## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH
Maizuddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh maizuddin@ar-raniry.ac.id
Dedy Sumardi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dedysumardi@ar-raniry.ac.id
Zulihafnani UIN Ar-Raniry Banda Aceh zulihafnani@ar-raniry.ac.id

## Abstract
This article describes the implementation of religious moderation at the State Islamic Religious University (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/PTKIN) Aceh. Religious  moderation  has  become  a  strong  discourse  and  policy  in  the  Ministry  of Religion, including PTKIN as part of the Ministry of Religion. This article attempts to describe two aspects of religious moderation. The first, describes the formulation of the  religious  moderation  policy  at  PTKIN  Aceh.  Second,  discusses  the implementation of the religious moderation policy. The research was conducted in four locations, namely: UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, and STAIN Meulaboh with a descriptive qualitative approach. The results showed that the formulation of a religious moderation policy had the power of having been well prepared, but there was still a long time span between one policy and the next so that PTKIN experienced problems in its implementation.  The implementation budget is charged  to  each  institution.  Second,  the  implementation  of  the  policy  of  religious moderation  has  begun  at  PTKIN  Aceh.  In  general,  the  Religious  Moderation
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 18, Nomor 2,  Juli - Desember, 2023 DOI:  http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i2.16292
House  has  been  established  even  though  it  is  late  and  has  not  been  active  due  to various obstacles. However, the socialization of the narrative has been running even though  it  is  not  carried  out  by  the  Religious  Moderation  House.  Seminars, workshops, public lectures, and scheduled study forums are forms of socializing the narrative  of  religious  moderation.  The  obstacles  faced  are  more  related  to  the financing of activities that are increasingly difficult due to the refocusing of the budget that has been in several stages.

## Abstrak
Artikel  ini  mendeskripsikan  implementasi  moderasi  beragama  di  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN)  Aceh.  Moderasi  beragama  menjadi wacana dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama, termasuk PTKIN sebagai bagian dari Kementerian Agama. Hal ini ditandai dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua  PTKIN  agar  mendirikan  dan  menyelenggarakan  Rumah  Moderasi Beragama  sebagai  pusat  edukasi,  pendampingan,  pengaduan,  dan  penguatan wacana serta gerakan moderasi beragama di PTKIN. Artikel ini berupaya untuk mendeskripsikan  dua  aspek  moderasi  beragama.  Pertama  menyangkut  rumusan kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh Kedua, implementasi kebijakan moderasi  bergama  di  PTKIN  Aceh.  Penelitian  dilakukan  pada  empat  lokasi PTKIN, yaitu UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, dan STAIN  Meulaboh  dengan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  rumusan  kebijakan  implementasi  moderasi beragama  memiliki  kekuatan  dengan  terintegrasinya  moderasi  beragama  dalam RPJMN.  Desain  kebijakan  juga  telah  disusun  dengan  baik,  tetapi  masih terdapat  rentang  waktu  yang  lama  antara  satu  kebijakan  dengan  kebijakan berikutnya  sehingga  PTKIN  mengalami  kendala  dalam  implementasinya. Anggaran  implementasi  dibebankan  kepada  institusi  masing-masing.  Kedua, pelaksanaan implementasi kebijakan moderasi beragama telah mulai berjalan di PTKIN  Aceh.  Pada  umumnya,  Rumah  Moderasi  Beragama  sudah  berdiri meskipun  terlambat  dan  belum  aktif  karena  berbagai  kendala.  Namun demikian, sosialisasi narasi telah berjalan walau tidak dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Terdapat empat bentuk sosialiasi narasi moderasi beragama, yaitu seminar, workshop, studium general, dan forum kajian terjadwal. Kendala yang  dihadapi  lebih  mengacu  pada  pembiayaan  kegiatan  yang  semakin  sulit akibat refocusing yang sudah beberapa tahap.
Keywords: Rumusan Kebijakan, Implementasi, Moderasi Beragama, PTKIN Aceh.

## A. Pendahuluan
Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ektrem  dalam  beragama 1 menjadi  wacana  dan  kebijakan  yang menguat  di  Kementerian  Agama  setelah  mantan  Menteri  Agama Lukman  Saifuddin  memerintahkan  jajarannya  agar  memegang  tiga mantra  dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu  moderasi  beragama, kebersamaan,  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  umat beragama. 2 Pentingnya dikembangkan wacana moderasi beragama ini didasarkan  atas  beberapa  argumen.  Pertama,  kehadiran  agama  di tengah masyakat bertujuan menjaga martabat dan eksistensi manusia. Kedua,  semakin  meningkatnya  multitafsir  terhadap  ajaran  agama, kebenaran  menjadi  beranak  pinak  yang  dipengaruhi  oleh perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi.  Ketiga,  konteks Indonesia  memerlukan  moderasi  beragama  sebagai  strategi kebudayaan merawat keindonesian yang hetorogen. 3
Dalam  pengembangan  wacana  dan  implementasi  moderasi beragama,  lembaga  pendidikan  dipandang  menjadi  kekuatan terdepan.  Sejalan  dengan  itu,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor  dan  Ketua  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri (PTKIN)  agar  mendirikan  dan  menyelenggarakan  Rumah  moderasi. Rumah  moderasi  ini  diharapkan  menjadi  pusat  edukasi, pendampingan,  pengaduan,  dan  penguatan  wacana  dan  gerakan moderasi beragama di PTKIN.
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  di  Aceh  telah merespon gagasan moderasi beragama tersebut dengan melaksanakan seminar dan webinar serta pendirian rumah moderasi.  Pada tanggal 9 Juli  2019  UIN  Ar-Raniry  telah  melaksanakan  Seminar  Pencegahan
1 Tim  Penyusun, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 17.
2 Hilmi  Muhammadiyah,  “Moderasi  Beragama,”  Republika,  2019, https://republika.co.id/berita/pmka35440/moderasi-beragama.
3 Penyusun, Moderasi Beragama , 10.
Radikalisme  dan  Kebhinnekaan  untuk  mahasiswa. 4 Dan  pada  14 Desember 2020 UIN Ar-Raniry memiliki Rumoh Moderasi (Rumah Moderasi) yang diresmikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi (Aceh 2020) .  Pada  7  November  2019,  IAIN  Langsa  mengadakan  Seminar Nasional  Penguatan  Pencegahan  Radikalisme  di  Aceh. 5 Pada  19 September  2020  STAIN  Meulaboh  mengadakan  Webinar  Moderasi Beragama  bersamaan  dengan  diluncurkan  pula  Seuramo  (Serambi) Moderasi Beragama . 6
Memperhatikan berita yang menghebohkan dunia perguruan tinggi  di  mana  Setara  Institut  pada  tahun  2019  yang  menyebut  10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme, 7 23,4 %  mahasiswa  Indonesia  terpapar  paham  radikalisme, 8 maka  kiprah Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  dalam  penguatan moderasi  beragama,  termasuk  di  daerah  Aceh  sangat  dinantikan. PTKIN  sangat  dituntut  dan  mampu  menjadi  lokomotif  literasi  dan gerakan  moderasi  beragama,  menyampaikan  pesan  agama  dalam semangat kebangsaan, damai, dan toleran.
Di  sisi  lain,  sebagian  civitas  akademika  belum  merasakan adanya implementasi kebijakan moderasi beragama di kampus. Salah seorang  dosen  dengan  tugas  tambahan  di  salah  satu  kampus  yang ditemui  mengakui  pernah  mendengar  kebijakan  moderasi  beragama di kampus. Tetapi belum mendapatkan kejelasan berkenaan rumusan dan  bentuk  implementasinya  di  kampus.  Dosen  lain  yang  ditemui menyatakan mengetahui secara tidak langsung dicetuskannya Rumah
4 Nat  Riwat,  “UIN  Gelar  Seminar  Pencegahan  Radikalisme  Dan
Kebhinnekaan,” UINar-Raniry, 2019, https://uin.ar- raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-gelar-seminar-pencegahan-radikalisme-dan-
kebhinnekaan.
5 Min  Read,  “Seminar  IAIN  Langsa,  Jaga  Semangat  Mahasiswa  Semai
Moderasi Beragama,” Ikhlas Beramal News, 2019, https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/seminar-iain-langsa-jaga- semangat-mahasiswa-semai-moderasi-beragama/.
6 Redaksi,  “STAIN  Meulaboh  Bentuk  Rumah  Seuramoe  Moderasi Beragama,” Koranindependen, 2020.
7 Alfian Putra Abadi, “Setara Institute Sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme,”  Tirto.id,  2019,  https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus- terpapar-paham-radikalisme-d9nh.
8 Lisye  Sri  Rahayu,  “Menhan  Sebut  23,4%  Mahasiswa  Di  RI  Terpapar
Radikalisme,” Detiknews, 2019,
https://news.detik.com/berita/d- 4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme.
Moderasi  Bergama  di  kampusnya  dan  termasuk  juga  di  beberapa kampus  PTKIN  lain,  tetapi  sampai  saat  ini  tidak  mengetahui  dan mendengar kegiatan dan kiprah rumah moderasi beragama.
Berpijak  pada  persoalan-persoalan  di  atas,  peneliti menganggap  bahwa  penting  dilakukan  penelitian  implementasi kebijakan  moderasi  beragama  di  Perguruan  Tinggi  Kegamaan  Islam Negeri  di  Aceh.  Melalui  kajian  ini  diharapkan  dapat  memperoleh informasi  tentang  rumusan  kebijakan  moderasi  beragama  dan implementasinya di PTKIN Aceh. Di samping itu, melalui penelitian ini  dapat  pula  dirumuskan  model  alternatif  implementasi  kebijakan moderasi beragama.
Kajian  implementasi  moderasi  beragama  dalam  artikel  ini difokuskan untuk menjawab dua aspek penting. Pertama , menganalisis rumusan  kebijakan  moderasi  beragama  PTKIN.  Kegiatan implementasi suatu kebijakan berawal dari rumusan yang telah dibuat. Kerena  itu,  implementasi  sutua  kebijakan  sangat  terkait  dengan rumusan  kebijakan  itu  sendiri. Kedua ,  mengkaji  dan  menganalisis implementasi  kebijakan  moderasi  beragama  serta  kendala  yang dihadapi  PTKIN  Aceh.  Sebagai  sebuah  kebijakan  yang  telah dirumuskan  sejak  akhir  2019  dan  didorongnya  perguruan  tinggi dalam  mengimplementasikannya,  tentu  implementsi  ini  telah dilaksanakan  dan  di  sisi  lain  juga  terdapat  kendala-kendala  yang dihadapi sesuai dengan kedaan institusi perguruan tinggi itu sendiri.
Kajian-kajian  terdahulu  terhadap  moderasi  bergama  dapat ditunjukkan dalam tiga arah kajian. Pertama , kajian yang berorientasi pada aktualisasi dan implementasi moderasi beragama secara teoritis. Kajian  ini  mendeskripsikan  bagaimana  moderasi  beragama  menjadi sesuatu  yang  dibicarakan  dan  benar-benar  terjadi  di  lembaga pendidikan  karena  memandang  posisi  strategis  lembaga  pendidikan. Publikasi  artikel  yang  ditulis  oleh  Edy  Sutrisno 9 , Herman 10 , Hani
9 “Aktualisasi  Moderasi  Beragama  Di  Lembaga  Pendidikan,” Jurnal Bimas Islam Vol. 12, no. No. 1 (2019): 233–48. 10 “Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama,” Islam Universalia  –  International  Journal  of  Islamic  Studies  and  Social  Sciences Vol.  2,  no. Number 2 (2020): 258–86.
Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, 11 Wildani Hefni, 12 Yedi Purwanto, Qowaid,  Lisa’diyah  Ma’rifataini,  Ridwan  Fauzi 13 merupakan  kajian dalam  arah  pertama. Kedua ,  kajian  yang  berorientasi  pada  peran pendidik dalam mendukung program moderasi beragama seperti yang dituli oleh Koko Adya Winata, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih 14 , dan Samsul AR 15 . Tulisan-tulisan dalam kajian ini mendasarkan atas pandangan  bahwa  tenaga  pendidik  dapat  memainkan  peran  yang sangat  kuat  dalam  mengarahkan  mahasiswa  pada  suatu  capaian pembelajaran tertentu. Menggali potensi dosen dan menjabarkannya secara  lebih  detil  akan  memberi  manfaat  dalam  penguatan  tupoksi dosen dalam penguatan kebijakan moderasi beragama.
Artikel  ini  berbeda  dengan  artikel  yang  yang  disebutkan  di atas. Pertama ,  artikel  ini  mencoba  menakar  implementasi  moderasi beragama di negeri syariat sebagai lokasi penelitian. Kedua , artikel ini mencoba  mendeskripsikan  bagaimana  Perguruan  Tinggi  Kegamaan Islam  Negeri  sebagian  bagian  penting  dari  kementerian  agama mengimplementasi  kebijakan  moderasi  beragama.  Peneliti  melihat bahwa  perguruan  tinggi  menjadi  ujung  tombak  dalam  literasi  dan penguatan moderasi beragama di era disrupsi digital sekarang ini.
Artikel ini didasarkan pada penelitian implementasi kebijakan moderasi beragama pada PTKIN Aceh yang dillaksanakan pada Juni hingga September 2021. Data penelitian ini diperoleh pada bulan Juli dan  Agustus  2021.  Jadi  deskripsi  yang  dilakukan  dalam  artikel  ini berdasarkan data yang diperoleh pada bulan tersebut.
11 “Penerapan  Nilai-Nilai  Moderasi  Islam  Dalam  Pembelajaran  Fiqih  Di PTKIN  Menggunakan  Konsep  Problem  Based,” Learning, JIPIS Volume  29,  no. No. 1, April (2020): 27–35.
12 “Moderasi  Beragama  Dalam  Ruang  Digital:  Studi  Pengarusutamaan Moderasi  Beragama  Di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri,” Jurnal Bimas Islam Vol. 13, no. No. 1 (2020): 1–22. 13 “Internalisasi  Nilai  Moderasi  Melalui  Pendidikan  Agama  Islam  Di Perguruan  Tinggi,” Edukasi,  Jurnal  Penelitian  Pendidkan  Agama  Dan  Keagamaan, 17, no. 2 (2019): 110–24.
14 “Peran  Dosen  Dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan  Untuk  Mendukung  Program  Moderasi  Beragama,” Jurnal Pendidikan Vol. 8, no. No. 2 (2020): 94–110.
15 “Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama,” Al-Irfan Volume 3, no. Nomor 1, Maret (2020): 37–51.
Metode yang digunakan dalam melakukan telah implementasi kebijakan  moderasi  beragama  di  PTKIN  Aceh  adalah  metode kualitatif.  Penggunaan  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini dimaksud  untuk  memahami  dan  menafsirkan  suatu  fenomena perilaku dan tindakan sekelompok orang dalam sebuah organisasi.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  empat  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry  Banda  Aceh,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Lhokseumawe,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Takengon,  dan Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Tengku  Dirundeng, Meulaboh. Keempat lokasi ini diambil berdasarkan keterwakilan dari UIN, IAIN dan STAIN dan juga wilayah yang ada di Aceh.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara. Informan  penelitian  terdiri  dari  pimpinan  perguruan  tinggi,  ketua rumah moderasi beragama, dan beberapa dosen pada masing-masing PTKIN. Pemilihan informan didasarkan pada bahwa mereka adalah orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam  kebijakan  implementasi moderasi beragama di PTKIN.
Sedangkan  metode  analisis  data  dilakukan  dengan  tiga langkah,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data  atau penarikan  kesimpulan.  Data  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian diambil  dan  data  yang  tidak  relevan  diabaikan.  Data  yang  diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitif yang dipaparkan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disajikan tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

## B. Rumusan Kebijakan Moderasi Beragama
Kebijakan  moderasi  beragama  yang  dicetuskan  oleh Kementerian  Agama  tertuang  dalam  rumusan  kebijakan.  Rumusan kebijakan  tersebut  adalah  aturan  tertulis  dan  merupakan  keputusan formal  yang  bersifat  mengikat,  mengatur  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Kejelasan  rumusan  kebijakan  moderasi  beragama  menjadi sangat penting dalam tercapainya implementasi kebijakan yang cepat, tepat dan memadai.
Beberapa  hal  terkait  rumusan  kebijakan  antara  lain adalah payung hukum. Payung hukum ini menjadi dasar fundamental
sekaligus  kekuatan  sebuah  rumusan  kebijakan.  Di  samping  payung hukum, anggaran dalam mendukung suatu kebijakan menjadi sangat penting  dalam  upaya  tercapainya  implementasi  sebuah  kebijakan. Desain  kebijakan    juga  tak  kalah  penting  dalam  menunjang tercapainya implementasi sebuah kebijakan dengan cepat dan tepat.
Istilah  payung  hukum  dimaksudkan  sebagai  perangkat hukum  yang  melindungi  atau  menjadi  dasar  bagi  suatu  kebijakan. Perangkat  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  undang-undang yang  mengamanatkan  suatu  langkah  atau  kebijakan  yang  akan dirumuskan dan diimplementasikan suatu lembaga pemerintah.
Dari  dokumen  yang  ditelaah,  payung  hukum  implementasi beragama  pada  PTKIN  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat. Implementasi  moderasi  beragama  telah  terintegrasi  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  18  tahun  2020  tentang  RPJMN  tahun  2020–2024 pada tanggal 27 Januari 2020 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020–2024. 16 Terintegrasinya moderasi  beragama  dalam  RPJMN.  Ini  mengindikasikan  bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan negara. 17
Karena  itu,  Kementerian  Agama  menjadi  ujung  tombak  dalam merumuskan  dan  mengimplementasikan  moderasi  beragama  di tengah-tengah masyarakat.
Menindaklanjuti  integrasi  moderasi  beragama  dalam RPJMN,  moderasi  beragama  telah  Peraturan  Menteri  Agama  RI No. 18 Tahun 2020 tentang RENSTRA tahun 2020–2024 di mana moderasi  beragama  telah  menjadi  visi  dan  misi  Kementerian Agama. 18 Beberapa  keputusan  lain  yang  dikeluarkan  untuk memberikan  landasan  hukum  implementasi  moderasi  beragama antara  lain:  1)  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  328 tahun  2020  tentang  Kelompok  Kerja  Penguatan  Program Moderasi  Beragama  pada  Kementerian  Agama,  tanggal  17  Maret
16 Kementerian  PPN/Bappenas, Rancangan  Teknokratik  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024 (Jakarta:  Kementerian  PPN  /
Bappenas, 2020).
17 Kementerian  Agama, Rencana  Strategis  Kementerian  Agama  Tahun  2020  –
2024 (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).
18 Kementerian Agama, 65.
2020; 19 2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Implementasi  Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, tanggal 23 Desember 2019; 20 3) Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-
717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021,  tanggal  12  Maret  2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama 21 . Keputusan Jenderal  Pendidikan  Islam  ini  tentu  dimaksudkan  sebagai  acuan penyelenggaraan  dan  pengelolaan  Rumah  Moderasi  Beragama  di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dan pada tingkat  PTKIN  telah  dikeluarkan  pula  pimpinan  perguruan  tinggi telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  untuk  melegalkan  pengurus moderasi agama.
Dalam  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor:  B- 717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021,  tanggal  12  Maret  2021, tentang  Petunjuk  Teknis  Rumah  Moderasi  Beragama  disebutkan beberapa  sumber  pendanaan  dalam  menunjang  program  Rumah Moderasi  Beragama,  yaitu:  1)  pembiayaan  dari  APBN  dan  PNBP  / BLU; 2) pembiayaan dari instansi terkait bagi PTKIS, 3) sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dari sumber pendanaan tersebut tampak bahwa pembiayaan program  Rumah  Moderasi  Beragama  dapat  dianggarkan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) / Badan Layanan Umum (BLU), bagi PTKIN.  Demikian  pula  bagi  PTKIS,  program  Rumah  Moderasi Beragama,  dianggarkan  dari  dan  oleh  institusi  perguruan  tinggi secara  mandiri.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dalam implementasinya,  PTKIN  tersebut  diberi  peluang  untuk menganggarkan  biaya  untuk  program  Rumah  Moderasi  Beragama pada  institusi  masing-masing.  Di  samping  itu,  pembiayaan  Rumah
19 Kementerian  Agama,  “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama,” Pub. L. No. 328 (2020).
20 Tim  Penulis, Pedoman  Implementasi  Moderasi  Beragama  Dalam  Pendidikan Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).
21 Direktorat  Jenderal  Pendis,  “Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, Tanggal 12 Maret 2021, Tentang Petunjuk  Teknis  Rumah  Moderasi  Beragama.,”  Pub.  L.  No.  B- 717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 (2021).
Moderasi Beragama juga dapat dibiayai dengan pembiayaan di luar APBN,  PNBP/BLU  seperti  kerjasama  dengan  instansi  lain  baik pemerintah maupun swasta.
Telaah  dokumen  moderasi  beragama  yang  dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama ini telah didesain dengan baik. Secara ringkas dapat dilihat dalam gambar berikut:

## Gambar 1. Desain Kebijakan Moderasi Beragama
Namun  demikian  masih  terdapat  beberapa  persoalan, terutama  pada  space  yang  terlalu  lama  antara  satu  kebijakan  yang dikeluarkan dengan kebijakan berikutnya. Surat edaran Dirjen Pendis kepada  para  Raktor  PTKIN  untuk  mendirikan  rumah  moderasi beragama telah dikeluarkan pada 19 Oktober 2019. Tetapi petunjuk dan  teknis  pendiriannya  baru  dikeluarkan  kemudian  pada  12  Maret 2021.  Keterlambatan  ini  membuat  sebagian  PTKIN  belum  siap mendirikan  Rumah  Moderasi  Beragama  karena  belum  mendapatkan kejelasan  bagaimana  teknis  pendirian  seperti  wewenang,  tugas  dan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama yang akan didirikan.

## C. Implementasi  Kebijakan  Moderasi  Beragama  di  PTKIN Aceh
Pimpinan  PTKIN  Aceh,  sebagaimana  yang  dinyatakan beberapa rektor di lokasi penelitian, memiliki komitmen yang kuat terhadap  implementasi  moderasi  beragama.  Hal  ini  disebabkan oleh  lima  alasan  sebagaimana  terlihat  pada  tabel  berikut:  1) moderasi  beragama  menjadi  bagian  dari  Rencana  Strategis Kementerian  Agama,  2)  implementasi  moderasi  beragama  di PTKIN  menjadi  salah  satu  poin  dalam  perjanjian  kerja  Rektor
Integrasi moderasi beragama dalam
RPJMN 2020-2024 Integrasi moderasi beragama dalam Renstra Kemente- rian Agama 2020-2024 Pembentukan Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
Peluncuran
Buku Pedoman Moderasi
Beragama
Penyam- paian Juknis Rumah Moderasi Beragama kepada PTKIN-- Penye- lenggaraan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN
dengan  Dirjen  Pendidikan  Islam;  3)  moderasi  beragama    telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal; 4) moderasi beragama belum menjadi aksi masih pada tahap wacana, 5)  moderasi  beragama  sesunggungguhnya  menumbuhkan kedamaian di tengah masyarakat.
Alasan  komitmen  pimpinan  PTKIN  Aceh  terhadap moderasi beragama ini dapat dilihat dalam dua sudut, yaitu alasan yang  besifat  administratitf,  yaitu  alasan  pertama  dan  kedua,  dan alasan  akademik  pada  alasan  ketiga,  keempat  dan  kelima.  Alasan administratif  ini  sesungguhnya  bersifat top  down dan  dapat  saja berubah  sesuai  berubahnya  kebijakan  kementrian.  Sementera alasan-alasan yang bersifat akademik tersebut di atas lebih bersifat button up dan memiliki akar yang kuat.
Bentuk komitmen pimpinan ini terlihat dari upaya koordinasi fakultas-fakultas untuk implementasi moderasi beragama, pengintegrasian  moderasi  beragama  dalam  visi  misi,  penunjukkan Ketua  Rumah  Moderasi  Beragama  berdasarkan  kompetensi,  serta monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala.  Komitmen  ini  menjadi penting dalam kaitannya dengan perjanjian kinerja rektor. Meskipun sebagian rektor menyatakan realiasi perjanjian kinerja ini tidak terlalu terkait  dengan  perolehan  remunerasi  pada  institusi  yang  belum menerapkan  Badan  Layanan  Umum  (BLU),  tetapi  tetap menunjukkan komitmen.

## Pendirian Rumah Moderasi Beragama
Sejalan  dengan  edaran  Direktur  Pendidikan  Islam  (Dirjen Pendis)  nomor  B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019  tertanggal  29 Oktober  2019,  pimpinan  PTKIN  Aceh  telah  mendirikan  Rumah Moderasi Beragama.
Tabel 1. Pembentukan Rumah Moderasi Beragama No  Perguran Tinggi Nama Berdiri Ket 1. STAIN Meulaboh Seuramoe Moderasi Beragama 23 /10/ 2020 Aktif 2. UIN Ar-Raniry Rumah  Moderasi  11 /01/ Belum
Beragama 2021 Aktif 3. IAIN Lhokseumawe Rumah  Moderasi Beragama 24 /06/ 2021 Belum Aktif 4. IAIN Takengon Rumah  Moderasi Beragama - Belum Berdiri Sumber : SK Pengurus Rumah Moderasi Beragama
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  STAIN  Meulaboh  lebih awal mendirikan Rumah Moderasi Beragama dan sudah aktif sejak awal  berdirinya,  kemudian  diikuti  oleh  UIN  Ar-Raniry  tiga  bulan kemudian,  tetapi  belum aktif  hingga laporan penelitian ini  ditulis. IAIN Lhokseumawe beru mendirikan Rumah Moderasi Beragama pada  akhir  Juni  2021.  Sedangkan  IAIN  Lhokseumawe  belum mendirikan  Rumah  Moderasi  Beragama,  namun  rencana pendiriannya sudah masuk dalam prioritas kegiatan tahun 2021.
STAIN  melaboh  memberikan  nama  Rumah  Moderasi Beragama  dengan  Seuramo  Moderasi  Beragama. Seuramo (bahasa Aceh) dalam bahasa Indonesia berarti serambi. Seuramoe ini dalam masyarakat  Aceh  biasanya  digunakan  untuk  berdiskusi  dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari.  Letak seuromao utama adalah di  bagian  paling  depan  dari  rumah  Aceh.    Nama  ini  menurut Rektor  STAIN  Meulaboh  dipandang  sepandan  dengan  kegiatan moderasi  beragama  yang  membincang  dan  mensosialisasikan kepada  civitas  akademika  dan  masyarakat  luas.  Jadi  Seuramo Moderasi  Beragama  dipandang  sebagai  sarana  terdepan  dalam membincang,  mendiskusikan  dan  mensosialisasikan  (Wawancara, 25 Agustus 2021). Sedangkan di PTKIN lain seperti terlihat dalam tabel, tetap menggunakan Rumah Moderasi Beragama.
Pada  umumnya  pendirian  rumah  moderasi  beragama seperti  yang  terlihat  dalam  tabel  di  atas  dapat  dikatakan  sedikit terlambat,  bahkan  ketika  penelitian  ini  dilaksanakan  masih  ada PTKIN yang belum mendirikan Rumah Moderasi Beragama, tetapi telah  masuk  dalam  program  prioritas  tahun  2021.  Keterlambatan ini  disebabkan  beberapa  persoalan. Pertama ,  belum  adanya petunjuk  teknis  (juknis)  pendirian  Rumah  Moderasi  Beragama. Juknis pendirian Rumah Moderasi Beragama baru dikeluarkan oleh
Dirjen  Pendis  pada  12  Maret  2021,  sedangkan  edaran  pendirian Rumah  Moderasi  Beragama  sudah  dikeluarkan  pada  19  Oktober 2019. Kedua ,  persoalan  teknis  di  lapangan  yang  dihadapi  oleh masing-masing PTKIN. Sebagian PTKIN baru saja menyelesaikan suksesi kepemimpinan seperti yang terjadi di IAIN Lhokseumawe, dan  sebagian  lagi  juga  masih  disibukkan  dengan  peralihan  status dari STAIN menjadi IAIN seperti yang terjadi di IAIN Takengon. Setelah  peralihan  status  dari  STAIN  menjadi  IAIN  ternyata  juga masih  membutuhkan  perhatian  khusus  untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang masih tersisa akibat peralihan tersebut.
Telaah  dokumen  terhadap  susunan  pengurus  Rumah Moderasi  Beragama  yang  didirikan  terdapat  dua  model  struktur Rumah Moderasi Beragama.
Gambar 2. Struktur Organiasi RMB Model Pertama
Gambar 3. Struktur Organiasi RMB Model Kedua
Ketua Pengarah Dewan Pakar Sekretaris Bendahara Anggota Koordinator Pelindung Pembina Pelindung Ketua Sekretari s Ketua Bidang Pendirikan dan Pelatihan Ketua Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi Ketua Bidang Pendirikan dan Pelatihan Anggota Anggota
Anggota
Model  pertama  struktur  Rumah  Moderasi  Beragama  yang diterapkan di UIN Ar-Raniry dapat digolongkan sebagai model struktur organisasi lini. Ciri organisasi lini relatif kecil dan sederhana. Struktur ini adalah  struktur  yang  menggambarkan  hubungan  langsung  dan  pendek antara  manager  dengan  staf.  Jaringan  komunikasi  yang  terlihat  dari struktur ini tidak rumit, karena mengandalkan komunikasi antarpersonal (komunikasi tatap muka) 22 .
Pada  model  ini,  belum  terlihat  divisi-divisi  yang  dimiliki ketua/kepala  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  sendiri sekaligus  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Rumah Moderasi  Beragama.  Para  anggota  yang  berjumlah  10  orang  berada langsung di bawah ketua Rumah Moderasi Beragama.
Dengan model struktur seperti ini, beban dan tanggung jawab memikirkan,  merumuskan  program  kerja,  dan  menjalankan  kegiatan semua  aspek  implementasi  moderasi  beragama  tertumpu  pada seorang ketua dan sekretaris. Sementara anggota sifatnya membantu merumuskan  program  kerja  dan  menjalankan  kegiatan  yang  telah disepakati.  Dengan  demikian,  organisasi  terlalu  tertumpu  dan tergantung  pada  satu  individu.  Kesibukan  ketua  dan  sekretaris dengan  tugas-tugas  lain,  dapat  menghambat  implementasi  kebijakan moderasi  beragama  di  mana  Rumah  Moderasi  Beragama  sebagai leading sektornya.  Di  sisi  lain,  para  anggota  yang  banyak  jumlahnya tidak  dapat  mengembangkan  spesialisasi  dalam  bidang-bidang  yang menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  Rumah  Moderasi  Beragama  sangat terbatas, karena tidak memiliki wewenang.
Pada model kedua, struktur Rumah Moderasi Beragama yang diterapkan  di  STAIN  Meulaboh  dan  IAIN  Lhokseumawe  terlihat beberapa divisi yang masing-masingmya dikepalai oleh seorang ketua. Setiap  devisi  memiliki  anggota  yang  terdiri  dari  beberapa  personil. Struktur  model  kedua  ini  dalam  teori  manajemen  organisasi  dikenal dengan struktur organiasi multi-divisional. Struktur model ini ditandai dengan  adanya  divisi-divisi  dengan  limpahan  wewenang  tertentu (Kusdi  2009).  Tujuan  dari  struktur  jenis  ini  adalah  untuk mendelegasikan  tanggung  jawab  pimpinan  kepada  ketua  devisi  dan anggotanya.
22 M. Hasibuan, Manajemen Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
Struktur  seperti  ini,  diyakini  akan  dapat  menggerakkan  roda organiasisi  atau  unit  kerja.  Dengan  adanya  ketua  dan  anggota  pada masing-masing bidang ini, tanggung jawab perumusan program kerja dan  pelaksanaan  kegiatan  berada  pada  masing-masing  divisi.  Jadi, personil  Rumah  Moderasi  Beragama  telah  terkonsentrasi  pada masing-masing tupoksinya. Secara teoritis, terkonsentrasinya personil Rumah Moderasi Beragama dalam beberapa bidang kegiatan ini telah menyadarkan mereka akan tupoksinya masing-masing; bahwa mereka memiliki  tugas  merumuskan  program  dan  pelaksanaan  kegiatan dalam divisi di mana mereka ditempatkan. Di sisi lain, Ketua Rumah Moderasi  Beragama  memiliki  kesempatan  yang  lebih  luas  dalam memikirkan  lembaga  Rumah  Moderasi  Beragama,  melakukan koordinasi ke atas dan ke bawah serta menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja divisi-divisi Rumah Moderasi Beragama.
Terdapatnya  dua  model  struktur  rumah  moderasi  beragama ini  disebabkan  keterlambatan  petunjuk  dan  teknis  pendirian  rumah moderasi beragama dikeluarkan oleh Dirjen Pendis sehingga sebagian terlihat sesuai dengan petunjuk dan teknis dan sebagian lagi tampak belum  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  tersebut.  Dalam  petunjuk  dan teknis 23 yang  dikeluarkan  Jenderal  Pendidikan  Islam  Struktur kelembagaan Rumah Moderasi Beragama sekurang-kurangnya terdiri dari:  1)  Pengarah;  2)  Ketua;  3)  Sekretaris;  4)  Ketua  Bidang;  dan Anggota. Sementara bidang yang dimaksudkan dalam struktur di atas mencakup  fungsi  antara  lain:    1)  bidang  pendidikan  dan  pelatihan; bidang  penelitian  dan  publikasi;  3)  bidang  Advokasi  dan pengampingan masyarakat.
Ketua  Rumah  Moderasi  Beragama  merupakan  personil penting  pemegang  kekuasaan  dan  penanggungjawab  berjalannya tugas  dan  fungsi  keberadaan  Rumah  Moderasi  Beragama.  Dari  data yang  diperoleh,  sebagian  Rumah  Moderasi  Beragama  dijabat  oleh dosen biasa yang tidak terlibat dengan tugas tambahan (DS) seperti di STAIN  Meulaboh.  Sedangkan  sebagian  lain,  Rumah  Moderasi Beragama  dijabat  oleh  dosen  yang  juga  memiliki  tugas  tambahan dalam  struktur  universitas  atau  fakultas.  Di  UIN  Ar-Raniry,  Ketua Rumah  Moderasi  Beragama  dijabat  oleh  salah  seorang  dosen  yang
23 Pendis,  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor:  B- 717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021,  tanggal  12  Maret  2021,  tentang  Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.
juga menjabat sebagai Ketua Prodi Studi Agama-Agama (SAA) yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Sementara di IAIN  Lhokseumawe,  Rumah  Moderasi  Beragama  langsung  diketuai langsung oleh Wakil Rektor I.
Penunjukan  Wakil  Rektor  I  sebagai  Ketua  Rumah Moderasi beragama  menunjukkan  bahwa  Rumah  Moderasi  Beragama merupakan unit penting dan perlu mendapat perhatian pimpinan. Di sisi  lain,  Rumah  Moderasi  Beragama  yang  diketuai  langsung  oleh Wakil  Rektor  I  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  agar  kegiatan- kegiatan  moderasi  beragama  dianggarkan  di  bawah  kegiatan  Wakil Rektor I. Pertimbangan lain sebagaimana diungkapkan Rektor adalah bahwa  ketika  Wakil  Rektor  menjadi  Ketua  Rumah  Moderasi Beragama, akan memudahkan koordinasi dan sinergi dengan fakultas dan unit yang ada di lingkungan IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

## Program Kerja Rumah Moderasi Beragama
Program  kerja  Rumah  Moderasi  Beragama  di  PTKIN  Aceh telah  dipahami  oleh  pengelolanya  berdasarkan  juknis  yang  dikeluarkan oleh  Dirjen  Diktis.  Berdasarkan  hal  tersebut,  program  kerja  telah  ada dalam  perencanaan.  Anggota  Rumah  Moderasi  Beragama  telah menyampaikan beberapa gagasan kepada ketua. Tetapi, gagasan tersebut belum  tertuang  dalam  lembaran  program  kerja  yang  disetujui  oleh pengelola Rumah Moderasi Beragama.
Di  UIN  Ar-Raniry,  Rumah  Moderasi  Beragama  belum memiliki  program  kerja  karena  unit  ini  masih  menunggu  pelantikan yang  telah  dijanjikan  pimpinan.  Sejak  keberadaannya  pada  Januari 2021 yang lalu hingga saat penelitian ini dilaskanakan (Agustus 2021) pengurus Rumah Moderasi Beragama belum dilantik (Ketua Rumah Moderasi  Beragama  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh,  Wawancara,  27 Agustus 2021). Hingga saat ini, Rumah Moderasi Beragama UIN Ar- Raniry  dapat  dikatakan  belum  memulai  kegiatan  dalam  rangka implementasi kebijakan moderasi beragama.
Namun  demikian,  dalam  pikiran  petinggi  Rumah  Moderasi Beragama  telah  ada  beberapa  rencana  kegiatan.  Berikut  dirangkum rencana program kerja yang belum tertulis.
Tabel 2. Rencana Kegiatan Rumah Moderasi Beragama

## RENCANA
KEGIATAN RUMAH MODERASI BERAGAMA Sosialisasi  Narasi  Moderasi  Begama  kepada Civitas Akademika Palatihan  Integrasi  Moderasi  Beragama  dalam PBM
Peningkatan  Penelitian  dalam  Ranah  Moderasi Beragama
Sosialisasi  Narasi  Moderasi  Beragama  kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat.
Sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  ke sekolah-sekolah
Kerjasama  dengan  lembaga  terkait  seperti FKUB dan lain-lain
Workshop  Kurikulum  Mardeka  dalam  Bingkai Moderasi Beragama
Sumber : Hasil Wawancara
Di STAIN Teungku Dirundeng, belum ada program kerja secara tertulis dikarenakan Seuramoe Rumah Moderasi Beragama ini baru  saja berdiri.  Di samping itu, juga kesibukan  pada  tugas- tugas  utama  juga  menyebabkan  belum  terkonsentrasinya pengelola  Rumah  Moderasi  Beragama.  Namun  demikian,  hal  ini tidak  berarti  bahwa  Rumah  Moderasi  Beragama  yang  ada  di PTKIN belum melakukan kegiatan sama sekali.  Buktinya STAIN ini misalnya, telah melaksanakan beberapa kali Webinar Moderasi Beragama.
Ada beberapa rencana dari Seuramoe Moderasi Beragama yang akan dilaksanakan berdasarkan pada juknis yang dikeluarkan oleh  Dirjen  Pendis.  Menyangkut  sosialasi  narasi  beragama  ini, Seuramo  Moderasi  Beragama  STAIN  Teungku  Dirundeng  ingin memperluas cakupan pada sekolah-sekolah. Jadi, sosialisasi narasi ini  tidak  hanya  di  lingkungan  civitas  akademika  saja,  tetapi  juga sampai pada sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat.
Sementara  di  sektor  penelitian  dan  publikasi,  Seuramoe Moderasi  Beragama  akan  bekerja  sama  dengan  unit  penelitian
dan  publikasi  yang  ada  pada  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  untuk  mendorong  civitas  akademika  baik dosen maupun mahasiswa melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah  dalam  tema-tema  narasi  moderasi  beragama  (Ketua Seuramoe  Moderasi  Beragama  STAIN  Teungku  Dirundeng, wawancara, 24 Agustus 2021).
Workshop  kurikulum  merdeka  merupakan  salah  rencana kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Dengan  workshop  ini, dimaksudkan  agar  moderasi  beragama  dapat  diimplementasikan dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Rencana  lainnya  adalah sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  kepada  mahasiswa,  kepada dosen,  mendorong  peningkatan  penelitian  dan  publikasi  terkait moderasi  beragama,  serta  melakukan  kerjasama  dengan  dengan lembaga-lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama dan lain sebagainya (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar- Raniry Banda Aceh, (Wawancara, 27 Agustus 2021).
IAIN  Takengon  belum  memiliki  Rumah  Moderasi Beragama,  tetapi  telah  memiliki  beberapa  rencana  kegiatan implementasi      moderasi  beragama  ini  pada  tahun  2022.  Pada tahap awal, akan dilaksanakan webinar sosialisasi narasi moderasi beragama.  Karena  kesepakatan  tentang  apa  yang  disebut moderasi  beragama  juga  masih  beragam  di  kalangan  civitas akademika.  Pada  tahun  2022,  akan  dilaksanakan  kegiatan sosialisasi  moderasi  beragama  yang  melibatkan  tokoh-tokoh agama.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pengarusutamaan  narasi moderasi  beragama  tidak  hanya  berada  dalam  dunia  akademik, tetapi  juga  di  kalangan  figur-figur  dan  tokoh-tokoh  masyarakat dalam  perspektif  yang  sama.  Dalam  catatan  pimpinan  IAIN Takengon,  moderasi  beragama  sebagiannya  masih  dipersepsi keliru,  misalnya  moderasi  beragama  dipahami  sebagai modernisasi  agama.  Di  samping  itu,  juga  telah  dilakukan pembicaraan dengan instansi  terkait  seperti  Kementerian Agama Wilayah  Aceh  dalam  meningkatkan  kualitas  guru  yang  ada  di Kabupaten  Aceh  Tengah  dalam  wawasan  narasi  moderasi beragama  (Wakil  Rektor  1  IAIN  Takengon,  wawancara,  2 September 2021).

## Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama
Sosialisai  narasi  moderasi  beragama  telah  terlaksana  di PTKIN  Aceh,  tetapi  dengan  tingkat  dan  keadaan  sosialiasi  yang berbeda-beda.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  lapangan dengan  berbagai  informan  dapat  dinyatakan  bahwa  terdapat  dua pelaksana sosialisasi narasi moderasi beragama seperti tabel di bawah ini.
Tabel 3. Pelaksana Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama
PELAKSANA SOSIALISASI NARASI MODERASI BERAGAMA Rumah  Moderasi Beragama Unit  Pelaksana  Teknis (UPT) Lainnya Fakultas  Program Studi Sumber : Hasil Wawancara
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  empat  pelaksana  kegiatan sosialiasi  narasi  moderasi  beragama  di  PTKIN  Aceh.  Pertama, sosialiasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi  Beragama.  Hal  ini  seperti  yang  terlihat  di  STAIN Meulaboh.  Kedua,  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  yang dilakanakanan oleh unit kerja yang ada di PTKIN. Jadi bukan oleh Rumah  Moderasi  Beragama  sebagai leading sektor  pusat  edukasi dan  pengarusutamaan  narasi  moderasi  beragama  di  PTKIN.  Hal ini  seperti  terlihat  di  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh,  IAIN Lhokseumawe dan IAIN Takengon.
Menyangkut  pelaksanaan  sosialisasi  narasi  moderasi beragama oleh unit teknis (UPT) lainnya, ada beberapa realitas di lapangan  yang  dapat  diungkapkan. Pertama ,  keterlambatan pembentukan  Rumah  Moderasi  Beragama.  Sebagian  pimpinan  di PTKIN  berpikir  bahwa  untuk  tahap  awal,  kegiatan  sosialisasi narasi  beragama  dapat  saja  dilakukan  oleh  unit  kerja  yang  ada  di lingkungan  PTKIN.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  membentuk  unit baru  seperti  Rumah  Moderasi  Beragama  membutuhkan  waktu, baik  dari  segi  pembentukan  dan  konsolidasi  pengurus,  maupun sosialisasi  keberadaannya  kepada  unit-unit  lainnya.  Sementara kegiatan  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  yang  telah diamanatkan oleh Kementerian Agama segera harus dilakukan.
Kedua ,  Rumah  Moderasi  Beragama  telah  dibentuk,  tetapi belum  tersosialiasinya  Rumah  Moderasi  Beragama  di  lingkungan civitas akademika PTKIN tersebut. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama  di  UIN  Ar-Raniry  telah  ada  sejak  awal  Januari  2021, sementara  pelaksanaan  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama berlangsung pada akhir Juni 2021 dilaksanakan oleh unit lain. Hal ini terlihat dari keadaan di mana unit yang melaksanakan moderasi baru mengundang Ketua Rumah Moderasi Beragama pada hari H beberapa  saat  menjelang  pembukaan  acara  (Fds,  wawancara,  28 Agustus 2021). Ketiga , kurangnya koordinasi dan sinergisitas antar unit  sehingga  setiap  unit  berjalan  sendiri-sendiri.  Akibatnya kegiatan-kegiatan  dengan  tujuan  pokok  dan  fungsi  unit  tertentu direncanakan dan dilaksanakan oleh unit yang lain (Nrl, wawancara pribadi, 27 Agustus 2021).
Sedangkan  pelaksanaan  sosialiasi  narasi  beragama  oleh fakultas  dan  prodi  seperti  yang  terlihat  di  UIN  Ar-Raniry  dan IAIN  Lhokseumawe  dilaksanakan  sebagai  tanggung  jawab akademik dalam membincang dan mendiskusikan narasi moderasi beragama.    Fakultas  dan  Program  Studi  sebagai  unit  pelaksana bidang pendidikan dan pengajaran memiliki tanggung jawab dalam merespon  dan  mendiskusikannya  agar  civitas  akademika tercerahkan  dengan  wacana  dan  gerakan  yang  mulai  menguat. Wacana dan istilah moderasi beragama relatif baru dikumandangkan  oleh  Kementerian  Agama,  meskipun  sebagian substansinya  adalah  gagasan  lama  perlu  dibincangkan  dan didiskusikan oleh civitas akademika.
Dari  beberapa  bentuk  kegiatan  yang  dilaksanakan,  seperti dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4. Bentuk Pelaksanaan Sosialiasi Moderasi Beragama
Bentuk Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama
Seminar Workshop Studium General Diskusi Ilmiah Terjadwal Sumber : Hasil Wawancara
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  ada  empat  bentuk  pelaksanaan sosialisasi  narasi  moderasi  beragama,  yaitu  seminar,  workshop, studium general, dan diskusi ilmiah terjadwal. Pelaksanakan sosialisasi
narasi  moderasi  beragama  dalam  bentuk  seminar  adalah  pemaparan materi  moderasi  beragama  oleh  ahlinya  dengan  waktu  yang  relatif singkat  berkisar  antara  satu  hingga  tiga  jam.  Tema  seminar  bisa mengambil tema yang menarik dan disesuaikan dengan moment hari dan lain sebagainya. Sebagai sebuah seminar, kegiatan tersebut hanya dimaksudkan untuk membahas dan mencari solusi atas suatu masalah melalui konsep tertentu.
Di UIN Ar-Raniry seminar moderasi beragama dilaksanakan oleh  Program  Studi  Sosiologi  Beragama  pada  tanggal  29  September 2021 yang mengambil topik, “Moderasi Beragama: Perspektif Kristen tentang Toleransi antar Umat Beragama”. Pembicara dalam seminar ini  adalah  Pdt.  Palti  H.  Panjaitan,  dari  Biro  Pengmas  HKBP Indonesia,  dan  Pdt.  Tri  Kridaningsih,  dari  GKJW  Bangsorejo Jombang. Kegiatan ini dilakukan secara online (webinar).
STAIN  Teungku  Dirundeng  telah  melaksanakan  sosialisasi moderasi  beragama  dalam  bentuk  webinar  sebanyak  tiga  kali.  Tiga webinar ini dilaksanakan oleh Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku  Dirundeng.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  Ketua  STAIN dalam  Surat  Keputusannya  tentang  pengurus  unit  kajian  Seuramo Moderasi  Beragama  di  mana  unit  ini  sebagai leading sektor  dalam edukasi,  pembinaan,  pendampingan,  penguatan  wacara  gerakan moderasi beragama, penanaman  Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
Sejalan  dengan launching Seuramo  Moderasi  Beragama, STAIN Teungku Dirundeng melaksanakan webinar pertama dengan tema:  “Moderasi  Beragama  dan  Tantangan  di  Era  Disrupsi.” Pembahasan tema ini menghadirkan tiga pemateri, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Aminy Lubis, Antroplog UIN Ar-Raniry Banda  Aceh,  Reza  Indria,  dan  Ketua  STAIN  Teungku  Dirundeng Meulaboh, Inayatillah.
Webinar  kedua  yang  diselenggarakan  pada  19  Juni  2021, bertemakan  Sosialisasi  Seuramo  Moderasi  Beragama  dan  Webinar Nasional. Pembicara dalam webinar ini: 1) Masni, Peneliti Pusat Studi Gender  dan  Anak  STAIN  Meulaboh  dengan  judul  presentasi “Perempuan  dalam  Diskursus  Moderasi  Beragama” ;  2)  Hasnan  Bachtiar, Peneliti  Pusat  Studi  Islam  dan  Filsafat  UMM  Malang  dengan  judul presentasi, “Menempatkan Minoritas  dalam  Kerangka Moderasi  Beragama ;
dan  3)  Iip  Rifai,  peneliti  Omar  Institute  Banten,  dengan  judul presentasi “Menyoal Agama dan Politik Identitas).”
Webinar  ketiga  dilaksanakan  pada  tanggal  19  Agustus  2021 mengambil  tema,  “Sharing  Session  Moderasi  Beragama:  Hijrah  & Kemerdekaan, dari Kejumudan Menuju Kasih Sayang Sesama Insan”. Pembicara  dalam  webinar  ini  adalah  M.  Ikhwan  (Ketua  Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh), Dr. Erizar, M.Ed, Dr. Anton Jamal,  M.A,  Hanif,  Lc,  M.A,  Aan  Muhammady,  M.  MlS,  Tuti Hidayati,  M.Ed,  Ahmad  Fauzi,  M.Pd,  dan  Faizatul  Husna,  M.A. Semua  pembicara  pada  webinar  tersebut  adalah  dosen  STAIN Meulaboh (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh, wawancara, 24 Agustus 2021).
Sementara  workshop  adalah  kegiatan  yang  dimaksudkan untuk  mencari  solusi  yang  diharapkan  bersama  atas  suatu  masalah. Sebagai  workshop,  kegiatan  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama dilaksanakan selama beberapa hari. Dengan durasi yang lebih panjang ini,  diharapkan  terdapat  kesamaan  persepsi  dan  juga  solusi  yang diharapkan untuk implementasi moderasi beragama.
UIN  Ar-Raniry  misalnya,  telah  melaksanakan  kegiatan sosialiasi  narasi  moderasi  beragama  pada  tanggal  22-26  Juni  2021 dalam bentuk workshop dengan tema “Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi  Pemahaman  Nilai  Keagamaan  dalam  Pendidikan  Tinggi Islam.”  Workshop  ini  diikuti  160  dosen  dari  berbagai  disiplin  ilmu. Pemateri dalam worshop ini menghadirkan Dr. Ahmad Suedy, M.A, M.  Hum,  Dekan  Fakultas  Islam  Nusantara,  Universitas  Nahdhatul Ulama,  Jakarta,  dan  Dr.  Junaidi  Simun,  M.A,  Manager  Riset  dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP) Jakarta.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Penjaminan  Mutu (LPM)  UIN  Ar-Raniry  di  bawah  koordinasi  Pusat  Pengembangan Standar Mutu. Khatib A. Latief sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu menyatakan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk menelusuri  gagasan  dan  pemikiran  moderasi  beragama  yang  dapat diterapkan  dosen  dalam  proses  pembelajaran  dan  mencari  langkah- langkah  dinamis  untuk  membangun  moderasi  beragama  dalam kerangka  pluralisme  bangsa.  Diharapkan  dari  workshop  ini  dapat terindentifikasi  gagasan  perumusan  moderasi  beragama  yang kontekstual  dengan  kultur  Aceh  yang  religius,  teridentifikasi  pula
langkah-langkah  dinamis,  berkeadilan,  dan  berimbang  dalam penerapan  moderasi  beragama  di  dunia  pendidikan  di  Aceh,  dan mampu  menumbuhkembangkan  sikap  toleransi  dan  akomodatif terhadap nilai religiusitas agama dalam budaya Aceh (Mursal Ismail, “UIN Ar-Raniry Gelar Workshop Moderasi Beragama” 24 .
Pada  IAIN  Lhokseumawe,  sosialisasi  narasi  beragama dilakukan  dengan  bentuk  pengiriman  beberapa  orang  dosen  dan karyawan  untuk  mengikuti  kegiatan  workshop  moderasi  beragama yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Diklat  Kementerian  Agama  Wilayah Aceh.  Sebagaimana  diungkapkan  Rektor  IAIN  Lhokseumawe, pengiriman  tersebut  dimaksudkan  agar  para  peserta  mendapatkan edukasi  dan  memiliki  wawasan  narasi  moderasi  bergama  yang kemudian  muncul  agen-agen  pengarustamaan  narasi  moderasi beragama  di  IAIN  Lhokseumawe.  Pada  tahun  2022,  akan  diadakan pelatihan  sendiri  oleh  IAIN  Lhokseumawe  untuk  dosen,  karyawan dan mahasiswa. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama (Wawancara, 31 Agustus 2021).
Di samping itu, sosialiasi narasi moderasi beragama juga telah dilaksanakan dalam bentuk studium general. Studium General adalah kuliah umum yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, baik fakultas maupun  program  studi  untuk  meningkatkan  wawasan  civitas akademika  tentang  suatu  topik  keilmuan.  Di  UIN  Ar-Raniry misalnya,  kegiatan  sosialiasi  narasi  moderasi  beragama  dilaksanakan oleh Prodi Studi Agama-agama. Sekretaris  prodi  menyatakan bahwa Prodi  Studi  Agama-agama  telah  mengangkat  tema  moderasi beragama dalam Studium General dengan topik “Kiat Umat Buddha dalam  Membumikan  Nilai-nilai  Moderasi  Beragama  di  Indonesia”. Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  16  September  2021. Narasumber  dalam  kegiatan  ini  adalah  Ketut  Panji  Budiawan,  SH., S.Ag., MM. dari Kantor Wilayah Kemenag  Provinsi Aceh, dan Kho
24 Mursal Ismail, “UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber Artikel Ini Telah Tayang Di SerambiNews.Com Dengan Judul UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasum,” Serambinews, 23 Juni  2021,  2021,  https://aceh.tribunnews.com/2021/06/23/uin-ar-raniry-banda- aceh-gelar-workshop-moderasi-beragama-begini-maksudnya-hingga-materi- narasumber.
Khie Siong, ketua Yayasan Hakka Aceh (Wawancara, 16 September, 2021).
Di  samping  itu,  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  juga disalurkan  melalui  ruang  epistimologi  dosen  dalam  bentuk  diskusi bulanan.  Setiap  fakultas  sudah  dibentuk  ruang  dan  melalui  ruang tersebut, isu-isu sosialisasi narasi beragama dapat disalurkan. Kegiatan sosialisasi narasi beragama melalui forum diskusi terjadwal ini terjadi di IAIN Lhokseumawe. Rektor IAIN Lhokseumawe
mengungkapkan  bahwa  forum  ini  adalah  kegiatan  mingguan  dan  ia juga sering menghadiri kegiatan ini. (Wawancara, 31 Agustus 2021).

## Moderasi Beragama dalam Kegiatan Tridharma
Implementasi  moderasi  beragama  dalam  proses  pendidikan seperti  penerapan  moderasi  beragama  dalam  kurikulum  belum diimplementasikan. Hal ini karena implementasi moderasi beragama dalam  proses  belajar  mengajar  memerlukan  beberapa  aski pendahuluan. Di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh seperti yang diungkapkan  Ketua  Rumah  Moderasi  Beragama,  kegiatan implementasi moderasi beragama lebih fokus pada upaya sosialisasi, baik  sosialisasi  Rumah  Moderasi  Beragama  sebagai leading sektor dalam  pengarusutamaan  narasi  moderasi  beragama,  serta  sosialiasi narasi  moderasi  beragama  kepada  seluruh  civitas  akademika.  Untuk dapat diterimanya narasi moderasi beragama di tengah-tengah civitas akademika,  PTKIN  akan  membutuhkan  waktu  yang  cukup (Wawancara, 24 Agustus 2021).
Di  samping  itu,  implementasi  moderasi  beragama  dalam kurikulum  masih  mencari  bentuk-bentuk  yang  ideal.  Hal  ini disebabkan  masing-masing  prodi  memiliki  spesifikasi  keilmuan masing-masing.  Di  samping  itu,  juga  kultur  Aceh  yang  bisa  jadi berbeda  dengan  masyarakat  lain,  juga  menjadi  pertimbangkan bagaimana  mencari  bentuk  yang  implementasi  moderasi  beragama yang ideal.
Inilah  yang  dilakukan  UIN  Ar-Raniry  pada  akhir  Juni  2021, sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  kepada  dosen-dosen  dalam bentuk  workshop  selama  empat  hari.    Workshop  ini  sebagaimana yang  disampaikan  Khatib  A.  Latief  sebagai  penanggung  jawab workshop ini kepada media, dimaksudkan untuk menelusuri gagasan dan  pemikiran  moderasi  beragama  yang  dapat  diterapkan  dosen  di
dalam  proses  pembelajaran  dan  mencari  langkah-langkah  dinamis untuk  membangun  moderasi  beragama  dalam  kerangka  pluralisme bangsa.  Dengan  terlaksananya  workshop  tersebut,  diharapkan  dapat terindentifikasi  gagasan  perumusan  moderasi  beragama  yang kontekstual,  selaras  dengan  kultur  Aceh  yang  religius  di  perguruan tinggi  yang  akomodatif  terhadap  nilai  religius  agama  dalam  budaya Aceh 25 .
Pada  IAIN Lhokseumawe seperti yang diungkapkan Rektor, bentuk  pelembagaan  moderasi  beragama  dalam  kegiatan  belajar mengajar  dilakukan  dengan  cara  menanamkan  prinsip  wasatiyah, terutama  dalam  mata  kuliah  yang  sangat  terkait  seperti kewarganegaraan,  fikih,  pendidikan,  dan  sejarah.  Dalam  fikih misalnya, ditekankan bagaimana toleransi bermazhab yang dilakukan oleh  imam-imam  mazhab.  Adapun  mengenai  teknis  integrasi moderasi  beragama  dalam  proses  perkuliahan,  IAIN  Lhokseumawe sedang  menyiapkan  juknis  untuk  itu.  (Wawancara,  31  September 2021)
Ini  juga  yang  akan  dilakukan  IAIN  Takengon.  Institut  ini akan  melaksanakan  workshop  integrasi  muatan  moderasi  beragama dalam  kurikulum  yang  diikuti  oleh  dosen.  Hal  ini  didasari  bahwa perlu adanya konsep yang matang bagaimana mengintegrasikan narasi moderasi  beragama  ini  dalam  proses  belajar  mengajar.  Sebagaimana yang  diungkapkan  Wakil  Rektor  I  IAIN  Takengon,  pimpinan menyadari  bahwa  terhadap  keragaman  yang  luar  biasa  di  antara dosen, baik bidang ilmu, cara mengajar dan lain sebagainya. Karena itu,  workshop  yang  akan  dilaksanakan  ini  nantinya  diharapkan melahirkan  modul  integrasi  moderasi  beragama  pada  kurikulum IAIN  Takengon  dengan  penciri  tertentu  (Wawancara,  2  September 2021).
Di  STAIN  Teungku  Dirundeng,  seperti  yang  dinyatakan Ketua STAIN, pada tahun 2022 akan dilaksanakan review kurikulum untuk  memastikan  apakah  kurikulum  sudah  benar-benar  bersifat KKNI atau belum. Sejalan dengan hal itu, nanti juga akan dibicarakan bagaimana  model  integrasi  narasi  moderasi  beragama  ini  masuk dalam kurikulum (Wawancara, 25 Agustus 2021).
Beberapa  PTKIN  Aceh  sampai  pada  tahap  ini  menyatakan bahwa  mencari  bentuk  implementasi  moderasi  beragama  dalam bentuk  silabus  dan  Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS)  telah menjadi berbincangan secara pribadi di kalangan pengurus Seuramoe Moderasi  Beragama.  Hal  ini  disebabkan  karena  moderasi  beragama, tidak  hanya  sebatas  sosialisasi  narasi  semata,  tetapi  juga  arahnya sampai pada implementasinya dalam kurikulum.  Di sisi lain, seperti diungkapkan  Ketua  STAIN  Teungku  Dirundeng  Meulaboh,  untuk penyesuaian  kurikulum  tidak  dapat  dilakukan  setiap  tahun,  karena idealnya  kurikulum  disesuaikan  perlima  tahun  (Wawancara,  25 Agustus 2021).
Kajian dan publikasi moderasi beragama telah dilakukan oleh civitas  akademika  PTKIN  Aceh.  Di  UIN  Ar-Raniry  misalnya,  pada tahun  2021  ini  terdapat  beberapa  kajian  dengan  judul:  1) Studi Toleransi  dan  Multikultural  Menuju  Moderasi  Beragama  dalam  Perspekstif Akademis  di  Perguruan  Tinggi  (analisis  Komparatif  UIN  Ar-Raniry  dan UIN  Antasari ),  2) Internalisasi  dan  Penerapan  Nilai-nilai  Moderasi Beragama  dalam  Buku  Ajar  al-Qur’an  Hadis  Madrasah  Aliyah ,  3) Konstruksi  Moderasi  Agama  dan  Budaya  Melalui  Komunikasi  antara  Iran dan  Indonesia ,  4) Aktualisasi  Moderasi  Beragama  Oleh  PTKIN  dalam Mencegah  Radikalisme  di  Aceh, 5) Menakar  Moderasi  Beragama  di  Negeri Syariat:  Telaah  Implementasi  Kebijakan  Moderasi  Beragama  pada  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN)  Aceh (Nomine  Proposal Penelitian UIN Ar-Raniry, 2021);  6) J urnalisme Damai: Kajian Terhadap Narasi  Moderasi  Beragama  pada  Pemberitaan  Media  Serambi  Indonesia  dan Waspada (Nomine Proposal Penelitian IAIN Lhokseumawe, 2021).
Akan  tetapi,  kajian  yang  dilakukan  tersebut  sebatas  gagasan pribadi  peneliti  yang  merespon  kebijakan  moderasi  beragama  yang dicetuskan oleh Kementerian Agama RI. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian  dosen  telah  menangkap  dan  berusaha  untuk  melakukan kajian  dan  publikasi  gagasan  moderasi  beragama.  Untuk  ke  depan stimulus harus diberikan kepada dosen untuk melakukan kajian lebih banyak terkait dengan moderasi beragama.
Di  IAIN  Lhokseumawe,  Rektor  telah  menegaskan  kepada Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  bahwa  wajib untuk menyediakan tema penelitian moderasi beragama, gender, dan anak. Jadi penelitian moderasi beragama, penelitian terkait isu gender,
penelitian  tentang  isu  anak,  merupakan  suatu  keharusan  di  lembaga penelitian IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).
Sejauh  kegiatan  moderasi  beragama  yang  telah  dilakukan  di PTKIN  Aceh,  belum  ada  resistensi  dari  para  civitas  akademika. Meskipun  terdapat  sebagian  civitas  akademika  masih  mencurigai gagasan  implementasi  moderasi  beragama.  Beberapa  pimpinan PTKIN  di  Aceh  menyatakan  belum  ada  kritik  dan  tindakan  yang mengarah  pada  upaya  penolakan  terhadap  kebijakan  implementasi moderasi  beragama.  Menurut  Ketua  STAIN  Teungku  Dirundeng, memang  terdapat  kekhawatiran  dari  sejumlah  pimpinan  dan pengelola Rumah Moderasi Beragama terutama pada PTKIN wilayah Utara  Timur  dan  berusaha  untuk  membuat  kegiatan  moderasi beragama  ini  dengan  nama  lain.  Namun,  tetap  disepakati menggunakan  istilah  moderasi  beragama  (Wawancara,  25  Agustus 2021.
Meskipun tidak ada resistensi dari civitas akademika, namun beberapa  pertanyaan  masih  muncul  dari  mereka. Pertama ,  mengapa moderasi  yang  dicetuskan  oleh  pemerintah  hanya  moderasi  dalam beragama saja, tidak ada wacana moderasi dalam bidang-bidang lain, seperti moderasi dalam politik. Bahkan moderasi dalam bidang politik dipandang  lebih  penting  dan  urgen  melihat  banyaknya  kasus-kasus dunia politik yang membawa negara pada keterbelakangan, seperti ide merubah  ideologi  Pancasila  menjadi  ekasila,  korupsi,  dan  berbagai kebijakan  yang  “tidak  masuk  akal”  (Mhd,  wawancara,  4  September 2021).
Kedua , moderasi beragama dirasakan seperti “memberi jalan” bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan Islam. Hal ini didasarkan  atas  pandangan  bahwa  masalah  terbesar  bangsa  ini bukanlah  radikalisme  dan  ekstimis,  tetapi  meningkatnya  korupsi dengan  nilai  yang  fantastis,  meningkatnya  eksploitasi,  semakin kuatnya  kapitalis  dan  monopoli.  Kekayaan  alam  yang  subur,  lautan yang  terbentang  luas  tidak  dapat  menjadikan  bangsa  ini  menjadi bangsa yang sejahtera dan berkecukupan.  Meningkatnya korupsi dan hal-hal  yang  disebutkan  di  atas  tidak  terjadi  dalam  dunia  atau lembaga-lembaga  keagamaan,  tetapi  pada  lembaga  politik  dan pemerintahan (NY, Wawancara, 31 Agustus 2021).
Di sisi lain, moderasi beragama yang tidak memiliki anggaran tersendiri  menjadi  penghambat  percepatan  laju  implementasi moderasi  beragama  di  PTKIN.  Anggaran  moderasi  beragama dibebankan pada DIPA masing-masing isntitusi. Jadi, PTKIN harus mensiasati dengan berbagi anggaran kegiatan-kegiatan yang selama ini rutin dilaksanakan dan dibutuhkan setiap tahunnya.
Kendala  ini  terutama  sekali  dirasakan  oleh  PTKIN  yang jumlah mahasiswanya relatif sedikit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh  Wakil  Rektor  II  IAIN  Takengon,  sebagian  PTKIN  yang  baru berubah status misalnya dari STAIN ke IAIN, besar anggaran masih anggaran STAIN. Di beberapa PTKIN yang jumlah mahasiswa relatif sedikit  yang  sebagian  faktornya  disebabkan  efek  pandemi  covid-19 tidak  dapat  leluasa  untuk  mengalokasikan  dana  untuk  kegiatan sosialiasasi  narasi  moderasi  beragama  ini  (Wawancara,  3  September 2021).
Sejalan  dengan  sebagian  PTKIN  yang  jumlah  mahasiswa relatif  sedikit,  sesuai  dengan  aturan  baru,  pembantu  Rektor  dibatasi hanya dua orang. Seperti yang diungkapkan pembantu Rektor I IAIN Takengon,  beban  kerja  yang  bertambah  mengurus  persoalan kemahasiswaan dan kerja sama yang selama ini menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor III menjadi tugas pokok dan fungsi Wakil  Rektor  I.  Bertambahnya  tugas  pokok  dan  fungsi  menjadikan semakin banyak dan panjangnya antrian tugas yang harus dijalankan (Wawancara, 2 September 2021).

## D. Kesimpulan
Rumusan  kebijakan  implementasi  moderasi  beragama  telah memiliki  landasan  yang  kuat  yang  tampak  terus  menerus disempurnakan  oleh  Kementerian  Agama.  Payung  hukum  moderasi beragama  telah  mendapat  kekuatan  dengan  masuknya  moderasi beragama  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  18  tahun  2020  tentang RPJMN  tahun  2020–2024.  Di  kementerian  Agama  sendiri  telah dikeluarkan  beberapa  PMA  dan  Peraturan-Peraturan  Dirjen  Pendis untuk  memberi  penguatan  implementasi  moderasi  beragama  di Perguruan  Tinggi.  Berkenaan  dengan  anggaran  implementasi moderasi  beragama  di  Perguruan  Tinggi  belum  disediakan  alokasi khusus.  Tetapi  dibebankan  kepada  DIPA  masing-masing  Perguruan
Tinggi.  Ini  berarti  pembiayaan  implementasi  moderasi  beragama harus  disiasati  dan  berbagi  dengan  kegiatan-kegiatan  lain.  Sebagian pimpinan  mengharapkan  ada  alokasi  dana  khusus  oleh  kementerian dalam pengarusutamaan moderasi beragama ini di PTKIN.
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  di  Aceh  telah melaksanakan kebijakan moderasi beragama. Pada umumnya PTKIN Aceh  telah  mendirikan  Rumah  Moderasi  Beragama  yang  telah diamanatkan oleh Dirjen Pendis pada akhir tahun 2019, namun ada juga  PTKIN  yang  belum  mendirikan  Rumah  Moderasi  Beragama karena  beberapa  persoalan.  Namun  demikian  pendiriannya  pada tahun 2021 ini telah menjadi program prioritas. Sebagian kecil Rumah Moderasi Beragama telah aktif melaksanakan kegiatan sebagai leading sektor  implementasi  kebijakan  moderasi  beragama,  sedangkan sebagian  lagi  belum  aktif  melaksanakan  kegiatan  meskipun keberadaannya  telah  cukup  lama.    Sedangkan  sebagian  lagi  belum aktif  disebabkan  hanya  baru  beberapa  bulan  berdiri.  Namun demikian,  kegiatan  implementasi  moderasi  beragama  tetap  berjalan, meskipun  tidak  dilaksanakan  oleh  Rumah  Moderasi  Beragama.  Hal ini  dikarenakan  implementasi  beragama  telah  menjadi  Perjanjian Kerja  (Perkin)  Rektor  dengan  Dirjen  Pendis.  Bagi  PTKIN  yang Rumah  Moderasi  Beragamanya  belum  aktif,  kegiatan  implementasi moderasi  beragama  dilakukan  oleh  unit  lain  seperti  Wakil  Rektor  I dan  Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM).  Terdapat  beberapa  tipologi implementasi kebijakan moderasi beragama. Pertama , sosialisasi narasi moderasi beragama dalam bentuk webinar-webinar. Kedua , sosialisasi narasi beragama dalam bentuk workshop yang menghabiskan waktu beberapa  hari. Ketiga ,  sosialisasi  narasi  moderasi  beragama  yang dilaksanakan  dalam  kegiatan  diskusi  dosen  yang  terjadwal  secara rutin.  Implementasi  moderasi  beragama  dalam  kegiatan  tridharma perguruan  tinggi  belum  dilakukan  karena  masih  masih  memerlukan aksi  pendahuluan  dan  juga  mencari  bentuk  yang  tepat  dalam pelakanaan  implementasinya.  Namun  demikian,  pemikiran  ke  arah implementasi  moderasi  beragama  dalam  kegiatan  tridharma perguruan tinggi sudah mulai dipikirkan oleh petinggi PTKIN Aceh.

## Daftar Pustaka

## Buku Teks
Hasibuan, M. Manajemen Dasar . Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
Penulis, Tim. Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
Penyusun, Tim. Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Kementerian  Agama. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020
– 2024 . Jakarta: Kementerian Agama, 2020.

## Jurnal Ilmiah
AR,  Samsul.  “Peran  Guru  Agama  Dalam  Menanamkan  Moderasi Beragama.” Al-Irfan Volume  3,  no.  Nomor  1,  Maret  (2020): 37–51.
Hani Hiqmatunnisa’, Ashif Az Zafi. “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam  Dalam  Pembelajaran  Fiqih  Di  PTKIN  Menggunakan Konsep Problem Based.” Learning, JIPIS Volume 29, no. No. 1, April (2020): 27–35.
Hefni,  Wildani.  “Moderasi  Beragama  Dalam  Ruang  Digital:  Studi
Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama  Di  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Negeri.” Jurnal Bimas Islam Vol. 13, no. No. 1
(2020): 1–22.
Herman.  “Implementasi  Model  Pembelajaran  Berbasis  Moderasi Beragama.” Islam  Universalia  –  International  Journal  of  Islamic Studies and Social Sciences Vol. 2, no. Number 2 (2020): 258–86.
Koko  Adya  Winata,  Tatang  Sudrajat,  Yuyun Yuniarsih,  Qiqi  Yullati Zaqfah.  “Peran  Dosen  Dalam  Pembelajaran  Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Untuk  Mendukung  Program Moderasi Beragama.” Jurnal Pendidikan Vol. 8, no. No. 2 (2020): 94–110.
Sutrisno,  Edy.  “Aktualisasi  Moderasi  Beragama  Di  Lembaga
Pendidikan.” Jurnal Bimas Islam Vol. 12, no. No. 1 (2019): 233– 48.
Yedi  Purwanto,  Qowaid,  Lisa’diyah  Ma’rifataini,  Ridwan  Fauzi. “Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di  Perguruan  Tinggi.” Edukasi,  Jurnal  Penelitian  Pendidkan Agama Dan Keagamaan, 17, no. 2 (2019): 110–24.

## Referensi Online danWawancara
Abadi,  Alfian  Putra.  “Setara  Institute  Sebut  10  Kampus  Terpapar Paham  Radikalisme.”  Tirto.id,  2019.  https://tirto.id/setara- institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh.
Ismail,  Mursal.  “UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  Gelar  Workshop Moderasi  Beragama,  Begini  Maksudnya  Hingga  Materi Narasumber  Artikel  Ini  Telah  Tayang  Di  SerambiNews.Com Dengan  Judul  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  Gelar  Workshop Moderasi  Beragama,  Begini  Maksudnya  Hingga  Materi
Narasum.” Serambinews, 23 Juni 2021, 2021.
https://aceh.tribunnews.com/2021/06/23/uin-ar-raniry- banda-aceh-gelar-workshop-moderasi-beragama-begini- maksudnya-hingga-materi-narasumber.
Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 tentang  Kelompok Kerja Penguatan Moderasi  Beragama  pada  Kementerian  Agama,  Pub.  L.  No. 328 (2020).
Muhammadiyah,  Hilmi.  “Moderasi  Beragama.”  Republika,  2019. https://republika.co.id/berita/pmka35440/moderasi- beragama.
Pendis,  Direktorat  Jenderal.  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Islam Nomor:  B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021,  tanggal  12
Maret  2021,  tentang  Petunjuk  Teknis  Rumah  Moderasi Beragama., Pub. L. No. B-
717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 (2021).
PPN/Bappenas,  Kementerian. Rancangan  Teknokratik  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024 .  Jakarta:
Kementerian PPN / Bappenas, 2020.
Rahayu, Lisye Sri. “Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa Di RI Terpapar
Radikalisme.” Detiknews, 2019.
https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234- mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme.
Read, Min. “Seminar IAIN Langsa, Jaga Semangat Mahasiswa Semai Moderasi  Beragama.”  Ikhlas  Beramal  News,  2019. https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/seminar-iain- langsa-jaga-semangat-mahasiswa-semai-moderasi-beragama/.
Redaksi.  “STAIN  Meulaboh  Bentuk  Rumah  Seuramoe  Moderasi Beragama.” Koranindependen, 2020.
Riwat,  Nat.  “UIN  Gelar  Seminar  Pencegahan  Radikalisme  Dan
Kebhinnekaan.” UINar-Raniry, 2019. https://uin.ar- raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-gelar-seminar- pencegahan-radikalisme-dan-kebhinnekaan.