## PENGARUH PEMAHAMAN,  KUALITAS PELAYANAN,  DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP PELAKU UMKM SESUDAH PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013
(Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari )
Suyanto* Diana Alim Kholifah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *iyantsuyanto@gmail.com

## ABSTRACT
This study was conducted to examine the effect of omprehension, quality of service, and tax penalties to the level of i taxpayer compliance UMKM in KPP Pratama Wonosari. While  this study was  conducted  to  examine  the  effect  of  comprehension,  quality  of  service,  and  tax  penalties simultaneousuly level of  taxpayer compliance UMKM in KPP Pratama Wonosari . This study uses the dependent variable is tax compliance while independent variable are of comprehension, quality of service, and tax penalties. The sampling technique that is taken  sksidental sampling. Aksidental sampling is technique determination sample based spontaneity factor, meaning anyone inadertently meet  with  investigators  and  accordance  with  characteristics  (traits)  than  that  person  is  used  as  s sample.
This  study classified in  quantitative research. Data  collection procedures using a question are  wich  was  distributed  to  the  public  filled  by  an  taxpayer.  While    data  analys  techniques  using multiple regression analysis bye the F-test, koefisien determine R 2 , and T-test. Quality data test of validitas test and reliability test. The clasical assumption test of normaliy test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test.
The result showed the  Comprehension and quality of  services significant  positive effect  on the  level  of  compliance  of  taxpayer.  While  tax  penalties  not  significant  effect  on  the  level  of compliance  of  taxpayer.  And  simultaneousulycomprehension,  quality  of  service,  and  tax penaltiessignificant positive effect on the level of compliance of taxpayer. Results of determination (R2) that show the influence of the kepauhan 70.7% and the remaining 29.3% is influenced by other factors.

## Keywords: comprehension, quality of service, tax penalties, compliance

## PENDAHULUAN
Sumber  penerimaan  negara  berasal  dari pajak,  bukan  pajak,  dan  hibah.  Sumber Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  terbesar  dari  sektor  pajak.  Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  terus dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dalam  hal  ini merupakan  tugas  Direktorat  Jenderal  Pajak. Berbagai  upaya  dilakukan  Direktorat  Jenderal Pajak  agar  penerimaan  pajak  maksimal,  antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan
intensifikasi  pajak.  Hal  tersebut  dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun 2013  adalah  peraturan  baru  yang  mengatur besarnya  pajak  terutang  atas  penghasilan  wajib pajak  (WP)  dengan  peredaran  bruto  teetentu dalam  tahun  pajak.  Peraturan  baru  ini  bersifat final  dengan  tarif  1%  dari  peredaran  bruto. Dalam  pajak  ada  beberapa  hal  yang  terkait yaitu:  orang  atau  badan  (subjek  pajak),  barang atau  bentuk  sebagai  dasar  pengenaan  pajak (objek pajak), dan tarif pajak.

## Tabel 1 Kepatuhan WP Pelaku UMKM Kreteria Pelaporan SPT KPP Pratama Wonosari Tahun 2014
Jenis WP WP Realisasi Penyampaian SPT Rasio Kepatuhan WP Terdaftar Wajib SPT KB LB Nihil Total Badan 1.724 1.191 179 1 483 663 55,67% OP 4.328 3.349 416 1 604 1.021 30,49%

## Sumber KPP Pratama Wonosari Tahun 2015
Tabel  1menjelaskan  kepatuhan  WP pelaku  UMKM  kreteria  pelaporan  SPT  KPP Pratama  Wonosari  Tahun  2014  jumlah  rasio kepatuhan  WP  37,09%.  WP  badan  yang terdaftar  yaitu  1.724  dengan  wajib  SPT  yaitu 1.191,  tetapi  dalam  realisasi  penyampaian  SPT terdapat 179 KB, 1 LB, nihil 483, dan diperoleh rasio kepatuhan 55,67%. Sedangkan WPOP dari jumlah yang terdaftar 4.328 terdapat wajib SPT 3.349  dengan  realisasi  penyampaian  SPT  416 KB,  1  LB,  604  nihil,  dan  diperoleh  rasio kepatuhan 30,49%.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pemahaman  WP
Menurut  Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia  pemahaman  adalah  sesuatu  hal yang  kita  pahami  dan  kita  mengerti  dengan benar.Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman  adalah  suatu  proses,  cara memahami, cara mempelajari sesuatu dengan  baik  supaya  paham  dan  mempunyai pengetahuan
PemahamanWP terhadap peraturan perpajakan  adalah  cara  WP  dalam  memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Pancawati 2011 ). Menurut Fikriningrum (2012) Pemahamam  merupakan  kemampuan  untuk menangkap  makna  dan  arti  dari  bahan  yang dipelajari.  WP  yang  tidak  memahami  peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham WP  terhadap  peraturan  perpajakan,  maka semakin  paham  pula  WP  terhadap  sanksi  yang akan  diterima  bila  melalaikan  kewajiban perpajakan  mereka.  WP  yang  benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan
sanksi  pidana  sehubungan  dengan  SPT  dan NPWP.
Pemahaman  adalah  tingkat  kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti, tujuan dan arti dari maksudnya. Dalam  hal  ini ia  tidak  hanya  hapal  secara verbalitas,  tetapi  memahami  isi  dari  suatu peraturan  yang  ada,  maka  dapat  mengubah, mengatur,  menjelaskan,  mendemonstrasikan, dan  memberi  contoh  sehingga  dalam  hal  ini mampu memberikan peningkatan dalam kepatuhan.
Untuk    mengetahui   pengetahuan  dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  yaitu:                  1) Mengisi  SPT  dengan  benar,  2)  Mengetahui Manfaat  akan  pembayaran  Pajak,  3)  Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, 4) Selalu  membayar  pajak  tepat  waktu,  5) Melaporan  SPT  tahunan    dengan  baik  dan benar.
Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai  WP  sangat  dibutuhkan  dalam  melakukan kegiatan perpajakan. Apabila WP telah mengetahui  dan  memahami  hak  WP  seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang  halus,pembangunan  sekolah-sekolah  negeri dan  lain-lain,  dan  mengetahui  kewajibannya sebagai  WP  seperti  membayar  pajak  dan melaporkan  SPT  tepat  waktu,  maka  mereka  akan melakukan kewajiban perpajakannya (Fikriningrum 2012)
Dengan  adanya self  assesment  system sebenarnya  WP  lebih  diberikan  kebebasan  dan kemudahan tersendiri dalam melakukan kegiatan  perpajakan,  tetapi  masih  banyak  WP yang  kesulitan  dalam  menghitung  jumlah pajaknya sendiri. Maka sebenarnya program self assesment system akan berjalan dengan baik jika WP  paham  tentang  cara  menghitung  pajaknya.
Dengan  pemahaman  yang  didapat  ditambah dengan kemudahaan  yang diberikan oleh fiskus tidak meunutup kemungkinan WP meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Pemahaman  WP  adalah  ilmu  dasar  atau informasi  dasar  WP  yang  harus  diketahui sebelum  melakukan  kewajiban  perpajakan. Setelah  WP  paham  akan  peraturan  yang dimaksud  mulai  akan  tumbuh  kesadaran  dalam hal  perpajakan.  WP  akan  melakukan  kepatuhan perpajakan  jika  mereka  memahami  peraturan dan  manfaat  akan  perpajakan  itu  sendiri.  WP yang  tidak  memahami  peraturan  perpajakan secara  jelas  cenderung  akan  menjadi  WP  yang tidak taat (Pancawati 2011).
Menurut  Adiputra  (2014)  WP  yang memiliki pemahaman tentang pajak, diharapkan menyadari  bahwa  peran  pajak  menjadi  sangat penting  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian  tujuan  pembangunan  yang  dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya pemahamanya tersebut bisa diimplementasikan  dengan  suatu  tindakan  yaitu pembayaran  dan  pelaporan  SPT  dan  dengan sendirinya tumbuh sikap patuh. Karena pemahaman  mendalam  tentang  perpajakan bukan  hanya  berguna  bagi  WP  atau  petugas pajak,  melainkan  juga  bagi  semua  masyarakat umum  karena  hasil  penerimaan  pajak  akan digunakan untuk fasilitas umum.
Ada  bebearapa  hal  yang  mendukung pemahaman WP untuk meningkatkan kepatuhan yaitu:  Pertama,    Perhatian:  cara  ini  bisa dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan kepada  pelaku  UMKM.        Kedua,    Relevansi: mengemukakan relevansi peraturan yang berlaku  dan  menjelaskan  manfaat  serta  tujuan pentingnya  perpajakan.  Ketiga,  Kepercayaan: memberikan kepercayaan kepada WP yang telah menguasai  maksut  adanya  pajak  dan  isi  akan peraturan  yang  berlaku  kepada  WP  lain  yang masih kurang paham. Dari landasan teori diatas maka hipotesis yang penulis buat adalah H 1 :  Pemahaman  WP  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan WP Pelaku UMKM

## Kualitas Pelayanan
Pelayanan  yang  berkualitas  menurut Supadmi  (2009)  adalah  pelayanan  yang  dapat memberikan  kepuasan  kepada  WP  dan  tetap dalam  batas  memenuhi  standar  pelayanan  yang dapat  dipertangung  jawabkan  serta  harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas adalah suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan dengan  produk,  jasa  manusia,  proses,  dan lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi harapan pihak yang menginginkannya.
Menurut Nafsi  (2014) pelayanan adalah cara  melayani  (membantu  mengurus  atau menyiapkan  segala  kebutuhan  yang  diperlukan seseorang). Kualitas pelayanan merupakan suatu sikap atau pertimbangan global tentang keuangan  dari  suatu  pelayanan  (Putra  2009). Menrut  Triyanto  (2013)  pelayanan  yang  baik yang  dilakukan  akan  mendorong  tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban  pajaknya.  Pelayanan  yang  baik  akan memberikan kenyamanan bagi WP (Jotopurnomo dan Mangoting 2013)
Menurut  Oentari  dan  Mangoting  (2013) Ada  lima  dimensi  kualitas  pelayanan  jasa  yang dapat dirincikan sebagai berikut: tangibles , atau bukti fisik, reliability , atau keandalan responsiveness ,  atau  ketanggapan, assurance , atau  jaminan  dan empathy ,  yaitu  memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi.
Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada  pihak  eksternal.  Penampilan  dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan  dan  keadaan  lingkungan  sekitarnya adalah  bukti  nyata  dari  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemberi  jasa,  yang  meliputi fasilitas  fisik  (gedung,  gudang,  dan  lain sebagainya)  ,  perlengkapan  dan  peralatan  yang dipergunakan  (teknologi),  serta  penampilan pegawainya.  Selain  itu  bukti  langsung  adalah fasilitas  dan  peralatan  fisik  serta  penampilan karyawan yang professional.
Reliability (keandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang  dijanjikan  secara  akurat  dan  terpercaya. Kinerja harus sesuai  dengan harapan pelanggan yang  berarti  ketepatan  waktu,  pelayanan  yang sama,  untuk  semua  pelanggan  tanpa  kesalahan,
sikap  yang  simpatik,  dan  dengan  akurasi  yang tinggi.  Keandalan  ini  mencakup  dua  hal  pokok yaitu  konsistensi  kerja  ( performance )  dan kemampuan  untuk  dipercaya  ( dependability ). Hal  ini  berarti  perusahaan  memberikan  jasanya secara  tepat  semenjak  saat  pertama  ( right  the first time ).
Responsiveness (ketanggapan) yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan  pelayanan  yang  cepat  (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang  jelas  menyebabkan  persepsi  yang  negatif dalam  kualitas  pelayanan.  Selain  itu  daya tangkap  adalah  keinginan  para  staf  untuk membantu  para  pelanggan  dan  memberikan pelayanan dengan tangga.
Assurance (jaminan)  yaitu  pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya para  pelanggan  kepada  perusahaan.  Terdiri  dari beberapa  komponen  antara  lain  komunikasi ( communication ), kredibilitas ( credibility ), keamanan  ( security ),  kompetensi  ( competence ), dan sopan santun  ( courtesy ). Selain itu jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,  dan  sifat  dapat  dipercaya  yang dimiliki  para  staff,  bebas  dari  bahaya,  risiko, atau keragu-raguan.
Empathy yaitu  memberikan  perhatian yang  tulus  dan  bersifat  individual  atau  pribadi yang  diberikan  kepada  para  pelanggan  dengan berupaya  memahami  keinginan  konsumen. Dimana  suatu  perusahaan  diharapkan  memiliki pengertian  dan  pengetahuan  tentang  pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik,  serta  memiliki  waktu  pengoperasian yang  nyaman  bagi  pelanggan.  Selain  itu  dapat didefinisikan  kemudahan  dalam  melakukan hubungan,  komunikasi  yang  baik,  perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  Atau  lebih  singkatnya  yaitu  tingkat perhatian terhadap para pelanggan".
Dalam  Keputusan  Menpan  Nomor  63 Tahun  2003  terdapat  sepuluh  prinsip-prinsip pelayanan prima sebagai berikut: 1) Kesederhanaanyaitu  prosedur  pelayanan  publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; 2) kejelasan dalam prinsip ini ada
beberapa  hal  yaitu:  persyaratan  teknis  dan administratif pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik,  dan  rincian  biaya  pelayanan publik  dan  tata  cara  pembayaran;  3)  kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan;  4)  akurasi  yaituproduk  pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah; 5) keamanan  yaitu  proses  dan  produk  pelayanan publik  memberikan  rasa  aman  dan  kepastian hukum;  6)  tanggung  jawabyaitu  pmpinan penyelenggara  pelayanan  publik  atau  pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan  pelayanan  dan  penyelesaian keluhan/persoalan  dalam  pelayanan  publik;  7 kelengkapan sarana dan  prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan  kerja  dan  pendukung  lainnya  yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika); 8) kemudahan  akses  yaitu  tempat  dan  lokasi  serta sarana  pelayanan  yang  memadai,  mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika;  9)  kedisiplinan,  kesopanan  dan keramahan  yaitu  pemberi  pelayanan  harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan  pelayanan  dengan  ikhlas;  10) kenyamanan , yaitu  lingkungan  pelayanan  harus tertib,  teratur,  disediakan  ruang  tunggu  yang nyaman,  bersih,  rapi,  lingkungan  yang  indah dan  sehat  serta  dilengkapi  dengan  fasilitas pendukung  pelayanan,  seperti  parkir,  toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
H 2 :  Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pelaku

## UMKM

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Jotopurnomo  dan  Mangoting (2013)  sanksi  merupakan  hukuman  negatif kepada  orang  yang  melanggar  peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan  adalah  hukuman  negatif  kepada orang  yang  melanggar  peraturan  dengan  cara membayar uang. Menurut Pranadata
(2014)sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar WP tetap memenuhi kewajiban perpajakannya  dikarenakan  dengan  adanya kerugian  yang  akan  didapat  oleh  WP  apabila tidak  membayarkan  pajak  yang  secara  otomatis akan  membuat  WP  harus  berpikir  apabila  tidak ingin  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Sanksi  perpajakan  diberikan  kepada  WP  agar WP  mempunyai  kesadaran  dan  patuh  terhadap kewajiban pajak (Rutiyaningsih 2011). WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko  2006).
Sanksi perpajakan diberikan kepada WP agar WP mempunyai kesadaran dan patuh akan kewajiban  perpajakan    (Rustianingsih  2011). Sanksi  perpajakan  yang  diberikan  secara  tegas akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan.  Sanksi dalam  perpajakan  menjadi  penting  karena pemerintah  lndonesia  memilih  menerapkan self assessment  system dalam  rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan  rambu-rambu  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Perpajakan  yang  berlaku  agar pelaksanaan  pemungutan  pajak  dapat  tertib  dan sesuai  dengan  target  yang  diharapkan.  Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi  hukum  tersebut  adalah  pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
Dalam undang-undang perpajakan dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi  dapat  dijatuhkan  apabila  WP melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban  yang  ditentukan  dalam  UU  KUP dapat  berupa  sanksi  administrasi  bunga,  denda dan  kenaikan.  Sedangkan  sanksi  pidana  dapat berupa  hukuman  kurungan  dan  hukuman penjara.    Pelaksanaan  pengenaan  sanksi perpajakan  kepada  WP  dapat  berupa  sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua- duanya.
Sanksi  administrasi  denda  adalah  jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan.  Terkait  besarannya,  denda  dapat ditetapkan  sebesar  jumlah  tertentu,  presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah
pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi  pidana  ini  adalah  pelanggaran  yang sifatnya alpa atau disengaja . Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan  atas  pelanggaran  yang  menyebabkan utang  pajak  menjadi  lebih  besar.  Jumlah  bunga dihitung  berdasarkan  persentase  tertentu  dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban  sampai  dengan  saat  diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung  bunga  utang  biasa  dengan  bunga utang paiak.
Sanksi  administrasi  berupa  kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh WP. Hal ini  karena  bila  dikenakan  sanksi  tersebut, jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bisa  menjadi berlipat  ganda.  Sanksi  berupa  kenaikan  pada dasarnya  dihitung  dengan  angka  persentase tertentu  dari  jumlah  pajak  yang  tidak  kurang dibayar.  Jika  dilihat  dari  penyebabnya,  sanksi kenaikan  biasanya  dikenakan  karena  WP  tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan  dalam  menghitung  jumlah  pajak terutang.
Sanksi  berupa  denda  pidana  dikenakan kepada  WP  dan  diancamkan  juga  kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.  Denda  pidana  dikenakan  kepada  tindak pidana  yang  bersifat  pelanggaran  maupun bersifat kejahatan.
Sanksi Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana  yang bersifat pelanggaran.  Dapat  ditujukan  kepada  WP,  dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan  kepada  si  pelanggar  norma  itu ketentuannya  sama  dengan  yang  diancamkan dengan  denda  pidana,  maka  masalahnya  hanya ketentuan  mengenai  denda  pidana  sekian  itu diganti  dengan  pidana  kurungan  selama- lamanya sekian.
Pidana  penjara  seperti  halnya  pidana kurungan,  merupakan  hukuman  perampasan kemerdekaan.  Pidana  penjara  diancamkan terhadap  kejahatan.  Ancaman  pidana  penjara tidak  ada  yang  ditujukan  kepada  pihak  ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada WP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada kepala KPP Pratama Wonosari. Penerpan sanksi terhadap PP No 46 tahun 2013 atas
keterlambatan pembayaran pajak tidak diadakan.  Hal  itu  dikarenakan  pelaku  UMKM sudah  termasuk  orang  yang  rela  membagi  hasil usahanya dengan negara ( tidak nmpang hidup) walaupun  hanya  1%  dari  usahanya  (  penjual  di pasar,  warung  kelontong  dll).  Akan  tetapi UMKM  yang  sudah  mampu  membuat  laporan keuangan  apabila  ada  keterlambatan  akan  ada tindakan khusus dari KPP Pratama (Koprasi dan KAP) yang peredaran brutonya dibawah 4,8M. H 3 :  Sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  WP  pelaku UMKM

## Kepatuhan WP
Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  , patuh  berarti  suka  menurut  perintah,  taat  pada perintah  atau  aturan,  berisiplin.  Kepatuhan berarti  tunduk  atau  patuh  pada  ajaran  atau aturan.  Menurut  Nafsi  (2014)  WP  yang  patuh adalah  WP  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Menurut Cristian (2014) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah  suatu  keadaan  di  mana  WP  memenuhi
semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  undang-  undang perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  juga memenuhi kepatuhan formal Supadmi (2009).
Kreteria  sesuai  pasal  17  C  KUP  Jis KMK  Nomor  544/KMK.04/2000  Direktorat Jenderal Pajak tealah mengeluarkan Kriteria WP Patuh.  WP  Patuh  adalah  WP  yang  ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian  pendahuluan  atas  kelebihan pembayaran  pajak.  Kriteria  WP  Patuh  tersebut antara  lain  sebagai  berikut:  1)  Tepat  waktu dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa; 2)  tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran  pajak.  Tidak  pernah  dijatuhi hukuman  karena  melakukan  tindakan  pidana dibidang  perpajakan  dalam  jangka  waktu  10 tahun  terakhir  yang  mengakibatkan  kerugian Negara;  3)  apabila  dilakukan  pemeriksaan pajak,  koreksi  fiscal  yang  dilakukan  oleh pemeriksa  pajak  untuk  setiap  jenis  pajak  yang terutang  tidak  lebih  dari  10%  (sepuluh  persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

## Kerangka Teori
Model dalam penelitian ini tampak pada gambar dibawah ini:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode survei,  yaitu  suatu  penelitian  dengan  cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat
pengumpul data yang dibagikan secara langsung kepada  responden.  Penelitian  dilakukan  dengan menyebarkan kuesioner ke WP yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari.
Pemahaman  ( X1) Kepatuhan WP(Y) Kualitas Llayanan ( X2) Sanksi Perpajakan  (X3)
Subejek  dalam  penelitian  ini  adalah  WP yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Wonosari. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  WP  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Wonosari.  Lokasi penelitian  perpusat  di  KPP  Pratama  Wonosari. Alasan  pemilihan  lokasi  karena  banyak  pelaku UMKM  di  Wonosari  sekaligus  juga  belum pernah  adanya  peneltian  tentang  kepatuhan UMKM di wilayah tersebutu (hasil wawancara). Selanjutnya  penelitian  ini  akan  berlangsung selama 2 minggu.

## Definisi Operasional
Pemahaman  WP  terhadap  peraturan perpajakan  adalah  cara  WP  dalam  memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ada,  Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  dan tetap  dalam  batas  memenuhi  standar  pelayanan yang  dapat  dipertangggung  jawabkan  serta harus dilakukan secara terus menerus
Hardiningsih (2011).) Sanksi merupakan
hukuman negatif kepada orang  yang melanggar peraturan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sanksi  perpajakan  adalah  hukuman  negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara  membayar  uang.Kepatuhan  berarti  tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan Jotopurnomo dan  Mangoting    (2013),  sedangkan  Kepatuhan adalah  WP  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Nafsi (2014).

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah  analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi berganda  mengunakan  alat  analisis  dengan aplikasi Package  for  social  Science  ( SPSS). Persamaan  model  regresi  berganda  tersebut, yaitu:
Y = a + β 1 X1 + β 2 X2+ β 3 X3 +e
Keterangan: Y = Kepatuhan WP X1 = Pemahaman X2 = Kualitas pelayanan X3 = Sanski Perpajakan β 1 ,β 2 ,β 3
= Konstanta e =erorr

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada  WP  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di KPP  Pratama  Wonosari.  Jumlah  WP  pelaku UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Wonosari yaitu 5.629 orang. Terdiri dari WPOP 3.837 orang dan WP badan 1.792. Tabel 2 Distribusi Kuisioner Keterangan Jumlah Presentase Kuisioner yang disebar 105 100% Kuisinoner yang kembali 97 92,39% Kuisioner yang gugur 0 0 Kuisioner yang dapat diolah 97 92,39% Sumber: data diolah Dari tabel 2 menjelaskan bahwa kuisioner  yang  disebar  sebanyak105kuisioner. Teknik  penyebaran  kuisioner  yaitu  secara langsung  ke  responden  ada  yang  langsung  diisi ditempat  ada  beberapa  yang  dibawa  pergi sehingga  kuisioner  yang  kembali  sebanyak  97 kuisioner. Dengan demikian, tingkat pengembalian  yang  diperoleh  adalah  92,39%.
Sehingga kuisioner  yang dapat  diolah sebanyak 97  kuisioner  atau  92,39%  dari  total  kuisioner yang disebar.

## Deskrisi Data Identitas Responden Karateristik data
Kareteristik yang dimaksud dalam hal ini adalah  mengidentifikasi  responden  sehingga dapat  mempermudah  dalam  penganalisaan  dan pemahaman atas objek penelitian. Data identitas yang  dapat  diperoleh  yaitu:  jenis  WP,  jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan peredaran bruto.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka identitas  responden  dapat  diuraikan  seperti berikut ini:
a. Jenis WP
Jumlah  WPOP    86  orang  (88,65%) sedangkan  WP  badan  11  orang  (11,35%).  Hal ini  menunjukan  bahwa  mayoritas  responden dalam penelitian ini adalah WPOP.
b. Jenis Kelamin
Menurut  tabel  4.3  dapat  diidentifikasi bahwa  responden  yang  berjenis  kelamin  pria berjumlah  43  orang  (44,  32%)    dan  responden yang  berjenis  kelamin  wanita  berjumlah  54 orang  (55,68%).Dengan  demikian  penelitian  ini mayoritas perempuan.
c. Usia
Dari  tabel  4.4  tentang  karakteristik responden menurut  usia, untuk usia > 20 tahun
berjumlah 5 orang (5,15%), usia 20-30 tahun 45 orang (46,39%) , usia 31-40 tahun berjumlah 39 orang    (40,21%),  usia  41-50  tahun  berjumlah  6 0r1ng  (6,18%),  dan  usia  diatas  <  50    tahun berjumlah 2 orang (2,07%) d. Tingkat pendidikan
Tingkat  pendidikan  dapat  diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan  SMA  sejumlah  43  responden atau  44,32%  responden  yang  berpendidikan  S2 dan  S3  tidak  ada,  yang  berpendidikan  S1 sebanyak 7 orang atau 7,22%, yang berpendidikan  D3  sebanyak  12  responden  atau 12,38%, D2 sebanyak 4 orang atau 4,13%, yang berpendidikan  D1  sebanyak  25  orang  atau 25,77%  dan  terakhir  yaitu  yang  tidak  tamat SMA sebanyak 6 orang atau 6,18%.
e. Peredaran Bruto
Karateristik  responden  menurut  tingkat peredaran bruto, tingkat peredaran bruto  kurang dari  20  jt  sebanyak  29  orang  atau  29,89%, tingkat peredaran bruto  20 -100 jt sebanyak 49 orang atau 50,51%, tingkat peredaran bruto  100 -500 jt sebanyak 11 orang atau 11,34% , tingkat peredaran bruto  500-1 M sebanyak 7 orang atau 7,21%, tingkat peredaran bruto  1-2 M sebanyak 1 orang atau 1,03%, sedangkan untuk peredaran bruto 2-4,8M tidak ada. Analisis Deskriptif Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pemahaman WP 97 18 28 24.6392 2.56249 Kualitas Pelayanan 97 17 24 21.3711 2.04796 Sanksi Perpajakan 97 7 20 16.2062 3.97109 Kepatuhan WP 97 13 20 17.7010 1.93738
Sumber: data diolah  tahun 2015
Tabel  3  tentang  Statistik  deskriptif menjelaskan  bahwa  variabel  pemahaman  WP memiliki nilai minimum sebesar 18, maxsimum sebesar  28,  dengan  nilai  mean  sebesar 24,6392dan  nilai  standar  deviation  sebesar 2,56249.  Variabel  kualitas  pelayanan  memiliki nilai  minimum  sebesar  17,  maxsimum  24, dengan  nilai  mean  sebesar  21,3711  dan  nilai standar  deviation  2,04796.  Variabel  sanksi perpajakan  memiliki  nilai  minimum  7  dengan
nilai  maxsimum  20,  dengan  nilai  mean  sebesar 16,2062  dan  nilai  standar  deviation  sebesar 3,97109.  Variabel  kepatuhan  WP  mempunyai nilai  minimum  sebesar  17,  maxsimum  sebesar 20,  dengan  nilai  mean  17,710  dan  nilai  standar deviaton sebesar 1,93738.

## Uji Kualitas Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  sudah  lolos  Uji  Validitas  dan  uji  reliabilitas
serta  uji  asumsi  klasik.  semua  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sudah  lolos  uji asumsi  klasik  yaitu  uji  Normalitas,  uji multikolinearitas, danu ji heteroskedastisitas

## Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan  hasilnya  secara  keseluruhan  menunjukkan model  regresi  memenuhi  asumsi  klasik,  maka untuk  menjawab  hipotesis  dilakukan  analisis regresi linier berganda dengan tingkat pemahaman WP (X1), kualitas pelayanan  (X2),
dan  sanksi  perpajakan  (X3)  sebagai  variabel independen  dan  kepatuhan  WP  (Y)  sebagai variabel dependen.
Pengujian Hipotesis

## Uji Simultan (Uji F)
Untuk menguji pengaruh variabel independen  secara  simultan  terhadap  variabel dependen menggunakan uji F. Hasil uji F dapat dilihat  dari  tebel….  Bahwa  secara  simultan semua  variable  independen  mempengaruhi variable dependen berikut.

## Tabel 4

## Uji Parsial (Uji t)
Uji  Parsial  (Uji  t)  Pengujian  ini bertujuan  untuk  memastikan  apakah  variabel independent  yang  terdapat  dalam  persamaan tersebut  berpengaruh  terhadap  nilai  variabel
dependen  (Adiputra  2014).  Uji  t  dilakukan dengan  membandingkan  antara  t  hitung  dengan t  tabel.  Untuk  menentukan  nilai  t  tabel ditentukan  dengan  tingkat  signifikasi  5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1).
Tabel 5

## Coefficients
Mode Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Correlation Collinearity Statistics B Std. Erorr Beta Zero- order partial Part Tolerance  VIF 1.(Constant) .740 1.158 .639 .524 Pemahaman .369 .083 .488 4.456 .000 .815 .419 .250 .263 3.801 Kualitas .352 .096 .372 3.663 .000 ,787 .355 .206 .306 3.269 Sanksi .022 .031 .045 .705 .483 .368 .073 .040 .764 1.308
Sumber: data diolah tahun 2015
Dari  tabel  5  tampak  bahwa  hipotesis pertama  dan  kedua  terdukung  oleh  data, sedangkan  hipotesis  tidak  signifikan,  dan  data tidak  dapat  mendukung  hipotesis  ketiga  yang dibangun oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  untuk  hipotesis  pertama diperoleh  angka  t-hitung  sebesar  4,456  dengan
signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi untuk variabel tingkat pemahaman WP menunjukkan  nilai  di  bawah  tingkat  signifikan sebesar  0,05  dan  nilai  t-hitung  sebesar  4,456  > dari  t-tabel  sebesar  1,  289  yang  berarti  bahwa hipotesis  di  terima  atau  tingkat  pemahaman peraturan  pajak  WP  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  WP.  Penelitian ini  didukung  oleh  Widayati  dan  Nurlis  (2010)
yang mennjukan bahwa
pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
Hasil  pengujian  untuk  hipotesis  kedua diperoleh  angka  t-hitung  sebesar  3,663  dengan signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi untuk  variabel  kualitas  pelayanan  menunjukkan nilai  di  bawah  tingkat  signifikan  sebesar  0,05 dan  nilai  t-hitung  sebesar  3,663  >  dari  t-tabel sebesar  1,289  yang  berarti  bahwa  hipoteis diterima atau kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  WP.  Penelitian  ini  didukung  oleh Fikriningrum  (2012)  yang  menunjukan  bahwa kualitas layanan perpengaruh terhadap kepatuhan WP.
Hasil  pengujian  untuk  hipotesis  ketiga diperoleh  angka  t-hitung  sebesar  0,705  dengan signifikansi  sebesar  0,483.  Nilai  signifikansi untuk variabel  sanksi perpajakan  menunjukkan nilai di atas  tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai  t-hitung  sebesar  0,705  <  dari  t-tabel sebesar  1,289  yang  berarti  bahwa  hipoteis ditolak atau sanksi perpajakan tidak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Haryuda (2013 ) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan  tidak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP. Dalam penelitian Jayanti (2013) menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  bagi  WP  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan  WPOP.  Selain  itu  penelitian  yang dilakukan  Monica  (2013)  juga  menyatakan bahwa  penerapan  sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh    atau  pengaruhnya  sangat  kecil sekali  dalam  meningkatkan  kepatuhan  WP badan  dalam  membayar  dan  melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian kali ini sanksi  perpajakan tidak berpengaruh positif bisa  disebabkan  pelaku  UMKM  merasa  sudah terbebani  dengan  tarif  1%  dari  peredaran  bruto yang  tidak  memperhatikan  apakah  UMKM tersebut  memperoleh  laba  atau  tidak.  Karena dalam  melakukan  usaha  tidak  akan  selalu mendapatkan  keuntungan  apalagi  pelaku  usaha yang eksistensinya masih rendah.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  pemahaman  pajak  WP, kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan WP pelaku UMKM di KPP Pratama Wonosari. Berdasarkan hasil penelitian yang  dikemukakan  dalam  bab  sebelumnya, maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Pengaruh  pemahaman    WP  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan WP.
2. Kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.
3. Sanksi  perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
4. Pemahaman,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi perpajakan  secara  simultan  berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
5. Kemampuan variabel independen ini menjelaskan  besarnya  pengaruh  terhadap variabel  dependen  sebesar  70,7%  sementara 29,3%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:Dirjen  Pajak  (Pemerintah)  untuk  lebih banyak  melakukan  sosialisasi  pajak  baik peraturan, tata cara perpajakan yang baik, sanksi atau  denda,  tarif  dan  lain-lain    kepada  pelau UMKM  khususnya  yang  eksistensinya  masih rendah,  Penyebar  luasan  trobosan  baru  yang menyeluruh  kepada  seluruh  WP  agar  WP merasakan keringanan yang diharapkan, Pembuatan  sektor  pajak  di  wilayah  pedusunan untuk efisiensi waktu WP UMKM.Bagi WPSaat ini  pajak  merupakan  pendapatan  terbesar negara.  Sudah  selayaknya  kita  patuh  dan  taat untuk  melakukan  pembayaran  pajak.Dari  hasil penelitian  analisis  diketahui  bahwa  variabel pemahaman  WP  miliki  pengaruh  yang  besar terhadap  kepatuhan  WP,  maka  sebaiknya  WP lebih memperluas pemahamanya tentang perpajakan  agar  lebih  patuh  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara WP aktif dalam segala  hal  misalnya  aktif  bertanya  kepada
pegawai  pajak  tentang  peraturan  baru  dan sebagainya.Bagi  Peneliti  SelanjutnyaPeneliti yang tertarik untuk  melakukan kajian di  bidang UMKM sebaiknya tidak memakai variabel yang sudah  terdapat  dalam  penelitian  ini.  Karena masih banyak variabel bebas yang terkait.Penelitian selanjutnya hendaknya menambah  indikator  (jumlah  item  pertanyaan) untuk  setiap  variabel  penelitian,  agar  hasil penelitian  lebih  baik  lagi.  Karena  dalam penelitian masih ada pengaruh 29,3% dari faktor lain.Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah responden  agar  hasil  yang  didapat  lebih baikPenelitian selanjutnya melakukan penelitian lebih dari satu lokasi sehingga dapat dibandingkan dan dapat dianalisis

## DAFTAR PUSTAKA
.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Arum, Puspa Harjanti 2012. Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan  WPOP  yang  Melakukan Kehiatan  usaha  dan  Pekerjaan  Bebas.
Skripsi  Universitas  Diponegoro.  Tidak Dipublikasikan
Adiputra,  Hermawan.  2014 pengaruh  Tingkat Pemahaman  Peraturan  Pajak  WP  dan Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Terhadap tingkat  Kepatuhan  WP  PPh  Pasal  25 Badan. Skripsi  Universitas  Hasanudin. Tidak Dipublikasikan
Bahri,  Syamsul  (2013). Upaya  Meningkatkan
Tingkat  KepatuhanSPT  Tahunan  PPh OP  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Medan Belawan. STIE Harapan  Medan.  Jurnal  Keuangan  dan
Bisnis Vol.5, No. 1
Fikriningrum,  Winda  Kurnia.  2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajb  Pajak  OP  dalam  Memenuhi Kewajiban  Membayar  Pajak .  Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
Hardiningsih,  Pancawati.  2013. Faktor-  faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Universitas Stikubank.  Dinamika  Keuangan  dan Perbankan, Vol. 3, No. 1
Harduya,  Anggara  Agil.  2013. Pengatuh Tingkat  Kesadaran,  Pengetahuan  dan Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Kondisi  Keuangan  serta  Tarif  Pajak terhadap  Kepatuhan  Membeyar  Pajak WP  Badan. Skripsi  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak
Dipublikasikan Jatmiko  ,  Agus    Nugroho  (2006), Pengaruh Sikap  WP  Pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan  WP:  Studi  Empiris  WPOP di  Kota  Semarang.Tesis .  Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Jayanti, Silvia Veri (2013). Pengaruh Kesadaran  WP,  Kemauan  Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Akan  Peraturan  Perpajakan,  Presepsi atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan, Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan WPOP  yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas. Thesis.
Jotopurnomo,  Cindy  dan  Mangoting,  Yenni.
2013. Pengaruh
Kesadaran WP, Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi Perpajakan,  Lingkungan  WP  Berada terhadap Kepatuhan WPOP di
Surabaya . TAX  &  ACCOUNTING
REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013
Julianti,  Murni  (2014). Analisis  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP untuk Membayar Pajak dengan Kondisi  Keuangan  dan  Preferensi Resiko WP sebagai Variablel Modereting. Skripsi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan Monica  (2013), Pengaruh  Penerapan  Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan WP Badan. Thesis.
Universitas Kristen Maranatha.
Nafsi,  Soraya  Dhabtun.  2014. Pengaruh
Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan, dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 . Skripsi
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Tidak Dipublikasikan
Oentari, Arabella Fuadci dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan
Petugas Pajak, Sanksi  Perpajakan dan
Biaya  Kepatuhan  Pajak  Terhadap Kepatuhan WP UMKM. Tax & Accounting Review, VOL.1, NO.1
Prabawati,  Kiki.  2012. Peranan  Tutor  dalam Pengembangan  Kemandirian  Usaha Warga  Belajar  Program  Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di PKBM Ingin Wasis  Temon Wetan  Kulonprogo Yogyakarta. Skripsi  Universitas  Negri
Yogyakarta. Tidak Dipubllikasikan
Pranadata, I Gede Putu.2014. Pengaruh Pemahaman  WP,  Kualitas  Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP
Pratama  Batu. Universitas  Brawijaya. Jurnal Ilmiah Vol.2 No2
Putra, Adi. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Kerelasian Nasabah. Universitas  Negri  Malang.  Jurnal Ekonomi Bisnis , Vol.14,No.2
Rahayu,  Sri.  2009. Pengaruh  Modernisasi Sistem  Akuntansi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  WP .  Jurnal  Akuntansi Universitas  Kristen  Maranatha,  Vol.1, No2
Rutiyaningsih,  Sri.  2011.  Faktor-faktor  yang
mempengaruhi Kepatuhan WP. Universitas Katolik Widyamandala Madiun. Widya Warta No.2 Saepudin,  Ade  .  2012. Pengaruh  Pemahaman Akuntandi  dan  Ketentuan  Perpajakan
Serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan WP Badan. Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan WP melalui KualitasPelayanan . Universitas
Udayana Bali.
Triyanto,  Agus  Andiran.  2013. Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Pajak  terhadap Kepatuhan WPOP . Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Vol.1, No.2
Wayan,  I  Mustika  Utama.2011. Pengaruh
Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan  WP. Universitas  Udayana Bali
Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Untuk  Membayar  Pajak  WPOP  Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas  (Studi Kasus  Pada  Kpp  Pratama  Gambir Tiga) : Universitas Jenderal Soederman. Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi Vol.13,
www.anggaran. depkeu.go.id www.pajak.go.id www. Wikipedia.com
Zahidah,  Choiriyatuz.  2010. Pengaruh  Tingkat
Pemahaman  dan  Ketegasan  sanksi
Perpajakan terhadap Kewajiban
Perpajakan  Pengusaha  Usaha  Kecil dan  Menengah  (UKM)  di  Wilayah Jakarta  Selatan. Skripsi  Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.