## EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI NARAPIDANA . DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA RUTAN KELAS II B MANNA BENGKULU SELATAN
Alber Nurfajri, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : albernurfajri02@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan pemberian asimilasi pada narapidana dimasa pandemi menjadi salah satu tugas rumah bagi lapas ataupun rutan, karena kondisi overcapacity di Lapas memberikan peluang bagi  penyebaran  virus  corona,  sehingga  pihak  pemerintah  menerbitkan  suatu  kebijakan pembebasan  untuk  para  tahanan  dengan  melalui  asimilasi.  Selain  itu,  kebijakan  asimilasi Covid-19 ini menyebabkan kewaspadaan dan keresahan terhadap masyarakat luas mengenai potensi terjadinya tindakan kriminalitas yang meningkat pada masa pandemi seperti saat ini. Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengidentifikasikan  program  asimilasi  atas  Covid-19  ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan untuk penyebaran Covid-19. Untuk penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Temuan kajian  asimilasi  ini  ialah  bahwa  hasil  atas  upya  pihak  pemerintah  dalam  menyelesaikan masalah kesehatan Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas II  B  Manna  Bengkulu  Selatan.  Kebijakan  sudah  ditinjau  dan  dinilai  efektif  dalam mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19.
Kata Kunci : Efektivitas, Asimilasi .. Narapidana, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
The implementation of providing assimilation to prisoners during the pandemic has become one  of  the  homework  assignments  for  prisons  or  detention  centers,  because  overcapacity conditions  in  prisons  provide  opportunities  for  the  spread  of  the  corona  virus,  so  the government  issues  a  policy  of  releasing  prisoners  through  assimilation.  In  addition,  this Covid-19  assimilation  policy  has  caused  awareness  and  anxiety  to  the  wider  community regarding the potential for  increased  criminal  activity during the current  pandemic. This study  aims  to  identify  the  Covid-19  assimilation  program  that  has  proven  effective  in preventing the spread of Covid-19. For this research, the types of this research are empirical juridical and normative juridical. The findings of this assimilation study are that the results of  the  government's  efforts  to  resolve  the  Covid-19  health  problem  in  Correctional Institutions, including the Class II B Rutan Manna Bengkulu Selatan. The policy has been reviewed  and  is  considered  effective  in  reducing  or  stopping  the  spread  of  the  Covid-19 virus.
Keywords : Effectiveness, Assimilation...Convicts, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Pada 2020 awal adanya wabah virus yang diketahui dengan Coronavirus Disease 2019 ( Covid- 19). Penyebaran virus ini berdampak luas baik ekonomi ataupun sosial. Pandemi Covid- 19  ditetapkan  menjadi  bencana  Nasional  di  Indonesia.  Hal  ini  ialah  sebagai  bentuk  dari kekhawatiran, khususnya bagi para narapidana, hal ini dikarenakan bahwa potensi penularan untuk antar napi ini akan semakin tinggi, sehingga saat ini akan memberikan kemudahan untuk para napi menjadi sasaran penyebaran dan penularan virus corona ini.
Untuk  menyelesaian  dan  juga  meminimalkan  penyebaran  virus  ini,  kebijakan  yang ditumpuh pemerintah Indonesia ialah dengan kewajiban masyarakat dalam mengimplementasikan pola hidup yang sehat, physical distancing dan social distancing untuk masyarakat luas, baik itu juga  untuk  masyarakat  Lembaga  Pemasyarakatan  ataupun  Rumah  Tahanan.  Dalam  upayanya untuk  menangani  masalah  penyebaran  Covid-19  ini,  peraturan  yang  diterbitkan  ialah  dengan mendukung adanya undang-undang No. 24 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana  yang menganggap bahwa wabah penyakit ini sebagai satu dari berbagai bencana  yang kategorinya  non-alam  yang  wajib  untuk  dilakukan  pengelolaan.  Salah  satu  regulasi  dalam penangannya maka Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan guna  melaksanakan  integrasi  dan  juga  asimilasi  untuk  narapidana  dalam  pencegahan  dan penularan  wabah  virus  covid-19  ini.  Melalui  Direkorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dikeluarkan Keputusan  Mentri  Hukum  dan  HAM  No:  M.HM-19PK.01.04.04  Tahun  2020  mengenai pembebasan  dan  pengeluaran  untuk  para  narapidana  dan  anak  dengan  integrasi  dan  asimilasi dalam upayanya untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 yang ada lapas-lapas yang ada di Negara Indonesia. Sejak dikeluarkannya regulasi tersebut, secara serentak semua lapas dan  rutan  termasuk  Rutan  Kelas  II  B  Manna  mulai  melaksanakan  program  asimilasi  di  rumah. Persoalan lain timbul dari kebijakaan ini adalah adanya peristiwa tindak pidana yang dilaksanakan para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Karena peraturan dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM  memberi  asimilasi  bagi  para  narapidana  dengan  alasan  Covid-19  menjadi  kontroversi  di masyarakat. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait asimilasi ini apakah efektif dalam mencegah penularan covid-19.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  mengenai  analisis  asimilasi  ditengah  pandemi  covid-19  maka rumusan masalah:
1. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan . asimilasi . narapidana  di  masa . pandemi  covid-19  di Rutan Kelas II B Manna?
Tujuan . Penelitian
Kemudian akan dijabarkan dengan detail jawaban dari tujuan penelitiannya adalah:
1. Memberikan  gambaran  efektivitas  pelaksanaan  asimilasi  narapidana  di  masa  pandemi covid-19 di Rutan Kelas II B Manna.

## Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini penulis berharap apa yang dibahas penulis bisa memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis, yang menjadi hal yang tidak terlepas dari akademisi hukum yang ada di Indonesia yakni:

## 1. Manfaat Teoritis
Penulis  berharap  bisa  memberikan  manfaat  dalam  mengembangkan  keilmuan  hukum  di Negara  ini,  terutama  dalam  pengembangan  dan  perluasan  pengetahuan,  menambah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
wawasan  serta  referensi  terkait  apa  saja  yang  bersangkutan  dengan  pemberian  pidana, sanksi  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  dengan  asimilasi  narapidana ditengah pandemi.
2. Manfaat Praktis
Yakni  memberi  hak  dan  hal  terkait  pandangan  terutama  petugas  penegak  hukum  yang memberi  kemudahan  dalam  membuat  perubahan  pada  pelaksanaan  tugas  beserta  tujuan dan  fungsinya  berdasarkan  perubahan  yang  ada  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi masyarakat secara professional.

## Ruang Lingkup Penelitian
Agar arahnya semakin jelas dan fokus pada masalah yang dibahas, maka dalam melakuan penelitian  ini  penulis  fokus  pada  efektivitas  pemberian  asimilasi  narapidana  di  masa  pandemi covid-19 di Rutan Kelas II B Manna.
Metode .. Penelitian .
Riset  yang  peneliti  lakukan  “Yuridis .. Empiris”.  (Kualitatif)  Tipe  metode  semacam  ini dimaksudkan  buat  mendiskripsikan  ataupun  menguraikan,  mengkaji  informasi  yang  didapatkan langsung  (data  primer)  serta  diperoleh  dari  bahan  pustaka(  data  sekunder).  Berikutnya  keadaan kenyataan lingkungan tersebut dianalisa dengan teliti.
Data .. Penelitian
Data .. primer merupakan informasi didapat riset lapangan. Pengambilan informasi ini lewat wawancara kepada narasumber dan pengamatan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam riset ini  penulis  memperoleh  informasi  primer  lewat  wawancara  dengan  narapidana  dirutan  tersebut serta  Kepala  Rutan  tentang  efektivitas  pelaksanaan  asimilasi  di  tengah  pandemi  khususnya  di Rutan Kelas II B Manna Bengkulu .. Selatan.
Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilangsungkan mulai tanggal 1 April – 1 Mei 2022. Dilaksanakan di Rutan Kelas  II  B  Manna.  Yang  terletak  di  jalan  Pangeran  Duayu  Kecamatan  Kota  Manna  Kabupaten Bengkulu Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan datanya melalui:
1. Wawancara
Yakni  melalui  bertatap  muka  langsung  secara  personal,  saat  wawancara  memberikan pertanyaan yang relevan untuk mendapat jawaban yang objektif pada penelitan.
2. Studi Kepustakaan
Yakni dengan cara mengkaji dan mengutip teori dari beberapa literature, serta mendapat dan menelaah aturan perundangan yang terkait permasalahan yang diteliti.
Penentuan .. Populasi . dan . Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian didefinisikan dengan unit ataupun manusia yang mempunyai ciri khas yang tidak berbeda.
2. Sampel
Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, teknik penentuan sampel penelitian ialah dengan menggunakan “ proportional .. purpose . sampling”, metode pengambilan sampel berdasarkan  pertimbangan  dan  tujuan  peneliti.  Dalam  penelitian  ini  diambil  responden ialah:
1) Kepala Rutan Kelas II B Manna.
2) Narapidana di Rutan Kelas II B Manna sebanyak 5 orang
3) Sipir di Rutan Kelas II B Manna sebanyak 4 orang.

## Analisis Data
Data yang didapatkan pada penelitian kepustakaan ataupun lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis dengan kualitatif normatif yakni menganalisis data  yang berdasar pada hal yang didapatkan dari kepustakaan atau lapangan baik ucapan atau tulisan berdasarkan hukum yang  ada,  selanjutnya  diarahkan  dan  ditelaah  dengan  aturan  hukum  yang  ada  kemudian  dapat diambil kesimpulannya.

## Hasil dan Pembahasan

## “Efektifitas pemberian asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 pada Rutan Kelas II B Manna”
Pengaturan asimilasi narapidana secara umum ini berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 yang berkenaan dengan persyaratan untuk Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi untuk para narapidana dan anak dalam upayanya untuk mencegah penyebaran covid- 19 yang sudah dilakukan perubahan dengan  peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  mengenai  syarat  dan  tata  cara  Asimilasi.  Dengan diterbitkannya  kebijakan  ini,  pertimbangan  yang  baik  dan  sesuai  bahwasannya  hampir  seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Negara ini kapasitasnya berlebih, dengan demikian hal ini menjadi rentan  oleh  adanya  penyebaran  dan  ancaman  covid-19  ini.  Sebagaimana  termaktub  dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Syarat pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  dan  anak  dalam  upayanya  untuk mencegah dan mengantisipasi covid-19 tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian diatur dalam peraturan  tersebut  yaitu  narapidana  yang tidak memperoleh pembebasan misalnya narapidana  yang  terkait  dengan  kejahatan,  korupsi,  psikotropika,  narkotika,  dan  juga  terorisme terhadap  keamanan  Negeri,  serta  kejahatan  terhadap  hak  asasi  manusia  berat,  kejahatan transnasional. Pemberian asimilasi serta Integrasi narapidana serta anak melalui asimilasi dicoba untuk narapidana yang 2/ 3 masa pidananya sampai 31 desember 2020. Dengan hal ini narapidana memperoleh  hak  asimilasi  serta  integrasi  merupakan  narapidana  yang  tercapai  kualifikasi. Program  asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  serta  anak  yang  dilakukan  dengan membaurkan  narapidana  serta  anak  dalam  di  lingkungan  warga.  Pandemi  Covid-19  ini penyebarannya sangat cepat dan massif, hal ini bertolak belakangan terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan  yang  ada  di  Negara  Indonesia  ini  yang  berlebih  ( overload ).  Keadaan  ini menyebabkan  pihak  Negara  membebaskan  atau  mengeluarkan  para  narapidana  dikarenakan bahwa  Negara  memiliki  kewajiban  guna  menjaminkan  hak  hidup  atas  tiap  warga  Negara  pada masa  pandemi  covid-19  seperti  sekarang  ini.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  disamping
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
melakukan  asimilasi  Rutan  Kelas  II  B  Manna  juga  telah  memperketat  pemberlakuan  protocol kesehatan pencegahan covid-19 seperti dengan mengecek temperatur badan untuk segala petugas yang  masuk  ke  area  rutan  kelas  II  B  Manna  dengan  menggunkan  thermometer  infrared, pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan di westafel yang disediakan. Setiap pengunjung juga harus melewati bilik sterilisasi untuk mendesinfeksi setiap orang yang akan masuk ke lingkungan rutan. Menurut data kementrian Hukum dan HAM per-Februari 2021 sebanyak 61.633 narapidana yang sudah dibebaskan dan wajib lapor. Asimilasi di dalam rumah merupakan langkah strategis terbukti ampuh kurangi tingginya angka over capacitas di dalam lapas serta rutan.

## Kesimpulan
Pembebasan  narapidana  melalui  Peraturan  Menteri  tentang  asimilasi  covid-19  ini  ialah sebagai bagian atas beberapa usaha pihak pemerintah dalam upayanya untuk menghentikan mata rantai  penyebaran  covid-19  di  lingkungan  rutan  dan  lapas.  Kebijakan  ini  dibuat  karena  kondisi lapas  yang  sudah  memenuhi  kapasitas.  Peraturan  pemerintah  ini  sudah  ditinjau  kembali  serta dianggap efisien meraih sasaran menghindari penularan covid-19.

## Daftar Pustaka
Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Suratman, H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2008

## Jurnal/Karya Ilmiah
Anna Suci Perwitasari, 2020, “Faktor yang meningkatkan risiko penularan virus corona.’ Ely  Alawiyah  Jufri,  ‘Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka Jakarta’’,Jurnal  Hukum  Vol.8  No.  1  Tahun  2017,  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas Yasri.