## LEGALITAS PEMERIKSAAN SIDANG PERKARA PIDANA MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI
COVID-19
Faisal Cahyadi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada e-mail : faisal.cahyadi@mail.ugm.ac.id
Hilda Restu Utami Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada e-mail : hildarestu99@mail.ugm.ac.id
disampaikan 14/09/2020 – di -review 02/11/2020 – diterima 20/11/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i2.4243

## Abstract
The purpose of this research is to identify the legal basis for implementation of virtual criminal court as response to the COVID-19 pandemic and emerging legal issues. By tracing existing legal sources, browsing throuhg relevant legal literature and interviewing legal practioners, the author draws two general observations. The first is that what is used as the legal basis justifung virtual criminal court proceding are circular letter and a private contractual arrangement. Both should not be considered legally valid to exempt the prevailing law on general procedural rules. In addition, the actual practice of  virtual  criminal  court  examination  violates  the  principle  of  having  the  physical  presence  of  the accused before court. The accused follows the whole process in the place where he/she is detained.
Keywords: criminal court proceeding; virtual court; COVID-19 pandemic;

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  sumber-sumber  hukum  positif  yang  mengatur pelaksanaan sidang virtual perkara pidana  di Indonesia di masa pandemi COVID-19 dan masalah hukum  yang  muncul  darinya.  Dengan  menelusuri  sumber  hukum,  pustaka  dan  sejumlah wawancara pada sejumlah  praktisi  hukum,  dapat  diajukan dua simpulan umum. Pertama adalah bahwa  dasar  hukum  pelaksanaan  sidang  virtual  adalah  surat  edaran  dan  perjanjian  kerjasama yang  tidak  dapat  mengeyampingkan  aturan-aturan  beracara  dalam  KUHAP.  Selanjutnya  bahwa pelaksanaan  sidang  virtual  ternyata  melanggar  ketentuan  wajib  hadirnya  terdakwa  di  ruang sidang sebagaimana diwajibkan KUHAP. Terdakwa selama persidangan berlangsung tetap berada di Rutan/Lapas.
Kata Kunci: persidangan pidana; sidang virtual; pandemi COVID-19;

## Pendahuluan
Pada  tanggal  11  Maret  2020, World  Health  Organization (WHO) menetapkan Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  pandemi 1 . 2 Saat
1 Pandemi adalah istilah dalam dunia kesehatan mengenai penyebaran penyakit yang terjadi di seluruh dunia atau wilayah yang sangat luas melintasi batas internasional dan menjangkit banyak orang. Lihat dalam World Health Organization, The Classical Definition of A Pandemic is
ditetapkan,  sudah  ada  118.000  kasus  terkonfirmasi  COVID-19  di  dunia  yang tersebar pada 114 negara di mana 4.291 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia. 3 Menurut  WHO,  angka  tersebut  telah  meningkat  tiga  belas  kali  lipat  dan negara  yang  terdampak  juga  meningkat  hingga  tiga  kali  lipat. 4 Bahkan  sampai dengan 9 Juli 2020, angka tersebut terus bertambah hingga terdapat 11.874.226 kasus  terkonfirmasi  COVID-19  di  dunia,  termasuk  di  dalamnya  545.481  orang meninggal  dunia. 5 Penyebaran  COVID-19  terjadi  secara  eksponensial  dan  masif lintas  negara  bahkan  lintas  benua.  Penyebabnya  karena  virus  tersebut  dapat dengan  mudah  menyebar  dari  kontak  dekat  antar-manusia  melalui  percikan  air liur  ( droplets ). 6 Ditambah  lagi,  setidaknya  sampai  dengan  Juli  2020,  para  ahli  di bidang  kesehatan  belum  menemukan  obat  antivirus  atau  vaksin  yang  telah  diuji secara klinis dapat mengatasi COVID-19. 7
Di  Indonesia  sendiri,  kasus  COVID-19  pertama  kali  diumumkan  langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan menyatakan bahwa terdapat  dua  orang  warga  negara  Indonesia  positif  terinfeksi  COVID-19. 8 Dalam perkembangannya,  angka  tersebut  semakin  bertambah  dalam  setiap  harinya. Akibatnya,  COVID-19  juga  berdampak  pada  aspek  ekonomi,  sosial,  hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik
Not Elusive, https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11- 088815/en/#:~:text=A%20pandemic%20is%20defined%20as,are%20not%20considered%2 0pandemics., diakses 9 Juli, 2020.
2 World Health Organization, WHO Director-General’s Opening Remarks at The Media Briefing on COVID-19–11  March  2020”,  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s- opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 , diakses 9 Juli, 2020.
3 Id.
4 Id.
5 World  Health  Organization,  “WHO  Coronavirus  Diesease  (COVID-19)  Dashboard”, https://covid19.who.int/ , diakses 10 Juli 2020
6 Harapan Harapan, et.al. , Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review, 13 Journal of Infection and Public Health , 667, 668, May 2020.
7 Muhammad Adnan Shereen, et.al. , COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses, 24 Journal of Advanced Research , 91, 91, July 2020.
8 Kompas,  Breaking  News:  Jokowi  Umumkan  Dua  Orang  di  Indonesia  Positif  Corona, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi- umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all, diakses 10 Juli, 2020.
Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bersamaan dengan keputusan tersebut,  pemerintah  juga  memutuskan  untuk  menerapkan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selain  menerapkan  PSBB,  pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan physical distancing dalam setiap kegiatan. Hal ini menyebabkan beberapa instansi harus menyesuaikan sistem kerja yang semula Work From Office dengan bertatap muka  secara  langsung  menjadi Work  From  Home secara  virtual  ( online ). Akibatnya,  institusi  pengadilan  pun  juga  harus  menyesuaikan  sistem  kerja  di lingkungan pengadilan termasuk dalam pelaksanaan persidangan. Sebagai upaya guna  menyesuaikan  perubahan  sistem  kerja  tersebut,  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  (Ketua  MA)  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona  virus  Disease 2019 (COVID-19)  di Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  di  Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020).
Salah  satu  isi  dari  SEMA  No.  1  Tahun  2020  yaitu  khusus  untuk  perkara pidana,  pidana  militer,  dan  jinayah  yang  terdakwanya  sedang  ditahan  dan penahanannya  tidak  dapat  diperpanjang  lagi  selama  masa  pencegahan penyebaran COVID-19,  maka persidangannya tetap dapat dilaksanakan. 9 Namun, dalam hal penahanan terdakwa masih dapat diperpanjang, maka persidangannya ditunda  sampai  dengan  berakhirnya  masa  pencegahan  penyebaran  COVID-19. 10 Permasalahan pun timbul dengan ditundanya pelaksanaan persidangan sebab hal tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  terdakwa  yang  memiliki  hak untuk  segera  diadili  oleh  pengadilan  guna  menjauhkan  kemungkinan  terkatung- katungnya nasib terdakwa, terutama bagi terdakwa yang dilakukan penahanan. 11
9 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  R.I.,  No.  1  tahun  2020,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Selama Masa  Pencegahan  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)  di  Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, butir 2 huruf a.
10 Id., butir 2 huruf b.
11 Undang-Undang  R.I.,  No.  8  Tahun  1981,  Hukum  Acara  Pidana,  L.N.R.I.  Tahun  1981,    No.  76, Pasal 50 ayat (3) dan Penjelesannya.
Demi  menjawab  permasalahan  hukum  di  atas,  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (Menkumham),  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  (Jaksa  Agung),  dan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Dirjen  Badilum)  mengeluarkan  surat edaran yang pada pokoknya mengatur bahwa persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan  melalui teleconference selama  masa  pandemi  COVID-19. 12 Lebih lanjut  lagi,  pada  tanggal  13  April  2020,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MARI),  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  (Kejagung),  dan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menyepakati Perjanjian  Kerja  Sama  Nomor  402/DJU/HM.01.1/4/2020,  Nomor  KEP- 17/E/Ejp/04/2020,  Nomor  PAS-08.HH.05.05  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Persidangan  Melalui Teleconference (Perjanjian  Kerja  Sama  MA,  Kejagung,  dan Kemenkumham  tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference ) . Perjanjian  tersebut  sebagai  pedoman  para  pihak  untuk  melaksanakan persidangan  melalui teleconference . 13 Dalam  perjanjian  ini  juga  diatur  mengenai pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  para  pihak,  seperti  menyediakan sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  memadai  guna  kepentingan  persidangan melalui teleconference di tempat masing-masing. 14 Selain itu, Kemenkumham juga berwenang  dan  bertanggung  jawab  untuk  mempersiapkan  tahanan  dan/atau warga  binaan  pemasyarakatan  yang  berstatus  sebagai  terdakwa/saksi  dalam persidangan  melalui teleconference di  rumah  tahanan  (Rutan)/Lembaga pemasyarakatan (Lapas) setempat. 15
12 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., No. M.HH.PK.01.01.01-03, Pencegahan dan Pengendalian  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  di  Lapas/Rutan.  Lihat  juga dalam  Surat  Jaksa  Agung  R.I.,  No.  B-049/A/SUJA/03/2020  Tahun  2020,  Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID- 19,  butir  2  dan  Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  R.I.,
379/DJU/PS.00/3/2020, Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference .
13 Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Republik Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020,  No.  KEP-17/E/Ejp/04/2020,  No.  PAS-08.HH.05.05  Tahun  2020, Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, Pasal 1 ayat (1).
14 Id., Pasal 3 ayat (1) butir b jo. Pasal 3 ayat (2) butir b jo. Pasal 3 ayat (3) butir c.
15 Id., Pasal 3 ayat (3) butir b.
Berkaitan dengan pelaksanaan sidang perkara pidana secara teleconference di  masa  pandemi  COVID-19  dengan  cara  terdakwa  tetap  berada  di  dalam  Rutan atau  Lapas,  bahwa  pelaksanaan  sidang  dengan  cara  tersebut  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  154  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).  Adapun,  ketentuan  tersebut  pada  pokoknya  mengatur  bahwa hakim  ketua  sidang  memerintahkan  agar  terdakwa  dipanggil  masuk  untuk dihadapkan/dihadirkan ke persidangan dalam keadaan bebas. 16 Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa rasio dari pasal ini adalah terdakwa hadir secara fisik dan  langsung  di  ruang  sidang  pengadilan  dalam  keadaan  bebas,  baik  jasmani maupun  rohaninya.  Selain  itu,  Perjanjian  Kerja  Sama  MA,  Kejagung,  dan Kemenkumham  tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference merupakan bagian dari ranah hukum perdata yang sifatnya mengikat para pihak yang  membuatnya.  Dalam  hal  ini,  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut adalah MA, Kejagung, dan Kemenkumham. Namun, perlu diketahui bahwa dalam hukum acara pidana, pihak-pihak yang beracara tidak hanya sebatas para pihak di atas, melainkan juga terdapat pihak ketiga seperti terdakwa dan penasihat hukum. Hal  ini  tentu  menimbulkan  sebuah  polemik  tersendiri  yang  layak  untuk  dikaji, apakah  perjanjian  kerja  sama tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  payung  hukum untuk beracara dalam peradilan pidana?
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  Penulis  memandang  perlu untuk dilakukan penelitian. Adapun, penelitian ini bertujuan guna menjawab dua rumusan  masalah.  Pertama,  pengaturan  pemeriksaan  sidang  perkara  pidana melalui media teleconference di Indonesia. Kedua, legalitas pemeriksaan terdakwa di  persidangan  melalui  media teleconference di  Indonesia  selama  masa  pandemi COVID-19.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  di  sini  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  pemeriksaan  sidang  perkara  pidana  melalui media teleconference di  Indonesia  dan  menganalisis  legalitas  pemeriksaan
16 Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. Tahun 1981 No. 76, Pasal 154 ayat (1).
terdakwa di persidangan melalui media teleconference di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
Bahan  hukum  diperoleh  Penulis  melalui  studi  kepustakaan  mengenai pemeriksaan  sidang  perkara  pidana  melalui  media teleconference dan  legalitas pemeriksaan terdakwa di persidangan melalui media teleconference di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 serta melakukan wawancara baik  dengan jaksa maupun  advokat.  Data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

## Pembahasan
Pengaturan  Pemeriksaan  Sidang  Perkara  Pidana  Melalui  Media Teleconference di Indonesia
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  pesat, telah  membawa  dunia  pada  era  digitalisasi.  Dengan  mengadopsi  teknologi, masyarakat  pun  terus  berkembang  secara  dinamis.  Sebagai  implikasi  dari kehadiran  teknologi  tersebut,  kini  setiap  orang  dapat  dengan  mudah  saling berkomunikasi  tanpa  terbatas  jarak  dan  waktu.  Salah  satu  teknologi  yang memberikan kemudahan tersebut adalah teleconference .
Menurut  kamus  istilah  teknologi  informasi, teleconference diartikan sebagai  pertemuan  dua  orang  ataupun  lebih  dengan  menggunakan  telepon  atau koneksi  jaringan. 17 Pertemuan  tersebut  memungkinkan  peserta  untuk berinteraksi  melalui  suara  ( audio  conference )  saja  atau  bahkan  dengan menggunakan  video  ( video  conference )  agar  peserta  dapat  saling  melihat  satu sama lain. 18 Berdasarkan pengertian di atas, teleconference dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 19
17 Fathul Wahid, Kamus Istilah Teknologi Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 347.
18 Id.
19 Sintha  Dewi,  2012,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Keterangan  Saksi  Melalui  Audio  Visual ( Teleconference )  di  Persidangan  Perkara  Pidana,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Hukum  dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 93.
1. Audio conference , di mana peserta dapat saling berbicara satu sama lain seperti dalam  telepon.  Namun, audio  conference melibatkan  lebih  dari  dua  orang, sementara telepon tidak.
2. Video  conference ,  di  mana  peserta  dapat  saling  saling  melihat  satu  sama  lain melalui layar yang tersedia.
Dalam  perkembangannya,  media teleconference mulai  digunakan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  bidang  hukum,  salah  satunya  adalah digunakannya teleconference dalam persidangan pidana. Sejarah mencatat bahwa persidangan  pidana  dengan  memanfaatkan teleconference pertama  kali  di Indonesia  dilakukan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  atas  nama  terdakwa Rahardi Ramelan yang didakwa terkait dengan kasus penyalahgunaan dana non- budgeter badan  urusan  logistik  pada  tahun  2002. 20 Saat  persidangan,  saksi  B.J. Habibie  tidak  dapat  memberikan  keterangannya  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  karena  sedang  menemani  isterinya  yang  sedang  sakit  di  Hamburg, Jerman. 21 Akan  tetapi,  majelis  hakim  dalam  perkara a  quo berpendapat  bahwa saksi  B.J.  Habibie  merupakan  saksi  sentral  sehingga  diperlukan  keterangannya untuk  didengar  mengingat  bergulirnya  dana  badan  urusan  logistik  berawal  dari kebijakan  saksi  yang  saat  itu  sedang  menjabat  sebagai  Presiden  Republik Indonesia. 22 Lebih  lanjut  lagi,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  pemeriksaan saksi  tersebut  ditujukan  guna  memperoleh  kebenaran  materiel  dari  perkara a quo . 23 Selain  kasus  di  atas,  persidangan  pidana  dengan  memanfaatkan  media teleconference juga sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia antara lain dalam kasus  pelanggaran  berat  HAM  atas  nama  terdakwa  Hulman  Gultom 24 ,  tindak
20 Ruth  Marina  Damayanti  Siregar,  Legalitas  Keterangan  Saksi  Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana, 5 Jurisprudence, 25, 26, Maret 2015.
21 Sekar  Dianing  Pertiwi  Soetanto,  2008,  Perkembangan  Alat  Bukti  dalam  Pembuktian  Tindak Pidana  pada  KUHAP  dan  Undang-Undang  Khusus  di  Indonesia,  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16-17.
22 Lalu  Mariyun,  2004,  Penyelenggaraan  Sidang  Pengadilan  dengan  Metode Teleconference Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Pembuktian  (Studi  Kasus  Perkara  Pidana  No. 354/PID/B/2002/PN.JAK-SEL.),  Tesis,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 16.
23 Id.
24 Sintha Dewi, supra no. 19, hlm. 126.
pidana  terorisme  atas  nama  terdakwa  Abu  Bakar  Ba’asyir 25 dan  Ali  Gufron 26 , hingga kasus penembakan di Lapas Cebongan, Yogyakarta 27 .
Berkaitan dengan pengaturan pemeriksaan sidang perkara pidana melalui media teleconference di  Indonesia,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengatur mengenai  dapat  dilaksanakannya  persidangan  pidana  melalui  sarana  elektronik, yaitu:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)
Pasal  9  ayat  (3)  UU  No.13  Tahun  2006  pada  pokoknya  mengatur  bahwa saksi dan/atau korban dapat didengar keterangannya secara langsung melalui sarana  elektronik  dengan  didampingi  oleh  pejabat  yang  berwenang. 28
Pendampingan  oleh  pejabat  yang  berwenang  ini  dimaksudkan  untuk memastikan bahwa saksi dan/atau korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika memberikan keterangan. 29 Adapun, syarat untuk dapat dilaksanakannya  pemeriksaan  secara teleconference yaitu  saksi  dan/atau korban  harus  berada  dalam  ancaman  yang  sangat  besar. 30 Sementara  itu, ancaman  di  sini  maksudnya  adalah  segala  bentuk  perbuatan  yang menimbulkan  akibat,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  sehingga  saksi dan/atau  korban  merasa  takut  atau  dipaksa  untuk  melakukan  atau  tidak
25 Lalu Mariyun, supra no. 22, hlm. 68-69.
26 Lulu Azmi Sharfina, 2018, Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang Disampaikan Secara Teleconference di  Persidangan,  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 84.
27 Dien  Kalpika  Kasih,  2014,  Keterangan  Saksi  Video Conference pada  Kasus  Cebongan Yogyakarta  (Tinjauan  Yuridis  Putusan  No.  48-K/PM  II-11/AD/VI/2013),  Skripsi,  Prog r am Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 2-3.
28 Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, L.N.R.I. Tahun 2006 No. 64, Pasal 9 ayat (3).
29 Id., Penjelasan Pasal 9 ayat (3).
30 Id., Pasal 9 ayat (1).
melakukan  sesuatu  hal  yang  berkenaan  dengan  pemberian  kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 31
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)
Pasal 58 ayat (3) butir b UU No. 11 Tahun 2012 pada pokoknya mengatur bahwa  dalam  hal  anak  korban  dan/atau  anak  saksi  tidak  dapat  hadir  untuk memberikan  keterangan  di  depan  sidang  pengadilan,  maka  hakim  dapat memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi  audiovisual. 32 Dalam  proses  pemeriksaan  tersebut,  anak  korban dan/atau  anak  saksi  nantinya  didampingi  oleh  orang  tua/wali,  pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. 33
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (UU  No.  9  Tahun 2013)
Pasal  39  UU  UU  No.  9  Tahun  2013  pada  pokoknya  mengatur  bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan  terorisme  dapat  dilakukan  dengan  media  audiovisual  yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. 34 Agar pemeriksaan tersebut sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. tidak di bawah  paksaan  atau  tekanan;  b.  tidak  dipandu;  dan  c.  didampingi  oleh penuntut  umum  dan  jika  diperlukan,  maka  didampingi  juga  oleh  advokat. 35
Adapun,  apabila  pemberian  keterangan  oleh  saksi  dan/atau  ahli  tersebut dilakukan  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  maka  wajib didampingi  oleh  pejabat  Kantor  Perwakilan  Republik  Indonesia. 36 Selain  itu,
31 Undang-Undang R.I., No. 31 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 293, Pasal 1 butir 6.
32 Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2012,  Sistem Peradilan Pidana Anak, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 153, Pasal 58 ayat (3) butir b.
33 Id.
34 Undang-Undang  R.I.,  No.  9  Tahun  2013,  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 5406, Pasal 39.
35 Id., Pasal 40 ayat (2) butir a sampai dengan c.
36 Id., Pasal 40 ayat (3).
media  audiovisual  yang  digunakan  di  ruang  sidang  pengadilan  harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka. 37
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang (UU No. 5 Tahun 2018)
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  pelapor,  ahli,  dan  saksi  beserta keluarganya  dalam  tindak  pidana  terorisme  adalah  melalui  pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi  audio  visual.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  34A  ayat  (1) butir d UU No. 5 Tahun.
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2007 pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal saksi  dan/atau  korban  tidak  dapat  dihadirkan  di  sidang  pengadilan,  maka keterangan saksi dan/atau korban tersebut dapat diberikan secara jarak jauh melalui  alat  komunikasi  audiovisual. 38 Selain  itu,  terhadap  saksi  dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, pemeriksaannya dapat dilakukan di luar sidang  pengadilan  dengan  perekaman. 39 Adapun,  yang  dimaksud  dengan perekaman  di  sini  adalah  dilakukan  dengan  alat  rekam  audio  dan/atau audiovisual. 40 Proses  pemeriksaan  saksi  dan/atau  korban  anak  dengan perekaman  tersebut  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang,  yaitu penyidik atau penuntut umum. 41
6. Perjanjian Kerja Sama MA, Kejagung, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference
37 Id., Pasal 40 ayat (4).
38 Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 4720, Pasal 34.
39 Id., Pasal 40 ayat (1).
40 Id., Penjelasan Pasal 40 ayat (1).
41 Id., Pasal 40 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 40 ayat (2).
Perjanjian  tersebut  dibuat  guna  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan persidangan melalui teleconference . 42 Dalam perjanjian tersebut juga  diatur  mengenai  pembagian  wewenang dan  tanggung  jawab  para  pihak, seperti  menyediakan  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  memadai  guna kepentingan  persidangan  melalui teleconference di  tempat  masing-masing. 43
Selain  itu,  Kemenkumham  juga  berwenang  dan  bertanggung  jawab  untuk mempersiapkan  tahanan  dan/atau  warga  binaan  pemasyarakatan  yang berstatus  sebagai  terdakwa/saksi  dalam  persidangan  yang  dilaksanakan dengan memanfaatkan media teleconference pada Rutan/ Lapas setempat. 44
7. Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana Draft 2012 (Rancangan KUHAP Draft 2012)
Berdasarkan Pasal 180 ayat (2) RancanganKUHAP Draft 2021, keterangan saksi  dapat  diberikan  secara  jarak  jauh  melalui  alat  komunikasi  audiovisual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum apabila saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 45 Lebih lanjut lagi mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh nantinya akan diatur dengan peraturan pemerintah. 46
Selain  ketentuan-ketentuan  di  atas,  bahwa  terdapat  ketentuan  yang memberikan  kemungkinan  secara  implisit  dapat  dilaksanakannya  persidangan pidana  melalui  sarana  audiovisual.  Ketentuan  tersebut  yaitu  Pasal  4  butir  c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan  terhadap  Korban  dan  Saksi  dalam Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia yang  Berat  (PP  No.  2  Tahun  2002)  yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  salah satu  bentuk  perlindungan  terhadap  korban  atau  saksi  dalam  pelanggaran  berat HAM  yaitu  dengan  pemberian  keterangan  di  sidang  pengadilan  tanpa  bertatap
42 Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Republik Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020,  No.  KEP-17/E/Ejp/04/2020,  No.  PAS-08.HH.05.05  Tahun  2020, Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference , Pasal 1 ayat (1).
43 Id., Pasal 3 ayat (1) butir b jo. Pasal 3 ayat (2) butir b jo. Pasal 3 ayat (3) butir c.
44 Id., Pasal 3 ayat (3) butir b.
45 Rancangan Undang-Undang R.I. Draft 2012, Hukum Acara Pidana, Pasal 180 ayat (2).
46 Rancangan Undang-Undang R.I. Draft 2012, Hukum Acara Pidana, Pasal 180 ayat (10).
muka dengan terdakwa. 47 Ketentuan tersebut diterapkan oleh majelis hakim pada perkara  pelanggaran  berat  HAM  atas  nama  terdakwa  Hulman  Gultom  sebagai dasar  bagi  pemeriksaan  saksi  tanpa  kehadiran  di  persidangan  secara  langsung sehingga dimungkinkan dilaksanakannya persidangan secara teleconference . 48

## Legalitas  Pemeriksaan  Terdakwa  di  Persidangan  Melalui  Media
Teleconference di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19
Pola  perkembangan  pandemi  COVID-19  yang  terus  bergerak  secara eksponensial  dengan  laju  pertumbuhan  grafik  yang  terus  positif  atau  naik, menyebabkan interaksi antar manusia harus mengalami perubahan secara drastis. Demi  menekan  laju  angka  pertumbuhan  penyebaran  COVID-19  tersebut, pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan physical  distancing (pembatasan  fisik) yang  berimplikasi  pada  penyesuaian  sistem  kerja  terhadap  beberapa  instansi, termasuk institusi badan peradilan. Salah satu penyesuaian sistem kerja tersebut yaitu  dengan  melaksanakan  persidangan  secara online dengan  menggunakan teleconference sebagai solusi penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Sebagai payung  hukum  dari  kebijakan  ini,  sudah  ada  beberapa  produk  hukum  dari lembaga  peradilan  terkait    penyelesaian  perkara  pidana  melalui  media teleconference .
Pada  tanggal  23  Maret  2020,  Ketua  MA  telah  menerbitkan  SEMA  No.  1 Tahun  2020.  Dalam  surat  edaran  tersebut,  persidangan  perkara  pidana  tetap dilaksanakan khusus untuk perkara pidana yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya  tidak  dapat  diperpanjang  lagi  selama  masa  pencegahan penyebaran COVID-19. 49 Kemudian, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) juga menerbitkan Surat
47 Peraturan  Pemerintah  R.I.,  No.  2  Tahun  2002,  Tata  Cara  Perlindungan  terhadap  Korban  dan Saksi  dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  Berat,  L.N.R.I.  Tahun  2002  No.  6,  Pasal  4 butir c.
48 Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Ad  Hoc  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat nomor 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002.PN Jakarta Pusat, tertanggal 3 Desember 2002.
49 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No. 1 Tahun 2020, Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa  Pencegahan  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)  di  Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, butir 2 huruf a.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.HH.PK.01.01.01-03  perihal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lapas/Rutan (Surat Menkumham Tahun 2020  perihal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyebaran  COVID-19  di Lapas/Rutan).  Dalam  surat  ini  ditegaskan  bahwa  untuk  penahanan  yang perpanjangannya  tidak  lagi  dimungkinkan,  maka  sidangnya  dapat  dilakukan  di Lapas  atau  Rutan  yang  terbuka  untuk  publik  melalui  media  internet  ( live streaming ) atau melaksanakan sidang melalui teleconference .
Tiga  hari  kemudian,  pada  tanggal  27  Maret  2020,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  (Jaksa  Agung)  mengeluarkan  Surat  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  B-049/A/SUJA/03/2020  Tahun  2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID 19 (Surat Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan  Kewenangan  di  Tengah Upaya  Mencegah Penyebaran  COVID-19).  Salah satu poin dalam surat ini adalah mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference / live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi bersama ketua  pengadilan  negeri  dan  kepala  Rutan/Lapas. 50 Sejalan  dengan  surat  Jaksa Agung  di atas, pada tanggal yang sama, 27 Maret 2020,  Direktur Jenderal Badan Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Dirjen  Badilum)  juga mengeluarkan  Surat  Dirjen  Badilum  Tahun  2020  perihal  Persidangan  Perkara Pidana Secara Teleconference .
Dalam  perkembangannya,  Ketua  MA,  Jaksa  Agung,  dan  Menkumham sepakat  untuk  mengambil  suatu  langkah  kerja  sama  antar-institusi  yang  terkait dengan  proses  peradilan.  Langkah  kerja  sama  ini  dituangkan  melalui  Perjanjian Kerja Sama MA, Kejagung, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference yang  ditandatangani  pada  tanggal  13  April  2020.  Dalam perjanjian  kerjasama  ini,  dijelaskan  bahwa  persidangan  pidana  dilakukan  di kantor  masing-masing  lembaga,  baik  di  pengadilan  negeri,  kantor  kejaksaan,
50 Surat  Jaksa  Agung  R.I.,  No.  B-049/A/SUJA/03/2020  Tahun  2020,  Optimalisasi  Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19, butir 2.
maupun  di  Rutan/Lapas  dengan  menggunakan  media teleconference. 51 Namun demikian, dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak diatur mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan pidana secara teleconference . Akibatnya,  dalam praktik terdapat  beberapa  model  mekanisme  persidangan  pidana  dengan  media teleconference yang terjadi di masa pandemi COVID-19, yaitu:
1. Majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berada di ruang sidang pengadilan  negeri,  sedangkan  terdakwa  berada  di  Rutan/Lapas.  Contoh pengadilan negeri yang menerapkan mekanisme seperti ini adalah Pengadilan Negeri Bukittinggi 52 dan Pengadilan Negeri Bandung 53 .
2. Majelis  hakim  berada  di  ruang  sidang  pengadilan  negeri,  penuntut  umum berada di kantor kejaksaan, terdakwa bersama penasihat hukumnya berada di Rutan/Lapas.  Mekanisme  tersebut  telah  diterapkan  oleh  Pengadilan  Negeri Jepara 54 dan Pengadilan Negeri Cilacap 55 .
3. Majelis hakim dan penasihat hukum berada di ruang sidang pengadilan negeri, penuntut umum berada di kantor kejaksaan, terdakwa berada di Rutan/Lapas. Mekanisme ini telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon. 56
4. Majelis hakim berada di ruang sidang pengadilan negeri, penuntut umum dan penasihat  hukum  berada  di  kantor  kejaksaan,  terdakwa  berada  di
51 Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Republik Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020,  No.  KEP-17/E/Ejp/04/2020,  No.  PAS-08.HH.05.05  Tahun  2020, Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, Pasal 3 butir  2 huruf  b jo. butir 2 huruf b jo. butir 3 huruf c.
52 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Reza  Rahim  selaku  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020.
53 Hasil wawancara dengan Praktisi Hukum yaitu Advokat di Bandung, 27 Agustus 2020.
54 Dinas  Kominfo  Jateng,  “Kejaksaan  Negeri  Jepara  Lakukan  Sidang  Pidana  Daring”, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejaksaan-negeri-jepara-lakukan-sidang-pidana- daring/, diakses 28 Agustus 2020.
55 TIM  TI  PN  Cilacap  Kelas  IA,  “Cegah Corona  Meluas,  Pengadilan  Negeri  Cilacap  Terapkan Persidangan  Pidana  melalui Teleconference ”,  http://pn-cilacap.go.id/index.php/tentang- pengadilan/kegiatan-pengadilan/924-cegah-corona-meluas-pengadilan-negeri-cilacap- terapkan-persidangan-pidana-melalui-teleconference, diakses 28 Agustus 2020.
56 Radar Cirebon, “Sidang Pidana Teleconference ”,
https://www.radarcirebon.com/2020/04/09/sidang-pidana-teleconference/, diakses 21 Juli 2020.
Rutan/Lapas. Mekanisme seperti ini diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun. 57
5. Majelis  hakim  berada  di  ruang  sidang  pengadilan  negeri,  penuntut  umum  di kantor kejaksaan, penasihat hukum di kantor masing-masing, dan terdakwa di Rutan/Lapas. Contoh pengadilan negeri yang menerapkan mekanisme seperti ini adalah Pengadilan Negeri Liwa. 58
Mekanisme  persidangan  pidana  dengan  media teleconference memang menjadi  ranah  yurisdiksi  masing-masing  pengadilan.  Meskipun  belum  terlihat suatu  integrasi  dan  kesamaan  prosedur  antarpengadilan,  namun  dari  seluruh mekanisme  persidangan  di  atas  terdapat  suatu  kesamaan  yaitu  terdakwa  tetap berada  di  Rutan/Lapas  ketika  persidangan  berlangsung.  Meskipun  demikian, perlu  diingat  bahwa  dalam  hukum  acara  pidana  dikenal  suatu  prinsip  yaitu hadirnya terdakwa di persidangan. Hadirnya terdakwa di persidangan merupakan prinsip  yang  fundamental  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia.  Dalam  hal  ini, Pasal  154  ayat  (1)  KUHAP  telah  mengatur  bagaimana  tata  cara  menghadirkan terdakwa  di  depan  sidang  pengadilan  yang  berbunyi:  “hakim  ketua  sidang memerintahkan  supaya  terdakwa  dipanggil  masuk  dan  jika  ia  dalam  tahanan,  ia dihadapkan  dalam  keadaan  bebas”. 59 Jika  diperhatikan  dengan  saksama,  rasio dari  pasal  ini  adalah  terdakwa  hadir  secara  fisik  dan  langsung  di  ruang  sidang pengadilan dalam keadaan bebas, baik jasmani maupun rohaninya.
Lebih  lanjut  lagi,  Penjelasan  Pasal  154  ayat  (4)  KUHAP  juga  secara  tegas mengatur bahwa: “kehadiran terdakwa di persidangan merupakan kewajiban dari terdakwa,  bukan  merupakan  haknya,  jadi  terdakwa  harus  hadir  di  sidang pengadilan”. 60 Ketentuan ini dengan tegas menjelaskan bahwa hadirnya terdakwa
57 Pengadilan Negeri Kuala Karun, “Sidang Teleconference Digelar Di PN Kuala Kurun Guna Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19)”, http://pn-kualakurun.go.id/berita-sidang- teleconference-digelar-di-pn-kuala-kurun-guna-cegah-penyebaran-virus-corona-covid19.html, diakses 28 Agustus 2020.
58 Pengadilan Negeri Liwa, “Darurat Corona, PN Liwa Mengadakan Sidang Secara Teleconference “, https://pn-liwa.go.id/berita-terkini/berita-terkini/darurat-corona-pn-liwa-mengadakan- sidang-secara-teleconference-2, diakses 28 Agustus 2020.
59 Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. Tahun 1981 No. 76, Pasal 154 ayat (1).
60 Id., Penjelasan Pasal 154 ayat (4).
secara  langsung  di  pengadilan  merupakan  suatu  keharusan  yang  mutlak  agar persidangan  pidana  dapat  dilangsungkan.  Jika  terdakwa  tidak  hadir,  maka persidangan  harus  ditunda  dan  tidak  dapat  dilakukan  sampai  penuntut  umum mampu menghadirkan  kembali terdakwa tersebut di depan sidang pengadilan. 61 Apabila  penuntut  umum  telah  mengupayakan  untuk  menghadirkan  terdakwa dengan  sungguh-sungguh  namun  terdakwa  tetap  tidak  dapat  dihadirkan  dengan baik, maka si terdakwa tersebut dapat dihadirkan secara paksa. 62
Ratio  legis dari  kehadiran  terdakwa  di  persidangan  adalah  sebagai  upaya penghormatan  terhadap  HAM  terdakwa  dengan  maksud  agar  terdakwa  dapat melakukan  pembelaan  atas  perkara  yang  didakwakan  kepadanya. 63 Hal  ini dilakukan karena dalam proses persidangan pidana terdakwa berhadapan dengan negara  yang  memiliki  kekuasaan,  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  penuntut  umum. Untuk  mencegah  terjadinya abuse  of  power ,  maka  negara  perlu  melimitasi kewenangan  yang  dimiliki  oleh  aparatur  penegak  hukum  melalui  hukum  acara pidana.  Oleh  karena  itu,  KUHAP  perlu  menjamin  dan  memastikan  terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan berlangsung, seperti mendapatkan penasihat  hukum,  diadili  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum,  mengajukan saksi  yang  menguntungkan,  mempersiapkan  pembelaan,  sampai  dengan mengajukan upaya hukum.
Berdasarkan hal-hal di atas, praktik persidangan pidana dengan terdakwa berada  di  Rutan/Lapas  menimbulkan  polemik  baru  di  masyarakat  karena dianggap bertentangan dengan asas kehadiran terdakwa di persidangan. Sebagai contoh,  yakni  ketika  Penasihat  Hukum  beserta  terdakwa  I  Gede  Ary  Astina  alias Jerinx  menyatakan  menolak  persidangan  dengan  media teleconference dan meminta  agar  majelis  hakim  dapat  melaksanakan  persidangan  secara  langsung (tatap muka) di Pengadilan Negeri Denpasar. 64
61 Id., Pasal 154 ayat (4).
62 Id., Penjelasan Pasal 154 ayat (6).
63 Suriady Harianja, Peradilan In Absentia pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa, 2 Unnes Law Journal, 36, 36, April 2013.
64 Kompas,  “ Jerinx  "Walk  Out"  Saat  Sidang  Perdana,  Keberatan  Digelar  via  Telekonferensi ”, https://regional.kompas.com/read/2020/09/10/12211961/jerinx-walk-out-saat-sidang- perdana-keberatan-digelar-via-telekonferensi?page=all, diakses 2 Desember 2020.
Berbicara  mengenai  persidangan  pidana  secara teleconference di  masa pandemi  COVID-19 , seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  mekanisme persidangan  ini  mengharuskan  terdakwa  tetap  berada  di  Rutan/Lapas  selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, praktik persidangan tersebut sudah  jelas  menyimpangi  asas  kehadiran  terdakwa  sebagaimana  telah  diatur dalam  KUHAP. 65 Hal  ini  dikarenakan  KUHAP  sebagai  sumber  hukum  utama persidangan pidana di Indonesia mengharuskan terdakwa hadir secara fisik dalam keadaan  bebas  di  depan  sidang  pengadilan.  Oleh  karena  persidangan  pidana melalui media teleconference di masa pandemi COVID-19 tidak sesuai dengan asas kehadiran terdakwa sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, maka secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan asas legalitas.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  persidangan  secara teleconference di masa pandemi  COVID-19  dan  hubungannya  dengan  asas  legalitas,  maka  muncul pertanyaan:  bagaimana  persidangan  secara teleconference di  masa  pandemi COVID-19 juga menyalahi asas legalitas yang terdapat dalam hukum acara pidana? Menjawab  pertanyaan  ini,  maka  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  kedudukan  alas hukum  persidangan  pidana  secara teleconference di  masa  pandemi  COVID-19. Payung  hukum  pelaksanaan  persidangan  tersebut  adalah  Surat  Menkumham Tahun  2020  perihal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyebaran  COVID-19  di Lapas/Rutan,  Surat  Jaksa  Agung  Tahun  2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  di  Tengah  Upaya  Mencegah  Penyebaran  COVID- 19, Surat Dirjen Badilum Tahun 2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, dan  Perjanjian  Kerja  Sama  MA,  Kejagung,  dan  Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.
Dalam  hukum  administrasi  negara,  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh Menkumham,  Jaksa  Agung,  dan  Dirjen  Badilum  termasuk  dalam  kategori beleidsregels (aturan kebijakan) . Menurut S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, ada empat  bentuk  kemungkinan  dari  norma  hukum,  yaitu  pengaturan,  penetapan,
65 Hasil wawancara dengan Bapak Boby Heryanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020.
putusan  hakim,  dan  aturan  kebijakan. 66 Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa beleidsregels atau policy rules tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan meski isinya  juga  bersifat  mengatur  karena  pada  dasarnya beleidsregels mengatur  hal- hal  yang  sangat  teknis  sehingga  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang resmi, contohnya petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, surat  edaran,  instruksi,  rencana  kerja,  dan  sebagainya. 67 Seperti  halnya  Jimly Asshiddiqie,  Philipus  Hadjon  dan  Bagir  Manan  juga  sependapat  bahwa beleidsregels bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan. 68
Masih  berkaitan  dengan  pengaturan  persidangan  pidana  secara teleconference di  masa  pandemi  COVID-19  oleh  ketiga  surat  di  atas,  Pasal  28 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  salah  satu  isinya  mengatur  bahwa  hukum  acara  MA  serta  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  diatur  dengan  undang-undang. 69 Sejalan dengan  ketentuan  di  atas,  G.J.M.  Corstens    sebagaimana  dikutip  oleh  Komariah Emong  Sapardjaja  menyatakan  bahwa  hukum  acara  pidana  mempunyai  ruang lingkup  nasional  yang  tidak  dapat  diundangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  derajat  undang-undang  melainkan  hanya  dapat  diubah dengan  undang-undang  pula. 70 Ratio  legis -nya  adalah  untuk  mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dapat mengurangi  bahkan  meniadakan  hak-hak  dasar  warga  negara. 71 Dengan  begitu, persidangan secara teleconference di masa pandemi COVID-19 yang diatur melalui ketiga surat sebagaimana telah Penulis ungkapkan sebelumnya merupakan suatu langkah yang keliru.
66 S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 94.
67 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Cetakan Pertama, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm.19.
68 Icha Satriani, 2015, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah  Agung, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 34.
69 Undang-Undang R.I., No. 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 157, Pasal 28.
70 Komariah  Emong  Sapardjaja,  Kajian  dan  Catatan  Hukum  atas  Putusan  Praperadilan  Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015 pada Kasus Budi Gunawan, Sebuah Analisis Kritis, 2 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 14 , 17, 2015.
71 Tristam  P.  Moeliono  dan  Widati  Wulandari,  Asas  Legalitas  dalam  Hukum  Acara  Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan, 22 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 594, 599, Oktober 2015.
Kemudian terkait dengan payung hukum berupa Perjanjian Kerja Sama MA, Kejagung,  dan  Kemenkumham  tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference ,  bahwa  pada  prinsipnya  alas  hukum  tersebut  merupakan  salah satu  macam  perjanjian  yang  termasuk  dalam  ranah  hukum  perdata.  Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum. 72 Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian  akan  menimbulkan  perikatan kepada  para  pihak.  Mengenai  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian,  Pasal 1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  pada  pokoknya  mengatur  bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya. 73 Ketentuan  tersebut  secara  tegas  mengatur  bahwa perjanjian yang sah hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya atau yang sering  dikenal  dengan  asas pacta  sunt  servanda. Dalam  hal  ini,  Perjanjian  Kerja Sama  MA,  Kejagung,  dan  Kemenkumham  tentang  Pelaksanaan  Persidangan Melalui Teleconference di  bagian  akhirnya  menegaskan  bahwa  perjanjian  ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. In casu a quo , para pihak yang  dimaksud  dalam  perjanjian  tersebut  adalah  MA,  Kejagung,  dan Kemenkumham.  Dengan  demikian,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan pidana  secara teleconference selain  MA,  Kejagung,  dan  Kemenkumham  seperti penasihat hukum seharusnya tidak terikat pada perjanjian kerja sama tersebut. 74
Selain  itu,  perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  telah  Penulis  uraikan sebelumnya  mengatur  mengenai  pelaksanaan  persidangan  pidana  melalui teleconference yang  mana  secara mutatis  mutandis juga  mengatur  hukum  acara dari  pelaksanaan  persidangan  tersebut.  Perlu  diketahui,  bahwa  hukum  acara pidana  merupakan  hukum  publik  karena  mengatur  hubungan  antara  individu dengan negara. 75 Sedangkan, perjanjian kerja sama ini termasuk ke dalam dimensi
72 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Keempat,  Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 118.
73 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
74 Hasil wawancara dengan Praktisi Hukum yaitu Advokat di Bandung, 27 Agustus 2020.
75 Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.
hukum privat dan hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian 76 sehingga menurut hemat Penulis perjanjian kerja sama bukanlah  produk hukum yang  tepat  dalam  mengatur  hukum  beracara  terhadap  perkara  pidana.  Dengan demikian,  Perjanjian  Kerja  Sama  MA,  Kejagung,  dan  Kemenkumham  tentang Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference tidak  bisa  dijadikan  sebagai dasar  pelaksanaan  persidangan  melalui teleconference di  tengah  masa  pandemi COVID-19.
Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya Penulis sepakat dengan adanya sidang pidana dengan menggunakan media teleconference selama masa pandemi COVID-19  karena  mengingat  adanya  asas Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto (keselamatan  rakyat  merupakan  hukum  tertinggi) 77 .  Selain  itu,  dengan  tetap melaksanakan  sidang  pidana  di  masa  pandemi  COVID-19  merupakan  bentuk penghormatan  terhadap  HAM  terdakwa  untuk  segera  diproses  perkaranya. 78 Namun  demikian,  kebijakan  ini  tentunya  juga  harus  didasarkan  dengan  payung hukum  yang  tepat.  Dalam  hal  ini,  Penulis  berpendapat  bahwa  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  sementara  atau mengesahkan Rancangan KUHAP 79 dapat menjadi solusi yang lebih tepat sehingga mampu  mengenyampingkan  ketentuan  beracara  terhadap  perkara  pidana sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Sebab,  Perppu  maupun  Rancangan KUHAP merupakan alas hukum yang setara dengan undang-undang.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut. Pertama, pengaturan pemeriksaan sidang perkara pidana melalui media teleconference di  Indonesia  sejatinya  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Adapun,  pengaturan  tersebut  terdapat  dalam  UU  No.  13 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 9 Tahun 2013, UU No. 5 Tahun 2018,
76 Hasil wawancara dengan Praktisi Hukum yaitu Advokat di Bandung, 27 Agustus 2020.
77 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Reza  Rahim  selaku  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020.
78 Hasil wawancara dengan Praktisi Hukum yaitu Advokat di Bandung, 27 Agustus 2020.
79 Hasil wawancara dengan Bapak Boby Heryanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020.
UU No. 21 Tahun 2007, Perjanjian Kerja Sama MA, Kejagung, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference , dan Rancangan KUHAP Draft 2012.  Selain  itu,  pengaturan  pelaksanaan  pemeriksaan  sidang  perkara pidana melalui media teleconference di Indonesia diatur secara implisit dalam PP No. 2 Tahun 2002.
Kedua,  pemeriksaan  sidang  perkara  pidana  melalui  media teleconference selama  masa  pandemi  COVID-19  yang  mengharuskan  terdakwa  tetap  berada  di Rutan/Lapas  selama  proses  persidangan  berlangsung  bertentangan  dengan  asas kehadiran  terdakwa  di  persidangan  sebagaimana  diatur  oleh  KUHAP.  Selain  itu, payung  hukum  pelaksanaan  persidangan  tersebut  berupa  Surat  Menkumham Tahun  2020  perihal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyebaran  COVID-19  di Lapas/Rutan,  Surat  Jaksa  Agung  Tahun  2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  di  Tengah  Upaya  Mencegah  Penyebaran  COVID- 19,  dan  Surat  Dirjen  Badilum  Tahun  2020  perihal  Persidangan  Perkara  Pidana Secara Teleconference bukan  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang setingkat  dengan  undang-undang  sehingga  tidak  dapat  mengenyampingkan KUHAP.  Kemudian  terkait  payung  hukum  berupa  Perjanjian  Kerja  Sama  MA, Kejagung,  dan  Kemenkumham  tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference, Penulis berpendapat perjanjian tersebut bukan dasar hukum yang tepat  mengingat  sifatnya  yang  privat  sehingga  tidak  dapat  mengatur  ketentuan hukum  beracara.  Di  samping  itu,  oleh karena  bentuknya  perjanjian, maka  hanya mengikat  kepada  para  pihak  yang  menyepakati  perjanjian. In  casu  a  quo , penasihat hukum tidak terikat dengan perjanjian tersebut.
Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis juga menyampaikan saran, yaitu: Pertama,  pemerintah  seharusnya  menerbitkan  Perppu  guna  memberikan legitimasi  yang  dapat  mengenyampingkan  KUHAP  terhadap  pemeriksaan  sidang perkara  pidana  melalui  media teleconference selama  masa  pandemi  COVID-19. Kedua,  DPR  diharapkan  untuk  segera  membahas  kembali  dan  mengesahkan Rancangan  KUHAP  sehingga  dapat  memberikan  payung  hukum  yang  kuat mengenai  pemeriksaan  sidang  perkara  pidana  melalui  media teleconference baik pada masa pandemi COVID-19 maupun di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Buku:
Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi,  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Fathul Wahid, Kamus Istilah Teknologi Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.. Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  Ekonomi,  Cetakan  Pertama,  Buku  Kompas,  Jakarta, 2010.
Lilik  Mulyadi,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Perspektif,  Teoretis,  dan  Praktik,
Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012.
S.F.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007.
Jurnal: Harapan Harapan, et.al. , Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review , 13 Journal of Infection and Public Health, May 2020.
Komariah  Emong  Sapardjaja,  Kajian  dan  Catatan  Hukum  atas  Putusan Praperadilan  Nomor  04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel  tertanggal  16  Februari 2015  pada  Kasus  Budi  Gunawan,  Sebuah  Analisis  Kritis,  2  Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
Muhammad  Adnan  Shereen, et.al. , COVID-19  Infection:  Origin,  Transmission,  and Characteristics of Human Coronaviruses , 24 Journal of Advanced Research, July 2020.
Ruth Marina Damayanti Siregar, Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana, 5 Jurisprudence, Maret 2015. Suriady  Harianja,  Peradilan In  Absentia pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa, 2 Unnes Law Journal, April 2013.
Tristam  P.  Moeliono  dan  Widati  Wulandari,  Asas  Legalitas  dalam  Hukum  Acara Pidana:  Kritikan  terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan,  22  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Oktober 2015.

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir:
Dien  Kalpika  Kasih,  2014,  Keterangan  Saksi  Video Conference pada  Kasus Cebongan  Yogyakarta  (Tinjauan  Yuridis  Putusan  No.  48-K/PM  II- 11/AD/VI/2013),  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Icha Satriani, 2015, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Lalu  Mariyun,  2004,  Penyelenggaraan  Sidang  Pengadilan  dengan  Metode Teleconference Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Pembuktian  (Studi  Kasus Perkara  Pidana  No.  354/PID/B/2002/PN.JAK-SEL.),  Tesis,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Lulu  Azmi  Sharfina,  2018,  Keabsahan  Kesaksian  (Keterangan  Saksi)  yang Disampaikan Secara Teleconference di Persidangan, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sekar  Dianing  Pertiwi  Soetanto,  2008,  Perkembangan  Alat  Bukti  dalam Pembuktian  Tindak  Pidana  pada  KUHAP  dan  Undang-Undang  Khusus  di Indonesia, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Sintha Dewi, 2012, Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual ( Teleconference )  di  Persidangan  Perkara  Pidana,  Tesis,  Program Pascasarjana  Hukum  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Internet:
Dinas  Kominfo  Jateng,  Kejaksaan  Negeri  Jepara  Lakukan  Sidang  Pidana  Daring, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejaksaan-negeri-jepara-lakukan- sidang-pidana-daring/.
Kompas, Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking- news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all.
Kompas,  Jerinx  "Walk  Out"  Saat  Sidang  Perdana,  Keberatan  Digelar  via Telekonferensi,
https://regional.kompas.com/read/2020/09/10/12211961/jerinx-walk out-saat-sidang-perdana-keberatan-digelar-via-telekonferensi?page=all. Pengadilan Negeri Kuala Karun, Sidang Teleconference Digelar Di PN Kuala Kurun Guna  Cegah  Penyebaran  Virus  Corona  (Covid-19),  http://pn- kualakurun.go.id/berita-sidang-teleconference-digelar-di-pn-kuala-kurun- guna-cegah-penyebaran-virus-corona-covid19.html.
Pengadilan  Negeri  Liwa,  Darurat  Corona,  PN  Liwa  Mengadakan  Sidang  Secara Teleconference ,
https://pn-liwa.go.id/berita-terkini/berita- terkini/darurat-corona-pn-liwa-mengadakan-sidang-secara- teleconference-2. Radar Cirebon, Sidang Pidana Teleconference , https://www.radarcirebon.com/2020/04/09/sidang-pidana-
teleconference/.
TIM  TI  PN  Cilacap  Kelas  IA,  Cegah Corona  Meluas,  Pengadilan  Negeri  Cilacap Terapkan  Persidangan  Pidana  melalui Teleconference ,  http://pn- cilacap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/924- cegah-corona-meluas-pengadilan-negeri-cilacap-terapkan-persidangan- pidana-melalui-teleconference.
World Health Organization, The Classical Definition of A Pandemic is Not Elusive, https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11- 088815/en/#:~:text=A%20pandemic%20is%20defined%20as,are%20not %20considered%20pandemics.
World  Health  Organization,  “WHO  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  Dashboard”, https://covid19.who.int/.
World  Health  Organization,  WHO  Director-General’s  Opening  Remarks  at  The Media Briefing on COVID-19–11 March 2020”, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan terhadap  Korban  dan  Saksi  dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang Berat.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Surat  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  B-049/A/SUJA/03/2020  Tahun 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19.
Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  379/DJU/PS.00/3/2020  perihal  Persidangan  Perkara Pidana Secara Teleconference .
Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  402/DJU/HM.01.1/4/2020,  Nomor  KEP-
17/E/Ejp/04/2020,  Nomor  PAS-08.HH.05.05  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Draft 2012.

## Putusan Pengadilan:
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  nomor  08/Pid.HAM  Ad  Hoc  2002.PN  Jakarta  Pusat, tertanggal 3 Desember 2002.

## Wawancara:
Wawancara dengan Bapak Boby Heryanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020. Wawancara dengan Bapak Reza Rahim selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 5 Agustus 2020.
Wawancara dengan Praktisi Hukum yaitu Advokat di Bandung, 27 Agustus 2020.