Author correspondence email: gebijoanti916@gmail.com Available online at: https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/index Copyright (c) 2024 by Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial P-ISSN: 2685-6727 E-ISSN: 2685-6735 Home Page: https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/index

## PEMENUHAN  HAK  WARGA  BINAAN  LANJUT  USIA  DI  LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN (LPP) KELAS IIA BANDUNG
DOI: https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1149

## Gebi Joanti
Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan Bandung, Indonesia gebijoanti916@gmail.com*

## Sumardhani
Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan Bandung, Indonesia sumardhani@unpas.ac.id
Journal History Received: 01 March 2024 Accepted: 29 June 2024 Published: 29 June 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  fulfillment  of  the  rights  of  the  rights  of  elderly prisoners  in  the  class  IIA  Bandung  Women’s  Correctional  Institutions.  Elderly prisoners  are  a  vulnerable group  who  often experience  discrimination  and  lack  of adequate facilities while serving their sentence. As an institution that carries out the task  of  guidance  and  protection,  the  Women's  Correctional  Institution  Class  IIA Bandung is expected to fulfill the rights of elderly prisoners by applicable standards and regulations. This research uses a qualitative method with a case study approach and uses purposive sampling techniques in selecting informants. The informants in the  study  consisted  of  four  key  informants  and  two  supporting  informants.  The results showed that the fulfillment of the rights of elderly prisoners at the Class IIA Bandung  Women's  Correctional  Institution  had  been  fulfilled.  However,  in  its implementation,  it  is  still  not  carried  out  optimally  because  there  are  inhibiting factors  in  the  form  of  budget  limitations,  and  human  resources  in  the  form  of professional experts. However, there are also supporting factors that encourage the achievement of the goals of the Class IIA Women's Correctional Institution such as institutional policies in implementing special programs, and the provision of facilities and infrastructure.

## KEYWORDS:
Correctional Institutions; elderly prisoners; fulfillment of rights; social workers.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak Warga Binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung. Warga binaan lanjut usia merupakan  kelompok  rentan  yang  sering  kali  mengalami  diskriminasi  dan  kurang memperoleh  fasilitas  yang  memadai  selama  menjalani  masa  hukuman.  Sebagai institusi yang  menjalankan  tugas  binaan  dan  perlindungan, LPP  Kelas  IIA  Bandung diharapkan dapat memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus,  serta  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dalam pemilihan  informan.  Informan  dalam  penelitian  terdiri  dari  empat  informan  kunci serta  dua  informan  penunjang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di LPP Kelas IIA Bandung telah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara optimal sebab terdapat faktor penghambat  berupa  keterbatasan  anggara,  dan  sumber  daya  manusia  berupa tenaga ahli profesional. Namun, terdapat pula faktor pendukung yang mendorong tercapainya tujuan dari LPP Kelas IIA seperti kebijakan lembaga dalam melaksanakan program khusus, dan penyediaan sarana dan prasarana.
Kata kunci: Lembaga pemasyarakatan; warga binaan lansia; pemenuhan hak; pekerja sosial.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  hak-hak  warga  binaan  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  masih  menjadi  persoalan  krusial  yang  membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Permasalahan ini disebabkan oleh penerapan prosedur pembinaan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik yang dimiliki para warga binaan lanjut usia (Barus & Sylvia, 2020). Padahal warga binaan lanjut usia memiliki kerentanan fisik dan kondisi kesehatan yang berbeda dengan narapidana pada umunya, sehingga memerlukan penyesuaian
khusus dalam pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia. Berdasarkan Data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021, dijelaskan bahwasanya Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia, dimana jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5.5% dari total 238.000 narapidana seluruh Indonesia (Fadilah & Anwar, 2022). Bagi lembaga pemasyarakatan,  meningkatnya  jumlah  pembalap  lanjut  usia  menjadi  perhatian  baru,  sehingga  menuntut  adanya  respons  yang komprehensif dalam melaksanakan program pembinaan narapidana. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mendapatkan perlakuan yang adil serta layanan yang layak sesuai dengan kebutuhan usia mereka.
Warga binaan lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun atau lebih dan mereka yang telah lama menjalani masa pidana berkisar antara 15 tahun bahkan hingga seumur hidup sehingga mencapai lanjut usia (Vidyanata, 2022; Munajat & Hum, 202 3). Meningkatnya populasi lanjut usia dan bertambahnya harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah melahirkan population aging atau aging society. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang yang telah mencapai usia lanjut melakukan kejahatan, salah satunya dikarenakan  faktor  ekonomi,  di  mana  seorang  lanjut  usia  dianggap  sebagai  seseorang  yang  sudah  tidak  memiliki  potensi  untuk melakukan pekerjaan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Faktor lainnya adalah jaminan sosial yang tidak merata membua t kelompok  lanjut  usia  sulit  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya.  Selain itu,  faktor  ditelantarkan keluarga  juga kerap menjadi  alasan masif seseorang yang telah lanjut usia melakukan kejahatan untuk mampu memenuhi kebutuhannya (Lase, 2021; Salamah & Iskandar, 2021).
Sementara itu, rentang usia 60 tahun ke atas merupakan akhir dari proses penuaan yang berdampak pada tiga domain: sosial, ekonomi, dan biologis. Proses penuaan biologis yang terjadi pada lansia ditandai dengan menurunnya ketahanan fisik dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan penyakit.. Dalam pemberian makannya perlu untuk mementingkan jenis dan jumlah proporsi gizi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti tekstur makanan, tingkat kandungan makanan, ataupun vitamin yang diperlukan untuk para lanjut usia, sehingga pencernaan yang cenderung sensitif masih dapat untuk menerima makanan tersebut. Selain itu warga binaan lanjut usia  juga  sangat  sensitif  dengan  kesehatan  mentalnya,  maka  lembaga  harus  bisa  menjamin  mengenai  keamanan  dan  kenyamanan sehingga tidak terkena isolasi sosial selama menjalani binaan.
Sementara itu, rentang usia 60 tahun ke atas merupakan akhir dari proses penuaan yang berdampak pada tiga domain: sosial, ekonomi, dan biologis. Proses penuaan biologis yang terjadi pada lansia ditandai dengan menurunnya ketahanan fisik dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan penyakit.. Dalam pemberian makannya perlu untuk mementingkan jenis dan jumlah proporsi gizi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti tekstur makanan, tingkat kandungan makanan, ataupun vitamin yang diperlukan untuk para lanjut usia, sehingga pencernaan yang cenderung sensitif masih dapat untuk menerima makanan tersebut. Selain itu warga binaan lanjut usia  juga  sangat  sensitif  dengan  kesehatan  mentalnya,  maka  lembaga  harus  bisa  menjamin  mengenai  keamanan  dan  kenyamanan sehingga tidak terkena isolasi sosial selama menjalani binaan.

## LITERATUR
Lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  tempat  pemberian  pembinaan  dan  pembimbingan  terhadap  warga  binaan  dan  anak  didik pemasyarakatan di Indonesia (Sinabang, 2021). Lembaga ini memiliki peran penting dalam merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana ke  dalam  masyarakat. Lembaga  pemasyarakatan memberikan  warga  binaan  pembinaan  dan  bimbingan  untuk menghadapi  berbagai persoalan yang akan datang di kemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan (Sinabang, 2021; Putra & Subroto, 2022). Proses pembinaan dan pembimbingan ini didasarkan pada asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Menariknya, tidak sedikit kalangan warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan berasal dari kalangan lanjut usia. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  dapat  dilakukan oleh  siapa  saja,  termasuk  mereka  yang  sudah  berusia  lanjut.  Keberadaa n narapidana lanjut usia di lapas menuntut adanya perlakuan khusus dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang spesifik sesuai dengan kondisi usia. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menghukum narapidana,  tetapi  juga  berperan  penting  dalam  upaya  merehabilitasi  dan  mereintegrasi  mereka  ke  dalam  masyarakat.  Proses pembinaan dan pembimbingan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing narapidana, termasuk mereka yang berasal dari kalangan lanjut usia.
Pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, merupakan topik yang penting dan kompleks. Warga binaan lanjut usia di dalam  lembaga pemasyarakatan sering menghadapi tantangan kesehatan yang serius dan gangguan mental. Studi-studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa warga binaan lanjut usia sering kali mengalami kondisi kesehatan yang buruk, baik secara fisik maupun mental, akibat minimnya fasilitas dan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka (Saputra, 2021; Anwar, 2021; Novryan & Subroto, 2023; Mudumi & Subroto, 2023). Selain itu, mereka juga rentan mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari petugas lembaga pemasyarakatan maupun warga binaan lainnya (Fadilah & Anwar, 2022; Bahar & Subroto, 2023; Alfita, 2023). Namun, dengan permasalahan kompleks yang dialami oleh warga binaan  lanjut  usia,  faktanya  lembaga  pemasyarakatan  belum  mampu  memberikan  solusi  efektif  sebab  layanan  medis  di  Lembaga Pemasyarakatan  sering  tidak  memenuhi  kebutuhan  ini.  Serta  program-program  yang  ada  masih  belum  optimal  dalam  menyediakan dukungan  ini.  Meskipun  ada  upaya  untuk  menyediakan  fasilitas  yang  ramah  terhadap  lansia,  masih  terdapat  kekurangan  dalam infrastruktur dan perawatan khusus (Kartika, 2020; Santoso, 2019; Sari, 2021). Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan.
Pada  kesimpulannya,  literatur  yang  ada  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  warga  binaan  lanjut  usia  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP)  Kelas  IIA  Bandung  menghadapi  berbagai  tantangan.  Layanan  kesehatan  yang  tidak  memadai, kurangnya  fasilitas  khusus,  dukungan  sosial  dan  psikologis  yang  tidak  optimal,  serta  implementasi  kebijakan  yang  tidak  konsisten menjadi  isu-isu  utama  yang  perlu  diatasi.  Penelitian  lebih  lanjut  dan  upaya  peningkatan  fasilitas,  pelatihan  staf,  serta  implementasi kebijakan yang lebih baik sangat penting untuk memastikan hak-hak dasar warga binaan lanjut usia terpenuhi dengan baik. Berdasarkan
fakta tersebut, penelitian ini lakukan dengan tujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pemenuhan hak bagi warga binaan lanjut  usia  yang  berada  di  lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung  di  mana  terdapat  10  warga  binaan  lanjut  usia perempuan yang memiliki kondisi yang bervariatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memperoleh deskripsi yang mendalam dan menyeluruh mengenai  pemenuhan  hak  lanjut  usia  yang  menjadi  warga  binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih sebab peneliti ingin melihat fenomena secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan perspektif subjek penelitian. Sementara itu, jenis penelitian study case dipilih untuk mengeksplorasi secara rinci dan menyeluruh suatu  kasus atau fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  beberapa  metode,  yaitu  observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mencatat segala hal yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, hal ini berupa aktivitas, perilaku, maupun kondisi lingkungan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci dan informan penunjang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang diharapkan atau memiliki otoritas dalam situasi sosial yang diteliti. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan jawaban dan situasi yang berkembang.
Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti peraturan, laporan, arsip, dan catatan resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka juga dilakukan dengan mengkaji literatur, jurnal, buka, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak lanjut usia, khususnya di lingkungan lembaga  pemasyarakatan.  Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih  secara  purposive,  yaitu  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  seperti warga  binaan  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  perempuan,  petugas  lembaga  pemasyarakatan  yang  menangani  kasus  warga binaan lanjut usia, perwakilan dari lembaga atau organisasi yang fokus pada isu lanjut usia, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan penting tentang pemenuhan hak lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Setelah data terkumpul dari berbagai metode tersebut, dilakukan analisis data secara sistematis dengan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau visua l, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi temuan.

## HASIL PENELITIAN
Pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung mengungkapkan sejumlah temuan  penting  terkait  kondisi  dan  perlakuan  terhadap  warga  binaan  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut.  Pembahasan mengenai pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, perlu dipahami bahwa  lansia  dalam  konteks  ini  menghadapi  berbagai  tantangan  unik  terkait  kesehatan,  perawatan  khusus,  dukungan  sosial,  dan implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak dasar mereka menjadi krusial untuk memastikan kualitas hidup yang layak di dalam lingkungan pemasyarakatan:

## 1. Keadilan dan Perlindungan Hukum
Keadilan dalam perlindungan hukum mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara  di  hadapan  hukum,  tanpa  diskriminasi  atau  penindasan.  Ini  mencakup  hak  atas  perlindungan  hukum  yang  adil  dalam  sistem peradilan,  hak  untuk  didengar  dan  dihormati  selama  proses  hukum,  serta  hak  atas  akses  yang  setara  terhadap  keadilan  tanpa memandang  status  ekonomi,  sosial,  atau  politik.  Berbagai  aspek  hak  ini  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  akses  ke penasihat hukum atau pengacara. Dalam konteks keadilan berkomunikasi, warga binaan lanjut usia juga berhak mendapatkan sarana komunikasi  yang  setara  dengan  warga  binaan  lainnya.  Kedua  aspek  ini  menjadi  perhatian  penting  bagi  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia.
a) Mendapatkan akses hukum dan peradilan
Akses hukum dan peradilan mencakup berbagai kepentingan dalam sistem hukum yang membantu warga binaan memperoleh informasi mengenai remisi, cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan bantuan hukum, serta mengajukan  pembelaan  seperti  uji  banding.  Di  lembaga  pemasyarakatan  perempuan  Kelas  IIA  Bandung,  terdapat  beberapa  bentuk pemenuhan hak bagi warga binaan lanjut usia. Pertama, warga binaan lanjut usia berhak mendapatkan keadilan hukum yang setara, termasuk bantuan pengacara dan penasihat hukum bagi yang tidak memiliki dan membutuhkan. Kedua, mereka memiliki akses penuh terhadap  informasi mengenai  jadwal  remisi  dan  proses  uji banding  dan  pengajuan  kembali  (PK).  Dengan  demikian,  pemenuhan  hak hukum warga binaan lanjut usia di lembaga ini sudah terlaksana dengan baik.
b) Hak keadilan berkomunikasi
Selain akses hukum, pemenuhan hak keadilan berkomunikasi juga menjadi perhatian penting. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan  kesempatan  kepada  warga  binaan  untuk  berkomunikasi  secara  adil  dengan  pihak  lain  seperti keluarga,  pengacara,  dan anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Bandung menyediakan berbagai layanan komunikasi yang dapat digunakan  oleh warga  binaan  non-lansia  maupun  lansia.  Layanan  tersebut  termasuk  WARTEL  (Warung  Telepon),  PASTEL  (Panggilan Telepon), dan kunjungan keluarga yang bisa dilakukan secara tatap muka. Dengan adanya layanan ini, warga binaan lanjut usia mampu menjalin  komunikasi  dan  hubungan  sosial  dengan  baik  dan  mudah,  menggunakan  fasilitas  yang  sudah  disediakan  oleh  lembaga pemasyarakatan.
Dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung berkomitmen untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  tersebut,  baik  dalam  aspek  akses  hukum  dan  peradilan  maupun  dalam  aspek  keadilan
berkomunikasi.  Upaya  ini  dilakukan  sebagai  bagian  dari  penegakan  keadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  warga  binaan, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan lanjut usia.
2. Kesehatan dan perawatan khusus
Kesehatan dan perawatan khusus bagi warga binaan lansia mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang unik dari populasi warga binaan yang lanjut usia.  Warga binaan lanjut usia sering kali menghadapi berbagai penyakit geriatri yang disebabkan oleh penurunan fungsi pencernaan dan metabolisme tubuh, seperti asam urat, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.  Selain itu, penyakit  yang  sudah  ada  sejak  masa  muda  dapat  memperburuk  kondisi  kesehatan  mereka,  membuat  mereka  semakin  kesulitan menjalani  aktivitas  sehari-hari.  Di  lembaga  pemasyarakatan  perempuan  kelas  IIA  Bandung,  terdapat  berbagai  bentuk  pelayanan kesehatan yang dirancang khusus untuk warga binaan lanjut usia, hal ini meliputi:
a) Pelayanan Kesehatan Promotif
Layanan  ini  bertujuan  untuk  mendorong  dan  mempromosikan  kesehatan  dan  kesejahteraan  warga  binaan  lanjut  usia  melalui penyuluhan  kesehatan.  Penyuluhan  dilakukan  minimal  setiap  seminggu  sekali  atau  maksimalnya  satu  kali  dalam  sebulan.  Materi penyuluhan mencakup edukasi mengenai penanganan dan pencegahan berbagai penyakit seperti hipertensi, serangan jantung, risiko jatuh  di  usia  senja,  serta  informasi  kesehatan  lainnya  seperti  pengelolaan  diabetes  melalui  pengurangan  asupan  gula  dan  tindakan pencegahan lainnya.
b) Pelayanan Kesehatan preventif
Layanan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit pada warga binaan lanjut usia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung adalah melalui program POSBINDU LIHAT, yaitu pengecekan kesehatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatan ini meliputi senan khusus lansia, pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan lingkar perut. Selain itu, perawat juga mendengarkan keluhan kesehatan dari warga binaan lanjut usia untuk kemudian diberikan tindakan lebih lanjut.
c) Pemenuhan Gizi dan Nutrisi
Pemenuhan  gizi  yang  baik  adalah  kunci  untuk  membantu  lansia  dalam  memelihara  kesehatan  fisik  dan  mental,  mendukung kesehatan  tulang  dan  otot,  serta  mencegah  penyakit  kronis.  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung  berupaya memastikan bahwa warga binaan lansia mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Mereka diberikan makanan sehat dan teratur tiga kali sehari, serta cemilan tambahan seperti puding untuk membantu pencernaan. Gizi tambahan seperti madu, susu lanjut usia, dan biskuit diberikan sekali sebulan.
d) Program Rehabilitasi Narkotika
Program  rehabilitasi  narkotika  ditujukan  untuk  warga  binaan  yang  menggunakan  narkotika  agar  tidak  kembali  menggunakan NAPZA.  Namun,  program  ini  tidak  secara  khusus  diterapkan  untuk  pengguna  narkotika  yang  sudah  lanjut  usia  karena  keterbatasan kesehatan fisik dan kuota dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai gantinya, warga binaan lansia diberikan program keagamaan.
e) Program Rehabilitasi Mental
Kelompok  lanjut  usia  rentan  mengalami  peningkatan  sensitivitas akibat  perubahan  hormonal,  penurunan  fisik,  dan  perubahan lingkungan  yang  menyebabkan  warga  binaan  lanjut  usia  merasa  kesepian,  stres,  dan  depresi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah- langkah  untuk  menjaga  kesehatan  mental  mereka.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  sesi  konseling  dengan  psikolog  atau  pekerja  sosial koreksional. Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang lebih lanjut dan khusus untuk warga binaan lanjut usia dari pihak le mbaga terkait, terutama karena keterbatasan tenaga ahli profesional seperti psikolog dan pekerja sosial koreksional. Dengan adanya berbagai upaya  ini,  diharapkan  warga  binaan  lanjut  usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung  dapat  menjalani  masa hukuman dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan terjaga.

## 3. Reintegrasi Sosial
Program reintegrasi merupakan upaya pemerintah dalam membantu warga binaan lanjut usia (lansia) untuk membentuk norma dan nilai-nilai  baru  dalam  menyesuaikan  diri  di  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Program  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  proses pembinaan  dan  pembentukan  kepribadian  yang  lebih  baik  bagi  warga  binaan  lansia,  sehingga  mereka  dapat  kembali  diterima  di masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Salah satu program reintegrasi yang dilaksanakan adalah kegiatan keagamaan yang rutin bagi setiap agama. Kegiatan ini membantu warga binaan lansia dalam membentuk kepribadian yang lebih baik melalui penguatan nilai- nilai spiritual dan moralitas. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan kegiatan hiburan seperti senam santai dan menonton bersama untuk menjaga kebugaran fisik dan mental warga binaan lansia. Dalam upaya memberikan aktivitas dan kegiatan yang bermakna, Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan pos kerja lansia berupa "Taman Lansia" yang dirawat oleh para warga binaan lanjut usia. Program ini tidak  hanya  bermanfaat  bagi  kesehatan  fisik  warga  binaan  lansia,  tetapi  juga  memberikan  rasa  tanggung  jawab  dan  kebermaknaan dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.
Selain program-program tersebut, bentuk reintegrasi sosial lainnya adalah program pra-bebas. Program ini diharapkan dapat membantu  warga  binaan,  termasuk  warga  binaan  lansia,  dalam  mempersiapkan  diri  untuk  kembali  ke  masyarakat  setelah menjalani masa hukuman. Namun, sayangnya pihak Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program khusus pra-bebas yang dirancang secara spesifik  untuk  warga  binaan  lansia.  Meskipun  upaya  reintegrasi  telah  dilakukan  melalui  program-program  tersebut,  pihak  Lembaga Pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam menyediakan program khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga binaan lansia, terutama dalam hal program pra-bebas. Untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi bagi warga binaan lansia, peluang pengembangan  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  evaluasi  kebutuhan  khusus  warga  binaan  lansia, merancang  program  pra-bebas yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  mereka,  meningkatkan  kolaborasi  dengan  lembaga  atau  organisasi  terkait,  serta mengoptimalkan sumber  daya yang  ada  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  reintegrasi  yang  komprehensif  bagi warga  binaan lansia.

## 4. Faktor Tantangan Khusus
Kelompok lanjut usia sering kali menghadapi berbagai isu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti kerentanan terhadap kekerasan, isolasi  sosial,  ataupun  kebutuhan  khusus  yang  lebih  intensif  selama  mereka  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu, diperlakukan  upaya  peningkatan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  isu-isu  tersebut.  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA Bandung telah mengupayakan beberapa bentuk pemberian bantuan dalam membantu isu-isu yang dihadapi oleh warga binaan lansia yaitu:
a) Pemberian  rasa  aman.  Pihak  lembaga  pemasyarakatan  menjamin  bahwa  setiap  warga  binaan  lanjut  usia  mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan dengan warga binaan non-lansia. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meminimalisir risiko kekerasan  atau  perlakuan  tidak  layak  yang  mungkin  dialami  oleh  warga  binaan  lanjut  usia.  Selain  itu,  pihak  lembaga pemasyarakatan  juga  menjamin  bahwa  warga  binaan  lansia  terhindar  dari  isolasi  sosial  serta  diskriminasi  dari  warga  binaan lainnya.  Mereka  diupayakan  untuk  tetap  dapat  berinteraksi  dan  bersosialisasi  dengan  lingkungan  sekitar  tanpa  adanya pembatasan atau pengucilan.
b) Pemberian  fasilitas  khusus.  Mengingat  kondisi  fisik  yang  mulai  menurun  pada  usia  lanjut,  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung menyediakan beberapa fasilitas khusus bagi warga binaan lansia. Fasilitas tersebut meliputi kamar khusus lansia yang lebih nyaman dan memadai, pegangan khusus lansia di beberapa area untuk membantu mobilitas, kloset duduk yang lebih ergonomis, serta alat kesehatan seperti kursi roda dan tongkat lansia. Selain itu, terdapat kebijakan pembebasan piket blok bagi warga binaan lansia untuk menghindari kelelahan dan kecelakaan kerja yang dapat membahayakan kondisi fisik mereka.
Dengan adanya  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan warga  binaan  lansia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIA Bandung  dapat  menjalani  masa  hukuman  dengan  rasa  aman,  nyaman,  dan  terpenuhi  kebutuhan  khususnya.  Hal  ini  penting  untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka serta mencegah timbulnya permasalahan atau isu baru yang dapat memperburuk kondisi warga binaan lansia.

## 5. Faktor pendorong pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia
Faktor pendorong merupakan kondisi atau elemen yang mendorong atau mempercepat terjadinya suatu proses atau kegiatan. Dalam konteks pemenuhan hak warga binaan lansia di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor pendorong yang memungkinkan dan mendukung terpenuhinya hak-hak tersebut. Salah satu faktor pendorong utama adalah adanya pelaksanaan program khusus bagi warga binaan lansia. Program-program ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dari kelompok lanjut usia, seperti pelayanan kesehatan promotif, preventif, pemenuhan gizi, rehabilitasi mental, dan lain sebagainya. Dengan adanya program-program tersebut, hak-hak warga binaan lansia terkait perawatan kesehatan, kebutuhan gizi, dan kesejahteraan psikologis dapat lebih terpenuhi. Faktor  pendorong  lainnya  adalah  penyediaan  sarana  dan  prasarana  khusus  bagi  warga  binaan  lansia.  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung telah menyediakan fasilitas seperti kamar khusus lansia, pegangan khusus, kloset duduk, alat kesehatan seperti kursi roda dan tongkat, serta pembebasan piket blok. Ketersediaan sarana dan prasarana ini membantu memenuhi hak warga binaan lansia dalam mendapatkan akses yang setara dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kondisi fisik mereka.
Selain  faktor  eksternal,  motivasi  dari  diri  sendiri  warga  binaan  lansia  juga  menjadi  faktor  pendorong  penting.  Adanya keinginan  dan  motivasi  dari  dalam  diri  sendiri  untuk  terus  berjuang  memenuhi  hak-hak  mereka,  baik  dalam  aspek  kesehatan, kenyamanan,  maupun  kehidupan  sosial,  dapat  mendorong  tercapainya  pemenuhan  hak  tersebut.  Terakhir,  dukungan  material  dan emosional dari pihak keluarga juga berperan sebagai faktor pendorong. Keluarga dapat memberikan dukungan berupa materi seperti kiriman  uang,  makanan, atau  kebutuhan  lainnya  yang  dapat  membantu  meningkatkan kualitas  hidup  warga  binaan  lansia.  Selain  itu, dukungan emosional seperti kunjungan dan komunikasi yang terjalin dapat memberikan semangat dan motivasi bagi warga binaan lansia untuk terus bertahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan adanya faktor-faktor pendorong tersebut, baik dari sisi lembaga pemasyarakatan,  individu  warga  binaan  lansia,  maupun  dukungan  keluarga,  pemenuhan  hak-hak  warga  binaan  lansia  dapat  lebih terfasilitasi dan terwujud dengan baik.
6. Faktor penghambat pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia
Faktor penghambat pemenuhan hak warga binaan lanjut usia merupakan hal-hal yang menghalangi atau menghambat proses atau upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga lanjut usia yang tinggal di fasilitas perawatan atau lembaga sejenis, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, dipenuhi secara memadai. Meskipun terdapat upaya dan faktor pendorong, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia tersebut. Salah satu faktor penghambat utama adalah  sarana  dan  prasarana yang masih  sangat  terbatas. Meskipun  telah  disediakan  fasilitas khusus  seperti kamar  lansia,  pegangan khusus, dan alat kesehatan, namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh warga binaan lansia yang ada. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana yang ada pun mungkin belum sepenuhnya memadai dan perlu peningkatan kualitas lebih lanjut. Faktor penghambat lainnya adalah jumlah sumber daya profesional yang sedikit bahkan belum ada.
Dalam upaya pemenuhan hak-hak warga binaan lansia, terutama terkait aspek kesehatan fisik dan mental, dibutuhkan tenaga profesional seperti dokter, perawat, psikolog, dan pekerja sosial koreksional. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga profesional tersebut masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Hal ini tentunya menjadi kendala  dalam  memberikan  pelayanan  dan  perawatan  yang  optimal  bagi warga  binaan  lansia.  Selain itu,  faktor  penghambat  lainnya adalah  anggaran  bagi  pelaksanaan  pemenuhan  hak  warga binaan  lansia yang  masih  terbatas.  Ketersediaan anggaran yang  memadai sangat  penting  untuk  mendukung  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  perekrutan  tenaga  profesional,  serta  pelaksanaan  program- program khusus bagi warga binaan lansia. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak ini masih terbatas, sehingga menghambat upaya pemenuhan yang optimal. Adanya faktor-faktor penghambat tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan lansia secara memadai.
Diperlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mengatasi kendala-kendala ini, sehingga hak-hak dasar warga binaan lansia dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

## 7. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis
1) Implikasi Teoritis
Dalam  sebuah  profesi,  teori  menjadi  sebuah  pedoman  yang  dapat  memandu  pekerja  sosial  secara  praktis  dalam  menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan praktik merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan teori-teori tersebut. Keseimbangan antara teori dan praktik sangat penting karena keduanya saling melengkapi. Teori memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar, sementara praktik menguji keefektifan dan kegunaan teori dalam konteks nyata. Dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial h arus memahami teori-teori pendukung pelaksanaan praktiknya dengan baik.
Pekerja sosial dapat berperan penting dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung.  Dengan  pemahaman  teori  yang  kuat,  pekerja  sosial  dapat  mengidentifikasi  akar permasalahan, merancang intervensi yang tepat, serta membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di lembaga tersebut. Teori-teori terkait aspek psikologis, kesehatan, dan kesejahteraan lansia menjadi landasan penting bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya secara efektif.
2) Implikasi Praktis
Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang menggunakan berbagai keahlian dan peran dalam membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga membantu mereka mencapai taraf kesejahteraan sosial yang lebih  baik.  Dalam  konteks  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung,  pekerja  sosial  dapat  menjalankan  peran-peran penting sebagai berikut:
a) Perantara ( Broker )
Sebagai seorang perantara, pekerja sosial berperan dalam menghubungkan warga binaan lanjut usia dengan sumber daya atau layanan  yang  dibutuhkan.  Dalam  lembaga  ini,  pekerja  sosial  dapat  menjadi  penghubung  antara  warga  binaan  lanjut  usia  dengan pelayanan  kesehatan  seperti  psikolog,  pelaksanaan  rawat  jalan  di  rumah  sakit  tertentu,  ataupun  dengan stakeholder lain  yang dibutuhkan.
b) Pemungkinan ( Enabler )
Pekerja  sosial  memberikan  dorongan  dan  saran-saran  kepada  warga  binaan  lanjut  usia,  serta  menggali  lebih  dalam  mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi dari pihak lembaga. Dengan demikian, pekerja sosial dapat memungkinkan kebutuhan atau keinginan tersebut untuk bisa tercapai melalui upaya-upaya yang dilakukan.
c) Penghubung (Mediator)
Pekerja  sosial  dapat  berperan  sebagai  penghubung  bagi  warga  binaan  lansia  yang  mengalami  kesulitan  atau  bahkan  tidak terhubung dengan keluarganya. Pekerja sosial dapat menjadi jembatan dalam meluruskan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak dan membantu warga binaan lanjut usia untuk dapat diterima kembali oleh keluarganya.
d) Pembela (Advokat)
Pekerja sosial memberikan nasihat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien, dalam hal ini warga binaan lansia. Bantuan yang dapat diberikan antara lain membantu warga binaan lansia dalam mendapatkan akses hukum seperti pengacara, serta membantu berjalannya sidang peninjauan kembali atau pengajuan kembali atas kasus mereka melalui kanwil atau jaksa agung.
e) Motivator
Pekerja sosial berperan dalam memberikan dorongan kepada warga binaan lansia agar timbul rasa kesadaran dalam menghadapi permasalahan sosial yang dihadapi, serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Pek erja sosial dapat memotivasi warga binaan lansia untuk terus berjuang memenuhi hak-hak mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, pekerja sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak-hak  warga  binaan  lanjut  usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas  IIA  Bandung,  serta  membantu  mereka  menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi selama menjalani masa hukuman.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus karena kelompok ini memiliki kebutuhan yang berbeda dari kelompok usia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, dengan fokus pada aspek keadilan dan perlindungan hukum, kesehatan dan perawatan khusus, reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga binaan lanjut usia, namun tetap terdapat sejumlah tantangan yang signifikan. Temuan ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  warga  binaan  lanjut  usia  sering kali  terabaikan (Yulianto, 2021; Amin et al; 2023). Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung sendiri, keadilan dan perlindungan hukum yang diperoleh oleh warga binaan telah terpenuhi, baik dalam aspek akses hukum dan peradilan maupun dalam aspek keadilan berkomunikasi (Anwar, 2021; Putri & Subroto, 2023; Supatro et al; 2021). Namun, terkait dengan pelayanan medis yang tersida di LPP Kelas  IIA  Bandung  sendiri  masih  belum  memadai  untuk  memenuhi kebutuhan  kesehatan  spesifik  warga  binaan  lanjut usia  sehingga kesehatan  warga  binaan  lanjut  usia  sering  kali  terabaikan  (Putra  &  Subroto;  2023;  Rahmawati  &  Wahyudi;  2023).  Sedangkan  dalam reintegrasi  sosial  terdapat  program  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  proses  pembinaan  dan  pembentukan  kepribadian  sehingga mereka dapat kembali bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Lembaga pemasyarakatan menerapkan berbagai program untuk warga binaan lanjut usia seperti kegiatan keagamaan yang rutin bagi setiap agama dan kegiatan hiburan seperti senam santai dan menonton bersama. Selain program tersebut, bentuk reintegrasi sosial lainnya adalah program bebas. Namun program bebas
ini sendiri belum dirancang secara spesifik untuk warga binaan lansia sehingga hanya menerapkan program dengan standar non-lansia (Bachtiar & Subroto, 2023; Saputra, 2021; Astana & Subroto, 2023).
Selain penemuan yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini juga menemukan fakta bahwa dalam rangka pemenuhan hak warga binaan lanjut usia terdapat faktor tantangan khusus. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan untuk mencegah da n mengatasi isu-isu tersebut. Faktor pendorong dalam konteks pemenuhan hak warga binaan lansia di lembaga pemasyarakatan adalah adanya program khusus bagi warga binaan lansia serta motivasi dari diri sendiri. Adanya keinginan dan motivasi dari dalam diri sendiri untuk terus berjuang memenuhi hak-hak mereka dapat mendorong tercapainya hak tersebut. Sedangkan faktor penghambat adalah fasilitas yang disediakan belum mencukupi dan memadai sehingga diperlukan peningkatan kualitas lebih lanjut serta kurangnya sumber daya profesional terutama terkait pada aspek kesehatan.
Secara  keseluruhan,  studi  ini  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  warga  binaan  lanjut  usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Bandung  masih  memerlukan  perbaikan  signifikan  dalam  berbagai  aspek.  Intervensi  yang  lebih  terstruktur  dan berbasis bukti diperlukan untuk memastikan bahwa hak hukum, kesehatan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan lanjut usia dapat terpenuhi  dengan  baik.  Untuk  penelitian  lebih  lanjut  dan  upaya  peningkatan  praktik  pemasyarakatan  diperlukan  untuk  mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan hak-hak lansia terpenuhi dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terungkap bahwa dalam upaya pemenuhan hak warga binaan lanjut usia (Lansia) oleh lembaga pemasyarakatan perempuan, terdapat berbagai pencapaian yang telah dilakukan namun belum terlaksana secara optimal. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, namun masih terdapat sejumlah kekurangan dan hambatan yang menyebabkan pemenuhan hak warga binaan lanjut usia belum dapat secara maksimal. salah satu kekurangan yang teridentifikasi adalah minimnya sarana dan prasarana yang  disediakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  untuk  mendukung  kebutuhan  khusus  warga  binaan  lanjut  usia.  Fasilitas  penunjang kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, program-program khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan lanjut usia juga masih sangat minim. Beberapa program yang dibutuhkan namun belum tersedia antara lain  program  rehabilitasi  sosial,  program  pra-pembebasan, serta  program  makanan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  gizi lansia.
Kondisi ini diperparah dengan adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan lambatnya upaya pemenuhan hak warga binaan  lansia.  Salah satu  faktor  utama  adalah keterbatasan  anggara yang  dialokasikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus  lansia  di lembaga  pemasyarakatan  perempuan  Kelas  IIA  Bandung.  Selain  itu,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  profesional  seperti  ahli  gizi, psikolog, serta pekerja sosial koreksional juga menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan lansia. Dampak dari kondisi tersebut tentunya sangat merugikan bagi warga binaan lanjut usia. Mereka rentan mengalami penurunan kualitas  hidup  dan kesehatan  mental akibat minimnya fasilitas  dan  program  yang sesuai  dengan kebutuhan  khusus  mereka.  Setelah menyimpulkan  mengenai  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Bandung  dalam memenuhi  hak  warga  binaan  lanjut  usia,  peneliti  memberikan  beberapa  saran  kepada  pihak-pihak  terkait  dengan  niatan  untuk memberikan masukan konstruktif tanpa bermaksud menyudutkan, menyinggung, ataupun menghakimi satu pihak pun.
1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan
Meski upaya pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan lanjut usia sudah dilakukan dengan baik, namun masih diperlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satu permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketiadaan tenaga ahli profesional seperti ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial koreksional. Untuk mengatasi hal ini, Lembaga Pemasyarakatan perlu mengkaji ulang dan proaktif dalam melakukan kerja sama dengan pihak eksternal yang kompeten untuk mendatangkan tenaga ahli profesional tersebut. Dengan hadirnya tenaga ahli profesional, diharapkan pelaksanaan program-program terkait pemenuhan hak warga binaan lansia dapat lebih maksimal. Misalnya, ahli gizi dapat membantu menyusun menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi lansia, psikolog dapat memberikan layanan konseling dan terapi untuk menjaga kesehatan mental, serta pekerja sosial koreksional dapat memfasilitasi program rehabilitasi sosial  dan  pra-pembebasan  bagi  warga  binaan  lansia.  Selain  itu,  saran  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengembangkan dan meningkatkan kebijakan serta program yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga binaan lansia di masa mendatang.
2. Warga Binaan Lanjut Usia
Bagi warga binaan lanjut usia, disarankan untuk terus memotivasi diri agar senantiasa aktif mengikuti program kegiatan dan ke sehatan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Partisipasi aktif dari warga binaan lansia sangat penting agar upaya pemenuhan  hak mereka  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Selain  itu,  warga  binaan  lansia  juga  diharapkan  lebih  aktif  dalam  berkomunikasi  dengan  para petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Komunikasi  yang  baik  akan  membantu  petugas  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  dan kebutuhan warga binaan lansia secara lebih tepat, sehingga upaya pemenuhan hak mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.
3. Pihak Keluarga
Peran  keluarga  sangat  dibutuhkan  dalam  mendorong  tercapainya  pemenuhan  hak  warga  binaan  lansia  selama  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan. Keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan, baik secara material maupun non-material, kepada warga binaan lansia  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  belum  dapat  dipenuhi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dukungan  material  dapat  berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang lebih layak bagi warga binaan lansia. Sedangkan dukungan non-material dapat berupa  perhatian,  motivasi,  dan  semangat  yang  diberikan  kepada  warga  binaan  lansia  agar  tetap  optimis  dalam  menjalani  masa hukumannya. Lebih jauh, dukungan keluarga juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi warga binaan lansia untuk tidak mengulangi
tindak  kejahatan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Dengan  dukungan  penuh  dari  keluarga,  diharapkan  warga  binaan  lansia  dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, F., Darmianti, & Arfan, F. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo . 2 (2), 392 – 397. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282
Alfita, U. H. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(4), 12-16. Amin, I. R., Ilyas, A., & Mirzana, H. A. (2023). Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analis Psikologi Hukum). Jurnal Diskursus Islam, 11(2), 114-127. Anshar,  &  Abdulajid,  S.  (2021). PEMENUHAN  HAK-HAK KHUSUS  NARAPIDANA PEREMPUAN  (STUDI  PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE) . 8 , 74 – 84. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21364
Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(3), 359-366.
Astana,  M.  F.,  &  Subroto,  M.  (2023).  Optimalisasi  Pembinaan  Intramural  Kepada  Narapidana  pada  Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban). JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4), 2513-2518. Avandi,  S.  N.,  &  Subroto,  M.  (2023). IMPLEMENTASI  PROGRAM  PEMBINAAN  IIB  SLEMAN . 18 (2023),  297 – 310. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8784
Bahar, A., & Subroto, M. (2023). Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(02).
Barus,  B.  J.  P.,  &  Sylvia  Biafri,  V.  (2020).  Pembinaan  Kemandirian  Terhadap  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (1), 135-148. Buwana Pathi, M. R. (2021). NARAPIDANA PEREMPUAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( LAPAS ) . 8 (5), 1276 – 1281. https:// dx.doi.org 10.31604
Cika Maysukma, P., & Sari, N. K. (2023). PENJAMINAN HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  II  B  SINGARAJA . 1 ,  167 – 174. https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3165 Creswell, J. W. (2016). RESEARCH DESIGN . PUSTAKA BELAJAR.
Susilowati, E. (2023). PEKERJAAN SOSIAL PADA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DI KOTA BANDUNG.
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 5(1), 237 – 247.
Ellya Susilowati, Willya Achmad. (2022). The Role of Social Workers in Handling Street Children in the City of Bandung. CEMJP, 30(4), 2554 – 2559 Fadhila Gledy, N. (2020). Pelaksanaan pelayanan kesehatan geriatri bagi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dengan pemeriksaan rutin . 3 (3), 405 – 412. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.14515
Fadilah, A., & Anwar, U. (2022). Analisis strategi pembinaan bagi narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Bengkulu. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 1-8.
Fahmi  Noor,  R.,  Jajuli,  M.,  &  Susilitiyowati,  N.  (2021). ANALISIS  PEMETAAN  TINGKAT  KRIMINALITAS  DI  KABUPATEN KARAWANG MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS MAPPING . 4 , 67 – 79. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/intecoms.v4i1.2413 Fahrudin, A. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial (N.  Falah Atif (ed.); 2nd ed.). PT, Refika Aditama. Hasbi, & Usman, M. (2020). Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan) The . 2 (1), 1 – 16. https://doi.org/https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10556
Hasmawati.  (2019). TINJAUAN YURIDIS  TERHADAP  HAK-HAK NARAPIDANA  LANJUT  USIA  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO . 2 (2), 39 – 44. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10. 35914/ilagaligo.271 Kaisar, A., & Yasin, H. . (2021). PerananLembaga    Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia . 24 (1), 104 – 125. https://doi.org/http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61 Kartika, R. (2020). Penyediaan Fasilitas Ramah Lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Sosial dan Humaniora, 12(1), 45-60.
Lase,  B.  (2021).  Standar  Pelayanan  Pemenuhan  Angka  Kecukupan  Gizi  Dan  Nutrisi  Terhadap  Narapidana  Lanjut  Usia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 48-54.
Maryam, S. (2008). Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya . Salemba. M.  Irfan  Farraz  Haecal,  &  Dadan  Rusmana.  (2022).  HISTORICAL  CONCEPTION  ACCORDING  TO  THE  NATURAL  MALAY TAFSIR OF TURJUMAN AL-MUSTAFAD: A TAFSIR STUDY OF THE NUSANTARA
Maureen, C. (2013). Aging, Crime, and Society . Willan.
Mudumi,  E.  C.  P.,  &  Subroto,  M.  (2023).  Pemenuhan  Hak  Layanan  Kesehatan  Dan  Gizi  Pada  Lansia  Di  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(2), 230-241.
Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika. Nada, A. (2018). LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  PONTIANAK . 6 (September  2018), 257 – 269. Nelwitis,  Afrizal,  R.,  &  Rizki  Noor,  M.  (2023). PEMENUHAN  HAK  ATAS  PELAYANAN  KESEHATAN  YANG LAYAK  BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG . 6 (2),  136 – 148. https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008
Novryan,  M.  C.,  &  Subroto,  M.  (2023).  Analisis  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Narapidana  Lanjut  Usia  di  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(02).
Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. JURNAL USM LAW REVIEW , 7 (1), 475-489.
Prasetyo, A. (2019). Fasilitas Medis di Lembaga Pemasyarakatan: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kesehatan Indonesia, 8(2), 150-165.
Pujileksono, S. (2019). Sosiologi Pekerjaan
Sosial (pertama). Interns. Pujileksono, S., Muhidin, S., & Yuliani, D.  (2018). Dasar-Dasar  Praktik Pekerjaan Sosial . Interns.
Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Disabilitas dan Lanjut Usia di LAPAS Kelas I Palembang. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(1), 1481-1488. Rahmawati,  C.  A.  (2023). Pembinaan  Khusus  Narapidana  Lanjut  Usia  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Surabaya . 2 (2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i21633
Rani Usman, A. (2003). Sejarah peradaban Aceh suatu analisis interaksionis, integrasi,  dan konflik . Yayasan Obor Indonesia. Salamah, A. M., & Iskandar, K. (2021). Motivasi Tindakan Kriminal dan Tindakan Sosial dalam Fenomena Tahanan Lansia di Jepang. IDEA: Jurnal Studi Jepang, 3(1), 31-40.
Santoso,  B.  (2019).  Dukungan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Mental  Lansia  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jurnal  Psikologi Indonesia, 14(3), 112-128.
Saputra, A. P. (2021). Evaluasi Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rutan Kelas IIB Gresik. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(3).
Saputra,  R.  R.,  Noverianda,  O.,  &  Muhammad,  A.  (2021).  PEMENUHAN  HAK  DAN  KEGIATAN  PEMBINAAN  TERHADAP NARAPIDANA  LANJUT  USIA  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS  IIA  CURUP.  NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 992-1002.
Soekanto, S. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajagrafindo Persada Soetomo. (2010). Masalah Sosial dan Upaya Pemecehannya . PUSTAKA BELAJAR. Vidyanata, C. (2022). NARAPIDANA LANSIA DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN . 9 (4),  1151 – 1156. https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1151-1156
Wulandari, S. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 17(4), 235-250.
Yin,  R.  K.  (2018). Studi  Kasus  Desain & Metode (15th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Yulianto, R. F. (2021). Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial terhadap Narapidana Lanjut Usia sebagai Upaya  Peningkatan Kualitas Hidup. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 83-90.
Sinabang,  A.  (2021).  Pembinaan  Dan  Pemberian  Hak-Hak  Warga  Binaan  di  Lapas. Nusantara:  jurnal  ilmu  pengetahuan sosial , 8 (2), 293-302