ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
1 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi

## Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Email: syamuinsuka@gmail.com

## Abstrak
Asuransi  sebagai  lembaga  keuangan  non  bank, memiliki  peran  yang  sangat  penting,  kontrak  asuransi merupakan  transaksi  kerjasama  antara  dua  pihak  saling melindungi  antara  satu  sama  lain  dari  suatu  resiko  yang tidak  diharapkan.  Dalam  transaksi  asuransi  syariah terdapat  akad  mudarabah  yang  terdiri  atas  mutlaqah  dan muqayyadah,  akad  mudarabah  muthlaqah  merupakan bentuk  kerjasama  antara  nasabah  (shâhibul  mal)  dengan pengelola  dana  (mudhârib)  yang  tidak  dibatasi  pada spesifikasi  usaha  tertentu.  Sedangkan  akad  mudarabah muqayyadah  merupakan  jenis  akad  yang  dibatasi  pada jenis  usaha  tertentu.  Mudarabah  berkaitan  erat  dengan akad, dana dan pelaku usaha sehingga paper ini membahas implementasi mudarabah mutlaqah dan muqayyadah dalam lembaga asuransi.
Kata kunci : Mudarabah, Asuransi, Keuangan

## A. Pendahuluan
Indonesia dengan penduduk muslim terbesar berpotensi berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  secara  siginifikan, perbankan, asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mendorong produktivitas lembaga keuangan syariah sehingga memiliki pangsa pasar yang besar, baik dalam negeri maupun dalam ruang lingkup internasional. Asuransi mengalami perkembangan serta memiliki peranan yang penting dibidang sektor keuangan sehingga diperlukan regulasi yang baik untuk dapat menopang asuransi dalam pertumbuhan ekonomi
2 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
secara signifikan. 1 Tidak hanya membantu dalam memanajemen resiko dalam berbagai aktivitas ekonomi dan kegiatan komersial tetapi juga membantu dalam regulasi keuangan industri secara efektif 2
Berkaitan dengan lembaga Asuransi peraturan undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai asuransi, mendifinisikan bahwasanya asuransi pada hakikatnya merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung (insured) yang menerima asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung  akibat  kerugian  yang  dialami,  suatu  kerusakan, kehilangan dan keuntungan yang diharapkan atau dengan kata lain tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan akan dialami oleh tertanggung (insured), di kemudian hari timbul sesuatu dari peristiwa yang tidak pasti (uncertainly) dengan memberikan pembayaran didasarkan atas hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan dalam asuransi. 3
Dalam transaksi terdapat akad mudarabah musyarakah yang merupakan salah satu produk investasi jangka panjang, mudarabah musyarakah adalah mudarabah dengan mana pengelola dana (mudhârib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi (cooperate  investation) serta menyertakan dananya dalam investasi bersama sehingga mustarik mendapatkan bagian hasil usaha berdasarkan dana yang disetorkan, hasil usaha dibagikan antara pengelola (mudhârib) dan pemilik dana (shâhibul  mal) dalam mudarabah didasarkan pada besaran hasil yang diperoleh dari usaha musyarakah setelah dikurangi sebagai pemilik dana (shâhibul mal) musyarakah.
Beberapa kajian berkaitan dengan penulisan ini adalah penelitian Eni Susilowati yang berjudul “ penerapan akad mudarabah dalam asuransi syariah” menyatakan bahwa penerapan akad mudarabah dan keuntungan dengan sistem bagi hasil sudah sesuai  dengan  mudarabah  dalam  Islam,  kemudian  penelitian Imran dengan judul “implementasi akad mudarabah pada PT
1 Mohit  A, Islamic  Insurance  in  Malaysia Insights  for  The  Indian Insurance Industry , Journal of Legal Studies National University of Singapore: 2017, hlm. 1–23.
2 Ibid
3 UU No 2 Tahun 1992 tentang Asuransi
3 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
asuransi takaful keluarga cabang malang” yang menyatakan bahwa penerapan akad mudarabah dalam PT Asuransi takaful keluarga cabang Malang berdasarkan prinsip prinsip syariah serta batal demi hukum jika bertentangan dengan syariat Islam. Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Supripto dan Abdullah Salam dengan judul “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi” menyatakan bahwa asuransi telah menjalankan prinsip syariah dengan baik tetapi asuransi syariah belum menyentuh kelompok masyarakat paling bawah.
Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas maka penulis membahas implementasi akad mudarabah mutlaqah dan muqayyadah dalam transaksi asuransi. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dalam  usulan  penelitian,  proses,  hipotesis  (temuan  sementara), empiris dan analisis data yang disimpulkan mempergunakan beberapa aspek yang cenderung non numerik (bukan perhitungan), situasional  deskriptif, interview mendalam,  analisis  isi,  story dan bola salju. 4 Penulis melakukan penulusuran pustaka serta mengambil data-data yang dianggap penting berkaitan dengan obyek yang diteliti kemudian menyimpulkan berdasarkan hasil analisis  yang  diperoleh,  adapun  variabel  yang  menjadi  objek penulisan adalah akad mudarabah dan asuransi.

## B.  Mudarabah dan Asuransi
1.  Definisi Mudarabah Mudarabah adalah salah satu bentuk perkongsian (syirkah), orang Hijaz menyebutnya Qiradh dan orang Iran menyebutnya dengan mudarabah akan tetapi keduanya memiliki maksud yang sama, Qiradh berarti potongan harta yang diberikan kepada pengusaha untuk mengusahakan hartanya dan diberikan kepada pengusaha untuk di kelola sehingga pengusaha dapat memberikan potngan laba yang diperolah hal ini bisa juga dikatakan sebagai muqaradah yang artinya kesamaan karena pemilik modal (shâhibul mal) dan pengusaha mempunyai posisi yang sama terhadap laba. 5
4 Lukas  S  Musianto, Perbedaan  Pendekatan  Kuantitatif  dengan Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Metode  Penelitian ,  Jurnal  Manajemen  dan Wirausaha: 2002, hlm. 123–136, https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136.
5 Muhammad Asy-Syarbini, Mugnil al-Muhtaj, (Mesir, Musthafa al-babi al-halabi wa auladuhu, tt. juz 2), hlm.309.
4 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Abdullah al-Mushlih dan a-Shawi menyatakan bahwa mudarabah adalah penyerahan modal uang kepada yang melakukan perniagaan sehingga memperoleh presentase keuntungan yang melibatkan kedua belah pihak, baik sebagai pemilik modal tetapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan sebuah bisnis yang dinginkan disisi lain terdapat pihak yang tidak mempunyai dana dalam berbisnis akan tetapi mampu melakukanya sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. 6
Mudarabah merupakan perjanjian (akad) kerjasama usaha antara dua belah pihak dengan mana pihak pertama (shâhibul mal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudhârib) bertindak sebagai pengelola, pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang tertuang  dalam  kontrak  atau  (perjanjian), 7 dalam standar akuntansi menyatakan mudarabah adalah perjanjian atau akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana sebagai penyedia modal diberikan kepada pihak pengelola dana dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh suatu keuntungan (profit) didasarkan pada kesepakatan, untuk kerugiannya ditanggung oleh pengelola dana. 8
Akad  Mudarabah  terbagi  menjadi  beberapa  jenis  yakni, Pertama , Mudarabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara penyedia dana (shâhibul  mal) dan pengelola dana (mudhârib) yang tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan jenis bisnis, kedua, mudarabah muqayyadah adalah pembatasan jenis  usaha,  waktu  dan  tempat  usaha,sehingga  menimbulkan kecenderungan bagi shâhibul mal dalam memasuki dunia usaha atau dengan kata lain adanya pembatasan jenis, waktu dan tempat usaha oleh shâhibul mal . 9 Adapun prinsip dalam akad mudarabah adalah prinsip hak dan kewajiban, hukum kemanusiaan dan saling bekerjasama.
6 Abdullah  Mushlih  &  Shalah  Shawi, Fiqh  Ekonomi  Keuangan  Islam ,
(Jakarta: Darul Haq, 2004 ), hlm. 171
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang Mudarabah
8 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Mudharabah
9 Nur  Ichsan  Hasan, Pengantar  Asuransi  Syariah ,  (Jakarta:  Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 69
Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi

## 2.  Kedudukan Hukum
Syariah merupakan aturan berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam ekonomi sehingga dikelompokkan menjadi dua  bagian,  dalam  konteks  area  utama  syariah  mengakomodir segala aturan secara umum ( general) mengenai aktivitas perekonomian sedangkan pada konteks area kedua syariah mengarah kepada aktivitas industry bisni syariah sehingga pelaksanaan operasionalnya patuh terhadap fatwa (legal opinion) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 10 Oleh karena itu dalam Pelaksanaan akad mudarabah tentunya memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah, adapun dasar hukum utama yakni:
مُك ُضۡعَب  َنِم َ أ ۡنِإَف ٌۖة َضوُبۡقَّم ٌنٰ َهِر َف اٗبِت َك ْاوُدِ َت ۡمَلَو ٖرَفَس َٰ َع ۡمُتنُك نوَإِ۞ َۚةَدٰ َه َّشلٱ ْاوُمُتۡكَت  َلَو ۗۥُهَّبَر َ َّللٱ ِقَّتَ ۡلَو ۥُهَتَنَٰمَأ َنِمُتۡؤٱ يِ َّلٱ ِّدَؤُيۡلَف ا ٗضۡعَب ٌميِلَع َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللٱَو  ۗۥُهُب ۡلَق ٌمِثاَء ٓۥُهَّنِإَف اَهۡمُتۡكَي نَمَو “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 11
ْاوُرُكۡذٱَو ِ َّللٱ ِل ۡض َف نِم ْاوُغَتۡبٱَو  ِضرَۡ ۡلٱ  ِف ْاوُ ِشَتنٱَف ُةٰوَل َّصلٱ  ِتَيِضُق اَذِإَف َنوُحِلۡفُت ۡمُكَّلَعَّل اٗيرِثَك َ َّللٱ
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
10 Abdul  Mujib, Analisis  terhadap  Konsep  Syariah  pada  Industri Perhotelan di Indonesia , As-Syr’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum: 2016, hlm.428 11 Albaqarah (283)
6 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 12
“Dari Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagian  mudarabah,  maka  ia  mensyaratkan  kepada mudhâribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lebah serta tidak membeli hewan ternak” 13

## 3.  Rukun dan Syarat Mudarabah
Menurut Adiwarman Karim yang menjadi rukun dalam akad  mudarabah  yaitu,  adanya  para  pihak  yang  melaksanakan akad, objek mudarabah (modal dan kerja), ijab dan qobul, nisbah keuntungan. 14 Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulam tentang  rukun  mudarabah,  menurut  ulama  Syafiiyah,  dalam mudarabah terdapat enam rukun yakni, pemilik modal, pengelola, ijab qobul, modal, pekerjaan dan nisabah. 15
Ulama Malikiyah menyatakan bahwa rukun mudarabah adalah, modal, keuntungan, pihak yang melaksanakan perjanjian dan  adanya  bentuk  usaha, 16 disisi lain ulama lain berpendapat bahwa terdapat tiga rukun mudarabah yakni, terdapat dua orang yang melakukan akad, modal, shighat. 17
Sedangkan syarat sahnya suatu akad mudarabah adalah terpenuhinya syarat subjektif dan obyektif, dengan mana syarat subjektif antara shâhibul  mal dan mudhârib cakap melakukan perbuatan hukum sedangkan obyek yang diperjanjikan yakni modal dan nisbah keuntungan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan prinsip syariah. 18 Adapun terdapat pendapat lain yang berkaitan dengan syarat sah akad mudarabah yakni adanya pemilik modal dan pengelola keduanya bertindak seperti tuan dan asistennya. 19
12 Aljumah (10) 13 HR. Ibnu Majah
14 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 204
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta:Rajawali, 2010), hlm. 139
16 Ibid 17 Rachmat  Syafii, Fiqh  Muamalah ,  (Bandung:  CV  Pustaka  setia,  2001), hlm. 226 18 Eni Susilowati, Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah ,
Program Studi Muamalah, UIN Raden Fatah: 2018. hlm. 24
19 Dimyaudiin Juwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , hlm. 75
7 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Shigat ijab dan qobul yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan dan kemauan para pihak sehingga kepastian tujuan dalam melaksanakan perjanjian. 20 Beberapa jumlah dana (modal) yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk di investasikan berupa uang sebagai suatu persyaratan, jumlahnya diketahui dan pasti, bukan utang dan harus diserahkan kepada mitra kerja. 21 Keuntungan dibagi secara seimbang kepada kedua belah pihak yang berakad yang dijelaskan dalam kontrak dan harus berbentuk presentase menurut kesepakatan bersama. 22
Menurut Rahmat Syafii, syarat-syarat mudarabah berkaitan erat dengan pelaku mudarabah, dana dan akad, kedua belah harus memiliki suatu kecakapan dalam bertindak hukum karena hal ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilaksanakan.
23 Syarat yang berkaitan dengan modal harus berbentuk uang tidak boleh di hutang dan jelas jumlahnya kemudian diberikan kepada mudhârib. 24

## 4.  Definisi Asuransi
Dalam kamus bahasa Indonesia asuransi disamakan dengan kata pertanggungan tetapi pada umumnya asuransi adalah jaminan yang dikonsensuskan antara masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan untuk membantu seseorang yang ditimpah musibah. 25
Undang undang No 2 tahun 1992 telah menjelaskan dalam asuransi terdapat tanggung menanggung dimana ada pihak yang menanggung dan pihak yang ditanggung (tertanggung) yang tertanggung  mengharapkan  suatu  premi  dari  suatu  kerugian, kerusakan yang dialami dari suatu kronologi peristiwa yang abstrak atau tidak pasti (uncertainly). 26
20 Ismail  Nawawi, Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer,  Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.
143
21 Ascarya, Akad  dan  Produk  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 62
22 Adiwarman Karim, Loc.Cit , hlm. 205
23 Rahmat Syafie, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm.
228
24 Ibid.
25 Eni Susilo Wati, Penerapan akad…, hlm. 34
26 UU No 2 tahun 1992 tentang Asuransi
8 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Menurut Fatwa DSN MUI dalam perjanjian asuransi terdapat prinsip saling tolong menolong dalam membantu orang lain yang dilakukan dalam bentuk aset atau investasi sebagai suatu pengejawantahan dari asas resiprokal. 27
Esensi daripada asuransi (insurance) itu sendiri berasal dari kata takaful (kafalah) yang artinya menjamin setiap orang dengan mana para pihak saling berkerjasama untuk bagi-bagi resiko dan keuntungan akan tetapi esensinya adalah kerjasama asuransi. 28 Para fuqahah kontemporer menyatakan bahwa asuransi menjadi dua bagian yakni asuransi ta’awuni atau tabarru yang berdasarkan tolong menolong dan asuransi tijari yang berdasarkan profit oriented (bisnis), beberapa fuqaha kontemporer mengharamkan asuransi tijari tetapi adapula yang membolehkan akan tetapi para fuqaha kontemporer sepakat bahwa asuransi diperbolehkan. 29
Asuransi  syariah  didasarkan  pada  prinsip  yakni,  bebas dari unsur gharar (ketidakpastian),  tidak  melakukan  transaksi keuangan  yang  bertentang  dengan  syariah,  saling  menanggung resiko,  berbagi  keuntungan,  diawasi  oleh  Dewan  Syariah Nasional, kontrak didasarkan pada asas I’tikad baik antara para pihak. 30 Perjanjian asuransi akan lebih harmonis berdasarkan konsep Islam dalam melakukan transaksi didasarkan pada prinsip mudarabah yang diperbolehkan syariat dan lebih melindungi dan terjamin dari berbagai kerugian finansial yang tidak diharapakan dimasa yang akan datang. 31
Prinsip Asuransi dalam asuransi syariah terdapat beberapa prinsip  yakni,  bertanggungjawab,  saling  berkerjasama  atau saling membantu, saling melindungi, sedangkan dalam pendapat lain dinyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah yakni ketakwaan (tauhid),  sikap  adil  (al  adil),  terpercaya  (amanah),  ridha  (suka
27 Fatwa DSN MUI Tahun 2001 tentang Asuransi 28 Renat  Bekin, Arab  Law  Islamic  Insurance ,  National  Features  and Legal Regulation, Na tional Features and Legal Regulation: 2017, hlm. 3–34, https://doi.org/10.1163/026805507X197820.
29 Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Deden Misbahuddin Muayyad, Mendudukkan  Status  Hukum  Asuransi  Syariah  dalam  Tinjauan  Fuqaha Kontemporer,  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan:  2013,  hlm. 219-232 https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.219-232.
30 Ibid 31 Renat  Bekin, Arab  Law  Islamic  Insurance ,  National  Features  and Legal Regulation, Na tional Features and Legal Regulation: 2017, hlm. 3-34”
Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
sama suka), pelayanan (khitmah), tidak gharar, meisir, dan riba serta tolong menolong ( at tawuun ). 32
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat ditemukan bahwa asuransi konvensional dan syariah memiliki perbedaan dan  kesamaan,  perbedaannya  konvensional  saling  menanggung antara perusahaan dengan nasabah sedangkan syariah saling menanggung resiko atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan masing masing mengeluarkan dana untuk menanggung  resiko,  untuk  persamaannya  adalah  sama-sama menanggung resiko.

## 5.  Kedudukan Hukum
Dalam perusahaan asuransi dengan lebelisasi syariah tentunya  operasionalnya  berdasarkan  ketentuan  syariat  Islam, adapun sumber hukum utama asuransi yakni:
اَمَو ِۖماَحۡر َ ۡ لٱ  ِف اَم ُم َلۡعَيَو  َثۡيَغۡلٱ  ُلِّ َنُيَو ِةَعاَّسلٱ ُمۡلِع ۥُهَدنِع َ َّللٱ َّنِإ َّنِإ ۚ ُتوُمَت  ٖضرۡ َ أ  ِّي َ أِب  ُۢسۡفَن يِرۡدَت اَمَو ۖا ٗد َغ  ُبِسۡكَت اَذاَّم  ٞسۡفَن يِرۡدَت
. ۢ ُيرِبَخ ٌميِلَع َ َّللٱ
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang  Hari  Kiamat;  dan  Dialah  Yang  menurunkan  hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 33
َيۡدَه ۡ لٱ َ لَو َماَرَ ۡ لٱ َرۡه َّشلٱ َ لَو ِ َّللٱ َرِئٰٓ َعَش ْاوُّلِ ُت  َل ْاوُنَماَء َنيِ َّلٱ اَهُّيَأٰٓ َي
ۚاٗنَٰو ۡضِرَو ۡمِهِّبَّر نِّم ٗ ل ۡضَف َنوُغَتۡبَي َماَرَ ۡ لٱ  َتۡيَ ۡ لٱ  َينِّمٓاَء ٓ َ لَو َدِئٰٓ َلَقۡلٱ  َلَو ِنَع ۡم ُكوُّد َص نَأ ٍمۡوَق ُنأَ َنَش ۡمُكَّنَمِرۡ َي  َلَو ْۚاوُداَطۡصٱَف ۡمُتۡلَلَح اَذوَإِ َ َع ْاوُنَواَعَت  َلَو ٰۖىَوۡقَّلتٱَو ِِّبۡلٱ  َ َع ْاوُنَواَعَتَو ْۘاوُدَتۡعَت نَأ ِماَرَۡلٱ ِدِجۡسَمۡلٱ
32 Teguh  Suripto  &  Abdullah, Analisa  Penerapan  Prinsip  Syariah dalam  Asurans i,  JESI  (Jurnal  Ekonomi):  2018,  hlm.  128-137,  https://doi. org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137.
33 Lukman (34)
10 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
. ِبا َقِعۡلٱ ُديِدَش َ َّللٱ َّنِإ َۖ َّللٱ ْاوُقَّتٱَو ِۚنَٰوۡدُعۡلٱَو ِمۡثِ ۡلٱ ,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan  haram,  jangan  (mengganggu)  binatang-binatang had-ya,  dan  binatang-binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji,  maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu  dari  Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat  aniaya (kepada  mereka),  dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat berat siksa-Nya.” 34
“Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda “barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu  kesusahan  dari  kesusahan  dunia,  maka  niscaya  Allah melepaskan mereka dari kesusahan kesusahan hari kiamat dan barang siapa, memberikan kelonggaran baginya didunia dan akhirat maka Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya” 35

## 6.  Karakteristik Asuransi
Tentunya bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional hal ini dikarenakan asuransi syariah memiliki kebijakan  yang  didasarkan  pada  konsep  mudarabah,  skema keuntungan  bagi  hasil,  bebas  dari  segala  elemen  illegal  yang bertentang dengan syariah.
Adapun karakteristik kebijakan dari asuransi syariah yakni: An insurance a contract binds the insurer  only on a unilateral basis,  whereby  the  insurer  is  under  an  obligation  to  provide
34 Al Maidah (2)
35 HR, Muslim
11 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
compensations againts a loss to the subject matter of the policy. 36
Model kebijakan asuransi syariah didasarkan pada prinsip fundamental saling bekerjasama dan rasa solidaritas, as ordained by  Allah.  Where  he  mentioned  to  this  effect  sustain  a  mutual cooperation among yourselves in righteousness and piety” dan didasarkan sistem bagi hasil dengan konsep mudarabah. 37 Bahwa dengan kata lain karakter yang paling mendasar dari kontrak asuransi adalah, ketulusan, syariah, moral dan unsur-unsur dalam kontrak asuransi. 38

## 7.  Rukun dan Syarat Asuransi
Asuransi dalam pelaksanaanya harus berdasarkan nilai nilai  syariah,  sehingga  menjadi  tolok  ukur  sah  atau  tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut. Adapun rukun dari asuransi yakni adanya  para  pihak  yang  berakad,  sepakat  antara  kedua  belah pihak dan adanya objek yang diperjanjikan. Sedangkan syarat sah suatu  transaksi  asuransi  yakni  para  pihak  harus  dewasa/ baliqh dalam melakukan transaksi asuransi, berakal sehat, tidak adanya unsur paksaan, objek yang diperjanjikan harus jelas dan tidak ada unsur riba, jika perihal tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum. 39
Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat asuransi yakni adanaya orang yang menjamin (kafi) syaratnya sudah dewasa (baliqh), berakal, tidak adanya pencegahan dalam membelanjakan harta dan dilakukan atas kehendaknya sendiri,  orang  berpiutang (makfullah) syaratnya bahwa yang berpiutang telah diketahui oleh orang yang menjamin tujuannya demi  kedisiplinan  dan  efisiensi,  orang  yang  berutang (makful anhu), utang (makful bih) disyaratkan diketahui keadaanya baik yang sudah tetap maupun akan tetap. 40 Murtadha Muthahari mengatakan bawa terdapat sejumlah persyaratan dalam asuransi yakni, dewasa, berakal sehat, kehendak bebas (ikhtiyar), barang
36 Mohd. Masum Billah, Islamic Insurance Its Origins and Development , Arab  Law  Quarterly:  1998,  hlm.  386-422,  https://www.jstor.org/ stable/3382093 Accessed: 24-10-2019 06:29 UTC
37 Ibid. 38 Ibid. 39 Eni Susilowati, Penerapan akad…, hlm. 33
40 Hendi Suhendi, loc, Cit , hlm. 191
12 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
yang  ditransaksikan  harus  diketahui,  tidak  mengandung  unsur riba. 41

## 8.  Produk Asuransi
Sebelum memaparkan produk produk dengan unsur tabungan terlebih dahalu penulis menjelaskan produk tanpa tabungan yakni, pertama asuransi kesehatan individu yang diperuntukkan secara perorangan yang bermaksud menyediakan dana operasi dan rawat inap ketika sakit pada masa kontrak berlangsung, kedua asuransi kecelakaan individual diperuntukkan dan bertujuan menyediakan dana santunan untuk ahli waris ketika peserta mengalami kecelakaan. Adapun berikut ini produk asuransi dengan unsur tabungan:
a.  Takaful falah merupakan program yang diperuntukkan untuk nasabah yang berniat untuk membutuhkan manfaat dari asuransi secara keseluruhan ketika meninggal diakibatkan karena sakit, kecelakaan, cacat total pada saat rawat inap
b.  Takaful pendidikan, merupakan program yang diperuntukan bagi orangtua untuk menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana
c. Takaful dana investasi merupakan program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud mengumpulkan dana sebagai bekal di hari tua dan atau sebagai dana bagi ahli waris ketika meninggal
d.  Takaful dana haji merupakan program diperuntukkan bagi seseorang yang berniat mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

## C.  Implementasi Mudarabah Dalam Lembaga Asuransi
Seperti yang diketahui bahwa dalam penerapan akad mudarabah dalam transaksi asuransi harus berdasarkan pada nilai- nilai syariah tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar), perjudian, penipuan dan bunga serta aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian mudarabah terdapat faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adapun yang menjadi faktor adalah total modal premi yang tersedia untuk diinvestasikan yang berasal dari berbagi sumber dana premi, penentuan pendapatan bagi nasabah
41 Murtadah, Mutahhari, Pandangan Islam mengenai Asuransi dan Riba, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 ), hlm. 276
Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
yang mendapat bagi hasil setelah adanya pengurangan biaya- biaya.
Prosedur perjanjian mudarabah dimulai dari seorang peserta yang memberikan premi kepada perusahaan kemudian dimasukkan kedalam rekening takaful  account setelah di investasikan dan kemudian hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam takaful  account digunakan ketika terdapat kelebihan setelah  dikurangi  dengan  reasuransi,  operasional  serta pembayaran klaimnya pada takaful account, kemudian nasabah dan perusahaan akan mendapatkannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, sebaliknya apabila terjadi kekurangan kas maka akan dilakukan peminjaman oleh perusahaan dengan cara menggunakan dana alternatif (cadangan) yang ada pada rekening (account) pihak  asuransi, takaful  account sebagai pembayaran tuntutan pengakuan (klaim) nasabah. 42

## a.  Akad Mudarabah Mutlaqah
Penggunaan akad mudarabah mutlaqah dalam asuransi syaraiah tidak adanya pembatasan serta mempunyai cakupan yang luas,  sebab  pihak  asuransi  memiliki  penguasaan  penuh  dalam pengelolaan dana dari nasabah asuransi untuk diinvestasikan. Pengaplikasiaan akad tersebut dengan mana pihak asuransi melakukan penghimpunan dana dari nasabah kemudian diinvestasikan  dalam  bentuk  saham  dengan  sistem  bagi  hasil, sebelum shâhibul mal sebagai nasabah maka pihak asuransi akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana sistem dan tata cara perjanjian mudarabah.
Dalam perjanjian terjadi pemisahan dana yakni dana peserta dan tabarru apabila shâhibul  mal memutuskan untuk untuk berhenti atau mengundurkan diri maka dana atau yang dimiliki tidak akan hangus. 43 Apabila berhenti setelah menjadi peserta atau nasabah selama 3 (tiga)tahun dan kemudian memberhentikan diri maka tetap akan ada nilai yang dikembalikan kepada nasabah akan tetapi biaya yang ada tidak dapat diperoleh nasabah sebab digunakan sebagai fee (biaya asuransi) dan hanya nilai investasi
42 Sofyan  Rizal, Kontrak  Mudharabah  (Permasalahan  dan  Alternatif
Solusi) , Artikel Alhikamah, hlm. 11
43 Eni Susilowati, Penerapan akad…, hlm. 49.
14 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
yang dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan. 44
Setiap perjanjian yang dilakukan memberikan kemudahan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan hal ini sesuai dengan asas akad bahwa akad harus dilakukan secara amanah dengan melaksanakan janji sesuai dengan kesepakatan sehingga terhindar dari wanprestasi.
Dalam pelaksanaan akad mudarabah terdapat akad saling menjamin satu sama lain akan tetapi shâhibul  mal tidak diberitahukan dari mana dana (modal) pertanggungan berasal dan hanya mengetahui jumlah klaim yang akan diterima dalam asuransi konvensional hal ini berbeda dengan asuransi syariah penerapan akad mudarabah. 45
Pihak asuransi menetapkan premi awal yang dibagi menjadi  dua,  satu  masuk  ke specially  account (rekening khusus) dimaksudkan sebagai tabarru dan kemudian yang satunya  dimasukkan  ke  rekening  pemegang  polis,  serta  akad berlandaskan pada transparansi sehingga setiap nasabah dapat mengakses laporan keuangan perusahaan asuransi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka serta terhindar dari praktek spekulasi karena akad dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan jelas dan cermat. 46
Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional apabila akad masih dilakukan tetapi nasabah tidak mengalami musibah atau kecelakaan maka premi yang disetor tidak dapat diperoleh kembali. Bagi nasabah yang belum lama menjadi anggota asuransi maka keuntungan yang diperoleh yakni dengan menerima pembayaran jauh lebih massive (besar) apabila pemegang polis membatalkan akad sebelum reversing  periode ,  akan  tetapi peserta atau nasabah asuransi tidak memperoleh atau menerima dana yang telah disetorkan kepada pihak asuransi akan tetapi hanya sebagian yang diperoleh sehingga hal ini berindikasi bahwa nasabah dalam keadaaan rugi. Tidak hanya itu bahwa keuntungan juga dipengaruhi oleh hasil ketetapan, berbeda dengan asuransi syariah jika nasabah melakukan akad mudarabah maka akan
44 Ibid. 45 Muhammad al Imran, Implementasi Prinsip Akad Mudarabah pada PT Asuransi Takaful keluarga cabang Malang,. Skripsi, (Malang: Central Library UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 70 46 Ibid
Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
mendapatkan uang yang telah disetorkan kecuali dana yang disetorkan kedalam dana derma/ tabarru.
Dalam akad mudarabah mutlaqah asuransi syariah nasabah diposisikan sebagai pemiliki modal (shâhibul mal) dan perusahaan sebagai pengelola (mudhârib) dengan mana nasabah mempercayakan dananya untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah didasarkan pada kep. DJLK No. Kep.  4499/LK/2000  mengenai  jenis,  penilaian  dan  pembatalan investasi serta reasuransi dengan prinsip syariah.
Prinsip mudarabah mutlaqah kedudukan asuransi sebagai mudhârib dan pemilik dana adalah nasabah (shâhibul  mal) adapun untuk perhitungan penyaluran (distribusi) hasil dari suatu usaha dilakukan oleh pihak asuransi sendiri sebagai pihak yang mengelola dana.

## b.  Akad Mudarabah Muqayyadah
Pengaplikasian akad mudarabah muqayyadah nasabah asuransi memberikan batasan pada pihak asuransi (mudhârib) dalam  penempatan  dana  investasi  mencakup  jenis  investasi, tempat investasi dan para pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam kontrak ini sebab dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara kedua belah pihak. 47
Akad Mudarabah muqayyadah terbagi atas dua yakni muqayyadah  on  balance  sheet dan muqayyadah  off  balance sheet, on balance sheet merupakan akad dengan mana mudhârib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang investasikan oleh nasabah (shâhibul  mal). sedangkan off  balance  sheet ,  asuransi sebagai pihak perantara yang memperoleh pembayaran khusus atas suatu jasa tertentu. 48
Nasabah menetapkan syarat tertentu pada pihak asuransi dengan mana terdapat suatu larangan mencampurkan dana pihak asuransi dengan dana nasabah (terikat) atau dana lain serta tanpa
47 Trisadini  Usanti  &  Prawitra  Thalib, Asas  Ikhtiyati  pada  Akad Pembiayaan  Mudarabah  di  Lingkungan  Perbankan  Syariah ,  Jurnal Yuridika,Fakultas Hukum Universitas Airlangga: 2016, hlm. 310.
48 Azka  Amalia  Jihad, Konsep  Mudarabah  dan  Penerapannya  dalam Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Artikel  Prodi  Hukum  Islam  Pascasarjana  UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 148.
16 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
adanya  jaminan  atau  penjamin,  harus  dilakukan  sendiri  tanpa melalui pihak ketiga, asuransi hanya menerima imbalan semata berupa fee dan kedudukan akad muqayyadah sebagai agen dan terdapat pola investasi yang dapat dilakukan dengan cara yakni pertama , chanelling , shâhibul mal /nasabah menanggung resiko dan lain pihak asuransi berkedudukan sebagai perantara (agent) yang  tidak  menanggung  atau  memperoleh  resiko  yang  terjadi, kedua, executing, disisi lain asuransi memposisikan diri sebagai sebagai perantara (agent) yang menanggung risiko sehingga berbagai pihak menyatakan bahwa executing tidak didasarkan pada asas atau prinsip mudarabah akan tetapi pada prakteknya perihal tersebut di akomodir oleh asuransi. 49
Perhitungan bagi hasilnya dilakukan dengan cara on  off balances  sheet yakni dengan melakukan pendistribusian laba diperoleh dari suatu aktivitas pembiayaan pihak ketiga (third party) . Bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan pada akad yang ditetapkan sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil ditetapkan  pada  awal  akad,  sistem  bagi  hasil  mengikuti  besar kecilnya keuntungan yang diperoleh asuransi. 50

## D. Penutup
Implementasi akad mudarabah mutlaqah dalam transaksi asuransi syariah tidak adanya pembatasan investasi dengan mana pihak asuransi memiliki kewenangan penuh atas dana dari pihak nasabah,  nasabah  berkedudukan  sebagai  pemilik  dana (shâhibul mal) sedangkan kedudukan pihak asuransi sebagai pengelola dana (mudhârib) sekaligus sebagai pihak yang menentukan sistem bagi hasil,  dalam  akad  mudarabah muqayyadah adanya penetapan pembatasan investasi yang dilakukan oleh nasabah selaku shâhibul mal, dengan mana kedudukan pihak asuransi hanya sebagai perantara (agent) yang menerima suatu imbalan khusus berupa fee serta sistem bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan pihak ketiga.
49 Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudarabah dalam Penghimpunan Dana  Pihak  Ketiga  Bank  Syariah ,  Jurnal  Ekonomi  &  Hukum  Islam:  2013,.
hlm. 13
50 Anis Hera Imanda, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mudarabah pada Produk Iqra Mitra Plus di AJB Bumiputera , Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 58
Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi

## Daftar Pustaka
Abdullah  Mushlih  &  Shalah  Shawi, Fiqh  Ekonomi  Keuangan Islam , Jakarta:Darul Haq, 2004.
Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Ismali Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer, Hukum Perjanjian,  Ekonomi,  Bisnis  dan  Sosial ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012.
Muhammad Asy-Syarbini, Mugnil al-Muhtaj , Mesir: Musthafa al- babi al-halabi waauladuhu,t.t.
Murtadah  Mutahari, Pandangan  Islam  tentang  Asuransi  dan Riba , Bandung: Pustaka Hidayah,1995.
Rachmat  Syafii, Fiqh  Muamalah ,  Bandung:  CV  Pustaka  setia, 2001.
Azka  Amalia  Jihad, Konsep  Mudarabah  dan  Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah , Artikel, Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abdul  Mujib, Analisis  terhadap  Konsep  Syariah  pada  Industri Perhotelan  di  Indonesia ,  As-Syira’h,  Jurnal  Ilmu  Syariah dan Hukum: 2016
Any  Widayatsari, Akad  Wadiah  dan  Mudarabah  dalam Penghimpunan  Dana  Pihak  Ketiga  Bank  Syariah ,  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: 2013
Anis  Hera  Imanda, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Mudharabah  Pada  Produk  Iqra  Mitra  Plus  di  AJB Bumiputera, Skripi,  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo
Hosen,  Muhammad  Nadratuzzaman,  dan  Deden  Misbahuddin Muayyad, Mendudukkan  Status  Hukum  Asuransi  Syariah Dalam  Tinjauan  Fuqaha  Kontemporer ,  Jurnal  Wacana Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan:  2013,  https://doi. org/10.18326/ijtihad.v13i2
18 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Mohid A, Islamic Insurance in Malaysia Insights for The Indian Insurance  Industry ,  Journal  of  Legal  Studies  National University of Singapore: 2017
Musianto,  Lukas  S, Perbedaan  Pendekatan  Kuantitatif  dengan Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Metode  Penelitian ,  Jurnal Manajemen dan Wirausaha: 2002, https://doi.org/10.97
Muhammad  Al  imran, Implementasi  Prinsip  Akad  Mudarabah pada  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  cabang  Malang, .
Skripsi,  Malang,  Central  Library  UIN  Maulana  Malik Ibrahim: 2017
Renatt, Bekin, Islamic Insurance National Features and Legal Regulation: 2017, https://doi. org/10.1163/026805507X197820
Suripto, Teguh, dan Abdullah Salam, A nalisa Penerapan Prinsip Syariah  dalam  Asuransi ,  JESI  (jurnal  ekonomi  syari’ah Indonesia):2018, https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2)
Susilowati, E N I, Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari ’ Program Studi Muamalah UIN Raden Fatah: 2018
Trisadini  Usanti  &  Prawitra  Thalib, Asas  Ikhtiyati  pada  Akad Pembiayaan  Mudarabah  di  Lingkungan  Perbankan Syari’ah ,  Jurnal  Yuridika,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga: 2016

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.