## Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Muhamad Rifandi

## Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

## Abstract
Usefulness of the information can be measured by it quality and it is be used in the decision making. This study aimed to analyse the factors affecting the information value of financial statements of local governments, there are the use of information technology and financial supervision  area.  This  research  used  the  survey  method  and  used  primary  data  which obtained from the population of the Head of Sub Division of Accounting in each SKPD in districts  of  DIY.  The  collection  of  data  through  questionnaires  and  processed  using  the application  SmartPLS  2.0.  The  Results  of  this  study  indicate  that  the  use  of  information technology and financial oversight of local governments significantly influence the value of the local government's financial statement information.
Keywords: Value of information, information technology, financial control

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  atas keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).
Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  atas  pengelolaan  APBD selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),  yang  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LKPD tersebut harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005.
Corresponding Author:
Email : muhamadrifandi@unisayogya.ac.id
ISSN 0216-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
Menggambarkan  aktivitas  pemerintah  yang  dituangkan  di  dalam  laporan  keuangan merupakan  upaya  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan akuntabilitas yang berupa keterbukaan perintah dalam mengelola sumber daya publik, agar masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan  dan  fiskal  harus  dilakukan  dalam  bentuk  yang  relevan  dan  mudah  dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006).
Dalam pengelolaan keuangan, pemerinntah melakukan berbagai reformasi keuangan publik dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang  mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerinta Nomer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Yang menjadi dasar teknis pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 13 tahun 2006 yang berlaku sejak tanggal 1 januari 2007.
Kebermanfaatan sesuatu hal termasuk informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat dinilai pada sisi kualitatif, yang mana menghubungkan antara keputusan, pemakaian dan  keyakinan  pengguna  informasi  itu  sendiri.  Dalam  Rerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan  (PP  No.  24  Tahun  2005)  menjelaskan  kriteria  dan  unsur-unsur  yang melatarbelakangi terbentuknya kualitas informasi yang menjadikan nilai informasi laporan keuangan pemerintah semakin baik adalah: (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan, dan (iv) dapat dipahami.
Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dari masa ke masa, maka dipandang perlu  pemerintah  daerah  memanfaatkan  perkembangan  tersebut  untuk  membantu penyusunan  LKPD  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang dimaksud  mencakup  (a)  pengolahan  data,  pengolahan  informasi,  sistem  manajemen  dan proses  kerja  secara  elektronik  dan  (b)  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agara pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  masyarakat  di  seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).
Selain  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan  daerah  dipandang penting  untuk  meningkatkan  nilai  informasi  yang  terkandung  di  dalam  LKPD,  dimana dalam  penggunaan  anggaran  agar  dapat  terealisasi  sesuai  rencana  dan  tertib  dalam pertanggungjawabannya.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  dengan  judul
“Pengruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengawasan  keuangan  daerah  terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah”.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  nilai  informasi  laporan  kueangan  pemerintah daerah.

## Kontribusi Penelitian
Penelitian  ini  berkontribusi  sebagai  bahan  acuan  dan  pertimbangan  pemerintah  daerah dalam upaya peningkatan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Decision-Usefulness Theory
Kegunaan-keputusan  informasi  akuntansi  mengandung  komponen-komponen  yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan hirarki dari kualitas  informasi  akuntansi  dalam  bentuk  kualitas  primer,  kandungannya  dan  kualitas sekunder.
Teori  kegunaan-keputuan  informasi  sangat  relevan,  karena  Standar  Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No.2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Nilai Informasi
Hal yang ingin didapatkan para stakeholder dari LKPD adalah informasi yang relevan sesuai  dengan  keputusan  yang  ingin  dibuat.  Inilah  alasan  agar  pemerintah  harus mengedepankan  manfaat  dan  tujuan  penyajian  laporan  keuagan  agar  informasi  tersebut tidak menjadi sia-sia. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama  saja  dengan  mengatakan  bahwa  informasi  harus  mempunyai  nilai  (Surwardjono, 2005).
Kebermanfaatan  sebuah  informasi  dapat  diukur  dari  kualitas  nilai  informasi  dan berguna dalam pengambilan keptusan. Kualitas laporan keuagan tersebut tercermin dalam karakteristik  kualitatif  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (2005)  yang  menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  agar  dapat  memenuhi  tujuannya.  Persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerinntah pusat/daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tuntutan  penggunaan  SIKD  oleh  Pemerintah  Daerah  agar  mampu  memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi Komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan, dan keakuratan data yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.
Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  tahun  2005  menjelaskan  bahwa Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan  mamanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat,  maka  memberi kesempatan  kepada  semua  pihak  untuk  mengakses,  mengelola,  dan  menggunakan informasi  yang  terdapat  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  cepat  dan akurat.
Arfianti  (2011),  menemukan  bahwa  pemanfaatan  pemanfaatan  teknologi  informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah,  dapat  mempercepat  proses  pengolahan  data  transaksi,  keakurasian  dalam peritungan, serta menghasilkan output lainnya lebih bias tepat waktu. Temuan ini didukung oleh  penelitian  Winidyaningrum  (2010),  Indriasari  (2010)  dan  Indrawati  (2013)  yang menjelaskan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengolahan  data  memiliki keunggulan dalam kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, serta kecepatan dalam pemrosesan informasi.
Berdasarkan paparan di atas yang menjelaskan tentang adanya pengaruh pemanfaatan teknologi  informasi  terhadap  nilai  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sehingga  di  dalam  penelitian  ini,  peneliti  kembali  menguji  dengan  hipotesis  sebagai berikut:
H1:  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  secara  positif  terhadap  nilai  inforasi laporan keuangan

## Pengawasan Keangan Daerah
Menurut  Yosa  (2010)  dalam  Arfianti  (2011)  yang  dimaksud  dengan  pengawasan adalah suatu  upaya  yang sistematik untuk  menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk  merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk  membandingkan  kinerja  aktual dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu penyimpangan,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.
Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  pasal  1  ayat  (6)  menjelaskan  bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas.
Hasil penelitian Arnando (2013) menemukan bahwa pengaruh pengawasan keuangan terhadap  nilai  informasi  LKPD  pada  semakin  baik  pengawasan  keuangan  daerah,  maka nilai  informasi  yang  dihasilkan  akan  semakin  baik  pula.  Pengawasan  juga  mampu membantu pemerintah dalam upaya mencapai tujuan ogranisasi secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian Indrawati (2013) yang menjelaskan bahwa pengawasan keuangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  nilai  informasi  laopran  keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah terhadap nilai  informasi  laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti membuat turunan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap nilai informasi laporan keuangan
Model Penelitian
Kualitas Nilai Informasi Keuangan Daerah
Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan Keuangan Daerah
3. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran yang harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah sub bagian keuangan/akuntansi dari tiap-tiap SKPD yang bertindak sebagai pencatat masuk  dan  keluarnya  anggaran  dan  selanjutnya  menyusun  transaksi  tersebut  ke  dalam LKPD.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  sub  bagian  keuangan/akuntansi  yang berada  di  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Kota  Se-Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY)  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Kota  Jogja,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabpaten Kulonprogo.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer,  dimana  peneliti  membagikan langsung  kuesioner  kepada  Kepala  sub  bagian  Akuntansi  SKPD  di  Kabubaten  Kota  se- DIY.  Selain  membagikan  kuesioner,  dalam  teknik  pengumpulan  data  peneliti  juga melakukan observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktivitas dan fasilitas yang ada di SKPD yang bersangkutan.

## Uji Instumen Data
Uji validitas dilakukan terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam setiap variabel, yaitu untuk  mengetahui  tingkat  kevalidan setiap pernyataan terhadap variabel  penelitian. Untuk menaksir validasi item pernyataan, penelitian ini menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA), dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Varian yang didasarkan pada pendekatan PLS lebih sering digunakan karena PLS tidak mengharuskan pembebanan sampel  dan  merupakan  distribusi  bebas.  Suatu instrument dikatakan  valid  kalau loading factor harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2011).
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran  tetap  konsisten,  apabila  dilakukan  pengukuran  dua  kali  atau  lebih  terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Peneliti melakukan uji reliabilitas konstruk dengan menampilkan nilai composite reliability, Average Variance Extracted (AVE) dan membandingkan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Instrumen  yang  dipakai  dalam  variabel  dikatakan  andal  ( reliable )  apabila composite reliability memiliki nilai di atas 0.80 dan nilai AVE di atas 0.50 (Ghozali, 2011).

## Pengujian Hipotesis Penelitian
Pengujian  seluruh  hipotesis  penelitian  menggunakan  metode  Partial  Least  Square (PLS). Dengan metode PLS, maka model yang diuji dapat mempergunakan asumsi bahwa data  tidak  harus  berdistribusi  normal,  skala  pengukuran  dapat  berupa  nominal,  ordinal, interval, maupun rasio. Jumlah sampel tidak harus besar dan indikator tidak harus dalam bentuk refleksif karena dapat pula berbentuk formatif, serta model tidak harus berdasarkan teori.
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat  dalam  persamaan  tersebut  secara  individu  apakah  berpengaruh  terhadap  nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi  smartPLS.  Jika  nilai  t-hitung  >  t-tabel  (1.99),  pada  taraf  signifikansi  5%  maka diterima  atau  signifikan.  Pengukuran  persentase  pengaruh  semua  variabel  independen terhadap nilai variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R-square (R2)  antara  satu  dan  nol,  dimana  nilai  R-square  (R2)  yang  mendekati  satu  memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah Kepala sub bagian keuangan Dinas dan Badan yang  ada  di  lingkungan  Kabupaten  Kota  se-DIY,  yaitu:  Kota  Yogyakarta  sebanyak  16 responden,  Kabupaten  Sleman  sebanyak  17  responden,  Kabupaten  Bantul  sebanyak  22 responden, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 19 responden, dan Kabupaten Gunung Kidul sebanyak  17  responden.  Beberapa  kesempatan  peneliti  mendapat  kesempatan  bertemu dengan kepala sub bagian keuangan untuk membahas beberapa poin indikator pernyataan yang ada di kuesioner, dan yang lain dititipkan melalui Sekretariat/Bagian umum.

## Deskripsi Responden
Dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, namun tidak semua kembali ke tangan peneliti untuk dianalisis. Berikut prosentase tingkat pengembalian kuesioner:
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang dibagikan 91 Kuesioner yang tidak direspon 16 Kuesioner yang direspon 75 Kuesioner yang tidak dapat digunakan 0 Kuesioner yang dapat digunakan 75 Tingkat pengembalian kuesioner 75/91x100%= 82%
Sumber: data yang diolah
Evaluasi Pengukuran (Outer Model)

## Uji validitas
Validitas pertanyaan secara individual dapat di lihat pada tabel Cross Loading di bawah ini.
Tabel. 2 Uji Validitas
Sumber: Data primer diolah
Keterangan: NILK  : Nilai Informasi Laporan
Keuangan
PKD  : Pengawasan Keuangan Daerah
PTI : Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa loading factor lebih besar dari 0.50. Hal ini menandakan bahwa semua item pertanyaan secara individual adalah valid.
NILK PKD PTI A1 0.798066 0.704550 0.696053 A2 0.859170 0.708639 0.544212 A3 0.929323 0.719230 0.544783 A4 0.903966 0.684299 0.598564 A5 0.926947 0.715309 0.604359 A6 0.916279 0.730969 0.551512 A7 0.890304 0.700501 0.587251 A8 0.800628 0.670773 0.531920 B1 0.751580 0.688787 0.613222 B2 0.767984 0.535946 0.522785 B3 0.848542 0.713694 0.586299 PKD1  0.696135 0.852232 0.673707 PKD2  0.711157 0.913371 0.609831 PKD3  0.756773 0.929569 0.585436 PKD4  0.724102 0.913090 0.636327 PKD5  0.754055 0.930866 0.609831 PKD6  0.655773 0.824672 0.603284 PKD7  0.759376 0.897730 0.703964 PTI1 0.556554 0.541631 0.817954 PTI2 0.523893 0.532929 0.757914 PTI3 0.668068 0.651186 0.869190 PTI4 0.575533 0.592434 0.781860 PTI5 0.551492 0.565457 0.848911 PTI6 0.406252 0.492801 0.802897 PTI7 0.478226 0.560426 0.736094

## Uji Realibilitas
Untuk  melihat  reliabel  atau  tidak  suatu  instrumen  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 3. Composite Realibility Composite Reliability AVE Akar AVE KILK  0.967783 0.733002  0.85616 PKD  0.965782 0.801556  0.89530 PTI 0.927001 0.645344  0.80333

## Sumber: Data primer diolah
Reliabilitas yang baik mensyaratkan bahwa nilai composite reliability di atas 0.80 dan nilai AVE di atas 0.50. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik, karena nilai composite reliability > 0.80 dan nilai AVE > 0.50.

## Evaluasi Model Struktur (Inner Model)
Setelah  model  yang  diperkirakan  sudah  memenuhi  kriteria  outer  model,  selanjutnya dilakukan pengujian model struktur, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 4. R Square Value Untuk Model Nilai
Informasi Laporan Keuangan R Square KILK 0.677197

## PKD

## PTI

## Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  nilai  R  Square  untuk  variabel  Nilai  Informasi Laporan  Keuangan  (NILK)  adalah  sebesar  0.677,  yang  artinya  variabel  konstruk  NILK dijelaskan  oleh  konstruk  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan  Keuangan Daerahh sebesar 67.7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain sebesar 32.3%.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel dapat dilihat hasil path coefficients berikut ini:
Tabel 5. Hasil path coefficients Hipotesi s Path Path
Coefficie
nt T Statistics Keteranga n
H1 PTI → NILK  0.218611  2.638644  Didukung H2 PKD → NILK 0.654002  6.565833  Didukung

## Sumber: Data primer diolah
Dari tabel di atas, kedua variabel memiliki nilai t-value > t-table (1.99), yang artinya kedua hipotesis didukung. Selain tabel di atas, dapat juga dilihat dari model penelitian yang sudah disesuaikan dengan format SmartPLS sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian

## 4. Pembahasan

## Pengujian hipotesis 1
Hipotesis  pertama  (H1)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan tabel di atas memiliki nilai path coefficient sebesar 0.218611 dan t-value sebesar 2.638644. Hal  ini  menunjukkan  bahwa t-value (2.638644)  > t-table (1.99)  yang  berarti  hipotesis pertama didukung.
Hipotesis pertama didukung yang bearti pemanfaatan teknologi informasi berpenaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Winidyaningrum  (2010),  Indriasari  (2010), Arfianti  (2011)  dan  Indrawati  (2013)  yang  menjelaskan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi  dalam  pengolahan  data  memiliki  keunggulan  dalam  kecepatan  sehingga menghasilkan  laporan  keuangan  yang  tepat  waktu,  serta  kecepatan  dalam  pemrosesan
informasi.

## Pengujian hipotesis 2
Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daeraah berpengaruh terhadap  nilai  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  tabel  di  atas memiliki  nilai path  coefficient sebesar  0.654002  dan t-value sebesar  6.565833.  Hal  ini menunjukkan  bahwa t-value (6.565833)  > t-table (1.99)  yang  berarti  hipotesis  kedua didukung.
Hipotesis  kedua  didukung  menunjukkan  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  nilai  informasi  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arnando (2013) yang menemukan  bahwa  pengaruh  pengawasan  keuangan  terhadap  nilai  informasi  laporan keuangan  pemeraintah  daerah,  semakin  baik  pengawasan  keuangan  daerah,  maka  nilai informasi  yang  dihasilkan  akan  semakin  baik  pula.  Hal  serupa  disampaikan  pada  hasil penelitian Indrawati (2013) yang menjelaskan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laopran keuangan pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan ke dalam dua poin berikut.  Pertama,  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pegawai lebih  senang  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  mempercepat  dan  mempermudah kinerjanya. Kedua, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  pengawasan keuangan  daerah  diperioritaskan  untuk  mendapatkan  keyakinan  yang  wajar  terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimbudiono,  Ria  Sandra  &  Fidelis  Arastyo  Andono,  (2004)  “Kesiapan  Sumber  Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  Kepada  Masyarakat:  Renungan  Bagi Akuntan Pendidik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , Vol. 05 No. 02 Arfianti,  Dita,  (2011)  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah”, Skripsi, Universitas  Diponegoro,

## Semarang.
Armando,  Gerry,  (2013)  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah di Kota Bukittinggi”, Artikel , Universitas Negeri Padang.
Dwiandra,  (2006)  “Pengaruh  Interaksi  Ketidakpastian  Lingkungan,  Desentralisasi,  dan Aggregat Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial”, Symposium Nasional akuntansi IX. Padang.
Ghozali,  I,  (2006)  “Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS”, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hamzah,  Ardi,  (2009)  “Pengaruh  Ekspektasi  Kinerja,  Ekspektasi  Usaha,  Faktor  Sosial, Kesesuaian  Tugas  dan  Kondisi  yang  Memfasilitasi  Pemakai  terhadap  Minat Pemanfaatan  Sistem  Informasi”, Simposium  Nasional  Sistem  Teknologi  Informasi, UGM.
Hevesi, G. Alan, (2005) “Standards for Internal Control in New York State Government”, www.osc.state.ny.us
Hevesi, G. Alan, (2005) “Standards for Internal Control in New York State Government”.
www.osc.state.ny.us .
Indrawati, Dwi Anita., Mohamad Djasuli., Anita Carolina, (2013) “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah” Jurnal Universitas Trunojoyo, Madura.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo,  (2008)  “Pengaruh  kapasitas  sumberdaya manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah”, SNA XI Pontianak Kharis, Abdul, (2010) “Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem  Pengendalian  Intern  pada  PT.  Avia  Avian”, Skripsi, UPN  Veteran,  Jawa Timur.
Kiswara, Endang, (2011) “Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode- Metode  Pembebanan  Pajak  Penghasilan  Berbeda”, PhD  thesis ,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2005) “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.
Mardiasmo, (2006) “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi
Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance ”, Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No.1
Mulyadi, (2005) “Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa”, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE.
Noviyanti, Suzy dan Intiyas Utami, (2004) “Dasar-dasar Pengauditan”, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana , Salatiga.
Republik  Indonesia,  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  2014  Badan  Pengawas Keuangan, http://bpk.go.id/ihps
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 13 tahun 2006 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  “tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  “tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan”.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  nomor  8  tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
Sukmaningrum,  Tantriani  dan  Puji  Hartono,  (2011)  “Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah”, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Sutabri, Tata (2003) “Analisa Sistem Informasi”, Penerbit Andi, Yogjakarta
Tuasikal, Askam, (2007) “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah  terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah”, Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Sektor Publik , Vol.08, No.01.
Warisno,  (2008)  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  di  Longkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi”, Tesis ,  Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
Winidyaningrum,  C  dan  Rahmawati  (2010)  “Pengaruh  sumberdaya  manusia  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  keterandalan  dan  ketepatwaktuan
pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  variabel  intervening  pengendalian intern akuntansi”, S NA XIII Purwokerto
Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord., Binshan Lin, (2003) “Key issue of accounting information quality management: Australian case studies”, Industrial Mangaement &

## Data System
Yani,  Ahmad,  (2002)  “Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia”, Rajawali Pers , Jakarta.
Yuliani,  Safrida.,  Nadirsyah.,  Usman  Bakar,  (2010)  “Pengaruh  pemahaman  akuntansi, pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  dan  peran  internal  audit terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah”, Jurnal  telaah  dan  riset akuntansi , Vol. 3, No. 2