## RELEVANSI KEBIJAKAN PENETAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Oleh: Gatot Sugiharto Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan E-mail: gats.generale@gmail.com

## ABSTRACT
Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According  to  Tongat  as  stated  in  his  book  entitled  Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia,  published  Djambatan  publisher  in  2001,  Indonesia  is  currently reforming  the  criminal  law.  He  stated  that  the  international  tendency  becomes  significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption  of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to  contribute  to  ideas  in  the  field  of  law,  especially  in  the  field  of  criminal  law  and  criminal prosecution  system  in  Indonesia  by  examining  how  the  new  draft  of  criminal  code  adopt  the community service order as one of the alternative types of sanctions.
Keywords: Community  Service  Order,  Criminal  and  Criminal  Prosecution,  Criminal Prosecution System.

## A. LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki konsekuensi logis bahwa  segala  tindak  tanduk  dari  warga  negara,  pemerintah  termasuk  aparat penegak  hukumnya  harus  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  tidak  ada ruang  gerak  bagi  aparat  negara  untuk  berbuat  yang  melanggar  ketentuan  hukum yang ada.
Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana  berwenang  memeriksa  semua  perkara  yang  diajukan  kepadanya  sampai pada memberikan putusan atas perkara yang dia periksa di persidangan. Penjatuhan putu-san  oleh  hakim  dapat  berupa  putusan  bebas,  putusan  lepas  dari  segala tuntutan,  dan  putusan  pemidanaan.  Terkait  dengan  putusan  pemidanaan  ini, seorang  hakim  harus  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku.  Pasal  10  KUHP menjadi  dasar  pemilihan  jenis  pidana  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  kepada  pelaku tindak pidana.
Penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana ( Cri-minal Justice System ) yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memi-lih  jenis  pidana  yang  mana  yang  tepat  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Oleh karenanya  pe-ran  hakim  sangat  menentukan  efektifitas  pemidanaan  yang  akan dijatuhkannya ter-hadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering men-jadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.
Sejalan  dengan  perkembangan  pemikiran  tentang  efektifitas  pemidanaan, ne-gara-negara  di  dunia  mulai  mencari  alternatif  jenis  hukuman  yang  lain  yang dirasa  memiliki  dampak  yang  positif  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Berkaitan  dengan hal  ter-sebut  pidana  kerja  sosial  menjadi  wacana  alternatif  pidana  dalam  sistem pemidanaan suatu negara. Pidana kerja sosial sudah menjadi kecenderungan dunia internasional  untuk  menjalankanya  sebagai  alternatif  hukuman,  negara-negara seperti Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidananya dirasa perlu  juga  untuk  melakukan  pengkajian  secara  mendalam  terkakit  dengan  pidana kerja  sosial  tersebut.  Tongat  (2001:1)  menguraikan  bahwa  kecenderungan internasional  tersebut  menjadi  sangat  berharga  dan  bahkan  sudah ditransformasikan  ke  dalam  konsep  pembaharu-an  hukum  pidana  Indonesia. Transformasi konseptual tersebut dalam hukum pidana yang dimaksud terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP baru (RKUHP).
Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2010 mengalami be- berapa  perubahan,  yakni  seperti  sanksi  pidana  menurut  Draf  RUU  KUHP  Tahun 2010, (Draf RUU KUHP tahun 2010) yaitu:
1. Pidana pokok yang terdiri atas :
a. Pidana penjara;
b. Pidana tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda;
e. Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang terdiri atas :
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
c. Pengumuman putusan hakim;
d. Pembayaran ganti kerugian;
e. Pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan  atau  kewajiban  menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
Jenis  pidana  yang  terdapat  di  dalam  draf  RUU  KUHP  tersebut  telah memasuk-kan  pidana  kerja  sosial  sebagai  bagian  dari  jenis  pidana  pokok.  Pidana kerja  sosial  cukup  menarik  untuk  dikaji,  karena  ini  merupakan  jenis  pidana  yang baru,  yang  jika  disepakati  akan  menjadi  salah  satu  pilihan  jenis  pidana  yang diterapkan  pada  KUHP  Indonesia.  Pidana  kerja  sosial  merupakan  salah  satu  jenis
pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan  kedua  pasal  ter-sebut  dijelaskan,  bahwa  munculnya  jenis  pidana  kerja sosial  adalah  sebagai  alternatif  pidana  perampasan  kemerdekaan  jangka  pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.
Guna mengetahui lebih jauh tentang relevansi penetapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka penulis menganggap perlu melakukan pengkajian secara  lebih mendalam permasalahan pi- dana kerja sosial ini dengan beberapa permasalahan: Pertama , Bagaimana  pemaha- man  konseptual  pidana  kerja  sosial  ( Community  Service  Order )  sebagai  alternatif pemidanaan  dan; Kedua ,  bagaimana  relevansi  kebijakan  penetapan  pidana  kerja sosial ( Community Service Order ) sebagai salah satu alternatif pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tujuan pemidanaan
Lamintang (1994: 22) mengatakan bahwa pemikiran tujuan dari suatu pemi- danaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemi- kiran  para  ahli  atau  penulis  beberapa  abad  yang  lalu,  yang  pernah  mengeluarkan pen-dapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.
Secara  umum  teori  tujuan  pemidanaan  ini  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  teori Red-ributif  atau  lebih  di  kenal  dengan  teori  pembalasan,  teori  relatif  atau  teori tujuan, dan teori gabungan.  Berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan ini banyak sekali para ah-li menyebut dengan nama yang berbeda  namun secara pemahaman dan  prinsip  me-miliki  makna  dan  pemahaman  yang  sama.  Seperti  halnya  Muladi (1985:  27)  membagi  teori-teori  tentang  tujuan  pemidanaan  menjadi  3  kelompok yakni:
a. Teori Absolut
Memandang  bahwa  pemidanaan merupakan  pembalasan  atas  kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri.  Teori    ini  mengedepankan  bahwa sanksi dalam hu-kum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan  suatu  kejahatan  yang  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada orang  yang  melakukan  kejahatan sehingga sanksi tujuan memuasan tuntutan keadilan.
b. Teori Teleologis (tujuan)
Tujuan  dari  teori  ini  memandang  bahwa  pemidanaan  bukanlah  sebagai pembalasan  atas  kesalahan  pelaku  tetapi  sarana  mencapai  tujuan  yang bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat  demi  menuju  kesejahteraan. Sanksi  ditekankan  pada  tujuannya,  yakni  untuk  mencegah  agar  orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk memuaskan absolut  atas
keadilan.  Dari  teori  ini  muncul  tujuan  pemidanaan  yang  sebagai  sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku mu- pun pencegahan umum yamh ditujukan kepada masyarakat.

## c. Teori Retributif Teleologis
Teori  ini  memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bersifat  plural,  karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributiv sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan me- ngandung  karakter  retributif  sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai  kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan krakter teleologis- nya  terletak  pada  ide  bahwa  tujuan  kritik  moral  tersebut  ialah  suatu refor-masi atau perbuatan prilaku terpidana di kemudian hari.
Pada  dasarnya  terdapat  tiga  pokok  pemikiran  tentang  tujuan  yang  ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu (Muladi,1985:23):
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk mela-kukan kejahatan-kejahatan yang lain.
Menurut  Sudarto  (1986:  81-83)  dalam  bukunya  mengatakan,  pada umumnya tuju-an pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Pembalasan, pengimbangan, atau retribusi;
Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dina- makan  teori  hukum  pidana  absolut.  Pada  kejahatan  itu  sendiri  terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada  pemidanaan,  karena  ada  pelanggaran  hukum,  ini  merupakan  tun- tutan keadilan.
b. Mempengaruhi tingkah laku seseorang demi perlindungan masyarakat Pidana  tidak  dikenakan demi  pidana itu  sendiri, melainkan  untuk  suatu tujuan  yang  bermanfaat  ialah  untuk  melindungi  masyarakat  atau  untuk mengayomi.  Pidana  mempunyai  pengaruh  terhadap  masyarakat  pada umumnya.  Pengaruh  yang  disebut  pertama  yang  bisaanya  dinamakan pre-vensi  special  (khusus)  dan  yang  kedua  dinamakan  prevensi  general (umum).
Menurut  Sudarto,  sebagaimana  dikutif  oleh  PAF.  Lamintang  (1994:  49), perkataan  pemidanaan  itu  sinonim  dengan  perkataan  penghukuman.  Tentang  hal tersebut, beliau berkata bahwa:
“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Mene- tapkan  hukum  untuk  suatu  peristiwa  itu  tidakhanya  menyangkut  bidang pida-na saja, akan tetapi juga didalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disampaikan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap-kali sinonim dengan pemidanaan  atau penjatuhan pidana oleh hakim.
Peng-hukuman dalam hal ini mempunyai mak-na sama dengan sentence atau vetroordeling . “menurut beliau, Veroordeling tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan (Sudarto,1986: 72).
Penerapan  pidana,  harus  dipahami  benar  apa  makna  dari  kejahatan, penjahat,  dan  pidana.  Tidaklah  cukup  untuk  mengatakan  bahwa  pidana  itu  harus setimpal  dengan  berat  dan  sifat  kejahatan,  seperti  yang  tercantum  dalam  Surat Edaran  Mah-kamah  Agung  RI  tanggal  3  September  1972  Nomor  5  Tahun  1972. KUHP  kita  tidak  memuat  pedoman  pemberian  pidana  yang  umum,  ialah  suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian  pidana  (Sudarto,1986:  79).  Menjatuhkan  suatu  pidana  itu,  orang  yang terikat  untuk  hanya  menjatuhkan  jenis-jenis  pidana  pokok  atau  pidana  tambahan seperti yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor  59  K./Kr/1969  secara  tegas  telah  mengemukakan  pendiriannya,  bahwa perbuatan  menambah-nam-bah  jenis-jenis  pidana  yang  telah  ditentukan  dalam pasal  10  KUHP  dengan  lain-lain  jenis  pidana  adalah  terlarang  (PAF.  Lamintang, 1998: 59).

## 2. Teori Sistem Pemidanaan
Sebelum  lebih  jauh  berbicara  mengenai  sistem  pemidanaan,  akan  penulis uraikan terlebih dahulu pemahaman dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan diar- tikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian  sanksi  terhadap pelaku  dalam  hukum  pidana.  Kata  “pidana”  pada  umumnya  diartikan  sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutif oleh Lamintang (1994:2) menjelas- kan bahwa dalam doktrin hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
Hukum  pidana  materil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut- turut, per-aturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang  diancamkan  terhadap  perbuatan  itu.  Hukum  pidana  formil  mengatur  cara bagaimana  cara  pidana  seharusnya  dilakukan  dan  menentukan  tata  tertib  yang harus diperhati-kan pada kesempatan itu.
Pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  pidana  materiil  berisi lara-ngan  atau  perintah  jika  tidak  dipenuhi  diancam  sanksi,  sedangkan  hukum pidana  for-mil  adalah  aturan  hukum  yang  mengatur  cara  menjalankan  dan melaksanakan  hukum  pidana  materiil.  Pemidanaan  sebagai  satu  tindakan  yang diberlakukan terhadap se-orang penjahat, dapat dibenarkan secara moral menurut salah  satu  teori  pemberian  sanksi,  bukan  terutama  karena  pemidanaan  itu mengandung  konsekuensi-konse-kuensi  positif  bagi  si  terpidana,  korban,  dan  juga orang  lain  dalam  masyarakat.  Karena  itu,  teori  ini  disebut  juga  teori  konsep- kuensialisme.  Pidana  dijatuhkan  bukan  karena  telah  berbuat  jahat  tetapi  agar pelaku Kejahatan tidak berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan serupa.
Membahas mengenai sistem pemidanaan L.H.C. Hullsman dan Barda Nawawi (1998: 23) Arief pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan ( the sentencing sistem ) adalah aturan perundang-uandangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan ( the statutory rules relating to panel sanction and punishment ).
Mengacu  pada  pandangan  Barda  Nawawi  Arief  (1998:129),  bahwa  apabila penger-tian pemidanaan diartikan secara luas sebagai satu proses penjatuhan atau pemberian sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan da- pat  mencakup  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  bagai- mana  hukum  pidana  itu  ditegakkan  atau  dioperasionalkan  konkret  sehingga  sese- orang  dijatuhi  sanksi  (hukum  pidana).  Ini  artinya  semua  aturan  perundang- undangan  mengenai  hukum  pidana  substantif,  Hukum  Pidana  Formal  dan  Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
Selanjutnya  dikemukakan,  bertolak  dari  pengertian  di  atas,  maka  apabila adu-ran-aturan  perundang-undangan  ( the  statutory  rules )  dibatasi  oleh  hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan  tindak  pidana,  pada  hakekatnya  merupakan  satu  kesatuan  sistem pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 1998:129).
Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional atau dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ proses- nya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsio- nalisasi/  operasionalisasi/  konkretisasi  pidana,  Keseluruhan  sistem  (aturan  per- undang-undangan)  yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  ditegakkan  atau diope-rasionalkan  secara  konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi  (hukum) pidana (Su-tan Remy Sjahdeini. 2006: 7).
Pengertian yang demikian menyebabkan sistem pemidanaan identik dengan sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  terdiri  dari  sub-sistem  Hukum  Pidana Materiil  Substantif,  sub-sistem  Hukum  Pidana  Formal  dan  sub-sistem  Hukum Pelaksanaan  Pidana.  Ketiga  sub-sistem  itu  merupakan  satu  kesatuan  sistem pemidanaan,  karena  tidak  mungkin  hukum  pidana  dioperasionalkan/ditegakkan secara  konkret  hanya  dengan  salah  satu  sub-sistem  itu.  Pengertian  sistem pemidanaan  yang  demikian  itu  dapat  disebut  dengan  “sistem  pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan da-lam arti luas”.
Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana sub-stantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan norma  hu-kum  pidana  materiil  untuk  pemidanaan  atau  Keseluruhan  sistem  adu- ran/norma  hukum  pidana  materiil  untuk  pemberian/penjatuhan  dan  pelaksanaan pidana. Berdasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-un- dangan ( statutory rules ) yang ada di da-lam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada  hakikatnya  merupakan  satu  kesatuan  sistem  pemidanaan,  yang  terdiri  dari “aturan  umum”  ( general  rules )  dan  “aturan  khusus”  ( special  rules ).  Aturan  umum
ter-dapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP (Sutan Remy Sjahdeini. 2006: 20).

## 3. Konsepsi Pidana Kerja Sosial.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pidana kerja sosial, tarlebih dahulu akan dibahas mengenai istilah dari perkataan pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda),  sering  disebut  dengan  istilah  hukuman.  Istilah  pidana  lebih  tepat  dari istilah  hukuman  karena  sudah  lazim  merupakan  terjemahan  dari recht .  Dapat dikata-kan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana  didefinisikan  sebagai  satu  penderitaan  yang  sengaja  dijatuhkan  atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagi-nya atas perbuatannya yang telah melanggar lara-ngan hukum pidana. Secara  khusus  larangan  dari  hukum  pidana  ini  disebut  sebagai  tindak  pidana ( strafbaar feit ) (Adam Chazawi. 2001: 15-16).
Sementara  itu  bentuk-bentuk  sanksi  dapat  juga  berbentuk punishment (Huku-man/  pidana)  dan treatment (Tindakan).  Pidana  merupakan  pembalasan (pengimba-lan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah  untuk melindungi masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.
Pidana  didefinisikan  oleh  banyak  para  ahli,  Pitrotin  Jamilah  (2014:  13-15) menyebutkan beberapa definisi tersebut, yaitu:
a. Soedarto mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja di- bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sya- rat-syarat tertentu.
b. Roeslan Saleh mengartikan Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini ber- wujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpahkan  negara  pada membuat delik itu.
c. Fitzgerald mengatakan bahwa “punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence” (hukuman adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran).
Pada persoaan pidana, ia mengandung beberapa hal, yaitu:
a. Pengenaan  penderitaan atau  nestapa  atau  akibat-akibat  lain  yang  tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mem- punyai kekuasaan (berwenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Pemahaman  mengenai  pidana  telah  diuraikan  di  atas,  selanjutnya  akan diurai-kan  tentang  kerja  sosial  sebagai  rangkain  kata  dari  pidana  kerja  sosial.
Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Charles Zastrow, yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1995: 7) sebagai berikut:
“Pekerjaan  sosial  merupakan  kegiatan  profesional  untuk  membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau  memperbaiki    kemampuan  mereka  dalam  berfungsi  sosial  serta menciptakan  kondisi  masyarakat  yang  memungkinkan  mereka  mencapai tujuan”
Pengertian di atas, dapat diartikan bahwa seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keber- fungsian  elemennya  yang  menjadi  pemeran  berbagai  peran  yang  ada  di  dalam masya-rakat.  Menciptakan  kondisi  masyarakat  yang  kondusif  dengan  relasi-relasi yang ada di dalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para pemegang peran ter-sebut.
Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pi- dana”  dan  “kerja  sosial”.  Secara  sederhana  “pidana  Kerja  Sosial”  dapat  diartikan seba-gai  pidana  yang  berupa  kerja  sosial.  pidana  kerja  sosial  merupakan  bentuk pidana  di  mana  pidana  tersebut  dijalani  oleh  terpidana  dengan  melakukan pekerjaan  sosial  yang  ditentukan.  Istilah  pidana  kerja  sosial  lazim  diterjemahkan kedalam bahasa Ing-gris dengan istilah Community Service Order (Tongat, 2001: 7). Pidana  kerja  sosial  merupakan  jenis  pidana  yang  harus  dijalani  oleh terpidana  di  luar  lembaga  dengan  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  sosial,  pidana kerja  sosial  ini  tidak  dibayar  karena  sifatnya  sebagai  pidana  ( works  as  a  penalty ). Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum posi-tif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP.
Secara  teoritis  pidana  kerja  sosial  mengandung  beberapa  dimensi  yaitu (Muladi, 1995: 139):
a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kerja sosial jangka pendek. Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pi- dana  kerja  sosial,  yaitu  upaya  untuk  mencari  alternatif  dari  pidana  pe- rampasan  kemerdekaan  jangka  pendek. Sekalipun  dengan  cara  penera- pan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama, yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alter- natif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar. Pidana  kerja  sosial  dapat  mengganti  pidana  penjara  pengganti  apabila ter-pidana  denda  gagal  membayar  pidana  dendanya.  Jadi  apabila  ada seorang  terdakwa  oleh  hakim  dijatuhi  hukuman  denda  kemudian  tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda  terpidana  harus  menjalani  pidana  penjara  pengganti.  Pada
pelaksanaan-nya,  pidana  penjara  pengganti  (denda)  inilah  yang  dapat digantikan deng-an pidana kerja sosial.
c. Pidana  kerja  sosial  dalam  kerangka  grasi.  Beberapa  negara  di  Eropa, pida-na  kerja  sosial  ini  dapat  manjadi  syarat  diterapkannya  grasi. Belanda  mi-salnya,  grasi  dapat  dijatuhkan  atau  diterapkan  kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial.
Menurut  Muladi  (1995:  11)  syarat  yang  memungkinkan  untuk  penjatuhan pi-dana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut:
a. Yang berkaitan dengan tindak pidana
Secara umum di negara Eropa mempersyaratkan, bahwa pidana kerja so- sial haya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu be- rat.  Persyaratan  yang  mungkin  diterapkan  dalam  penerapan  pidana kerja  sosial  adalah  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  si  pelaku  itu sendiri, misalnya usia pelaku dan criminal record dari pelaku.
b. Jumlah jam pidana kerja sosial
Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pi- dana  kerja  sosial  juga  menyangkut  pengaturan  tentang  minimum  dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang di setiap negara bervariasi.
c. Persetujuan terpidana Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku di berbagai negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana.
Persetujuan terpidana ini untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik  denagan  berbagai  konstitusi  dan  traktat  yang  melarang  kerja pak-sa  ( force  labour ),  agar  hakim  dapat  menjamin,  bahwa  terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.
d. Isi pidana kerja sosial
Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan hanya mene- tapkan  jumlah  jam  dan  jangka  waktu  yang  harus  dipenuhi,  berapa  jam pi-dana kerja sosial harus dijalankan setiap harinya. Waktu  pidana kerja so-sial dijatuhkan paling lama (Moelyatno, 2004: 21):
1) 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun keatas.
2) 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun.
e. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial
Seorang  terpidana  yang  gagal  menjalani  pidana  kerja  sosial  akan memba--wa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa: 1) Apabila  pidana  kerja  sosial  tersebut  berupa  pidana  yang  mandiri, maka  akibat  kegagalan  terpidana  menjalani  pidana  kerja  sosial  da- pat  berupa  dijatuhi  denda  sampai  batas  tertentu,  mengulangi  lagi pelaksanaan  pidana  kerja  sosial,  atau  dikenakan  pidana  alternatif yang lain. 2) Apabila  pidana  kerja  sosial  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan  pi- dana  bersyarat  (suspended  sentence),  maka  kegagalan  terpidana
menjalani  pidana  kerja  sosial  dapat  mengakibatkan  diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalannya tersebut tepi-dana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.
4. Relevansi  Kebijakan  Penetapan  Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Sistem Pemidanaan di Indonesia.
a. Pidana Kerja Sosial dalam RKUHP
Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana se- benarnya  sudah  sejak  lama  dibicarakan,  hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  be- berapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang se- lanjutnya disebut RKUHP. Tentang jenis jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 RKUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 66 RKUHP
(1) Pidana pokok terdiri atas:
a. Pidana Penjara;
b. Pidana Tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda; dan
e. Pidana Kerja Sosial.
(2) Urutan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  menentukan berat ringannya pidana.
Terkait  dengan  pidana  mati  diatur  di  dalam  pasal  tersendiri,  yakni pada pasal 67 RKUHP di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: pidana mati  merupakan  pidana  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan secara  alternatif.  Penjelasan  tentang  konsep  pidana  mati  dijelaskan  lebih lanjut pada pasal 89 sampai 92 RKUHP:
Pasal 68 RKUHP
(1) Pidana tambahan teridiri dari:
a. Pencabutan hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
c. Pengumumam putusan hakim;
d. Pembayaran ganti kerugian, dan;
e. Pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  atau  kewajiban menurut hukum yang hidup di masyarakat. (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain;
(3) Pidana  tambahan  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  atau
pencabutan  hak  yang  diperoleh  korporasi  dapat  dijatuhkan walau-pun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama deng-an pidana tambahan untuk tindak pidananya; (5) Anggota  Tentara  nasional  Indonesia  yang  melakukan  tindak pidana  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  sebagaimana  diatur dalam  per-aturan  perundang-undangan  bagi  Tentara  nasional Indonesia. Ketentuan tentang pidana kerja sosial diatur kebih lanjut dalam pasal
88 RKUHP.
b. Maksimalisasi Fungsi  Pidana Kerja Sosial dalam sistem pemi- danaan di Indonesia.
Dasar pembenar digunakannya suatu jenis pidana dalam suatu sistem hukum pidana yang berlaku adalah tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam sistem  hukum  pidana  itu.  Artinya,  sejauh  mana  tujuan  pemidanaan  yang  di- tetapkan itu dipenuhi oleh pidana yang bersangkutan. Oleh karenanya, untuk melihat apakah  pidana kerja sosial relevan dengan sistem hukum pidana In- donesia, akan dilihat sejauh mana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pe- midanaan yang telah ditentukan (Tongat, 2001: 45).
Selanjutnya Tongat (2001: 45) juga mengatakan bahwa karena tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana indonesia belum dirumuskan secara formal  di  dalam  undang-undang,  maka  tolak  ukur  yang  akan  dipakai  untuk menilai  relevansi  pidana  kerja  sosial  dengan  pembaharuan  hukum  pidana lebih  bersifat  teoritis.  Namun  demikian,  di  dalam  RKUHP  sebagaimana dicantumkan dalam pasal 55 mnjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:
1) Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kese-imbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Selanjutnya  pemidanaan  itu  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Melihat pasal 55 RKUHP tersebut maka tujuan  pemidanaan  diarahkan  pada  pemasyarakatan  atau  menjadikan  terpi- dana dapat kembali menjadi masyarakat yang lebih baik dan bertanggungja- wab,  dengan  menghindari  pelaksanaan  hukuman dengan  tujuan  menjerakan sebagaimana dikatakan dalam teori retributif atau teori pembalasan.
Sebagai upaya memaksimalkan pidana kerja sosial dalam sistem pemi- danaan maka perlu dianalisis menggunakan berbagai sudut pandang teori pe- midanaan yang ada. Analisis berdasarkan teori retributif, bahwa pemidanaan itu dilakukan da-lam rangka memberikan pembalasan yang setimpal dengan
perbuatan yang dilaku-kan oleh pelaku agar dia menjadi jera. Memaksimalkan pidana kerja sosial dalam perspektif teori pemidanaan khususnya teori retri- butif  dengan  melihat  posisi  pidana  kerja  sosial  dalam  RKUHP.  Sebagaimana su-dah diulas di atas bahwa pidana kerja sosial dimasukkan sebagai salah satu pi-dana  pokok,  konsekuensi  dari  penempatan  pidana  kerja  sosial  sebagai pidana  pokok,  maka  jenis  pidana  ini  bersifat  imperatif  dan  tidak  boleh  ada penjatuhan  dengan  dua  jenis  pidana  pokok  secara  bersamaan  ka-rena  jenis pidana ini harus menjadi pilihan di antara jenis pidana pokok yang lain da-lam penjatuhan  pi-dana  terhadap  pelaku.  Jika  pidana  kerja  sosial  ini  diharapkan dapat berfungsi maksimal sesuai dengan teori retributif, maka menurut hemat penulis  jenis  pidana  ini  tidak  ditempatkan  sebagai  salah  satu  pidana  pokok tapi  ditempatkan  sebagai  salah  satu  pidana  tambahan,  kerena  penempatan pidana  kerja  sosial  se-bagai  pidana  tambahan  ini  akan  dapat  dijatuhkan bersama-sama  dengan  pida-na  pokok.  Misalnya,  selain  terpidana  dijatuhi pidana  penjara,  maka  dia  juga  dijatuhi  pidana  kerja  so-sial  sebagai  pidana tambahan. Jika pidana kerja sosial ditempatkan pada salah satu jenis pidana tambahan  maka  hakim  memiliki  ke-sempatan  untuk  menjatuhkan  pidana kerja  sosial  sebagai  pidana  yang  meleng-kapi  pidana  pokok  yang  sudah dijatuhkan.

## C. KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dari  permasalahan  di  atas  maka  dapat  diambil kesimpu-lan  bahwa,  pidana  kerja  sosial  sebagai  salah  satu  jenis  pidana  yang  baru akan  diterap-kan  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  berdasarkan  RKUHP menjadi  salah  satu  jenis  pidana  pokok,  yang  jumlah  lamanya  telah  ditentukan sebelumnya, selain itu pi-dana kerja sosial hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang  dalam  kategori  ringan,  sedangkan  tidak  mampu  menjangkau  tindak  pidana yang  berat.  Terkait  deng-an  relevansi  penetapan  pidana  kerja  sosial  sebagai  salah satu  jenis  pidana,  menurut  hemat  penulis  hal  tersebut  dianggap  relevan,  karena beberapa negara sudah mulai menerapkannya. Sedangkan jika kita berharap pidana kerja sosial ini dapat berfungsi maksimal dan menjadi salah satu bentuk pidana yang efektif,  maka  penempatan  pida-na  kerja  sosial  sebagai  pidana  pokok  menurut penulis kurang efektif sehingga perlu merubah konsep pidana kerja sosial menjadi salah  satu  jenis  pidana  tambahan,  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  bagi  tindak pidana  apa  saja  karena  untuk  melengkapi  pidana  pokok  yang  bersifat  imperatif. Walaupun  pidana  tambahan  ini  sifatnya  fakul-tatif  namun  hakim  memiliki kesempatan  yang  luas  untuk  menjatuhkan  pidana  kerja  sosial  karena  sifatnya melengkapi.

## 2. Saran
Pidana  kerja  sosial  sebagai  salah  satu  jenis  pidana,  penulis  setuju  jika  di- masukkan sebagai salah satu jenis pidana yang diterapkan di Indonesia, namun yang terpenting adalah pada faktor pengawasan dari pelaksanaannya dan implementasi- nya karena pidana yang dijatuhkan tanpa ada pengawasan akan menjadi permasala- han  baru.  Oleh  karenanya  perlu  dilakukan  pengkajian  secara  mendalam  terhadap per-masalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Chazawi,  Adam  (2001). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
___________________ (2002). Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Arif, Barda Nawawi (1998). Bunga Rampai Kebijakan Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
__________________  (2000). Kebijakan  Legislative  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. __________________  (2002). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung  :  Citra Aditya Bakti.
Sukoco, Dwi Heru (1995). Profesi Pekerjaan sosisal . Bandung: Koperasi mahasiswa STKS Bandung.
Muladi  (1985). Kutipan  selekta,  system  peradilan  pidana .  Semarang:  Universitas Diponegoro.
__________________ (1995). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang . Pidato Pengukuhan Gurubesar Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
Lamintang, PAF (1994). Hukum Penitensier Indonesia . Bandung: Armico.
Jamilah,  Pitrotin  (2014). KUHP  (Kutab  Undang-Undang  Hukum  Pidana) .  Jakarta: Dunia Cerdas.
Sudarto  (1986). Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  :  Kajian  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana . Bandung: Sinar Grafika. Sjahdeini,  Sutan  Remy  (2006). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Jakarta: Grafiti Pers. Tongat (2001). Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Djambatan.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Moeljatno  (2003). Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (RUU  KUHP  Tahun  2010). Jakarta: Bumi Aksara Draft RKUHP tahun 2015