JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020

## Impelementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi
Endang Susilawati 1
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi
Korespondensi Penulis : susilawatiendang985@gmail.com

## ABSTRACT
Policy   implementation   of   HIV/AIDS   Countermeasures   in   the   Melawi   Regency Health   Office.   The   aim   of   this   research   is   to   describe   and   analyze   the   process   of implementing HIV/AIDS policy in Melawi Regency in terms of communication, resources, disposition and bureacucratic structure. The research subjects include the Head of Health Office,   Secretary   of   Health   Office,   the   Division   and   Section   Heads,   Technical   staff managing HIV/AIDS, Hospital director including the VCT Team and Private Hospitals, 11 Regency Public Health Center Heads, VCT Staff at the Nanga Pinoh Public Health Center, community Leaders, PLWHA and Key Population.
Research   results   indicate   that   the   implementation   of   HIV/AIDS   countermeasures   in Melawi Regency has not been as expected. It is observed from the communication stage that   has   not   been   well   established   in   the   response   to   the   aforementioned   illness,   the inadequate resources of supporing infrastructure and funds that have not been focused. Human Resources have not been trained. Data collection, program managers, and the role disposisition of officers are not optimal. The bureaucracy structure has not been prepared properly, including SOP and SPM. This is observed from the different perceptions of the officers   managing   the   HIV/AIDS   program.   The   application   system   has   not   been   well apprehended due to the absence of technical staff and PLHIV/key population unwilling to volunteer to be treated.
Key words : The Implementation Policy, HIV/AIDS Countermeasures.
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020

## 1.    Pendahuluan
Salah satu penyakit yang kini dirasa sebagai   permasalahan   yang   cukup mendapat   perhatian   dari   Pemerintah adalah   penyakit   HIV/AIDS.   HIV/AIDS merupakan   isu   kesehatan   yang   cukup sensitif   untuk   dibicarakan,merupakan penyakit   yang   mematikan,   yang penderitanya  diwajibkan  meminum  obat seumur   hidupnya.   Hal   ini   berkaitan dengan sifat yang unik dari penyakit ini. Selain   kasusnya   yang   seperti   fenomena gunung   es,   yaitu   persebaran   kasus HIV/AIDS   yang   tidak   dapat   diprediksi pada fase awal. Maka kasus-kasus yang terlihat adalah ketika telah terinfeksi dan telah   dinyatakan   positif   terkena   HIV/ AIDS.   Stigma   dan   diskriminasi   juga banyak   dialami   oleh   penderita   dan keluarganya. Tingginya   stigma masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS   menyebabkan   banyak perlakuan   diskriminatif   baik   dalam   hal pekerjaan,   perawatan,   pengobatan, pendidikan maupun dalam hal lainnya.
Masalah   HIV/AIDS   sekarang   ini sudah   lama   menjadi   perhatian   dunia. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius. Hal ini dikarenakan penanganan penyakit ini masih belum ada obatnya serta tingkat laju   perkembangan   kasusnya   secara global   yang   terus   mengalami peningkatan.   Penyakit   menular   Seksual terus   menjadi   ancaman   bagi   penduduk didunia. Pemberantasan penyakit menular yang   merupakan   bagian   dari pembangunan   kesehatan   menjadi perhatian   setiap   negara.   Salah   satu
penyakit   menular   yang   menjadi   fokus perhatian   adalah   HIV   dan   AIDS.   HIV dan   AIDS   merupakan   salah   satu   jenis penyakit menular seksual akibat Perilaku Hubungan Seksual (PHS) yang berisiko.
Menurut   Direktur   Jenderal Pencegahan   dan   Pengendalian   Penyakit (P2P)   Kemenkes   RI,   dr.   Anung Sugihantono, M.Kes   (pada 1 Desember 2019),   mengatakan   Sejak   pertama   kali dilaporkan   di   Indonesia   tahun   1987 sampai   bulan   Maret   tahun   2019,   kasus HIV AIDS yang telah dilaporkan adalah 461 (89,7%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa   kasus   HIV   AIDS   cenderung meluas keberadaannya di Indonesia. Data terakhir,   sampai   Maret   2019,   jumlah kumulatif   kasus   HIV   yang   dilaporkan adalah   sebanyak   338.363,   yaitu   58,7% dari   estimasi   ODHA   tahun   2016 sebanyak 640.443.
Kabupaten   Melawi   merupakan salah   satu   kabupaten   yang   berada   di provinsi   Kalimantan   Barat.   Salah   satu Kabupaten yang sedang berkembang dan tak   terlepas   pula   dari   permasalahan kesehatan   masyarakat,   khususnya menyangkut   masalah   sosial   HIV   dan AIDS.   Penyebaran   HIV   dan   AIDS   di Kabupaten   Melawi   dapat   dilihat   dari berbagai   Faktor-faktor   risiko   itu   cukup mudah diamati di masyarakat seperti sexs bebas   dan   penggunaan   narkoba     jarum suntik   (Napsun).   Menurut   data   yang didapatkan   dari   Dinas   Kesehatan Kabupaten   Melawi   tercatat   dari   data pendererita   HIV   pada   tahun   2017 sebanyak 2 orang, 2018 sebanyak 4 orang
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
dan 2019 sebanyak 7 orang, tahun 2020 sebanyak 16 orang.
Implementasi   Pemerintah   Daerah dalam   bentuk   merancang   dan mengkoordinasikan aksi bersama seluruh elemen   masyarakat,   yang   konkret   dan rutin   dalam   rangka   pencegahan   dan penanganan  HIV/AIDS. Semua tertuang di   dalam   kebijakan   Perpres   Nomor   75 Tahun 2006 yang memuat aturan dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk Komisi Penanggulangan   AIDS   (KPA)   di wilayahnya serta Permendagri Nomor 20 Tahun   2007   tentang   Pedoman
Pembentukan   KPA   di   tingkat   Provinsi dan   Kabupaten/Kota,   dan   Peraturan Menteri   Kesehatan   RI   Nomor   21   tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Penanggulangan   HIV/AIDS   di Kabupaten Melawi, dengan menghimpun, menggerakkan, menyediakan   dan   memanfaatkan sumberdaya   berasal   dari   Pusat,   Daerah,
Masyarakat,   dan   bantuan   luar   negeri secara efektif dan efisien.Untuk kegiatan Penanggulangan   HIV   dan   AIDS   di Kabupaten   Melawi,   melakukan koordinasi   terhadap     pelaksanaan   tugas dan   fungsi   masing-masing   bidang, lembaga   yang   tergabung   dalam keanggotaan   Komisi   Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Melawi.
Penelitian ini akan mendalami fakta dibalik   fenomena   tersebut,   sehingga diharapkan   penulis   dapat   mengungkap akar masalah atau factor-faktor tertentu, sehingga   implementasi   penanggulangan HIV/AIDS   di   Kabupaten   Melawi semakin terarah dan mantap ke depannya.
Oleh   karena   itu   penulis   tertarik   untuk meneliti tentang implementasi kebijakan penanggulangan   HIV/AIDS   pada   Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi.
Dari   latar   belakang   masalah sebagaimana   disampaikan   di   atas; masalah   penelitian ini berbicara pada:
a. Masalah   HIV/AIDS   di   Kalbar   sudah masuk   kategori   sangat   rentan   dan rawan, Menurutnya, dari awal berdiri sampai dengan akhir tahun 2018, KPA Kalbar   telah   menangani   sebanyak 7.114   jiwa   yang   positif   mengidap HIV,   serta   1.414   jiwa   yang   positif AIDS.   Termasuk   Kabupaten   Melawi tahun   2020   ini   HIV   berjumlah     16 orang   bila   dibandingkan   tahun   2019 berjumlah   7 orang, sementara AIDS tahun   2020   berjumlah     20   orang. Dengan   demikian   penulis   merasa prihatin   dan   terpanggil   untuk menganalisa permasalahan HIV/AIDS begitu   melonjak   kenaikannya.   Selain menangani   HIV/AIDS,   kita   juga kedatangan   masalah   baru   yang   juga marak,   seperti   Corona   Virustahun 2019   (Covid   19),TBC   dan   kanker. Jumlahnya   kalau   kita   kolaborasikan sangat-sangat memprihatinkan.
b. Pasien   HIV/AIDS   maupun   keluarga pasien   yang   anggota   keluarganya mengalami persoalan besar terkadang tidak   siap   untuk   menerima   pasien HIV/AIDS   ini,   ketidak-siapan   ini disebabkan   oleh   rasa   takut   dan sebagian   karena   malu,   yang   banyak masyarakat   menganggap   pasien   ini sebagai   aib   keluarga.   Data   tentang pasien   HIV/AIDS   sangat   sulit
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
mendapatkan   data   mereka,   sebagai akibat   dari   pasien   merasa   takut   dan malu   untuk   mengunjungi   Rumah Sakit/VCT   maupun   mengunjungi dokter   dan   perawat   yang   ada   untuk memeriksakan   dirinya,   atau   dengan kesadaran sendiri.
c. Masih lemahnya motivasi kerja tenaga teknis   untuk   secara   kontinyu melaksanakan   perawatan   kepada pasien   HIV/AIDS,   sehingga menyebabkan   faktor   penanggulangan
HIV/AIDS   yang   tidak   berjalan   baik, sehinggga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan. Untuk melaksanakan perawatan   maupun   penanggulangan ada faktor yang harus dilakukan antara lain   pendekatan   awal   kepada   pasien HIV/AIDS dan keluarga  pasien yang tidak   berproses;   dugaan   proses penyembuhan yang rumit dan panjang sehingga   menakutkan   pasien   dan keluarga;   tujuan   kebijakan   oleh pemerintah   yang   tidak   terfahami dengan   baik   oleh   pasien   HIV/AIDS dan   keluarga   pasien,   sehingga program   belum   berjalan   sesuai kapasitas lembaga; dan juga komitmen pasien   HIV/AIDS   beserta   keluarga yang tidak stabil, karena dilandasi rasa takut dan malu sehingga menyulitkan petugas dalam proses perawatan atau penyembuhan.
Menurut   Edwards   III   dalam Agustino (2006:115) ada empat variable dalam kebijakan public yaitu komunikasi (c ommunications ), sumberdaya ( resources ),   sikap   ( dispositions atau attitudes )   dan   struktur   birokrasi ( bureucratic structure ).
Keempat   factor   tersebut   harus dilaksanakan   secara   simultan   karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan   yang   erat.   Edward   III menggunakan   empat   indicator   dari kebijakan   itu   sebagai   faktor   yang mempengaruhi   keberhasilan   suatu implementasi kebijakan.

## 2.   MetodePenelitian
Penelitian   ini   dilakukan   dengan menggunakan   pendekatan   kualitatif dengan   jenis   penelitian   eksploratif. Pendekatan   kualitatif   menurut   Moleong (2011,   6)   bahwa:   “Penelitian   kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami   fenomena   tentang   apa   yang dialami   oleh   subjek   penelitian   misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi   dalam   bentuk   kata-kata   dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah   dan   dengan   memanfaatkan berbagai metode alamiah.”
Jenis   penelitian   eksploratif menurut   Arikunto   (2006,   7)   penelitian eksploratif   adalah   penelitian   yang bertujuan   untuk   menggalir   secara   luas tentang   sebab-sebab   atau   hal-hal   yang mempengaruhi   terjadinya   sesuatu.
Metode   penelitian   eksploratif   adalah penelitian   yang   bertujuan   untuk
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
memetakan   suatu   objek   secara   relatif mendalam   atau   dengan   kata   lain penelitian   eksploratif   adalah   penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal   yang   mempengaruhi   terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui   secara   persis   dan   spesifik mengenai objek penelitian.
Lokasi   yang   menjadi   tempat penelitian   dalam   penelitian   ini,   adalah Kabupaten   Melawi   seperti   ;   Dinas Kesehatan, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas   se   Kabupaten   Melawi   dan Lokalisasi serta Petugas lapangan/dokter/ perawat dan tokoh masyarakat Adapun   objek   penelitian   ini   adalah Implementasi  kebijakan  penanggulangan HIV/AIDS   di   Kabupaten   Melawi,   guna memperoleh   gambaran   tentang   objek yang   akan   di   teliti,   dan   penelitian   ini memerlukan   Subjek   penelitian   sebagai sumber   informasi/imforman   .   Menurut Meleong   (2000;97)   adapun   penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara   purposive,   yaitu   tehnik   untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau   keperluan   yang   ditetapkan   peneliti itu sendiri dengan pertimbangan tertentu. Informan   dalam   penelitian   ini adalah :
a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Melawi beserta pejabat structural dan tenaga tehnis.
b. Direktur Rumah sakit Umum Daerah beserta pejabat structural dan tenaga tehnis   serta   pengelola   Voluntary Counseling   And   Testing   (VCT)   di RUSD Kabupaten Melawi
c. Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya   beserta   pejabat   structural   dan
tenaga tehnis d. Direktur Rumah Sakit Citra Husada
beserta pejabat structural dan tenaga tehnis
e. Kepala   Puskesmas   Kecamatan beserta pejabat structural dan tenaga tehnis yang masing-masing
f. Tokoh Masyarakat orang
g. ODHA di Lokalisasi 5 orang Adapun   teknik   yang   digunakan adalah sebagai berikut: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Menurut   Sugiyono   (2014,   117)
“Uji Keabsahan data merupakan  derajat ketetapan   antara   data   yang   terjadi   pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan   oleh   peneliti.   Dengan demikian   data   yang   valid   adalah   data “yang   tidak   berbeda”   antara   data   yang dilaporkan   peneliti   dengan   data   yang sesungguhnya   terjadi   pada   objek penelitian”.
Uji   keabsahan   data   dalam penelitian   kualitatif   ditekankan   pada aspek   validitas   dan   realibilitas.   Dalam penelitian   ini,   yang   diuji   validitasnya adalah   data.   Validitas   adalah   derajat ketepatan   antara   data   yang   terjadi   pada objek   penelitian   yang   dapat   dilaporkan oleh   peneliti.   Data   hasil   penelitian dikatakan   valid   apabila   data   yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya   terjadi   pada   objek penelitian   tidak   berbeda.   Realibilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas   data.   Data   dikatakan   reliabel apabila   dua   atau   lebih   peneliti   dalam objek yang sama menghasilkan data yang

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
sama.   Teknik   triangulasi   digunakan untuk   pengecekan   data   dari   berbagai sumber   dengan   berbagai   cara   dan berbagai waktu.
Penelitian   ini   menggunakan pendekatan   penelitian   kualitatif.   Dalam pendekatan kualitatif peneliti bermaksud untuk   memahami   fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lapangan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata- kata   dan   bahasa   pada   suatu   konteks khusus   yang   alamiah   dan   dengan memanfaatkan   metode   ilmiah.   Dalam penelitian   kualitatif,   data   diperoleh   dari berbagai   sumber   dengan   menggunakan teknik   penggumpulan   data   yang bermacam-macam   dan   dilakukan   terus- menerus   sampai   datanya   jenuh.Menurut Miles   dan   Hiberman   (dalam   Sugiyono 2014,   183)   terdapat   aktivitas   dalam analisis   data,   yang   mana   aktivitas   ini saling   berhubungan   dalam   menganalisa data   yang   didapat.   Jadi   pada   penelitian ini,   dalam   menganalisa   data menggunakan   reduksi   data,   penyajian data, serta verifikasi data (penyimpulan)

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Faktor Komunikasi Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi   suatu   kebijakan   adalah komunikasi.    Menurut   Edward   dalam
Budi   Winarno   (2007:174)   komunikasi berkenaan   dengan   bagaimana   kebijakan dikomunikasikan   kepada   organisasi   dan atau   publik   dan   sikap   serta   tanggapan dari  pra pihak  yang terlibat.  Sedangkan pengertian   komunikasi   itu   sendiri merupakan   proses   penyampaian
informasi   dari   komunikator   kepada komunikan.   Komunikasi   sangat menentukan   keberhasilan   pencapaian tujuan   dari   implementasi   kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Melawi. Dalam   implementasi   berkaitan erat   dengan   pelaksanaan   program   yang direncanakan. Oleh karena itu gambaran pekerjaan   yang   jelas   serta   cara pelaksanaannya   juga   tersusun   dengan baik.   Program   adalah   penjabaran   dari suatu   rencana,   dalam   hal   ini   program merupakan bagian dari perencanaan dan sering   pula   diartikan   bahwa   program adalah   kerangka   dasar   dari   pelaksanaan suatu   kegiatan.   Westra   (1989:236) mengatakan   bahwa   “program   adalah rumusan   yang   memuat   gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk   cara-cara   pelaksanaanya”. Siagian   (dalam   Westra   1989:124) mengatakan   bahwa   “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang   telah   ditetapkan   sedemikian   rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri- ciri   operasional   tertentu”  Menurut Winarno   (2007:144)   Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan   undang-undang   dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan   kebijakan   dalam   upaya untuk   meraih   tujuan-tujuan   kebijakan.
Nugroho   (2003:158)   mengemukakan bahwa:   “implementasi   kebijakan   pada prinsipnya   adalah   cara   agar   sebuah kebijakan   dapat   mencapai   tujuannya. Dari   pendapat   ahli   ini   yang   perlu ditekankan   adalah   bahwa   tahap

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
implementasi   kebijakan   tidak   akan dimulai   sebelum   tujuan-tujuan   dan sasaran-sasaran   ditetapkan   atau diidentifikasikan   oleh   keputusan     yang bijaksana.
Kebijakan   program penanggulangan   HIV/AIDS   pada   Dinas Kesehatan   Kabupaten   Melawi   yang arahnya lebih banyak kepada pencegahan penyebaran   HIV/AIDS   dan   perawatan ODHA sehingga  ODHA  bisa sehat  dan dapat kembali bersama masyarakat biasa. Jadi   stikma   ODHA   yang   dianggap sebagai   aib   masyarakat   dapat   di hilangkan   jauh-jauh   sangkaan   tersebut. Wawancara   peneliti  (bulan  Mey  2020 ) kepada responden yang tokoh masyarakat Nanga   Pinoh   Kabupaten   Melawi semuanya   mengajak   untuk   menerima pasien  HIV/AIDS  itu  dengan  baik-baik, hentikan   stikma   yang   menganggap mereka   sebagai   aib   masyarakat. Selanjutnya   peneliti   berkomunikasi dengan   Tokoh   Masyarakat   bagaimana tanggapan mereka terhadap pasien HIV/ AIDS dan sebagai upaya berkoornasi dan bekerja   sama   dalam   penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Melawi. Berdasarkan   buku   Pedoman Nasional Manajemen Program Penanggulangan   HIV/AIDSdi   jelaskan tujuan   umum   program   penanggulangan HIV/AIDS   sektor   kesehatan   adalah mengendalikan   penularan   HIV/AIDS, meningkatkan   kualitas   hidup   ODHA serta   menurunkan   tingkat   kesakitan   dan kematian akibat HIV/AIDS. Berdasarkan hasil   wawancara   dan   telaah   dokumen yang   diamatidi   Dinas   Kesehatan Kabupaten Melawi tidak ditemukan buku
Pedoman Nasional Manajemen Program HIV/AIDS, namun yang ada hanya buku konselor   dan   buku   tentang   VCT,   buku PMTCT,   dan   buku   tentang   LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) yang merekadapatkan   sewaktu   mengikuti pelatihan.   Mereka   bekerja   hanya berdasarkan   buku   pelatihan   yang didapatkan   itu.   Sesuai   dengan   buku pedoman   nasional   manajemen   program HIV/AIDS   hadirnya   buku   ini memberikan pedoman dalam menjalankan   program   penanggulangan HIV/AIDS   pada   berbagai   tingkat administrative   yang   pada   akhirnya mampu meminimalisir permasalahan dan tantangan   yang   selama   ini   dihadapi secara lebih  strategis.  Manfaat  buku ini disamping   bermanfaat   bagi   program manajer   dan   tenaga   Teknik   program, buku   ini   juga   bermanfaat   bagi   para pengambil   keputusan   baik   pihak eksekutif maupun legislatif,  para donor, Lembaga   swadaya   masyarakat,   atau organisasi non pemerintah yang dibidang pengendalian
Penulis   mewawancarai   Ibu   Rita Yuliani, SKM. Pengelola Program HIV/
AIDS   pada   Bidang   Pengendalian   dan Pencegahan   Penyakit   Dinas   Kesehatan Kabupaten Melawi (Mei 2020 ) menurut anda bagaimana   masalah penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Melawi, responden menjawab ; “masalah HIV dan AIDS belum dianggap   masalah   prioritas   baik   oleh sektor   kesehatan   maupun   sektor pembangunan   yang   terkait   ;   dukungan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
politik   yang   belum   memadai   terhadap program   promosi   kondom   dan pengurangan   dampak   buruk   padahal kedua   program   ini   merupakan   program pokok upaya penanggulangan HIV/AIDS,   dan   masih   belum maksimalnya   penyebaran   dan   akses informasi   layanan   kesehatan   dan ketersediaan adanya layanan VCT, ARV bagi penderita dan orang beresiko tinggi terinfeksi HIV dan AIDS”
Faktor Sumberdaya
Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan   implementasi   suatu kebijakan   adalah   sumber   daya.   Sumber daya   merupakan   hal   penting   lainnya dalam   mengimplementasikan   kebijakan, menurut   Goerge   C.   Edward   III   (dalam Agustino,   2008:151-152).   Indikator sumber   daya   terdiri   dari   beberapa elemen, yaitu staff, wewenang, informasi dan   fasilitas.   Dalam   implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten   Melawi  berhungan   dengan informasi   sudah   diberikan   secara lengkap,   namun   system   kerja   tenaga teknis   staf   dari   Dinas   Kesehatan   belum terlalu jelas, walaupun jumlah staf cukup memadai,   sehingga   implementasi kebijakan   ini   belumlah   berjalan   dengan baik.
Berkenaan   dengan   hal   tersebut komunikasi   antar   pihak,   yaitu   antara Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Melawi mutlak   dilakukan   koordinasi   untuk memperkuat   implementasi   dan   juga mendapat   dukungan   dalam   pengadaan sumber   daya   implementasi.   Wujud sumber   daya   yang   sangat   diperlukan Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Melawi
adalah   sumberdaya   manusia,   sumber daya   keuangan   yang   dapat   diarahkan untuk   melengkapi   fasilitas,   biaya operasional dan lain-lain.
Faktor   kultural   budaya   yaitu Faktor pelaku (aktor) menjadi salah satu penentu   dalam   implementasi   kebijakan HIV/AIDS.   Karena   HIV/AIDS merupakan   masalah   yang   tidak   hanya menyangkut  epidemi,  tetapi  juga   terkait dengan   faktor   sosial,   ekonomi,   politik, dan budaya. Keaktifan para aktor dalam implementasi kebijakan menjadi penentu utama,   bahkan   ditemukan   bukti   bahwa meski   suatu   daerah   belum   memiliki kebijakan   penanggulangan   HIV/AIDS, tapi karena terdapat  pelaku-pelaku yang aktif   dan   punya   perhatian   terhadap masalah   HIV/AIDS,   intervensi   program dapat   berjalan   efisien.   Dalam   konteks budaya   Indonesia,   faktor   ketokohan menjadi   aspek   penentu   keberhasilan program . Jenis-jenis respons pencegahan yang   ada   di   daerah   antara   lain   tes   dan konseling   HIV,   PPIA,   PMTS   dengan pendistribusian kondom, program LASS, dan   terapi   metadon   untuk   kelompok penasun,   serta   berbagai   program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang   menyasar   kepada   populasi   umum khususnya remaja, ibu-ibu rumah tangga, dan   laki-laki   berisiko   rendah   masih terlihat   kurang   diminati   masyarakat.
Aspek   psikososial   dari   ODHA   belum memperoleh perhatian karena keterbatasan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan   untuk   menyediakan   layanan sesuai standar.
Padahal   ketersediaan   dukungan psikososial   dalam   perawatan   ARV

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
merupakan   unsur   penting   kaitannya dengan   tingkat   drop   out   dan   kepatuhan berobat.   Meskipun   sudah   menjalankan pendekatan   Layanan   Komprehensif Berkesinambungan   (LKB)   dengan mengembangkan integrasi layanan mulai dari   koordinasi   pemangku   kepentingan kunci   HIV/AIDS   lintas-sektor   dengan melibatkan   peran   aktif   masyarakat.   Ini merupakan   upaya   mengintegrasikan layanan   HIV/AIDS   yang   didelegasikan sampai ke tingkat layanan primer mulai dari   diagnosis,   tes   HIV   (Voluntary Counselling   Test/VCT   dan   Provider- initiated Counselling and Testing/PICT), link   to   care,   dan   pendampingan kepatuhan bagi ODHA yang terapi ARV. Mitigasi   dampak   merupakan   respons paling   minimal   dalam   penanggulangan HIV/AIDS   karena   respons   mitigasi terindikasi   belum   berjalan   dan   tidak terkoordinasi.   Ini   mengindikasikan bahwa   pemahaman   SKPD   anggota KPAD   terkait   continuum   of   care   PDP ODHA masih terbatas—selain ketakjelasan   peran   SKPD   sebagai anggota KPAD yang memiliki peran dan tanggung   jawab   untuk   ambil   bagian dalam   penanggulangan   HIV/AIDS.   Di samping itu, dukungan terhadap ODHA lebih   banyak   dilakukan   oleh   LSM   dan tokoh masyarakat yang dalam praktiknya juga banyak tidak berkoordinasi dengan dinas terkait.
Faktor Disposisi
Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan   implementasi   suatu kebijakan   adalah   factor   Disposisi. Disposisi   adalah   karakteristik   yang dimiliki   oleh   implementor.   Disposisi
menentukan   keberhasilan   sebuah implementasi   kebijakan.   Apabila implementor   memiliki   disposisi   yang baik   maka   dia   akan   dapat   menjalankan kebijakan  dengan baik seperti  apa yang diinginkan   oleh   pembuat   kebijakan. Disposisi   memegang   salah   satu   peran penting   dalam   keberhasilan   sebuah implementasi   kebijakan.   Hal   ini dikarenakan   dalam   menjalankan tugasnya,   seseorang   harus   paham   dan memiliki   pandangan   yang   baik   terkait dengan kebijakan tersebut. Dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dalam menanggulangi   HIV/AIDS   ini   masih perlu perbaikan yang serius, karena Dinas Kesehatan   belum   terpadunya   program- program antara   jajarannya, termasuk ke Rumah   Sakit   Umum   Daerah   dan VCTnya,   Puskesmas   juga,   baik   dalam perencanaan   dan   pembiayaan   dalam upaya   penanggulangan   HIV/AIDS. Begitu juga dengan populasi kunci dalam Per   Educator   yang   dilatih   tidak mempunyai   tingkat   pendidikan   yang baik,   sehingga   tingkat   pemahaman   dan kemampuan   menerima   bimbingan tentang HIV/AIDS relative sulit. Program pemerintah   tentang   pemakaian   kondom dalam seks beresiko tinggi belum dapat dilakukan  secara   baik,  sehingga  temuan orang   yang   terinfeksi   HIV/   AIDS   tetap diketemukan,   dengan   kata   lain   control program   ini   agak   kesulitan pengawasannya,   karena   yang   paling diharapkan   adalah   kesadaran   diri   dari populasi kunci untuk selalu menjaga diri.
Sumber   daya   manusia   (SDM) memainkan   peran   signifikan   dalam
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
sistem   kesehatan   dan   penanggulangan
HIV/  AIDS.  Maka,  diperlukan  integrasi Sumberdaya   AIDS   dalam   sistem kesehatan untuk memperbaiki kesenjangan   ketersediaan   tenaga   AIDS. Penyediaan   Sumber   daya   manusia kesehatan   ini,   kini   mendapatkan tantangan   dari   desentralisasi   yang memberikan   kewenangan   daerah   untuk menyediakan   tenaga   kesehatan,karena respons   terhadap   tren   epidemi   di   suatu wilayah   tidak   dapat   dilepaskan   dari konteks kebijakan setempat.
Dalam   konteks   desentralisasi, Peraturan   Pemerintah   (PP)   Nomor   38 Tahun   2007   tentang   Pembagian   Urusan Pemerintahan   antara   Pemerintah, Pemerintah   Daerah   Provinsi,   dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan, penempatan, pendayagunaan,   peningkatan   kapasitas, registrasi,   pembinaan,   dan   pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan. Salah satu   cara   untuk   melihat   integrasi   SDM AIDS   dalam   sistem   kesehatan   ialah dengan   mengkaji   apakah   pengadaan sampai pembinaan dan pengawasan SDM AIDS   sudah   mengikuti   sistem   SDM kesehatan   pada   umumnya.   Namun demikian   ada   kecenderungan   kesamaan pola   dalam   respons   pencegahan HIV/AIDS,   khususnya   terkait   dengan model   intervensi   dan   target   standar penjangkauan dan pendampingan.

## Faktor Struktur Birokrasi
Menurut   Edward   III   (dalam
Agustino,   2008:153-154),   yang mempengaruhi keberhasilan implementasi   kebijakan   publik   adalah struktur   birokrasi.   Walaupun   sumber daya   untuk   melaksanakan   suatu kebijakan   tersedia,   atau   para   pelaksana kebijakan   mengetahui   apa   yang seharusnya   dilakukan,   dan   mempunyai keinginan   untuk   melaksanakan   suatu kebijakan,   kemungkinan   kebijakan tersebut   tidak   dapat   dilaksanakan   atau direalisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu   kompleks   menuntut   adanya kerjasama   banyak   orang,   ketika   stuktur birokrasi   tidak kondusif pada kebijakan yang   tersedia,   maka   hal   ini   akan menyebabkan   sumberdaya-sumberdaya menjadi   tidak   efektif   dan   menghambat jalannya kebijakan.
Pendanaan penanggulangan HIV/ AIDS   yang   bersumber   dari   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)   terkait   masih   terbatas.   Upaya penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan nasional memperlihatkan   banyaknya   produk kebijakan   tidak   berkorelasi   langsung dengan efektivitas upaya penanggulangan
HIV/AIDS   di   Kabupaten   Melawi. Perangkat hukum lebih merupakan upaya pemenuhan   aspek   legalitas   dan prosedural   sebagai   bukti   adanya   itikad dari   pemerintah   dalam   merespons epidemi   AIDS,   tetapi   komitmen   secara praktis   dalam   pendanaan   masih   sangat kecil.   Kebijakan   penanggulangan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
HIV/AIDS   menunjukkan,   konteks dualisasi   kebijakan   dan   peraturan   di tingkat   nasional   terkait   penanggulangan HIV/AIDS   masih   jauh   dari   harapan.
Dalam   SRAD,   misalnya,   upaya penanggulangan   AIDS   masih   belum menjadi prioritas. Padahal kontekstualisasi   SRAD   yang   berbasis pada   data   epidemi   lokal   dan penganggaran   dari   sumber   pembiayaan lokal (APBD) maupun kerja sama sektor swasta   lain   berkontribusi   pada kemandirian   dalam   pencegahan HIV/AIDS   yang   strategis,   serta efektivitas program sesuai dengan status epidemi   HIV/AIDS   dan   konteks persoalan di daerah masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Kebijakan   Yang   Harus   Dilakukan dalam   Upaya   Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Melawi Secara teoretis
Secara   teoritis   pendekatan horizontal   dalam   bidang   kesehatan (seperti   penanggulangan   HIV   &   AIDS) dengan   pengandaian   adanya   integrasi lintas   sektor   dan   lintas   program   dalam merespons problem epidemi bisa menjadi visi   pembangunan   kesehatan   ke   depan yang komprehensif dan berkesinambungan,sehingga   layanan yang  diberikan   lebih  efektif   dan  efisien harus dilakukan antara lain;
Pertama,   di   samping   kebijakan yang progresif dan ketersediaan  sumber daya   (manusia,   biaya,   teknologi,   dan pengetahuan) yang pada galibnya masih bersifat   vertikal,   faktor   penentu keberhasilan  intervensi   kesehatan  dalam penanggulangan   HIV/AIDS   adalah   rasa
kepemilikan dan komitmen dari berbagai pihak terhadap program. LKB dirancang untuk   semakin   mendekatkan   layanan hingga   ke   tingkat   komunitas   dengan membangun   keterlibatan   stakeholders lintas sektor.
Tantangan   yang   cukup   besar: ketersediaan sumber daya kesehatan yang memenuhi   kualitas,   sumber   pembiayaan yang   jelas,   dan   komitmen   dari   para pemangku kepentingan. Rasa kepemilikan terhadap LKB dapat dilihat dari   sejauh   mana   setiap   pihak berkoordinasi dan memberikan kontribusi secara nyata untuk mewujudkan layanan yang berkesinambungan dan komprehensif,   misalnya   dalam   hal   cost sharing proses intervensi yang diberikan oleh   Dinas   Kesehatan   dan   Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Kedua, masalah jaminan kualitas layanan dari tenaga kesehatan dan tenaga non   kesehatan   menjadi   krusial   dalam rangka memberikan layanan yang efektif dan berkualitas.
Komitmen para pemangku kepentingan   untuk   memberikan   layanan yang   responsif   dan   sensitif   terhadap kebutuhan   pasien   merupakan   prasyarat yang   penting.   Kualitas   ini   berbanding lurus   dengan   kapasitas   dari   semua pemangku   kepentingan.   Kapasitas   dan pengetahuan yang baik akan berdampak langsung   pada   peningkatan   kualitas layanan.
Ketiga,   indikasi   efektivitas   dari integrasi   program   LKB   dalam   sistem kesehatan   umum   adalah   meningkatnya kepuasan   pasien   dalam   beberapa   aspek layanan,   seperti   tingkat   kecepatan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
layanan,   kapabilitas   tenaga   kesehatan dalam   memberikan   layanan,   perlakuan yang lebih ramah dari tenaga kesehatan, dan   terjaganya   kerahasiaan   pasien. Meningkatkan   nilai   tambah   dari keberadaan   kebijakan   AIDS,   terdapat beberapa   faktor   kunci   yang   perlu diperhatikan   dalamproses   implementasi kebijakan.  Salah satunya, penting  untuk menggali   faktor-faktor   yang   menjadi pendukung   dan   penghalang   (barrier) implementasi kebijakan.

## Secara praktis
Secara   praktis   langkah-langkah yang   harus   dilakukan   dalam   upaya penanggulangan   HIV   dan   AIDS   di Kabupaten   Melawi   adalah   melalui program – program terpadu baik Satuan Kerja   Perangkat   Daerah   (KPAD,   Stake Holder (WPS, LSL, PPS, Waria, IDU’S) dan Masyarakat (WPA, LSM, Perusahaan dan sebagainya ).
Dari aspek substansi hukum antara   lain   dengan   lebih   memperkuat landasan   operasional   terutama   petunjuk teknis   dan   petunjuk   pelaksanaan   yang mengatur   mulai   dari   perencanaan, pelaksanaan,   evaluasi,   monitoring   , sanksi.
Dari aspek struktur/ kelembagaan antara   lain   meningkatkan   fungsi   dan tugas   KPA   baik   secara   kualitas, manegement serta kelembagaan KPA dan program pendukung berupa pendanaan/pengalokasian   anggaran   pada setiap   SKPD   terkait   .   Meningkatkan akses   dan   kualitas   pelayanan   kesehatan bagi ODHA dan anak dengan HIV dan AIDS/ADHA,   dan   kelompok   yang beresiko   tinggi   tertular   (RISTI),   dan
Orang   Yang   Hidup   dengan   HIV   dan AIDS/OHIDHA)   .   Meningkatkan keterlibatan   swasta   dan   pelaku usaha/industri/perusahaan   khususnya terhadap   karyawan   dan   penggalangan dana,   sarana   dan   prasarana   yang mendukung   program   penanggulangan HIV/AIDS di lingkungannya.
Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya   Manusia   dilakukan   melalui pengadaan   tenaga   kerja   multiplier, pengalihan   tugas,   dan   penambahan jumlah   staf   melalui   jalur   reguler   atau pengadaan khusus lewat tenaga  honorer maupun   jalur   proyek.   Tenaga   outreach, konselor,   dan   manajer   kasus,   misalnya, dapat   direkrut   sebagai   tenaga   kesehatan melalui skema PNS atau tenaga honorer.
Memberikan   kesempatan   sektor non   pemerintah   atau   masyarakat   sipil yang   terlatih,   pemerintah   turut   andil mewujudkan   pengakuan   terhadap kesetaraan serta mengurangi stigma dan diskriminasi.   Skema   lain   ialah mekanisme   pengalihan   tugas,   yang meliputi   perluasan   tanggung   jawab   atas pasien   HIV   dari   spesialis/internis   ke dokter   umum,   pergeseran   tanggung jawab   beberapa   layanan   dari   dokter kepada   perawat,   dan   rangkap   tugas perawat   sebagai   teknisi   laboratorium sederhana (untuk menyelesaikan masalah kekurangan kapasitas laboratorium yang menghambat   ekspansi   pengobatan). Artinya,   pengelolaan   SDM   AIDS   dapat lebih   direncanakan   dengan   melihat kebutuhan   dan   kapasitas   tenaga kesehatan   di   suatu   daerah,   sehingga mutasi   tenaga   kesehatan   terlatih   tidak

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
menghambat keberlanjutan layanan HIV/
AIDS
Dari   aspek   budaya/kultur   baik petugas   maupun   stake   holder   dan masyarakat   antara   lain   meningkatkan pemahaman   masyarakat   tentang HIV/AIDS dengan benar dan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.   Meningkatkan   keterlibatan Populasi Kunci dengan cara mengundang Lembaga   Swadaya   Masyarakat   (LSM) peduli Hiv dan Aids dan kelompok resiko tinggi   dalam   perencanaan   program   dan menjalankan   program   serta   evaluasi program sebagai petugas lapangan (PL), Konselor, Manager Kasus dalam Komisi Penanggulangan AIDS. Dalam pembentukan   budaya/kultur   dilakukan dengan   cara   mempengaruhi   sikap   dan perilaku secara terus menerus/rutin  agar dapat   memahami,   menyikapi   proses penanggulangan   dan   empati   ,   sehingga diharapkan   memperkecil   diskriminasi terhadap ODHA.
Langkah–langkah   kongkrit   yang dilakukan dalam upaya penanggulangan   HIV   dan   AIDS   Di Kabupaten Melawi Adapun langkah–langkah kongkrityang   dilakukan   dalam   upaya penanggulangan   HIV   dan   AIDS   antara lain sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan sosialisasitentang   HIV/AIDS   dari berbagai  sudut pandangan  ; tentang bagaimana   terjadi   penularannya,
resiko apabila pasien terjangkit HIV/ AIDS,   Langkah-langkah   perawatan pasien HIV/AIDS, cara menghindari penyakit, maupun upaya
menanggulangi   HIV/AIDS   secara umumnya.   Pelaksanaannya   dengan melalui   komunikasi   informasi   dan edukasi   (KIE)   baik   melalui   sarana langsung (penyuluhan, seminar/pelatihan,   screning   darah PMI)   maupun   tidak   langsung (melalui   poster/iklan/siaran   radio,
Televisi. layanan hot line);
b. Selalu   meningkatkan   koordinasi melalui   pertemuan   dengan   stake holder   secara   rutin,   terus   menerus dan pemberdayaan ODHA dan WPA melalui kegiatan kegiatan pelatihan, advokasi;   Koordinasi   sangatlah diperlukan dalam upaya penanggulangan   HIV/AIDS   di Kabupaten   Melawi.   Jajaran   Dinas
Kesehatan   Kabupaten   Melawi sebaiknya   kontinyu   berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah   Sakit   Swasta,   Puskesmas termasuk kepada dokter dan perawat dalam berbagai aktifitas penanggulangan HIV/AIDS. c. Buatkanprogram pencegahan penularan  HIV/AIDS  di lingkungan tempat   kerja   dengan   memberikan pengetahuan,   pemahaman   serta perlindungan bagi
karyawan/pekerja   .   Hal   ini dimungkinkan   adanya   program komperhensif dari Perusahaan dalam upaya   mendukung   program pemerintah   kota   Surakarta   dalam penanggulangan HIV/AIDS;
d. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi membuka akses pelayananKesehatan berupa(promosi,
pengobatan,
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
rehabilitasi)   khususnya   VCT/KTS, IMS,   CST/PDP   di   tiap   Puskesmas dan   menjamin   tersedianya   Layanan Komperhensif   Berkesinambungan (LKB);
e. Sebagai   wujud   kepedulian   dari Pemeritah Kabupaten Melawi kepada pasien   HIV/AIDS   maupun   ODHA dibentuk   lembaga   social   ekonomi dan keagamaan bagi mereka sebagai wadah     pemberdayaan   dan   layanan sosial   bagi   ODHA   dengan memberikan bekal pengetahuan dan pelatihan   ketrampilan  dalam   bidang social,   budaya,   keagamaan   dan ekonomi.
f. Sebagai Langkah yang Positif Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi selalu melakukan   monitoring   dan   evaluasi terhadap KPA bila sudah terbentuk, kepada   tim   tehnis,   dokter,   perawat yang   memberikan   LKB   sebagai dasar   pembuatan   kebijakan pelaksanaan secara berkala;
g. Bila   dipandang   perlu   setelah mengevaluasi   dan   pengembangan kebijakan  penanggulangan  HIV dan AIDS   melalui   regulasi   dalam peraturan   daerah,   peraturan   Bupati Melawi, keputusan Bupati, terutama yang   menyangkut   petunjuk teknis/pelaksanaan   program   – program,   baik   regulasi,   penataan SDM, penganggaran/alokasi pembiayaan melalui APBD maupun partisipasi   warga   dan   institusi swasta.

## 4.    Simpulan dan Rekomendasi

## 4.1.   Simpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan pembahasan mengenai strategi implementasi   kebijakan   penanggulangan HIV/AIDS   yang   dilakukan   pada   Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten   Melawi   dapat   disimpulkan sebagai berikut ::
a. Pada   factor   komunikasi   antar pelaksana   kebijakan   penanggulangan HIV/AIDS   Dinas   Kesehatan Kabupaten Melawi dengan kelompok sasaran   telah   berjalan   dengan   baik. Hal   ini   dapat   dilihat   dari   ketiga indikator   transmisi,   kejelasan   dan konsisten.   Pada   indicator   transmisi komunikasi sudah berjalan baik karena informasi yang disampaikan langsung diberikan   kepada   sasaran   kebijakan yaitu petugas pengelola program HIV/ AIDS baik di tingkat Dinas Kesehatan itu   sendiri,RSUD   (   VCT   nya   ),RS swasta dan petugas pengelola program HIV/   AIDS   yang   tesebar   di   11 Puskesmas   (   11   Kecamatan   )   se Kabupaten Melawi. Sehingga program penanggulangan   HIV/AIDS   tersebut bisa   tersampai   dengan   baik   kepada kelompok-kelompok   resiko   tinggi, komunitas-komunitasODHA,   dan masyarakat.
Indikator   kejelasan komunikasi sudah cukup baik karena program   penanggulangan   HIV/AIDS tidak   hanya   dilakukan   sosialisasi langsung namun juga sosialisasi tidak langsung   yaitu   dengan   menggunakan berbagaimedia.  Indikator   konsisten

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020 komunikasi   sudah   baik   karena pemberian informasimengenai penanggulangan   HIV/AIDS   telah dilakukan   secara   konsisten   di Kabupaten Melawi.
b. Pada factor sumber daya pada Dinas Kesehatan   Kabupaten   Melawi   secara keseluruhan   sudah   cukup   baik. Namun,   masih   adanya   kekurangan dana dan motivasi kerja sumber daya manusia   di   Dinas   Kesehatan Kabupaten Melawi dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan   HIV/AIDS.     Namun dengan   komunikasi,   koordinasi   yang baik   dengan   semua   pihak,   maka implementasi kebijakan penanggulangan   HIV/AIDS   di   Dinas Kesehatan   Kabupaten   Melawiserta dukungan faktor sarana dan prasarana sehingga program ini dapat terlaksana walaupun belum begitu maksimal.
c. Pada   factor   disposisi   atau   sikap kecenderungan   pelaksana   sudah terlihat   sangat   baik.   Hal   ini dikarenakan   adanya   dukungan   dari berbagai   pihak   yang   mendukung sepenuhnya   program  penanggulangan HIV/AIDS untuk mencapai Indonesia bebas   HIV/AIDS   tahun   2030.   Para pelaksana   juga   telah   memberikan pelayanan   yang   baik,   sopan   dan ramah, menjadi salah satu bukti bahwa tenaga   pelaksanan benar-benar memiliki   kemauan   dan   kepatuhan dalam   melaksanakan   program penanggulangan   HIV/AIDS   di   Dinas
Kesehatan Kabupaten Melawi. d. Pada   factor   struktur   birokrasi   dapat dilihat   dari  indikator-indikator,   yaitu:
pertama,   indikator   SOP   pada   Dinas Kesehatan   Kabupaten   Melawi   selaku pelaksana   program   belum   memiliki SOP   khusus.   Namun,   dalam memberikan   layanan   kepada masyarakat   diserahkan   kepada masing-masing   stakeholder.   Kedua, indikator   fragmentasi   telah   berjalan baik   karena   telah   sesuai   dengan perandan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana dalam penyuluhan se tingkat   dibawahnya   (   sesuai   jenjang yang ada ).

## 4.2.    Rekomendasi
Adapun   rekkomensasi   yang peneliti   berikan   dalam   implementasi Kebijakan   penanggulangan   HIV/AIDS
Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Melawi adalah sebagai berikut : a. Dalam komunikasi penulis rekomendasikan, untuk meningkatkan upaya program penanggulangan HIV/
AIDS   Dinas   Kesehatan   Kabupaten Melawi   perlu   mengintensifkan   peran Dinas   Kesehatan   Bersama   jajarannya kepada   Rumah   Sakit   Umum   Daerah, Puskesmas   serta   ke   Pemerintah Daerah   dan   DPRD   Kabupaten Melawi.
b. Untuk   meningkatkan   Sumber   Daya, Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Melawi perlu   membuat Standar   Operational Procedures (SOP)   khusus   program penanggulangan   HIV/AIDSuntuk mengatur   perosedur-prosedur   kerja agarlebihterencana danterperincidengan   baik,   serta   perlu bimtek   system   informasi   HIV/AIDS (SIHA)   untuk   meningkatkan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
kemampuan   kerja   urusan   input   data dan pelaporan.
c. Berkaitan   dengan   disposisi   penulis menyarankan   Dinas   Kesehatan Kabupaten   Melawi   untuk   melibatkan stakeholder terkait,   baik   SPKD,
DPRD,   LSM,   Tokoh   Masyarakat, Tokoh   Agama   maupun   pihak pengusaha Swasta, serta tokoh budaya lainnya.
d. Berhubung dengan struktur birokrasi, penulis   menyarankan   dalam   upaya penanggulangan   HIV/AIDS   di Kabupaten   Melawi   perlulah   Dinas
Kesehatan membuat Tim kerja (seperti KPA)   dari   semua   tingkatan   ;   Dinas Kesehatan,   Rumah   Sakit   Umum Daerah (RSUD) Rumah Sakit Swasta, VCT,   Puskesmas,   yang   juga   disusun secara Tupoksi kerjanya.

## Referensi
Agustino,   L.   (2012). Dasar-Dasar Kebijakan   Publik.   Bandung:
Alfab eta. ---------------   (2096). Politik   dan Kebijakan   Publik,   Asosias   iIlmu Politik   Indonesia,   (AIPI), Bandung Abdul,   W.   S. (1990). PengantarAnalisisKebijaksanaan Negara.   Jakarta:   Penerbit   PT.
RinekaCipt Arman,   S.   (2017). Metode   Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:   Kepel
Press Arman, S. (2003). Bahan Kuliah Metode Penelitian,   Fakultas   Ilmu   Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Arikunto,    (2005).  Publishing Co.Bache, Ian dan Matthew Flinders Multi Level Governance Oxford, USA Arriza,   B.,   &Indah,   K.   (2011).
Memahamirekonstruksikebahagia an pada Orang dengan HIV/AIDS Anderson, J. E. (1984). Public Policy and Politics   in   America.   California:

## Rooks/Cole
Badjuri,   H.,   &Abdulkahar,   Y.,   Teguh, (2003). KebijakanPublik,   Konsep dan Strategi. Semarang   :UniversitasDiponegor o
Budi   Utomo,   (2015). Pencegahan HIV/AIDS   Belum   Optimal , Republika CO.ID Dahlan, Alwi, dkk. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka
Darmadi,   D.   dan   Sukidin,     (2009). AdministrasiPublik. Yogyakarta :
LaksBang PressSindo. Donal S., V.M. dan Carl E., Van Horn, (1975). The Policy Implementation   Process   : Conceptual   Framework ,   Sage Publication, Ins.
Dunn,   W.N.   (1985).   Pengantar   Analisis Kebijakan   Publik,   (   diterjemah oleh Samudra Wibawa,dkk).,   2000, Gajah   Mada University Press Yogyakarta.
Edwards   III,   George,   C.,   (1980).
Implementing   Public   Policy, Congressional   Quarterly   Press,
Washington, D.C.
Grindles,   M.   S.   (1980).  Politics   and Policy Implementation in the third

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020
World.  New   Jersey:   Princenton
University Press
Hill,   Michael   and   Peter   Hupe.   (2010).
Implementing   Public   Policy . London: SAGE Publications Ltd Holsti,   KJ.   1987 Metode   Penelitian Kualitatif:   Aplikasi   Praktis Pembuatan   Proposal   dan Laporan   Penelitian.   Malang: UMM Press. Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik,   Asosiasi   Ilmu   Politik Indonesia (AIPI),  Bandung Hastuti, E. (2011). HIV dalam Keluarga, Fakultas   kedokteran   Universitas Indonesia
Notoatmodjo,   S.   (2007). Promosi Kesehatan   dan   Ilmu   Perilaku.
Jakarta:   PT.   Rineka   Cipta Odendal
Kementerian   Kesehatan   RI.   (2013).
Peraturan   Menteri   kesehatan   RI Nomor   21   tahun   2013 TentangPenanggulangan   HIV Dan AIDS. Jakarta Kementerian Kesehatan RI (2012). Buku Pedoman   Penerapan   Layanan Komprehensif   HIV   –AIDS   dan IMS bagi Kader. Dirjen PP & PL, Depkes RI, Jakarta Kementerian   Kesehatan   RI.   (2009). KebijakandalamPenanggulangan IMS, HIV dan AIDS. Dirjen PP & PL, Depkes RI, Jakarta Moleong, L.J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif,   Cetakan   ke   36 Bandung PT Remaja Rusdakarya Offset.
Martoyo.   (2016). Lokus   &   Fokus   Ilmu Administrasi Publik. Kediri : Fam Publishing Martoyo,   &   Munawar,   MS,   (2016).
Kelembagaan   Sektor   Publik. Kediri:Fam Publishing
Sugiyono.(2016). Metode   Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakanke 23. Bandung  :Alfabeta. Sugiyono.(   2016). Metode   Penelitian Administras. Bandung : Alfabeta. Sugito.   (2017). BukuAjar   ;   Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik   Universitas   Tanjungpura Pontianak Silalahi,U.   (2008). Faktor-Faktor   yang berhubungan   denganp   erilaku pencegahan HIV/AIDS pada PSK di Kabupaten Bulukumba Winarno,B.(1989). Teori   Kebijakan Publik,   Pusat   Antar   Universitas
Studi   Sosial,   Universitas   Gajah Mada, Yogyakarta . -----------, (2014). KebijakanPublik   :Teori,   dan StudiKasus. Yogyakarta:    Center of   Academic   Publishing   Service (CAPS).
Widodo,   J.   (   2007). Analisis   Kebijakan
Publik. Malang:   Bayumedia
Publishing. Dokumen  : Peraturan   Menteri   kesehatan   RI   Nomor 21 tahun 2013 TentangPenanggulangan   HIV Dan AIDS. Jakarta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1507/Menkes/X/2005
tentangPedomanPelayananKonse
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol.1, No.1, Juli 2020 ling dan Testing SecaraSukarela( VoluntaryCounc eling and Testing) KomisiPenanggulangan   AIDS   Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2010
KomisiPenanggulangan   AIDS   Nasional 2003, Strategi   Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Jakarta Kementerian   Kesehatan   RI,   2013.
PedomanPelaksanaanPencegaha n Dan Pengendalian Infeksi   HIV   bagiPetugasKesehatan   di PelayananKesehatan.Dirjen   PP & PL, DepkesRI, Jakarta Kementerian   Kesehatan   RI,   2012. PedomanPenerapanLayananKom prehensif HIV –IMS Berkesinambungan.Dirjen   PP   &   PL, Depkes RI, Jakarta. Kementerian   Kesehatan   RI,   2013. PedomanPelaksanaanPencegaha n Dan Pengendalian Infeksi   HIV   bagiPetugasKesehatan   di PelayananKesehatan.Dirjen   PP & PL, DepkesRI, Jakarta