DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 24 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas
M Dafa Pansya Dila 1 , Dona Raisa Monica 2 , Erna Dewi 2 , Eko Raharjo 4 , Fristia Berdian Tamza 5
1 Universitas Lampung, Indonesia, dafapansyadila6@gmail.com 2 Universitas Lampung, Indonesia, draisamonica@gmail.com 3 Universitas Lampung, Indonesia, ernadewi00@yahoo.co.id 4 Universitas Lampung, Indonesia, ekoraharjo51@yahoo.co.id 5 Universitas Lampung, Indonesia, tamzafristia@yahoo.com
Corresponding Author: dafapansyadila6@gmail.com
Abstract: Overcapacity  in  correctional  institutions  (prisons)  in  Indonesia  is  a  serious problem  that  affects  the  physical,  mental  and  social  conditions  of  prisoners  and  hinders rehabilitation  and  reintegration  functions.  This  research  analyzes  the  application  of restorative  justice  as  an  effort  to  reduce  overcapacity  in  prisons.  Normative  research methods  are  used  to  explore  literature  from  relevant  journals,  books,  websites  and  official documents.  Restorative  justice,  which  emphasizes  restoration  and  reconciliation  through dialogue  between  perpetrators,  victims,  and  the  community,  offers  alternative  punishments outside  prison  such  as  mediation,  community  service,  and  community-based  rehabilitation programs.  The  research  results  show  that  restorative  justice  can  reduce  the  prisoner population,  improve  the  quality  of  rehabilitation  and  reintegration,  increase  victim satisfaction,  and  create  a  safer  and  more  humane  prison  environment.  However,  the implementation  of  restorative  justice  in  Indonesia  still  faces  various  challenges,  including lack  of  understanding,  limited  resources,  and  resistance  from  prisoners  and  victims.  With more  coordinated  efforts  and  adequate  support,  restorative  justice  has  great  potential  to bring significant positive change to the penal system in Indonesia.
Keyword: Correctional, Restorative Justice, Overcapacity.
Abstrak: Overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan masalah serius  yang  mempengaruhi  kondisi  fisik,  mental,  dan  sosial  narapidana  serta  menghambat fungsi  rehabilitasi  dan  reintegrasi.  Penelitian  ini  menganalisis  penerapan  restoratif  justice sebagai  upaya  mengurangi  overcapacity  di  lapas.  Metode  penelitian  normatif  digunakan untuk mengeksplorasi literatur dari jurnal, buku, website, dan dokumen resmi yang relevan. Restoratif justice, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban,  dan  masyarakat,  menawarkan  alternatif  hukuman  di  luar  penjara  seperti  mediasi, pelayanan  masyarakat,  dan  program  rehabilitasi  berbasis  komunitas.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat  mengurangi  populasi narapidana, meningkatkan
kualitas  rehabilitasi  dan  reintegrasi,  meningkatkan  kepuasan  korban,  serta  menciptakan lingkungan  lapas  yang  lebih  aman  dan  manusiawi.  Namun,  penerapan  restoratif  justice  di Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk  kurangnya  pemahaman, keterbatasan  sumber  daya,  dan  resistensi  dari  narapidana  serta  korban.  Dengan  upaya  yang lebih  terkoordinasi  dan  dukungan  yang  memadai,  restoratif  justice  memiliki  potensi  besar untuk  membawa  perubahan  positif  yang  signifikan  dalam  sistem  pemasyarakatan  di Indonesia.
Kata Kunci: Overcapacity, Pemasyarakatan, Restoratif Justice.

## PENDAHULUAN
Overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia telah menjadi masalah yang  serius  dan  mendesak.  Jumlah  narapidana  yang  jauh  melebihi  kapasitas  lapas menyebabkan  berbagai  dampak  negatif,  baik  bagi  narapidana  itu  sendiri,  petugas  lapas, maupun  sistem  pemasyarakatan  secara  keseluruhan.  Overcapacity  dapat  menyebabkan kondisi  yang  tidak  manusiawi,  meningkatkan  risiko  kekerasan,  memperburuk  kondisi kesehatan  narapidana,  dan  menghambat  proses  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial.  Dalam konteks  ini,  upaya  untuk  mencari  solusi  alternatif  yang  lebih  humanis  dan  efektif  menjadi sangat  penting.  Salah  satu  solusi  yang  sedang  dipertimbangkan  dan  diterapkan  di  berbagai negara adalah restoratif justice (Hibatullah dkk., 2024).
Restoratif  justice  adalah  pendekatan  dalam  sistem  peradilan  yang  menekankan pemulihan  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak  kejahatan  melalui  proses  dialog  dan kerjasama  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Pendekatan  ini  berbeda  dengan  sistem keadilan  retributif  yang  lebih  fokus  pada  hukuman  terhadap  pelaku.  Restoratif  justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban,  dan  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  serta memperbaiki  kesalahan  mereka.  Di  berbagai  negara,  penerapan  restoratif  justice  telah menunjukkan  hasil  yang  positif  dalam  mengurangi  tingkat  residivisme  dan  meningkatkan kepuasan korban (Sulaiman & Hosnah, 2022).
Namun,  penerapan  restoratif  justice  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai tantangan.  Salah  satunya  adalah  perbedaan  budaya  hukum  dan  sistem  peradilan  yang  sudah ada.  Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  serta  penegak  hukum tentang  konsep  dan  manfaat  restoratif  justice  juga  menjadi  kendala.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penelitian  yang  mendalam  untuk  mengeksplorasi  potensi  penerapan  restoratif justice sebagai solusi untuk mengurangi overcapacity di lapas di Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  penerapan  restoratif  justice dalam  mengurangi  overcapacity  di  lapas,  mengidentifikasi  tantangan  dan  hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasinya,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  kebijakan  dan praktik  pemasyarakatan  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan studi kasus di beberapa lapas di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam  dengan  narapidana,  petugas  lapas,  korban  kejahatan,  serta  pihak-pihak  terkait lainnya.  Data  sekunder  diperoleh  dari  literatur,  dokumen  resmi,  dan  laporan  penelitian sebelumnya.
Overcapacity  di  lapas  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  multifaset.  Beberapa faktor  yang  menyebabkan  overcapacity  antara  lain  adalah  tingginya  tingkat  kriminalitas, kebijakan  penegakan  hukum  yang  cenderung  menghukum  pelaku  dengan  pidana  penjara, serta  keterbatasan  kapasitas  fisik  dan  sumber  daya  di  lapas.  Overcapacity  tidak  hanya berdampak pada kondisi fisik lapas, seperti ruang tidur yang sempit dan fasilitas sanitasi yang buruk,  tetapi  juga  berdampak  pada  kondisi  psikologis  narapidana.  Kehidupan  di  lapas  yang
padat  dan  penuh  tekanan  dapat  memicu  konflik  antar  narapidana,  meningkatkan  risiko kekerasan, dan mengganggu proses rehabilitasi (Rahaditya dkk., 2023).
Dalam konteks ini, penerapan restoratif justice menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah kriminalitas dan overcapacity di lapas. Restoratif justice berfokus pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi,  bukan  semata-mata  pada  hukuman.  Melalui  proses  dialog dan mediasi, restoratif justice memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan  kebutuhan  mereka,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  memahami dampak  dari  tindakan  mereka  dan  berusaha  memperbaiki  kesalahan.  Proses  ini  tidak  hanya membantu dalam pemulihan korban, tetapi juga dapat mengurangi risiko residivisme karena pelaku merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.
Di berbagai negara, penerapan restoratif justice telah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya,  di  New  Zealand,  program  Family  Group  Conference  yang  berbasis  pada  prinsip restoratif  justice  telah  berhasil  mengurangi  tingkat  pengulangan  kejahatan  di  kalangan remaja.  Di  Kanada,  program  serupa  juga  menunjukkan  bahwa  pelaku  yang  terlibat  dalam proses  restoratif  cenderung  memiliki  tingkat  kepuasan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  sedikit mengulangi tindak kejahatan dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional.  Di  Norwegia,  penerapan  restoratif  justice  bahkan  telah  menjadi  bagian  integral dari  sistem  peradilan  pidana,  dengan  hasil  yang  signifikan  dalam  mengurangi  tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban (Anam, 2024).
Namun,  penerapan  restoratif  justice  di  Indonesia  masih  dalam  tahap  awal  dan menghadapi  berbagai  tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya  pemahaman dan  dukungan  dari  masyarakat  serta  penegak  hukum.  Banyak  yang  masih  berpandangan bahwa  keadilan  harus  diwujudkan  melalui  hukuman  yang  setimpal,  sehingga  konsep restoratif  justice  yang  lebih  menekankan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi  sering  kali dianggap lemah atau tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan di  Indonesia  yang  cenderung formal dan birokratis juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif seperti restoratif justice.
Untuk itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam  penerapan  restoratif  justice  di  Indonesia.  Melalui  wawancara  dengan  berbagai  pihak terkait,  diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  persepsi,  sikap,  dan pengalaman  mereka  terhadap  restoratif  justice.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan mengeksplorasi  berbagai inisiatif dan program  restoratif  yang telah diterapkan di  Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.
Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi  yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemasyarakatan di Indonesia. Dengan memahami potensi dan tantangan penerapan restoratif justice, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk mengurangi overcapacity di lapas serta meningkatkan kualitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  serta  penegak  hukum  tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur tentang restoratif justice, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pemasyarakatan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya lebih lanjut dalam mengimplementasikan restoratif justice di  Indonesia, serta memberikan inspirasi  bagi  negara-negara lain  yang menghadapi  masalah serupa.  Sebagai  sebuah  pendekatan  yang  humanis  dan  partisipatif,  restoratif  justice menawarkan  harapan  baru  bagi  sistem  peradilan  pidana  yang  lebih  adil,  efektif,  dan bermartabat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di  Indonesia.  Metode  normatif  dipilih  karena  sesuai  untuk  mengkaji  dan  mengevaluasi kebijakan, peraturan, dan teori  yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan restoratif justice.  Pendekatan  ini  berfokus  pada  studi  literatur  dari  jurnal,  buku,  dan  website  yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.
Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan  dan  mengorganisir  literatur  yang  relevan  dari  berbagai  sumber  tersebut. Literatur yang telah terkumpul kemudian dibaca dan dipahami untuk mengidentifikasi tema- tema utama yang berkaitan dengan penerapan restoratif justice dan overcapacity di lapas.
Kedua, peneliti melakukan analisis kritis terhadap literatur yang telah dipilih, dengan fokus  pada  perbandingan  antara  teori  dan  praktik  restoratif  justice  di  berbagai  konteks. Analisis  ini  mencakup  evaluasi  terhadap  efektivitas  penerapan  restoratif  justice  dalam mengurangi  overcapacity,  identifikasi  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi,  serta  potensi solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.
Ketiga,  peneliti  menyusun  temuan  dan  argumen  berdasarkan  analisis  literatur,  serta mengintegrasikan  berbagai  perspektif  untuk  membentuk  kerangka  pemahaman  yang komprehensif. Temuan penelitian ini kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis,  yang mencakup analisis teoretis dan  empiris mengenai penerapan restoratif justice sebagai solusi untuk overcapacity di lapas.
Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaan data sekunder, memastikan bahwa semua sumber yang digunakan adalah sah dan diakui, serta memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli. Penggunaan metode normatif memungkinkan peneliti untuk  membangun  argumen  yang  kuat  dan  didukung  oleh  bukti  empiris  dan  teoretis  yang luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Lapas dan Kondisi Overcapacity
Lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  di  Indonesia  menghadapi  masalah  overcapacity yang kronis dan serius, yang telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Overcapacity  di  lapas  merujuk  pada  kondisi  di  mana  jumlah  narapidana  melebihi  kapasitas yang  dapat  ditampung  oleh  fasilitas  tersebut.  Masalah  ini  berdampak  signifikan  terhadap kondisi  fisik,  mental,  dan  sosial  narapidana,  serta  menghambat  fungsi  rehabilitasi  dan reintegrasi sosial yang seharusnya dijalankan oleh lapas (Fadilla & Subroto, 2022).
Kondisi  overcapacity  di  lapas  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  dari  beberapa  faktor utama.  Pertama,  tingginya  tingkat  kriminalitas  dan  penegakan  hukum  yang  ketat  terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran kecil dan kasus narkotika, menyebabkan banyaknya  orang  yang  dijatuhi  hukuman  penjara.  Kebijakan  zero  tolerance  terhadap narkotika,  misalnya,  telah  berkontribusi  besar  terhadap  meningkatnya  populasi  narapidana. Banyak  narapidana  yang  merupakan  pengguna  narkoba  atau  pelanggar  kecil,  yang seharusnya dapat ditangani dengan alternatif lain selain penjara, namun  akhirnya memenuhi lapas-lapas di seluruh Indonesia (Arrasid, 2021).
Kedua,  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  cenderung  mengedepankan  hukuman penjara sebagai sanksi utama, sementara alternatif hukuman seperti denda, kerja sosial, atau program  rehabilitasi  belum  diterapkan  secara  optimal.  Hal  ini  menyebabkan  setiap pelanggaran hukum, baik kecil maupun besar, berujung pada hukuman penjara, yang semakin menambah  beban  lapas.  Selain  itu,  proses  peradilan  yang  lambat  dan  penumpukan  kasus  di pengadilan juga berkontribusi pada lamanya waktu yang dihabiskan narapidana di lapas, baik sebagai tahanan sementara maupun setelah divonis.
Kondisi  fisik  lapas  yang  overcapacity  sangat  memprihatinkan.  Banyak  lapas  yang dibangun  untuk  menampung  jumlah  narapidana  tertentu  kini  harus  menampung  dua  hingga tiga  kali  lipat  dari  kapasitas  yang  dirancang.  Sebagai  contoh,  lapas  yang  seharusnya menampung  500  narapidana  kini  harus  menampung  lebih  dari  1000  narapidana.  Hal  ini menyebabkan  fasilitas  yang  ada,  seperti  kamar  tidur,  kamar  mandi,  dan  ruang  makan, menjadi sangat padat dan tidak memadai. Narapidana sering kali harus tidur bergantian atau berdesakan  dalam  ruangan  sempit  yang  jauh  dari  standar  kelayakan.  Kondisi  sanitasi  yang buruk  juga  menjadi  masalah  serius,  dengan  kamar  mandi  dan  toilet  yang  tidak  mencukupi jumlah  narapidana,  sehingga  sering  kali  terjadi  antrian  panjang  dan  kebersihan  yang  tidak terjaga.
Selain  dampak  fisik,  overcapacity  di  lapas  juga  berdampak  signifikan  terhadap kondisi  psikologis  narapidana.  Hidup  dalam  kondisi  yang  penuh  sesak  dan  tidak  nyaman menimbulkan  stres,  kecemasan,  dan  ketegangan  yang  tinggi  di  kalangan  narapidana. Lingkungan yang padat dan kurangnya privasi dapat memicu konflik antar narapidana, yang sering  kali  berujung  pada  kekerasan  fisik.  Stres  dan  ketegangan  yang  berkepanjangan  juga dapat  memperburuk  kondisi  kesehatan  mental  narapidana,  yang  sudah  rentan  akibat  beban psikologis dari penahanan itu sendiri.
Kondisi  overcapacity  juga  berdampak  pada  petugas  lapas  yang  harus  mengelola  dan mengawasi  jumlah  narapidana  yang  jauh  melebihi  kapasitas.  Beban  kerja  yang  berlebihan dan  tekanan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  kondisi  yang  penuh  sesak  sering  kali menyebabkan  kelelahan  dan  stres  di  kalangan  petugas.  Selain  itu,  rasio  antara  petugas  dan narapidana  yang  tidak  seimbang  membuat  pengawasan  menjadi  kurang  efektif,  sehingga meningkatkan risiko pelanggaran dan kerusuhan di dalam lapas. Keamanan dan keselamatan baik  bagi  narapidana  maupun  petugas  menjadi  terancam  dalam  situasi  overcapacity (Sihombing & Nuraeni, 2023).
Salah  satu  dampak  paling  signifikan  dari  overcapacity  di  lapas  adalah  terganggunya fungsi  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Lapas  seharusnya  tidak  hanya  berfungsi  sebagai tempat  penahanan,  tetapi  juga  sebagai  tempat  untuk  membina  dan  memperbaiki  perilaku narapidana  agar  dapat  kembali  ke  masyarakat  dengan  lebih  baik.  Namun,  dengan  kondisi overcapacity,  program-program  rehabilitasi  sering  kali  tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif. Kurangnya  ruang  dan  sumber  daya  membuat  banyak  program  pelatihan,  pendidikan,  dan terapi  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  hanya  dilaksanakan  secara  terbatas.  Akibatnya, narapidana  tidak  mendapatkan  kesempatan  yang  memadai  untuk  mengembangkan keterampilan  dan  sikap  yang  positif,  yang  seharusnya  dapat  membantu  mereka  untuk  tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas.
Restoratif  justice  muncul  sebagai  alternatif  yang  menawarkan  pendekatan  berbeda dalam  mengatasi  masalah  ini.  Konsep  restoratif  justice  menekankan  pada  pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan, baik antara pelaku dan korban, maupun dengan masyarakat luas. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada pemberian hukuman, restoratif  justice  lebih  mengedepankan  dialog,  pemulihan,  dan  rekonsiliasi.  Dalam  konteks lapas,  penerapan  restoratif  justice  dapat  membantu  mengurangi  populasi  narapidana  dengan menawarkan  alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  seperti  mediasi,  penyelesaian  damai,  dan program rehabilitasi berbasis komunitas.
Penerapan  restoratif  justice  di  berbagai  negara  telah  menunjukkan  hasil  yang  positif dalam mengurangi overcapacity di lapas. Misalnya, di Selandia Baru, program Family Group Conference yang berfokus pada dialog dan pemulihan antara pelaku dan korban telah berhasil mengurangi  tingkat  residivisme  dan  overcapacity  di  lembaga  pemasyarakatan.  Di  Kanada, program  Community  Justice  Forums  juga  menunjukkan  bahwa  pelaku  yang  terlibat  dalam proses  restoratif  lebih  jarang  mengulangi  kejahatan  dibandingkan  dengan  mereka  yang dihukum dengan penjara konvensional.  Di Norwegia, restoratif  justice telah menjadi  bagian
integral dari sistem peradilan pidana, dengan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah narapidana dan meningkatkan kepuasan korban.
Di  Indonesia,  penerapan  restoratif  justice  masih  dalam  tahap  awal  dan  menghadapi berbagai  tantangan.  Kurangnya  pemahaman  dan  dukungan  dari  masyarakat  serta  penegak hukum  merupakan  salah  satu  hambatan  utama.  Banyak  yang  masih  berpandangan  bahwa keadilan  harus  diwujudkan  melalui  hukuman  yang  setimpal,  sehingga  konsep  restoratif justice sering kali dianggap lemah atau tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia yang  cenderung  formal  dan  birokratis  juga  menjadi  kendala  dalam  mengimplementasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif seperti restoratif justice (Arifin dkk., 2022).
Namun,  ada  juga  beberapa  inisiatif  dan  program  yang  telah  mulai  mengadopsi prinsip-prinsip  restoratif  justice  di  Indonesia.  Misalnya,  beberapa  lapas  telah  mencoba menerapkan mediasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Selain itu,  ada  juga  program-program  komunitas  yang  berfokus  pada  pencegahan  kejahatan  dan reintegrasi  sosial  narapidana  melalui  kegiatan-kegiatan  positif  dan  konstruktif.  Meskipun masih  terbatas,  inisiatif-inisiatif  ini  menunjukkan  potensi  penerapan  restoratif  justice  untuk mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  signifikan,  diperlukan  upaya  yang  lebih terkoordinasi  dan komprehensif dalam mengimplementasikan  restoratif justice di  Indonesia. Hal  ini  meliputi  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  serta  penegak  hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  serta  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakan  program-program  restoratif.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan penerapan  restoratif  justice,  serta  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  yang  ada  (Andriyanti, 2020).
Secara keseluruhan, kondisi overcapacity di lapas merupakan masalah yang kompleks dan multifaset, yang membutuhkan solusi yang inovatif dan berbasis bukti. Restoratif justice menawarkan  pendekatan  yang  humanis  dan  efektif  untuk  mengatasi  masalah  ini,  dengan fokus  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi  daripada  hukuman  semata.  Dengan  memahami  dan mengimplementasikan  prinsip-prinsip  restoratif  justice  secara  lebih  luas,  diharapkan  dapat tercapai sistem pemasyarakatan yang lebih adil, efektif, dan bermartabat di Indonesia.

## Penerapan Restoratif Justice di Lapas
Restoratif  justice  (keadilan  restoratif)  merupakan  pendekatan  yang  menekankan pemulihan  kerugian  akibat  kejahatan  melalui  proses  dialog  dan  kerjasama  antara  pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk  bertanggung  jawab  serta  memperbaiki  kesalahan  mereka.  Dalam  konteks  lembaga pemasyarakatan  (lapas),  penerapan  restoratif  justice  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengatasi overcapacity  dan  meningkatkan  kualitas  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial  narapidana (Ramadhan dkk., 2024).
Penerapan  restoratif  justice  di  lapas  di  Indonesia  dimulai  dengan  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  prinsip-prinsip  dasar  restoratif  justice.  Prinsip  utama  restoratif  justice adalah partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Proses  ini  melibatkan  dialog  terbuka  di  mana  korban  dapat  menyampaikan  perasaan, kebutuhan,  dan  harapan  mereka,  sementara  pelaku  diberikan  kesempatan  untuk mendengarkan,  mengakui  kesalahan,  dan  berkomitmen  untuk  memperbaiki  dampak  negatif dari  tindakannya.  Tujuan  utamanya  adalah  mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  semua pihak dan memberikan keadilan yang lebih holistik.
Salah satu bentuk penerapan restoratif justice di lapas adalah melalui program mediasi antara  pelaku  dan  korban.  Mediasi  ini  biasanya  difasilitasi  oleh  mediator  terlatih  yang berperan  sebagai  pihak  netral  untuk  membantu  proses  dialog  dan  penyelesaian  konflik. Dalam  mediasi  restoratif,  korban  dan  pelaku  duduk  bersama  untuk  membahas  dampak  dari kejahatan  yang  terjadi,  serta  mencari  solusi  yang  dapat  memulihkan  kerugian  dan memperbaiki  hubungan  yang  rusak.  Mediasi  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan kompensasi  materi,  tetapi  juga  untuk  mencapai  pemulihan  emosional  dan  psikologis  bagi korban dan pelaku (Esther dkk., 2020).
Di  beberapa  lapas  di  Indonesia,  program  mediasi  restoratif  telah  mulai  diterapkan meskipun masih dalam tahap awal. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Salemba, program mediasi antara pelaku dan korban telah dilakukan sebagai  bagian dari upaya  rehabilitasi  narapidana. Program  ini  melibatkan  narapidana  yang  bersedia  untuk  bertemu  dan  berdialog  dengan korban  atau  keluarga  korban,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  pemahaman  dan  kesepakatan bersama.  Dalam  banyak  kasus,  mediasi  ini  berhasil  menghasilkan  kesepakatan  yang memuaskan  kedua  belah  pihak,  dan  membantu  mengurangi  rasa  dendam  serta  kebencian yang mungkin masih ada.
Selain  mediasi,  program-program  restoratif  lainnya  juga  telah  mulai  diterapkan  di beberapa  lapas.  Misalnya,  di  Lapas  Kelas  IIA  Yogyakarta,  program  Community  Service (layanan  masyarakat)  telah  diterapkan  sebagai  alternatif  hukuman  penjara.  Dalam  program ini,  narapidana  diberi  kesempatan  untuk  berkontribusi  kepada  masyarakat  melalui  kerja sosial,  seperti  membersihkan  lingkungan,  membantu  proyek-proyek  komunitas,  dan memberikan  layanan  kepada  kelompok  yang  membutuhkan.  Program  ini  tidak  hanya membantu  mengurangi  populasi  narapidana  di  lapas,  tetapi  juga  memberikan  kesempatan kepada  narapidana  untuk  memperbaiki  citra  diri  dan  membangun  kembali  hubungan  positif dengan masyarakat (Perkasa, 2020).
Di  Lapas  Anak  Pria  Tangerang,  program  Family  Group  Conference  (konferensi keluarga) telah diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan restoratif justice. Program ini  melibatkan  narapidana  remaja,  keluarga  mereka,  korban,  dan  mediator  untuk  duduk bersama  dalam  sebuah  konferensi  keluarga.  Tujuannya  adalah  untuk  membahas  masalah yang dihadapi oleh narapidana remaja, mencari solusi yang dapat membantu mereka kembali ke  jalur  yang  benar,  serta  memperbaiki  hubungan  keluarga  yang  mungkin  terganggu  akibat tindakan  kriminal.  Konferensi  keluarga  ini  memberikan  dukungan  emosional  dan  moral kepada narapidana remaja, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan melakukan perubahan positif.
Penerapan restoratif justice di lapas juga melibatkan program-program pelatihan dan pendidikan  yang  dirancang  untuk  membantu  narapidana  mengembangkan  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Malang, program  pelatihan  keterampilan  kerja  telah  diterapkan  sebagai  bagian  dari  rehabilitasi narapidana.  Program  ini  mencakup  pelatihan  dalam  berbagai  keterampilan  seperti pertukangan,  pertanian,  dan  teknologi  informasi.  Dengan  memberikan  keterampilan  yang relevan, program ini membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mencari pekerjaan yang layak setelah bebas (Silalahi dkk., t.t.).
Namun,  penerapan  restoratif  justice  di  lapas  Indonesia  tidak  lepas  dari  berbagai tantangan  dan  hambatan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya  pemahaman  dan kesadaran tentang konsep dan manfaat restoratif justice di kalangan masyarakat dan penegak hukum.  Banyak  yang  masih  memandang  keadilan  hanya  dari  perspektif  retributif,  di  mana pelaku  harus  dihukum  seberat  mungkin  untuk  memberi  efek  jera.  Pandangan  ini  sering  kali menghambat  penerapan  pendekatan  restoratif  yang  lebih  menekankan  pada  pemulihan  dan rekonsiliasi.
Tantangan  lainnya  adalah  keterbatasan  sumber  daya  dan  fasilitas  di  lapas.  Untuk menjalankan program-program restoratif justice dengan efektif, diperlukan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga mediator terlatih, fasilitas untuk mediasi dan konferensi keluarga, serta  program  pelatihan  keterampilan.  Dalam  banyak  kasus,  lapas  di  Indonesia  masih menghadapi  kendala  dalam  menyediakan  sumber  daya  ini,  sehingga  penerapan  restoratif justice sering kali terbatas pada skala kecil dan tidak dapat menjangkau seluruh narapidana.
Selain itu, adanya resistensi dari narapidana dan korban juga dapat menjadi hambatan dalam  penerapan  restoratif  justice.  Tidak  semua  narapidana  bersedia  untuk  terlibat  dalam proses mediasi atau konferensi keluarga, terutama jika mereka merasa bahwa proses tersebut tidak akan memberikan  manfaat  langsung bagi  mereka. Demikian pula,  tidak semua korban bersedia untuk berdialog dengan pelaku, terutama jika mereka masih merasakan trauma dan rasa sakit akibat kejahatan yang terjadi.
Meskipun  menghadapi  berbagai  tantangan,  penerapan  restoratif  justice  di  lapas Indonesia  menunjukkan  potensi  yang  besar  untuk  mengurangi  overcapacity  dan meningkatkan  kualitas  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial  narapidana.  Dengan  memberikan alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  seperti  mediasi,  layanan  masyarakat,  dan  konferensi keluarga,  restoratif  justice  dapat  membantu  mengurangi  populasi  narapidana  di  lapas  dan mencegah overcapacity. Selain itu, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restoratif justice  dapat  membantu  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antara  narapidana,  korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.
Untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  signifikan,  diperlukan  upaya  yang  lebih terkoordinasi  dan komprehensif dalam mengimplementasikan  restoratif justice di  Indonesia. Hal  ini  meliputi  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  serta  penegak  hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  serta  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakan  program-program  restoratif.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan penerapan restoratif justice, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.
Penerapan restoratif justice di lapas Indonesia menawarkan harapan baru bagi sistem pemasyarakatan  yang  lebih  adil,  efektif,  dan  bermartabat.  Dengan  memahami  dan mengimplementasikan  prinsip-prinsip  restoratif  justice  secara  lebih  luas,  diharapkan  dapat tercapai  sistem  pemasyarakatan  yang  tidak  hanya  menghukum,  tetapi  juga  memulihkan  dan membangun  kembali  hubungan  yang  rusak  akibat  kejahatan.  Restoratif  justice  memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, korban untuk mendapatkan pemulihan yang  layak,  dan  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  menciptakan  keadilan  yang  lebih holistik dan bermakna (Aminullah, 2020).

## Dampak Restoratif Justice terhadap Overcapacity
Restoratif justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan melalui dialog dan kerjasama antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Pendekatan  ini  berbeda  dengan  sistem  keadilan  retributif yang  fokus  pada  penghukuman  pelaku.  Dalam  konteks  lembaga  pemasyarakatan  (lapas), penerapan  restoratif  justice  menawarkan  berbagai  dampak  positif  yang  berpotensi mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi narapidana ke masyarakat (Sidabutar, 2024).
Salah  satu  dampak  utama  penerapan  restoratif  justice  terhadap  overcapacity  di  lapas adalah  pengurangan  jumlah  narapidana  yang  harus  menjalani  hukuman  penjara.  Restoratif justice  menawarkan  alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  seperti  mediasi  antara  pelaku  dan korban,  pelayanan  masyarakat,  dan  program  rehabilitasi  berbasis  komunitas.  Dengan
memberikan  alternatif  hukuman  ini,  jumlah  orang  yang  masuk  ke  lapas  dapat  dikurangi secara  signifikan.  Misalnya,  pelaku  kejahatan  ringan  atau  pengguna  narkotika  yang seharusnya  masuk  penjara  dapat  diarahkan  untuk  mengikuti  program  rehabilitasi  atau  kerja sosial.  Hal  ini  tidak  hanya  mengurangi  populasi  narapidana  di  lapas,  tetapi  juga  mencegah overcapacity  yang  sering  kali  menjadi  masalah  serius  di  banyak  lapas  di  Indonesia (Abdurrifai, 2021).
Dampak lain dari penerapan restoratif justice adalah peningkatan kualitas rehabilitasi narapidana.  Restoratif  justice  menekankan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi,  yang  berarti narapidana  didorong  untuk  memahami  dampak  dari  tindakannya,  bertanggung  jawab,  dan melakukan  perbaikan.  Proses  ini  membantu  narapidana  untuk  mengembangkan  kesadaran dan empati, yang penting untuk mencegah pengulangan kejahatan di masa depan. Narapidana yang  melalui  proses  restoratif  justice  cenderung  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  dampak  dari  tindakan  mereka,  baik  terhadap  korban  maupun  masyarakat,  sehingga mereka  lebih  termotivasi  untuk  berubah  dan  tidak  kembali  melakukan  kejahatan.  Dengan demikian,  restoratif  justice  berkontribusi  pada  pengurangan  tingkat  residivisme,  yang  pada gilirannya membantu mengurangi overcapacity di lapas (Wahid & Rafiqi, 2023).
Selain  itu,  penerapan  restoratif  justice  juga  berdampak  pada  peningkatan  kepuasan korban.  Dalam  sistem  peradilan  tradisional,  korban  sering  kali  merasa  diabaikan  dan  tidak mendapatkan  pemulihan  yang  memadai.  Restoratif  justice  memberikan  ruang  bagi  korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kejahatan, menyampaikan perasaan dan kebutuhan  mereka,  serta  mendapatkan  pemulihan  yang  layak.  Dengan  memberikan kesempatan  kepada  korban  untuk  berpartisipasi  dan  mendapatkan  pemulihan,  restoratif justice membantu mengurangi rasa dendam dan kebencian yang dapat memicu konflik lebih lanjut.  Kepuasan  korban  yang  lebih  tinggi  juga  berarti  bahwa  mereka  lebih  cenderung mendukung  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi  narapidana,  yang  penting  untuk  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan positif.
Restoratif  justice  juga  memiliki  dampak  positif  terhadap  kondisi  psikologis narapidana. Dalam sistem peradilan tradisional,  narapidana sering kali merasa terisolasi dan kehilangan  harapan,  yang  dapat  memperburuk  kondisi  mental  mereka.  Restoratif  justice menawarkan  pendekatan  yang  lebih  humanis  dan  partisipatif,  yang  membantu  narapidana merasa lebih dihargai dan didengarkan. Proses dialog dan mediasi memungkinkan narapidana untuk berbicara secara terbuka tentang tindakan mereka dan mendengar langsung dari korban tentang  dampaknya.  Pengalaman  ini  dapat  menjadi  momen  transformasional  bagi  banyak narapidana,  yang  membantu  mereka  untuk  melihat  tindakan  mereka  dari  perspektif  yang berbeda  dan  mendorong  mereka  untuk  berusaha  memperbaiki  diri.  Dengan  demikian, restoratif  justice  berkontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  psikologis  narapidana,  yang penting untuk proses rehabilitasi yang sukses (Muttaqi, 2023).
Dalam  hal  manajemen  lapas,  penerapan  restoratif  justice  dapat  mengurangi  beban kerja  petugas  lapas.  Dengan  berkurangnya  jumlah  narapidana  yang  harus  diawasi  dan dikelola,  petugas  lapas  dapat  lebih  fokus  pada  program-program  rehabilitasi  dan  reintegrasi yang efektif. Selain itu, restoratif justice juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman  dan  damai  di  dalam  lapas.  Dengan  mengurangi  ketegangan  dan  konflik  antara narapidana,  serta  meningkatkan  kepuasan  korban  dan  masyarakat,  restoratif  justice berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di lapas. Lingkungan yang lebih aman dan damai berarti  bahwa  petugas  lapas  dapat  bekerja  dalam  kondisi  yang  lebih  baik,  yang  pada gilirannya meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem pemasyarakatan.
Namun,  penerapan  restoratif  justice  di  lapas  Indonesia  juga  menghadapi  berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tantangan utama adalah  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  restoratif  justice  di  kalangan masyarakat  dan  penegak  hukum.  Banyak  yang  masih  berpandangan  bahwa  keadilan  harus
diwujudkan  melalui  hukuman  yang  berat  dan  setimpal,  sehingga  konsep  restoratif  justice yang  lebih  menekankan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi  sering  kali  dianggap  lemah  atau tidak  efektif.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya  yang  lebih  intensif  dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice.
Selain  itu,  keterbatasan  sumber  daya  juga  menjadi  hambatan  dalam  penerapan restoratif  justice.  Untuk  menjalankan  program-program  restoratif  justice  dengan  efektif, diperlukan  sumber  daya  yang  memadai,  termasuk  tenaga  mediator  terlatih,  fasilitas  untuk mediasi  dan  konferensi  keluarga,  serta  program  pelatihan  keterampilan.  Banyak  lapas  di Indonesia  masih  menghadapi  kendala  dalam  menyediakan  sumber  daya  ini,  sehingga penerapan restoratif justice sering kali terbatas pada skala kecil dan tidak dapat menjangkau seluruh  narapidana.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  dukungan  dari  pemerintah  dan  organisasi non-pemerintah  untuk  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dan  memperluas jangkauan program restoratif justice.
Resistensi dari narapidana dan korban juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan restoratif justice. Tidak semua narapidana bersedia untuk terlibat dalam proses mediasi atau konferensi  keluarga,  terutama  jika  mereka  merasa  bahwa  proses  tersebut  tidak  akan memberikan  manfaat  langsung  bagi  mereka.  Demikian  pula,  tidak  semua  korban  bersedia untuk berdialog dengan pelaku, terutama jika mereka masih merasakan trauma dan rasa sakit akibat  kejahatan  yang  terjadi.  Untuk  mengatasi  resistensi  ini,  diperlukan  pendekatan  yang sensitif dan empatik, serta upaya untuk membangun kepercayaan dan memberikan dukungan yang memadai bagi narapidana dan korban (Pambudi & Wibowo, 2021).
Meskipun  menghadapi  berbagai  tantangan,  penerapan  restoratif  justice  di  lapas Indonesia  menunjukkan  potensi  yang  besar  untuk  mengurangi  overcapacity  dan meningkatkan  kualitas  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial  narapidana.  Dengan  memberikan alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  seperti  mediasi,  layanan  masyarakat,  dan  konferensi keluarga,  restoratif  justice  dapat  membantu  mengurangi  populasi  narapidana  di  lapas  dan mencegah overcapacity. Selain itu, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restoratif justice  dapat  membantu  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antara  narapidana,  korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.
Untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  signifikan,  diperlukan  upaya  yang  lebih terkoordinasi  dan komprehensif dalam mengimplementasikan  restoratif justice di  Indonesia. Hal  ini  meliputi  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  serta  penegak  hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  serta  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakan  program-program  restoratif.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan penerapan restoratif justice, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.
Secara  keseluruhan,  penerapan  restoratif  justice  di  lapas  Indonesia  menawarkan harapan  baru  bagi  sistem  pemasyarakatan  yang  lebih  adil,  efektif,  dan  bermartabat.  Dengan memahami  dan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  restoratif  justice  secara  lebih  luas, diharapkan dapat tercapai sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan  dan  membangun  kembali  hubungan  yang  rusak  akibat  kejahatan.  Restoratif justice  memberikan  kesempatan  bagi  narapidana  untuk  memperbaiki  diri,  korban  untuk mendapatkan pemulihan yang layak, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan bermakna.
Selain  dampak  langsung  terhadap  pengurangan  overcapacity,  penerapan  restoratif justice  juga  berpotensi  membawa  perubahan  positif  dalam  jangka  panjang  bagi  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Dengan  memperkuat  pendekatan  restoratif,  sistem  peradilan dapat  bergerak  menuju  model  yang  lebih  inklusif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  semua
pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  tidak  hanya  akan  meningkatkan  efektivitas  sistem pemasyarakatan,  tetapi  juga  memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  peradilan  dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat (Bawono, 2020).
Untuk  mendukung  penerapan  restoratif  justice  secara  luas,  penting  bagi  pembuat kebijakan  dan  praktisi  untuk  terus  belajar  dari  pengalaman  negara  lain  yang  telah  berhasil mengimplementasikan  pendekatan  ini.  Berbagi  pengetahuan  dan  praktik  terbaik  dapat membantu mengatasi tantangan lokal dan menciptakan model penerapan yang sesuai dengan konteks  Indonesia.  Kerjasama  internasional  dan  dukungan  dari  organisasi  global  juga  dapat memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi dan pengembangan restoratif justice di Indonesia (Firmansyah, 2023).
Dengan  upaya  yang  terkoordinasi  dan  dukungan  yang  memadai,  restoratif  justice memiliki  potensi  besar  untuk  membawa  perubahan  positif  yang  signifikan  dalam  sistem pemasyarakatan  Indonesia.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  untuk  mengintegrasikan pendekatan  ini  ke  dalam  kerangka  hukum  dan  operasional  lapas  harus  menjadi  prioritas dalam  agenda  reformasi  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Restoratif  justice  tidak  hanya berfungsi  sebagai  solusi  praktis  untuk  masalah  overcapacity,  tetapi  juga  sebagai  fondasi untuk  menciptakan  sistem  keadilan  yang  lebih  manusiawi,  inklusif,  dan  berkelanjutan (Yulianti, 2020).

## KESIMPULAN
Penerapan  restoratif  justice  di  lapas  di  Indonesia  menunjukkan  potensi  besar  untuk mengurangi  overcapacity  dan  meningkatkan  kualitas  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial narapidana.  Restoratif  justice  menawarkan  pendekatan  yang  lebih  humanis  dan  partisipatif dengan  fokus  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat. Melalui  alternatif  hukuman  di  luar  penjara,  seperti  mediasi,  pelayanan  masyarakat,  dan program  rehabilitasi  berbasis  komunitas,  jumlah  narapidana  di  lapas  dapat  dikurangi  secara signifikan.  Selain  itu,  penerapan  restoratif  justice  juga  berkontribusi  pada  pengurangan tingkat residivisme, peningkatan kepuasan korban, dan peningkatan kesejahteraan psikologis narapidana.
Namun,  penerapan  restoratif  justice  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai tantangan,  termasuk  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  konsep  ini,  keterbatasan sumber  daya,  dan  resistensi  dari  narapidana  serta  korban.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi, pengembangan kebijakan yang mendukung, serta penyediaan sumber daya yang memadai.
Dengan langkah-langkah  yang terkoordinasi dan  dukungan  yang memadai,  restoratif justice  memiliki  potensi  besar  untuk  membawa  perubahan  positif  dalam  sistem pemasyarakatan  di  Indonesia.  Restoratif  justice  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  solusi  praktis untuk  masalah  overcapacity,  tetapi  juga  sebagai  fondasi  untuk  menciptakan  sistem  keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi yang berhasil dari restoratif justice dapat  memperkuat  kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,  meningkatkan rasa keadilan di masyarakat, dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan damai.

## REFERENSI
Abdurrifai,  A.  (2021).  Potensi  Penanganan  Pidana  Harta  Benda  melalui  Konsep  Diversi.
Amsir Law Journal , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.33
Aminullah,  B.  A.  (2020).  PENERAPAN  MEDIASI  PENAL  DENGAN  PENDEKATAN RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN  KEJAHATAN DI  INDONESIA. Jurnal  Meta-Yuridis , 3 (1),  Article  1.  https://doi.org/10.26877/m- y.v3i1.5637

## Anam,  M.  K.  A.  khoirul.  (2024).  APPLICATION  OF  RESTORATIVE  JUSTICE  IN NARCOTICS  CRIME  CASES  BY  MOJOKERTO  CITY  NATIONAL  NARCOTICS AGENCY.
NOVUM : JURNAL HUKUM , 13–27.
https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.57907
Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development , 8 (4), Article 4.

## Arifin,  A.  W.,  Pujiyono,  P.,  &  Rochaeti,  N.  (2022).  IMPLEMENTASI  KONSEP RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI
OVERCAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG.
Diponegoro Law Journal , 11 (1), Article 1.
https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33176
Arrasid,  S.  E.  (2021).  Dualisme  Diskursus  Penegak  Hukum:  Antara  Membebaskan Narapidana  dan  Mempercepat  Sidang  Pidana  Melalui  Teleconference  dalam  Masa Pandemi COVID-19. BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.22146/balairung.v2i2.58549
Bawono,  J.  G.  (2020).  UPAYA  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN

## NARKOTIKA OLEH
NARAPIDANA DITINJAU DARI  UNDANG-UNDANG NOMOR  12 TAHUN 1995 TENTANG  PEMASYARAKATAN. LEX  ET  SOCIETATIS , 8 (4),  Article  4. https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921

## Esther,  J.,  Naibaho,  B.  M.,  &  Christine,  B.  (2020).  MEDIASI  PENAL  DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR  KELEBIHAN  HUNIAN  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN. Nommensen Journal of Legal Opinion , 27–37. https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36 Fadilla,  Y.  I.  I.,  &  Subroto,  M.  (2022).  Dampak  Pemberian  Asimilasi  Terhadap  Penekanan Angka  Over  Kapasitas  Pada  Saat  Pandemi  Covid-19  Di  Lapas  Kelas  IIa  Bojonegoro. Jurnal Pendidikan
Dan Konseling (JPDK) , 4 (2), 336–343.
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4079
Firmansyah,  D.  V.  (2023).  Upaya  Optimalisasi  Restorative  Justice  di  Indonesia. Al  Qalam:
Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan , 17 (5), Article 5. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2654
Hibatullah,  M.  N.,  Rusmiati,  E.,  &  Takariawan,  A.  (2024).  Akibat  Hukum  Penerapan Restorative  Justice  Oleh  Kejaksaan  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika. Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang , 7 (1), Article 1. https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965
Muttaqi,  N.  I.  N.  (2023).  The  Relevance  of  Applying  Restorative  Justice  Concept  in Corruption  Cases  With  Relatively  Small  State  Financial  Losses: DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam , 2 (1). https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5166
Pambudi, D. A., & Wibowo, P. (2021). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas. Jurnal
Pendidikan
Tambusai , 5 (3), 7849–7852. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2253
Perkasa,  R.  A.  P.  (2020).  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. Wajah Hukum , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175
Rahaditya, R., Venessa, C., Paulina, O., Hiumawan, E. J., & Jovian, E. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di  Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan , 7 (2), Article 2. https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627 Ramadhan, N., Huda, U. N., & Kurniawan, W. (2024). Implementation of Restorative Justice in  Discontinuing  Prosecution  of  Assault  Criminal  Acts  (A  Case  Study  at  the  Public
Prosecutor’s  Office  of  Garut). Sultan  Jurisprudence:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.51825/sjp.v4i1.24826
Sidabutar, R. N. (2024). Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Kajian  Norma  Keadilan  Berdasarkan Pancasila. Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan Masyarakat , 23 (1), Article 1. https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8095

## Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA.
Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 9 (2), Article 2. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952
Silalahi,  H.,  Sahlepi,  M.  A.,  &  Sidi,  R.  (t.t.). Penerapan  Hukuman  Alternatif  untuk  Pelaku Kejahatan Ringan  Sebagai  Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakat  | JIIP  -  Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan . Diambil 22 Juni 2024, dari
https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4420
Sulaiman, A., & Hosnah, A. ul. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak  Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  di  Lembaga Pemasyarakatan. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW , 3 (2), Article 2. https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121
Wahid,  D.  N.,  &  Rafiqi,  I.  D.  (2023).  Rumah  Rehabilitasi  Bagi  Penyalah  Guna  Narkoba: Sebuah Konsep untuk Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 23–34. https://doi.org/10.30649/jhek.v3i1.112
Yulianti,  W.  D.  (2020).  Upaya  Menanggulangi  Over  Kapasitas  Pada  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia. Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Hukum , 18 (2), Article 2. https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.806.