## KEBIJAKAN REDISTRIBUSI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Renta Yulfa Zaini 1 , Wachyu Sulistiadi 2
1,2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia
Email: rentayulfa@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: pemerataan, akses pelayanan, kualitas pelayanan, insentif Cakupan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  tahun  2023  sudah mencapai 90,67%, namun sebarannya tidak merata dimana terdapat kesenjangan rasio kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional  yang signifikan antara Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran  kebijakan  pemindahan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan Nasional  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama,  jenis  penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berupa analisis dilihat  dari  sisi  input,  proses  dan  output  di  Kementerian  Kesehatan  RI  yang dilakukan  pada  bulan  Desember  2023.  Cara  pengambilan  data  melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerataan kepesertaaan JKN di Puskesmas dan FKTP lain melalui pemindahan kepesertaan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di FKTP. Dengan pemindahan  kepesertaan,  beban  UKP  di  Puskesmas  berkurang  sehingga diharapkan  UKM  dapat  dilaksanakan  lebih  optimal,  serta  meningkatkan  peran FKTP swasta dalam pelayanan JKN. Masih kurangnya komitmen daerah dalam pelaksanaan  program  ini  sehingga  capaiannya  belum  optimal  didasarkan  dari masih  sedikitnya  kabupaten/kota  yang  melaksanakan.  Perlu  diberikan  insentif pada Puskesmas, sehingga berkurangnya kapitasi yang diterima oleh Puskesmas tidak mempengaruhi operasional Puskesmas. ABSTRACT Keywords: distribution,  access  of health services, quality of services, incentive The  coverage  of  National  Health  Insurance  participants  in  2023  has  reached 90.67%, but the distribution is not evenly distributed where there is a significant gap in the ratio of National Health Insurance participants between Puskesmas and  other  Primary  Health  Care  Services.  This  study  aims  to  determine  the description of the redistribution policy of National Health Insurance participants in the Primary Health Care Services. This research uses a qualitative method with a case study approach in the form of analysis in terms of inputs, processes and  outputs  at  the  Indonesian  Ministry  of  Health  which  was  conducted  in December  2023.  Data  collection  methods  through  in-depth  interviews  and document  review.  The  results  showed  that  Equitable  distribution  of  JKN membership  in  health  centers  and  other  primary  care  facilities  through membership transfers can improve access and quality of services at primary care facilities. With the transfer of membership, the burden of UKP at Puskesmas is reduced so that it is expected that UKM can be carried out more optimally, as well as increasing the role of private FKTPs in JKN services. There is still a lack of  regional  commitment  in  the  implementation  of  this  program  so  that  the achievements are not optimal based on the small number of districts / cities that implement  it.  Incentives  need  to  be  given  to  Puskesmas,  so  that  the  reduced capitation received by Puskesmas does not affect Puskesmas operations.

## PENDAHULUAN
Arah  kebijakan  Kementerian  Kesehatan  ditetapkan  sejalan  dengan  transformasi  kesehatan yaitu menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju Universal  Health  Coverage (UHC),  dengan  penekanan  pada  penguatan  pelayanan kesehatan  dasar  ( Primary  Health  Care ),  melalui  penyediaan  pelayanan  kesehatan  primer  dan sekunder  yang  berkualitas,  sistem  ketahanan  kesehatan  yang  tangguh,  SDM  kesehatan  yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi (1).
Tantangan pembangunan kesehatan saat ini adalah bagaimana memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pendekatan akses dan penguatan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat dan merupakan fasilitas kontak pertama pasien  dengan  tenaga  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  primer  di  Indonesia  dilaksanakan  di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi Puskesmas, Klinik Pratama, Rumah Sakit Kelas D Pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi (2).
Cakupan  UHC  di  Indonesia  semakin  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  sejak program JKN dimulai pada tahun 2014. Peserta JKN  mencapai 201.282.366  jiwa pada 31 Januari 2023 atau sekitar 90,67% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 275.361.271 jiwa berdasarkan data kependudukan semester I Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022.
Disisi lain yang perlu diperhatikan dalam pelayanan JKN adalah belum meratanya distribusi kepesertaan JKN di FKTP, saat ini sebagian besar peserta JKN terdaftar di FKTP milik Pemerintah atau Puskesmas (1). Berdasarkan data laporan manajemen BPJS Kesehatan tahun 2023 tentang potret sebaran peserta terdaftar di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023  menunjukan  sebanyak  201.282.366  peserta  JKN  tersebar  di  22.231  fasilitas  pelayanan kesehatan (3).

## Tabel 1. Sebaran peserta JKN di FKTP
No Jenis Faskes Jumlah Peserta Terdaftar Tenaga Dokter Umum FKTP Jumlah Rerata Jumlah Rasio a b c d e = d/c f g = d/f
1 Tempat Praktik 4.704 8.469.185 1.800 5.267 1.608 Mandiri Dokter 2 Klinik TNI/POLRI 1.137 2.946.662 2.592 1.965 1.499 3 Klinik Pratama 6.051 30.451.794 5.033 18.849 1.616 4 Puskesmas 10.297 159.309.626 15.471 25.737 6.190 5 RS D Pratama 42 105.099 2.502 150 701 Total 201.282.366 9.054 51.968 3.873
Rasio ketersediaan FKTP dibanding peserta JKN kurang lebih 1:9.054, akan tetapi hal ini masih menjadi permasalahan dalam distribusi, sehingga beberapa Fasyankes mengalami overload kepesertaan. Apabila dilihat pada tabel diatas, kepesertaan terbesar berada di Puskesmas dengan rasio dokter dibanding peserta yaitu 1: 6.190 sedangkan di klinik pratama sebanyak 1:1.616 dan di tempat praktik mandiri dokter 1:1.608. Jika mengacu pada ketentuan WHO rasio dokter dan penduduk  adalah  1  :  1.000,  sedangkan  jika  mengacu  kepada  Permenkes  Nomor  3  Tahun  2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menggunakan ketentuan rasio dokter dan peserta 1:5.000.
Terdapat  kesenjangan  rasio  yang  signifikan  antara  Puskesmas  dengan  fasyankes  lainnya, sehingga  diperlukan  upaya  pemindahan  beban  UKP  dari  Faskes  Pemerintah  ke  Faskes  Swasta untuk  memastikan  pelayanan  UKM  di  Puskesmas  bisa  optimal  dilakukan,  dan  menjamin pelayanan  yang  berkualitas.  Diharapkan  penguatan  FKTP  dalam  pelayanan  promotif  preventif akan  menjadi  salah  satu  jembatan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  kesehatan  untuk mewujudkan masyarakat tetap sehat.
Redistribusi  atau  pemindahan  peserta  di  FKTP  bertujuan  untuk  pemerataan,  peningkatan akses,  dan  peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan  (4).  FKTP  yang  memiliki  rasio  peserta  dan tenaga kesehatan yang tidak ideal meningkatkan risiko beban kerja tenaga kesehatan. Beban kerja yang  berlebihan  akan  mempengaruhi  kualitas  kerja  seseorang  (5,6),  ketepatan  diagnosis  dan tindakan medis (7).
Pemerataan  kepesertaaan  JKN  diatur  dalam  Perpres  Nomor  82  Tahun  2018  tentang Jaminan Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan yang memberikan ruang kepada BPJS Kesehatan
untuk melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain dalam kondisi peserta yang terdaftar di FKTP belum merata setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

## METODE
Studi  ini  menggunakan  disain  penelitian  kualitatif  dengan  disain  studi  kasus,  untuk mendapatkan informasi dan data yang menghasilkan gambaran yang komprehensif dan narasi yang mendalam bersumber dari informan langsung tentang kebijakan pemindahan kepesertaaan JKN di FKTP. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling. Informan kunci penelitian ini adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Informan utama berjumlah 2 (dua) orang yaitu Ketua Tim  Kerja  Pelayanan  Kesehatan  Primer  dan  Jaminan  Kesehatan  dan  Anggota  Tim  Project Management  Office  (PMO)  Ditjen  Pelayanan  Kesehatan.  Sedangkan  Informan  pendukung berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Adminkes Ahli Madya dan Adminkes Ahli Pertama di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan  dengan  melakukan  telaah  buku,  peraturan  dan  dokumen  yang  ada  serta  tinjauan literatur dan hasil penelitian terkait.
Data  di  analisis  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  identifikasi  jawaban,  kemudian dilakukan interpretasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi, dengan cara cross check data dengan fakta dari sumber lainnya yang terkait untuk menggali topik yang sama dari informan (8).
Penelitian  dilaksanakan  di  Kementerian  Kesehatan  RI  dengan  kurun  waktu  pengambilan data pada bulan Desember 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan pemerataan peserta JKN tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana disebutkan dalam kondisi peserta yang terdaftar di FKTP belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan kepesertaan ke FKTP lain  dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang terdaftar, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan selain dokter dan sarana prasarana di FKTP(9). Ketentuan mengenai pemindahan peserta diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Selain untuk pemerataan, pemindahan peserta di FKTP bertujuan untuk peningkatan akses, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan  (4).
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan bersama pemerintah daerah (10).

## Sumber Daya Manusia
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan berperan dalam melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, melakukan sosialisasi  dan  advokasi  kepada  pemerintah  daerah,  untuk  mendukung  pelaksanaan  program pemindahan kepesertaan JKN ini. Ketua tim kerja menyatakan bahwa :
“ untuk pemindahan kepesertaan ini kita berkoordinasi dengan banyak pihak, BPJS Kesehatan, Kemendagri, PKFI, asosiasi faskes, dan lintas program di Kemenkes, supaya semua berkomitmen dalam peran masing-masing untuk mendukung program ini. Selain itu kita juga melakukan advokasi kepada kepala daerah dan pemda setempat”
Stakeholders merupakan bentuk sumber daya manusia dalam sebuah implementasi kebijakan. Menurut Kadiwara dalam Zarkasyi (2021) stakeholders merupakan semua pihak baik secara individu, maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi dalam pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan (11). Peran sumber daya yang ada pada stakeholder lainnya akan sangat membantu dalam pelaksanaan program. Mobilisasi sumber daya dan akuntabilitas merupakan faktor utama keberhasilan program (5)
Pelibatan masyarakat dan swasta dalam sebuah kebijakan dinilai dapat menciptakan kolaborasi yang mampu mendorong keberhasilan sebuah program atau kebijakan pemerintah (11) Dalam proses pelaksanaan pemindahan, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan Kabupaten/Kota untuk pemindahan antar FKTP milik pemerintah. Jika pemindahan peserta antar FKTP bukan milik pemerintah, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Jika pemindahan antara  FKTP  milik  pemerintah  dengan  FKTP  bukan  milik  pemerintah  maka  BPJS  Kesehatan
berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan serta  FKTP sasaran ( FKTP asal dan FKTP tujuan) (4).

## Material atau Sarana dan Prasarana
Dokumen yang diperlukan dalam melakukan pemindahan peserta JKN meliputi pemetaan FKTP sasaran, yaitu FKTP asal dan FKTP tujuan. FKTP asal merupakan  FKTP tempat peserta terdaftar yang akan dipindahkan ke FKTP lain, sedangkan FKTP tujuan merupakan FKTP penerima peserta yang akan dipindahkan dari FKTP lain. Pemetaan FKTP yang akurat menjadi kunci pelaksanaan, sehingga pemindahan kepesertaan ini berjalan tepat sasaran. Dalam melakukan pemetaan dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyiapkan daftar FKTP untuk menentukan FKTP sasaran yang meliputi nama FKTP, kode FKTP, dan jumlah peserta yang terdaftar.
Dalam menentukan FKTP Sasaran, BPJS Kesehatan memperhatikan kriteria waktu layanan dokter per pasien, jumlah waktu praktik setiap dokter per hari, standar rasio ketersediaan dokter, estimasi angka kunjungan pelayanan dan jumlah hari praktik setiap dokter dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  (4).  Melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi terhadap Kepeesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalam Rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan estimasi waktu pelayanan dokter/dokter gigi per pasien, jumlah waktu praktik setiap dokter/dokter gigi per hari, jumlah hari praktik setiap dokter/dokter gigi dalam 1 bulan dan rasio ketersediaan dokter/dokter gigi dengan kepesertaan JKN, dimana untuk rasio ketersediaan dokter dengan kepesertaan JKN baik di Puskesmas, klinik  pratama  maupun  tempat  praktik  mandiri  dokter  adalah  1  :  5.000  (12).  Pernyataan  yang disampaikan oleh ketua tim kerja adalah sebagai berikut :
“Dari hasil mapping, kita lihat yang Puskesmas yang pesertanya melebihi rasio 1 : 5.000, pada saat advokasi kita berikan pilihan apakah mau ditambah dokternya supaya rasionya 1:5.000 atau dilakukan redistribusi atau pemindahan kepesertaan.”
Dalam melakukan penetapan FKTP tujuan harus memperhatikan ketersediaan sarana prasarana yang  dimiliki.  FKTP  tujuan  seharusnya  mempunyai  fasilitas  sarana  prasarana  yang  sesuai  dan sebanding dengan FKTP asal, sehingga peserta yang dipindahkan mendapatkan pelayanan yang optimal.

## Anggaran
Sumber dana yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemindahan peserta JKN berasal dari APBN yang sudah dianggarkan sejak tahun 2022. Untuk tahun 2024 diusulkan dana Dekonsentrasi untuk 34 Provinsi, yang dapat digunakan oleh provinsi dalam  melakukan sosialisasi, koordinasi dengan stakeholder terkait dan advokasi pada kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri di tahun 2024 masih mengusulkan anggaran untuk sosialisasi dan advokasi pemindahan kepesertaan JKN. Hasil wawancara dengan informan:
“Untuk sosialisasi dan advokasi dana kita mencukupi, karena sudah direncanakan dari tahun 2022, apa lagi pemindahan peserta ini menjadi indikator kinerja program, dan untuk tahun 2024 kita sudah menyiapkan dekon untuk provinsi”
Ketersediaan anggaran dalam setiap program sangat dibutuhkan, untuk menunjang tercapainya program. Dukungan dan peran serta pemerintah sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, terdapat 3 peran penting diantaranya mengefisienkan dana, memperluas cakupan kepesertaan dan penyediaan  fasilitas  kesehatan  dan  SDM  Kesehatan  sehingga  berpengaruh  terhadap  pelayanan kesehatan yang berkualitas (13).

## Indikator Proses
Proses pelaksanaan program pemindahan peserta JKN di FKTP dimulai dari sosialisasi kepada daerah yang sudah dilakukan pemetaan FKTP oleh BPJS Kesehatan. Dari hasil pemetaan, Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada dinas kesehatan dan pemerintah daerah perlunya dilakukan  pemindahan.  BPJS  Kesehatan  melakukan  proses  pemindahan  peserta  setelah  adanya dukungan dari pemerintah daerah berbentuk surat pernyataan komitmen dari kepala daerah, dengan melakukan pemberian informasi kepada peserta untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap pelaksanan pemindahan ini. Pemberian informasi dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka (offline) ataupun dalam jaringan (online) dan pemberian informasi secara tidak langsung melalui media konfensional maupun media elektronik. Peserta yang telah mendapatkan sosialisasi dan menyatakan persetujuan akan dilakukan pemindahan melalui mekanisme enrollment (4).
Kendala dalam pelaksanaan program ini kurangnya pemahaman pemerintah daerah akan manfaat dilaksanakan pemindahan peserta JKN, sehingga menolak untuk dilakukan pemindahan peserta di wilayahnya. Pernyataan yang disampaikan oleh ketua tim kerja adalah sebagai berikut :
“Kurangnya pemahaman daerah, baik dari kepala daerah dan dinasnya sendiri terkait manfaat pemindahan kepesertaan, ketakutan kapitasinya berkurang, padahal kalau pesertanya ga sesuai rasio, kapitasinya juga berkurang.”
Adanya  kekhawatiran  berkurangnya  kapitasi  yang  diterima  Puskesmas  jika  pesertanya dipindahkan sehingga akan menyebabkan berkurangnya pemasukan kas daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah belum melaksanakan pemindahan peserta dari Puskesmas ke FKTP swasta. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (2021) bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap  program  JKN  dapat  mempengaruhi  beberapa  kondisi,  antara  lain  adalah  peran  dalam pelayanan dan pendapatan (14). Akan tetapi dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah tegas disebutkan pada pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintah daerah wajib  memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana bidang kesehatan termasuk urusan wajib pelayanan dasar. Pada pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan (15) .
Berdasarkan Permenkes 3 Tahun 2023 ditetapkan bahwa tarif kapitasi di Puskesmas jika tersedia dokter dengan rasio 1: ≤ 5.000 akan memperoleh kapitasi sebesar Rp.7.000/peserta, sedangkan jika rasio dokter 1 : > 5.000 besaran tarif kapitasi yang diterima menjadi Rp.6.000/peserta (16), sehingga jika ingin mencapai rasio 1 : 5.000 Puskesmas harus melaksanakan pemindahan peserta atau menambah dokter di Puskesmas.

## Indikator Output
Output dari program ini adalah terlaksananya pemindahan peserta JKN di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan. Pemindahan peserta JKN mendukung transformasi sistem kesehatan terutama pilar ke satu, transformasi layanan primer. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, pemindahan peserta JKN ini merupakan salah satu indikator kinerja Kementerian  Kesehatan  tahun  2022-2024,  yaitu  persentase  kabupaten/kota  yang  melakukan pemindahan kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP Swasta. Sebagaimana yang disampaikan ketua tim kerja :
“Dengan dilakukan pemindahan peserta, akses peserta ke fasilitas pelayanan menjadi lebih dekat, kalau sekarang kan ga, jarak ke Puskesmas jauh. Selain itu juga peningkatan mutu layanan, dengan
berkurangnya antrian pasien, dokter akan lebih fokus dalam pelayanan, tidak terburu-buru. Kemudian juga meningkatkan yang menjadi fungsi utama puskesmas yaitu upaya kesehatan masyarakat dengan tidak meninggalkan upaya pelayanan perorangan, pembagian UKP di bagi ke klinik”
Dengan  dilakukan  pemindahan  peserta  JKN  dari  Puskesmas  ke  FKTP  lain,  harapannya Puskesmas dapat lebih fokus melaksanakan perannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Dengan harapan agar Puskesmas dapat secara efektif mendukung pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif, untuk memastikan tingkat kesehatan masyarakat setinggi mungkin di wilayah kerjanya (17,18), serta mengoptimalkan peran FKTP swasta dalam program JKN di wilayah kerja Puskesmas.
Saat ini pencapaian target indikator kinerja Kementerian Kesehatan belum optimal. Pelaksanaan pemindahan peserta JKN baru terlaksana di 5 (lima) kabupaten/kota. Hal ini dapat disebabkan oleh belum tersosialisasi dan belum dipahaminya dengan baik manfaat dari program  ini.
Keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga harus ada dukungan dan peran serta dari pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan sangat berperan penting dalam keberhasilan program.

## KESIMPULAN
Banyaknya peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas menyebabkan terjadinya kesenjangan kepesertaan  antara  Puskesmas  dengan  FKTP  lainnya  sehingga  Puskesmas  lebih  berfokus  pada penyelenggaraan  pelayanan  UKP.  Sejalan  dengan  transformasi  sistem  kesehatan  dimana penekanan  pada  upaya  promotif  dan  preventif,  Puskesmas  perlu  membagi  beban  UKP  dengan FKTP  lainnya.  Melalui  pemindahan  peserta  JKN  dari  Puskesmas  ke  FKTP  lainnya  diharapkan dapat  terjadi  pemerataan  peserta  sehingga  Puskesmas  dapat  melaksanakan  perannya  sebagai fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan UKM dan UKP dengan lebih mengutamakan upaya promotif  dan  preventif,  FKTP  Swasta  dapat  lebih  berkembang  dan  berperan  dalam  pelayanan kesehatan  pada  JKN,  serta  mendekatkan  akses  masyarakat  ke  fasilitas  kesehatan.  Akan  tetapi capaiannya  belum  optimal  karena  masih  ditemukannya  kendala  yaitu  kurangnya  komitmen pemerintah  daerah  dalam  mendukung  pelaksanaan  program  ini,  hal  ini  disebabkan  oleh

## Kebijakan Redistribusi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
berkurangnya  kapitasi  yang  akan  diterima  oleh  Puskesmas  karena  dilakukan  pemindahan kepesertaan.
Adapun  saran  yang  diberikan  adalah  perlu  diberikan  insentif  pada  Puskesmas  sehingga berkurangnya kapitasi yang diterima oleh Puskesmas tidak mempengaruhi operasional Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024. Kementerian Kesehatan RI 2023.
2. Hendrawan D, Nurcahyo C, Afdal A. Pelayanan Primer yang Berkualitas: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional [Internet]. 17 Juli 2021;1(1):1–14. Tersedia pada: https://jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id/index.php/jjkn/article/view/13
3. BPJS Kesehatan. Sosialisasi Uji Coba Implementasi Pemindahan Peserta JKN. 2023.
4. BPJS  Kesehatan.  Peraturan  BPJS  Kesehatan  No.  4  Tahun  2019  tentang  Pemindahan Peserta  Jaminan  Kesehatan  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  [Internet].  2019. Tersedia pada: https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpjs-kesehatan-no-4-tahun-2019
5. Mujiati, Yuniar Y. Availability of Human Resources for Health in Health Facilities in the Era of National Health Insurance in Eight Districts-Cities in Indonesia [Internet]. Jakarta; 2016  Nov  [dikutip  15  November  2023].  Tersedia  pada:  https://adoc.pub/ketersediaan- sumber-daya-manusia-mujiati-dan-yuyun-yuniar.html
6. Baharuddin  M,  Lefrandt  R,  Santosa  F.  Tinjauan  Etik  Regulasi  Jam  Kerja  Dokter  di Indonesia.  Jurnal  Etika  Kedokteran  Indonesia  [Internet].  11  Oktober  2017;1(1):25. Tersedia
pada:
https://www.researchgate.net/publication/320334427_Tinjauan_Etik_Regulasi_Jam_Kerj a_Dokter_di_Indonesia
7. Dharmayuda AANG, Wulandari LPL. Analisis Beban Kerja Dokter Umum di Puskesmas Kota  Denpasar  dengan  Menggunakan  Metode  Workload  Indicators  of  Staffing  Need. Public  Health  and  Preventive  Medicine  Archive  [Internet].  1  Juli  2015;3(1):16–21. Tersedia pada:
https://www.researchgate.net/publication/332348224_Analisis_Beban_Kerja_Dokter_U mum_di_Puskesmas_Kota_Denpasar_dengan_Menggunakan_Metode_Workload_Indicat ors_of_Staffing_Need
8. Tolley EE, Ulin PR, Mack N, Robinson ER, Succop SM. Qualitative Methods In Public Health. A field guide for applied research. 2nd ed. 2016.
9. Pemerintah  RI.  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan. 2018.
10. Pemerintah RI. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 2022.
11. Zarkasyi Rahman A. Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Gizi Sensitif di Kota Semarang [Internet]. 2021. Tersedia pada: www.fisip.undip.ac.id
12. Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/2194/2023  Tentang  Rasio  Dokter  dan  Dokter  Gigi  Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Rangka  Peningkatan  Akses  dan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  [Internet].  2023.  Tersedia pada: https://peraturanpedia.id/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes- 2194-2023/
13. Made Hendra Arjana Putra I, Luh Gede Ari Natalia Yudha N, Suarjana N, Studi Kesehatan Masyarakat P, Ilmu Kesehatan F, Teknologi dan. Analisis Peran Pemerintah daerah Terkait Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Masyarakat  Miskin  di Kabupaten Karangasem. 2019.
14. Susanti Y, Siddiq TB, Irasanti SN, Perdana R, Heriady Y. Stakeholder Perception towards the  Implementation  of  National  Health  Insurance  Program.  Global  Medical  and  Health Communication  (GMHC)  [Internet].  29  Agustus  2021;9(2).  Tersedia  pada: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/gmhc/article/view/8022
15. Pemerintah  RI.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah [Internet]. 2014. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun- 2014
16. Kementerian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2023  tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Jaminan Kesehatan [Internet]. 2023. Tersedia pada: https://peraturan.go.id/id/permenkes+-no-3-tahun-2023
17. Nadia  N,  Hadiwiardjo  YH,  Nugrohowati  N.  Implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional terhadap Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. 12 September 2023;12(05):388–401.
18. Kementerian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  tentang Pusat Kesehatan Masyarakat [Internet]. 2019. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License