Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157
Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit:

## Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau
Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations:
A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau
Suryadi 1,*) , Arya Hadi Dharmawan 2) , Baba Barus 3)
1 Faculty of Agriculture, Musamus University, Merauke 99611, Indonesia
2 Communication and Community Development Science, IPB University, Bogor 16680, Indonesia
3 Natural Resource and Environmental Management, IPB University, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: suryamerauke@gmail.com

## ABSTRACT
The massive expansion of oil palm plantations has social, economic and environmental impacts. One of the social impacts caused by the expansion of palm oil plantations is social conflict, so the purpose of this research is to identify and analyze the relationship between expansion and conflict in oil palm plantations in Terantang Manuk Village, Pelalawan-Riau. Palm oil plantation expansion is one of the factors for the emergence of social conflict s in rural areas. This research was conducted using a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the determination of the informants using purposive sampling technique. There were 16 informants who were interviewed, consisting of the village head, hamlet head, customary chairperson (ninik mamak), community leaders, chairperson of Cooperative Terantang Jaya Mandiri (TJM) , leader of youth organization,  and  leader  of  college  student  organization.  Secondary  data  quoted  from  archives  of  public correspondence, court decisions, and information from the mass media. The results of this study indicate that there are two types of expansion, namely informal expansion and formal expansion. Informal expansion only causes land conflicts, while formal expansion causes more diverse conflicts, namely land conflicts and conflicts due to oil palm plantation activities.
Keywords: conflict, expansion, palm oil plantation

## ABSTRAK
Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif mengakibatkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit adalah konflik sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konflik sosial di Desa  Terantang  Manuk,  Pelalawan-Riau.  Ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  salah  satu  faktor pemicu konflik sosial di pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive  sampling .  Informan  yang  diwawancarai  sebanyak  16  orang  yang  terdiri  dari  kepala  desa, kepala dusun, ketua adat (ninik mamak), tokoh masyarakat, ketua Koperasi Terantang Jaya Mandiri (TJM), ketua organisasi pemuda, dan ketua mahasiswa. Data sekunder dikutip dari arsip surat-menyurat masyarakat, putusan  pengadilan,  dan  informasi  dari  media  massa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  dua  tipe  ekspansi perkebunan kelapa sawit, yaitu ekspansi informal dan ekspansi formal. Ekspansi informal hanya menyebabkan konflik lahan, sedangkan ekspansi formal menyebabkan konflik yang lebih beragam, yaitu konflik lahan dan konflik akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Kata kunci: konflik , ekspansi, perkebunan kelapa sawit

## PENDAHULUAN
Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi sejak tahun 1980 dan pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dengan total ekspor CPO  sebesar  43  juta  ton.  Pasar  potensial  yang  akan  menyerap  pemasaran  minyak  sawit  (CPO)  dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/rafinasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus ( cocoa butter substitute ), margarine/ shortening , oleochemical , dan sabun mandi (Badan Pusat Statistik,  2019).  Menurut  Sayer  et  al.  (2012),  ekspansi  kelapa  sawit  menyebabkan  deforestasi  pada wilayah hutan hujan tropis yang berdampak luas pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak sosial akibat ekspansi kelapa sawit yang masif mengakibatkan munculnya konflik (Amalia et al., 2019; Hidayah et al., 2016; Ishak et al., 2017; Prabowo et al., 2017).
Provinsi  Riau  merupakan  wilayah  yang  memiliki  perkebunan  kelapa  sawit  terluas  di  Indonesia. Permintaan  lahan  untuk  ekspansi  perkebunan  sawit  di  Provinsi  Riau  terus  meningkat  sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 2.706.892 ha dengan produksi 8.496.029 ton atau 19,81% dari kontribusi CPO Nasional. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dimulai sejak tahun 1984 dan areal  perkebunan  kelapa  sawit  sebagian  besar  dimiliki  oleh  perkebunan  korporasi  yaitu  49,81%, sementara perkebunan rakyat mencapai 45,54% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020).
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa  ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  telah menimbulkan berbagai macam dampak terhadap kehidupan ekonomi, lingkungan dan sosial (Colhester, 2011; Effendy, 2011; Gatto et al., 2017; Mantiri, 2013; Mutolib et al., 2015; Obidzinski et al., 2013; Utami  et  al.,  2017; Widiono,  2008). Selain  itu,  pengelolaan  perkebunan  sawit  yang  jauh  dari  upaya menyejahterakan masyarakat justru melahirkan konflik terbuka yaitu, perebutan lahan (Thomas et al., 2015). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan  kekuasaan.  Persoalan  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  salah  satu  arena  di  mana konflik sosial terjadi. Bentuk konflik yang sering terjadi pada konflik perkebunan kelapa sawit adalah berupa konflik prosedural, aksi protes atau demo, perusakan properti, dan kekerasan fisik (Barreiro et al.,  2016).  Konsorsium Pembaruan  Agraria  mencatat  bahwa  dari  144  konflik  agraria  yang  terjadi  di kawasan perkebunan sepanjang tahun 2018, sebanyak 83 kasus atau 57,64% merupakan konflik pada perkebunan kelapa sawit (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018). Aktor yang berkonflik didominasi oleh warga dan korporasi (Abram et al., 2017; Nugraha & Suteki, 2018; Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Hal ini juga sejalan dengan Ruslan (2014) yang menyatakan bahwa potensi “konflik” antara perusahaan dan masyarakat lokal sangat terbuka dan akan terus membesar.
Dari penelitian-penelitian mengenai konflik perkebunan kelapa sawit yang sudah pernah dipublikasikan, sedikit yang membahas mengenai hubungan antara pola ekspansi perkebunan kelapa sawit dan bentuk- bentuk  konflik  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  dan menganalisis relasi antara ekpansi dan konflik pada perkebunan kelapa sawit di Desa Terantang Manuk, Pelalawan-Riau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Desember  tahun  2017  hingga  Maret  2018,  yaitu  berupa  proses pengambilan  data  primer  di  Desa  Terantang  Manuk,  Kecamatan  Pangkalan  Kuras,  Kabupaten Pelalawan, Riau. Proses pengolahan data dilakukan pada bulan April 2018 hingga Januari 2019.
Pemilihan  lokasi  penelitian  berdasarkan  kondisi  faktual  di  Desa  Terantang  Manuk  yang  memiliki beragam pola ekspansi dan konflik pada kawasan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, terdapat beberapa kepemilikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di desa dan juga berbatasan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun. Desa ini juga memiliki enclave transmigran dengan karakter sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan desa induk. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah
konflik yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan sawit di Desa Terantang Manuk yang terjadi antara masyarakat desa dengan berbagai pihak.
Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  penentuan  informan  menggunakan teknik purposive sampling . P emilihan informan didasarkan pada kriteria warga masyarakat yang telah bermukim di Desa Terantang Manuk lebih dari 20 tahun dan warga masyarakat yang pernah terdampak konflik akibat ekspansi perkebunan sawit. Informan yang diwawancarai sebanyak 16 orang yang terdiri dari  Kepala  Desa,  Kepala  Dusun,  Ketua  Adat  (Ninik  Mamak),  Tokoh  Masyarakat,  Ketua  Koperasi Terantang Jaya Mandiri (TJM), Ketua Pemuda, dan Ketua Mahasiswa. Data sekunder bersumber dari arsip surat-menyurat masyarakat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa. Data dianalisis menggunakan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  &  Huberman, 1992).
Adapun alat analisis konflik menggunakan tahapan analisis: penahapan konflik, urutan kejadian konflik, pemetaan konflik, dan pohon konflik (Sumardjo et al., 2014).
1. Pohon konflik merupakan suatu alat untuk membantu menganalisis dengan menggunakan pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik, yakni inti masalah dan akibat masalah.
2. Urutan kejadian konflik adalah menyusun kejadian-kejadian penting dalam skala waktu tertentu (kronologis) menurut pandangan masing-masing pihak yang berkonflik.
3. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar  (grafis)  dengan  menempatkan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik,  baik  dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri. Pemetaan konflik dalam penelitian ini berdasarkan:
a. Konflik  terbuka,  jika  pihak  yang  berbenturan  telah  menyatakan  dalam  bentuk  tindakan. Konflik  tertutup, jika  kedua  belah  pihak  belum menyatakan  dalam  bentuk  tindakan  namun benturan kepentingan sudah terlihat.
b. Luasan  konflik  dilihat  berdasarkan:  (1)  Sempit  jika  radius  konfliknya  hanya  melibatkan individu  atau  kelompok  kecil,  (2)  Sedang  jika  radius  konfliknya  melibatkan  mayoritas masyarakat desa, (3) Luas jika radius konfliknya melibatkan masyarakat hingga di luar desa.
c. Intensitas konflik dilihat berdasarkan seberapa seringnya konflik tersebut terjadi: (1) Jarang jika konflik tersebut hanya sekali terjadi (2) Sedang jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, (3) Sering jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali.
d. Kedalaman konflik dilihat berdasarkan: (1) Dangkal jika konflik sebatas isu atau desa-desus, (2) Sedang jika konflik berupa aksi terbuka seperti demo, pemalangan dan lainnya, (3) Dalam jika  konflik  sudah  berupa  timbulnya  kekerasan  atau  konflik  telah  berlajut  hingga  berupa gugatan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Terantang Manuk
Luas Desa Terantang Manuk adalah 5.715 hektar dengan penduduk sebanyak 2.486 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018), sebagian besar adalah petani kelapa sawit. Secara geografis wilayah Desa induk pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bunut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Surya Indah dan  Sido  Mukti,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa  Palas  dan  Beringin  Indah,  sebelah  timur berbatasan dengan Desa Dundangan. Sedangkan dusun 3 ( enclave ) pada bagian utara berbatasan dengan Desa Palas, sebelah selatan berbatasan dengan Dundangan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langgam, sebelah timur berbatasan dengan Desa beringin Indah. Desa Terantang Manuk berada pada jalan raya trans Sumatera KM 95. Masyarakat Terantang Manuk terdiri atas masyarakat asli Melayu, perantau dari daerah lain di Pulau Sumatera dan transmigran dari Pulau Jawa.
Desa  Terantang  Manuk  merupakan  salah  satu  desa  yang  perekonomian  masyarakatnya  sangat tergantung  pada  kelapa  sawit.  Ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  telah  terjadi  sejak  tahun  1989  dan berlanjut sampai saat ini. Luas perkebunan kelapa sawit di desa ini adalah 3.912,9 hektar yang terdiri atas 739,2 hektar milik masyarakat dan 3.173,7 hektar HGU perkebunan yang dimiliki oleh PT. SBP dan PT. SS.
Tutupan lahan Desa Terantang Manuk tahun 2019 terdiri atas 68% berupa perkebunan kelapa sawit, 11%  berupa  semak  belukar,  10%  berupa  lahan  terbuka,  5%  berupa  hutan  tanaman,  3%  berupa perkebunan  campur,  2%  berupa  pemukiman  penduduk  desa,  dan  1%  berupa  hutan  lahan  kering sekunder.  Pola  perkebunan  kelapa  sawit  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  ekspansi  informal  dan formal. Peta Tutupan Lahan Desa Teratang Manuk ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Desa Terantang Manuk Tahun 2019 Sumber: Peta Pelepasan Kebun (Kabupaten Pelalawan) Tahun 2017, Diolah Dari Citra Google Earth 2019

## Relasi Ekspansi Informal dan Konflik
Ekpansi informal merupakan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam skala kecil-kecil oleh  masyarakat  adat  atau  lokal  tetapi  dalam  jumlah  banyak  yang  dilakukan  tanpa  melalui  proses perijinan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara informal mencakup tiga tipe, yaitu: mandiri (swadaya), hibah melalui otoritas kultural lokal oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat dengan skema  ganti  tumbang,  dan  jual  beli  dengan  cara  komunal.  Ekpansi  yang  dilakukan  secara  informal mengakibatkan dampak sosial berupa konflik. Konflik akibat ekspansi yang dilakukan secara informal hanya berupa konflik lahan.

## Tabel 1. Ekspansi Informal pada Tahun 1996-2019
Pola ekspansi Tahun Luas lahan perkebunan Aktor yang terlibat dan peranannya Mandiri 1996-2019 438,2 ha Masyarakat (petani) Hibah 2006-2019 120 ha Batin Pematan (Ninik Mamak), masyarakat transmigran (petani) Jual beli 2010-2019 88 ha HI. Cs (penjual), Masyarakat luar daerah dari Medan, Bekasi dan Bandung (pembeli), Masyarakat Desa Terantang Manuk, Kepala Desa.
Sumber: diolah dari data primer 2019
Ekspansi  mandiri  atau  swadaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dipengaruhi  oleh  keberhasilan masyarakat transmigran dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan program PIR-Trans.  Proyek PIR- TRANS merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari komponen utama dan  komponen  penunjang.  Komponen  utama  meliputi  pembangunan  perkebunan  inti,  pembangunan kebun plasma, pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan. Adapun komponen penunjang meliputi pembangunan prasarana umum. Kelangkaan lahan menjadi faktor utama terjadinya konflik perebutan lahan antar masyarakat untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Lebih  jauh,  hal itu juga  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  dan  perusahaan  karena  masyarakat merambah  lahan  konsesi  perusahaan.  Akibat  dari  konflik  ini  adalah  terjadinya  gugatan  hukum  dan ketidakharmonisan antar-petani. Relasi antara ekspansi dan konflik pada ekspansi mandiri (swadaya) digambarkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Swadaya
Ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terjadi  tidak  hanya  disebabkan  karena  otoritas  legal-formal milik  pemerintah,  namun  juga  otoritas  kultural-lokal  milik  tokoh  masyarakat  yang  keduanya  dapat terjadi secara bersama-sama. Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh otoritas kultural lokal dilakukan oleh Pembatin (Ninik Mamak) dalam rangka untuk mempertahankan kampung lama Desa Terantang Manuk yang merupakan kampung yang tidak lagi dihuni oleh penduduk asli sebelum dipindahkan di areal Jalan Trans Sumatera dengan mendatangkan masyarakat dari daerah Jawa Barat.  Ekspansi melalui hibah  ini  mengakibatkan  timbulnya  konflik  tata  batas  lahan  antara  PT.  SBP  dan  masyarakat  yang mendapatkan hibah lahan dari Pembatin. Dalam rangka menyelesaikan konflik, Pembatin melakukan pendekatan secara adat dengan menceritakan sejarah dan asal usul lahan kepada perusahaan. Usaha ini ternyata  sangat  efektif  dalam  penyelesaian  konflik  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan,  sehingga kedua  belah  pihak  mencapai  beberapa  kesepakatan,  yaitu:  (1)  perusahaan  akan  membuat  saluran drainase  sebagai  batas  lahan,  (2)  perusahaan  membantu  masyarakat  membuka  lahan  baru,  (3)  hasil panen sawit masyarakat dijual kepada PT. SBP, (4) masyarakat juga bekerja sebagai karyawan PT. SBP. Relasi antara ekspansi melalui hibah lahan dan konflik digambarkan pada Gambar 3. Di sini konflik antara  masyarakat  dan  perusahaan  ternyata  tidak  selalu  berdampak  negatif,  namun  juga  dapat berdampak positif seperti terjadinya kerjasama antara pihak yang berkonflik.
Penyebab Masalah Inti Efek/ akibat Lahan Tata Batas Gugatan Hukum Munculnya Ketidaksukaan Antar Petani Yang Berkonflik Perambahan Lahan Perusahaan Konflik Antara Masyarakat Dan Perusahaan

## Gambar 3. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Lahan Hibah
Ekspansi informal melalui tipe ketiga, yaitu jual beli lahan, telah menimbulkan konflik, di antaranya akibat perbedaan persepsi antara calo tanah (HI CS) yang merupakan penduduk luar Desa Terantang Manuk yang mengklaim sebagai ahli waris dari lahan bekas garapan salah satu Ninik Mamak dengan masyarakat adat, serta konflik antara pembeli lahan dengan kepala desa akibat penolakan penerbitan Surat  Keterangan  Ganti  Rugi  (SKGR). Perbedaan  persepsi  tentang  status  lahan merupakan  akar  dari konflik yang terjadi dalam jual beli lahan. Perbedaan persepsi terjadi karena pergeseran norma-norma adat dalam berladang dan status ladang yang tidak lagi diolah. Akibat dari konflik ini adalah terjadinya gugatan hukum dan dilaporkannya Kepala Desa kepada POLSEK Pangkalan Kuras. Hubungan antara ekspansi melalui jual beli lahan dan konflik di desa Terantang Manuk diilustrasikan pada Gambar 4.
Gambar 4. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Jual Beli Lahan

## Relasi Ekspansi Formal dan Konflik
Ekspansi formal merupakan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam skala besar atau luas oleh swasta atau negara melalui perijinan yang berlaku, yaitu berkat alokasi konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara formal ada tiga tipe yaitu melalui PIR-Trans, Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa  kebun.  Ekspansi  formal  yang  dilakukan  swasta  menimbulkan  konflik  yang  lebih  banyak  dan beragam dibandingkan ekspansi secara informal, tidak hanya konflik tenurial, tetapi konflik non tenurial akibat  aktivitas  perkebunan  kelapa  sawit.  Ekspansi  formal  melalui  kerjasama  dengan  kelompok masyarakat  yang  tidak  transparan  juga  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  berakhir  dengan  konflik.
Penyebab Masalah Inti Efek/ akibat Lahan Tata Batas Dibagunnya Drainase Sebagai Batas Kebun Keresahan Warga Pendekatan Secara Adat Oleh Pembatin Warga Pendatang Bekerja Sebagai Karyawan Perusahaan Hasil Panen Langsung Dijual Ke Perusahaan
Penyebab Masalah Inti Efek/ akbat Lahan Gugatan Hukum SKGR Penjualan Lahan Sengketa Dilaporkannya Kades Ke Polsek
Demikian  pula,  ganti  rugi  lahan  dengan  harga  yang  tidak  sesuai  telah  menimbulkan  protes  pada masyarakat.

## Tabel 2. Ekspansi Formal pada Tahun 1989-2019
Ekspansi Tahun Luas lahan perkebunan Aktor yang terlibat dan peranannya PIR-Trans 1989-2019 1708,8 ha Pemerintah (regulator), perusahaan (inti), petani (plasma) KKPA 2006-2019 1.464,9 ha Pemerintah (regulator), perusahaan (inti), petani (plasma), koperasi (KKPA) PKS tanpa kebun 2008-2019 0 ha Pemerintah (regulator), perusahaan (PKS), koperasi (mitra)
Sumber: diolah dari data primer 2019 dan data Pelepasan Kebun Kabupaten Pelalawan Tahun 2017
Ekspansi  melalui  PIR-Trans  menimbulkan  beberapa  konflik  di  antaranya  adalah  konflik  antara masyarakat adat dengan pihak pengelola terkait tata batas lahan. Selain itu, timbul perebutan lahan antar kelompok untuk memperebutkan lahan eks pemukiman SP IV PT. SBP.
Kelompok pemuda juga terlibat konflik dengan PT. SBP. Mereka mempermasalahkan kebijakan CSR yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal dan juga mempermasalahkan masalah kerusakan jalan desa yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Dalam salah satu wawancara, seorang informan dari kelompok pemuda mengatakan beberapa aksi pemuda tidak murni dilakukan untuk kepentingan warga, melainkan  ada  motif  pribadi  dalam  aksi  tersebut.  Hubungan  antara  ekspansi  melalui  PIR-Trans  dan konflik di Desa Terantang Manuk digambarkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Pohon Konflik pada Ekspansi Formal Melalui Tipe PIR-Trans
KKPA merupakan kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Pada awalnya program KKPA ini disambut dengan baik oleh masyarakat dengan memberikan lahan adat yang terletak di Dusun 3 (Pangkalan Papan) dengan harapan akan  memakmurkan  masyarakat  desa.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  program  KKPA  ini  mulai tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Akibatnya, timbul beberapa konflik antara masyarakat dan perusahaan. Relasi ekspansi dan konflik pada KKPA digambarkan pada Gambar 6.
Penyebab Masalah Inti Efek/ akbat Lahan Gugatan Hukum Kebijakan CSR Tata Batas Lahan Operasional Kerusakan Jalan Perebutan Lahan Bekas Pemukiman Eks SP IV Demo Penyanderaan Mobil Perusahaan Keresahan Masyarakat
Gambar 6. Pohon Konflik pada Ekspansi Formal Melalui Tipe KKPA
Pembukaan  pabrik  kelapa  sawit  tanpa  kebun  oleh  PT.  SSS  tidak  hanya  menimbulkan  konflik  antara perusahaan dengan masyarakat karena pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan konfik dengan mitra perusahaan (koperasi) yang menyuplai tandan buah segar. Selain itu, PT. SSS juga  terlibat konflik dengan karyawannya sendiri karena perusahaan tersebut tidak memberikan hak-hak karyawan. Konflik antar  PT.  SSS  dengan  koperasi  dan  karyawan  diakibatkan  oleh  kesulitan  keuangan  oleh  pihak perusahaan.  Upaya  PKS  tanpa  kebun  untuk  memiliki  kebun  ditempuh  dengan  membeli  lahan masyarakat  yang  masih  berupa  semak  belukar  untuk  dikonversi  menjadi  perkebunan  sawit.  Namun, pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tidak hanya menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat,  tetapi  juga  menimbulkan  konflik  dengan  pemerintah.  Dampak  akibat  ekspansi  perkebunan oleh PKS tanpa kebun mengakibatkan gaji dan upah lebur tidak dibayarkan, demonstrasi, pemalangan pabrik,  serta  ditangkapnya  Dirut  dan  Manager  PT.  SSS  akibat  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan (KARHUTLA). Relasi ekspansi dan konflik pada PKS tanpa kebun digambarkan pada Gambar 7.
Penyebab Masalah Inti Efek/ akbat Lahan Gugatan Hukum Penggelapan Lahan Distribusi Lahan Operasional Ganti Rugi Lahan Utang Piutang Demo Diskriminasi Keluaga Baru Penyegelan Kantor Desa Sikap Kepala Desa Bentrok Petani Dan Aparat Dilaporkannya Petani Oleh Kepala Desa Ke Polsek Aksi Panen Langsung Dipenjaranya Ketua Beserta 2 Anggota Koperasi TJM Penyebab Masalah Inti Efek/ akbat Tata Kelola Pembayaran TBS Hak Pekerja Pemalangan Pabrik Demonstrasi Gaji Dan Upah Lembur Tidak Dibayar Tidak Dibayarnya TBS Koperasi Kebakaran Lahan Pencemaran Limbah Ditangkapnya Dirut Dan Manager Krisis Keuangan

## Pemetaan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit
Uraian di atas menunjukkan bahwa bentuk konflik yang terjadi seiring ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Terantang Manuk sangat beragam. Paling tidak, bisa dibedakan sebanyak lima kategori konflik, yaitu konflik tenurial, konflik lingkungan, konflik kesepakatan kerja, konflik program pemberdayaan, dan konflik kebijakan desa. Objek yang dipertikaikan dalam konflik itu juga sangat beragam dengan melibatkan beberapa pihak yang berkonflik.
Tabel 3. Kategori Konflik, Objek yang Dipertikaikan, dan Pihak yang Berkonflik
Objek Konflik Kategori Konflik Pihak yang Berkonflik 1. Tata batas Tenurial Masyarakat 2. Eks SP IV PT. SBP Tenurial Kelompok Masyarakat 3. Ganti rugi lahan Tenurial Masyarakat dan Perusahaan 4. Tata letak kebun Tenurial Masyarakat dan Perusahaan 5. Distribusi dan penggelapan lahan Tenurial Kelompok Pemuda, oknum birokrat, Perusahaan 6. Jual beli lahan sengketa Tenurial Calo tanah, Masyaraakat, Pembeli tanah dan Kepala desa 7. Perambahan lahan perusahaan Tenurial Masyarakat dan Perusahaan 8. Tata kelola KKPA Kesepakatan kerja Koperasi TJM, Kelompok Pemuda dan Perusahaan 9. Pembayaran TBS Kesepakatan kerja Koperasi dan Perusahaan 10. Penunggakan gaji pegawai Kesepakatan kerja Pegawai dan Perusahaan 11. Kerusakan jalan raya Lingkungan Kelompok Pemuda dan Perusahaan 12. Pencemaran limbah Lingkungan Masyarakat, Kelompok Pemuda dan Perusahaan 13. Kebakaran lahan Lingkungan Kelompok Pemuda, Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan Perusahaan 14. Program CSR Program pemberdayaan Kelompok Pemuda dan Perusahaan 15. Peran Kepala Desa Kebijakan Kepala Desa Masyarakat dan Kepala desa

## Sumber: Data Primer 2019
Berdasarkan pemetaan di atas, konflik tenurial menempati posisi paling tinggi dengan terdapat tujuh objek konflik, kemudian konflik lingkungan dan kesepakatan kerja dengan masing-masing terdapat tida objek konflik, sedangkan program pemberdayaan dan kebijakan kepala desa masing-masing memiliki satu objek konflik. Selanjutnya, konflik seperti di atas juga memiliki nuansa yang berbeda-beda dari segi bentuk, kedalaman, luasan, dan intensitasnya (Tabel 4).
Tabel 4. Pemetaan Konflik berdasarkan Bentuk, Kedalaman, Luasan dan Intensitas Konflik
Objek konflik Bentuk konflik Kedalaman konflik Luasan konflik Intensitas konflik 1. Tata Batas Terbuka Sedang Luas Jarang 2. Eks SP IV PT.SBP Terbuka Dalam Sedang Jarang 3. Ganti rugi lahan Terbuka Sedang Sedang Jarang 4. Tata letak kebun Tertutup Dangkal Sedang Jarang 5. Distribusi dan penggelapan lahan Terbuka Dalam Luas Sering 6. Jual beli lahan sengketa Terbuka Dalam Luas Sering 7. Perambahan lahan perusahaan Terbuka Dalam Luas Sering
Objek konflik Bentuk konflik Kedalaman konflik Luasan konflik Intensitas konflik 8. Tata kelola KKPA Terbuka Dalam Luas Sering 9. Pembayaran TBS Terbuka Sedang Luas Sering 10. Penunggakan gaji pegawai Terbuka Sedang Luas Jarang 11. Kerusakan jalan raya Terbuka Sedang Sedang Jarang 12. Pencemaran limbah Terbuka Sedang Luas Sering 13. Kebakaran lahan Terbuka Sedang Sempit Jarang 14. Konflik CSR Terbuka Sedang Sedang Jarang 15. Peran Kepala Desa Terbuka Dalam Sedang Jarang
Sumber: Data Primer 2019
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  bentuk  konflik  di  Desa  Terantang  Manuk  merupakan konflik  terbuka  yang  separuhnya  melibatkan  masyarakat  luas.  Meskipun  demikian,  sebagian  besar konflik tidak berakhir pada tindakan kekerasan atau gugatan hukum. Konflik yang sering terjadi secara terbuka, meliputi masyarakat luas, dan menimbulkan kekerasan atau gugatan hukum dominan berasal dari konflik tenurial. Hal ini karena sumberdaya lahan di Desa Terantang Manuk sudah sangat sedikit sehingga banyak menyebabkan perebutan lahan yang berakhir dengan terjadinya konflik.

## Mekanisme Penyelesaian Konflik
Dalam  penyelesaian  konflik  di  Desa  Terantang  Manuk  didentifikasi  terdapat  dua  mekanisme  yaitu penyelesaian  secara  formal  dan  informal. Penyelesaian  konflik melalui  mekanisme  informal  di  Desa Terantang  Manuk  menggunakan  lembaga  adat  sebagai  wadah  musyawarah  bagi  para  pihak  yang berkonflik dengan Ninik Mamak sebagai penengahnya. Dalam penyelesaian konflik pada periode tahun 2010 hingga 2019, sebagian masyarakat masih berpedoman dengan nilai-nilai adat yaitu sidang atau musyawarah  oleh  Ninik  Mamak  (Tetua  Adat)  dalam  penyelesaikan  konflik.  Hasil  dari  sidang  adat biasanya  berupa  hukuman  sanksi  bagi  pihak  yang  bersalah.  Sanksi  biasanya  berupa  denda  dengan melakukan penyembelihan hewan ternak, yaitu dimulai dari sanksi yang paling rendah adalah satu ekor ayam dan paling tinggi adalah satu ekor sapi atau kerbau. Hasil denda tersebut digunakan untuk makan bersama antara pihak yang berkonflik sebagai tanda bahwa konflik tersebut telah berakhir,
Namun dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik oleh Ninik Mamak tidak selalu memuaskan kedua belah  pihak  yang  berkonflik.  Pihak  yang  merasa  tidak  puas  atas  putusan  adat  melanjutkan  upaya penyelesaian konflik ke jalur formal. Penyelesaian konflik melalui mekanisme formal di Desa Terantang Manuk ditempuh melalui gugatan hukum dan pelaporan ke polisi serta upaya lobi kepada pemerintah dalam membantu mediasi konflik.

## KESIMPULAN
Ekspansi perkebunan sawit menimbulkan konflik-konflik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Desa Terantang Manuk. Pola ekspansi secara informal hanya mengakibatkan konflik lahan  (konflik  tenurial).  Adapun  pola  ekspansi  secara  formal  mengakibatkan  konflik  yang  beragam, yaitu konflik lahan serta konflik akibat akvifitas perkebunan besar dan keduanya bisa terjadi bersamaan. Konflik lahan yang terjadi di desa penelitian adalah: (1) Tata batas, (2) Eks SP IV PT. SBP, (3) Ganti rugi lahan, (4) Tata letak kebun, (5) Distribusi dan penggelapan lahan,  (6) Jual beli lahan sengketa dan (7)  Perambahan  lahan  perusahaan.  Konflik  lainnya  berupa  konflik  non  tenurial  yang  terjadi  di  desa penelitian  mencakup:  (1)  konflik  kesepakatan  kerja  (tata  kelola  KKPA,  pembayaran  TBS,  dan penunggakan gaji pegawai), (2) konflik lingkungan (kerusakan jalan, pencemaran limbah dan kebakaran lahan),  (3)  konflik  program  pemberdayaan  (kebijakan  CSR),  dan  (4)  konflik  kebijakan  desa  (terkait peran kepala desa).

## DAFTAR PUSTAKA
Abram,  N.  K., Meijaard,  E., Wilson,  K.  A.,  Davis, J.  T.,  Wells, J.  A.,  Ancrenaz,  M.,  Budiharta,  S., Durrant,  A.,  Fakhruzzi,  A.,  Runting,  R.  K.,  Gaveau,  D.,  &  Mengersen,  K.  (2017).  Oil  palm– community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. Applied Geography , 78 , 33–44.
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005
Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi  Perkebunan  Kelapa  Sawit:  Dampak  Sosial,  Ekonomi  dan  Ekologi. Jurnal  Ilmu Lingkungan , 17 (1), 130. https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139
Badan Pusat Statistik. (2018). Pangkalan Kuras Dalam Angka 2018 .
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Statistik  Kelapa  Sawit  Indonesia  2018 (Issue  1). https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
Barreiro, V., Iqbal, M., Limberg, G., Prasodjo, R., Sileuw, A., & Schweithelm, J. (2016). the Cost of conflict in oil palm in Indonesia .
Colhester, M. (2011). Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia .
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020 .
Effendy, M. (2011). Dampak sosial ekonomi dan budaya perkebunan kelapa sawit : studi kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara KIII di Kalimantan Barat .
Fahrimal, S., & Safpuriyadi, Y. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Riset Komunikasi , 1 (1), 109–127.
Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim, M. (2017). Oil Palm Boom, Contract Farming, and Rural Economic Development: Village-Level Evidence from Indonesia. World Development , 95 (July),
127–140.
Hidayah,  N.,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Barus,  B.  (2016).  The  Expansion  Of  Palm  Oil  Plantation  And Changes  Of  Rural  Social  Ecology. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 4 (3). https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434
Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan  Perlunya  Perbaikan  Kebijakan  Penataan  Ruang/  Palm  Oil  Expansion  And  Requirement Spatial Planning Policy Improvement. Perspektif , 16 (1),
14–23. https://doi.org/10.21082/psp.v16n1.2016
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik .
Mantiri,  M.  M.  (2013).  Analisis  Konflik  Agraria  Di  Pedesaan  (Suatu  Studi  Di  Desa  Lemoh  Barat Kecamatan Tombariri). Governance , 5 (1).
Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode BaruNo Title . UIP.
Mutolib,  A.,  Mahdi,  Yonariza,  &  Ismono,  H.  (2015).  Konflik  Agraria  Dan  Pelepasan  Tanah  Ulayat (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Suku  Melayu  Di  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  Dharmasraya, Sumatera Barat). Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan , 12 (3), 213–225.
Nugraha,  D. S.,  & Suteki.  (2018). Politik  Hukum Penanganan  Konflik  Perkebunan  Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 103–122.
Obidzinski, K., Takahashi, I., Dermawan, A., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2013). Can large scale
land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably? Land Use Policy , 30 , 952–965. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018
Prabowo,  D.,  Maryudi,  A.,  Senawi,  &  Imron,  M.  A.  (2017).  Conversion  of  forests  into  oil  palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors’ power and its dynamics. Forest Policy and Economics , 78 , 32–39.
Ruslan,  I.  (2014). Perubahan  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat  Akibat Perkebunan  Kelapa  Sawit. Al- Maslahah , 9 (2), 32–51.
Sayer, J., Ghazoul, J., Nelson, P., & Klintuni Boedhihartono, A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical landscapes and livelihoods. Global Food Security , 1 (2), 114–119. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2012.10.003
Sumardjo, Dahri, Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan Di Wilayah Perkebunan Sawit. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 19 (3), 189–196.
Thomas, Sikwan, A., & Rahmaniah, E. (2015). Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN .
Utami, R., Kumala Putri, E. I., & Ekayani, M. (2017). Economy and Environmental Impact of Oil Palm Palm  Plantation  Expansion  (Case  Study:  Panyabungan  Village,  Merlung  Sub-District,  West Tanjung  Jabung  Barat  District,  Jambi). Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia , 22 (2),  115–126. https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115
Widiono, S. (2008). Studi Kasus Terbentuknya Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat pada Dua Desa Sawah Etnis  Serawai  dan  Jawa  di  Kabupaten  Seluma,  Propinsi  Bengkulu. Jurnal  Agrisep  Universitas Bengkulu , 7 (1), 54–71.