Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357

## PEMBENTUKAN APARATUR YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DENGAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
Junaidi Abdillah 1 , Sukwono Andy Suryono2, Enny Agustina 3
1 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: junaidiabdilla019@gmail.com
2 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: andy.wng75@gmail.com 3 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: ennyagustinadua@gmail.com

## Abstract
One  indication  of the low quality  of  Civil  Servants is  the  existence  of  disciplinary  violations that are mostly carried out by Civil Servants. The development that is being actively carried out in Indonesia often encounters many obstacles and quite complex problems. The problem in this  research  is  the  formation  of  a  clean  and  authoritative  apparatus  by  giving  disciplinary administrative sanctions to Civil Servants and the impact of giving administrative sanctions to the discipline of Civil Servants. The approach method that will be used in this research is a normative legal research approach. Normative legal research is an approach method used to find out the legal norms contained in the legislation. The results of this study are ASN who are aware  of  their  responsibilities  are  those  who  obey  their  obligations  and  stay  away  from  all prohibitions  in  their  responsibilities  as  ASN  to  fulfill  good  ASN  character.  With  a  view  to educating  and  fostering  the  state  civil  apparatus,  those  who  violate  the  obligations  and prohibitions  will  be  subject  to  disciplinary  punishment.  The  administration  of  administrative sanctions  against  the  discipline  of  Civil  Servants  at  the  State  Administrative  Court  has  an impact on the judges and the Civil Servants concerned and others where they do not repeat the disciplinary actions.
Keywords: Discipline; Clean and Dignified Government; Administrative Sanctions

## Abstrak
Salah    satu    indikasi    rendahnya    kualitas    Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut    adalah    adanya pelanggaran    disiplin    yang    banyak    dilakukan    oleh    Pegawai  Negeri  Sipil.  Pembangunan yang    sedang    giat    dilakukan    di    Indonesia    sering    mengalami    banyak    hambatan    dan permasalahan  yang  cukup  kompleks. Permsalahan dalam penelitian ini adalah pembentukan aparatur  yang  besih  dan  berwibawa  dengan  pemberian  sanksi  administrasi  disiplin  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  serta  dampak  pemberian  sanksi  administrasi  terhadap  kedisiplinan Pegawai  Negeri  Sipil.  Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang  digunakan  untuk  mengetahui  norma  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan . Hasil  penelitian  ini  adalah  ASN  yang  menyadari  akan  tanggung jawabnya  adalah  mereka  yang  patuh  akan  kewajiban  dan  menjahui  semua  larangan  dalam tanggung  jawab  sebagai  ASN  untuk  memenuhi  karakter  ASN  yang  baik.  Dengan  maksud untuk  mendidik  dan  membina  aparatur  sipil  negara,  bagi  mereka  yang  melanggar  atas kewajiban  dan  larangan  akan  dikenakan  berupa  hukuman  disiplin.  Pemberian  sanksi administrasi  terhadap  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara membawa dampak terhadap hakim dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maupun yang lainnya dimana mereka tidak mengulangi perbuatan indisipliner tersebut.
Kata Kunci: Disiplin; Pemerintahan Bersih dan Berwibawa; Sanksi Administrasi
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357

## PENDAHULUAN
Dalam  usaha  mencapai  tujuan nasional  tersebut  di  atas  diperlukan adanya  pegawai  negeri  yang  penuh kesetiaan  dan  ketaatan  pada  Pancasila dan  Undang  –  Undang  Dasar  1945 (UUD  1945),  negara  dan  pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa,  berdaya  guna  dan  berhasil guna,  berkualitas  tinggi,  mempunyai kesadaran  tinggi  akan  akan  tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.
Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional  terutama  tergantung  dari kesempurnaan  aparatur  negara  dan kesempurnaan  aparatur  negara  pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. 1
Pegawai Negeri yang sempurna menurut  Marsono  adalah  Pegawai Negeri  yang  sempurna  adalah  pegawai negeri  yang  penuh  kesetiaan  pada Pancasila,  Undang  –  Undang  Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental  baik,  berdisiplin  tinggi, berwibawa,  berdaya  guna,  berkualitas tinggi  dan  sadar  akan  tanggung  jawab
1 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: PT Pertja , 2018).
sebagai unsur pertama aparatur Negara. 2
Dari  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan  salah  satu  unsur  untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua  kegiatan  akan  berjalan  dengan baik.
Ada  sejumlah  permasalahan yang dihadapi  oleh birokrasi  Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia  yang  dimaksudkan  adalah Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi  untuk  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsi  sebagaimana  telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara  lain  besarnya  jumlah  Pegawai Negeri  Sipil  dan  tingkat  pertumbuhan yang  tinggi  dari  tahun  ke  tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi  yang  dimiliki,  kesalahan penempatan  dan  ketidakjelasan  jalur karier yang dapat ditempuh.
Salah  satu  indikasi  rendahnya kualitas  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut
2 Marsono, Pembahasan  Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1974 ).
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
adalah  adanya  pelanggaran  disiplin yang  banyak  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil. Pembangunan  yang sedang  giat  dilakukan  di  Indonesia sering  mengalami  banyak  hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan  ketidaktertiban  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut.  Adanya  tingkat  kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan  akan berlangsung secara efektif  dan  efisien.  Disiplin  yang  baik dapat  menjadi  langkah  awal  menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Terkait kondisi kinerja Pegawai Negeri  Sipil,  saat  ini  masih  terdapat banyak kekurangan. Beberapa di antaranya,  disiplin  pegawai  rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah,  kualitas  pelayanan  buruk, tingkat korupsi tinggi, dan produktivitas  rendah.  Pemerintah  terus berusaha melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pegawai Negeri Sipil. Karena  itu,  telah  dibuat  proyek percontohan  di  tiga  lembaga  yakni
Departemen  Keuangan,  Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.  Pegawai  di  kantor-kantor tersebut diberi tunjangan kinerja setelah  mereka  mampu  menunjukkan kinerja yang tinggi  ( quick win ) dengan mengutamakan  perbaikan  pelayanan secara  sangat  signifikan  dan  dirasakan masyarakat. 3
Perwujudan  pemerintah  yang bersih  dan  berwibawa  diawali  dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan  aparatur  negara  khususnya Pegawai  Negeri  Sipil.  Pegawai  Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan  pegawai  sehingga  dapat menghambat  kelancaran  pemerintahan dan  pembangunan  nasional.  Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat  secara  keseluruhan  agar masyarakat  dapat  percaya  terhadap peran Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri  Sipil  adalah  peraturan  yang mengatur  kewajiban,  larangan,  dan sanksi  apabila  kewajiban  –  kewajiban tidak  ditaati  atau  dilanggar  oleh
3 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi  Pemerintah (Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu, 2016).
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
Pegawai  Negeri  Sipil. 4 Dengan  maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri  Sipil,  bagi  mereka  yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan  larangan  dikenakan  sanksi  berupa hukuman disiplin. 5
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai unsur aparatur negara dalam
menjalankan roda pemerintahan dituntut  untuk  melaksanakan  fungsi dan  tugasnya  sebagai  abdi  negara  dan abdi  masyarakat.  Pegawai  Negeri  Sipil juga  harus  bisa  menjunjung  tinggi martabat  dan  citra  kepegawaian  demi kepentingan  masyarakat  dan  negara. Namun kenyataan di lapangan berbicara  lain  dimana  masih  banyak ditemukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang tidak  menyadari  akan  tugas  dan fungsinya tersebut sehingga sering kali timbul  ketimpangan  –  ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang  pula  menimbulkan  kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang, bagaimanakah    pembentukan  aparatur
4 Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2014). 5 M.  Suparno, Rekayasa  Pembangunan  Watak dan Moral Bangsa (Jakarta ,PT. Purel Mundial 2018).
yang  bersih  dan  berwibawa  dengan pemberian  sanksi  administrasi  disiplin terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil.  Selain itu  juga  apa  dampak  pemberian  sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

## PEMBAHASAN
A.  Pembentukan  Aparatur  yang Bersih dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin  Terhadap  Pegawai  Negeri Sipil
Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur  Negara  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  disiplin  adalah “sikap  mental  yang  tercermin  dalam perbuatan,  tingkah  laku  perorangan, kelompok  atau  masyarakat  berupa kepatuhan  atau  ketaatan  terhadap peraturan-peraturan  yang  ditetapkan Pemerintah  atau  etik  norma  serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 6
Disiplin  kerja  adalah  suatu sikap menghormati,  menghargai,  patuh dan  taat  terhadap  peraturan-peraturan yang  berlaku,  lebih  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis  serta  sanggup
6 Dwi  Heri  Sudaryanto,  “Penegakan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil,”    Jurnal  Vol. 04  Nomor 3 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Negri Malang.
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
menjalankannya  dan  tidak  mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila  ia  melanggar  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya. Jadi  dari  pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  disiplin  kerja adalah  ketekunan,  ketaatan,  kegiatan, sikap yang sangat hormat yang nampak sesuai  dengan  tata  aturan  yang  telah disepakati  bersama  antara  organisasi dan pegawainya. 7
ASN  yang  menyadari  akan tanggung  jawabnya  adalah  mereka yang  patuh  akan  kewajiban  dan menjahui semua larangan dalam tanggung  jawab  sebagai  ASN  untuk memenuhi  karakter  ASN  yang  baik. Dengan  maksud  untuk  mendidik  dan membina  aparatur  sipil  negara,  bagi mereka yang melanggar atas kewajiban dan  larangan  akan  dikenakan  berupa hukuman disiplin.
Menurut  Pasal  1  Angka  1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil,  maka  yang  dimaksud  dengan Disiplin  ASN  adalah  Kesanggupan ASN  untuk  menaati  kewajiban  dan
7 Eti  Dwi  Rahayu,  “Pengaruh  Disiplin  Kerja Dan  pengawasan  Kerja  Terhadap  Efektivitas Pegawai  Pada  Badan  Kepegawaiaan  Daerah”. Skripsi Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang,  2016.
menghindari  larangan  yang  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan  yang apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak  ditaati  atau  larangan  dilanggar oleh ASN.
Hukuman  disiplin  dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang  disangka  melanggar  kewajiban dan  larangan  yang  ditentukan,  harus setimpal  dengan  pelanggaran  disiplin sehingga  dapat  diterima  oleh  rasa keadilan.  Apabila  hukuman  disiplin dirasakan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan  keberatan  kepada  pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan  Kepegawaian.  Hukuman disiplin  diberikan  tidak  lain  adalah untuk  memperbaiki  serta  mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan  aktifitas  penyelenggaraan tugas-tugas  kedinasan  secara  baik. Hukuman disiplin dapat dibagi
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
menurut  tingkat  dan  jenis,  masing- masing  sesuai  dengan  sifat  dan  berat atau  ringannya  pelanggaran  yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya  atas  pelanggaran  yang dibuat  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan.
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang  melakukan  pelanggaran  disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan  hukuman  disiplin  harus memeriksa  lebih  dahulu  ASN  yang melakukan pelanggaran disiplin.Terhadap  ASN  yang  disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan  adalah  untuk  mengetahui apakah  ASN  yang  bersangkutan  benar telah  melakukan  pelanggaran  disiplin. Pemeriksaan  juga  bertujuan  untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang  mendorong  pelanggaran  disiplin tersebut.  Pemeriksaan  dilaksanakan sendiri  oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk.
Aparatur  sipil  negara  bukan hanya  unsur  aparat  negara  tetapi  juga merupakan  abdi  negara  dan  abdi
masyarakat  yang  selalu  hidup  di tengah-tengah  masyarakat  dan  bekerja untuk  kepentingan  masyarakat  juga. Kedudukan  ASN  adalah  yang  sangat penting  dan  menentukan  berhasil  atau tidaknya  misi  dari  pemerintah  untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam  mewujudkan  cita-cita  nasional.
Pendayagunaan ASN terus ditingkatkan terutama yang berhubungan  dengan  kualitas,  efisiensi pelayanan  dan  pengayoman  terhadap masyarakat, serta kemampuan profesional  dan  kesejahteraan  ASN sangat  diperhatikan  dalam  menunjang pelaksanaan tugas.
Penilaian kinerja ASN bertujuan  untuk  menjamin  objektivitas pembinaan  ASN  yang  didasarkan sistem  prestasi  dan  sistem  karier. Penilaiankinerja ASN dilakukan berdasarkan  perencanaan  kinerja  pada tingkat  individu  dan  tingkat  unit  atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,  serta  perilaku  ASN.  Penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif, terukur,  akuntabel,  partisipatif,  dan transparan.  Penilaian  kinerja  ASN berada  di  bawah  kewenangan  pejabat yang berwenang pada instansi
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
pemerintah  masing-  masing.  Hasil penilaian  kinerja  ASN  disampaikan kepada  tim  penilai  kinerja  ASN.  Hasil penilaian kinerja ASN digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan  ASN,  dan  dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan  jabatan  dan  kenaikan pangkat,  pemberian  tunjangan  dan sanksi,  mutasi,  dan  promosi,  serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. ASN yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja  dikenakan  sanksi  administrasi sampai  dengan  pemberhentian  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menjamin  terpeliharanya  tata tertib  dalam  kelancaran  pelaksanaan tugas,  ASN  wajib  mematuhi  disiplin ASN. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap  ASN  serta  melaksanakan berbagai  upaya  peningkatan  disiplin. ASN  yang  melakukan  pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
ASN sebagaimana telah diamanatkan  dalam  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka salah satu faktor  yang  dinilai  penting  adalah mewujudkan  aparatur  negara  yang
bersih  dan  berwibawa  adalah  masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban  pemerintahan  sebagai  abdi negara  dan  abdi  masyarakat.  Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung  jawab  seseorang  terhadap tugas-tugasnya.  Untuk  meningkatkan kedisiplinan  adalah  hal  yang  cukup sulit.
Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah memberikan  suatu  kebijakan  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Pegawai  Negeri Sipil  sebagai  aparatur  pemerintah  dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia  melaksanakan  tugas  yang  telah diamanatkan  kepadanya  dengan  sebaik mungkin,  akan  tetapi  tidak  dipungkiri sering  juga  di  dalam  suatu  instansi pemerintah,  pegawainya  melakukan pelanggaran  disiplin  seperti  terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan  lain  yang  menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan berlakunya hukuman  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang kurang disiplin tersebut, diharapkan dapat terciptanya
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
pemerintahan  yang  efektif  danefisien. Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam  suatu  instansi.  Tanpa  sikap disiplin yang baik dari Pegawai Negeri Sipil, sulit pemerintah untuk mewujudkan  tujuannya.  Kelancaran
penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan  pengabdian  aparatur Negara.  ASN  adalah  merupakan  unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan  pelayanan  yang  terbaik, adil  dan  merata  kepada  masyarakat. Kenyataan  masih  menunjukan  bahwa kondisi lingkungan ASN masih adanya permasalahan serius yang harus diatasi antara  lain  pelaksanaan  tugas-tugas umum pemerintahan belum sepenuhnya berjalan efesien dan efektif, sehingga  itu  pembangunan  aparatur masih harus ditingkatkan dan diarahkan  pada  peningkatan  efisiensi dan efektivitas, di lingkungan ASN ada gejala  masih  belum  bersih  dan  seiring merusak  kewibawaannya,  sehingga  itu pembangunan  ASN  terus  diarahkan pada mewujudkan aparatur yang bersih dan  berwibawa,  di  lingkungan  ASN masih sering ditemui adanya penyalahgunaan wewenang dan
penyelewengan  lainya  seperti  korupsi, kolusi  dan  nepotisme,  pungutan  liar, kebocoran  dan  pemborosan,  sehingga itu pembinaan, penertiban dan pendayagunaan  pegawai  ASN  terus ditingkatkan.
Untuk  melaksanakan      salah satu      fungsi      manajemen      Pegawai Negeri  Sipil  dalam    pengembangan, peningkatan kompetensi, dan pemenuhan  kebutuhan setiap  pegawai negeri sipil, seorang Pejabat Pembina       Kepegawaian mempunyai kewenangan          untuk          mengangkat, memindahkan, mempromosikan,    dan memberhentikan    pegawai negeri sipil. Pengangkatan      Pegawai  Negeri  Sipil di      instansi      pemerintah  menjadi wewenang        dan        tanggungjawab Pejabat  Pembina      Kepegawaian      di masing-masing      instansi  pemerintah. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan  oleh  Pejabat    Berwenang dengan    membentuk    Tim    Seleksi terlebih            dahulu.Tim  kemudian melakukan            perencanaan, pengumuman      lowongan      Pegawai Negeri Sipil,      pelamaran,    seleksi, pengumunan        hasil        seleksi, pengangkatan            calon            Aparatur Sipil  Negara            sampai            dengan
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
pengangkatan          menjadi          Pegawai Negeri Sipil. 8
Dalam menetapkan pengangkatan      Pegawai  Negeri  Sipil, Pejabat      Pembina        Kepegawaian tidak    boleh    melanggar    prosedur sebagaimana telah dilakukan oleh Tim, kemudian   apabila   proses   rekrutmen atau      pengadaan  pegawai  Aparatur Sipil  Negara  telah  selesai,  maka hasilnya  diserahkan    kepada    Pejabat Pembina    Kepegawaian.  Kemudian Pejabat       Pembina       Kepegawaian mengumumkan    pelamar    yang dinyatakan    lulus    ujian    penyaringan kemudian mengangkat dan menetapkan    sebagai  calon  pegawai negeri  sipil.      Pejabat      Pembina Kepegawaian   tidak   mempunyai   hak atas      segala      proses  pengadaan pegawai  negeri  sipil  secara  teknis karena  itu    menjadi    tugas    dan tanggung  jawab    dari  Pejabat  yang berwenang. 9
Pejabat          yang  berwenang bertanggungjawab    atas    seluruh proses    seleksi    dan    pengadaan
Pegawai Negeri Sipil dengan
8 Enny  Agustina, Sengketa  Kepegawaian Dalam  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Jakarta: Rajawali Grafind, 2019).
9 Sulistiyani,    Ambar    Teguh, Konflik Kepentingan  Dalam    Sistem     Kepegawaian
Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
menerapkan    sistem    merit.  Sebelum melakukan  pengadaan  Pegawai  Negeri Sipil,  setiap          instansi          pemerintah harus          melakukan          penyusunan, pemetaaan,  dan  penetapan  kebutuhan Pegawai  Negeri  Sipil.    Setiap    instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan  jumlah  dan  jenis  jabatan Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan analisis  jabatan  dan  analisis  beban kerja.    Penyusunan        kebutuhan jumlah    dan    jenis    jabatan  Pegawai Negeri  Sipil    dilakukan    untuk   jangka waktu  5  (lima)  tahun  yang  diperinci per    1    (satu)    tahun    berdasarkan prioritas    kebutuhan.    Berdasarkan penyusunan    kebutuhan        tersebut, maka        Menteri        Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan          Reformasi Birokrasi        akan        menetapkan kebutuhan  jumlah  dan  jenis  jabatan Pegawai  Negeri  Sipil  secara  nasional maupun  secara  terperinci  per  instansi pemerintah.      Pengadaan      Pegawai Negari  Sipil    merupakan      kegiatan untuk    mengisi    kebutuhan    Jabatan Administrasi  atau  Jabatan  Fungsional dalam    suatu    Instansi    Pemerintah. Pejabat        Pembina        Kepegawaian berperan    pokok    dalam pengambilan kebijakan penyusunan kebutuhan
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
pegawai  negeri  sipil  di    instansinya sesuai    ketentuan    yang    ada  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Setiap  instansi  pemerintah    wajib merencanakan    dan    melaksankan pengadaan  pegawai negeri sipil secara profesional    dengan    menerapkan sistem merit.
Berdasarkan      studi      literatur, bahwa   di   Undang-Undang Nomor 5 tahun  2014  dinyatakan  bahwa  dalam proses mutasi   dan   promosi   jabatan Pegawai Negeri Sipil,   peran   Pejabat Pembina    Kepegawaian    adalah menetapkan  pejabat  berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Pejabat. 10
Yang  Berwenang  untuk  mutasi dan  promosi  Pejabat  Administrasi  dan Pejabat        Fungsional,        Pejabat Pembina    Kepegawaian    terlebih dahulu    harus    minta    pertimbangan dari      tim      penilai      kinerja      Pegawai Negeri  Sipil      pada      Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh Pejabat Yang  Berwenang.    Tim    seleksi jabatan    melakukan    seleksi    dengan prinsip   merit   yang   memperhatikan
10 Dwiputranti,        Septiana        dan        Sanusi, Anwar  .Evaluasi Kebijakan    Dalam    Upaya Peningkatan    Mutu        Human        Capital        di Sektor        Publik        (Comparative            Dengan Australia)dalam  Pengembangan        Human Kapital:        Perspektif        Nasional,    Regional, Global (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2019).
syarat      kompetensi,  kualifikasi, kepangkatan,  pendidikan  dan  latihan, rekam  jejak  jabatan,  integritas,  dan penilaian  uji    kompetensi    melalui pusat    penilaian    ( assesment  center ).
Khusus    untuk    pengisian    Jabatan Pimpinan  Tinggi        yang        dilakukan oleh        Pejabat        Pembina Kepegawaian      terlebih      dahulu membentuk      panitia      seleksi  Instansi Pemerintah  dan  berkoordinasi  dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN merupakan Lembaga Pemerintah  Non  Struktural      punya kewenangan      untuk      mengawasi setiap    tahapan    proses    pengisian Jabatan  Pimpinan  Tinggi  mulai  dari pembentukan    Tim    seleksi    instansi, pengumuman            lowongan, pelaksanaan          seleksi,          pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan. 11
Sebagaimana dijelaskan dalam      ketentuan      umum  Undang- Undang Nomor  5  Tahun  2014  bahwa Pejabat    yang  berwenang    adalah pejabat yang mempunyai kewenangan      melaksanakan      proses
11 Enny  Agustina,  “Legal  Malfunctions  And Efforts  In  Reconstructing  The  Legal  System Service: A State Administrative Law Perspective,” Dinamika  Hukum .  Vol  18  No  3. 2018:357-364
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
pengangkatan,      pemindahan,  dan pemberhentian  pegawai  negeri  sipil sesuai  dengan      ketentuan      peraturan perundang-undangan. Presiden dapat
mendelegasikan
kewenangan            pembinaan manajemen    Pegawai  Negeri  Sipil kepada    Pejabat  yang  berwenang  di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat  Lembaga  Negara, Sekretariat  Lembaga  Non   Struktural, Sekretaris      Daerah      Provinsi      dan Kabupaten/Kota.
Pejabat Yang Berwenang dalam menjalankan
fungsi     manajemen     Aaparatur Sipil Negara          harus  menerapkan  sistem merit    dan    berkonsultasi    dengan
Pejabat
Pembina
Kepegawaian. Pejabat  Yang  Berwenang      berperan mengusulkan pengangkatan,
pemindahan/mutasi,
serta
pemberhentian    Pejabat   Administrasi dan    Pejabat    Fungsional    kepada Pejabat  Pembina  Kepegawaian  di instansi masing-masing. 12
Bahwa    peran    Pejabat    Yang Berwenang      dalam      sistem pengadaan      Pegawai  Negeri  Sipil memberikan        rekomendasi        hasil seleksi        kepada        Pejabat    Pembina
12 Enny Agustina
Kepegawaian    di    instansi    masing- masing.  Setiap    warga    negara Indonesia    mempunyai    kesempatan yang      sama      untuk      melamar menjadi    pegawai  negeri  sipil  setelah memenuhi    segala    persyaratan    yang telah      ditentukan.      Setiap      instansi pemerintah      melalui      Pejabat berwenang      wajib      mengumumkan secara  terbuka  kepada  publik  dengan media    tentang    adanya      kebutuhan formasi Pegawai Negeri  Sipil. Penyelenggaraan seleksi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui penilaian objektif    berdasarkan    kompetensi, kualifikasi,      dan      persyaratan      lain yang   dibutuhkan   oleh  jabatan  yang dilamar.    Penyelenggaraan    seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil paling tidak  melalui  3  (tiga)  tahapan  yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi    dasar,    dan      seleksi kompetensi   bidang.   Metode   seleksi Pegawai  Negeri  Sipil    dilaksanakan secara  profesional  yang  menghindari terjadinya   kecurangan   dalam   setiap tahapan    seleksi.    Peserta    yang    lolos seleksi    diangkat    menjadi    calon Pegawai  Negeri  Sipil  yang    ditetapkan
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
secara  syah      dengan      keputusan Pejabat      Pembina      Kepegawaian. 13
Setelah    ditetapkan    sebagai calon  pegawai  Aparatur Sipil Negara, maka    seluruh    calon    pegawai  negeri sipil  tersebut  wajib    menjalani    masa percobaan  yang  dilaksanakan  melalui proses    pendidikan    dan    pelatihan terintegrasi.  Hal    ini    dilaksanakan untuk    membangun    integritas    moral, kejujuran,            semangat            serta motivasi nasionalisme dan kebangsaan,    karakter    kepribadian yang            unggul            dan bertanggungjawab,            serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi  bidang.  Oleh    karena    itu Pejabat  yang  berwenang    berperan menyelenggarakan   proses   pendidikan dan    pelatihan    bagi    calon    Pegawai Negeri  Sipil  yang    sedang    menjalani masa        percobaan.        Pelaksanaan pendidikan        dan        pelatihan tersebut          dapat          dilaksanakan setelah          berkoordinasi    dan mendapatkan    persetujuan    dengan Pejabat  Pembina  Kepegawaian.  Bagi calon  Pegawai Negeri Sipil yang  lolos menjalani    masa    percobaan    serta dinyatakan  sehat  jasmani  dan  rohani,
13 Enny Agustina
maka  dapat  diangkat        menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  oleh        Pejabat Pembina      Kepegawaian      sesuai dengan      ketentuan      peraturan perundang-undangan. 14
Promosi  jabatan  merupakan salah    satu    bentuk    pengembangan karier        Pegawai  Negeri  Sipil      yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan    integritas.  dan moralitas.    Sebagaimana    dikatakan Effendi 15 bahwa      pengembangan Sumber  Daya  Manusia      aparatur negara      diperlukan      untuk menghadapi      perubahan-perubahan strategis      pada      dasarnya      adalah pembangunan    Sumber  Daya  Manusia Pegawai Negeri Sipil yang
profesional,  netral.
Dari kegiatan poltik, berwawasan  global,  bermoral   tinggi, serta        berkemampuan        sebagai penyangga        persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Konsekuensi  dari  itu,  maka semua pegawai     Pegawai Negeri Sipil dalam          jajaran          pemerintahan
14 Keban,    Yeremias    T, Enam    Dimensi Strategis    Administrasi      Publik      Konsep Teori      dan      Isu (Yogyakarta:  Gava  Media. 2018).
15 Effendi,    Sofian, Reformasi    Tata Pemerintahan:    Menyiapkan              Aparatur Negara             Untuk  Mendukung  Demokratisasi Politik  dan  Ekonomi  Terbuka (Yogyakarta:
Gadjah  Mada  University  Press. 2019).
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
dituntut            untuk            meningkatkan kualitasnya      dengan      kemampuan, kecakapan,   dan   keterampilan   yang diikuti      dengan      ketaatan      pada aturan    (disiplin)    serta    moral    dan etika.    Sarana    untuk    meningkatkan kualitas    dalam    mensukseskan    karier bagi        para  Pegawai  Negeri  Sipil dilingkungan  instansi  pemerintahan yang   paling   pokok   adalah   melalui program pengembangan Pegawai Negeri Sipil secara tepat. 16
B. Dampak Pemberian Sanksi Administrasi  Terhadap  Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Peraturan disiplin Aparatur
Sipil  Negara  tersebut  tentu  saja mempunyai  konsekuensi  yang  harus ditaati  oleh  setiap  Aparatur  Sipil Negara. Pelanggaran terhadap peraturan  tersebut  berakibat  pelaku pelanggaran  tersebut  harus  menjalani suatu  hukuman  tertentu,  diantaranya adalah  sanksi  administrasi.  Tujuan sanksi  administrasi  diberikan  agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.  Sebagai  contoh  adalah seorang  Aparatur  Sipil  Negara  tidak
16 Enny  Agustina, Pelaksanaan  Pelayanan Publik  Berkualitas  Bagi Masyarakat, Literasi Hukum . Vol 3 No 2, 2019.
hadir selama beberapa hari tanpa alasan yang  jelas.  Kemudian  ia  memperoleh teguran  lisan  dari  atasannya  dengan tujuan Pegawai tersebut tidak mengulangi kesalahannya. 17
Pemberian  sanksi  administrasi akan  menimbulkan  dampak  baik  bagi Aparatur
Sipil Negara yang bersangkutan yang langsung memperoleh sanksi administrasi tersebut maupun Aparatur Sipil Negara lainnya.  Adanya  pemberian  sanksi tersebut  setidaknya  akan  memberikan efek  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut dimana akan timbul kekhawatiran  adanya  sanksi  lebih lanjut yang lebih berat. 18
Salah satu aspek kekuatan SDM itu  dapat  tercermin  pada  sikap  dan perilaku  disiplin,  karena  disiplin  dapat mempunyai  dampak  kuat  terhadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan  dalam  mengejar  tujuan yang direncanakan. 19
17 Enny  Agustina,  “Implementation  Of  The Regional  Government  And  Administrative Sanctions In Indonesian Regional Regulations,” Humanities  &  Social  Sciences  Reviews ,  Vol  8 No 1, 2020.
18 Rakhmawanto,  Ajib, Model  Pengangkatan dan    Pengembangan          Jabatan          Pimpinan Tinggi Dalam   Rancangan   UU   ASN (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Penelitian BKN, 2013).
19 Gering  Supriyadi  dan  Trio  Guno, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah (Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara, 2006).
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
Adanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipi hendaknya dijadikan  pembelajaran  bagi  pegawai tersebut  dan  rekannya.  Namun  yang lebih  penting  lagi  dilakukan  adalah adanya  pembinaan  dan  pengawasan agar  tidak  terjadi  pelanggaran  – pelanggaran  lainnya.  Selain  itu  juga patut dilihat alasan yang
melatarbelakangi
dilakukannya pelanggaran tersebut.
Pemberian  sanksi  tentu  saja
akan  mempunyai  dampak  baik  bagi
Aparatur
Sipil Negara
yang bersangkutan  maupun  Pegawai  yang lainnya.  Ketika  seorang    Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan  hormat  karena  mangkir  tidak masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas selama berbulan –  bulan  tentu membawa dampak sendiri bagi pegawai lainnya. Mereka takut melakukan  kesalahan  yang  serupa karena  dengan  adanya  pemberian sanksi tersebut  secara otomatis mereka akan  kehilangan  statusnya  sebagai Aparatur Sipil Negara.
Pejabat  yang  memeriksa  atau menjatuhkan  hukuman  dapat  saja keliru  menjatuhkan  hukuman  atau
salah  menerapkan  peraturan  disiplin. Karena  itu  sebaiknya  hak  mengajukan keberatan  diberikan  lepada  semua pelanggaran  disiplin  agar  tercapai persamaan  hak  diantara  para  Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman.
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa disiplin akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan,  peraturan  /  tata  tertib, dan pengawasan. Jelaslah sudah bahwa pemberian  sanksi  administrasi  kepada Pegawai Negeri Sipil akan mempunyai dampak  yang  hebat  bila  diikuti  oleh beberapa faktor di atas. Selama faktor - faktor  tersebut  tidak  dilaksanakan dengan  baik  maka  para  pegawai  tetap akan  berpendapat  bahwa  penegakan disiplin hanya sebatas absensi semata.
Pengawasan  yang  efektif  akan memperlihatkan dan memelihara, disiplin  yang  baik  maupun  moral  yang tinggi. Setiap pengawas yang menggunakan berbagai petunjuk dengan sebaik-baiknya, akan memperoleh  hasil  yang  baik  dari  para pegawainya. Meskipun demikian, mengenai  hal  ini  ada  baiknya  juga menggunakan teknik – teknik pengawasan  dan  kebijaksanaan –
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
kebijaksanaan  management  lainnya yang menurut pengalaman pada umumnya telah menunjukkan keefektifan  dalam  mendorong  dan memelihara  semangat  kerja  pegawai yang baik. 20
Keberhasilan
pengawasan sangat ditentukan oleh kemauan pimpinan  atau  pemegang  kebijakan untuk mengawasi para pegawainya dan kemauan  mereka  untuk  memberikan sanksi kepada oknum yang bermasalah. Sanksi  yang  diterapkan  dengan  benar dapat  menekan  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil dimana akan timbul efek jera bagi para pegawai  yang  melakukan  kesalahan dan  mencegah  pegawai  lainnya  untuk melakukan kesalahan yang sama.
Pelatihan- pelatihan juga sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian yang matang dan kedisiplinan  yang  tinggi.  Pelatihan sebaiknya  tidak  hanya  dilakukan  oleh individu tertentu melainkan oleh seluruh  pegawai.  Dewasa  ini  juga sedang  berkembang  pelatihan  di  luar ruangan  ( outbound )  yang  bertujuan
20 Ambar  Teguh  Sulistiyani, Memahami  Good Governance  Dalam  Perspektif  Sumber  Daya Manusia (Yogyakarta:  Penerbit  Gaya  Media, 2004).
untuk membentuk kerja sama team dan meningkatkan tanggung jawab pribadi.
Meskipun terdapat banyak kebutuhan, metode dan program pelatihan yang berlainan, ada prinsip  – prinsip pelatihan tertentu yang penerapannya  cukup  luas.  Halsey mengemukakan kecendrungan- kecendrungan  pelatihan  yang  sekarang berlaku sebagai berikut : 21
a. Ada  suatu  kecendrungan  ke arah pelatihan individu – individu  ketimbang  ke  arah pelatihan kelompok – kelompok.
b. Suatu  bagian  pelatihan  yang meningkat lebih banyak dilakukan  oleh  para  pengawas dan  teman  –  teman  pegawai ketimbang  oleh  staf  pelatihan yang formal.
c. Pihak peserta pelatihan menjadi lebih  dinamis  ketimang  statis, misalnya  terdapat  lebih  banyak partisipasi  pada  pihak  peserta pelatihan.
d. Terdapat seleksi peserta-peserta pelatihan yang lebih baik.
e. Pelatihan  menjadi  lebih  khusus ketimbang umum.
Pada akhirnya sebuah peraturan
beserta sanksinya, dalam hal ini adalah sanksi  administrasi  Aparatur  Sipil Negara  tidak  akan  berdampak  besar dalam  pembentukan  aparatur  yang
21 Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara (Bandung:  Penerbit  Mandar  Maju, 1991).
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
bersih dan berwibawa bila tidak adanya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan tersebut,
tidak ditegakkannya hukum sebaik mungkin, tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan  serta  pengawasan yang ketat.
Sun  Tzu  berpendapat  bahwa segala  macam  kebijaksanaan  itu  tidak mempunyai  arti  kalau  tidak  didukung oleh  disiplin  oleh  para  pelaksananya. Disiplin  dimulai  dari  diri  pribadi, antara  lain  harus  jujur  pada  dirinya sendiri,  tidak  boleh  menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi organisasinya. 22

## KESIMPULAN
ASN  yang  menyadari  akan tanggung  jawabnya  adalah  mereka yang  patuh  akan  kewajiban  dan menjahui semua larangan dalam tanggung  jawab  sebagai  ASN  untuk memenuhi  karakter  ASN  yang  baik. Dengan  maksud  untuk  mendidik  dan membina  aparatur  sipil  negara,  bagi mereka yang melanggar atas kewajiban dan larangan akan dikenakan berupa hukuman disiplin.
22 Gering  Supriyadi  dan  Tri  Guno, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Pemberian  sanksi  administrasi terhadap  kedisiplinan  Pegawai  Negeri Sipil  membawa  dampak  terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  maupun  yang  lainnya dimana  mereka  tidak  mengulangi perbuatan indisipliner tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambar  Teguh  Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004. Dwi  Heri  Sudaryanto,  “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Jurnal  Vol.  04  Nomor  3 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Negri Malang.
Dwiputranti,    Septiana    dan    Sanusi,
Anwar  .Evaluasi Kebijakan
Dalam    Upaya    Peningkatan
Mutu    Human    Capital    di Sektor Publik (Comparative            Dengan Australia)dalam Pengembangan        Human Kapital: Perspektif
Nasional,    Regional,    Global , Yogyakarta:    Graha    Ilmu, 2019.
Effendi,    Sofian, Reformasi    Tata
Pemerintahan:    Menyiapkan Aparatur              Negara
Untuk Mendukung
Demokratisasi Politik dan
Ekonomi Terbuka, Yogyakarta:
Junaidi  Abdillah,Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,Pembentukan  Aparatur  Yang  Bersih  dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Halaman 341- 357
Gadjah    Mada    University Press. 2019.
Eti  Dwi  Rahayu,  “Pengaruh  Disiplin Kerja  Dan  pengawasan  Kerja Terhadap  Efektivitas  Pegawai Pada  Badan  Kepegawaiaan Daerah”.  Skripsi  Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang,  2016.
Enny  Agustina,  “Legal  Malfunctions
And Efforts  In Reconstructing The  Legal  System  Service:  A State Administrative Law Perspective,” Dinamika Hukum . Vol 18 No 3. 2018:357-364 Enny Agustina, Pelaksanaan Pelayanan  Publik  Berkualitas Bagi Masyarakat, Literasi Hukum . Vol 3 No 2, 2019.
Enny Agustina, Sengketa Kepegawaian Dalam  Sistem  Peradilan  Tata
Usaha Negara , Jakarta: Rajawali Grafind, 2019.
Enny  Agustina,  “Implementation  Of
The  Regional  Government And  Administrative  Sanctions In Indonesian Regional
Regulations,” Humanities  & Social  Sciences  Reviews ,  Vol 8 No 1, 2020.
Gering  Supriyadi  dan  Trio  Guno,
Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006.
Keban,    Yeremias    T, Enam    Dimensi Strategis Administrasi Publik   Konsep   Teori    dan Isu ,  Yogyakarta:  Gava  Media. 2018. Kristian Widya Wicaksono, Administrasi  dan  Birokrasi Pemerintah , Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016. Marsono, Pembahasan Undang-
Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok  –  Pokok  Kepegawaian , Jakarta:  PT.  Ikhtiar  Baru, 1974.
Moekijat, Administrasi  Kepegawaian Negara ,  Bandung:  Penerbit
Mandar Maju, 1991.
Moh.  Mahfud, Hukum  Kepegawaian Indonesia , Yogyakarta:
Liberty, 2014.
M.  Suparno, Rekayasa  Pembangunan Watak  dan  Moral  Bangsa ,
Jakarta  ,PT.  Purel  Mundial
2018.
Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri  Sipil,  Jakarta:  PT Pertja , 2018. Rakhmawanto, Ajib, Model Pengangkatan dan
Pengembangan          Jabatan Pimpinan          Tinggi  Dalam Rancangan      UU      ASN , Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan Penelitian BKN, 2013.
Sulistiyani,    Ambar    Teguh, Konflik Kepentingan  Dalam    Sistem Kepegawaian                Publik,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.