PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN AKTA DI BAWAH TANGAN
Yanuar Kukuh Prabowo yanuarkukuh17@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Consumer Financing Agreement in the acquisition of motor vehicles using Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee as well as related Regulation. The Consumer Financing Agreement made under the Fiduciary Guaranty Act and the relevant Legislation in the acquisition of motor vehicles provides legal protection for consumer financing companies (fiduciary recipients) and debtors (fiduciary givers). In a consumer financing agreement made under the hood, a consumer finance company may not register a fiduciary security object to the Fiduciary Registry Office because the absolute requirement to be able to register a fiduciary guarantee object shall be in the form of an authentic deed. The legal consequence is that consumer financing companies can not perform the execution process if the debtor performs a default as regulated under the Fiduciary Guaranty Act. One of the main factors of fiduciary guarantee execution is the possibility of non performing loans. Although in general, non-performing loans in consumer financing institutions are relatively small but still these problems are sometimes experienced by every consumer finance company.
Keywords: Agreement; Fiduciary Guarantee; Consumer Financing; Execution.

## Abstrak
Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam perolehan kendaraan bermotor yang menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Perundang- undangan terkait. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undangan terkait dalam  perolehan kendaraan bermotor memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen (penerima fidusia) dan debitor (pemberi fidusia). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan, perusahaan  pembiayaan  konsumen  tidak  dapat  mendaftarkan  objek  jaminan  fidusia  ke  Kantor Pendaftaran Fidusia karena syarat mutlak untuk dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah harus dalam bentuk akta otentik. Akibat hukumnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat melakukan proses eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  Jaminan  Fidusia.  Salah  satu  faktor  utama  dari  eksekusi  jaminan  fidusia adalah kemungkinan adanya kredit bermasalah. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen relatif kecil akan tetapi tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap perusahaan pembiayaan konsumen.
Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Eksekusi.

## Pendahuluan
Pada era modern ini segalanya mengalami perkembangan yang begitu pesat tak terkecuali kebutuhan manusia yang  juga ikut mengalami peningkatan seiring perkembangan jaman dalam rangka mengikuti arus globalisasi. Berkembangnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya diantara kelompok
Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018

## 358 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
sosial kehidupannya mengakibatkan manusia tersebut berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia adalah sarana transportasi baik milik pribadi maupun menggunakan sarana transportasi umum. Dewasa ini, untuk memiliki sebuah kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk menunjang kebutuhan sehari hari tidak lah sulit bahkan keterbatasan ekonomi yang sering sekali menjadi faktor penghambat utama upaya pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia pun tidak menjadi masalah karena adanya fasilitas kredit atau mencicil pembelian kendaraan bermotor yang dapat kita temui di setiap dealer penjualan kendaraan bermotor .
Kredit tentunya sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat saat ini bahkan bukan hanya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah saja yang menggunakan sarana ini akan tetapi masyarakat dengan standar ekonomi menengah keatas pun juga ikut menggunakannya karena selain dapat meringankan untuk membeli sebuah kendaraan tetapi juga terkadang ada promo promo menarik yang ditawarkan kepada calon pembeli bila menggunakan fasilitas kredit untuk membeli sebuah kendaraan bermotor.
Perolehan kendaraan bermotor secara kredit tentu saja tidak dapat terlepas dari perusahaan pembiayaan konsumen perusahaan yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari dealer. Secara umum perusahaan pembiayaan konsumen adalah memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ( consumer finance company )

## Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan
“Fiduciare Eigendomsoverdracht” atau  fidusia  sering  disebut  sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan adalah sebuah bentuk jaminan atas benda- benda bergerak selain gadai yang memiliki dasar hukum yurisprudensi.Perbedaan gadai  dengan  fidusia  terletak  pada  hak  milik  dan  penguasaan  barangnya  bahwa dalam fidusia yang menjadi jaminan untuk diserahkan kepada kreditor adalah hak
milik sedangkan debitor tetap menguasai barangnya dan berbanding terbalik dalam gadai bahwa hak milik tetap ada dan melekat pada debitor sedangkan penguasaan barangnya ada pada kreditor.Atas dasar hak milik dan penguasaan barang dalam fidusia  menyebabkan  terjadinya  penyerahan  secara constitutum possessorium . 1
Selain itu perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata , yaitu :
a. Tradition brevi manu berdasarkan Pasal 612 ayat 2 BW , yaitu suatu bentuk penyerahan barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya peyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemiliknya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa- beli itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
b. Traditio longa manu atau bisa disebut dengan penyerahan dengan tangan panjang, 2 yaitu suatu bentuk penyerahan yang barangnya berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat  bahwa  mobilnya  diserahkan  seminggu  setelah  perjanjian  jual-beli  itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobilnya kepada C sedangkan B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan maka oleh sebab itu dibentuklah perjanjian jaminan fidusa.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia  maka dapat diketahui unsur unsur jaminan fidusia yang meliputi:
1.  Adanya hak jaminan.
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
1 Itok  Dwi  Kurniawan,  ‘Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Melalui  Jaminan  Fidusia Dalam  Pembiayaan  Kredit  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  Ditinjau  Dari  Prespektif  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan’ Jurnal Repertorium,  Volume  IV,  No.1,  2017,  h.121,  https://media.neliti.com/media/publication/213301- perlindungan-hukum-bagi-kreditur-melalui.pdf
2 Trisadini Prastinah Usanti, ‘Lahirnya Hak Kebendaan’, Jurnal Prespektif, Volume XVII, No.1, 2012, h.48 http://jurnal-prespektif.org/index.php/prespektif/article/view/93/85
Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan;
3. Benda obyek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.
Dari  definisi  yang  sudah  dijelaskan  tersebut  sangat  jelas  bahwa  fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, bahwa fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan  dan  jaminan  fidusia  adalah  jaminan  yang  diberikan  dalam  bentuk fidusia. Ini berarti aturan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia  ini  adalah  aturan  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang  ada  dalam “fiducia cum creditore contract”, 3 yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberi jaminan dengan kepercayaan, jaminan  fidusia  lebih  dikedepankan  didalam  Undang-undang  Jaminan  Fidusia daripada  pengertian  fidusia  itu  sendiri,  hal  ini  didasarkan  bahwa  maksud  dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan adanya konsep fidusia dan jaminan dalam proses pencapaian fidusia itu sendiri yang dari awal sampai dengan sekarang memiliki ciri khas tidak adanya penguasaan  benda  jaminan  oleh  penerima  fidusia,  namun  sebenarnya  terhadap benda bergerak keadaan tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi.

## Ciri-ciri Lembaga Fidusia
Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya  hak  mendahului,  berdasarkan  Pasal  27  Undang-undang  Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap  kreditor  lainnya.  Hak  yang  didahulukan  dihitung  sejak  tanggal pendaftaran benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran  fidusia.    Hak  yang  didahulukan  yang  dimaksud  adalah  hak penerima  fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil
3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001. [123].
eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia Hak yang didahulukan dari  penerima  fidusia  tidak  hapus  karena  adanya  kepailitan  dan  likuidasi pemberi  fidusia.Ketentuan  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan  ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang.Disamping  itu,  ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi. 4
b. Adanya prinsip droit de suite, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia  menjelaskan  bahwa  jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun . Ketentuan dalam pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai prinsip “ droit de suite” yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.
c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  6  dan  Pasal  11  Undang-undang Jaminan Fidusia.
d. Dalam pelaksanaan eksekusinya haruslah mudah dan pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia . Apabila dalam suatu hal debitor atau kreditor cidera janji, kreditor wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia untuk dilaksanakan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh kreditor atau debitor, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  dari  hasil  penjualan.Dalam  hal  ini  akan  dilakukan penjualan dibawah tangan, maka harus dilakukan berdasarkan atas kesepakatan dari debitor maupun kreditor.
4 Purwahid dan Kahadi, “Hukum Jaminan Fidusia”, Fakultas Hukum Universitas Dipone- goro, Semarang, 2008 .[36-37].

## 362 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Pendaftaran Jaminan Fidusia
Dalam proses Pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat batas waktu maksimal agar  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  dapat  diterima  pendaftarannya  oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dimana dalam  pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia  menjelaskan  bahwa  “Permohonan  pendaftaran  Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.” Setelah  dilakukan  permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mengajukan bukti pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memuat:
a. Nomor pendaftaran;
b. Tanggal pengisian aplikasi;
c. Nama pemohon;
d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
e. Jenis permohonan; dan
f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
Setelah melalui proses pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia pun telah lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia itu dicatat secara elektronik dan di tandatangani secara elektronik pula oleh Pejabat pada Kantior Pendaftara Fidusia. Lahirnya Jaminan Fidusia di tandai dengan  diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  atas  benda  yang  dibebankan Jaminan Fidusia.
Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia  harus  memuat  irah  irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berakibat hukum mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari kekuatan eksekutorial adalah bilamana debitor dalam pemenuhan kewajibannya terbukti telah cidera janji atau wanprestasi maka langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa harus melalui proses pengadilan hingga
akhirnya di putus dam bersifat final sehingga dapat dilakukan eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

## Makna Pembiayaan Konsumen
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Perpres  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa “ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Kemudian secara lebih rinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan diuraikan sebagai berikut:
a) Perusahaan pembiayaan;
b) Perusahaan modal ventura; dan
c) Perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari:
a)  Sewa guna usaha;
b) Anjak piutang;
c) Usaha kartu kredit; dan
d) Pembiayaan konsumen
Pembiayaan  Konsumen  menurut  Perpres  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Lembaga  Pembiayaan  mempunyai  pengertian  bahwa  “Pembiayaan  Konsumen adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”
Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang menginginkan suatu barang sebagai kebutuhan sehari-harinya akan tetapi jumlah penghasilannya tidak dapat menutupi segala pemenuhan kebutuhannya secara tunai dan lunas, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan melalui sistem pembiayaan konsumen dengan tujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.
Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Berdasarkan pengertian dari Pembiayaan Konsumen terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, meliputi: 5
a.  Subyek adalah pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen,  yaitu  perusahaan  pembiayaan  konsumen  (kreditor),  Konsumen (nasabah/debitor), dan penyedia barang ( supplier )
b.  Obyek adalah barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televise, kulkas, mesin cuci, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
c. Perjanjian,  yaitu  perbuatan  persetujuan  pembiayaan  yang  diadakan  antara perusahaan  pembiayaan  konsumen  dengan  konsumen,  serta  jual-beli  antara penyedia barang ( supplier ) dengan konsumen.
d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang ( supplier ) dan debitor wajib membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada debitor.
e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan dengan tujuan agar adanya kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitor

## Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
Aturan hukum yang melandasi pembiayaan konsumen dimulai diIndonesia sejak tahun 1988 yakni sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen,  dan  Surat  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Akibat dari dua peraturan tersebut yang pada akhirnya mencetus istilah pembiayaan konsumen ( consumer  finance )  sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan.Kedua peraturan itu merupakan titik
5 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 .[96-97].
awal  sejarah  perkembangan  pengaturan  tentang  pembiayaan  konsumen  sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. 6

## Dasar hukum dari segi Burgerlijk Wetboek (BW)
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  pembiayaan konsumen terdapat 2 aturan hukum yang digunakan dari segi hukum perdata yaitu Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat asas kebebasan berkontrak sebagai dasar dalam membuat perjanjian dan perundang-undangan dibidang hukum perdata. 7

## a.  Asas Kebebasan Berkontrak
Hubungan  hukum  antara  perusahaan  pembiayaan  konsumen  dan  debitor lahir akibat dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak atau disebut dengan kontrak. Perjanjian ini digunakan sebagai dokumen hukum yang meliputi hak- hak  dan  kewajiban  dari  perusahaan  pembiayaan  konsumen  sebagai  penyedia dana  (kreditor)  dan  konsumen  sebagai  pengguna  dana  (debitor)  serta  mengikat selayaknya Undang-undang ( pacta sunservanda ) untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338BW yang secara eksplisit menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.
Dalam  pembuatan  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  Pasal  1320  BW digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor, dengan dibuat secara sah oleh para pihak maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Kemudian konsekuensi yang harus diterima oleh para pihak yang menyepakatinya adalah harus melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.Perjanjian tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen. 8
6 Ibid. [98]. 7 Munir Fuady , Op.Cit. [164].
8 Sunaryo, Op.Cit. [98-99].

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
b.  Ketentuan di bidang hukum perdata
Perjanjian pembiayaan konsumen terdiri atas perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku III BW bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sumber hukum utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen.

## 1)  Perjanjian pinjam pakai habis ( Pasal 1754-1773 BW)
Perjanjian  pinjam  pakai  habis  merupakan  perjanjian,  dengan  mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan  persyaratan  bahwa  peminjam  akan  mengembalikan  barang  tersebut kepada  pemberi  pinjamana  dalam  jumlah  dan  keadaan  yang  sama.  Dalam hal  ini,  uang  dapat  dikategorikan  sebagai  barang  pakai  habis  dalam  definisi tersebut, karena barang pakai habis merupakan sejumlah uang, maka para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor sebagaimana Pasal 1765 BW boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah juga dengan bunga yang harus ikut diserahkan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur tentang pinjam habis pakai relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kecuali apabila diperjanjikan menyimpang dalam perjanjian. 9

## 2)  Perjanjian jual-beli bersyarat (Pasal 1457-1518 BW)
Perjanjian jual-beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.Perjanjian ini dilakukan dengan adanya persyaratan dalam perjanjian tersebut, tidak hanya dalam hal melakukan pembayaran,namun setiap syarat yang diberlakukan dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perjanjian ini. 10
Dalam  perjanjian  jual  beli  yang  terjadi  antara  debitor  dengan  penjual, penjual  bersepakat  menjual  barangnya  secara  tunai  pembeli.  Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya
9 Ibid.
10 Ibid. [100].
antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor maka perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar secara tunai kepada si penjual dengan syarat debitor akan membayar sejumlah uang tersebut beserta bunganya kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran.

## Dasar Hukum dari Aspek Perdata di Luar BW
Dalam pelaksanaan kegiatannya, selain berlakunya ketentuan-ketentuan yang ada didalam BW yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara umum tetapi ada juga peraturan perundang-undangan lain di luar BW yang ikut mengatur aspek-aspek dalam pembiayaan konsumen. Peraturan Perundang- undangan itu antara lain: 11
1) Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini jika perusahaan pembiayaan konsumen itu dalam bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal tata pendirian dan kegiatan dalam perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan  pembiayaan  konsumen  itu  adalah  koperasi,  sehingga  dalam pendirian dan kegiatannya juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.
3) Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hakatas tanah.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang secara perdata merugikan konsumen.

## Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merupakan bukti bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima Jaminan Fidusia. Di  dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  terdapat  irah-irah  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  yang  menyebabkan lahirnya kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Untuk  mengamankan  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  tersebut, POLRI menerbitkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  dengan  tujuan terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  secara  aman,  tertib, lancar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.Perkap  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara yang benar untuk melakukan eksekusi terhadap debitor yang cidera janji sehingga  tercapainya  tujuan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  yangaman,  tertib,  lancar dan  dapat  dipertanggungjawabkan  akan  tetapi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 2Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia juga melindungi keselamatan dan keamanan debitor dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.
Dalam  pelaksanaannya,  berdasarkan  pasal  3  Perkap  Nomor  8 Tahun  2011 tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  memiliki  prinsip-prinsip  yang meliputi:
1)  Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2)  Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3)  Proporsionalitas,  yaitu  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan
kekuasaan; dan
4)  Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.
Pengajuan permohonan eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang telah memegang Serifikat Jaminan Fidusia. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan eksekusi adalah yang telah mendaftarkan Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## Penggunaan Hak Eksekutorial Bilamana Jaminan Fidusia Lahir
Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiba dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor.Apabila dalam pelaksanaanya seorang  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  tertuang  di dalam perjanjian maka debitur tersebut wanprestasi. Adapun  bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain: 12
a) Tidak melaksanakan prestasi sama seklai;
b)  Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c)  Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
d) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.
Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan title eksekutorial maka kreditor dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum  atas  obyek  jaminan  fidusia  tanpa  melalui  pengadilan.Dalam  pelaksanaan eksekusi terdapat 3 cara yang bisa dilakukan oleh kreditor selaku penerima fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yakni :
a)  Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)
oleh penerima fidusia.
12 Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti,’Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Per - janjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga’, Jurnal Private Law,  Volume 6, Nomor 1, 2018, h.93http://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/1920

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c)  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Perlu  diperhatikan,  bilamana  debitor  telah  terbukti  melakukan  wanprestasi maka  berdasarkan  Pasal  30  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  maka  debitor  wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia baik dengan cara melakukan pelelangan umum ataupun  dengan  cara  penjualan  di  bawah  tangan.  Dalam  proses  penjualan  benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan memang memungkinkan dapat diperolehnya harga tertinggi yang menguntungkan para pihak daripada melalui cara pelelangan umum. Akan tetapi, Penjualan benda dengan cara di bawah tangan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor dan konsumen selaku debitor.
Hak Eksekutorial dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak akan lahir dan tidak dapat dilaksanakan bilamana dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia karena Hak Ekskutorial lahir setelah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya memuat  irah-irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia tidak akan diterbitkan apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Sehingga bila hanya mengandalkan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak maka hak eksekutorial tidak akan lahir dan kreditor tidak berhak untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang- undang Tentang Jaminan Fidusia.
Pada faktanya, beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan perjanjian  fidusia  dengan  debitor  sudah  melakukan  pendaftaran  objek  jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia seperti PT.Adira Finance Surabaya 1 Cabang

## Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Margorejo. Setelah melakukan penandatanganan perjanjian dengan debitor, PT Adira Finance Surabaya 1 langsung mendaftarkan akta perjanjian ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang biayanya diambil dari pembayaran down payment (DP) yang dilakukan oleh  debitor.  Dengan  diterbitkannya  Sertifikat  Jamian  Fidusia,  PT.Adira  Finance berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bilamana debitor terbukti  wanprestasi.  Proses  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia  dilakukan  dengan menjual objek jaminan fidusia atas nama debitor secara umum dengan melalui Badan Pelelangan Umum ataupun di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor. Proses eksekusi dilakukan apabila tidak ada itikad baik dari debitor untuk memenuhi prestasi setelah dilakukan cara persuasif pemberian surat peringatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. 13

## Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia
Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia memberi wewenang kepada pemegang sertifikat  Fidusia  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  berhak menjual objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 dengan cara:
1)  Melakukan  title  eksekutorial  berdasarkan  sertifikat  yang  memuat  irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia kepada Ketua Pengadilan yang berwenang.
2)  Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dengan cara melakukan pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan objek  jaminan  fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  Undang- undang Tentang Jaminan Fidusia.
3)  Melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan cara dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni kreditor dan debitor. Dengan  kata  lain  kesepakatan  kedua  belah  pihak  merupakan  syarat  mutlak
13 Wawancara dengan Perwakilan PT.Adira Finance Surabaya 1, Kantor Adira Finance Sura - baya 1 Cabang Margorejo, Tanggal 24 Mei 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan.
a. Pelaksanaan Titel Eksekusi
Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial sendiri memiliki makna langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dengan alasan karena debitor telah cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditor. 14
Dengan demikian ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi yang dilakukan oleh kreditor, yakni : 15
1)  Debitor atau pemberi fidusia  cidera janji
2)  Ada  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  mencantumkan  irah-irah  “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia meskipun tidak dicantumkan secara
tegas mengenai cara pelaksanaan titel eksekusi ini akan tetapi mengingat dalam proses penjualan di bawah tangan sudah ada persyaratan khusus yakni atas kesepakatan para pihak maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.
b.  Penjualan Atas Kekuasaan Penerima Fidusia
Dalam  hal  debitor  cidera  janji,  kreditor  mempunyai  hak  untuk  menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama parate eksekusi dan diwajibkan melakukan penjualan  di  muka  umum  atau  disebut  dengan  lelang.  Dengan  demikian parate eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian bilamana debitor telah
14 Murits Sitohang,’Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama’ , Jurnal Transparency,  Volume 2, Nomor 2, 2013, h.5 http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/3927

## Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
melakukan wanprestasi, akan tetapi kekuasaan untuk melakukan sendiri penjualan objek jaminan fidusia harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan sendiri ini mengandung persyaratan yang sama dengan title eksekusi.
c. Penjualan Di bawah Tangan
Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia memuat persyaatan untuk dapat melakukan penjualan dibawah tangan yakni:
1)  Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia ( debitor dan kreditor). Syarat ini diperkirakan akan lebih focus pada harga dan biaya yang akan menguntungkan para pihak.
2)  Setelah  lewat  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara  tertulis  oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentinngan.
3)  Diumumkan  sedikitnya  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang menguntungkan.
Khusus  dalam  hal  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  terdiri  atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau di bursa, berdasarkan  Pasal  31  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  mengatur  bahwa  proses penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut ( pasar atau bursa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi objek jaminan fidusia yang terdaftar di bursa Indonesia berlaku terhadap objek jaminan fidusia tersebut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang secara khusu mengatur mengenai penjualan dan pembelian di bursa Indonesia.
Segala ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kehendak para pihak sehingga penyimpangan dari ketentuan tersebut memiliki akibat batal  demi  hukum.  Selain  itu,  mengingat  bahwa  jaminan  fidusia  adalah  lembaga jaminan dan pengalihan hak kepemilikannya dengan cara constitutum possessorium dengan maksud semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada kreditor, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada kreditor untuk memiliki objek jaminan

## 374
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat dengan harapan akan memberikan perlindungan kepada debitor dan terlebih lagi pada nilai objek jaminan fidusia yang melebihi besarnya utang yang dijaminkan dan hal ini diatur juga dalam Pasal 34 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bahwa :
1)  Dalam  hasil  eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan,  penerima  fidusia  wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum di bayar.

## Perlindungan Hukum Bagi Debitor
Bentuk perjanjian fidusia yang di buat oleh para pihak menurut Undang- undang  Tentang  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris sehingga akan menimbulkan kepastian hukum  bagi  para  pihak.  Perjanjian  di  bawah  tangan  sendiri  adalah  akta  yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, 16 akan tetapi dengan membuat perjanjian fidusia dengan bentuk di bawah tangan maka kreditor tidak dapat melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan berakibat pula pelaksanaan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan karena syarat untuk melaksanakan eksekusi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila kreditor masih tetap bersikukuh untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia  akan  tetapi  kreditor  tidak  memgang  Sertifikat  Jaminan Fidusia  maka dapat dikatakan bahwa kreditor telah melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi bahwa  “Perusahaan  pembiayaan  konsumen  dilarang  melakukan  penarikan benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  apabila  kantor  pendaftaran

## Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  menyerahkan  kepada perusahaan pembiayaan” dan perbuatannya telah masuk dalam kategori tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  debitor bilamana kreditor melakukan eksekusi secara langsung adalah: 17
a) Melakukan mediasi dengan pihak kreditor sebagai upaya alternative penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.
b) Melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian dengan dasar hukum Pasal 368 KUHP.
c)  Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 3 Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia  ke Pengadilan Negeri terkait penarikan benda objek jaminan fidusia secara paksa.

## Melakukan Mediasi dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan penyelesaian sengketa  alternatif  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut dan harus di taati.
Sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008 menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam pengertian PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi merupakan salah satu bagian dalam proses pengadilan yang harus di tempuh sebelum persidangan di mulai dan bukan cara penyelesaian yang terpisah dari proses pengadilan. Dalam hal mediasi yang akan ditempuh oleh debitor dengan perusahaan pembiayaan
17 LBH Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah”, www.bantuan - hukum.or.id , 13 Maret 2017, dikunjungi pada tanggal 12 Mei 2018

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
konsumen merupakan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan melalui bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 18
Dalam  pengajuan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, Debitor  harus  sudah  bersepakat  terlebih  dahulu  dengan  pihak  perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan mediasi dengan bantuan Badan Penyelesaian Konsumen karena kesepakatan para pihak yang bersengketa secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan terpenuhinya unsur sukarela pada para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat memperbesar peluang damai diantara para pihak yang bersengketa.

## Melaporkan Tindak Pidana Perampasan dan Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Hukum Lanjutan
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha mengatakan bahwa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan transaksi sewa guna usaha wajib diikat  dalam  sebuah  perjanjian.  Dalam  pembiayaan  konsumen  pada  hakikatnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia kedudukannya masih dalam penguasaan debitor dan sebagai debitor yang baik hendaknya mengetahui terlebih dahulu apakah benda yang menjadi objek jaminan  fidusia  sudah  dijaminkan  fidusia  atau  tidak. Apabila  dalam  melakukan perjanjian fidusia antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor tidak di buat dalam bentuk akta notaris dan di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia maka  secara  hukum  perjanjian  fidusia  tersebut  tidak  memiliki  hak  eksekutorial dan dianggap sebagai hutang biasa dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang Jaminan Fidusia.

## Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Pada  tahun  2012  telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.130/ PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor  Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang di dalam Pasal 3 terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Tindakan Perusahaan pembiayaan konsumen yang  mengambil  secara  paksa  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi bahwa “ barangsiapa dengan maksud untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
Setelah penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tidak berhasil maka untuk menyelesaikan sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan dasar bahwa debitor telah melakukan wanprestasi. Dalam pengajuan gugatan ini maka timbul pembalikan pembuktian yang mengharuskan perusahaan pembiayaan konsumen mengajukan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia atas benda yang ada dalam penguasaan debitor. Apabila dalam proses pembuktian, perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat memberikan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia maka terdapat tanggung gugat terhadap perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Kesimpulan
Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat rumusan  kehendak  berupa  hak  dan  kewajiban  dari  perusahaan  pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Apabila dalam pelaksanaanya seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang  di  dalam  perjanjian  maka  debitur  tersebut  wanprestasi.  Pada  dasarnya bentuk perjanjian Jaminan Fidusia memang dibebaskan yang artinya bisa dibuat dalam bentuk di bawah tangan maupun dibuat dengan bentuk akta notaris akan tetapi Undang-undang  Jaminan  Fidusia  mewajibkan  bentuk  perjanjian  jaminan  fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya oleh perusahaan pembiayaan konsumen di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan di terbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak baik debitor maupun pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
Dengan ditebitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia maka hak eksekutorial terhadap objek Jamian Fidusia itupun lahir dan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang artinya tanpa menempuh jalur pengadilan maka eksekusi tetap boleh dilaksanakan tetapi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Bagi Perusahaan  Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan konsumen tetap tidak boleh melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia bilamana debitor  terbukti  wanprestasi  dan  menjualnya  sendiri  tanpa  melalui  Badan  Pelelangan Umum. Apabila perusahaan pembiayaan konsumen tetap melakukan eksekusi secara langsung maka upaya hukum yang dapat dilakukan debitor adalah melakukan mediasi dengan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan bila mediasi tetap tidak berhasil maka upaya hukum selanjutnya yang bisa dilakukan debitor adalah melaporkan tindak pidana perampasan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 368 KUHP dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

## Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Fua dy, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Kamello,  Tan, Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  Yang  Didambakan, Alumni, Bandung, 2014.
Marzuki , Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata , BPHN , Jakarta, 1998.
Purwahid dan Kahadi, “Hukum Jaminan Fidusia” , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Tiong,    Oey  Hoey, Fidusia  sebagai  Jaminan  Unsur-unsur  Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
Usanti,  Trisadini  Prastinah  dan  Leonora  Bakarbessy, Buku  Refrensi  Hukum Perbankan: Hukum Jaminan , Revka Petra Media, Surabaya, 2013.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani , Jaminan fidusia , Grafindo Persada , Jakarta, 2000 .

## Perundang-undangan
Kitab U ndang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

## Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Konsumen
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan  Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan  Bermotor dengan Pembebanan Fidusia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

## Jurnal
Asmawati, ‘Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan’, Jurnal Ilmu  Hukum, 2014.
Dwi  Kurniawan,  Itok,  ‘Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Melalui  Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua  Ditinjau Dari  Perspektif  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan’, Jurnal Repertorium, Volume IV, No.1, 2017.
Kumaladewi, Nur Adi,’Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga’ , Jurnal Repertorium,  Volume 2, Nomor 2, 2015.
Prasetyawati, Endang, “Perlindungan Hukum Terhdap Para Pihak Dalam  Pembiayaan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum , vol.8, no.16.
Ramadhina,  Eva  Andari,’Penerapan  Asas  Jaminan  Fidusia  dan  Perjanjian  Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen , Jurnal Private Law,  Volume 5, Nomor 1, 2017.
Sitohang, Murits,’Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan  Fidusia pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama’ , Jurnal Transparency,  Volume 2, Nomor 2, 2013.
Usanti, Trisadini Prastinah, ‘Lahirnya Hak Kebendaan’, Jurnal Prespektif, Volume XVII, No.1, 2012.
Yusuf  Sutarjo,  Achmad  dan  Djuwityastuti,’Akibat  Hukum  Debitur  Wanprestasi    Pada Perjanjian  Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan  Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga’,  Jurnal Private Law,  Volume 6, Nomor 1, 2018.

## Laman
LBH Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah”, www. bantuanhukum.or.id , 13 Maret 2017