Volume 8 No. 1, Juni 2022
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Implementasi  Kebijakan  Pemekaran  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat
Suryadi Lambali 1 , Muhammad Rizal 2 , Nuralamsyah Ismail 3 , Rizal Fauzi 4
1,3,4 Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
2 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: surlam2006@yahoo.co.id 1 , nuralamsyahismail@unhas.ac.id 3

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Policy Implementation, Regional Expansion, Service Quality
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Kualitas Pelayanan
How to cite: Lambali, S., Rizal, M., Ismail, N., & Fauzi, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 8 (1), 59-75.
This  study  aims  to  analyze  and  empirically  test  the  fragmentation  of  policy implementation on the quality of health services in Mamasa District, West Sulawesi, research  question  is  how  much  the  effect  of  policy  implementation  fragmentation  to quality health service in Regency of Mamasa in West Sulawesi. The Method in this Research  used  analyses  quantitative  with  model  of  path  analysis.  Data  obtained  by through  circulating  of  questionnaire  to  all  policy  implementor  fragmentation  and cervices health in Regency of Mamasa.
The Result of research to found that execution of policy implementation fragmentation as  according  to  variabel  exogen  that  is  communications,  resource,  disposition  or attitude,  and  the  bureaucratic  structure,  and  so  that  quality  health  service  have  as according  to  reliability,  responsiveness,  assurance,  empathy,  and  tangible.  The correlation influence of policy implementation fragmentation to quality health service, hence  did  not  all  of  dimension  from  policy  implementation  fragmentation  have  an effect on significant to quality health service, so that create new models is to called as model  struktur-3  where  only  have  dimensions  of  resources,  disposition  or  attitude, and  structure  of  bureaucracy  having  an  effect  on  significant.  From  model  of  this struktur-3  to  created  a  model  of  policy  implementation  fragmentation  can  be influenced  by  consistency  factor,  authority,  facilities,  staffing  the  bureaucracy, incentive,  and  system  operating  procedure.  Apart  from  the  internal  factor  is influenced by environmental factor related to existence of conflict potency, leadership, elite figure, and the local culture.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris fragmentasi implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa
Sulawesi  Barat,  pertanyaan  penelitian  adalah  seberapa  besar  pengaruh  fragmentasi implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa Sulawesi  Barat.  Metode  dalam  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif dengan  model  analisis  jalur.  Data  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada seluruh  fragmentasi  pelaksana  kebijakan  dan  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan fragmentasi implementasi kebijakan  sesuai  dengan  variabel  eksogen  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi atau  sikap,  dan  struktur  birokrasi,  sehingga  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas telah  sesuai  dengan  keandalan,  daya  tanggap,  jaminan,  empati,  dan  berwujud. Adanya  korelasi  pengaruh  fragmentasi  implementasi  kebijakan  terhadap  kualitas pelayanan  kesehatan,  maka  tidak  semua  dimensi  dari  fragmentasi  implementasi
kebijakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan,  sehingga tercipta  model  baru  yang  disebut  sebagai  model  struktur-3  dimana  hanya  memiliki dimensi  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap,  dan  struktur  birokrasi  berpengaruh signifikan.  Dari  model  struktur-3  ini  hingga  terciptanya  model  fragmentasi implementasi  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  konsistensi,  kewenangan, fasilitas,  kepegawaian  birokrasi,  insentif,  dan  sistem  operasi  prosedur.  Selain  faktor internal  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan  yang  berkaitan  dengan  adanya  potensi konflik, kepemimpinan, tokoh elit, dan budaya lokal.

## Pendahuluan
Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten membawa dampak yang  luas terhadap  tingkat  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  khususnya  dalam pelayanan  kesehatan.  Implementasi  sebagai  faktor  penentu  dalam  keberhasilan suatu  kebijakan  berdampak  pada  ketidakberhasilan  suatu  kebijakan  yang disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya,  struktur  organisasi  yang  kurang memadai  dan  kurang  efektif  dan  atau  karena  komitmen  yang  rendah  di  kalangan pelaksana.  Implementasi  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pemekaran Kabupaten,  pengaruhnya  sangat  ditentukan  oleh  implementasi  kebijakan. Implementasi  itu  sendiri  mempunyai  empat  faktor  atau  variabel  yang  merupakan syarat-syarat  terpenting  guna  berhasilnya  proses  implementasi.  Edward  (1980) mengemukakan  bahwa  ada  empat  faktor  atau  variabel  dalam  implementasi kebijakan  publik  yakni: communication,  resources,  dispositions  or  attitudes,  and bureaucratic  structure .  Dalam  tulisan  ini,  keempat  faktor  atau  variabel  inilah  yang akan menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan pemekaran Kabupaten.
Weick  and  Quinn  (1999),  berpendapat  kebijakan  pemekaran  sebagai  wujud restrukrisasi  merupakan focus  on  changing  rather  than  change .  Upaya  restrukturisasi yang  dalam  konteks  pemekaran  dilakukan  oleh  kepala  daerah  sebagai  agen perubahan  lebih  fokus  pada  kegiatan  perbaikan  ketimbang  pada  dampak  (hasil) perubahan  sesuai  kehendak  masyarakat  daerah.  Padahal,  perkembangan  dalam bentuk pemekaran wilayah menurut Sutojo (2015) merupakan wujud dari keinginan masyarakat pada suatu daerah sebagai upaya pertumbuhan dan perkembangan dari aspek  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  dan  keamanan,  dalam  dimensi  geografis. Maraknya pemekaran daerah disebabkan karena mudahnya persyaratan pemekaran sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  tahun  2000  tentang persyaratan  pembentukan  dan  kriteria  pemekaran,  penghapusan,  dan penggabungan  daerah.  Selanjutnya,  karena  dianggap  tidak  relevan  lagi,  maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah.  Kehadiran Peraturan  Pemerintah  ini  memiliki  dasar  atas  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah. Langkah  pemerintah  yang  berinisiatif  untuk  terus  menyempurnakan  peraturan pemerintah  tersebut terlihat  yang  kemudian  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dampak dari maraknya pemekaran Daerah ini di Indonesia ialah pemerintah mencoba membatasi pemekaran daerah dan hanya memberikan kelonggaran pada wilayah-wilayah yang dianggap relevan untuk dikembangkan daerahnya seperti di Papua. Prosedur kebijakan pemekaran Daerah dapat mengakomodir dan berupaya untuk menyeimbangkan dua pendekatan yakni bottom up dan top down. Berdasarkan fakta  secara  empiris  dilapangan  memperlihatkan  bahwa  pemekaran  lebih  banyak menggunakan  pendekatan bottom-up yang  diusulkan  melalui  pintu  lembaga legislatif sehingga kurang mempertimbangkan kebijakan Nasional yang bersifat top- down .
Maraknya  pemekaran  Daerah  menyebabkan  perkembangan  jumlah Kabupaten/Kota dan provinsi menjadi tidak terkendali, yang akan mengakibatkan pertumbuhan  daerah  otonom  baru  secara  signifikan,  pada  gilirannya  akan berimplikasi  pada  berbagai  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara,  jika  tidak diimbangi  dengan  perbaikan  secara  kelembagaan  sistem  pemerintahan  terutama dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang  dominan  terhadap  implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Padahal jika  ditarik  lebih  fundamental,  hal  tersebut  diatas  harusnya  tetap  pada  upaya pemerintah Dalam mewujudkan kesejahteraan yang disetiap negara akan menemui dua  hal  yang  berbeda  corak  yaitu  bentuk state  efficiency yang  bercorak  sentralisasi dan Local Democracy yang bercorak desentralisasi (Waskitawati, 2018). Cheema dan Rondinelli (1983) mengemukakan, desentralisasi dianggap penting untuk dijadikan pilihan  dalam  implementasi  pemerintahan,  karena  melalui  desentralisasi  tersebut akan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dalam  membuat  kebijaksanaan  nasional dengan cara mendelegasikan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat  lokal  untuk  merancang  proyek-proyek  pembangunan,  agar  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Kejelasan  sistem  komunikasi  yang  mengarah  pada  apa  yang  seharusnya dikerjakan  dapat  ditransmisikan  kepada  seluruh  pegawai  ataupun  pelaksana kebijakan  tersebut.  Sehingga  faktor  sumber  daya  juga  menjadi  penentu  dalam konteks  pegawai  yang  tepat  dengan  keahlian  yang  sesuai  dan  diperlukan.  Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan informasi yang relevan tentang tata cara mengimplementasikan  kebijakan,  dengan  disposisi  atau  sikap  dari  implementor yang  mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakan.  Menurut  Edward  (1980),  juga diperlukan  kehendak  atau  keinginan  implemetor  atau  sering  disebut  dengan disposisi.  Jika  sumber  daya  yang  cukup  untuk  mengimplementasikan  sebuah kebijakan  dan  implementor  tahu  apa  yang  akan  dikerjakan  dengan  struktur birokrasi  yang  mengembangkan  standar  operating  prosedur  dari  pelaksanaan kebijakan.
Fakta  di  lapangan  memperlihatkan  adanya  pertumbuhan  daerah  pemekaran terus  meningkat,  yakni  jumlah  Provinsi  yang  diawal  hanya  berjumlah  26  Provinsi berkembang  menjadi  37.  Penambahan  terakhir  3  provinsi  baru  di  Papua,  yaitu Papua  Tengah,  Papua  Pengunungan,  dan  Papua  Selatan  yang  berdasarkan  UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan , UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah , dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Gambaran tersebut diatas
merupakan  pengembangan  daerah  otonom  yang  dominan  berkembang  di  luar pulau Jawa sekitar 95 (persen). Sebaran daerah otonom baru tersebut terbanyak di pulau  Sumatera  yang  terjadi  peningkatan  36,31%  (persen),  pulau  Sulawesi  sebesar 17,32%  (persen),  lalu  Papua  dan  pulau  Kalimantan,  selebihnya  tersebar  di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, serta pulau Jawa masing-masing 9 daerah otonom  baru  atau  peningkatan  hanya  5,03%  (persen),  Sehingga  total  pemekaran Daerah  seluruhnya  sebanyak  179  Daerah  otonom  baru  (Data  berdasarkan  laman website  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia  setkab.go.id:  diakses  pada  15 November 2022).
Dengan adanya sejumlah pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat sistem  pemerintahan  menjadi  lebih  beragam  dan  menjadi  sebuah  permasalahan baru  dalam  manajemen  pemerintahan.  Salah  satu  Kabupaten  yang  mekar berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2002 adalah Kabupaten Mamasa (pada waktu itu masih  dalam  lingkup  Provinsi  Sulawesi  Selatan).  Kabupaten  Mamasa  menjadi Kabupaten Baru akibat dari pemecahan dari Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) sebelum  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mekar  menjadi  dua  Provinsi  yaitu  Provinsi Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Barat  (sekarang  Kabupaten  Mamasa  masuk  dalam Provinsi Sulawesi Barat).
Fenomena  tersebut  diatas  tentunya  menunjukkan  produktifitas  pembentukan daerah  otonom  sangat  besar,  namun  kondisi  tersebut  ditata  kembali  oleh pemerintah melalui moratorium pemekaran daerah yang sebagian besar bermasalah melakukan  evaluasi,  supervisi,  dan  pembenahan  yang  diperlukan  (Akbar,  2017; Ratnawati,  Afadlal,  &  Nyimas,  2009).  Dampak  dari  Fenomena  ini,  tentu  saja memberikan  kekhawatiran  terhadap  kesiapan  layanan  kesehatan  secara  empiris dapat  terlihat  bahwa  banyaknya  lembaga  pelayanan  kesehatan  masyarakat  belum dapat  memberikan  layanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  terutama  pada daerah otonom yang baru. Masih kurangnya tenaga pelayanan masyarakat, struktur birokrasi yang kaku, dan layanan yang tidak memihak kepada masyarakat terutama pada  masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  ekonomi.  Padahal  menurut  Cohen dan  Peterson  (1997)  berpendapat  bahwa  dengan  meningkatkan  jumlah  dan keragaman  lembaga  yang  menyediakan  layanan,  tidak  hanya  akuntabilitas  yang akan  meningkat,  tetapi  pemberian  layanan  akan  dikelola  dengan  lebih  baik  dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  menuturkan  bahwa  terdapat  jenis pelayanan  publik  sebanyak  365  macam,  mulai  dari  surat  kelahiran  hingga  surat kematian. Berdasarkan jumlah jenis layanan tersebut maka pemerintah memberikan standardisasi  beberapa  jenis  layanan  Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Pemerintah  Nomor:  SE/10/M.PAN/07/2005  telah menekankan  bahwa  terdapat  sebelas  sektor  layanan  dan  empat  puluh  satu  jenis layanan. Sektor layanan tersebut menyangkut sektor :
1. Administrasi kependudukan
2. Kepolisian
3. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
4. Bea Cukai dan Pajak
5. Kesehatan,  yang  meliputi  jenis  layanan:  Rumah  Sakit,  Puskesmas,  dan Posyandu
6. Imigrasi
7. perhubungan
8. Ketenagakerjaan
9. Pertanahan dan Permukiman
10. Pendidikan
11. Penanaman Modal
Beberapa masalah utama yang nampak dalam pelaksanaan pemekaran Daerah terhadap  sistem  pemerintahan  dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok  besar,  pertama adalah berkaitan dengan transformasi konsep kebijakan terhadap para pelaksana di daerah  mengenai  sistem  pemerintahan,  dan  yang  kedua  adalah  Implementasi kebijakan  sistem  pemerintahan  tersebut  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pada daerah-daerah  khususnya  di  wilayah  pemekaran  Kabupaten/Kota  maupun Provinsi. Padahal, Layanan kesehatan pada saat ini semakin dinamis dan kompetitif. Persaingan di bidang layanan kesehatan juga meningkat, hal itu tampak pada tiap lembaga penyedia layanan kesehatan bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik (Izadi  et  al.,  2017;  Kitapci  et  al.,  2014).  Layanan  kesehatan  yang  bersifat  intangible mulai  diwujudkan  dengan  membuat  bangunan  yang  representatif,  sarana  dan prasarana kesehatan yang lengkap, tenaga medis yang terpercaya, profesional, dan kompeten sampai detail lengkap tentang urusan kesehatan juga mulai diperhatikan oleh pengelo la layanan (Kartikasari et al., 2014).
Dalam  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  terlihat  adanya  beberapa  hal  yakni: Pertama ,  Implementasi  kebijakan  pemekaran  Daerah  terhadap  pelaksanaan  di Daerah belum mempunyai suatu model yang standar dalam sistem pemerintahan di daerah. Kedua ,  tidak  adanya  suatu  sistem  yang  mengatur  dalam  implementasi kebijakan  untuk  menangani  sistem  pemerintahan  daerah,  sehingga  transformasi kepemimpinan  manajemen  pemerintahan  tidak  sampai  pada  arus  implementasi pada  level  bawah  di  tingkat  Kabupaten/Kota  maupun  Provinsi  khususnya  pada pemekaran  Daerah  Kabupaten  yang  ada  di  tingkat  perkotaan,  Kabupaten- kabupaten,  serta  Provinsi. Ketiga ,  tidak  tersedianya  sumber  daya  birokrasi  yang kapabilitasnya  terpenuhi  sesuai  dengan  standardisasi,  sebagai  sarana  transformasi kebijakan  pemekaran  Daerah  menjadi  lebih  praktis  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik pada Masyarakat yang ada pada Kabupaten, Kota, dan Provinsi Pemekaran.
Agar  berhasil,  dikatakan  bahwa  desentralisasi  harus  berakar  pada  institusi pemerintahan  lokal  dan  partisipatif  yang  berfungsi  (Hadiz,  2010).  Namun,  Sutiyo (2014)  bahwa  tantangan  utama  pelaksanaan  desentralisasi  di  banyak  negara berkembang  adalah  bahwa  modal  sosial  tidak  dapat  segera  diciptakan,  melainkan merupakan produk interaksi lama yang telah mengakar dalam sejarah masyarakat. Gambaran masalah secara umum tersebut dapat di elaminir menjadi permasalahan
dalam  sebuah  kajian  Implementasi  Kebijakan  pemekaran  Daerah  Sehingga  yang menjadi alasan dalam pemilihan judul penulisan peneltian ini adalah:
1. Kinerja daerah hasil pemekaran belum berjalan baik karena belum terlihat adanya perubahan sesuai dengan tujuan pemekaran, yakni untuk mendekatkan layanan pemerintahan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  perbaikan  dan  pembangunan masyarakat yang disebabkan oleh sumber daya birokrasi yang tidak memadai.
2. Belum  terlihat  adanya  transformasi  implementasi  kebijakan  pemekaran  daerah dalam  rangka  peningkatan  layanan  pemerintahan  untuk  mendekatkan  sentra- sentra layanan publik kepada masayarakat.
3. Belum  terlihat  adanya  tanda-tanda  peningkatan  perbaikan  dalam  implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam implementasi kebijakan untuk mendekatkan layanan kepada masayarakat.
Dalam  aspek  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  seperti  yang dijelaskan  oleh  Pohan  (2007)  bah wa  ”layanan  kesehatan  yang  kurang  atau  tidak bermutu biayanya mahal ”. Sehingga beberapa fen omena kualitas layanan kesehatan sangat  tergantung  dari  berapa  besar  pengaruh  dari  implementasi  kebijakan pemekeran yang menekankan pada mendekatkan layanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan masayarakat yang  ada  di  Kabupaten  dan  kota  memperlihatkan  beberapa  fenomena  layanan antara lain :
1. Layanan  kesehatan  tidak  atau  belum  berupaya  untuk  memenuhi  harapan masyarakat  yang  mengarah  pada  kulitas  pelayanan  yang  berkaitan  dengan keterandalan layanan kesehatan masyarakat.
2. Belum  terlihat  adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  untuk memberikan  jaminan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  sesuai  dengan keinginan masyarakat di daerah pemekaran.
3. Belum  terlihat  adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan  oleh  pemerintah  daerah dalam  melengkapi  sarana  dan  prasarana  kesehatan  yang  mengarah  pada peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat  baik  dari  segi  sarana prasarana,  komputerisasi  administrasi,  dan  informasi  layanan  kesehatan  yang handal.
4. Belum adanya cerminan kualitas layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja, komitmen dan moral profesi layanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten/kota.
Dari gambaran permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam  penelitian  ini  adalah:  berapa  besar  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota.

## Metode Penelitian
Sifatnya penelitian adalah struktur logika deduktif dengan verification research dengan  menguji  kerangka  berpikir  ( logical  construct )  yang  dibandingkan  dengan data dan informasi yang diperoleh di lapangan melalui kuesioner, maka diperlukan suatu  disain  penelitian  yang  memerlukan  sesuai  dengan  kondisi  kedalaman penelitian  yang  di  lakukan  di  Kabupaten  Mamasa,  dengan  pemaduan  analisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan model analisis jalur ( path analysis ).
Konsep  kebijakan  pemekaran  pemerintahan  adalah  merupakan  suatu  konsep yang dalam mengimplementasikannya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, disposisi,  sumber  daya,  dan  struktur  birokrasi  yang  saling  berhubungan  dan berpengaruh antara yang satu dengan lainnya. Ini merupakan subsistem yang dapat menjadi  dominan dalam implementasi kebijakan dan saling mempengaruhi antara yang  satu  dengan  lainnya.  Konsep  Pemekaran  pada  Sistem  Pemerintahan  disini dimaknai  sebagai  suatu  wilayah  dapat  berkembang  menjadi  dua  atau  lebih Kabupaten/Kota  ataupun  Provinsi  ataupun  sebaliknya,  yang  kemudian  menjadi daerah  otonom  baru  dengan  sistem  pemeritahan  sendiri-sediri  dan  terpisah  dari induknya  atau  bersatu/bergabung  dengan  daerah  yang  lain.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  adalah  Pelayanan  kesehatan yang  diberikan  kepada  masyarakat  baik  berupa  kegiatan  peningkatan/promotif kesehatan, pencegahan/preventif dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan/rehabilitatif penyakit yang dilakukan oleh institusi pelayan kesehatan di wilayah  kabupaten  pemekaran.  Sarana  pelayanan  kesehatan  tersebut  meliputi Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu.
Populasi dibagi dalam beberapa bagian sebagai sumber data dalam penelitian ini  yang  diperoleh  dari  responden  karena  itu  populasi  penelitian  ini  adalah  para pelaku dalam sistem pemerintahan di Daerah, mereka yang mengetahui dan terlibat dalam  implementasi  kebijakan  pemekaran  pemerintahan  di  Kabupaten  Mamasa. Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa yang meliputi : Pemuka agama, Tokoh  adat,  dan  Tokoh  Politik.  Sedangkan  Implementor  yang  terkait  dalam kebijakan  pemekaran  pemerintahan  yang  ada  di  Kabupaten  Mamasa  dimasing- masing  Instansi  yang  memiliki  struktural  dalam  pemerintahan  dengan  menjabat sebagai eselon II, III, dan IV. Alasan pemilihan implementor untuk dijadikan sebagai responden  karena  para  implmentor  adalah  yang  paling  memahami  bagaimana kebijakan  pemekaran  di  implmentasikan  dalam Policy  Implementation .  Besaran sample  250  responden  dari  669  populasi  penelitian.  Teknik  yang  digunakan menganalisis  data  dianalisis  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan path  analisys (Analisis Jalur) dengan melihat pengaruh (efek) secara langsung dan tidak langsung dari  variabel  implementasi  kebijakan  pemekeran  dan  variabel  kualitas  pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamasa.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan implementasi kebijakan pemekaran daerah sesuai dengan masing- masing indikator variabel penelitian yang diurai dalam pernyataan-pernyataan yang telah  diedarkan  kepada  responden  sebagai  implementor  pada  daerah  pemekaran
semuanya  telah  berjalan  dengan  baik  dan  tingkat  kesahihan  dari  masing-masing indikator telah diujikan dan dapat berjalan dengan baik. Variabel-variabel tersebut baik berkaitan dengan implementasi kebijakan pemekaran maupun variabel kualitas pelayanan  kesehatan  semuanya  telah  berjalan  dengan  baik  sesusi  dengan  harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan implementor di Kabupaten Mamasa.
Setelah  dihubungkan  kedua  variabel  tersebut  dan  dan  diuji  berdasarkan tingkat besaran dari pengaruh baik secara langsung maupun secara parsial tentang variabel  implementasi  kebijakan  pemekaran  terhadap  kualitas  pelayanan masyarakat ternyata korelasinya secara bersamaan hanya mencapai 16,40% (persen). Untuk  pembuktian  tersebut  akan  dilakukan  pengujian  terhadap  variabel  eksogen yang terdiri dari variebel-variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sebagai variabel endogennya.
Dengan  gambaran  hasil  pengujian  secara  keseluruahan  maka  didapatkan kerangka hubungan kausal empiris dari masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat digambarkan sebagai berikut:
X1 X2 X3 X4 Y r 12 0,471 r 14 0,514 r 23 0,449 r 13 0,234 r 24 0,543 r 34 0,479 ρ YX1 0,068 ρ YX3 0,321 ρ YX4 0,033 ρ YX2 0,259 R² Yx1x2x3x4 = 16,40 %  83,60 %
Gambar 1. Model Struktur-2
Jika  melihat  gambaran  implementasi  kebijakan  pemekaran  yang  ada  di Kabupaten  Mamasa  dengan  hasil  penelitian  yang  ada  dapat  digambarkan  bahwa pelaksanaan  implementasi  kebijakan  telah  berjalan  sesuai  dengan  keinginan masyarakat  karena  terlihat  hasil  persentase  penilaian  dari  pelaksanaan  kebijakan pemekaran  seluruhnya  berada  di  atas  angka  70%  (persen)  yang  menunjukkan bahwa telah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Tetapi jika dilakukan korelasi diantara keempat variabel dari implementasi yaitu komunikasi, resources, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi maka terlihat bahwa korelasi dari  masing-masing  variabel  tersebut  tidak  dapat  dinyatakan  bahwa  seluruh variabel berkorelasi secara signifikan diantara masing-masing keterhubungan antara variabel yang satu dengan lainnya. Namur kenyataannya setelah diimplementasikan dalam  kebijakan  pemekaran  tidak  seluruhnya  variabel  tersebut  dapat  saling mempengaruhi antara setiap variabel dalam implementasi. Ini menunjukkan bahwa
semua  instansi  yang  ada  dalam  lingkungan  otonomi  daerah  sebagai  daerah  yang baru  cenderung  setiap  instansi  dan  dinas  maupun  badan  yang  ada  di  daerah pemekaran  cenderung  berjalan  secara  parsial  sehingga  tidak  mempunyai keterhubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan lainnya. Hal ini sering digambarkan  sebagai  arogansi  setiap  lembaga  pemerintahan  yang  ingin memperlihatkan  bahwa  setiap  lembaga  mempunyai  posisi  yang  sangat  penting dalam  mensukseskan  jalannya  implementasi  pemekaran  daerah.  Akibat  dari arogansi  yang  dimiliki  setiap  lembaga  menimbulkan  tidak  adanya  komunikasi diatara  setiap  lembaga  pemerintahan  sebagai  jalur  untuk  menyamakan  persepsi dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  otonomi  daerah  sebagai  daerah pemekaran  yang  baru.  Arogansi  tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor antara  lain  adalah  ada  lembaga  pemerintah  yang  merasa  bahwa  lembaganyalah yang  paling  penting  karena  paling  banyak  memiliki  dana  dalam  implementasi program  pemekaran,  namun  ada  instansi  yang  merasa  sangat  penting  karena apabila  tidak  melalui  lembaga  tersebut  maka  semua  kebijakan  tidak  dapat dijalankan  tanpa  adanya  disposisi  dari  lembaga  tersebut.  Sehingga  seluruh  bagian dan instansi yang ada berjalan secara parsial tanpa menghiraukan lembaga-lembaga lainnya.
Disisi  yang  lain  juga  disebutkan  oleh  Edward  (1980)  bahwa  semua  kebijakan yang  baru  sulit  untuk  di  implementasikan  secara  maksimal,  ini  terbukti  dalam implementasi kebijakan pemekaran. Sebagai kebijakan baru yang harus membentuk daerah  baru,  kepemimpinan  baru  ternyata  akan  membawa  dampak  yang  tidak sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  implementasi  kebijakan  pemekaran.  Sulitnya implementasi  kebijakan  pemekaran  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  korelasi diantara seluruh variabel dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain diantaranya adalah adanya potensi konflik dari elit-elit politik yang tergabung dalam area baru sebagai daerah otonom baru yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri sebagai daerah otonom tentunya masih mempunyai kekuarangan dalam seluruh aspek yang dapat  mendukung  terlaksananya  dengan  baik  seluruh  variabel  dari  implementasi dan  saling  keterkaitan  antara  variabel  satu  dengan  lainnya.  Tentunya  ini  semua berkaitan  dengan  implementor  yang  tersedia  yang  dapat  dikaikan  dengan  sarana prasarana  yang  tersedia.  Implementor  yang  tersedia  cenderung  tidak  memenuhi kriteria sebagai implementor dalam menjalankan tugasnya, baik diakibatkan karena tingkat  pendidikan  yang  dimiliki,  keahlian  dalam  bidang  administrasi  publik  dan pemerintahan, Skill yang  tidak  mendukung.  Ini  semua  mengakibatkan  tidak terjadinya  korelasi  diantara  semua  variabel  implementasi,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Edward  bahwa critical  factor dari  implementasi  dapat  saling mempengaruhi sesuai dengan keterhubungan diantara variabel-variabel tersebut.
Dengan menggunakan analisis jalur model strimming maka didapatkan bahwa model  struktur-1  menunjukkan  bahwa  dimensi-dimensi  yang  ada  tidak  semuanya signifikan  mempengaruhi  kualitas  pelayanan.  Sehingga model  trimming digunakan untuk  memperbaiki  suatu  model  analisis  jalur  dengan  cara  mengeluarkan  dari model eksogen yang koefisien jalurnya tidak siginifikan terhadap variabel endogen. Ini terjadi  ketika koefisien jalur diuji  secara keseluruhan dan ternyata ada variabel yang  tidak  signifikan,  maka  diharuskan  menghitung  ulang  koefisien  jalur  tanpa
menyertakan  variabel  eksogen  yang  koefisien  jalurnya  tidak  signifikan.  Maka dengan  demikian  didapatkanlah  sebuah  struktur  baru  dengan  konsep  hipotesis persamaan  struktural-2  yang  didasarkan  pada  hasil  perhitungan  SPSS  dinyatakan bahwa  secara  otomatis  dalam  perhitungan  koefisien  korelasinya  yang  memiliki tanda ** (bintang dua) maka variabel tersebut signifikan terhadap 2-tailed. Dengan demikian kedua variabel tersebut dijadikan sebagai model struktur-2 sesuai dengan variabel  yang  dianggap  mempunyai  signifikansi  terhadap  varabel  kualitas pelayanan.  Dengan  menghitung  dan  memasukkan  dalam  struktur  model  yang diapatkan maka terdapat model struktur-2 sebagai berikut :
X2 X3 Y ρ YX2 0,259 ρ YX3 0,321 R² Yx2x3 = 12,00 %  88,00 % r 23 0,449
Gambar 2. Model Struktur-2
Jika  model  struktur-2  dijadikan  dasar  sebagai  sebuah  model  baru  dalam pelaksanaan  implmentasi  kebijakan  pemekaran  daerah  maka  dapat  dijelaskan bahwa variabel sumber daya dan struktur birokrasi berkontribusi secara signifikan dan simultan terhadap kualitas pelayanan, walaupun besaran korelasinya terhadap variabel  endogen  hanya  seperlima  dari  jumlah  seluruh  variabel  yang mempengaruhinya  atau  masih  ada  empat  kali  lipat  faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  variabel  pelayanan.  Dalam  implementasi  kebijakan  pemekaran sebenarnya  sumber  daya  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  implementasi, karena  itu  peran  komunikasi  adalah  sangat  penting  sebagai  sebuah  variabel  yang dapat  menjembatani  seluruh  variabel-variabel  yang  dianggap  sebagai  faktor penentu  dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Sumber  daya  sebenarnya dijembatani oleh komunikasi untuk dapat lebih bersinergi dengan variabel disposisi atau sikap dari para implementor, namun dalam penelitian ini tidak nampak adanya keterhubungan  dari  variabel  komunikasi  untuk  menjembatani  variabel  disposisi atau  sikap  dikarenakan  adanya  faktor  lingkungan  yang  dimainkan  oleh  para  elit politik dan eliti pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Model  struktur-2  ini  sebenarnya  adalah  model  yang  sangat  simple  dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat  demi  mempercepat  terciptanya  kemakmuran  sesuai  dengan  isi  dan bunyi  undang-undang  pemekaran  daerah  bahwa  melalui  pendekatan  atau mendekatkan layanan kepada masyarakat akan  mempercepat terwujudnya  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Model  inilah  yang  sebenarnya  dapat  dilihat  bahwa  di Kaupaten Mamasa terbentuk model yang sangat sederhana karena hanya dua faktor
fariabel  penentu  yang  dapat  secara  signifikan  mempengaruhi  kualitas  pelayanan kesehatan  masyarakat.  Jika  ini  ingin  di  kembangkan  lebih  jauh  maka  tentunya konsep  model  ini  dapat  dikembangkan  ke  dalam  sebuah  model  yang  didalamnya masih ada faktor lingkungan lain yang mempengaruhinya.
Jika melihat hasil analisis SPSS dengan tingkat korelasi yang signifikan dengan tanda yang diberikan dua bintang (**) maka hanya dua variabel yang berpengaruh secara  significan  yaitu  variabel  sumber  daya  ( 2 X )  dan  disposisi  atau  sikap  ( 3 X ). Tetapi setelah dilakukan uji secara individual dari masing-masing variabel eksogen, maka  ternyata  ada  tiga  variabel  yang  dianggap  signifikan  yaitu  variabel  sumber daya ( 2 X ), variabel disposisi atau sikap ( 3 X ), dan variabel struktur birokrasi ( 4 X ). Sesuai  dengan  petunjuk  dalam  analisis  path  bahwa  variabel  yang  tidak  memiliki pengaruh  secara  individu  sebaiknya  dikeluarkan  dan  kemudian  di  uji  kembali sesuai  dengan  variabel  yang  dinyatakan  significan  secara  individu  atau  sendiri- sendiri.  Dari  gambaran  ini  maka  dibuatlah  model  baru  yang  ketiga  yaitu  model struktur-3.
X2 X4 Y ρ YX2 0,259 ρ YX4 0,033  r 24 0,543 X3 R² Yx2x3x4 = 16,40 % ρ YX3 0,321 83,60 % r 23 0,449 r 34 0,479
Gambar 3. Model Struktur-3
Setelah  melakukan  uji  korelasi  dengan  menggunakan  alat  bantu  perangkat lunak  SPSS,  dengan  menggunakan  model  pengaruh  implementasi  kebijakan pemekaran  terhadap  kualitas  pelayanan  dengan  hasil  uji  statistik  ternyata  model jalur  dari  masing-masing  variabel  eksogen  antara  lain  variabel  komunikasi  ( 1 X ), variabel sumber daya ( 2 X ), variabel disposisi atau sikap ( 3 X ), dan variabel struktur birokrasi  ( 4 X )terhadap  variabel  endogen  yaitu  variabel  kualitas  pelayanan  (Y), ternyata  tidak  semua  variabel  dapat  signifikan  berpengaruh  terhadap  kualitas pelayanan,  walaupun  dalam  kebijakan  pemekaran  daerah  yang  disebutkan  dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah.  Semua  peraturan  dan  kebijakan  yang
dibuat tersebut mempunyai tujuan utamanya adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat  ternyata  signifikansi  pengaruhnya  hanya  16,40  %.  Dengan menggunakan path analisis (analisis jalur) dengan model Trimming maka didapatkan model struktur-2 yaitu hanya memasukkan variabel sumber daya ( 2 X ), dan variabel disposisi  atau  sikap  ( 3 X )  pengaruhnya  terhadap  kualitas  pelayanan  (Y),  ternyata pengaruhnya  hanya  sebesar  12  %  saja  dan  sisanya  sebesar  80  %  sebagai  variabel endogen  cenderung  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  selain  dari  kualitas pelayanan.

## Temuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan kepada responden sebagai implementor yang ada di Kabupaten  pemekaran  baru  maka  kelompok-kelompok  pernyataan  yang  ada  dan mempunyai pengaruh signifikan antara lain: konsistensi, authority, fasilities,  staffing the  bureaucracy,  incentive , standar  operating  prosedur ,  dan  fragmentasi.  Dari  variabel baru  yang  berpengaruh  tersebut  disimpulkan  sebuah  model  temuan  yang menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pemekaran  dipengaruhi  oleh  faktor konsistensi, authority,  fasilities,  staffing  the  bureaucracy,  incentive,  standar  operating prosedur ,  dan  fragmentasi.  Sebagai  sebuah  model  baru  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
KONSISTENSI K E WE NA N G A N F A S IL IT A S ST AF BIROKRA SI IN S E N TIF SI ST EM O PERA SI PR O SED U R IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH F a kt o r lin g h ku n g a n Fa kto r li ngh ku ng an Fa kto rl ingh ku ng an F a kt o r lin g h ku n g a n Fakto r ling hkun gan Fa kto rlin gh ku ng an
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Pemekaran
Konsistensi informasi sangat tergantung pada peran para implementor dengan kemampuan dalam bertindak cepat dalam mengawali sistem komunikasi. Maka dari itu  implementor  yang  konsisten  dalam  menjalankan  sistem  komunikasi  kebijakan pemekaran  haruslah  memiliki  kemampuan  untuk  dapat  memenuhi  segala permintaan  masyarakat  dalam  rangka  memperlancar  jalannya  sistem  pemekaran daerah.  Meskipun  tentunya  ditemukan  adanya  kompleksitas  permasalahan  yang begitu  rumit  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  pemekaran,  namun diharapkan semua implementor tidak salah dalam menilai program-program yang baru  yang  mempunyai  kaitan  dengan  implementasi  kebijakan  pemekaran. Akhirnya,  agar  implementasi  sebuah  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  maka semua pelaksana perlu selalu membuat adanya tujuan-tujuan kebijakan pemekaran yang minim perubahan-perubahan dalam menjalankan peran implementor.
Kewenangan  ( Authority )  merupakan  variabel  baru  yang  kedua  berpengaruh terhadap  kebijakan  pemekaran  daerah.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada implementor  biasanya  cukup  memberikan  bantuan  kepada  setiap  individu  atau pemerintah  pada  level  yang  lebih  rendah  untuk  dapat  bertindak  dalam  rangka implementasi  kebijakan  pemekaran.  Kewenangan  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana memberikan kepada setiap pegawai agar memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan  kepada  masyarakat,  sehingga  kewenangan-kewenangan  yang  ada  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis  agar  kesiapan  dalam  mengamalkan  kewenangannya dapat  menjadi  lebih  terarah  sesuai  dengan  petunjuk  yang  tertulis.  Namun  dengan terbatasnya kewenangan dapat membuat tidak kreatif seseorang dalam menjalankan tugasnya untuk itu apabila ada seorang pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik seharusnya dikenakan sanksi.
Facilities adalah  merupakan  gambaran  dari  setiap  implementor  untuk  selalu tersedianya  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  memperlancar  jalannya  implementasi kebijakan.  Fasilitas  fisik  dapat  juga  menjadi  sumber  kritis  dalam mengimplementasikan  kebijakan  pemekaran.  Walaupun  implementor  memiliki jumlah  staf  yang  cukup  dalam  mengamalkan  tugasnya,  namun  tanpa  bangunan yang  diperlengakapi  fasilitas  seperti  peralatan,  persediaan,  termasuk  ruang  hijau maka belum tentu dapat berhasil. Untuk itu fasilitas yang dibutuhkan harus sudah sesuai dengan kebutuhan pemekaran daerah, sarana bangunan perkantoran daerah sudah  memadai  untuk  menunjang  tercapainya  tujuan  pemekaran  daerah. Perlengkapan  perkantoran  dapat  menunjang  seluruh  aktivitas  dalam  menjalankan tugas  pemekaran  daerah  termasuk  jumlah  perlengkapan  fasilitas  harus  cukup memadai  yang  dapat  berupa  tanah,  bangunan,  untuk  itu  semua  harusnya  tidak terdapat  pembatasan  anggaran  dalam  menjalankan  pemekaran  pemerintahan  di daerah.
Staffing  the  bureaucracy adalah  bagaimana  pemerintah  daerah  dapat menentukan dan menyiapkan staf birokrasi yang ada di daerah pemekaran. Staffing the bureaucracy dapat menimbulkan rintangan yang serius apabila personel yang ada tidak  mengimplementasikan  kebijakan  sesuai  dengan  keinginan  para  manajemen paling  atas  yang  ada  di  daerah  pemekaran.  Maka  dari  itu,  seharusnya  staf  yang berada  pada lower  management selalu  responsif  terhadap  apa  keinginan  dari  para pimpinan  yang  ada.  Sehingga  perlu  mempertimbangkan  pengangkatan  eksekutif,
sistem  pelayanan  sipil,  sistem  personalia,  dan  metode  perekrutan  personalia  yang baku.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  pemekaran  setiap  personalia diharapkan mempunyai ketersediaan waktu bagi pelaksana untuk keputusan yang mendukung jalannya sistem administrasi pemerintahan, menghindari ketidakpercayaan  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan,  karena  itu  setiap  staf memerlukan  adanya  persyaratan  pelayanan  yang  tidak  mengesampingkan  waktu dinas. Dalam tulisan ini juga menggarisbawahi bahwa memang disadari oleh para staf  yang  ada  di  daerah  pemekaran  bahwa  sulit  rasanya  melaksanakan  setiap program yang dianggap baru.
Incentive atau  dikenal  dengan  istilah  sistem  insentif  yang  senantiasa  dapat mempengaruhi  perilaku  implementor  dalam  menjalankan  tugasnya.  Karena  itu sering  didapatkan  adanya  kebijakan  yang  memanipulasi  insentif  untuk  dapat mempengaruhi  implementasi.  Insentif  dianggap  perlu  untuk  selalu  dapat memajukan implementasi kebijakan pemekaran daerah dan beberapa penghargaan yang  diperlukan  terhadap  pelaksana-pelaksana  yang  ada  di  daerah  pemekaran. Sistem  promosi  diperlukan  dalam  kebijakan  pemekaran,  control  untuk  dapat meningkatkan  sistem  insentif  untuk  dapat  melakukan  pekerjaannya,  karena  itu setiap pekerjaan senantiasa dikaitkan dengan sanksi yang negatif terhadap bawahan karena  itu  diperlukan  pengukuran  kinerja  yang  harus  sejalan  dengan  pemberian insentif, dan insentif dapat dikatakan sebagai ukuran untuk mengejar tujuan dalam menjalankan sistem pemekaran daerah.
System operating procedure atau sering disingkat dengan SOP adalah pekerjaan rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap  hari.  SOP  yang  berjalan  dengan  baik  maka  akan  dapat  menghemat  waktu dalam  menyelesaikan  pekerjaan-pekerjaan  rutin  dalam  mengimplementasikan kebijakan  pemekaran  daerah,  peranan  struktur  organisasi  sangat  berpengaruh dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  adanya  kejelasan  standar  prosedur pelaksanaan  kebijakan,  kejelasan  prosedur  pembuatan  keputuan,  serta  kecocokan tanggung jawab dengan implementasi kebijakan pemekaran.  SOP perlu setiap saat di evaluasi agar selalu mendapatkan pembaharuan standar pelayanan dengan selalu mempertimbangkan waktu dalam setiap standar prosedur yang dibuat. Karena itu setiap  kebijakan  pemekaran  daerah  harus  selalu  fleksibel  dalam  menentukan pelaksanaan implementasi kebijakan pemekaran.
Fragmentasi  adalah  salah  satu  variabel  yang  juga  berpengaruh  terhadap implementasi  kebijakan  pemekaran.  Namun  dalam  hasil  uji  korelasi  dari fragmentasi  terhadap  kualitas  pelayanan  adalah  berlaku  negative  atau  berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan, artinya adalah semakin diperbaiki fragmentasi di daerah pemekaran maka akan semakin menjadi kurang baik  kualitas pelayanan di  daerah  kabupaten  pemekaran.  Fragmentasi  ini  berkaitan  dengan  struktur birokrasi  sebagai  tahapan  kekuatan  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  pemekaran, tujuan secara substansial sebagai prioritas program dari pemekaran daerah, karena itu  pengaruh  struktur  birokrasi  harus  didukung  oleh  peraturan  yang  telah  ada  di daerah pemekaran, tahapan ini harus jelas sehingga dapat menghindari pemborosan dana  dan  waktu  dalam  pelaksanaanya,  sehingga  tahapan-tahapan  implementasi kebijakan pemerintahan memenuhi syarat yang ditentukan implementor. Karena itu
dalam  hal  ini  fragmentasi  sulit  dimasukkan  sebagai  variabel  pengaruh  terhadap kualitas  pelayanan  pada  daerah  pemekaran  karena  dapat  berbanding  terbalik  dari pengaruh yang ada.
Dengan  melihat  karakter  daerah  pemekaran  yang  diteliti  maka  ada  beberapa potensi yang tidak  penuh dalam  variabel-variabel penelitian ternyata implementor yang  ada  di  Kabupaten  pemekaran  memperlihatkan  adanya  kemungkinan pengaruh  yang  lain  yang  lebih  potensil  terhadap  pengaruh  dalam  implementasi kebijakan  pemekaran.  Dari  model  dan  bentuk  implmentasi  kebijakan  yang  ada dengan  model  baru  yang  ditemukan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  daerah pemekaran yang ada di Kabupaten Mamasa. Jika ditelusuri lebih mendalam  maka sebenarnya  masih  ada  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan  pemekaran  daerah  yang  jumlahnya  cukup  besar  yaitu  sebesar  83,60% (persen).  Dari  penelusuran  data  dan  hasil  pengamatan  yang  ada  dilapangan  pada saat  melakukan  penelitian  pada  daerah  pemekaran,  maka  dapat  ditambahkan bahwa masih ada pengaruh lingkungan yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan pemekaran terhadap kualitas  pelayanan yang  ada di daerah pemekaran. Dari  penelusuran  yang  dicoba  untuk  direka  dalam  implementasi  kebijakan  adalah faktor  lingkungan  potensi  konflik  di  daerah  pemekaran,  faktor  kepemimpinan, peran  tokoh  masyarakat,  dan  budaya  lokal  yang  dapat  menerima  setiap  adanya perubahan di daerah pemekaran.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  besarnya  pengaruh  implmentasi kebijakan  pemekaran  daerah  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten Mamasa  ditentukan  oleh critical  factor komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau sikap,  dan  struktur  birokrasi  berkorelasi  secara  signifikan.  Dari  keempat  faktor tersebut  yang  sangat  besar  pengaruhnya  adalah  disposisi  atau  sikap  yang  disusul dengan  faktor  sumber  daya.  Sedangkan  faktor  yang  terkecil  pengaruhnya  adalah struktur birokrasi.
Hasil  strimming  dalam  uji  korelasi  Implementasi  kebijakan  pemekaran terhadap kuliats pelayanan yang tadinya dapat dipengaruhi sepenuhnya oleh critical faktor komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap  dan  struktur  birokrasi  secara efektif  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan,  tetapi  dengan  menggunkan  analisis strimming  hanya critical  factor sumber  daya,  disposisi  atau  sikap,  dan  struktur birokrasi  yang  berkorelasi  signifikan  terhadap  kuoliatas  pelayanan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dalam  daerah  otonom  baru  hanya efektif dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor kritis tersebut.

## Saran
Adapun yang disarankan dalam penelitian ini adalah :
1. Dengan maraknya pemekaran daerah yang akhir-akhir ini tidak dapat terbendung karena  adanya  aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  yang  merorong  pemerintah untuk  menetapkan  daerah-daerah  otonom  baru,  diharapkan  pemerintah  dapat
mempertimbangkan untuk memberhentikan secara sementara pemekaran daerah baru  karena  masih  banyak  daerah-daerah  pemekaran  yang  belum  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mendekatkan  layanan  kepada masyarakat.
2. Pemerintah sebaiknya membenahi semua daerah-daerah pemekaran untuk dibina dan  difasilitasi  untuk  menjadi  daerah-daerah  baru  yang  dapat  secara  langsung memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat agar peningkatan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  dapat  tercapai  dengan  segera  agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur
3.  Pemerintah  daerah  yang  berada  pada  daerah-daerah  pemekaran  tidak  hanya memikirkan kesejahteraan dan kedudukan dari para birokrat yang ada di daerah tanpa melakukan pembenahan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya yang ada di masing-masing daerah pemekaran.
4.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  departemen  dalam  negeri  dapat  mengambil inisiatif  untuk  memperbaiki  seluruh  pertauran  dan  perundang-undangan  yang yang berkaitan dengan pemekaran daerah disempurnakan sehingga setiap daerah yang  ingin  memekarkan  daerahnya  bukan  hanya  mendasarkan  pada mendekatkan  layanan  kepada  masyarakat,  tetapi  juga  dibuatkan  persyaratan- persyaratan  yang  secara  konkrit  dapat  dipedomani  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.

## Referensi
Akbar,  I.  2017.  Otonomi,  pemekaran  daerah  dan  masalah  integrasi.  Retrieved  from www.kompas.com/2/11/2022.
Cheema, G Shabbir and Dennis A Rondinelly. 1983. Implementing Decentralization Policies an  Introduction.  In  Decentralization  and  Developmen:  Policy  Implementation  in Developing Countries. Beverly Hills, California: Sage Publication
Cohen, J. M., & Peterson, S. B. 1997. Administrative Decentralization: A New Framework for Improved  Governance,  Accountability,  and  Performance.  Cambridge:  Harvard Institute for International Development.
Edwards III, George C (Edited). 1984. Public Policy Implementing , London, England: Jai Press Inc.--------------------------.  1980. Implementing  Public  Policy. Washington  DC: Congressional Quaeterly Press.
Hadiz,  V.  R.  2010.  Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  South  East  Asia Perspective. Stanford, California: Stanford University Press.
Izadi, Azar, Younes Jahani, Sima Rafiei, Ali Masoud, and Leila Vali. 2017. Evaluating Health Service  Quality:  Using  Importance  Performance  Analysis.  International  Journal  of Health Care Quality Assurance 30(7).
Kartikasari, Dwi, Aryo Dewanto, and Fatchur Rochman. 2014. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan di Rumah Sakit Bunda Kandangan Surabaya. Jurnal Aplikasi Manajemen September.
Kitapci, Olgun, Ceylan Akdogan, and Ibrahim Taylan Dortyol. 2014. The Impact of Service Quality  Dimensions  on  Patient  Satisfaction,  Repurchase  Intentions  and  Word  of Mouth  Communication  in  the  Public  Healthcare  Industry.  In  the  2nd  International Conference on Strategic Innovative Marketing, vol. 148.
Pohan,  Imbalo.S.,  2007. Jaminan  Mutu  Layanan  Kesehatan,  Dasar-dasar  Pengertian  dan Penerapan, EGC, Jakarta.
Ratnawati,  T.,  Afadlal,  &  Nyimas,  L.  L.  2009.  Studi  tentang  pemekaran  daerah:  pemetaan problematika politik, ekonomi, dan sosial  budaya di daerah-daerah pemekaran era reformasi :  upaya  menuju  penyusunan  konsep  alternatif.  Retrieved  November  12, 2020
Sutojo, Adi. 2015. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah). Mimbar. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. ISSN: 2252-5270.
Sutiyo, S. 2014. Decentralization: Potentially and Challenge for Rural Development. Journal of International Development and Cooperation, 20 (3). pp. 5-12. ISSN 1341-0903.
Waskitawati,  D.  2018.  Managing  wastewater  in  decentralized  indonesia:  could  local democracy improve public
service?
CosmoGov, 4(2), 213.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16627
Weick, Karl E and Quinn, Robert E. 1999. “ Organizational change and develo pment” dalam Annual  Review  of  Psychology.  Volume  50.  p.361.  Ann  Arbor,  Michigan  48109: University of Michigan Business School, University of Michigan.