## KEBUTUHAN GURU PEMINATAN KEJURUAN DAN PEMENUHANNYA

## REQUIREMENTS FOR VOCATIONAL TEACHERS AND FULFILLING

## Teguh Supriyadi
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e-mail : supriyadi_teg@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kebutuhan guru SMK dan mengidentifikasi upaya-upaya pemenuhan kebutuhan guru SMK. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebutuhan guru peminatan kejuruan masuk dalam ketegori kekurangan, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetapi kekurangan guru di sekolah swasta lebih besar daripada di sekolah negeri. Upaya pemenuhan guru peminatan kejuruan telah dilakukan, antara lain: rekrutmen guru PNS, rekrutmen guru honorer, maupun program keahlian ganda, tetapi masih memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk mengatasinya. Pemenuhan kebutuhan guru peminatan kejuruan dapat dilakukan dengan memprioritaskan rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selain itu, dapat pula melibatkan dosen di universitas/politeknik, melibatkan pekerja dari dunia usaha/dunia industri dan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tapi tidak mempunyai sertifikat formal mengajar untuk mengajar mata pelajaran muatan peminatan kejuruan.
Kata Kunci : Guru Peminatan Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan, Pemenuhan Kebutuhan Guru

## ABSTRACT
This study aims to determine the needs of vocational school teachers and to identify the efforts  to  fulfill  the  needs  of  vocational  school  teachers.  The  research  used  a  quantitative approach with a secondary data analysis method. The results of the study show that the needs of specialized vocational teachers could be categorized as a shortage, in both state and private schools, while the shortage in private schools is greater than state schools. Efforts to fulfill specialized vocational teachers have been carried out by the government, including: Recruitment of Civil servant (PNS) Teacher and Recruitment of Honorary Teacher, and also Dual Expertise Program, but still needs further thought to overcome them. The needs of specialized vocational teachers could be fulfilled by prioritizing recruitment of teachers as Government Employees with Work Agreements (PPPK). In addition, it could also involving lecturers at universities/polytechnics, involving workers from the business world/industry and people who have knowledge and skills but do not have formal teaching certificates to teach specialized vocation subjects.
Keywords: Vocational Specialization Teachers, Vocational High Schools, Meeting Teacher Needs

## PENDAHULUAN
Salah satu amanat Inpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Meningkatkan Kualitas Dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia adalah meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keberadaan guru sangat penting sehingga ketersediaan guru harus cukup, mengingat keberadaannya untuk mendukung melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kekurangan guru berdampak pada mutu pendidikan, khususnya dalam mutu proses dan mutu lulusan. Ketersediaan guru yang cukup merupakan kunci utama bagi keberlangsungan pembelajaran yang baik pada setiap lembaga pendidikan. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Wiharna, 2006:64 dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan, 2017).
Saat ini, spektrum dan kurikulum SMK telah mengalami perubahan. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), menyatakan bahwa bidang keahlian di SMK/MAK meliputi; (1) Teknologi dan Rekayasa, (2) Energi dan
Pertambangan, (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, (5) Agribisnis dan Agroteknologi, (6) Kemaritiman, (7) Bisnis dan Manajemen, (8) Pariwisata, dan (9) Seni dan Industri Kreatif. Dari sembilan bidang keahlian tersebut dijabarkan ke dalam 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian (Tabel 1).

## Tabel 1. Spektrum Keahlian Di SMK/MAK
No Bidang Keahlian Jumlah Program Keahlian Jumlah Kompetensi Keahlian 1 Teknologi dan Rekayasa 13 58 2 Energi dan Pertambangan 3 6 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 6 4 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 5 7 5 Agribisnis dan Agroteknologi 6 20 6 Kemaritiman 4 10 7 Bisnis dan Manajemen 4 7 8 Pariwisata 4 9 9 Seni dan Industri Kreatif 8 23 Total 49 146 Sumber Data : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Selanjutnya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) disebutkan bahwa mata pelajaran di SMK/ MAK di kelompokan menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) muatan nasional, (2) muatan kewilayahan, dan (3) muatan peminatan kejuruan (Tabel 2). Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, mata pelajaran di SMK/MAK dikelompokkan menjadi:
(1) normatif, (2) adaptif, dan (3) produktif (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah).

## Tabel 2. Kelompok Mata Pelajaran di SMK/
MAK No Kelompok Mata Pelajaran Mata Pelajaran 1 Muatan Nasional ·  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ·  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ·  Bahasa Indonesia · Matematika ·  Sejarah Indonesia ·  Bahasa Inggris ·  Bahasa Asing Lainnya 2 Muatan kewilayahan ·  Seni Budaya ·  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 Muatan peminatan kejuruan ·  Dasar Bidang keahlian (C1) ·  Dasar program keahlian (C2) ·  Kompetensi keahlian (C3) Sumber Data : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Dengan memperhatikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2016 serta perubahan spektrum dan kurikulum SMK, diduga kuat bahwa ketersediaan guru peminatan kejuruan masih menjadi persoalan. Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud) memperlihatkan adanya kesenjangan guru peminatan kejuruan, antara jumlah guru yang ada dengan jumlah guru yang ideal (seharusnya). Pada SMK negeri jumlah guru yang ada 62.105 guru, sementara jumlah guru yang ideal 88.091 guru. Pada SMK swasta jumlah guru yang ada 54.238 guru, sementara jumlah guru yang ideal 119.513 guru.
Untuk itulah tulisan ini diketengahkan, sebagai bagian dari hasil kajian yang dilakukan. Secara eksplisit tujuan yang ingin diketahui adalah mengetahui kebutuhan guru peminatan kejuruan dan mengemukakan alternatif upaya pemenuhannya.

## KAJIAN LITERATUR 1.  Kebutuhan Guru
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 07/D.D5/KK/2018 disebutkan bahwa mata pelajaran di SMK/MAK di kelompokan menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) muatan nasional, (2) muatan kewilayahan, dan (3) muatan peminatan kejuruan. Terkait dengan guru peminatan kejuruan, guru peminatan kejuruan adalah guru pengampu mata pelajaran muatan kejuruan. Guru peminatan kejuruan dahulu disebut dengan guru produktif (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006).
Kebutuhan guru peminatan kejuruan dapat diketahui bila kita mengetahui jumlah guru yang ideal dan jumlah guru yang ada (tersedia). Menurut Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017), kebutuhan guru adalah kesenjangan antara guru yang ada sekarang dan bagaimana hal itu seharusnya atau kesenjangan antara guru yang ada sekarang dengan seharusnya diperlukan. Dengan demikian, kebutuhan guru dapat bernilai negatif (kekurangan guru) atau positif (kelebihan guru).

## 2.  Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Guru
Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru. Fakry Gaffar (1989) dalam Eni Kusrini, E (2014) menyebutkan beberapa faktor yang diperhitungkan dalam melakukan proyeksi kebutuhan guru sebagai data dasar yang mencakup: (1) enrollment sekolah, (2) jumlah jam per minggu yang diterima siswa masing-masing mata pelajaran tertentu maupun seluruh mata pelajaran, (3) beban mengajar penuh guru per minggu, (4) besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima
suatu mata pelajaran, (5) jumlah guru yang ada, (6) jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan, dan (7) jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru. Sementara, Chandra I, Aunurrahman, Herculanus Bahari Sindju (tanpa tahun) dalam penelitiannya mengemukakan beberapa faktor perhitungan proyeksi kebutuhan guru, yakni: (1) pertumbuhan enrolmen (siswa), (2) mutasi siswa, (3) siswa drop out , (4) pertumbuhan guru, dan (5) guru pensiun.
3.  Dampak Kekurangan Guru Peminatan Kejuruan
Muhson (2004) dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Guru, baik secara kuantitas dan kualitas guru penting dalam membentuk kualitas peserta didik. Hal ini dikarenakan peran guru yang sangat strategis, yakni adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Salah satu dari 10 tren vokasi yang harus diawasi adalah minimnya ketersediaan alat dan guru kejuruan minim, sedangkan demand nya tinggi. Kecenderungan sekolah vokasi untuk menawarkan jurusan dan kompetensi yang mudah diajarkan (kebutuhan alat dan guru kejuruan minim), sedangkan permintaan akan jurusan tersebut besar. Hal ini akan berdampak pada lulusan vokasi yang tidak mempunyai daya saing dan nilai tambah dibandingkan dengan lulusan SMA ataupun lulusan perguruan tinggi (Yulius, Muhammad Isran, Mardhianda WP, dan Bangkit Anugerah, 2017). Mereka juga menegaskan bahwa dari sisi kualitas, 78% dari guru SMK merupakan guru normatif- adaptif dan hanya 22% yang merupakan guru produktif untuk pelajaran kejuruan. Dengan persentase guru normatif-adaptif yang lebih tinggi dibandingkan pengajar yang memang secara khusus memiliki kompetensi di bidang kejuruannya, hal ini bisa menjadi salah satu ancaman rendahnya daya saing lulusan SMK.
Gambar 1 menyajikan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). SMK menduduki peringkat satu dalam penyumbang pengangguran terbuka, kemudian diikuti SMA, Diploma I/II/III/ Akademi, Universitas.
Gambar 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018 Sumber Data: Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2018, Badan Pusat Statistik, 2018

## 4. Hasil-Hasil Penelitian Yang Terkait Dengan Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan
Yahya, M. (2016) dalam kajiannya yang berjudul Strategi Pemenuhan Kebutuhan Guru Produktif SMK menyimpulkan bahwa (1) analisis beban kerja guru produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran atau tatap muka per jenis guru per minggu, kemudian dibagi dengan jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, dimana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan, (2) pemetaan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan atau wewenang pemerintah dalam mendistribusi dan memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kota/kabupaten dan provinsi secara nasional, (3) pemerataan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam hal tenaga pendidik atau guru produktif pada satuan
pendidikan tingkat SMK secara nasional, (4) pengadaan guru produktif SMK merupakan suatu model yang terjabarkan dalam suatu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan SMK melalui: proses pengangkatan guru produktif SMK, retribusi Guru Produktif SMK, dan pengadaan guru produktif SMK untuk pemenuhan guru secara cepat seperti program Talent Scouting, Program Sarjana Mengajar dan Program Pendampingan SMK. Selain itu, Mulyadi Y, Agus Setiawan, dan Purnawan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Propinsi Bangka Belitung menimpulkan bahwa terdapat kelebihan jumlah guru sebanyak 223 orang dengan rincian kelebihan jumlah guru normatif sebanyak 173 orang dan guru adaptif sebanyak 98 orang, sedangkan untuk guru produktif masih kekurangan sebanyak 82 orang. Rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu: melakukan redistribusi guru kejuruan dari kota besar ke daerah,
melakukan alih kompetensi mengajar guru adaptif/normatif menjadi guru produktif atau melakukan rekruitmen guru produktif baru, dan melakukan KKN tematik bagi mahasiswa pada program keahlian yang relevan dengan SMK.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Menurut Heaton dalam Amirin, T. M. (2015), analisis data sekunder merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantiatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu.
Penelitian analisis data sekunder itu relatif pendek. M. Katherine McCaston (2005) dalam Amirin, T. M. (2015) menyatakan bahwa analisis data sekunder itu mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya
1.  Pengumpulan Data Variabel, data yang diperlukan, dan sumber data dalam kajian ini disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Tujuan Kajian, Variabel, Data

## 2.  Analisis Data
Teknik analisis data lebih bersifat deskriptif, dalam arti disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengemukakan temuan-temuan dan mengemukakan alternatif pemikiran penyelesaian masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil
1.1. Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan Berdasarkan Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud) diketahui bahwa jumlah guru yang ada saat ini mencapai 116.343 guru, yang terdiri atas: di SMK negeri berjumlah 62.105 guru dan di SMK swasta berjumlah 54.238 guru. Jumlah guru yang ideal 207.604 guru, yang terdiri atas: di SMK negeri berjumlah 88.091 guru dan di SMK swasta berjumlah 119.513 guru. Jumlah guru yang ada saat ini lebih kecil dibandingkan jumlah guru yang ideal. Ini mengindikasikan kebutuhan guru peminatan kejuruan dalam kategori kekurangan (tanda -). Kekurangan guru peminatan di SMK negeri sebanyak 27.164 guru, sementara di SMK swasta sebanyak 66.378 guru (Tabel
4). Yang Diperlukan, dan Sumber Data No Tujuan Kajian Variabel Data Yang Diperlukan Sumber Data 1 Mengetahui kebutuhan guru peminatan kejuruan Kebutuhan guru Jumlah guru yang ideal Ditjen. GTK, Kemendikbud (Dapodik 31 Desember 2018, diolah Ditjen. GTK) Jumlah guru yang ada saat ini PDSPK, Setjen, Kemendikbud(Dapodik 31 Desember 2018) 2 Mengetahui upaya- upaya pemenuhan kebutuhan guru peminatan kejuruan yang telah dilakukan - Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan guru peminatan kejuruan yang telah dilakukan · Dokumen Kemendikbud · Hasil penelitian

## 1.1.1.Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan
Menurut Provinsi
Ditinjau dari jumlah kebutuhan guru peminatan kejuruan menurut provinsi, masih memperlihatkan kesenjangan yang
menyolok. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi yang memiliki jumlah kebutuhan guru peminatan kejuruan yang besar (Tabel 4).
Tabel 4. Persebaran Jumlah Guru Peminatan Kejuruan Yang Ada Saat Ini, Jumlah Guru Yang Ideal, dan Jumlah Kebutuhan Guru (+/-) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun 2018
Jenjang Smk Jenjang Smk Status Sekolah Negeri Status Sekolah Swasta Jenis Mapel Kejuruan Jenis Mapel Kejuruan Provinsi Jumlah guru yang ada saat ini Jumlah guru yang ideal Jumlah Kebutuhan guru (+/-) Provinsi Jumlah guru yang ada saat ini Jumlah guru yang ideal Jumlah Kebutuhan guru (+/-) Prov. Jawa Barat 6.182 10.655 -4601 Prov. Jawa Barat 12236 31522 -19492 Prov. Jawa Timur 7916 12173 -4393 Prov. Jawa Tengah 10632 21251 -10834 Prov. Jawa Tengah 6432 9643 -3401 Prov. Jawa Timur 8426 18486 -10228 Prov. Sulawesi Selatan 2757 4003 -1364 Prov. Banten 2589 7169 -4629 Prov. Sumatera Utara 3877 5131 -1321 Prov. Sumatera Utara 3534 7697 -4242 Prov. Banten 1467 2577 -1122 Prov. D.K.I. Jakarta 3344 6622 -3408 Prov. Sumatera Selatan 1772 2535 -795 Prov. Lampung 1992 3489 -1517 Prov. Lampung 1729 2479 -774 Prov. Sulawesi Selatan 986 2269 -1331 Prov. Kalimantan Barat 1241 1896 -667 Prov. Sumatera Selatan 870 2068 -1214 Prov. Kalimantan Selatan 1166 1736 -585 Prov. Bali 880 1946 -1095 Prov. Sulawesi Tengah 1020 1585 -575 Prov. D.I. Yogyakarta 1163 2189 -1059 Prov. Kalimantan Timur 1337 1890 -562 Prov. Riau 1004 1903 -911 Prov. Nusa Tenggara Timur 1811 2339 -550 Prov. Nusa Tenggara Timur 763 1590 -845 Prov. Sumatera Barat 2628 3126 -550 Prov. Kalimantan Timur 628 1428 -808 Prov. Nusa Tenggara Barat 1693 2214 -537 Prov. Sulawesi Utara 455 1009 -577 Prov. Sulawesi Utara 1186 1698 -536 Prov. Nusa Tenggara Barat 563 1069 -509 Prov. Riau 1985 2455 -489 Prov. Sumatera Barat 469 900 -440 Prov. Bali 1418 1841 -464 Prov. Kalimantan Barat 468 885 -421 Prov. D.K.I. Jakarta 1373 1754 -455 Prov. Kepulauan Riau 306 646 -346 Prov. D.I. Yogyakarta 1548 1878 -390 Prov. Sulawesi Tengah 290 631 -344 Prov. Sulawesi Tenggara 1037 1382 -355 Prov. Kalimantan Selatan 320 609 -290 Prov. Bengkulu 883 1192 -322 Prov. Jambi 319 582 -266 Prov. Jambi 1374 1677 -322 Prov. Maluku Utara 137 389 -252 Prov. Papua 783 1066 -289 Prov. Sulawesi Barat 171 417 -249

## Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
Prov. Sulawesi Barat 606 870 -273 Prov. Papua 319 565 -247 Prov. Kalimantan Tengah 1019 1275 -269 Prov. Sulawesi Tenggara 145 356 -213 Prov. Maluku 682 908 -234 Prov. Maluku 170 326 -157 Prov. Maluku Utara 360 563 -205 Prov. Kalimantan Tengah 192 293 -103 Prov. Kepulauan Riau 567 756 -193 Prov. Aceh 280 371 -91 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 556 733 -178 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 158 234 -83 Prov. Gorontalo 626 775 -152 Prov. Bengkulu 178 236 -62 Prov. Papua Barat 372 520 -151 Prov. Papua Barat 127 176 -49 Prov. Aceh 2397 2427 -55 Prov. Gorontalo 94 130 -36 Prov. Kalimantan Utara 301 337 -37 Prov. Kalimantan Utara 30 60 -30 (blank) 4 2 2 Total 62.105 88.091 -27.164 Total 54.238 119.513 -66.378 Sumber Data : Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud)

## 1.1.2.  Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan
Menurut Bidang Keahlian
Ditinjau dari jumlah kebutuhan guru peminatan kejuruan menurut bidang keahlian, masih memperlihatkan kesenjangan yang menyolok. Semua bidang keahlian di SMK negeri maupun swasta mengalami
kekurangan guru. Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen merupakan tiga bidang keahlian yang banyak kekurangan guru. Ini terjadi di SMK negeri maupun swasta (Tabel 5).
Tabel 5. Persebaran Jumlah Guru Peminatan Kejuruan Yang Ada Saat Ini, Jumlah Guru Yang Ideal, dan Jumlah Kebutuhan Guru (+/-) Menurut Bidang Keahlian dan Status Sekolah, Tahun 2018
Jenjang SMK Jenjang SMK Status Sekolah Negeri Status Sekolah Swasta Jenis Mapel Kejuruan Jenis Mapel Kejuruan No Bidang Keahlian Jumlah guru yang ada saat ini Jumlah guru yang ideal Jumlah Kebutuhan guru (+/-) Bidang Keahlian Jumlah guru yang ada saat ini Jumlah guru yang ideal Jumlah Kebutuhan guru (+/-) 1 Teknologi dan Rekayasa 20.072 29.744 -10.268 Teknologi dan Rekayasa 14.893 38.041 -23.628 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi 10.285 17.039 -6.769 Teknologi Informasi dan Komunikasi 11.520 29.228 -17.733 3 Bisnis dan Manajemen 12.710 16.640 -4.197 Bisnis dan Manajemen 17.530 32.285 -15.185 4 Pariwisata 7.130 9.024 -2.043 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 4.615 8.510 -3.926 5 Agribisnis dan Agroteknologi 6.196 7.981 -1.827 Pariwisata 3.467 7.065 -3.675 6 Seni dan Industri Kreatif 1.976 2.765 -876 Agribisnis dan Agroteknologi 1.037 2.040 -1.012 7 Kemaritiman 2.670 3.310 -649 Kemaritiman 734 1.343 -657 8 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 787 1.227 -450 Seni dan Industri Kreatif 341 735 -395 9 Energi dan Pertambangan 279 361 -85 Energi dan Pertambangan 101 266 -167 Total 62.105 88.091 -27.164 Total 54.238 119.513 -66.378 Sumber Data : Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud)
Tidak semua sekolah mengalami kekurangam guru, tapi ada juga sekolah yang kelebihan guru atau tidak kekurangan guru-tidak kelebihan guru (Tabel 6). Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa adalah bidang keahlian yang sekolahnya banyak kekurangan guru, baik di SMK negeri maupun swasta.

## Tabel 6. Persentase SMK Menurut Kondisi Guru Peminatan Kejuruan, Tahun 2018
Jenjang SMK Status Sekolah Negeri Jenis Mapel Kejuruan No Bidang Keahlian Jumlah Sekolah Kondisi Guru Kekurangan Guru Tidak  Kekurangan  Guru    Tidak Kelebihan Guru Kelebihan Guru 1 Teknologi dan Rekayasa 1.997 81,77 10,92 7,31 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.233 76,22 15,14 8,64 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 211 69,67 15,64 14,69 4 Seni dan Industri Kreatif 243 67,49 17,28 15,23 5 Bisnis dan Manajemen 1.510 65,56 15,76 18,68 6 Pariwisata 835 64,55 16,53 18,92 7 Agribisnis dan Agroteknologi 1.152 57,20 21,01 21,79 8 Kemaritiman 546 53,11 20,33 26,56 9 Energi dan Pertambangan 100 52,00 27,00 21,00 Jenjang SMK Status Sekolah Swasta Jenis Mapel Kejuruan No Bidang Keahlian Jumlah Sekolah Kondisi Guru Kekurangan Guru Tidak Kekurangan Guru dan Tidak Kelebihan Guru Kelebihan Guru 1 Teknologi dan Rekayasa 4.326 91,86 5,92 2,22 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi 5.455 86,32 9,99 3,68 3 Seni dan Industri Kreatif 186 80,11 13,98 5,91 4 Energi dan Pertambangan 68 79,41 13,24 7,35 5 Kemaritiman 255 78,04 11,37 10,59 6 Pariwisata 1.286 77,29 13,92 8,79 7 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 1.406 77,29 13,92 8,79 8 Bisnis an Manajemen 4.683 77,13 12,53 10,34 9 Agribisnis dan Agroteknologi 587 75,13 13,29 11,58 Sumber Data : Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud)

## 1.2.  Upaya Pemenuhan Kebutuhan Guru
Peminatan Kejuruan Upaya-upaya yang telah/sedang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, sekolah, bahkan Perguruan Tinggi (PT) dalam memenuhi kebutuhan guru peminatan kejuruan, tapi sampai saat ini masih kekurangan guru peminatan kejuruan. Upaya-upaya dimaksud antara lain adalah:

## Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
Tabel 7. Upaya-Upaya Yang Telah/Sedang Dilakukan Guna Pemenuhan Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan
No Upaya-upaya yang telah/sedang dilakukan guna pemenuhan Kebutuhan guru SMK Penyelenggara Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Sekolah PT 1 Rekrutmen guru PNS √ 2 Rekrutmen guru Honorer √ √ √ 3 Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (guru PPPK) · UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 menyatakan bahwa selain Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS, adapula Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK. · PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
· PPPK berhak memperoleh:gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. √ 4 Program Keahlian Ganda (Kementerian Pendidikan dan
K e b u d a y a a n , Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, 2017) · Program Keahlian Ganda adalah program pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/
SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya dan relevan dengan latar belakang pendidikannya
· Pemberian kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA dilakukan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola “ON-1 IN-1 ON-2 dan IN-2” dan diakhiri  dengan  sertifikasi  keahlian di  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP) untuk  memperoleh  sertifikat  keahlian dan  sertifikasi  melalui  Pendidikan  dan
Latihan Profesi Guru (PLPG) di LPTK untuk memperoleh sertifikat pendidik √
5 Yahya, M (2016) dalam penelitiannya m e n g e m u k a k a n beberapa progran yang dapat dilakukan antara
Dirjen GTK-LPTK adalah: √ √ · Program talent scouting , Program yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan. Progran ini dapat dilakukan kerja sama antara Ditjen GTK. Program ini pernah dilaksanakan oleh P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK

## Teguh Supriyadi, Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan dan Pemenuhannya
No Upaya-upaya yang telah/sedang dilakukan guna pemenuhan Kebutuhan guru SMK Penyelenggara Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Sekolah PT · Progam sarjana mengajar Program yang menugaskan lulusan LPTK Teknik mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan atau 12 bulan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik. Progam ini pula pemah dilakukan kerja sama antam P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK Teknik dan hasilnya sangat membantu permasalahan kekurangan guru di SMK
·  P r o g r a m pendampingan SMK, adalah: o Program PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Pendampingan guru produktif SMK, adalah program dengan melibatkan mahasiswa tingkat akhir PPL selama 6 bulan ke SMK rujukan. Program ini dapat dilakukan kerjasama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik dan Vokasi o  P r o g a m pendampingan SMK 1 tahun dengan melibatkan lulusan LPTK yang telah lulus  sertifikasi  (guru profesional, tapi belum diangkat PNS). Progran ini dapat dilakukan kerjasama antara Dirjen Guru dengan LPTK
·  Progam pemanfaatan tenaga ahli industri, merekrut tenaga ahli Industri dan purna bakti melalui program RPL ( Recognition Prior Learning / Pengakuan Pengalaman Masa Lampau) guru produktif SMK.
·  Program SM3T gpru Produktif SMK,
Program pemenuhan kebutuhan guru yang sangat perlu dilakukan. Program ini pernah dilaksanakan kerja sama antara Direktorat P2TK Dikmen dengan
LPTK Teknik dengan melibatkan lulusan LPTK selama 12 bulan (1 tahun) pada SMK wilayah 3T, namun program ini tidak berlanjut. Program ini dipandang sejalan dan sangat tepat dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam penyiapan Guru. · Progam alih status guru produktif SMK Pengalihan tenaga kependidikan dan tenaga adminisftasi yang memenuhi persyaratan menjadi guru produktif SMK ·  Program alih fungsi/ spesialisasi Upaya penyesuaian kompetensi keahlian guru produktif SMK untuk memenuhi kekurangan dan ketidaktersediaan guru pada program keahlian tertentu

## 2.  Pembahasan
Dalam uraian sebelumnya dinyatakan bahwa kebutuhan guru peminatan kejuruan dalam kategori kekurangan guru, baik di SMK negeri maupun swasta. Kekurangan guru peminatan kejuruan terjadi di tiap provinsi maupun bidang keahlian. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru, antara lain: enrollment sekolah, mutasi siswa, siswa drop out, jumlah jam per minggu yang diterima siswa masing-masing mata pelajaran tertentu maupun seluruh mata pelajaran, beban mengajar penuh guru per minggu, besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, jumlah guru yang ada, jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan, dan jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru.
Peranan guru selaku pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bertugas membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan mudah. Dengan demikian, tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Wiharna, 2006:64 dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan, 2017).
Kekurangan guru peminatan kejuruan akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan
berkualitas apabila seluruhnya atau setidak- tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (Mulyasa, 2003 dalam Memorata, A dan Djoko Santoso (tanpa tahun).
Terkait dengan hasil pembelajaran SMK dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan lulusan SMK. Penjelasan pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kondisi ketenagakerjaan lulusan SMK disajikan dalam tabel 8 yang memperlihatkan bahwa belum semua lulusan baru SMK bekerja. Sekitar 55,01% lulusan laki-laki bekerja, sedangkan lulusan perempuan yang bekerja mencapai 65,89%. Lulusan perempuan lebih besar dibandingkan lulusan laki-laki.

## Tabel 8. Persentase Lulusan Baru SMK Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis
Kelamin, Tahun 2019 No Kegiatan Seminggu yang Lalu Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1 Bekerja 55,01 65,89 2 Penganggur 28,02 13,67 3 Sekolah 7,68 7,01 4 Mengurus rumah tangga 4,72 11,97 5 Lainnya 4,56 1,45 Total 100,00 100,00 Sumber Data: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Februari 2019

## Teguh Supriyadi, Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan dan Pemenuhannya
Kualitas pembelajaran SMK tidak hanya ditentukan oleh jumlah gurunya (kuantitas), tetapi juga kualitas gurunya. Dengan guru yang berkualitas, maka guru mampu menghadapi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tantangan revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah trend di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya, revolusi 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri  akan  semakin  kompak  dan  efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya SDM karena digantikan oleh mesin atau robot (https:// www.maxmanroe.com/ revolusi-industri-4-0. html. diakses 4 September 2019).
Kualitas guru diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kualifikasi  akademik  diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diukur dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG pernah dilaksanakan tahun 2015 oleh Ditjen.  GTK.  Sertifikat  pendidik  diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
Sertifikasi  pendidik  diselenggarakan  oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Kondisi kualitas guru SMK disajikan dalam tabel 9.

## Tabel 9. Kondisi Kualitas Guru SMK Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005
No Kualitas Guru Status Sekolah SMK Negeri SMK Swasta 1 Persentase guru peminatan kejuruan yang berpendidikan ≥ D4/S1 tahun 2018* 97,10 90,42 2 Persentase guru peminatan kejuruan yang sudah sertifikasi tahun 2018* 49,73 27,86 3 Nilai rata-rata Ujian Kompetensi Guru (UKG) SMK tahun 2015** 60,33 57,91
Sumber Data : *    Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud) **  Ditjen. GTK tahun 2015

## SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN 1.  Simpulan
Kebutuhan guru peminatan kejuruan masuk dalam ketegori kekurangan guru. Kekurangan guru peminatan kejuruan di SMK negeri lebih kecil dibandingkan di SMK swasta. Kekurangan guru peminatan kejuruan terjadi di tiap provinsi maupun bidang keahlian. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru, antara lain: enrollment sekolah, mutasi siswa, siswa drop out, jumlah jam per minggu yang diterima siswa masing- masing mata pelajaran tertentu maupun seluruh mata pelajaran, beban mengajar penuh guru per minggu, besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, jumlah guru yang ada, jumlah guru yang akan
pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan, dan jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru. Upaya pemenuhan guru peminatan kejuruan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain: rekrutmen guru PNS, rekrutmen guru honorer, maupun program keahlian ganda, tetapi masih memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk mengatasinya.
Kekurangan guru peminatan kejuruan akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Guru berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Guru memiliki peran yang penting dalam meingkatkan kualitas anak didiknya. Dengan persentase guru normatif-adaptif yang lebih tinggi dibandingkan pengajar yang memang secara khusus memiliki kompetensi di bidang kejuruannya, hal ini bisa menjadi salah satu ancaman rendahnya daya saing lulusan SMK.
Kualitas pembelajaran SMK tidak hanya ditentukan oleh jumlah gurunya (kuantitas), tetapi juga kualitas gurunya. Selain itu, gurupun dituntut kemampuannya menghadapi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain: tantangan bonus demografi,  revolusi  industri  4.0,  generasi  Z dan Alpa, serta isu nasional.

## 2. USULAN KEBIJAKAN
Oleh karena di SMK masih mengalami kekurangan guru peminatan kejuruan, maka upaya pemenuhannya dapat dilakukan melalui:
 Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sekarang sedang berlangsung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan guru peminatan kejuruan. Hal ini selaras dengan upaya revitalisasi SMK dalam meningkatkan
kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
 Kerjasama Kemendikbud dengan Perguruan Tinggi (PT). Ini dapat dilakukan mengingat PT mempunyai Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya dan pengabdian kepada masyarakat (UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Kerjasamanya dengan melibatkan dosen di universitas/politeknik dalam pemenuhan guru peminatan kejuruan. Kelebihan upaya ini adalah calon pengajar di universitas/ politeknik tersedia banyak, sedangkan kekurangannya adalah calon pengajar kurang dalam hal kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), sehingga perlu dilatih terlebih dahulu.
 Kerjasama Kemendikbud dengan DUDI. Ini dapat dilakukan menfaatkan orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha/industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis pembelajaran di SMK. Kelebihan upaya ini adalah calon pengajar di DUDI tersedia banyak, sedangkan kekurangannya adalah calon pengajar kurang dalam hal kompetensi kompetensi pedagogik, sehingga perlu dilatih terlebih dahulu.
 Kerjasama Kemendikbud dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tapi tidak mempunyai sertifikat formal mengajar untuk melakukan pembelajaran di SMK. Kelebihan upaya ini adalah calon pengajar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tersedia banyak, sedangkan kekurangannya adalah calon pengajar kurang dalam hal kompetensi pedagogik, sehingga perlu dilatih terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirin, T. M (2015). Metode Penelitian Sekunder (Analisis Data Sekunder), https:// tatangmanguny.wordpress.com/2015/04/ 12/metode-penelitian-sekunder-analisis-data- sekunder/. diakses 14 Juni 2019
Chandra I, Aunurrahman, Herculanus Bahari Sindju (tanpa tahun). Proyeksi Kebutuhan Guru SMP, SMA, Dan SMK Di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2016/2017 , http:// jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6302/7181, diakses 2 September 2019
Inpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Meningkatkan Kualitas Dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2017). Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016
Kusrini, E. (2014). Proyeksi Kebutuhan Guru Kelompok Produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rumpun Bisnis Dan Manajemen (BISMAN) 2014/2015-2023/2024 Di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Yoyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Memorata, A dan Djoko Santoso. (tanpa tahun). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Hasil Belajar Merakit Personal Komputer Menggunakan Structured Dyadic Methods (SDM), http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pti/article/view/7862/pdf. diakses 3 September 2019
Mulyadi, Y., Agus Setiawan, dan Purnawan (2010). Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Propinsi Bangka Belitung dalam Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia,  8-10  November  2010,  http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI- UPSI/2010/Book_5/STUDI_EVALUASI_KEBUTUHAN_GURU_SEKOLAH_ MENENGAH_KEJURUAN_DI_PROPINSI_BANGKA_BELITUNG.PDF. diakses 3 September 2019
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Revolusi  Industri 4.0: Pengertian, Prinsip, Dan Tantangan Generasi Milenial,  https://www. maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html. diakses 4 September 2019
Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017). Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kota Batu dalam
Laporan Penelitian Penelitian Pnbp Jurusan. Fakutas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang November, 2017
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Yahya, M. (2016). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Guru Produktif SMK dalam Prosiding Kovensi Nasional Pendidikan lndonesia (KONASPI) Vlll Tahun 2016: Arah Kebijakan Pendidikan Guru di lndonesia, http://eprints.unm.ac.id/1689/1/Prosiding%20 Konaspi%20VIII.pdf, diakses 3 September 2019
Yulius, Muhammad Isran, Mardhianda WP , dan Bangkit Anugerah. (2017). Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian