Volume 4 Nomor 2 (2023) Pages 136 – 145

## Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Tinjauan Yuridis Maqashid Syariah Terhadap Penghimpun Dana Bank Syariah
Aulia Fitri 1 , Astika Nurul Hidayah 2
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Purwokerto
Email: auliafitry0222@gmail.com , astikanurul87@gmail.com 2
Received: 2023-07-19; Accepted: 2023-07-22; Published: 2023-08-31

## Abstrak
Maqashid Syariah adalah tujuan Syariah yang dimaksudkan oleh Allah SWT pada semua makhluk-Nya. Inti  dari  tujuan  syariah  adalah  memahami  kemaslahatan  bagi  manusia  dan  menghilangkan kemudharatan.  Maqashid  Syariah  sangat  penting  karena  berdampak  pada  ekonomi,  misalnya  dalam ekonomi Islam, menciptakan produk yang baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penghimpunan  dana  yang dikeluarkan  oleh  bank  syariah  apakah  telah  memenuhi maqashid syariah  dan  bagaimana  kedudukan maqashid syariah dalam hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan  data sekunder dalam penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  produk  penghimpunan  dana  Bank Muamalat Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan maqashid syariah

## Kata Kunci: Maqashid Syariah, Penghimpunan Dana, Bank Syariah

## Abstract
Maqashid Sharia is the purpose of Sharia intended by Allah SWT on all His creatures. The essence of the purpose of sharia is to understand the benefit for humans and eliminate the harm. Maqashid Sharia is very important because it has an impact on the economy, for example in Islamic economics, creating good products in Islamic banks or other Islamic financial institutions. The purpose of this study is to determine and analyze the collection of funds issued by Islamic banks whether it has fulfilled maqashid sharia and how the position of maqashid sharia in Islamic banking law.The method used in this research is normative juridical  and  uses  secondary  data.  The  secondary  data  collection  method  in  this  research  is  literature study. The results showed that the fundraising products of Bank Muamalat Purwokerto Branch were in accordance with maqashid sharia .
Keywords: Maqashid Sharia, Fund Raising, Sharia Bank

## Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Tujuan  utama  dari  sistem  perbankan  syariah  adalah  untuk  mencapai  dan  menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat. Maqashid Syariah merupakan andalan dalam industri  perbankan  dan  keuangan  syariah  manapun  yang  dapat  berkembang  dan  merespon perkembangan  bisnis  yang  berubah  dengan  cepat. Maqashid secara  linguistik  adalah  bentuk jamak dari kata maqshad , artinya, tujuan atau objek. Abdul Malik al Juwaini adalah penggagas awal  teori Maqashid ,  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  al-Ghazali  (505  H/1111  M),  yang
dihubungkan  oleh  al-Syatibi  (790  H/1388  M)  dengan  teori  Al  maslahah  Al  Ammah  atau Kebaikan  bersama,  kemudian  berkembang  dengan  teori Al  Maslahah  Al  Mursalah atau kepentingan yang tidak terbatas pada penjelasan maqashid .
Maqashid Syariah adalah tujuan yariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam  semua  hukumnya.  Inti  dari  tujuan  hukum  Islam  adalah  untuk  kemaslahatan  umat manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan Mabadi' (titik dasar)  menitikberatkan pada  nilai-nilai  Islam  seperti  keadilan,  kesetaraan,  dan  kemandirian. Maqashid Syariah  atau mashlahat dharuriyyah yaitu sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika itu tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dalam kehidupan. Lima prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah atau maslahat dharuriyyah adalah  perlindungan  agama  ( hifdz  ad-din ),  perlindungan  jiwa  ( hifdz  an-nafs ),  menjaga  akal ( hifdz al-‘aql ), menjaga keturunan ( hifdz an- nasl ), dan Menjaga Harta ( hifdz al-mal ). Maqashid Syariah  sangat  penting  karena  berdampak  pada  ekonomi,  misalnya  dalam ekonomi islam untuk menciptakan produk baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.  Ushul  Fiqh  dalam  kaitannya  dengan  produk  perbankan  syariah  dengan  perspektif Maqashid Syariah  memberikan  perspektif  filosofis  dan  pemikiran  rasional  untuk  akad  dari masing-masing  produk  perbankan  Syariah.  Definisi Maqashid Syariah  adalah  menentukan makna  dan  tujuan  hukum  Allah  SWT.  Berdasarkan  ungkapan  pernyataan Maqashid Syariah dari Wahbah menjelaskan sebagai seperangkat makna atau tujuan yang akan digali dari semua atau beberapa subjek hukum dan juga objek syariah yang juga dirahasiakan untuk perencanaan masing-masing hukum syara yang memegang kuasa penuh syariat kepada para Nabi dan Allah SWT. Imam Al-Syatibi menjelaskan dalam pendapatnya bahwa maqashid syariah memiliki dua hubungan  yaitu  dengan  Allah  sebagai  pencipta  syariah  dan  dengan  tujuan  mukalaf.  Tujuan syariat  adalah  kemaslahatan  dan  kemaslahatan  setiap  hamba  yang  didasarkan  pada  dua kedudukan, yaitu dunia dan akhirat. Tujuan mukalaf adalah agar setiap hamba diperintahkan untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa Maqashid Syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah  SWT,  pada  hakekatnya  ditujukan  untuk  kemaslahatan  umat  manusia.  Kemaslahatan dapat  tercapai  bila  kebutuhan  primer  ( dauriyah ),  sekunder  ( hajiyat )  dan  tersier  ( tahsiniyah ) tercapai.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  telah  diatur  jenis  usaha,  ketentuan pelaksanaan  syariah,  kelayakan  usaha,  penyaluran  dana,  dan  larangan  bagi  bank  syariah ataupun  unit  usaha  syariah  yang  merupakan  bagian  dari  bank  umum  konvensional.  Untuk memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  yang  selama  ini  skeptis  terhadap  kesyariahan operational  yang  mengatur  perbankan  Syariah,  diatur  pula  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang meliputi bebas dari riba, penipuan, perjudian, dengan unsur-unsur seperti ilegalitas dan ketidakadilan dilaksanakan secara menyeluruh ( kaffah ) dan konsisten ( istiqomah ).
Pengelolaan bank syariah juga berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan bank syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara garis  besar,  pengembangan  produk  bank  syariah  terbagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Salah satu kegiatan utama bank adalah  menghimpun  dana.  Secara  umum  penghimpunan  dana  dapat  dipahami  sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dana yang diperoleh dari masyarakat. Fundraising pada  perbankan  syariah  berbeda  dengan  perbankan  konvensional.  Jika  hanya  ada  tiga  jenis perbankan konvensional  yaitu giro, tabungan dan deposito, maka bank syariah memiliki dua jenis produk penghimpunan dana yaitu produk tabungan dan produk investasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Setiap bank syariah  wajib  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  tugas  utamanya  mengawasi  seluruh produk yang dikeluarkan. Produk tabungan syariah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.1 DSN- MUI/IV/2006  sedangkan  Produk  Giro  terdapat  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.2  DSN-
MUI/IV/2006,  Produk  deposito  terdapat  pada  Fatwa  DSN/MUI  No.3  DSN-MUI/IV/2006. Maqashid Syariah menjadi faktor penentu dalam  pembuatan produk ekonomi, keuangan dan perbankan  syariah. Maqashid Syariah  diperlukan  dalam  merumuskan  kebijakan  ekonomi makro  seperti  moneter,  pajak,  dan  keuangan  pemerintah.  Mulai  dari  pengaturan  bank  dan lembaga  keuangan  syariah  hingga  keluarnya  fatwa  oleh  Dewan  Syariah  Nasinal  (DSN), sehingga peran Maqashid Syariah sangat strategis. Maqshid syariah tidak hanya menjadi faktor penentu dalam penciptaan produk syariah, tetapi juga dapat menjadi alat kontrol sosial ekonomi untuk  mencapai  kemaslahatan.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  dalam  hal  ini akan mengangkat sebuah judul “Tinjauan Yuridis Maqashid Syariah Terhadap Penghimpunan Dana  Bank  Syariah”.  Pertanyaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pertamapakah  produk penghimpunan  dana  yang  dikeluarkan  oleh  bank  syariah  telah  memenuhi  maqashid  syariah, yang kedua bagaimana kedudukan maqashid syariah dalam perbankan syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sumber  penelitian  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  sumber  data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca  buku-buku  kepustakaan,  mengumpulkan  dokumen  bacaan  yang  diteliti,  dan menyediakan  data  sekunder  berupa  Undang-Undang,  dokumen,  bahan  pustaka  lainnya  dari berbagai sumber, dan artikel dari beberapa jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis data yang berasal dari data-data dari proses pengumpulan data. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun  secara  sistematis,  logis  dan  rasional.  Keseluruhan  data  yang  diperoleh  akan dihubungkan  satu  dengan  lainnya  disesuaikan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diteliti sehingga  merupakan  satu  kesatuan  utuh  didasarkan  pada  norma  hukum  atau  kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penghimpunan Dana Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah
Menurut  ensiklopedia  Islam,  bank  Islam  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  Islam. Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  pasal  1  ayat  (1)  tentang Perbankan  Syariah,  disebutkan  bahwa  bank  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  bank  syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Dalam  pasal  1  ayat  (7) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  disebutkan  bahwa bank  syariah  adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah.  Pasal  1  ayat  (12)  menyebutkan  bahwa  prinsip  syariah  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Maqashid Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi  islam  untuk  menciptakan  produk  baik  di  bank  syariah  atau  lembaga  keuangan syariah  lainnya.  Ushul  Fiqh  dalam  kaitannya  dengan  produk  perbankan  syariah  dengan perspektif Maqashid Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional untuk akad  dari  masing-masing  produk  perbankan  Syariah.  Definisi Maqashid Syariah  adalah menentukan  makna  dan  tujuan  hukum  Allah  SWT.  Berdasarkan  ungkapan  pernyataan
Maqashid Syariah dari Wahbah menjelaskan sebagai seperangkat makna atau tujuan yang akan  digali  dari  semua  atau  beberapa  subjek  hukum  dan  juga  objek  syariah  yang  juga dirahasiakan untuk perencanaan masing-masing hukum syara yang memegang kuasa penuh syariat kepada para Nabi dan Allah SWT. Imam Al-Syatib menjelaskan dalam pendapatnya bahwa maqashid syariah  memiliki  dua  hubungan  yaitu  dengan  Allah  sebagai  pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf.
Tujuan syariat adalah kemaslahatan dan kemaslahatan setiap hamba yang didasarkan pada  dua  kedudukan,  yaitu  dunia  dan  akhirat.  Tujuan  mukalaf  adalah  agar  setiap  hamba diperintahkan untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa Maqashid Syariah merupakan tujuan yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT,  pada  hakekatnya  ditujukan  untuk  kemaslahatan  umat manusia. Kemaslahatan dapat tercapai bila kebutuhan primer ( dauriyah ), sekunder ( hajiyat ) dan tersier ( tahsiniyah ) tercapai.
Bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk memperoleh  keuntungan  dan  harus  berusaha  untuk  menerapkan Maqashid Syariah.Agar tercapainya maqashid syariah,  sebuah  lembaga  bisnis  syariah  harus  mampu  melakukan penjagaan  pada  1. al-aql (pikiran). addien (agama)  Dan  aku  tidak  menciptakan  jin  dan manusia  melainkan  supaya  mereka  mengabdi  kepada-Ku”.  (Adz-zariyat  (51)  ayat  56);  3. nafs (jiwa)  “Dan  orang-orang  yang  tidak  menyembah  Tuhan  yang  lain  beserta  Allah  dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar,  dan  tidak  berzina,  barang  siapa  yang  melakukan  yang  demikian  itu,  niscaya  Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya”). (Al-furqon (25) ayat 68); 4. nasl (keturunan) “Dan jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil,  Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya”.  (An-nisa  (4)  ayat  3);  5. maal (harta)  “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan.  berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang  baik”.  (An-nisa  (4)  ayat  5).  Dalam  konteks  bisnis  syariah,  pencapaian  Maqashid Syariah  dapat  diukur  dengan  tercapainya  tujuan  melalui  pendidikan  individu,  tegaknya keadilan, dan terwujudnya kemaslahatan bersama.
Maqashid Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi  islam  untuk  menciptakan  produk  baik  di  bank  syariah  atau  lembaga  keuangan syariah  lainnya.  Ushul  Fiqh  dalam  kaitannya  dengan  produk  perbankan  syariah  dengan perspektif Maqashid Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional untuk akad  dari  masing-masing  produk  perbankan.  Pengembangan  produk  bank  syariah  terbagi menjadi tiga yaitu, Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana dan Produk Jasa .
Salah  satu  fungsi  utama  bank  adalah  menghimpun  dana.  Penghimpunan  dana umumnya dipahami sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dana yang dihimpun dari  publik  atau  masyarakat.  Penghimpunan  dana  di  Bank  Syariah  dapat  berbentuk  giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah ; 1. Prinsip Wadi'ah , yang berlaku untuk wadi'ah yad dhamanah berlaku untuk produk giro. Wadiah dhamanah berbeda dengan wadia'ah  amanah .  Dalam wadia'ah  amanah ,  pada  prinsipnya  wali  amanat  tidak  boleh menggunakan  harta  titipan.  Sedangkan  dalam  hal wadi'ah  yad  dhamanah ,  wali  amanat (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia dapat menggunakan harta titipan tersebut; 2. Prinsip Mudharabah , dalam menerapkan prinsip mudharabah , deposan atau  penyimpan  bertindak  sebagai  shahibul  maal  (pemilik  modal)  dan  bank  bertindak sebagai mudharib (pengelola). Seperti disebutkan sebelumnya, bank menggunakan dana ini untuk  murabahah  atau  ijarah.  Bank  juga  dapat  menggunakan  dana  tersebut  untuk
Mudharaba h kedua. Hasil usaha ini akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Jika bank menggunakannya untuk membuat mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkannya.
Hasil penelitian di Bank Muamalat Cabang Purwokerto dengan Bisnis Development Manager  Muamalat  bapak  Heris  Triharyono  bahwa  produk  penghimpunan  dana  di  Bank Muamalat Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Maqashid Syariah. Beliau menjelaskan dari mengenai proses saat Bank mengeluarkan penghimpunan dana yaitu  Bank Muamalat yang  berpusat  di  Jakarta  memiliki  bagian  produk  owner  atau  yang  pembuat  produk  yang akan diajukan ke tim khusus sampai direksi sesuai dengan bidang misalnya bisnis ke bisnis atau  personal  ke  personal  dan  produk  tersebut  harus  dikonsultasikan  dengan  Dewan Pengawas Syariah yang kemudian harus disetujui. Contohnya pada produk tabungan yang menggunakan  prinsip wadiah yaitu  bank  sebagai  penerima  dana  titipan  dan  nasabah bertindak  sebagai  penitip  dana,  jika wadiah tidak  boleh  memberikan  sesuatu  atau diperjanjikan  memberikan  sesuatu  akan  tetapi  bank  boleh  memberikan  sesuatu  atas persetujuan dari tim perumus produk dan kemudian disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah selama  tidak  melanggar  ketentuan  syariah.  Dalam  penghimpunan  dana  dari  bank  syariah dengan menggunakan maqashid syariah, lima nilai maqashid syariah maqashid syariah yang meliputi perlindungan jiwa, perlindungan spiritual, perlindungan harta benda, perlindungan jiwa  dan  perlindungan  keturunan,  harus  diperhatikan.  Tanpa  Maqashid  syariah,  substansi hukum  syariah  berdasarkan  semua  peraturan,  perbankan,  surat  perintah  pembunuhan, keuangan, kebijakan, produk dapat hilang, dan dapat dipastikan bahwa pengembangan dan pengaturan syariah, disesuaikan dengan berlakunya perbankan dan keuangan, akan diam dan permanen.
Peninjauan produk penghimpunan dana yang telah sesuai dengan nilai nilai maqashid syariah diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, perlindungan agama, manusia mutlak membutuhkan agama, tanpa agama kehidupan tidak ada artinya, bahkan agama merupakan kebutuhan yang paling utama dari segala kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama,  syariat  memberikan  hukuman  berat  bagi  kejahatan  agama.  Agama  didahulukan karena  semua  ajaran  syariat  membimbing  manusia  untuk  melakukan  kehendak-Nya  dan Ridha Allah SWT. Itulah sebabnya dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa manusia didorong  untuk  percaya  kepada  Allah,  dan  ini  adalah  dasar  ekonomi  islam.  Hal  ini diwujudkan melalui keberadaan Bank Muamalat yang berpedoman pada Al-Quran, hadits dan syariat islam dalam menjalankan segala operasional dan produknya. Sehingga kehadiran Dewan  Pengawas  Syariah  Nasional  (DSN)  akan  melegalkan  perbankan  sesuai  dengan prinsip dan nilai-nilai islam yang semakin teruji dan menumbuhkan kepercayaan di kalangan umat islam maupun non-muslim.
Bentuk perlindungan produk bank syariah terhadap agama dalam penghimpunan dana yaitu;
a.  Tabungan  haji mudharabah ,  dimana  dalam  bentuk  haji  kesempurnaan  ibadah  dapat diwujudkan dalam pribadi atau masyarakat. Prinsip dari produk ini adalah nasabah dapat menyimpan uangnya hingga uang tersebut memenuhi kebutuhan nasabah dalam berhaji, tanpa  bunga  namun  dalam  bentuk  bagi  hasil.  Produk  ini  mengenai  asumsi  biaya  bagi nasabah  atau  masyarakat  umum,  dimana  nasabah  dapat  mencicil  sesuai  dengan kemampuan  menabungnya.  Dasar  hukum  kewajiban  dalam  pelaksanaan  haji  yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi “Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena Allah”.
b.  Tabungan  qurban,  Tujuan  dari  produk  simpanan  Qurban  ini  adalah  untuk  menyimpan dana  nasabah  yang  terkumpul  untuk  ibadah  Qurban,  yang  ditarik  kembali  pada  saat nasabah  melakukan  ibadah  haji  dengan  memenuhi  akad  antara  bank  dengan  nasabah. Bentuk perlindungan agama terhadap produk ini  adalah dengan cara menyempurnakan ibadah dengan membagi sebagian rezeki dengan berqurban dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan.
c. Giro mudharabah, bentuk perlindungan agama dalam produk ini yaitu nasabah pihak bank melakukan  kerjasama  untuk  sebuah  proyek,  dimana  keuntungan  dan  kerugian  dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Produk ini nasabah dapat mendapatkan keuntungan yaitu dengan melakukan ibadah seperti melakukan ibadah haji dari hasil keuntungannya, dan melakukan bantuan sosial seperti zakat, infaq dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam sebagai menyermpurnakan ibadah kepada Allah Swt. Bentuk perlindungan agama  dalam  produk  ini  berupa  nasabah  bank  ikut  serta  dalam  suatu  proyek  yang keuntungan dan kerugiannya dibagi atas kesepakatan bersama. Produk ini memungkinkan nasabah  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  keuntungan  mereka  dengan  melakukan ibadah seperti haji dan memberikan kesejahteraan sosial seperti zakat, infak dan sumber daya  sosial  lainnya  sesuai  ajaran  islam  untuk  menyempurnakan  ibadah  kepada  Allah SWT.
Kedua,  Perlindungan  Jiwa,  Tujuannya  adalah  untuk  mendukung  hak  hidup bermartabat  dan  melindungi  jiwa  agar  terhindar  dari  penganiayaan  seperti  membunuh, melukai,  termasuk  memakan  makanan  yang  dapat  membahayakan  tubuh  atau  makan berlebihan  ( israf ) . Bentuk  perlindungan  jiwa  terhadap  produk  penghimpunan  dana  ialah Tabungan  syariah,  Yaitu  dengan  menyimpan  tabungan  tersebut,  masyarakat  dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya yaitu sandang, pangan dan papan. Ketiga, Perlindungan Akal, memelihara akal syariat memandang akal manusia sebagai anugerah yang sangat penting dari Allah SWT. Pikiran manusia dapat membedakan antara yang  baik  dan  yang  buruk.  Ketika  keberadaan  akal  manusia  ditakdirkan  untuk  beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berakal tidak dibebani dengan kewajiban syariah, sehingga akal sehatnya harus dijaga dan dilindungi. Jadi dalam ekonomi islam, khamr dan sejenisnya tidak  memiliki  nilai,  mulai  dari  produksi,  distribusi,  hingga  konsumsi  yaitu  dengan melindungi pikiran baik nasabah atau pihak bank.
Produk  perbankan  syariah  membahas  bentuk  perlindungan  akal  dengan  beberapa produk  perbankan  syariah  termasuk  tabungan  syariah.  Perlindungan  akal  dari  produk perbankan syariah ini adalah untuk persiapan pendidikan anak, biaya pendidikan masa depan dan  tabungan  perlengkapan  pendidikan.  Bentuk  perlindungan  akal  terhadap  produk perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  wujudnya.  Salah  satu  cara  manusia  melindungi jiwanya dari bahaya adalah dengan belajar atau menuntut ilmu dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi
Keempat,  Perlindungan  harta,  pada  hakikatnya  harta  benda  semuanya  merupakan milik Allah Swt. Tetapi islam mengakui hak-hak individu manusia. Islam menetapkan aturan untuk transaksi seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, gadai dan melarang penipuan atau riba.
a.  Tabungan  syariah,  perlindungan  harta  benda  dalam  produk  tabungan  syariah  ini  yaitu dengan menjadikan dana simpanan mampu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan manusia akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, obat-obatan, dll;
b. Giro Wadi'ah, produk giro wadi'ah ini bersifat perlindungan harta, yaitu nasabah dapat menitipkan harta atau barang berharga miliknya dengan membuat  produk giro wadi'ah menandatangani  akad,  sehingga  menjaga  simpanan  nasabah  dengan  aman  dan  legal, karena  akad  tersebut  menerapkan  prinsip  hukum  syariah.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  al- Qur’an pada surat  An-Nisa’ ayat  58 yaitu:  Allah berfirman dalam  Q.S.  An-Nisa’/4:58 yang  berbunyi  “sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang berhal menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi maha melihat”;
c.  Mudharabah,  perlindungan  harta  dalam  produk  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sedangkan bank syariah sebagai pengelola dana,
dan keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal akad. Dalam mudharabah ini, orang dapat memanfaatkan kekayaannya dengan berbisnis untuk kelangsungan hidup dan keluarga di masa depan.
Kelima, Perlindungan Keturunan, memelihara keturunan untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dimaksudkan tuhan untuk kelanjutan dari generasi satu ke generasi lain. Bentuk perlindungan keturunan pada produk penghimpunan dana antara lain;a.) Tabungan syariah, yaitu dengan memperoleh warisan dari keluarga yang ditinggalkan sehingga anak atau  keturunannya  dapat  meneruskan  warisan  tersebut.  Seperti  halnya  tabungan  syariah, nasabah menggunakan tabungannya untuk segala kebutuhan anaknya, baik kebutuhan dasar maupun  pendidikan,  sekarang  dan  di  masa  mendatang;  b.)  Giro  mudharabah,  dengan melakukan  akad  ini  nasabah  mendapatkan  keuntungan  dari  usaha  yang  dilakukan  dengan pihak bank, dari pendapatan tersebut nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan pendidikan; c.) Wadi’ah , melindungi keturunan pada produk wadi'ah berupa titipan atau harta benda jika anak atau keturunan tersebut dapat mengambil produk itu bersamanya atau melanjutkan titipan keluarga yang ditinggalkan, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di  belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya”. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga 4 komponen tersebut, sehingga memastikan  dana  nasabah  terjamin  kehalalannya  dan  akan  berdampak  pada  keluarga, kerabat dan orang lain dari hasil simpanan dana tersebut.
Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma.  Norma  adalah  produk  dari  perilaku  manusia  yang  sadar  hukum,  termasuk  aturan- aturan umum, berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat baik sesama manusia  maupun  masyarakat.  Kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## 2. Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Hukum Perbankan Syariah
Tujuan maqashid syariah  adalah  untuk  mendapatkan  kemaslahatan.  Dalam  sistem perekonomian  saat  ini,  banyak  lembaga  keuangan  yang  menganut  prinsip  syariah  dan menerapkan maqashid syariah,  tanpa maqashid syariah  perbankan  syariah  dapat  terjadi kehilangan intisari syariah berdasarkan semua regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, politik (mata  uang  dan  pajak)  dan  produk.  Tanpa  Maqashid  Syariah  dapat  dipastikan  bahwa perkembangan dan pengaturan Fiqh Muamalah akan disesuaikan dengan bentuk perbankan dan keuangan yang diam dan tertata. Akibatnya, lembaga keuangan dan perbankan syariah menimbulkan kesulitan dan keterlambatan dalam pembangunan.
Maqashid syariah  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Al-Syatibi  memiliki  lima  pokok dasar yang diterapkan di perbankan syariah, dikaitkan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain; Pertama, perlindungan agama, seorang muslim berkewajiban menjauhkan diri dan keluarga dari riba dengan menjadi nasabah bank syariah yang bebas bunga dan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah terdapat dalam Pasal 1 ayat  (12)  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  menyebutkan bahwa“prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang  syariah”  dan  dalam  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  “Perbankan  Syariah  dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian” Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a.  riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  (batil)  antara  lain  dalam  transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  penyerahan (fadhl),  atau  dalam  transaksi  pinjam-meminjam  yang  mempersyaratkan  Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b.  maisir,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan;
c.  gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  pihak  lainnya.  Kedua,  perlindungan  kejiwaan, setiap akad yang dibuat oleh bank mengarahkan nasabah untuk mendapatkan kepercayaan dan saling menghormati, hal ini dikaitkan dengan pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis  antara  Bank  syariah  atau  UUS  atau  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah” dan di Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
1) menghimpun  dana  dalam  bentuk  Simpanan  berupa  Giro,  Tabungan,  atau  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2) menghimpun  dana  dalam  bentuk  Investasi  berupa  Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.
Ketiga,  perlindungan  akal,  yaitu  kepada  pengguna  dan  pihak  perbankan  yang menyatakan  bahwa  mereka  selalu  diwajibkan  oleh  bank  untuk  mengungkapkan  semua informasi  sistem  produk  dan  tidak  menyembunyikan  barang  apa  pun,  nasabah  dibimbing untuk  memahami  bersama  ketika  mereka  melakukan  transaksi  perbankan  dengan  tidak adanya  perbuatan  dzalim,  bank  juga  berperan  dalam  memberikan  pemahaman  kepada nasabah dengan memberikan edukasi atas setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam  pasal  1    ayat  (2)  Undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah menyebutkan  “bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  Simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”
Keempat, perlindungan harta, harta adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Harta dilindungi dengan menjadi nasabah tabungan dan deposito di bank syariah. Produk  bank  syariah  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (21,22,23)  Undang-undang  No.  21  tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “(21)Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,  dan/atau  alat  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  (22)  Deposito  adalah  Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat  dilakukan pada waktu  tertentu berdasarkan Akad antara  Nasabah  Penyimpan  dan  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  (23)  Giro  adalah  Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan”.
Kelima, perlindungan keturunan, Dana nasabah yang dijamin halal akan memberikan dampak  positif  bagi  keluarga  dan  keturunan  yang  didukung  oleh  dana  tabungan  dan usahanya dari keempat hal tersebut di atas. Dalam pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “Simpanan  adalah dana yang
dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  dalam  bentuk  Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  produk penghimpunan  dana  di  bank  syariah  telah  memenuhi  maqashid  syariah  menurut  Al-Syatibi yang  memiliki  bentuk  lima  perlindungan  yaitu;Pertama,  perlindungan  agama,  pada  produk penghimpunan dana syariah yaitu produk tabungan haji mudharabah tujuannya sebagai bentuk dalam  menyempurnakan  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Kedua,  perlindungan  jiwa  pada  produk penghimpunan  dana  yaitu  tabungan  syariah mudharabah yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, perlindungan akal pada produk penghimpunan dana syariah  yaitu tabungan  syariah,  dengan  melakukan  tabungan  pendidikan  syariah  yang  bertujuan  untuk melanjutkan pendidikan anak dimasa depan. Keempat, perlindungan keturunan, pada produk penghimpunan  dana  syariah  yaitu  tabungan  syariah,  giro mudharabah dan wadiah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keturunan yang ditinggalkan. Kelima , perlindungan harta pada  produk  penghimpunan  dana  yaitu  tabungan  syariah,  giro wadiah , mudharabah yang bertujuan untuk menyimpan harta dengan aman, halal, dan memenuhi kebutuhan manusia.
Maqashid syariah memiliki lima pokok dasar yang diterapkan di bank syariah dikaitkan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pertama, perlindungan agama , seorang muslim berkewajiban menjauhkan diri dan keluarga dari riba dengan menjadi nasabah bank syariah yang bebas bunga dan menggunakan prinsip syariah. Dikaitkan dengan Pasal  1  ayat  (12)  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah.  Kedua, perlindungan  kejiwaan,  setiap  akad  yang  diterapkan  dari  pihak  bank  mengarahkan  nasabah sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain, hal ini dikaitkan dengan  pasal  1  ayat  (13),  pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang perbankan syariah. Ketiga, perlindungan akal, yaitu terhadap pengguna dan pihak perbankan yang  diwujudkan  karena  diharuskan  untuk  senantiasa  mengungkap  seluruh  rincian  tentang sistem produk. Dikaitkan dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan  syariah.  Keempat,  perlindungan  harta,  Harta  adalah  hal  yang  dibutuhkan  dalam keperluan hidup manusia, harta terlindungi dengan menjadi nasabah tabungan dan deposito di bank  syariah.  Dikaitkan  pada  Pasal  1  ayat  (21,22,23)  Undang-undang  No.  21  tahun  2008 tentang perbankan syariah. Kelima, perlindungan keturunan, dana nasabah dijamin halal akan berdampak  baik  bagi  keluarga  dan  keturunan  yang  dinafkahi  dari  simpanan  dana  maupun usahanya tersebut dari keempat hal diatas. Halini dikaitkan dengan pasal 1 ayat (20) Undang- undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda Fakhrunnisa.(2017)“Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index”
Bahsoan ,Agil,(2011) “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam),” Jurnal Inovasi 8, no. 1
Fatriani,  Rini.(2018).  “Bentuk-Bentuk  Produk  Bank  Konvensional  Dan  Bank  Syariah  Di Indonesia.” Ensiklopedia Of Journal 1, no. 1
Fatwa DSN-MUI No.1 DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro Fatwa DSN-MUI No.2 DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan Fatwa DSN-MUI No.3 DSN-MUI/IV/2006 tentag Deposito Febriadi, Sandy Rizki.(2017). “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.”
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 2 Helim,  Abdul.  (2019).  Maqashid  Al-Shari’ah  versus  Usul  Al-Fiqh,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar,  Ibrahim,  Johny,  ,Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Edisi Pertama,Jakarta:Salemba Diniyah
Kristiyana, Naning, and Adi Santoso.(2019). “Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah.” Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam
Nst,  M.  Ziqhri  Anhar,  and  Nurhayati  Nurhayati.(2022.“Teori  Maqashid  Al-Syari’Ah  Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 5, no. 1
Nurmazli.(2014)  “Dosen  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Raden  Intan  Lampung.”  Ijtimaiyya  urnal Pengembangan Masyarakat 07 februar, no. ijtimaya
Riduan Syahrani, (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Sa’diyah,  Mahmudatus,  Asep  Gugun  Gumilar,  and  Edi  Susilo.  “Uji  Maqashid  Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1
Sahroni, oni. (2013). MAqashid Bisnis & Keuangan Islam: SIntesis Fikih dan Ekonomi. depok: RAJAWALI  PERS.Jauhar,  Ahmad  Al-Mursi  Husain,  Khikmawati.  Maqashid  Syariah. Cet. 3 Jakarta: Amzah,
Sugiyono. (2011).Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta . Suteki, dan Galang Taufani,(2018) Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik,
(Depok:Rajawali Pers)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Usman,Rachmadi, (2018).Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia,
Yudhistira,  Satria.(2019).“Implementasi  Metode  Maqashid  Syariah  Imam  Al  Syathibi  Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia” Journal of economic, Business and Acounting 2 .
Zulkifli, Sunan.(2003) Panduan Praktis Transaksi perbankan syariah, (Jakarta:Zikrul Hikam)