## ANALISA STRUKTUR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Desa Setabu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur)
Analysis of Community Socio-Economic Structure to Support Village Development (Case Study of Setabu Village, Sebatik District, Nunukan Regency, East Kalimantan Province)
Sri Anom Amongjati 1,*) , Sofyan Sjaf 2) , Afan Ray Mahardika 2)
1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
* E-mail: sri.anomamongjati@upnyk.ac.id
Diterima: 10 Januari 2024 | Direvisi: 2 Februari 2024 | Disetujui: 15 Maret 2024

## ABSTRACT
The Village Law mandates that village development must be carried out, either independently by  village,  regional  and  national  governments  or  through  multi-party  collaboration,  so  a precise analysis of the socio-economic situation in the village is needed. This research aims to present an analysis of the socio-economic structure in the village and its appropriate use for village development planning, both for communities and families. Through an interview process  and  Focus  Group  Discussion  (FGD)  with  stakeholders  as  well  as  100%  data collection on all family heads in the village, descriptive data analysis was carried out on the quantitative and qualitative data collected. The research results show that the structure of the upper, middle and lower layers of society is influenced by access and stability of capital at the household level and the relationship patterns that occur between each social layer in society. The few options for solving problems due to low capital ownership in the lower social layers provide vulnerability to the position of this group. Therefore, in the context of village development,  a  comprehensive  data-based  analysis  of  the  socio-economic  structure  of  the community needs to be a reference for the development planning of relevant stakeholders, both at the community and household level so that development allocation is right on target for development subjects in the village up to the household level.

## Keyword: Community, Family, Socio-Economic Structure, Village

## ABSTRAK
Undang-Undang  Desa  memandatkan  pembangunan  desa  harus  dilaksanakan,  baik  secara mandiri oleh pemerintah desa, daerah, dan nasional maupun melalui kerjasama multipihak sehingga dibutuhkan analisa yang presisi terhadap situasi sosial ekonomi di desa. Penelitian ini bertujuan menyajikan analisa struktur sosial ekonomi di desa dan pemanfaatannya yang tepat  bagi  perencanaan  pembangunan  desa,  baik  bagi  komunitas  masyarakat  maupun keluarga.    Melalui  proses  wawancara  dan Focus  Group  Discussion (FGD)  terhadap stakeholder serta  pengambilan  data  100%  terhadap  seluruh  kepala  keluarga  di  desa, dilakukan  analisis  data  secara  deskriptif  terhadap  data  kuantitatif  dan  kualitatif  yang dikumpulkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  struktur  lapisan  atas,  menengah,  dan  bawah masyarakat  dipengaruhi oleh  akses serta kestabilan kapital pada tingkat  rumah tangga dan pola  relasi  yang  terjadi  antar  setiap  lapisan  sosial  di  masyarakat.  Sedikitnya  pilihan penyelesaian  masalah  akibat  rendahnya  kepemilikan  kapital  pada  lapisan  sosial  bawah memberikan kerentanan terhadap posisi  kelompok tersebut. Oleh karena itu dalam konteks
pembangunan  desa,  analisa  struktur  sosial  ekonomi  berbasis  data  yang  menyeluruh  pada masyarakat perlu menjadi rujukan perencanaan pembangunan stakeholder terkait, baik pada tingkat  komunitas  maupun  tingkat  rumah  tangga  agar  alokasi  pembangunan  tepat  sasaran pada subjek pembangunan di desa hingga tingkat rumah tangga.
Kata kunci: pembangunan desa, keluarga, komunitas, struktur sosial-ekonomi

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor 6  tahun  2014  Tentang  Desa  memberikan ruang bagi desa untuk mengelola pembangunan  yang  diperlukan  sesuai dengan  konteks  lokal.  Hal  ini  merupakan bagian  dari  revitalisasi  dalam  penataan kewenangan, keuangan, manajemen pemerintahan,  pembangunan  desa,  dan partisipasi masyarakat (Timotius, 2018).
Bentuk  dari  revitalisasi  berdasarkan Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  ini dapat  melalui  dua  pendekatan,  yaitu membangun  desa  dan  desa  membangun. Membangun  desa  menekankan  kepada peran pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan  di  desa.  Adapun  desa membangun  menekankan  kepada  peran aktif  desa  dalam  membangun  desa berdasarkan kemampuannya
dalam menghasilkan
pembiayaan maupun kerjasama  multipihak  (Kolopaking  et  al., 2019).
Dalam  prosesnya,  baik  itu  dalam konsep  desa  membangun  dan  membangun desa  ditemukan  berbagai  dinamika  yang menghambat proses pembangunan tersebut. Dalam  beberapa  kasus  penelitian  desa masih belum dapat memaksimalkan program-program
pembangunan,
BUMDES, kewirausahaan, pelatihan, maupun peningkatan sumber daya manusia (Lisnawati & Lestari, 2019). Dalam temuan lain  dijelaskan  tidak  optimalnya  proses pembangunan  terjadi  akibat  partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan  yang  masih  rendah  (Ariadi,
2019). Walaupun  pembangunan  itu  sendiri dapat diukur dengan status pengklasifikasian Indeks Desa Membangun (IDM)  dengan  bentuk  Desa  Berkembang, Desa Maju, atau Desa Mandiri (Muhtarom et al., 2018), disisi lain pembangunan baik itu bentuk Desa Membangun dan
Membangun  Desa  sering  mengalami masalah pada kepresisian program pembangunan  yang  tidak  tepat  sasaran akibat lemahnya kolekting data masyarakat di  desa  (Sjaf  et  al.,  2022).  Hal  ini  tentu mengingatkan  pada  apa  yang  dijelaskan oleh  seorang  penulis bahwa  salah  satu ‘dosa’  dari  pembangunan  di  desa  adalah ruang-ruang  pelaksanaan  pembangunan yang  tidak  sampai  kepada  jalan-jalan setapak  di  kantong-kantong  kemiskinan desa  dan  hanya  selesai  saat  biaya pembangunan selesai dibelanjakan (Chambers, 2013).
Berkaca  dari  temuan  diatas,  maka lemahnya  penerapan  pembangunan  dapat terjadi  akibat  lemahnya  proses collecting data ,  lemahnya  proses  analisa,  dan lemahnya proses perencanaan pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan konteks lokal yang tepat sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014.
Proses collecting  data mengacu kepada keharusan desa untuk memiliki data lengkap  data  kondisi  setiap  rumah  tangga dari  aspek  ekonomi  dan  infrastukturnya. Proses  analisa  terkait  dengan  kemampuan untuk mengidentifikasi struktur masyarakat yang ada sehingga dapat ditindaklanjutkan dengan  proses  perencanaan  pembangunan sesuai  dengan  konteks  kebutuhan  dalam struktur  sosial  yang  ada  didesa.  Struktur
sosial  sendiri  merupakan  proses  interaksi yang  berlangsung  lama,  teratur  dan membentuk  suatu  pola  serta  seperangkat unsur-unsur dalam masyarakat serta mempertahankan batas-batas atau kesatuan bagian-bagiannya  (Kusmanto  & Elizabeth, 2018).  Oleh  karena  itu  penting  agar perencanaan ikut mempertimbangkan unsur-unsur yang mengikat dalam masyarakat.
Desa  Setabu  merupakan  salah  satu wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia yang memiliki keterbatasan akses terhadap data-data sosial ekonomi masyarakat.  Mengandalkan  data  yang dimiliki  bersumber  dari  data  Badan  Pusat
Statistik tidak cukup untuk dapat menggambarkan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat mauapun rumah tangga penduduk.  Akibatnya  proses  perencanaan pembangunan tidak sampai kepada tingkat rumah tangga yang membutuhkan.
Persoalan yang terjadi di Desa Setabu perlu  dijawab  dengan  memberikan  suatu pendekatan  dan  analisa  yang  tepat  dalam mempersiapkan gambaran empirik struktur sosial masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalam penelitian ini, pendekatan dan analisa yang tepat dapat bermanfaat dalam perencanaan
pembangunan
pada
masyarakat  maupun  hingga  tingkat  rumah tangga warga masyarakat. Dengan demikian    tujuan    penelitian  ini  adalah  : menyajikan analisa struktur sosial ekonomi di desa dan pemanfaatannya yang tepat bagi perencanaan pembangunan desa, baik bagi komunitas masyarakat maupun keluarga .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Setabu,
Kecamatan Sebatik Barat,
Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan Timur  pada  tahun  2022.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan aktivitas sensus terhadap 904 kepala keluarga yang ada di Desa Sebatik dengan
melibatkan  partisipasi  pemuda  desa  dan penggerak  desa  yang  telah  dilatih  dalam melakukan  sensus  dan  pengambilan  data terhadap seluruh keluarga di Desa Setabu.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan menganalisa  data  sandang,  pangan,  dan papan  yang  telah  didapatkan  untuk dihitung, diolah, dan dilakukan scoring dan diberikan  pelabelan  atas  scoring  yang didapatkan. Adapaun pendekatan kualitatif dilakukan  dengan  aktivitas  observasi  dan FGD  bersama  perwakilan  RT,  pemuda, petani,  dan  tokoh  masyarakat.  Sebagian informasi kemudian disajikan dalam bentuk analisa lapisan struktur sosial di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik  Sosiologis  Masyarakat Desa Setabu
Desa Setabu yang secara administratif berada  di  Kecamatan  Sebatik  Barat, Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan Timur  merupakan  salah  satu  bagian  dari pulau  sebatik  yang  berbagi  wilayah  secara langsung dengan perbatasan Negara Malaysia. Melalui proses pendataan sensus data desa secara presisi, didapatkan jumlah kepala  keluarga  sebanyak  904  KK  dimana berdasarkan  rasio  umur  warga  masyarakat memiliki  rasio  tanggungan  49,7/100. Artinya  setiap  100  orang  usia  produktif menanggung  beban  49,7  usia  tidak produktif.
Merujuk  dari  jumlah  penduduk  dan luasan wilayah di Desa Setabu berdasarkan perhitungan  dengan  luas  wilayah  masing- masing  RT,  dari  13  Rukun  Tetangga  (RT) terdapat  4  RT  yang  memiliki  tingkat kepadatan yang tinggi yaitu RT 01, RT 02, RT  08,  dan  RT  04.  RT  7  memiliki kepadatan dengan kondisi sedang, sedangkan  sisanya  memiliki  kepadatan yang  rendah  kecuali  RT  11  yang  saat  data ini diambil tidak lagi memiliki penghuni di wilayah  perbukitan  Desa  Setabu.  Seluruh wilayah  RT  selain  pola  pemukimannya mengikuti  jalan  poros,  pola  pemukiman
juga  terpusat  pada  jarak  yang  tidak terlampau jauh dari wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan  itu  akan  jarang  ditemukan masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di lokasi-lokasi  yang  mengarah  ke  wilayah perbukitan,  kecuali  bagi  masyarakat  yang memilih  untuk  tinggal  berdekatan  dengan lokasi perkebunan sawitnya.
Mengaitkan masyarakat dengan karakter  sosial-ekonominya,  masyarakat Desa
Setabu memiliki keragaman karateristik  jenis  pekerjaan  mulai  dari sektor  kelautan  yang  terfokus  pada nelayan/petambak, petani kebun, pedagang, maupun  juga  pegawai  dalam  sektor pemerintahan  maupun  UMKM.  Sebanyak 240  KK  di  Desa  Setabu  memiliki  profesi sebagai nelayan/petambak, dan 180 diantaranya  berada  4  wilayah  Rukun Tetangga yang kepadatannya cukup tinggi. Di empat wilayah ini tersebar pemukiman- pemukiman nelayan/petambak rumput laut yang  berada  di  wilayah  perairan  atau masyarakat  yang  menggantungkan  pada sektor  kelautan  seperti  transportasi  laut maupun perdagangan.
Kondisi  pemukiman  pesisir  yang terfokus  pada  bibir  laut  mendorong masyarakat membangun pemukiman secara rapat dengan jarak yang tidak lebih dari 2-3 Meter.  Pada  beberapa  kasus  rumah  tangga nelayan, kurang lebih 70 KK masih belum memiliki  jamban  dan  67  KK  diantaranya membuang sampah ke laut. Akibatnya yang terjadi  pencemaran  laut,  polusi,  dan ancaman  terhadap  kesehatan  juga  menjadi persoalan.  Kondisi  ini  semakin  diperkuat dengan  sulitnya  pemenuhan  kebutuhan  air yang  langka  di  wilayah  Desa  Setabu. Perubahan  tipologi  wilayah  yang  dahulu berupa  padi  sawah  yang  berubah  menjadi kelapa  sawit  diindikasikan  oleh  warga masyarakat sebagai sebab sulitnya kebutuhan air di Desa Setabu.
Baik masyarakat yang ada diwilayah pesisir  maupun  perkebunan  sawit  pada dasarnya  memiliki  pilihan  untuk  tinggal
pada lokasi yang dekat dengan sumber mata pencahariannya untuk mempermudah akses terhadap sumberdaya alamnya. Batasan jam kerja  yang  cenderung  tidak  terpola sebagaimana pekerjaan pada status pegawai menjadikan  aksesibiltas  dan  fleksibilitas menjadi pilihan utama. Kondisi inilah yang terjadi pada kasus RT 11 dimana tidak lagi ada  yang  tersisa  dari  masyarakat  yang tinggal diwilayah tersebut karena tidak ada lagi  masyarakat  yang  tinggal  untuk menggarap wilayah perkebunan tersebut.
Oleh  karena  itu  dalam  pembuatan keputusan  pada  tingkat  rumah  tangga, pilihan lokasi dan jenis bentuk rumah selain dipengaruhi oleh kebiasaan budaya setempat, juga dipengaruhi oleh karakteristik  tempat  tinggal  dan  lokasi sumberdaya alam terkait. Artinya walaupun indikator  jenis  rumah  ikut  menentukan status lapisan sosial masyarakat, akan tetapi pilihan-pilihan  rumah  tangga  akan  sangat menentukan pilihan tersebut.
Dalam mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat, pendekatan  basis  lapisan  masyarakat digunakan  untuk  mempermudah  analisa terhadap  struktur  yang melekat  dan  proses mobilisasi  yang  mungkin  dibutuhkan  bagi masyarakat  untuk  mencapai  kepada  taraf kehidupan  yang  lebih  baik.  Identifikasi secara kualitatif dalam analisa lapisan sosial melekat  pada  tiga  aspek  utama,  yaitu kepemilikan  modal  yang  melekat  pada masing-masing lapisan sosial, jenis pekerjaan, dan relasi sosial yang terbangun antar masing-masing lapisan sosial. Dalam proses penggalian informasi, secara bersama-sama masyarakat mengintrepasikan situasi sosial yang dialami  oleh  warga  desa  dalam  sudut pandang kesehariannya.
Identifikasi lapisan bila merujuk pada karakteristik  kepemilikan  kapital/modal menurut  (Casey,  2018),  digunakanlah empat  pendekatan  modal  yaitu  modal ekonomi,  modal  simbolik,  modal  sosial, dan modal budaya. Pada masyarakat lapisan atas  modal  ekonomi,  modal  simbolik, modal budaya, dan modal sosial cenderung tinggi. Hal ini oleh masyarakat dilihat dari kepemilikan aset ekonomi seperti kendaraan dan rumah yang jauh diatas rata- rata masyarakat, Selain itu masyarakat yang memiliki lahan juga teridentifikasi sebagai simbol  dari  masyarakat  lapisan  atas. Kondisi  ini  memperkuat  temuan  penting dalam  suatu  penelitian  dimana  masyarakat lapisan  atas  cenderung  memiliki  akses terhadap  suatu  besaran  lahan  (Zuraidah, 2022).
Begitu juga pendidikan yang diidentikkan  pada  masyarakat  lapisan  atas lebih  tinggi  dibandingkan  lapisan  lainnya. Kedua  modal  tersebut  menjadi  pendorong lahirnya  modal  simbolik  dan  modal  sosial yang  juga  tinggi  dihadapan  masyarakat. Posisi  yang  cenderung  dihormati  serta pernyataan-pernyataan  yang  didengarkan
oleh  masyarakat  memberikan  gambaran atas hal tersebut.
Identifikai  lapisan  menengah  oleh masyarakat  dilihat lebih  kepada  kestabilan pada  aspek  modal  ekonomi  dan  modal budaya.  Kemampuan  untuk  melahirkan uang  dalam  kondisi  stabil  lahir  dari  status tetap  pada  pekerjaan  dan  modal  produksi yang  dimiliki.  Hal  ini  terdapat  pada masyarakat  yang  bekerja  sebagai  pegawai swasta,  pengemudi  travel  mobil,  pegawai pabrik, maupun juga nelayan-nelayan yang memiliki  kapal-kapal  kecil  atau  sedang. Begitu juga dengan pendidikan pada lapisan menengah  yang  dianggap  mumpuni  dan berkapasitas  untuk  bekerja  pada  sektor- sektor swasta maupun negeri dengan status tetap.
Identifikasi  lapisan  bawah  pada dasarnya  dilihat  pada  situasi  modal ekonomi yang cenderung dinamis dan tidak pasti  serta  akses  kepada  pendidikan  yang cenderung terbatas. Bentuk pekerjaan yang tidak  tetap  lahir  dalam  bentuk  pedagang- pedagang kecil, buruh nelayan, perkebunan, dan  pabrik.  Ciri-ciri  lain  dari  masyarakat lapisan  bawah  ini  adalah  kurangnya motivasi  untuk  menyekolahkan  anak
LAPISAN ATAS LAPISAN MENENGAH LAPISAN BAWAH Modal Sosial, Modal Simbolik, Modal Ekonomi, dan Modal Budaya yang tinggi Modal Ekonomi, Modal Budaya yang stabil Modal Ekonomi yang dinamis, modal budaya yang rendah Pengusaha Besar, Pemilik Alat Produksi pertanian dan Perikanan, Pejabat pemerintahan desa.
Aparatur pemerintahan,
Pegawai swasta, pengemudi travel mobil, Pegawai pabrik, nelayan pemilik perahu
Buruh Pabrik Lepas, Buruh
Perkebunan, Buruh Nelayan non pemilik kapal/perahu. Pola Relasi Cenderung antar lapisan Setara dan tidak berkaitan langsung dalam arena pekerjaan yang sama. Pengaruh tidak kuat dan signifikan. Pola Relasi antara pemilik modal dan pekerja sangat kuat. Ikatan kontrak cenderung tidak tertulis dan tidak memiliki kepastian jangka waktu. . Pola Relasi cenderung setara, mudah terintegrasi dalam keseharian
Gambar 1. Struktur Sosial Masyarakat Setabu berbasis Bentuk Pekerjaan, Kepemilikan Modal, dan Relasi antar Lapisan
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
kepada  jenjang  yang  lebih  tinggi  dan memilih untuk menyekolahkan secukupnya untuk siap membantu orang tuanya bekerja. Kecenderungan ini diaukui oleh masyarakat sebagai  pilihan  “rasional”  lapisan  bawah atas kebutuhan tenaga kerja kasar.
Pola  relasi  yang  terbangun  antara masing-masing  lapisan  digambarkan  oleh masyarakat dalam bentuk dinamika struktur dalam masyarakat yang cenderung didominasi perannya oleh lapisan masyarakat  atas.  Sebagai  gambaran  dalam relasi  masyarkaat  lapisan  atas  dan  bawah ditunjukkan  dengan  pola  relasi  antara pemilik  modal  dan  pekerja  yang  tidak terikat  dengan  ikatan  kontrak  yang  tetap serta  kepastian  jangka  waktu.  Ikatan  ini juga yang menyebabkan peran modal sosial dan  modal  simbolik  pada  lapisan  atas semakin meningkat. Peran strategis masyarakat lapisan atas dalam pengambilan keputusan  musyawarah  menjadi  gambaran atas modal sosial yang dimiliki lapisan atas di masyarakat. Bentuk lainnya digambarkan dengan posisi besar masyarakat lapisan atas yang  cenderung  didahulukan  posisinya dalam  agenda-agenda  kebudayaan  seperti pernikahan dan pengajian.
Situasi yang berbeda justru diperlihatkan dalam hubungan relasi antara masyarakat  lapisan  menengah  dengan masyarakat  lapisan  atas  dan  bawah.  Pola hubungan  yang  setara  muncul  dalam hubungan dua arah pada masyarakat lapisan menengah  dapat  dijelaskan  atas  ketidak terkaitan  secara  khusus  dalam  arena ekonomi  dengan  kedua  bentuk  lapisan lainnya.  Bagi  lapisan  atas,  masyarakat lapisan menengah memiliki kekuatan untuk menjadi penyeimbang dalam hal informasi- informasi  luar  maupun  argument  dalam musyawarah.  Bagi  lapisan  bawah,  lapisan menengah dianggap memiliki modal ekonomi  yang  cenderung  lebih  dekat khususnya  dalam  symbol  ekonomi  seperti jenis  dan  lokasi  rumah  maupun  kendaraan yang cukup sederhana.
Secara  umum  dinamika  struktur lapisan  masyarakat  selalu  memberikan kerentanan terhadap struktur lapisan bawah di  masyarakat.  Situasi  masyarakat  lapisan bawah  yang  terjadi  di  Desa  Setabu memperkuat padangan (Dharmawan, 2007) yang memberikan gambaran tentang kemiskinan  yang  membelenggu  lapisan terendah  dalam  sistem  sosial  pedesaan dalam dimensi ketimpangan dan ketidakberdayaan  penguasaan  akses  atas sumber-sumber nafkah (tanah, kapital, dan sumberdaya alam).

## Gambaran  Lapisan  Sosial  Masyarakat Desa Setabu
Terlepas dari gambaran lapisan sosial dalam  analisa  sosiologis,  identifikasi lapisan  sosial  juga  dapat  dilihat  dari  akses terhadap  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan papan  yang  dihitung  berdasarkan  analisa kuantitatif.  Ketiga  hal  tersebut  baik sandang,  pangan,  dan  papan  merupakan salah satu bagian penting untuk melakukan perbaikan pembangunan di desa (Natalia & Sofyan  Sjaf,  2022).  Lapisan  Sosial  ini sendiri merupakan bentuk pembedaan atau pengelompokan  para  anggota  masyarakat secara  vertikal(Aji,  2015).  Oleh  karena  itu ditentukanlah  lapisan  sosial  dalam  tiga bentuk,  yaitu  lapisan  atas,  lapisan  bawah, dan lapisan menengah.
Perhitungan  ini  dilakukan  dengan mengakumulasikan variabel frekuensi makan  dalam  sehari,  menu  makanan  yang dimakan, frekuensi beli pakaian selama satu tahun, daya PLN yang dipakai, jenis lantai, jenis  dinding,  dan jenis  atap  yang  dipakai, kepemilikan  jamban,  dan  kepemilikan terhadap  rumah  yang  ditinggali  oleh masing-masing keluarga.
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
Dari  total  sebanyak  904  Kepala Keluarga,  sebanyak  128  Kepala  Keluarga masuk  dalam  kategori  lapisan  atas,  161 kepala  keluarga  masuk  kedalam  kategori lapisan  bawah,  dan  615  Kepala  Keluarga masuk kedalam lapisan menengah. Lapisan sosial  dapat  diperlihatkan  pada  perbedaan dalam  hal  latar  belakang  pendidikan, profesi  pekerjaan,  kepemilikan  pekerjaan sampingan, akses pemodalan dan keuangan, akses terhadap pekerjaan sampingan, dan akses terhadap lahan.
Berdasarkan latar belakang
pendidikan  yang  dimiliki  dimana  pada lapisan atas maupun lapisan bawah, jumlah kepala keluarga dengan pendidikan sekolah dasar mendominasi dengan masing-masing sebanyak 34,38% dan 41,61%. Karakteristik  yang  berbeda  antara  kedua lapisan ini adalah presentase pada masyarakat yang berpendidikan D1/D2/D3 dan  D4/S1  yang  lebih  tinggi  pada  lapisan atas.
Kondisi  sebaliknya  ditemukan  pada masyarakat lapisan bawah dimana presentase  kepala  keluarga  yang  tidak memiliki  ijazah  mendominasi  sebesar 29,195%. Memahami terkait latar belakang pendidik  menjadi  penting  karena  tingkat pendidikan  formal  berpengaruh  terhadap pendapatan  usaha  (Yanuarti  et  al.,  2023). Dengan  strtukur  masyarakat  secara  umum bekerja  pada  sektor-sektor  non  formal, pendidikan formal juga
perlu diperhitungkan.
Terkait  karakteristik  profesi  dapat
juga terlihat dalam setiap lapisan
masyarakat.  Masyarakat  lapisan  bawah secara  umum  mendominasi  pada  profesi pekerjaan sebagai nelayan/petambak,
pekerja  serabutan,  dan  pada  masyarakat yang belum/tidak bekerja. Adapun masyarakat lapisan atas mendominasi pada aspek  pekerjaan  seperti  petani/peternak, guru/pendidik, pedagang, maupun pegawai karyawan swasta.
Salah  satu  bentuk  resiliensi  keluarga dalam  aktivitas  ekonominya  ditunjukkan dengan  menjalankan  pekerjaan  sampingan diluar  pekerjaan  utama  dan  melakukan pinjaman  keuangan  terhadap  lembaga keuangan  formal  maupun  non  formal. Didapatkan  bahwa  sebanyak  74%  dari masyarakat  lapisan  atas  tidak  memiliki pekerjaan  sampingan  dan  sebesar  26% diantaranya memiliki pekerjaan sampingan. Secara  signifikan  pada  masyarakat  lapisan bawah  didapatkan  98%  diantaranya  tidak memiliki  pekerjaan  sampingan  dan  hanya 2% saja yang memiliki pekerjaan sampingan.

## Gambar 4. Presentase Kepemilikan Pekerjaan Sampingan di Setiap Lapisan Sosial
Begitu juga temuan  yang  didapatkan terkait pinjaman yang dilakukan oleh rumah tangga dimana sebanyak 54% dari masyarakat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keunagan seperti bank/pegadaian  dan  sebanyak  45%  tidak pernah  melakukan  pinjaman.  Akan  tetapi kondisi sebaliknya ditemukan pada masyarakat  lapisan  bawah  yang  70% diantaranya tidak pernah melakukan pinjaman dan hanya 26% yang melakukan pinjaman kepada bank/pegadaian.
Presentase  lebih  sedikit  ditemukan  pada
Gambar 3. Presentase Latar Belakang Pendidikan setiap Lapisan Sosial
Jurnal Agrimanex Vol.4 No.2, Maret 2024; halaman 148-159
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
masyarakat lapisan menengah yang dimana 60%  diantaranya  tidak  pernah  melakukan pinjaman.
Gambar 5. Presentase Sumber Melakukan Pinjaman pada masing-masing Lapisan Sosial Masyarkat
Salah satu sumber pemasukan penting bagi  masyarakat  lainnya  adalah  kekuatan kapital yang dibentuk dari kepemilikan aset dan  kapasitas  sumber  daya  di  masyarakat. Berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun, akses  kepemilikan  lahan  banyak  dimiliki oleh  masyarakat  lapisan  atas  dengan  total sebanyak  36%  dan  masyarakat  lapisan menengah  sebesar  21%,  sedangkan  pada masyarakat lapisan bawah, hanya didapatkan 6% saja dari masyarakat lapisan tersebut  yang  memiliki  akses  terhadap lahan pertanian.

## Gambar 6. Presentase Akses terhadap Lahan Pertanian setiap Lapisan Sosial
Unsur  kapital  lainnya  yang  menjadi perhatian  adalah  keterampilan  sampingan yang  dimiliki  oleh  unsur  kepala  rumah tangga di desa. Berdasarkan data yang ada ditemukan  bahwa  baik  lapisan  atas, menengah, dan bawah memiliki keterampilan  sampingan  yang  cukup signifikan.  Pada  masyarakat  lapisan  atas ditemukan  bahwa  hanya  23%  diantaranya yang  memiliki  keterampilan  sampingan
yang  dapat  diandalkan  untuk  mencari kebutuhan nafkah lainnya. Sisanya sebanyak  77%  tidak  memilikinya.  Kasus lebih signifikan ditemukan pada masyarakat lapisan bawah dimana sebanyak  91%  diantaranya  tidak  memiliki keterampilan sampingan yang dapat diandalkan  untuk  mencari  kebutuhan ekonomi tambahan.

## Gambar 7. Kepemilikan terhadap Keterampilan Sampingan setiap lapisan sosial
Berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, masyarakat lapisan bawah memiliki  kerentanan  terhadap  pilihan- pilihan untuk mendorong jaminan ekonomi yang  lebih  baik.  Lemahnya  kapital  pada akses  lahan  dan  keterampilan  sampingan memberikan gambaran semakin sempitnya pilihan-pilihan  bagi      keluarga  lapisan bawah  untuk  memiliki  alternatif  terhadap sumber-sumber  ekonomi.  Pilihan  tersebut semakin  sempit  ketika  melihat  ketidak berdayaan masyarakat lapisan bawah dalam membuat  alternatif  lain  dalam  bentuk melakukan  pinjaman  uang.  Banyaknya masyarakat  lapisan  bawah  yang  tidak melakukan  pinjaman  keuangan  bukan berarti karena tidak membutuhkan, melainkan  karena  ketidak mampuan  untuk memberikan  jaminan  pembayaran  yang sifatnya  rutin  dengan  Batasan  jatuh temponya.
Karakteristik mata pencaharian ganda yang  juga  biasa  menjadi  strategi  warga dalam  mendatangkan  income  juga  tidak berjalan. Karaktertistik wilayah yang cukup jauh dari pusat ekonomi menjadikan pilihan mata pencaharian ganda tidak lagi menjadi
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
alternatif  yang  menyebabkan  banyaknya masyarakat  lapisan  bawah  tidak  memiliki pekerjaan
sampingan.
Karakteristik
selanjutnya  yang  menjadi  ciri  khas  dari karakter lapisan bawah ini adalah tekonsentrasinya masyarakat lapisan bawah pada mata pencaharian
sebagai nelayan/penambak  yang  jumlahnya  sangat signifikan pada masyarakat lapisan bawah.
Rendahnya pekerjaan sampingan yang  dalam  hal  ini  tidak  diterapkan  pola nafkah  ganda  pada  masyarakat  lapisan bawah  menjadi  pembeda  dengan  temuan (Fauzia et al., 2023) di wilayah Bekasi yang menyatakan  bahwa  pola  nafkah  ganda masih  menjadi  andalan  dalam  pemenuhan rumah tangga petani. Kondisi ini boleh jadi dipengaruhi  oleh  perbedaan  karakteristik dan  tantangan  masyarakat  Jawa  dan  Luar Jawa  atas  tuntutan  kebutuhan  hidup  dan menjadi  dasar  atas  rasa  “cukup”  pada masyarakat lapisan bawah di Desa Setabu.
Analisa Kuantitatif dan Kualitatif Lapisan Sosial sebagai Rujukan

## Pembangunan di Desa
Salah satu unsur penting dalam proses pembangunan  di  suatu  wilayah  adalah memahami fakta-fakta empirik dalam unsur wilayah objek pembangunan. Untuk
memahaminya,  maka  diperlukan  suatu pendekatan  yang  memungkinkan  untuk
melahirkan satu kepastian sasaran pembangunan  yang  tepat  sesuai  dengan target  pembangunan.  Penentuan  lapisan sosial  yang  ada  di  masyarakat  merupakan salah  satu  bentuk  analisa  sosial  yang penting  untuk  melihat  suatu  segmentasi yang  ada  di  masyarakat  berdasarkan indikator-indikator  berbasis  infrastruktur maupun  juga  berbasis  kepada  persepsi masyarakat atas situasi di desa. Oleh karena itu  pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif dalam  memahami  lapisan  sosial  di masyarakat  memiliki  bentuk,  tujuan,  dan pemanfaatan yang berbeda.
Pendekatan  Kualitatif  dalam  proses analisa lapisan masyarakat dilakukan dalam bentuk menyajikan persepsi warga terhadap situasi sosial di desa berdasarkan kekuatan kapital  baik  itu  kapital  sosial,  kapital ekonomi,  kapital  budaya,  dan  kapital simbolik sebagai dasar lahirnya pembagian lapisan  serta  mempengaruhi  relasi  antar lapisan sosial. Tujuannya adalah
memperoleh  gambaran lapisan  sosial  yang bersifat khas berdasarkan ukuran masyarakat  Dimana  interaksi  sosial  telah terbangun.  Pemanfaatan  data  ini  adalah sebagai analisa dasar perencanaan pembangunan berbasis sosial dan komunitas. Tabel 1. Bentuk, Tujuan, Pemanfaatan, dan Pemanfaat Utama Analisa Lapisan Sosial Analisa Lapisan Sosial Kualitatif Kuantitatif Bentuk Persepsi Warga masyarakat terhadap struktur sosial di masyarakat berdasarkan kekuatan kapital/modal dan relasi sosial yang terbangun antar lapisan sosial 100% data setiap kepala keluarga dengan menilai aspek sandang, pangan, dan papan. Tujuan Diperolehnya gambaran lapisan sosial yang bersifat khas dan lokal dimana inetaksi sosial berada. Memperoleh gambaran lapisan sosial  secara terkuantifikasi  hingga  tingkat  rumah  tangga dan dapat diukur nilainya para periode waktu tertentu saat program diterapkan Pemanfaatan data untuk Pembangunan Analisa Dasar perencanaan pembanguan berbasis sosial dan komunitas serta proses menjembatani antar lapisan sosial untuk terbangun modal sosial baru Analisa tingkat rumah tangga berdasarkan lapisan sosial dan penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung unsur- unsur yang terkait lapisan sosial. Pemanfaatan Pemerintah Desa, Stakeholder Informal Pemerintah Desa, Daerah, Pusat
Jurnal Agrimanex Vol.4 No.2, Maret 2024; halaman 148-159
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
Sebagai  contoh  dalam  menyusun suatu integrasi komunitas, kapital simbolik dan kapital sosial dapat dimobilisasi untuk membangun keeratan dalam komunitas dan menjembatani  jurang  pemisah  antara  kaya dan  miskin.  Proses  ini  dapat  digambarkan sebagai  penyusunan  ulang  kembali  modal sosial  baru  di  desa.  Bila  ini  tercapai, harapannya  dengan  penggunaan  modal sosial yang tepat akan meningkatkan akses setiap orang untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, kesejatan, kenyamanan,  perumahan,  dan  kesempatan kerja(Saifuddin, 2020).
Adapun pendekatan kuantitatif dalam proses  analisa  lapisan  sosial  dilakukan dalam  bentuk  pengumpulan  data  secara empirik  berdasarkan  atas  kondisi  faktual setiap keluarga di desa dengan menggambarkan  kondisi  sandang,  pangan, dan  papan  yang  mempengaruhi  kualitas hidup keluarga. Tujuan dari pendekatan ini adalah  memperoleh  gambaran  lapisan sosial berdasarkan ukuran yang terkuantifikasi hingga tingkat rumah tangga yang  dapat  diukur  perkembangan  nilainya pada periode waktu tertentu ketika program pembangunan diterapkan. Syaratnya adalah setiap  rumah  tangga  harus  teridentifikasi secara jelas kategorisai lapisannya.
Kasus  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan namun juga analisa lainnya seperti hak atas bantuan  sosial,  jenis  pekerjaan,  beasiswa, dan  segala  informasi  yang  dibutuhkan  di masing-masing  lapisan  sosial.  Sebagai contoh  suatu  keluarga  dapat  meningkat statusnya  dari  lapisan  bawah  ke  lapisan menengah  ketika  adanya  perbaikan  dalam hal  kepemilikan  jamban  di  rumah  atau peningkatan  asupan  pangan  hariannya. Oleh  karena  itu  pemerintah  dapat  secara tepat  memberikan  program  pembangunan yang  tepat  hingga  tingkat  rumah  tangga berdasarkan  kasus  yang  berbeda-beda. Begitu  juga  ketika  melakukan  identifikasi jenis  bantuan  yang  belum  didapatkan  dan
kebutuhan beasiswa bagi yang membutuhkan, dengan mengetahui struktur lapisan  sosial  berdasarkan  data  yang  ada maka  ada  didapatkan  subjek  penerima manfaat yang tepat membutuhkan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Analisa struktur lapisan sosial masyarakat  di  Desa  Setabu  menunjukkan bahwa masyarakat lapisan atas, menengah, dan  bawah  ditentukan  oleh  akses  terhadap kapital/modal,  stabilitas  atas  akses  harian terhadap  kapital,  juga  oleh  relasi  antara lapisan  sosial  tersebut  di  masyarakat. Rendahnya akses terhadap lahan pertanian, keterampilan sampingan, pekerjaan, modal keuangan,  maupun  juga  pendidikan  pada masyarakat  lapisan  sosial  bawah  menjadi gambaran  perbedaan  kesempatan  untuk kehidupan yang lebih baik bila dibandingkan masyarakat lapisan atas.
Menguasai  pendekatan  kuantitatif dan  kualitatif  dalam  menganalisa  struktur sosial  ekonomi  seperti  diatas  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  perencanaan pembangunan  selama  dilakukan  pada bentuk, tujuan, langkah pemanfaatan, serta stakeholder yang memanfaatakannya.
Pendekatan kualitatif didekatkan dengan analisa persepsi masyarakat terhadap  situasi  sosial  masyarakat  dengan indikator kepemilikan kapital/modal didalam masyarakat dan bentuk relasi yang terbangun  antara  lapisan  sosial.  Adapun pendekatan  kuantitatif  didekatkan  dengan perhitungan kuantifikasi atas akses terhadap  sandangan,  pangan,  dan  papan pada  setiap  rumah  tangga  di  desa  yang dilakukan secara 100% pengambilan data di tingkat  desa.  Dua  pendekatan ini memiliki efektifitas yang berbeda dalam pendekatan pembangunan dimana pendekatan kualitatif digunakan  dalam  pembangunan  berbasis komunitas  dan  pendekatan  kuantitatif digunakan  dalam  pembangunan  berbasis rumah tangga.
Pendekatan  kualitatif  perlu  didorong oleh stakeholder pada tingkatan formal dan informal  di  desa  untuk  membangun bridging antar setiap lapisan sosial dengan memahami  unsur-unsur  kapital  yang  ada dalam  setiap  lapisan  sosial.  Sedangkan pendekatan kuantitatif perlu didorong oleh pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat untuk memastikan seluruh program pembangunan  sampai  pada  unsur  rumah tangga yang membutuhkan khususnya pada masyarakat lapisan bawah.
Penguasaan  desa  terhadap  kedua pendekatan ini menjadi penting agar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan  dapat  dilandaskan  pada kekakuratan data yang tinggi. Hak Istimewa desa  terhadap  berbagai  sumber  pendanaan memungkinkan  desa  menyusun  rencana pembangunan berbasis data yang dihimpun secara mandiri oleh desa.

## REFERENSI
Aji, R. H. S. (2015). Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2 (1), 34– 37.
Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal ,
2 (2), 135–147. https://www.kemenkopmk.go.id/sites/ default/files/publikasilain/Buku- Bantu-Pengelolaan Pembangunan Desa - BAB 3_0.pdf
Casey, K. L. (2018). Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ’ s Interconvertibility Theory Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ’ s Interconvertibility Theory . January 2005 .
Chambers, R. (2013). Pembangunan desa : mulai dari belakang / Robert Chambers ; diterjemahkan oleh Pepep Sudradjat ; pengantar M . Dawam Rahardjo . 2013.
Dharmawan, A. H. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah
(Livelihood Strategy) Mazhab Bogor. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia ,
1 (2), 169–192.
Fauzia, R., Azzahra, F., Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, M., Singaperbangsa Karawang, U., Ronggo Waluyo, J. H., Telukjambe Timur, K., Karawang, K., Barat, J., & Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, D. (2023). ANALISIS STRUKTUR DAN STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA PETANI KANGKUNG DARAT (Ipomoea reptans) DI DESA KEDUNGJAYA KECAMATAN BABELAN Analysis of the Structure and Strategy of Household Livelihoods of Land Kale (Ipomoea reptans) Farmers in Kedungjaya Village, Babelan District. Jurnal Agrimanex , 4 (1), 81–90.
Kolopaking, L. M., Septianto, M., & Ambarita, E. (2019). The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 7 (2), 102–
109.
https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.
26164
Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z.
(2018). Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) , 2 (1),
39–50.
https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1. 2252
Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 4 (2).
https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.33 90
Muhtarom, Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. Inovasi
Jurnal Agrimanex Vol.4 No.2, Maret 2024; halaman 148-159
Pembangunan : Jurnal Kelitbangan , 6 (02), 179–190. https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96
Natalia, G., & Sofyan Sjaf. (2022). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa). Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] , 5 (06.), 742–756. https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06. .914 Saifuddin. (2020). Pembangunan ekonomi masyarakat berbasis modal sosial. In JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen (Vol. 6, Issue 2, pp. 68–77). Sjaf, S., Sampean, Arsyad, A. A., Elson, L., Mahardika, A. R., Hakim, L., Amongjati, S. A., Gandi, R., Barlan, Z. A., Aditya, I. M. G., Maulana, S. A. B., & Rangkuti, M. R. (2022). Data Desa Presisi: A new method of rural data collection. MethodsX , 9 . https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.10 1868 Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 323. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no
2.1666
Yanuarti, M., Apriyanti, C., Prisdinawati, D., & Milanda B, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Industri Gula Aren di Kecamatan Selupu Rejang. Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension , 3 (2), 199–207. https://doi.org/10.35706/agrimanex.v 3i2.8678 Zuraidah, K. I. (2022). Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani Desa Berdasarkan Kepemilikan Tanah. Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan , 18 (1), 95. https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.19 65