## Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah
(Studi terhadap Pandangan Dosen IAIN Pontianak)

## Dahlia Haliah Ma’u

## Abstract
The aim of this study was to describe and explain the perception of IAIN Pontianak lecturers  about  government  authority  in  establishing  the  beginning  of  Qamariyah month. Writer investigated this issue because the determination of the beginning of Qamariyah is often debatable. This issue was not only discussed by the academics, but  also  common  people.  The  participation  of  academic’s  thought  related  to  the establishment  of  the  beginning  of  Qamariyah  will  be  worth  if  it  was  described  in the form  of  scientific study.  This  study  used  qualitative  approach  with  descriptive method. Using this method, writer can describe various kind of information related to the object of the study. This study also used the source of main da ta or primary data  that  is  lecturers  of  IAIN  Pontianak.  The  secondary  data  source  consists  of documents and articles related to this study. The results of this study showed that the  perception  of  IAIN  Pontianak  lecturers  about  government  authority  in establishing  the  beginning  of  Qamariyah  month  can  be  classified  into  two categories:  agree  and  disagree.  For  the  first  category,  agree  is  divided  into  two parts: people who agree with a provision and agree without provision. People who agree with a provision mean that the government act as ulil amri (leader), hence, all  the  provisions  must  be  followed  by  the  society.  Then  people  who  do  not  agree argue that the Indonesian grounding state was not religion, but based on the 1945 constitutions,  hence,  the  decision  was  decided  by  each  party.  There  are  some implications  of  the  establishment  of  the  beginning  of  Qamariyah  by  the government. First, it can minimize the differences and conflicts among Muslims in Indonesia  generally  and  among  the  lecturers  of  IAIN  particular ly.  Second,  it  can maintain  the unity  of Muslims in  Indonesia  and the  brotherhood among  lecturers. Third, the government will be authoritative and politisize the  Qamariyah calendar. Fourth,  as  the  tool  to  unite  all  Muslims  because  it  is  come  from  the  bindi ng decision accordingly the unity among the people will be established. Furthermore, the  factor  that  influences  the  differences  among  lecturers  of  IAIN  consists  of: affiliated  organizations,  educational  background,  and  the  level  of  understanding about hisab and ru’yah.
Keyword: authority, in qamariyah, lectur IAIN Pontianak.

## A. Pendahuluan
Persoalan hisab rukyat yang sering terjadi di Indonesia, khususnya penentuan awal bulan  Qamariyah  (terutama  bulan Ramadan , Syawal ,  dan Zulhijjah )  bukanlah persoalan baru yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Persoalan ini, sering terjadi  disebabkan  banyak  faktor,  di  antaranya:  perbedaan matlak (batas  daerah berdasarkan  jangkauan  keberhasilan  pengamatan  hilal),  pengaruh  geografis,  dan perbedaan  metode  yang  digunakan  para  ahli  falak  dalam  menetapkan  awal  bulan Qamariyah.
Departemen  Agama  (t.th:  34)  mendeskripsikan  bahwa  perbedaan  penentuan  bulan Qamariyah  tersebut,  disebabkan  oleh  dua  hal  pokok  yaitu  dari  segi  penetapan hukumnya  dan  dari  segi  sistem  dan  metode  perhitungannya.  Dari  segi  penetapan hukum,  masyarakat  Indonesia  dibedakan  menjadi  empat  kelompok  besar,  yaitu: pertama,  kelompok  yang  berpegang  pada  rukyat.  Kelompok  ini  melakukan  hisab hanya sebagai alat bantu guna suksesnya rukyat. Kedua, kelompok yang berpe gang pada ijtimak sebelum  matahari  terbenam.  Ketiga,  kelompok  yang  memandang bahwa ufuk hakiki  sebagai  kriteria  untuk  menentukan  wujudnya  hilal.  Keempat, kelompok  yang  berpegang  pada  kedudukan  hilal  di  atas ufuk mar’i ,  yaitu  ufuk yang  dapat  dilihat  langsung  oleh  mata  kepala,  sebagai  kriteria  dalam  menentukan masuknya awal bulan.
Selanjutnya,  dilihat  dari  segi  sistem  dan  metode  perhitungannya,  sistem  hisab  di Indonesia  dibedakan  menjadi  dua  kelompok  besar,  yaitu  hisab urfi dan  hisab hakiki.  Hisab urfi cara  penentuannya  dengan  perhitungan  yang  didasarkan  pada peredaran  bulan  dan  bumi  rata-rata  dalam  mengelilingi  matahari.  Perhitungan hisab urfi tersebut,  setahunnya  ditetapkan  12  bulan,  tiap  bulan  ganjil  berumur  30 hari  dan bulan  genap  berumur 29  hari kecuali bulan  Zulhijjah,  pada  tahun  kabisat berumur 30 hari, sementara tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun. Adapun hisab  hakiki  adalah  penentuan  awal  bulan  Qamariyah  dengan  perhitungan  yang didasarkan  pada  peredaran  bulan  dan  bumi  yang  sebenarnya  (Departe men  Agama RI, t.th: 99).
Hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  penentuan  awal  bulan Qamariyah di  tengah-tengah  masyarakat  adalah  mengenai  definisi  hilal.  Menurut Ibnu  Manzur  (t.th:  11,  701)  dalam  Lisan  al-‘Arabi,  hilal  adalah  warna  (cahaya) putih  bulan ketika dilihat orang  di  awal  bulan.  Sementara Susiknan  Azhari  (2008: 76)  mengemukakan hilal adalah  bulan  sabit  yang  tampak  beberapa  saat  sesudah ijtimak.  Sementara  T.  Djamaluddin  (2004)  memaparkan  bahwa  hilal  adalah  bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai  goresan  garis  cahaya  yang  tipis,  dan  bila  menggunakan  teleskop  dengan
pemroses  citra  bisa  tampak  sebagai  garis  cahaya  tipis  di  tepi  bulatan  bulan  yang mengarah ke matahari.
Untuk  menjembatani  berbagai  persoalan  penetapan  awal  bulan Qamariyah sebagaimana  yang  dideskripsikan  di  atas,  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Agama  (Kemenag)  melakukan  musyawarah  dengan  berbagai  elemen  masyarakat yang  berakhir  dengan  sidang  itsbat  (sidang  penetapan  awal  dan  akhir  bulan Qamariyah ).  Hasil  sidang itsbat yang  di  fasilitasi  Kemenag  tersebut,  justru  tidak ditaati  sepenuhnya  oleh  masyarakat  Indonesia.  Padahal,  jika  dikaitkan  dengan kaidah  fiqh: Hukm  al-hākim  ilzām  wa  yarfa’  al-khilāf (keputusan  pemerintah mengikat/wajib  dipatuhi  dan  menghilangkan  perbedaan  pendapat),  maka  apabila pemerintah  telah  memutuskan  berdasarkan  acuan  hisab  maupun  rukyat,  maka seluruh  komponen  masyarakat  harus  mematuhinya  (al-Syarwani,  t.th.:  376). Dengan  demikian,  putusan  pemerintah  seharusnya  ditaati  dan  dijadikan  sebagai solusi dalam meminimalisir perbedaan di masyarakat.
Otoritas  pemerintah  dalam  penetapan  awal  bulan  Qamariyah  menjadi  dilematis, bahkan  tidak  mengikat  umat  Islam,  karena  payung  hukum  yang  berkaitan  dengan hal  tersebut  hanya  mengacu  pada  fatwa  MUI  tahun  2004.  Bermacam  fatwa  MUI yang  dikeluarkan  di  Indonesia,  sering  diabaikan  dan  tidak  diaplikasikan  umat Islam,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  wajibnya  umat  Islam  mengikuti  putusan pemerintah  di  bidang  hisab  dan  rukyat  tersebut.  Disamping  itu,  masih  banyak masyarakat  yang  hanya  mengikuti  putusan  organisasi,  tarekat,  dan  tokoh  yang mereka  hormati  dalam  menetapkan  awal  bulan  Qamariyah  (khususnya  Ramadan, Syawal,  dan  Zulhijjah).  Tapi  pada  sisi  lain,  terdapat  juga  masyarakat  yang  t aat dalam  mengikuti  putusan  pemerintah  (Kementerian  Agama)  sebagai  pemegang otoritas dalam bidang keagamaan.
Dalam  tataran  realita  di  masyarakat,  keragaman  sikap  dan  pemikiran  dalam menyikapi ketetapan pemerintah sebagaimana deskripsi di atas, tidak hanya  terjadi pada  masyarakat  awam,  tapi  juga  di  kalangan  ilmuwan,  termasuk  masyarakat kampus  di  lingkungan  IAIN  Pontianak.  Komunitas  kampus  yang  di  dalamnya terdapat unsur dosen tersebut, seringkali juga berbeda dalam mengawali  Ramadan dan  Syawal.  Walaupun  demikian,  perbedaan  ini  tidak  sampai  mengusik  ukhuwah islamiyah di antara para dosen tersebut.
Dosen IAIN Pontianak (selanjutnya disebut dosen IAIN) sebagai pemikir dan agen of  change menjadi  penting  dalam  berkontribusi  di  bidang  kajian  keislaman (termasuk  di  bidang  hisab  rukyat)  karena  IAIN  Pontianak  sebagai  pusat  kajian Islam Borneo, menjadi parameter umat Islam di Kalbar. Atas dasar ini, diperlukan pandangan  para  dosen  terkait  otoritas  pemerintah  tersebut,  apakah  menjadi  suatu keputusan  yang  mengikat  atau  hanya  sebagai  sarana  untuk  menjembatani
keberagaman  sikap  umat  Islam.  Artinya,  jika  para  dosen  IAIN  memberikan kontribusi pemikirannya terhadap persoalan klasik yang selalu dihadapi umat Islam ini,  setidaknya  salah  satu  upaya  mencari  titik  temu  yang  berujung  pada kemaslahatan bersama serta mewujudkan persatuan umat akan bisa tercapai.
Oleh  karena  itu,  mengacu  pada  latar  belakang,  maka  menarik  untuk  diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran dosen  IAIN terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan  awal bulan  Qamariyah. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi  pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pandangan  dosen IAIN terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

## B. Obyek dan Metode
Obyek penelitian ini adalah dosen IAIN Pontianak dan lokasi penelitian ini adalah IAIN  Pontianak  yang  beralamat  di  jalan  Letjen.  Soeprapto  No.  19  Pontianak - Kalimantan  Barat.  Alasan  pemilihan  lokasi  karena  IAIN  Pontianak  sebagai  pusat kajian Islam dan menjadi parameter umat Islam dalam mengaplikasikan nilai-nilai ritual  dan  sosial  di  bidang  keagamaan.  Dalam  hal  in,  informannya  adalah  dosen IAIN  yang tersebar di tiga fakultas,  yakni: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Fakultas  Ushuluddin  Adab  dan  Dakwah,  dan  Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilm u Keguruan.
Merujuk  pada  permasalahan  penelitian  ini,  maka  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat menggambarkan  berbagai  informasi  dari  objek  penelitian.  Adapun  strategi  yang digunakan  adalah  case-study  atau  studi  kasus.  Strategi  ini  digunakan  karena peneilitian  ini  hanya  terfokus  pada  kasus  penetapan  awal  bulan  Qamariyah. Sementara  studi  kasus  adalah  suatu  bentuk  penelitian (inquiry) atau  studi  tentang suatu  masalah  yang  memiliki  sifat  kekhususan (particularity), dapat  dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  sasaran  perorangan  (individual)  maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.
Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data  sekunder.  Data  primer  yakni  sumber  data  inti,  dalam  hal  ini  yang  menjadi sumber  data  primer  adalah  dosen  IAIN  Pontianak.  Adapun  dalam  penentuan sumber data atau informan peneliti tidak mengambil atau menjadikan semua dosen IAIN  Pontianak  sebagai  informan,  tetapi  peneliti  mengklasifikasi  berdasarkan fakultas,  yakni  Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilmu  Keguruan  (FTIK),  Fakultas  Adab, Dakwah  dan  Usuhuludin  (FUAD),  dan  Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam (FSEI).  Masing-masing  fakultas  peneliti  mengambil  kategori  berdasarkan  tingkat pendidikan, master dan doktor. Adapun dosen yang peneliti wawancarai sebanyak 41  orang  dosen,  hal  ini  peneliti  lakukan  dengan  pertimbangan  banyaknya  dosen yang studi di luar propinsi Kalimantan Barat.

## C. Pembahasan dan Hasil

## 1. Tinjauan Umum tentang Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah
Penentuan  awal  bulan  Qamariyah  sangat  penting  bagi  umat  Islam,  karena  terkait dengan ibadah  yang pelaksanaannya terkait dengan perhitungan bulan  Qamariyah, seperti  ibadah  puasa  dan  ibadah  haji.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  siste m  yang dipegang oleh para ahli hisab dalam menentukan awal bulan  Qamariyah, yaitu:
1. Sistem Ijtimak (konjungsi),  kelompok  yang  berpegang  pada  sistem  ini menetapkan  bahwa  jika  ijtimak  terjadi  sebelum  matahari  terbenam,  maka  sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah masuk.
2. Sistem posisi hilal , kelompok  yang berpegang pada sistem ini menetapkan jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari  terbenam  itulah  bulan  baru  mulai  dihitung  (Departemen  Agam a  RI,  t.th: 99).
Bagi penganut sistem ijtimak, terbagi lagi dalam beberapa aliran, yakni:
1. Ijtimak qabla  al-ghurub;  aliran  ini  mengaitkan  saat  ijtimak  dengan  saat terbenam matahari, dengan kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari, maka  malam  hari  itu  sudah  dianggap  bulan  baru  ( newmoon ).  Namun  bila  ijtimak terjadi  setelah  terbenam  matahari,  maka  malam  itu  dan  keesokan  harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung.
2. Ijtimak qabla  al-fajr,  aliran  ini  mengaitkan  permulaan  bulan  Qamariyah ditentukan pada saat ijtimak dan terbit fajar, dengan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru, dan bila  ijtimak  terjadi  sesudah  terbit  fajar  maka  hari  sesudah  terbit  fajar  itu  masih termasuk hari terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung.
3. Ijtimak dan  tengah  malam,  dengan  kriteria  awal  bulannya  adalah  bila ijtimak terjadi  sebelum  tengah malam maka mulai tengah malam itu  sudah  masuk awal bulan. Akan tetapi bila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih  termasuk  bulan  yang  sedang  berlangsung  dan  awal  bulan  ditetapkan  mulai tengah malam berikutnya (Azhari, 2007: 107-108).
Selanjutnya,  kelompok  yang  berpegang  pada  sistem  posisi  hilal  juga  terbagi  atas beberapa  aliran:  Pertama,  kelompok  yang  berpegang  pada  ufuk  hakiki  ( true horizon ),  kelompok  ini  mengemukakan  bahwa  awal  bulan Qamariyah adalah ditentukan  oleh  tinggi  hakiki  titik  pusat  bulan  yang  diukur  dari ufuk hakiki  (ufuk yang berjarak 90º dari titik zenith /titik puncak bola langit). Kedua, kelompok yang berpegang  pada ufuk mar’i ( visible horizon ),  kelompok  ini  menetapkan  bahwa awal  bulan Qamariyah mulai  dihitung  jika  pada  saat  matahari  terbenam  posisi
piringan  bulan  sudah  lebih  timur  dari  posisi  piringan  matahari,  yang  menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk mar’i . Artinya jika pada saat matahari terbenam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada diatas ufuk mar’i, maka sejak itu  bulan  baru  sudah  mulai  dihitung.  Ketiga,  kelompok  yang  berpegang  pada imkanur ru’yah . Kelompok ini mengemukakan bahwa untuk masuknya awal bulan baru,  posisi  hilal  pada  saat  matahari  terbenam  harus  berada  pada  ketinggian tertentu  sehingga  memungkinkan  untuk  dapat  dirukyat  (Departemen  Agam a  RI, t.th: 100).
Dari berbagai metode penetapan awal bulan  Qamariyah di atas, maka terdapat dua sistem  yang  paling  dominan  dan  menjadi  dua  mazhab  besar  di  Indonesia,  yaitu mazhab hisab dan rukyah .  Berikut  ini  deskripsi  tentang hisab dan rukyah .  Kata Hisab berasal dari Bahasa Arab yaitu بس ح بس ح ي ا باس ح yang artinya menghitung (Loewis  Ma’luf,  1975:  132).  Dalam  Bahasa  Inggris  kata  ini  disebut Arithmatic yaitu  ilmu  pengetahuan  yang  membahas  tentang  seluk-beluk  perhitungan  (Badan Hisab Rukyah Depag RI, Almanak Hisab Rukyah, 1981:14).
Dalam al-Qur’an, kata hisab mempunyai beberapa arti antara lain:
1. Perhitungan, sebagaimana Firman Allah dalam Qs. an-Nisa’: 86.
وَإِذ َا  ُي ِّيُِي ْ  ِتَي ِيٍَِِّ وَحيَيَا  َأَحَُْنٍِ مَنُه ِا  ُاَْ مَداحه  ا  َنِذ  ََهو  َنمََ عَلَى  ُِ  َ  ِيُءٍَ مَسيِحَْ
“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan  yang  lebih  baik,  atau  balaslah  (dengan  serupa).  Sesungguhnya  Allah selalu  membuat  perhitungan  atas  segala  sesuatu” (Depag  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahanya, t.th: 73).
2. Memeriksa, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Insyiqaq: 8.

## َس ََُحَا   حَامَي ُ مٍَمَح ِْ و َسيِحَُ
“Maka  dia  akan  diperiksa  dengan  pemeriksaan  yang  mudah” (Depag  RI,  Al- Qur’an dan Terjemahanya, t.th: 471).
3. Pertanggungjawaban, sebagaimana Firman Allah dalam Qs.  al-An’am: 69.
مَا َا عَلَى  َأُِيَ و  َنَ ََُُِّ  ُأ ِا  ُيِنٍِمَح ِْ  ُأ ِا  ِيُءٍَ  ُأِكَ  َا ذ َسَُِإ  ُي نَلَمَ  نَ ََُُِّ
“Tidak  ada  pertanggungjawaban  sedikitpun  atas  orang-orang  yang  bertaqwa terhadap  dosa  mereka,  akan  tetapi  kewajiban  mereka  telah  mengingatkan  mereka agar mereka bertaqwa.” Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, t.th: 108).
Secara  terminologis,  hisab  adalah  perhitungan  posisi  bulan  dan  matahari  untuk perkiraan awal bulan hijriyah dengan mencari kapan saat ijtimak (konjungs i) serta dimana  posisim  bulan  saat  matahari  terbenam  pada  tanggal  29  hijriyah  (Purwanto
dan  Danawas,  1994:  47).  Dengan  kata  lain,  hisab  adalah  perhitungan  secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan pada kalender hijriyah.
Selanjutnya,  kata  rukyah  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu ئار ىر ي ة يؤر yang artinya  melihat  (M.  Warson  Munawir,  Kamus  al-Munawir,  1996:  460). Departemen  Agama  (1994:  1-2)  merumuskan  bahwa rukyah adalah  kegiatan melihat  hilal bi  al-fi’li ,  yaitu  melihat hilal (bulan)  dengan  mata,  baik  dengan  alat maupun tanpa alat. Dapat dikatakan, rukyah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal,  yakni  penampakan  bulan  sabit  yang  nampak  pertama  kali  setelah  terjadinya ijtimak  bulan  baru.  Atau  melihat  bulan  baru  sebagai  tanda  masuknya  a wal  bulan Qamariyah dan dilaksanakan pada saat terbenamnya matahari pada tiap tanggal 29 bulan  Qamariyah.  Hal  ini  karena  menurut  taqwim  Islam  permulaan  hari  dimulai pada saat terbenamnya matahari.
Menurut jumhur fuqaha saat terbenamnya matahari ketika terjadi pergantian siang ke  malam  menjadi  batas  hari  yang  satu  dengan  hari  berikutnya  (al -Jaziri,  1986: 499).  Senada  dengan  hal  ini,  Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqi  (2001:  8-10) menyatakan  permulaan  hari  menurut  Islam  adalah  dari  terbenam  matahari  ke terbenam  matahari.  Dalam  hal  ini, syara’ mengiktibarkan  hari  dari  maghrib  ke maghrib.  Artinya,  ketika  masuknya  waktu  maghrib  berarti  telah  memasuki  hari yang baru atau terjadinya pergantian tanggal dan sekaligus meninggalkan hari yang sebelumnya.
Lebih  lanjut,  kaitannya  dengan  metode hisab rukyat ,  dalam  perkembangan selanjutnya  kedua  istilah  ini  sering  disebut  dengan  ilmu falak ,  yaitu  suatu  ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisik, ukuran dan segala sesuatu  yang  berhubungan  dengannya  (Badan  Hisab  Rukyah  RI,  Almanak  Hisab Rukyah: 1981: 22). Dalam al-Munjid disebutkan bahwa ilmu falak adalah:
مل ع ثحب ي نع لاوحا مار جلاا ة يول ع لا
“Ilmu  yang  mempelajari  tentang  keadaan  benda-benda  langit”  (Loewis  Ma’luf, 1975: 594).  Benda langit yang dipelajari dalam ilmu falak adalah matahari, bumi, dan  bulan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  perintah  yang  berka itan  dengan ibadah  umat  Islam,  seperti  shalat,  puasa,  dan  haji,  keabsahannya  ditentukan  oleh fenomena pergerakan benda-benda langit tersebut.
Rukyah yang  bermakna  pengamatan hilal awal  bulan  (observasi  hilal)  merupakan kegiatan  yang  sudah  dilakukan  oleh  umat  Islam  sejak  masa  nabi  Saw  hingga  saat ini. Dalam waktu yang relatif panjang tersebut, umat Islam menetapkan awal bulan kamariah dengan berdasarkan pada pengamatan hilal . Dan apabila hilal tidak dapat terlihat pada saat pengamatan dikarenakan tertutup mendung, maka bulan kamariah digenapkan  30  hari,  baik  untuk  bulan  syakban,  maupun  Ramadan.  Pengamatan
Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies                                                               Volume 6 Nomor 1 Maret 2016
bulan  dan  penggenapan  bulan  menjadi  30  hari  ( istikmal )  dipahami  sebagai  cara yang  paling  sesuai  dengan  ketentuan  Rasulullah  dalam  penentuan  awal  bulan Qamariah . Pemahaman seperti inilah yang dianut oleh sebagian besar ulama fikih, termasuk  para  ulama  mazhab  empat  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali).  Para ulama’  fikih  kontemporer  juga  banyak  yang  menjadikan  pendapat  ini  sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan Qamariyah.

## 2. Problematika dan Dinamika Hisab Rukyah di Indonesia
Setiap  menjelang  awal  bulan Ramadan,  Syawal, dan Zulhijjah ,  umat  Islam  selalu dihadapkan  pada  persoalan  perbedaan  penetapan  awal  bulan Qamariyah . Perbedaan ini, terjadi pada dua kelompok besar di Indonesia, yakni kelompok yang berpedoman  pada  sistem  hisab  dan  kelompok  yang  berpedoman  pada  sistem rukyah.
Kalangan  ahli rukyah beranggapan  bahwa  metode  yang  tepat  sebagai  pedoman untuk  mengawali  bulan  Qamariyah  adalah  dengan  melihat hilal secara  langsung, baik  menggunakan  alat  maupun  tanpa  menggunakan  alat.  Menurut  kelompok  ini, metode rukyah sesuai dengan ajaran Rasul  Saw, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (t.th : I, 327) danMuslim (t.th : I, 436)
نع ي بأ ةر يره نا يب ن لا ص . م لا ق : اوموص هت يؤر ل اورط فاو هت يؤر ل نإ ف ىب غ مك ي ل ع ااول م كأ ف ةدع ناب ع ش ني ثلا ث
“Berpuasalah  kalian  karena  melihat  hilal  (Ramadan)  dan  berbukalah  kalian karena  melihat  hilal  (Syawal),  jika  tertutup  atas  kalian  (mendung),  maka sempurnakanlah bilangan (bulan) Syakban menjadi 30 hari”.
Hadis  di  atas  menggambarkan  bahwa  metode  yang  diajarkan  oleh  Rasul  Saw adalah rukyah yakni penetapan awal bulan Qamariyah yang dilakukan dengan cara melihat  langsung  hilal  pada  tanggal  29  hijriyah.  Jika  hilal   terlihat,  maka  malam harinya  telah  memasuki  bulan  baru,  namun  jika  hilal  belum  terlihat  atau  karena tertutup  awan,  maka  bulan  hijriyah  digenapkan  menjadi  30  hari  (Ichtijanto,  1981: 23).
Penetapan  awal  bulan Qamariyah dengan  melihat  hilal  secara  langsung  pada tanggal 29 hijriyah disebut pula dengan ru’yah bi al-fi’li . Sistem ru’yah bi al-fi’li merupakan  penentuan  awal  bulan  yang  dilakukan  sejak  jaman  nabi,  sahabat, tabi’in,  dan  seterusnya.  Bahkan  sekarang  pun  masih  banyak  umat  Islam  yang melakukan sistem ini.
Adapun  bagi  kelompok  ahli  hisab,  berargumen  bahwa  bagi  orang  yang  telah mengetahui  ilmu  hitung,  hadis  nabi  berupa  lafal  “ ru’yah ” harus dipahami sebagai ru’yah bi al-‘ilmi, yakni harus ditempuh melalui jalan hisab (perhitungan). Hal ini
telah  diajarkan  nabi  Saw,  yakni  ketika  nabi  menyebut  “ Faqduru lahu ”.  Lafal tersebut,  dipahami  oleh  kalangan  hisab  sebagai  “perhitungan”,  sebagaimana  lafal QS.  Yunus  ayat  5:  “Dia-lah  yang  menjadikan  matahari  bersinar  dan  bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya manzilah - manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”.
Dalam  hal  ini,  terdapat  dua  sistem  hisab  dalam  penyusunan  kalender Qamariyah , yaitu: hisab urfi dan  hisab  hakiki.  Dinamakan  hisab  ‘ urfi karena  kegiatan perhitungannya  dilandaskan  kepada  kaidah-kaidah  yang  bersifat  tradisional  yakni sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan kepada peredaran rata -rata bulan mengelilingi  bumi  dan ditetapkan secara  konvensional  yang  mana  lama  peredaran bulan  mengelilingi  bumi  lamanya  29  hari  12  jam  44  menit  2,8  detik.  Lama  hari tiap-tiap  bulab  berselang-seling  antara  29  dan  30  hari  kecuali  untuk  bulan Zulhijjah .  Bila  termasuk  tahun  kabisat  maka  jumlah  harinya  30  dan  bila  basithoh maka jumlah harinya 29 hari. Dalam satu tahunnya terdapat 12 bulan yang lamanya ditetapkan 354 hari 8 jam 48,5 menit atau bila disederhanakan menjadi 354 11/30 hari (Departemen Agama, 1981: 38).
Dengan  sistem  di  atas  dapat  di  prediksi  kapan  jatuhnya  tiap -tiap  tanggal  satu  dan tanggal  lainnya  dalam  tiap-tiap  bulan  dengan  perhitungan-perhitungannya  tanpa melihat  data  peredaran  bulan  dan  matahari.  Akan  tetapi  sistem  ini  tidak  sesuai dengan  yang  dikehendaki  dalam nash ,  khususnya  dalam  menentukan  bulan-bulan yang  berkaitan  dengan  peribadahan,  maka  umat  Islam  tidak  menggunakannya kecuali hanya untuk membuat perkiraan dalam menelusuri data peredaran matahari dan bulan yang sebenarnya.
Sementara, hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan (tetap) dan  tidak  pula  tidak  beraturan,  tapi  bergantung  posisi  hilal  setiap  awal  bulan. Boleh  jadi  umur  bulan  itu  berselang  seling  antara  dua  puluh  sembilan  dan  tiga puluh  hari.  Atau  bisa  jadi  umur  bulan  itu  berturut-turut  dua  puluh  sembilan  atau berturut-turut  tiga  puluh  hari.  Semua  ini  bergantung  pada  peredaran  bulan  dan bumi yang sebenarnya; posisi hilal pada awal bulan tersebut (Departemen Agama, 1981:  38).  Sistem  hisab  hakiki  dianggap  sesuai  dengan  kehendak nash ,  karena memperhitungkan  kapan  hilal  akan  wujud,  sehingga  sistem  ini  banyak  digunakan oleh umat  Islam dalam menentukan  tanggal  baru, terutama  yang  berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.
Perbedaan  kedua  metode  di  atas,  menyebabkan  terjadinya  beragam  dinamika penetapan  awal  bulan  Qamariyah  di  Indonesia.  Artinya,  problematika  penetapan awal  bulan  Qamariyah  mengakibatkan  beragamnya  keputusan  organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  pemerintah.  Organisasi  kemasyarakatan  yang
dimaksud,  diantaranya  adalah  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Hizbut  Tahrir, dan Persis.
Penentuan  awal  bulan Qamariyah di  kalangan  Nahdlatul  Ulama  menggunakan metode ru’yah al-hilal bi al’fi’li dan atau istikmal (Pengurus Besar NU: 1994: 19). Landasan  hukum  NU  karena  meniru  praktik  yang  dilakukan  oleh  nabi  Saw  dan didasarkan  pada  hadis-hadis  nabi  serta  pendapat  fuqaha.  Sementara,  penentuan awal  bulan  Qamariyah  menurut  Muhammadiyah,  pada  awalnya  menggunakan empat  cara  yaitu:  rukyah,  persaksian  orang  adil,  istikmal,  dan  hisab  (Lihat, Himpunan  Putusan  Tarjih,  t.th:  170).  Dalam  perkembangannya,  Muhammadiyah menetapkan  diri  hanya  menggunakan  hisab  dengan  kriteria  wujud  al -hilal  yakni matahari  terbenam  lebih  dahulu  daripada  terbenamnya  bulan  (hilal)  walaupun hanya berjarak 1 menit atau kurang (Wardan, 1957: 43).
Adapun  penentuan  awal  bulan  Qamariyah  di  kalangan  Hizbut  Tahrir  dengan menggunakan  rukyat  global  dengan  alasan  bahwa  puasa  Ramadan,  idul  fitri,  dan idul adha disamping merupakan aktifitas ibadah yang menyangkut hubungan antar kaum muslimin dengan khaliqnya, juga merupakan salah satu bentuk syi’ar Islam. Diantara  perwujudan  persatuan  kaum  muslimin  adalah  kesatuan  mereka  dalam mengawali Ramadan, syawal, dan dzulhijjah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (Lembaga Dakwah al-misykah, 1999: 1).
Lebih  lanjut,  metode  penetapan  awal  bulan  Qamariyah  menurut  Persis  (Persatuan Islam) adalah dengan menggunakan metode hisab dengan kriteria imkan al -ru’yah. Dasar  hukum  atas  penetapan  awal  bulan  Qamariyah  menurut  Persis  tersebut, sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  dasar  hukum  yang  digunakan  pemerintah maupun ormas lain, yakni (QS. 2; 189, 36; 39-40, 10; 5, 6; 96, 9; 36,). dan hadis- hadis yang berkaitan dengan hisab rukyah.
3. Peran Ulil Amri (Pemerintah) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah
Pada  masa  penjajahan,  persoalan  penentuan  awal  bulan  yang  berkaitan  dengan ibadah  umat  Islam,  diserahkan  kepada  kerajaan-kerajaan  Islam.  Akan  tetapi, setelah  Indonesia  merdeka,  terjadi  perubahan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut. Dalam  hal  ini,  setelah  Departemen  Agama  RI  terbentuk  pada  tanggal  3  Januari 1946  (Harun  Nasution  dkk,  1992:  211),  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hari  libur (termasuk  penetapan  1  Ramadan,  1  Syawal,  dan  10  Zulhijjah)  diserahkan  kepada Departemen  Agama  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tahun  1946  nomor 2/Um.7/Um  jo  Keputusan  Presiden  nomor  25 tahun  1967,  nomor  148  tahun  1968, dan nomor 10 tahun 1971.
Sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi  di  masyarakat,  pemerintah  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Departemen
Agama  berhak  mengambil  keputusan  dalam  penentuan  awal  bulan  Ramadan, Syawal,  dan  Zulhijjah.  Kemudian,  Departemen  Agama  membentuk  Badan  Hisab dan  Rukyat  pada  tanggal  16  Agustus  1972  berdasarkan  surat  keputusan  Menteri Agama nomor 76 tahun 1972 (Ichtijanto, 1981: 73).
Pada  dasarnya  pemerintah  RI  (Menteri  Agama)  berusaha  untuk  menyatukan  atau memfasilitasi  perbedaan  dalam  penetapan  awal  Ramadan,  syawal,  dan  dzulhijjah, dengan  pertimbangan  kemaslahatan  umum,  keseragaman,  dan  bersatunya  umat. Sebagaimana  dasar  kaedah  yang  dijadikan  referens  pemerintah  yakni: Hukm  al- hākim  ilzām  wa  yarfa’  al-khilāf (keputusan  pemerintah  mengikat/wajib  dipatuhi dan menghilangkan perbedaan pendapat).
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah dalam  proses  penetapan  awal  bulan Qamariyah, diantaranya:
1. Menghimpun  data  hisab  dari  berbagai  kalender  dan  sistem  yang  ada  di Indonesia.
2. Menyelenggarakan  musyawarah  kerja  tahunan  untuk  mengevaluasi pelaksanaan  hisab  dan  rukyat,  serta  menyediakan  data  untuk  menyusun  kalender dan pedoman rukyat. Musyawarah tersebut diikuti oleh unsur Departemen Agama,
Badan Meteorologi  dan  Geofisika,  Planetarium,  Observatorium Jakarta, Observatorium Boscha ITB  Bandung,  Ormas  Islam,  dan  ahli  hisab  rukyat perorangan.
3. Data  hisab  tersebut  dibahas  oleh  Badan  Hisab  Rukyat  Departemen  Agama.
Badan  Hisab  dan  Rukyat  memberikan  laporan  dan  saran  kepada  Menteri  Agama tentang  kemungkinan  jatuhnya  awal  dan  akhir  Ramadan.  Badan  Hisab  Rukyat terdiri  dari  unsur  Departemen  Agama,  unsur  MUI,  serta  unsure-unsur  yang disebutkan sebelumnya.
4. Pada tanggal 29 Sya’ban dan Ramadan seluruh jajaran Depag, ormas-ormas
Islam,  dan  unsur  lainnya,  melakukan  ru’yah  al-hilal  dan  melaporkan  hasilnya  ke Departemen Agama pusat.
5. Menteri  Agama  pada  malam  itu  juga  memimpin  sidang  itsbat  (penetapan) awal Ramadan atau syawal, setelah menerima laporan tentang hasil rukyat dan data hisab .  Sidang  itsbat  dihadiri  oleh  anggota  Badan  Hisab  Rukyat,  Majelis  Ulama Indonesia,  wakil  ormas  Islam,  dan  undangan  lainnya.  Hasil  sidang itsbat di tuangkan dalam surat keputusan menteri agama tentang penetapan 1 Ramadan atau 1  syawal,  yang  kemudian  pada  malam  itu  juga  diumumkan  kepada  masyarakat Indonesia (Ruskanda, 1994: 28).
Merujuk  pada  proses  di  atas,  maka  hak  itsbat  awal  Ramadan,  Syawal,  dan Dzulhijjah,  sepenuhnya  berada  di  tangan  pemerintah,  yang  dalam  ha l  ini  di delegasikan kepada Menteri Agama. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam rangka menyatukan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, Majelis Ulama  Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal  Ramadan, syawal,  dan  dzulhijjah  yang  menyatakan  bahwa  seluruh  umat  Islam  di  Indonesia wajib  mentaati  ketetapan  pemerintah  RI  dalam  hal  ini  Departemen  Agama  atau Kementerian Agama.
Keputusan  mengenai  penetapan  awal  bulan Qamariyah berlaku  untuk  seluruh wilayah  Indonesia,  sebab  Indonesia  menganut  konsep  wilayatul  hukmi.  Menurut Azhari (2008: 238), Indonesia menganut prinsip wilayatul hukmi, yaitu bahwa bila hilal  terlihat  dimanapun  di  seluruh  wilayah  nusantara,  maka  dianggap  berlaku  di seluruh wilayah  Indonesia. Konsekuensinya, meskipun wilayah  Indonesia dilewati oleh  garis  penanggalan  Islam  internasional  yang  secara  teknis  berarti  bahwa wilayah  Indonesia  terbagi  dua  bagian  yang  mempunyai  tanggal  hijriyah  berbeda, akan  tetapi  penduduk  Indonesia  melaksanakan  puasa  secara  serentak.  Ha l  ini berdasarkan ketetapan pemerintah atau Kementerian Agama.

## 4. Hasil Penelitian
Data  yang  peneliti  peroleh  dalam penelitian ini  adalah  data deskriptif yakni  berisi hasil  wawancara  dengan  para  informan  yakni  Dosen  IAIN  Pontianak.  Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 74 Dosen, akan tetapi kenyataannya terdapat beberapa  dosen  tidak  bersedia  diwawancarai  dan  tidak  memenuhi  kriteria  yang telah  ditetapkan  seperti  tidak  dalam  tugas  ataupun  izin  belajar  dan  fungsional Dosen. Adapun informan yang telah peneliti wawancarai meliputi 41 orang dosen, dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam berjumlah 14 orang dosen, dari Fakultas Ushuluddin  Adab dan Dakwah  berjumlah  6  orang  dosen,  dan 21  orang  dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
(a).  Persepsi  dosen  IAIN  Pontianak  terhadap  otoritas  pemerintah  dalam menetapkan awal bulan Qamariyah .
Mengacu  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  tim  peneliti,  dapat  dijelaskan bahwa  pada  umumnya  informan  mengungkapkan  tentang  persepsinya  masing - masing  terhadap  otoritas  pemerintah  dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah . Empat  puluh  dua  informan  berpendapat  ada  yang  setuju  jika  otoritas  diberikan kepada  pemerintah  untuk  menetapkan  awal  bulan Qamariyah ,  ada  juga  yang berpendapat  tidak  setuju.  Persepsi  yang  disampaikan  informan  d ilatarbelakangi dengan  pengalaman  dan  pengetahuannya  masing-masing  serta  masing-masing informan  juga  menjelaskan  persepsinya  dengan  alasan  yang  berbeda -beda.  Dari
jawaban  yang  mereka  kemukakan,  tim  peneliti  mengklasifikasikan  persepsi  dosen IAIN menjadi 2 klasifikasi, yaitu;
a. Setuju
Jawaban  setuju  ini  disertai  dengan  beberapa  ketentuan,  ada  informan  yang berpendapat  setuju,  bahwa  mutlak  harus  dilakukan  oleh  pemerintah,  atau  tanpa syarat, ada juga informan yang menjawab setuju tetapi dengan beberapa keten tuan atau syarat. Lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan pada bagian berikut ini.

## i. Setuju dengan tanpa persyaratan
Informan  yang  berpersepsi  bahwa  mereka  setuju  jika  pemerintah  yang  menjadi otoritas  tunggal  dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah ,  mereka  berlandaskan bahwa  pemerintah  adalah  ulil  amri,  maka  dengan  alasan  apapun  pemerintah seyogyanya  pemegang  sentral  kekuasaan  dalam  penentuan  kebijakan  terkait dengan  penetapan  awal  bulan Qamariyah .  Hal  ini  seperti  yang  terdapat  dalam penggalan informasi dari informan yakni ia mengatakan:
“Setuju jika pemerintah menjadi pemegang otoritas tunggal. Menteri Agama harus mengakomodir  semua  elemen  masyarakat  dan  membuat  satu  keputusan  yang mengikat,  dan  harus  dari  pemerintah,  bukan  organisasi-organisasi  lain. Keputusannya di tangan pemerintah. Pemerintah harus tegas untuk membuat sanksi yang tegas. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia memiliki kompetensi juga.”
Ungkapan  di  atas  memperjelas,  bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementrian Agama  menjadi  penentu  dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah .  Di  samping  itu juga,  apabila  pemerintah  sebagai  otoritas  penetapan,  langkah  ini  akan meminimalisir  perbedaan  dan  merekatkankan  ukhuwah  antarumat  Muslim  di seluruh Indonesia.
ii. Setuju dengan beberapa ketentuan
Pada  bagian  ini  peneliti  menemukan  bahwa  persepsi  dari  dosen  IAIN  tentang penetapan  awal  bulan Qamariyah ,  mereka  setuju  bila  pemerintah  menjadi pemegang otoritas tunggal dengan beberapa ketentuan. Pertama, pemerintah boleh menjadi  pemegang  otoritas  tunggal  asalkan  tidak  otoriter  dengan  melibatkan berbagai pihak dalam hal ini ormas Islam & lembaga yang ahli seperti ilmu falak, tidak perlu sanksi tetapi berupaya melakukan sosialisasi tentang adanya perbedaan dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah dan  memberi  kebebasan  untuk  memilih dan  menghormati  serta  menghargai  sesuai  yang  diyakini,  hal  ini  sesuai  dengan persepsi  informan  (5,  9,  14,  16,  22,  24,  28,  dan  36).  Kedua,  pemerintah  boleh menjadi pemegang otoritas tunggal, dengan ketentuan harus menyelaraskan antara pendekatan  rukyah  dan  hisab,  dan  harus  menggunakan  pendekatan  keilmuan  yang
moderen  dan  harus  objektif,  bebas  dari  sectarian.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan oleh  informan  (15,  17,  18,  dan  42).  Ketiga  setuju  apabila  pemerintah  bertujuan menghadirkan  nuansa  kebersamaan  dan  keharmonisan  antarumat  Muslim  di Indonesia,  hal  ini  harus  dilakukan  dengan  musyawarah  dengan  melibatkan  semua ormas  Islam  di  Indonesia,  penjelasan  ini  berdasarkan  persepsi  dari informan (11), dan informan (23).  Keempat  setuju  dengan  menurunkan  keriteria  yang  lebih rendah,  sehingga  akan  terjadi  titik  temu  antara  hisab  dan  rukyah,  karena  kalau tinggi  tidak  dapat  dilihat,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  informan  (39)  dan informan (21).
b. Tidak setuju
Dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah ,  beberapa informan tidak  setuju  apabila pemerintah  memegang  otoritas  tunggal,  hal  ini  sesuai  yang  dikemukakan  oleh informan (26 dan 34) bahwa pemerintah tidak menentukan hanya berperan sebagai fasilitator,  mediator,  untuk  mengayomi  semua  umat  sehingga  tercipta  suasana persatuan  dalam  perbedaan  sebagai  keniscayaan  yang  tidak  bisa  dipungkiri  dalam realitas  hidup.  Kemudian  diperjelas  lagi  oleh informan (27)  pada  dasarnya Indonesia adalah negara yang berlandaskan UUD 1945, (yang menjamin kebebasan dalam  menjalankan  keyakinannya  masing-masing  sebagaimana  dalam  pasal  29), Indonesia bukan negara yang berlandaskan  Islam, oleh sebab itu, maka pemerintah tidak  bisa menentukan awal  bulan Qamariyah yang  menjadi  otoritas tunggal  serta mengikat,  karena  bertentangan  dengan  UUD  1945  tersebut.    Kemudian  pada  data informan  (30),  (35),  (37),  dan  (38)  berpendapat  bahwa,  ia  tidak  setuju  jika pemerintah  menjadi  pemegang  otoritas  penentuan  awal Qamariyah ,  karena masalah  pentapan  awal  bulan Qamariyah ,  bukan  masalah  kebijakan  pemerintah, tetapi  kalender Qamariyah adalah  masalah  keilmuan.  Oleh  sebab  itu  pemerintah harus memberikan kebebasan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengkaji dan memahami  awal  bulan Qamariyah dengan  pendekatan  keilmuan,  hal  ini  bertujuan untuk menghasilkan objektivitas, bukan untuk meningkatkan ego sektoral.
(b).  Implikasi  putusan  pemerintah  dalam  menetapkan  awal  bulan Qamariyah bagi dosen IAIN Pontianak.
Ketika  pemerintah  mengeluarkan  keputusan  tentang  penetapan  awal  bulan Qamariyah ,  keputusan  tersebut  tentu  melahirkan  beberapa  dampak,  baik  untuk masyarakat  Muslim  dan  untuk  dosen  IAIN  Pontianak  khususnya.  Dari  beberapa informan  yang  peneliti  wawancarai,  meraka  berpendapat  bahwa  keputusan  itu berdampak,  hanya  saja  dampaknya  tidak  signifikan.  Ketidaksignifikan  itu  artinya tidak  sampai  menimbulkan  konflik.  Ada  juga  informan  yang  berpendapat  bahwa keputusan  tersebut  tidak  berdampak  apa-apa  bagi  dosen  IAIN  Pontianak,  karena masing-masing  dosen  sudah  memiliki  cara  pandang  yang  berbeda,  yang
berlandaskan  ilmu  pengetahuan  masing-masing.  Walaupun  ada  namun  tidak sampai memunculkan perpecahan antarumat, serta perkelahian.
Sementara  jika  penetapan  awal  bulan Qamariyah ditetapkan  oleh  ormas  bukan pemerintah  maka  akan  lahir  pertikaian  antarumat,  karena  gengsi  antar  ideologis ormas  yang  jadi  naungan  umat  Muslim.  Namun  ada  beberapa informan yang menyatakan  tidak  masalah  kalau  diserahkan  kepada  ormas  masing-masing  karena setiap ormas punya ahli yang kompeten.
(c).  Hal-hal  yang  melatarbelakangi  dosen  IAIN  Pontianak  seringkali  berbeda dengan pemerintah
Dari beberapa informasi yang peneliti dapatkan dari informan , bahwa ada beberapa hal  yang  melatarbelakangi  dosen  IAIN  Pontianak  seringkali  berbeda  dengan pemerintah  dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah .  Adapun  hal-hal  terebut paneliti  jabarkan  pada  bagian  berikut.  Pertama:  Afiliasi  ormas.  Afiliasi  ormas menjadi  salah  satu  penyebab  perbedaan  dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah antara  pemerintah  dan  dosen  IAIN  Pontianak,  karena  secara  umum  dosen  IAIN Pontianak  berafiliasi  kapada  dua  ormas  besar  yakni,  Muhammadiyah  dan Nahdhatul  Ulama,  namun  tidak  dipungkiri  bahwa  ada  juga  dosen  yang  tidak berafiliasi  kepada  dua  ormas  itu.  Perbedaan  itu  terjadi,  jika  dosen  yang bersangkutan  mengetahui  bahwa  ormas  yang  ia  ikuti  menentukan  tanggal  yang berbeda  dengan  pemerintah,  maka  kecendrungannya  ia  akan  lebih  mengikuti keputusan  atau  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  ormas  yang  menjadi  tempat naungannya.  Kedua;  Latar  belakang  pendidikan. Background atau  latar  belakang pendidikan  juga  menjadi  penyebab  dosen  IAIN  Pontianak  mel ahirkan  keputusan yang  berbeda  dalam  penentuan  awal  bulan Qamariyah .  Karena  latar  pendidikan akan  menjadi  salah  satu  tolok-ukur  dalam  memahami  sebuah  konsep.  Begitu  juga dalam  penetapan  awal  bulan Qamariyah ,  dosen  yang  memiliki  latar  belakang keilmuan  tertentu  cenderung  akan  mengikuti  kebenaran  sesuai  yang  ia  pahami. Namun  bisa  saja  antara  yang  ia  pahami  dengan  penetapan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terjadi  kesamaan.  Ketiga:  Tingkat  pengetahuan  tentang  rukyah  dan hisab.  Perbedaan  pandangan  di  antara  dosen  IAIN  juga  dilatarbelakangi  oleh tingkat  pemahaman  mereka  terhadap  metode  hisab  dan  rukyah.  Ada  yang  setuju dengan  otoritas  pemerintah  tetapi  karena  mengetahui  bahwa  pernah  penetapan pemerintah  yang  kemudian  dinilai  tidak  sesuai  dengan  realitas  (misalnya  m elihat fisik  bulan  yang  sudah  tinggi)  mengakibatkan  kredibilitas  pemerintah  dinilai lemah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  fokus  masalah  dan  dari  uraian  dan  penjabaran  pada  pembahasan tentang  persepsi  dosen  IAIN  Pontianak  terkait  otoritas  pemerintah  dalam menetapkan awal bulan Qamariyah , dapat disimpulkan bahwa:
1. Mayoritas  dosen  IAIN  setuju  terhadap  adanya  otoritas  pemerintah  dalam menetapkan  awal  bulan Qamariah .  Ada  yang  setuju  tanpa  syarat  karena memandang  pemerintah  adalah  ulil  amri,  maka  dengan  alasan  ap apun  pemerintah seyogyanya  pemegang  sentral  kekuasaan  dalam  penentuan  kebijakan  terkait dengan  penetapan  awal  bulan Qamariyah .  Kelompok  ini  juiga  menginginkan adanya  sanksi  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  pemerintah  Ada pula  kelompok  yang  setuju  tetapi  menginginkan  pemerintah  terlebih  dahulu mengakomodir  berbagai  pihak  seperti  ormas  Islam,  ilmuwan.  Pemerintah  juga diminta  objektif,  mellakukan  sosialisasi.  Kelompok  ini  memandang  tidak  perlu adanya  sanksi  terhadap  yangt  berbeda  dengan  pemerintah.  Sebagian  dosen  IAIN tidak  setuju  mengenai  adanya  otoritas  pemerintah  dalam  menetapkan  awal  bulan qamarariah.  Mereka  beralasan,      UUD  1945  menjamin  setiap  warga  negara  untuk beribadah  menurut  keyakinan  masing-masing.    Masalah  pentapan  awal  bulan Qamariyah  bukan  masalah  kebijakan  pemerintah,  kalender Qamariyah adalah masalah  keilmuan.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  harus  memberikan  kebebasan  dan mempasilitasi  kepada  umat  Islam  di  Indonesia  untuk  mengkaji  dan  memahami awal bulan Qamariyah dengan pendekatan keilmuan.
2. Perbedaan  dikalangan  dosen  IAIN  dalam  menyikapi  penetapan  awal  bulan
Qamariah disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  afiliasi  ormas,  latarbelakang pendidikan,  dan  pemahaman  tentang hisab dan rukyah .  Mereka  yang  dikenal sebagai  aktivis  ormas  tertentu,  pemahamannya  sejalan  dengan  pandangan  ormas. Terdapat juga dosen IAIN yang memiliki sikap sesuai dengan pandangan keilmuan atau  latar  belakang  pendidikannya.  Namun  ada  pula  yang  memilki  pandangan karena  pemahaman  mereka  terhadap  esensi hisab dan rukyah baik  dari  fiqih maupun astronomi.

## Daftar Pustaka
Ash-Shiddieqi,  M.  Hasbi,  2001,  Awal  dan  Akhir  Ramadan,  Mengapa  harus berbeda?, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Al-Syarwani, Abdul Hamid, t.th, Hasyiah al-Syarwani, Jilid III, Kairo: Beirut.
Al-Jaziri, 1986, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikri.
Afifuddin  dan  Beni  Ahmad  Saebani,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Alwi, Hasan, dkk, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Azhari, Susiknan, 2008, Ensiklopedi Hisab Rukyat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azhari,  Susiknan,  2007,  Ilmu  Falak  Perjumpaan  Khazanah  Islam  dan  Sains Modern, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Al-Mawardi, Abu Hasan, t.th, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah, Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi.
Badan  Hisab  Rukyah  Depag  RI,  1981,  Almanak Hisab  Rukyah ,  Jakarta:  Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
Bisri,  Cik  Hasan,  2004,  Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Depag RI, t.th, al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
Djamaluddin,  T,  Redefinisi Hilal menuju  Titik  Temu  Kalender  Hijriyah,  Pikiran Rakyat, 20-21 Februari, 2004.
Djazuli, H. A, 2007, Fikih Siyasah, Jakarta: Prenada Media Group.
Ibnu Manzur, t.th, Lisan al-‘Arabi, Beirut: Dar al-Sadir.
Ichtijanto,  1981,  Almanak  Hisab  Rukyat,  Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam.
Loewis Ma’luf, 1975, al-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-‘Ulum , Beirut: Dar al-Masyriq.
Lembaga  Dakwah  al-Misykah,  1999,  Wajib  Serentak  dalam  Mengawali  dan Mengakhiri Ramadan, Semarang: Lembaga Dakwah al-Misykah.
M. Warson Munawir, 1996, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif.
Moleong,  J.  Lexy,  1994,  Metodologi  penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nasution, Harun, 1992, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan.
Purwanto  dan  D.N.  Danawas,  1994,  Peran  Astronomi  dalam  Menentukan  Awal Bulan Hijriyah, dalam Mimbar Hukum, nomor 14.
Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  1994,  Pedoman  Rukyat  dan  Hisab  &  Program Kerja  Lembaga  Sosial  Mabarrot  NU,  Jakarta:  Lajnah  Falakiyah  Lembaga Sosial Mabarrot PBNU.
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  t.th.  Himpunan  Putusan  Tarjih,  Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ruskanda,  Farid,  1994,  Teknologi  Rukyat  Secara  Obyektif,  Jakarta:  Gema  Insani
Press.
Thoha,  Miftah,  1998,  Prilaku  Organisasi,  Konsep,  Dasar  dan  Aplikasi,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Wardan, Muhammad, 1957, Hisab Urfi dan Hakiki, Yogyakarta: Siaran.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.