## PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nanda Hani Juniarti, Ahmad Ahid Mudayana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta E-mail: nandahani2106@gmail.com

## Abstrak
Keselamatan  menjadi  isu  global  dan  terangkum  dalam  lima  isu  penting  yang  terkait  di  rumah sakit  yaitu  keselamatan  pasien,  keselamatan  pekerja  atau  petugas  kesehatan,  keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit, keselamatan lingkungan dan keselamatan bisnis rumah sakit  yang  terkait  dengan  kelangsungan  hidup  rumah  sakit.  Mengingat  masalah  keselamatan pasien  merupakan  masalah  yang  perlu  ditangani  segera  maka  diperlukan  standar  keselamatan pasien  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  merupakan  acuan  untuk  melaksanakan  kegiatannya. Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien  bahwa  setiap fasilitas  pelayanan  kesehatan  harus  menyelenggarakan  keselamatan  pasien.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penerapan  standar  keselamatan  pasien  di  RSUD Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi dan  subjek  penelitian  berjumlah  7  orang.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Analisis  data kualitatif  dan  validitas  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  metode. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dampak  penerapan  standar  keselamatan pasien  mulai  dari  hak  pasien,  pendidikan  bagi  pasien  dan  keluarga,  keselamatan  pasien  dan kesinambungan  pelayanan,  penggunaan metoda-metoda  peningkatan  kinerja,  peran kepemimpinan  dalam  meningkatkan  keselamatan  pasien,  mendidik  staf  tentang  keselamatan pasien  dan  komunikasi  di  rumah  sakit  telah  diterapkan  dan  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  RSUD  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah  menerapkan  standar keselamatan pasien berdasarkan Permenkes RI No 11 Tahun 2017.
Kata Kunci: Keselamatan pasien, kesinambungan pelayanan, penerapan

## Abstract
Safety  become  global  issues  and  summarized  in  five  important  issues  related  to  hospital,  that patient  safety,  the  safety  of  workers  or  the  safety  officer  health,  safety  of  the  buildings  and equipment at the hospital, safety and environment the safety of the hospital business related to the viability of the hospital. Considering the issue of patient safety is an issue that needs to be addressed  immediately  then  needed  a  standard  patient  safety  healthcare  facilities  which  is  a reference  for  carrying  out  its  activities.  Based  on  Permenkes  RI  number  11  Year  2017  about patient  safety  that  each  health  care  facility  must  organise  patient  safety.  The  purpose  of  this research is to know the  extent to which the standar implementation of  patient safety in RSUD Provinsi  Nusa Tenggara  Barat. This type  of  research is  qualitative  research phenomenological approach and the subject of the study amounted to 7 people. Data collection techniques in the study using the method of in-depth interviews and observations. The analysis of qualitative data and  the  validity  of  the  data  using  the  technique  of  triangulation  of  sources  and  triangulation methods.  Based  on  the  result  of  this  study  shows  the  impact  of  the  implementation  of  patient safety standars ranging from the rights of patients, patient and family education, patient safety and  continuity  of  service,  the  use  of  methods  of  improved  performance,  a  leadership  role  in improving  the  safety  of  patients,  education  staff  about  patient  safety  and  communication  in hospitals have been applied and implemented properly in accordance with existing regulations. RSUD  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  has  implemented  a  standard  of  patient  safety  based  on Permenkes RI No 11 year 2017.
Keywords: patient safety, continuity of service, implementation

## PENDAHULUAN
Keselamatan  menjadi  isu  global dan  terangkum  dalam  lima  isu  penting yang  terkait  di  rumah  sakit  yaitu keselamatan pasien, keselamatan pekerja atau petugas kesehatan,
keselamatan  bangunan  dan  peralatan  di rumah  sakit  yang  bisa  berdampak terhadap keselamatan pasien dan
petugas.  Keselamatan  lingkungan  yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan  dan  keselamatan  bisnis rumah  sakit  yang  terkait  dengan kelangsungan hidup rumah sakit. Keselamatan pasien merupakan prioritas  utama  untuk  dilaksanakan terkait  dengan  isu  mutu  dan  citra perumahsakitan. Gerakan ( Patient Safety ) keselamatan pasien telah menjadi  spirit  dalam  pelayanan  rumah sakit  seluruh  dunia  tidak  hanya  rumah sakit  di  negara  maju  yang  menerapkan keselamatan  pasien  untuk  menjamin mutu pelayanan, tetapi juga rumah sakit di  negara  berkembang  seperti  di Indonesia (Depkes, 2006).
Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  11  Tahun  2017 tentang  Keselamatan  Pasien  di  Rumah Sakit.  Peraturan  ini  menjadi  tonggak utama operasionalisasi keselamatan pasien di rumah sakit seluruh Indonesia.
Banyak  rumah  sakit  di  Indonesia  yang telah berupaya membangun dan mengembangkan  keselamatan  pasien, namun  upaya  tersebut  dilaksanakan berdasarkan  pemahaman  manajemen terhadap  keselamatan  pasien.  Peraturan menteri  ini  memberikan  panduan  bagi manajemen  rumah  sakit  agar  dapat menjalankan  spirit  keselamatan  pasien secara utuh.
Keselamatan  Pasien  adalah  suatu sistem  yang  membuat  asuhan  pasien lebih  aman,  meliputi assesment risiko, identifikasi  dan  pengelolaan  risiko pasien,  pelaporan  dan  analisis  insiden, kemampuan  belajar  dari  insiden  dan tindak  lanjutnya,  serta  implementasi
solusi  untuk  meminimalkan  timbulnya risiko  dan  mencegah  terjadinya  cedera yang  disebabkan  oleh  kesalahan  akibat melaksanakan suatu  tindakan atau tidak mengambil  tindakan  yang  seharusnya diambil (Permenkes, 2011).
Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan  Foster  &  Rose  dalam  Yulia
(2010) di UGD Rumah Sakit Pendidikan Otawa Kanada terhadap 399 pasien, didapatkan hasil Kejadian Tidak
Diharapkan  (KTD)  sebanyak  24  kasus (6%),  Kejadian  Tidak  Diharapkan (KTD)  dapat  dicegah  17  kasus  (71%), Kejadian  Tidak  Diharapkan  (KTD) tidak dapat  dicegah 6 kasus  (25%), dan perpanjangan  masa  perawatan  15  kasus (62%).  Laporan  insiden  keselamatan pasien  di  Indonesia  oleh  Komite
Keselamatan Pasien Rumah Sakit Indonesia  berdasarkan  provinsi  pada kuartal  1  periode  Januari-  April  2010 ditemukan provinsi Jawa Barat menempati  urutan  tertinggi  sebesar 33,33% diantara provinsi lainnya (Banten  20,0%,  Jawa  Tengah  20,0%, DKI  Jakarta  16,67%,  Bali  6,67%,  Jawa Timur  3,37%)  (Komite  Keselamatan Pasien RS, 2008).
Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  salah satu tempat yang menjadi pusat pengobatan  di  Provinsi  NTB,  baik  dari Kabupaten  Lombok  Timur,  Lombok Tengah,  Lombok  Barat,  Sumbawa  dan sekitarnya.  Semakin  berjalannya  waktu dan  berkembangnya  kualitas  pelayanan yang  baik  maka  semakin  meningkat pula pasien yang berobat di rumah sakit ini  dengan  berbagai  macam  penyakit yang diderita.
Jika dilihat dari laporan Pengendalian  Mutu  dan  Keselamatan
Pasien  (PMKP)  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat tahun  2017  insiden  keselamatan  pasien masih  terjadi  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat, diantaranya  adalah  Kejadian  Nyaris Cidera (KNC) sebanyak 16 kasus (89%)
yang  meliputi  salah  memberi  resep sebanyak 2 kasus, salah membaca resep 2  kasus,  salah  memberikan  obat sebanyak  7  kasus,  obat  expired  date sebanyak  1  kasus,  obat  tertukar  dengan pasien  lain  sebanyak  2  kasus  dan  salah menulis  nama  pada  obat  yang  akan diberikan  kepada  pasien  sebanyak  2 kasus,  insiden  keselamatan  pasien  yang masih  terjadi  satu  lagi  adalah  Kejadian Potensi Cedera (KPC) sebanyak 2 kasus (11%) yang kasusnya adalah air tumpah dari  atap  berwarna  hitam  sebanyak  1 kasus  dan  air  tumpah  dari  plafon sebanyak  1  kasus.  Dan  untuk  insiden keselamatan  pasien  lainnya  seperti Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian  Tidak  Diharapkan  (KTD)  dan
Sentinel  sudah  masuk  dalam  kategori baik karena tidak ada kasus yang terjadi selama  tahun  2017  kemarin  (Profil  RS,
2018) Dalam melakukan upaya
peningkatan  mutu  dan  keselamatan pasien  di  rumah  sakit,  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat masih memiliki beberapa kendala. Kendala  tersebut  salah  satunya  yaitu masih kurangnya kesadaran dan keterbukaan  dari  staf/pegawai  rumah sakit  untuk  melaporkan  setiap  kejadian yang  terjadi  saat  proses  pemeriksaan terhadap pasien karena mereka menganggap  hal  itu  biasa  terjadi  serta bukan  hal  yang  perlu  di  besar-besarkan dan  mereka  langsung  bisa  menangani hal tersebut, sehingga budaya pelaporan insiden  keselamatan  pasien  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  tersebut  masih kurang karena belum semua
staf/pegawai  rumah  sakit  melaporkan jika sewaktu-waktu ada insiden keselamatan pasien. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh mana  penerapan  standar  keselamatan pasien  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi  dan  subjek  penelitian berjumlah  7  orang  yang  terdiri  dari  1 (satu)  Ketua  Tim  Komite  KP,  2  (dua) Dokter,  2  (dua)  Perawat  dan  2  (dua) orang  pasien.  Metode  penentuan  atau pemilihan  subyek  penelitian  dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling .Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  wawancara  mendalam  dan observasi.  Analisis  data  kualitatif  dan validitas  data  menggunakan  teknik triangulasi  sumber  dan  triangulasi metode.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Hak Pasien
Pelaksanaan  hak  pasien  di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat sudah  melaksanakan  hak  pasien dengan baik. Hal tersebut didukung dengan  hasil  wawancara  sebagai berikut:
“Iya  memang  harus  ini  sesuai dengan  akreditasi,  sesuai  dengan tuntunan  dari  akreditasi  rumah sakit  bahwa  harus  ada  dokter penanggung  jawab  pelayanan” (Informan A).
Hal serupa juga
diungkapkan  oleh  informan  lain, sebagai berikut:
“iya  harus  ada,  jadi  semua  seperti di IGD ya harus ada dokter umum, dokter  IGD  ya  nanti  e  sebagai konsultannya    e  DPJP  nya  harus ada” (Informan B) “E  iya  harus  ada,  maksudnya seperti spesialisnya kan yah. Ee...jadi tiap pasien nanti e seiring pemeriksaan nanti ditentukan nanti siapa dokter penanggung jawabnya” (Informan C). Rumah sakit juga telah membuat  rencana  pelayanan  yang dibuat  oleh  DPJP  atau  dokter
penanggung jawab pelayanan. Perencanaan pelayanan dibuat dengan  alasan  sebagai  acuan  atau pedoman  bagi  dokter  atau  perawat ketika hendak memberikan tindakan  kepada  pasien  agar  sesuai dengan kondisi yang sedang dialami  pasien  itu  sendiri.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:
“Iya, pelayanan apa dulu? Karena pelayanan  itu  luas  sekali  gitu  loh, kalau  dokter  kan  pasti  membuat rencana  untuk  terapinya,  untuk rencana tindakan-tindakan medisnya apa, tetapi untuk pelayanan  keperawatan  ya  yang merencanakan  bukan  dokternya jadi yang merencanakan perawatnya” (Informan A).
“iya, e apa dia yang sebagai dokter penanggung  jawabnya  membuat rencana mulai dari pasien masuk di IGD  yang  menangani  pertama dokter  penanggung  jawab  itu  yang pertama yang merencanakan bagaimana  untuk  patient  safetynya maksudnya  ya  ee  itu”  (Informan B). Pemenuhan standar hak pasien  juga  salah  satunya  dengan memberikan penjelasan yang lengkap,  benar  dan  jelas  kepada pasien  dan  keluarganya  terkait dengan  tindakan  dan  segala  resiko yang  akan  dialami  pada  saat diberikan pelayanan tanpa menambah-nambah ataupun mengurangi  penjelasan  karena  hal ini  berkaitan  dengan  nyawa  dari pasien  itu  sendiri.  Hal  tersebut didukung  dengan  hasil  wawancara sebagai berikut:
“Iya, ya memang hak pasien  untuk mendapat  penjelasan  dari  dokter dan ini sudah tertuang didalam hak dan kewajiban pasien bahwa pasien  itu  mempunyai  hak  untuk menerima penjelasan tentang
penyakitnya,  tentang  pelayanannya
pada e oleh dokter yang bertanggung jawab” (Informan A).
Hal  ini  didukung  dengan  jawaban informan lain, sebagai berikut:
“kalau  terkait  dengan  medis  iya
dokter itu sendiri yang menjelaskan, untuk perawatan yang menjelaskan perawat, untuk gizi ya orang  gizi  jadi  sesuai  dengan bidang  ilmu  yang  merawat  pasien siapa  yang  ada  didalamnya  ikut terlibat, kalau dari segi medis serta informasi  mengenai  pengobatan dan lain-lain itu  dokternya” (Informan E). Hak pasien yang dimaksudkan  disini  adalah  pasien maupun  keluarganya  berhak  untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk  kemungkinan  terjadinya insiden,  di  Rumah  Sakit  Umum
Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Barat sudah melakukan dan menerapkan  mengenai  standar  hak pasien  tersebut  sesuai  dengan Permenkes  No  11  Tahun  2017 dimana  dapat  dilihat  dari  kriteria antara  lain  tersedianya  dokter penanggung  jawab  pelayanan  atau yang  biasa  disebut  DPJP,  dokter tersebut  yang  bertanggung  jawab atas pasien dimulai dari saat pasien baru masuk ruang perawatan sampai  dengan  pasien  keluar  dari rumah  sakit.  Kriteria  selanjutnya adalah  rencana  pelayanan  dibuat oleh  DPJP  atau  dokter  penanggung jawab pelayanan tersebut. Perencanaan pelayanan dibuat dengan  alasan  sebagai  acuan  atau pedoman  bagi  dokter  atau  perawat ketika hendak memberikan tindakan  kepada  pasien  agar  sesuai dengan kondisi yang sedang dialami  pasien  itu  sendiri,  dan kriteria yang terakhir adalah
memberikan penjelasan yang
lengkap,  benar  dan  jelas  kepada pasien  dan  keluarganya  terkait
dengan  tindakan  dan  segala  resiko yang  akan  dialami  pada  saat diberikan pelayanan tanpa menambah-nambah ataupun mengurangi  penjelasan  karena  hal ini  berkaitan  dengan  nyawa  dari pasien  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan  pelayanan  terbaiknya dengan memberikan penjelasan yang  benar,  jelas  dan  tentunya lengkap kepada pasien dan keluarganya,  hal  tersebut  tidak hanya  dokter  penanggung  jawab yang menjelaskan tetapi juga seluruh  petugas  kesehatan  yang bertugas pada saat itu. Dampak positif dari pemenuhan  hak  pasien  di  Rumah Sakit Umum  Daerah Provinsi Nusa
Tenggara  Barat  adalah  pasien mengetahui  tentang  diagnosis  yang dilakukan  oleh  dokter  kepadanya serta resiko-resiko yang akan terjadi  dari  tindakan  medis  yang dilakukan serta mengetahui alternatif  terapi  untuk  kepentingan penyembuhannya.  Informasi  yang diberikan  seorang  dokter  kepada pasien harus lengkap, tidak terbatas hanya  informasi  yang  diminta pasien.  hak  atas  informasi  itu penting bagi pasien untuk memberikan  persetujuan  mengenai tindakan medik yang akan dijalani.

## 2. Mendidik pasien dan keluarga
Rumah  sakit  harus  memiliki sistem  dan  mekanisme  mendidik pasien  dan  keluarganya  tentang kewajiban  dan  tanggung  jawab pasien dalam asuhan pasien. Hal ini sesuai  dengan  yang  diungkapkan oleh  informan  kunci  pada  saat wawancara sebagai berikut: “pasien  mendapatkan  informasi yang  benar,  jelas,  jujur  dan lengkap tanpa mengurangi
informasi  yang  diberikan  karena
menyangkut tentang kesehatan pasien” (Informan A).
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh informan lainnya sebagai berikut: “informasi  yang  diberikan  kepada pasien  dan  keluarga,  benar,  jelas, lengkap dan jujur karena berkaitan dengan nyawa seseorang” (Informan B). “Iya pastinya..hehee”
(Informan C).
Hal  ini  juga  sesuai  dengan jawaban yang diberikan oleh pasien pada  saat  melakukan  wawancara dimana rumah sakit telah memberikan  informasi  yang  benar, jelas,  lengkap  serta  jujur  kepada pasien  maupun  keluarga  pasien, didukung  dengan  hasil  wawancara sebagai berikut :
“Informasi  yang  diberikan  benar, lengkap  dan  semuanya  sudah tertera juga terkait dengan peraturan  di  rumah  sakit  kalau untuk informasi  mengenai  tindakan sebagai  pasien  kita  juga  kurang memahami  oleh  sebab  itu  harus ada penjelasan dari petugas”(Informan F). Dalam hal pengetahuan seperti pasien dan keluarga mengetahui kewajiban dan tanggung  jawab  di  rumah  sakit, pasien  dan  keluarga  mengajukan pertanyaan  untuk  hal  yang  tidak dimengerti  kepada  pihak  rumah sakit.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikatakan oleh informan kunci pada saat wawancara sebagai berikut: “Iya  jelas,  karena  dia  sebelum masuk ke untuk rawat inap kan dia sudah diberikan, sudah diberitahukan, sudah di orientasikan dari petugas pada saat pasien  mau  masuk,  dia  sudah diberitahukan apa hak dan kewajibannya” (Informan A).
Hal  serupa  juga  diungkapkan oleh  informan  lainnya  sebagai berikut:
“keluarga dan pasien itu harus tau kewajiban  dan  tanggungjawabnya di rumah sakit, ada bagian informasi  yang  menjelaskan  untuk masalah  kewajiban  dan  haknya pasien  itu  dan  di  depan  juga  kita sudah coba usaha dengan membuat binder  nanti  bisa  dibaca  sama keluarga  pasien  sendiri  yentang hak pasien, terus kewajiban keluarga  pasien  itu  seperti  apa”
(Informan D).
Untuk  mengambil  tindakan, pasien  dan  keluarganya  harus terlebih dahulu paham terkait tindakan  yang  akan  diambil  dan konsekuensi  pelayanan  yang  akan diambil. Sebagaimana yang diungkapkan  oleh  informan  kunci dalam  proses  wawancara  sebagai berikut:
“penjelasan  yang  diberikan  oleh dokter  sesuai  dengan  SOP  yang ada  dan  pasien  maupun  keluarga dijelaskan secara baik-baik mengenai  konsekuensi  pelayanan”
(Informan A).
Hal  ini juga didukung  oleh hasil  wawancara  dengan  informan lain sebagai berikut:
“pasien  dijelaskan  secara  baik-
baik mengenai konsekuensi
pelayanan” ( Informan B).
“pasien dijelaskan keuntungan dan kerugian  dari  pelayanan  yang diberikan  secara  jujur”  (Informan
C).
Ada  pula  yang  memberikan penjelasan terkait segala  jenis peraturan  yang  ada  di  rumah  sakit, serta  memberikan  kemudahan  bagi pasien dan keluarga dalam membayar  kewajiban financial di rumah  sakit  karena  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  adalah  rumah  sakit milik pemerintah. Hal ini didukung dengan  hasil  wawancara  dengan informan kunci sebagai berikut:
“Pasien  dan  keluarga  memenuhi kewajiban finansial yang disepakati rumah sakit” (Informan A).
Hal ini juga didukung dengan hasil  wwancara  dengan  informan lain sebagai berikut: “rata-rata memenuhi, kecuali kalau
ada miss komunikasi antar penanggung  jawab  misalkan  dia masuk ke sini dengan pasien punya BPJS tetapi dia diharuskan dengan kondisi  bahwa  dia  harus  membuat surat  kelayakan  untuk  ditanggung BPJS  itu  kan  ada  prosesnya,  jadi disitu  dia  kadang-kadang  ada keluarga  pasien  yang  kebingungan sementara mendapatkan surat kelayakan dari BPJS, tapi sebenernya sih tidak memungkiri ya tetap memenuhi kewajibannya cuma ada prosesnya saja” (Informan E). Berdasarkan  Permenkes  RI Nomor  11  Tahun  2017  tentang Keselamatan Pasien bahwa keselamatan  dalam  memberikan pelayanan dapat ditingkatkan
dengan  keterlibatan  pasien  yang merupakan  partner  dalam  proses pelayanan.  Oleh  karena  itu,  maka fasilitas  kesehatan  harus  memiliki sistem  dan  mekanisme  mendidik pasien  dan  keluarganya  mengenai kewajiban dan tanggungjawab dalam  asuhan  pasien.  Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien  dan  keluarganya  dapat berpartisipasi  dengan  baik,  dan mendapat informasi dalam mengambil keputusan tentang
asuhan yang diterimanya.
Pemberian  informasi  yang diberikan  oleh  dokter  penanggung jawab pelayanan kepada pasien dan keluarga  harus  dilakukan  dengan lengkap karena pasien berhak mengetahui  tentang  penyakit  yang sedang  dia  derita,  harus  jujur karena hal tersebut berkaitan dengan  nyawa  pasien  itu  sendiri,
benar  dan  jelas  karena  dokter  tidak berhak  menambah-nambah  ataupun mengurangi  informasi  yang  akan diberikan kepada pasien. Dalam hal ini dokter maupun petugas kesehatan  lain  yang  memberikan penjelasan harus menjelaskan dengan  pelan-pelan  karena  kondisi pasien  maupun  keluarganya  yang berbeda-beda  misalnya  ada  yang menerima  dan  ada  yang  tidak menerima  mengenai  kondisinya tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Maulana  (2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Pemberian Informasi Bagi  Pasien Baru Terhadap Kepuasan Pelayanan  Keperawatan  di  Ruang Rawat  Inap  Kenanga  di  RSUP
Nusa  Tenggara  Barat  menyatakan bahwa  “ada  pengaruh  positif  yang signifikan  terhadap  pelaksanaan pemberian  informasi  bagi  pasien baru  terhadap  kepuasan  pelayanan keperawatan  di  ruang  rawat  inap Rumah Sakit Umum  Provinsi Nusa Tenggara Barat”.
Pemahaman  akan konsekuensi pelayanan  dapat  dilakukan  dengan pemberian informasi terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya  agar  pasien  benar- benar paham dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Pihak rumah sakit  tidak  boleh  memaksa  pasien untuk  selalu  setuju  dengan  hal-hal yang  menurut  pihak  rumah  sakit benar. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor  44  tentang  Rumah  Sakit bahwa salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak  atas  tindakan  yang  akan dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya . . Dampak positif setelah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat menerapkan dan melaksanakan
standar  pendidikan  bagi  pasien  dan keluarga adalah pasien dan keluarganya akan mendapat pengetahuan untuk ikut serta berpartisipasi  dalam  proses  dan pengambilan keputusan asuhan pasien  di  rumah  sakit,  pasien  serta keluarga didorong untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelayanan dengan memberikan kesempatan  untuk  mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan  kepada  petugas  untuk lebih meyakinkan keluarga
mengenai  asuhan  pengobatan  yang dijalankan untuk pasien. Sedangkan dampak  negatif  jika  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  tidak  menerapkan dan melaksanakan standar pendidikan bagi pasien dan keluarga adalah pasien dan keluarga  akan  kurang  mengerti mengenai  kewajiban  dan  tanggung jawabnya  terhadap  rumah  sakit, pasien  dan  keluarga  akan  kurang memahami instruksi yang diberikan dan  menghormati  peraturan  rumah sakit,  serta  akan  kurang  memiliki sikap  saling  menghormati  baik antar  pasien,  pengunjung  maupun petugas  kesehatan  dan  tenggang rasa di rumah sakit.

## 3. Keselamatan Pasien dan
Kesinambungan Pelayanan Fasilitas  pelayanan kesehatan menjamin keselamatan pasien
dalam  kesinambungan  pelayanan dan  menjamin  koordinasi  antar tenaga  dan  antar  unit  pelayanan. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara  dengan  informan  kunci sebagai berikut:
“Koordinasi  pelayanan  di mulai dari antar bidang pelayanan, bidang penunjang, bidang
informasi, dan termasuk tata usaha juga. Dalam bidang pelayanan dari mulai  pasien  masuk,  dilakukan
pemeriksaan,  misal  membutuhkan cek  lab,  sampai  dengan  pasien keluar  dari  rumah  sakit  ini  ada koordinasinya yang melibatkan
dokter dan tenaga kesehatan lainnya”(Informan A).
Hal  serupa  juga  diungkapkan oleh informan lain, sebagai berikut:
“Ya kita kordinasikan supaya pelayanannya  bisa  maksimal  dan tepat” (Informan C).
Selain  koordinasi  pelayanan yang menyeluruh untuk kesinambungan  pelayanan,  rumah sakit  harus  memiliki  koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan  pasien  dan  kelayakan sumber daya secara berkesinambungan  sehingga  pada seluruh  tahap  pelayanan  transisi antar  unit  pelayanan  dapat  berjalan dengan baik dan lancar. Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  informan  kunci  dalam  proses wawancara sebagai berikut:
“Terdapat  koordinasi  yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasien” (Informan A). Hal ini juga didukung dengan jawaban  dari  informan  lain  saat melakukan wawancara, sebagai berikut:
“Ada  koordinasinya  harus
jelas  sesuai  dengan  kebutuhan pasien.  Koordinasinya  itu  petugas akan  memberikan  tindakan  dari hasil pencatatan terkait pemeriksaan selanjutnya yang akan dilaksanakan…”(Informan D). Untuk menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan,  di  rumah  sakit  harus terdapat  komunikasi  dan  transfer informasi  antar  profesi  kesehatan sehingga  dapat  tercapainya  proses koordinasi  tanpa  hambatan,  aman, dan  efektif.  Hal  ini  didukung dengan  hasil  wawancara  dengan informan kunci sebagai berikut:
“Terdapat  transfer  informasi antar  profresi  kesehatan  karena kalau  pelayanan  hanya  dilakukan dokter  saja  maka  pelayanan  tidak akan  berjalan  dengan  lancar” (Informan A).
Hal  serupa  juga  diungkapkan oleh informan lain, sebagai berikut: “Tentu ada transfer informasi antar petugas kesehatan dengan cara berdiskusi” (Informan B). Berdasarkan  hasil  penelitian, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan  standar  keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, dapat dilihat dari koordinasi  yang  dilakukan  oleh petugas  rumah  sakit.  Koordinasi merupakan  salah  satu  hal  yang wajib terdapat di dalam kesinambungan  sebuah  pelayanan. Pelayanan yang menyeluruh bertujuan agar seluruh proses pengobatan  pasien  tidak  ada  yang terlewati.  Tidak  adanya  koordinasi yang dapat menyebabkan kegagalan medis pada pasien yang seharusnya dilakukan pelayanan yang berkesinambungan  sampai  pada akhir  pengobatan.  Pelayanan  akan berjalan  lancar  dan  sesuai  tujuan ketika  terdapat  koordinasi  antar pegawai di setiap unit.
Hal ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Hakim  dan  Pudjirahardjo  (2014) yang  mengatakan  bahwa  proses perencanaan  program  keselamatan pasien menghasilkan berbagai macam  kegiatan  dan  aktivitas  yang spesifik  yang  tersebar  di  dalam berbagai  unit  kerja.  Setiap  unit kerja
memiliki karakteristik
kegiatan  maupun  aktivitas  terkait tugas  program  keselamatan  pasien yang  berbeda  dengan  unit  kerja lain. Perbedaan karakteristik kegiatan maupun aktivitas
diperlukan sebuah mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja untuk menghubungkan tugas. Ketersediaan  sumber  daya  di fasilitas kesehatan dibutuhkan untuk  memberikan  pelayanan  yang prima  sehingga  dapat  memberikan kepuasan  kepada  pasien.  Adanya komunikasi  antar profesi kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan mencegah pengulangan  pelayanan  yang  tidak efesian  selama  pasien  di  rawat  di rumah  sakit.  Hal  ini  sesuai  dengan yang diungkapkan oleh Sunaringtyas (2015) dalam penelitiannya,  yang  menyatakan bahwa  komunikasi  antar  disiplin bertujuan menjalin kerjasama untuk saling bertukar informasi dan melakukan  koordinasi.  Sehingga kesalahan informasi dan keterlambatan informasi tidak terjadi. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan  asuhan,  penanganan kepada pasien secara maksimal. Kriteria  keselamatan  pasien dan kesinambungan pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi sangat diperlukan dalam  proses  pelayanan  kesehatan guna memperlancar proses pengobatan. Di Rumah Sakit Umum  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat melakukan konseling kesehatan yang ditujukan untuk  keluarga  pasien  agar  bisa bertanya  untuk  hal-hal  yang  dirasa kurang dipahami. Peningkatan komunikasi  untuk  memfasilitasi dukungan keluarga dilakukan melalui evaluasi yang akan dilakukan  oleh  pihak  rumah  sakit terkait  dengan  pelayanan  apa  yang perlu  mendapat  perbaikan  guna memperbaiki pelayanan kesehatan.
Hal  tersebut  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Rokhmah  dan  Anggorowati  (2017)
yang
mengatakan bahwa
komunikasi efektif dalam interprofesi  collaboration  practice sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan
kolaborasi  perlu  diberi  penekanan yang  kuat  di  semua  program perawatan  kesehatan  profesional untuk  menjamin  kepuasan  dan keamanan  pasien.  Hal  ini  juga sesuai  dengan  penelitian  Keles  dkk (2015) yang menunjukkan pelaksanaan  identifikasi  pasien, pelaksanaan  komunikasi  efektif,
pelaksanaan peningkatan keamanan obat  yang  perlu  diwaspadai  sudah sesuai  dengan  standar  akreditasi rumah sakit versi 2012. Dampak positif dari diterapkan dan dilakukannya standar  keselamatan  pasien  dan kesinambungan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu tidak terjadi kesalahan dalam proses  pelayanan  yang  diberikan serta meminimalisir terjadinya
kejadian  yang  bisa  merugikan pasien  seperti medical  error dan nursing  error .  Disamping  ada dampak  positif,  terdapat  dampak negatif  yang  bisa  di  timbulkan apabila  keselamatan  pasien  dan kesinambungan  pelayanan  tidak diterapkan  dan  dilakukan  di  rumah sakit  yaitu  tidak  akan  mengetahui manfaat  dari  tindakan  pengobatan yang  diberikan  serta  tidak  terdapat koordinasi antara petugas kesehatan untuk melakukan asuhan perawatan kepada  pasien  akibat  dari  tenaga kesehatan  yang  kurang  informasi mengenai perawatan pasien.
4. Penggunaan metoda-metoda
peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien Rumah sakit telah melaksanakan tujuh langkah
menuju  keselamatan  pasien  rumah sakit, melakukan pengumpulan data kinerja  yang  kemudian  data  dan informasi  tersebut  digunakan untuk menganalisis  dan  mengevaluasi pegawai  secara  intensif.  Hal  ini didukung  dengan  hasil  wawancara sebagai berikut: “yah tetap, kalau pngumpulan  data  kinerja  tetap.  itu saya  kurang  begitu  paham  ya  dek, tentang  pengumpulan  data  kinerja itu, itu yang melakukan pengumpulan  data  kinerja  itu biasanya bagian ya bagian kepegawaian  gitu,  kita  di  IGD dilakukan  scara  teknnis  saja  untuk sasaran  kinerja  kita  nggak  terlalu paham bagaimana yah” (Informan B).
“Setau  saya  iya  sih  kalau PNS,  iya  dinilai  kinerjanya” (Informan C).
Berdasarkan  hasil  penelitian,
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan dan melaksanakan standar keselamatan pasien menurut  Permenkes  RI  Nomor  11 Tahun  2017  yaitu  terkait  dengan standar penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan  evaluasi  dan  program peningkatan  keselamatan  pasien sebagaimana dipaparkan dalam penelitian  Hakim  bahwa  program keselamatan pasien merupakan never  ending  proses,  karena  itu diperlukan budaya termasuk motivasi  yang  cukup  tinggi  untuk bersedia  melaksanakan  program keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian nilai kepemimpinan  dalam  mendorong dan menjamin implementasi program  keselamatan  pasien  secara terintegrasi dalam organisasi melalui  penerapan  Tujuh  Langkah Menuju Keselamatan Pasien
Rumah  Sakit  adalah  hal  yang sangat  penting  untuk  dilakukan. Pemimpin  juga  berperan  dalam mendorong dan membutuhkan komunikasi  dan  koordinasi  antar unit  dan  individu  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  tentang keselamatan  pasien  (Depkes  RI, 2006). Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan  tentang  hal  tersebut. Kekurangan  dalam  hal  ini  adalah petugas  kesehatan  belum  begitu mengenal  dengan  istilah  tersebut, karena mereka lebih sering
menggunakan  sasaran  keselamatan pasien. 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien Standar tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan  keselamatan  pasien bahwa  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Provinsi  Nusa  tenggara
Barat  sudah  melakukan  dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 11 Tahun  2017.  Dimulai  dari  rumah sakit telah melaksanakan
standarnya  yang  meliputi  adanya tim  antar  disiplin  untuk  mengelola program  keselamatan  pasien  yaitu tim  komite  keselamatan  pasien  di rumah sakit. Hal ini dukung dengan hasil  wawancara  dengan  informan kunci sebagai berikut :
“Memang  sudah  ada  timnya ini, jadi di kan nanti di dalam apa e komite  peningkatan  mutu  dan keselamatan  pasien  ada  timnya untuk  peningkatan  mutu  ada  juga sub  komite  keselamatan  pasien, jadi  untuk  yang  di  tim  itu  bukan hanya  semua  dokter  saja,  dari perawat  ada.  Kalau  kordinasi kerjanya  ya  kita  akan  tetap berkomunikasi,  ya  artinya  kita tidak  bisa  mau  bekerja  sendiri,
nanti mana kala terjadi insiden kita akan  juga  memanggil  timnya,  kan nanti  disitu  ada  timnya  juga  untuk apa,  apakah  untuk  tim  manajemen resikonya  itu  disitu  gitu  loh,  jadi apakah  insiden  itu  nanti  masuk sentinel,  masuk  KPC,  masuk  KTD itu berdasarkan dari investigasinya dari  gradingnya  itu”  (Informan A).
Hal ini juga didukung dengan hasil  wawancara  dengan  informan lain sebagai berikut:
“Iyah  ada  itu.  Ya  untuk keselamatan pasien ya kita kasi tau, misalnya  ini  pasien  e  penyakit  ini misalnya  pasien  TB  paru  itu  pasti menular  tuh,  kita  beritahukan  dulu ke  keluarga  maupun  petugasnya, itu  pasien  TB  keselamatan  pasien harus  di  utamakan  jadi  kita  udah siap pake masker, pakai apa itu dia itu  pasti  kita  lakukan”  (Informan B).
Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  barat sudah  ada  program  proaktif  yang dilakukan  untuk  mengidentifikasi risiko  keselamatan  dan  program meminimalkan  insiden  Kejadian Potensi  Cedera  (KPC),  Kejadian Nyaris  Cedera  (KNC),  Kejadian Tidak  Cidera  (KTC),  Kejadian Tidak  Diharapkan  (KTD),  serta Kejadian  Sentinel.  Tetapi,  menurut pengakuan  dari  beberapa  petugas mereka  belum  pernah  menjumpai kejadian-kejadian yang dapat mengancam  keselamatan  pasien walaupun ada beberapa yang pernah  terjadi  namun  itu  sangat jarang.  Hal  ini  di  dukung  dengan hasil  wawancara  dengan  informan kunci sebagai berikut:
“Dari peningkatan  mutu tetap  ada,  dari  masing-masing ruangan  itu  mereka  tetap  ada namanya PIC yang akan memberikan informasi potensi- potensi apa
yang akan
menyebabkan resiko misalnya. Jadi disitu  kita  akan  ada  semacam indikator  resiko  untuk  unit,  itu nanti  disitu  tujuannya  kan  untuk mencegah  terjadinya  KPC  dan sebagainya  gitu.  Dan  lagi  di  SOP nya  kan  sudah  jelas  bagaimana yang  terkait  dengan  supaya  tidak terjadi  KTD  kan  harus  ada  upaya- upaya  apa  yang  harus  dilakukan disitu” (Informan A).
Hal  ini  juga  diungkapkan oleh informan lain sebagai berikut:
“Kita  pakai  gelang,  nanti gelang  itu  ada  warna-warnanya, tapi  saya  nggak  begitu  paham  ya warna gelang itu...” (Informan B).
Berdasarkan  hasil  penelitian,
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan  program  proaktif  untuk identifikasi risiko keselamatan pasien  dan  program  meminimalkan insiden  keselamatan  pasien,  seperti meminimalkan Kejadian Nyata
Cidera  (KNC),  Kondisi  Potensial
Cidera  (KPC),  Kejadian  Tidak Cidera  (KTC),  Kejadian  Tidak Diharapkan  (KTD),  serta  kejadian sentinel. Penerapan program- program tersebut untuk meminimalkan insiden keselamatan pasien  guna  meningkatkan  mutu rumah sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian Syam  (2017) diketahui budaya  keselamatan  pasien  di  RS Ibnu  Sina  Makassar  mendapatkan respon  positif  dan  Instalasi  rawat inap  merupakan  instalasi  dengan respon  positif  mayoritas  untuk budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan  menurut  Pronovost, adalah karakteristik budaya keselamatan  pasien  yang  proaktif, meliputi  komitmen  dari  pimpinan untuk  mendiskusikan  dan  belajar dari  kesalahan,  mendorong  dan mempraktikkan  kerja  sama  tim, membuat  sistem  pelaporan  terkait KTD,  KNC  dan  sentinel  serta
memberikan  penghargaan  bagi  staf yang menjalankan program keselamatan pasien dengan baik. Terjadinya insiden keselamatan pasien di dalam rumah sakit  sekecil  apapun  harus  segera ditangani,  jika  tidak,  hal  ini  akan memberikan dampak yang merugikan  bagi  pihak  rumah  sakit, staf rumah sakit, dan pasien sendiri sebagai  penerima  jasa  pelayanan. Adapun  dampak  yang  ditimbulkan antara lain adalah dapat menurunkan  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena rendahnya pelayanan  yang  diberikan  kepada pasien.  salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya insiden keselamatan pasien adalah dengan cara identifikasi  risiko  insiden  tersebut, sehingga  staf  rumah  sakit  akan mengetahui  akar dari permasalahan tersebut.
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
Terkait dengan program pendidikan,  pelatihan  dan  orientasi petugas  kesehatan  selalu  diberikan apalagi  untuk  staf  baru  kegiatan pelatihan  selalu  diberikan  tidak hanya  kegiatan  pelatihan  di  dalam rumah  sakit  tetapi  diluar  rumah sakit juga dilakukan kegiatan pelatihan  sebagai  tambahan  untuk ilmu yang bisa diterapkan di rumah sakit. Hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:
“iya  pasti,  ee  jadi  untuk  staf baru e begitupun ada fasilitas baru walaupun  stafnya lama tentu  harus ada  kita  diberikan  pembelajaran tentang fasilitas tersebut, jadi nanti ada  evaluasinya  walaupun  e  apa namanya  walaupun  e  apa  mungkin diantar unit tidak harus berapa kali tetapi kita sudah terencana, misalkan  kalau  di  saya  begitu  ada
staf baru baru masuk itu harus saya berikan  penjelasan  terlebih  dahulu kemudian  saya  evaluasi  nanti. Seperti  yang  ada  sya  punya  data  e saya panggil masing-masing orangnya  nanti  akan  saya  berikan wawancara dalam bentuk wawancara, kalau untuk kinerjanya bagaimana  menggunakan  fasilitas tersebut  saya  liat  saya  evaluasi dari  saya  observasi  setiap  mereka melakukan  tindakan”  (Informan E).
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat mengintegrasikan topik Keselamatan  Pasien  dalam  setiap kegiatan pelatihan/magang dan memberi pedoman yang jelas tentang  pelaporan  Insiden  selalu menyinggung kegiatan keselamatan pasien  sebagai  program  kegiatan pelatihan.  Hal  ini  didukung  dengan hasil wawancara sebagai berikut:
“e  untuk  mereka  yang  baru kita jelaskan bahwa e secara umum aja  dulu  ya  di  PMKP  itu  ada program  ini  ini  kemudian  terkait standar  keselamatan  pasien  itu tersendiri  ada  teknik  yang  harus dilakukan  seperti  ini  seperti  ini. Contoh  untuk  setiap  pasien  baru mereka  begitu  masuk  harus  kita orientasikan dengan ruangan,
orientasikan dengan kondisi tempat tidur  dan  lain-lain  jadi  kalau misalkan  dia  masuk  kita  harus identifikasi  kan,  udah  apa  nggak dia  mempunyai  gelang  pasiennya, apakah  dia  memiliki  resiko  jatuh setelah  kita  melakukan  pengkajian dan  itu  kita  lakukan  setelah melakukan  tata  laksana  dan  itu harus  e  yang  pegawai  yang  baru masuk pun harus sudah paham dan sudah  diberi  pemahaman  tentang itu” (Informan E).
Berdasarkan  hasil  penelitian,
Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan dan melaksanakan standar keselamatan pasien menurut  Permenkes  RI  Nomor  11
Tahun  2017  yaitu  terkait  dengan standar  mendidik  staf  tentang keselamatan  pasien  yaitu  memiliki program  pendidikan,  pelatihan  dan orientasi  bagi  staf  baru  maupun bagi  mahasiswa  yang  magang  dan telah mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam kegiatan- kegiatan tersebut, dan menyelenggarakan  kerjasama  tim dalam  rangka  melayani  pasien.  Hal ini  sesuai  dengan  Depkes  yang menyatakan  bahwa  dalam  langkah menuju  keselamatan  pasien  salah satunya yaitu memasukkan keselamatan  pasien  dalam  semua program  latihan  staf  (Djuhaeni, 2006).  Program  pendidikan  dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan  pengetahuan  dan sikap staf untuk menjalankan tugasnya. Dengan program pendidikan  dan  pelatihan  tersebut di  harapkan  staf  dapat  bekerja sesuai dengan keahliannya sehingga dapat meningkatkan pelayanan.  Rumah  sakit  harus melaksanakan  program  pendidikan dan  pelatihan  bagi  staf  sesuai dengan kebutuhan staf dalam bidangnya masing-masing. Pendidikan  dan  pelatihan  dapat membantu staf untuk mengembangkan karir dan membantu mengembangkan tanggung jawab serta meningkatkan kompetensi dirinya.
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf
Beberapa  Staf  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  provinsi  Nusa Tenggara Barat mengetahui kriteria dari  standar  komunikasi yang terkait  dengan  anggaran  untuk merencanakan dan mendesain
proses manajemen.
Hal ini
didukung  dengan  hasil  wawancara dengan  informan  kunci  sebagai berikut:
“setiap  akhir  tahun  tim manajemen  mengajukan  rencana bisnis  anggaran  (RBA).  Disana adalah  kegiatan  serta  program kerja  kita  selama  satu  tahun  sudah harus  mengajukan  anggaran  di setiap akhir tahun” (Informan A).
Hal  serupa  juga  diungkapkan oleh informan lain, sebagai berikut:
“kalau untuk anggaran rasanya sih di bagian perencanaan nanti  yang  akan  menganggarkan kemudian  itu  berdasarkan  dari hasil  yang  diajukan  oleh  tim  itu tersendiri  tentu  ada  yang  dibuat tertulis  menurut  saya  ya  baru diajukan  perencanaan  baru  sesuai dengan  prosedurnya  nanti  setelah di perencanaan ada alurnya tersendiri” (Informan E).
Tetapi  tidak  semua  staf  yang ada di  Rumah Sakit Umum  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat mengetahui  tentang  kriteria  standar komunikasi  yang  terkait  dengan anggaran. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara sebagai berikut:
“Anggaran  kurang  begitu paham  juga  saya  itu  waktu  rapat saja dibahas” (Informan B). “tidak  tahu  ya...”  (Informan
C).
Pernyataan serupa juga diungkapkan  oleh  informan  lain,
sebagai berikut:
“kalau  anggaran  saya  tidak tau,  jujur  saja.  Yang  jelas  itu  dari rumah sakit ya” (Informan D).
Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  juga melaksanakan standar terkait dengan mekanisme identifikasi masalah  dan  kendala  komunikasi untuk merevisi manajemen
informasi  yang  ada  namun  hal tersebut tidak dapat dipungkiri pasti
selalu ada kendala yang terjadi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara  dengan  informan  kunci sebagai berikut: “ketika  ada  masalah  yang berkaitan dengan mutu, keselamatan pasien, ataupun masalah  lainnya,  pasti  kita  di bagian PMKP ini langsung menerima  informasi  mengenai  hal tersebut.  Jika  masalah  tersebut dapat  langsung  diselesaikan  oleh unit  terkait  maka  kita  tidak  perlu bertindak, tapi jika tidak maka kita akan  mengadakan  rapat  untuk membahas hal tersebut” (Informan A).
Hal ini juga didukung dengan hasil  wawancara  dengan  informan lain, sebaga berikut:
“Pada  waktu  rapat  itu  saja, semua  kita  jabarkan  disitu  apa akar  masalahnya  apa,  identifikasi masalahnya apa dan maaf sebelumnya setiap pagi kita lakukan  itu  ada  namanya  pree confrence  sebelum  kita  memulai aktifitas  pagi  jadi  untuk  khusus yang  di  IGD  yang  shif  malam  mau pulang  yang  shif  pagi  datang sebelum shif malam pulang dan shif pagi  bekerja  kita  ada  namanya rapat tiap pagi dia mengidentifikasi masalah  apa  aja  yang  terjadi  di IGD  selama  sore  dan  malam, setelah  ditemukannnya  masalah  itu kemudian itu menjadi catatan untuk dibawa  pada  saat  rapat  pagi” (Informan B).
Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan,  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  telah  menerapkan dan melaksanakan standar keselamatan  pasien  berdasarkan Permenkes  RI  No  11  Tahun  2017 yaitu terkait dengan standar komunikasi  merupakan  kunci  bagi staf  untuk  mencapai  keselamatan pasien. Di dalam standar
keselamatan pasien ini, terdapat dua kriteria  yaitu  tersedianya  anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi  tentang  hal-hal  yang berkaitan dengan keselamatan pasien serta tersedianya mekanisme identifikasi  masalah  dan  kendala komunikasi untuk merevisi manajemen yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti mengenai anggaran  yang  ada  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat, tidak semua petugas kesehatan mengetahui mengenai  anggaran  tersebut.  Hal ini  dikarenakan  di  dalam  rumah sakit  ada  bagian-bagian  tersendiri yang  mengatur  tentang  masalah anggaran  dan  hal  ini  tidak  bisa sembarangan  orang  mengetahui anggaran  yang secara rinci, mereka hanya  akan  diberitahu  mengenai anggaran  secara  umum  mengenai anggaran  yang  dari  pemerintah daerah  karena  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  adalah  rumah  sakit  milik pemerintah.
Anggaran  juga  berhubungan dengan manajemen untuk
mengidentifikasi  masalah.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Djuhaeni  bahwa peran  dari  anggaran  yang  pokok adalah  sebagai  pedoman  kerja, sebagai  alat  perencanaan  kerja  dan pengawasan  kerja.  Bila  dikaitkan dengan  arti  dan  fungsi  manajemen, nampaklah bahwa anggaran berhubungan erat dengan manajemen, terutama yang berhubungan  dengan  perencanaan,
pengkoordinasian  dan  pengawasan kerja (Mudayana, 2015).
Komunikasi  merupakan  salah satu  hal  yang  sangat  penting, terlebih  lagi  berkaitan  dengan
keselamatan  pasien.  Hal  tersebut sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mudayana  (2015), bahwa  komunikasi  menjadi  bagian penting dalam melakukan kerjasama  tim,  meskipun  tidak memiliki  pengaruh  yang  bermakna dengan penerapan keselamatan pasien.  komunikasi  yang  baik  akan menghasilkan kerjasama yang baik. Komunikasi  yang  baik  dalam  tim dapat merubah pelayanan. Dampak positif dari penerapan  standar  komunikasi  bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dari segi  pasien  dan  tenaga  kesehatan adalah  komunikasi  akan  membuat hubungan  saling  percaya  antar perawat  dengan  pasien  sehingga dengan mudah dapat mengkomunikasikan  teknik-teknik tertentu  yang  direncanakan  untuk proses  diagnosis  dan  penyembuhan pasien  serta  proses  pemberian informasi yang akan dilakukan oleh tenaga  kesehatan  lebih  akurat disampaikan kepada pasien sehingga diharapkan dapat berdampak  pada  perubahan  yang lebih  baik  pada  pasien  dalam menjalankan  terapi  dan  membantu pasien  dalam  mengatasi  persoalan yang  dihadapi  pada  saat  proses perawatan.  Disamping  ada  dampak positif,  terdapat  dampak  negatif yang  bisa  ditimbulkan  dan  muncul apabila  standar  komunikasi  tidak diterapkan  dan  dilakukan  di  rumah sakit  yaitu  akan  terjadi  kesalahan antara  petugas  kesehatan  yang memberikan  pengobatan  kepada pasien sehingga dapat mengakibatkan melakukan tindakan yang  bisa  berakibat  buruk  kepada pasien seperti kecacatan dan bahkan  sampai  meninggal  dunia.
Dalam  hal  pelayanan  personal,
kesalahan berkomunikasi dapat mengakibatkan  konflik  yang  bisa
berujung  pada  tuntutan  dari  pasien karena komunikasi merupakan kunci  utama  bagi  para  staf  rumah sakit untuk menyampaikan
informasi,  terutama  yang  terkait dengan keselamatan pasien.

## PENUTUP
Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah menerapkan standar keselamatan pasien sesuai  dengan  Permenkes  RI  No  11
Tahun 2017 tentang keselamatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit . Depkes RI. Jakarta Djuhaeni, H. 2006. Sistem Penganggaran Rumah Sakit . Unpad. Hal 1-15 Hakim,  L.  Pudjirahardjo.  W.  2014. Optimalisasi  Proses  Koordinasi Program Keselamatan Pasien (Patient  Safety) Di  Rumah  Sakit X  Surabaya. Jurnal  Administrasi Kesehatan  Indonesia .  Vol.  2,  No.
3. Hal 198-208 Keles,  W,  H.,  Kandou,  G,  D.,  Tilaar, Ch, R., 2015. Analisis Pelaksanaan Standar Sasaran Keselamatan Pasien di Unit Gawat  Darurat  RSUD  Dr.  Sam Ratulangi Tondano Sesuai Dengan  Akreditasi  Rumah  Sakit Versi 2012. Jurnal FKM Universitas Sam Ratulangi Manado.  JIKMU .  Vol.  5,  No.  2.
Hal 250-259 Komite  Keselamatan  Pasien  Rumah Sakit.  2008. Pedoman  Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (Patient  Safety  Incident  Report) .
Edisi 2. Jakarta
Maulana,  2013.  Analisis  Penyebab Insiden  keselamatan  Pasien  oleh Perawat  du  Unit  Rawat  Inap
Rumah  Sakit  X  Jakarta. Tesis. FKM UI Jakarta Mudayana,  A.  A.  2015.  Pelaksanaan
Patient Safety Oleh Perawat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal  Kesehatan
“Samodra Ilmu” . Vol. 06, No. 02. Hal. 145-149 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia  No  11  Tahun  2017
tentang Keselamatan Pasien Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia No 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Profil  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Sejarah  RSUD  Provinsi  NTB. www.rsud.ntbprov.go.id Rokhmah,  N,  A.,  Anggorowati.  2017. Komunikasi Efektif Dalam Praktek  Kolaborasi  Interprofesi Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Journal  of  health studies . Vol. 1, No. 01. Hal 65-71 Sunaringtyas,  W.  2015.  Strategi Case Manager Dalam Mengelola Kasus Pasien  Rawat  Inap  di  RS  B Kediri. The Indonesian Journal Of Health  Science ,  Vol.  6,  No.  1. Hal. 26-33 Syam,  Nur,  S.  2017.  Implementasi
Budaya  Keselamatan  Pasien  Oleh Perawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Jurnal Fakultas Kesehatan  Masyarakat .  Vol.  11, Issue 2. Hal 169-174 Undang-undang  tentang  Rumah  Sakit pasal 29b UU no 44/2009 Yulia,  S.  2010.  Pengaruh  Pelatihan
Keselamatan Pasien Terhadap Pemahaman  Perawat  Pelaksana Mengenai Penerapan Keselamatan
Pasien  di  RS  Tugu  Ibu  Depok. Tesis . Fakultas  Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Depok. Hal 124-155