## KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Lompoh Egia Nuansa Pinem 1 , Ketut Sari Adnyani 2 , Muhammad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {lompohegi@gmail.com , Jodi.setianto@undiksha.ac.id , nitsariadnyani@gmail.com }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait  (1)  Legalitas Perjanjian Arisan Online Terkait Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan (2) Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Di Arisan Online . Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  pedekatan  yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  menurut  hukum  perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang  terlibat  didalamnya.  Mengacu  pada  pasal  1320  KUHPer  perjanjian  diarisan  online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu  hal  yang  untuk  perikatan,  sepakat  bagi  mereka  untuk  mengikatkan  dirinya,  suatu  hal tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Maka  perjanjian  di  arisan  online  pun  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  melaksanakan  arisan  tersebut.  Untuk  memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh  asas-asas  yang  ada  di  perjanjian.  Didasarkan  oleh  Asas  kebebasan  berkontrak  yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak  tertulis.  Sepanjang  kedua  pihak  yang  membuat  perjanjian  sama-sama  sepakat  dan  isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  (2)  Akibat  hukum  terhadap  wanprestasi  di  arisan  online berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat  hukum  akan  disesuaikan  dengan  bagaimana  si  debitur  menanggapi  tuntutan  dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tangung jawab oleh owner  arisan  sebagai  penanggung  jawab  bilamana  arisan macet,  apakah  ditanggung  secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.
Kata kunci: Arisan Online, Perjanjian, Keabsahan

## Abstract
The  purpose  of this  research  is  to find  out  and  analyze  the  related  (1)  Legality  of the  Online Arisan Agreement Regarding the Terms of Validity of the Agreement according to Article 1320 of the Civil Code and (2) Legal Consequences If Defaults Occur at Arisan Online. The type of research  used  is  normative  legal  research.  The  type  of  approach  used  is  the  Legislative Approach  and  the  Conceptual  Approach.  The  technique  of  analyzing  legal  materials  is processing  legal  materials  obtained  from  library  research. The  results  of the  study  show  that (1)  according  to  civil  law,  the  legality  of  the  agreement  in  the  online  social  gathering  is  legal and binding for both parties involved in it. Referring  to article 1320 of the KUHPer, the online diarisan  agreement  is  declared  legally  valid  if  it  meets  the  requirements  such  as:  learning something for an engagement, an agreement for them to bind themselves, a certain thing, and a lawful cause. So the agreement on the online social gathering also applies as law for those
who carry out the social gathering. To strengthen the statement of Article 1320 of the Criminal Code as a condition for the validity of the online social gathering agreement, it is supported by the principles contained in the agreement. Based on the freedom of contract which states that the contract is made in any form, be it unwritten or unwritten. As long as both parties make the agreement,  the  agreement  and  the  contents  of  the  agreement  to  be  made  are  not  at  all contrary  to the  laws  and  laws  that  apply  in  society.  (2)  The  legal  consequences  of default  at online  social  gatherings  are  in  the  form  of  compensation,  agreements,  risk  agreements, payment  of  court  fees.  However,  the  law  will  be  adjusted  to  how  debtors  are  discussed regarding creditors and look back at the agreement that was caused by the initial responsibility of  the  owner  of  the  arisan  as  the  person  in  charge  if  the  arisan  fails,  whether  it  is  shared together, whether it is seen from the court to resolve it.

## Keywords: Online Arisan, Agreement, Validity

## PENDAHULUAN
Mengingkatnya globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat  tentunya  didalam  dunia  bisnis, dalam  perkembangan  zaman  teknologi dan  ilmu  pengetahuan  yang  baru  karena segala  sesuatu  dirancang  agar  dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin,  tanpa  batasan  waktu  ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan  tetapi  juga  dapat  terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah  masyarakat  apabila  ingin mengakses sesuatu misalnya
bertransaksi.
Kecanggihan teknologi sangat membantu  sistem  komunikasi  manusia. Seperti,  hadirnya  Internet, smartphone , komputer  sangat  membantu  interaksi  dan komunikasi  antar  manusia.  Selain  itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara  tetapi  didalamnya  kerap  terjadi interaksi  seperti  terciptanya  transaksi  jual beli,  kesepakatan  dan  peristiwa  hukum lain.  Masyarakat  media  sosial Online ini menjadi  tatanan  baru  yang  kehadirannya memegang peranan penting dalam kehidupan  bermasayarakat,  berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya tatanan  dunia  baru  yang  muncul  dan berada  di  sekitar  kita  ini  bergeraknya sangat  cepat  dan exponential .  Masyakat menjadi  gagap  dan  dan  masih  banyak yang  belum  siap  menghadapi  tatanan dunia  baru  ini.  Tambahan  lain  adalah, dengan  hadirnya  media online sebagai sarana  yang  mempermudah  manusia sehingga perlu aturan-aturan khusus.
Hal ini menyebabkan suatu peristiwa  hukum  yang  baru.  Peristiwa Hukum  adalah  semua  peristiwa  atau kejadian  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Komunikasi termasuk  salah  satu  peristiwa  hukum sebab  didalamnya  terdapat  aturan  aturan dan  etika  berkomunikasi.  Sehingga  dalam komunikasi  juga  terselubung  kebijakan – kebijakan  hukum  secara  tidak  langsung. Tujuan  hukum  dibuat  untuk  menciptakan komunikasi  yang  lebih  baik,  efektif  dan tidak  menimbulkan  segala  sesuatu  yang negatif  khususnya  di  bidang  hukum, sehingga  warga  masyarakat  diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.
Seiring  berjalannya  waktu,  saat  ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi  keuangan  dalam  pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui  dan  dilaksanakan,  arisan  itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan  dana  yang  dilakukan  oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan  nomor  urut,  dapat  juga  di undi  sesuai  urutan  nomor  yang  telah ditetapkan. Tetapi kali ini arisan berkembang  mengiringi  teknologi  yang ada,  yaitu  arisan  berbasis  online,  tentu seluruh  pihak  yang  tergabung  didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem  keuangan  dalam  pelaksanaanya. Kegiatan  arisan  ini  dapat  dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media  untuk  saling  memberi,  saling membantu,  juga  dapat  digunakan  untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota (Ayu, 2020).
Perkembangan ini memberikan dampak  positif  maupun  negatif,  kegiatan
arisan  yang  biasanya  dilakukan  secara bertemu  langsung  tetapi  kali  ini  dapat dilakukan  dengan  media  sosial  disebut dengan  arisan  online.  Pada  arisan  online ini  anggota  arisan  online  memenuhi  iuran arisan  yang  telah  disepakati  dengan melakukan  pembayaran  media  seperti ATM  ataupun E-commerce lainya  secara online .  Dalam  kegitan  ini  tentu  bisa menimbulkan beberapa dampak yag diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun  lingkunganya.  Masalah  yang sering  terjadi  di  arisan  online  ini  adalah penipuan karna kurangnya suatu perjanjian  yang  ditetapkan  oleh  pengelola arisan online untuk mempertangung jawabkan kewajiban angggot arisan online tersebut.  di  dalam  arisan  online  ini  ada saja  celah  yang  dapat  dilakukan  untuk melakukan  perbuatan  yang  melanggar dari  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh peserta  arisan  online  tersebut  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana mestinnya atau seharusnya menurut perjnajian  yang  secara  tidak  langsung dibuat, yaitu seperti  tidak membayar iuran bulanan  setelah  mendapatkan  bagiannya, keluar  dari  arisan tanpa membayar  denda dan keluar  dari  arisan tanpa memberitahu kepada  peserta  arisan  online  lainnya, pemilik  arisan  yang  tidak  bertangunng jawab atas kewajbanya.
Arisan  diakui  sebagai  perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan  kata  sepakat  dari  para pesertanya  tanpa  dibuatkan  suatu  surat perjanjian.  Karena,  syarat  sah  suatu perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPer)  tidak  mensyaratkan bahwa  perjanjian  harus  dalam  bentuk tertulis.  Perjanjian  didalam  arisan  online ini  merupakan  perjanjian  yang  dianggap memiliki  tingkat  pembuktian  yang  kuat, karena  didalam  perjajian  arisan  online  ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan  dianggap  sah  oleh  hukum,  karena harus  dilandasi  dengan  kata  sepakat  dan dilaksanakan dengan itikad baik.(buku ttng perjanjian)  Biasanya  perjanjian  ini  dibuat tergolong  sederhana,  berbeda  halnya
dengan  perjanjian  tertulis  yang  umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
Permasalahan yang timbul diarisan online ini semakin marak terjadi salah satu permasalahan  yang  sering  terjadi  yaitu tidak  melaksanakan  kewajiban  terhadap perjanjian  yang  permasalahan  tersebut dinamakan wanprestasi. Orang-orang yang  melakukan  wanprestasi  di  arisan online ini  biasanaya  dilakukan  oleh peserta  arisan online dan  pemilik  arisan online .  Contoh  wanprestasi  yang  sering dilakukan  seperti,  member  arisan  yang tidak  membayar  iturann  sesuai  dengan ketentuan  perjanjian  membayar  iuran tetapi  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan, pemlik arisan online yang tidak memberikan uang yang seharusnya menjadi  hak  member  dan  permasalahan lainya.
Apabila  terjadi  wanprestasi  pihak- pihak  yang  merasa  di  rugikan  diarisan  ini sering  sekali  meragukan  akan  keabsahan perjanjian  di  arisan  karna  perjajian  di arisan online ini  hanya  berdasarkan kepercayaan  antara  pihak-pihak  yang terlibat  sehingga  sering  sekali  pihak  yang dirugikan  kadang  tidak  melaporkan  kasus ini  kepada  pihak  yang  berwajib.  Hal  ini karna  korban  tidak  tau  apa  yang  menjadi haknya  atas  perjanjian  arisan online.
Korban arisan online ini juga sering sekali tidak tau apa yang akan menjadi alat bukti dipengadilan  nantinya  karna  di  dalam Hukum  Perdata  alat  bukti  merupakan  hal yang  sangat  penting  dikarenakan  hanya dari alat bukti tersebut besar kemungkinan dapat ditentukan kebenaran yang sesungguhnya. Akan menjadi masalah jika nantinya  penggugat  yang  melakukan arisan  berbasis  online  ini  tidak  tahu  apa yang  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti yang akan diajukan ke pengadilan nantinya.  Arisan online menggunakan media  elektronik  dalam  berkomunikasi sehingga  melibatkan  Undang-undang  ITE sebagai  landasan  hukum  pada  alat buktinya nantinya.
Pada pelaksanaanya banyak pihak yang  dirugikan  di  dalam  arisan online ini masi  meragukan  dan  tidak  mengetahui apa yang menjadi haknya akibat perjanjian yang  mereka  buat  secara  tidak  tertulis
padahal  Perjanjian  di  arisan online tetap akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di antara para pesertanya dan di antara para peserta  dengan  pengurus  arisan.  Salah satu  buktinya  adalah  perjanjian  yang  di lakukan  oleh  para  peserta  didalam  arisan online karna  jika  adanya  wanprestasi antara  pihak  member  maupun  owner arisan  di  butuhkan  keabsahan  perjanian sebagai  alat  bukti  perjanjian  antara member  maupun  pemilik  dalam  arisan. Maka, jika pihak yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana mestinya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.
Arisan online belakangan  menjadi populer  di  tengah-tengah  masyarakat dikarnakan  banyaknya  wanprestasi  yang terjadi.  Untuk  itu,  penulis mengambil  judul dari penilitian
ini “KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU  DARI  PASAL  1320  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ”.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  memakai pengguanan  jenis  studi  yuridis  normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas  implementasi  aturan-aturan maupun  norma-norma  hukum  positif. Penelitian  hukum  normatif  ini  diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder,  yaitu  penelitian  yang  mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan  perundang-  undangan  (Zainal, 2012:118).  Berbagai  pendekatan  yang dipakai  oleh  penulis  pada  studi  karya ilmiah  ini  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  pendekatan  konseptual ( conseptual approach) .
Adapun bahan hukum yang digunakan  adalah  adalah  Bahan  Hukum Primer,  Sekunder  dan  Tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah  melalaui  cara  studi  kepustakaan. studi  ini  mempergunakan  metode  Analisa melalui  jalan  deskriptif  kualitatif.  Bahan Hukum  primer  bisa  dijabarkan  maupun diuraikan  dengan  bermutu  serta  berwujud kalimat  literatur,  logis,  runtut,  tak  adanya ketimpangan, serta efektif.
Bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah  secara kualitatif  kemudian  bahan  hukum  akan disajikan secara deskriptif analisis.
Pengolahan  bahan  hukum  yang dilakukan yaitu  data  dikerjakan  sehingga  berhasil mendapatkan kebenaran- kebenaran untuk mencari  jawaban  terkait  permasalahan yang  ada  guna  mendapatkan  kesimpulan sebagai  akhir  dari  penelitian  (Adnyani, 2014  :  43).  Pengumpulan  bahan  hukum hasil  penelitian  yang  sempurna  (Adnyani, 2016  :  223)Setelah  dilakukan  penyajian bahan  hukum  Langkah  selanjutnya  yakni penarikan  kesimpulan  (Adnyani,  2015:  68- 80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas  Perjanjian    Arisan  Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPer
Menurut pasal 1320 KUHPer ada 4 syarat  perjanjian  yang  harus  di  penuhi dalam perjanjian arisan online yaitu :
1.  Adanya  Kesepakatan  Kedua  Belah
Pihak
Kesepakatan di arisan online sangat  dibutuhkan  karna  dengan  adanya kesepakatan  berarti  pihak  yang  terkait perjanjian  arisan  sudah  menyetujui  dan mampu  melakukkan  unsur-unsur  yang disepakati. Kesepakatan diarisan online itu berupa  soal  siapakah  urutan  tarik/japo dalam  arisan,  bagaimana  sistem  iuran yang akan dilakukan, bagaimana perhitungan biaya administrasi,
bagaimana sistem pemberlakuan denda.
Kata  sepakat  yang  dibuat  diarisan online  tidak  dibuat  dengan  otentik  atau tertulis  melainkan  dengan  lisan.  Akan tetapi karna arisan online ini pelaksanaanya  melaui  media  sosial  maka untuk  mendapatkan  kesepatakan  pada arisan  online  dilakukan  melaui  media sosial seperti telegram, WhatsApp, instagram, messanger, facebok dll. Pihak- pihak  yang  terlibat  akan  di  kumpulkan  di dalam  group  media  sosial,  disana  akan membuat  kesepakatan  mengenai  aturan main  yang  akan  dilakukan  peserta  dan owner.  Karna  melalui  media  sosial  akan ada  history  media  berupa  chat  sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi nantinya. Pada  saat  ada  anggota  arisan online yang sudah mencapai kesepakatan
tentang  aturan  main  arisan,  Jumlah  uang dan juga rentang waktu, maka ketika itulah merupakan  bentuk  dari  perjanjian.  Disaat peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu  arisan  dengan  kesepakatan  yang telah  mereka  buat  seperti  nilai  uang  atau barang  trtentu  dan  dalam  periode  waktu tertentu  maka  dintara  para  peserta  arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga menimbulkan  akibat  hukum  dan  mengikat orang-orang  yang  sudah  terlibat  kata sepakat tersebut.
Apabila peserta arisan telah sepakat  untuk  mengadakan  suatu  arisan dengan  nilai  uang  tertentu  dan  dalam periode waktu tertentu, maka dalam arisan tersebut  telah  terjadi  suatu  perjanjian. Termasuk  apabila  kesepakatan  tersebut dibuat  antara  peserta  arisan  dengan owner.  Masing-masing  pihak  di  dalam arisan,  baik  member  maupun  owner memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Hak  yang  dimiliki biasanya  untuk  memperoleh  pembayaran sejumlah  tertentu  apabila  gilirannya  untuk menarik  arisan  tiba,  dan  kewajibannya adalah  untuk  membayar  setoran  tertentu dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai kesepakatan.  Persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
2.  Kecakapan Untuk
Melakukan
Perbuatan Hukum
Salah satu syarat bahwa perjanjian
di  arisan  online  dikatakan  sah  dilihat  dari subjek  hukumnya  artinya  subjek  hukum yang  terlibat  dalam  perjanjian  arisan online ini harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1330  KUH Perdata : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai  umur  genap  dua  puluh  satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dalam  hal  ini  ada  pengecualian  terhadap orang-orang  yang  cakap  hukum  yaitu orang  yang  belum  dewasa,  orang  yang ditauruh dibawah pengampuan.
Pada kegiatan arisan online orang-orang yang terlibat dalam perjanjiannya  harus  sudah  memenuhi unsur  cakap  hukum  menurut    Pasal  1330
KUHPer diatas.  Dalam hal ini yang terlibat di  perjanjian  arisan  online  sudah  dewasa atau  sudah  tidak  dibawah  kekuasaan orang  tua  secara  umur  di  atas  21  tahun karna  marak  terjadi  arisan  online  di  ikuti dan  dibuat  oleh  orang-orang  yang  dibwah umur 21 tahun, karna  diliat  dari transaksi online yang paling sering menggunakanya yaitu  generasi  milenial  dan  kebanyakan adalah  remaja  hal  tersebut  bukan  berarti tidak  cakap  hukum,  akan  tetapi  selagi kedua  belah  pihak  saling  memahami maksud  dan  tujuan  serta  sadar  hak  dan kewajiban  yang  di  bebani  maka,  sudah cukup  untuk  menjadi  pihak  yang  cakap dalam  membuat  perjanjian.  Tidak  hanya berkaitan  dengan  umur  kecekpan  dalam membuat perjanjian di arisan online bukan orang-orang yang di taruh dibawh pengampuan  yang  berati  bukan  orang- orang lemah akal, pemboros dan seseorang yang mengalami kepailitan.
3.  Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu
Dalam  perjanjian  arisan  online harus  memiliki  kejelasan  terhadap  objek apa yang diperjanjikan dan yang menimbulkan  akibat  hukum.  Objek  di arisan  ini  harus  dapat  ditentukan  jenisnya dan  dapat  dihitung,  karna  kejelasan  dari unsur-unsur objek dalam perjanjian arisan akan  mempengaruhi  kekuatan  dan  akibat hukum  didalam  perjanjian  yang  dibuat. Jika  tidak  ada  sesuatu  yang  diperjanjikan maka  tidak  ada  objek  perjanjian  tersebut, sehingga  berakibat  batal  demi  hukum (vanrechtwegenitig) dan perjanjian tersebut  pun  dianggap  tidak  pernah  ada. Hal  ini  berdasarkan  Pasal  1333  Kitab Undang-Undang  Hukum    Perdata  bahwa suatu perjanjian harus terdapat objek yang diperjanjikan  dan  objek  tersebut  dapat ditentukan jenisnya.
Unsur  objek  didalam    perjanjian arisan  online  adalah  hak  dan  kewajiban yang  akan  di  laksanakan  oleh  para anggota  dan  pemilik  dari  arisan  online seperti arisan yang bagaimana yang akan mereka jalani contohnya arisan uang atau arisan barang dll, kewajiban yang bagaimana  dalam  membayar  iuran  arisan tentng waktu atau jatuh temponya dan hal- hal  yag  aan  dilaksanakan  di  arisan tersebut.
Biasanya dalam menentukan unsur ojek  yang  diperjanjikan  di  arisan  online sudah dibuat oleh owner pengelola arisan. Owner  akan  membuat  aturan-aturan  dan cara pelaksanaan arisan kemudian mempromosikan  di  akun  media  sosial. Orang-orang yang tertarik akan di kumpulkan  kedalam  group  media  sosial. pihak-pihak  yang  akan  melaksanakan arisan  akan  dikumpulkan  dalam  satu group  di media sosial  oleh  owner  sebagai pengelola  arisan.  Sebelum  pelaksanaan arisan  online    owner  akan  memberikan kembali  aturan-aturan  cara  pelaksanaan arisan kepada member yang akan melaksanakan  arisan.  Aturan  itu  akan dirundingkan  bersama  di  group  sehingga mendapat  persetujuan  bersama.  Aturan- aturan  ini  lah  yang  menjadi  unsur  objek dari  perjanjian  arisan  nantinya  dan  yang akan menimbulkan akibat hukum. 4.  Adanya Kausa Yang Halal
Syarat sah perjanjian arisan online berikutnya adalah didalam unsur perjanjian tidak boleh memperjanjikan hal- hal  yang  dilarang  oleh  undang-undang atau  bertentangan  dengan  hukum,  nilai- nilai  kesopanan  dan  ketertiban  umum. Sesuai  dengan  Pasal  1335  yang  berbunyi :  “  suatu  persetujuan  tanpa  sebab,  atau dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai  kekuatan.”  Hal  ini  di  perjelas juga  pada  Pasal  1337  KUH  Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian  apabila  perjanjian  tersebut memiliki sebab yang :
a.  Bertentangan dengan undang-undang b.   Bertentangan dengan kesusilaan c.  Bertentangan dengan ketertiban umum.
Didalam  kegiatan  arisan  online perjanjian  lisan  yang  dibuat  oleh  peserta dan  pemilik  arisan  tersebut  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan  dan  peraturan  yang  ada  di masyarakat.  Misalnya    jenis  arisan  online yang dilakukan arisan online dalam bentuk barang,  barang  yang  dijadikan  objek arisan  bukan  barang  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang  seperti  narkotika dan obat-obat terlarang. Jika yang diperjanjikan  diperjanjian  arisan  online bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan  dan  ketertiban  umum  maka perjanjian  tersebut  adalah  tidak  sah  dan batal demi hukum.
Pada  syarat  sahnya  perjanjiian arisan online Pasal 1320 KUHPer diatas di perkuat juga melalui asas-asas dan unsur- unsur  dari  perjanjian.  Jika  mengacu  pada unsur-unsur  perjanjian,  unsur-unsur  dari perjanjian  lisan  di  arisan  online  juga  telah memenuhi  unsur-unsur  yaitu  adanya perbuatan  hukum,  adanya  subjek  hukum, adanya prestasi.
Banyak  pihak  yang  dirugikan  di arisan online sering sekali meragukanakan perjanjian  yang  ada  diarisan  online  karna tidak  ada  perjanjian  yang  secara  otentik dan  tertulis  yang  dibuat.  Arisan  online yang  terjadi  diantara  pihak  berlangsung juga dengan kecanggihan informasi elektronik  yang  dilakukan  melalui  media sosial baik whatsaap, facebook dan media sosial  yang  lainnya.  Dan  perikatan  yang terjadi  antara  pelaku  arisan  tersebut dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk lisan yang pada umumnya sudah dianggap sah dan mengikat secara hukum karena  telah  memenuhi  ketentuan  pada pasal  1320  KUHpdt  dan  arisan  tersebut dilakukan karena saling percaya. Dan saat ini  tak  terkecuali  arisan  online  dilakukan secara  mudah  dan  praktis,  pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi  pembayaran  melalui  Anjungan Tunai  Mandiri  (atm),  mBanking  atau prasarana  lainnya  yang  menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan  bisnis  arisan  ini  diperlukan kepercayaan  oleh  sesama  pihak  yang berkaitan.  Dalam  perjanjian  lisan  terdapat suatu  makna  janji  yang  dianggap  sebagai elemen  konstititif  dari  suatu  kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikakat. Berdasarkan  hubungan  tersebut  dan adanya kesepakatan secara lisan. Dimana perjanjian  lisan  artinya  tetap  sah  ,  namun manakala  ada  sengketa  atau  masalah maka  hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  mengacu  pada  pasal  5  ayat 1,2,dan 3 UU ITE.
Jika  ditinjau  dari  kitab  undang- undang Perdata khususnya tentang perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat sahnya  perjanjian  makan  perjanjian  lisan
di  arisan  online  sudah  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  yaitu  ;  adanya  kata sepakat dari peserta arisan online, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan  arisan  online,  selanjutnya kegiatan  arisan  adalah  menjadi  objek dalam arisan online tersebut, dan kegiatan itu  tidak  dilarang  oleh  UU.  Dengan demikian  maka  kesepakatan  perjanjian lisan  di  arisan  online  yang  sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  1320 KUHPerdata  memiliki  kekuatan  hukum bagi  para  peserta  di  dalam  arisan  online tersebut  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “ Kesepakatan  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  UU  bagi  mereka  yang membuatnya”.

## Akibat  Hukum  Wanprestasi  Arisan Online
Apabila persrta arisan tidak
membayar  sesuai  jadwal  akan  diberikan ketenggangan  waktu  misalnya,  anggota arisan yang belum membayar kewajibannya  akan  dinyatakan  lalai  oleh admin  arisan  sehingga  anggota  yang  lalai tersebut  diberikan  ketenggang  waktu untuk membayar iuran dengan memperpanjang  waktu  dan  memberikan denda.  Jika  dengan  langkah  memberi pernyataan  lalai  dan  ketengangan  waktu dalam  membayar  tidak  di  laksanakan maka pada pelaksanaanya akan mendapatkan akibat hukum. Namun untuk mengetahui  akibat  hukum  apa  yang  akan diterima  oleh  pelaku  wanprestasi    harus melaui  tahap-tahap.  Akibat  hukum  yang akan  di  kenakan  ada  dua  yaitu  melalui proses  non  litigasi  dan  litigasi.  Terlebih dahulu    akan  dikenakan  non  litigasi  yang dilakukan  diluar  persidangan  dilakukan secara  kekeluargaan.  Biasanya  pihak yang  dirugikan  tidak  langsung  melakukan somasi  kepada  pihak  yang  melakukan wanprestasi, tetapi terlebih dahulu melakukan  negoisasi  atau  mediasi  diluar pengadilan.
1.  Mediasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  dengan  perantaraan  pihak ketiga,  yakni  pihak  yang  memberi masukan-masukan  kepada  para  pihak untuk menyelesaikan sengketa.
Dilakukanya  mediasi  Karna  biasanya orang-orang  yang  masuk  ke  dalam himpunan arisan online ini banyak yang saling  mengenal  dari  teman  sejawat, teman  sepergaulan,  dan  jika  pun  tidak saling mengenal biasanya akan berkomunikasi  dan  terhubung  satu sama  lain  melalui  media  sosial    karna arisan  ini  secara  online.  Sehingga langkah  awal  yang  dilakukan  dengan cara  mediasi  secara  kekeluargaan. Mediasi ini dilakukan di luar pengadilan karna  biasanya  mediasi  dilakukan  di pengadilan tetapi mediasi yang dilakukan secara kekelurgaan ini dilakukan  diluar  pengadilan  terlebih dahulu sebelum di bawa ke pengadilan. Selanjutnya  melakukan  negosiasi  atau berunding tentang bagaimana
penyelesaian  akan  kewajiban  yang belum diselesaikan.
2.  Apabila  mediasi  dan  negoisasi  gagal dalam  mencapai  kesepakatan  maka melakukan  tindakan  selanjutnya  yaitu mengajukan gugatan wanprestasi dengan  terlebih  dahulu  melayangkan somasi.  Dalam  melakukan  somasi pihak yang memiliki hak untuk mengajukan  somasi  adalah  pihak  yang dirugikan  di  arisan.  Somasi  umumnya akan  di  ajukan  sebanyak  tiga  kali.  Jika dalam  somasi  I  dan  II  pihak  debitur tidak  bertindak  maka  pada  somasi  III kreditur akan memberi pilihan laksanakan  atau  digugat.  Jika    Somasi III  juga  tidak    memberi  penyelesaian yang  memuaskan  korban,  barulah korban  dapat  meminta  pengacaranya untuk  membuatkan  surat  gugatan  ke pengadilan  guna  menuntut  pembatalan kontrak  dan  jika  kreditur  memang  di rugikan, sekaligus  menuntut  ganti ruginya  (biaya,  rugi,  dan  bunga). Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh korban. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka korban berhak membawa  persoalan  ke  proses  litigasi atau  ke  pengadilan  dengan  gugatan secara  perdata  atas  dasar  wanprestasi sesuai  dengan  psal  1238  yang  berbunyi Debitur  dinyatakan  Ialai  dengan surat perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu , atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan
sendiri , yaitu bila perikatan ini mengakibatkan  debitur  harus  dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa  ada  dua  kondisi  kapan  seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:
1)  Dalam  hal  ditetapkan  suatu  waktu di  dalam  perjanjian, tapi  dengan lewatnya  waktu  tersebut  (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2)  Dalam  hal  tidak  ditentukan  suatu waktu  tertentu,  lalu  kreditur  sudah memberitahukan  kepada  debitur untuk  melaksanakan  kewajiban atau prestasinya tapi kreditur  tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur. Pengadilan yang akan memutuskan akibat hukum apa yang akan diterima pelaku wanprestasi. Akibat hukum  yang  ditimbulkan  bilamana  telah dinyatakan  wanprestasi  ada  4  (empat) macam yaitu:
1.  Ganti Rugi
Ganti  rugi  menjadi  salah  satu akibat  hukum  bagi  yang  melakukan kelalaian  di  perjanjian  arisan  online  dan menjadi  perlindungan  hukum  juga  bagi korban  yang  di  rugikan.  Permasalahan yang  muncul  di  ganti  rugi  ini  yakni  owner sebagai pengelola arisan mengkhawatirkan  jika  banyak  anggota arisan  yang    tidak  melaksanakan  tepat pembayaran  tepat  waktu  owner  akan semakin  banyak  menanggung  kerugian akibat  ganti  rugi.  Dalam  hal  ini  anggota yang lain juga akan di rugikan karna dana yang  akan  di  pakai  dari  arisan  juga, dengan begitu akan menghambat kelancaran  dalam  pelaksanaan  arisan online.  Hal  ini  menjadi  tangung  jawab owner  selaku  pengelola  arisan  kepda pihak yang dirugikan.
Pihak yang dirugikan akan mengirimkan  somasi  kepada  member yang melakukan wanprestasi agar permasalahan  dapat  di  selesaikan  secara kekeluargaan  dan  ganti  rugi  berupa  dana yang digelapkan. Jika pelaku yang melakukan  wanprestasi  tidak  menangapi somasi  dan  tidak  memiliki  itikad  baik
dalam pelunasan kewajibanya maka pengelola  arisan  dapat  mengajukan  ke pengadilan  untuk  melakukan  pemangilan serta  pemeriksaan  dan  penyitaan  harta benda  yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  di gugat oleh korban arisan.
Menurut Pasal 1243 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun telah  dinyatakan  lalai,  untuk  memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu yang  melampaui  waktu  yang  telah  di tentukan”. Dalam undang-undang ketentuan  ganti  rugi  telah  diatur  apa  saja yang  menjadi  ketentuan  ganti rugi. Ketentuan  tersebut  berisi  batasan  apa saja  yang  bisa  dituntut  sebagai ganti rugi. “Dengan  demikian  seseorang  yang  telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar  terhindar  dari  kesewenangan  yang dilakukan kreditur” (Dalimunte, 2017, p. 8)
Batasan  yang  dimaksud  dalam undang-undang  adalah  Pasal  1249  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  berbunyi “Jika  dalam  suatu  perikatan,  si  yang  lalai memenuhinya,  sebagai  ganti  rugi  harus membayar  suatu  jumlah  uang  tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu  jumlah  yang  lebih  maupun  yang kurang da ri pada jumlah tersebut”
Pasal  1249  KUHPerdata  secara umum  memberi  kemungkinan  kepada para  pihak  untuk  menentukan  sendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian.  Pasal  tersebut  mengartikan bahwa  apa  yang  sudah  di  tentukan  di perjanjian  arisan  sebagai  ganti  rugi  maka itu  lah  yang  harus  dibayarkan  tidak  boleh di  kurangi  atau  dilebihkan.  Tetapi  apabila ganti  rugi  tidak  di  sebutkan  didalam perjanjian  arisan,  maka  besarnya  ganti rugi  yang  di  lalukan    harus  berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi. sehingga  kekayaan  dari  yang  melakukan wanprestasi  tersebut  harus  sama  dengan seandainya si berpiutang memenuhi kewajibanya.  Dalam  1249  KUHPerdata berisi  tentang  beding  denda,  yakni  setiap janji  yang  telah  ditentukan  bahwa  dalam hal  pelaku  kurang  sempurna  di  dalam
memenuhi  perikatannya  berjanji  untuk memberikan sejumlah uang atau memberikan prestasi lainnya tanpa memperhitungkan  apakah  hal  tersebut bertujuan sebagai penggantian atas kerugian  yang  di  derita  (kreditur)  atau semata-  mata  sebagai  pendorong  agar (pelaku) memenuhi kewajibannya. Dengan lain kata, beding tersebut harus diarahkan pada  kelalaian  dan  kewajiban  untuk memenuhi prestasi segera kelalaian tersebut  menjadi  fakta.  Namun  dalam  hal ini  pihak  yang  merasa  di  rugikan  didalam arisan  harus  mampu  membuktikan  di pengadilan bahwa member tersebut melakukan  wanprestasi  dan  membuktikan jumlah uang dari kerugian tersebut. Tetapi kembali  pada  isi  perjanjian  tentang  ganti rugi yang sudah di tetapkan 2.  Pembatalan Perjanjian
Pembatalan  perjanjian  tujuannya adalah membatalkan pengikatan yang ada diperjanjian  tersebut  sehingga  para  pihak yang  melakukan  perjanjian  tidak  terikat lagi  satu  sama  lain,  dengan  kata  lain kembali  ke  awal  saat  sebelum  terjadinya perjanjian, yakni belum memiliki hubungan hukum apa-apa. Semisal jika arisan sudah berjalan  tentusaja  beberapa  member sudah  menerima  dana  dan  adapula  yang belum menerima dana tetapi rutin membayar  kewajibanya  maka  para  pihak telah menerima sesuatu daripihak lain baik berupa uang, barang dll dikembalikan dan perjanjian  ditiadakan.  Pada  Pasal  1226 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya  pembatalan  perjanjian yaitu :
1)  Adanya persetujuan timbal balik.
2)  Adanya wanprestasi.
3)  Adanya putusan hakim.
Sebelum  melakukan  pembatalan harus  melakuka  teguran  terlebih  dahulu sesuai  dengan  Pasal  1238  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Pembatalan perjanjian  tidakk  terjadi  begitu  saja  harus adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan perjanjian  tersebut  batal.  Bila  pembatalan perjanjian  tidak  dimintakan  kepada  hakin maka  perjanjian  tersebut  masih  sah  dan mengikat  secara  hukum,  dan  bila  hakim sudah  menyatakan  batalnya  perjanjian
maka  tidak  ada  lagi  kewajiban  dari  para pihak untuk melakukan prestasi.
Menurut penulis, dalam pelaksanaan  akibat  hukum  pembatalan perjanjian oleh hakim kurang efektif dalam pelaksanaanya,  Karna  setelah  arisan berjalan  dipertengahan  dan  mulai  macet dalam  pelaksanaanya  pihak  yang  sudah menerima dana akan sulit untuk mengembalikan  uang  tarikan  atau  japo yang  sudah  diterima.  Namun,  semua keputusan bila melalui sitem litigasi adalah menjadi  keputusan  hakim.  Jadi,  bukan tidak  mungkin  bias  upaya  hukum  ini berjalan.
3.  Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi
Peralihan  resiko  adalah  peralihan kewajiban  untuk  memikul  kerugian  jika terjadi  suatu  peristiwa  di  luar  kesalahan salah  satu  pihak  yang  menimpa  barang dan  menjadi  objek  perjanjian  sesuai.  Jika akibat  hukum  pengalihan  resiko  yang dipilih dalam upaya hukum yang diberikan itu  artinya  semua  resiko  kan  dibebankan kepada  pihak  debitur.  Semisal,  arisan dibuat  untuk  10  (sepuluh)  nomor  tarikan, dan  telah  berjalan  5  tarikan.  Pada  nomor tarikan  ke-5  nomor  7  tidak  mampu membayar  arisan  lagi.  Sehingga  nanti, saat  dia  melakukan  tarikan  selanjutnya maka  dia  tidak  perlu  menerima  uang tarikan  Sebagian  member  yang  dia  tidak bayar sebagai peralihan resiko. Sehingga, resiko  yang  iya  dapat  ialah  dia  hanya mendapatkan  jumlah  uang  sesuai  nomor yang dia bayar saja.
4.  Pembayaran  biaya  perkara  apabila diperkarakan di muka hakim
Dalam  perkara perdata pihak yang kalah dan terbukti melakukan wanprestasi  akan  menanggung  biaya perkara  dimuka  hakim.  Jika  dalam arisan  online  pihak  yang  lalai  dalam menjalankan  kewajibanya  dan  sudah terbukti melakukan wanprestasi dipengadilan maka ia akan menangung biaya perkara.
Pembebanan ini akan dilakukan setelah  hakim  memutuskan.  Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi kepengadilan atau  melalui  jalur  litigasi,  yang  terjadi di masyarakat ada yang
menyelesaikannya  dengan  cara  non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi. Disamping pelaku
harus menanggung  hal  tesebut  diatas,  maka yang  dapat  dilakukan  oleh  korban  dalam menghadapi pelaku yang wanprestasi ada lima  kemungkinan  sebagai  berikut  (Pasal 1276 KUHPerdata):
a)  Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
b)  Memenuhi
perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi; c)  Membayar ganti rugi; d)  Membatalkan perjanjian; dan
e)  Membatalkan perjanjian disertai
dengan ganti rugi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1. Menurut  hukum  perdata,  legalitas perjanjian  yang  ada  didalam  arisan online  sah  dan  mengikat  bagi  kedua belah  pihak  yang  terlibat  didalamnya. Mengacu  pada  pasal  1320  KUHPer perjanjian  diarisan  online  dinyatakan sah  secara  hukum  jika  memenuhi persyaratan  seperti:  kecakapan  untuk membuat  suatu  hal  yang  untuk perikatan,  sepakat  bagi  mereka  untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal.
Maka  perjanjian  di  arisan  online  pun berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  melaksanakan  arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan  dari  pasal  1320  KUHPer sebagai  syarat  sahnya  perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang  ada  di  perjanjian.  Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan  bahwa  kontrak  dibuat boleh dengan
bagaimanapun bentuknya,  mau  tertulis  dan  tidak tertulis.  Sepanjang  kedua  pihak  yang membuat perjanjian sama-sama sepakat  dan  isi  dari  perjanjian  yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan  dengan  undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Akibat  hukum terhadap wanprestasi  di arisan  online  berupa  ganti  rugi,
pembatalan perjanjian, peralihan resiko,  pembayaran  biaya  perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan  dengan  bagaimana  si debitur  menanggapi  tuntutan  dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang  di  sepakati  di  awal  mengenai tangung  jawab  oleh  owner  arisan sebagai  penanggung  jawab  bilamana arisan  macet,  apakah  ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk
pengadilan untuk
menyelesaikannya.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Saran kepada masyarakat Arisan yang dilakukan  secara  online  ini  target pasarnya  adalah  kaum  milenial  yang melek  teknologi  sehingga  biasanya masi berusia remaja bahkan ada yang dibawah umur yang masih harus diberi edukasi  tentang  bagaimana  akibat hukum  dari  perjanjian  arisan  online. Mengingat kegiatan arisan ini menghimpun  dana  masyarakat  yang bersfat komersil oleh karna itu bilamana  ingin  melakukan  kegiatan arisan online harus jelas penyelengara dan anggota arisanya dengan memiliki identitas yang lengkap. Agar jika suatu saat terjadi perselisihan dapat mengunakan  sebagai  alat  bukti.  Ada baiknya, apabila arisan online tersebut dilakukan  secara  elektronik  dan  via social  media  tidak  ada  salahnya membuatnya  secara  tertulis  hak  dan kewajiban  serta  penetapan  denda maupun  upaya  hukum  yang  dilakukan bila terjadi wanprestasi.
2.  Saran  kepada  aparat  penegak  hukum lebih memperhatikan kasus-kasus tentang arisan online, mengingat dimasa  sekarang  kasus  kasus  arisan online sedang meningkat.
3.  Saran kepada pemerintah
perkembangan  hukum  di  Indonesia terlebih di masa perkembangan teknologi  informasi  yang  semakin berkembang perlunya menyadari adanya  pembaharuan  hukum  tentang teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  Dewa  Sang, Perlindungan  Hukum Atas  Kerugian  Yang  Diakibatkan Oleh Arisan Berbasis Online dikutip dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert hawicara/article/download/57827/3 3764  dari diakses pada tanggal 11 Maret 2022. Dalimunte, Dermina, “Akibat  Hukum
Wanprestasi dalam Perspektif KitabUndang-Undang Hukum Perdata  (BW)”, Jurnal  Al-Maqasid
Vol.  3  No.  1  Edisi  Januari –  Juni 2017. Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata Marwarni,  Komang  Febri  Berliana,  Ni Ketut  Sari  Adnyani,  Si  Ngurah Ardhya. Kriteria  Hak  Cipta  Lagu Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia Ditinjau  Dari  Pasal  16  Ayat  (3)
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta .  Jurnal Komunitas Yustitia Universitas
Pendidikan Ganesha. Vol 3 No 3
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016. Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Zaenudin,  A.  2017. Metodologi  Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.