## Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan  di  Pedesaan  dan  Perkotaan

## IWAN HERMAWAN
P3DI,  Sekretraiat  Jenderal  DPR  RI,  Jl.  Jenderal  Gatot  Subroto,  Jakarta  Pusat  10270 e-mail:  iwan.hermawan@dpr.go.id
Abstract.    Indonesia  has  abundant  natural  resources,  Gross  Domestic  Product  Indo- nesia  has  entered  20  largest  in  the  world,  volume  of  national  budget  and  expendi- tures  and  budget  allocation  for  poverty  eradication  tend  to  rise,  and  even  debt  to development  financial  also  rose  sharply,  but  the  number  of  poor  difficult  down.  The purpose  of study  is to  analyze  the role  of the  agricultural  sector on  the poverty  reduc- tion  in  urban  and  urban  areas  in  Indonesia.  This  study  using  two  approaches  analy- sis,  which  is  descriptive  and  quantitative  analysis.  These  study  found  that  agricultural sector  has  important  to  reduce  poverty  in  the  rural  than  urban  area.  While  in  urban areas,  industry  sector  has  important  to  reduce  poverty.  Agricultural  sector  to  remain a  key  and  can  as  leading  sector  in  reducing  poverty,  in  the  aggregate  considering poverty  largest  located  in  urban  areas.  Government  policy  is  expected  to  direct  to  a center  where  poverty  are.
Key  words:  Poverty,  Rural  area,  Urban  area,  Agriculture.
Abstrak.  Sumber  daya  alam  di  Indonesia  berlimpah,  Produk  Domestik  Brutonya  telah masuk  20  terbesar  di  dunia,  volume  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan alokasi  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  cenderung  terus  meningkat,  dan bahkan  utang  untuk  pembiayaan  pembangunan  juga  meningkat  tajam,  tetapi  jumlah orang  miskin  sulit  turun.  Tujuan  studi  ini  untuk  menganalisis  peran  sektor  pertanian terhadap  pengurangan  kemiskinan  di  perdesaan  dan  perkotaan.  Pendekatan  analisis deskriptif  dan  kuantitatif  digunakan  untuk  menjawabnya.  Hasil  temuan  menunjukkan bahwa  sektor  pertanian  berperan  penting  terhadap  pengurangan  kemiskinan  di perdesaan  dibandingkan  perkotaan.  Sedangkan  di  wilayah  perkotaan,  sektor  industri berperan  penting  dalam mengurangi  kemiskinan.  Sektor  pertanian tetap  menjadi  kunci dan  sebagai  leading  sector  dalam  mengurangi  kemiskinan  secara  agregat,  mengingat kemiskinan  terbesar  terdapat  di  perdesaan.  Kebijakan  pemerintah  diharapkan  mampu langsung  menuju  pada  pusat  di  mana  kemiskinan  tersebut  berada.
Kata  Kunci:  Kemiskinan,  Perdesaan,  Perkotaan,  Pertanian.

## Pendahuluan
Sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan  eksistensi kemiskinan.  Sebesar 1,09 miliar  penduduk  dunia  adalah  miskin,  sekitar  74 persen  atau  810  juta  jiwa  hidup  pada  wilayah marginal dan menggantungkan kehidupannya pada sektor  pertanian  dengan  skala  kecil.  Di  negara- negara  berkembang,  sektor  pertanian  menjadi sektor  terpenting  dalam  ekonomi  dan  penyerap banyak tenaga kerja (Bage, dalam Setboonsarng, 2006).  Sedangkan  di  wilayah  Asia  Tenggara, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap Prod- uct Domestic Bruto (PDB) yaitu sebesar lebih dari 10  persen dan  menyediakan lapangan  pekerjaan sebanyak lebih dari sepertiga jumlah penduduknya (Fan  and    Zhuang,  2009).  Oleh  sebab  itu,  lebih
lanjut  menurut  Cervantes  dan  Dewbre  (2010); Ching,  Dano, dan Jhamtani  (2009); dan Fan dan Zhuang  (2009),  perkembangan  sektor  pertanian tersebut memiliki esensi penting untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada  tahun 2015, di mana  tiga  dari  empat  orang  miskin  di  Asia Tenggara  ternyata  berada  di  wilayah  perdesaan dan  sangat  tergantung  pada  sektor  pertanian. Bahkan berdasarkan bukti empiris per sektor pada 25  negara  tahun  2009,  peningkatan  pendapatan per  kapita  sektor  pertanian  mampu  mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 52 persen, peningkatan pendapatan  per  kapita  dari  sektor  non-pertanian mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 13 persen, dan 35 persennya dapat dikurangi dari peningkatan remiten (Cervantes and  Dewbre, 2010: 21).
Indonesia  dianugerahi  sumber  daya  alam (SDM)  yang  berlimpah  dan  PDB  Indonesia  telah masuk 20 terbesar di  dunia  (World Bank, 2011), volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A PB N) dan a lo ka si a ngga ra n untuk penanggulangan kemiskinan terus meningkat, dan utang  untuk  pembiayaan  pembangunan  juga meningkat tajam, tetapi jumlah orang miskin sulit turun.  Sebelum  krisis  ekonomi,  APBN  Indonesia masih di bawah  Rp.  100  triliun  dan  PDB  sebesar Rp.  877  triliun  dengan  jumlah  penduduk  miskin kurang  lebih 22 juta orang.  Saat  ini  ketika APBN sebesar Rp. 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp. 7.000 triliun namun jumlah penduduk miskin justru meningkat  menjadi  lebih  dari  31  juta  orang (Kompas, 2011a: 33).
Pada  2010  menurut  Badan  Pusat  Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia mencapai 31,2 juta  orang  atau  13,33  persen,  di  mana  di perkotaan  mencapai  9,87  persen  dan  perdesaan mencapai  16,56  persen.  Angka  tersebut  hanya merepresentasikan  masyarakat  dengan  kategori miskin  absolut  yang  diukur  berdasarkan  willing- ness  to  pay  pada  standar  yang  paling  minimal. Oleh sebab itu angka tersebut belum menunjukkan eksistensi kemiskinan Indonesia yang sebenarnya terjadi dari berbagai  perspektif. Masyarakat yang tergolong  tidak  miskin  tapi  sangat  rentan  untuk kembali  menjadi  miskin  juga  belum  mampu ditangkap  oleh  angka  kemiskinan  ini,  bahkan jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah kemiskinan absolut.
Oleh sebab itu, Indonesia akan mengalami
kesulitan menjadi sebuah negara yang sejahtera, jika mayoritas  masyarakatnya tetap  hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. Segmen masyarakat dengan  karakteristik  tersebut  ternyata  banyak terdapat  di  sektor  pertanian  dan  perdesaan (Harianto,  2007:  2,  9,  dan  10;  dan  Suprapto, 2011).  World  Bank  menunjukkan  lebih  dari  60 persen  rumah  tangga  di  perdesaan  di  Indonesia berpartisipasi  di  sektor  pertanian,  namun  justru kurang dari 30 persen pendapatan rumah tangga di perdesaan berasal dari sektor pertanian (World Bank,  2007).  Kebijakan  pembangunan  ekonomi ya ng  berkualitas   s eharus ny a  fo kus  untuk mendorong sektor yang berkaitan langsung dengan kebanyakan penduduk miskin, salah satunya adalah sektor pertanian (Pribadi, 2009).
Be rdas arka n la ta r be la ka ng dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan studi ini  adalah  untuk  menganalisis  peran  sektor pertanian terhadap  kemiskinan di perdesaan  dan perkotaan di Indonesia.

## Tinjauan Pemikiran
Terdapat  tiga  hal  yang  akhirnya  membuat sektor  pertanian  diperhatikan  kembali  terkait dengan kemiskinan, yaitu (Timmer, 2008:1-2): (1) revolusi pengetahuan terhadap struktur genetika, salah  satunya  biotektekbologi,  yang  mendorong peningkatan  produktivitas  sektor  pertanian,  (2) revolusi supermarket menjadi  transformasi pasar retail dan  supply  chain  yang  meliputi  sub  sistem input,  output,  dan  jasa  penunjang  lainnya  (Von
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1985-2010 Sumber: BPS, 2010a.
Braun,  2008:  2-3),  dan  (3)  revolusi  pemahaman fa ktor  y ang  me ne ntuk an  k em is kina n  da n me ka nime   untuk   m engura nginya   s ecara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pertumbuhan sektor pe rtania n  me njadi  ha l  pe nting  untuk menghubungkan  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan kemiskinan.
Gambar 1 memperlihatkan Jumlah penduduk miskin  di  Indonesia  berfluktuasi  pada  periode tahun  1985-2010.  Jumlah  penduduk  miskin meningkat  sebesar  49,38  persen  pada  periode 1996-1999  dan  pada  periode  tahun  2000-2010 jumlah  penduduk  miskin  cenderung  menurun sebesar 19,83 persen. Kondisi ini direpersentasikan dengan  kenaikan  jumlah  penduduk  yang  masuk da la m  ke lo mpok   k elas   m enenga h,  y aitu masyarakat yang berpendapatan antara US$ 2-20 per hari (versi Asian Development Bank (ADB).
Naiknya jumlah penduduk kelas menengah tersebut berimplikasi positif dan negatif. Implikasi positifnya bahwa kelompok tersebut akan menjadi generator bagi pertumbuhan ekonomi melalui sisi demand karena konsumsi dalam struktur PDB In- donesia  masih  mendominasi  sekitar  60  persen dibandingkan  dengan  investasi,  government spending,  dan  net  ekspor.  Sedangkan  implikasi negatifnya  adalah  adanya  disparitas  pendapatan yang semakin lebar antara kelas menengah yang tumbuh cepat dengan kelas bawah yang tumbuh lambat.  Hal ini  nampak  dari  angka koefisien  gini rasio yang naik dari 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,38 pada tahun 2010 (BPS, 2010b).
Me sk ipun  s ecara  na sional  jum la h kemiskinan  menurun,  namun  jumlah  penduduk miskin  di  sejumlah  provinsi  di  luar  pulau  Jawa masih  di  atas  20  persen,  seperti  di  Provinsi Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Permasalahan yang  menonjol  adalah  rentannya  mereka  yang tergolong  tidak  miskin  untuk  kembali  miskin  jika terjadi  goncangan  ekonomi  dan  atau  lemahnya kemampuan  pemerintah  menjalankan  kebijakan anti kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tingkat vulnerabilitas kemiskinan di antara rumah tangga di Indonesia meningkat setelah krisis ekonomi  dibandingkan  sebelum  krisis  ekonomi. Bahkan  secara  signifikan yang  meningkat adalah kemiskinan yang kronis  (Suryahadi dan Sumarto, 2006).
Sedangkan berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index), wilayah perkotaan me miliki  nilai  indek s  ya ng  lebih  renda h dibandingkan  wilayah  perdesaan  dari  periode tahun  1999-2010,  artinya  bahwa  pendapatan penduduk  di  perdesaan  lebih  rendah  dari  garis ke misk inan  dibandingka n  pe rk otaa n.  J ik a berdasarkan  indeks  keparahan  kemiskinan  (pov- erty  severity  index),  maka  wilayah  perdesaan memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan wila ya h  pe rk otaa n.  A rtinya   bahwa   terja di
ketimpangan  pengeluaran  di  antara  penduduk miskin  di  wilayah  perdesaan  dibandingkan perkotaan (BPS, 2010b dan BPS,  2011). Wilayah perdesaan  dan  perkotaan  mempunyai  hubungan yang sifatnya mutually enforcing, di mana arahnya bukan  lagi  one-way  urban-to-rural.  Suumber pertumbuhan  wilayah  perkotaan  berasal  dari kenaikan permintaan barang-barang dan jasa non- agricultural  oleh  m as ya ra ka t  pe rdes aa n, se da ngk an  ma sya rak at  pe rko ta an  sebagai konsumen bagi komoditas pertanian pada akhirnya juga  akan  meningkatkan  pertumbuhan  wilayah perdesaan tersebut (Daryanto, 2003: 38).
Selain  itu,  kemiskinan  erat  hubungannya dengan sektor pertanian sebagai penyedia pangan dapat  ditunjukkan  pada  komponen  dalam  Garis kemiskinan  (GK).  Komponen  GKM  memberikan kontribusi terhadap GK sebesar 74,07 persen dan GKBM  sebesar  25,93  persen,  pada  bulan  Maret 2008 (BPS, 2008c). Hingga tahun 2002, distribusi keluarga miskin di sektor pertanian masih mencapai 67,40 persen, industri sebesar 10,30 persen, dan jasa  sebesar  22,30  persen.  Meskipun  demikian, kemiskinan juga bukan selalu berasosiasi dengan sektor  pertanian  tetapi  bersifat  multidimensi, multisektoral, dan multipolicy.
Artikel  ini  menggunakan  dua  pendekatan analisis, yaitu pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Khususnya pada pendekatan kuantitatif dilakukan analisis  regresi  untuk  mengetahui  peran  sektor pertanian  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Sektor pertanian  direpresentasikan  melalaui  GDP  per kapita sektor pertanian dan ditambahkan GDP per kapita  industri,  jasa,  dan  perdagangan  sebagai peubah pembandingnya, serta harga Bahan Bakar Minyak  (minyak  tanah dan bensin  premium)  dan harga beras sebagai peubah yang diduga banyak mempengaruhi  pengeluaran  dan  pendapatan masyarakat  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  di perdesaan  maupun  di  perkotaan.  Sedangkan tingkat  kemiskinannya  didisagregasi  berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan.
Jenis data  yang digunakan  dalam studi ini adalah  data  sekunder  tahunan  dari  tahun  1985- 2010.  Sumber  data  berasal  dari  BPS,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), International  Monetary  Fund  (IMF),  Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), serta instansi lainnya.
Spesifikasi model ekonomi dikonstruksikan dalam  persamaan  regresi  berganda,  yaitu  model tingkat  kemiskinan  dipengaruhi  oleh  GDP  per sektoral. Penetapan hubungan (arah dan besaran) antara  peubah endogen  dan eksogen didasarkan pada  teori  ekonomi,  empiris,  dan  rasionalitas. Asumsi  dasar dan  batasan  yang digunakan  yaitu Indonesia sebagai negara terbuka kecil, komoditas pertanian  sebagai  final  product,  peubah-peubah ya ng  me nga ndung  nila i  dilakuka n  deflas i,
cakupannya  adalah  agregat  dari  masing-masing sub  sektornya,  dan  kemiskinan  di  wilayah perdesaan  dan  perkotaan  menggunakan  kriteria miskin dan tidak miskin dari data BPS.
Khusus untuk menjawab tujuan studi yang menggunakan analisis regresi  berganda (multiple regression), maka dibangun bentuk umum model sebagai berikut ini:
y t = α 0 + α 1 x 1t + α 2 x 2t + α 3 x 3t + α 4 x 4t + α 5 x 5t + ε t ....(1) di  mana: y t : Peubah endogen pada periode t. x 1t - x 5t : Peubah eksogen pada periode t. α 0 :  Intersep. α 1 - α 5 : Dugaan parameter. ε : Error term .

## Metode  estimasi  yang  digunakan  adalah
Ordinary  Least  Square  (OLS).  Hasil  estimasi dengan OLS diharapkan bersifat Best Linear Unbi- ased Estimate (BLUE)  sehingga harus  memenuhi beberapa  asumsi  dasar  OLS,  yaitu  (1)  tidak  ada hubungan y ang erat a ntar peuba h (multikolinearitas, uji Variance Inflation Factor atau VI F),  (2)  nilai  v arians  dari  residual  sa ma (homoskedastisitas), (3) tidak terjadi autokorelasi (uji Durbin Watson atau DW), (4) jumlah observasi harus  lebih  besar  dari  jumlah  peubah  yang diestimasi,  (5)  nilai  harapan  dari  rata-rata kesalahan  sama  dengan  nol,  dan  (6)  model dispesifikasikan  secara  benar.

## Berdasarkan run data dengan menggunakan
Statistical  Analysis  System  (SAS)  9,0,  maka dilakukan beberapa uji statistik untuk menentukan dugaa n  pa ram ete r  pe rsa maa n  y ang  dapat dipercaya.  Kedua  model,  yaitu  kemiskinan  di
perdesaan  dan  perkotaan,  telah  diuji  terkait multikolinieritasnya dengan VIF, di mana masing- masing peubah eksogennya terbebas dari masalah multikolinieritas  dengan  nilai  di  bawah  10,0. Sedangkan  masalah  autokorelasi  diuji  dengan menggunakan  uji  DW  dan  nilai  masing-masing persamaan  ternyata  terbebas  dari  masalah autokorelasi  karena  memiliki  nilai  di  antara  1,5 sampai  2,5.

## Pendekatan dari Perspektif Sektoral
Ha sil  pe ndugaa n  pa ra me te r  tingka t kemiskinan  di  wilayah  perdesaan  disajikan  pada Tabel 1 dan mempunyai nilai R 2 yang tinggi, yaitu 92  pers en.  Hal  ini  m enunjukkan  tingginya kemampuan  peubah-peubah  penjelas  dalam menjelaskan  perilaku  peubah  jumlah  penduduk miskian  di  wilayah  perdesaan.  Selain  itu  tanda dugaan  parameter  peubah  telah  sesuai  dengan ha ra pa n  da n  be be ra pa   peuba h  pe njelas berpengaruh secara signifikan, yaitu GDP per kapita sektor  pertanian,  GDP per  kapita  sektor  industri, GDP  per  kapita  sektor  jasa  dan  GDP  per  kapita sektor  perdagangan,  dan  bedakala   jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan.
Peubah  GDP  per  kapita  sektor  pertanian berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  jumlah penduduk miskin di perdesaan. Jika GDP per kapita se ktor  perta nian  naik  se be sa r  1% ,  ak an menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,75% dalam jangka pendek dan sebedar 1,23%  dalam  jangka  panjang,  ceteris  paribus. Pada  jangka  pendek,  GDP  per  kapita  sektor pertanian inelastis, namun dalam jangka panjang GDP  per  kapita  sektor  pertanian  menjadi  elastis.

## Tabel 1
Hasil Dugaan Paremeter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan pada 1985-2010
Peubah Parameter t-hitung Elastisitas Estimasi Jangka Jangka Keterangan Pendek Panjang Intercept 38,20056 4,33 Intersep LGDPAR -0,00002 -2,34**** -0,7525 -1,2310 GDP Per Kapita Sektor Pertanian t-1 DGDPIR -0,00004 -4,10**** -0,1451 -0,2374 Perub. GDP Per Kapita Sektor Industri DGDPZ -73,6838 -2,12**** -0,0570 -0,0933 Rasio GDP Per Kapita Sek. Jasa dg. Perdag. LHCKR 0,078196 0,55 2,1863 3,5767 Harga Minyak Tanah t-1 LHCBR 0,00235 0,02 0,1751 0,2864 Harga Beras t-1 LPOVR 0,388721 3,72**** Jumlah Penduduk Miskin di Desa t-1
R 2 = 0.91738; F-hitung = 33.31; DW = 2.433986
Sumber:  Hasil  Olah  Data  dengan  SAS  9,0. Keterangan: * siginifikan  pada  taraf α =  5  persen. ** siginifikan  pada  taraf α =  10  persen. **** siginifikan  pada  taraf α =  15  persen. ***** siginifikan  pada  taraf α =  20  persen.
Meskipun GDP per kapita sektor industri dan rasio GDP per kapita sektor jasa dan perdagangan juga berpengaruh  signifikan  terhadap  penurunan jumlah  kemiskinan  di  perdesaan,  namun  tidak responsif baik dalam jangka maupun dalam jangka panjang.  Seperti  yang  dinyatakan  Tambunan (2006) dengan menggunakan data periode tahun 1982-1998,  bahwa  di  antara  sektor  pertanian, industri,  dan  perdagangan,  ternyata  sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan  secara  agregat.  Sedangkan  menurut Warr  (2006)  Kontribusi  utama  sektor  pertanian berupa  penggunaan  sumber  daya  untuk  sektor lainnya dibandingkan dengan perkembangan out- put sektor pertanian sendiri.
Ha sil  pe ndugaa n  pa ra me te r  tingka t kemiskinan  di  wilayah  perkotaan  disajikan  pada Tabel 2 dan mempunyai nilai R 2 yang tinggi, yaitu 59  pers en.  Hal  ini  m enunjukkan  tingginya kemampuan  peubah-peubah  penjelas  dalam menjelaskan  perilaku  peubah  jumlah  penduduk miskin  di  wilayah  perkotaan.  Selain  itu  tanda dugaan  parameter  peubah  telah  sesuai  dengan ha ra pa n  da n  be be ra pa   peuba h  pe njelas berpengaruh secara signifikan, yaitu GDP per kapita sektor industri dan dan bedakala jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan.
Pe ubah  G DP   s ek to r  pe rtania n  tida k berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  di perkotaan.  Sedangkan  GDP  sektor industri berpengaruh signifikan, di mana jika GDP sektor  industri  naik  sebesar  1  persen,  akan menurunkan tingkat penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,08%  dalam jangka pendek dan sebesar 0,11  %    dalam  jangka  panjang,  ceteris  paribus.
Baik  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang, peubah  GDP  sektor  industri  tidak  elastis,  ceteris paribus.
Dengan  menggunakan  garis  kemiskinan pemerintah  sebesar  Rp.  220.000  per  kapita  per bulan,  BPS  (2011)  mencatat  penduduk  miskin  di perkotaan  dalam  tahun  2006-2010  hanya  turun sebesar 3,6% Sementara itu penurunan penduduk miskin  perdesaan  lebih  besar,  yaitu  5,2%. Me ny ik api  ha l  te rs ebut,  untuk  me ngatas i kemiskinan  di  perkotaan  tersebut  harus  dapat menghilangkan dualisme ekonomi antara desa dan kota.  Hal  ini  didasarkan  paling  tidak  melalui  tiga alasan,  yaitu  (Firdausy,  2011:  11):  (1)  dominasi penduduk miskin perkotaan pada dasarnya berasal dari wilayah perdesaan, karena push factors yang terjadi  di  perdesaan  dan  pull  factors  kota  itu sendiri. Dengan hilangnya dualisme ekonomi desa dan kota maka hilang pula push and pull  factors yang penyebab migrasi penduduk miskin desa ke kota. Bahkan kemiskinan di perdesaan pun dapat berkurang  dengan  hilangnya  dualisme  tersebut;
(2) kota memiliki kapabilitas dan kapasitas ekonomi yang sangat  terbatas dalam  menampung migran miskin  desa.  Bahkan  sektor  informal  sebagai tumpuan  hidup  (safety  valve)  utama  penduduk miskin kota, kini semakin dipenuhi oleh penduduk no n- misk in  k ota.  Terpinggirk annya  pa sa r tradisional seiring dengan berkembangnya super- market dan sejenisnya merupakan salah satu bukti nyata  sektor  informal  di  perkotaan  tidak  dapat diandalkan  sebagai  sumber  kehidupan  migran miskin  desa  di  wilayah  perkotaan;  dan  (3) perubahan  nilai  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat perdesaan, misalnya penduduk miskin
Peubah Parameter t-hitung Elastisitas Estimasi Jangka Jangka Keterangan Pendek Panjang Intercept 10,456 3,30 Intersep DGDPAR -0,00002 -0,81 -0,0816 -0,1093 Perub. GDP Per Kapita Sektor Pertanian DGDPIR -0,00001 -2,08*** -0,0800 -0,1071 Perub. GDP Per Kapita Sektor Industri LGDPJR -8,60E-07 -0,25 -0,0428 -0,0574 GDP Per Kapita Sektor Jasa t-1 LHCPR 0,013712 0,15 1,6782 2,2480 Harga Bensin Premium t-1 DHCBR 0,156702 0,84 3,2822 4,3967 Perubahan  Harga  Beras DK08 0,790405 0,46 Dummy Krismon 2008 LPOVC 0,253487 1,43* Jumlah Penduduk Miskin di Kota t-1 R 2 = 0,58578; F-hitung =  3,43; DW = 2,393435
Tabel 2 Hasil Dugaan Paremeter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan Tahun 1985-2010
Sumber:  Hasil  Olah  Data  dengan  SAS  9,0. Keterangan: *
siginifikan  pada  taraf α =  5  persen. ** siginifikan  pada  taraf α =  10  persen. **** siginifikan  pada  taraf α =  15  persen. ***** siginifikan  pada  taraf α =  20  persen.
perdesaan  ‘belum  puas’  jika  hanya  kebutuhan dasarnya terpenuhi. Perubahan ini distimulasi salah satunya oleh globalisasi ekonomi, dinamika sosial budaya,  dan  perkembangan  teknologi  informasi dan komunikasi.
Oleh  s ebab  itu,  ha l  ya ng  m us ta hil memerangi  kemiskinan  hanya  menggantungkan pembangunan kota saja atau pembangunan desa saja.  Untuk  menghilangkan  dualisme  ekonomi perdesaan  dan  perkotaan,  diperlukan  intervensi pemerintah  berupa  kebijakan  revolusioner  untuk mencegah  pemiskinan  petani  yang  semakin me luas .  Me nurut  Arif in  (20 11 :  1)  bahwa pemiskinan  petani yang terus terjadi dan meluas sebagai salah satu dampak utama dari fragmentasi lahan  pertanian.  Dengan  kepemilikan  lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, kebutuhan hidup petani yang dapat dipenuhi dari usahatani mereka maksimal hanya 54 persen saja.

## Pendekatan Multi Perspektif
Indonesia  sebagai  transforming  country dicirikan  dengan  dominasi  petani  yang  memiliki atau  menggarap  lahan  kurang  dari  0,5  hektar (tanaman  pangan  dan  hortikultura)  dan  belum berorientasi  kepada  agribisnis  dan  agroindustri perdesaan  (Daryanto,  2009:  23-24).  Kondisi tersebut pada akhirnya membuat usahatani tidak feasible  dan  tidak  bankable  sehingga  pihak perbankan  enggan  melakukan  pembiayaan  pada sektor pertanian di samping risiko usahanya yang tinggi.  Pola  pembiayaan  dalam  bentuk  subsidi, kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan konsolidasi  lahan  pertanian  dapat  menjadi solusinya (Aviliani, 2012: 10).
Sedangkan  beberapa  program  pemerintah yang diperuntukkan bagi petani dan usahatani guna mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran  di wilayah perdesaan sudah banyak dilakukan, antara lain (1) program Penyelia Mitra Tani  (PMT) untuk Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan (PUAP)  dan  Lembaga  Mandiri  yang  Mengakar  di Masyarakat  (LM3),  (2)  dana  Bantuan  Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 100 juta/gapoktan/ de sa .  Pa da   tahap  a wa l  diarahka n  untuk mendukung  usaha  produktif  usaha  agribisnis  di perdesaan.  Untuk  selanjutnya,  didorong  sebagai modal dasar dalam pengembangan usaha simpan pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan (3) dana bantuan sosial yang diberikan kepada LM3 antara Rp. 70 Juta - Rp. 300 juta per LM3. Pada tahap  awal  diarahkan  untuk  mengembangkan usaha  agribisnis  di  LM3.  Untuk  selanjutnya, didorong  menjadi  model  LM3  (Suprapto,  2011). Upaya-upaya  tersebut  diarahkan  dengan  tujuan untuk  melindungi dan  sekaligus  memberdayakan petani  kecil  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraannya.

## Anggaran  Sektor  Pertanian  Pemerintah dan Program Pengurangan Kemiskinan
Intervensi  pemerintah  untuk  mendorong pertumbuhan  sektor  pertanian  dalam  rangka mengurangi  kemiskinan  dapat  dilihat  dari  sisi anggaran  s ek to r  pe rtania n  (rutin  dan pembangunan)  yang  cenderung  meningkat  dari tahun 2000-2009. Belanja pemerintah pusat untuk sektor  pertanian  termasuk  pula  subsidi  sektor pertanian  (pupuk,  benih,  kredit  program,  dan pangan)  dan  transfer  ke  daerah,  telah  tumbuh le bih  da ri  7 00   perse n.  A ka n  te ta pi  jik a dibandingkan dengan anggaran sektor/sub sektor lainnya, share belanja pemerintah menurut fungsi ekonominya  menurun  terhadap  sektor  pertanian (pertanian,  kehutanan,  perikanan,  dan  kelautan) dari  21  persen  pada  tahun  2005  menjadi  hanya 15  persen  pada  tahun  2011  (angka  perkiraan) (Kompas, 2011c).
Wakil Presiden Boediono menyampaikan jika kinerja  sektor  pertanian  dibandingkan  dengan anggaran  yang  dialokasikan  pemerintah  untuk sektor tersebut belum efektif. Hal ini terefleksikan dengan  produktivitas  sektor  pertanian  yang stagnan. Namun demikian jika dilihat berdasarkan postur anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBNP  tahun 2011  yang  sebesar  Rp 17,8  triliun, alokasi  untuk  belanja  modal  hanya  sebesar  3,36 persen, sisanya untuk belanja sosial sebesar 46,47 persen, belanja barang 44,12 persen, dan belanja pegawai  6,03  persen.  Sedangkan  berdasarkan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dialokasikan terkait dengan sektor pertanian maka alokasi  belanja  modal  untuk  pembangunan  dan perawatan irigasi hanya sekitar Rp. 3 triliun pada tahun 2011. Padahal lahan sawah yang mendapat aliran irigasi baru sebesar 36 persen. Oleh sebab itu  produktivitas  sektor  pertanian  menjadi  sulit meningkat  jika  infrastruktur  mendasar  tersebut belum  terpenuhi  meskipun  di  sisi  lain  ada anggaran  untuk  subsidi  pupuk  sebesar  Rp.  16 triliun, subsidi suku bunga kredit sebesar Rp. 0,5 triliun, dan subsidi benih Rp. 0,3 triliun (Prihandoko, 2012).
Sebagian  besar  APBN  Indonesia  terkuras untuk  belanja  rutin  (lebih  dari  40  persen)  yang ternyata belum meksimal menjalankan fungsinya sehingga  justru  lebih  menghambat  pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika dilihat dari total anggaran program kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2005 sebesar Rp. 18 triliun, pada tahun 2011 meningkat mencapai Rp. 50 triliun, dan menjadi sebesar Rp. 54,23 triliun pada tahun 2012. Dampak nyata dari program ini adalah tingkat penduduk miskin terus menurun kurang lebih 19 persen pada tahun 2005 menjadi 11,5-12,5 persen pada tahun 2011 (Dirjen Anggaran-Kemenkeu, 2011 dan data Menkokesra, 2012).  Program-program  kemiskinan  tersebut
meliputi  bidang  pendidikan  (bantuan  operasional sekolah  dan  beasiswa),  bidang  kesehatan, pemberdayaan  masyarakat  (Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  atau  PNPM Mandiri), dan sistem perlindungan sosial (BLT dan program  keluarga  harapan).  Berkaitan  dengan program kemiskinan tersebut, program yang relatif se ca ra   langs ung  be rhubunga n  de ngan pemberdayaan  masyarakat  petani  yaitu:  PNPM Perdesaan  dengan  Kecamatan  atau  Program Pengembangan Kecamatan (PPK), PNPM perkotaan atau  Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Perdesaan atau Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus atau Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Khusus  (P2DT),  dan  PNPM  Infrastruktur  Sosial Ekonomi  Wilayah  atau  Program  Pengembangan Infrastruktur  Sosial  Ekonomi  Wilayah  (PISEW). Penelitian  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  menegaskan  bahwa  kenaikan  anggaran untuk kemiskinan sebesar 10-15 persen per tahun ternyata  tidak  diikuti  dengan  perbaikan  dalam efektivitas  penggunaannya.  Pada  periode  tahun 2000-2004  setiap  persen  kenaikan  anggaran mampu menurunkan 0,4 persen angka kemiskinan, sedangkan  periode  tahun  2005-2009  hanya sebesar 0,06 persen  (Kompas,  2011c).
Selama ini upaya pengurangan kemiskinan se ma ta -m ata  dipa ha mi  s ebagai  pro gram pemberantasan  kemiskinan  dan  bukan  sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Akibatnya upaya  pengatasi  kemiskinan  cenderung  dijawab dengan  program  untuk  masyarakat  miskin  yang dibiayai oleh APBN dan/atau dana swasta. Demikian pula,  kebijakan  pro-poor  budget  secara  sempit dimaknai  sekedar  sebagai  budget  for  the  poor. Akibatnya kinerja pemberantasan kemiskinan lebih banyak diukur dari berapa besar dana APBN yang dialokasikan  untuk  program  penanggulangan kemiskinan  dan  bukannya  seberapa  jauh  upaya tersebut  dapat  mengangkat  orang  miskin  tidak hanya  sekadar  keluar  dari  kubangan  kemiskinan te tapi  juga  bagaim ana   me nciptaka n  kelas menengah baru (Kompas, 2011c).
Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Cina pada tahun 1985 mencapai 65 persen dan saat ini telah  turun  hingga  hanya  mencapai  7  persen. Padahal  pada  tahun  1990,  tingkat  kemiskinan  di Cina  sebesar  31,5  persen  sementara  Indonesia sebesar  26  persen.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari strategi Cina di mana pada 10 tahun pertama fokus membangun  wilayah  perdesaan,  sehingga  akan menciptakan kelas menengah baru di perdesaan. Kebijakan tersebut tidak hanya membuat mereka keluar  dari  kemiskinan  tetapi  juga  generasi selanjutnya  dapat  naik  ke  kelas  menengah (Kompas,  2011b:  34).  Selain  itu  tantangan keberlanjutan  sektor  pertanian  dan  perdesaan
diantisipasi  dengan  rencana  strategis  jangka panjang  melalui  investasi  publik,  pengurangan pajak pertanian, kebijakan pertanahan, reformasi pasar,  penelitian  dan  pengembangan  pertanian, manajemen  air,    dan  ketenagakerjaan  ketika  off season (Jikun and Rozelle, 2009). Demikian pula dengan pertumbuhan sektor keuangan, pemerintah Cina mampu mengakumulasi pertumbuhan pasar keuangan ke sektor riil dengan meningkatkan akses pembiayaan ke desa-desa, sedangkan di Indone- sia  peran  lintah  darat  justru  mendominasi  di wilayah perdesaan (Kompas,  2011b: 34).

## Perdagangan Internasional
Krisis harga pangan dunia yang terjadi pada tahun 2007-2008 telah menjadi momentum untuk reorientasi  peran  sektor  pertanian  (Webb  and Block, 2010: 1).  Masyarakat dengan pendapatan yang lebih  rendah terhadap inflasi  harga pangan tersebut  memiliki  ruang  yang  terbatas  dalam menyesuaikan  pola  pengeluarannya,  sehingga peningkatan  harga  pangan  dapat  mengurangi pe ndapatan  riil  ma syarakat  (Ca rdwe ll  a nd Barichello,  2009).  Intervensi  pemerintah  lebih diutamakan  untuk  merestrukturisasi  struktur ek onom i  pe rdes aa n  be rbas is   m onok ultur pertanian  di  perdesaan.  Diversifikasi  usaha diperlukan  karena  produk dari  usaha monokultur wila ya h  pe rdes aa n  te la h  te rbuk ti  renta n dimonopoli oleh oknum pengusaha dan harga yang fluktuatif.
Struktur  usaha  monokultur  juga  bersifat rentan  terhadap  krisis  ekonomi  maupun  resesi yang  terjadi  di  negara  mitra  dagang.  Contohnya terpuruknya ekonomi  Jepang akibat gempa bumi dan  tsunami  selain  mempengaruhi  penerimaan ekspor  dan  investasi  Indonesia,  mempengaruhi pula kenaikan jumlah penduduk miskin desa dan kota saat ini (Bloomberg, 2011: 2).
Selain  itu  arus  perdagangan  yang  masuk ke  Indonesia, baik  melalui  perdagangan  maupun investasi, seperti ASEAN China Free Trade Agree- ment  (ACFTA),  membuat  posisi  petani  dalam negeri  dipaksa  berhadapan  langsung  dengan petani  di  luar  negeri.  Semua  itu  diyakini  akan menambah  jumlah  penduduk  miskin,  jika  tidak disikapi  dengan  cerdas.  Bahkan  tidak  ada  bukti bahwa  kesejahteraan  secara  agregat  di  negara- negara  berkembang  di  wilayah  Asia  Pasifik  akan me ningka t  ka rena  re fo rm asi  perda ga ngan pertanian tersebut (Gilbert, 2008).

## Kelembagaan Ekonomi dan NonEkonomi
Salah  satu  alasan  seringkali  teknologi, modal,  manajemen,  organisasi,  dan  pasar  tidak berpihak kepada kepentingan petani adalah petani belum memiliki lembaga atau institusi yang dapat menjadi wadah guna menggerakkan ekonomi dan
meningkatkan permodalannya (Pakpahan, 2008). Kelembagaan ekonomi dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Koperasi Unit Desa (KUD), sedangkan kelembagaan non-ekonomi antara lain meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan),  asosiasi,  dan  dewan  komoditas. Tujuan pembentukan kelembagaan tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan bergaining po- sition petani kecil khususnya ketika berhubungan dengan pelaku usaha lainnya. Keuntungan lainnya adalah  terka it  denga n  pe mbia ya an  dan permodalan,  di  mana  dengan  berkonsolidasi  di dalam  suatu  wadah  maka  memungkinkan  skala usaha petani menjadi lebih besar dan efisien. Hal ini  akan  meningka tkan  kepercaya an  pihak pe rbank an  da la m  m enya lurka n  k re dit  dan modalnya.  Selain  itu  memudahkan  pemerintah ataupun  lembaga  asing  dalam  memberikan bantuan  modal,  sarana  produksi  (saprodi), maupun penyuluhan.
Di  s is i  la in,  ke bija ka n  pe ngenta sa n kemiskinan  secara  langsung  di  perkotaan  juga pe nting  dila kuka n,  s alah  s atunya   denga n memfasilitasi berbagai akses bagi penduduk miskin kota yang produktif untuk bermitra dengan sektor Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Sedangkan untuk penduduk miskin perkotaan non- produktif  dapat  diberikan  keterampilan  dan/atau pemberian  insentif  untuk  meningkatkan  kualitas hidup mereka.

## Perubahan Iklim
Laporan  Global  Humanitarian  Forum  (Glo- bal Humanitarian Forum, 2009) menjelskan bahwa perubahan iklim saat ini dapat  mengancam tidak hanya pada petani tetapi juga siapa saja. Dampak perubahan iklim terhadap manusia dapat  melalui ketahanan  pangan,  kesehatan,  kemiskinan, perpindahan,  dan  keamanan.  Namun  demikian kelompok yang paling miskin  adalah  yang paling rentan terkena dampaknya. Meningkatnya kejadian banjir,  kekeringan,  badai,  naiknya permukaan  air laut,  ledakan  serangan  hama  dan  penyakit me rupa ka n  se ba gian  conto h  da ri  dam pa k perubahan iklim tersebut, di mana jika itu terjadi pada  sektor  pertanian  maka  akan  menurunkan pendapatan petani. Fenomena La Nina dan El Nino telah mempengaruhi masa tanam dan masa panen tanaman, sehingga pada akhirnya mempengaruhi suplai  komoditas pertanian.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar di dunia, salah satu negara pertanian yang besar  di  kawasan  Asia  Tenggara,  dan  jumlah penduduk  terpadat  nomor  4  di  dunia,  sehingga membuat sektor pertanian menghadapi tantangan besar  terkait  perubahan  iklim  tersebut.  Sektor pertanian  berfungsi  multi  dimensi  terhadap perubahan iklim, yaitu sebagai serapan dan juga
sumber  dari  emisi  ka rbon.  Oleh  se bab  itu menurunkan  emisi  karbon  dari  sektor  pertanian, meningkatkan produktivitas, serta mengentaskan kemiskinan  akan  menjadi  tantangan  sektor pertanian  Indonesia  di  masa  depan  (Sekretariat Kabinet, 2012).

## Simpulan dan Saran
Sektor pertanian berperan penting terhadap upaya  pengurangan  kemiskinan  di  wilayah perdesaan  dibandingkan  wilayah  perkotaan. Se da ngka n  di  wila ya h  pe rk ota an,  industri pengolahan  berperan  penting  dalam  upaya mengurangi kemiskinan. Sektor pertanian menjadi kunci  dan  dapat  sebagai  leading  sector  dalam me ngurangi  k em is kina n  se ca ra   a gregat, mengingat kemiskinan terbesar terdapat di wilayah perdesaan.
Kebijakan  pemerintah  diharapkan  mampu langsung menuju pada pusat di mana kemiskinan tersebut  berada.  Wilayah  perdesaan  yang  sarat dengan kegiatan usahatani sebaiknya menjadi titik aw al  y ang  pe nting  untuk  me lindungi  dan memberdayakan  petani,  khususnya  petani  kecil. Melalui  konsep  agribisnis,  petani  sebagai  subjek program  kemiskinan  yang  utama  harus  pula diberdayakan  dari  sisi  internal  petani  sehingga pada  suatu  saat  nanti  dapat  mengembangkan usaha dan kehidupannya.
Temuan  lainnya  bahwa  tingkat kemiskinan di  perdesaan  relatif  lambat  dalam  merespon perubahan pembangunan sektor pertanian dalam jangka  pendek  namun  menjadi  elastis  dalam jangka panjang. Hal ini terjadi antara lain karena ka ra kteris tik  elas tisita s  pe ndapatan  dari permintaan  produk-produk  pertanian  dibanding produk  non-pertanian  pada  kondisi  pendapatan yang meningkat dan pangsa sektor pertanian yang intensif  tenaga  kerja  menurun  relatif  terhadap sektor  non-pertanian  yang  cenderung  intensif kapital. Oleh  sebab  itu  keserasian  pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat dilakukan dengan mengembangkan industri klaster.
Selain itu, solusi kemiskinan juga tidak selalu berkaitan  dengan  eksistensi  sektor  pertanian, tetapi  terkait  dengan  sektor-sektor  lainnya.  Oleh se ba b  itu  untuk  me ma ks im alka n  upay a pengurangan  kemiskinan,  maka  pertimbangan lainnya  juga  perlu  dilihat,  seperti  keberpihakan pe me rintah,  ke le mbagaa n,  perda ga ngan internasional,  hingga  perubahan iklim.

## Daftar Pustaka
ADB. (2008). ‘Food Prices and Inflation in Devel- oping  Asia:  Is  Poverty  Reduction  Coming  to an End?’,  Special Report. Asian Development Bank, Mandaluyong City.
ADB.  (2010).  ‘Asian  Development,  Outlook  2010
Update. The Future of Growth in Asia’. Asian Development Bank, Mandaluyong City.
Arifin, B. (2011). Pemiskinan Petani Makin Meluas.
Kompas. 23 Februari 2011.
Aviliani, (2012). Sektor Pertanian Masih Pesimistis. Jurnal Ekonomi. 6 Desember 2012.
Bloomberg.  (2011).  Gempa  Jepang  tak  Terlalu Pengaruhi Ekonomi  Global.  Bisnis  Indonesia. 16 Maret 2011.
BPS. (2010a). ‘Indikator Ekonomi Indonesia’. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
BPS.  (2010b).  ’Perkembangan  Indikator  Utama Sosial-Ekonomi  Indonesia’.  Badan  Pusat Statistik, Jakarta.
BPS.  (2011).  ’Perkembangan  Indikator  Utama Sosial-Ekonomi  Indonesia’.  Badan  Pusat Statistik, Jakarta.
Cardwell, R. and Barichello, R. (2009). High Food Prices  and  Developing  Countries:  Policy  Re- sponses at Home and Abroad.  Canadian Ag- ricultural  Trade  Policy  and  Competitiveness Research Network, Vancouver and Manitoba.
Cervantes G. D. and Dewbre, J. (2010). Economic
Importance of Agriculture for Poverty Reduc- tion, Working Papers No. 23. OECD Food, Ag- riculture  and  Fisheries,  OECD  Publishing, France.
Ching, L., L., E. Dano, and Jhamatani, H. (2009). Rethinking  Agriculture.  Third  World  Resur- gence No. 223. Third World Network, Penang.

## Daryanto,  A.  (2003).  Disparitas  Pembangunan
Perkotaan-Perdesaan di Indonesia, Agrimedia, Vol 8, No. 2, hal 30-39.
Daryanto, A. (2009). Posisi Daya Saing Pertanian
Indonesia dan Upaya Peningkatannya: Semi- na r  Na sional  P eningk atan  Day a  Sa ing Agribisnis  Berorientasi  Kesejahteraan  Petani. Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian,  Kementrian Pertanian,  Bogor.
Dirjen  Anggaran  Kementrian  Keuangan.  (2011). ’Buku  Saku,  APBN  dan  Indikator  Ekonomi’. Kementrian Keuangan, Jakarta.
Fan, S. (2005). The Role of Agriculture in Poverty
Reduction, Evidence from Asia: Regional Meet- ing on Agriculture Trade and Development in Southeast  Asian  Countries,  24-26 th October 200 5.  As ian  Deve lo pme nt  Ba nk-IF PR I, Mandaluyong City and Washington DC.
Fan, Z. and Zhuang, J. (2009). Agricultural Impact of  Climate  Change:  A  General  Equilibrium Analysis with Special Reference to Southeast
Asia, ADBI Working Paper No. 131. Asian De- velopment Bank, Mandaluyong City.
Firdausy,  C.  M.  2011.  Menghilangkan  Dualisme Ekonomi Desa dan Kota, Sektor Informal pun Direbut Penduduk Kota Berkerah Putih. Bisnis Indonesia. 16 April 2011.
Gilbert,  J.  (2008).  Agricultural  Trade  Reform  and Poverty in the Asia-Pacific: A Survey and Some New  Results,  ESCAP  Working  Paper  WP/08/ 01. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UN, Thailand.
Global Humanitarian Forum. (2009).  ‘Human Im- pact Report: Climate Change - The Anatomy of a Silent Crisis’. Global Humanitarian Forum, Geneva.
Harianto.  (2007).  Peranan  Pertanian  dalam Ek onom i  Pe de sa an:  Se mina r  Na sional Dinamika   Pem bangunan  P erta nian  dan Pe de sa an:  Me ncari  Alte rnatif   A ra h Pengembangan  Ekonomi  Rakyat,    Tanggal  4 Desember 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi da n  Ke bija ka n  Pe rtania n.  K em entria n Pertanian, Bogor.
Jikun,  H. and Rozelle, S. (2009). China’s Agricul- ture Development  and Domestic  Policy: Past Performance and Expected Trends in the  Fu- ture,  CATSEI  Working  Paper  D6.  Chinese Academ y  of   Science   a nd  Sta nf ord, Amsterdam and  Beijing.
Kementan.  (2010).  ’Statistik  Ketenagkerjaan Pertanian/Petani  Tahun  2000-2009’.  Badan Pe ngem ba ngan  Sum be r  Da ya   M anus ia Pertanian.  Kementrian  Pertanian, Jakarta.
Kom pas.  (20 11a).  Susahnya  M embe rantas Kemiskinan  di  Indonesia.  Laporan  Khusus Korupsi  dan  Kemiskinan.  Kompas.  10  Maret 2011.
Kompas. (2011b). Kemiskinan, Fokus Membangun Pedesaan.  Laporan  Khusus  Korupsi  dan Kemiskinan. Kompas. 10 Maret 2011.
Kompas.  (2011c).  Politik  Anggaran  yang  tak Memihak  Orang  Miskin.  Laporan  Khusus Korupsi  dan  Kemiskinan.  Kompas.  10  Maret 2011.
Menko Kesra:Penanggulangan Kemiskinan Upaya Bersama  Pemangku  Kepentingan.  (http:// www.menkokesra.go.id/content/menko- kesrapenanggulangan-kemiskinan-upaya- bersama-pemangku-kepentingan)  diunduh pada 9 Desember 2012.
Pakpahan,  A.  (2008).  Badan  Usaha  Milik  Petani Sebagai Sarana Gotong Royong Usaha Untuk Kemajuan  Petani.  (/var/www/apps/scribd/
scribd/tmp/scratch 7/10267034.doc) diunduh pada 22 Maret 2011.
Pribadi, A. (2009). Guncangan Ekonomi Tingkatkan Penduduk  Miskin.  (http://www.wartakota. co.id/read/news/7614)  diunduh  pada  18
Maret  2011.
Prihandoko.  (2012).  Anggaran  Pertanian  Naik, Produktivitas Stagnan. (http://www.tempo.co/ r e a d / n e w s / 2 0 1 2 / 0 1 / 1 8 / 0 9 0 3 7 8 0 4 4 / Anggaran-Perta nian- Naik- Produk tivitas- Stagnan) diunduh pada 9 Desember 2012.

## Sekretariat Kabinet. (2012). Kementerian Pertanian
Siap  Hadapi  Tantangan  Perubahan  Iklim. (http://ww w .s e tk a b.go .id/be rita -6 5 83 - k e m e n t e r i a n - p e r t a n i a n - s i a p - h a d a p i - tantangan-perubahan-iklim.html)  idunduh pada 9 Desember 2012.
Se ktor P erta nian Sta gnan. (http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/ 12  /0306164/  Sektor.Pertanian.Stagnan) diunduh pada 9 Desember 2012.
Setboonsarng,  S.  (2006).  Organic  Agriculture,
Poverty Reduction, and the Millennium Devel- opment Goals, ADB Institute Discussion Paper No. 54. Asian Development Bank.
Sheperd,  A.  and  M.  Prowse.  (2008).  Agricultural
Growth,  Poverty  Dynamics  and  Markets. Chronic Poverty Report 2009-08. Chronic Pov- erty Research Centre for BASIS Collaborative Research Support Program, London.
Suprapto,  A.  (2011).  Program  Pemberdayaan
M as ya ra ka t  Ta ni:  Dis am paika n  pada Pe ny us unan  R UU  P erlindunga n  da n Pemberdayaan Petani 21  Maret 2011. Badan Pe ny uluhan  dan  P enge mbanga n  SDM Pertanian  Jakarta.
Suryahadi,  A.,  Suryadarma,  D.  and  Sumarto,  S.
(2006). Economic Growth and Poverty Reduc- tion in Indonesia: The Effects of Location and
Sectoral Components of Growth, SMERU Work- ing Paper. SMERU Research Institute, Jakarta.
Tambunan,  T.  (2006).  Apakah  Pertumbuhan  di Se ktor  P erta nian  Sanga t  Krus ia l  ba gi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia?. Kadin Indonesia-JETRO, Jakarta.
Timmer,  P.  (2008).  Agriculture  and  Pro-Poor Growth:  An  Asian  Perspective,  Asian  Journal of Agriculture and Development, Vol. 5, No. 1, pp. 1-28.
Warr,  P.  (2006).  Productivity  Growth  in  Thailand and  Indonesia:  How  Agriculture  Contributes to  Economic  Growth,  Working  Paper  No. 200606.  Center  for  Economics  and  Develop- ment Studies. Padjajaran University, Bandung.
Von Braun,  J. (2008).  Agriculture for  Sustainable Economic Development: A Global R&D Initia- tive to Avoid a Deep and Complex Crisis. In- ternational  Food  Policy  Research  Institute, Washington DC.
Webb, P.  and Block,  S. (2010).  Support for  Agri- culture during Economic  Transformation: Im- pacts on Poverty  and Undernutrition.  Special Feature-Economic Science. Proceedings of the National  Academy  of  Science  of  the  United States of Amerika, Washington DC.
World Bank. (2011). Country and Lending Groups. (http://data.worldbank.org/about/  country- c l a s s i f i c a t i o n s / c o u n t r y - a n d - l e n d i n g - groups#Lower_middle_income) diunduh pada 24 Februari 2011.
World  Bank. (2007).  ‘Agriculture of  Development 2008’. World Development Report. The World Bank, Washington DC.
Zaman,  K.,  Khan,  M. M., and Ahmad,  M. (2010). Assessing the Poverty Bias of Growth in Agri- culture Sector: Evidence from Pakistan, Inter- national  Journal  of  Trade,  Economic  and  Fi- nance, Vo. 1, No. 3, pp. 303-308.