## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 16 Nomor 2 Desember 2020 Halaman 1-27 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

## AKSESIBILITAS PENDIDIKAN GRATIS  PADA SEKOLAH SWASTA DI GORONTALO UTARA
Ibnu Rawandhy N. Hula 1 , Ana Mariana 2
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2 Universitas Muhammadiyah Goorontalo Email: ibnurawandi@iaingorontalo.ac.id, anamariana@umgo.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  aksesibilitas  pendidikan  gratis  pada sekolah swasta tingkat menengah atas di kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian case  study dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dukumentasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  program  pendidikan  gratis  bagi  sekolah  swasta  di  Kab. Kabupaten Gorontalo Utara telah memenuhi beberapa aspek yaitu: 1) Payung Hukum, 2) Sumber  Anggaran,  3)  Desain  Kebijakan  Pendidikan  Gratis,  4)  Organisasi  Pelaksana,  5) Biaya Pendidikan Gratis, 6) Penyaluran dan Pencairan Dana, 7) Pertanggung Jawaban dan Evaluasi. Aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis dilakukan dalam rangka: 1) menstimulus pemerataan pendidikan di daerah, serta memberikan kesempatan masyarakat  yang  kurang  mampu  terhadap  pendidikan  berkelanjutan,  2)  mempersempit ruang terhadap adanya pembiayaan-pembiayaan pendidikan yang membebani peserta didik 3) mendorong sekolah swasta untuk bersaing mewujudkan pendidikan yang berkualitas, 4) memberikan dorongan moril maupun materil bagi anak-anak  yang  kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sarat dengan berbagai macam item pembiayaan, 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta, 5) mengurangi tingkat anak putus sekolah, kebodohan, pengangguran dan kemiskinan, 6) membantu siswa dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat,  minat, kecerdasan, dan kemampuannya, 7) membantu sekolah swasta dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Kata-kata Kunci : Aksesibilitas, Kebijakan, Pendidikan Gratis, Sekolah Swasta.

## ABSTRACT
This study aims to examine the accessibility of free education policies at senior high school of private schools in Kwandang sub-district, Gorontalo Utara districts. This type of research is  a  case  study  research,  with  a  descriptive  qualitative  approach.  The  data  sources  used interviews,  observations,  and  documentation.  The  results  showed  that  the  free  education policy for private schools in Gorontalo Utara districts has fulfilled several aspects, namely: 1) Legal Protection, 2) Budget Sources, 3) Free Education Policy Design, 4) Implementing Organizations,  5)  Free  Education  Costs,  6)  Fund  Distribution  and  Disbursement,  7) Accountability and Evaluation. Public  accessibility  to free education policies are  carried out  in  the  context  of 1)  stimulating  equitable  distribution  of  education  in  the  regions,  as
well  as  providing  opportunities  for  the  less  fortunate  for  sustainable  education,  2) narrowing  the  space  for  the  existence  of  education  costs  that  burden  students  3) encouraging private schools to compete realizing quality education, 4) providing moral and material  encouragement  for  underprivileged  children  to  obtain  an  education  that  was previously loaded with various types of financing items, 5) improving the quality of human resources (HR) in private schools, 6) reducing the level of children dropping out of school, ignorance, unemployment and poverty, 7) assisting students in getting the education and learning  services  in  order  to  develop  themselves  based  on  their  talents,  interests, intelligence,  and  abilities,  8)  assisting  private  schools  in  fulfilling  adequate  educational facilities and infrastructure

## PENDAHULUAN
Arah  kebijakan  pendidikan  saat  ini  salah  satunya  untuk  memenuhi pembiayaan  kegiatan  prioritas  nasional  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) yang ditekankan pada peningkatan, pemerataan dan diseminasi pendidikan dalam satuan  pendidikan  tertentu. 1 Penekanan  tersebut  tidak  lain  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  pembelajaran  di  semua  jenjang  dan  jalur  pendidikan,  baik negeri maupun swasta, sehingga aksesibilitas pendidikan secara menyeluruh dapat terpenuhi. 2 Dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam  bidang  pendidikan  di  Indonesia, 3 yaitu  (1)  mempertahankan  hasil-hasil pembangunan  pendidikan  yang  telah  dicapai;  (2)  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  mampu  bersaing  dalam  pasar  kerja  global;  dan  (3) sejalan  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  sistem  pendidikan  nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses  pendidikan  yang  lebih  demokratis,  memperhatikan  keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 4
Undang-undang di atas  menunjukkan bahwa  dalam merumuskan kebijakan “ policy ” 5 pada bidang pendidikan harus sesuai dengan tujuan dan target tertentu, yaitu: (1) Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) Tujuan kebijakan
1 Mujianto  Solichin,  “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peran  Birokrasi,” Studi Islam 6, no. 1978-306X (2015): 148–78.
2 Tri Puji Hastuti and Soehartono Soehartono, “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik,” Jurnal Jurisprudence 8, no. 1 (2018): hlm. 34–41.
3 Mawardi Pewangi, “Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi,” TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2016): 1–11. Baca pula Muhajir Efendy, Target Kemendikbud
Dalam Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, (Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 1.
4 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional (PROPENAS),(Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2000), h. 2.
5 Secara etimologi (asal kata) diturunkan dari  bahasa Yunani,  yaitu “ Polis ” yang artinya kota  ( city ).  Dalam  hal  ini,  kebijakan  berkenaan  dengan  gagasan  pengaturan  organisasi  dan merupakan  pola  formal  yang  sama-sama  diterima  pemerintah/lembaga  sehingga  dengan  hal  itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Syafaruddin Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif (Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.
dilihat dari tingkatan politisi, 3) Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi. 6 Disamping itu kebijakan harus memiliki karakteristik khusus, yakni;  (1) Memiliki tujuan,  (2)  memenuhi  aspek  legal  formal,  (3)  memiliki  konsep  operasional,  (4) Dibuat oleh yang berwenang, (5) Dapat dievaluasi dan (6) memiliki sistematika. 7 Itulah  sebabnya  kebijakan  pada  dunia  pendidikan  harus  bersifat problem solving dan  proaktif  terhadap  semua  kebutuhan  tanpa  membedakan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Kebijakan  juga  harus  memberi  peluang  diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada pada masyarakat, tanpa membedakan antara status negeri dan swasta, karena kedua lembaga meskipun berbeda dalam pengelolaannya, namun  sama-sama  mengarah  para  tujuan  yang  satu,    yakni  “mencerdaskan kehidupan bangsa. 8
Berkaitan  dengan  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  saat  ini,  pemerintah pusat pada hakekatnya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun bidang pendidikan dengan menggali dan memanfaatkan sumber daya serta dorongan partisipasi masyarakat, singkatnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang bersifat otonom dalam memajukan pendidikan dan membuka  akses  pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas  bagi  seluruh masyarakatnya. 9 Oleh  karena  itu  otonomi  daerah  dalam  aspek  pendidikan dimaksudkan  meletakan  kewenangan  seluruh  urusan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  (Kabupaten/Kota)  mulai  dari  perencanaan,  implementasi, sampai  pada  pengendalian.  Pemerintah  Pusat  tidak  berhak  lagi  campur  tangan langsung  dalam  urusan  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah,  akan  tetapi berkonsentrasi pada perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi.
Meski  demikian,  kondisi  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  tidak  semua masyarakat  dapat  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas,  karena mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Kondisi  inilah  kemudian  mendorong dimasukkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi,”
“Anggaran  belanja  untuk  melaksanakan  fungsi  pendidikan  pada  sektor pendidikan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  setiap  tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara”. 10
Demikian  pula  permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  Pasal  31  (2)  tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  mencantumkan  bahwa:  “Belanja  Daerah  pada penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan pelayanan  dasar,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang
6 Pipih Latifah and Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Remaja Rosdakarya, 2017), 78.
7 Charles O Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 4.
8 William  N  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik (Jogjakarta:  Gajah  Mada University Press 2003, 2017), hlm. 6.
9 Lazuardi,  “Pendidikan  Humanisme  Dalam  Presfektif  Pendidikan  Muhammadiyah,” Pendidikan Humanisme 51, no. 1 (2018): h. 51.
10 Lampiran ,  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
layak  serta  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial. 11 Hal  ini  tentunya  ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan, akses dan pelayanan pendidikan dengan  dukungan  sumber  daya  pendididikan  dan  tanpa  harus  terkendala  oleh masalah keuangan dan pembiayaanya yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Aksesibilitas,  berarti  kesempatan,  ada  waktu,  peluang  dan  keluasan,  juga bearti  situasi  terbaik  dan  peluang  yang  sedang  kita  hadapi,  yang  terkait  dengan masalah waktu. 12 Sedangkan aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris ( accessibility ) yang artinya hal yang dapat masuk/hal yang mudah dicapai. Jadi aksesibilitas dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan. 13 Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan  bahwa  akses  adalah  segala  hal  yang  terkait  dengan  “jalan masuk”.Dengan demikian maksud dari kesempatan dan akses pada penelitian ini terkait  dengan  peluang  yang  sama  yang  semestinya  diperoleh  masyarakat  baik orangtua/keluarga maupun peserta didik sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan  gratis  berarti  pendidikan  tanpa  biaya,  atau  pendidikan  yang menghilangkan semua biaya yang menjadi beban masyakat menjadi ditanggun oleh pemerintah,  sehingga  pendidikan  gratis  dimaknai  sebagai  program  pemerintah untuk  membebaskan  biaya  sekolah.Sedangkan  dari  segi  istilah  Pendidikan  gratis adalah    penyelenggaraan  pendidikan  tanpa  mengikutsertakan  masyarakat (orangtua)  dalam  pembiayaan,  khususnya  untuk  keperluan  operasional  sekolah. Sedangkan  menurut  Menurut  Safaat    bahwa  pendidikan  gratis  adalah  adanya penghapusan biaya pendidikan bagi peserta didik, artinya peserta didik bisa sekolah tanpa kewajiban orang tua membayar apapun, kewajiban untuk membayar menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintalah yang membayar uang sekolah, baik itu sekolah  negeri  ataupun  sekolah  swasta,  serta  menyediakan  kebutuhan  lain  yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah. 14
Sejumlah  masalah  yang  kini  terus  menguak  atas  adanya  kebijakan  yang berkaitan  dengan  pembiayaan,  adalah  minimnya  alokasi  biaya  pendidikan, pembiayaan  program  yang  kurang  jelas,  tidak  transparan,  tidak  mendukung  visi, misi,  dan  kebijakan  sebagaimana  tertulis  dalam  rencana  strategis  lembaga pendidikan.  Disatu  sisi,  lembaga  pendidikan  perlu  dikelola  dengan  tata  pamong yang  baik  sehingga  menjadikan  lembaga  pendidikan  yang  bersih  dari  berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan masyarakat. 15
Atas  dasar  itulah  pemerintah  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara  serta  ikut  membiayainya.  Sehingga  setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Adanya  penjaminan  hak  dari  negara  bagi  setiap  orang  dalam  memperoleh pendidikan belum sepenuhnya dapat terwujud. Meskipun pemerintah dalam hal ini telah  mengeluarkan  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  standar  pembiayaan
11 Lampiran , Permendagri No 13 Tahun 2006, tentang  pengelolaan keuangan daerah
12 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 2008), h. 1030
13 D M Larson, “Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman Untuk Pemadanan Bahasa,” Trans. Kencanawati Taniran (1999). Jakarta: Penerbit Acan , 1984, h. 4.
14 Harsono. Konsep Dasar Makro, Meso dan Mikro,Pembiayaan Pendidikan. (Yogyakarta: Surajaya Press, 2008), h. 25.
15 Idham Imam Seputra, “Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ),” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2020): 408–20.
pendidikan (Permen RI No 13 Tahun 2015), bahwa; Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan  yang berlaku selama satu tahun.(pasal 1 ayat 11) Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian  dari  dana  pendidikan  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan  operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan.(pasal 15). 16
Melihat  fenomena  tersebut,untuk  beberapa  daerah  saat  ini  telah mencanangkan program pendidikan gratis yang diformula dalam bentuk kebijakan, guna  menghapus  item-item  pembiayaan  yang  awalnya  menjadi  masalah  bagi masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis pada hakekatnya bermakna penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan,  khususnya  untuk  keperluan  operasional  sekolah.  Dalam  pengertian ini, konsekwensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan yang dianggarkan oleh pihak pemerintah.
Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara tentang peraturan Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  (PERDA)  NO.  6  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada bagian ketiga pasal 9 menyebutkan bahwa :
(1)  Setiap  peserta  didik  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (2) Setiap peserta didik  yang  memiliki  kelebihan  kecerdasan  berhak  mendapatkan    kesempatan program    akselerasi.  (3)  Setiap  peserta  didik  berhak    mendapatkan  pelayanan pendidikan  dan  pembelajaran  dalam  rangka  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan bakat,    minat,  kecerdasan,  dan  kemampuannya.  (4)  Setiap  peserta  didik  berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya. (5) Peserta didik yang berprestasi  dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya  pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(6)  Peserta    didik    yang    orang    tuanya    tergolong    keluarga    miskin    berhak mendapat  pembebasan  biaya  pendidikan. (7) Peserta  didik  yang  orang  tuanya tergolong  miskin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  6  dibuktikan  dengan  kartu miskin  atau  identitas  lainnya. (8) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan  memberikan  informasi    sesuai  dengan  tingkat  intelektual  dan  usianya  demi pengembangan dirinya. 17
Pada bagian kelima pasal (pemerintah daerah) pasal 14 juga menyebutkan bahwa:  Pemerintah  Daerah  berkewajiban;  a)  menyediakan  dana  guna  penuntasan wajib  belajar  9  tahun  bagi  peserta  didik  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara;  b) menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun bagi peserta didik di  Kabupaten  Gorontalo  Utara;  c)  memberikan  kesempatanseluas-luasnya  kepada warga  masyarakat  untuk    memperoleh  pendidikan.  Selain  itu,  pelaksanaan pembangunan  kabupaten  Gorontalo  Utara  dibidang  pendidikan  diarahkan  sejalan dengan garis-garis program pembangunan dibidang pendidikan yakni :
1) Program  perluasan  dan  pemerataan  akses,  layanan,  peningkatan  mutu dan ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
16 Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 11, tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar Nasional Pendidikan
17 Petunjuk  Pelaksanaan, Program Pendidikan Gratis , di Kabupaten Gorontalo Utara.
2) Program peningkatan kualitas dan perbaikan fasilitas pendidikan serta kapasitas daya tampug sekolah disetiap jenjang.
3) Program Pendidikan Gratis “untuk mengatur program penyelenggaraan pendidikan,  diperlukan  adanya  sebuah  regulasi  kebijakan  khususnya penyelenggaraan  pembangunan  bidang  pendidikan  di  Kabupaten
Gorontalo Utara dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). 18
Terlepas  program  tersebut  bermuatan  politis  atau  benar-benar  merupakan jawaban  atas  semua  cita-cita  pemerintah  daerah  untuk  mensejahterahkan  rakyat dalam  bidang  pendidikan,  kebijakan  pendidikan  gratis  tidak  lepas  dari  pro  dan kontra  bagi  masyarakat  termasuk  bagi  masyarakat  pendidikan  di  Kabupaten Gorontalo  Utara,  oleh  karena  itu  kebijakan  pendidikan  gratis  harus  dilihat  dari empat  aspek,  yakni  (1)  transparansi  pengelolaan  program  pendidikan  gratis,  (2) Akuntabilitas pengelolaan program pendidikan gratis, (3) efektifitas implementasi pendidikan  gratis  dan  (4)  efisiensi  dalam  pengelolaan  pendidikan  gratis,  lebih khusus  lagi  bagi  siswa,  orang  tua  maupun stakeholder (pemangku  kepentingan) yang  ada  di  sejumlah  sekolah  swasta  se-kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara.
Perlu dipertanyakan disini tentang mengapa pendidikan gratis berkaitan erat dengan  skola  swasta?,    karena  tidak  bisa  disangkal  bahwa  keberadaan  sekolah swasta menanggung dan menghadapi beberapa masalah dengan hadirnya program pendidikan gratis ini, salah satunya dilihat dari aspek manajemen pengelolaanya, karena  sekolah  swasta  merupakan  sekolah  yang  dikelolah  dan  diatur  oleh perorangan/kelompok  dalam  sebuah  yayasan  tertentu,    maka  mulai  dari  biaya, infrastruktur  gedung,  tenaga  pendidik/guru,  serta  biaya  operasional  sekolah seluruhnya  harus  disediakan  sekolah  tersebut  yang  sebagian  besar  diperoleh  dari sumbangan pendidikan yang berasal dari masyarakat/orangtua siswa. 19 Oleh karena itu tidak sedikit orang tua  yang memindahkan anaknya ke sekolah negeri, akibat masih  adanya  sekolah  swasta  yang  masih  meminta  pembayaran,  atau  banyak sekolah  swasta  yang  hampir-hampir  kehilangan  guru,  karena  tidak  mampu membayar honor, akibat kurangnya pemasukan keuangan sekolah.
Program pendidikan gratis di Kabupaten Gorontalo Utara, pada hakekatnya merupakan program yang diarahkan untuk membentuk persepsi stakeholder dalam memberikan  akses  pendidikan  terhadap  anak  dan  kemudahan  orangtua.  Kedua belah pihak ini merupakan pihak yang secara langsung  menikmati dan mendapat benefit  dari  program  ini,  karena  dengan  program  ini  mereka  tidak  lagi  harus menanggung  biaya  langsung  bagi  kebutuhan  anaknya  mendapatkan  layanan pendidikan. Namun berbeda dengan sekolah swasta, kebijakan ini dapat menutup ruang untuk beriktiyar mendapatkan pemasukan dari biaya-biaya pendidikan yang bersumber dari orang tua.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  pada  beberapa  sekolah  swasta  di Kecamatan Kwandang  Kabupaten  Gorontalo Utara diperoleh data atau informasi bahwa  (1)  pendidikan  gratis  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  Gorontalo
18 Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga, Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan Pendidikan Point 3 tentang Pendidikan Gratis, Gorontalo Utara : 12 Juli 2012, h. 5.
19 Herson Anwar and Buhari Luneto, “Tantangan Pengelolaan Pendidikan Madrasah Dalam Konteks Kekinian : Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo” 1, no. 1 (2018): 16–39.
Utara  belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai  kebijakan  (2) masih  terdapatnya  anak usia  sekolah  yang  belum  merasakan  kebijakan  pendidikan  gratis  yang  ada  di Gorontalo  Utara.  (3)  masih adanya  sekolah  yang  memungut  biaya.  (4)  kebijakan program  pendidikan  gratis  belum  sepenuhnya  terlaksana  bahkan  terkesan bermuatan politik, serta dalam implementasinya program pendidikan gratis, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang siapa saja yang berhak memperoleh pendidikan  gratis  ini,  juga  apa  saja  yang  digratiskan.  (5)  kebijakan  pemerintah masih  memilih  dan  memilah  peserta  didik  yang  layak  mendapatkan  pendidikan Gratis.  (6)  Pendidikan  gratis  terkesan  dikotomis  dan  lebih  diprioritaskan  bagi sekolah  negeri,  sedangkan  bagi  sekolah  swasta  tidak  terlalu  berdampak  bagi pengelolaan  pendidikannya  (7)  Adanya  program  pendidikan  gratis,  pengelolaan sekolah swasta menjadi lebih stagnan dan tidak bebas, karena pihak sekolah swasta dilarang untuk melakukan pungutan dan permintaan pembiayaan kegiatan sekolah, serta (8) Program pendidikan gratis akan menimbulkan kecemburuan antar sekolah serta  persepsi  negatif  bagi  keberadaan  sekolah  sekolah  swasta,  karena  minimnya dana  yang  diterima  sekolah  swasta  dan  tidak  seimbang  dengan  beban penyelenggaraan  pendidikan.  (9)  Permasalahan  lain  juga  sering  muncul  terkait dengan  lambatnya  penerimaan  dana  tersebut  dan  adanya  persyaratan  yang  ketat terkait dengan pencairannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang bersifat naturalistic yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. 20 Pemilihan metode tersebut  didasarkan  oleh  pertimbangan  bahwa  penelitian  tentang  implementasi kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta di kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo), merupakan sebuah penelitian di bidang ilmu sosial ( social sciences ), sehingga  penyajian  dan  analisisnya  dalam  bentuk deskriptif, yang  bertujuan mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai penerapan dan implikasinya terhadap manusia. 21
Penelitian ini berlokasi di dua sekolah swasta, yakni Madrasah Aliyah Miftahul Huda  dan  SMK  Kesehatan  Muhammadiyah  Kwandang  Kab.  Gorontalo  Utara, sedang  data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancaran  dan  dokumentasi. Adapun para informan dipilih secara purposive . Dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dengan model interaktif. 22 Proses alur analisis datga digambarkan sebagai berikut:
20 Sugiyono Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D” (Alfabeta Bandung, 2010), hlm. 80.
21 Anselm Strauss and Juliet Corbin, “Penelitian Kualitatif,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2003, hlm. 60.
22 Matthew B Dan A Miles, “Michael Huberman. 2015,” Analisis Data Kualitatif , n.d., hlm. 90.

## Diagram 1
Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman
Untuk menguji tingkat keabsahan data ditentukan oleh empat faktor, yaitu: 1)  derajat  kepercayaan  ( credibility ),  2)  keteralihan  ( transferability )  3) ketergantungan  ( dependebility ),  dan  4)  kepastian  ( comfirmability ),.  Jika  datanya dianggap  belum  memadai  maka  peneliti  melakukan:  a)  perpanjangan  masa observasi;  b)  pengamatan  yang  terus  menerus;  dan  c)  triangulasi.  Dari  keempat teknik  pengecekan  keabsahan  temuan  penelitian  di  lapangan,  disamping  peneliti melakukan  triangulasi,  juga  melakukan  pengecekan  untuk  memvalidasi  tingkat kebenaran  informasi,  selanjutnya  mendiskusikan  dengan  teman  sejawat  serta melakukan tindakan perpanjangan waktu penelitian jika dimungkinkan data hasil penelitian masih dipandang kurang dan perlu untuk dilengkapi
.

## HASIL PENELITIAN
Pada bagaian ini peneliti akan mendeskrisikan tentang hal-hal yang terkait dengan  kebijakan  dan  aksesibilitas  implementasi  pendidikan  gratis  di  sekolah swasta  Kecamatan  Kwandang  Kab.  Gorontalo  Utara,  yang  meliputi:  1)  Payung hukum  kebijakan  pendidikan  gratis  2)  Sumber  Anggaran  Kebijakan  Pendidikan Gratis,  3)  Desain  Kebijakan  Pendidikan  Gratis  dan  4)  Implementasi  Kebijakan Pendidikan Gratis yang meliputi: Organisasi Pelaksana, Biaya Pendidikan Gratis, Penyaluran  Dana  dan  Pencairan,  Pertanggungjawaban  Keuangan  dan  Evaluasi, sebagaimana pada diagram chart berikut ini:
Payung Hukum Sumber Anggaran Desain Kebijakan Aksesibilitas Pendidikan Gratis Kebijakan Pendidikan Gratis
Gambar 2: Diagram Chart Pendidikan Gratis

## 1. Payung Hukum Kebijakan Pendidikan Gratis
Terhitung  sejak  tahun  2012,  Pemerintah  Daerah  Gorontalo  Utara  telah menetapkan  sebuah  program  unggulan  sebagai  langkah  strategi  yang  sangat menentukan  maju  mundurnya  suatu  daerah  guna  meningkatkan  mutu pendidikan  sesuai  standar  nasional  pendidikan.  Sebagai  kabupaten  yang  baru berkembang  dari  hasil  pemekaran  dari  kab.  Gorontalo.  Gorontalo  Utara  telah mengambil  kebijakan  tentang  program  pendidikan  gratis  yang  bertujuan membebaskan peserta didik, orangtua/walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas. Program pendidikan gratis ini tidak lain berfungsi  memperluas  pemerataan  dan  aksesibilitas  memperoleh  pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat.
Jika  melihat  hierarki  kebijakannya,  program  pendidikan  gratis  awalnya dikenal  dengan  program  pendidikan  rakyat  (PRODIRA)  yang  bertujuan menyediakan  layanan  pendidikan  kepada  siswa  pada  tingkat  pendidikan menengah,  dengan  harapan  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang  terbebani  dengan biaya  pendidikan  dan  para  peserta  didik  mudah  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  yang  lebih  tinggi. 23 Adapun  payung  hukum  tentang  kebijakan pendidikan  gratis  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  (perda)  No.  7  Tahun  2012 tentang  penyelenggaraan  pendidikan  untuk  rakyat.  Selanjutnya  peraturan Gubernur    tersebut  ditindaklanjuti  di  tingkat  kabupaten/  kota  termasuk  kab. Gorontalo Utara yang dijabarkan melalui PERDA No 1 tahun 2012.  Selanjutnya teknis pelaksanaan program pendidikan gratis ini dijabarkan melalui kebijakan satuan  kerja  pemerintah  daerah  (SKPD)  yaitu  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olah  Raga  Provinsi  Goronalo  dalam  bentuk  surat  keputusan,  serta  edaran  di tingkat Diknas Kabupaten Gorontalo Utara.

## Sekretaris Dispora mengemukakan bahwa :
Kebijakan  Pendidikan  Gratis  bukanlah  merupakan  produk  mandiri  pemda Kabupaten Gorontalo Utara, namun mengacu pada peraturan Gubernur, sehingga ada  kesinambungan  kebijakan  antara  priovinsi  dan  daerah  melalui  SKPD  dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga. 24
Terkait  dengan  hal  itu  yang  perlu  dicemarti  adalah  Pemerintah  Daerah Gorontalo  Utara,  senantiasa  bersinergi  dengan  kebijakan  Provinsi  Gorontalo, hal  ini  dibuktikan  adanya  alokasi  anggaran  di  atas  20  persen  melalui  APBD Kabupaten Gorontalo Utara agar terjadi pertambahan infrastruktur pendidikan dan  alat  edukasi,  serta  pembebasan  sejumlah  item  biaya,  "Pendidikan  gratis bukan  sekedar  menggratiskan  biaya  pendidikan,  namun  siswa  diberi  jaminan mendapatkan  pendidikan  berkualitas,  dibuktikan  dengan  terus  meningkatnya
23 Main Ngadi,  “Evaluasi Pengelolaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Di Provinsi Gorontalo,” Skripsi 1, no. 131410024 (2014): 78.
24 Sekretaris DIKPORA Gorontalo Utara, “ Wawancara ” 29 Oktober 2019.
infrastruktur  dan  alat  edukasi  maupun  sumber  buku  pelajaran  di  seluruh sekolah, termasuk ruang kelas belajar.
Lebih  jelasnya  urutan  dan  khirarhi  urutan  payung  hukum  implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Gorontalo Utara dapat divisualisasikan sebagai berikut:
Gambar 2: Urutan dan hierarki Payung Hukum Pendidikan Gratis
Mencermati payung hukum di atas, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis  senantiasa berkesinambung antara  pihak provinsi dan kabupaten/kota, yang secara akseleratif dan diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka akses seluas- luasnya  dalam  mewujudkan  pemerataan  pendidikan.  Meksi  demikian  idealnya sebuah  kebijakan,  pada  tataran  implementasinya,  kebijakan  ini  masih  menemui hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan antara pemerintah Provinsi dengan  bupati  Gorontao  Utara,  terutama  pada  teknis  dan  pengelolaanya.  Hal  ini karena  regulasi  yang  tegas  tentang  pendidikan  gratis  yang  menjadi  program pemerintah daerah mengacu pada kebijakan ketersediaan alokasi dana pendidikan melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  pemerintah kabupaten  Gorontalo  Utara.  Namun  demikian  adanya  payung  hukum  yang  jelas tentang  program  ini,  paling  tidak  berimplikasi  pada  beberapa  hal:      a)  Program pendidikan  gratis  dijalankan  oleh  pemerintah  Kab.  Gorontalo  Utara  merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar dan strategis bagi masyarakat dalam kerangka  pengembangan  sumber  daya  manusia,  sehingga  payung  hukum  yang mengatur  tentang  itu,  harus  ada  dan  terjabarkan  secara  teknis  sampai  ke  tingkat penerima  manfaat,  b)  Sebagai  daerah  yang    terus  berkembang    mewujudkan

## UDD 1945
Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga
Negara berhak mendapat pendidikan.”
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN) PP No 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan

## PERGUB No 7 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat

## PERDA Kab. Gorontalo No 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Gratis
Juknis dan SK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
pendidikan yang bermutu, harus didukung oleh keberpihakan pemerintah tentang aksesibilitas  pendidikan  gratis  tanpa  membedakan  antara  sekolah  negeri  dan swasta,  dan  c)  Konsep  pendidikan  gratis  sangat  ideal  dan  mulia,  meskipun  pada tataran implementasinya kebijakan ini masih belum secara utuh melingkupi makna gratis,  karena  untuk  sekolah  swasta  yang  dikelola  oleh  yayasan  tidak  dilarang melakukan  pengutan  dan  penambahan  biaya  pendidikan  yang  dibutuhkan  oleh sekolah dan siswa.

## 2. Sumber Anggaran Kebijakan Pendidikan Gratis
Rumusan  kebijakan  sampai  pada  tataran  implementasinya  secara  realistis harus  ditunjang  oleh  anggaran  sebagai  sumber  pembiayaan.  Jika  sumber pembiayaannya    diperoleh  dari  dana  pemerintah,  maka  kebijakan  ini  juga  tidak lepas dari peran serta antar lembaga dan keterpaduan antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan besaran alokasi anggaran pendidikan gratis. Realitanya rumusan kebijakan tersebut  melalui  tahapan yang panjang,  termasuk  pembahasan melalui DPRD  Provinsi  Gorontalo.  Pemerintah  daerah  telah  menetapkan  total  anggaran operasional sekolah sebesar Rp 52. 775. 885 .000 ( Lima puluh dua miliyar,tujujh ratus  tujuh  puluh  lima  juta,  delapan  ratus  delapan  puluh  lima  ribuh  rupiah ) bersumber dari dana alokasi umum (DAU). 25 Anggaran ini untuk biaya operasional satuan  pendidikan.  Demikian  pula  bantuan  hibah  penyelenggaraan  pendidikan gratis  bagi  sekolah  jenjang  pendidikan  menengah  atas  sederajat,  dengan  jumlah siswa 49.758 siswa, tersebar pada 149 sekolah (SMA/SMK danMA)  yang ada di kabupaten/kota  Provinsi  Gorontalo.  Sedangkan  untuk  pemerintah  Kabupaten Gorontalo Utara, realisasi pendidikan Gratis Tahun 2019, sebesar 4,965 siswa yang tersebar pada 19 sekolah, (11 SMA, 5 SMK dan 3 MA). jika dirata-ratakan maka alokasi dana pendidikan gratis sebesar Rp. 4.341.674.40 ( empat Miliyar, tiga ratus empat puluh satu juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, empat puluh rupiah ).
Tabel 1. Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bagi SMA/Sederajat Tahun 2019
No. Kecamatan Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Anggaran (Rp) 1.  Atinggola 1 564 581,991,96 2.  Gentuma Raya 3 447 461,196,18 3.  Tomilito 2 177 182,621,31 4. Kwandang 4 1619 1,636,250,00 5.  Ponelo Kepulauan 2 131 135,160,40 6.  Anggrek 2 554 571,594,37 7.  Monano - - - 8.  Sumalata Timur 1 179 184,684,82
25 DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  adalah  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 160.
9.  Sumalata 2 368 379,687,24 10.  Tolinggula 2 373 384,846,03 11.  Biau 1 124 127,938,09 Jumlah 19 4536 4.341.674.40 Sumber: Lampiran SK Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
Tabel di atas, menunjukkab bahwa jumlah biaya pendidikan gratis terbesar berada  di  kecamatan  Kwandang,  sebagai  pusat  pemerintah  kabupaten,  yang memiliki 4 sekolah, (2 sekolah negari, 2 sekolah swasta), dengan alokasi anggaran Rp.  1,636,250,00,  dari  1619  siswa.    Adapun  Nama-nama  sekolah  baik  negeri maupun swasta di kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 2
Penyerapan Anggaran SMA/MA Sederajat di Kecamatan Kwandang
No. Nama Sekolah Jumlah Satuan Total Siswa Biaya/Semester Anggaran 1. SMA Negeri I Kwandang 627 1.000.000 627.000.000 2. SMA Negeri 2 Kwandang 858 1.000.000 858,000,000 3. MA Miftahul Huda Kwandang 89 1.000.000 89,000,000 4. SMK Kesehatan Muh. 69 1.250.000 86,250,000 1619 1,636,250,000
Sumber: Lampiran SK Diknas Kab. Gorontalo Utara, Kec. Kwandang Tahun 2019.
Mencermati data tabel di atas, menujukkan bahwa dari 4 sekolah yang ada di kecamatan Kwandang yang memperoleh bantuan dana pendidikan gratis, dua sekolah swasta (MA Miftahul Huda dan SMK Kesehatan Muhammadiyah), sangat sedikit olokasi anggarannya, karena anggaran disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut, sehingga bila ingin menaikkan anggaran pendidikan gratis pihak sekolah harus bekerja keras menaikkan jumlah siswanya.
Hal  ini  tertunya  bertolak  belakang  dengan  kondisi  di  lapangan,  dimana sekolah  swasta  didirikan  oleh  yayasan,  masih  dipandang  sebagai  sekolah  kelas dua. persepsi tersebut umumnya berdasar pada penilaian bahwa sekolah swasta di samping orangtua masih dianjurkan untuk membayar hal-hal tertentu, juga karena sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  menyebabkan  mutu  pendidikan  lebih berkualitas  di  sekolah  swasta,  sebagian  besar  masih  terbatas.  Dengan  demikian maka  meskipun  saat  ini  sudah  ada  kebijakan  pendidikan  gratis  namun  pihak sekolah  swasta  juga  masih  melakukan  permintaan  biaya-biaya  pendidikan  pada item-item  tertentu.  Sekaitan  dengan  hal  itu,  bagian  DISPORA  menyampaikan bahwa:
Kebijakan  pendidikan  Gratis  di  Gorontalo  Utara,  pada  hakekatnya  mengaju  pada juknis yang dikeluarkan oleh Pihak Pemprov dalam hal Dikpora Provinsi, sedangkan implementasi  gratis  yang  dilakukan  oleh  pihak  Pemda  Gorontalo  Utara,  dengan menggratiskan  biaya  pakaian  untuk  siswa.  Untuk  sekolah  swasta  itu  haknya yayasan.Bila pihak yayasan melakukan pungutan, itu hal yang wajar.Karena sekolah swasta  didirikan  oleh  kelompok  masyarakat  yang  pengelolaannya  diatur  oleh kelompok  tersebut,  karena  di  dunia  ini  tidak  ada  yang  gratis  sepenuhnya,  kalau sudah gratis semua, tak ada lagi kewajiban kita dalam hidup ini. 26
Dari keterangan di atas, menujukkan bahwa sekalipun sudah ada  bantuan operasional  sekolah  dari  Pemda  Provinsi  Gorontalo,  tetap  saja  masih  ada  biaya- biaya  yang  dibebankan  kepada  siswa  dan  orangtunya.  Kondisi  ini  tentunya memunculkan  pro  dan  kontra.  Bagi  sekolah  negeri  mungkin  tidak  ada  masalah, namun  untuk  sekolah  swasta  masih  ada  ruang  dan  sejumlah  argumentasi  yang dibenarkan jika tetap meminta biaya-biaya tertentu atas nama kualitas dan mutu.
Program pendidikan gratis yang dijalankan di Kabupaten Gorontalo Utara jika dicermati berlaku universal atau sama rata, tidak ada klasifikasi dan klasterisasi siswa  yang  berasal  dari  keluarga  mampu  dan  berkecukupan  dengan  siswa  yang miskin dan dari keluarga yang kurang mampu. Pertimbangannya adalah (1) dari sisi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, karena kondisi ini jika dibiarkan berlaku seperti sekarang, ke depan dimungkinkan menjadi beban APBD pemerintah daerah.
(2) Item biaya penyelenggaraan program pendidikan gratis dalam bentuk ”hibah”, jangan  sampai  melampaui  batas  kewajaran  plafon  anggaran,  sehingga  efektifnya penerima  bantuan  ini  sebaiknya  lebih  ditujukan  kepada  siswa  kurang  mampu, apalagi  siswa  yang  memiliki  potensi  akademik  yang  baik  dan  benar-benar membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu tepat kiranya anggaran untuk program kebijakan pendidikan gratis yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dalam bentuk hibah untuk disalurkan ke satuan pendidikan.

## 3. Desain Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis
Desain  kebijakan  pendidikan  gratis  adalah  program  pendidikan  yang membebaskan  peserta  didik,  orang  tua  atau  walinya  dari  pungutan  biaya operasional  pada  satuan  pendidikan  menengah  atas. 27 Hal  tersebut  menunjukkan penyelenggaraan  pendidikan  gratis  pada  jenjang  sekolah  menengah  atas membebaskan  peserta  didik,  orang  tua  atau  walinya  dari  pungutan  biaya operasional,  baik  pada  sekolah  berstatus  negeri  maupun  swasta.  Dalam  arti pemerintah kabupaten Gorontalo Utara memberi layanan pendidikan gratis kepada masyarakat  luas,  baik  yang  mampu  maupun  tidak,  baik  pada  satuan  pendidikan negeri maupun swasta.
Penyelenggaraan  pendidikan  gratis  pada  hakekatnya  dapat  memberi kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  memperoleh  pendidikan  untuk
26 Sekretaris DIKPORA Gorontalo Utara, “ Wawancara ” 29 Oktober 2019.
27 Meyranti  Iloe  Lestari,  “Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Program  Pendidikan  Gratis  Di Pesantren,” Jurnal  Manajemen  Dan  Supervisi  Pendidikan 3,  no.  3  (2019):  115–23, https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p115.
mengembangkan potensi dirinya tanpa dibebani oleh biaya sekolah.Bantuan biaya operasional sekolah dari pihak pemerintah provinsi dan daerah dalam bentuk hibah.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurmila Karim:
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  telah  mencanangkan  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan  gratis  kepada  masyarakat  dengan  membebaskan  biaya  operasional sekolah. Biaya operasional ini dalam bentuk dana “hibah” agar warga masyarakat dalam mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri. 28
Hasil  wawancara  di  atas  menubjukkan  bahwa  biaya  operasional penyelenggaraan  layanan  pendidikan  gratis  untuk  masyarakat  sebagai  wujud layanan pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional sekolah dalam bentuk dana hibah. Penggunaan ini harus dilakukan  secara  transparan  dan  berkeadilan  disalurkan  sesuai  peruntukannya berdasarkan  petunjuk  tekhnis  dari  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah  Raga. Walaupun  pada  kenyataannya  pungutan  atau  biaya-biaya  lainnya  dari  sekolah swasta masih tetap ada, dengan berbagai dalih dan alasan gunan menunjang biaya operasional sekolah yang sudah disepakati melalui rapat komite.
Kebijakan  ini  sekalipun  berlabel  gratis  sifatnya  terbatas  dan  maknanya hanya  membantu,  bukan  dalam  pengertian  sepenuhnya  yang  kita  kenal  bebas segalanya-segalanya.  Masyarakat  jangan  terjebak  dengan  kata  gratis,  sehingga melepaskan  tanggug  jawab  pada  putra-putrinya  untuk  bersekolah  pada  sekolah tingkat menengah atas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Sekretaris Diaspora bahwa :
Pendidikan gratis jangan dimaknai semuanya gratis, kalau semuanya gratis berarti semuanya dibebankan kepada pemerintah, padahal dana dan anggaran daerah tidak hanya untuk pendidikan, oleh karena itu gratis dimaksudkan hanya pada beberapa aspek  saja  dan  terbatas,  sedangkan  hal-hal  lain  yang  menjadi  tanggung  jawab orangtua terhadap pendidikan anak tetap harus ada. 29
Dari penjelasan di atas, maka desain kebijakan pendidikan berlabel gratis ini  maknanya jamak dan  sifatnya  universal  adalah  sebuah  kebijakan  dirumuskan oleh aktor pejabat publik mempunyai implikasi nilai politik, sekalipun beban APBD dan  pemerintah  cukup  berat.  Program  pendidikan  gratis  ini  tetap  saja  masih membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa dalam  hal  membantu  kegiatan  sekolah,  karena  bila  semuanya  digratiskan  maka tanggung jawab orangtua menjadi nihil dan ini tidak sejalan dengan undang-undang yang mengatur tentang biaya pendidikan (Pasal 46), bahwa pendanaan pendidikan menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan masyarakat. 30 Hal  ini  cukup  mendasar  karena  bagi  orangtua  yang  mampu  secara finansial diberikan ruang oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan pembiayaan pendidikan di sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
28 Nurmila Karim, Bendahara SMK Muhammadiyah, “ Wawancara ” di Gorontalo Utara, 19 Oktober 2019.
29 Sekretaris DIKPORA Gorontalo Utara, “ Wawancara ” 29 Oktober 2019.
30 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), BAB XIII tentang  pendanaan pendidikan pasal 46.
4. Aksesibilitas Kebijakan Pendidikan di Sekolah Swasta Kecamatan Kwandang
Perlu  diketahui  bahwa  alokasi  dana  hibah  program  pendidikan  gratis  yang dikucurkan  oleh  pemerintah  provinsi  Gorontalo  dan  dijalankan  oleh  pemerintah kabupaten  Gorontalo  Utara  bersumber  dari  beberapa  sumber  anggaran, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 3 Jenis Anggran Hibah Kebijakan Pendidikan Gratis di Gorontalo Utara
No Jenis Anggaran Jumlah Sumber 1. Dana Bos Sesuai Jumlah Siswa Dana Pusat 2. Dana Retrival Rp.1.000.000/Siswa/Tahun Hibah Provinsi 3. Dana RKB/LAB Rp.25.Juta s/d 100 Provinsi/Prodira 4. Honorarium Rp. 500.000/Bulan Provinsi/Prodira 5. Gaji/Intensif Rp. 500.000/Bulan Provinsi/Prodira 6. Bantuan Lansung Pakaian Seragam PEMDA 7. Hibah Langsung Insidential Pembelian Tanah PEMDA
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pendidkan  gratis  secara  gratis besart diperuntukkan untuk 3 hal pokok, yakni untuk Guru, untuk Siswa dan untuk sarana prasarana pendidikan.  Terkait dengan pendidikan gratis, secara garis besar biaya  pendidikan    dibagi  menjadi  3  yaitu:    (1)  Biaya  satuan  pendidikan,  yang meliputi seluruh biaya yang diperlukan oleh setiap individu tiap siswa tiap tahun, sehingga  mampu  menunjang  proses  belajar-mengajar  sesuai  dengan  standart pelayanan  yang  telah  di  tetapkan,  meliputi  biaya  investasi  (sarana  prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasional (gaji pendidik, gaji tenaga  kependidikan,  dan  tunjangan-tunjangan  yang  melekat  pada  gaji),  bantuan biaya pendidikan (dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya), serta beasiswa (bantuan pendidikan  untuk  peserta  didik  yang  berprestasi);  (2)  Biaya  penyelenggaraan dan/atau  pengelolaan   pendidikan adalah biaya  penyelenggaraan  pendidikan  oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat; (3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personil yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti  proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan.
Sekaitan dengan hal itu, pemerintah saat ini telah melakukan kebijakan untuk menekan biaya pendidikan  yang  selama ini menjadi momok bagi orangtua siswa dalam menyekolahkan anak mereka, hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi tinggi angka anak-anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya disebabkan  dengan  biaya  yang  mahal.  Kebijakan  dimaksud  diimplementasikan dengan  hadirnya  beberapa  regulasi  tentang  biaya  pendidikan  atau  yang  dikenal dengan  undang-undang  biaya  operasional  sekolah  (BOS),  Program  Pendidikan gratis  untuk  rakyat  (Prodira)  dll.  Sebagaimana  yang  tertuang  pada:  1)  Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi
BOS Tahun Anggaran  2012. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS  dan Laporan Keuangan BOS  Tahun  Anggaran  2012  dan  3)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS.
Jabaran  dari  aksesibilitas  pendidikan  gratis  bagi  sekolah  swasta  Kecamatan Kwandang dideskripsikan sebagai berikut:
a. Aksesebilitas  Pendidikan  Gratis  dalam  Mengurangi  Angka  Anak  Putus Sekolah di Sekolah Swasta
Aksesibilitas  pendidikan  gratis  pada  hakekatnya  diperuntukkan  untuk kesuksesan  program  wajib  belajar  bagi  warga  negara,  termasuk  menurunkan angka peserta didik yang putus sekolah. Sekaitan dengan hal itu Kepala bidang pendidikan menengah atas mengungkapkan bahwa :
Saat  ini  tidak  ada  alasan  lagi,  anak  usia  sekolah  tidak  dapat  mengenyam pendidikan,  karena  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  di  daerah  telah mengeluarga  berbagai  macam  kebijakan  untuk  memudahkan  masyarkat mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas di semua jenjang pendidikan. Sehingga dengan  adanya  program  pendidikan  gratis  yang  ada  di  Gorontalo  utara,  secara kuantitaf  dapat  menurunkan  jumlah  anak  putus  sekolah,  termasuk  adanya  dana retrival  yang  dikhususkan  untuk  bantuan  biaya  personalia  siswa  melalu  sekolah yang berhasil mengaja siswa yang putus sekolah/DO untuk kembali bersekolah dan mengikuti proses pembelajaran. 31
Keterangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan tentang pendidikan gratis perlu  diapresiasi  disamping  untuk  memenuhi  perintah  undang-undang  juga untuk  membantu  lembaga  pendidikan  dan  peserta  didik  dalam  mensukseskan program wajib belajar bagi seluruh masyarakat, sehingga alasan klasik bahwa sekolah itu harus mahal, saat ini tidak bisa dijadikan alasan.Karena pada siswa sudah  banyak  dibantu  dan  para  orangtua  tidak  terlalu  sulit  menyekolahkan anaknya. Jika melihat alokasi dana pendidikan gratis yang diperuntukkan oleh siswa, ditemukan ada beberapa item dana untuk itu, yakni:
1) Siswa  dibelikan  pakaian/seragam/sepatu  yang  dialokasi  dari  dana bos
2) Siswa miskin dan putus sekolah diberikan Rp. 1,000,000/tahun yang dialikasikan dari dana retrival
3) Siswa dibantu pakaian seragam yang dialikasikan dari dana APBD kabupaten melalui Diknas kabupaten Gorontalo Utara.
Dengan  adanya  kemudahan  bagi  siswa  tersebut  di  atas,  maka  melalui kebijakan program pendidikan gratis semestinya dapat mempercepat penuntasan program pendidikan bagi seluruh masyarakat Gorontalo Utara, di samping itu,
31 Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Gorontalo Utara, “ Wawancara ” 29 Oktober 2019.
dengan  kebijakan  ini,  mestinya  tidak  ada  siswamiskin  yang  putus  sekolah, karena alasan tidak mampu membayar biaya sekolah, karena biaya kebutuhan dasar  sudah  dialokasikan melalui  dana  BOS.  Hal  lain  yang  diungkapkan  oleh salah seorang siswa, Annisa Opi bahwa:
Selama ini kebijakan pendidikan gratis di SMK Muhammadiyah Kesehatan belum berjalan  sesuai  harapan,  karena  sekolah  tidak  menggrastiskan  semua  biaya,  dan kami  masih  harus  membayar  SPP  dan  dana  Pembangunan.  Karena  kualitas pendidikan juga tergantung ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan, sehingga wajar jika sekolah swasta tetap melakukan permintaan biaya pendidikan, karena ini sekolah kesehatan. 32
Adapun  faktor lain penyebab  siswa  putus  sekolah,  boleh dibilang menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasinya. Rendahnya motivasi belajar, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir siswa akan banyak dipengaruhi oleh  seberapa  besar  peran  sekolah  dalam  melayani  siswa. Dikaitkan  dengan tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada  beberapa  pilihan  yang  dapat  diambil  pemerintah.   Dari  penjelasan  di  atas maka dapat dideskripsikan :
Pertama adanya  dengan  adanya  kebijakan  pendidikan  gratis  di  samping mempunyai  efek  positik  namun  juga  memiliki  efek  negatif,  dilihat  dari rendahnya trend dan  animo  masyarakat  untuk  menyekolahkan  anaknya  di sekolah  swasta,  sehingga  bila  dana  hibah  pendidikan  gratis  di  sekolah  swasta dialokasikan ke semua lembaga pendidikan yang ada di kecamatan Kwandang, terhitung  masih  minim.  Namun  seiring  dengan  adanya  beberapa  item  sumber anggaran pendidikan gratis (tidak hanya dana BOS), justru semakin membantu sekolah  swasta  menunjukkan  eksistensi  dalam  persaingan  antar  lembaga pendidikan termasuk menjamin kualitas, output mutu dan kualitas.
Kedua ,  kebijakan  pendidikan  gratis  sangat  membantu  terlaksananya aktifitas  pendidikan  di  sekolah  swasta,  seiring  dengan  adanya  penyesuaian RAPBS,  pihak sekolah  hendaknya  mengadakan  koordinasi  dengan komite sekolah  dan  yayasan (untuk  swasta)  jika ada  biaya-biaya  lain  yang  dipandang tidak memberatkan siswa dan orangtuanya. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah  memberi  peluang  kepada  masyarakat  luas  untuk  berperan  serta  dalam mensukseskan pendidikan secara bersama-sama.
Ketiga ,  untuk  pemerataan  aksesibilitas  pendidikan  dan  peningkatan kualitas  di  sekolah  swasta,  adanya  dana  hibah  pendidikan  gratis  berdampak sangat  bagus,  dan  diakui  dana  tersebut  dapat  menjadi  daya  dorong  untuk meneruskan  pendidikan  ke  jenjang  selanjutnya, karena  asumsi  mereka pendidikan  sudah  mulai  murah, sedangkan  program  pemerintah  untuk mengurangi  kebodohan  dan  pemerataan  pendidikan  telah  tercapai  yang dibuktikan  dengan  banyaknya  siswa  yang  mau  meneruskan, sampai-sampai untuk sekolah negeri tertentu di kecamatan Kwandang melebihi kuota.
32 Annisa  Opi,  Siswa  Kelas  XI  SMK  Kesehatan  Muhammadiyah,  “ Wawancara” 16 November 2020.
Keempat, Diakui  pula  bahwa  dengan  adanya  progam  ini,  peningkatan kualitas pada aspek SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) telah memberikan alokasi untuk itu, karena dana tersebut memiliki item untuk peningkatan kualitas guru  melalui  pelatihan, workshop dan  seminar. Sedangkan  untuk  siswa, dana digunakan  untuk  peningkatan  kualitas  pembelajaran  siswa  baik  dalam  bentuk pengadaan  perlengkapan dan penunjang pembelajaran termasuk untuk kegiatan remedial dan pengayaan, kegiatan kepanduan, KIR dan PMR.
Dengan demikian maka kebijakan pendidikan gratis di Gorontalo Utara dalam  rangka  memberikan  kesempatan  dan  aksesibilitas  masyarakat  terhadap pendidikan, pada hakekatnya mampu 1) menstimulus pemerataan pendidikan di daerah, serta memberikan kesempatan dan aksesibilitas masyarakat yang kurang mampu  terhadap  pendidikan  berkelanjutan,  2)  mempersempit  ruang  terhadap adanya  pembiayaan-pembiayaan  pendidikan  yang  membebani  peserta  didik 3)mendorong  sekolah  swasta  untuk  bersaing  mewujudkan  pendidikan  yang berkualitas,  4)  memberikan  dorongan  moril  maupun  materil  bagi  anak-anak yang  kurang  mampu  untuk  memperoleh  pendidikanyang  sebelumnya  sarat dengan  berbagai  macam  item  pembiayaan,  4)  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  (SDM)  di  sekolah  swasta,  5)  mengurangi  tingkat  anak  putus sekolah, kebodohan, pengangguran dan kemiskinan, 6) membantu siswa dalam mendapatkanpelayananpendidikandan pembelajaran dalamrangka pengembangan dirinyasesuaidenganbakat, minat,kecerdasan,dankemampuannya,  7)  membantu  sekolah  swasta  dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
b. Aksesiblitas  Pendidikan  Gratis  dalam  Melengkapi  Sarana  Prasarana  di Sekolah Swasta
Hasil  pengamatan  penulis  menujukkan  bahwa  baik  Madrasah  Aliyah Miftahul  Huda  yang  bernaung  di  bawah  yayasan  Al-Qadiriyah  sangat  jarang memberikan  bantuan  dan  alokasi  dana  untuk  mengembangan  sekolah,  adapun adanya biaya pembangunan hanya diperoleh dari bantuan pemerintah dalam hal ini  pihak  kementerian  agama  melalui  usulan  proposal  pembangunan  ruang belajar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Herlina Laplalang bahwa:
Adanya  program  pendidikan  gratis  pada  hakekatnya  dapat  membantu  sekolah swasta dalam kaitannya dengan sarana prasarana sekolah, namun demikian dana masih sangat terbatas, mestinya kalu sekolah swasta, pihak yayasan harus terlibat dalam  melengkapi  hal-hal  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  sekolah,  terutama  sarana pendukung pembelajaran. Untuk MA Miftahul Huda pihak yayasan saat ini kurang banyak terlihat partisifasinya. 33
Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa dana pendidikan gratis sangat membantu peningkatkan kualitas sarana prasarana lembaga pendidikan swasta. Adapun alokasi dana hibah pendidikan gratis untuk kualitas sarana prasarana ke dua sekolah swasta, dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 4.
33 Herlina Laplalang, Bendahara MA Miftahul Huda, “ Wawancara ” 19 Oktober 2019

## Aksesibilitas Pendidikan Gratis dalam Meningkatkan Kualitas Sarana
Prasarana Pendikan
Kategori MA Biaya SMK Biaya 1. Pengadaan sarana RKB  100,000,00  100,000,00 2. Pengadaan Mobuler  25,000,00  25,000,00 3. Penyediaan Bahan Praktikum  10,000,00  15.000,000 4. Pembangunan Lab - -  30,000,000 125,000,000 155,000,000 Sumber Data Alokasi Dana Pendidikan Gratis Sekolah Swasta, 2019.
Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya bantuan hibah pendidikan gratis sangat  membantu  dalam  memberikan  kesempatan  dan  akses  pendidikan  bagi masyarakat  di  sekolah  swasta,  hal  ini  terlihat  pada  besaran  bantuan  untuk pengadaan  bantuan  ruang  kelas  baru,  pengadaan  mobuler,  penyediaan  bahan praktikum dan pembangunan lab.Namun demikian dilihat dari sumber anggaran, kedua sekolah swasta ini memiliki karakterisitik berbeda. Perbedaan dimaksud terletak  pada  adanya  permintaan  biaya  pendidikan  oleh  SMK  kesehatan, sedangkan  untuk  MA  Miftahul  Huda  tidak  melakukan  pungutan  kepada  para siswa,  sehingga  secara  total  MA  Miftahul  Huda  mengandalkan  sumber  dana sarana  prasarana  dari  kebijakan  bantuan  pemerintah.  Ketua  Komite  SMK kesehatan Muhammadiyah mengemukakan bahwa;
Program  pendidikan  gratis  untuk  sekolah  swasta  pada  hakekatnya  tidak memberikan batasan, sehingga bagi sekolah swasta seperti SMK tetap melakukan permintaan  biaya  melengkapi  kualitas  sarana  prasarana  pendidikan,  karena  dana dari  pemerintah  masih  terbatas,  disatu  sisi  sekolah  SMK  harus  memiliki  standar sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang proses pembelajaran, seperti LAB kesehatan, oleh karena itu wajar bila kami tetap melakukan pungutan. Mana mungkin  mengajar  hanya  teori  saja  sedangkan  untuk  SMK  butuh  praktek  dan bahan serta alat. 34
Dengan  demikian  maka  dana  pendidikan  gratis  secara  umum  sangat membantu  sekolah  dan  orangtua  murid.  Namun  ketika  kebijakan  ini  langsung dilanjutkan  dengan  program  sekolah  gratis  maka  menimbulkan  benturan- benturan  di  lapangan.Penyelenggaraan  pendidikan  bukan  semua  ditangani negara, bahkan  yang ditangani oleh masyarakat (swasta) jumlahnya jauh lebih besar.Sekolah-sekolah  swasta  juga  selalu  disebut-sebut  sebagai  mitra pemerintah, karena memang kenyataannya sekolah-sekolah swasta dan sekolah- sekolah negeri sama-sama membina anak-anak bangsa.Sekolah-sekolah swasta membutuhkan kebijakan khusus berkaitan dengan program pendidikan gratis jika keberadaannya masih tetap dibutuhkan. Sebenarnya, sekolah-sekolah negeri pun mengalami masalah serupa, terutama ketika mereka tidak boleh menarik iuran
34 Ramsi  Rahim,  Ketua  Komite  SMK  Kesehatan  Muhammadiyah  Kwandang,
“ Wawancara ” 12 September 2020.
sama  sekali.  Akhirnya  di  lapangan  muncul  berbagai  trik  kebijakan  untuk memayungi  penarikan  iuran/pemungutan.  Salah  seorang  siswa  MA  Miftahul Huda mengatakan bahwa:
Kebijakan  pendidikan  gratis  tidak  secara  total  dapat  menunjang  terwujudnya pendidikan  berkualitas  khususnya  sekolah  swasta,  karena  sekolah  tidak  dapat berkembang dengan adanya larangan melakukan pungutan, hal ini menyebabkan sekolah  swasta  kurang  berkualitas  sarana  penunjang  pembelajarannya,  jika berharap pada orangtua yang mampu untuk memberikan sumbangan pembangunan masih sangat minim, malah sebagian besar melakukan protes ( baprotes). 35
Memperhatikan  keterangan  siswa  di  atas,  pada  dasarnya  sekolah  swasta membiayai operasional sekolahnya secara mandiri.Jika sekolah-sekolah swasta berada dalam suatu korporasi bisa terjadi subsidi silang antar sekolah dalam satu naungan.Kebijakan  program  pendidikan  gratis  di  satu  sisi  membantu  sekolah- sekolah  swasta  dalam  pembiayaan  operasional.  Orangtua  juga  terbantu  karena dana  program  pendidikan  gratis  juga  digunakan  untuk  meringankan  iuran orangtua.  Berbagai  kebutuhan  dan  fasilitas  belajar  peserta  didik  juga  sangat terbantu  dengan  adanya  dana  program  pendidikan  gratis.  Namun,  tatkala kebijakan  program  pendidikan  gratis  dibarengi  dengan  larangan  melakukan pungutan, bagi sekolah-sekolah swasta menjadi masalah besar.Sekolah-sekolah negeri sejauh ini biaya personalia ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu dana hibah  pendidikan  gratis  secara  teoritis  sudah  dapat  menutup  biaya  operasional sekolah.  Sementara  itu  sekolah-sekolah  swasta  menanggung  seluruh pembiayaan,  termasuk  biaya  personalia.Maka,  jika  memang  benar  kebijakan program  pendidikan  gratis  dimaksudkan  untuk  membuat  totalitas  semuanya gratis,  sekolah-sekolah  swasta  berada  dalam  kesulitan.  Kesulitan-kesulitan  itu antara lain : sekolah swasta terancam kehilangan murid, karena sebagian murid mencari  sekolah  gratis.  Atau  jika  sekolah-sekolah  swasta  ikut  menggratiskan seluruh  siswa,  operasional  sekolah  terancam  kelangsungannya.Hal  ini  tidak terjadi jika anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh negara sungguh mampu menutup seluruh biaya pendidikan. Keterangan dari informan selaku orang tua mengatakan bahwa:
Kebijakan  pendidikan  gratis  dapat  memberikan  kesempatan  dan  aksesibilitas masyarakat,karena    Madrasah  Aliyah  Miftahul  Huda  adalah  salah  satu  sekolah swasta yang ada di Kecamatan Kwandang, namun memberikan kesempatan seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  menyekolahkan  anaknya  tanpa  biaya,  seperti SPP atau dana pembangunan. 36
35 Wartin Husain, Siswa Kelas X MA Miftahul  Huda, “ Wawancara ” 17 September 2020.
36 Abdul Jufri, Orang Tua Siswa MA Miftahul Huda Kwandang, “ Wawancara ” 28 Oktober 2019.
Permasalahan  yang  dihadapi  sekolah-sekolah  swasta  pada  masa  sekarang bukan hanya masalah pembiayaan, tetapi juga kualitas dan ketersediaan peserta didik yang memadai.Teori yang mengatakan bahwa sekolah negeri dan swasta sama-sama  dikembangkan  oleh  Negara  perlu  dipertanyakan  secara  kritis.Dana RKB yang selalu didengungkan belum mampu menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan.  Akibatnya,  sekolah-sekolah  swasta  akan  semakin  terpuruk. Sekolah-sekolah swasta yang lemah bias jadi mati dan tak berkembang, karena performance sarana prasarana sangat minim dan kurang membanggakan. Sekolah swasta  yang semula kuat pelan-pelan akan melemah. Penyebabnya, lemah dari pembiayaan  sehingga  kualitas  sarana  prasarana  tertinggal,  SDM  terbelakang, kekurangan  peserta  didik  dan  akhirnya  pelan-pelan  bangkrut.Tentu  tidak  bisa dipungkiri,  ada  pula  sekolah-sekolah  swasta  yang  tetap  tegar  di  tengah persaingan.
c. Aksesibilitas Pendidikan Gratis dalam Meningkatkan  Pengelolaan Sekolah Swasta
Tabel 5.

## Aksesibilitan Pendidikan Gratis dalam Meningkatkan Sekolah Swasta
No Kecamatan Nama Status Skolah Jumlah 1. Atinggola SMA N 1 Atinggola Negeri 1 2. Gentuma Raya SMK N 1 Gentuma Raya MA Al-Khairat Gentuma Negeri Swasta 2 3. Tomilito SMK Taruna Bahari Swasta 1 4. Kwandang SMA N. 1 Kwandang SMA N. 2 Kwandang SMK Muhammadiyah MA Miftahul Huda Negeri Negeri Swasta Swasta 4 5. Ponelo Kepulauan SMA N. Ponelo Negeri 1 6. Anggrek SMK Anggrek MA Al-Munawwarah Negeri Swasta 2 7. Monano - - 0 8. Sumalata Timur SMA N Sumalata Timur Negeri 1 9 Sumalata SMA Sumalata SMK Sumalata Negeri Negeri 2 10  Biau SMA Biau Negeri 1 11  Tolinggula SMA N Tolinggula MA Al-Hidayah Negeri Swasta 2 Total 17
Data: BPS Gorontalo Utara Tahun 2019
Data di atas menunjukkan bahwa di antara 17 sekolah menengah atas, ada 6 sekolah berstatus swasta, yakni MA Al-khairat Gentuma Raya, SMK Taruna Bahari Tomilito,  SMK  Kesehatan  Muhammadiyah  Kwandang,  MA  Miftahul  Huda Kwandang,  MA  Al-Munawwarah  Anggrek  dan  MA  Hidayatullah  Tolinggula, sedangkan  jumlah  sekolah  menengah  atas  yang  berstatus  negeri  sebanyak  11 sekolah, dari data di atas dapat diketahui bahwa sampai saat Kabupaten Gorontalo
Utara  belum  memiliki  Madrasah  Aliyah  Negeri  sebagaimana  yang  ada  di Kabupaten lain.
Jika  menilik  lebih  jauh  perbedaan  antara  sekolah  swasta  dan  negeri  di Gorontalo Utara, dapatlah dideskripsikan bahwa sebagian besar sekolah swasta di Gorontalo Utara masih sangat memperihatinkan, bahkan masih terkesan di tengah masyarakat  bahwa  sekolah  swasta  adalah  sekolah  nomor  dua,  kurang  bermutu, kurang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan sekolah-sekolah lain di provinsi lain, dimana  terlihat  bahwa  sekolah  swasta  jauh  lebih  unggul,  mentereng  dan  serba lengkap.
Sekolah  swasta,  sebagaimana  yang  juga  disebut  sebagai sekolah  independen yang  dikelola  oleh  sekolompok  orang,  yayasan  atau  organisasi.Sekolah  secara internal mempunyai aturan main sendiri dalam mengelola sekolah, meskipun secara umum  tetap  mengacu  pada  teknis  penyelenggaraan  yang  diatur  oleh  pemerintah, sedangkan  dilihat  dari  aspek  pembiayaan,  sekolah  swasta  lebih  mandiri  dalam memperoleh  dan  mengelola  keuangan  yang  kebanyakan  sumbernya  berasal  dari masyarakat  atau  orangtua  siswa.  Namun  seiring  dengan  adanya  PP No.47 tahun 2008  tentang  Wajib  Belajar,  pemerintah  diperintahkan  untuk  menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, dan memberikan bantuan pendidikan tanpa membedakan antara negeri maupun swasta. Keberadaan sekolah  negeri dan swasta sama dalam rangka mencerdaskan bangsa. Jadi pemerintah juga tidak akan memandang sebelah mata terhadap sekolah swasta.  Saat ini masyarakat sudah tidak melihat lagi sekolah swasta  atau  negeri.  Mereka  akan  melihat  dan  memandang  bagaimana  kualitas sekolah yang bersangkutan .
Masukan  instrumental  ( instrumental  input )  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan pendidikan (sekolah) adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan terbukti  tidak  dapat  diabaikan  dalam  proses  pendidikan  (sekolah)  mengartikan biaya  ( cost )  yakni  semua  jenis  pengeluaran  yang  berkenaan  dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Contohnya adalah iuran siswa, biaya sarana fisik, buku sekolah, dan guru. Terkait dengan dana hibah pendidikan gratis dalam mewujudkan kualitas manajemen sekolah, Rusmin Panggato mengatakan bahwa:
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  adanya    program  pendidikan  gratis  di  Gorontalo Utara,  dapat  berpengaruh  positif  pada  aspek  manajemen  sekolah  swasta,  hal  ini karena tanpa dana manajemen tidak dapat berjalan secara maksimal, terutama pada aspek  pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa  baru,  mulai dari biaya pendaftaran,
penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pembelian  buku  referensi  dan  pengayaan  untuk  dikoleksi  di perpustakaan,  pembelian  buku  teks  pelajaran  lainnya,  dan  pembiayaan  kegiatan pembelajaran  remedial,  pembelajaran  pengayaan,  pemantapan  persiapan  ujian, serta pembiayaan ujian. 37
Jelaslah    dari  keterangan  di  atas,  bahwa  keberadaan  program  pemerintah melalui pendidikan gratis dapat berpengaruh positif bagi kelangsugan pendidikan
37 Rusmin Panggato, Kepala MA Miftahul Huda, “ Wawancara ” di Kwandang Tanggal 20 Oktober 2019
di sekolah swasta, khususnya yang terkait dengan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan. Fatmah Adam selaku orang tua siswa mengemukakan bahwa:
Kebijakan  pendidikan  gratis,  tidak  bisa  disamaratakan  antar  sekolah,  meskipun kedua-keduanya  sekolah  swasta,  karena  bila  sekolah  swasta  namun  dia  wajib memiliki  sarana  penunjang  wajib,  sedangkan  bantuan  pemerintah  juga  terbatas, maka wajar bila mereka tetap melakukan pungutan, hal ini untuk siswa juga, jika sekolah  di  Gorut  kurang  menterang  dan  fisiknya  tidak  menarik  dipastikan  siswa kurang tertarik masuk disekolah itu. 38
Dari  pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  gratis tidak  harus  disama  ratakan,  karena  beda  sekolah  beda  pula  manajemen pengelolaannya.  Disatu  sisi  sekolah  swasta  yang  mempunya  visi  mengembang, akan  selalu  berinovasi  untuk  lebih  maju,  kalau  tidakbisa  kalah  bersaing  dengan sekolah negeri, dan dengan cara meminta tambahan biaya, hal itu masih dipandang wajar,  jika  penggunaanya  jelas  dan  trasparan  serta  selalu  memperhatikan penghasilan orangtua, jika dimungkinkan untuk diangsur, dapat dimungkinkan hal itu bisa dipenuhi oleh orangtua, dengan jaminan mutu dan kualitas siswa tidak kalah bersaing dengan sekolah berlabel negeri.
d. Aksesibilitans  Pendidikan  Gratis  dalam  Membiayai  Tenaga  Honorer  di Sekolah swasta
Sebagaimana  diketahui  bahwa  salah  satu  tujuan  dikeluarkannya  kebijakan pendidikan  gratis  oleh  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  pendidik.  Hal  ini  sebagaimana  termaktub  pada  juknis program pendidikan untuk rakyat (prodira) yang menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan  gratis  diperuntuk  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidik  termasuk  di dalamnya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan penambahan tenaga.

## Tabel 6
Aksesibilitas Pendidikan Gratis Untuk dan Membiayai Tenaga Honorer dan Meningkatkan Kualitas Pendidik
Kategori MA Biaya SMK Biaya 1. Pengembangan profesi guru/kelompok kerja guru dan guru berprestasi  11.240,000  11.601,000 2. Pembayaran honorarium guru tidak tetap, pegawai administrasi sekolah tidak tetap  16.850,000  17.401,000 3. Pembayaran honorarium tugas tambahan guru  16.850,000  17.401,000 4. Pembayaran honorarium pembinaan ekstrakurikuler  5.620,000  5,800,000 50,560,000 58,000,000
38 Fatmah  Adam,  orang  tua  Siswa  SMK  Kesehatan  Muhammadiyah,  “Wawancara”  26 Oktober 2019.
Sumber Data Alokasi Dana Pendidikan Gratis Sekolah Swasta, 2019
Tabel aksesibilitas pendidikan gratis untuk dan membiayai tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pendidik, sejalan dengan informasik yang dikemukakan oleh kepada MA Miftahul Huda Menyampaikan bahwa:
Adanya  kebijakan  gratis,  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  dalam hal  ini  siswa  untuk  mendapatkan  pendidikan  berkualitas,  khususnya  pada  aspek kualitas  pendidik,  dan  Alhamdulillah  sampai  saat  MA  Miftahul  Huda  tidak kekurangan guru lagi, karena pihak sekolah dapat mengangkat dan menggaji guru yang dipersyarakatkan. 39
Keterangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan  pendidikan gratis dapat berimplikasi  pada  kesempatan  masyarakat  untuk  mendapatkan    pendidikan berkualitas  di  sekolah  swasta,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kualitas  guru swasta,  meskipun  dilihat  dari  segi  jumlahnya  masih  tergolong  minim,  hal  ini diakibatkan oleh adanya rasio jumlah siswa yang masuk di sekolah swasta masih tergolong minim, sehingga menyebabkan kucuran anggrana dana pendidikan gratis juga masih terbatas.
Berpijak dari gambaran di atas, kemudian diasumsikan bahwa alokasi dana diserap  sesuai  peruntukannya  maka  sangat  memungkinkan  sekolah  mampu meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Sebab  pos  atau  alokasi  dana  yang  ada,  bisa menanggulangi kebutuhan yang diperlukan sekolah. Namun dari hasil wawancara salah seorang Guru MA Miftahul Huda mengatakan bahwa:
Akibat dari realitas inilah, sudah bisa dianalisa dana hibah pendidikan gratis belum pantas dijadikan acuan sebagai tolok ukur kemampuan sekolah swasta dalam mengelola  dan  menghadirkan  pendidikan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat. Sebab guru masih terkendala dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena faktor x yang menggerogotinya. Kemampuan siswa, dengan kondisi sekolah swasta yang masih carut marut oleh manajemen yayasan tidak dapat disejajarkan dengan siswa  di  sekolah  negeri  yang  alokasi  dana  hibah  pendidikan  gratis  cukup  besar, karena memang animo sekolah negeri masih menjadi sekolah pavorit di kecamatan Kwandang dibandingkan dengan sekolah swasta.
Namun  demikian  bahwa  indikator  bahwa  program  pendidikan  gratis berimplikasi  pada  terbukanya  ruang  dan  kesempatan  masyarakat  mengakses pendidikan  berkualitas  di  sekolah  swasta,  dapat  lihat  dari  aspek  usaha-usaha menuju standarisasi pendidikan berkualitas,  yang ditandai dengan 1) Kemudahan masyarakat  dalam  mengakses  pendidikan  dan  mengurangi  anak  putus  sekolah, sehingga sekolah swasta bukan lagi sekolah nomor dua dan dapat bersaing dengan sekolah  negeri,  2)  adanya  dukungan  kualitas  lain  dalam  membantu  ketersediaan guru dan membiayai guru-huru honorer, 3) adanya standarisasi manajemen sekolah yang  sama  dengan  sekolah  negeri,  terutama  dalam  alokasi  dana  bantuan pememerintah,  4)  semakin  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan  guna mendukung kualitas pembelajaran di sekolah swasta.
39 Rusmin  Panggato,  Kepala  MA  Miftahul  Huda  Kwandang,  “ Wawancara ”  20  Oktober 2019.

## KESIMPULAN
Aksesibilitas  pendidikan  gratis  bagi  sekolah  swasta  di  kecamatan  Kwandang dijalankan  oleh  pemerintah  Kab.  Gorontalo  Utara  merupakan  kebutuhan  utama, asasi  dan  strategis  bagi  masyarakat  dalam  kerangka  pemerataan  pendidikan  dan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu program pendidikan gratis ini  sangat  ideal  dan  perlu  ditingkatkan  lagi  guna  memenuhi  tuntutan  undang- undang  dan  kebutuhan  masyarakat.  Meskipun  demikian  pada  tataran implementasinya  kebijakan  ini  masih  belum  secara  utuh  melingkupi  makna “gratis”,  karena  untuk  sekolah  swasta  yang  dikelola  oleh  yayasan  tidak  dilarang melakukan  pengutan  dan  penambahan  biaya  pendidikan  yang  dibutuhkan  oleh sekolah dan siswa.
Aksesibilitas  pendidikan  gratis  di  Gorontalo  pada  hakekatnya  dapat membantu  sekolah  swasta  dalam  rangka  menunjukkan  eksistensinya  dalam persaingan  antar  lembaga  pendidikan,  meskipun  kebijakan  ini  belum  mampu meningkatkan trend dan  animo  masyarakat  untuk  menyekolahkan  anak-anak mereka  di  sekolah  berlabel  swasta,  hal  ini  pula  menyebabkan  alokasi  dana pendidikan gratis di sekolah swasta sangat minim.
Aksesibilitas  pendidikan  gratis  sangat  membantu  terlaksananya  aktifitas pendidikan di sekolah swasta, seiring dengan adanya penyesuaian RAPBS dimana pihak sekolah  mengadakan  koordinasi  dengan  pengurus  sekolah, komite  sekolah dan  yayasan (untuk  swasta).  Ini  menunjukkan  bahwa  sekolah  swasta  dapat memberikan pendidikan berkualitas dilihat dari aspek menajemen pendidikannya, di sisi lain program ini dapat membantu masyarakat dalam meneruskan pendidikan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Program  pendidikan  gratis  di  Gorontalo  Utara  dalam  rangka  memberikan kesempatan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, pada hakekatnya mampu  1)  menstimulus  pemerataan  pendidikan  di  daerah,  serta memberikan  kesempatan  dan  aksesibilitas  masyarakat  yang  kurang  mampu terhadap pendidikan berkelanjutan, sehingga berimplikasi mengurangi angka anak putus  sekolah  2)  mempersempit  ruang  terhadap  adanya  pembiayaan-pembiayaan pendidikan  yang  membebani  peserta  didik  3)  mendorong  sekolah  swasta  untuk bersaing mewujudkan pendidikan yang berkualitas, 4) memberikan dorongan moril maupun materil bagi anak-anak yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sarat dengan berbagai macam item pembiayaan, 5) meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  sekolah  swasta,  terutama  dalam  pada Pembiayaan  tenaga  kependidikan/honorer    di  Sekolah  Swasta  6)  mengurangi tingkat  anak  putus  sekolah,  kebodohan,  pengangguran  dan  kemiskinan,  7) membantu siswa dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan  bakat,    minat,  kecerdasan,  dan kemampuannya,  8)  membantu  sekolah  swasta  dalam  pemenuhan  sarana  dan prasarana pendidikan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Anwar, Herson, and Buhari Luneto. “Tantangan Pengelolaan Pendidikan
Madrasah Dalam Konteks Kekinian : Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo” 1, no. 1 (2018): 16–39.
Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
Harahap, Hotmaida. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Labuhanbatu Selatan Tahun 2015/2016.” Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2018.
Hastuti, Tri Puji, and Soehartono Soehartono. “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik.” Jurnal Jurisprudence 8, no. 1 (2018): 34–41.
Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto . Raja Grafindo Persada . Jakarta, 1996. Larson, D M. “Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman Untuk Pemadanan Bahasa.” Trans. Kencanawati Taniran (1999). Jakarta: Penerbit Acan , 1984. Latifah, Pipih, and Nanang Fattah. Analisis Kebijakan Pendidikan . Remaja Rosdakarya, 2017.
Lazuardi. “Pendidikan Humanisme Dalam Presfektif Pendidikan
Muhammadiyah.” Pendidikan Humanisme 51, no. 1 (2018): 51. Lestari, Meyranti Iloe. “Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Di Pesantren.” Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan 3, no. 3 (2019): 115–23. https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p115.
Miles, Matthew B Dan A. “Michael Huberman. 2015.” Analisis Data Kualitatif ,
n.d.
Mujianto Solichin. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi.”
Studi Islam 6, no. 1978-306X (2015): 148–78.
Ngadi, Main. “Evaluasi Pengelolaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Di Provinsi Gorontalo.” Skripsi 1, no. 131410024 (2014). Pewangi, Mawardi. “Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi.” TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2016): 1–11.
Seputra, Idham Imam. “Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ).” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2020): 408–20.
Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. “Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2003.
Subarna, Barna. Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama:: Antara Harapan Dan Kenyataan . Deepublish, 2014.
Sugiyono, Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D.” Alfabeta Bandung, 2010.
Syafaruddin, Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif . Rineka Cipta,
2008.