VOLUME: 10 NOMOR: 1

## ADAPTASI BENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN: STUDI TENTANG RESILIENSI WILAYAH PESISIR
Syarfina Mahya Nadila 1 , Annisa Meutia Ratri 2
1,2 Pusat Penelitan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mahya.nadila@gmail.com, annisa.meutia.ratri@lipi.go.id

## ABSTRAK
Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, baik alam maupun ekologis.  Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menghadapi kerentanan dari sisi ekologis  tetapi  juga  sosial  ekonomi.  Kompleksitas  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat menunjukan  pentingnya  strategi  komprehensif  dalam  meningkatkan  ketahanan  masyarakat terhadap  bencana.  Tulisan  ini  bermaksud  untuk  mengelaborasi  strategi  adaptasi  bencana  dalam rangka mewujudkan wilayah yang tangguh dari bencana di wilayah Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  berbasis  data  primer  yang  bersumber  dari  wawancara mendalam dan observasi yang juga dilengkapi dengan data dan literatur sekunder.  Penelitian ini mendapati  upaya  adaptasi  bencana  berbasiskan  pada  masyarakat.  Peta  kerentanan, living  food bank, kelompok  siaga  bencana,  serta  early  warning  system  merupakan  salah  satu  cara  adaptasi masyarakat dalam kolaborasi kolektif dengan pemerintah atau organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini menunjukan bahwa adaptasi sosial merupakan aspek penting untuk mendukung kebelangsungan livelihood masyarakat dan adaptasi bencana yang inklusif.

## Kata Kunci: Adaptasi; Bencana; Padang Pariaman

## ABSTRACT
Padang Pariaman Regency is highly vulnerable to disasters. People in the regency face significant socio-economic  and  ecological  challenges.  It  is  important  to  have  comprehensive  strategies  that consist of the complexity in social, culture, and economics of society. This research aims to elaborate social  participation  as  a disaster  adaptation  strategy to  foster  resilience  in  the  Padang Pariaman area. This research uses qualitative methods. Data were collected both from primary source (in- depth  interview  and  observation)  and  secondary  data  source  (desk  and  literature  study).  This research found that vulnerability maps, living food bank, disaster preparedness groups, and early warning  systems  are  the  spaces  for  community  adaptation  as  a  strategy  for  collective  disaster adaptation between stakeholders in government, people and civil society. Further, This research shows that social adaptation is an important aspect to support community livelihood sustainability and inclusive disaster adaptation.

## Keywords: Adaptation; Disaster; Padang Pariaman
VOLUME: 10 NOMOR: 1

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Padang  Pariaman,  Sumatera Barat merupakan wilayah yang masuk pada zona gempa tertinggi di daerah peisisir Sumatera Barat (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013).  Berbagai peristiwa  bencana  terjadi  di  wilayah  ini  baik bencana  alam  atau  bencana  non-alam,  seperti banjir  besar  dan  bandang,  gempa,  angin  puting beliung,  tanah  longsor,  abrasi,  dan  kebakaran pasar.  Pada  tahun  2009,  bencana  gempa  telah memberikan dampak kerusakan yang  besar  pada aspek  fisik  maupun  non  fisik  di  Wilayah  Padang Pariaman dengan sekitar 400 jiwa menjadi korban pada  bencana  tersebut  (Kasim  2010).  Secara kronologis,  adapun  berbagai  peristiwa  bencana besar di Kabupaten Padang Pariaman dapat terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

## Tabel 1

## Sejarah Bencana Besar di Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 1914 - 2009 No.  Tahun Kejadian Bencana Keterangan 1. 1914 Banjir Besar 7 Kecamatan 2. 1926 Gempa 7,2  SR,  Pusat  di Padang Panjang 3. 1934 Banjir Bandang Nagari Malai V Suku 4 1967 Angin Puting Beliung Kabupaten Padang Pariaman 5. 1983 Tanah Longsor Kabupaten Padang Pariaman 6. 1996 Kebakaran Pasar Pasar sungai Limau 7. 2000 Abrasi Pantai 60  km  bibir  pantai rusak 8. 2005 Gempa Bumi, 10 april 5,8 SR, 500 bangunan rusak 9. 2007 Tanah  Longsor, 8 Januari 13  orang  korban, KOlam Janiah 10. 2007 Banjir, 22-23 Januari 1.506 rumah terendam,  108  HA lahan pertanian rusak di 9 Kecamatan 11. 2007 Angin Putting Beliung 43 bangunan rusak di 6 Kecamatan 12. 2007 Gempa  Bumi,  6 Maret 6,3  SR,  ±  12.000 bangunan rusak 13. 2007 Gempa Bumi, 12- 13 September 7,3/7,7  SR,  ±  7.000 bangunan rusak 14. 2009 Gempa bumi, 30 September 7,9  SR  +  87.929 bangunan rusak Sumber: (Mukhni 2012) Hasil  kajian  risiko  dengan  ancaman bencana tsunami memperlihatkan bahwa umumnya di pesisir barat Sumatra memiliki tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi terutama di daerah yang  berpenghuni  (BAPPEDA  Kab.  Padang Pariaman  2013).  Wilayah  di  Kabupaten  Padang
Pariaman  berada  pada  wilayah  yang  rentan terhadap  risiko  bencana  alam  baik  gempa  bumi dan tsunami.  Sayangnya, secara masif pemukiman penduduk berdiri di Kawasan yang rentan bencana tersebut. Kawasan pemukiman tersebut merupakan  perumahan  yang  dibangun  swadaya masyarakat atau perumahan yang tumbuh secara alamiah.  Oleh  karena  itu,  banyak  rumah-rumah penduduk yang tidak mengikuti aturan tata ruang yang  ada.      Hal  ini  menyebabkan  tidak  hanya kerentanan  terhadap  bencana  melainkan  kondisi degradasi  lingkungan  dan  kemiskinan  penduduk yang  menjadi  tantangan  dalam  penanganan kebencanaan  di  wilayah  tersebut.  Untuk  itu,  Di Kabupaten  Padang  Pariaman,  masyarakat  tidak hanya  menghadapi  kerentanan  dari  sisi  ekologis tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi.
Pada  umumnya  tidak  semua  upaya penanganan  dan  penanggulangan  bencana  yang dilakukan  oleh  pemerintah  membuka  ruang adaptasi  bencana  yang  luas  untuk  masyarakat. Adanya kecenderungan bersifat top-down dibandingkan bottom-up seperti pada pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah atau strategi terkait adaptasi bencana.  Padahal, suara dari masyarakat dapat  menghasilkan  eksternalitas  positif  dalam mengurangi  kerentanan  dan  resiko  bencana (Witvarapong, N., Muttarak, R., & Pothisir 2015). Hal ini menjadi menarik, untuk mengetahui strategi adaptasi  bencana  dalam  mewujudkan  wilayah Padang  Pariaman  yang  tangguh  bencana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengelaborasi  kondisi rentan bencana dan strategi  adaptasi  bencana  dalam  rangka membangun resiliensi wilayah di pesisir Kabupaten Padang Pariaman.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  terhadap  strategi  adaptasi  bencana dengan  lokasi  penelitian  di  Nagari  Kataping, Kecamatan  Batang  Anai,  Kabupaten  Padang Pariaman,  Sumatera  Barat.    Untuk  mengakses kondisi  demografis  dan  ekologis,  penelitian  ini menggunakan data primer yang dikumpulkan sejak 2018  serta  dilengkapi  oleh  data  dan  literatur sekunder  terkait  profil  dan  data  kebencanaan  di Kabupaten Padang Pariaman.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD)  kepada  beberapa  informan  dari  elemen
VOLUME: 10 NOMOR: 1
masyarakat,  pemerintah  maupun  organisasi kemasyarakatan. Observasi pada lokasi penelitian juga  merupakan  cara  pengumpulan  data  yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah pengumpulan data, reduksi data dan pengorganisasian  data,  penyajian  data  dan pengambilan  kesimpulan  (Flick  2014).  Data  yang digunakan  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan penelitian  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam adaptasi bencana.
Secara umum, adaptasi masyarakat pesisir terhadap bencana terdapat berbagai jenis. Strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam bencana  dapat dibagi melalui 3 (tiga) jenis adaptasi yakni adaptasi fisik, adaptasi ekonomi, dan adaptasi sosial (Asrofi, Akhmad 2017)  . Adaptasi fisik memfokuskan pada perbaikan bangunan secara fisik seperti modifikasi dan  renovasi  rumah,  pengamanan  perabotan rumah  tangga,  perbaikan  jalan  lingkungan, perbaikan  saluran  drainase  lingkungan.  Adaptasi ekonomi  merupakan  adaptasi  yang  dilakukan akibat  rusak  dan  terganggunya  sumber  mata pencaharian akibat bencana sehingga perlu adanya diversifikasi  mata  pencaharian  baru.  Sedangkan, adaptasi  sosial  dilakukan  dalam  kegiatan  belajar mengajar,  kesehatan,  hajatan  dan  pemakaman sebagai contoh.
Merujuk  pada  pemahaman  atas  ruang partisipasi.  Gaventa  (Gaventa  dalam  Warsilah 2017)  mengungkapkan  bahwa  ruang  partisipasi terdiri dari berbagai bentuk yakni ruang tertutup, diundang  dan  ruang  yang  direbut  dan  dibuat. Ruang tertutup ( Closed ) menekankan pada proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  pada ruang  tertutup  tanpa  adanya  proses  yang  lebih inklusif.  Ruang  “diundang”  (invited)  merupakan ruang  dimana  masyarakat  diundang  dalam  suatu bentuk konsultasi. Ruang diklaim atau menciptakan ruang  yang dilakukan oleh gerakan sosial  atau  forum  warga  (Warsilah  2017). Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mendeskripsikan kondisi  rentan  bencana  dan  strategi  adaptasi bencana  yang  mendukung  resiliensi  wilayah Padang  Pariaman.  Resiliensi  bencana  di  wilayah pesisir  mengindikasikan  kapasitas  suatu  sistem, komunitas atau masyarakat, negara atau institusi untuk menghadapi dan pulih dari bencana (OECD 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Padang Pariaman merupakan 1 (satu)  dari  9  (sembilan)  kabupaten  yang  ada  di Sumatera  Barat.  Kabupaten  Padang  Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan memiliki 103 nagari. Dari  ke  17  wilayah  kecamatan  tersebut berdasarkan data tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah  penduduk  Kabupaten  Padang  Pariaman adalah  sebanyak  408.612  jiwa  yang  terdiri  dari 201.130  laki-laki  dan  207.482  perempuan  (BPS Kabupaten  Padang  Pariaman  2017).  Jika  dilihat dari tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 tingkat  kepadatan  penduduk  sebanyak  308 jiwa/km 2 . Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai yaitu mencapai  46.682  jiwa,  sedangkan  jumlah penduduk  yang  terendah  berada  di  Kecamatan Padang  Sago  yaitu  berjumlah  8.304  jiwa. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 6 kecamatan berada  di  pesisir  yaitu  Kecamatan  Batang  Anai, Kecamatan  Ulakan  Tapakis,  Kecamatan  Nan Sabaris,  Kecamatan  Sungai  Limau,  Kecamatan Batang Gasan dan V Koto Kampung Dalam.
Penduduknya  yang  bermukim di  wilayah pesisir  salah  satunya  adalah  Nagari  Kataping sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan juga  petani,  karena  di  wilayah  ini  sebagian wilayahnya berupa pesisir, persawahan dan kebun terutama buah semangka dan kelapa. Sayangnya, penduduk diwilayah ini memiliki taraf atau tingkat kehidupannya  pada  umumnya  masih  tergolong masyarakat  miskin.  Kabupaten  Padang  Pariaman merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi di  bidang  pertanian,  perkebunan,  perikanan, perdagangan  serta  pariwisata.    Berbagai  strategi ekonomi baik dengan diversifikasi mata pencaharian  maupun  penguatan  kelembangaan telah  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

## Kerentanan terhadap Bencana
Secara  geologis  Kabupaten  Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo- Australia.  Bentuk  bencana  yang  pernah  dan mungkin  terjadi  di  Kabupaten  Padang  Pariaman identik dengan kondisi alam tersebut yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin badai/puting beliung, abrasi  pantai,  gempa  bumi  tsunami  dll.  Selain faktor  alam,  Kabupaten  Padang  Pariaman  juga termasuk rawan bencana yang timbul akibat ulah
VOLUME: 10 NOMOR: 1
manusia  seperti  kebakaran,  banjir  dan  tanah longsor.  Penyebab  bencana  banjir  di  Kabupaten Padang  Pariaman  terdiri  dari  beberapa  faktor seperti    faktor  curah  hujan  dan  fluktuasi gelombang  laut,  faktor  pembukaan  lahan  pada hulu  sungai  yang  menyebabkan  erosi  sehingga terjadi  sedimentasi  dari  erosi  permukaan  sungai. Kurangnya  kapasitas  tampung  sungai  yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya banjir. Faktor adanya  pembuangan  dan  penumpukan  sampah pada sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan memperlambat  dan  menyumbat  aliran  air  (Dewi 2016)
Pada  tahun  2015,  telah  terjadi  Sembilan kejadian tanah longsor di lima Kecamatan meliputi kecamatan Sungai Limau (3 kejadian), Lubuk Alung (1 Kejadian), V Koto Kampung dalam (1 Kejadian), V Koto Timur (3 kejadian), Sintuk Toboh Gadang (1  Kejadian).  Tidak  ada  korban  jiwa  pada  saat bencana  tanah  longsor  terjadi  dan  selama  tahun 2015  tidak  terjadi  bencana  gempa  besar  yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda (Dewi 2016).  Adapun  faktor  penyebab  terjadinya  tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman adalah (1) keadaan  topografi  yang  berupa  bukit-bukit  yang pada  umumnya  berlereng  curam,  (2)  struktur tanah  pada  bukit  umumnya  sangat  labil  dan  di beberapa  tempat  di  dominasi  oleh  bebatuan,  (3) curah hujan, (4) keadaan vegetasi. Bencana angin puting beliung terjadi 25 kali sepanjang tahun 2015 dengan 1 korban jiwa. Angin puting beliung terjadi akibat  cuaca  ekstrim  di  Kabupaten  Padang Pariaman  (Dewi 2016). Hal ini menunjukan bahwa kondisi  pesisir  Kabupaten  Padang  Pariaman merupakan  rawan  bencana.  Pesisir  Kecamatan Batang  Anai,  Ulakan  Tapakis  dan  Nan  Sabaris masuk kedalam zona kerawanan tinggi.
Selain  banjir  dan  tanah  longsor,  lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang berada di pesisir memiliki  potensi  bahaya  bencana  yang  cukup tinggi  seperti  abrasi,  gelombang  ekstrim,  gempa bumi  dan  tsunami  dan  bencana  yang  paling dikhawatirkan  adalah  gempa  yang  berpotensi tsunami.  Hal  ini  dikarenakan  tingkat  kerusakan yang tinggi akibat tsunami.
Kondisi pesisir Kabupaten Padang Pariaman yang rentan terhadap ancaman bencana membutuhkan  perencanaan  yang  komprehensif. Misalnya  dengan  diterbitkanya  Peraturan  Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011
tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Padang  Pariaman  2010-2030  Pasal  77  Ketentuan Umum  peraturan  zonasi  untuk  kawasan  rawan gempa.  Karena adanya Tsunami yang mengancam seluruh wilayah pesisir baik di area terbangun dan tidak  terbangun,  khususnya  ancaman  kepada perumahan  penduduk  di  Kabupaten  Padang Pariaman  yang  tumbuh  secara  menyebar (BAPPEDA  Kab.  Padang  Pariaman  2013).    RP3KP mengatur  tidak  hanya  daerah  pemukiman masyarakat  tetapi  juga  arahan  membangun Kawasan  bencana  sesuai  tipologi  Kawasan. Melihat  potensi  bencana  yang  besar  dan  juga kondisi  di  masyarakat  yang  bermukim  di  pesisir, Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Padang  Pariaman  membuat  Rencana Penanggulangan  Daerah 2010-2018. Visi rencana penanggulangan  bencana  (RPB)  Kabupaten Padang  Pariaman  Tahun  2014-2018  adalah “Padang Pariaman Siaga dan Tangguh Menghadapi Bencana”.  Untuk  mencapai  visi  tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi penanggulangan bencana sebagai berikut:
1. Mengurangi risiko bencana dengan membangun  kesiap-siagaan  dan  infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu
2. Membangun ketahanan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kebencanaan.
3. Melindungi  masyarakat  Kabupaten  Padang Pariaman  dari  ancaman  bencana  (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013)
Dalam  RPB  juga  dijelaskan  mengenai tingkat  bahaya,  tingkat  kerentanan,  tingkat kapasitas  dan  tingkat  risiko  (Tabel  2).  Tingkat bahaya adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ancaman tertentu pada suatu daerah akibat terjadinya  bencana.  Kerentanan  adalah  tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah,  mencapai  kesiapan,  dan  menanggapi dampak  bahaya  tertentu.  Kapasitas  merupakan kemampuan  individu  maupun  kelompok  dalam rangka  menghadapi  bahaya  atau  ancaman bencana.  Tingkat  risiko  adalah  perbandingan antara  tingkat  kerugian  dengan  kapasitas  daerah untuk  memperkecil  tingkat  kerugian  dan  tingkat bahaya  akibat  bencana  (BAPPEDA  Kab.  Padang Pariaman 2013).
VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
Tabel 2

## Tingkat Bahaya, Kerentanan, Kapasitas dan
Risiko di Kabupaten Padang Pariaman No. Jenis Bencana Tingkat Bahaya Tingkat Kerentanan Tingkat Kapasitas Tingkat Risiko 1. Banjir Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 2. Gelombang Ekstrim  dan Abrasi Tinggi Sedang Rendah Tinggi 3. Gempa Bumi Sedang Tinggi Rendah Sedang 4. Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 5. Tanah Longsor Tinggi Sedang Rendah Sedang 6. Kekeringan Sedang Tinggi Rendah Tinggi 7. Kebakaran Hutan  dan Lahan Sedang Tinggi Rendah Tinggi 8. Tsunami Rendah 9. Gagal Teknologi Sedang Tinggi Rendah Tinggi 10. Epidemi dan Wabah Penyakit Tinggi Tinggi Rendah Sedang
Sumber:  Laporan  Rencana  Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang  Pariaman 2014-2018 (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013).
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  dan  masyarakat  Padang Pariaman  untuk  selalu  waspada  terhadap kemungkinan  bencana  yang  akan  terjadi  dengan meningkatkan kapasitas masyarakatnya khususnya diwilayah pesisir. Hal ini dikarenakan dari sepuluh jenis bencana Kabupaten Padang Pariaman dalam tingkat  bahaya  yang  sedang  dan  tinggi.  Pada tingkat  kerentanan  hampir  seluruhnya  tinggi dengan tingkat risiko yang juga tinggi sedangkan untuk tingkat kapasitas masyarakat rendah untuk keseluruhan bencana.
Strategi Adaptasi dalam mendukung Resiliensi di Wilayah Padang Pariaman
Secara  umum,  Pemerintah  Padang Pariaman telah melakukan berbagai strategi dalam upaya  adaptasi  bencana  guna  mewujudkan resiliensi wilayah dari bencana, tidak hanya dalam perencanaan  tata  ruang.  Tetapi  juga  program kesiapsiagaan bencana dan program peningkatan ekonomi  masyarakat  dalam  adaptasi  bencana  di wilayah  tersebut  yang  juga  menjadi  ruang  untuk partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat menjadi  strategis  karena  masyarakat  hidup  di wilayah  pesisir  dan  memiliki  pengalaman  dan pengetahuan terkait dengan bencana gempa yang berpotensi tsunami ataupun abrasi.
Salah  satu  upaya  membuka  ruang partisipasi  dilakukan  di  Nagari  Kataping, Kecamatan  Batang  Anai.  Potensi  bencana  gempa bumi  yang  berpotensi  tsunami,  BPBD  Propinsi Sumatera  Barat  membuat  program  edukasi  ke masyarakat  tentang  bencana  seperti  sosialisasi
rawan  bencana,  desa  tangguh  bencana  dan kelompok siapa bencana. Program ini dilakukan di hampir semua kecamatan. Kegiatan desa tangguh bencana atau Nagari tangguh bencana dilakukan di dua  lokasi  per  tahun.  Untuk  pemilihan  desa tangguh bencana diusulkan dari BPBD Kabupaten. Untuk  pelaksanaan  dilakukan  oleh  BPBD Kabupaten  sedangkan  anggaran  dari  BPBD Provinsi.
Permasalahan  Pemukiman  merupakan salah  satu  kendala  yang  dihadapi  pemerintah Kabupaten  Padang  Pariaman  terhadap  penduduk yang tinggal di pesisir. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir adalah nelayan. Pemukiman tempat tinggal mereka berada di zona merah atau zona  bahaya  tsunami.  Mereka  tetap  ingin bermukim  di  zona  tersebut  untuk  menjaga keberlangsungan  mata  pencaharian  mereka.  Bila dipindahkan  mereka  khawatir  akan  tempat menambatkan perahu dan jarak yang jauh ke bibir pantai. Selain itu, status tanah yang masih tanah pusako membuat  mereka  tidak  mau  berpindah tempat.  Untuk  permasalahan  ini  yang  bisa pemerintah lakukan adalah memberikan himbauan terkait  bahaya-bahaya  gempa  dan  tsunami, melalukan  sosialisasi-sosialisasi  secara  berkala tentang  kesiap-siagaan  bencana,  dan  melakukan simulasi jika bencana terjadi.
Selain  itu,  cara  lain  yang  bisa  dilakukan adalah  membangun  rumah  yang  tahan  gempa tetapi cara ini tidak bisa dilakukan karena terbentur anggaran.  Anggaran  yang  tidak  mencukupi membuat bantuan rumah tersebut hanya sebatas membuat rumah-rumah yang awalnya rusak akibat gempa  menjadi  layak  huni  lagi.  Kategorisasi bantuan  dari  rumah  dengan  tingkat  kerusakan ringan,  sedang  dan  tinggi.  Untuk  rumah  dengan tingkat  kerusakan  yang  ringan  mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah, untuk yang sedang 10 juta rupiah dan untuk yang rusak parah 15 juta rupiah.  Awalnya  program  ini  hanya  bersifat stimulus  dari  pemerintah.  Pemerintah  berharap penduduk  dapat  menambahkan  biaya  untuk membuat  rumah  tahan  gempa.  Namun,  hal  ini tidak  berhasil  karena  kondisi  sosial  dan  ekonomi masyarakat  yang  hanya  bermata  pencaharian sebagai nelayan yang hidup dalam keterbatasan.
Bencana yang juga sering terjadi di pesisir selain  gempa  yang  berpotensi  tsunami  adalah bencana  abrasi.  Abrasi  terjadi  di  Nagari  Ulakan, lokasi  Nagari  ini  bersebelahan  dengan  Nagari Batang Anai. Abrasi terjadi mulai tahun 2016 dan semakin parah satu tahun belakangan ini. Panjang abrasi sepanjang 1 kilo meter yang awalnya hanya
VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 11 - 17 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
100 meter. Abrasi ini menyulitkan penduduk yang sebagian  besar  bermata-pencaharian  sebagai nelayan dan penjual kedai-kedai dipinggir  pantai. Abrasi  mengakibatkan  jumlah  ikan  tangkapan menjadi  menurun.  Pantai  ini  awalnya  adalah kawasan wisata banyak kedai-kedai yang menjual makanan  di  pesisir  pantai.  Abrasi  membuat  bibir pantai terkikir kini, mendekati kedai-kedai penjual makanan.
Program  terkait  kebencanaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  membuat kelompok  siaga  bencana  di  Nagari  Kataping. Kelompok  siaga  bencana  ini  merupakan  ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mengundang  partisipasi  dari  masyarakat  dalam adaptasi  bencana  yang  dilakukan.  Ruang partisipasi  ini  merupakan  ruang  partisipasi  yang diundang  atau  menurut  Gaventa  disebut invited. Gaventa mengungkapkan bahwa ruang partisipasi terdiri dari berbagai bentuk yakni ruang tertutup, diundang  dan  ruang  yang  direbut  dan  dibuat. Ruang tertutup ( Closed ) menekankan pada proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  pada ruang  tertutup  tanpa  adanya  proses  yang  lebih inklusif.  Ruang  “diundang”  ( invited )  merupakan ruang  dimana  masyarakat  diundang  dalam  suatu bentuk  konsultasi.    Ruang  diklaim  atau menciptakan ruang  yang dilakukan oleh gerakan sosial  atau  forum  warga  (Warsilah  2017). Kelompok  ini  berjumlah  30  orang  termasuk pengurus. Kelompok siaga bencana ini berawal dari gempa  tahun  2009.  Tugasnya  adalah  saling berkomunikasi  dengan  pemerintah  pusat  lewat radio  untuk  menginfokan  kondisi  cuaca  di  lokasi. Adapun latar belakang  berdirinya kelompok siaga bencana ini adalah kesulitannya pendataan warga untuk  bantuan  saat  gempa  terjadi.  Ini  adalah pengalaman  yang  dirasakan  oleh  warga  saat gempa  2009.  Kondisinya  saat  itu  adalah ketidaktahuan jalur-jalur evakuasi, titik kumpul dan kesulitan  mendapatkan  bantuan  saat  gempa terjadi.
Dalam  kelompok  siaga  bencana  ini, partisipasi  dilakukan  tidak  hanya  dalam  bentuk kontribusi  tenaga  dan  material  tetapi  juga  input terhadap proses perencanaan maupun pengambilan  keputusan.  Secara  umum,  berbagai bentuk partisipasi masyarakat dapat secara detail dilihat apakah partisipasi masyarakat sebagai input dari  para  perencana,  atau  sebagai  input  untuk mobilisasi  sumber  daya  lokal,  atau  sebagai pengelolaan  berbasis  masyarakat  atau  untuk mobilisasi komunitas. Partisipasi dilakukan dengan memobilisasi  sumber  daya  lokal  dan  komunitas untuk  bersama-sama  membuat  peta  kapasitas
nagari  kataping  sekaligus  simulasi  bila  terjadi bencana.
Gambar 1 Tanda Jalur Evakuasi Peta Kerentanan dan Kapasitas Nagari Kataping
Sumber: Dokumentasi Peneliti
Adanya  partisipasi  masyarakat  untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk adaptasi fisik  seperti  peta,  kesepakatan early  warning system bersama  berbagai stakeholder terkait khususnya  pemerintah  menjadi  penting  dalam proses keberlanjutan adaptasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan partisipasi perlu didukung dengan adanya kapasitas agar partisipasi tersebut berjalan efektif.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu yang  fundamental  untuk  berperan  sejak  awal perencanaan  dari  adaptasi  yang  dilakukan termasuk  pada  saat  rehabilitasi  dan  saat  terjadi bencana (Osti 2004). Masyarakat dapat berpartisipasi  dalam  bentuk  tenaga,  material maupun  ide  lokal  atau  masyarakat  berparitipasi melakukan  seluruh  analisis,  keputusan  dan pemilihan opsi-opsi dalam adaptasi yang dilakukan.
Partisipasi  ini  juga  dibekali  dengan pembelajaran masyarakat dari gempa yang terjadi sebelumnya.  Adanya  pula  kolaborasi  antara masyarakat,  pemerintah  dan  Lembaga  swadaya masyarakat  dalam  adaptasi  bencana  yang dilakukan.  Pemerintah  sebagai stakeholder yang memiliki otoritas vertikal untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses adaptasi  bencana.  Selain  itu,  Lembaga  Swadaya Masyarakat  sebagai  bagian  dari civil  society pun turut  serta  melakukan  pendampingan  untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi kebencanaan tersebut.
Untuk  itu,  adaptasi  dapat  dilakukan dengan  beragam  aksi  yang  membuka  ruang partisipasi masyarakat di wilayah Nagari Kataping ini,  khususnya  dalam  membangun  aktivitas  yang
VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
dapat menjaga ketahanan pangan mereka, seperti dengan living foodbank yakni menanam tanaman seperti palawija, kelapa jengkol, rambutan, pisang, ubi kayu, ubi jalan dll. Upaya ini dimaksudkan bila suatu saat terjadi gempa mereka memiliki pasokan untuk  logistik.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan sebagai  adaptasi  bencana  di  Kabupaten  Padang Pariaman  menunjukan  bahwa  strategi  adaptasi masyarakat  pesisir  tidak  hanya  selalu  tentang adaptasi  fisik,  adaptasi  ekonomi,  dan  adaptasi sosial  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  belajar mengajar,  kesehatan  (Asrofi,  Akhmad  2017) melainkan  juga  pada  adaptasi  untuk  ketahanan pangan  yang  dilakukan  bersama  -sama  didalam masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam adaptasi  bencana  sangatlah  penting  untuk mengetahui  apa  yang  telah  dimiliki  masyarakat seperti pengalaman, ide atau pengetahuan terkait kebencananaan  itu  sendiri.  Sehingga  masyarakat akan dapat sinergis dengan ruang-ruang partisipasi yang  diberikan  kepada  mereka  baik  dalam program-program  pemerintah  maupun  dari stakeholder lain  seperti  Lembaga  Swadaya Masyarakat yang fokus terhadap isu kebencananaan.  Adapun  strategi  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  masyarakat dalam  upaya  adaptasi  seperti  peta  kerentanan, living  food  bank,  early  warning  system hingga keberlangsungan  kelompok  siaga  bencana. Strategi  tersebut  merupakan  adaptasi  bencana yang  dapat  dipelajari  dari  Kabupaten  Padang Pariaman, khususnya di wilayah Nagari Kataping. Penelitian  ini  juga  menunjukan  bahwa  adaptasi yang  bisa  dilakukan  tidak  hanya  pada  aspek infrastruktur  dan  ekonomi  tetapi  sosial  sebagai aspek  penting  dalam  adaptasi  bencana  yang inklusif.  Untuk  itu,  adaptasi  bencana  penting melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap aspek  yang  dilakukan  baik  perencanaan  dan intervensi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan
terimakasih kepada
DIPA
Perkotaan  Tahun  2018  dari  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  yang  telah memberikan ruang elaborasi untuk mengembangkan temuan penelitian DIPA tentang pembangunan  ekslusif  di  wilayah  Sumatera menjadi tulisan tentang adaptasi bencana. Semoga tulisan ini dapat menambah nilai kebermanfaatan
dari dilakukannya penelitian ini secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrofi,  Akhmad,  Dkk.  2017.  “Strategi  Adaptasi Masyarakat  Pesisir  Dalam  Penanganan Bencana  Banjir  Rob  Dan  Implikasinya Terhadap  Ketahanan  Wilayah  (Studi  Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten  Demak  Jawa  Tengah.” Jurnal
Ketahanan Nasional Vol.23, No: 125–44. BAPPEDA Kab. Padang Pariaman. 2013. “Rencana Penanggulangan  Bencana  Kabupaten Padang Pariaman 2014-2018.”
BPS  Kabupaten  Padang  Pariaman.  2017. Kabupaten  Padang  Pariaman  Dalam Angka . Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
Dewi,  Yulia  Kristina  dkk.  2016. Laporan  Status Lingkungan  Hidup  Daerah  Kabupaten Padang  Pariaman  Tahun  2015 .  Padang Pariaman:  Kantor  Lingkungan  Hidup Kabupaten Padang Pariaman.
Flick,  Uwe.  2014. The  SAGE  Handbook  of Qualitative Data Analysis . London: Sage.
Kasim, Muslim. 2010. Getar Episentrum Di Ranah Minang . Bogor: Indomedia.
Mukhni,  Ali.  2012. Tiga  Tahun  Padang  Pariaman Pascagempa 30 September 2009 . Padang Pariaman:  BPBD  Kabupaten  Padang Pariaman.
OECD.  2013.  “What  Does  ‘Resilience’  Mean  for Donors.” OECD  Fact  Sheet .__________ http://www.oecd.org/dac/governance- development/May 10 2013
FINAL resilience PDF.pdf.
Osti, Rabindra. 2004. “Poor, Forms of Community
Participation  and  Agencies’  Role  for  the Implementation of Water-Induced Disaster
Management:  Protecting  and  Enhancing The.” Disaster Prevention and Management Vo.13.No.1: 6–12.
Warsilah, Henny (ed). 2017. Pembangunan Inklusif Dan  Kebijakan  Sosial  Di  Kota  Solo  Jawa Tengah . Jakarta: Yayasan Obor.
Witvarapong, N., Muttarak, R., & Pothisir, W. 2015. “Social  Participation  and  Disaster  Risk Reduction  Behaviors  in  Tsunami  Prone Areas.” PloS  One,  10  (7),  E0130862 . https://doi.org/https://doi.org/10.1371/jo urnal.pone.0130862.