Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juli 2022, Hal. 67-82 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DI INDONESIA
Rinaldi Syahputra, H. Ardiansah, Bagio Kadaryanto Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia dr.rinaldisyahputra@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kebijakan  penerbitan  surat  izin  praktik  (SIP)  dokter  di Indoensia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Berdasarkan dan pembahasan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengertian SIP menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  Dokter  yang  telah  memiliki  SIP  dan  memberikan  pelayanan  kedokteran  atau memberikan konsultasi keahlian. Adapun prosedur pengurusan surat surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan  dan  dilegalisir  asli  konsil,  setelah  itu  minta  surat  rekomendasi  dari  organisasi  profesi sesuai praktek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter merupakan kebijakan yang penting hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari malapraktik dokter dan untuk mewujudkan perlindungan negara terhadap warganya, utamanya bagi warga yang sakit.
Kata Kunci : Kebijakan; Penerbitan; SIP

## ABSTRACT
This study aims to examine the policy of issuing a doctor's practice license (SIP) in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical. Based on the discussion in this study, it is known that the definition of SIP according to Article 1 point 7 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical  Practice  is  written  evidence  given  by  the  government  to  doctors  and  dentists  who  will practice medicine after fulfilling the requirements. Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Doctors who already have SIP and provide medical services or provide expertise consultation. The procedure for obtaining a doctor's practice permit is, after the doctor has finished his studies, the doctor must take care of a doctor's registration certificate issued and legalized by the council, after that ask for a recommendation letter from a professional organization according to practice. The conclusion of this study is that the Policy for Issuing a Practice Permit (SIP) for doctors is an important policy, it aims to protect patients from medical malpractice and to realize state protection for its citizens, especially for citizens who are sick..
Keywords: Policy; Publishing; SIP

## A. PENDAHULUAN
Reformasi “ pelayanan  publik  menghendaki  perubahan  banyak  hal, berawal  dari  paradigma,  visi,  misi,  kebijakan/strategi,  hingga  konsep  pelayanan publik  yang  prima  dan  implementasinya.  Otonomi  daerah,  dijadikan  sebagai landasan  oleh  tiap-tiap  daerah  dalam  mengatur  dan  membina  daerahnya  masing- masing  yang  dijelaskan  melalui  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  yang  telah diubah  menjadi  Undang-undang  nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan Daerah  merupakan  landasan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  roda Pemerintahan  dan  daerahnya.  Terkait  dengan  pelayanan  kesehatan  secara  umum diketahui  adanya  pemberi  pelayanan  kesehatan  ( Health  Provider )  dalam  hal  ini dokter sedangkan yang menerima pelayanan kesehatan ( Health Receiver ) adalah ” pasien.
Dari sudut “ hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  di  dalamnya  terkandung  suatu  muatan  hal  yang bersifat  konkret,  individual,  dan  final.  Pengertian  izin  adalah  perbuatan  hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur  sebagaimana  ditetapkan  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan fungsi  pengaturan  dan  bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu  kegiatan  atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang- undangan  tersendiri,  maka  dalam  proses  penetapannya  harus  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi ” dasarnya. 1
Dalam “ hubungan  pelayanan  kesehatan  dokter  sebagai  pemberi  jasa, memberikan  pelayanan  upaya  kesehatan  terhadap  pasienyang  bertujuan  untuk membuat atau meningkatkan kesehatan pasien. Hubungan seperti ini juga disebut
1 Sjachran Basah, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.
Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
sebagai  hubungnan  pelayanan  jasa  dibidang  kesehatan.  Lebih  lanjut,  hubungan antara  dokter  terhadap  pasien  berasal  dari  kepercayaan,  dari  hubungan  tersebut dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  dalam  pelayanan  medis secara  profesional  didasarkan  kompetensi  yang  sesuai  dengan  keahlian  dan keterampilan tertentu di bidang ” kesehatan. 2
Untuk “ melaksanakan visi tersebut, salah satu misi Kementrian Kesehatan adalah  meningkatkan  kinerja  dan  mutu  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya kesehatan  perorangan.  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  yang berlandaskan paradigma sehat tersebut maka diperlukan dokter yang dapat berperan serta dan merupakan ujung tombak dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya  kesehatan  perorangan  (UKP).  Sementara  itu  di  dalam  Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang  melakukan  praktik ” kedokteran  di  Indonesia  wajib  memiliki  surat  tanda registrasi  yang  diterbitkan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia. “ Sedangkan  untuk memperoleh  surat  tanda  registrasi  dokter  perlu  dipenuhi  beberapa  persyaratan, antara  lain  memiliki  sertifikat  kompetensi. 3 Adapun  prosedur  pengurusan  surat surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil, setelah  itu  minta  surat  rekomendasi  dari  organisasi  profesi  sesuai  praktek,  jika dokter  ingin  bekerja  disarana  pelayanan  kesehatan  pemerintah  atau  sarana pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  pemerintah  harus  meminta  surat  izin  dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter bekerja, lalu dokter meminta surat rekomendasi ke dinas kesehatan, barulah berkas-berkas tersebut bisa di  proses  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  provinsi/kota  Awalnya  dinas  atau  instansi  yang  mengurus  tentang perizinan bernama BPT ” (Badan Pelayanan Terpadu).
2 Veronika  Komalawati, Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik (Jakarta:  Citra Buana, 2009), 1.
3 Ricky  Ricky,  "Aspek  Hukum  Peraktik  Kedokteran  Melakukan  Tindakan  Medis  Yang  Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya." Lex Renaissance , 5.2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art10>. 409.
Sebagaimana “ diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib  menyusun,  menetapkan,  dan  menerapkan  Standar  Pelayanan  untuk  setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing . Sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  Undang-Undang  Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik. Selain itu dengan diterbitkannya Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  PTSP  Daerah  sebagai  pelaksana  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1) Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  mengatur  terkait  manajemen  PTSP  yang  meliputi  pelaksanaan  pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan Penerapan standar pelayanan. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan  dengan  dunia  hukum 4 .  Hal  ini  disebabkan  karena  profesi  ini memiliki  hubungan  erat  dengan  kondisi  keselamatan  seseorang.  Menyadari  akan kondisi ini, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Misalnya, dalam hal  melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien.  Menurut  ketentuan  Pasal  39 Undang-undang ” Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Izin Praktik dan  Izin  Kerja  Dokter  ini  penting  dilakukan.  Karna  dalam  perjalanannya menimbulkan kebingungan para dokter dalam penerbitan surat izin praktek dokter. Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  tersebut,  maka  penulis ingin  menganalisis  Kebijakan  penerbitan  SIP  dokter  berdasarkan  hukum  positif Indonesia.
4 Andryawan,  "Pembatalan  Sanksi  Disiplin  Profesi  Kedokteran  Oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , 1.2 (2017), 223.

## Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  membahas permasalahan  serupa.  Adapun  penelitian  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh Rangga Pangeran yang membahas mengenai implementasi kewenangan pemberian surat  izin  praktik  dokter  mandiri  dalam  pelayanan  kesehatan  (studi  di  dinas kesehatan Purwokerto). 5 Penelitian tersebut fokus membahas tentang lembaga yang berwenang memberikan  ijin  praktik dokter di  Purwokerto.  Penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang surat ijin praktik dokter dilakukan oleh Alvin Senjaya dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Surat  Izin  Praktik  Dokter Dalam  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran  Dihubungkan  Dengan  Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”. Penelitian tersebut fokus  membahas  tentang  keterkauitan  undang-undang  mengenai  kebijakan  ijin praktik  dokter  dengan  undang-undang  tentang  praktik  kedokteran. 6 Penelitian selanjutnya yang membahas tentang ijin praktik dokter juga telah dilakukan oleh Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad, dan Adi Utarin yang membahas tentang regulasi praktik  kedokteran  berbasis  web  dengan  pendekatan  sistem  informasi  geografis untuk  meningkatkan  fungsi  pengawasan  dan  perencanaan  terhadap  ketersediaan tenaga dokter di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 7
Berdasarkan  perbandingan  dengan  3  (tiga)  penelitian  sebelumnya  yang sama-sama  membahas  tentang  Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  Dokter  di  Indoensia, diketahui  bahwa  belum  ada  penelitian  yang  secara  spesifik  memabahas permasalahan tentang kebijakan penerbitan SIP Dokter berdasarkan hukum positif Indonesia  dan  praktek  dokter  berkaitan  dengan  pelayanan  jasa  dan  pelaku  usaha serta hubungan hukum pelaku usaha dan praktek dokter antara konsumen jasa dan pelayanan  medis  dan  juga  perlindungan  Dokter  yang  berpraktik.  Permasalahn- permasalahan  tersebut  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini,  sehingga  bisa
5 Rangga  Pangeran,  "Implementasi  Kewenangan  Pemberian  Surat  Izin  Praktik  Dokter  Mandiri Dalam  Pelayanan  Kesehatan  (Studi  Di  Dinas  Kesehatan  Purwokerto)"  (Universitas  Jenderal Soedirman, 2018), 31.
6 Alvin  Senjaya,  "Analisis  Yuridis  Surat  Izin  Praktik  Dokter  Dalam  Penyelenggaraan  Praktik Kedokteran  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran." (Universitas Pasundan, 2017).hlm. 93.
7 Adi  Utarin  Ketut  Hari  Mulyawan,  Anis  Fuad,  "Pengembangan  Prototipe  Sistem  Informasi Manajemen  Regulasi  Praktik  Kedokteran  Berbasis  Web  Dengan  Pendekatan  Sistem  Informasi Geografis." Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 13.2 (2017), 146.
dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki nilai kebahasruan penelitian (novelity).

## B. METODOLOGI
Metode “ yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan ( Law In Books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 8 Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang  mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan . baik  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  yaitu  hukum positif Indonesia. 9 Metode penelitian hukum yang dilakukan adalah kualitatif yang analisis  datanya  mengutamakan  tentang  penjabaran  yang  diperoleh.  Metode  ini digunakan apabila data tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang  bersifar  eksak/prosedur  statistik.  Metode  berpikir  yang  digunakan  adalah metode  berpikir  deduktif  cara  berpikir  dalam  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan kesimpulan  itu  ditujukan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya  khusus  yaitu  pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach) dan  pendekatan  konsep (Conceptual Approach). 10

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Analisa Kebijakan Penerbitan SIP Dokter Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Pengaturan “ Pemberian Ijin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil
8 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  "Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer." Gema  Keadilan ,  7.1  (2020),  20–33 <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>, 24.
9 Zainal  Askin  Amirudin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012) 37.
10 Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode  Meneliti  Hukum." Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  8.1  (2014),  15–35 <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>, 21.
Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
Kedokteran  Indonesia).  Disini  Konsil  Kedokteran  Indonesia  mempunyai  tugas yaitu;  melakukan  registrasi  dokter  dan  dokter  gigi;  mengesahkan  standar pendidikan  profesi  dokter  dan  dokter  gigi;  dan  melakukan  pembinaan  terhadap penyelenggaraan  praktik  kedokteran  yang  dilaksanakan  bersama  lembaga  terkait sesuai dengan fungsi ” masing-masing. 11
Undang-Undang “ No.  29/2004  baru  akan  berlaku  setelah  satu  tahun  sejak diundangkan,  bahkan  penyesuaian  STR  dan  SIP  diberi  waktu  hingga  dua  tahun sejak  Konsil  Kedokteran  terbentuk.  Diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelengaraan Praktik Dokter  dan  Dokter  gigi.  Di  dalamnya  juga  termuat  formulir  untuk  mendapatkan STR  ataupun SIP. Juga  Kemudian KKI membuat  peraturan yang tertuang dalam Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2005  tentang  Registrasi Dokter  dan  Dokter  Gigi.  Setiap  dokter  dan  dokter  gigi  yang  melakukan  praktik kedokteran  di  Indonesia  wajib  memiliki  surat  izin  praktik.  Dalam  Pasal  37 dikatakan  bahwa;  (1)  Surat  izin  praktik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36 dikeluarkan  oleh  pejabat  kesehatan  yang  berwenang  di  kabupaten/kota  tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak  3  (tiga)  tempat.  (3)  Satu  surat  izin  praktik  hanya  berlaku  untuk  1  (satu) tempat  praktik.  Pada  pasal  ini  tertera  jelas  bahwa  SIP  dikeluarkan  oleh  pejabat kesehatan dan tanpa ada pernyataan pendelegasian kepada dinas DPM-PTSP dan Diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005  tentang  penyelengaraan  Praktik  Dokter  dan  Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun ” SIP.
Peraturan “ Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  2052/  menkes/ per/x/ 2011 bab 2 izin praktik bagian ke (satu) umum dikatakan bahwa dalam Pasal 2 : (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki  SIP. ” (2)  SIP  sebagaimana “ dimaksud  pada  ayat  (1)  dikeluarkan  oleh
11 Yussy A Mannas, "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan." Jurnal  Cita  Hukum ,  6.1  (2018),  163–182 <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>, 167.
Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.  (3)  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara  jumlah  Dokter  dan  Dokter  Gigi  dengan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan. Dalam Pasal 8 bahwa : (1) Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik  kedokteran  dilaksanakan  dengan  melampirkan  persyaratan  di  antaranya; fotokopi  STR  yang  diterbitkan  dan  dilegalisasi  asli  oleh  KKI;  surat  pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter  Gigi  yang  bekerja  pada  instansi/fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah atau  pada  instansi/fasilitas  pelayanan  kesehatan  lain  secara  purna  waktu;  surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) ” lembar.
Penjelasan  dalam “ pasal  ini  cukup  jelas  bahwa  syarat-syarat  untuk pengurusan SIP dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan bila terjadi kekurangan atau tidak memenuhi syarat maka yang mengetahui adalah dinas terkait yang berwenang dalam hal ini adalah dinas kesehatan. Dalam Pasal 10: (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  langsung/otomatis  memberikan  SIP  kepada  Dokter  dan  Dokter Gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik  pemerintah  setempat  berdasarkan  permohonan  yang  bersangkutan  dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP. (2) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) ” tempat praktik. 12

## 2. Praktek Dokter Berkaitan dengan Pelayanan Jasa dan Pelaku Usaha
Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku usaha dan konsumen itu? Pengertian pelaku usaha tercantum dalam pasal  1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa:
“Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  diberikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  RI,  baik
12 Phipipus M Hadjon, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance (Surabaya, 2008), 14.
Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan “ dalam penjelasn UUPK yeng termasuk  pelaku  usaha  yaitu  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi,  importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi  hanya  pabrikan  saja,  melainkan  juga  para  distributor  (dan  jaringannya), serta termasuk para importer. 13 ”
Rumah  sakit “ merupakan  sebuah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang terorganisasi serta sangat dinamis. Sementara menurut Departemen Kesehatan RI, rumah  sakit  diartikan  sebagai  sarana  kesehatan  yang  berfungsi  melaksanakan pelayanan  kesehatan  rujukan,  fungsi  medik  spesialistik  dan  sub-spesialistik  yang mempunyai  fungsi  utama  menyediakan  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Institusi tersebut dapat berubah sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi  setiap  waktu  baik  dari  segi  teknologi, managemen, fasilitas maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan  rumah  sakit. 14 Sementara  Tenaga  Kesehatan  menurut  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan untuk melakukan upaya kesehatan. Pengertian  konsumen  dalam  pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu: “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 bahwa  dalam  Pasal  39  dinyatakan  bahwa:  Praktik  kedokteran  diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam
13 Suparto  Wijoyo,  "Persyaratan  Perizinan  Lingkungan  Dan  Arti  Pentingnya  Bagi  Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." Yuridika , 27.2 (2012), 96–100 <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>, 98.
14 Wanrajib Azhari Manurung,  "Perancangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas  C Non Pendidikan Berbasis Low Cost Di Kota Tanjungbalai: Tema Low Energy" (Universitas Islam Negeri Malang, 2015), 38.
upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.  Penjelasan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. Jika dihubungkan  dengan  pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  distributor  maupun  retailer  mempunyai kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam pasal  6 dan pasal  7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap ” konsumen.
Dari sudut pandangan sosiologis 15 “ dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya  dengan  tenaga  kesehatan,  misalnya  dokter,  tenaga  kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat  dari  tenaga  kesehatan,  yang  mana  lebih  mengetahui  akan  bidang pengetahuan  tersebut.  Dengan  demikian  pasien  senantiasa  harus  percaya  pada kemampuan  dokter  tempat  dia  menyerahkan  nasibnya.  Pasien  sebagai  konsumen dalam  hal  ini,  merasa  dirinya  bergantung  dan  aman  apabila  tenaga  kesehatan berusaha untuk menyembuhkan ” penyakitnya.
3. Hubungan Hukum Pelaku  Usaha  dan  Praktek Dokter Antara  Konsumen Jasa dan Pelayanan Medis
Hubungan “ hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan menganai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. 16 Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( BW ).  Suatu  perjanjian  memang  tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang  secara  khusus  disyaratkan  adanya  formalitas  ataupun  perbuatan  (fisik) tertentu. Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan
15 Yusriyadi,  "Polisi  Dan  Penegakan  Hukum  Secara  Sosiologis." Jurnal  Hukum  Progresif ,  4.1 (2008), 79.
16 Irnawan Darori Erdhyan Paramita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan." Jurnal Repertorium , 4.2 (2017), 35.
Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
dimana  satu  orang  atau  lebih  melibatkan  satu  orang  lain  atau  lebih.  Sedangkan untuk  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  ditegaskan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, bahwa perjanjian sah jika; dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak, tanpa adanya paksaan  kekhilafan  maupun  penipuan;  dibuat  oleh  mereka  yang  cakap  untuk bertindak  dalam  hukum;  memiliki  obyek  perjanjian  yang  jelas;  dan  didasarkan pada ” klausula yang halal. 17
Hubungan  hukum “ timbul  antara  pasien  dan  rumah  sakit  dapat  dibedakan pada  dua  macam  perjanjian  yaitu:  (1)  Perjanjian  perawatan  dimana  terdapat kesepakatan anatara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan antara  rumah  sakit  dan  pasien  bahwa  pihak  rumah  sakit  menyediakan  kamar perawatan  dan  dimana  tenag  perawatan  melakukan  tindakan  perawatan.  (2) Perjanjian medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga  medis  pada  rumah  sakit  akan  berupaya  secara  maksimal  untuk menyembuhkan  pasien  melalui  tindakan  medis  Inspannings  Verbintenis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya perjanjian sebagai hubungan hukum antara pasien dan dokter adalah transaksi terapiutek yaitu sebuah transaksi antara  dokter  dan  pasien  dimana  masing-masing  harus  memenuhi  syarat-syarat dalam aturan hukum ” (syarat sahnya perjanjian).
4. Perlindungan Hukum terhadap dokter yang berpraktek
Dalam  melaksanakan “ praktik  kedokteran,  seorang  dokter  sangat  rentan bersinggungan dengan dunia hukum, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. 18 Hal  ini  disebabkan  karena  profesi  ini  memiliki  hubungan  erat  dengan  kondisi keselamatan  seseorang.  Perlindungan  hukum  terhadap  dokter  merupakan  upaya negara  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  hukum 19 seorang  dokter  dalam menjalankan  profesinya.  Menyadari  akan  kondisi  ini,  maka  dokter  pun  memiliki imunitas  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  yang  mana  tidak
17 Kholis  Roisah  Yulia  Widiastuti  Hayuningrum,  "Perlindungan  Hak  Ekonomi  Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba." Jurnal Law Reform , 11.2 (2015), 259.
18 Aliyth Prakarsa Rena Yulia, Dadang Herli, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada  Proses  Penyelidikan  Dan  Penyidikan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 49.3 (2019)
19 Dakwatul  Chairah,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Hukum Pidana Islam , 5.1 (2019), 159.
dimiliki  oleh  profesi  lainnya.  Misalnya,  dalam  hal  melakukan  tindakan  medis terhadap  pasien.  Menurut  ketentuan  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, praktik  kedokteran.  Hingga saat  ini belum ada undang-undang  khusus  tentang  perlindungan  hukum  dokter,  seperti  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Yang  ada  sekarang  ini, perlindungan hukum dokter tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.  Posisi  kedua  undang-undang  tersebut  itupun  hanya  fokus  pada perlindungan hukum terhadap dokter saat pasien yang menjadi korban. Bagaimana dengan saat  sekarang ini, dokter bisa jadi menjadi  korban keluarga ” pasien yang tidak  puas  dengan “ layanan  yang  diberikan  atau  bisa  jadi  dokter  terlanjur mendapatkan perlakuan kasar dari keluarga pasien karena ketidaktahuan. 20 Menjadi persoalannya  adalah  bagaimana  hukum  memberikan  perlindungannnya  kepada dokter. Hal perlindungan hukum menjadi penting karena dokter merupakan suatu profesi yang harus dilindungi oleh hukum 21 karena berkaitan dengan risiko-risiko tinggi yang berkaitan dengan ” nyawa seseorang.
Tanggung jawab “ perlindungan hukum kepada dokter terdiri dari doktrin yaitu  (1) Doctrine  Of  Delegation yang  artinya  doktrin  ini  merupakan  salah  satu alasan  untuk  dapat  membebankan  pertanggungjawaban  pidana  secara  vikasius. Adanya pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan  pembenar  bagi  dapat  dibebankannya  pertanggungjawaban  pidana  kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian  wewenang  itu.  Artinya  bahwa  dokter  jika  melakukan  kesalahan dalam pemberian pelayanan maka dinas kesehatan, dan rumah sakit tempat dokter berparaktek ikut bertanggung jawab jika ada sengketa ” hukum. 22
20 Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad. Op Cit. 152.
21 I  Nyoman  Darmadha  Eka  Prasetya  Purnomo,  I  Ketut  Markeling,  "Implementasi  Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." Jurnal Fakultas Hukumm Udayana , 5.1 (2018), 6.
22 Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." Law & Justice Journal , 2, No. 2, (2018) <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>.
Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
Bentuk “ perlindungan  hukum  yang  didapatkan  oleh  dokter  dalam menjalankan  tugas  profesinya,  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal  50  UU  Praktik  Kedokteran  memberikan  perlindungan  hukum  bersyarat, artinya tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Dokter akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  memenuhi  syarat,  yaitu:  memiliki STR,  SIP,  melakukan  tindakan  medis  sesuai  standar  (standar  profesi,  standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada Informed Consent untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam buku yang kita kenal dengan rekam ” medik.

## D. PENUTUP
Pengaturan “ pemberian izin penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran didalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Pelayanan pengurusan izin penyelenggaraan praktik  dokter  berdasarkan  pada  konsep  pelayanan  dan  menerapkan  asas desentralisasi,  yaitu  kewenangan  untuk  mengeluarkan  SIP  tersebut  diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius.  Prosedur  perolehan  izin  praktik  dokter  merupakan  komponen  utama  dan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan secara  langsung  kepada  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  tugas/pekerjaannya, dokter  diperbolehkan  melakukan  tindakan  berupa  intervensi  medis  pada  tubuh manusia.  Untuk  itu,  sebelum  melaksanakan  pekerjaan  kedokterannya ” ,  seorang dokter harus memiliki “ Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang  ditentukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Disamping  ketentuan  persyaratan  perizinan  bagi  dokter,  peraturan  perundang- undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk
mengeluarkan/menandatangani  STR  dan  SIP  tersebut.  Untuk  pelayanan  STR, dikarenakan  konsep  pelayanan  STRnya  dilakukan  secara  sentralisasi,  hanya  oleh Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI),  tidak  menimbulkan  permasalahan  dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  Zainal  Askin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2012
Andryawan, "Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , 1.2 (2017), 220
Basah, Sjachran. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Benuf, Kornelius.  and  Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer." Gema  Keadilan , 7.1 (2020), 20–33 <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
Busro,  Achmad.  "Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)
Dalam Pelayanan Kesehatan." Law & Justice Journal , 2018 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten  Sidoarjo." Jurnal  Hukum Pidana Islam , 5.1 (2019), 153–175
Depri  Liber  Sonata.  "Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum ,  8.1  (2014),  15–35  <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jp hi.v2i1.14>
Eka  Prasetya  Purnomo,  I  Ketut  Markeling,  I  Nyoman  Darmadha.  "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi  Kasus :  Indomaret  Kebo  Iwa  Denpasar)." Jurnal  Fakultas  Hukumm Udayana , 5.1 (2018), 1–13

## Rinaldi Syahputra: Kebijakan Penerbitan...
Erdhyan Paramita, Irnawan Darori. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan." Jurnal Repertorium , 4.2 (2017), 32–38
Hadjon,  Phipipus  M. Hukum  Tata  Negara  Dan  Hukum  Administrasi  Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance (Surabaya, 2008)
Ketut  Hari  Mulyawan,  Anis  Fuad,  Adi  Utarin,  "Pengembangan  Prototipe  Sistem Informasi  Manajemen  Regulasi  Praktik  Kedokteran  Berbasis  Web  Dengan Pendekatan  Sistem  Informasi  Geografis." Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan , 13.2 (2017), 146–153
Komalawati,  Veronika. Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik Jakarta: Citra Buana, 2009
Mannas, Yussy A, "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." Jurnal Cita Hukum ,
6.1 (2018), 163–182 <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>
Rangga  Pangeran.  "Implementasi  Kewenangan  Pemberian  Surat  Izin  Praktik Dokter  Mandiri  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  (Studi  Di  Dinas  Kesehatan Purwokerto)" Universitas Jenderal Soedirman, 2018
Rena  Yulia,  Dadang  Herli,  Aliyth  Prakarsa,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Kejahatan Pada  Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan , 49.3 (2019), 661–670
Ricky  Ricky,  "Aspek  Hukum  Peraktik  Kedokteran  Melakukan  Tindakan  Medis Yang  Bukan  Kewenangan  Kompetensi  Profesinya." Lex  Renaissance ,  5.2 (2020), 403–419 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2. art10>
Senjaya,  Alvin.  "Analisis  Yuridis  Surat  Izin  Praktik  Dokter  Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." Universitas Pasundan,
2017
Wanrajib  Azhari Manurung,  "Perancangan Rumah Sakit Umum  Daerah  (RSUD)
Kelas C Non Pendidikan Berbasis Low Cost Di Kota Tanjungbalai: Tema Low Energy." Universitas Islam Negeri Malang, 2015
Wijoyo,  Suparto.  "Persyaratan  Perizinan  Lingkungan  Dan  Arti  Pentingnya  Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." Yuridika , 27.2 (2012), 96–100 <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>
Yulia  Widiastuti  Hayuningrum,  Kholis  Roisah.  "Perlindungan  Hak  Ekonomi Terhadap  Penggunaan  Merek  Dalam  Perjanjian  Waralaba." Jurnal  Law Reform , 11.2 (2015), 255–263
Yusriyadi,  "Polisi  Dan  Penegakan  Hukum  Secara  Sosiologis." Jurnal  Hukum Progresif , 4.1 (2008), 78–95