https://jamsi.jurnal-id.com

## Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu
Gunawan Arifin* 1 , Widyatmi Anandy 2 , Manga Patila 3 , Irzha Friskanov S. 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: gunawan.arifin@untad.ac.id 1 , widyatmi@untad.ac.id 2 , mapator_perdata@yahoo.co.id 3 , irzhafriskanov@untad.ac.id 4

## Abstrak
Selama ini masih banyak masyarakat (konsumen) khususnya mahasiswa di Kota Palu yang belum mengetahui  tentang  regulasi  yang  mengatur  dan  melindungi  hak-hak  mereka  sebagai  konsumen.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  pengetahuan  dan  pemahaman  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  agar kedepannya masyarakat terhadap hukum semakin baik, dan pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Pengabdian ini laksanakan yang menghadorkan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur (IPPMK-Lutim). Dengan metode yang dilakukan yakni metode ceramah dan diskusi dengan mahasiswa yang hadir. Hubungan hukum dalam perlindungan konsumen merupakan hubungan hukum segitiga dengan menempatkan konsumen dan pelaku  usaha  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses  transaksi  barang  dan/atau  jasa.  Hubungan  ini  dalam ranah hukum privat dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Hubungan hukum terjadi berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  konsensualitas.  Selain  konsumen  dan  pelaku  usaha, terdapat pihak ketiga yaitu pemerintah yang berperan sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, mahasiswa dipelolopri sebagai motivator yang diharapkan akan dapat lebih paham dalam regulasi perlinddungan konsumen terlebih dalam kondisi pandemi ini.
Kata Kunci: Konsumen, Mahasiswa, Pandemi

## Abstract
So far, there are still many people (consumers) especially students in Palu who do not know about the  regulations  that  regulate  and  protect  their  rights  as  consumers.  Therefore,  it  is  necessary  to  have knowledge and understanding to overcome these problems, so that in the future the community will be better at law, and in the end can minimize the actions of business actors that can harm consumers. This service is carried  out  by  presenting  students  who  are  members  of  the  East  Luwu  Student  Youth  Association  (IPPK- Lutim). The method used is the lecture method and discussion with the students present. legal relationship in consumer protection is a triangular legal relationship by placing consumers and business actors as the main actors in the transaction process  of goods and/or  services. This relationship is in the realm of private law where  both  parties  have  an  equal  position.  Legal  relations  occur  based  on  the  principle  of  freedom  of contract  and  the  principle  of  consensuality.  In  addition  to  consumers  and  business  actors,  there  is  a  third party, namely the government which acts as a regulator in regulating the pattern of legal relations between consumers and business actors. Therefore, students are pioneered as motivators who are expected to be able to understand more deeply about consumer protection regulations first in this pandemic condition.
Keywords : Consumers, Pandemic, Students

## 1. PENDAHULUAN
Hubungan hukum dalam perlindungan konsumen merupakan hubungan hukum bersegi tiga  dengan  menempatkan  konsumen  dan  pelaku  usaha  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses transaksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini berada dalam ranah hukum privat dimana kedua belah  pihak  memiliki  kedudukan  yang  setara.  Hubungan  hukum  terjadi  dilandaskan  asas kebebasan  berkontrak  dan  asas  konsensualitas.  Selain  pihak  konsumen  dan  pelaku  usaha, terdapat pihak ketiga yakni pemerintah yang bertindak sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Olehnya, kedudukan pemerintah bersifat sub-ordinat  terhadap  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Eksistensi  sebagai  regulator  tunduk  pada
https://jamsi.jurnal-id.com
hukum publik, sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada para pihak demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Hasil  Penelitian  Tahun  2020  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  dilaksanakan  oleh  Asri Lasatu,  Sahrul,  dan  Insarullah  menujukkan  hasil  bahwa  dari  498  responden  yang  mengisi kuisioner  terdapat  172  responden  (34,5%)  yang  belum  mengetahui  adanya  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Asri  Lasatu  &  dkk,  2020).  Angka  ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan umur undang-undang tersebut yang memasuki usia ke 21 Tahun. Fakta ini dapat dimaknai bahwa masyarakat (konsumen) Provinsi Sulawesi Tengah selama  ini  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  adanya  regulasi  yang  mengatur  dan melindungi  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Olehnya,  perlu  upaya  kongkrit  dari  pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga ke depan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut lebih baik, dan pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan-tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
Salah  satu  pertimbangan  pembentukan  undang-undang a  quo adalah untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, kepedulian,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Konsideran menimbang huruf  d  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen).  Sedangkan  tujuan pembentukan  undang-undang a  quo dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang dapat berpengaruh dalam pengetahuan di masyarakat,  apalagi  masyarakat  belum  memahami  tentang  regulasi  perlindungan  konsumen. Bukan hanya itu, konsumen dalam perannya masih pasif daripada produsen yang sifatnya aktif. Bahkan  tipikal  konsumen  yang  “masa  bodo”  dan  kurang  peduli,  padahal  konsumen  telah memiliki  hak-haknya  yang  diatur  dalam  regulasi  perlindungan  konsumen.  Konsumen  bukan hanya  masyarakat  yang  membeli  suatu  barang  tetapi  produsen  pula  termasuk  konsumen. Dengan meningkatnya jenis produk yang menjadi konsumsi masyarakat, tidak didukung dengan sosialisasi  yang  memadai.  Maka  konsumen  tidak  memahami  apa  saja  yang  menjadi  regulasi perlindungan  baik  hak  dan  kewajibannya.  Bukan  hanya  hak,  tetapi  konsumen  juga  harus  ikut berperan dalam pengawasan.
Mahasiswa  sebagai  motivator  merupakan  penggerak  atau  seseorang  yang  mendorong perubahan  yang  terjadi  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  menjadikan  kebutuhan  atau tujuan.  Kesiapan  mahasiswa  yang  mendapat  materi  dalam  penyuluhan  inilah  yang  menjadi sasaran untuk dalam menerima pengetahun dan pemahaman tentang perlindungan konsumen.
Atas pertimbangan tersebut, pengabdi akan melakukan kegiatan dalam bentuk ceramah, simulasi  dan  diskusi  tentang  perlindungan  konsumen  dengan  target  memberikan  motivasi kepada  sasaran  (mahasiswa)  agar  menjadi  motivator  perlindungan  konsumen  dalam masyarakat. Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahannya adalah apa upaya yang harus dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang perlindungan konsumen.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 2. METODE
Metode  pengabdian  yang  digunakan  dalam  penyuluhan  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan metode materi, simulasi dan participatory rural appraisal (PRA), karena dengan menggunakan  teknik  demikian  dapat  mengetahui  tingkat  pemahaman  mahasiswa  yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur.
Adapun  metode  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  sebagai  berikut, Pertama, metode ceramah; metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis,  di  mana  materi  dibawakan  oleh  beberapa  orang  sebagai  pemateri,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab  dengan  para  siswa. Kedua,  dynamic  group ;  metode  ini dilakukan  dengan  membagi  peserta  dalam  bentuk  kelompok  di  mana  setiap  kelompok  akan berdiskusi  dengan  dipandu  oleh  seseorang  kemudian  diberikan  tugas  untuk  dikerjakannya. Lokasi  pengabdian  akan  dilaksanakan  di  Kota  Palu  dengan  sasaran  utama  adalah  mahasiswa yang  berdomisili  di  Kota  Palu,  baik  yang  tergabung  dalam  organisasi  Ikatan  Pemuda  Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur (IPPMK-LUTIM) maupun mahasiswa lainnya.
Model  pengabdian  yang  diterapkan  adalah  ceramah,  konsultasi  dan  simulasi.  Evaluasi dilakukan  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  dari  kegiatan  pelatihan  kepada  sasaran  yakni mahasiswa  yang  berdomisili  di  Kota  Palu.  Aspek  yang  dinilai  dari  kegiatan  pengabdian  ini mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  pentingnya  Motivator Perlindungan Konsumen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  pembentukan  Negara  Indonesia  adalah  melindungi  dan  menyejahterakan seluruh rakyat. Olehnya, negara terutama pemerintah  bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusional  (Oki  Wahju  Budijanto,  2017)  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perlindungan  hukum  merupakan  manifestasi  negara  hukum  Indonesia  yang  dalam  catatan sejarah  meliputi  serangkaian  catatan  kejadian  penting  dan  jejak  peristiwa  mengenai  hukum yang  berlaku  di  masa  lalu  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  perjalanan  hukum Indonesia  hingga  saat  ini.  Sejarah  hukum  Indonesia  membentang  jauh  sebelum  Proklamasi kemerdekaan (Irwansyah, 2020). Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Perbedaan  sistem  hukum  berimplikasi  positif  pada tersedianya  alternatif  untuk  penguatan  sistem  hukum  yang  dipraktikkan  dan  dikembangkan disetiap negara (Irwansyah, 2020).
Perlindungan  hukum  merupakan  konsep  universal  yang  berlaku  pada  semua  negara yang menganut paham atau kedaulatan hukum. Olehnya, tidak berlebihan jika konsep tersebut banyak di kaji dan dikembangkan oleh ahli hukum, negarawan, termasuk pemerhati politik dan demokrasi. F.H. van der Burg, dalam bukunya Rechtbescherming tegen de Overheid, sebagaimana dikutip  oleh  Philipus  M.  Hadjon  membagi  dua  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  yaitu perlindungan  hukum  yang preventif dan  perlindungan  hukum  yang  bersifat represif . Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Philipus M. Hadjon, 2007).
Mahasiswa  yang  menjadi  sasaran  dari  penyuluhan  hukum  ini  yakni  untuk  dapat mendapat pengetahuan untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada orang lain terkait perlindungan  konsumen,  baik  melalui  seminar  maupun  pelatihan.  Dengan  menjadi  sebagai motivator,  mahasiswa  mendapatkan output sebagai  pribadi  yang  jujur  dan  bijak  dalam memberikan  informasi  terkait  konsumen.  Sebagai  konsumen,  wajib  membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi keamanan dan keselamatan.
Perlindungan  konsumen  dilaksanakan  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Tujuannya,  antara  lain meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri,
https://jamsi.jurnal-id.com
mengangkat harkat dan martabat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.
Perlindungan  hukum  merupakan  konsep  universal  yang  berlaku  pada  semua  negara yang menganut paham atau kedaulatan hukum. Olehnya, tidak berlebihan jika konsep tersebut banyak di kaji dan dikembangkan oleh ahli hukum, negarawan, termasuk pemerhati politik dan demokrasi. F.H. van der Burg, dalam bukunya Rechtbescherming tegen de Overheid, sebagaimana dikutip  oleh  Philipus  M.  Hadjon  membagi  dua  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  yaitu perlindungan  hukum  yang preventif dan  perlindungan  hukum  yang  bersifat represif . Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Philipus M. Hadjon, 2007).
Perlindungan  hukum  secara  preventif  dilakukan  untuk  mencegah  agar kejahatan/pelanggaran atau sengketa itu tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara moralistik dan dan cara obolionistik . Moralistik adalah meningkatkan kekuatan mental dan moral masyarakat  agar  tidak  mudah  melakukan  tindak  kekerasan  (pelanggaran  hukum).  Sedangkan cara obolionistik yaitu  mencegah  atau  mengurangi  faktor-faktor  penyebab  timbulnya pelanggaran  hukum  agar  tidak  terulang  lagi  (Yudhi  Setiawan,  2017).  Cara  moralistik  dalam kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  berarti  upaya-upaya  yang  dapat  meningkatkan pemahaman  pelaku  usaha  dan  konsumen  terhadap  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak agar  tidak  terjadi  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  pihak  lain.  Kegiatan  ini  dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan agama, pembinaan etika dan lain-lain.
Berikut  dokumentasi  kegiatan  penyuluhan  terbatas  yang  dilaksanakan  bersama mahasiswa dikarenakan kondisi pandemi yang meningkat di Kota Palu.
Gambar 1. Pemateri dan mitra perwakilan mahasiswa pada kegiatan
Gambar 2. Pemateri menjelaskan poin-poin penting kepada peserta
Materi  penyuluhan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penerangan  dan  motivasi  untuk mahasiswa  agar  menjadi  motivator  dalam  pengetahuan  regulasi  perlindungan  konsumen. Mahasiswa  yang  mendapatkan  materi  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dorongan kepada  orang  lain  dalam  memahami  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Kemudian  meningkatkan
https://jamsi.jurnal-id.com
produktivitas  kerja  serta  menciptakan  hubungan  kondusif  sebagai  pelaku  konsumen  maupun pelaku  usaha.  Sebagai  konsumen,  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dijelaskan  tentang  pemenuhan  hak  dalam  Pasal  4  dan  pelaksanaan kewajiban  dalam  Pasal  5.  Kemudian  pada  pelaku  usaha  dijelaskan  tentang  pemenuhan  hak dalam  Pasal  6  dan  pelaksanaan  kewajiban  dalam  Pasal  7.  Serta  pada  pemerintah  dijelaskan dalam pembentukan regulasi dan mewujudkan tujuan UUPK pada Pasal 3.
Kegiatan  ini  diharapkan output kemitraan  antara  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah  yakni jujur, bijak, kritis, dan adil sebagai wujud  tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mahasiswa  minim  pengetahuan dalam  perlindungan  konsumen  baik  apa  yang  digunakan  maupun  pembagian  macam-macam konsumen  kemudian  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya  masyarakat.  Faktor  tersebut  diperparah dengan  adanya  bencana  sosial  pandemi  COVID-19  yang  menyebabkan  mobilitas  masyarakat terbatas.  Dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini,  diharapkan  mahasiswa  mampu  memberikan dorongan sebagai motivator untuk memberikan informasi terkait perlindungan konsumen baik untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain.  Dalam  kegiatan  ini,  mahasiswa  mampu  menjadi pendorong atau motivator dalam memahami pemenuhan hak dan pelaksanakan kewajiban serta regulasi perlindungan hukum. Dan mahasiswa mampu memahami pelaku usaha dan pemerintah dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Banyak pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga tulisan ini dapat terlaksana dan  selesai,  yang  tidak  mungkin  dituliskan  satu  per  satu.  Kepada  mereka,  penulis  haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas  Tadulako  dan  mahasiswa  yang  telah membantu  agar  kegiatan  pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri  Lasatu  dkk,  (2020), Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  sebagai  Sarana  Perlindungan Hukum  Rakyat ,  Laporan  Penelitian  Unggulan  Perguruan  Tinggi,  Fakultas  Hukum Universitas Tadulako.
Irwansyah, (2020), Refleksi Hukum Indonesia , Mirra Buana Media, Yogyakarta. _____________________, Kajian Ilmu Hukum , Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Oki Wahju Budijanto, (2017), “ Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, Nomor 4.
Philipus  M.  Hadjon,  (2007), Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia (edisi  khusus), Peradaban, 2007.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Hukum  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3821).
Yudhi Setiawan, dkk, (2017), Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan