PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Marjiko, 1 Lintje Anna Marpaung, 2 Indah Satria 3
The village is a unit of the legal community that has a genuine arrangement based on the privileged origin rights. The cornerstone of the thinking on village governance is diversity,  participation,  autonomy,  democratization  and  community  empowerment. The result of the study is the Implementation of Article 19 of Government Regulation No.  60  of  2014  on  Village  Funds  sourced  from  the  State  Revenue  and  Expenditure Budget in Rama Yana Village Sub-District Seputih Raman Central Lampung Regency is currently done in accordance with government regulations but not yet maximized. The problem is still the lack of knowledge of village apparatus in understanding the rules about  village  fund  management,  lack  of  understanding of  the  tupoksi  of  each position, delay in the transfer of village funds, system of management of the village administration  that  is  not  optimal,  lack  of  aspiration  and  active  role  of  the community, ineffective communication between the community and the village head.
Keywords : village; autonomy; Government Regulation.

## I. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945    merumuskan    bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 37 ayat (5)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  perubahan.  Kemudian  bahwa  berdasarkan  Pasal 18  UUD  1945  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  Negara  Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Selanjutnya  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  bahwa    sistem pemerintahan  yang  paling  bawah  yakni  pemerintah  desa.  Menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan bahwa Desa adalah desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung , marjiko@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, lintje@ubl.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung , indah.satria@ubl.ac.id
Kesatuan Republik  Indonesia. Menurut Widjaja desa  adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  pemerintahan  desa  adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat. 4
Pemerintah  desa  secara    historis  dibentuk  oleh  masyarakat  desa  dengan memilih  beberapa  orang  anggota  masyarakat  yang  dipercaya  dapat  mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai  aspek kehidupan  mereka.  Aspek  kehidupan  masyarakat  desa  biasanya  yang  utama adalah  hukum  adat  (istiadat)  tertulis  maupu  tidak  tertulis,  sosial  budaya kemasyarakatan,  ekonomi  pertanian,  perkebunan,  perikanan,  perdagangan, ketertiban,  keamanan  dan  pertahanan  diri, serta  pemerintahan.  Pemerintah  desa merupakan  bentuk  formalisasi  organisasi  kelembagaan  masyarakat  desa. Kehadiran  pemerintah  desa  merupakan  pemenuhan  kebutuhan  dan  eksistensi masyarakat desa. 5
Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip ada beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya yaitu:
a) Desa  pada  umumnya  terletak  di  atau  sangat  dekat  dengan  wilayah  usaha tani.
b) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
c) Karenanya,  faktor  penguasaan  tanah    menentukan    corak  kehidupan masyarakatnya.
d) Tidak  seperti  dikota  sebagian  besar  penduduknya  merupakan  pendatang, populasi penduduk.
e) Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
f) Desa mempunyai ikatan sosial yang relative lebih ketat dari pada di kota. 6
Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah    Kabupaten/Kota,  bagian  dari dana    perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara, bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota,  serta  hibah  dan sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga.  Bantuan  keuangan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN
4 HAW  Widjaja.  2003. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Unik. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm.3
5 Azam Awang. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2010. Hlm. 49.
6 Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip.  2011. Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori. Aplikasi. Dan Pemecahanya . Kencana. Jakarta. hlm. 838
menyebutkan bahwa Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional pada APBN setiap tahun.
Selanjutnya  menurut  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana desa  yang  Bersumber dari APBN bahwa
1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
2. Pengalokasian  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung berdasarkan  jumlah  Desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun  penulis  akan  melakukan  riset  pengelolaan  dana  desa  di  Kampung Rama  Yana.  Bahwa  Kampung  Rama  Yana  merupakan  kampung  transmigrasi  di Tahun  1958  yang  terletak  di  Kecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten    Lampung Tengah.  Kampung  Rama  Yana  mayoritas  penduduknya  berasal  dari  Pulau  Jawa dan Pulau Bali dan hanya terdapat suku yakni Jawa dan Bali. Bahwa di Kampung Rama  Yana  sama  seperti  kampung-kampung  yang  ada  di  Kabupaten  Lampung Tengah yakni mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun.
Berdasarkan fakta di lapangan terkait pembangunan di Kampung Rama Yana Kecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  bersumber  dari dana desa saat ini belum seluruhnya tersentuh dengan dana desa tersebut hingga saat  ini  baru  sekitar    empat    puluh  persen  (40%)  yang  sudah  terealisasi  seperti pembangunan  jalan,  jembatan,  irigasi  dan  infrastruktur  lainnya  hal  ini  karena diutamakannya  pembangunan  yang  masuk  dalam  skala  prioritas  pembangunan. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas  penulis  tertarik  untuk melakukan  riset  mengenai  pengelolaan  dana  desa  di  Kampung  Rama YanaKecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene nominalnya  cukup  besar,  hal  ini  untuk  membuktikan  apakah  pengelolaan  dana desa tersebut diterapkan sudah sesuai aturan ataukah belum.

## II. PEMBAHASAN

## a. Konsep Pemerintahan Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah  air,  tanah  asal,  atau  tanah  kelahiran.  Dari  perspektif  geografis,  desa  atau village yang  diartikan  sebagai “groups  of  houses  or  shops  in  a  country  area, smallerthan  and  town“. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat  istiadat  yang  diakui  dalam  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkasan  hak  asal-usul  yang  bersifat  istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 7
7 HAW Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 3
Menurut  R.  Bintarto,  berdasarkan  tinajuan  geografi  yang  dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat  disuatu  daerah  serta  memiliki  hubungan  timbal  balik  dengan  daerah lain. 8 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  di luar  kota  yang  merupakan  kesatuan.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  1,  Desa  adalah Desa  dan  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang Desa Pasal 1 yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1,  Desa  adalah  Desa  dan  Desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintah  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang terdiri dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa  bertugas  menyelenggarakan  sistem kepemerintahan  desa,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberian pelayanan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  desa.  Sejalan  dengan  itu,Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tetang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur penyelenggara kepemerintahan desa. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yakni,  Desa berhak:  a.  Mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak
8 R. Bintaro.  1989. Dalam Interaksi  Desa  –  Kota  dan Permasalahannya.  Ghalia  Indonesia. Jakarta. hlm. 5
asalusul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan.
Pemerintah  desa  berkewajiban  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan sesuai  dengan  kewenangannya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan  tugastugas  ini  diperlukan  susunan  organisasi  dan  perangkat  desa yang  memadai  agar  mampu  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  baik. Dengan  demikian  susunan  organisasi  pemerintah  desa  yang  ada  saat  ini  perlu dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  upaya  melaksanakan  amanat Undang-Undang Desa.
b. Implementasi  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan  Seputih  Raman Kabupaten Lampung Tengah.
Menurut I Made Mertayasa selaku Kepala Kampung Rama Yana mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  desa  yang  Bersumber  dari  APBN  bahwa  Dana  Desa  dialokasikan  oleh Pemerintah  untuk  Desa  kemudian  pengalokasian  Dana  Desa  dihitung  dan dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Bahwa penggunaan dana  desa  sebagian besar  digunakan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini sesuai  dengan  amanat  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Menurut  Mujiran  selaku  Sekretaris  Kampung  Rama  Yana  bahwa  proses pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam  proses perencanaan  yang  sudah  ditetapkan  dan  masyarakat  berhak  untuk mengetahui  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pembangunan  desa. Pengelolaan  dana  desa  harus  dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  musyawarah desa  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa.  Ketentuan  tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus  mematuhi  kaidah  pemerintahan  yang  baik  yang  harus  dilaksanakan  oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah  pusat  agar  sesuai  dengan  tujuannya  seyogyanya  perlu  adanya penerapan  fungsi-fungsi  manajemen  pada  setiap  proses  pengelolaan  dana tersebut.
Selanjutnya  menurut  Marsim  selaku  Kepala  Badan  Permusyawaratan Kampung  (BPK)  Rama  Yana  mengatakan  bahwa  pengelolaan  dana  desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.  Pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
1. Perencanaan  yang  dimaksudkan  adalah  tahapan  perencanaan penggunaan dana desa yaitu pembuatan rencana kerja.
2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan dana desa.
3. Penatausahan  yang  dimaksud  yaitu  segala  rangkaian  kegiatan  yang meliputi  pembukuan,  inventarisasi, dan  pelaporan  barang  milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana desa.
4. Pelaporan  yang  dimaksud  yaitu  upaya  pengelola  dana  desa  untuk melaporkan  setiap  perkembangan  kegitan  yang  sedang  dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab dana desa.
Pertanggung  jawaban  keuangan  desa  yang  dimaksudkan  penulis  adalah pertanganggung jawaban penggunaan dana desa sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan  dana  desa.  Menurut  Menurut  I  Made  Mertayasa  selaku  Kepala Kampung Rama Yana bahwa keuangan desa/kampung harus dikelola berdasarkan azas-azas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1
Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan
anggaran dipertanggungjawabkan  oleh  Kepala  Kampung  kepada  Badan  Permusyawaratan Kampung selambat- lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Bahwa asas-asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa/  Kampung  sebagaimana  tertuang  dalam Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran,  dengan  uraian  sebagai berikut:
1. Transparan  yakni  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya  tentang  keuangan  desa.  Asas  yang  membuka  diri  terhadap hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi yang  benar,  jujur,  dan tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam  rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Asas  akuntabel  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat  desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan  keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
Menurut  I  Made  Mertayasa  selaku  Kepala  Kampung  Rama  Yana  bahwa pengelolaan  dana  desa  dalam  hal  ini  untuk  Tahun  anggaran  2017,  penyaluran Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  49  Tahun 2016,  Pasal  14  ayat  menyatakan  bahwa  penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  secara dua  tahap.  Bahwa  dana  desa  yang  disalurkan/ditransfer  ke  rekening  daerah  dan tidak  langsung  ke  rekening  kas  Desa,  karena  sesuai  dengan  perintah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Penjelasan  Pasal  72  ayat  2  huruf  b Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Anggaran  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  tersebut  adalah  anggaran  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  dan  Desa  Adat yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Bahwa Dana  Desa  berfungsi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan Dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan  antar  Desa,  dan  sekaligus  untuk  melakukan  pemerataan pembangunan.
Menurut Mujiran selaku Sekretaris Kampung Rama Yana bahwa berdasarkan Peraturan  Kampung  Rama  Yana  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja kampung Tahun Anggaran 2017 menetapkan anggaran yakni sebagai berikut:
1. Pendapatan kampong Rp.1.249.618.632,-
2. Belanja kampung
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp. 341.347.736,-
b. Bidang Pembangunan Rp.760.421.896,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 119.017.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 28.832.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.249.618.632,-
Selanjutnya menurut I Made Mertayasa  selaku Kepala  Kampung  Rama Yana bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa    yang    bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saat ini  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang.  Adapun pelaksanaannya meliputi:
a. Perencanaan Bahwa  penetapan  anggaran  dana  desa  diawali  melalui  program perencanaan  dan  kegiatannya  disusun  melalui  forum  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Musrenbangdes adalah  forum  musyawarah  yang  membahas  usulan-usulan  rencana kegiatan  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan  Desa/  Kampung,  sejak  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggugjawaban  wajib  melibatkan masyarakat  para  pemangku  kepentingan  di  desa  serta  masyarakat luas,  utamanya  kelompok  marjinal  sebagai  penerima  manfaat  dari program    atau  kegiatan  pembangunan  di  Desa/  Kampung.  Bahwa  di tahun  2017,  Kampung  Rama  Yana  memprioritaskan  bidang pembangunan  infrastruktur  dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat kampung  Rama  Yana.  Pada  proses  perencanaan  dana  desa  di  awali dengan  penyusunan  rencana  prioritas  kegiatan  desa  yang  dibiayai dana desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPK serta para  tokoh  masyarakat  untuk  hadir  agar  dapat  menampung  aspirasi dan  gagasan  dari  masyarakat.  Adapun  kesepakatan  yang  sudah didapat  yakni  pembangunan  saluran  irigasi,  gapura,  jembatan  dan perbaikan jalan kampung.
b. Pelaksanaan Pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  telah  dilakukan  pembangunan sesuai dengan dana yang telah ditentukan. Namun, dalam melakukan sebuah  kegiatan  baik  itu  pembangunan  tidak  terlepas  dari  kendala- kendala yang terjadi dilapangan salah satu kendala dari pelaksanaan pembangunan  Kampung  Rama  Yana  adalah  tidak  mengertinya perangkat kampung terhadap tupoksi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  sekretaris  Desa  bertindak  sebagai koordinator  pelaksana  teknis  pengelolaan  keuangan  Desa,  termasuk di dalamnya Dana Desa. Dalam melaksanakan pembangunan ditunjuk Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  untuk  melaksanakan  pembangunan. Agar  pembangunan  berjalan  dengan  baik  tentunya  tim  harus bekerjasama  agar  terlaksana  program  yang  direncanakan sebelumnya.
c. Penatausahaan
Terkait  penatausahaan  dana  desa  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh bendahara  Kampung  Rama  Yana  yakni  mencatat  dan  melengkapi dokumen  yang  berkaitan  dengan  keuangan  Kampung  Rama  Yana
termasuk  di  dalamnya  Dana  Desa.  Dalam  hal  ini  Dana  Desa  yang dilaporkan setiap bulannya kepada kepala Kampung Rama Yana.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  anggaran  Dana  Desa  yang  sudah  terealisasi  dilakukan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  disusun  oleh  Tim  Pelaksanan Kegiatan di Kampung Rama Yana.
e. Evaluasi Dana Desa Evaluasi  dana  desa  meliputi  evaluasi  perencanaan  Dana  Desa  yakni dalam  evaluasi  perencanaan  Dana  Desa  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Kampung.  Kemudian  Badan  Permusyawaratan Kampung  melihat  kesesuaian  antara  perencanaan  yang  terdiri  dari gagasan  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dalam  musrenbang Kampung  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Setelah  diverifikasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung, dan jika tidak ada perubahan dalam perencanaan tersebut maka Badan Permusyawaratan Kampung menyetujui  dan  menandatanganinya.  Kemudianevaluasi  Pelaksanaan Dana Desa  yakni  evaluasi pelaksanaan  pembangunan kampung Rama Yana  dilaporkan  dalam  bentuk  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ).
Kemudian  pada  saat  pelaporan  realisasi  oleh  Kepala    Kampung  juga melaporkan  realisasi  tersebut  kepada  Badan  Permusyawaratan Kampung. Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara, dan diverifikasi oleh sekretaris Kampung.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  dapat  di  analisis  yaitu  berdasarkan teori  Thomas  R.Dye  menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik adalah  segala  sesuatu yang  dikerjakan  dan  yang  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diketahui dengan di sahkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  maka  kebijakan  pengaturan tentang  desa  telah  dibentuk  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia.  Bahwa  dari kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pengaturan  tentang pengelolaan  dana  desa  telah  dibentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.  Berdasarkan  teori  tersebut  maka  implementasi  Pasal  19  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa    yang    bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan Seputih  Raman  Kabupaten  Lampung  Tengah  saat  ini  sudah  dilakukan  sesuai dengan  amanat  peraturan  pemerintah  yakni  di  prioritaskan  pembangunan infrastruktur  kampung  dan  pemberdayaan  masyarakat  namun  dalam pelaksanaannya masih adanya kendala yang dihadapi baik bersifat teknis maupun
non  teknis  seperti  keterbatasan  kemampuan  aparatur  Kampung  dalam  proses pengelolaan dana desa dan tidak tepatnya waktu pencairan dana sehingga rencana pembangunan menjadi terhambat.
c. Kendala dalam Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
Menurut  Marsim  selaku  Kepala  Badan  Permusyawaratan  Kampung  (BPK) Rama  Yanabahwa  pelaksanaan  pengelolaan  pemerintah  kampung  harus  didasari berdasarkan  Prioritas,  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan  masyarakat  Desa  yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan  dan  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan  kualitas  ketertiban  dan  ketenteraman  masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung.
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir Friedman di atas dapat diketahui bahwa apabila pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini  karena  di  pengaruhi  oleh  sistem  hukum  yakni diantaranya  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  kultur  hukum.  Berdasarkan teori tersebut maka kendala dalam implementasi  Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan  Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah diantaranya yaitu:
1. Struktur Hukum
Menurut  Marsim  selaku  Kepala  Badan  Permusyawaratan KampungRama  Yana  bahwa  kendala  dalam  implementasi  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah jika diukur dari struktur hukumnya meliputi masih kurangnya pengetahuan  aparatur  kampung  dalam  memahami  aturan  tentang pengelolaan    dana    desa  sehingga  menyebabkan  terkendalanya pelaksanaan  kegiatan  penelolaan  dana  desa,  Kurang  memahami tupoksi dari masing-masing jabatan sehingga edukasi dan penyuluhan terhadap  masyarakat  kurang  sehingga  pemberdayaan  masyarakat yang diharapkan kurang dapat berjalan dengan baik.
2. Substansi Hukum
Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada  dalam  sistem  itu.  Substansi  juga  berarti  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem  hukum  itu, mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang mereka  susun. Terkait hal ini dilihat  dari subtansi hukum nya maka dapat  diketahui  bahwa  kendala  dalam  implementasi  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah  yakniKeterlambatan  transfer  dana  dari  kabupaten  ke Kampung  bahwa  keterlambatan  yang  dimaksudkan  tersebut  ialah terlihat  pada  transfer  dana  yang  baru  dilakukan  pada  bulan  agustus dan  selanjutnya  di  bulan  November,  sedangkan  menurut peraturannya Dana  Desa  ditransfer pada tahap pertama adalah bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Agustus tahun berjalan kemudian sistem pengelolaan administrasi  kampung yang tidak optimal hal ini dikarenakan  kerap  terjadi  perbedaan  pendapat/  ide  dari  perangkat kampung  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  menghambat proses pembangunan kampung.
3. Kultur Hukum
Kultur  hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. Kultur hukum adalah  suasana  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalah gunakan.  Budaya  hukum  erat  kaitanya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat  merubah  pola  pikir masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Adapun  Faktor  kendala apabila di liat dari sisi kultur hukumnya diantaranya yaitu kurangnya aspirasi  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam  program  perencanaan pembangunan  maupun  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di kampung,  tidak  efektifnya  komunikasi  antara  masyarakat  dengan kepala  kampung  ataupun  perangkat  kampung  dalam  upaya membangun kampung.

## III. PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten
Lampung  Tengah  saat  ini  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah tetapi belum maksimal yakni di prioritaskan pembangunan infrastruktur kampung dan  pemberdayaan  masyarakat  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  adanya kendala  yang  dihadapi  baik  bersifat  teknis  maupun  non  teknis  seperti keterbatasan kemampuan aparatur Kampung dalam proses pengelolaan dana desa dan tidak tepatnya waktu pencairan dana sehingga rencana pembangunan menjadi terhambat.
Kendala  dalam  implementasi  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Negara  di  Kampung  Rama  Yana  Kecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten Lampung  Tengah  diantaranya  yaitu:  masih  kurangnya  pengetahuan  aparatur kampung  dalam  memahami  aturan  tentang  pengelolaan  dana  desa,  Kurang memahami tupoksi dari masing- masing jabatan sehingga edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat kurang, keterlambatan transfer dana desa dari kabupaten ke Kampung,  sistem  pengelolaan  administrasi  kampung  yang  tidak  optimal, kurangnya  aspirasi  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam  program  perencanaan pembangunan  maupun  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  kampung,  tidak efektifnya  komunikasi  antara  masyarakat  dengan  kepala  kampung  ataupun perangkat  kampung  dalam  upaya  membangun  kampung.  Oleh  karena  itu, sebaiknya aparatur Pemerintah Kampung Rama Yana harus  lebih memahami dan mengerti  dengan  tupoksi  dan  tanggungjawab  terkait  pengelolaan  dana  desa sehingga dapat meminimalisir kendala yang timbul dalam proses pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat kampung Rama  Yana.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Azam  Awang.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintah. Pustaka  Belajar. Yogyakarta.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan  Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori.  Aplikasi.  dan  Pemecahanya . Kencana. Jakarta.
R.  Bintaro.  1989.  Dalam  Interaksi  Desa  –  Kota  dan  Permasalahannya.  Ghalia Indonesia. Jakarta.
HAW Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Unik,. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
_______________. 2003. Pemerintahan Desa/Marga . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## B. Peraturan Peundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke empat.
Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  33    Tahun    2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009 tentang Pelayanan  Publik.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.