## PREVENTASI HUKUM ADAT TERHADAP TINDAK PESELINGKUHAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK SIANG MURUNG DI KABUPATEN MURUNG RAYA
Dzurriatun Thoyyibah, 1 Achmadi, 2 Ariyadi, 3
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyyah email : 1 dzurriatunthoyyibah@gmail.com, 2 achmadiump@gmail.com,
3 ariyadialbanjari@gmail.com
Article History Received: 24-6-2024 2 Revised: 9-7-2024 Published:12-7-2024

## Key Words:
Customary Law, Dayak  Siang  Murung, infidelity Abstract:  One  of  the  reasons  for  the  collapse  of  a  household  is  an  act  of  infidelity committed by one of the husband and wife, which in Dayak Siang Murung customary law  is  called  tunkun/hatungkun.  The  result  of  these  actions  is  the  emergence  of psychological  illnesses  in  legal  partners  or  in  mistresses,  the  rise  of  abortions,  the breakdown of family relationships, the erosion of mutual trust, neglect of rights and obligations  and  even  criminal  acts  of  abuse  and  even  murder  of  legal  partners  or extramarital  affairs.  Through  their  customary  law,  the  Dayak  Siang  Murung indigenous people have tried to avoid this action until the goal of forming a family can be achieved properly. The method and type of research is qualitative research using sociological jurisdictional methods to understand how people in a community interact and what is observed in everyday life. From the research results, it is known that in the  Dayak  Siang  Murung  Customary  Law  there  are  regulations  regarding  the prohibition against acts of infidelity that apply to the traditional community as stated in article 69 concerning Kouh Dusa Nungkun or Namput Oruh Dulun, namely an act of seizing or taking another person's partner by any way and can be threatened with customary sanctions as stated in article 58 concerning Dusa Penyohompak Tungkun for men who rob someone's wife, article 59 concerning Dusa Howomalang Saki/Uceh Dolou for a woman who robs someone's husband. Apart from that, you can also be threatened with customary sanctions as stated in article 113 concerning Kouh Dusa Sala, namely the threat of customary sanctions for acts of disturbing another person's wife or husband who is still bound by a valid marriage according to customary law. Apart from the threat of customary sanctions, cipon (fines) are also imposed, namely in the form of money and goods, the amount of which has been determined by looking at  the  magnitude  of  the  customary  law  violations  committed.  The  aim  of  providing customary sanctions in principle is not to punish but to solve problems, not to hurt or harm the parties in  dispute, but  to  find the best  solution to  repair damage between people,  restore  natural  balance  and  provide  legal  education  to  all  members  of customary law communities and communities. who come from outside (immigrants). Kata Kunci: Hukum  Adat,  Dayak Siang Murung, perselingkuhan Abstrack: Diantara  sebab  runtuhnya  rumah  tangga  adalah  karena  adanya  tindakan perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  dari  pasangan  suami  isteri  yang  di dalam hukum adat Dayak Siang Murung disebut dengan tungkun/ hatungkun. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut adalah munculnya penyakit psikologis pada pasangan sah  atau  pada  selingkuhan,  maraknya  tindak  aborsi,  luluh  lantaknya  hubungan kekeluargaan, lunturnya rasa saling percaya, penelantaran hak dan kewajiban hingga tindak  kriminal  penganiayaan  hingga  pembunuhan  terhadap  pasangan  sah  atau selingkuhan. Melalui hukum adat yang dimiliki, masyarakat adat Dayak Siang Murung telah  berusaha  menghindari  tindakan  tersebut  hingga  tujuan  dalam  membentuk keluarga  dapat  dicapai  sebagaimana  mestinya.  Metode  dan  jenis  penelitian  adalah penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  yuridisi  sosiologis  untuk memahami  cara  orang-orang  dalam  satu  komunitas  berinteraksi  dan  yang  teramati dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa di dalam Hukum Adat Dayak Siang Murung terdapat aturan tentang adanya larangan terhadap tindak perselingkuhan  yang  diberlakukan  pada  masyarakat  adatnya  sebagaimana  tertuang dalam pasal 69 tentang Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun, yaitu suatu perbuatan  merampas  atau  mengambil  pasangan  orang  lain  dengan  cara  apapun  dan dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pada pasal 58 tentang Dusa  Penyohompak  Tungkun  bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang,  pasal  59 tentang  Dusa  Howomalang  Saki/  Uceh  Dolou  bagi  seorang  perempuan  yang
merampas suami orang. Selain itu juga dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang  dalam  pasal  113  tentang  Kouh  Dusa  Sala,  yaitu  ancaman  sanksi  adat  atas perbuatan  mengganggu  isteri  atau  suami  orang  lain  yang  masih  terikat  dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat. Selain ancaman sanksi adat tersebut, juga dikenakan  cipon  (denda),  yaitu  berupa  uang  dan  barang  yang  besarannya  telah ditentukan dengan melihat besaran pelanggaran hukum adat yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi adat tersebut pada prinsipnya adalah bukan untuk menghukum tetapi menyelesaikan  masalah,  tidak  untuk  menyakiti  atau  merugikan  pihak  yang bersengketa,  tetapi  mencari  solusi  terbaik  untuk  memperbaiki  kerusakan  di  antara sesama,  mengembalikan  keseimbangan  alam  serta  memberikan  pendidikan  hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang).

## Pendahuluan
Dalam  membentuk  sebuah  keluarga,  sebagai  tujuan  utamanya  secara  garis  besar berdasarkan UU No. 01 Tahun 1974 Pasal 1 adalah terciptanya kebahagian dan hubungan lahir batin yang kekal serta sebagai upaya untuk melanjutkan langkah kehidupan melalui keturunan yang didasari atas kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Secara umum, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting, berarti dan dianggap  hal  yang  sakral  dalam  kehidupan  masyarakat,  sebab  perkawinan  bukan  hanya menyangkut  status  suami  isteri,  tetapi  juga  hubungan  kekeluargaan  secara  keseluruhan  dari masing-masing  pihak  suami  isteri,  termasuk  juga  anak  keturunan  yang  diperoleh  sebagai bentuk  pergaulan hidup  manusia  yang diatur  oleh berbagai  bentuk  kaidah  atau norma,  yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram berdasarkan  pada  pengalaman-pengalaman  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pokok  ( primary  need )  antara  lain  mencakup  sandang,  pangan,  papan,  keselamatan  jiwa  dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.
Menurut  perspektif  ajaran  Islam,  perkawinan  melalui  jalan  pernikahan  tidak  hanya bertujuan untuk pemenuhan kepentingan biologis, lebih dari itu adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasululllah SAW. Firman Allah SWT di dalam surah An-Nur ayat 32:
َٰ صلٱ َو أمُكنِم  َٰىَمََٰيَ ألْٱ ۟اوُحِكنَأ َو ِلَع ٌعِس ََٰو ُ  للَّٱ َو ۗ ۦِهِلأضَف نِم ُ  للَّٱ ُمِهِنأغُي َءٓا َرَقُف ۟اوُنوُكَي نِإ ۚ أمُكِئٓاَمِإ َو أمُكِداَبِع  أنِم َني ِحِل ٌمي
Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"
Rasulullah SAW terlah bersabda :
ِنَم ِباَب شلا َرَشأعَم اَي
َف أع ِطَتأسَي أمَل أنَم َو ،ِج أرَفألِل ُنَصأحَأ َو ، ِرَصَبألِل  ُّضَغَأ ُه نِإَف ،أج  و َزَتَيألَف َةَءاَبألا ُمُكأنِم َعاَطَتأسا

## ِهأيَلَع
ٌءاجو ُهَل ُه نِإَف  ِم أو صلاِب
Artinya,  "Wahai  para  pemuda,  siapa  saja  di  antara  kalian  yang  sudah  mampu  menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga  kemaluan.  Sementara  siapa  saja  yang  tidak  mampu,  maka  hendaknya  ia  berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).
Tujuan perkawinan itu sendiri di dalam ajaran agama Islam adalah untuk membentuk keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah,  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  al-Qur’an surah ar-Ruum (30:21) :
أن ِم َو ٓۦِهِتََٰياَء أنَأ َقَلَخ مُكَل أن ِ م أمُكِسُفنَأ اًج ََٰو أزَأ ۟ا ٓوُنُكأسَتِ ل اَهأيَلِإ َلَعَج َو مُكَنأيَب ًة د َو م ًةَمأح َر َو ۚ نِإ ىِف َكِلََٰذ تََٰياَءَل م أوَقِ ل َنو ُر كَفَتَي
“Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum [30]: 21)
Ayat  ini mengamanatkan kepada seluruh  umat  manusia, bahwa diciptakannya seorang isteri bagi seorang suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina rumah tangga. 1
Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah :
أتَلاَق َةَشِئاَع  أنَع  ِمِساَقألا  أنَع   نوُمأيَم  ُنأب ىَسيِع اَنَث دَح ُمَدآ اَنَث دَح  ِرَه أزَ ألْا  ُنأب ُدَمأحَأ اَنَث دَح ى لَص ِ  اللَّ ُلوُس َر َلاَق
ِ نلا َم لَس َو ِهأيَلَع ُ  اللَّ أنَم َو َمَمُ ألْا أمُكِب  ٌرِثاَكُم يِ نِإَف اوُج  و َزَت َو يِ نِم  َسأيَلَف يِت نُسِب ألَمأعَي أمَل  أنَمَف يِت نُس  أنِم ُحاَك اَذ  َناَك
ٌءاَجِو ُهَل َم أو صلا  نِإَف  ِماَي ِ صلاِب ِهأيَلَعَف أد ِجَي أمَل  أنَم َو أحِكأنَيألَف  ل أوَط
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ahmad  bin  Al  Azhar  berkata,  telah  menceritakan  kepada kami  Adam  berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami  Isa  bin  Maimun  dari  Al  Qasim  dari ‘Aisyah  ia  berkata,  “Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam  bersabda:  “Menikah  adalah sunnahku,  barangsiapa  tidak  mengamalkan  sunnahku  berarti  bukan  dari  golonganku. Hendaklah  kalian  menikah,  sungguh  dengan  jumlah  kalian  aku  akan  berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (HR. Ibnu Majah) 2
Dalam hadis lain,  terkait dengan sebutan bahwa pernikahan  adalah ibadah,  Rasulullah SAW bersabda :
يقابلا رطشلا يف الله قتيلف هنيد رطش يلع هناعا دقف ةحلاص ةءرما الله هقزر نم )مكاحلا و ينربطلا هاور(
“Barang  siapa  yang  diberi  Allah  seorang  isteri  yang  shalihah,  maka  Dia  (Allah)  telah membantunya  untuk  menyempurnakan  setengah  dari  agamanya.  Untuk  itu,  hendaklah  ia bertaqwa kepada Allah pada setengah yang lainnya”. 3 (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim)
Juga Sabda Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dari Ahmad :
ءوسلا ةأرملا مدأ نبأ ةوقش نم و حلاصلا بكرملا و حلاصلا نكسملا و ةحلاصلا ةأرملا مدأ نبأ ةداعس نم )دمحأ هاور( ءوسلا بكرملاو ءوسلا نكسملاو
“ Di antara kebahagiaan bagi anak cucu  Adam itu ada tiga, demikian pula  kesengsaraannya. Kebahagiaan dimaksud adalah menikahi wanita (isteri) yang shalihah, tempat tinggal yang baik dan  kendaraan  yang  nyaman.  Sedangkan  di  antara  kesengasaraannya  adalah  memiliki  isteri yang jahat, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk pula”. 4 (HR. Ahmad dengan sanad shahih)
1 Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah , Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012, h. 50.
2 Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadits , Ibnu Majah, Nikah, Bab Keutamaan Menikah, No. Hadits : 1836, juga Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa , Cet. 1, Beirut, Lebanon, 1417 H/1996 M, terj. Ghoffar, M. Abdul E.M, Fiqih Wanita , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 376.
3 Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, op-cit , h. 378
4 Ibid , h. 378.
Berdasar  uraian  ayat  Al-Qur'ān di  atas  dan  juga  hadis  Rasulullah  SAW,  menunjukan bahwa menikah adalah perintah agama. Walaupun hukumnya adalah sunnah, tetapi merupakan hal yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendasar dalam hidup manusia di samping pula menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan isteri yang  harus  dipenuhi  dan  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Semua  itu  tidak  terlepas  dari upaya untuk  mencapai cita-cita  membangun surga di dalam  kehidupan rumah tangga secara bersama-sama  melalui  kerja  sama  timbal  balik  yang  serasi,  selaras  dan  seimbang.  Sebagai suami yang merupakan imam dalam keluarganya tentunya akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan bila di sampingnya ada isteri yang telah berbuat sebaik-baiknya untuk suami dan seluruh anggota keluarga, demikian pula sebaliknya isteri akan merasa aman dan tentram bila suami  dapat  melaksanakan  amanah  dan  tanggungjawab  menjamin  kehidupan  berkeluarga dengan sebaik-baiknya pula. Dengan demikian, mewujudkan keluarga yang harmonis, tenang, rukun  dan  damai  hingga  abadi  sampai  akhir  hayat  akan  mudah  dicapai.  Bermula  dari lingkungan  keluarga  inilah  yang  merupakan  lembaga  terkecil  dari  sebuah  lingkungan masyarakat, akan memberikan bias kebahagiaan dan ketenangan bagi lingkungan sekitar. Maka adalah tidak salah kalau dikatakan bahwa keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus tiang negara; bahkan juga tiang agama”. 5 Ini membuktikan bahwa keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada sisi lain.
Di dalam kaidah-kaidah sosial dan hukum, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial (mechanisme of social control) agar segala sesuatunya berjalan dengan  tertib,  yakni  segala  sesuatu  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  proses  yang direncanakan  maupun  yang  tidak  direncanakan  untuk  mendidik,  mengajak  atau  bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 6
Sebagai  bagian  dari  norma,  kaidah-kaidah  dan  nilai-nilai  dalam  sebuah  sistem  yang berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka  hukum  adalah  yang  terpenting  dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifikasikan sebagai hukum.
Hukum  sebagai  kaidah  atau  norma  sosial,  erat  hubungannya  dengan  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat  sebagai  pencerminan  dan  konkretisasi  daripada  nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Rodbruch 7 mengemukakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sebagaimana juga dikatakan oleh L. Paspisil bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini L. Paspisil mengemukakan perbedaan kaidah-kaidah lainnya, yaitu yang dikenal ada 4 tanda hukum ( attributes of law ), yaitu : 1. Attribute of Anthority ; bahwa hukum merupakan  keputusan-keputusan  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  ketagangan-ketegangan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat;  2. Attribute of  Intention  of Universal  Application ; bahwa
5 Edi Rosman, Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia , al-Manahij, Vol.IX No.1, Juni 2015. h. 54, http://repository.uinsu.ac.id/773/1/JURNAL%20ALMANAHIJ. (online 15 Juni 2020)
6 J.S. Roucek, Social Cotrol , London: D van Nostrand Company, Inc, 1951, h. 3 dalam Soekanto. Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 69.
7 Qamariyah dan Sulardi, Sari Kuliah Sosiologi Hukum , PPS UMM, 2002, dalam Sabian Utsman, Dasar- dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat , Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2018, h. 171 - 172
keputusan-keputusan hukum mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang; 3. Attribute  of  Obligation ;  bahwa  keputusan-keputusan  penguasa  atas  dasar  hukum  adalah harus  berisikan  kewajiban-kewajiban  pihak  kesatu  terhadap  pihak  kedua  dan  sebaliknya;  4. Attribute of Sanction ; bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya, bahwa pada tahun 2023 angka perceraian di Kalimantan Tengah ternyata cukup tinggi. Ribuan pasangan suami istri (pasutri) terpaksa mengakhiri biduk rumah tangga melalui perceraian. Berdasarkan data, jumlah cerai talak yang diurus 13 pengadilan agama se Kalimantan Tengah sebanyak 695 kasus. Sedangkan untuk jumlah cerai gugat berjumlah 2.454 kasus. Dilihat dari data tersebut, terbukti kasus perceraian karena gugatan istri terhadap suami cukup signifikan. Banyak faktor yang  menjadi  pemicu  perceraian  itu.  Mulai  dari  judi,  kawin  paksa,  perselingkuhan  hingga faktor ekonomi. 8
Secara nasional, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syanaa Putri Herla Dita Ayuningtyas 9 menyebutkan bahwa sebanyak 35% jurnal menyebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah karena adannya faktor perselingkuhan
Perselingkuhan  yang  terjadi  pun  beragam,  dari  sekedar  melakukan pesan teks  secara daring  sampai  ke  tindak  berhubungan  layaknya  suami  istri.  Pada  kenyataannya,  masih  ada pasangan para suami yang kerap berselingkuh atau bergonta-ganti wanita atau sebaliknya. Bagi seorang  istri  yang  tidak  menyukai  sifat  ini  akhirnya  menggugat  cerai  suaminya  atau  suami karena mengetahui isterinya selingkuh, akan mengajukan cerai talak pada lembaga peradilan. Selain itu, sebagai dampak dari perselingkuhan tersebut adalah munculnya penyakit psikologis pada  pasangan  sah  dan/  atau  pada  pasangan  selingkuhan,  maraknya  tindakan  aborsi,  luluh lantaknya hubungan kekeluargaan, tidak terpenuhinya hak pengasuhan anak, luruhnya saling kepercayaan,  penelantaran  hak  dan  kewajiban  hingga  tindak  kriminal  penganiayaan  hingga pembunuhan terhadap pasangan sah atau selingkuhan.
Menyikapi hal tersebut di atas, pada masyarakat adat Dayak Siang Murung yang berada di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Hukum Adat yang mereka miliki, telah mengatur sebagai langkah pencegahan atas ramainya kasus perselingkuhan yang muncul dan cukup viral melalui media sosial atau elektronik sebagai gambaran  yang terjadi dalam kehidupan di masa kini, baik itu dilakukan oleh antara orang yang sudah punya pasangan masing-masing ( hatungkun ) 10 maupun antara orang yang sudah punya pasangan dengan orang yang masih belum punya pasangan ( habandung ). 11
Berdasarkan  hasil  abservasi  awal,  kasus  perselingkuhan  ini  pada  masyarakat  adat Dayak  Siang  Murung  memang  sangat  jarang  terjadi,  hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh
8 Indra  Zakaria, Tahun  2023  Terjadi  Ribuan  Perceraian  di  Kalteng,  Penyebab  Mulai  dari  Selingkuh Hingga Judi , https://www.prokal.co/kalimantan-tengah/ 1773861325/tahun-2023-terjadi-ribuan-perceraian-di- kalteng-penyebab-mulai-dari-selingkuh-hingga-judi , diunduh pada tanggal 09 Pebruari 2024
9 Syanaa  Putri  Herla  Dita  Ayuningtyas, Penyebab  Banyaknya  Kasus  Perceraian  di  Indonesia,  Karena  Apa ?, https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html . diunduh pada tanggal 09 Pebruari 2024
10 Hatungkun dalam istilah hukum adat Dayak Siang Murung adalah hubungan suami isteri yang dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah memiliki status perkawinan sah secara adat (hasil wawancara dengan dengan Bapak Aleksnder Toer Mantir Adat Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung pada tanggal 23 Pebruari 2024)
11 Habandung dalam istilah hukum adat Dayak Siang Murung adalah hubungan percintaan yang dilakukan oleh  orang  yang  telah  terikat  perkawinan  sah  dengan  orang  yang  belum  terikat  perkawinan  sah  menurut  adat. (Aleksander Tuer, ibid)
Muslim  Mualim 12 sebagai  Ketua  Barisan  Pertahanan  Masyarakat  Adat  (BATAMAD) Kabupaten Murung Raya karena kuatnya aturan-aturan adat yang lebih banyak bersumber dari keyakinan yang mereka pegang yang telah dituangkan dalam hukum adat Dayak Siang Murung dalam  Kumpulan  Peraturan  Hukum  Adat  Dewan  Adat  Dayak  Siang  Murung  Kabupaten Murung Raya berjudul “ICO PAKAT NGOLINDUNG UTUS” 13 . Terhitung sejak tahun 2021 hingga sekarang, hanya terdapat 2 kasus yang terjadi di masyarakat adat Dayak Siang Murung.
Maka  menjadi  hal  yang  menarik  bagi  peneliti  untuk  melanjutkan  pokok  bahasan tentang  hukum  adat,  adalah  terkait  dengan  preventasi  Hukum  Adat  terhadap  tindak perselingkuhan pada masyarakat Adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  penelitian kepustakaan  (library  research).  Penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  mencari  data  melalui  survei  lapangan  yang  kemudian  peneliti mendiskripsikan tentang konsep hukum adat tentang adanya aturan yang melarang terjadinya tindak  perselingkuhan  di  dalam  masyarakat  adat  Dayak  Siang  Murung  yang  berada  di Kabupaten Murung Raya. Melalui penelitian kepustakaan ( field research ), yaitu suatu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan yang memuat gagasan atau pemikiran yang didukung oleh data kepustakaan bersumber bisa dari jurnal penelitian, skripsi, tesis,  disertasi,  laporan  penelitian,  buku  teks,  makalah,  laporan  seminar,  dokumentasi  hasil diskusi ilmiah dan lembaga lainnya, termasuk juga dalam hal ini antara lain adalah aturan yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Daerah.
Jenis  informasi  data  dalam  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  tidak  dapat  diuji dengan  statistik  dengan  pelaksanaan  penelitian  menggunakan  penelitian  studi  kasus  ( case studi )  yaitu  penelitian  yang  mempelajari  secara  mendalam  terhadap  individu,  kelompok, institusi atau  masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor yang  melatar-belakangi  terjadinya  kasus  perselingkuhan  di  dalam  masyarakat  adat  Dayak Siang Murung.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  semata-mata  hanya mendiskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  metodologi  menyelidiki  suatu fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Melalui  pendekatan  kualitatif  ini,  data  yang didiskripsikan  adalah  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  yang  diamati bersamaan dengan prilaku yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Siang Murung
Perkawinan di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung yang berada di Kabupaten Murung  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah  meskipun  menganut  berbagai  agama  berbeda seperti  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu  dan  Kaharingan  adalah  dianggap  suatu  proses  yang
12 Muslim Mualim adalah pengurus DAD Kabupaten Murung Raya, wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024
13 Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, Hukum Adat Dayak Siang Murung , Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008, hal. 32-33
sakral dan suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perkawinan tersebut, selain dianggap dapat  membawa  bencana  juga  akan  diberikan  sanksi  hukum  adat  bagi  pelakunya.  Norma hukum tersebut di dalam hukum adat Dayak Siang Murung disebut dengan kouh dusa yang di dalam hukum adat Dayak Ngaju disebut sebagai singer .
Menurut Suriansyah Murhaini terkait pengertian singer sebagai bentuk perbuatan yang padanya diancam dengan sanksi adat merupakan pedoman masyarakat adat Dayak Ngaju untuk mengembalikan  kesimbangan  karena  terjadi  gangguan-gangguan  berupa  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  adat  atau  pedoman,  petunjuk,  norma-norma  dalam melakukan tindakan atau berprilaku dalam kehidupan masyarakat. 14
Menurut Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dalam pelangggaran norma kesusilaan antara lain adalah: 1) Habandung (zinah) sama-sama suka; 2) Perkosaan, pelecehan seksual; 3) Tungkun (mengambil, merambas isteri/ suami/ calon isteri/ calon suami orang lain); 4) Hamil di luar nikah (tulah/ sumbang, sejajar, isteri orang lain, janda, bujangan dan sebagainya. 15
Dalam  96  Pasal  Perjanjian  Tumbang  Anoi  BAB  II  tentang  Kawin  Rampas/  Lari/ Hatamput , pada pasal 10 tentang Singer Tungkun ayat (1) yaitu : “Tungkun, artinya merampas isteri  orang  lain  untuk  dijadikan  isteri  sehingga  mengakibatkan  perceraian  atas  keluarga bersangkutan”. 16
Hal senada terkait singer tungkun , di dalam hukum adat Siang Murung, pada pasal 69 tentang Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun adalah bahwa yang dimaksud dengan kouh  dusa  nungkun atau namput  oruh  dulun ialah  pelanggaran  adat  terhadap  seorang  lelaki yang  mengambil  isteri  atau  membawa  lari  atau  melarikan  perempuan/  isteri  orang  ke  lain tempat/ kampung/ guna menjadi isterinya. Umpamanya seorang lelaki nama A mengambil atau membawa lari isteri lelaki bernama B yang bernama C (yang belum bercerai dengan suaminya). Sedang mas kawin/ polaku isteri si B itu telah dibayar hanya cipon sepuluh sama dengan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Lelaki nama A yang mengambil isteri nama B namanya perempuan  C  harus  membayar  kepada  lelaki  nama  B  separoh  dari  Rp.  4.500,-  menjadi  Rp. 2.250,- dan demikian pula perempuan nama C harus membayar kepada suaminya yang dahulu bernama  B  sebesar  Rp.  2.250,-  (cipon  limo).  Selanjutnya  cipon  ico  sama  dengan  Rp.  450,- (empat  ratus  lima  puluh  rupiah)  untuk  batu  saki  ialah ponyohompak  tungkun dan  bisa  juga dikatakan tutup haan / malu dari orang yang empunya isteri dan lembon sindo tonjok (vide pasal 60). 17 Kalau semuanya itu telah lunas dibayar menurut hukum adat, lalu perempuan nama C tadi  memberi gantal 18 kepada  suaminya  yang  dahulu/  lama  dengan  tangan  kiri  dan  kepada suaminya yang baru dengan tangan kanan, yang berarti sebelah kiri yang dibuang dan sebelah kanan yang diambil. Barang siapa tungkun atau namput isteri orang lain yang belum cerai dari
14 Suriansyah  Murhaini, Singer  dalam  Pusaran  Perubahan  Masyarakat  Dayak  Ngaju ,  Kalbar:  Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016, h. 112 - 113
15 Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak . Jakarta, Bumi Tama Gunajaya Agro, 2017, hlm. 34
16 Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah , tt, tt, 2011, hal. 7
17 Adalah upaya hukum perdamaian mengangkat saudara dengan kewajiban memberikan bingkisan kepada suami dari perempuan yang dirampas ( tungkun ) berupa pakaian lembon sindo tonjok (1 stel pakaian adat lengkap dengan senjata mandau dan tombak) bersama  biaya nyaki/malas dan biaya pesta dengan maksud mereka  yang berselisih telah menjadi saudara sehingga rasa kehormatan tidak hilang menurut leluhur dalam adat.
18 Gantal adalah berupa makanan yang biasanya terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan disajikan dalam setiap acara sakral. Makanan ini dipotong (digantal) untuk diberikan kepada orang yang dikehendaki dan dimakan olehnya.
perkawinan  sah,  dihukum  denda  bayar  pelanggaran  adat  karena  merusak  atau  memaksa perempuan/  isteri  orang  lain  sehingga  mengganggu  ketentraman  rumah  tangganya,  maka mereka  yang hatungkun itu  (lekaki  dan  perempuan  yang  perbuatannya hatungkun )  harus membayar  atau  mengembalikan  semua  mas  kawin/  polaku  suaminya  yang  dahulu  dalam jumlah dua kali lipat banyak mas kawin/ polakunya. Serta mereka berdua (orang hatungkun ) membuat saki palas ayam atau babi untuk mendinginkan perasaan amarah bagi suaminya yang dahulu tadi dan batu saki cipon ico sama dengan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah). Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat. 19
Berdasarkan pengertian  di  atas,  maka  ketentuan  yang tertuang  dalam  pasal  69  tentang Kouh  Dusa  Nungkun atau Nomput  Oruh  Dulun (pelanggaran  atas  kesalahan  membawa pasangan  orang  lain  atau  mengambil  orang  lain)  yang  dalam  pengertian  lain  adalah perselingkuhan merupakan landasan hukum dalam pemberian sanksi adat berupa denda atau ganti rugi atas perbuatan mengambil, merampas isteri/ suami/ calon isteri/ calon suami orang lain.

## B. Sanksi  Adat  dalam  Hukum  Adat  Dayak  Siang  Murung  terhadap  Tindak Perselingkuhan
Pada dasarnya, pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan  serta  ketentraman  masyarakat.  Akibat  dari  pelanggaran  tersebut,  diperlukan upaya pemulihan sebagai upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban  atau  pengenaan  sanksi  tertentu  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan tersebut.
Di dalam hukum adat, sanksi yang diberikan tidak selalu dalam bentuk materiil, tetapi dapat juga dalam bentuk immateriil atau tidak menutup peluang bahwa sanksi dapat dikenakan secara  bersamaan,  materiil  dan  immateriil  dengan  mempertimbangkan  berat  dan  ringannya jenis  pelanggaran  yang  dilakukan.  Terkait  persoalan  penegakan  hukum,  Achmadi 20 mengatakan bahwa hal itu merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun  kemudian  setiap  masyarakat  dengan  karakteristiknya  masing-masing  mungkin memberikan  corak  permasalahannya  tersendiri  didalam  kerangka  penegakan  hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat mencapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.
Pada masyarakat adat Dayak Siang Murung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sanksi  adat  yang  diberikan  tidak  statis,  tetapi  bersifat  dinamis  dan  fleksibel  sesuai  dengan tujuan pemberian sanksi dan jenis tindakan yang dianggap melanggar hukum adat sebagaimana disampaikan melalui wawancara dengan Berto Koling Kondrat bahwa dalam pemberian sanksi pada  dasarnya  adalah  perdamaian  dalam  rangka  menjaga  harkat  dan  martabat  ( win-win solution ),  bukan  menghukum  tapi  menyelesaikan  masalah,  mengembalikan  keseimbangan alam, baik hubungannnya dengan manusia, maupun dengan alam raya dan Sang Pencipta.
Berdasarkan  Buku  Peraturan  Hukum  Adat  Dayak  Siang  Murung  tentang  upaya negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi ini, pada BAB X tentang Penyelesaian Sengketa, pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa : “setiap persengketaan/ perselisihan/ permasalahan terkait ruang
19 Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, Op-Cit , hal. 32-33
20 Achmadi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian Dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas , Anteriol Jurnal, Volume 15 Nomor 2, LP2M UMP, ISSN 1412-1395 (cetak) 2355-3529 (elektronik) 2 Juni 2016, h. 183
lingkup dan pelanggaran hukum adat, pada prinsifnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian  adat,  baik  oleh  Kerapatan  Mantir/  Let  Perdamaian  Adat  pada  tingkat  Desa/ Kelurahan, maupun oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan’. 21
Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 200822, disebutkan jenis-jenis sanksi dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Sanksi Ringan  berupa  :  a)  Nasihat;  b)  Teguran;  Pernyataan  Maaf.  2)  Sanksi  sedang  adalah  Singer (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.  3)  Sanksi  Berat,  yakni: a) Dikucilkan;  b) Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir); c) Pencabutan gelar.
Berbagai jenis sanksi ganti rugi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Denda  mengganti  kerugian  dalam  berbagai  rupa  seperti  pembayaran  uang  adat  kepada orang  yang  terkena,  menyerahkan  barang  adat  seperti  guci,  gong,  mandau  atau  tombak sebagai pengganti kerugian rohani.
2. Denda melaksanakan upacara adat (dengan mengorbankan  hewan ayam, babi atau sapi, kerbau) untuk membersihkan batin si korban, membersihkan masyarakat dari segala aib (hal-hal yang tabu) sebagai bentuk permohonan maaf si pelaku kepada para leluhur secara rohaniah.
3. Denda  pengasingan  (dikucilkan)  dari  masyarakat  di  luar  tata  hukum,  bentuk pertanggungjawaban secara batiniah si pelaku atas pelanggaran adat yang dilakukannya. Perselingkuhan sebagai  pelanggaran  adat  kesusilaan  termasuk  dalam  kategori  sedang dengan ancaman singer (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.
Dari  hal  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  sanksi-sanksi  atas  perbuatan tersebut tertuang pada pasal 58 tentang Dusa Ponyohompak Tungkun , Pasal 59 tentang Dusa Howomalang Saki/ Uceh Dalou, Pasal 60 tentang Dusa Lembon Sindo Tonjok dan Pasal 69 tentang Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun sebagaimana tertuang dalam Hukum Adat Siang Murung adalah sebagai berikut 23 :
1. Laki-laki yang merampas isteri orang.
a. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang tersebut wajib membayar setengah dari cipon (uang  wajib/mahar)  yang  telah  dibayarkan  kepada  pihak  laki-laki  yang  dirampas isterinya.  Demikian  juga  dengan  perempuan  yang  ditungkun  (dirampas)  tersebut  juga membayar  setengah  dari cipon (uang  wajib/mahar)  kepada  suami  sahnya  sebelum melakukan perbuatan tungkun tersebut.
b. Bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang  tersebut  juga  wajib  membayar cipon  ico sebagai denda untuk menutupi rasa malu suami sah perempuan yang ditungkun.
c. Bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang  bersama  perempuan  yang  dirampas  wajib membayar  dua  kali  lipat polaku /  mas  kawin  yang  dibayar  oleh  suami  sah  perempuan yang ditungkun saat perkawinan pertamanya dahulu.
21 Buku Peraturan Adat Dayak Siang Murung, Op-Cit, h. 21
22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di  Kalimantan  Tengah ,  diundangkan  di  Palangka  Raya  pada  tanggal  20  Desember  2008  dan  tercatat  dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24.
23 Dewan Adat Dayak Kab. Murung Raya, Op-Cit, hal.32
d. Bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang  tersebut  wajib  memberikan  pakaian  adat lengkap (celana, baju dan laung/ peci) termasuk biaya nyaki/ malas berupa ayam/ babi/ kambing/ kerbau dan selalu membuat sirou dan onguinya.
e. Bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang  tersebut  wajib  mengganti  biaya  pesta perkawinan  yang  dikeluarkan  suami  sah  perempuan  yang  dirampas  pada  perkawinan pertamanya dahulu, dan itu wajib dibayar segera pada saat itu.
f. Bagi  laki-laki  yang  merampas  harus  bersedia  untuk  mengawini  perempuan  yang dirampas.
g. Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat.
2. Perempuan yang mengambil suami orang. Pasal 59 tentang Duso Howomalang Saki/ Uceh Dalou 24
a. Perempuan  yang  mengambil  suami  orang  tersebut  membuat  pesta  adat  dalam  rangka memalas isteri dari suami yang dia rampas dan kemudian dipalas oleh isteri dari laki-laki yang dia rampas. Hal ini dilakukan dalam rangka terciptanya kedamaian bagi kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya bertiga suami isteri.
b. Perempuan yang mengambil suami orang tersebut wajib membayar denda pelanggaran saki  dalou (hubungan  terlarang)  kepada  isteri  dari  laki-laki  yang  dirampas  dan  juga kepada  suaminya  sendiri  serendah-rendahnya cipon  tolu (denda  tingkat  tiga)  dan setinggi-tingginya cipon limo (denda tingkat lima) serta membayar biaya palasnya ayam dan babi serta memberi sirou (perhiasan manik-manik berupa gelang)
c. Bagi laki-laki yang dirampas, diwajibkan membayar cipon duo (denda tingkat dua) dan setinggi-tingginya cipon  opat (denda  tingkat  empat)  serta  membayar  biaya  memalas berupa  ayam  atau  babi  serta jilu  ada  abaknya (sesajen  beserta  tempatnya)  kepada isterinya yang terdahulu.
d. Membayar cipon ico (denda tingkat pertama) beserta biaya memalas anak-anaknya.
Selain berdasarkan pasal 58 dan 59 dalam Hukum Adat Siang Murung, dikenakan juga pasal 113 tentang Kouh Dusa Sala, yaitu : Yang dimaksud dengan dusa sala ialah tuntutan pelanggaran adat yang mengganggu isteri atau orang lain, masih dalam perkawinan sah, untuk bahanjuh /berzina, dikenakan hukuman karena pelanggaran  adat,  sengaja  atau  tidak  sengaja,  atau  dengan  jalan  cara  apa  juapun  melakukan perbuatan dusa sala sebagai berikut :
a. Yang  bersalah  membayar  denda  separoh  dari  jumlah  jujuran  (mas  kawin)  yang  telah dibayar kepada lelaki yang punya isteri.
b. Dan dikenakan kepada perempuan yang melakukan zinah, sama seperti ayat (1) Pasal ini, membayar denda kepada suaminya.
c. Lelaki  yang  bersalah  tadi,  dikenakan  pula kouh  dusa  sala karena  berzina  dengan perempuan lain, terhadap isterinya yang kawin sah, dengan denda yang sama menurut ayat (1)  Pasal  ini,  sedangkan  bagi  perempuan  (isterinya)  yang  kawin  sah  dibebaskan  dari hukuman (denda) karena dianggap tidak bersalah.
d. Disamping  itu  harus nyaki/malas suami  isteri  dan  anak-anak  mereka  masing-masing dengan  ayam,  babi,  kambing,  sapi  atau  kerbau  lalu nyaki/  malas kampung  dan umat komahang marua .
e. Dari jumlah denda 25 % diserahkan masuk Kas Desa.
24 Ibid, hal.33
Berdasar  96  Pasal  Perjanjian  Tumbang  Anoi,  BAB  II  tentang  Kawin  Rampas/  Lari/ Hatamput , pada pasal 10 tentang Singer Tungkun ayat (2) disebutkan bahwa “Bila terjadi hal pada ayat 1 (satu) di atas, maka bagi lak-laki yang merampas tersebut dikenakan singer (denda) adat bagi  mantan  suami dan ahli waris  dari  perempuan  yang  dirampas  (harus  dibayar  untuk mantan suaminya/ ahli waris yang bersangkutan) sebagai berikut :
a. Singer  Tungkun ,  sebesar  dua  kali  lipat  nilai polaku atau  mas  kawin  yang  pernah  dibayar mantan suaminya kepadanya.
b. Tekap Mata Bau untuk ahli waris sebesar 15 (lima belas) kati gong atau 19 (sembilan belas) kiping emas, dapat diperhitungkan sesuai nilai rupiah (1 kiping = 2, 880 gram)
c. Menganti  semua  biaya  kawin  yang  pernah  dibayar  oleh  mantan  suami  bersangkutan  dan harus dibayar lunas pada hari itu.
d. Menanggung biaya pesta mamalas anak dari isteri yang dirampas (kalau ada anak).
e. Menanggung biaya perkara sesuai ketentuan adat setempat. 25
Terkait  dengan  besaran  denda  ( cipon )  terhadap  pelanggaran  hukum  adat  Dayak  Siang Murung, berdasarkan hasil Rapat Internal Damang Kepala Adat se-Kabupaten Murung Raya bertempat di Rumah Betang Puruk Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan pada tanggal 25 Oktober  2019  yang  dihadiri  oleh  11  Damang  Kepala  Adat  (DKA)  adalah  1  (satu) cipon sebanding  dengan  Rp.  100.000,  -  (Seratus  Ribu  Rupiah)  yang  pada  tiap Kaoh  Dusa (tindak kesalahan)  terbagi  dalam  beberapa  kategori,  yaitu  ringan  sekali,  ringan,  sedang,  tinggi  dan tinggi sekali, kemudian ditambah biaya solop (kegiatan tambahan) dalam rangka pelaksanaan bapura/ totoh/ numbeng/ nyaki/ palas atau pengganti lainnya sesuai dengan kasus yang terjadi. Sebagai contoh dalam penentuan besaran ini, misalnya pada pada ketetuan Bab 1 tentang Dusa atau bersalah dengan perempuan lain menurut adat :
Pasal (5) Dusa dengan perempuan di bawah umur a. Rendah sekali cipon 3 Rp. 300.000,-
b. Rendah cipon 5 Rp. 500.000,-
c. Tinggi cipon 10 Rp. 1.000.000,-
d. Tinggi sekali cipon 25 Rp. 2.500.000,-
Pasal (7) Dusa pelecehan kepada isteri orang lain
a. Rendah sekali cipon 25 Rp. 2.500.000,-
b. Rendah cipon 50    Rp. 5.000.000,-
c. Tinggi cipon 100 Rp. 10.000.000,-
d. Tinggi sekali cipon 200 Rp. 20.000.000,-
e. Palas/ Solop kepada suaminya
1. Babi/ kambing cipon Rp. 2.500.000,-
2. Ayam kampung  cipon  Rp.250.000,
3. Batun solop cipon 3 Rp.300.000,-
4. Batun Tawui cipon 1 Rp. 100.000,-
5. Pali ayam + garam cipon Rp. 100.000,-
6. Batun Pali cipon 1 Rp. 100.000,-
7. Biaya dll cipon   Rp.1.000.000,-
Pasal (1) Dusa dengan perempuan bujang (Dusa Lehoi)
a. Rendah sekali cipon 3 Rp. 300.000,-
b. Rendah cipon 4 Rp 400.000,-
c. Tinggi cipon 5 Rp. 500.000,-
25 Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, Op-Cit, h.7
d. Tinggi sekali cipon 10 Rp.2.500.000,-
Pasal (6) Dusa dengan isteri orang lain
a. Rendah sekali capon 5 Rp.500.000,- b. Rendah cipon 10 Rp.1.000.000,-
c. Tinggi cipon 50 Rp.5.000.000,-
d. Tinggi sekali cipon 100 Rp. 10.500.000,-
Pasal (7) Dusa pelecehan kepada isteri orang lain
a. Rendah sekali cipon 25 Rp. 2.500.000,- b. Rendah cipon 50 Rp.5.000.000,-
c. Tinggi cipon 100 Rp10.000.000,-
d. Tinggi sekali cipon 200 Rp.20.000.000,-
e. Palas/ Solop kepada suaminya adalah :
1. Babi/ kambing   cipon   25 Rp.2.500.000,-
2. Ayam kampung  cipon Rp.250.000,-
3. Batun solop cipon 3 Rp.300.000,-
4. BatunTawui cipon 1 Rp.100.000,-
5. Pali ayam + garam cipon 1 Rp. 100.000,-
6. Batun Pali cipon 1 Rp.100.000,-
7. Biaya dll cipon Rp 1.000.000,-
Bab III  Perbuatan tidak Menyenangkan Kekerasan/ Pemerkosa  adalah  Kejahatan  Luar Biasa Menurut Adat, sanksinya adalah :
Pasal (7) Memperkosa isteri orang lain : a. Rendah sekali cipon 50 Rp.5.000.000,-
b. Rendah cipon 100 Rp.10.000.000,-
c. Tinggi cipon 200 Rp.20.000.000,-
d. Tinggi sekali cipon 300 Rp.30.000.000,-
e. Palas/ Solop kepada suaminya
1. Babi/ kambing capon Rp.2.500.000,-
2. Ayam kampung cipon  Rp.250.000,-
3. Batun Tawui cipon 1 Rp.100.000,-
4. Pali ayam + garam cipon  Rp. 100.000,-
5. Batun Pali cipon 1 Rp. 100.000,-
6. Biaya dll cipon 10 Rp. 1.000.000,-
7. Batun Solopnya adalah senilai 2x lipat polaku (mas kawin)

## C. Tujuan  Pencegahan  Hukum  Adat  terhadap  Tindak  Perselingkuhan  dalam Masyarakat Adat Dayak Siang Murung.
Sebagai salah satu dari kearifan yang khas dari hukum adat Dayak Siang Murung dalam memberikan norma hukum adat dan sanksi yang terdapat didalamnya adalah memiliki hakekat bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelesaikan masalah. Tidak untuk saling menyakiti atau merugikan pihak yang bersengketa, tetapi mencari solusi terbaik memperbaiki kerusakan di antara sesama. Mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum
kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat Dayak Siang Murung dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang). 26
Hakikat peradilan adat yang dalam hal ini adalah bagaimana implementasi sanksi adat itu  sendiri  diberikan  kepada  para  pelanggar  hukum  adat  adalah  bukan  menghukum  tapi menyelesaikan  masalah,  mengembalikan equalibirum atau  keseimbangan  alam,  baik hubungannya  dengan  manusia,  alam  raya  dan  Sang  Pencipta.  Dengan  demikian,  maka pemberian  sanksi  adalah  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memberikan  keseimbangan  karena terjadinya  permasalahan  dalam  masyarakat  yang  bertujuan  melindungi  dan  menjamin kepentingan  individu  dan  sosial  berupa  keselamatan,  nama  baik,  harta  benda  dengan memaksakan tujuan keadilan yang ingin dicapai.
Sejalan  dengan  pendapat  dari  Emile  Durkheim 27 pelanggaran  terhadap  ketentuan  adat merupakan  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  hukuman-hukuman  dan  penderitaan- penderitaan bagi pelanggarnya
Menurut  Koentjaraningrat,  seperti  yang  dikutip  Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B. Taneko,  pengendalian  sosial  di  dalam  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara 28 , yaitu :
1. Mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah sosial tertentu;
2. Memberikan  penghargaan  kepada  warga  masyarakat  yang  menaati  kaidah-kaidah  sosial tertentu dengan menerapkan sanksi-sanksi positif;
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat, apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial teertentu;
4. Menimbulkan rasa takut;
5. Menyusun perangkat aturan hukum.
Berdasarkan  pendapat  ini,  dapat  dicermati  bahwa  norma  hukum  adat  dan  pengenaan sanksi  merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial  yang dimiliki oleh suatu masyarakat  tertentu  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat,  karena  syarat  adanya masyarakat  adalah  ketertiban.  Oleh  karena  itu,  relevan  dengan  pendapat  Vinogradoff  yang dikutip  Satjipto  Raharjo:  adalah  suatu hal  yang tidak  mungkin  apabila  hubungan  sosial  bisa berlangsung  sedang  masyarakat  tidak  mengenal  ketertiban  ( order ).  Jadi,  ketertiban  itu merupakan  syarat  bagi  berlangsungnya  hubungan-hubungan  antara/sesama  anggota masyarakat, 29
Heriyanson D Silam 30 menyebutkan terkait tujuan pemberian sanksi adat terhadap tindak perselingkuhan dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung adalah menjadikan pembelajaran dan  efek  jera  kepada  pelaku  perselingkuhan  itu  sendiri  dan  sebagai  pengetahuan  terhadap norma hukum adat kepada masyarakat adat yang ada di seluruh teritorial hukum adat Dayak Siang Murung. pengetahuan itu sendiri meliputi bahwa perbuatan selingkuh adalah termasuk perbuatan  yang  tidak  hanya  melanggar  norma  hukum  adat  setempat,  tetapi  juga  melanggar
26 Hasil wawancara dengan bapak Berto Koling Kondrat (Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Murung  Raya  pada  tanggal  21  April  2024  sebagaimana  juga  disampaikan  dalam  wawancara  dengan  Bapak Heriyanson D Silam sebagai Sekretaris Umum DAD adalah untuk menjadikan pembelajaran dan efek jera kepada pelalu perselingkuhan itu sendiri dan pengetahuan norma hukum adat khususnya kepada masyarakat adat Dayak Siang Murung yang ada di Kabupaten Murung Raya.
27 Muhni.  D.A.I, Moral  dan  Religi  Menurut  Emile  Durkheim  &  Henri  Bergson ,  Yogyakarta:  Kanisius, 1994, h. tt
28 Suarta, I Dewa Made, Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , Malang, Setara Press, 2015, h. 21
29 Ibid
30 Heriyanson D Silam, Op-Cit, wawancara tanggal 21 April 2024
norma  agama  yang  dianut  masyarakat  adat,  khususnya  penganut  agama  Kaharingan  dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan masyarakat adat, baik dari segi sosial, budaya dan religius. Selain  itu  bagi  yang  berperkara,  tidak ada lagi  menyimpan dendam  atau permusuhan  antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebaliknya, setelah proses peradilan adat telah sampai pada putusan  yang  bisa  diterima  oleh  semua  pihak,  putusan  perdamaian  harus  ditaati  dan dilaksanakan  oleh  semua  pihak  dalam  rangka  membuang korajou,  kobotor,  korohoe,  darin, kasiar dan  sebagainya  dengan  melakukan mura/  mapas dan nyaki/  malas dalam  bentuk perdamaian yang telah diatur dalam Hukum Adat Dayak Siang Murung. 31
Berdasarkan Hukum Adat Dayak Siang Murung Bab III tentang Kekuatan Hukum Adat, Pasal  11  menyebutkan  adalah  untuk  mengatur  dan  membimbing,  justru  mengambil konsekwensi  hukum  di  dalam  masyarakat  terhadap  kejahatan-kejahatan  dan  pelanggaran- pelanggaran  adat,  tentunya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  hidup  dalam  masyarakat  adat melalui hukum adat.
Menganalisa pendapat  yang disampaikan oleh Heriyanson D Silam, maka hukum adat adalah bertujuan untuk :
1. Mencegah dilakukannya tindakan pelanggaran hukum tersebut dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat;
2. Memasyarakatkan  pelaku  pelanggaran  hukum  adat  dengan  mengadakan  pembinaan sehingga menjadi orang baik dan benar;
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan  rasa  bersalah  pada  para  pelaku  yang  berkonflik  karena  dapat  diselesaikan dengan cara yang baik berdasarkan kesepakatan bersama.

## D. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat Terhadap Tindak Perselingkuhan pada Masyarakat Adat Siang Murung.
Keberadaan  Peradilan  Adat  dapat  diturunkan  sebagai  bentuk  perlindungan  negara terhadap  keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  yang  telah  dijamin  di  dalam konstitusi, antara lain dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembagan zaman dan peradaban”.
Dua  ketentuan  konstitusi  ini  merupakan  landasan  konstitusional  keberadaan  peradilan adat, karena keberadaan peradilan adat merupakan pilar penting bagi keberadaan masyarakat hukum  adat  dengan  hak-hak  konstitusionalnya  berupa  hukum  adat,  adat  istiadat,  kesenian, keterampilan, bercocok tanam, kepercayaan/ keyakinan, ekonomi dan politik (lokal).
31 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024, penjelasan tentang pengertian mura/mapas dan nyaki/ malas adalah sama dengan tapung tawar yang dilakukan sebagai perlambang mencurahkan rasa syukur dan kegembiraan  atas  keberhasilan,  hajat,  acara  atau  niat  yang  akan  dilaksanakan,  sedangkan  pengertian korojou, kobator, korohue, darin dan kasiar adalah bala bencana, gangguan, kesialan, halangan dan kerugian
Hasil  Rapat  Damai  Tumbang  Anoi  telah  memperlihatkan  suatu  bentuk  penyelesaian sengketa  yang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  Dayak  Kalimantan  dan menjadikannya  sebagai  pedoman  hukum  adat  bagi  masyarakat  adat  dengan  sebutan  Hukum Adat Tumbang Anoi.
Tumbang Anoi diambil dari nama sebuah desa di Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Anoi menjadi saksi dari Rapat Damai Suku Dayak pada tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894, saat suku Dayak  yang  menetap di Kalimantan saling bertikai dan membunuh. Perjanjian ini dihadiri oleh setidaknya 1000 orang dan disepakati adanya 88 Pasal Hukum Adat dan 8 Pasal Aturan Kehidupan “ Belom Bahadat ” yang mengatur kehidupan suku Dayak agar tetap damai. Seluruh persoalan singer (denda/ sanksi adat) sebagai ganti pelanggaran diatur di dalam Hukum Adat Tumbang Anoi. 32
Pada tanggal 17 September 1958 bertempat di kota Puruk Cahu Kabupaten Administratif Murung Raya untuk pertama kali diadakan musyawarah dan sidang adat terkait Hukum Adat Siang Murung yang kemudian berlanjut pada sidang musyawarah adat yang kedua oleh para Damang/  Kepala  Adat  atau  karyawan-karyawan  adat  se-Kabupaten  Administratif  Murung Raya di Saripoi pada tanggal 17 Oktober 1967 dengan materi hukum bersamaan dengan hasil Rapat Damai Tumbang Anoi. 33
Melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  di  Kabupaten Murung Raya 34 menjadikan pertimbangan; a. Bahwa sistem hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya kesatuan hukum, adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaaan  yang  masih  ada  sepanjang  menunjang  kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional; b. Bahwa adat istadat  yang tumbuh dan berkembang sepanjang  sejarah  selama  berabad-abad  telah  memberikan  sumbangan  yang  sangat  berharga terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat,  perjuangan  kemerdekaan  dan  pembangunan nasional,  daerah  dan  desa,  adalah  merupakan  legalitas  hukum  adat  untuk  dapat  tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Murung  Raya  Nomor  5  Tahun  2006  tentang  Pembentukan  Kelembagaan  dan Pemberdayaan  Adat  Dayak 35 dengan  pertimbangan:  1.  Bahwa  adat  merupakan  nilai  sosial budaya  yang  tumbuh,  hidup  dan berkembang dalam  masyarakat,  karena  itu  perlu  dipelihara atau dilestarikan secara terus menerus guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik dengan  membentuk  wilayah  Kademangan  dan  Damang  sebagai  Kepala  Adat  di  daerah Kabupaten  Murung  Raya;  2.  Bahwa  dalam  rangka  melestarikan,  mengembangkan  dan menegakkan  budaya  “ Huma  Betang ”  dan  “ Belom  Bahadat ”  (hidup  beradat)  serta  guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di daerah Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan  pelestarian,  pemberdayaan  dan  pengembangan  adat  istiadat  dan  lembaga  adat
32 Kumparan  News, Hukum  Adat  Dayak  Menanti  pasangan  Bupati  Katingan  dan  Selingkuhannya , Anonim. 2020 dari https://kumparan.com/kumparannews/ hukum-adat-dayak-menanti-pasangan-bupati- katingan-dan-selingkuhannya /full , diakses pada tanggal 21 Mei 2024
33 Silam, Thiong. dkk, Hukum Adat Siang Murung Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya , Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008, hal. viii
34 Diundangkan  di  Puruk  Cahu  tanggal  29  Juni  2004  dan  tercatat  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 29
35 Diundangkan  di  Puruk  Cahu  tanggal  12  Juni  2006  dan  tercatat  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 22
sehingga  dapat  dijadikan  pegangan  dan  pedoman  dalam  menyelenggarakan  hukum  adat  di Kabupaten Murung Raya.
Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah  yang  kemudian dirubah  dengan  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 bertujuan untuk lebih menguatkan kembali keberadaan hukum adat yang tumbuh dan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Di dalam prinsip peradilan adat Kalimantan Tengah telah disebutkan bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauh disitu ranting dipatah; memiliki pengertian bahwa setiap orang yang memasuki suatu wilayah hukum adat dan/ atau bertempat tinggal baik sementara  maupun  menetap  selamanya  disuatu  wilayah  masyarakat  hukum  adat  wajib menjunjung tinggi, menghormati dan menaati norma-norma hukum adat dan peradilan adat di wilayah  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  Pedoman  Peradilan  Adat  Dayak  Kalimantan Tengah telah menyiratkan bahwa hukum adat dapat diberlakuan kepada masyarakat pendatang selama masih berada dalam wilayah hukum adat tersebut. 36 Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan  hukum  adat  dalam  masyarakat  adat  Dayak  Siang  Murung  tidak  bersifat diskriminatif.
E. Implementasi Hukum Adat Dayak Siang Murung terhadap Tindak Perselingkuhan.
Berdasarkan  pada  pemahaman  masyarakat  adat  Dayak  Siang  Murung,  implementasi hukum  adat  yang  mereka  taati  dan  laksanakan  adalah  juga  terkait  dengan  masalah  sosial, budaya dan religi pada hakekatnya dilandasi oleh prinsif “ belum bahadat ” sebagaimana prinsif suku dayak pada umumnya di Kalimantan Tengah,  yaitu norma kesopanan dan sikap saling menghormati  serta  menghargai  sebagai  sesama  ciptaan  tuhan  bertujuan  menjaga  stabilitas kehidupan dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan alam semesta dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.
Bagi masyarakat adat Dayak Siang Murung, hukum adat dan kepercayaan (Kaharingan) dalam  realitasnya  hidup  berdampingan  dan  saling  mengisi.  Dari  kenyataan  ini,  dapat diasumsikan bahwa kepatuhan terhadap hukum adat bukan hanya semata-mata karena isi dan sifat  hukum,  lebih  dari  itu  karena  adanya  unsur-unsur  yang  bersifat  sakral  terkait  dengan kepercayaan
Seperti  yang dituliskan Soerjono Soekanto 37 , secara sosiologis  memang terdapat suatu kecendrungan yang kuat bahwa kepercayaan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam interaksi sosial, antara lain :
1. Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan  yang berada di atas manusia yang  berkaitan  dengan  tujuan  hidup  dan  kesejahteraan  manusia,  telah  memberikan dukungan  dan  rasa  damai  pada  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  bersama  sebagai makhluk sosial;
2. Kepercayaan  memberikan  dasar-dasar  ketentraman  hidup  dan  identitas  yang  lebih  kuat kepada  manusia  di  dalam  kehidupan  yang  terkadang  bersifat  goyah  dan  penuh  dengan perubahan-perubahan;
36 Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimanta Tengah , PT. Bumitama Gunajaya Agro, tt, hal. 21
37 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta, 1989, h. 155-156
3. Kepercayaan memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan-kepentingan  kelompok  serta  dalam  rangka  mempertahankan  kepentingan kelompok;
4. Kepercayaan adalah dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma;
5. Kepercayaan  adalah  sebagai  penunjang  dalam  proses  pertumbuhan,  perkembangan  dan pendewasaan manusia di dalam pergaulan sosial kemasyarakatannya.
Perselingkuhan  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat  Dayak  Siang  Murung,  dianggap sebagai  perbuatan  yang  mencederai  ikatan  perkawinan  yang  sah,  pada  prinsipnya  telah bertentangan  dengan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  yaitu  “ mangarangka  pambelum ”  dalam artian merencanakan kehidupan atau mendirikan rumah tangga sendiri dengan konsep “ belum bahadat ”  mengatur  hubungan  manusia  berlainan  jenis  guna  terpeliharanya  garis  keturunan, kelangsungan kehidupan dan pemenuhan hasrat seksual yang dibolehkan dalam ajaran agama yang mereka anut.
Di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung, ada istilah “ pali ” yang dapat diartikan sebagai  pantangan  atau  larangan  tentang  suatu  tindakan  yang  apabila  dilanggar  akan mendatangkan kesialan atau bencana. Pali atau dalam sebutan lain yang lebih sering didengar dalam  percakapan  sehari-hari  di  dalam  masyarakat  adat  adalah pamali dan pamantang , memiliki fungsi sebagai kontrol sosial bagi seseorang dalam berkata, bertindak atau melakukan suatu  kegiatan.  Menurut  Wirasapoetra, 38 pamali adalah  sebuah  larangan  atau  yang  disebut hukum  adat.  Menurut  Hapriyanti  dan  Komalasari 39 bahwa pamali dikatakan  sebagai kepercayaan  yang  diwariskan  secara  turun  menurun  yang  dianggap  sakral  sehungga  akan berdampak buruk jika dilanggar.
Masyarakat  adat  Dayak  Siang  Murung  menganggap  bahwa  “ pali ”  sama  halnya  juga dengan  “ dusa ”  adalah  memiliki  nilai  berharga,  bermakna  dan  penting  untuk  dihayati  dan dijalankan  karena  merupakan  pedoman  hidup  masyarakatnya  yang  didasari  nilai  filosofis kepercayaan sebagai basisnya.
Mencermati  terhadap  adanya  keragaman  beragama  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat Dayak Siang Murung, menurut Aleksander Tuer 40 adalah “memang pada dasarnya keberlakuan hukum  adat  Dayak  Siang  Murung  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  14  ayat  (4)  bahwa mengenai  keyakinan-keyakinan  agama  dan  kepercayaan  dan  pali-pali/  pantang  menurut keyakinan pemeluk Kaharingan, pada prinsipnya harus dipisahkan antara agama dan hukum adat.  Sesuai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini,  maka  di  dalam  ketentuan  BAB  II  tentang  kekuasaan Pengangkatan Petugas-Petugas Adat dan Hukum Adat serta Tingkat Pengadilan Adat pada ayat (2) disebutkan bahwa petugas-petugas adat dalam hukum adat mempunyai hak dan kekuasaan selaku  penuntut  umum  dalam  segala  hal  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  adat  yang  sifatnya  mengakibatkan  kerugian  dan  kecelakaan  bagi  umum,  serta ketentraman  pergaulan  dalam  masyarakat,  terkait  dengan  tindak  perselingkuhan  tetap diberlakukan  berdasarkan  laporan  dari  pelapor  dengan  tidak  mempertimbangkan  keyakinan atau  agama  yang  dianut.  Hal  ini  karena  agama  adalah  terkait  dengan  Hak  Azazi  Manusia
38 Wirasapoetra,  K. Panduan  Praktis  bagi  Damang  dan  Mantir  Kepala  Adat  Kalimantan  Tengah, Kalimantan Tengah , Petak Danum, 2012, tt.
39 Hapriyanti, H dan Komalasariu,  I. Makna dan Nilai Pendidikan Pamali dalam Masyarakat  Banjar di Desa Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah , Stilistika, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 3 (2), 2018, ISSN 2527-4104, h. 242-252, https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.962 .
40 Aleksander Tuer, Op-Cit, wawancara tanggal 21 April 2024
(HAM)  dan  hukum  adat  adalah  kesepakatan  bersama  yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam  observasi  yang  peneliti  lakukan  pada  saat  itu,  melalui  Aleksander  Tuer  ini, peneliti  mendapatkan  dokumen  atas  sengketa  perselingkuhan  antara  LN  dan  SSN  bersama suaminya  yang telah berselingkuh dengan LN,  yaitu Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Murung No. 010/KEP.SA/DKA-MRG/VI/2021 tentang Sanksi Adat Perselingkuhan dan Tindak Kekerasan Terhadap Orang Lain yang dilakukan oleh Saudari LN beserta Surat Perdamaian dan Saksi Adat. Saudari LN sebagai tandawa (terlapor) disebutkan dalam  keputusan  adat  tersebut  adalah  beragama  Islam  dan  Sudara  SSN  sebagai pandawa (pelapor) adalah beragama Kristen. Dalam kasus perkara ini, dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat.
Terkait  dengan  kasus  perselingkuhan  ini,  di  dalam  kajian  keislaman,  Imam  al  Hafis Syamsuddin  al  Dahabi  telah  menyebut  satu  istilah  “tahbib”  yaitu  merusak  hubungan  isteri dengan suaminya dan merusak hubungan suami dengan isterinya, termasuk kategori perbuatan berdosa besar. 41 Rasulullah SAW bersabda:
أب ىَيأحَي  أنَع َةَم ِرأكِع  أنَع ىَسيِع  ِنأب ِ  اللَّ  ِدأبَع  أنَع  قأي َر ُز  ُنأب  ُرا مَع اَنَث دَح ِبا  وَجألا وُبَأ اَنَث دَح يِبَأ  أنَع  َرَمأعَي  ِن
ُ اللَّ ى لَص ِ  اللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق َة َرأي َرُه
ىَلَع ًةَأ َرأما َدَسأفَأ  أنَم َو ا نِم  َسأيَلَف اَهِلأهَأ ىَلَع اًمِداَخ  َب بَخ  أنَم َم لَس َو ِهأيَلَع
ان ِم  َوُه  َسأيَلَف اَه ِج أو َز
“Barang  siapa  yang  merusak  hubungan  seorang  wanita  dengan  suaminya  maka  dia  bukan bagian dari kami.‛(  HR.Ahmad; shahih)
Imam  Abu  Ath  Thayyib  Rahimahullahu  menjelaskan  hadis  ini: “maknanya  seseorang menipu  atau  menggoda  istri  orang  dan  merusaknya,  atau  merayunya  sampai  wanita  itu meminta  cerai  dari  suaminya  agar  dapat ia nikahi atau  ia nikahkan dengan orang lain, atau selain itu.”
Hadis  ini  diriwayatkan  dengan  beberapa  lafad  yang  membawa  maksud  yang  sama  . Rasulullah saw bersabda :
َسيِع  ِنأب ِ  اللَّ  ِدأبَع  أنَع  قأي َز ُر  ِنأب  ِرا مَع  أنَع ِباَبُحألا  ُنأب ُدأي َز اَنَث دَح   يِلَع  ُنأب  ُنَسَحألا اَنَث دَح ى أنَع َةَم ِرأكِع  أنَع َج أو َز  َب بَخ  أنَم َم لَس َو ِهأيَلَع ُ  اللَّ ى لَص ِ  اللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق َة َرأي َرُه يِبَأ  أنَع  َرَمأعَي  ِنأب ىَيأحَي ُهَكوُل أمَم  أوَأ   ئ ِرأما َة
ا ن ِم  َسأيَلَف
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau  seorang budak atas tuannya.  (HR Abu Dawud) 42
Berdasarkan  ketentuan  hukum  di  atas,  upaya  merusak  keharmonisan  rumah  tangga, bukan  jalan  hidup  yang  disyariatkan  dalam  ajaran  Islam.  Karena  upaya  destruktif  yang
41 Imam al Hafiz Syamsuddin al-Dahabi, al-Kabair , Kairo, Daar ibnu Jauzi, 2012, h. 209
42 Abadi, Abu Abdirrahman, Aunul Ma‘bud ala Sunan Abi Dawud .Yordan:  Baitul  Afkar Ad-Dauliyyah. Lidwa pusaka e-software-Kitab 9 Imam Hadits. Hadis  ini  diriwayatkan  di  dalam  Musnad  Ahamd  (8792),  Abu Daud (4502) , Al Sunan Al- Kubro oleh An Nasai (9214), Al- Mustadrak  oleh Al – Hakim (2795) dan lain-lain, kesemuanya dari pada jalan ‘Ammar bin Ruzaiq daripada ‘Abdullah bin ‘Isa daripada ‘ikrimah daripadaYahya bin Ya’mar daripada Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda... Imam Al-Hakim menyatakan  hadis ini shahih di atas syarat Imam Al-Bukhori dan hal ini dipersetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Selain daripada itu hadis ini turut mempunyai syawahid ( riwayat daripada sahabat nabi yang lain, yaitu  dari Buraidah Al-Islami ( musnad Ahmad no:22980) , Ibnu Abbas ( Al-Hadis  Al-Mukhtaoh ,  no:  273)  Ibn  ‘Umar  ( Al-Mu’jam  Al-Awsath ,  no: 4837, Al- Mu’jam Al- Kabir , no: 636).
berlawanan dengan tujuan pernikahan itu sendiri,  yakni kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah .
Dalam  kitab Mausu’ah Fiqhiyah dijelaskan  tentang  pengertian  merusak  di  sini  adalah meminta terjadinya perceraian atau melalui berbagai cara agar terjadinya perceraian, yakni :
نم اميظع اباب ىتا دقف هيف ببستلا وا قلاطلا بلطب اهارغا : يا ةءرما ةجوز دسفا نمف رءابكلا ب اوبا
Merusak  istri  orang  lain  yaitu  memprovokasi  untuk  meminta  cerai  atau  menyebabkannya bercerai, maka ia telah melalukan dosa yang sangat besar. 43
Terkait  dengan  persoalan  di  atas,  sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  perbuatan “ nusyuz’ yang apabila merujuk kepada kaum laki-laki adalah berdasarkan Al-Qur’an terdapat pada surah an-Nisa (4:128) dengan solusi perdamaian atau arbiter dan apabila merujuk pada perempuan terdapat pada surah an-Nisa (4:34). Dengan solusi upaya verbal yaitu menasehati, pisah ranjang, dipukul jika darurat. 44 .

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam Himpunan  Hukum  Adat  Dayak  Siang  Murung  terdapat  aturan  tentang  adanya  larangan terhadap  tindak  perselingkuhan  yang  diberlakukan  pada  masyarakat  adatnya  sebagaimana tertuang dalam pasal 69 tentang Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun , yaitu suatu perbuatan  merampas  atau  mengambil  pasangan  orang  lain  dengan  cara  apapun  dan  dapat diancam  dengan  sanksi  adat  sebagaimana  tertuang  dalam  pada  pasal  58  tentang Dusa Penyohompak  Tungkun bagi  laki-laki  yang  merampas  isteri  orang,  pasal  59  tentang Dusa Howomalang Saki/ Uceh Dolou bagi seorang perempuan yang merampas suami orang. Selain itu juga dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pasal 113 tentang Kouh Dusa Sala, yaitu ancaman sanksi adat atas perbuatan mengganggu isteri atau suami orang lain yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat. Selain ancaman sanksi adat tersebut, juga dikenakan cipon (denda), yaitu berupa uang dan barang  yang besarannya telah ditentukan dengan melihat besaran pelanggaran hukum adat yang dilakukan.
Tujuan pemberian sanksi adat tersebut pada prinsipnya adalah bukan untuk menghukum tetapi menyelesaikan masalah, tidak untuk menyakiti atau merugikan pihak yang bersengketa, tetapi mencari solusi terbaik untuk memperbaiki kerusakan di antara sesama, mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang).
Yang menjadi dasar dalam pemberlakuan hukum adat Dayak Siang Murung ini adalah : 1.  UUD  1945  Pasal  18b  ayat  (2)  dan  Pasal  28i  ayat  (3),  2.  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010, 3. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  di  Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak di Kabupaten Murung Raya.
Berdasarkan pada pemahaman masyarakat adat Dayak Siang Murung, hukum adat yang mereka  miliki  adalah  merupakan  pengejewantahan  dari  prinsif  “ belum  bahadat ”  bersumber
43 Wahbab Az-Zuhaily, Mawsu’ah al-Fiqhiyyah , jilid 5, Kuwait: Dar Al-Falah, 2012, h. 291
44 Norcahyono, Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam tafsir al-Misbah, Kajian Nilai-Nilai Maslahat Dalam Perspektif  Gender , Jurnal  Hukum  Islam,  Vol  XVII  No.  1  Juni  2007,  (ISSN  Print  :  1411-8041  and  E-2443-0609) https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/ .. Diunduh pada tanggal 28 Mei 2024.
dari keyakinan dan budaya “Huma Betang” dengan menjunjung tinggi norma kesopanan, sikap saling  menghormati  dan  menghargai  dan  menjaga  stabilitas  kehidupan  interaksi  sosial kemasyarakatan dalam damai, aman dan sejahtera.
Perselingkuhan di dalam  masyarakat adat Dayak Siang Murung, dianggap  mencederai ikatan perkawinan yang pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu  “ mangarangka  pambelum ”  dalam  artian  merencanakan  kehidupan  atau  mendirikan rumah tangga dengan konsep “ belum  bahadat ” mengatur hubungan manusia berlainan jenis guna  terpeliharanya  garis  keturunan,  keberlangsungan  kehidupan  dan  pemenuhan  hasrat seksual yang dibolehkan dalam ajaran agama yang mereka anut.
Di  dalam  hukum  Islam  sendiri,  terkait  dengan  tindak  perselingkuhan  ini,  ada  istilah “ tahbib ”, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka mengambil pasangan orang lain dengan  cara  apapun  adalah  termasuk  dosa  besar  dan  tidak  dianggap  sebagai  umat  Nabi Muhammad SAW .

## Referensi
Al-Qur’an al-Karim Abadi,  Abu  Abdirrahman, Aunul  Ma‘bud  ala  Sunan  Abi  Dawud .Yordan:  Baitul  Afkar  Ad- Dauliyyah. Lidwa pusaka e-software-Kitab 9 Imam Hadits.
Achmadi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian Dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas ,  Anteriol  Jurnal,  Volume  15  Nomor  2,  LP2M  UMP,  ISSN  1412-1395 (cetak)  2355- 3529 (elektronik), 2 Juni 2016
Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimanta Tengah , PT. Bumitama Gunajaya Agro.
Dewan  Adat  Dayak  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Hadat  1894  – Melihat  Kembali  96  Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak . Jakarta, Bumi Tama Gunajaya Agro, 2017.
Edi Rosman, Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia , al-Manahij, Vol.IX No.1, Juni 2015. http://repository.uinsu.ac.id/773/1/JURNAL%20ALMANAHIJ.
Hapriyanti,  H  dan  Komalasariu,  I. Makna  dan  Nilai  Pendidikan  Pamali  dalam  Masyarakat Banjar  di  Desa  Barikin  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah ,  Stilistika,  Jurnal  Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 3 (2), 2018, ISSN 2527-4104,
https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.962
Imam al Hafiz Syamsuddin al-Dahabi, al-Kabair , Kairo, Daar ibnu Jauzi, 2012.
Indra  Zakaria, Tahun  2023  Terjadi  Ribuan  Perceraian  di  Kalteng,  Penyebab  Mulai  dari Selingkuh Hingga Judi , https://www.prokal.co/kalimantan-tengah/ 1773861325/tahun- 2023-terjadi-ribuan-perceraian-di-kalteng-penyebab-mulai-dari-selingkuh-hingga- judi .
J.S. Roucek, Social Cotrol , London: D van Nostrand Company, Inc, 1951, h. 3 dalam Soekanto. Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, Hukum Adat Dayak Siang Murung , Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008.
Kumparan  News, Hukum  Adat  Dayak  Menanti  pasangan  Bupati  Katingan  dan  Selingkuhannya , Anonim. 2020 dari https://kumparan.com/kumparannews/ hukum-adat-dayak-menanti- pasangan-bupati-katingan-dan-selingkuhannya .
Majelis  Adat  Dayak  Nasional  Kalimantan  Tengah, Hukum  Adat  Dayak  Ngaju  Kalimantan Tengah ,tt, tt, 2011.
Muhni.  D.A.I, Moral  dan  Religi  Menurut  Emile  Durkheim  &  Henri  Bergson ,  Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Norcahyono, Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam tafsir al-Misbah, Kajian Nilai-Nilai Maslahat Dalam Perspektif Gender , Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2007, (ISSN Print : 1411-8041 and E-2443-0609) https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/ ..  Diunduh  pada tanggal 28 Mei 2024
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Pelestarian  dan Pengembangan  Adat  Istiadat  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  di  Kabupaten  Murung Raya, Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 29 Juni 2004 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 29
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  Nomor  5  Tahun  2006  tentang  Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak, Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 12 Juni 2006 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 22
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah ,  diundangkan  di  Palangka  Raya  pada  tanggal  20 Desember  2008  dan  tercatat  dalam  Lembaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24
Qamariyah  dan  Sulardi, Sari  Kuliah  Sosiologi  Hukum ,  PPS  UMM,  2002,  dalam  Sabian Utsman, Dasar-dasar  Sosiologi  Hukum,  Makna  Dialog  antara  Hukum  dan Masyarakat , Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2018.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Silam, Thiong. dkk, Hukum Adat Siang Murung Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya , Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta, 1989. Suarta,  I  Dewa  Made, Hukum  dan  Sanksi  Adat  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana , Malang, Setara Press, 2015.
Suriansyah  Murhaini, Singer  dalam  Pusaran  Perubahan  Masyarakat  Dayak  Ngaju ,  Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016.
Syaikh  Kamil  Muhammad  ‘Uwaidah, Al-Jami’  Fii  Fiqhi  An-Nisa ,  Cet.  1,  Beirut,  Lebanon, 1417  H/1996  M,  terj.  Ghoffar,  M.  Abdul  E.M, Fiqih  Wanita ,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2002.
Syanaa Putri Herla Dita Ayuningtyas, Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian di Indonesia, Karena  Apa ?, https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab- banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html .
Wahbab Az-Zuhaily, Mawsu’ah al-Fiqhiyyah , jilid 5, Kuwait: Dar Al-Falah, 2012.
Wirasapoetra, K. Panduan Praktis bagi Damang dan Mantir Kepala Adat Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah , Petak Danum, 2012. Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah , Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.