tangkap memunculkan masalah serius, yaitu tertangkapnya  ikan  berukuran  kecil  dalam jumlah  yang  dominan.  Adapun  penelitian  di wilayah  Nusa  Tenggara  menunjukkan  bahwa ikan  tuna  yang  masih  muda  ( baby  tuna )  masih sering ditangkap dengan frekuensi penangkapan yang cukup besar di Laut Flores
dan  Laut  Timor  (Ningsih et  al .  2015)  serta  di perairan  selatan  dan  utara  Nusa  Tenggara Barat  (Wildan et  al. 2015).  Berdasarkan  be- berapa  hasil  penelitian  tersebut,  maka  perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  sistem  peman- faatan  ikan  tuna,  salah  satunya  di  Nusa  Teng- gara.
Kompleksitas permasalahan pada sistem pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara memerlukan  suatu  tindakan  nyata  yang  dapat menyelesaikan  permasalahan  secara  kompre- hensif.  Salah  satu  pendekatan  yang  dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  kompleks  tersebut  adalah Soft  System Methodology (SSM).  Raharja  (2009)  menya- takan  bahwa  SSM  merupakan  suatu  uraian dengan  menggunakan  bahasa  tertentu  yang berisikan  pikiran  para  partisipan  dalam  mem- persepsikan  realita,  sehingga  solusi  yang  di- berikan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan yang  diinginkan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ada- lah  mengidentifikasi  permasalahan  sistem  pe- manfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara  dan upaya  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Melalui  penelitian  ini, diharapkan  adanya  solusi  aplikatif  yang  dapat diterapkan di Nusa Tenggara berdasarkan pada permasalahan  yang  diidentifikasi.  Adapun  jenis ikan  tuna  yang  dibahas  pada  naskah  ini  yaitu ikan  madidihang,  tuna  mata  besar,  dan albakora.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Teng- gara  Timur  (NTT).  Adapun  lokasi  penelitian difokuskan  pada  beberapa  pelabuhan  per- ikanan dan tempat pendaratan ikan pada kedua provinsi  tersebut,  yaitu  PPP  Labuhan  Lombok, PPI  Soruadu,  Desa  Malaju,  Desa  Lasi,  PPI Sape,  Desa  Nipah,  PPP  Kupang,  PPI  Oeba, dan  PPI  Amagarapati.  Penentuan  lokasi pengambilan  data  tersebut  didasarkan  pada beberapa  kriteria,  yaitu  jumlah  produksi  yang dihasilkan  pada  lokasi  pendaratan  ikan  tuna tersebut  mengacu  pada  data  statistik  dari  DKP Provinsi  NTB  dan  Provinsi  NTT;  terdapat kegiatan  pendaratan  ikan  tuna  pada  lokasi tersebut;  serta  adanya  ketersediaan  data  yang dibutuhkan  pada  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  pada  bulan  Februari  hingga  bulan Juni tahun 2015.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Soft  System  Methodology (SSM),  dimana  inti dari  proses  pendekatan  SSM  adalah  mema- hami  permasalahan  yang  kompleks  untuk memberikan  solusi  secara  komprehensif.  Rah- mah et al. (2013) menyatakan bahwa kelebihan
pendekatan  SSM  adalah  mengidentifikasi  ma- salah  lebih  mendalam  dan  terstruktur  melalui penggambaran  keterkaitan  antar  pihak  dan masalah  dalam  sistem,  serta  menghasilkan model  konseptual  yang  aplikatif  sebagai  acuan dalam  memperbaiki  sistem.  Oleh  sebab  itu, pendekatan  SSM  yang  digunakan  pada  pe- nelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas kondisi sistem pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara. Implikasinya  adalah  terformulasikannya  per- masalahan  untuk  memperoleh  perbaikan  me- lalui sejumlah aksi.
Metode  SSM  dilakukan  melalui  7  tahap- an  proses,  yaitu  1)  memahami  situasi  perma- salahan  yang  tidak  terstruktur;  2)  menyusun situasi  permasalahan;  3)  menyusun  definisi permasalahan;  4)  membuat  model  konseptual; 5)  membandingkan  model  konseptual  dengan fakta  lapangan;  6)  menentukan  perubahan yang  secara  sistem  diinginkan;  7)  melakukan langkah  tindakan  untuk  perbaikan  (Checkland and  Poulter  2006;  Hardjosoekarto  2012).  Na- mun  pada  naskah  ini  hanya  dilakukan  tiga  ta- hapan proses, yaitu tahap 1 hingga tahap 3.
Tiga  tahapan  proses  SSM  yang  dilaku- kan  pada  naskah  ini  menggunakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  ter- hadap  responden,  yaitu  beberapa stakeholder yang  terlibat  pada  sistem  pemanfaatan  ikan tuna  di  Nusa  Tenggara.  Beberapa  aspek  yang ditanyakan  pada  wawancara  mendalam  ter- sebut adalah aspek sumberdaya ikan, teknologi penangkapan ikan, ekonomi-sosial,  dan kelem- bagaan.  Selain  itu,  melalui  wawancara  men- dalam  tersebut  juga  dicari  informasi  mengenai solusi  yang  diharapkan  oleh stakeholder pada permasalahan  yang  ada.  Jumlah  responden pada tahap ini adalah 37 orang nelayan, serta 8 orang  dari  DKP  Provinsi,  DKP  Kabupaten  dan pengelola pelabuhan perikanan.
Responden tersebut dipilih dengan menggunakan  metode  sampling purposive dan sampling  aksidental.  Sampling porpusive ada- lah  teknik  penentuan  sampling  dengan  meng- gunakan  kriteria  tertentu,  sedangkan  sampling aksidental  adalah  teknik  penentuan  sampel berdasarkan  siapa  saja  yang  secara  kebetulan bertemu  dengan  peneliti  dan  dipandang  cocok sebagai  sumber  data  (Sugiyono  2009).  Kriteria responden  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  responden  yang  terlibat  pada  kegiatan pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara  dan memahami  kondisi  pemanfaatan  ikan  tuna  di Nusa  Tenggara.  Jumlah  responden  pada penelitian  ini  berdasarkan  jumlah  responden yang  dapat  ditemukan  pada  saat  penelitian dilakukan  dan  pihak  tersebut  sesuai  dengan kriteria  responden  pada  penelitian  ini.  Adapun
jumlah  responden  tersebut  telah  mewakili stakeholder yang  mendapatkan  dampak  dari permasalahan  yang  terjadi  pada  sistem  pe- manfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara  serta stakeholder memiliki  kewenangan  untuk  dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Data lain yang digunakan pada penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari DKP  Provinsi  dan  Pelabuhan  Perikanan,  serta data  primer  pengukuran  ikan  yang  dilakukan pada  masing-masing  lokasi  penelitian.  Data sekunder  yang  dikumpulkan  berupa  data produksi  ikan  tuna,  jumlah  dan  jenis  alat tangkap  untuk  menangkap  ikan  tuna,  serta jumlah trip unit penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara  selama  5  tahun  terakhir.  Sementara itu,  data  primer  yang  dikumpulkan  adalah  data ukuran  panjang  ikan  tuna  yang  didaratkan  di Nusa  Tenggara  pada  bulan  April  hingga  Juni tahun  2015  yang  diperoleh  dengan  melakukan pengukuran langsung.
Penelitian ini menggunakan metode des- kriptif  analitik  untuk  mengolah  data  hasil  wa- wancara  yang  diperoleh,  dimana  tahapan proses  SSM  digunakan  sebagai  analisis  data. Metode  deskriptif  analitis  yaitu  metode  yang bertujuan  memberikan  gambaran  terhadap suatu  objek  penelitian  yang  diteliti  melalui sampel  atau  data  yang  telah  dikumpulkan  dan membuat  kesimpulan  secara  umum  (Sugiyono 2009).
Analisis  data  yang  dilakukan  pada  tahap pemahaman  situasi  permasalahan  dilakukan dengan  menggunakan  tiga  analisis,  yaitu analisis  intervensi,  analisis  sosial,  dan  analisis politik.  Analisis  intervensi  merupakan  proses identifikasi  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  ke- giatan  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara,  serta  peran  mereka  dalam  fakta lapangan.  Pada  analisis  ini  diidentifikasi  siapa yang  akan  menjadi client , problem  solver ,  dan problem  owner .  Sementara  itu,  analisis  sosial merupakan  proses  menganalisis  peran, norma, dan  nilai  masing-masing  aktor  pada problem owner .  Adapun  analisis  politik  merupakan proses  menganalisis  kekuatan  yang powerful dalam  memutuskan  terjadi  atau  tidaknya sesuatu  hal.  Analisis  politik  terfokus  pada  dua hal  yaitu disposition  of  power dan nature  of power (Checkland and Poulter 2006).
Melalui  tahap  pemahaman  situasi  per- masalahan,  selanjutnya  dilakukan  identifikasi terhadap  peran  yang  berlangsung  pada real world .  Berdasarkan  identifikasi  tersebut  akan diketahui peran apa yang belum dilakukan oleh problem  owner pada  kegiatan  pemanfaatan ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara,  dan  hal  tersebut yang  selanjutnya  akan  dianalisis  sebagai
permasalahan pada tahap penyusunan gambar situasi permasalahan.
Tahap penyusunan gambar situasi permasalahan dilakukan dengan menggunakan analisis rich  picture ,  yaitu  analisis  yang  mem- berikan  gambaran  menyeluruh  mengenai  sis- tem  yang  kompleks  sehingga  mudah  dipahami dari berbagai sudut pandang dan segala aspek yang  relevan. Rich  picture yang  dibuat  pada naskah  ini  berupa  gambar  yang  akan  me- nunjukkan  aktor,  proses,  dan  keseluruhan  ma- salah  yang  terjadi  dalam  sistem  (Checkland and Poulter 2006).
Pemahaman  permasalahan  pada  tahap ini  didukung  pula  oleh  data  pendukung  berupa data  sekunder  dan  data  primer.  Data  tersebut diolah  dengan  menggunakan  bantuan Ms. Excel ,  yaitu  dilakukan  tabulasi  dan  dibuat  ke dalam  bentuk  grafik  sehingga  mempermudah untuk  mendeskripsikan  data  tersebut  untuk mendukung hasil wawancara mendalam.
Formulasi  permasalahan  pada  penelitian ini menggunakan analisis root definitions (RDs), yaitu  analisis  yang  digunakan  untuk  membe- rikan solusi terhadap akar permasalahan sistem aktivitas  manusia  pada  kegiatan  pemanfaatan ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara.  Penyusunan  RDs menggunakan rumus umum PQR, yaitu mengerjakan  P  dengan  Q  untuk  mewujudkan R,  dimana  PQR  menjawab  pertanyaan  apa, bagaimana,  dan  mengapa.    Penyusunan  RDs dilakukan  dengan  bantuan  analisis  CATWOE, yaitu  analisis  terhadap customer,  actor,  trans- formation,  worldview,  owner,  dan  environment . Analisis  CATWOE  merupakan  alat  bantu pengingat  agar  RDs  yang  dibuat  benar-benar menggambarkan  sistem  aktivitas  manusia secara  tepat  dan  relevan.  (Checkland  and Poulter 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman dan Penyusunan Gambaran Situasi Permasalahan
Pemahaman  dan  penyusunan  situasi masalah  merupakan  tahapan  yang  berada pada  siklus  pertama  dari  keseluruhan  rang- kaian  proses  SSM,  dimana  siklus  pertama  ini merupakan real world . Pada tahap pemahaman situasi  permasalahan  diperoleh  hasil  bahwa peneliti  merupakan client dan problem  solver pada kegiatan pemaanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara. Adapun pemerintah, pengelola pela- buhan perikanan, dan pelaku usaha merupakan problem  solver dan problem  owner pada  ke- giatan  pemanfaatan  tersebut.  Masing-masing aktor  pada problem  owner memiliki  peran, norma, dan nilai, serta disposition of power dan
nature  of  power dalam  melakukan  aktivitas pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Tenggara. Tabel 1 menunjukkan peran, norma, nilai, serta disposition of power dan nature of power untuk masing-masing  aktor  pada problem  owner tersebut,  serta  menunjukkan  pula  permasa- lahan  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  tidak berjalannya peran pada masing-masing aktor.
Hasil  dari  tahap  pemahaman  situasi  per- masalahan  di  atas  menunjukkan  bahwa  ter- dapat stakeholder yang  tidak  melakukan  pe- rannya  dengan  baik.  Hal  tersebut  yang  me- nyebabkan  munculnya  permasalahan  pada kegiatan  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara.  Gambar  1  menunjukkan rich  picture dari  sistem  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara. Berdasarkan pemahaman rich picture tersebut,  dapat  diformulasikan  perma- salahan pada sistem pemanfaataan ikan tuna di Nusa Tenggara, yaitu:
1)  Produktivitas  unit  penangkapan  ikan  tuna  di Nusa Tenggara memiliki trend yang menurun selama lima tahun terakhir (Gambar  2).  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  telah  terjadi  kelebihan effort pada kegiatan  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara.  Budiasih  dan  Dewi  (2015)  serta Rahmawati et al . (2013) menyatakan bahwa banyaknya effort memberikan  pengaruh pada produktivitas dari suatu unit penangkapan,  dimana  penambahan effort akan mengurangi produktivitas karena sumberdaya  akan  cenderung  menurun apabila usaha penangkapan yang dilakukan terus  meningkat.  Salah  satu  dampak  yang dirasakan dari tekanan penangkapan tersebut yaitu tertangkapnya ikan tuna yang didominasi  oleh  ikan  tuna  belum  matang gonad,  yaitu  dengan  rata-rata  ukuran fork length /FL  71  cm  untuk  ikan  madidihang; 72,6  cm  untuk  ikan  tuna  mata  besar;  dan 96,9  cm  untuk  ikan  albakora.  Ukuran  ikan tuna  tersebut  merupakan  ukuran  ikan  tuna yang  belum  matang  gonad.  Ukuran  FL  ikan tuna  yang  telah  matang  gonad  yaitu  antara 100 –105    cm  untuk  ikan  madidihang (Fromentin  and  Fonteneau  2001;  Zhu et  al . 2008);  antara  88,08 –102,4  cm  untuk  ikan tuna  mata  besar  (Nootmom  2004;  Farley et al .  2003);  dan  90  cm  untuk  ikan  albakora (Wu and Kuo 1993).
2)  Mutu  ikan  tuna  yang  didaratkan  ditentukan oleh  kualitas  daging  dan  ukuran  dari  ikan tuna  tersebut.  Ikan  tuna  yang  baik  untuk kualitas  ekspor  adalah  ikan  tuna  yang memiliki  kualitas  daging  dengan grade A dan  ukuran  yang  sudah  matang  gonad. Namun,  keterbatasan  fasilitas  dan  kemam- puan  nelayan  dalam  menangani  ikan
menyebabkan  beberapa  ikan  tuna  yang didaratkan  di  Nusa  Tenggara  memiliki  mutu yang  tidak  baik,  sehingga  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  ikan  tuna  yang  layak diekspor.  Walaupun  tidak  setiap  saat, namun  ikan  tuna  dengan  mutu  daging rendah  mencapai  sekitar  15% –40%  dari total ikan tuna yang didaratkan.
3)  Nelayan  tuna  di  Nusa  Tenggara  umumnya menggunakan  alat  tangkap  pancing  tonda, pancing  ulur,  dan  huhate  untuk  menangkap ikan  tuna.  Ketiga  jenis  pancing  tersebut merupakan  alat  tangkap  yang  sangat selektif terhadap ukuran ikan karena ukuran mata  pancing  yang  digunakan  sangat menentukan  ukuran  ikan  yang  tertangkap (Sarmintohadi  2002).  Namun,  alat  tangkap pancing  tidak  selektif  terhadap  jenis  ikan yang  tertangkap.  Tingkah  laku  ikan  tuna yang  melakukan schooling dengan  ukuran yang  sama menyebabkan baby tuna seringkali  melakukan schooling dengan cakalang  atau  tongkol  (Menard et al .  2000). Hal  tersebut  menyebabkan baby  tuna tertangkap  oleh  nelayan  pancing  tonda  dan huhate.
4)  Unit  penangkapan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara  terindikasi  belum  efisien  dalam menggunakan  kapasitas  penangkapannya. Parameter  yang  digunakan  untuk  menen- tukan efisiensi pemanfaatan kapasitas penangkapan  tersebut  adalah  kesesuaian kapasitas  unit  penangkapan  yang  dimiliki dengan  hasil  tangkapan  yang  diperoleh serta  input  produksi  yang  digunakan  pada saat  melakukan  trip  penangkapan  (Gigen- tika et al . 2016). Wiyono (2012) menyatakan bahwa salah satu dampak dari under fishing yaitu  tidak  optimalnya  penggunaan input produksi  dalam  proses  penangkapan  ikan. Wiyono  (2012)  menambahkan  bahwa  ke- lebihan input produksi  tersebut  disebabkan oleh  tingginya  persaingan  di  antara  nelayan untuk  mendapatkan  ikan  tuna  sebanyak- banyaknya. Vestergaard (2005) menyatakan bahwa  sumberdaya  ikan  bukan  saja  ter- ancam  oleh  kelebihan  kapasitas  penang- kapan,  namun  kelebihan input juga  menjadi ancaman bagi sumberdaya ikan.
5)  Rumpon  merupakan  alat  bantu  penang- kapan  yang  umum  digunakan  oleh  nelayan tuna  di  Nusa  Tenggara  untuk  membantu mengumpulkan  ikan.  Namun,  pemasangan rumpon  di  perairan  Nusa  Tenggara  tidak memiliki  ijin.  Menurut  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  26  Tahun 2014, setiap orang yang melakukan pemasangan  rumpon  di  wilayah  perairan Indonesia wajib mengurus dan memiliki

## Tabel 1  Hasil analisis sosial dan politik pada sistem pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara
Stakeholder Analisis Sosial dan Analisis Politik Permasalahan Pemerintah Sosial:
- Peran: mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ikan tuna.
- Norma: menjaga kelestarian sumberdaya ikan tuna dan keberlangsungan usaha penangkapan ikan tuna serta melakukan penertiban terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen terkait kegiatan penangkapan dan usaha perikanan tuna. - Nilai: adanya kebijakan mengenai penggunaan alat penangkap ikan tuna; alat bantu penangkapan ikan tuna; jalur penangkapan ikan tuna; jenis, jumlah, dan ukuran ikan tuna yang diperbolehkan untuk didaratkan; serta berkurangnya atau bahkan tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan yang telah diberlakukan. Politik:
- Disposition of power : Menteri Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan, serta DKP Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- Nature of power : memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan terkait kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tuna, serta pelaksana kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas pelaku usaha pada pemanfaatan sumberdaya ikan tuna.
- Belum membuat kebijakan terkait ukuran ikan tuna yang boleh ditangkap oleh nelayan tuna di Nusa Tenggara.
- Kurangnya personil pengawas perikanan dan minimnya saranan dan prasarana pengawasan.
- Belum terdapat pengawasan rutin di wilayah perairan Nusa Tenggara yang dilakukan oleh pemerintah.
- Pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan penangkapan ikan tuna hanya dilakukan pada pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan yang berada langsung dibawah pengelolaan KKP atau DKP Provinsi. Sementara itu, lokasi pendaratan ikan yang berada dibawah pengelolaan DKP Kabupaten tidak terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban secara jelas untuk kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa
Tenggara. Pengelola pelabuhan perikanan Sosial:
- Peran: melakukan pendataan, penertiban, pengawasan, dan penyedia fasilitas bagi pelaku usaha. Norma: melakukan pendataan secara langsung pada jenis, jumlah, dan ukuran ikan tuna yang didaratkan, melakukan pendataan kegiatan operasional pada unit penangkapan ikan tuna, serta menyediakan fasilitas yang sesuai dan memadai bagi kebutuhan melaut dan pendaratan ikan untuk nelayan tuna.
- Nilai: mengacu pada kebijakan pemerintah serta peraturan yang telah disepakati bersama oleh pengelola pelabuhan perikanan dan stakeholder pemanfaatan ikan tuna. Politik:
- Disposition of power : mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan berdasarkan arahan dari DKP Provinsi. - Nature of power : memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan perikanan melalui penyediaan fasilitas serta penyediaan pendataan yang memadai untuk mendukung pengelolaan kegiatan pemanfaatan ikan tuna.
- Pendataan terkait ukuran ikan tuna yang didaratkan terbatas pada ukuran berat, sedangkan ukuran panjang ikan tuna tersebut tidak didata.
- Ketersediaan fasilitas operasional melaut yang terbatas pada pelabuhan perikanan di Nusa Tenggara tidak menjadi perhatian yang berlebihan oleh nelayan tuna, karena kebutuhan operasional melaut mereka dipenuhi oleh perusahaan perikanan yang menjadi plasma mereka.
Tabel 1  Hasil analisis sosial dan politik pada sistem pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara ( Lanjutan)
Stakeholder Analisis Sosial dan Analisis Politik Permasalahan Pelaku usaha perikanan tuna
- Peran: menangkap ikan tuna (nelayan); penyedia kebutuhan ikan tuna bagi perusahaan perikanan (pengumpul ikan tuna); penyedia kebutuhan melaut bagi nelayan tuna atau pengumpul ikan tuna, serta berperan sebagai penyedia ikan tuna bagi perusahaan pengekspor ikan tuna (perusahaan perikanan).
- Norma: melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bertanggung jawab; penggunaan jalur penangkapan ikan yang sesuai; penangkapan jenis, jumlah, dan ukuran ikan tuna yang boleh untuk ditangkap; serta ikan tuna dengan mutu ekspor.
- Nilai: berdasarkan pada peraturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, serta aturan adat yang berlaku.
Politik:
- Disposition of power : kekuasaan secara penuh terhadap aktivitas  penangkapan yang  dilakukan, baik dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, sampai pada kegiatan penjualan atau pemasaran.
- Nature of power : kemampuan untuk menentukan arah dan perkembangan usaha, serta kemampuan untuk menciptakan kelembagaan.
Nelayan: - Penangkapan ikan tuna belum matang gonad atau baby tuna .
- Pemasangan dan pemanfaatan rumpon secara illegal .
- Penggunaan alat tangkap pancing yang selektif terhadap ukuran ikan, tetapi tidak selektif terhadap jenis ikan.
- Konflik penggunaan rumpon milik nelayan tuna di Nusa Tenggara oleh nelayan purse seine dari daerah lain.
Perusahaan perikanan tuna dan pengumpul ikan tuna:
- Harga yang berbeda untuk setiap ukuran dan mutu ikan tuna yang berhasil ditangkap oleh nelayan.
- Pemberian subsidi terhadap kebutuhan es berdasarkan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan.
Gambar 1 Rich picture pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara
Sumber: Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi NTB dan NTT, diolah (2010 – 2014)
Gambar 2 Trend produktivitas unit penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara tahun 2009 – 2013
surat  ijin  pemasangan  rumpon.  Ijin  pe- masangan  rumpon  tersebut  sangat  penting untuk  mempermudah  pemerintah  dalam mengatur keberadaan rumpon di perairan.
6)  Nelayan  tuna  di  Nusa  Tenggara  memiliki keterikatan  dengan  perusahaan  perikanan atau pengumpul ikan tuna,  sehingga nelayan  tuna  tersebut  sangat  terbantu dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  melaut dan  penjualan  hasil  tangkapan.  Bentuk keterikatan  lainnya  yang  menguntungkan bagi  nelayan  tuna  tersebut  adalah  adanya rumpon  milik  perusahaan  atau  pengumpul ikan  yang  dapat  digunakan  sebagai  tempat menangkap  ikan  tuna.  Namun,  keberadaan rumpon  tersebut  tidak  lepas  dari  adanya konflik (Saputra et al . 2011), yaitu penggunaan  rumpon  oleh  pihak  lain. Nelayan purse  seine yang  berasal  dari daerah  lain  seringkali  melakukan  kegiatan penangkapan di lokasi rumpon milik nelayan tuna Nusa Tenggara.

## Formulasi Permasalahan
Tahap  penyusunan  definisi  permasa- lahan  merupakan  bagian  tahap  berpikir  sistem tentang  dunia  nyata.  Tahap  ini  menghasilkan root  definitions yang  merupakan  cara  meng- gambarkan  sistem  untuk  membantu  proses permodelan  sistem  pada  penelitian  selanjutnya (Checkland and Poulter 2006). Berikut merupakan  hasil  dari  analisis  CATWOE  dan analisis root  definitions (RDs)  untuk  masing- masing  permasalahan  yang  terdapat  pada
kegiatan  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa Tenggara:
a.  Penggunaan  rumpon  sangat  membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan  (Cabral et  al .  2014).  Namun, jumlah  rumpon  yang  berlebih  di  perairan dapat  menyebabkan  pengurangan  jumlah hasil  tangkapan  dan  ukuran  ikan  yang semakin  kecil,  serta  dapat  merubah  pola pergerakan  ikan  tuna  ke  daerah  yang  tidak sesuai  dengan  pertumbuhannya  (Yusfian- dayani et al. 2004; Davies et al. 2014). Oleh sebab  itu,  pemerintah  perlu  melakukan penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif serta  penentuan  alokasi  jumlah  rumpon yang  ideal  untuk  tercapainya  keteraturan pemasangan  rumpon  (Tabel  2).  Penentuan alokasi  jumlah  rumpon  yang  ideal  dapat dilakukan  dengan  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  26 Tahun  2014,  yaitu  rumpon  tidak  boleh dipasang  secara zig  zag dan  jarak  antar rumpon  adalah  10  mil.  Selain  itu,  pada peraturan  tersebut  telah  dijelaskan  pula mengenai  sanksi  yang  diperoleh  apabila pelaku  usaha  yang  memiliki  rumpon  tidak mendaftarkan  rumpon  miliknya,  namun hingga saat ini belum dilakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar tersebut.
b.  Pralampita  dan  Putra  (1999) vide Boesono et al . (2011) menyatakan bahwa penambah- an effort yang  terjadi  terus  menerus  dan tanpa  terkendali  akan  menyebabkan  pro- duktivitas mengalami penurunan,  yaitu
mengindikasikan  upaya  penangkapan  telah berlebihan dan mengarah pada over fishing . Penentuan  jumlah  alokasi effort optimum dan  waktu  yang  tepat  untuk close  session dapat  dilakukan  untuk  mencapai  kegiatan penangkapan  ikan  tuna  yang  berkelanjutan (Tabel 3).
c.  Pemanfaatan  kapasitas  unit  penangkapan ikan  tuna  yang  belum  efisien  dapat  diatasi secara  teknis  dengan  memperbaiki  atau meningkatkan  umur  kapal  (peremajaan kapal),  bahkan  kapal  yang  sudah  tidak efisien  atau  memiliki  efisiensi  yang  rendah dapat  dipertimbangkan  untuk  tidak  diope- rasikan  lagi  (Nugraha  dan  Hufiadi  2013). Selain  itu,  dapat  pula  dipertimbangkan  un- tuk melakukan pengurangan jumlah armada penangkapan  ikan  secara  proporsional  atau optimal  (Tsitsika  2008)  karena  terindikasi adanya  upaya  berlebihan  yang  dilakukan oleh  nelayan  tuna  di  Nusa  Tenggara  dalam memenangkan  persaingan  untuk  menda- patkan  ikan  tuna  sebanyak-banyaknya.  Na- mun,  ukuran  kapal  yang  digunakan  oleh nelayan  tuna  di  Nusa  Tengara  juga  perlu diperhatikan  karena  dikhawatirkan  adanya ketidaksesuaian  antara  ukuran  kapal  yang digunakan  sekarang  dengan  kondisi  sum- berdaya  yang  terdapat  di  perairan  Nusa Tenggara.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  perlu menentukan  ukuran  kapal  yang  efisien  dan jumlah effort yang  optimal  agar  dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan oleh  pelaku  usaha  dalam  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan  tuna  yang  lebih efisien (Tabel 4).
d. Baby  tuna yang  seringkali  tertangkap dengan  pancing  tonda  dan  huhate  dapat diatasi  dengan  pengembangan  teknologi penangkapan  ikan  tuna,  serta  pengaturan musim  dan  lokasi  penangkapan  ikan. Pengembangan teknologi penangkapan ikan dapat dilakukan dengan mengetahui tingkah laku schooling ,  kedalaman  renang,  dan waktu makan (Bahtiar et al . 2013; Kantun et al . 2014). Sementara itu, pengaturan musim dan  lokasi  penangkapan  dapat  ditentukan dengan  mengetahui  suhu  perairan  yang menjadi  habitat  ikan  tuna  (Chodrijah  dan Nugraha  2013).  Adapun  regulasi  mengenai ukuran  ikan  tuna  yang  diperbolehkan  untuk ditangkap  penting  dibuat  agar  terdapat penegakan  hukum  yang  jelas  bagi  nelayan yang menangkap baby tuna (Tabel 5).
e.  Mutu  ikan  tuna  dapat  dijaga  dengan  cara melakukan  penanganan  rantai  dingin  mulai dari  ikan  ditangkap  hingga  ke  proses  pe- nyimpanan  oleh  nelayan  dan  eksportir (Widiastuti dan Putro 2010). Oleh sebab itu,
pemerintah  perlu  menyediakan  fasilitas  ran- tai dingin pada tempat pendaratan ikan yang bukan  merupakan  pelabuhan  perikanan. Selain itu, nelayan dan perusahaan perikanan  tuna  atau  pengumpul  ikan  tuna perlu  diberikan  pelatihan  dalam  menangani ikan tuna dengan kualitas ekspor (Tabel 6).
f.  Penyelesaian  konflik  yang  umum  dilakukan oleh  kelompok  nelayan  yang  berkonflik adalah  dengan  musyawarah  (Wijaya et  al . 2009).  Menurut  Widiarto et  al .  (2013),  perlu adanya konsistensi pemerintah dalam menegakkan  hukum,  dalam  hal  ini  terkait jalur  penangkapan  ikan,  sehingga  dapat membantu  meminimalisir  konflik  antara nelayan  tuna  di  Nusa  Tenggara  dengan  ne- layan purse  seine yang  berasal  dari  daerah lain  (Tabel  7).  Hingga  saat  ini,  konflik  yang terjadi  antara  nelayan  tuna  di  Nusa  Teng- gara  dengan  nelayan purse  seine dari  da- erah  lain  diselesaikan  dengan  membuat ke- sepakatan  bersama.  Kesepakatan  tersebut berupa  pembagian  secara  merata  hasil tangkapan  yang  diperoleh  nelayan purse seine pada  rumpon  milik  nelayan  tuna  di Nusa  Tenggara  atau  nelayan purse  seine membayar  sejumlah  uang  sesuai  dengan banyaknya  ikan  yang  ditangkap  pada rumpon  milik  nelayan  tuna  di  Nusa Tenggara.

## KESIMPULAN
Permasalahan yang terdapat pada sistem  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Teng- gara  adalah  pemasangan  rumpon  tanpa  ijin, penurunan produktivitas unit penangkapan ikan tuna,  belum  efisiennya  pemanfaatan  kapasitas dan  berlebihnya  penggunaan input produksi pada  unit  penangkapan  ikan  tuna,  penang- kapan baby  tuna ,  belum  optimalnya  mutu  ikan tuna  yang  didaratkan,  serta  adanya  konflik penggunaan  rumpon.  Upaya  penyelesaian yang  dapat  dilakukan  untuk  permasalahan- permasalahan tersebut adalah:
1.  Penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif untuk  rumpon  yang  tidak  berijin  serta penentuan  alokasi  jumlah  rumpon  yang ideal;
2.  Penentuan  alokasi  jumlah effort optimum untuk  unit  penangkapan  ikan  tuna  dan waktu yang tepat untuk close session ;
3.  Penentuan  ukuran  kapal  yang  efisien  dan jumlah effort yang optimal;
4.  Pembuatan  regulasi  terkait  penangkapan baby tuna , pengembangan teknologi penangkapan  yang  meminimalkan  hasil tangkapan baby  tuna ,  serta  pengaturan musim dan lokasi penangkapan ikan tuna;

## Tabel 2 CATWOE dan RDs untuk permasalahan pemasangan rumpon tanpa ijin
Customer Nelayan tuna Actor Nelayan tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna, pengelola pelabuhan perikanan, satker PSDKP, pemerintah Transformation Penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif  untuk  rumpon  yang  tidak  berijin  serta penentuan alokasi jumlah rumpon yang ideal Worldview Kepastian usaha penangkapan ikan tuna dan keuntungan usaha tersebut Owners Pemerintah Environment Dukungan  perusahaan  perikanan  tuna  atau  pengumpul  tuna  dan  nelayan  tuna  untuk mendaftarkan rumpon miliknya Root definition Pemerintah memberikan kepastian usaha penangkapan ikan tuna melalui penegakkan hukum  yang  tegas  dan  efektif  serta  penentuan  alokasi  jumlah  rumpon  yang  ideal untuk tercapainya keteraturan pemasangan rumpon

## Tabel 3  CATWOE dan RDs untuk permasalahan penurunan produktivitas unit  penangkapan ikan tuna
Customer Nelayan tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna Actor Pemerintah, satker PSDKP, pengelola pelabuhan perikanan, nelayan tuna
Transformation Pemerintah  menentukan  jumlah  alokasi effort optimum  dan  waktu  yang  tepat  untuk
close session Worldview Keberlanjutan usaha penangkapan ikan tuna secara sosial, ekonomi, dan biologi Owners Pemerintah Environment Dukungan  dari  nelayan  tuna  untuk  melakukan  pembatasan  dalam  kegiatan penangkapan tuna. Selain itu, perlu adanya kerjasama dari dua provinsi (Provinsi NTB dan Provinsi NTT) dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan tuna
Root definition Pemerintah  menjamin  keberlanjutan  usaha  penangkapan  ikan  tuna  secara  sosial, ekonomi, dan biologi melalui penentuan jumlah alokasi effort optimum dan waktu yang tepat  untuk close  session untuk  mencapai  kegiatan  penangkapan  ikan  tuna  yang berkelanjutan
Tabel 4  CATWOE dan RDs untuk permasalahan pemanfaatan kapasitas yang belum efisien dan penggunaan input produksi yang berlebihan Customer Nelayan tuna, perusahaan perikanan, pemerintah Actor Pemerintah, pengelola pelabuhan perikanan, satker PSDKP, nelayan tuna
Transformation Penentuan  ukuran  kapal  yang  efisien  dalam  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan tuna  serta  jumlah effort yang  dapat  dilakukan  oleh  nelayan  tuna  pada  bulan  tertentu
(disesuaikan dengan musim penangkapan ikan) Worldview Jumlah  hasil  tangkapan  ikan  tuna  yang  optimal  pada  setiap  trip  penangkapan sehingga  harga  jual  hasil  tangkapan  ikan  tuna  tersebut  dapat  menutupi  biaya operasional penangkapan Owners Pemerintah Environment Ketersediaan ikan tuna dan keinginan ikan tuna untuk memakan umpan yang sangat sulit untuk diprediksi secara tepat Root definition Optimalnya  jumlah  hasil  tangkapan  ikan  tuna  setiap  trip  penangkapan  sehingga memberikan  keuntungan  melalui  penentuan  ukuran  kapal  yang  efisien  dan  jumlah effort yang  optimal  untuk  mencapai  kapasitas  pemanfaatan  dan  penggunaan  input produksi yang efisien
Tabel 5  CATWOE dan RDs untuk permasalahan penangkapan baby tuna
Customer Nelayan tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna Actor Pemerintah,  pengelola  pelabuhan  perikanan,  satker  PSDKP,  nelayan  tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna Transformation Pembuatan  regulasi  terkait  penangkapan baby  tuna ,  pengembangan  teknologi penangkapan  yang  meminimalkan  hasil  tangkapan baby  tuna ,  serta  pengaturan musim dan lokasi penangkapan ikan tuna
Worldview Menurunnya hasil tangkapan baby tuna Owners Pemerintah Environment Kesadaran nelayan tuna untuk tidak melakukan kegiatan penangkapan baby tuna Root definition Menurunnya hasil tangkapan baby tuna melalui pembuatan regulasi, pengembangan  teknologi  penangkapan,  serta  pengaturan  musim  dan  lokasi penangkapan  ikan  tuna  untuk  mencapai  kegiatan  penangkapan  ikan  yang bertanggung jawab

## Tabel 6  CATWOE dan RDs untuk permasalahan mutu ikan tuna
Customer Nelayan tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna Actor Pemerintah, nelayan tuna, perusahaan perikanan tuna atau pengumpul tuna Transformation Penyediaan  fasilitas  serta  pelatihan  kepada  nelayan  dan  perusahaan  perikanan tuna atau pengumpul ikan tuna untuk penanganan rantai dingin Worldview Meningkatnya jumlah ikan tuna dengan kualitas sangat baik untuk tujuan ekspor Owners Pemerintah
Tabel 6  CATWOE dan RDs untuk permasalahan mutu ikan tuna ( Lanjutan ) Environment Dukungan  nelayan  dan  perusahaan  perikanan  tuna  atau  pengumpul  tuna  untuk melakukan  penanganan  ikan  tuna  secara  baik  dengan  penanganan  rantai  dingin, serta  dukungan  pemerintah  untuk  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  untuk penanganan rantai dingin tersebut Root definition Meningkatnya  jumlah  ikan  tuna  dengan  kualitas  sangat  baik  untuk  tujuan  ekspor melalui  penyediaan  fasilitas  serta  pelatihan  kepada  nelayan  dan  perusahaan perikanan  atau  pengumpul  ikan  tuna  untuk  mencapai  daya  saing  usaha  secara internasional
Tabel 7   CATWOE dan RDs untuk permasalahan konflik dengan nelayan purse seine Customer Nelayan tuna Actor Pemerintah, satker PSDKP Transformation Penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif  untuk  nelayan  yang  melanggar  jalur penangkapan ikan Worldview Pemanfaatan jalur penangkapan ikan berdasarkan jenis dan ukuran alat tangkap Owners Pemerintah Environment Kesadaran  nelayan  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  sesuai  dengan jalur yang telah diijinkan oleh pemerintah Root definition Pemanfaatan  jalur  penangkapan  ikan  berdasarkan  jenis  dan  ukuran  alat  tangkap melalui  penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif  untuk  nelayan  yang  melanggar jalur penangkapan ikan agar tercapai kesejahteraan sosial bagi nelayan
5.  Penyediaan  fasilitas  serta  pelatihan  kepada nelayan  dan  perusahaan  perikanan  tuna atau pengumpul ikan tuna untuk penanganan rantai dingin; serta
6.  Penegakkan  hukum  yang  tegas  dan  efektif untuk nelayan yang melanggar jalur penangkapan ikan.

## SARAN
Pemerintah yang merupakan owner pada sistem  pemanfaatan  ikan  tuna  di  Nusa  Teng- gara  membutuhkan  dukungan  dari problem owner lainnya  agar  upaya  penyelesaian  ma- salah dapat dilakukan secara efektif. Dukungan tersebut  diantaranya  adalah  kesadaran  pelaku usaha  penangkapan  ikan  tuna  untuk  men- daftarkan  rumpon  milik  mereka;  kesediaan  ne- layan untuk menerapkan rantai dingin pada pro- ses penangkapan ikan tuna; serta pemahaman nelayan  mengenai  penangkapan  ikan  tuna yang  berkelanjutan  bagi  sumberdaya  ikan  tuna dan usaha penangkapan ikan tuna.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Direktorat  Jenderal  Perguruan  Tinggi  (DIKTI) yang  telah  memberikan  pendanaan  untuk penelitian  ini  melalui  Beasiswa  Pendidikan Pascasarjana  Dalam  Negeri  (BPP-DN)  Tahun 2013.

## DAFTAR PUSATAKA
Bahtiar  A,  Barata  A,  Novianto  D.  2013.  Taktik Penangkapan  Tuna  Mata  Besar  ( Thunnus obesus )  di  Samudera  Hindia  Berdasarkan
Data Hook  Timer dan Minilogger . Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia . 19(1): 47 – 53.
Boesono  H,  Anggoro  S,  Bambang  AN.  2011.
Laju Tangkap dan Analisis Usaha Penangkapan Lobster ( Panulirus sp) dengan Jaring Lobster ( Gillnet Monofilament )  di  Perairan  Kabupaten
Kebumen. Jurnal  Saintek  Perikanan .  7(1): 77 –87.
Budiasih  D,  Dewi  DANN.  2015.  CPUE  dan Tingkat  Pemanfaatan  Perikanan  Cakalang ( Katsuwonus  pelamis )  di  Sekitar  Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat. Agriekonomika . 4(1): 37 –49.
Cabral RB, Alino  PM, Lim  MT. 2014.  Modelling The Impact of Fishing Aggregating Devices (FADs)  and  Fish  Enhancing  Devices (FEDs) and Their Implications for Managing  Small-Scale  Fishery. ICES Journal  of  Marine  Science .  71(7):  1750 – 1759.
Checkland  P,  Poulter  J.  2006. Learning  for Action:  A  Short  Definitive  Account  of  Soft System  Methodology  and  its  use  for Practitioners,  Teachers  and  Students . Chichester: John Wiley.
Chodrijah  U,  Nugraha  B.  2013.  Distribusi Ukuran  Tuna  Hasil  Tangkapan  Pancing Longline dan  Daerah  Penangkapannya  di Perairan  Laut  Banda. Jurnal  Penelitian Perikanan Indonesia . 19(1): 9 –16.
Davies TK, Mees CC, Gulland  EJM. 2014. The Past,  Present  And  Future  Use  of  Drifting Fish  Aggregating  Devices  (FADs)  in  The Indian Ocean. Marine Policy . 45: 163 –170.
Farley  JH,  Clear  NP,  Leroy  B,  Davis  TLO, Mcpherson  G.  2003.  Age  and  Growth  of Bigeye  Tuna  ( Thunnus  obesus )  from  The Eastern  and  Western  AFZ.  Report  No. 2000/100. Australia: CSIRO Marine Research.
Fromentin  JM,  Fonteneau  A.  2001.  Fishing Effect  and  Life  History  Traits:  A  Case- Study Comparing Tropical Versus Temperate  Tunas. Fisheries  Research . 53(2): 133 –150.
Gigentika S, Nurani TW, Wisudo SH, Haluan J.
2016.  Fishing  Capacity  and  Technical Efficiency  of  Tuna  Fisheries  in  Kupang, Indonesia. AACL Bioflux . 9(4): 854 –863.
Hardjosoekarto
S. 2012. Soft System Methodology (Metode Serba Sistem Lunak) . Depok: UI-Press.
Kantun  W,  Mallawa  A,  Rapi  NL.  2014.  Struktur Ukuran  dan  Jumlah  Tangkapan  Tuna Madidihang Thunnus  albacares Menurut Waktu  Penangkapan  dan  Kedalaman  di Perairan  Majene  Selat  Makassar. Jurnal Saintek Perikanan . 9(2): 39 –48.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2014.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2014  tentang  Rumpon.  Jakarta: Biro  Hukum  dan  Organisasi  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menard  F,  Stequert  B,  Rubin  A,  Herrera  M, Marchal  E.  2000.  Food  Consumption  of Tuna  in  The  Equatorial  Atlantic  Ocean. Journal  of  Aquatic  Living  Resources .  13: 233-240.
Merta  IGS,  Iskandar  B,  Bahar  S,  Suwarso,
Hariati  T,  Sadhotomo  B,  Atmaja  SB, Wudianto,  Badruddin  M, Sumiono  B, et al . 2004. Musim Penangkapan Ikan di Indonesia . Depok (ID): Penerbar Swadaya.
Ningsih  O,  Tisera  WL,  Pesulima  W,  Kiuk  JW,
Ginzel  FI.  2015.  Kajian  Awal  Reproduksi Tuna  Sirip  Kuning  yang  Tertangkap  di Perairan  Nusa  Tenggara  Timur.  Di  dalam: WWF Indonesia, editor. Simposium Nasional  Pengelolaan  Perikanan  Tuna Berkelanjutan ;  2014  Des  10 –  11;  Bali,
Indonesia.  Jakarta  (ID):  WWF  Indonesia. hlm I-117 – I-122.
Nootmom  P.  2004.  Reproductive  Biology  of Bigeye Tuna in The Eastern Indian Ocean. IOTC Proceedings . 7: 1 –5.
Nugraha  B,  Hufiadi.  2013.  Efisiensi  Teknis Perikanan  Rawai  Tuna  di  Benoa  (Studi Kasus:  PT.  Perikanan  Nusantara). Jurnal
Penelitian Perikanan Indonesia . 19(1): 25 – 30.
Nugroho  D,  Atmaja  SB.  2013.  Kebijakan Rumponisasi  Perikanan  Pukat  Cincin Indonesia  yang  Beroperasi  di  Perairan Laut  Lepas. Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia . 5(2): 97 –106.
Nurani  TW,  Wahyuningrum  PI,  Mustaruddin, Maarif  R,  Wiratama  B.  2012.  Performa Hasil  Tangkapan  Tuna  dengan  Pancing
Tonda di Sekitar Rumpon. Marine
Fisheries . 3(1): 1 –6.
Nurani  TW,  Wisudo  SH,  Wahyuningrum  PI, Arhatin  RE.  2014.  Model  Pengembangan Rumpon  Sebagai  Alat  Bantu  dalam Pemanfaatan  Sumber  Daya  Ikan  Tuna
Secara Berkelanjutan. Jurnal Ilmu
Pertanian Indonesia . 19(1): 57 –65.
Raharja  SJ.  2009.  Analisis Soft  System Methodology (SSM)  dalam  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai:  Studi  pada  Sungai Citarum  Jawa  Barat. Jurnal  Bumi  Lestari .
9(1): 20 –29.
Rahmah A, Nurani TW, Wisudo SH, Zulbainarni N.  2013.  Pengelolaan  Perikanan  Tonda dengan  Rumpon  Melalui  Pendekatan  Soft System  Methodology  (SSM)  di  PPP Pondokdadap  Sendang  Biru,  Malang. Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan . 4(1): 73 – 88.
Rahmawati  M,  Fitri  ADP,  Wijayanto  D.  2013.
Analisis  Hasil  Tangkapan  per  Upaya Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Ikan Teri ( Stolephorus spp.) di Perairan Pemalang. Journal of Fisheries Resources  Utilization  Management  and Technology . 2(3): 213 –222.
Saputra SW, Solichin A, Wijayanto  D,
Kurohman  F.  2011.  Produktivitas  dan Kelayakan  Usaha  Tuna  Longliner  di Kabupaten  Cilacap  Jawa  Tengah. Jurnal Saintek Perikanan . 6(2): 84 –91. Sarmintohadi. 2002. Seleksi Teknologi
Penangkapan  Ikan  Karang  Berwawasan Lingkungan  di  Perairan  Pesisir  Pulau Dulah  Laut  Kepulauan  Kei,  Kabupaten Maluku  Tenggara  [tesis].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono.  2009. Statistika  untuk  Penelitian .
Bandung: Alfabeta.
Tsitsika  EV,  Maravelias  CD,  Wattage  P, Haralabous  J.  2008.  Fishing  Capacity Utilization  of  Purse  Seiners  Using  Data Envelopment  Analysis. Fisheries  Science .
74(4): 730 –735.
Uktolseja  JCB,  Gafa  B,  Bahar  S,  Mulyadi  E.
1991. Potensi dan Penyebaran Sumberdaya  Ikan  Tuna  dan  Cakalang . Jakarta: LIPI.
Vestergaard  N.  2005.  Fishing  Capacity  in Europe: Special Issue Introduction. Marine Resource Economic . MRE Foundation. 20: 323 –326.
Widiarto  AE,  Nurdayasakti  S,  Sulistio  F.  2013. Mekanisme  Penyelesaian  Konflik  Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember). Jurnal Hukum PRIORIS . 3(2): 60 –69.
Widiastuti  I,  Putro  S.  2010.  Analisis  Mutu  Ikan Tuna  Selama  Lepas  Tangkap. Maspari Journal . 1: 22 –29.
Wijaya A, Rochmah S, Ismani. 2009. Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan. Wacana . 12(2): 351 – 369.
Wildan,  Kochen  M,  Godjali  N,  Juhrin,  Maulana I,  Nurjamil,    Buhari  N.  2015.  Struktur Ukuran  Tuna  Sirip  Kuning  ( Thunnus albacares ) yang Tertangkap di WPP 713
dan 573. Di dalam: WWF Indonesia, editor.
Simposium Nasional Pengelolaan
Perikanan  Tuna  Berkelanjutan ;  2014  Des
10 –  11;  Bali,  Indonesia.  Jakarta  (ID): WWF Indonesia. hlm II-175 –II-180.
Wiyono  ES.  2012.  Analisis  Efisiensi  Teknis Penangkapan  Ikan  Menggunakan  Alat Tangkap  Purse  Seine  di  Muncar,  Jawa Timur. Jurnal Teknologi Industri Pertanian .
22(3): 164 –172.
Wu  CL,  Kuo  CL.  1993.  Maturity  and  Fecundity of Albacore, Thunnus alalung
(Bonnaterre),  from  The  Indian  Ocean. Journal  of  The  Fisheries  Society  of Taiwan . 20(2): 135 –151.
Yusfiandayani  R,  Jaya  I,  Baskoro  MS.  2004.
Studi  tentang  Kepadatan  Ikan  Pelagis  di Sekitar  Rumpon  Laut  Dangkal  di  Perairan Pasauran. Maritek . 4(1): 41 –52.
Zhu  G,  Xu  L,  Zhou  Y,  Song  L.  2008.
Reproductive  Biology  of  Yellowfin  Tuna T.  albacares in  The  West-Central  Indian Ocean. Journal  of  Ocean  University  of China . 7(3): 327 –332.