## Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
Teguh Widodo 1 , dan Suharyono 2
Prodi D4 Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Negeri Bengkalis 1 Prodi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis 2 Email : teguhpolbeng@gmail.com, suharyono@polbeng.ac.id 2

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  planning  (X1),  implementation  and administration (X2) variables on accountability (Y). The object of this research is BUMDes  in  Bengkalis  Regency,  Riau.  The  method  of  determining  the  sample  in this  study  using  purposive  sampling  with  a  total  sample  of  32  BUMDes.  The results  of  the  study  prove  that  the  planning  (X1),  implementation  and administration  (X2)  variables  for  accountability  (Y)  are  partially  or simultaneously.  This  proves  that  in  BUMDes  management,  planning  and implementation  as  well  as  administration  in  accordance  with  regulations  and standard  operating  procedures  will  have  an  impact  on  optimal  BUMDes management accountability.
Keywords: Planning, Implementation, Administration, Accountability, BUMDes.

## 1.Pendahuluan
Tingkat pertumbuhan aspek ekonomi yang tinggi selalu dihadapkan dengan permasalahan  pendapatan  masyarakat  yang  belum  merata.  Biasaya  pertumbuhan ekonomi  yang  meningkat  hanyalah  menjadi  keuntungan  bagi  sekelompok  kecil masyarakat  yaitu  masyarakat  perkotaan,  sedangkan  kehidupan  ekonomi masyarakat  desa  hanya  mendapat  porsi  kecil.  Kesenjangan  akses,  pembangunan dan  infrastruktur  antara  kota  dan  desa  harus  dibenahi.  Kesejahteraan  masyarakat desa  lebih  rendah  dibandingkan  kesejahteraan  penduduk  kota.    Hal  ini  dapat dilihat  dari  tingkat  kemiskinan  di  desa  dua  kali  lipat  dibandingkan  persentasi penduduk miskin di kota.
Bidang  perekonomian  menjadi  hal  urgen  yang  harus  dikembangkan  di seluruh  desa  di  Indonesia.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Desa,  PDT  dan Transmigrasi  maupun  kementerian  lainnya  sudah  merealisasikan  berbagai kebijakan dalam mendukung peningkatan perekonomian di desa. Mulai dari dana
Vol. 17, No. 1, Januari 2021, hlm. 122-137 ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
desa,  bantuan  UMKM  dimasa  pandemi  akibat  terdampak  Covid-19,  kartu prakerja,  dan  pendirian  BUMDes.  Namun  kebijakan-kebijakan  tersebut membutuhkan  pengawasan  dan  evaluasi  oleh  lembaga  berwenang,  agar  tujuan kebijakan baik output maupun outcome bisa tercapai dengan optimal. Dibutuhkan dobrakan  dalam  meningkatkan  elemen  kreatif  dan  inovatif  dari  masyarakat  desa agar  mampu  mengembangkan  potensi-potensi  desa  yang  unggul  dan  bernilai ekonomi. Jika BUMDes di desa yang salah urus akan berdampak pada kegagalan kemandirian  desa  sehingga  tetap  bergantung  dari  bantuan  pemerintah  (Alfianto, 2019).
Kekurangan  yang  dimiliki  masyarakat  desa  adalah  sulitnya  akses  untuk melakukan  hilirisasi  produk  dan  sulitnya  memasarkan  hasil-hasil  perkebunan, pertanian maupun perikanan. Untuk itu, desa harus mampu menggali potensi desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui BUMDes harapan untuk mensejahterakan  masyarakat  diharapkan  dapat  terwujud,  dengan  membantu memberikan  solusi  atas  permasalahan  masyarakat  (Suwarno,  2020).  BUMDes dapat memasarkan sumber daya dan potensi desa ke pasar yang lebih luas.
Menurut    Permendesa    Nomor    4    tahun    2015    tentang    Pendirian, Pengurusan    dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang menjadi  pendoman  bagi    daerah    dan    desa    dalam    pembentukan    dan pengelolaan  BUMDes.  BUMDes sebagi  badan  usaha,  seluruh  atau  sebagian besar    modalnya    dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekanyaaan desa.
Didirikannya    BUMDes  diseluruh  desa  di  Indonesia    merupakan  strategi dalam  mempercepat  pembangunan  perekonomian  di  desa.  Konsep  pendirian BUMDes  menggunakan  konsep pemberdayaan masyarakat  untuk  elemen-elemen keberdayaan    masyarakat  demi  peningkatan  kualitas  hidup  lapisann  masyarakat yang  belum  bisa  mandiri    mengandalkan  kemampuannya  sehingga  BUMDes menjadi  solusi  bagi  masyarakat  untuk  keluar  dari  perangkap  kemiskinan  dan ketertinggalan.  BUMDes  menjadi  solusi  dan  meningkatkan  kemampuan  dan kemandirian warga desa.   BUMDes  menjadi pelopor dalam mengelola potensi- potensi sumber daya dan potensi pembangunan yang dilaksanakan dengan dengan
melibatkan partisipasi warga.
BUMDes      sangat  diharapkan  warga  untuk  dapat  mewujudkan  cita-cita demokrasi    sosial    di  desa.  Demokrasi  sosial  akan  tercermin  dari  peningkatan kualitas  dan  kapasitas    warga    tentang  pengelolaan  sumber  daya  potensi  desa secara    berkelanjutan.  Selain  itu,  masyarakat    desa  ikut  berperan  serta  dalam mendukung  keberadaan    BUMDes  agar  pengelolaan  BUMDes  dapat  dilakukan secara optimal.
Pemerintah    desa  sebagai  pioneer  pembangunan  desa  diharapkan  dapat kreatif    dan    inovatif    dalam    membangun  perekonomian    desa.  Melalui kepemilikan  BUMDes  dan  pengelolaan  BUMDes  yang  baik,  dapat  membangun desa  terutama  dalam      menciptakan  lapangan  pekerjaan,    meningkatkan  kualitas dan kuantitas produksi barang  dan  jasa,  meningkatkan  omzet perdagangan  atau perputaran dana di desa memberikan  pelayanan  yang  optimal  bagi pelanggan. BUMDes    didirikan  untuk  membawa  perubahan  desa  kearah  yang  lebih  baik dengan    tujuan    sebagai    agen  perubahan    pembangunan    desa    dan  sebagai penggebrak dalam menciptakan  sektor  ekonomi  di  pedesaan  yang efisien dan ekonomis.
Mengelola BUMDes mengacu di Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang mendirikan,  mengelola,  mengurus,  dan  membubatkan  BUMDes.  Mengelola keuangan  BUMDes  berpatokan  pada  pengurusan  keuangan  yang  tahapannya dimulai  dengan  rencana  anggaran,  merealisasikan  rencana,  penatausahaan keuangan,  menyusun  laporan  keuangan,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  aset BUMDes.
Perencanaan merupakan rencana sumber dana masuk dan dana keluar dalam satu  tahun  anggaran  (Suharyono,  2020).  Pelaksanaan  merupakan  realisasi penerimaan  dan  pengeluaran.    Penatausahaan  merupakan  pelaksana  fungsi kebendaharaan.  Pelaporan  merupakan  proses  penyusunan  laporan  keuangan. Pertanggungjawaban  merupakan  laporan  pertanggungjawaban  direktur  BUMDes atas pengelolaan usaha.
Pengurus  BUMDes  sebagai  pengelola  operasional  memiliki  kewajiban untuk  memajukan  dan  mendevelop  BUMDes  menjadi  badan  usaha  yang  mampu
memberikan pelayanan prima khususnya memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan  perekonomian  masyarakat  desa.  Selain  itu,  BUMDes  juga  dapat memberikan  pelayanan  umum  masyarakat,  melakukan  inventarisasikan  potensi desa  dengan  menggali  potensi-potensi  yang  bernilai  ekonomi  dan memanfaatkan potensi-potensi unggulan desa demi peningkatan sumber PAD desa, dan menjalin kerjasama  yang  optimal  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  desa-desa  lainnya demi membawa perubahan dan kemajuan desa.
Laporan   keuangan   merupakan dokumen lengkap  yang berisikan seluruh informasi  keuangan  atas  pencatatan  transaksi  keuangan  yang  dicatat  berdasarkan bukti-bukti  yang  dapat  dipercaya  yang  dapat  memberikan  informasi  akurat  dan tepat  tentang  kinerja  BUMDes  dalam  satu  periode  pelaporan  (Peraturan Pemerintah  Nomor  71,  2010).  Laporan    keuangan  yang  telah  disusun  dan berisikan informasi  keuangan sangat  berguna untuk  memilih  alternatif keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran, serta sebagai perwujudan akuntabilitas BUMDes  atas  pengelolaan  aset-aset  BUMDes  yang  diamanahkan  masyarakat kepada  pengurus  BUMDes.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan bukti  dan  gambaran  tentang  pengelolaan  keuangan  BUMDes  di  Kabupaten Bengkalis.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Badan Usaha Milik Desa
BUMDes  di  Kabupaten  Bengkalis  dapat  mengelola  bisnis  sosial  (social business)  dalam  skala  yang  sedrhana  guna  memberikan  pelayanan  (serving) kepada  masyarakat  desa  dengan  target  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial (earning).  Pendirian  unit  usaha  dapat  dilakukan  BUMDes  untuk  memudahkan fokus dan pemisahan tugas dan tanggungjawab yang baik. Manahemen BUMDes dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa atau sumber daya lokal dan teknologi  tepat  guna  sebagai  unit  bisnisnya.    Bebarapa  contoh  unit-unit  usaha BUMdes meliputi:
1. Air minum desa di Desa Muara Dua,
2. Usaha listrik desa,
3. Lumbung  pangan  di  Desa  Bukit  Batu,  Temiang,  Api-Api,  Mentayan,  Selat Baru, Berancah, Pematang Duku, Langkat, Sepotong, dan Tanjung Damai, dan
4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
Dalam  pengelolaan  BUMDes,  pengelola  BUMDes  akan  diminta pertanggungjawabannya  atas  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  BUMDes. Pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pengeloaan  BUMDes  prosedurnya adalah  pelaksana  operasional  BUMDes  wajib  melaporkan  pertanggungjawaban pelaksanaan  BUMDes  kepada  komisaris  selaku  penasihat  yang  secara  ex-officio dijabat oleh kepala desa. Sedangkan kepalaa desa harus mempertanggungjawabkan  kepada  BPD  yang  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  membina  pengelolaan  BUMDes.  Selain  itu, Pemerintah  Desa  juga  harus  mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  terkait pembinaan  terhadap  BUMDes  kepada  BPD  yang  dilaksanakan  melalui  forum Musyawarah Desa.

## 2.2. Peneliti Terdahulu
BUMDes  disebut  juga  perusahaan  milik  desa  yang  didirikan  dan  diurus oleh  pemerintah  desa  demi  terciptanya  peningkatan  ekonomi  bagi  masyarakat desa  berbasis  potensi  desa.  BUMDes  mendapatkan  permodalan  dari  aset pemerintah  desa  berupa  setoran  modal  dari  pemerintah  desa  dan  menjadi  aset yang  terpisah  dari  aset  pemerintah  desa.  Menurut  Mahmudah  (2018)  yang melakukan  penelitian  di  Desa  Sungonlegowo,  menyatakan  bahwa  BUMDes  di Desa Sungonlegowo, konisinya hari ini masih dalam tahap berkembang dan 4 unit bisnis,  yaitu  Hippam,  Pelabuhan,  PPOB,  Tabungan  dan  Pinjaman.  Secara  bisnis keempat  bisnis  telah  dikelola  oleh  tim  yang  profesional  dan  telah  mendapatkan laba  dari  hasil  pengelolaan  tersebut.  Disisi  lain,  laporan  keuangan  BUMDes disusun  secara  sederhana  yang  terus  disempurnakan  agar  wajar  dan  memenuhi standar keuangan yang berlaku umum.
Penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas tidak pernah ada ujungnya dibidang akuntansi. Penelitian Onsardi (2020)  menunjukkan  bahwa  transparansi dan pertanggungjawab dana desa di  Desa  Taba  Padang  Rejang  sudah  sejalan prespektif  islam  dan  mengikuti  kaedah  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  yang
berlaku  serta  mengikuti  aspek  syariah.  Penyusunan  rencana  telah  melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan diputuskan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan  desa.        Hasilnya  pengelolaan  Dana  Desa    telah  memenuhi  unsur transparan dan adanya partisipasi warga. Namun disisi lain, terjadi keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang.
Penelitian  Wahyudi  (2018)  bertujuan  mengukur  pengaruh  implementasi tanggung  jawab  renteng  dalam  menghadapi  resiko  non  performing  loan  pada BUMDES  Cipta  Karya  yang  bergerak  dibidang  pembiayaan.  Metode penelitiannya  menggunakan  metode  investigasi.  Hasil  yang  diperoleh  dalam penelitian ini adalah adanya hubungan setara antara kinerja manajerial, kelompok, maupun  kinerja  BUMDes.  Kesetaraan  tersebut  telah  mendukung  perkembangan serta  kemajuan  BUMDes.  Namun,  untuk  variabel  kinerja  keuangan  system tanggung renteng belum mampu menunjukkan perubahan resiko kredit.
Penelitian  Dwidiyantini  (2017)  dilakukan  untuk  mendapatakan  bukti tentang  pengelolaan  dan  akuntabilitas  keuangan  BUMDes  Tugu  Sari  Pajahan. Hasil Penelitian menunjukan (1) laporan keuangan telah disusun oleh manajemen BUMDes  dan  manghasilakn  laporan  laba  rugi  dan  laporan  posisi  keuangan dengan format yang simpel; (2) kendala dalam penyusunan laporan adalah sumber daya  manusia  yang  belum  mampu  mengoperasikan  aplikasi  computer,  sehingga masih  dilakukan  secara  manual  di  excel;  dan  (3)  terdapat  penyesuaian  pada laporan  keuangan  yang  berdampak  pada  perubahan  saldo  di  beberapa  akun laporan keuangan.
Ramadhani  (2016)  menganalisis  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kabupaten  Rokan  Hulu  dari  aspek  keuangan  dengan  menilai  kinerja  keuangan BUMDes  berbasis  rasio.  Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisi  kinerja keuangan  yaitu  metode  perbandingan.  Kinerja  keuangan  BUMDes  di  Kabupaten Rokan Hulu menggambarkan bahwa rasio lancarnya sebesar 277% (sangat baik), Debt to Asset Ratio (DAR) sebesar 42% (baik), Return On Asset (ROA) sebesar 8%  (baik),  sedangkan  Total  Asset  Tun  Over  (TATO)  sebesar  0,23  kali  (tidak baik).
Irawati  (2018)  melakukan  penelitian  tentang  manajemen  keuangan  dan
pelaporan  aset  desa,  untuk  menilai  aspek  transparansi  BUMDes  dalam melaporkan  aset.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara. Hasilnya adalah bentuk transparansi tercermin dari penyusunan laporan  keuangan BUMDes yang dilengkapi dengan rincian daftar aset yang dikelola oleh BUMDes. Hasil  penelitian  Ihsan  (2018)  padaBUMDes  Gerbang  Lentera  menunjukkan bahwa manajemen telah dilaksanakan dengan baik dan telah menjadi percontohan bagi  BUMDes  di  desa  lain  di  Semarang.  Hasil  penelitian  telah  diperkuat  bukti- bukti  tentang  kondisi  terkini  unit-unit  usaha  yang  dikelola  secara  efektif. BUMDes  memiliki  keunggulan  sumber  daya,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemerintah yang all out dalam mendukung usaha dan terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak.
Nilawati  (2018)  melakukan  penelitian  pada  BUMDesa  Hanyukupi. Hasilnya  manajemen  BUMDes  telah  menempuh  dan  menjalankan  perencanaan dengan  menyusun  rencana  kerja  tahunan  BUMDes.  Manajemen  BUMDes  juga telah  membentuk  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART). Pembagian  tugas  dan  wewenang  sesuai  dengan  struktur  BUMDes.  Rekruitmen secara profesional dan menerapkan pengembangan karir. Manajemen kontrol telah dijalan untuk meraih tujuan secara efektif dan efisien.

## 2.3. Perencanaan
Perencanaan merupakan dokumen awal yang harus disusun dan disiapkan oleh  pengurus  BUMDes.  Dokumen  perencanaan  setidaknya  memuat  analisis kelayakan investasi yang memuat perhitungan net present value, payback periode, profitability  index,  dan  internal  rate  of  return.  Selain  itu  perencanaan  juga menyangkut  penyusunan  anggaran  keuangan  yang  meliputi  capital  expenditure, operational expenditure, analisa break event point, proyeksi laba rugi, dan sumber dana  (Suharyono,  2019).  Sumber  dana  bisa  diperoleh  melalui  investor,  kreditor ataupun  dana  sendiri.  Perencanaan  mesti  diarahkan  semaksimal  mungkin  supaya bias  menggambarkan  latar  belakang  diambilnya  keputusan  saat  menetapkan  arah kebijakan.  Selain  itu  perencanaan  harus  mampu  menentukan  skala  prioritas  dan menentukan alokasi  dan  distribusi sumber daya.
Berdasarkan  PP  No  58  tahun  2005  prinsip  yang  menjadi  pedoman  dalam penyusunan anggaran yaitu perencanaan total pendapatan yang diperkirakan harus dapat  diukur  secara  rasional,  sedangkan  belanja  yang  dianggarkan  merupakan harga  batas  tertinggi.  Selain  itu,  anggaran  untuk  pengeluaran  mesti  dapat dipastikan tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
Agar  tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  anggaran  mampu  dikendalikan,  maka anggaran harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, hasil, manfaat, serta sesuai dengan  indikator  kinerja  yang  ditetapkan.  Prioritas  kegiatan  dan  penghitungan beban  kerja    juga  harus  ditetapkan,  sedangkan  harga  satuan  harus  ditetapkan secara rasional (Hermanto, 2020).

## 2.4. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Dalam  aspek  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  dana  yang  dianggarkan wajib  dikelola  secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis.    Pelaksanaan  harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan pelaksanaan dan penatausahaan yang dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur,  maka  tujuan  BUMDes  akan  dapat  dicapai  dengan  baik  (Suharyono, 2020).

## 2.5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban    dalam  bidang  pelaporan  dan  akuntansi  bertujuan untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Pertanggungjawaban merupakan  kewajiban  bagi  pengurus  BUMDes  untuk  mengakuntabilitaskan pengendalian sumber-sumber daya yang dimiliki BUMDes dan mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah  diambil  dalam  mengelola  BUMDes.  Pertanggungjawaban  pengurus BUMDes  disusun  dalam  bentuk  laporan  yang  lengkap  baik  laporan  keuangan maupun laporan kinerja.
Pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  merupakan  gambaran  atas  hasil- hasil  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Hasil  kegiatan  yang  tertuang  dalam laporan  pertanggungajawaban  dalam  menggambarkan  alaisis  situasi  pengelolaan
BUMDes, yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban membuat output atau capaian kegaitan. Output yang dicapai hendaknya sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan.

## 3.  Metode Penelitian

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Metode kuantitatif akan  membutuhkan  data-data  angka  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner penelitian.    Metode  kuantitatif  menitikberatkan  pada  kegiatan  penelitian  yang pengukuran  dilakukan  secara  objektif  untuk  mendapatkan  hasil  yang  objektif menggunakan analisis statistik.

## 3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yang dimulai sejak Juli sampai  dengan  November  2020.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  meliputi pengumpulan dan analisis data.

## 3.3. Data Penelitian
Penelitian  untuk  menganalisis  manajemen  keuangan  di  BUMDes menggunakan  data  primer.    Data  primer  diperoleh  melalui  penyebaran kuesioner  ke  BUMDes  yang  telah  terpilih  sebagai  sampel.  Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan kuesioner daring.

## 3.4. Populasi dan sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi yang    akan    digunakan    dalam    penelitian  ini  adalah    BUMDes  yang  ada  di Kabupaten  Bengkalis  yaitu  berjumlah  136.  Metode  penentuan  sampel  pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan total sampel sebanyak 32 BUMDes. BUMDes yang dijadikan sampel mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau.

## 3.5. Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  variabel  terikat  atau  varibel  dependen  adalah pertanggungjawaban (Y), sedangkan perencanaan anggaran (X1) dan pelaksanaan dan penatausahaan (X2) merupakan  variabel bebas atau variabel independen.
Gambar 1. Variabel Penelitian

## 3.6. Teknik Analisis Data
Penelitian    kuantitatif    ini,  pengolahan  data  dilakukan  setelah  semua  data terkumpul  dan disusun dalam sebuah tabulasi data.  Data yang ditabulasi berasal dari  kuesioner  yang  telah  diperoleh.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis regresi. Alat uji yang digunakan yaitu uji t untuk mengukur pengaruh antar variabel secara parsial, sedangkan untuk mengukur pengaruh antar variabel secara simultan alat uji yang digunakan adalah uji F.

## 4.  Hasil Dan Pembahasan

## 4.1. Uji Deskriptif
Hasil  uji  deskriptif  atas  pengolahan  data  penelitian  menggunakan  SPSS yang disajikan dalam tabel 2 dapat diketahui bahwa:
1. Variabel perencanaan anggaran (X1) nilai minimum adalah 45 sedangkan nilai maksimum variabel perencanaan sebesar  69, dengan 15 item pernyataan. Rata- rata nilai atau mean sebesar 61,4;
2. Variabel  pelaksanaan  dan  penatausahaan  (X2)  nilai  minimum  adalah  42 sedangkan nilai maksimum 71, dan mean sebesar 52,5;
3. Variabel  pertanggungjawaban  (Y)  nilai  minimumnya  adalah  40  dan  nilai maksimumnya sebesar 66. Dengan rata-rata sebesar 46,7.

## Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Pertanggungjawaban
Tabel 1. Output SPSS untuk Uji Deskriptif No Variabel n Min Maks Mean 1 Perencanaan anggaran 32 45 69 61,4 2 Pelaksanaan dan penatausahaan 32 42 71 52,5 3 Pertanggungjawaban 32 40 66 46,7

## 4.2. Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  dilaksanakan  agar  data  penelitian  yang  telah  dikumpul dapat  diolah  dan  dianalisa  menggunakan  statistic  parametric.    Jika  data  tidak normal  maka  akan  berdampak  pada  perubahan  alat  uji  yang  digunakan.    Uji normalitas  bertujuan  untuk  mengukur  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian apakah  berdistribusi  normal  atau  sebalikanya.  Alat  uji  normalitas  yang  dipakai adalah uji One-Simple Kolgomorov Smirnov . Hasil uji normalitas yang diiperoleh dari  output  SPSS  sebesar  0,200.  Ini  membuktikan  bahwa  data  penelitian  ini berdistribusi  normal  dan  dapat  menggunakan  uji  statistik  parametrik  dalam menguji hipotesis penelitian.
Selanjutnya  adalah  uji  multikolinieritas.  Uji  ini  dilakukan  untuk  menilai ada  tidaknya  keterkaitan  antar  variabel  bebas,  yaitu  hubungan  antara  variabel perencanaan  anggaran  dengan  variabel  pelaksanaan  dan  penatausahaan  di BUMDes Kabupaten Bengkalis. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar  1,171.  Keputusan  dalam  menentukan  Vaiance  Inflaion  Factor  (VIF) adalah    apabila  nilai  VIF  diatas  10  atau  tolerance  lebih  kecil  dari  0,10,  maka keputusannya  adalah  terdapat  multikolinearitas.  Sedangkan  jika  nilai  VIF  lebih kecil  dari  10  atau  tolerance  melebihi  0,10  maka  dinyatakan  bebas multikolinearitas.  Dengan  demikian  dapat  dibuktikan  bahwa  data  penelitian  ini bebas multikolinearitas.
Uji  asumsi  klasik  yang  terakhir  adalah  uji  heteroskedastisitas.  Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk meihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Apabila  varians  residual  tetap,  maka  dapat  dikatakan  homokedastisitas, sedangkan  jika  varian  residual  berbada,  itulah  yang  disebut  heteroskedastisitas.
Untuk  mendeteksinya  digunakan  Uji  Glejser.  Jika  sig  lebih  besar  dari  5%  maka bebas heteroskedastisitas, sebaliknya apabila sig lebih kecil dari 5% maka terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan output SPSS nilai sig untuk uji heteroskedastisitas  sebesar  0,87.  Dengan  demikian    data  penelitian  ini  bebas heteroskedastisitas.

## 4.3. Uji Hipotesis
Dilakukannya  penelitian  pada  BUMDes  di  Kabupaten  Bengkalis  Riau  ini untuk  membuktikan  pengaruh  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  dan penatausahaan  terhadap  pertanggungajawaban  dalam  pengelolaan  BUMDes. Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  berdasarkan  output  pengolahan  data menggunakan  SPSS  22  diperoleh  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  nilai  table. Pengolahan data melalui uji parsial ( t test ) yang dilaksanakan telah menghasilkan output spss dalam penelitian ini dan menunjukkan hasil, yaitu:
1. Pengujian  hipotesis  pertama  untuk  membuktikan  pengaruh  perencanaan terhadap pertanggungjawaban menunjukkan bahwa output uji t  yang disajikan pada tabel 1, didapatkan nilai t hitung sebesar 2,628 lebih besar dari nilai t table dengan  nilai  2,036.  Didukung  dengan  nilai  signifikan  variabel  X1 (perencanaan)  sebesar  0,000  <  dari  0,05  dan  diputuskan  bahwa  H1  diterima. Output  SPSS  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  adalah  positif.  Ini menandakan  bahwa  antara  variabel  X1  (perencanaan)  dan  variable  Y (pertanggungjawaban)  menunjukkan  hubungan  yang  selaras.  Ini  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antar  variabel.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  variabel  perencanaan  keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertanggungjawaban.
2. Pengujian  hipotesis  kedua  untuk  membuktikan  pengaruh  pelaksanaan  dan penatausahaan  terhadap  pertanggungjawaban  menunjukkan  bahwa  output  uji  t yang disajikan pada tabel 1, didapatkan nilai t hitung sebesar 3,001 lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai 2,036. Didukung dengan nilai signifikan variabel X2 (pelaksanaan dan penatausahaan) sebesar 0,000 < dari 0,05 dan diputuskan bahwa  H1  diterima.  Output  SPSS  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung
adalah  positif.    Ini  menandakan  bahwa  antara  variabel  X2  (pelaksanaan  dan penatausahaan) dan variable Y (pertanggungjawaban) menunjukkan hubungan yang selaras.  Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antar variabel. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  pelaksanaan  dan  penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban.
Tabel 1. Output SPSS untuk Uji t No Variabel Nilai t Hitung Nilai t Tabel Sig Keputusan 1 Perencanaan anggaran 2,628 2,036 0,000 Ada pengaruH 2 Pelaksanaan dan penatausahaan 3,001 2,036 0,000 Ada pengaruh
Secara  simultan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel perencanaan  anggaran  serta  variabel  pelaksanaan  dan  penatausahaan  juga memiliki  pengaruh  terhadap  pertanggungjawaban.    Hasil  ini  didasari  pada output SPSS untuk uji F dengan hasil F hitung sebesar 9,205, sedangkan F tabel sebesar  3.290.  Ini  membuktikan  bahwa  dalam  pengelolaan  BUMDes, perencanaan  dan  pelaksanaan  serta  penatausahaan  yang  sesuai  peraturan  dan standar  operasional  prosedur  akan  berdampak  pada  pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yang optimal.

## Tabel 2. Output SPSS untuk Uji F
No Variabel Nilai F Hitung Nilai F Table Keputusan 1 Perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan 9,205 3,290 Ada pengaruh
BUMDes  diharapkan  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  sesuai dengan  tahapan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  mulai  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  hingga  pertanggungjawaban.    Dengan  mengikuti tahapan-tahapan  tersebut  maka  pengelolaan  keuangan  dapat  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel.  Ini  akan  berdampak  kepada  masyarakat  desa  yang
memberikan  kepercayaan  kepada  BUMDes  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Keberhasilan  BUMDes  sangat  bergantung  dari    dukungan  dan kepercayaan masyarakat desa.
Pengelolaan    keuangan  BUMDes  yang  akuntabilitas  dapat  terwujud  jika pengelola  operasional  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  memenuhi    kewajibannya menyampaikan    amanah    atau    pertanggungjawaban    atas  pengelolaan  sumber daya  ekonomi  desa  kepada    masyarakat  selaku  pihak  yang  harus  diberdayakan atau    BPD  selaku  pengawas  Pemerintah  Desa  yang    berhak    menerima pertanggungjawaban.    Pertanggungjawaban  yang  dapat  diterima  dengan  baik tentunya adala pertanggungjawaban atas manajemen keuangan yang optimal yang seluruh tahap dilaksanakan dengan baik mulai dari perencaraan hingga pelaporan pertanggungjawaban.  Untuk  itu,  seluruh  BUMDes  di  Kabupaten  Bengkalis haruslah  memahami  bahwa  proses  yang  baik  akan  menghasilkan  laporan pertanggungjawaban yang baik.
Pengelolaan keuangan BUMDes yang baik, juga harus menerapkan prinsip keterbukaan  atau  transparansi. Manajemen  BUMDes yang  transparan memungkinkan  masyarakat  untuk  memahami  dan mendapatkan akses informasi yang utuh, lengkap dan dapat dipercaya tentang keberlangsungan usaha BUMDes. Dengan  menerapkan  prinsip    transparansi  dalam  pengelolaan  BUMDes,  telah menjamin    akses    atau    kebebasan    bagi    setiap    orang    untuk  memperoleh informasi  tentang  kinerja BUMDes.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ihsan (2018) yang mengatakan bahwa  akuntabilitas  yang  optimal  tercermin  dari  pengelolaan  sumber  daya  yang tersedia  dengan  transparan,  partisipasi  masyarakat,  dukungan  dari  pihak-pihak yang  berkepentingan  dan  adanya  kerjasama  yang  menguntungkan  dengan  para pemasok.  Selain  itu  hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian Rofidah (2020),  bahwa  BUMDes  telah  menerapkan  PP  58  tahun  2005  baik  dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel
perencanaan (X1), pelaksanaan dan penatausaahaan (X2) terhadap pertanggungjawaban  (Y).    Objek  penelitian  ini  adalah  BUMDes  di  Kabupaten Bengkalis,  Riau.  Metode  penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling dengan  total  sampel  sebanyak  32  BUMDes.  Hasil  penelitian membuktikan bahwa variabel perencanaan (X1), pelaksanaan dan penatausaahaan (X2)  terhadap  pertanggungjawaban  (Y)  baik  secara  parsial  maupun  secara simultan. Ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan BUMDes, perencanaan dan pelaksanaan  serta  penatausahaan  haruslah  mengikuti  peraturan  dan  standar operasional prosedur yang berlaku. Ini akan berdampak pada pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfianto,  M.  (2019). Kinerja  Keuangan  Bumdes  Di  Kecamatan  Salem (Doctoral dissertation, Universitas Peradaban).
Dwidiyantini,  K.  A.,  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.,  &  Edy  Sujana,  S.  E.  (2017). Penyusunan  Laporan  Keuangan  Manufaktur  pada  badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDES) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 7 (1). Hermanto,  C.  B.  (2020).  Pengaruh  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Monitoring  Dan Evaluasi,  Dan  Pertanggungjawaban  Anggaran  Dengan  Implementasi Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Survey  di  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan. Jurnal Akrab Juara , 5 (3), 40-56.
Ihsan,  A.  N.,  &  Setiyono,  B.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Gerbang  Lentera  Sebagai  Penggerak  Desa  Wisata  Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7(04), 221-230.
Irawati,  D.,  &  Martanti,  D.  E.  (2018).  Transparansi  Pengelolaan  Laporan Keuangan  BUMDes  Terhadap  Pelaporan  Aset  Desa  (Studi  Fenomenologi Pada  BUMDes  Desa  Karangbendo  Kec  Ponggok  Kab  Blitar). UNEJ  e- Proceeding , 41-51.
Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Ecopreneur. 12: Journal Economic and Business , 1 (2), 32-36.
Nilawati,  E.  (2018).  Analisis  Manajemen  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDESA)“Hanyukupi”  Desa  Ponjong  Kecamatan  Ponjong  Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Wacana Kinerja , 21 (1), 49-72.
Onsardi,  O.,  Marini,  M.,  &  Selvia,  E.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  Dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Taba  Padang  Rejang Kecamatan  Huku  Palik  Kabupaten  Bengkulu  Utara). Bilancia:  Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (3), 248-261.
Ramadhani,  A.  (2016).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Badan  Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  di  Kabupaten  Rokan  Hulu. Cano  Ekonomos , 5 (1),  1- 10.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia, Permendesa  Nomor  4  tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Republik Indonesia, Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rofidah,  N.,  &  Rochayatun,  S.  (2020).  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Studi  Desa  Gondowangi  Kecamatan  Wagir Kabupaten  Malang). EL  MUHASABA:  Jurnal  Akuntansi  (e-journal) , 11 (1), 60-70.
Sugiyono.  (2014). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  r  &  d . Bandung:Alfabeta.
Suharyono,  S.  (2020).  Evaluasi  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana Desa. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 648-651. Suharyono,  S.  (2019).  The  Effect  Of  Accountability,  Transparency,  And Supervision  On  Budget  Performance  By  Using  The  Concept  Of  Value  For Money In Regional Business Enterprises (BUMD) Of Riau Province. International Journal of Public Finance , 4 (2), 236-249. Suharyono, S. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi , 4 (1), 11-25. Suwarno,  S.  (2019).  Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Perencanaan  sampai  dengan Pertanggungjawaban  pada  Desa  di  Kecamatan  Cilongok  Banyumas. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) , 6 (01). Wahyudi, A., & Rustantia, F. (2018). Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Bumdes  Yang  Bankable  Pada Masyarakat  Desa (Studi Fenomenologi  Pada  Laporan Keuangan BUMDES Cipta  Karya  Desa  Ngeni  Kabupaten  Blitar  Per  Agustus  2016–Agustus 2017). UNEJ e-Proceeding , 35-40. Yustisia,  T.  V.  (2016). Pedoman  Resmi  Petunjuk  Pelaksanaan  Dana  Desa: Himpunan  Peraturan  Lengkap  tentang  Penganggaran,  Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa . Visi Media