## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 464 - 478 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Andi Hunairah Rezkiaty 🖂🖂 Syamsu Alam, Tenriwaru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah terkhusus dalam hal penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bulukumba sudah sangat optimal, akan tetapi tetap perlu ada kerja sama dan komunikasi yang baik kepada Pemerintah Pusat. Pada beberapa daerah, implementasi SIPD dinilai efektif karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah akses terhadap informasi pemerintahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, sejumlah daerah juga menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan tantangan teknis sehingga implementasi SIPD belum sepenuhnya efektif.
Kata Kunci: Implementasi SIPD; Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Abstract
The aim of this research is to evaluate the implementation of SIPD (Regional Government Information System) at  BKAD (Regional Asset Finance Agency) Bulukumba Regency in regional financial management, especially in terms of presenting financial reports. This research uses a qualitative descriptive analysis method, namely analyzing, describing and summarizing various conditions and situations from various data collected in the form of interviews or observations regarding the problems studied that occurred in the field. The results of this research are that the implementation of SIPD in Bulukumba Regency is very optimal, but there still needs to be cooperation and good communication with the Central Government. In several regions, SIPD implementation is considered effective because it can increase transparency and accountability, facilitate access to government information, and speed up the decision-making process. However, a number of regions also face obstacles related to limited resources, resistance to change, and technical challenges so that SIPD implementation is not yet fully effective.
Keywords: SIPD implementation; Regional Financial Management
Copyright (c) 2024 Andi Hunairah Rezkiaty
🖂🖂 Corresponding author : andihunairahrezkiaty @gmail.com Email Address : andihunairahrezkiaty@gmail.com , syamsu.alam@umi.ac.id , tenriwaru@umi.ac.id

## PENDAHULUAN
Perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Tuntutan  masyarakat  atas pertanggungjawaban pemerintah dan pemberian informasi kepada public saat ini semakin meningkat. Untuk itulah, salah satu elemen yang penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntablilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum dan peraturan . Tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan harus dapat mengelola pelaksanaan keuangannya yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga akhirnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dari beberapa tahapan yang terhimpun dalam proses pengelolaan keuangan daerah tersebut, tahapan pengelolaan keuangan menjadi salah satu tahapan yang krusial dan penting untuk dilaksanakan dengan optimal.
Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang Sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Permendagri no. 8 tahun 2014 tentang sistem pembangunan Daerah. Pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah juga disebutkan pada pasal 31 bahwa semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Perubahan dalam hal penatausahaan ini mengharuskan pemerintah untuk dapat terus melakukan inovasi untuk segera menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Terkait dengan pengembangan inovasi dan pelaporan, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan. Sebagaimana kita ketahui bersama sistem pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi.  Dengan sistem akuntansi yang memadai dapat memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum. Menurut (Wati et al., 2014), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu (Sleha, 2014) mengatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas
keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).  Hal inilah yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sebuah informasi yang berkualitas wajib melangsungkan beberapa aspek atau kriteria yang dijelaskan menurut Jogiyanto dalam buku Konsep Sistem Informasi karya Prehanto (2020:5) yaitu akurat (accurate), tepat waktu (timeliness), dan relevan (Relevance). Kebijakan ini ditetapkan pada 25 September 2019, dengan adanya peraturan tersebut seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta untuk menerapkan aturan baru untuk meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Sandiasa & Agustana, 2017:4). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dampak dari diterapkannya Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 70 Tahun 2019 membuat seluruh SKPD di Kabupaten Bulukumba diharuskan menggunakan Aplikasi SIPD menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disingkat dengan istilah SIMDA termasuk Badan Keuangan Aset Daerah yang disingkat BKAD sebagai leading sektor pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
Sistem Informasi pemerintah Daerah atau disingkat SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan Sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.  Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing - masing instansi pemerintah. BKAD Bulukumba sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan. Untuk sekarang ini Penggunaan aplikasi SIPD diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik didaerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah maupun daerah maupun pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui
Kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. Akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, salah satu bentuk terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ialah pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah yang memuat informasi pengelolaan keuangan negara. Informasi dalam laporan keuangan harus mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas harus mencerminkan pengelola sumber daya publik dalam membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan software masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi Error System, kurangnya koordinasi antar pelaksana, banyaknya menu yang belum bisa digunakan, membuat pelaporan keuangan daerah menjadi terhambat, begitu juga untuk pendapatan daerah atau disingkat PAD tidak ada pada menu SIPD.
Padahal penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di Kabupaten Bulukumba, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa harus memerlukan Kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, komunikasi yang baik antar Pemerintah daerah dan Pusat. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu karena pada tahun sebelumnya kabupaten bulukumba masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disingkat SIMDA dan sejauh ini belum ada kendala yang dialami. Simda dinilai mampu mengikuti perubahan regulasi, dan secara mudah dapat diakses.  Akan tetapi pada awal 2020 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah selanjtunya disingkat OPD, menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD karena aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, Khususnya pada Badan Keuangan Aset Daerah yang disingkat BKAD Kabupaten Bulukumba sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PEMDA. Dari survei awal yang dilakukan terdapat hambatan pada penyajian laporan keuangan, jaringan SIPD biasa terjadi error sehingga terjadi penghambatan dalam hal penginputan transaksi sehingga mengakibatkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan Pemda, menu pendapatan juga tidak ada dan yang paling penting menu Akuntansi Pelaporan yang disingkat AKLAP itu tidak ada. Sebagaimana kita ketahui bersama aklap merupakan hal yang paling penting didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah No.71 tahun 2010 dan peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.  Didalam SIPD  itu sendiri telah memuat data mulai dari sistem penganggaran hingga pelaporan keuangan yang tujuannya untuk dapat memudahkan setiap stakeholder dalam melihat data yang di butuhkan. Namun belum bisa sepenuhnya menggantikan sistem sebelumnya sehingga pada tapi pada tahun
2020 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) menerapkan sepenuhnya SIPD demi mengutamakan komitmen terhadap aturan yang berlaku. Meski SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) tidak seperti SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dikarenakan banyaknya fitur -fitur yang telah di sebutkan diatas yang belum ada dan dapat di fungsikan dengan baik pada aplikasi SIPD itu sendiri. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disingkat LKPD merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan bahwa laporan keuangan berkualitas, salah satu kriterianya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini artinya bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu .
Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mardiasmo bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.  Sebagai mana kita ketahui bersama jika kualitas laporan keuangan merupakan hal yang penting, karena informasi ini akan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi . Jadi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Bulukumba sebagai entitas akuntansi nantinya diharapkan dapat menjalankan prosedur tersebut. Pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Yang seharusnya SIPD itu sendiri diharapkan mampu membantu Pemda dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam hal ini pengembangan suatu organisasi  terkait dengan kondisi keuangan. Karena apabila kondisi keuangan suatu organisasi dikatakan tidak sehat, maka keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh organisasi akan sangat terbatas melihat dengan terbatasnya aktiva yang dimiliki saat ini.  Proses penerapan SIPD di Kabupaten Bulukumba sering mengalami permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya, pejabat yang menggunakan sistem masih banyak yang belum paham dan mengalami kesulitan dengan kata lain sumber daya di Kabupaten Bulukumba masih belum memumpuni untuk memahami, sehingga masih berupaya untuk tetap menggunakan SIPD dengan sumber daya yang ada. Laporan keuangan yang baik itu didukung dengan adanya kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan dengan memahami ketentuan dalam penyusunan tersebut (Achmad, 2018).   Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
pada BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah)  Kabupaten Bulukumba”, yaitu bagaimanakah implementasi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sejauh ini dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang timbul di lapangan maupun kelebihan yang SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam penyajian Laporan Keuangan. Mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah khusus nya pada BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba.

## METODOLOGI
Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong (2013:04), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.
Informan Penelitian
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan informan dalam penelitian ini adalah orang- orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani Aplikasi SIPD yaitu:
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten    Bulukumba.
3. Kepala Seksi Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Staf atau Operator yang menangani SIPD secara langsung.
6. Staf Kemendagri Pusdatin bagian Pengelolaan SIPD. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer. Menurut Suryana (2010) data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dengan kata lain Data primer juga biasa disebut data asli atau data yang bersifat up to date. Data ini akan diperoleh dari hasil Observasi, wawancara, diskusi yang akan dilakukan oleh peneliti di kantor BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba.
b. Data Sekunder. Menurut Suryana (2010), data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data dapat diperoleh oleh peneliti dari berbagai Laporan, jurnal, dan data- data lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan informasi-informasi atau data-data melalui observasi dan wawancara sedangkan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan ialah data primer dan data ekunder. Data primer dikumpulkan dengan  cara wawancara, observasi dan studi literature.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang di pergunakan penulis untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik.
1. Observasi. Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefenisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi dapat di simpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang di lakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan di teliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti.
2. Wawancara.  Langkah kedua dalam tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara akan dilakukan dengan cara face to face atau berhadapan langsung dengan informan yang akan diwawancarai. Informan berasal dari pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Dokumentasi. Langkah ketiga dalam tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Tehnik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Tehnik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumntasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi di masa silam atau di masa lampau.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman , yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Pada dasarnya reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan reduksi data dilakukan sebelum data benar-benar terkumpul. Antisipasi akan adanya reduksi data sebelum data terkumpul sudah tampak waktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang pada saat data sudah terkumpul, biasanya peneliti memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.
2. Penyajian Data (Data Display)
Alur penting yang kedua dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi  tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini BPKAD dalam menerapkan atau mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini pembahasan terkait penerapan SIPD. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis, dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. SIPD merupakan inovasi yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 yang berlaku sejak 27 september 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan yang didalamnya tertuang mengenai Sistem Informasi Manajeman Daerah (SIMDA).  Hal inilah yang mendasari perlu mengganti ke peraturan yang Sesuai amanat peraturan pemerintahan lebih kompleks yang mencakup informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya karena SIMDA belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Berdasarkan Teori TAM ada dua indikator dalam penerimaan sebuah indikator penentu kebijakan sebuah sistem untuk mengkaji suatu sistem yaitu Persepsi Kebermanfaatan dan
Persepsi Kemudahan Penggunaaan.  Adapun indikator persepsi kebermanfaatan yaitu:
1. Mempercepat pekerjaan
Dalam sebuah teknologi informasi salah satu tujuannya yaitu untuk mempercepat dan mempersingkat waktu didalam pelaksanaannya. Pemanfaatan Aplikasi SIPD itu sendiri diharapkan mampu membantu daerah dalam melakukan pekerjaan ataupun menghasilkan informasi. Namun Pada Pemkab Kabupaten Bulukumba itu sendiri Laporan keuangan yang diharapkan bisa disajikan secara tepat waktu dan akurat melalui SIPD, tetapi pada kenyataannya Pemkab Bulukumba akhirnya Kembali menggunakan cara manual sebelum adanya sistem.
2. Meningkatkan Kinerja
Tujuan dari Penggunaan  teknologi informasi yang berkaitan dalam kebermanfaatan yaitu untuk meningkatkan performa atau kinerja dalam melakukan pekerjaan. Jika performa meningkat maka hasil pekerjaan yang diperoleh akan meingkat dan dapat memenuhi target. Pemanfaatan aplikasi SIPD ini dianggap mampu mempermudah kordinasi anatara pihak  Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal Pengumpulan data sesuai dengan wawancara kami kepada sekretaris BKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba 3. Meningkatkan Produktivitas
Didalam meningkatakan produktivitas bisa diartikan seseorang bisa lebih banyak menghasilkan pekerjaan lebih banyak dalam suatu waktu. Namun dalam hal ini pada Pemkab Kabupaten Bulukumba sesuai Dari awal pengimplementasian SIPD mampu meningkatkan produktivitas didalam pekerjaan terbukti dengan partisipasi para bendahara dan para operator SIPD dalam partisipasinya mendukung pelaksanaan aturan pemerintah Sejak peraturan ini berlaku sejak tahun 2019 BKAD Kabupaten Bulukumba sudah berusaha untuk melakukan apa yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan kami sebagai salah satu bentuk dan upaya dalam melaksanakan amanat Pemerintah Pusat 4. Efektivitas
Menurut Mahmudi (2005: 92), efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar dampak atau kontribusi dari output terhadap tujuan, maka semakin efektif hasil dari kegiatan yang diperoleh. Jadi, efektifitas adalah sebuah hubungan output dengan tujuan sehingga mempengaruhi hasil dari dari suatu kegiatan. Jadi, efektifitas adalah sebuah hubungan output dengan tujuan sehingga mempengaruhi hasil dari dari suatu kegiatan. Namun SIPD pada pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluhkan bahwa banyaknya menu-menu yang tidak sinkron dengan aturan–aturan standar yang telah lama diterapkan sebelumnya sesuai dengan wawancara kami kepada sekretaris BKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba
5. Mempermudah pekerjaan
Salah satu tujuan dibuatnya aplikasi adalah untuk menjadikan pekerjaan penggunanya menjadi lebih mudah. Hal ini merupakan salah satu tujuan diciptakannya aplikasi SIPD agar memudahkan dalam pengumpulan data pengelolaan data dan informasi. Kabupaten Bulukumba berkomitmen dalam pengaplikasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sesuai amanat pemerintah pusat, selain itu juga Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai saat ini tidak menggunakan aplikasi backup lain untuk mendampingi aplikasi SIPD (Sistem
Informasi Pemerintah Daerah). Hal itu dilakukan agar mereka dapat melaksanakan amanat Pemerintah Pusat secara optimal sesuai wawancara saya kepada Sekertaris BKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Bulukumba 6. Bermanfaat
Adapun faktor sebuah sistem teknologi dapat diterima atau tidaknya dapat dilihat dari kegunaanya. Menurut Jogiyanto (2009: 36) tujuannya adalah menghasilkan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakai atau pengguna. Pada aplikasi SIPD ini dapat dikatakan baik apabila dilihat dari pengelolanya dan penggunanya memahami serta mempelajari informasi serta apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Selain memudahkan dalam pengumpulan dan pengkoordinasian data pada kabupaten Bulukumba SIPD juga sangat bermanfaat dalam pelaporan realisasi anggaran pada Kabupaten Bulukumba terlihat pada aplikasi real time  On time melihat realisasi anggaran.  Kemudian adapun persepsi kedua yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan dalam Davis (1989) disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from difficulty or great effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort”. Jadi, bila diterapkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maksudnya sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem informasi tersebut akan mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan (Fatmawati, 2015: 6). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa apabila pengguna percaya bahwa sistem tersebut akan mudah dalam pengoperasiannya serta akan menghemat waktu serta tenaga pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikut indikator dari persepsi kemudahan penggunaan:
1). Mudah dipelajari
Penggunaan suatu aplikasi dapat dilihat dari penggunaannya jika hal ini mudah dipahami dan dipelajari dalam penelitian kami Mengidentifikasi apakah aplikasi ini mudah untuk digunakan pengimplementasiannya dan mudah untuk dipahami. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sendiri sudah beberapakali melakukan sosialisasi dan bimtek modul tentang aplikasi ini juga dapat di temukan dengan mudah di jejaring social, artinya Pemerintah pusat sudah sangat bagus didalam sosialisasi dan pengenalan SIPD itu sendiri.
2). Dapat Di Kontrol
Penerapan sebuah teknologi informasi memerlukan sistem pengendalian untuk kemudahan sistem itu sendiri. Salah satu komponennya ada pada sistem teknologi informasi yaitu komponen control atau pengendalian (Jogianto, 2009: 43). Penggunaan aplikasi ini harus mudah untuk di kotrol.  Bukti bahwa SIPD itu dapat di control adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat melihat secara langsung Realtime Ontime penginputan semua SKPD dan dapat melihat sejauh mana proses penginputan mereka didalam Laporan Realisasi anggaran yang di hasilkan.
3). Jelas dan dapat dipahami
Menurut Jogianto (2009: 36), sistem pada aplikasi harus cukup sederhana, sehingga terstruktur dan penggunaanya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti. Definisi di atas menjelaskan bahwa sistem, khususnya pada sistem aplikasi SIPD harus dapat diterima dengan mudah dan dapat dimengerti oleh penggunanya. Kejelasan dalam aplikasi dapat terlihat dengan tampilan, menu dan fitur di dalamnya yang sederhana. Berikut tampilan dashboard dari aplikasi SIPD
4). Flexible
Menurut Jogianto (2009: 36), sistem harus cukup fleksibel, untuk menangani perubahan yang terjadi, kepentingannya cukup beralasan dalam kondisi dimana suatu sistem beroprasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan oleh organisasi. Tidak hanya organisasi, fleksibilitas suatu sistem penting diperhatikan agar mudah di sesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.  Namun pada SIPD Namun dalam pengimplementasiannya banyak juga kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam pengimplementasian di lapangan.
5). Mudah Menjadi Mahir
Mudah tidaknya suatu aplikasi dapat dikuasai pengguna tergantung pada kemahirannya dalam memanfaatkan dan seberapa dalam mereka memahaman, pada Kabupaten Bulukumba terbukti dengan antusiasnya para operator beserta penanggungjawab SIPD itu sendiri telah berani berkomitmen untuk menggunakan satu aplikasi saja sejak tahun 2023 6). Mudah di Gunakan
Dalam tujuannya diciptakan suatu sistem teknologi salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Sistem dikatakan mudah apabila tidak memerlukan usaha keras untuk menggunakannya. Pada SIPD diketahui bahwa sistem ini tidak mengalami kendala pada penggunanannya akan tetapi lebih kepada output yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala dalam proses perekaman data akan tetapi lebih kepada Laporan yang dihasilkan.
Hambatan dalam penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada Kabupaten Bulukumba, penulis mendapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan sesuai amanat Pemendagri. Terbukti dengan aktifnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba didalam melakukan komunikasi dengan Kemendagri Ketika ada permasalahan atau kendala yang dihadapi. Namun masih saja menemui berbagai kesulitan. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sebenarnya merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime juga sangat membantu dalam segi penganggaran maupun pelaporan. Di dalam SIPD memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan. Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuat keputusan. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi dapat di petakan dalam tabel di bawah berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkhususnya pengaruhnya terhadap sistem pelaporan keuangan pada Kantor BKAD kabupaten Bulukumba.  SIPD dapat mengakomodasi pemantauan pengelolaan keuangan baik lingkup pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, sehingga Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat secara berjenjang memantau pengelolaan keuangan daerah di bawahnya secara real time dan mutakhir. Dalam hal ini juga memudahkan publik untuk ikut mengawasi jalan nya pemerintahan guna mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Akan tetapi dibalik konsep dan tujuan yang baik tersebut, pada praktik di lapangan sejak tahun 2019, masih ditemui beberapa kendala dan hambatan sehingga SIPD masih banyak kendala   pada beberapa pemerintah daerah. Fitur-fitur yang sepenuhnya tidak dapat di akses seperti jika ingin melihat laporan operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL.
Juga yang tidak kalah penting adalah respon pemerintah pusat yang dianggap lamban dalam merespon kendala yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
Evaluasi Terhadap Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada Kabupaten Bulukumba yang telah diterapkan pada awal tahun 2020. SIPD merupakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari beberapa instansi baik pusat maupun daerah ataupun sesama antar instansi daerah. Salah satu yang dapat mempengaruhi kelancaran implementasi SIPD (Prihantoro & Pertahanan, 2022) dan juga sering terjadinya error atau maintenance dari pusat yang mengakibatkan terhambatnya proses bisnis yang dilakukan SKPD (Wibowoet al., 2023).  Dalam implementasi SIPD di Kabupaten Bulukumba masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengakibatkan terhambatnya pelaporan keuangan yang seharusnya bisa dilakukan secara online realtime sesuai dengan tujuan awal dari diterapkannya SIPD yaitu Kebijakan  ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan sistem data da informasi pembangunan, informasi keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya untuk membantu pengambilan keputusan di daerah dan pusat. Melalui kerjasama berbasis teknologi, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan membangun database yang ada dan menunjukkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah . Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) harus segera mengambil sikap dalam menangani keluhan-keluhan dalam penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sebaiknya juga Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Pusdatin sebagai pengelola SIPD dapat segera melakukan update peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku agar sesuai dengan menu pada SIPD. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan SIPD tersebut diperkuat oleh Tim pendampingan, dengan demikian diharapkan implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yaitu pada tahun 2020 dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dapat terlaksana jika tidak mendapatkan respon yang cepat oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri (Kemetrian Dalam Negeri) hal ini sesuai wawancara saya kepada salah satu informan kami dari Pusat Data Kemetrian Dalam Negeri (Pusdatin) yaitu Dessy Indriayani, S. Kom Fungsional pranata komputer ahli pertama bagian PSI (Pengelola Sistem Informasi) Kementrian Dalam Negeri: “Kita ketahui Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 508 Kabupaten Kota, sedangkan di Pusdati dipusat itu yang melayani hanya sekitar 20 orang saja dan keluhan itu setiap hari setiap menit itu masuk dan semua meminta untuk cepat diberikan solusi. Jujur itu menjadi salah satu kendala kami yaitu kekurangan SDM”
Pemerintah Kabupaten Bulukumba sendiri mengatakan bahwa aplikasi ini terkesan tidak siap untuk di laksanakan. Ada beberapa penelitian salah satu yang kami dapatkan ternyata ada juga yang mengalami hal yang sama seperti Kabupaten Bulukumba yaitu masalah yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bitung karena rumor bahwa ada kesalahan atau kegagalan dalam Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPD). Untuk mengatasi masalah ini, BPKAD secara rutin berkolaborasi
dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan kesalahan atau memperbaiki kesalahan. Namun, proses komunikasi dengan Kemendagri kadang terlalu lama untuk menanggapi permintaan atau laporan yang diajukan, yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian masalah . Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara saya kepada informan saya yaitu Sekda atau Sekertaris Daerah Kabupaten Bulukumba Muh.Ali saleng: “Saya pernah mengikuti pertemuan di provinsi saya mengatakan kalau memang aplikasi ini belum siap janganlah dipaksakan, karena pada saat ada masalah kita harus koordinasi ke pusat kalua tidak dapat renspon dari pusat melalui WA kita harus datang ke pusat langsung dan itu menggunakan biaya yang tidak sedikit”. Hal ini semakin meyakinkan kami bahwa SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) itu sendiri belum mampu mengkoordinir seluruh wilayah kabupaten kota yang ada. Hal ini juga terjadi pada BPKAD Kabupaten Bitung jika Kemendagri tidak menanggapi atau merespon laporan, BPKAD Kabupaten Bitung mendatangi langsung ke kantor Kemendagri untuk konsultasi langsung mengenai masalah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masalah SIPD dapat segera ditangani dan diselesaikan tanpa menunggu lama namun membutuhkan biaya yang besar.
Adapun daerah lain yaitu Kabupaten Karanganyar yang mendapat kendala aplikasi SIPD RI dan bahkan masih menggunakan aplikasi yang lain karena SIPD belum dapat digunakan pada siklus penatausahaan karena masih mengalami gangguan baik secara substansi maupun teknis. Oleh karena itu, siklus akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS yang diciptakan oleh BPKP yang telah lama digunakan juga oleh BKD Kabupaten Karanganyar sebagai aplikasi umum pengelolaan keuangan sebelum akhirnya aplikasi SIMDA ditutup secara serentak dan nasional pada tahun anggaran 2024. Belum lagi ditambah sumber daya manusia yang harus di bina melalui sosialisasi dan bimtek. Juga dalam penerapan SIPD itu sendiri harus di barengi dengan kekuatan pembiayaan dalam hal ini tersedianya anggaran yang cukup pada setiap Kabupaten Kota. SIPD sendiri sebenarnya mempunyai keunggulan yaitu Salah satu keunggulannya yang paling menonjol adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan dimana pun dan kapan pun dengan koneksi internet yang dapat diakses. SIPD adalah inovasi yang mengintegrasikan berbagai proses pengendalian keuangan perusahaan, mulai dari tahap pembangunan hingga pengawasan, dengan tingkat integrasi yang sangat tinggi.
Upaya Kabupaten Bulukumba di dalam penerapan SIPD Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-  hambatan dalam implementasi SIPD. BKAD Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai sosialisasi ke semua OPD Kabupaten Bulukumba terutama kepada operator-operator dan memonitoring secara langsung data-data yang OPD masukkan ke dalam sistem secara berkala. Juga Kabupaten Bulukumba baru-baru ini telah melaksanakan Bimbingan Tekhnis Penatausahaan Keuaangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disingkat SIPD selama 3 hari di bulan Juni 2024 dengan mendatangkan langsung pemateri dari Pusat Data Sistem Informasi Kementrian Dalam negeri yang menangani langsung permasalahan SIPD. Sebagai salah satu bentuk komitmen patuh terhadap aturan Pemerintah Pusat.  Hal ini mendapat apresiasi langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Pusat data dan informasi sesuai dengan wawancara kami kepada Ibu Dessy Indriayani, S. Kom Fungsional pranata komputer ahli pertama bagian PSI
(Pengelola Sistem Informasi) Kementrian Dalam Negeri beliau menyatakan:  “Kami melihat keseriusan dari Kabupaten Bulukumba dilihat dari keseriusan dari peserta dari awal sampai akhir bintek sangat antusias. Dan kami liat persentase kemajuan SIPD dari sekian kabupaten kota Bulukumba termasuk bagus dari segi penerapannya, bahkan ada Kabupaten Kota masih 0 % pencapaian implementasinya”. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa upaya impementasi SIPD di Kabupaten Bulukumba sudah sangat optimal, akan tetapi tetap perlu ada kerja sama dan komunikasi yang baik kepada Pemerintah Pusat. Pada beberapa daerah, implementasi SIPD dinilai efektif karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah akses terhadap informasi pemerintahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan,  Prihantoro & Pertahanan, (2022). Namun, sejumlah daerah juga menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan tantangan teknis sehingga implementasi  SIPD belum sepenuhnya efektif, Wilansari etal., (2022). Kemudian upaya yang lain juga telah dilakukan oleh BKAD Kabupaten Bulukumba yaitu memberikan masukan menyangkut penyempurnaan aplikasi terkait data-data yang belum bisa di hasilkan oleh SIPD terutama dalam hal pelaporan Keuangan sebagai upaya didalam penguatan pelaporan pada tim Pusdatin Kemendagri.
SIMPULAN Berdasarkan dari uraian hasil data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini serta hasil hasil  analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Implementasi  SIPD  (Sistem Informasi Pemerintah daerah) di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan telah dilakukannya penerapan sejak tahun 2020 setelah aturan ditetapkan pada tahun 2019, juga telah melakukan sosialisi dan bimtek terkait SIPD (Sistem Informasi Pemerintah daerah), juga melakukan koordinasi yang baik dengan Kemetrian Dalam Negeri dalam hal ini Pusat Data dan Informasi. 2). Hambatan yang dialami didalam Implementasi yaitu terdapatnya sistem system erros pada aplikasi, fitur- fitur yang tersedia tidak mencakup aturan pelaporan yang berlaku, banyaknya menu-  menu pada sistem tidak bisa diakses, tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, respon pemerintah pusat yang dianggap kurang cepat didalam pelayanan keluhan aplikasi. 3). Kurangnya SDM atau Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi SIPD baik dari Pusdatin itu sendiri maupun di Kabupaten Bulukumba.

## Referensi :
Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Akuntansiku, 3(1), 15-29.
Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 6(2), 28-40.
Fahlevi, P., & Dewi, A. O. P. (2020). Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). Jurnal Ilmu Perpustakaan, 8(2), 103-111. Hidayat, R. (2015). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan
daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Akuntansi, 3(1).
Junaid, A., Susanto, E., Arif, M., & Kalsum, U. (2024). Penguatan Penatausahaan Keuangan Daerah Menuju Akuntabel Di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 1(2), 147-156. Kardiman, K. (2017). Analisis Potensi Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Dan Kawasan Industri Perkotaan Baru Bumi Asri Dusun Tangah Untuk Mempercepat Pembangunan Solok Selatan Sebagai Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat. Agrisia- Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 9(2).
Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1-14.
Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1415-1422.
Permana, A. Y., & Juwita, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD dan Sistem Keuangan Daerah Next Generation dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Wikara National Economic and Social Research Development, 4(2), 123-134.
Purnama, I. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung. Jurnal Pengabdian Mandiri , 1 (4), 643-664.
Suriyasti, W., Su'un, M., & Mursalim, M. (2020). Pengaruh Management Control System, Pengawasan Inspektorat Dan Kompetensi Individu Terhadap Akuntabilitas OPD. Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA), 3(2), 83-91.
Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuanganuntuk Pengelolaan Dana Desa. Celebes Journal of Community Services, 1(2), 44-50.
Tazkiyyah, F. S., Abdurrahman, L., & Mulyana, R. (2020). Perancangan Manajemen Risiko Operasional Spbe/E-gov Pada Kategori Data Dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Keamanan, Arsitektur, Dan Sdm Berdasarkan Permen Panrb No. 5 Tahun 2020 Studi Kasus: Pemkab Bandung Barat. eProceedings of Engineering, 7(2).
Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Birokrasi, 155-169.
Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Media Birokrasi, 79-91.