KOMPETENSI HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN

## Hasanatul Jannah
Penyuluh Agama, lulusan Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mobile Phone:
Email:

## Abstrak
Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  nafkah  istri.  Problem  seputar    nafkah  istri  pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering mencuat ke permukaan masyarakat   adalah disebabkan banyaknya istri yang awam hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak- haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Di sisi lain  suami masih cenderung menyepelekan kewajiban  karena  dianggap  persoalan  sudah  selesai  seiring  dengan  putusan  cerai,  sehingga banyak  yang  tak  memenuhi  kewajibannya  seperti:  memberi  nafkah  selama iddah, pembagian harta  bersama  (gono  gini),  melunasi  mahar  yang  terutang  dan  memberikan  biaya  hadhanah kepada anak- anaknya.
Maintenance  is  not only  the  right of   wife  in  the  bond  of  marriage  but  also  after  the divorce. However, women mostly denied the right of  maintenance after the dissolution of  marriage. This denial  is  partly  resulted  from  the women’s ignorance  of  their  legal  right  and partly  due  to  the negligence of  the men to carry out their duty of  maintenance falsely considering that the duty has ended by the termination of  marriage. Maintenance during the waiting period (iddah), distribution of   estates  (gono  gini),  giving  the  unpaid  dower,  and  widow  right  of   retention  are  among  the perplexing issues following the dissolution of  marriage. Sanction against the violation of  these rulings should be enacted and implemented.
Kata Kunci:

## Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  peristiwa  yang agung  dalam  sejarah  kehidupan  manusia. Peristiwa  tersebut  menjadi  sakral,  karena terjadi penyatuan jenis kelamin antara laki-laki dan  perempuan  dengan  kompensasi  sebuah ibadah  yang  tak  ternilai  harganya  dihadapan Allah SWT dan Rasulnya.
Sebagai  sunnatullah,  menikah  merupakan sebuah upaya membentuk keluarga yang utuh, karena  menikah  merupakan  sebuah  jalan untuk  membangun  masyarakat  yang  lebih beradab  dan  terhormat  di  atas  fondasi  yang kokoh. Dengan demikian menikah merupakan pijakan  utama  untuk  membentuk  keluarga atau  batu  utama  dari  susunan  bangunan
72    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79
masyarakat  tersebut. 1 Substansi  sebuah pernikahan  adalah  kasih  sayang,  kecintaan, kehormatan,  pembelajaran,  kerjasama  dan sebagainya. Dalam pernikahan seorang suami maupun  istri    dilatih  untuk  memiliki  mental sportif dari naluri kemanusiaan yang sehat, yang sejalan dengan perasaan, hati dan pikiran.
Menurut  Anthony  Giddens, 2 keluarga merupakan institusi dasar masyarakat madani, karena keluarga mempunyai peluang yang  sangat  signiﬁkan  dalam  pembentukan masyarakat.  Tidak  bisa  dipungkiri  lagi, bahwa setiap manusia mendambakan kehidupan  berkeluarga  yang  harmonis  dan sejahtera, sehingga keputusan untuk menikah merupakan  sebuah  keputusan  bulat  untuk membangun sebuah bangunan rumah tangga yang utuh, kuat dan kokoh.
Dalam setiap agama terdapat aturan sendiri terhadap keberlangsungan sebuah pernikahan, agama  Islam  memberikan  pedoman  kepada manusia  sesuai  dengan  tuntunan  ﬁtrah hidupnya yang multidimensional. Seperti ﬁtrah  manusia  yang  bernaluriah  seksual  dan berketurunan,  maka  menikah  merupakan solusi yang “beradab dan berkehormatan”.
Menikah, awalnya merupakan sebuah cita- cita luhur yang bertujuan untuk membangun sebuah  rumah  tangga  bahagia  berdasarkan koridor agama, kemudian  terealisasi dibawah legalitas hukum normatif  dan hukum agama. Namun  pada  akhirnya  menjadi  sebuah persoalan  panjang  ketika  maghligai  rumah tangga  menemukan  kebekuan  dari  setiap persoalan  yang  tak  kunjung  terselesaikan, sehingga  indikasinya  kondisi  rumah  tangga menjadi kritis dan berujung pada perceraian. Maka  muncul  kemudian  masalah  seputar pemenuhan nafkah istri pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor minimnya kesadaran  terhadap  hukum  oleh  masing- masing pasangan.
Problem  seputar    nafkah  istri  pasca
1 Ali  Abd  Halim  Mahmud,  Fiqh  dakwah  muslimah,
(Jakarta: Robbani Press, 1991)  hlm.163
2 Anthony  Giddens,  Jalan  ketiga,  pembaharuan demokrasi sosial, ( Jakarta: Gramedia, 1998)  hlm. 102
penceraian sering kali menjadi problem yang paling  urgen  dalam  sengketa  rumah  tangga. Karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai bahkan enggan memenuhi kewajibannya terhadap  mantan  istrinya,  akibatnya  pihak istri  seringkali  dirugikan.  Kasus  yang  sering mencuat ke permukaan  adalah  penelantaran dan  penggantungan  persoalan,  sehingga yang  semestinya  merupakan  hak  menjadi terabaikan.  Penyebab  yang  paling  mendasar adalah belum tersentuhnya kesadaran hukum pada  masing-masing  pasangan terutama  dari pihak suami, sehingga banyak kasus ditemukan suami lengah memenuhi kewajibannya seperti: memberi  nafkah  selama  iddah,  pembagian harta  bersama  (gono  gini),  melunasi  mahar yang  terutang  dan  memberikan  biaya hadhanah  kepada  anak-anaknya.  Begitu  pula lemahnya pemahaman istri terhadap hukum- hukum agama menjadikannya tidak memiliki kekuatan  menawar  (bargaining  position) terhadap hak yang mestinya didapat.

## Membangun  Kesadaran  Hukum  Dalam Perkawinan Dan Pasca Perceraian
Keluarga  terdiri  dari  sepasang  suami  istri dan  dilengkapi  oleh  kehadiran  anak-anak. Masing-masing memiliki fungsi dan kewajiban yang  berbeda-beda,  namun  tetap  dalam satu  bingkai  yang  sama,  yakni  sama-sama mengusung  bahtera  rumah  tangga.  Sebagai unit  terkecil  dalam  struktur  masyarakat, keluarga  dimulai  dari  sebuah  aqad  nikah, bukanlah  aqad  jual-beli,  bukan  aqad  sewa- menyewa apalagi aqad perbudakan, akan tetapi aqad pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian yang  kuat,  dimana  di  dalamnya  terdapat berbagai  tatanan  yang  mengikat  seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga adalah  membentuk  suatu  sistem  mekanisme rasional  yang  menuntut  tanggung-jawab atas  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  secara utuh  dan  seimbang,  yang  berimplikasi  pada keseimbangan,  kebahagiaan  dan  kenormalan dalam perkawinan.
Namun  realitanya,  sebuah  perkawinan banyak  menemukan  berbagai  hambatan,
Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian|    73
problem,  gangguan  dan  godaan  lainnya yang  mengarah  pada  disharmonisasi  bahkan perceraian,  kecuali  bagi  pasangan  yang mampu  bertahan  dan  pandai  mencari  solusi pada setiap persoalan. Asumsi mendasar  para ahli  masalah  perkawinan  (marriage  counselors) ada  beberapa  alasan  yang  menyebabkan suatu  pernikahan  tetap  bertahan  di  tengah maraknya  perceraian  salah  satu  diantaranya; antara suami dan istri sama-sama menghayati kewajiban  masing-masing.  Hasil  penelitian para ilmuwan, tentang keharmonisan perkawinan  diketahui  bahwa  ada  tiga  faktor utama  yang  menentukan  kebahagiaan  suami istri;  pertama,  faktor  kepribadian,  yakni kemampuan  mengendalikan  diri,  optimis, kerjasama, kedua, faktor lingkungan keluarga, yakni tak adanya pertentangan antara anggota keluarga,  ketiga,  faktor  seksual,  yakni  untuk melangsungkan keturunan secara normal.
Ketidakmampuan  mengelola  perkawinan memunculkan keretakan dalam rumah tangga yang  berakibat  perceraian.    Sebagai  bagian dari  problem  perkawinan,  perceraian  akan senantiasa  muncul  dalam  ranah  kehidupan manusia sebagai konsekwensi logis dari sebuah kegagalan perkawinan. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami- istri  bila  tidak  mampu  mempertahankan perkawinan,  akibat  dari  ketidakmampuan salah  satu  pihak  menegakkan  haknya  dan menjalankan kewajibannya, 3 disinyalir penyebab  sebuah  perkawinan  tidak  awet karena beberapa faktor; pertama, tidak adanya niat  yang  kokoh  untuk  mempertahankan perkawinan,  kedua,  tidak  memiliki  tujuan hidup  berumah-tangga  yang  jelas,  ketiga, hubungan suami istri tidak harmonis, keempat, tidak  menempatkan  peranan  agama  sebagai penunjang  awetnya  perkawinan  dan;  kelima, terjadinya sengketa dalam rumah tangga.
Dalam hal membangun kehidupan rumah- tangga yang harmonis, pemahaman terhadap hukum-hukum agama menjadi mutlak diperlukan,  sehingga  suami-istri  mengetahui dan  berupaya  memenuhi  hak  dan  kewajiban
3 Hanna  Djumhana  B,  Integrasi  Psikologi  Dengan Islam,(Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995), hlm. 204
masing-masing.  Kesadaran  hukum  tersebut perlu disentuh untuk sebuah keberlangsungan rumah  tangga.  Banyaknya  perselisihan  dan perpecahan dalam rumah-tangga disebabkan karena  dangkalnya  pemahaman  nilai-nilai agama dan  kurangnya kematangan emosi dari pihak  suami  dan  istri.  Terjadinya  perceraian diakibatkan  pula  memburuknya  manajemen rumah-tangga dan tidak adanya penghargaan kepada  pasangannya.  Apapun  dasarnya, perceraian  merupakan  suatu  tindakan  yang dihalalkan  namun  dibenci  oleh  Allah  SWT. Dan pada gilirannya penceraian akan berakibat buruk  dalam  relasi  suami  istri  terutama  bila memiliki  keturunan,  karena  sering  kali  yang muncul  pasca  penceraian  adalah  persoalan nafkah  istri  dan  anak,  harta  bersama  (gono gini) dan pengasuhan anak.
Seperti dalam kasus Pasca peceraian yang banyak  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat, suami  tidak  bisa  menjalankan  putusan pengadilan atau menjalankan putusan pengadilan  tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan,  bahkan  cenderung  lebih  kecil, dan  yang  lebih  memprihatinkan  lagi  sang mantan istri sama sekali tidak mengetahuinya kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan.  Akibat  ketidaktahuan  istri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan  bagi  istri  untuk  menerima  kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian.
Sebenarnya hak-hak istri yang dicerai sudah diatur  dalam  undang-undang  perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  masih banyak  istri  tidak  mengetahui  sehingga mantan suami dengan mudah menyepelekan kewajibannya  memberikan  hak  yang  mesti diterima istrinya. Persoalan hak dan kewajiban suami  istri  bila  terjadi  perceraian  sangat terkait dengan kesadaran hukum kedua belah pihak,  terutama  masyarakat  yang  masih memiliki  pendidikan  minim,  karena  tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat  yang  sadar,  bertanggung  jawab terhadap  hak  dan  kewajiban  mereka.  Untuk menumbuhkan  kesadaran  hukum,  berbagai
74    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79
pihak  punya  kompenten  artinya  misi tersebut  bukan  hanya  milik  lembaga  hukum saja,  namun  semua  lembaga  pemerintahan maupun  swasta  dipandang  perlu  untuk  ikut andil menyosialisasikannya.
Menimbang Ukuran Nafkah Istri Dalam Ikatan Perkawinan Dan Pasca Perceraian

## Nafkah Istri dalam Ikatan Perkawinan.
Nafkah  untuk  istri  bermacam-macam sesuai  dengan  kebutuhan,  seperti  makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pakaian, dan lain-lain. Nafkah istri merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri  dan  disesuaikan  dengan  kemampuan suami, 4 ﬁrman  Allah  SWT  dalam  surat  At- Thalaq: 7:

## P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F S  R  Q
Artinya:  “hendaknya  orang  yang  mampu memberi
nafkah menurut kemampuannya dan  orang  yang  disempitkan  rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta  yang  diberikan  Allah  SWT kepadanya”.
Pasal  80  KHI  menyatakan,  bahwa  suami mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman  bagi istri,  biaya  rumah  tangga,    biaya  perawatan dan  biaya  pengobatan  bagi  istri  dan  anak- anak, biaya pendidikan bagi anak-anak.
Sebagai  sebuah  bentuk  kewajiban  bagi suami terhadap istri, maka nafkah istri menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditunaikan oleh suami karena faktor keterikatan seorang istri terhadap suami dan tertahan sebagai miliknya, karena suami telah menikmati istrinya. 5
Dalam  perundang-undangan  Indonesia tidak mempunyai sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam rumah tangga. Namun hadist  nabi  menekankan  tentang  urgennya pemberian  nafkah,  sebagaimana  Imam
4 Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy’syifa’, tt), hlm.463
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, (Bandung, Al-Ma’ari, 1981), hlm. 80.
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairahr r.a. bahwa Rasulullah bersabda:
ﺔﺒﻗﺭ ﰲ ﻪﺘﻘﻔﻧﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩﻭ ﷲﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﰲ ﻪﺘﻘﻔﻧﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﻪﺘﻘﻔﻧﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩﻭ ﲔﻜﺴﻣ ﺊﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﻗﺪﺼﺗﺭﺎﻨﻳﺩﻭ ﺊﻠﻋ  ﻪﺘﻘﻔﻧﺍ  ﻱﺬﻟﺍﺍﺮﺟﺍﺎﻬﻤﻈﻋّﺍ  ﻚﻠﻫّﺍ  ﺊﻠﻋ ﻚﻠﻫّﺍ
Artinya:    ‘Satu  dinar  yang  engkau  belanjakan  di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, serta satu dinar yang engkau belanjakan  untuk keluargamu, yang  lebih  besar  pahalanya  adalah  satu dinar untuk keluargamu. 6
Nafkah  diukur  menurut  kebutuhan  istri dengan  ukuran  yang  makruf,  yaitu  ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan  yang  berlaku,  karena  itu  jumlah nafkah  berbeda  menurut  zaman,  tempat dan  kondisi  riil  masyarakat.  Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqorah:233:

## ¬  «   ª  ©      ¨   §
Artinya:  Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian  kepada  ibu  dan  anak  dengan cara yang makruf.
Konsep  tentang  nikah  menurut  ulama ﬁqh antara lain: 7 Mazhab Maliki memandang nafkah  keluarga  sebagai  sebuah  kewajiban bagi suami setelah menunaikan mahar, seperti tempat  tinggal  dan  keperluan  hidup  rumah tangga,    Mazhab  Hanaﬁ  memandang  bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua  dari  suami  setelah  mahar.    Adapun ukuran  nafkah  yang  harus  ditunaikan  oleh suami  adalah  disesuaikan  dengan  kebiasaan tempat  tinggal  mereka.    Mazhab  Syaﬁ’i memandang  bahwa  nafkah  merupakan  hak yang  wajib  diterima  oleh  istri  dari  suami, cakupan  nafkah  yang  wajib  ditunaikan  oleh suami adalah biaya susuan, sandang, pangan, tempat  tinggal  dan  kebutuhan  seksual. Namun  kadar  nafkah  yang  harus  diberikan
6 Abd.  Halim  Mahmud,  Fiqh  Dakwah  Muslimah,
(Jakarta: Robbani Press, 1991), hlm. 182
7 Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami & Istri (Hukum Perkawinan), (Yogya: Akademia & Tazzafa, 2004), hlm. 175
Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian|    75
suami kepada istri adalah disesuaikan dengan kemampuan dan  kepantasan  dimana mereka tinggal.  Mazhab Hambali  memandang bahwa memenuhi nafkah istri hukumnya wajib bagi suami.  Nafkah  yang  wajib  dipenuhi  suami adalah semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup berumah tangga.
Dari  berbagai    pandangan  para  ulama’ mazdhab tersebut, jelas sekali bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai  dengan  kemampuannya.  Nafkah tersebut  beraneka  ragam  sesuai  dengan kebutuhan  para  istri,  seperti  makanan  yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, pakaian  yang  layak,  dan  lain-lain.  Namun apabila  suami  dalam  himpitan  ekonomi yang    sulit,  maka  seorang  suami  diwajibkan memberikan  nafkah  kepada  istri  disesuaikan dengan kemampuan suami.

## Nafkah Istri Pasca Perceraian
Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana  perkawinan  putus  karena  thalak, maka bekas suami wajib:
Memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada bekas  istrinya  baik  berupa  uang  atau  denda, kecuali bekas istri tersebut qobla duhul.
Memberi  nafkah.  Maskan  dan  kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas  istri  telah  dijatuhi  thalak  ba’in  atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang seluruhnya dan separuh umur 21 tahun (bab. XVI, Pasal. 149).
Imam  Malik  memandang  nafkah  pasca perceraian  menjadi  tidak  wajib  bila  terjadi thalak  ba’in  kecuali  istri  sedang  hamil, sedangkan  untuk  thalak  raj’i  wajib  nafkah (semua  jenis,  hamil  atau  tidak)  sampai  habis masa iddah. Menurut  Imam Syaﬁ’i memberi nafkah  pasca  perceraian  sampai  masa  iddah untuk  thalak  raj’i,  sedangkan  thalak  ba’in tidak wajib dengan alasan sesudah thalak ada hubungan seksual (istimta’). 8
8 Khairuddin Nasution, Islam tentang relasi suami & istri  (hukum perkawinan),  (Yogya:  Akademia  &  tazzafa, 2004), hlm. 181.
Menurut Anshori, 9 nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istri- istrinya  meskipun  telah  bercerai  dan  masih dalam masa iddah, sebagaimana ﬁrman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 241:

## `  _  ^  ]  \[   Z  Y
Artinya:  “kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan (hendaknya  diberikan  oleh  suaminya) mut’ah  menurut  yang  makruf,  sebagai suatu  kewajiban  bagi  orang-orang  yang bertaqwa.”
Kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku sampai  dengan  terjadinya perceraian antara  suami-istri  sesudah  jatuhnya  talak, dengan  harapan  dapat  mengembalikan  hati yang marah menjadi tenang kembali.
Sebagian  fuqoha  ada  yang  berpendapat, bahwa  mut’ah  itu  wajib  diberikan  kepada istri  yang  telah  ditalak  apabila  suami  telah sempat  mencampurinya,  baik  maharnya telah ditentukan ataupun belum. Juga kepada istri  yang  ditalak  sebelum  sempat  dicampuri apabila  maharnya  belum  ditentukan.  Hal tersebut  yang  mewajibkan  suami  memberi mut’ah  kepada  istri  yang  baru  dicerainya. Sedangkan  wanita  yang  dicerai  sebelum dicampuri sedang maharnya telah ditentukan, maka  ia  masih  berhak  menerima  separo mahar. Dengan demikian ia tidak perlu diberi mut’ah lagi. Sebagaimana ﬁrman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah: 237:

## ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹ ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì
Artinya;  “jika  kamu  menceraikan  istri-istrimu sebelum  kamu  bercampur  dengan mereka  padahal  kamu sebenarnya  telah menentukan  maharnya,  maka  bayarlah separoh  dari  mahar  yang  telah  kamu tentukan itu.”
Sebagian  ulama  berpendapat,  bahwa ketentuan (nash)  diatas keumumannya
9 Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy’syifa’, tt), hlm.460)
76    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79
mencakup  wanita  manapun  yang  diceraikan, dengan  ketentuan  sampai  yang  diceraikan sebelum campur sekalipun, juga masih berhak menerima  separo  mahar,  mut’ah  itu  tetap wajib diberikan kepadanya, disamping separo mahar yang telah ada ketentuannya.
Mut’ah yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sesudah campur, merupakan ijmak, sebagimana dijelaskan dalam surat Al- Baqarah:241, sebagai berikut:
Artinya:  “kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan
(hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut’ah menurut yang makruf ”
Sedangkan wanita yang diceraikan sebelum campur, sementara maharnya belum ditentukan,  maka  mereka  menerima  mut’ah, berdasarkan surat Al-Baqorah:236:
{  z  y  x  w    v  u t  s  r  q ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡    ~}  |

## ®          ¬  «  ª  ©¨  §
Artinya:  ‘tidak  ada  sesuatupun  (mahar)  atas kamu,  jika  kamu  menceraikan  istri- istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan  sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu  mut’ah  (pemberian  )  kepada mereka.  Orang  yang  mampu  menurut kemampuannya  dan  orang  yang  miskin menurut  kemampuannya  (pula)  yaitu pemberian  menurut  yang  patut.  Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
Adapun  perempuan  yang  dalam  masa iddah  raj’i  atau  iddah  hamil  berhak  juga mendapatkan  nafkah,  sebagaimana  ﬁrman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq: 6 sebagai berikut:
)  (     '  &  %  $  #  "  ! 54  3  2  1  0  /  . -  ,  +* @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6 E  D  C  B  A
Artinya:  “Tempatkanlah  mereka  (para  istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.
Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  talak  bain, para ahli ﬁqh berbeda pendapat tentang hak
nafkahnya  jika  tidak  dalam  keadaan  hamil, 10 dimana dalam penjabarannya ada 3 pendapat: a.  Berhak  mendapatkan  rumah  tetapi  tidak berhak  mendapatkan  nafkah.  Demikian pendapat  Malik  bin  Syaﬁ’i,  alasan  dari pendapat  tersebut  berdasarkan  ﬁrman Allah  dalam  surat  At-Thalaq:  6  yang artinya:  “tempatkanlah  mereka  (para  istri) dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu.” b.  Berhak  mendapatkan  nafkah  dan  rumah.
Karena secara hukum memberikan tempat  tinggal  maka  dengan  sendirinya wajib  memberikan  nafkah, karena  adanya kewajiban  memberi  tempat  tinggal dalam talak perempuan hamil.
c.  Tidak  berhak  nafkah  dan  tempat  tinggal, dengan  alasan  tempat  tinggal  dan  nafkah hanyalah  hak  bagi  perempuan  yang suaminya ada hak rujuk.
Pada hakekatnya, Allah SWT menjunjung tinggi  prinsip  kemanusiaan,  hal  tersebut terbukti  dalam  memberikan  ukuran  mut’ah sangat elegan, dengan memberikan ketentuan yang sangat bijaksana, agar pemberian mut’ah diberikan  dengan  kadar  yang patut  (makruf) sesuai kemampuan suami.

## Mencari  Titik  Temu  Upaya  Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian
Salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan terhadap  pemenuhan  nafkah  istri  pasca perceraian,  adalah  adanya  dukungan  dari berbagai  pihak  yang  terkait,  terutama  dari pihak  suami-istri  yang  bersengketa.  Pihak yang  terkait  disini  adalah  Pengadilan  Agama yang  memiliki  kekuatan  yuridis  formal, Kementerian  agama,  Badan  Penasehatan Perkawinan dan lain-lain.
Kesadaran  terhadap  hak  dan  kewajiban suami  dan  istri  pasca  perceraian  perlu ditingkatkan. Meskipun masih belum signiﬁkan bila dibandingkan dengan konsep keagamaan yang  cukup  mengakar  dalam  kehidupan masyarakat.    Kesadaran  dan  pemahaman dalam penyelesaian  perkara  pasca perceraian
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7 (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 98
Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian|    77
terutama  dalam  pemenuhan  nafkah  istri pasca  perceraian  sudah    semestinya  menjadi kesadaran  dan  permahaman  dalam  bentuk kongkrit sebagai hasil dari keputusan produk hukum yang produktif  dimana antara hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian benar- benar dijalankan dan dimaknai sesuai dengan yang tersirat dalam Al-Qur”an dan Hadist.
Hal  yang  harus  dibangun  dalam  faktor psikologis  dari  dampak  perceraian,  adalah memulai menumbuhkan kematangan emosional pasangan suami-istri yang berperkara  untuk  mencari  jalan yang  terbaik dan  damai  tanpa  mengedepankan  emosi dalam  mencapai  kesepakatan-kesepakatan dan  kesanggupan  masing-masing  untuk menunaikan  tanggung-jawab  berdasarkan hak  dan  kewajiban  sehingga  tidak  ada  yang dirugikan  pasca  perceraian.  Karena  elemen yang  paling  mendasar  dapat  dikatakan berangkat  dari  disharmonisasinya  bahtera rumah  tangga  suami-istri  tersebut,  sehingga rentan  terhadap  benturan  yang  bersifat emosianal. Seperti sikap amarah dan dendam akibat terjadi perceraian pasangan suami istri, akan  membawa  hasil  yang  kontra  produktif terhadap keputusan hukum, akhirnya kesepakatan-kesepakatan  yang  menyakut hak  dan  kewajiban  pasca  perceraian  tidak akan berjalan sesuai dengan perjanjian antara pasangan  suami-istri  yang  bercerai.  Karena factor  emosional,  seorang  suami  dapat menghianati  perjanjian  yang  telah  disepakati terutama  yang  menyangkut  pemenuhan nafkah istri paska perceraian.
Kekuatan  yang paling urgen adalah faktor pendidikan,  terutama  dalam  pemahaman pendidikan  keagamaan.  sebagian  besar  dari masyarakat  belum  sepenuhnya  memiliki pemahaman  yang  menyeluruh  terhadap hak  dan  kewajiban  pemenuhan  nafkah  istri terutama  pasca  perceraian.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  kasus  perceraian  yang terjadi,  dimana  pasangan  suami-istri  kurang siap  secara  keilmuan  saat  dihadapkan  pada masalah hak dan kewajiban pasca perceraian, terutama lagi pada pemenuhan nafkah istri.
Faktor  budaya  dianggap  berpengaruh terhadap    paradigma  feodalisme  dalam mesyarakat  yang  membuat  kaum  istri hanya  menjadi  sub-ordinat  sehingga  tidak memiliki  kekuatan  untuk  menuntut  hak- haknya  apabila  terjadi  perceraian  walaupun Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa mantan suami diharuskan memenuhi nafkah kepada istri pasca perceraian. Sebagai contoh dari  pengamatan  terhadap  beberapa  kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama adalah    terkesan  seringkali    seorang  istri yang  telah  bercerai  dengan  suaminya  tidak sedemikian  aktif   memperjuangkan  hak- haknya sebagaimana yang telah dimaktubkan dalam undang-undang karena telah terbukanya peluang  sikap  superioritas  yang  sedemikian kental dalam masyarakat feodal.
Menurut  hukum  Agama  (Al  Qur’an), dalam  harta    gono-gini  tidak  ada  peraturan- peraturan  mengenai  harta  bersama  seperti yang  diatur  oleh  hukum  perdata,  dengan demikian    Al-Qur’an  tidak  memerintahkan dan  tidak pula  melarang  supaya  harta  gono- goni  dalam  perkawinan    dipisahkan  atau dipersatukan, namun dalam Islam ada kaidah ﬁqiyyah yaitu: suatu yang tidak dilarang boleh dikerjakan. Dalam hal ini ada kebiasaan yang dipandang  baik  oleh  orang-orang  Islam dapat  ditetapkan  sebagai  hukum,    asal  tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
Demikian juga yang mesti dilakukan sebagai bentuk  upaya dari hakim dalam persidangan yaitu  sebelum  dimulai  pemeriksaan  perkara, maka  hakim  diwajibkan  mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika perdamaian yang diusahakan oleh hakim tersebut berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian. Karena  perdamaian  adalah berkaitan  dengan  hukum  kebendaan,  maka akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan  untuk  dimintakan  eksekusi  apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perdamaian yang telah disepakati. Sebagaimana termaktub dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:
-  Baik  Ibu  atau  Bapak    berkewajiban
memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan  anak-anak,  maka  pengadilan memberi keputusannya.
-  Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang  diperlukan  anak,  bilamana  Bapak dalam  kenyataanya  tidak  dapat  memberi kewajiban  tersebut,  maka  Pengadilan memberi keputusannya.
-  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan atau  menentukan  suatu kewajiban bagi bekas istri.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 juga disebutkan sebagai berikut :
Mut’ah  wajib  diberikan  oleh  bekas suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar  oleh  istri  ba’da  al-dukhul  dan Perceraian terjadi atas kehendak suami.
Dalam  pasal  160  juga  disebutkan  bahwa besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan  kemampuan  suami.  Persoalan  nafkah istri  pasca  perceraian,  merupakan  persoalan yang paling urgen diantara berbagai persoalan kehidupan berkeluarga.  Seorang suami tetap wajib memberikan nafkah pada bekas istrinya. Hal tersebut berlaku kepada perempuan yang dalam iddah hamil  berdasarkan ﬁrman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 16:
Artinya:“  Tempatkanlah  mereka  (  para  istri  ) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. “
Kemudian  ﬁrman  Allah  tentang  nafkah perempuan hamil yang dicerai suaminya : Artinya:“ Dan jika mereka ( istri-istri yang sudah ditalak ) itu perempuan-perempuan yang sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada mereka  nafkahnya  sampai  mereka bersalin.”
Berdasarkan ayat tersebut diatas, dan UU yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan,  bahwa,  persoalan  nafkah  istri pasca perceraian merupakan persoalan semua pihak,  terutama  yang  berkompeten  dalam hukum.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama
yang secara yuridis formal sebagai salah satu pelaksana  kekuasaan  bagi  rakyat  pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara perdata.
Dalam    wilayah  hukum  Peradilan  Agama ,  didapati  bahwa    dalam  pemenuhan  nafkah istri  pasca  perceraian  telah  menggunakan prosedur  standar  atau  umum  seperti memberikan  penjelasan-penjelasan  tentang segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pasca terjadinya  perceraian  antara  suami  dan  istri, dimana  penjelasan  tersebut  mengacu  pada Undang-undang dan Peraturan Perundangan yang  berlaku.  Wujud  dari  penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang  hak  dan  kewajiban  suami-istri  paska perceraian.
Adanya  ketetapan  hukum  yang  pasti apabila  jatuh  keputusan    Pengadilan  Agama atas  perceraian  antara  suami-istri,  dimana ketetapan  hukum  tersebut      mengacu  pada asas  manfaat  dan  kebaikan  sebagai  solusi terbaik  terhadap  permasalahan  yang  terjadi pada  keluarga  muslim.  Ketetapan  tersebut dengan  jelas  termaktup  dalam    peraturan perundangan.  Misalnya:  dalam  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Bila  melihat  implikasi  dari  putusan Pengadilan Agama  terhadap kasus perceraian pasangan  suami-istri  yang  terjadi  di  wilayah hukum,  dimana  keputusan  hukum  tersebut bersifat  “  kepututusan  tertulis  “,  dan  tidak mempunyai  konskwensi  apapun  apabila terjadi  pengingkaran  terhadap  keputusan yang  berangkat  dari  kesepakatan  suami-istri yang berperkara, maka perlu mekanisme yang jelas dan tegas dari Pengadilan Agama  untuk mengamankan  dan  mengawal  keputusan hukum  tersebut.  Bisa  jadi  menembuh beberapa mekanisme seperti: Sangsi  hukum yang jelas apabila seorang suami mengingkari kesepakatan  pemenuhan  nafkah  istri  pasca perceraian, dan Kontrol serta pengawasan yang sistematis agar pelaksanaan keputusan hukum pemenuhan  nafkah  istri  pasca  perceraian benar-benar berjalan sesuai dengan keputusan hukum  yang  telah  ditetapkan.  Kontrol  dan
Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian|    79
pengawasan  tersebut  dapat  berupa  lembaga management  keuangan  yang  mengatur masalah  pemenuhan  nafkah  istri  pasca perceraian, sehingga suami yang menceraikan istrinya benar-benar menjalankan kewajibanya memberi nafkah pada istri yang dicerainya.
Perlunya  intensitas  dan  keterbukaan  dari berbagai  kalangan  yang  berkaitan  secara langsung  terhadap  terbentuknya  sebuah keluarga  dengan  cara  memberi  penyuluhan- penyuluhan  yang  sedetai-detailnya  agar pasangan  suam-istri  paham  betul  terhadap hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Terkait hal  ini  meliputi  ulama,  tokoh  masyarakat, Pengadilan Agama, lembaga pendidikan yang terkoordinasikan  secara  sisitematis,  sehingga apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan oleh  berbagai  pihak,  misalnya  terjadinya perceraian,  maka  tidak  ada  yang  dirugikan baik  secara  Psikis  ataupun  non  psikis  pasca perceraian suami .
Sosialisasi  secara  komperhensif   terhadap undang-undang  dan  peraturan  perundangan yang menyangkut masalah pernikahan dan  perceraian  kepada  masyarakat  sangat penting diupayakan, sehingga menjadi pemahaman yang utuh dan menyeluruh bisa termanifestasikan  dalam  sendi  kehidupan. Sehingga    segala  aspek  hak  dan  kewajiban menjadi pengertian mendalam dari para suami istri. Termasuk didalamnya yang menyangkut kewajiban  suami  dalam  memenuhi  nafkah kepada istri pasca perceraian.

## Penutup
Pemenuhan nafkaf  istri pasca perceraian secara  tegas  didasarkan  pada  Al-Qur’an  dan Hadits,  Undang-undang  Perkawinan  dan peraturan  perundangan  yang  termaktub dalam  kompilasi  hukum  Islam  dan  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Diperlukan  pemahaman  dan  kesadaran yang utuh pada pasangan terutama bila terjadi perkawinan dan perceraian. Apabila perceraian terjadi,  mantan  suami  mengetahui  tentang kewajibanya  terhadap  pemenuhan  nafkah
pada istri pasca perceraian, dengan keputusan hukum  tertulis  sesuai  dengan  kesepakatan suami istri yang berperkara. Terutama untuk Kondisi  masyarakat  pedalaman    rata-rata suami istri yang berperkara dan jatuh putusan perceraian,  masih  banyak  yang  memiliki tingkat pendidikan  rendah.

## Daftar Pustaka
Abd. Halim Mahmud, Fiqh Dakwah Muslimah, (Jakarta: Robbani Press, 1991).
Ali Abd Halim Mahmud, Fiqh dakwah muslimah,
(Jakarta:  Robbani  Press.  (Semarang: Asy’syifa’, tt).
Anshori Umar, Fiqh Wanita, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, (Bandung, Al-Ma’arif, 1981).
Anthony  Giddens,  Jalan  ketiga,  pembaharuan demokrasi  sosial,  (  Jakarta:  Gramedia, 1998) .
Hanna Djumhana B, Integrasi Psikologi Dengan
Islam,(Yogyakarta: pustaka pelajar,
1995).

## Khairuddin  Nasution,  Islam  Tentang  Relasi
Suami  &  Istri  (Hukum  Perkawinan),
(Yogya: Akademia & Tazzafa, 2004).
Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunnah  7  (Bandung:  Al- Ma’arif, 1981).