## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI  IMB
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KABUPATEN JOMBANG
Hadi S 1 ,Linda Ratna Sari 2 , Agus Raikhani 3
1 , PPS Ekonomi , 2 Fakultas Ekonomi , 3 Fakultas Teknik Universitas Darul ’Ulum Email korespondensi : agus.raikhani@gmail.com lindaratnasari46@gmail.com

## ABSTRAK
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang  merupakan komponen sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan diharapkan  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Jombang. Meningkatnya  Penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  membuat  target penerimaan  terpenuhi  sehingga  efektivitas    penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  di  Kabupaten  Jombang  menjadi    efektif.  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan juga  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Jombang. Penelitian  dilakukan  untuk  melihat    efektivitas  penerimaan  retribusi  IMB  di  Kabupaten Jombang dan  kontribusinya terhadap  penerimaan  PAD Kabupaten Jombang.Pendekatan Penelitian dalam penelitian adalah deskriptif  kualitatif yaitu  melakukan pengkajian secara mendalam  efektivitas Penerimaan Retribusi  IMB  berdasarkan fakta . Data Primer diambil melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya pada Dinas Penanaman Modal  Kabupaten Jombang. Data Sekuder dirangkum dari catatan dan    dokumen,  maupun  arsip  yang  ada  di  Dinas  Penanaman  Modal  Kabupaten Jombang.Hasil penelitian didapatkan  tahun 2010 sampai tahun 2018 penerimaan  retribusi IMB    efektif  meskipun  pada  tahun  2009  kurang  efektif.  Kontribusi  retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan  tahun  2009  sampai  tahun  2018    memberikan  kontribusi    terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. relatif kecil.
Kata Kunci:  Efektivitas,  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan,  Kontribusi,  Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT
Building  Construction  Levies  levies  are  levied  by  the  Regional  Government  of Jombang  Regency  which  is  a  component  of  the  Regional  Original  Revenue  source. Jombang Regency Regulation Number 6 of 2012 concerning Building Permit Retribution is  expected  to  increase  the  Original  Revenue  of  Jombang  Regency.  The  increased acceptance  of  building  permit  fees  makes  the  target  of  revenue  fulfilled  so  that  the effectiveness of the receipt of building permit fees in Jombang becomes effective. Building Building  Permits  also  contribute  to  the  Jombang  Regency's  Original  Regional  Revenues. The  study  was  conducted  to  see  the  effectiveness  of  the  IMB  retribution  receipt  in Jombang and its contribution to the revenue of the Jombang Regency PAD. The research approach  in  the  study  was  descriptive  qualitative,  which  carried  out  an  in-depth  study  of
the  effectiveness  of  the  IMB  Retribution  Receipt  based  on  facts.  Primary  data  is  taken through direct observation from the observed source and recorded for the first time at the Jombang  Regency  Investment  Office.  The  Sekuder  data  is  summarized  from  records  and documents, as well as archives in the Jombang Regency Investment Office. The results of the  study  were  obtained  from  2010  to  2018,  the  receipt  of  effective  IMB  retribution, although  in  2009  it  was  less  effective.  Contribution  of  Building  Permit  levies  in  2009  to 2018 contributed to the Original Revenue of Jombang Regency. relatively small.
Keywords: Effectiveness, Building Permit Retribution, Contribution, Local Own Revenue.

## A. PENDAHULUAN
Retribusi  Daerah  merupakan  Pendapatan  Daerah  selain  Pajak  yang  dipungut  oleh Pemerintah  Daerah  yang  tergantung  pada  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam menyediakan  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemungutan  retribusi  dapat  memacu peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  retribusi  sangat  berkaitan  dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau  pemberian  izin  khusus  yang  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah kepada  pribadi/badan  dan  diharapkan  dapat  mendukung  pembiayaan  daerah  dalam menyelenggarakan pembangunan Daerah. Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang  adalah  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  yang  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Jombang.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang  memungut  retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keberhasilan pada realisasi pendapatan atau efektivitas  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dapat  dilihat  dari  realisasi pencapaian  target  dan  tingkat  kenaikan  pendapatan  dari  retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB) di  Kabupaten Jombang.  Dalam kurun waktu  sepuluh  tahun (tahun 2009 sampai  tahun  2018)  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  dapat  dilihat  pada gambar 1. Naik turunya penerimaan  dikarenakan ada hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  pentingnya  suatu  bangunan  memiliki  Izin Mendirikan Bangunan (Atika, 2017). Banyak masyarakat yang buta akan hukum sehingga masyarakat  belum  mengetahui  arti  penting  Izin  Mendirikan  Bangunan  (Surya,  2016).
Selain itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (Mansur, 2016).
Tabel 1 Target dan Realisasi penerimaan IMB serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.
NO  TAHUN REALISASI IMB (Rp) TARGET IMB (Rp) PAD (Rp) 1 2009 198.531.331 295.000.000 90.214.137.927,09 2 2010 560.672.010 295.000.000 109.154.035.427,86 3 2011 486.392.810 395.000.000 124.799.217.856,05 4 2012 657.809.812 460.000.000 164.389.353.734,76 5 2013 1.333.236.770 882.850.000 185.091.678.239,59 6 2014 1.251.090.969 1.200.000.000 304.065.301.093,38 7 2015 1.380.824.829 1.255.000.000 363.963.252.971,96 8 2016 1.993.901.805 1.260.000.000 374.141.185.825,47 9 2017 1.742.085.876 1.625.500.000 521.236.583.750,17 10 2018 2.018.056.501 2.000.000.000 437.703.953.808,60
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai kantor penerimaan  retribusi.  Pendapatan  ini  digunakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya untuk meningkatkan kemakmuran  serta  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Jombang.  Penelitian  ini  untuk menganalisa  Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

## B. LANDASAN TEORI
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pusat  dan  Daerah,  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  dan  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.  Retribusi  adalah pungutan  dari  Daerah  yang  ditujukan  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  sebagai pembayaran  atas  pemberian  izin  tertentu  atau  jasa  yang  khusus  disediakan  dan/atau
Sumber:   Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 dijelaskan bahwa retribusi dibagi menjadi tiga jenis yaitu jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

## Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan,  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  selanjutnya disingkat  IMB  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk mendirikan  bangunan  kepada  Pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan persyaratan  administratif dan persyaratan teknis  yang berlaku.  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  dipungut  sebagai  pembayaran  atas  pelayanan  pemberian  izin  untuk mendirikan suatu bangunan.

## Efektivitas Penerimaan Retribusi
Efektivitas  penerimaan  retribusi  adalah  perbandingan  antara  Realisasi  Retribusi Daerah dengan Target Retribusi Daerah.
………(1)

## Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas Retribusi Daerah Kriteria Lebih Dari 100% Sangat Efektif 90% – 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60% – 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Efektivitas  =   Realisasi Retribusi Daerah Target Retribusi Daerah. x  100% Sumber: Nurlan (2006:46)
Sumber: Nurlan (2006:46)

## Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rumus Kontribusi Retribusi adalah sebagai berikut:

## …………………(2)
Keterangan:
P n =   Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
QX   =   Realisasi Retribusi
QY   =   Realisasi Pendapatan Asli Daerah
n =   Tahun (periode tertentu)
Tabel 2 Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Persentase Kontribusi
Retribusi Daerah Kriteria > 50 Sangat Bailk 40 – 50 Baik 30 – 40 Sedang 20 – 30 Cukup 10 – 20 Kurang < 10
Sangat Kurang

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan  penggambaran  Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  IMB  Dan  Kontribusinya
P n = QX n QY n . x  100%
Sumber: Halim (2004:163)
Sumber: Halim (2004:163)
Terhadap PAD  Kabupaten Jombang berdasarkan fakta. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur  penelitian  yang  dapat  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa  kata-kata  lisan maupun  tertulis  dari  pelaku  dan  orang-orang  yang  diamati  (Moleong,  2007:3). Instrumen penelitian  ini  adalah  peneliti,  Pedoman  wawancara  ( interview ),  Catatan  Lapangan  ( field notes )
Jenis data yang dikumpulkan ada 2 (dua): yaitu Data Primer dan Data sekunder. Data Primer,  sumber  data  ini  melalui  pengamatan  langsung  dari  sumber  yang  diamati  dan dicatat  untuk  pertama  kalinya  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Jombang yang dijadikan objek penelitian. Data Sekuder, sumber data itu berupa  catatan-catatan,  dokumen-dokumen,  maupun  arsip-arsip  dan  laporan-laporan  yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

## Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  dikelompokkan  dalam  penelitian  ini,  maka  teknik yang  digunakan  adalah  observasi  (mengamati  secara  langsung),  Wawancara  ( Interview ) dan Dokumentasi (pengumpulan data sekunder).
Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi,  menurut  Matthew  B.  Milles  dan  A.  Michael Huberman  (2007:18) adalah sebagai berikut:  Reduksi  Data  adalah transformasi data awal yang  muncul  dari  càtatan-catatan  tertulis  di  lapangan,  pengabstrakan,  pemilihan,  proses pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan  merupakan  arti  dari  Reduksi  data.  Penyajian Data adalah  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi  kemungkinan  adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, seorang  peneliti  kualitatif  mulai  mencatat  keteraturan,  penjelasan, dan alur sebab akibat.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penghitungan Retribusi
Penghitungan  besarnya  tarif  retribusi  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
…………….(3)
Keterangan: R :   Retribusi IMB
L :   Luas lantai bangunan (m²)
V    :    Volume/Besaran (dalam satuan m², m³, m, unit/buah) It :   Indeks terintegrasi/indeks parameter bangunan prasarana gedung
I :   Indeks kegiatan bangunan
1,00  =   untuk bangunan baru
0,65  =   untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan berat
0,45  =   untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan sedang
HB  :    Harga  Bangunan  sesuai  dengan  fungsi jalan

## Pembahasan
Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi IMB .
Tabel 4.1. Efektivitas Realisasi Penerimaan IMB di Kabupaten Jombang.
NO  TAHUN REALISASI IMB (Rp) TARGET IMB (Rp) EFEKTIVITAS RETRIBUSI IMB KRITERIA EFEKTIVITAS 1 2009 198.531.331 295.000.000 67,30% Kurang Efektif 2 2010 560.672.010 295.000.000 190,06% Sangat Efektif 3 2011 486.392.810 395.000.000 123,14% Sangat Efektif 4 2012 657.809.812 460.000.000 143,00% Sangat Efektif 5 2013 1.333.236.770 882.850.000 151,02% Sangat Efektif 6 2014 1.251.090.969  1.200.000.000 104,26% Sangat Efektif 7 2015 1.380.824.829  1.255.000.000 110,03% Sangat Efektif 8 2016 1.993.901.805  1.260.000.000 158,25% Sangat Efektif 9 2017 1.742.085.876  1.625.500.000 107,17% Sangat Efektif 10 2018 2.018.056.501  2.000.000.000 100,90% Sangat Efektif
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012.
R  =  L atau V  x  It  x  I  x  HB
……………………………………………
…………………….
Sumber:   Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019.
Tabel  5.  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  persentase  dari  tahun  2009  sampai  tahun 2018  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2010  yaitu  sebesar  190,06%  meskipun  pada tahun 2009 hanya sebesar 67,30% sehingga target penerimaan tahun 2009 belum tercapai, hal  ini  menandakan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  sangat  serius  dalam menangani  Izin  Mendirikan  Bangunan  sehingga  pada  tahun  2010  tingkat  efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat naik secara signifikan.
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten  Jombang  sangat  efektif.  Dengan  demikian Pemerintah  Kabupaten  Jombang  khususnya  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan bisa tercapai selama sembilan tahun ini  dan  diharapkan  juga  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten Jombang dapat lebih meningkat lagi pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya.

## Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang
Berikut ini merupakan penghitungan kontribusi penerimaan retribusi Izin Tabel  4.  Kontribusi  Realisasi  Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.
NO TAHUN REALISASI IMB (Rp) PAD (Rp) KONTRIBUSI RETRIBUSI IMB 1 2009 198.531.331 90.214.137.927,09 0,220% 2 2010 560.672.010 109.154.035.427,86 0,514% 3 2011 486.392.810 124.799.217.856,05 0,390% 4 2012 657.809.812 164.389.353.734,76 0,400% 5 2013 1.333.236.770 185.091.678.239,59 0,720% 6 2014 1.251.090.969 304.065.301.093,38 0, 411% 7 2015 1.380.824.829 363.963.252.971,96 0,379% 8 2016 1.993.901.805 374.141.185.825,47 0,533% 9 2017 1.742.085.876 521.236.583.750,17 0,334% 10 2018 2.018.056.501 437.703.953.808,60 0,461%
Berdasarkan  tabel  5.  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  realisasi  penerimaan  retribusi Izin  Mendirikan Bangunan  terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kabupaten Jombang selama
Sumber:   Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019.
sepuluh  tahun  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  relatif  kecil.  Pada  tahun  2009 retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,220% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah  selama  kurun  waktu  sepuluh  tahun  mulai  dari  tahun  2009  sampai  tahun  2018 sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,720%.

## Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerimaan Retribusi
Faktor  penghambat  internal  meliputi:  sanksi  hukum  yang  kurang  tegas  dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
Faktor  penghambat  eksternal  meliputi:  kurangnya  minat  masyarakat  atau  kurangnya kesadaran  wajib  retribusi  untuk  mengurus  Izin  Mendirikan  Bangunan,  dalam  rangka kegiatan  membangun  banyak  masyarakat  yang  belum  mempunyai  Izin  Mendirikan Bangunan  serta  adanya  penunggakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  yang  telah  diuraikan  dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2018  efektivitas  realisasi  penerimaan  retribusi Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten  Jombang  efektif  meskipun  pada  tahun  2009 kurang efektif.
2. Kontribusi  realisasi  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Jombang  selama  sepuluh  tahun  dari  tahun  2009 sampai dengan tahun 2018 relatif kecil.
3. Faktor  pendukung  internal  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  sebagai sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Jombang  adalah  pegawai  dan  sarana prasarana  ,  sedangkan  faktor  pendukung  eksternal  adalah  adanya  kerjasama  dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  saran  yang  dapat  peneliti  berikan  kepada  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk menjadi pertimbangan antara lain:
1. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.
2. Menyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Izin Mendirikan Bangunan mengenai sanksi yang tegas.
3. Menertibkan bangunan yang belum berizin di seluruh wilayah Kabupaten Jombang..

## F. DAFTAR PUSTAKA
Atika  Yumna  Nurina,  2017. Peranan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Magelang. Magelang: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang.  2018. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Jombang  Tahun  2018-2023 . Jombang: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang.  2019. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pelayanan  Perizinan  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu    Kabupaten  Jombang    Tahun    2019 . Jombang:  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Jombang.
Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang.  2019. Standar  Pelayanan  (SP)  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu   Kabupaten Jombang  Tahun  2019 . Jombang: Dinas Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mansur,  2016. Evaluasi  Kebijakan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di Kabupaten Mamuju Utara  (e Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 146-155), Mamuju Utara: Pascasarjana Universitas Tadulako. Milles, Mattew B., dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif . Universitas Indonesia.
Moleong, J, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nurlan, Darise. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah . Bandung: PT. Indeks IKAPI. Pemerintah Kabupaten Jombang, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Jombang Tahun  2014-2018 . Jombang:  Pemerintah  Kabupaten Jombang.
Surya,  Henny,  Nabitatus.  2016. Kajian  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Dalam  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Semarang (Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016) . Semarang: Universitas Diponegoro.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan https://jombangkab.bps.go.id (diakses tanggal 16 Februari 2019)
www.jombangkab.go.id (diakses tanggal 16 Februari 2019) www.wikipedia.org (diakses tanggal 16 Februari 2019)