## Cadangan Keuangan Nasional Sebagai Sumber Dana Pembangunan Jangka Panjang

## Achmad Subianto
Ketua Komisi Pengawas BAZNAS Mantan Sesmen BUMN Mantan Direktur Utama PT Taspen subianto@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the policy of national financial reserves as a source of long- term  development  funds.  The  issue  is  whether  a  policy  or  strategy  should  be tailored to the identity of Indonesia with due regard to the prevailing generality or generally accepted business condition. How is the impact on poverty, employment and  welfare  of  the  citizens  of  the  Nation.  Very  influential  national  financial reserve  also  to  the  welfare  of  society.  Therefore,  the  establishment  of  a  social security system program becomes necessary.
Keywords : cadangan keuangan nasional, social security system, asuransi nasional, zakat

## Abstrak
Makalah  ini  membahas  kebijakan  cadangan  keuangan  nasional  sebagai  sumber dana  pembangunan  jangka  panjang.  Masalahnya  adalah  apakah  kebijakan  atau strategi  harus  disesuaikan  dengan  identitas  Indonesia  dengan  memperhatikan kondisi  bisnis  secara  umum  atau  secara  umum  diterima  berlaku.  Bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan, lapangan kerja dan kesejahteraan warga Bangsa. Sangat  berpengaruh  cadangan  keuangan  nasional  juga  untuk  kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan program sistem jaminan sosial menjadi perlu.
Kata  kunci: cadangan  keuangan  nasional,  sistem  keamanan  sosial,  asuransi nasional, zakat

## Pendahuluan.
Indonesia  yang telah 69 tahun merdeka pada menjelang akhir tahun 2014 akan  mempunyai  pemerintahan  yang  baru.  Pemerintahan  baru  akan  menghadapi berbagai  persoalan  yang  sangat  berat.  Persoalan-persoalan  ini  kalau  mau  jujur adalah  permasalahan  yang  ditinggalkan  oleh  pendahulu-pendahulu  pemerintahan tahun-tahun  sebelumnya  akibat  berbagai  kebijakan  yang  mungkin  tidak  sesuai dengan  jati  diri  bangsa  Indonesia  dan  dibiarkan  tanpa  penyelesaian.  Setiap kebijakan  atau  strategi  semestinya  disesuaikan  dengan  jati  diri  bangsa  Indonesia dengan  tetap  memperhatikan  keumuman  yang  berlaku  atau generally  accepted
business condition . Dengan kurang dipahaminya ha-hal tersebut maka mempunyai dampak terhadap persoalan kemiskinan, kesempatan kerja dan kesejahteran warga bangsa.
Yang  diperoleh  selama  69  tahun  merdeka  adalah  adanya  berbagai kebijakan  yang  tidak  kondusif  sehingga  menyebabkan  fundamen  negara  ini semakin  lama  tidak  semakin  kokoh  namun  semakin  rentan  terhadap  setiap perobahan baik dari dalam negeri akibat bertambahnya jumlah penduduk maupun gejolak dari situasi ekonomi dunia.
Dalam  konperensi  Bank  Dunia  “ Big  Ideas ,  Bersama  Mengatasi Kemiskinan  dan  Ketimpangan”  yang  diadakan  di  Jakarta  pada  23  September 2014,    Wakil  Presiden  Prof  Dr  Boediono  mengatakan  bahwa:”  Indonesia  rentan terhadap  pengaruh  krisis  regional  dan  global,  seperti  halnya  negara-negara berkembang  yang  lain.  Pengalaman  krisis  ekonomi  tahun  1998  membuktikan bahwa kemiskinan meningkat drastis dalam waktu singkat dan memorakporandakan tatanan kehidupan bangsa”.
Sedangkan Calon Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan bahwa upaya mengatasi  kemiskinan  membutuhkan  tindakan  nyata  yang  berfokus  mengurangi jumlah  orang  yang  miskin.  Kelompok  warga  yang  miskin  itu  terdiri  dari  petani, nelayan, buruh dan penganggur. Diperlukan identifikasi masalah untuk mengatasi kemiskinan  yakni  pendapatan  dinaikkan  melalui  peningkatan  produktivitas. Peningkatan  produktivitas  membutuhkan  penyediaan  infrastuktur  dan  dukungan riset yang ditunjang negara.
Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  cukup  tinggi  dalam  beberapa  tahun  terakhir  belum  mampu  menurunkan tingkat  kemiskinan  secara  signifikan.  Penurunan  sejak  2  tahun  yang  lalu  (2012- 2013)  hanya  0.7%,  sedangkan  penurunan  tingkat  kemiskinan  sebelumnya  dari 1999-2012  dari  24%  menjadi  sekitar  12%.  Dampak  dari  rendahnya  penurunan tingkat kemiskinan itu 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin.
Menteri  Keuangan,  Chatib  Basri  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  sulit  mencapai  angka  5,8%  pada  tahun  2015  karena perekonomian  seluruh  negara  berkembang  masih  mengalami  perlambatan sebagaimana  dikemukakan  dalam  koran  Republika  tanggal  14  Oktober  2014. Selain  itu  dikatakan  bahwa  penyerapan  Belanja  APBN  tidak  maksimal.  Dalam
APBN  2014,  anggaran  belanja  negara  ditetapkan  Rp  1.876,9  triliun  yang  hingga 29 Agustus realisasi penggunaannya hanya sekitar Rp 1.049,2 triliun.
Joseph  E  Stiglitz,  pemenang  Nobel  bidang  Ekonomi  menuturkan  bahwa untuk  mencapai  pertumbuhan  dibutuhkan  kebijakan  moneter  yang  sehat, kebijakan  makroekonomi  yang  mendukung,  peran  penting  investasi  serta  arah kebijakan industrialiasasi yang tepat sehingga mempengaruhi struktur ekonomi.

## Pelajaran Negara Tetangga
Seyogyanya negara tidak usah malu mengambil pelajaran dari negara lain. Namun  tidak  usah  jauh-jauh  (karena  ongkos  studi  banding  mahal  sedangkan keuangan negara sedang tekor) seperti ke Eropah apalagi ke Amerika Serikat yang memang  bukan  bandingannya.  Cukup  dari  negara  sekitar  seperti  China,  Taiwan, Korea  Selatan  dan  negara  tetangga  yang  telah  berhasil  keluar  dari  kemelut krisisnya  dengan  tanpa  bantuan  IMF.  Salah  satunya  adalah  Malaysia. Pertanyaannya  mengapa  Malaysia  dapat  segera  keluar  dari  krisis  dan  tidak memerlukan  bantuan  dari  Dana  Moneter  Internasional  dan  Lembaga  Keuangan Dunia? Memang  Malaysia  penduduknya  sedikit,  berbeda  dengan  Indonesia  yang berjumlah banyak tetapi banyak juga yang bisa diambil pelajaran dari negeri jiran ini. Ternyata selama ini Malaysia memiliki dan menyimpan Cadangan Keuangan Dalam Negeri yang sangat besar. Dana itu selain berasal dari net ekspor plus dan APBN-nya yang positif, juga dari Dana Jaminan Sosial Nasional ( National Social Security  System ),  Dana  Program  Pensiun  Nasional,  Dana  Tabungan  Haji  dan Lembaga Zakatnya yang dikelola dengan sangat baik.
Negara-negara  yang dijajah  Inggris relatif lebih baik  kondisi  ekonominya seperti  Singapura,  Malaysia,  Hongkong,  Australia.  Sedangkan  Indonesia  negara yang  dijajah  Belanda  tetapi  tidak  menganut  sistem  Belanda  tetapi  mencoba merakit  sendiri  dengan  sistem  “ trial  and  error ”  akibatnya  rentan  terhadap berbagai persoalan.

## Cadangan Keuangan Nasional
Cadangan Keuangan Nasional Indonesia sangat lemah dan boleh dikatakan sangat kecil kecuali yang masih ada di alam. Ekspornya meskipun  surplus relatif netnya  kecil  sedangkan  APBN  mengalami  defisit.  Lalu  perhatikan  apa  yang terjadi  dengan  Lembaga  Pensiun  Nasional  semuanya  cerai  berai,  terpecah-pecah
dalam  jumlah  yang  kecil-kecil  yang  dikelola  secara  sendiri-sendiri  oleh  masing- masing  perusahaan.  Ini  terjadi  karena  kebijakan  deregulasi  dan  para  pengambil kebijakan  ketika  lembaga  pensiun  akan  di- pooll sudah  dibayang-bayangi ketakutan  dituduh  monopoli  dengan  alasan  bahwa  sentralisasi  tidak  demokratis, tidak  sesuai  ekonomi  pasar  dan  seterusnya.  Semestinya  tuduhan  itu  harus diabaikan  demi  menyelamatkan  bangsa  dan  negara  ini  dan  justru  tidak  demi kepentingan lembaga keuangan internasional yang mengharapkan Indonesia selalu dalam keadaan lemah sehingga selalu bergantung kepada rentenir dunia.
Negara ini memang dalam keadaan sakit yang kritis dimana semua sumber keuangan dalam negeri terkuras untuk membayar hutang baik hutang pemerintah maupun  swasta  sehingga  cadangan  keuangan  nasional  yang  relatif  kecil  tidak cukup untuk membiayai pembangunan jangka panjang.
Untuk  mengatasi  kesulitan  saat  ini  seyogyanya  semua  potensi  dan kekuatan nasional tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua saja baik pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  swasta  baik  besar  maupun  kecil  dan    BUMN/BUMD  serta koperasi harus ikut serta dan terlibat aktif dalam program pemulihan nasional dan masing-masing  harus  mulai  menata  dirinya  dengan  baik  dalam  rangka membangun ketahanan ekonomi nasional.
Mengacu kepada Malaysia maka bisa dilihat bagaimana kondisi cadangan keuangan  nasional  Indonesia.  Dahulu  cadangan  keuangan  nasional  diharapkan diperoleh  dari  swasta  besar  namun  nyatanya  semua  konglomerat  “ collapse ”.
Lembaga  perbankan  yang  ada  harus  ditata  kembali.  Akibat  kebijakan  yang  lalu karena takut dicap monopoli maka telah dilakukan deregulasi perbankan sehingga beratus bank tumbuh namun akhirnya bangkrut. Sekarang ini bank-bank di merger kembali.  Seyogyanya  saat  ini  harus  melakukan  sentralisasi  dari  kebijakan ekonomi nasional baik makro maupun mikro.
Pada  dasarnya  sistem  kesejahteraan  warga  negara,  termasuk  PNS  atau aparatur negara, dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu:
1. Kesejahteraan semasa bekerja
Intinya  bahwa  semua  warganegara  harus  bekerja.  Menjadi  kewajiban pemerintah atau negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya yang  tidak  selalu  harus  menjadi  pegawai  negeri.  Bisa  saja  menjadi  pekerja  dari suatu  perusahaan  atau  bekerja  untuk  dirinya  ( self  employed ).  Kebijakan penciptaan  lapangan  kerja  harus  selalu  menjadi  perhatian  yang  serius  dari
pemerintah karena dari tahun ketahun angkatan kerja senantiasa bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk yang lepas dari bangku pendidikan dan ada pula penduduk  yang  meninggalkan  lapangan  kerja  karena  sudah  purna  tugas  akibat pensiun  atau  tidak  mampu  bekerja  lagi  karena  berbagai  sebab  seperti  sakit  dan lain-lain.
2. Kesejahteraan purna tugas (kesejahteraan setelah tidak bekerja)
Kesejahteraan  purna  tugas  ini  harus  dibentuk  atau  dibangun  sejak  yang bersangkutan  bekerja.  Jadi  ketika  seorang  warganegara  bekerja  maka  dia  harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk di tabung dan dikumpulkan  dari waktu  ke  waktu  di  suatu  institusi  amanah  ( trust  fund )  sampai  tiba  saatnya  dia tidak bekerja lagi dan pensiun untuk menikmati hasil tabungannya tersebut.
Kedua pola kesejahteraan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Namun pada  kenyataannya  selama  ini  pemerintah  lebih  banyak  memperhatikan  unsur yang pertama yaitu berkutat dengan kebijakan fiskal, moneter, inflasi, BBM, kurs, uang  beredar  dan  variable  kebijakan  makro  lainnya.  Hal  ini  terbukti  dari  tulisan Budiono  dalam  Harian  Umum  Kompas  dengan  judul  “Skema  Kebijakan Ekonomi” sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
Kesejahteraan  purna  tugas  sebenarnya  tidak  kalah  penting  peranannya dalam proses pembiayaan nasional. Selain untuk memberikan nilai kesejahteraan yang  memadai  bagi  pegawai  yang  telah  memasuki  masa  purna  tugas  (pensiun) maka  pengembangan  sistem  kesejahteraan  purna  tugas  juga  terkait  dengan penyediaan  sumber  pembiayaan  jangka  panjang  nasional  yang  mandiri  dan  pada akhirnya sangat menentukan upaya penciptaan lapangan kerja nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dalam salah satu  pernyataan  yang  dikutip  surat  kabar  ibukota  menyatakan  bahwa  sudah saatnya    pembangunan  nasional  jangka  panjang  memerlukan  pembiayaan  yang bersifat  jangka  panjang  dan  tidak  hanya  mengandalkan  dari  pinjaman  perbankan yang telah berlangsung selama 69 tahun. Untuk itu Skema Kebijakan Ekonominya perlu disempurnakan menjadi tersebut pada Lampiran II.
Adapun logika dari sistem dana pensiun, asuransi sosial dan jaminan sosial yang  dapat  men- generate pembiayaan  jangka  panjang  dan  selanjutnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dana pensiun, asuransi sosial dan jaminan sosial yang dikelola secara “ funded system ”,
“ compulsory ”  dan  “ pooling ”  akan  dapat  menggunakan  dana  dalam  bentuk
tabungan  atau  iuran  atau  premi  yang  terkumpul  sebagai  cadangan  keuangan nasional ( national reserve fund ) selanjutnya dana yang bersifat jangka panjang ini dapat  digunakan  untuk  membiayai  proyek-proyek  pembangunan  yang  pada gilirannya  akan  membuka  lapangan  kerja  atau  menumbuhkan  “ employment creation ”.    Dengan  demikian  akan  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan pengangguran,    selanjutnya  hal  ini  akan  meningkatkan  kesejahteraan  setiap pekerja  atau  warga  negara  yang  terlibat  dengan  pembangunan.  Pada  tahap selanjutnya  akan  meningkatkan  pendapatan  masing-masing  dan  sekaligus  me- nambah  iuran  dan  premi  atau  tabungan  nasional.    Demikian  seterusnya  proses tersebut dapat dicermati dalam illustrasi berikut ini:
ALUR  PEMBENTUKAN  CADANGAN  KEUANGAN  NASIONAL (SYSTEM PENGURANGAN KEMISKINAN & PENGANGGURAN NASIONAL)
Cadangan Keuangan Nasional Penciptaan Lapangan Kerja (Penyerapan Tenaga kerja Investasi/ Penanaman Modal Lapangan Kerja Pengurangan/ Penambahan Kesejahteraan Rakyat Pendapatan Nasional/Percapita (Gaji PNS,TNI,Pekerja) Dana Investasi Jangka Panjang Pembangunan & Proyek Penambahan/ Pengurangan Pendapatan Rakyat Tabungan/ Iuran/Premi Instrumen Jangka Panjang & Prudent Akumulasi Dana Dana Pensiun, Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial Pengangguran & Kemiskinan Syarat Funded System Sistem Pengelolaan Pooling Mata Uang Logam (Coin) ACHMAD SUBIANTO 05 - 2005 Compulsary
Gambar 1. Alur Pembentukan Cadangan Keuangan Nasional Sumber-sumber  dana  jangka  panjang  yang  paling  potensial  untuk  digali dan  ditumbuh-kembangkan  serta  digunakan  untuk  pembiayaan  jangka  panjang adalah  yang  berasal  dari  dana  pensiun,  asuransi  sosial  serta  jaminan  sosial sebagaimana yang telah diberlakukan oleh negara-negara maju dan bahkan sangat berhasil diterapkan oleh  Malaysia. Sebagai  bukti  empiris, negara Malaysia dapat dengan cepat mengalami pemulihan dari akibat krisis ekonomi dan moneter yang melandanya  pada  tahun  1997  dengan  hanya  mengandalkan  potensi  domestiknya. Hal  ini  dapat  dilakukan  mengingat  Malaysia  telah  mempunyai  sumber  dana
berupa  cadangan  keuangan  nasional  yang  berasal  dari  dana  pensiun,  asuransi sosial  serta  jaminan  sosialnya.  Sebagai  ilustrasi,  dana  yang  telah  dikumpulkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau EPF ( Employee Provident Fund )  pada tahun 2002 telah mencapai  Rp. 633,8 triliun sehingga bersama-sama dengan Central Provident Fund (CPF) dari Singapura termasuk dalam kelompok “ 20 World’s Largest Pension Fund – 2002 ”. Selain itu dari lembaga sejenis yang diperuntukkan  khusus  bagi  PNS  di  Malaysia,  yaitu  Kumpulan  Wang  Amanah Pencen  (KWAP)  hingga  pertengahan  Juli  2003  telah  mengumpulkan  akumulasi iuran  pemerintah  selaku  pemberi  kerja  sebesar  RM  31,91  miliar  atau  setara dengan  Rp.71,12  triliun  yang  seluruhnya  berupa  dana  investasi.  Besaran  dana KWAP  tersebut  sudah  mencapai  lebih  25%  dari  seluruh  kebutuhan  dana  yang diperlukan untuk membiayai Dana Pensiun PNS Malaysia secara fully funded dan diperkirakan mencapai sebesar RM 100 miliar atau setara dengan Rp.244,5 triliun. Hal  ini  masih  diperkuat  dengan  dana  yang  berasal  dari  Lembaga  Tabung Angkatan  Tentera  (LTAT), Social  Security  Organization (Socso)  dan  Lembaga Tabung Haji Malaysia.
Dana  Cadangan  Keuangan  Nasional  Malaysia  di  tahun  2012  bersama Tabungan  Haji  nya  berjumlah  Rp  1.985,9  triliun  sebagaimana  tersebut perinciannya  di  Lampiran  III.  Kebijakan  kesejahteraan  purna  tugas  akan  terkait dengan  kebijakan  pembentukan  dana  cadangan  keuangan  nasional  ( national reserve  fund )  yang  sangat  diperlukan  untuk  membiayai  pembangunan  nasional jangka panjang.  Keberhasilan sistem kesejahteraan purna tugas sangat bergantung kepada konsistensi atas sistem dan manajemen pengelolaannya.

## Memulihkan Ekonomi Nasional dengan Berjamaah
Keadaan  negara  yang  lemah  dan  rentan  maka  seyogyanya  prinsip penyelamatan  ekonomi  yang  harus  diterapkan  adalah  gotong-royong  atau kebersamaan  atau  dalam  bahasa  agamanya  menggunakan  konsep jama’ah . Konsep ini kenyataannya sudah lama ditinggalkan oleh para pemegang kebijakan nasional. Padahal negara ini yang telah tetap berpegang kepada prinsip yang unik yaitu  Bhinneka  Tunggal  Ika  atau  “dalam  keberagaman  terdapat  keikaan”. Indonesia  yang  berbentuk  republik  ini  merupakan  Negara  Kesatuan.  Di  dunia mungkin tidak banyak negara dengan konsep seperti ini dan itulah konsep jamaah. Maka  sudah  selayaknya  semua  kebijakan  harus  didasarkan  kepada  landasan
prinsip-prinsip jamaah. Patut disayangkan memang karena sampai saat ini prinsip “kegotongroyongan/jamaah”  itu  tidak  tampak  dalam  kebijakan  Pemerintah. Muncullah  kebijakan  deregulasi  dengan  memecah-mecah  potensi  kekuatan  dan keuangan  nasional.  Kebijakan  itu  selama  ini  telah  melemahkan  dan menghancurkan  kekuatan  ekonomi  nasional  dan  menghilangkan  pemupukan cadangan  keuangan  nasional.  Lihat  saja  dengan  deregulasi  bank,  deregulasi perhubungan  udara,  deregulasi  perhubungan  laut,  deregulasi  asuransi,  deregulasi keuangan  negara,  deregulasi  zakat  dan  lain-lain.  Kekeliruan  ini  harus  segera dibetulkan meskipun akan menghadapi tentangan yang sangat kuat dan besar.
Presiden  Megawati  dalam  masa  pemerintahannya  menamakan  timnya Kabinet Gotong-royong. Namun ini tentunya tidak sekedar nama tetapi juga harus nampak  dalam  sistem  dan  cara  kerja,  kebijakan,  juklak  dan  juknisnya  tetapi banyak  hal  penyusunan  undang-undang  asal  jadi  seperti  halnya  UU  no  40  tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  akibatnya  pembentukan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosialpun  bermasalah.  Presiden  SBY  yang  telah memerintah 10 tahun masih belum bisa juga mengatasi berbagai persoalan bangsa dan membangun Cadangan Keuangan Nasional yang kuat. Presiden Jokowi dalam masa pemerintahnnya dinantikan tim kabinetnya dan kiprahnya.

## Sistem Kesejahteraan Sosial
Kantor  Wakil  Presiden  di  jaman  Ibu  Megawati  sudah  benar  dengan membentuk  Panitia  Kelompok  Kerja  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) yang dipimpin oleh Prof. DR.Yaumil CA Akhir dan Ir Martiono Hadianto MBA. Pokja ini merupakan salah satu asset dalam  menggali dan membangun cadangan keuangan nasional untuk mengangkat mereka yang lemah dan kekurangan dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta yang sedang menghadapi kesulitan karena krisis  baik  yang  miskin  maupun  yang  semula  berkecukupan  yang  sekaligus sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Dalam  pembahasan  yang  cukup  panjang  ternyata  tidak  semua  pimpinan dan anggota tim memahami dengan baik mengenai Sistem Jaminan Sosial. Dalam menunjuk konsultanpun berasal dari Jerman. Pertemuan maraton siang dan malam membuahkan  beberapa  draft  RUU  lebih  dari  10  dan  pemikirnya  sangat  di dominasi  oleh  para  dokter.  Ketika  masih  belum  sepenuhnya  selesai  dikejutkan dengan  berita  bahwa  Presiden  Megawati  akan  lengser  besok  pagi  maka  hari  itu
harus dikebut untuk diselesaikan. Akhirnya RUU yang baru setengah matang pada pukul 24.00 tengah malam dinyatakan telah selesai.
Cadangan Keuangan Nasional yang harus dibangun adalah:
1. Membentuk Social Security System Program
Program  ini  selain  akan  memberikan  pelayanan  jaminan  sosial  dasar kepada  seluruh  masyarakat  termasuk  petani,  nelayan  dan  pedagang  kecil  dsbnya maka  dana  yang  terkumpul  juga  merupakan  Cadangan  Keuangan  Nasional. Disetiap  negara  Asean  telah  memiliki  lembaga  ini  sejak  lama  kecuali  Indonesia dan  baru  dibentuk  tahun  2004  namun  bukan  Jaminan  sosial  dasar  yang  terjadi justru  adanya  rencana  merger  PT  Taspen,  PTAsabri  dan  PT  Jamsostek.  Negara Indonesia  memang  serba  ketinggalan  dibandingkan  dengan  negara  tetangga ASEAN.  Negara  Indonesia  juga  jauh  ketinggalan  dalam  memberikan  pelayanan bagi warga negaranya dibidang jaminan sosial.
China  pada saat  ini mempunyai  beberapa skim  jaminan  sosial  baik  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  maupun  lembaga  Non  Departemen.  Sistem Jaminan Sosial mulai diperhatikan di China pada tahun 1997 setelah memperoleh rekomendasi dari World Bank yang mengusulkan pendekatan 3 pilar  yaitu :
1) Pilar pertama : Government Run Basic Pension ( State )
2) Pilar ke dua   : Individual Account Pension ( Occupational )
3) Pilar ke tiga   : Voluntary Employee/individual Savings ( Private )
Selanjutnya  pada  tahun  2000,  China  membentuk  Lembaga  Non Departemen  dengan  nama National  Social  Security  Fund (NSSF)  yang dimaksudkan  untuk  mengkoordinir  kegiatan  social  security  yang  menyangkut Jaminan  Sosial  Dasar  (Pilar  I).  Kemudian  pada  tahun  2005  Bank  Dunia merekomendasikan 2 pilar tambahan sehingga menjadi 5 pilar. Tambahan terakhir adalah :
1) Pilar Zero        : Non contributory Poverty Alleavation ;
2) Pilar ke empat : Informal Sources of Support including housing and health care .
Sehingga  keseluruhannya  berbentuk  sebagai  Rumah  Jaminan  Sosial  sebagai berikut:
Gambar 2. The China-Pillar System
NSSF  meskipun  baru  beroperasi  selama  7  tahun  pada  tahun  2004  telah mengumpulkan dana sebesar 153.864 milliar RMB atau setara $ 19,2 miliar atau Rp  190,  08  triliun  dengan  peserta  150  juta  orang  dan  baru  untuk  2  propinsi termasuk Beijing. Di tahun 2013 dana yang dikelola NSSF telah berjumlah $201,6 miliar atau senilai +/- Rp 2.413,2 triliun.
Lembaga  ini  mempunyai  peran  yang  sangat  sentral  dalam  proses pembangunan di China dengan cara membiayai berbagai proyek infrasruktur baik industri  dengan  penyertaan  langsung  maupun  melalui  pasar  modal  dengan pembelian saham dan obligasi pemerintah dan perusahaan.
Semenjak  kehadiran  NSSF  banyak  mega  proyek  yang  dibiayai  dari lembaga  ini.  Sejak  itu  China  membangun  jembatan  yang  terpanjang  didunia, bendungan yang terbesar di dunia, membuat kapal induk dan membuat roket dan mengirim astronotnya ke luar angkasa dan lain-lain.
Korea  Selatan  dengan  pendekatan  atau  madzab  yang  berbeda  dengan China  yaitu  lebih  cenderung  mengembangkan  pola  dana  pensiun  sehingga  dapat digambarkan Rumah Jaminan Sosialnya sebagai berikut:
Gambar 3. The South Korea Five-Pillar System
Memperhatikan apa  yang dilakukan Pemerintah  China dan Korea Selatan seharusnya Indonesia mengembangkan 5 Pilar Jaminan sosialnya sebagai berikut:
Gambar 4. The Indonesia Social Security System
2. Menata kembali Program dan Sistem Pensiun Nasional.
Saat  ini  ada  3  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  program kesejahteranaan purna tugas yaitu pensiun dan tabungan hari tua secara sentralisir yaitu  PT  Taspen,  PT  Asabri  dan  PT  Jamsostek  yang  dibentuk  dengan  dasar hukum  yang  berbeda  sehingga  kerapkali  masing-masing  terkena  perlakuan  yang berbeda  meskipun  kegiatannya  sama.  PT  Taspen  dibentuk  untuk  memberikan kesejahteraan purna tugas bagi Pegawai Negeri Sipil baik untuk pensiun maupun tabungan hari tua.  PT Asabri  untuk  kesejahteraan nasional  baik  pensiun  maupun THT  bagi  Angkatan  Bersenjata.  PT  Jamsostek  dibentuk  untuk  memberikan kesejahteraan  sosial  nasional  diluar  pensiun  bagi  perusahaan  swasta.  Sedangkan bagi karyawan BUMN sebagai salah satu kekuatan nasional, dana pensiunnya bisa bergabung  dengan  PT  Taspen  atau  membentuk  program  pensiun  sendiri  secara sentralisir.
Kebijakan  untuk  membentuk  lembaga  pensiun  sendiri-sendiri  di  setiap perusahaan  seperti  yang  berlaku saat  ini di  perusahaan swasta dan  BUMN justru melemahkan  potensi  membangun  cadangan  keuangan  nasional.  Hal  itu  tidak dilakukan  oleh  negara-negara  ASEAN.  Malaysia  yang  negaranya  berbentuk federasi  pun  lembaga  pensiunnya  tetap  dikelola  secara  terpusat.  Justru  Indonesia negara  yang  keadaan  ekonominya  sangat  lemah  namun  ternyata  paling  liberal dibandingkan  negara  Asean  yang  lain.  Akibatnya  tahu  sendiri,  krisis  melanda secara berkepanjangan.
Dengan banyaknya perusahaan yang merger maka akibatnya dana pensiun dari  perusahaan  yang  telah  dilikuidasi  tersebut  tidak  ada  yang  memperhatikan
lagi.  Demikian  pula  nasib  karyawan  yang  telah  putus  kerja  tidak  ada  yang mempedulikannya  karena  manajemen  perusahaannyapun  telah  berhenti  dan berganti. Manajemen yang barupun tidak ambil peduli karena merasa tidak terikat dengan  lembaga  pensiun  yang  lama.  Kembali  yang  jadi  korban  karyawan. Sebaliknya  dengan  lembaga  pensiun  ini  sentralisir  maka  tidak  akan  menjadi persoalan bagi mereka  yang terkena PHK. Meskipun perusahaannya merger atau bangkrut namun kewajiban pensiun karyawannya akan tetap terpelihara sehingga kehidupan  masa  depan  karyawan  tetap  terjamin.  Dengan  sentralisir  maka  akan terjadi  penyebaran  resiko  sehingga  kemungkinan  “default”  menjadi  kecil  karena yang  menanggung  banyak.  Dalam  program  pensiun  berlaku  hukum  “the  law  of big number”. Saya teringat dengan Aniem, perusahaan listrik jaman Belanda yang ada  di  Indonesia.  Mantan  karyawannya  yang  masih  hidup  di  Indonesia mendapatkan pensiun dari Aniem yang ada di negeri Belanda.
Malaysia,  Thailand,  Phillipina  dan  Singapura  menganut  sistem  sentralisir dalam  pengelolaan  dana  pensiunnya.  Masing-masing  ada  lembaga  pensiun ( national provident fund ) yang khusus menangani Pegawai Negeri Sipil, ada yang spesialis  menangani  pegawai  swasta  dan  ada  yang  khusus  pula  untuk  Angkatan Bersenjata.  Saat  ini  embrio  sistem  Indonesia  sebenarnya  telah  mengarah  seperti itu namun kebijakan makronya tidak ditata secara benar dan tuntas.
Sebagai  contoh  untuk  jaminan  sosial  Pegawai  Negeri  Sipil/PNS  sesuai aturan  mainnya  seyogyanya  pemerintah  selaku  pemberi  kerja  memberikan kontribusinya namun  sampai saat  ini  pemerintah belum menetapkan sharing -nya meskipun  PNS  telah  mengiur  sebesar  +/-  11%.  Hal  ini  yang  menyebabkan cadangan  keuangan  nasional  Indonesia  kecil.  Program  pensiun  PNS  Indonesia masih menggunakan sistem “ pay as you go ” yang sudah ditinggalkan oleh negara- negara  ASEAN.  Dengan  masih  mempertahankan  sistem  “ pay  as  you  go ” Pemerintah  kehilangan  kesempatan  untuk  memupuk  cadangan  keuangan nasionalnya  sehingga  dana  tidak  bisa  terpupuk  dengan  baik  akibatnya  ekonomi nasional  rentan  terhadap  hantaman  krisis.  Sebesar  PT  Taspen  di  negara  tetangga Asean dana  yang dipupuk lebih besar dibandingkan PT Taspen hanya mengelola dana yang relatif kecil hanya Rp 130,3 trilliun untuk 4,4 juta PNS.
Demikian  pula  yang  swasta  (PT  Jamsostek)  ternyata  hanya  menangani tabungan  hari  tua  karena  urusan  pensiun  ditangani  masing-masing  perusahaan swasta  akibatnya  dana  yang  dikelola  tidak  cukup  besar  untuk  menjadi  cadangan
keuangan  nasional.  Jamsostek  hanya  mempunyai  dana  RP  157,5  trilliun  dengan pekerja  29,1  juta  sedangkan  lembaga  yang  sama  di  Malaysia  mempunyai  dana sebesar  Rp  1.418,9  triliun  dengan  jumlah  pekerja  6,5  juta.  Pantas  saja  Malaysia sangat cepat keluar dari krisis.
Kita  memang  kurang  pintar  dan  selalu  mau  saja  mengikuti  perintah lembaga  keuangan  internasional  dengan  ditakuti-takuti  bahwa  sentralisasi  itu monopoli  bertentangan  dengan  prinsip  perdagangan  internasional.  Karena mengikut saja kemauan negara donor maka keadaan negara selalu menjadi rentan. Singapura  yang  dikenal  sangat  liberal  saja  hanya  mempunyai  satu national povident fund (NPF). Ini tentunya monopoli tetapi tidak ada masalah karena untuk kepentingan  masyarakat  banyak.  Akibat  kebijakan  ini  keuangan  dalam  negeri mereka  pun  sangat  solid.  Kini  waktunya  untuk  segera  menata  kembali  National Provident Fund Indonesia ini.
Selain  hal  itu  pemerintah  perlu  melakukan  pembaharuan  terhadap kebijakan  pengaturan  dana  pensiun  nasional  termasuk  bagi  pejabat  Negara  dan Aparatur negara. Selama ini para pejabat negara termasuk yang di DPR dan DPD menerima uang pensiun jika tidak menjabat lagi padahal masa tugas mereka relatif pendek  kurang  dari  10  tahun.  Dalam  jangka  panjang  ini  sangat  merepotkan  dan akan  membebani  APBN  tidak  hanya  soal  keuangannya  tetapi  juga administrasinya.  Pemberian  pensiun  seyogyanya  hanya  diberikan  kepada  para aparatur negara yang bertugas lebih dari 10 tahun. Bagi pejabat negara yang masa tugasnya dibawah 10 tahun diberikan  santunan purna jabatan  dan bukan  pensiun seperti  halnya  yang  berlaku  pada  direksi  dan  dewan  komisaris  BUMN.  Dahulu memang  para  direksi  dan  dewan  komisaris  menerima  pensiun  tetapi  kemudian dilakukan perobahan kebijakan dan setelah purna tugas menerima Santunan Purna Jabatan yang pembentukannya bisa melalui Perusahaan Asuransi.

## 3. Memperkuat Asuransi Nasional
Asuransi  nasional  harus  pula  dibangun  untuk  memperkuat  cadangan keuangan  nasional.  Cadangan  keuangan  nasional  dari  asuransi  dapat  dibentuk melalui menahan lebih banyak reasuransi  di  dalam negeri sehingga tidak  banyak yang  di”lempar”  keluar  negeri.  Dengan  lebih  banyak  direasuransikan  ke  luar negeri  berarti  mengalihkan  kekuatan  asuransi  ke  luar  negeri.  Selain  terjadinya capital  flight maka  cadangan  keuangan  nasionalpun  menjadi  kecil.  Potensi asuransi  dalam  negeri  yang  masih  banyak  terpendam  belum  digali  secara
maksimal  karena  manfaat  asuransi  belum  banyak  diketahui  dan  dirasakan  oleh masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai asuransi belum memasyarakat secara meluas.
4. Tabung Haji .
Sudah  berkali-kali  direkomendasikan  untuk  merubah  sistem  perhajian Indonesia  namun  sampai  saat  ini  tidak  pernah  berhasil.  Sistem  yang  sekarang banyak kelemahannya karena ditangani secara birokratis. Padahal penyelenggaraan ibadah haji saat ini porsi bisnisnya 80% meliputi pengangkutan darat  dan  udara,  penginapan  dan  hotel,  angkutan  bagasi,  penyediaan  catering sedangkan ibadahnya mungkin kurang dari 20%.
Dana  tabung  haji  yang  dikelola  LTHM  (Lembaga  tabung  Haji  Malaysia) berjumlah  Rp  237,5  triliun  untuk  8,2  juta  peserta  dari  30,0  juta  penduduk. Bandingkan  dengan  data  terakhir  di  Kementerian  Agama  yang  dirilis  di  koran Republika tanggal bahwa dana haji berjumlah Rp 65 triliun dan dana DAU Rp 3,5 triliun  dari  252,8  juta  penduduk.  Seharusnya  yang  dikelola  terlebih  dahulu dananya dan dana ini merupakan potensi cadangan keuangan nasional.
Indonesia saat  ini tidak memiliki sistem  tabungan haji  nasional  meskipun setiap  bank  membuka  pelayanan  tabungan  haji.  Saat  ini  yang  dikerjakan  oleh perbankan dalam kaitan  dengan perjalanan haji  adalah pelayanan tabungan biasa yang  tidak  dikelola  secara  syariah.  Seharusnya  tabungan  haji  dikelola  secara syariah  dan  sentralisir  untuk  kemashalahatan  umat  tetapi  kenyataannya  tidak demikian.  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  mayoritas  Islam  semestinya  bisa menghasilkan  dana  tabungan  haji  yang  lebih  besar  =/-  Rp  500  triliun.  Manfaat dana  ini  tidak  hanya  untuk  kepentingan  ibadah  haji  saja  namun  mempunyai maksud  pula  untuk  mendidik  umat  Islam  berhemat  melalui  menabung  serta sekaligus menghimpun cadangan keuangan nasional.
Seperti  halnya  LTHM  dana  yang  dikelola  diputar  dan  diinvestasikan kepada pembangunan sarana dan prasarana baik itu jembatan, pelabuhan laut dan udara,  bahkan  ada  yang  diinvestasikan  di  Indonesia  berupa  perkebunan  kelapa sawit di Riau. Ketika Malaysia mencanangkan pembangunan jembatan dari pulau Penang  ke  daratan  Malaysia,  saya  kebetulan  berada  disana.  Jembatan  tersebut didanai bukan dari pinjaman luar negeri tetapi dari obligasi yang kemudian dibeli antara  lain  oleh  LTHM  dan  KWAP,  KWSP  dan  sumber  dana  dalam  negeri
lainnya.  Berbeda  dengan  jembatan  Madura  yang  pembangunannya  dibiayai  dari pinjaman luar negeri dari Jepang dan Korea.
Dana  LTHM  yang  demikian  besar  dikarenakan  sesuai  dengan  Akta Tabung  Haji  1995  maka  setiap  warganegara  Malaysia  yang  muslim  dan  telah bekerja diwajibkan untuk membuat aqad dengan LTHM untuk menunaikan ibadah haji.  Masa  menabung  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  jamaah  dan LTHM dari 20 tahun, 30 sampai 40 tahun  yang dituangkan dalam aqad.  Dengan demikian  tidak  ada  istilah  daftar  tunggu  seperti  yang  terjadi  di  Indonesia.  Jika ternyata  dananya  sudah  cukup  sebelum  sampai  batas  waktu  aqad  maka  calon jamaah haji dipanggil dan ditanyakan kapan waktu akan menunaikan ibadah haji. Hal  ini  dimungkinkan  karena  adanya  hasil  investasi  dari  dana  tabungan  calon jamaah  haji  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  untuk  manasiknya  ditentukan  1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun.

## 5. Zakat
Malaysia  telah  lama  mempunyai  lembaga  zakat  yang  dikelola  secara professional  dan  transparan.  Lembaga  zakat  dengan  nama  Pusat  Pungutan Zakat/PT Harta Suci dilaksanakan secara sentralisasi. Hanya ada satu lembaga ini di  Kuala  Lumpur  yang  dikelola  secara  bersama  pemerintah  dan  swasta. Pengumpulan zakat untuk Kuala Lumpur saja dengan 1.000.000 penduduk setiap tahun  terkumpul  Rp  300  miliar.  Di  Indonesia  belum  dikelola  secara  sentralisir seperti  Malaysia.  DKI  dengan  jumlah  penduduk  24  juta  saja  melalui  Bazis  DKI dan  Dompet  Dhuafa  hanya  terkumpul  Rp  16  miliar/tahun.  Selain  itu  ada  banyak lembaga-lembaga  kecil  yang  menarik  zakat  dari  umatnya.  Menyadari  perlunya zakat  dikelola secara professional  maka telah diterbitkan UU  No. 38 tahun 1999 yang  kemudian  diperbaharui  dengan  UU  No  23  Tahun  2011  mengenai Pengelolaan  Zakat  dan  dibentuk  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Pusat  dan  Badan Amil Zakat Daerah Propinsi/Kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Potensi zakat nasional berdasarkan penelitian BAZNAS dan IPB mencapai 3,4%  dari  GDP  yang  berdasarkan  perhitungan  tahun  2011  mencapai  Rp  217 triliun.  Hal  itu  belum  termasuk  infaq  dan  sedekah  yang  tentunya  nilainya  lebih besar.  Perhitungan  zakat  didasarkan  atas  2  1/2  %  dari  penghasilan  dan  harta sedangkan  infaq bisa mencapai 10-30 %.
Di masyarakat masih banyak persepsi yang salah mengenai soal zakat ini. Masih  banyak  yang  belum  mengetahui  bahwa  kewajiban  umat  Islam  itu  tidak
hanya  zakat  fitrah  saja  tetapi  ada  bentuk-bentuk  zakat  lain  seperti  zakat penghasilan, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak dan lain sebagainya.  Gambaran  zakat,  infaq  dan  sedekah  yang  semuanya    dinyatakan sebagai shadaqah adalah sebagaimana tersebut dalam ilustrasi berikut ini:
TANGIBLE (Material) INTANGIBLE (Immaterial) Sunnah Fardlu Kifayah = Infaq Fardlu (wajib) Senyum,  bantuan tenaga dll; Membantu  atau Menolong  orang  yang kesusahan  dan memerlukan  bantuan Berbuat kebaikan/kebajikan   ( amar makruf & nahi mungkar ) SHADAQAH, ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH SHADAQAH Fardlu Ain/Diri = Zakat : - Zakat Jiwa= Zakat Fitrah - Zakat Penghasilan = Z. Kasaab - Zakat Harta= Zakat Maal Sedekah Menahan diri dari kejahatan atau merusak;dll. Setiap langkah  menuju  sholat (masjid/ Rumah Allah) Tasbih, tahmid, tahlil, takbir & istighfar) Mendamaikan  2 orang yang  berselisih  dengan adil
Gambar 5. Shadaqah, Zakat, Infaq & Sedekah
Dengan semakin tertatanya ketentuan perundang-undangan dan berkembangnya  pengelolaan  zakat  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta berdasarkan  manajemen  modern  maka  diharapkan  akan  semakin  bertambah jumlah  zakat,  infaq  dan  sedekah  yang  dikelola  sehingga  akan  dapat  membantu mempercepat pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran.

## 6. Donasi
Setiap  agama  mengenal  kewajiban  untuk  menyisihkan  bagian  dari penghasilan  atau  kekayaan  untuk  bersedekah  atau  beramal.  Namanya  memang berbeda-beda.  Ada  yang  menamakan  shadaqah,  zakat,  infaq  dan  sedekah.  Ada yang menyebutnya sedekah, amal, dharma atau perbuatan kebajikan dan lain-lain.
9/10/08
Achmad Subianto 75
Gambar 6. Pengeluaran Untuk Ibadah
Injil  menetapkan  umatnya  untuk  mengeluarkan  persepuluhan  atau  10%, sedangkan  Yahudi  (menurut  sebuah  sumber)  diharuskan  mengeluarkan  50%. Agama  Budha  mengenal  donasi  sebesar  25%.  Dalam  agama  Hindu,  umatnya terkena  kewajiban  mengeluarkan  1/3  dari  perolehan  atau  33  1/3%.    Islam mengenalnya  dalam  3  bentuk  yaitu  zakat,  infaq  dan  sedekah.  Infaq  merupakan pengeluaran  yang  sangat  luar  biasa  karena  selain  dianggap  memberi  pinjaman
kepada  Allah  SWT,  balasan  dari  Allah  SWT  juga  luar  biasa  sebagaimana dijelaskan dalam surat berikut ini:
“  Siapa  yang  memberi  pinjaman  yang  baik  (menginfakkan  hartanya  dijalan Allah)  maka  Allah  akan  melipatgandakan  pembayaran  kepadanya  dengan  lipat ganda yang banyak” (Al Baqarah:2:245)
“  Perumpmaan  orang-orang  yang  menginfakkan  hartanya  dijalan  Allah  adalah seumpanma  sebuah  butir  biji  yang  menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada  tiap-tiap tangkai  itu  berisi  seratus  biji.  Dan  Allah  melipatgandakan  bagi  siapa  saja  yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”. (Al Baqarah:2:261)
Apabila  setiap  warganegara  sangat  patuh  kepada  agamanya  maka  bagi yang  Islam  akan mengeluarkan zakat  harta  yang  2 ½%,  zakat fitrah 2 1/2kg dan infaq yang minimal 10 % serta sedekah. Bagi yang Hindu akan mengeluarkan 1/3 dari penghasilannya sebagai bagian dari dharma dan Nasrani akan mengeluarkan 10 % dari penghasilannya untuk rumah perbendaharaan.
Masalahnya  adalah  sebagai  warganegara  juga  harus  membayar  pajaknya. Pemerintah  tentunya  sangat  berkepentingan  bahwa  warganegaranya  akan  patuh baik kepada agamanya dan kepada peraturan negara.  Apabila setiap warganegara terkena  beban  ganda  dikhawatirkan  terjadinya  pemiskinan.  Potensi  kaum beragama  dalam  mengembangkan  ekonominya  tentunya  menjadi  berkurang karena terkena pembebanan ganda. Potensi mereka ini tentunya sangat diperlukan bagi penguatan ekonomi secara nasional. Apabila seseorang mengeluarkan untuk ibadah atau beramal 1/3 dari penghasilannya dan kemudian pada akhir tahun harus membayar  pajak  maka  2/3  penghasilan  yang  sebenarnya  untuk  membiayai keperluan hidupnya dan sumber dana untuk menghasilkan pendapatan berikutnya akan  tersedot  dan  berkurang.  Akibatnya  kemampuan  untuk  investasi  atau  usaha yang produktif menjadi rendah.

## 7. BUMN
Selama  ini  BUMN  masih  dapat  menunjukkan  kinerjanya  dengan  baik meskipun  belum  optimal.  Sebenarnya  dengan  kehadiran  BUMN  inilah  maka ekonomi  Indonesia  masih  tetap  survive  karena  BUMN  ini  mencakup  semua kegiatan  perekonomian  nasional  yang  termasuk  hajad  hidup  rakyat  banyak  yaitu minyak,  listrik,  telekomunikasi,  pupuk,  semen,  besi  baja,  perkebunan  dan  lain sebagainya sehingga ekonomi Indonesia masih dapat bertahan.
Asset  dan  potensi  BUMN  yang  cukup  besar  dapat  digunakan  sewaktu- waktu untuk menutup defisit APBN dan membangun kekuatan ekonomi nasional pasca  krisis.  Itu  semua  merupakan  bagian  dari  cadangan  keuangan  nasional. Reformasi BUMN patut dilanjutkan namun seyogyanya tidak semata-mata hanya menjualnya  atau  divestasi  tetapi  yang  terpenting  adalah  menjadikan  BUMN sebagai  motor  penggerak  dalam  memutar  roda  perekonomian  nasional  yang selama ini terpuruk.
Terjadinya  konglomerasi  BUMN  yang  sejenis  seperti  semen  dengan  adanya Semen  Indonesia,  Pupuk  Indonesia,  Perkebunan  dan  lain-lain  perlu  dilanjutkan untuk  selain  membangun  kemandirian  industri  nasional  juga    membuka kesempatan  kerja.  Pemerintah  diharapkan  segera  menata  kembali  semua  pranata dan  prasarana  ekonomi  dan  kelengkapannya  guna  membangun  dan  memperkuat ketahanan  nasional  melalui  upaya  “ back  to  basic ”  disamping  menyelesaikan masalah-masalah yang penting seperti masalah Freeport, Lapindo, kredit macet.

## Kesimpulan
Arah lima tahun ke depan adalah perbaiki dan sempurnakan skema kebijakan ekonomi.  Teliti  semua  Undang-undang  yang  ada  karena  banyak  undang-undang dibuat dengan tergesa-gesa sehingga kualitasnya sangat rendah. Pemerintah perlu melakukan  pembaharuan  terhadap  kebijakan  Pengaturan  Dana  Pensiun  Nasional termasuk  bagi  pejabat  Negara  dan  Aparatur  negara.  Bagi  pejabat  Negara  yang masa  tugasnya  dibawah  10  tahun  diberikan  Santunan  Purna  Jabatan  dan  bukan Pensiun.  Pensiunan  diberikan  kepada  para  aparatur  negara  yang  masa  dinasnya lebih  dari  10  tahun.  Sempurnakan  dan  perbaiki  Undang-undang  No.  40  tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Setelah  undang-undang  ini diperbaiki segera diperbaiki Undang-undang No    24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Nasional.  Khusus  untuk  Undang-undang  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  diketemukan  hampir  lebih  dari  15  kelemahan  dan  terjadi ketidak konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya serta penggunaan istilah yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Pemerintah perlu memberikan kontribusi berupa  iuran  untuk  pensiun  dan  THT  bagi  PNS  dan  Tentara  seperti  yang dilakukan  oleh  Pemerintahan  negara-negara  Asean  lainnya.  Pemerintah  perlu membentuk  badan  penyelenggara  yang  mempunyai  misi  menyelenggarakan jaminan sosial dasar seperti halnya Perkeso di Malaysia dan SSS( Social Security
System )  di  Thailand.  Bentuk  Badan  Penyelenggara  Ibadah  Haji  atau  Badan Penyelenggara  Tabungan  Haji  dengan  memperbaiki  Undang-undang  yang  sudah ada  baik  UU  No  17  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  atau  UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Struktur organisasi badan penyelenggara atau badan pengelola perlu distandarisir.

## Daftar Pustaka
Subianto,  Achmad.  2004. Kado  Anak  Muslim .  cet.  VII.  Jakarta:  Yayasan  Kado anak Muslim.
_______________.    2004. Setelah  Pensiun,  Merumuskan  Kembali  Model Kesejahteraan  Bagi  Purna  Karya  Pegawai  Negeri  Sipil  Indonesia . Jakarta: RBI.
_______________.  Shadaqah,  Infak  dan  Zakat  Sebagai  Instrumen  Untuk Membangun    Indonesia  Yang  Bersih,  Sehat  dan  Benar,  Makalah disampaikan pada Panel Tantangan dan Prospek Ekonomi Islam Dalam Mempercepat  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Pada  Konvensi  dan Deklarasi  Ikatan  Ahli  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam ,  Istana  Wakil Presiden. Rabu, 3 Maret 2004.
_______________. Membangun  Indonesia  Yang  Bersih,  Sehat  dan  Benar (Draft penerbitan).
_______________.  2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional . Jakarta: Taspen.
_______________.  Problematika  Kesejahteraan  PNS.  Seminar  Nasional Perbaikan  Sistem  Pensiun  Pegawai  Negeri  Sipil yang  diselenggarakan oleh Kementerian PAN. Tanggal 11 Mei 2005 di Jakarta.
_______________.    2010. Reformasi  Kesejahteraan  Aparatur  Negara .  Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.
_______________.  2010. Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional .  Jakarta:  Yayasan Bermula Dari Kanan dan GIBON Books.
Drucker,  Peter  F.  1976. The  Unseen  Revolution, How  Pension  Fund  Socialism Came to America . New York: Harper & Row, Publishers.
Seidman,  Laurence  S.  1999. Funding  Sosial  Security:  A  Strategic  Alternative. United Kingdom: Cambridge University Press.
Taspen. 2003. 40 Tahun PT Taspen (Persero) . Jakarta: RBI Research.
Tim  Taspen.  2007. Program Transformasi  TASPEN , Cet.  ke 2. Jakarta:  Penerbit PT Taspen.

## Lampiran I
• Fiskal Moneter • Pertumbuhan Berkelanjutan SKEMA  KEBIJAKAN  EKONOMI
SASARAN AKHIR SASARAN ANTARA
B I D A N G
TIM  KERJA
• Koordinasi Fiskal-Moneter • Reformasi Sektor Keuangan • Reformasi Perpajakan • Reformasi Anggaran • Sesuai Kebutuhan • Reformasi Hukum • Reformasi Perpajakan • Reformasi Bea dan Cukai
• Review Peraturan Perburuhan
• Review Peraturan Daerah
• Sesuai Kebutuhan • Tim Khusus • Tim Khusus
• Reformasi Kesehatan
• Sumber Daya Alam dan Lingkupan Hidup
• Teknologi • Sesuai Kebutuhan • Sesuai Kebutuhan • Sesuai Kebutuhan • Tim Khusus • Fiskal Moneter • Infrastruktur • Perbaikan Iklim Usaha • Kebijakan Perdagangan dan Industri • Reformasi Birokraksi • Reformasi Pendidikan • Reformasi Kesehatan • Sumber Daya Alam dan Lingkup Hidup • Teknologi • Kebijakan UKM • Pelatihan TK • TKI – Luar Negeri • Penangguhan Kemiskinan • Lapangan Kerja & Pengurangan Kemiskinan Kesejahteraan Rakyat SUMBER :  Tulisan  DR.  Budiono, Menteri Keuangan RI Tahun 2000-2004 di- Harian Umum Kompas. Lampiran II • Fiskal Moneter • Pertumbuhan Berkelanjutan • Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

## SKEMA  KEBIJAKAN  EKONOMI
SASARAN AKHIR SASARAN ANTARA B I D A N G TIM  KERJA • Koordinasi Fiskal-Moneter • Reformasi Sektor Keuangan • Reformasi Perpajakan • Reformasi Anggaran • Sesuai Kebutuhan • Reformasi Hukum • Reformasi Perpajakan • Reformasi Bea dan Cukai • Review Peraturan Perburuhan • Review Peraturan Daerah • Sesuai Kebutuhan • Tim Khusus • Tim Khusus • Reformasi Kesehatan • Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Teknologi • Sesuai Kebutuhan • Sesuai Kebutuhan • Sesuai Kebutuhan • Tim Khusus • Fiskal Moneter • Infrastruktur • Perbaikan Iklim Usaha • Kebijakan Perdagangan dan Industri • Reformasi Birokrasi • Reformasi Pendidikan • Reformasi Kesehatan • Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Teknologi • Kebijakan UKM • Pelatihan TK • TKI – Luar Negeri • Penangguhan Kemiskinan Kesejahteraan Rakyat • Reformasi Perlindungan Sosial; • Jaminan Sosial Dasar; • Asuransi; • Pembiayaan Haji; • Badan Amil Zakat Nasional. Kesejahteraan Masa Kerja Kesejahteraan Purna Kerja • Reformasi Dana Pensiun,THT & Jaminan Sosial PNS • Reformasi Dana Pensiun,THT & Jaminan Sosial TNI • Reformasi Dana Pensiun,THT & Jamsos Pegawai BUMN • Reformasi Dana Pensiun,THT & Jamsos Pegawai Swasta •Tim Khusus • Reformasi Asuransi • Reformasi Lembaga Tabungan Haji Indonesia dan Penyelenggara  Haji • Reformasi fiskal melalui Pengurangan zakat atas pajak • Pembiayaan Jangka Panjang • Cadangan Keuangan Nasional SUMBER :  Diangkat dari tulisan  DR.  Budiono, Menteri
Keuangan RI Tahun 2000-2004 di- Harian Umum Kompas.
Lampiran III
Cadangan Keuangan Nasional
Indonesia - Malaysia

## Tahun 2012

## Indonesia
No Badan/Lembaga Dalam Triliun Rupiah Peserta Keterangan 1 Jamsostek 157.5 29.174.000 2 Taspen 130.3 4.439.000 3 Asabri 8.9 323.500 4 Dana Haji 70.5 N.A. Rp3,5 tr. DAU Rp 67,0 tr. Setoran awal Total 367.3 Jumlah penduduk Indonesia 252,8 juta Malaysia No Badan/Lembaga Dalam Triliun Rupiah Peserta Keterangan 1 KWSP 1.418,9 6.530.838 2 KWAP 227,8 145.855 3 LTAT 49,5 42.250 4 Perkeso (Social Security Org) 52,2 863.338 5.880.000 Majikan Pekerja 5 Lembaga Tabung Haji 237,5 8.200.000 Pola Tabungan Total 1.985,9

## Jumlah penduduk Malaysia 30,0 juta
Lampiran IV
Lampiran V