Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 157 Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)

## KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA  PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kajian  Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan  Masyarakat di Kecamatan Dayeuh Kolot
Rini Rinawati, Dedeh Fardiah , Oji Kurniadi *

## Abstrak
Pembangunan  partisipatif  adalah  suatu  pembangunan  yang memungkingkan  menumbuhkan  kreatifitas  dari  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  di  suatu  kawasan  atau  lingkungannya. Partisipasi masyarakat akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan- kemampuan  masyarakat  untuk  mandiri.  Partisipasi  tidak  hanya  terbatas dalam  pengertian  “ikut  serta”  secara  fisik,  melainkan  keterlibatan  yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan  masalah,  mencari  akar  masalah  dan  menentukan perencanaan program pembangunan.
Perencanaan  pembangunan  partisipatif  dipandang  sebagai  sebuah metodologi  yang  menghantarkan  pelaku-pelakunya  untuk  dapat  memahami masalah  yang  dihadapi,  menganalisa  akar-akar    masalah  tersebut, mendesain  tindakan-tindakan  terpilih  dan  memberikan  kerangka  untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.  Dari 6,1 miliar penduduk dunia  setengahnya  adalah  perempuan.  Dengan  jumlah  yang  banyak  ini perempuan  mempunyai  andil  besar  dalam  setiap  bidang  kehidupan  yang sama  besarnya  dengan  laki-laki  khususnya dalam  perencanaan pembangunan  partisipatif.  Dengan  demikian  manarik  mengkaji  partisipasi perempuan  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  di  Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  data  penelitian  yang  disebarkan  kepada  30  responden perempuan  yang  aktif  dalam  kegiatan  perencanaan  pembangunan partisipatif  di  Dayeuh  Kolot  melalui  survey  diperoleh  hasil  yang menggambarkan  bahwa  bahwa  sikap  perempuan  terhadap  pembangunan
* Rini  Rinawati,  Dra.,  M.Si;  Dedeh  Fardiah,  Dra.,  M.Si;  Oji  Kurniadi,  Drs, M.Si., adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
partisipatif    adalah  ”mendukung”,  sementara  keterlibatan  perempuan dalam  tahapan  proses  pembangunan  partisipatif  memperlihatkan  bahwa masih  dianggap  sedang,  hal  ini  menggambarkan  bahwa  kecenderungan sikap  yang  ditunjukkan  oleh  mereka  tidak  menjamin  keterlibatan  mereka menjadi tinggi atau sejalan dengan sikap mereka.
Kontribusi  perempuan  dalam  proses  pembangunan  partisipatif berkategori  tinggi,  dimana  kontribusi  yang  diberikan  tidak  hanya  bersifat non materi dalam arti pikiran tenaga yang sudah dicurahkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, namun juga perempuan memberikan partisipasi dalam wujud materi.
Kendala  dalam  keikutsertaannya  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan partisipatif juga cukup dirasakan oleh perempuan seperti dari orang-orang  terdekat  misalnya  suami,  anak-anakhal  ini  terlihat  dari  data penelitian  yang  mengambarkan  bahwa  ketika  perempuan  dihadapkan  pada situasi  memilih  antara  keluarga  dan  kegiatan  lingkungannya,  perempuan masih  lebih  mengutamakan  keluarganya,  maka  keterlibatannya  dalam pembangunan partisipatif merupakan pilihan alternatif setelah mengutamakan keluarga .
Kata  Kunci  :  Partisipasi,  Wanita,  Pembangunan  Partisipitif,  dan Perencanaan Pembangunan

## 1 Latar Belakang Masalah
Paradigma pembangunan Indonesia
mulai bergeser dari pembangunan yang top down kepada pembangunan dari bawah ( bottom up ). Pembangunan  tidak  hanya  bersifat  linier  dan  tidak  hanya  melibatkan aparatur pemerintahan saja. Paradigma pembangunan menjadi “ Pembangunan  Partisipatif ”.  Hal  ini  dilandasi  oleh  UU  No.  22/1999 tentang  Pemerintah  Daerah,  dan  UU  No.  25/1999  tentang  Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah.
Pada  gilirannya  peran  pemerintah  dalam  pembangunan  yang  pada awalnya  sebagai  “ provider ”  atau  penyedia/pemberi,  pada  perkembangan selanjutnya  menjadi  “ enabler ”  yaitu  sebagai  pendorong  atau  pemfasilitasi. Selanjutnya pembangunan yang menggunakan pendekatan top down dimana pemerintah  sebagai provider sering  disebut  sebagai  “ orthodox  paradigm ”, sementara  pembangunan  dengan  pendekatan bottom  up dimana  pemerintah
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 159 Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
bertindak  sebagai  pendorong  atau  sebagai  pemfasilitasi  dikenal  dengan istilah “ the alternatif paradigm ”.
Dalam  pembangunan  yang  menggunakan  pendekatan bottom  up (partisipatif)  tersebut  masyarakat  menjadi  ujung  tombak  dari  sebuah pembangunan.  Oleh  karena  itu  masyarakat  diharapkan  dapat  secara  aktif berperan  serta  dalam  menentukan  arah  membangunan.  Partisipatif  dalam pembangunan tidak hanya terbatas dalam pengertian “IKUT SERTA” secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah  sendiri,  mengorganisasikan  masalah,  mencari  akar  masalah  dan menentukan perencanaan program pembangunan.
Perencanaan  dengan  pendekatan  partisipatif  yang  biasa  disebut sebagai participatory  planning menurut  pendapat  Friedmann  merupakan suatu  proses  politik  untuk  memperoleh  kesepakatan  bersama  ( collective agreement )  melalui  aktivitas  negosiasi  antar  seluruh  pelaku  pembangunan ( stakeholders ):
”Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan  serta  setiap  tahap  perkembangannya.  Dalam  hal  ini perencanaan  partisipatif  lebih  sebagai  sebuah  alat  pengambilan keputusan  yang  diharapkan  dapat  meminimalkan  konflik  antar stakeholder .  Perencanaan  partisipatif  juga  dapat  dipandang  sebagai instrumen  pembelajaran masyarakat  ( social  learning )  secara  kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholders dalam  upaya  memobilisasi  sumberdaya  yang dimilikinya secara luas.”  (John Friedmann, 1997; 25)
Dari  6,1  miliar  penduduk  dunia  setengahnya  adalah  perempuan. Dengan  jumlah  yang  banyak  ini  seharusnya  perempuan  mempunyai  andil besar  dalam  setiap  bidang  kehidupan  yang  sama  besarnya  dengan  laki-laki. Kenyataannya  berdasarkan  data  dari Human  Development  Report (HDR) UNDP 2002  dalam pengambilan  keputusan strategis, presentase perempuan Indonesia  hanya  8,0%  dalam  legislatif  dan  5,9%  dalam  eksekutif.  Artinya begitu banyak keputusan atau kebijakan itu diambil oleh sebagian besar laki-
laki.  Dengan  demikian,  bisa  jadi  sebuah  pembangunan  yang  menyentuh perempuan-pun pengambil kebijakannya adalah laki-laki 1 .
Oleh  karenanya  melalui  Inpres  No.  9/2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  Dalam  Pembangunan  Nasional,  diharapkan  partisipasi  perempuan dalam  pembangunan  dapat  optimal.  Selain  itu  di  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  tahun  2005  disebutkan  bahwa  strategi  pengarusutamaan  gender diterapkan ke dalam proses dan tahapan pembangunan.
Dari  kajian  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  maka  menarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai:  “Bagaimana  partisipasi  perempuan  dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana  sikap  perempuan    terhadap  perencanaan    pembangunan partisipatif?.
2. Pada  tahapan  apa  saja  perempuan  berpartisipasi  dalam  perencanaan pembangunan partisipatif?
3. Bagaimana  partisipasi  yang  ditampilkan  perempuan  dalam  perencanaan pembangunan partisipatif?.
4. Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam perencanaan pembangunan partisipatif?.

## 2 Tinjauan Teorititis.

## 2.1 Tinjauan Komunikasi Pembangunan
Paradigma  pembangunan  Indonesia  pada  awalnya  memandang pembangunan sebagai suatu perspektif yang tunggal dan evolusioner. Dalam paradigma  ini  pembangunan  diartikan  sebagai  “…jenis  perubahan  sosial dimana  ide-ide  baru  diperkenalkan  kepada  suatu  sistem  sosial  untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik”. (Roger & Shoemaker, dalam Nasutioan,1996;28)
1 “ Minimnya Partisipasi Perempuan ” Artikel , Pikiran Rakyat, 5 Maret 2006 hal 17
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 161
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
Sebagai  upaya  yang  bersifat  evolusioner  dan  dalam  rangka  mengejar ketinggalan  dari  negara  maju,  maka  suka  tidak  suka,  disadari  atau  tidak disadari  paradigma  pembangunan  identik  dengan  pembangunan  ekonomi. Namun,  pembangunan  ini  banyak  mendapat  kritikan,  karena  ternyata pembangunan  yang  hanya  menitikberatkan  pada  sektor  ekonomi  telah membawa  berbagai  akibat  yang  negatif,  seperti;  kerusakan  alam,  timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. (Tjokrowinoto,1996;9)
Dalam  paradigma  pembangunan  di  atas  masyarakat  hanya  dijadikan sebagai  objek  dari  pembangunan.  Masyarakat  sebagai  objek  tidak diikutsertakan  dalam  pembangunan  tersebut.  Mereka  hanya  menikmati hasilnya  saja.  Celakanya,  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  masyarakat tersebut  seringkali  tidak  dibutuhkan  oleh  mereka.  Hal  ini  dikarenakan perencanaan  dari  pembangunan  tersebut  bukan  merupakan  kebutuhan  yang lahir  dari  masyarakat,  akan  tetapi  merupakan  kebutuhan  segelintir  orang dengan  berbagai  kepentingan.  Dengan  demikian  pembangunan  adalah perubahan  yang  diputuskan  dan  dilakukan  oleh  suatu  masyarakat  untuk kemajuan masyarakat itu sendiri.
Pembangunan  partisipatif  alih–alih  pembangunan  bertumpu  pada masyarakat  yang  disebut  sebagai  “ the  alternative  paradigm ” 2 memiliki prinsip dasar konsep pemberdayaan yang meliputi :
1. Pembangunan Kota Yang Komprehensif
Upaya  penataan  kawasan  (masyarakat)  harus  dipandang  sebagai  proses pembangunan suatu lingkungan dengan cara sesuai dengan RTRW  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Membangun Tanpa Menggusur.
Proses  pembangunan  kawasan  diharapkan  tidak  menggusur  masyarakat, baik  secara  langsung (displacement) maupun  tidak  langsung/bertahap (gentrification  process ).  Bila  penduduk  akan  digusur,  maka  harus  ada suatu  kebijaksanaan  yang  jelas  mengenai  bentuk  penanganan  yang ditentukan berdasarkan aspirasi penduduk.
3. Memberdayakan masyarakat dan membangun dari dalam
Pengelolaan  sumber  daya  dimaksudkan  untuk  membantu  masyarakat dalam  menggali  bakat,  potensi,  kemampuan,  kelebihan  yang  sudah  atau mungkin  belum  terlihat  secara  jelas,  sehingga  akan  tercipta  partisapsi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan tersebut.
2 Tri Exnas, Usulan Teknis, Pendampingan Perumahan Swadaya , 2005
4. Berpedoman  pada  prinsip-prinsip  demokrasi,  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas, dan desentralisai.
Pada  akhirnya  pembangunan  sebagai  fenomena  sosial  menuntut adanya  perlakukan  dan  penanganan  yang  khusus,  terutama  mengingat berbagai  faktor  yang  akan  mempengaruhinya.  Disinilah  peran  komunikasi pembangunan  menjadi  intrumen  utama.  Nasution  (1988:62)  menjelaskan bahwa  komunikasi  pembangunan  meliputi  peran  dan  fungsi  komunikasi antar  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  usaha  pembangunan  terutama  anatar masyarakat  dengan  pemerintah  mulai  dari  perencanaan,  kemudian pelaksanaan, dan peniliain terhadap pembangunan.
Schramm  merumuskan  tugas  pokok  komunikasi  dalam  suatu pembangunan nasional, yaitu:
1. Menyampaikan  kepada  masyarakat  informasi  tentang  pembangunan nasional,  agar  mereka  memusatkan  perhatian  pada  kebutuhan  akan perubahan,  kesempatan  dan  cara  mengadakan  perubahan,  sarana-sarana perubahan, dan membangitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengambil  bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan  semua  pihak  yang  akan  membuat  keputusan  mengenai perubahan,  memberi  kesempatan  kepada  para  pemimpin  masyarakat untuk  memimpin  dan  mendengarkan  pendapat  rakyat  kecil,  dan menciptakan  arus  informasi  yang  berjalan  lancar  dari  bawak  ke  atas ( bottom up )
3. Mendidik  tenaga  kerja  yang  diperlukan  pembangunan  sejak  orang dewasa,  hingga  anak-anak  sejak  pelajaran  baca  tulis,  hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. (Nasution,1988:55)

## 2.2 Hakikat  Pemberdayaan
Proses  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakatn masyarakat menurut Kartasamita  (dalam  Hikmat,2006:1)  adalah  upaya  memperkuat  unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang beada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 163 Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
sindiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.
Sementara, Effendy (2000:6) memahami pemberdayaan sebagai upaya terencana  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  potensi  seluruh  anggota masyarakat  dan  memobilisasikan  aspirasi  mereka  untuk  berpartisipasi dengan berperan serta secara aktif dalam proses pebangunan.
Dengan  demikian  pemberdayaan  dalam  wacana  pembangunan  yang partisipatif  akan  selalu  dikaitkan  dengan  konsep  mandiri,  partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Rappaport (dalam Hikmat, 2006:3) menjelaskan bahwa  pemberdayaan  diartikan  sebagai  pemahaman  secara  psikologis pengaruh konrol individu terhadap keadaan social, kekuatan politik, dan hak- haknya menurut undang-undang.
Di  sisi  lain  McArdle  (dalam  Hikmat,  2006;3)  mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksankaan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai  tujuan  kolektif  diberdayakan  melalui  kemandiriannya  bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha-usaha mereka sendiri  dan  akumulasi  pengetahuan,  keterampilan  serta  sumber  lainnya dalam  rangka  mencapai  tujuan  mereka  tanpa  bergantung  pada  pertolongan dari hubungan eksternal.
Dari  berbagai  penjelasan  mengenai  pemberdayaan  yang  disampaikan oleh  para  ahli  tersebut,  maka  indicator  dari  suatu  pemberdayaan    meliputi kompetensi  kerakyatan,  kemampuan  social  politik,  dan  kompetensi partisipatif  (Kieffer,  dalam  Suharto,2006:63).  Parsons  memperjelas mengenai  indikator  dari  suatu  pemberdayaan  yang  dilakukan  akan  merujuk pada tiga dimensi berikut:
1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan  yang  dihasilkan  dari  sebuah  gerakan  sosial  yang  dimulai dari  pendidikan  dan  politisasi  orang-orang  lemah  dan  kemudian melibatkan  upaya-upaya  kolektif  dan  orang-orang  lemah  tersebut  untuk
mmperoleh  kekuasaan  dan  mengubah  sruktur-struktur  yang  masih menekan. (dalam Suharto,2006:63)
Pemberdayaan pada gilirannya menjadi masalah ketika pelaksanaannya  secara  konseptual  bersifat zero-sum, maksudnya,  proses pemberdayaan  itu  dibarengi  oleh  adanya power atau  dominasi kelompok terhadap  kelompok  lainnya.  (Craig  dan  Mayo,  1995).  Oleh  karena  itu pemberdayaan  yang  dilakukan  harus  tepat  sasaran  dan  tujuannya. Sumodiningrat  menjelaskan  bahwa  sasaran  dan  tujuan  dari  pemberdayaan adalah :
1. Meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan,
2. Berkembangnya  kapasitas  masyarakat  untuk  meningkatkan  kegiatan social ekonomi produktif masyarakat,
3. Berkembangnya  kemampuan  masyarakat  dan  meningkatnya  kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparatur maupun warga. (Sumodiningrat,
2000: 109)
Pemberdayaan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara  kolektif,  oleh karena  itu  memerlukan  sebuah  strategi  agar  pemberdayaan  yang  dilakukan dapat  mencapai  hasil  yang  maksimal.  Beberapa  strategi  ( empowerment setting ) yang  dapat dilakukan  dalam proses pemberdayaan  menurut Parsons adalah :
1. Aras  Mikro,  dimana  pemberdayaan  dilakukan  terhadap  masyarakat secara individu.
2. Aras  Mezzo,  yaitu  pemberdayaan  yang  dilakukan  terhadap  sekelompok orang  yang  mana  kelompok  tersebut  digunakan  sebagai  media intervensi.
3. Aras Makro, yaitu pemberdayaan yang dilakukan dengan Strategi Sistem Besar  (Large-System-Strategy)  karena  sasaran  perubahan  diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. (Suharto,2006:66)
Strategi perberdayaan  yang  dilakukan tersebut  dalam  pelaksanaannya ditunjang  oleh  pendekatan  pemberdayaan.  Dengan  demikian  pelaksanaan proses  dan  pencapaian    tujuan  pemberdayaan  tersebut  dicapai  melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang mengikuti “formula 5P” yaitu:
1. Pemungkinan,  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 165 Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
2. Penguatan;  memperkuat  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki masyarakat  dalam  memecahkan  masalah  dan  memenuhi  kebutuhan- kebutuhannya.  Pemberdayaan  dalam  hal  ini    harus  mampu  menumbuh- kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan,  yaitu  melindungi  masyarakat  terutama  kelompok- kelompok  lemah  agar  tidak  tertindas  oleh  kelompok  kuat,  menghindari terjadinya  persaingan  yang  tidak  seimbang  (apalagi  tidak  sehat)  antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokongan,  memberikan  bimbingan  dan  dukungan  agar  masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan  distribusi  kekuasaan  antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat. (Suharto,2006:67)

## 2.3 Perencanaan Partisipatif
Konsep  ini  adalah  suatu  hak  masyarakat  untuk  secara  sistematis melibatkan  diri  dalam  proses  pengambilan  keputusan  sampai  ke  tingkat paling  bawah.  Secara  sitemik  artinya  warga  negara  berhak  untuk menentukan  kebijakan  publik  (kepentingan  umum).  Tentunya  untuk keputusan-keputusan yang bermakna. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  untuk  mengurangi  ancaman  kegagalan-kegagalan  terkait dalam  semua  proses  yang  berhubungan  dengan  rancangan,  formulasi  dan implementasi atau pelaksanaan.
Dengan  prinsip experience  based  learning  process, fokus  dan pendekatan partisipatoris adalah bagaimana  memfasilitasi  masyarakat untuk menginisiasi  kegiatan  dalam  pemecahan  masalah  melalui  perencanaan, implementasi,  monitoring  dan  evaluasi  berdasarkan  hasil  konsultasi  dan pengambilan  keputusan  diantara  mereka  sendiri.  Fungsi  fasilitasi  dalam konteks  itu  tidak  hanya  bermakna  pendampingan  hagi  proses  yang berlangsung  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  bermakna  analisis  terhadap potensi dan hambatan struktural
Untuk  itu  pembangunan  pemberdayaan  perempuan  sangat  penting untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  semua  aspek
kehidupan.  Model  Pemberdayaan  masyarakat  yang  dikembangkan  dalam kerangka  perencanaan  pembangunan  partisipatif  dilakukan  dan  melalui pendekatan “Tridaya”   melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tridaya yang dimaksud  meliputi  bidang  sosial,  ekonomi  dan  peningkatan  sarana  dan prasarana.
Hal  ini  merupakan  ciri  khas  dari  model  pemberdayaan  dalam pembangunan yang bertumpu kepada rakyat ( people centered development ). Keterlibatan  banyak  pihak  dalam  konsep  pemberdayaan  ini,  pada  akhirnya akan berperan penting dalam keberhasilan  program yang dilaksanakan.
Selanjutnya,  hasil  yang  diharapkan  dari  penerapan  perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah sebagai berikut 3 :
1. Diterapkannya  proses  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan daerah yang lebih partisipatif.
2. Kebijaksanaan,  strategi  dan  program  pembangunan  jangka  menengah yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi  serta  aspirasi  kebutuhan  dan kemempuan masyarakat.
3. Rencana  tindak  (action  plan)  pengelolaan  keuangan  dan  pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kemampuan keuangan daerah.
4. Rencana  tindak  pengembangan  kelembagaan  daerah,  peningkatan kualitas  sumberdaya  manusia,  dan  perangkat  perundangan  yang  yang menunjang proses pembangunan daerah.
Pada  sisi  lain  kebijakan  pembangunan  di  Indonesia  yang  didasarkan pada  Undang-undang  Dasar  tahun  1945  dan  dituangkan  dalam  Garis-garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  yang  ditetapkan  melalui  TAP  MPR  setiap  5 tahun,  dimana  arah  pembangunan  ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  memberikan  penekanan  pada  visi pembangunan  yaitu  “mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara”.  Sebagai langkah  untuk  mencapai  Visi  tersebut,  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan menetapkan enam misi yang menjadi dasar pelaksanaan, yaitu 4 : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
3 Tri  Exnas, Usulan Teknis  Pekerjaan  Pendampingan  Masyarakat  Perumahan Swadaya ,  Dept.  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya,  Satuan  Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, bandung, 2005
4 Download dari www.kalyanamitra.or.id , Maret 2006
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 167
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
2.   Memajukan  tingkat  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  politik  dan jabatan publik;
3.  Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4.   Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
5.  Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data;
6.  Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Untuk  itu  pembangunan  pemberdayaan  perempuan  sangat  penting untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  semua  aspek kehidupan.  Model  Pemberdayaan  masyarakat  yang  dikembangkan  dalam kerangka  perencanaan  pembangunan  partisipatif  dilakukan  dan  melalui pendekatan “Tridaya”   melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tridaya yang dimaksud  meliputi  bidang  sosial,  ekonomi  dan  peningkatan  sarana  dan prasarana.  Adapun  model  dari  pemberdayaan 5 yang  melibatkan  berbagai pihak tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: (halaman 157)
Pada model pemberdayaan di atas, maka kita dapat melihat bagaimana kelompok  perempuan  sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat  menjadi terlibat  dalam  proses  pembangunan  partisipatif. Memang dalam pembangunan  partisipatif  melalui  pemberdayaan  masyarakat,  maka  seluruh elemen  masyarakat  termasuk  di  dalamnya  wanita  akan  dituntut  peran sertanya.
Dengan  demikian  kelompok  perempuan  menjadi  salah  satu  dari beberapa  kelompok  yang  turut  berperan  dalam  pembangunan  partisipatif. Oleh  karena  itu  pembangunan  partisipatif  memberikan  peluang  untuk mengapresiasi  berbagai  kontribusi  perempuan  terhadap  aspek-aspek pembangunan,  antara  lain  mencakup  bidang  ekonomi,  social,  budaya,  dan pemberian  prioritas  kepada  perempuan  untuk  memperoleh  akses  dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan tersebut.
5 Tri  Exnas, Usulan Teknis  Pekerjaan  Pendampingan  Masyarakat  Perumahan Swadaya ,  Dept.  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya,  Satuan  Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, bandung, 2005

## Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat

## 3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif”, yaitu suatu  metode  yang  bertujuan  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan mengukur dengan cara  menghimpun  data  dan  fakta.  (Rakhmat,Jalaluddin, Metode  Penelitian Komunikasi . PT Remaja RosdaKarya.  Bandung. 2001 : 24).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Dayeuhkolot  Kabupaten Bandung. Kecamatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Dayeuh Kolot merupakan  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  sebagai  penerima berbagai program pembangunan partisipatif, diantaranya “Program Fasilitasi Perencanaan  Prasarana  Lingkungan  Perumahan/Permukiman  Partisipatif” dari  Dinas  Kimtawil  (Permukiman  dan  Tata  Wilayah)  Kabupaten  Bandung pada tahun 2004 dan program “Pekerjaan Pendampingan Masyarakat dalam
Tokah-tokoh Masyarakat BPD, Dusun RW, RT, dll Kepala Desa/ Perangkat Desa Ulama-ulama Kelompok- Kelompok Masyarakat Forum-forum Musyawarah Mayarakat Grass Root Kelompok perempuan;  PKK, posyandu, dll Pemuda, dll
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 169
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
Rangka  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Kumuh”  dari  Dinas  Perumahan dan Permukiman (TARKIM) Propinsi Jawa Barat pada tahun 2006.
Dengan  adanya  kedua  program  pembangunan  dari  pemerintah  yang menekankan  pada  pemberdayaan  masyarakat  kita  dapat  melihat  bagaimana keterlibatan perempuan yang ada di kecamatan Dayeuh Kolot pada program pembangunan tersebut.
Responden  dari  peneltian  ini  adalah  para  perempuan  yang  ada  dalam organisasi  yang  ada  di  Kecamatan  Dayeuhkolot  Kabupaten  Bandung. Organisasi  yang  dimaksud  adalah  Kecamatan,  BPD,  PKK,  LPM  yang  ada ditingkat kecamatan maupun desa. Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Dayeuh  Kolot,  maka  jumlah  perempuan  yang  aktif  dalam  organisasi  yang ada  berjumlah  100  orang.  Selanjutnya  dari  jumlah  tersebut  dipilih  secara random  acak  sederhana  sebesar  30  orang  dari  perempuan  yang  aktif  di organisasi  tersebut  melalui  pengundian  untuk  dijadikan  responden  yang diberi angket.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbagai cara yaitu :
1 Angket. Teknik ini menjadi teknik pengumpulan data yang utama kepada responden penelitian.
2 Wawancara.  Teknik  wawancara  dilakukan  pula  bila  responen  tidak memahami  dari  pertanyaan  yang  diajukan.  Teknik  ini  juga  dilakukan untuk  menggali  lebih  dalam  mengenai  permasalahan  partisipasi perempuan dalam pembangunan partisipatif.
3 Kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan pembangunan partisipatif yang dikaji dalam penelitian ini.

## 4 Hasil Penelitian
Usia  responden,  memperlihatkan  hasil  bahwa  mayoritas  perempuan yang aktif dalam pembangunan partisipatif  berusia sekitar 30-49 tahun. Dari rata-rata  usia  perempuan  yang  aktif  dalam  partisipasi  pembangunan  di wilayah  Dayeuh  Kolot  ternyata  didominasi  oleh  perempuan  dewasa  dan sudah  relatif  matang  pemikirannya.  Berdasarkan  usia  ini  tergambar  bahwa antara  usia  30-49  ini  memang  masa  dimana  perempuan  sudah  mulai memikirkan  kontribusi  dirinya  buat    lingkungan  sehingga  kebutuhan aktualisasi  diri  dalam  masa-masa  ini  sedang  terjadi  dalam  diri  perempuan
tersebut,  maka  wajarlah  jika  pada  rata-rata  usia  di  atas  inilah  mereka  aktif melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya.
Seluruh responden  yang  dimintai  kesediaannya untuk  mengisi angket semuanya  menyatakan  sudah  menikah  walaupun  ada  sejumlah  7  %  sudah menjadi janda, sehingga kalau kita kaitkan dengan usia responden logikanya wajar  saja  karena  usia  antara  30  –  50  kemungkinan  besar  sudah  menikah. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  konsep  budaya  orang  timur  yang  memiliki  mitos bahwa  perempuan  di  atas  25  tahun  sudah  harus  menikah.  Selain  status marital,  hal  yang  tak  kalah  pentingnya  dalam  mengetahui  identitas responden  adalah  masalah  pekerjaan,  hal  ini  akan  menarik  dibahas  karena kita  menjadi  tahu  sejauhmana  status  pekerjaan  ini  menentukan  sejauhmana keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  sejumlah  86,6  %  perempuan tidak bekerja secara formal namun menjadi ibu rumah tangga, 10 % dari para perempuan  responden  penelitian  ini  sebagai  pedagang  dan  hanya  3,4  % sebagai  pegawai  negeri.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sudah  diduga sebelumnya  bahwa  kemungkinan  besar  mereka  yang  aktif  di  wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan rata-rata mereka yang menjadi ibu rumah  tangga.  Beberapa  kemungkinan  alasan  mengapa    ibu  rumah  tangga lebih aktif di  wilayahnya termasuk pada  masalah pembangunan  diantaranya karena  ibu  rumah  tangga  punya  banyak  waktu  untuk  aktif  di  wilayahnya sehingga mencari aktifitas di luar dengan terlibat langsung dalam kegiatan di lingkungannya.  Sedangkan  mereka  yang  bekerja,  jangankan  punya  waktu untuk  aktif  dilingkungannya  waktunya  sudah  tersita  habis  oleh  pekerjaan formalnya.
Di  samping  alasan  banyak  waktu  yang  dipunyai  oleh  para  ibu  rumah tangga  untuk  aktif  di  lingkungannya,  merekapun  berkeinginan  untuk mengaktualisasikan  diri  dengan  cara  eksistensi  pada  lingkungan  sekitarnya. Jadilah  para  perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga  tersebut  aktif  dalam berbagai organisasi yang ada di lingkungannya.
Aktifitas para perempuan di lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya ternyata  rata-rata  mereka    aktif  di  PKK,  dengan  angka  rata-rata  36,6  % belum  lagi  disamping  di  PKK  mereka  juga  aktif  di  dua  tempat  seperti LKMD,MUI  dll,  dengan rata-rata angka 3,4 %, 13,4 %, 26,6 %, 6,6 %, 3,4 % Sehingga kita dapat berasumsi bahwa selama ini memang hanya PKK lah yang banyak menonjolkan peran perempuan didalamnya, karena aktifitasnya
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 171
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
identik  dengan  urusan  perempuan,  seperti  posyandu  dalam  melayani  anak- anak  balita,  arisan,  lansia,  pengajian  ibu-ibu  dan  kegiatan-kegiatan  yang selama  ini  biasanya  dilakukan  oleh  perempuan,    kita  jarang  mendapati pengurus PKK adalah pria.
Sebaliknya aktifitas perempuan di lembaga semacam LKMD misalnya jarang  kita  melihatnya,  hal  ini  tercermin  pula  hasil  penelitian  yang memperlihatkan dari responden penelitian hanya 10 % saja perempuan yang aktif  dalam  lembaga  LKMD.  Begitu  pula  di  lembaga  MUI  hanya  3.4  % perempuan yang menjadi reponden aktif sebagai anggotanya, bahkan di BPD hanya 6,6% dari perempuan yang aktif menjadi anggotanya.
Berdasarkan hasil  data yang  diperoleh  dari penelitian  yang dilakukan menunjukkan  bahwa  perempuan  di  Dayeuh  Kolot  mempunyai  sikap  positif terhadap  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  nuansa pemberdayaan  mayarakat  atau  dengan  kata  lain  paradigma  pembangunan pertisipatif. Dari sikap positif  yang  dipunyai  oleh para perempuan  yang ada di  Dayeuh  Kolot  terhadap  perencanaan  pembangunan  pada  gilirannya memberikan  kontribusi  pada  keterlibatan  atau  partisipasi  perempuan  dalam progman perencanaan pembangunan partisipatif.
Keterlibatan  perempuan  dalam  berbagai  tahapan  pembangunan partisipatif  khususnya  pada  perencanaan  pembangunan  partisipatif  ini tentunya  bila  melihat  pada  tahapan  partisipasi,  maka  kesemua  tahapan  itu sudah  dikerjakan  oleh  para  perempuan  yang  ada  di  Dayeuh  Kolot.  Adapun tahapan  dari  tingkatan  partisipasi  yang  dilalui  oleh  responden  tersebut sebagai  berikut:  sosialisasi,  Focus  Group  Discossion  (FGD),  pembentukan Tim  SKS  (Survey  Kampung  Sendiri),  pelaksanaan  SKS  (Survey  Kampung Sendiri),  dan  lokakarya.  Sementara  itu  dari  sisi  tingkatan  pertisipasi  yang ditunjukkan  oleh para perempuan  yang ada  di Dayeuhkolot sudah ada pada tahapan keikutsertaan pada perencanaan pembangunan. Patisipasi perempuan  dalam  perencanaan  pembangunan  menjadi  tingkatan  tertinggi dari  tahapan  partisipasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  proses pembangunan, hal ini sesuai dengan gambar berikut : (halaman 172).
Hasil  penelitian  yang  memperlihatkan  bahwa  perempuan  di  Dayeuh Kolot  menjadi  bagian  dalam  proses  pembangunan  yang  partisipatif, memberikan  gambaran  bahwa  model  Pemberdayaan  masyarakat  yang dikembangkan  dalam  kerangka  perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang dilakukan  dan  melalui pendekatan “Tridaya”  telah  dilaksanakan  di  Dayeuh Kolot.

## Gambar 2 Tingkatan Partisipasi Perempuan
Perencanan  pembangunan  partisipatif  yang  dilaksanakan  di  Dayeuh Kolot  telah  melibatkan  berbagai  pihak.  Hal  ini  merupakan  ciri  khas  dari model  pemberdayaan  dalam  pembangunan  yang  bertumpu  kepada  rakyat ( people  centered  development ).  Keterlibatan  banyak  pihak  dalam  konsep pemberdayaan ini, pada akhirnya akan berperan penting dalam keberhasilan program yang dilaksanakan.
Dari  sisi  kerangka  misi  otonomi  daerah  pembangunan  partisipatif yang sudah dilaksanakan di Dayeuh Kolot dapat menjadi satu arena interaksi berbagai  pihak  yang  sudah  barang  tentu  sebagai  implikasi  dari  berlakunya UU  No.  22/1999  dan  UU  No.  25/1999,  tentang  memberikan  peluang  bagi setiap  pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  merencanakan  dan  mengelola pembangunan daerahnya sendiri, berdasarkan potensi dan masalah yang ada di daerahnya.
Selanjutnya kontribusi perempuan secara materi terhadap pembangunan  yang  dilansanakan  di  lingkungannya  dalam  proses pembangunan  partisipatif  masih  cukup  rendah.  Hal  ini  menandakan  bahwa perempuan  walaupun  secara  sikap,  maupun  keterlibatannya  didalam  proses pembangunan  partisipatif  ikut  aktif,  tetap  saja  nilai  kontribusinya  masih rendah.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  diantaranya  misalnya kesempatan untuk memberikan kontribusi tetap masih didominasi oleh kaum
berpartisi Pasi dlm ikut merencanakan Berpartisipasi dalam menilai
hasil pembangunan Berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan
Berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil pembangunan
Penikmat hasil pembangunan
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 173
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
pria,  selain  itu  dari  sisi  perempuan  itu  sendiri  mereka  belum  siap memberikan  kontribusinya  kepada  proses  pembangunan  partisipatif, sehingga mereka hanya ikut terlibat secara pasif saja.
Hal ini karena pada kenyataannya peranan perempuan dalam berbagai hal  termasuk  dalam  pengambilan  keputusan  masih  terjadi  ketimpangan dibanding  dengan  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  kalau  beberapa kendala  dijumpai  perempuan  pada  keterlibatannya  dalam  pelaksanaan pembangunan  partisipatif.  Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  perempuan pada  keterlibatannya  atau  patisipasinya  para  program  pembangunan  seperti dari  keluarga  sendiri  yaitu  suami  dan  serta,  lingkungan,  serta  rekan  sekerja dalam  organisasi  yang  dimasukinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  ketika perempuan  terlibat  dalam  pembangunan  dimana  dihadapkan  pada  situasi harus  memilih  antara  keluarga  dan  kegiatan  lingkungannya,  perempuan masih  lebih  mengutamakan  keluarganya,  maka  keterlibatannya  dalam pembangunan partisipatif merupakan pilihan alternatif setelah mengutamakan keluarga.
Ada  beberapa  penyebab  yang  membuat  perempuan  seringkali  lebih memilih  keluarga  ketimbang  urusan  masyarakat  yaitu  :pengaruh  tata  nilai, adat  istiadat,  dan  budaya  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  secara  realita dan  berlangsung  berabad-abad  memberikan  peluang  lebih  besar  bagi  laki- laki  dibanding  perempuan.  Secara  antropologis  dikenal  ada  sistem matriarchat  (garis  ibu)  dan  ada  sistem  patriarchat  (garis  ayah),  namun prioritas  untuk  lebih  maju  tetap  diberikan  pada  laki-laki,  yang  dikenal dengan ideologi patriarkhi.
Dengan  adanya  budaya  seperti  itu  seringkali  pekerjaan  domestik (urusan  kelaurga,  seperti  anak,  dapur  dsb)  tetap  menjadi  tanggung  jawab perempuan atau seorang ibu. Disamping itu perempuan (seorang ibu) dengan naluri keibuannya yang punya kedekatan dengan anak-anak, maka seringkali tepat  lebih  memilih  urusan  keluarga  (anak-anak)  disbanding  dengan  urusan kemasyarakatan. Hal ini  juga  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  kesediaan  dan kemauan  perempuan  sendiri  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  percaya diri  dalam  memperjuangkan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  pelaksanaan  tugas-kewajiban  domestik  dan  publik  secara  selaras, serasi dan seimbang.

## 5 Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  pada  pembahasan  dilandasi    teori-teori  yang  di gunakan  dalam  kajian  pustaka  serta  berdasarkan  data  lapangan  yang diperoleh melalui penelitian ini  maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Sikap  perempuan  terhadap  pembangunan  partisipatif  sangat  mendukung dengan adanya kegiatan  ini  yang  ditunjukkan  dengan  aspek kognitif  dan afeksi  yang  memadai  dari  perempuan  ini  yang  merepresentasikan  sikap positif yang diberikannya.
b. Keterlibatan  perempuan  dalam  tahapan  proses  pembangunan  partisipatif cukup memadai, artinya perempuan telah ikut berpatisipasi dalam proses tersebut
c. Kontribusi  perempuan  dalam  tahapan  proses  pembangunan  partisipatif belum  memberikan  kontribusi  optimal,  mereka  hanya  terlibat  secara pasif, sehingga kontribusinya belum memadai.
d. Kendala  yang  dihadapi  perempuan  ketika  berpartisipasi  dalam pembangunan  partisipatif    masih  relatif  rendah  namun  tetap  ketika perempuan dihadapkan pada situasi memilih antara keluarga dan kegiatan lingkungannya, perempuan masih lebih mengutamakan keluarganya.

## 6 Rekomendasi
Menurut  penjabaran    fenomena  tentang  peran  perempuan  dalam paradigma  pembangunan  partisipatif  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat direkomendasikan diantaranya :
a. Perlu adanya stimulant berupa pendampingan atau kegiatan fasilitasi bagi para perempuan baik  dari pihak pemerintah  maupun  elemen-elemen lain agar  keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan  partisipatif  berjalan secara efektif dan efesien.
b. Adanya  sosialisasi  rencana  pembangunan  secara  komprehensif  sehingga perempuan  paham  akan  peran  dan  fungsinya  dalam  konteks pembangunan partisipatif termasuk keterlibatannya dalam kegiatan ini.
--------------------------
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 175
Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)

## DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja,  Kusnaka  dan  Harry  Hikmat.  2003. Participatory  Research Appraisal  dalam  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat. Bandung : Humaniora.
Alvin  Y.SO  dan  Sumarsono.  1994. Perubahan  Sosial  dan  Pembangunan. Jakarta :  PT. Pustaka LP3ES.
Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan. Bandung : Alfabeta.
Budiman,  Arief.  2000. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga. Jakarta  :  PT. Gramedia.
Effendi,  Tadjudin  Noer.  2000. Pembangunan,  Krisis,  dan  Arah  Reformasi . Muhammadiyah University Press.
Halim,  Rr  Suhartini  A  dan  Imam  Khambali  Abd.  Basyid.  2005. Model- Model  Pemberdayaan  Masyarakat. Yogyakarta  :  Pustaka Pesantren.
Hamijoyo,  Santoso  S.  2005. Komunikasi  Partisipatoris;  Pemikiran  dan Implementasi  Komunikasi  dalam  Pengembangan  Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama Press.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti.  2006. Konsep  dan  Teknis  Penelitian Gender. Malang :  UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
Haryono,  Dedi.  2003.  ”Perencanaan  Bersama  Masyarakat”. Makalah dalam rangka Sosialisasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif, DPP INKINDO Prop. Jawa Barat, Bandung.
Hikmat,  Harry.  2001. Strategy  Pemberdayaan  Masyarakat. Bandung  :
Humaniora Utama Press.
John Friedmann. 1987. Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action. New Jersey :  Princeton University Press.
Mahfud MD, Moh. 1997. Tantangan Pembangunan di Indonesia ; Beberapa Pandangan  Kontemporer  dari  Dunia  Kampus. Yogyakarta  :  UII Press.
Mubyarto.  1998. Program  IDT  dan  Pemberdayaan  Masyarakat .  Jakarta  : Aditya Media.
Nasution, Zulkarimein. 1988. Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta : CV. Rajawali.
Priyono,  Onny  S  dan  A.M.W.  Pranarka.  1996. Pemberdayaan  Konsep, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta : CSIS.
Rogers, Everett.M. 1984. Komunikasi dan Pembangunan; Perspektif Kritis , Jakarta : LP3ES.
Sajogyo,  Pudjiwati  dan  Sajogyo.  2002. Sosiologi  Pedesaan. Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat; Kajian  Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan Pekerjaan Sosial . Bandung :  PT. Refika Aditama.
Suprapto,  Riga  Adiwoso.  1993.  “Kerangka  Pembangunan  Wanita: Feminisme Dalam Perspektif Historis”. Makalah dalam “Palatihan bagi  Pelatih  Inti  Mengenai  Gender  dan  Pembangunan,  Kantor Menneg UPW. Cisarua
Susanto,  Phil Astrid. 1995. Sosiologi Pembangunan. Jakarta : Binacipta.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1996. Pembangunan;  Dilema  dan  Tangtangan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tri  Exnas.  2005. Usulan Teknis  Pekerjaan  Pendampingan  Masyarakat Perumahan  Swadaya ,  Dept.  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jendral Cipta  Karya,  Satuan  Kerja  Sementara  Pemberdayaan  Komunitas Perumahan Jawa Barat, Bandung.
Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk
Pemberdayaan  Masyarakat. Jakarta  :  PT,  Elex  Media Komputindo.
Zubaedi. 2007. Perberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan 177 Pembangunan (Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, dan Oji Kurniadi)
Sumber Lain :
www.kalyanamitra.or.id , Maret 2006
Kerangka  Acuan  Kerja.  2004.  Kegiatan  Fasilitasi  Perencanaan  Prasarana Lingkungan  Perumahan/Pemukinan  Partisipatif  di  Kabupaten Bandung, 2004
Konsep P2KP” download dari  : http://www.p2kp.org
Laporan  Akhir, Fasilitasi  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif ,  Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung, 2004
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bandung,  No  40  tentang: Peraturan  Daerah dan Pola dasar Pembangunan Daerah tahun 2001 – 2005 , Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bandung, 2001
Makalah  dalam  Palatihan  bagi  Pelatih  Inti  Mengenai  Gender  dan Pembangunan, 1993, Kerangka Pembangunan Wanita: Feminisme Dalam Perspektif Historis , Cisarua, Kantor Menneg UPW.
Modul  Pelatihan  Tim  Survey  Kampung  Sendiri, Fasilitasi  Perencanaan Pembangunan  Menengah ,  Dinas  Kimtawil,  Kabupaten  Bandung,
2004
Modul Sosialisasi  dan  Pelatihan  Penyusunan  RP4D ,  Departemen
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Perkim, Jakarta, 2001 Panduan untuk Fasilitator Infomobilisasi, 2007, Memberdayakan
Masyarakat  dengan  Mendayagunakan  Telecenter ,  Jakarta,
Bappenas-UNDP
Petunjuk Pelaksanaan  Peremajaan  Lingkungan  Pemukinan  Kumuh  di
Perkotaan  dan  Pedesaan  (dengan  konsep  Tridaya) ,  Departemen Pemukinan dan Prasarana Wilayah- Direktorat Jenderal
Perumahan dan Pemukiman, 2001
PNPM Download dari : http://www.kdp.or.id