## KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR

## THE PERFORMANCE OF FAMILY PLANNING COUNSELORS TOWARDS DEPARTMENT OF POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING IN MAKASSAR CITY
Rohana Thahier 1 dan Rima Melati Haris 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar email: rohana.thahier@yahoo.com
2 Badan Pusat Statistik Kota Makassar email: rimelatifaharis31@gmail.com

## Abstrak
Penyuluh  keluarga  berencana  merupakan  faktor  penting  di  dalam  menjalankan  program  keluarga berencana  akan  tetapi  kinerja penyuluh  keluarga  berencana pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kota Makassar masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.  Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu wawancara,  telaah  dokumen,  dan  observasi.  Adapun  instrument  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman telaah dokumen dan pedoman observasi serta teknik analisis data dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  menarik  kesimpulan,  dan  verifikasi.  Setelah  itu  menguji keabsahan  data  dengan  Teknik  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  penyuluh keluarga berencana secara keseluruhan berada dalam kategori baik namun masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja penyuluh keluarga berencana.
Kata kunci : Kinerja, Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana, Keluarga Berencana

## Abstract
Family planning counsellors are an important factor in carrying out family planning programs, but the performance of family planning counsellors towards Department of Control of Population and Family Planning  in  Makassar  City  are  still  not  optimal.  Based  on  these  problems,  this  research  aims  to determine and analyse the performance of family planning counsellors at the Department of Control of Population and Family Planning in Makassar. The research method used in this research is descriptive quality  method.  Data collection  methods  used in this research  are  interviews,  document  review  and observation.  Meanwhile,  data  collection  instruments  used  in  this  research  are  interview  guidelines, guidelines for reviewing documents and observation guidelines. Moreover, data analysis techniques used in this research are conducted by means of data reduction, data presentation, conclusions drawing and verification. After that, the validity of the data is tested by using the triangulation technique. The results of this research indicated that the overall performance of family planning counsellors was in a
good  category  but  there  were  still  several  indicators  that  need  to  be  improved  to  maximize  the performance of family planning counsellors.
Keywords: Performance, Performance of Family Planning Counsellors, Family Planning

## PENDAHULUAN
Organisasi merupakan suatu organisme  yang  harus  terus  menerus tumbuh secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemampuan tumbuh ini memungkinkannya  tangguh  bukan  saja dalam mempertahankan eksistensinya akan tetapi juga dalam mengembangkan dirinya secara  mantap  dalam  rangka  pencapaian tujuan.
Di  era  globalisasi  sekarang  ini, mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  meliputi  antara lain: (1) akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  kinerjanya;  (2) keterbukaan  dan  transparansi  (openness and  transparency)  dalam  arti  masyarakat tidak  hanya  dapat  mengakses  suatu kebijakan  tetapi  juga  ikut  berperan  dalam proses  perumusannya;  (3)  ketaatan  pada hukum,  dalam  arti  seluruh  kegiatan didasarkan  pada  aturan  hukum  yang berlaku  dan  aturan  hukum  tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4)  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai
kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.
Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip  ‟good  governance”  dalam pengelolaan  pemerintahan  menjadi  suatu tuntutan  utama,  oleh  karena  masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi  manfaat  serta  nilai  yang diperoleh  atas  pelayanan  dari  instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan  maupun  kegagalan  instansi pemerintah  dalam  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif,  disebabkan  oleh  karena  belum diterapkannya  sistem  pengukuran  kinerja, yang  dapat  menginformasikan  tingkat keberhasilan  secara  objektif  dan  terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah.
Akhir-akhir  ini  pembicaraan  tentang sumber  daya  manusia  semakin  terdengar. Hal ini tidak lepas dari kesadaran bersama bahwa  manusia  tidak  hanya  sebagai penikmat  pembangunan.  Di  samping  itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan  tidak  hanya  bisa  tergantung pada  sumber  daya  alam.  Beberapa  ahli sepakat  bahwa  pembangunan  di  Indonesia juga  sudah  semestinya  mengandalkan
sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber  daya  yang  memadai  dalam  arti kualitas  dan  kuantitas,  maka  tantangan  di masa  mendatang  akan  bisa  diatasi  dengan baik.
Berbicara  mengenai  kinerja  dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari  siapa  yang  ada  dan  menjalankan organisasi  tersebut,  tidak  lain  adalah manusia  itu  sendiri.  Sebagai  unsur organisasi,  manusia  memiliki  peran  yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Di mana keberhasilan  organisasi  sangat  tergantung pada  peran  manusia  di  dalamnya  karena manusia  sebagai  sumber  daya  yang potensial dan merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi.
Kinerja dalam  organisasi  merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.  Para  atasan  sering  tidak memperhatikan kecuali situasi organisasinya sudah amat buruk atau segala sesuatu  jadi  serba  salah.  Terlalu  sering seorang pimpinan tidak mengetahui betapa buruknya kinerja pegawainya telah merosot
sehingga  instansi  menghadapi  krisis  yang serius.
Sumber daya terpenting suatu organisasi  adalah  sumber  daya  manusia. Sumber Daya Manusia merupakan elemen dalam organisasi  yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka dalam organisasi.  Dalam  Konteks  Organisasi Publik di Indonesia diselenggarakan Manajemen ASN untuk melakukan pengaturan Sumber daya manusia yang ada di  dalam  sebuah  organisasi  publik. Pengaturan  Manajemen  PNS  bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki  nilai  dasar,  etika  profesi,  bebas dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktek korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik,  tugas  pemerintahan,  dan  tugas pembangunan tertentu.
Kemajuan  sebuah  organisasi  dapat dilihat  melalui  pencapaian  target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengingat  peran  manusia  yang  cukup dominan tersebut, maka segala upaya akan dilakukan untuk menciptakan desain sistem dan mengatur kinerja pegawai.
Di  Negara  berkembang,  masalah utama  yang  sering  terjadi  yaitu  masalah tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk. Laju  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahu 2018  jumlah  penduduk  Indonesia  sudah
mencapai  266.927.712  jiwa.  Untuk  dapat mengatasi  beberapa  masalah  penyebab terjadinya  laju  pertumbuhan  penduduk pemerintah  melakukan  program  keluarga berencana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Program  Keluarga  Berencana  merupakan salah  satu  program  yang  sangat  penting artinya  bagi  kemajuan  suatu  bangsa.  Kota Makassar merupakan salah satu  kota  yang laju pertumbuhan penduduknya meningkat setiap  tahunnya.  Jumlah  penduduk  kota Makassar  pada  tahun  2015  mencapai 1.449.401  jiwa,  tahun  2016  jumlah penduduk  meningkat  menjadi  1.469.601 jiwa,  dan  di  tahun  2017  meningkat  lagi menjadi 1.489.011 jiwa.
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan  unsur  pemerintahan  di  bidang pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana  yang  menjadi  kewenangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  mempunyai  tugas membantu  Walikota  melakukan  urusan pemerintahan  di  bidang  pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dalam  menjalankan  tugasnya  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Makassar  dibantu  oleh
tenaga fungsional  yaitu penyuluh keluarga berencana.  Penyuluh  keluarga  berencana memegang  tugas  yang  sangat  penting dalam  melaksanakan  program  KB  di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan program  KB  tidak  terlepas  dari  penyuluh keluarga berencana.
Kinerja penyuluh keluarga berencana kota Makassar masih belum optimal karena ada  beberapa  penyuluh  yang  menangani beberapa  wilayah  sekaligus  dan  hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  kurangnya tenaga  fungsional  penyuluh  keluarga berencana.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  dan  menganalisis  Kinerja Penyuluh  Keluarga  Berencana  pada  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  bersifat  deskriptif  kualitatif, adapun  informan  dalam  penelitian  ini berjumlah enam orang yang terdiri dari satu orang kepala Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  satu orang  kepala  UPT  Keluarga  Berencana Kecamatan  Biringkanaya,  satu  orang pegawai  Sub  Bidang  pada  Dinas  PPKBD (Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Daerah),  satu  orang  Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan Pai dan dua orang masyarakat.
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan wawancara, telaah dokumen, dan  observasi.  Instrument  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  menggunakan pedoman wawancara, telaah dokumen dan observasi serta teknik analisis data dengan cara  reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan  dan  verifikasi  setelah  ini menguji  keabsahan  data  dengan  teknik triangulasi.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  dari  penelitian  ini  merupakan jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan  oleh  peneliti  kepada  informan. Adapun  sub  fokus  terdiri  dari  kuantitas kerja,  kualitas  dari  hasil,  kerja  sama,  dan tanggung jawab.
1. Kuantitas Kerja
Kuantitas  kerja  menurut  Wilson  dan Heyyel  (1987:101)  adalah  jumlah  kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan  waktu  tertentu  dan  kecepatan dalam  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Kuantitas kerja sangat diperlukan  di  dalam  organisasi  untuk mengukur  kinerja  pegawainya.  Kuantitas kerja  dapat  dilihat  dari  kecepatan  dan kemampuan seorang pegawai.
Dengan  demikian  kuantitas  kerja dapat  dilihat  dari  jumlah  kerja  dan penggunaan  waktu.  Jumlah  kerja  adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan.  Penggunaan  waktu  adalah banyaknya  waktu  yang  digunakan  dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
Kecepatan kerja merupakan kemampuan seorang individu untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan batas waktu tertentu. Pentingnya kecepatan kerja bagi  penyuluh  keluarga  berencana  agar penyuluh  keluarga  berencana  bisa  lebih mengatur  rencana  kerjanya  dengan  baik, agar target-target yang telah ditetapkan bisa dicapai.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh. Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku Kepala UPT  Keluarga  Berencana  Kecamatan Biringkanaya, bahwa:
“Kalau para penyuluh keluarga berencana pada kecamatan Biringkanaya  sudah  bekerja  dengan cepat karena mereka dikejar oleh target untuk  mencapai  angka  kredit,  karena mereka  kan  penyuluh  dan  mereka bekerja  karena  ada  nilai  angka  kredit, semakin  cepat  mereka  bekerja  dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan akan menambah banyak nilai angka kredit yang mereka dapatkan akan menunjang  mereka  untuk  kenaikan pangkat.”  (wawancara,  30  Oktober 2018).
Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kecepatan kerja penyuluh keluarga  berencana  sudah  cepat  karena penyuluh  langsung  dipantau  oleh  pusat
menggunakan  aplikasi  E-Visum  dan  ada target  yang  harus  mereka  kejar  untuk mencapai  nilai  angka  kredit  yang  bisa digunakan  untuk  menunjang  kenaikan pangkat.  Selain  kecepatan,  kemampuan kerja  juga  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  kinerja  penyuluh  keluarga berencana  dimana  kemampuan  dilihat berdasarkan  kapasitas  yang  dimiliki  oleh seorang  individu  untuk  mengerjakan berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan. Penyuluh keluarga berencana sudah tergolong  mampu  dalam  tugasnya  karena sebelum  turun  kelapangan  sudah  dibekali pengetahuan dan wawasan dalam pelatihan dasar  umum,  namun  masih  ada  penyuluh keluarga  berencana  yang  mungkin  masih harus selalu meningkatkan keahliannya lagi dengan  mempelajari  tupoksinya  masing- masing agar lebih paham dengan pekerjaannya.
2. Kualitas Dari Hasil
Kualitas dari hasil merupakan seberapa  baik  seorang  pegawai  dalam mengerjakan  yang  seharusnya  mereka kerjakan.  Kualitas  dari  hasil  sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena itu bisa  menjadi  sasaran  ukuran  berhasil tidaknya  kinerja  pegawai  di  dalamnya. Kualitas  dari  hasil  dapat  dilihat  dari kerapihan dan ketelitian.
Kerapihan  merupakan  sesuatu  yang dilakukan  secara  baik,  teratur,  dan  tertib. Kerapihan juga sangat menunjang kualitas dari  hasil  kerja  penyuluh  keluarga.  Selain kerapihan,  penyuluh  juga  dituntut  untuk teliti  dalam  bekerja,  dimana  ketelitian merupakan kemampuan seseorang individu untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  dengan teliti dengan tidak ada kesalahan. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ibu Ir.  Sarlina  Parerung  selaku  Penyuluh Keluarga  Berencana  pada  Kelurahan  Pai, bahwa:
“Saya sudah bekerja dengan cukup teliti apalagi  ketika  menginput  data  atau kegiatan  kedalam  aplikasi,  kita  harus betul-betul teliti karena kalau salah dan tidak sesuai maka tidak ada nilai angka kredit  yang  didapatkan.” (wawancara, 30 Oktober 2018).
Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penyuluh keluarga berencana  sudah  bekerja  dengan  sangat teliti  melihat  hasil  kerjanya  yang  minim kesalahan.
3. Kerja Sama
Kerja sama adalah sesuatu pekerjaan yang  dilakukan  secara  bersama  atau pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  bantuan orang  lain  untuk  mencapai  suatu  tujuan bersama.  Kerja  sama  dapat  dilihat  dari jalinan kerja sama dan kekompakan.
Jalinan kerja sama merupakan hubungan timbal balik, saling
menguntungkan  yang  terjalin  berdasarkan kepedulian,  kesetaraan,  dan  kebersamaan
yang sinergis. Guna membantu memperlancar  proses  kerja  penyuluh keluarga  berencana  pada  suatu  wilayah dibutuhkan  jalinan  kerja  sama  antara penyuluh  dengan  sub  PPKBD  dan  kader KB  yang  dipilih  secara  langsung  oleh penyuluh keluarga berencana karena tanpa bantuan  sub  PPKBD  dan  Kader  KB penyuluh  tidak  mampu  mengerjakan pekerjaannya karena susahnya berkomunikasi, bertemu dan mengumpulkan  masyarakat  pada  suatu wilayah  tertentu.  Jalinan  kerja  sama  ini sama-sama menguntungkan karena penyuluh  dapat  terbantu  kerjanya,  sub PPKBD  dan  Kader  KB  pun  mendapat kompensasi  langsung  dari  pusat.  Didalam kerja  sama  dibutuhkan  juga  kekompakan antar mitra, dimana kekompakan merupakan  pekerjaan  yang  dilakukan secara  bersama,  teratur  dan  rapih  untuk mencapai  suatu  tujuan,  penyuluh  keluarga berencana  dengan  sub  PPKBD  dan  para Kader  KB  sudah  kompak  dalam  bekerja sama,  terlebih  lagi  penyuluh  keluarga berencana  selalu  memfasilitasi  pelatihan- pelatihan kecil untuk sub PPKBD dan para Kader  KB  nya  agar  pada  saat  turun  ke lapangan  sub  PPKBD  dan  para  Kader  KB sudah  paham  apa  tugasnya  dan  bisa  satu
tujuan dengan penyuluh keluarga berencana.
4. Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  terhadap  pekerjaan adalah kesadaran  akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan  oleh  organisasi.  Pegawai  tidak bisa lepas dari tanggung jawab karena ada tugas pokok dan fungsi yang harus mereka jalani.  Tanggung  jawab  bisa  dilihat  dari hasil kerja dan pengambilan keputusan.
Hasil  kerja  merupakan  keluaran  kerja yang  bisa  di  ukur.  Hasil  kerja  penyuluh keluarga  berencana  sangat  berpengaruh terhadap tanggung jawabnya dalam melakukan  suatu  pekerjaan.  Sebagimana yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si. selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kota  Makassar, bahwa:
“Sejauh ini hasil kerja penyuluh sudah cukup  memuaskan  namun  memang belum  terlalu  optimal  dikarenakan kurangnya  sumber  daya  penyuluh  kb dan  kami  masih  sangat  membutuhkan banyak  tenaga  fungsional  penyuluh terutama  yang  sifatnya  pns  agar sasaran  kerja  organisasi  bisa  terus tercapai setiap tahunnya” (wawancara, 01 November 2018.)
Adapun  yang  disampaikan  oleh  Ibu Hj.  Musliah  Yusuf  selaku  Kepala  UPT Keluarga Berencana
Kecamatan Biringkanaya, bahwa:
“Hasil kerja penyuluh keluarga berencana pada Kecamatan Biringkanaya  memang  masih  ada  yang belum  mencapai  target  untuk  akhir tahun,  tapi  sejauh  ini  tiap  bulannya selalu  ada  peningkatan  capaian  peserta KB  Aktif  diusahakan  agar  ketika  akhir tahun  semua  target  bisa  tercapai” (wawancara, 30 Oktober 2018).
Lebih  lanjut  oleh  Ibu  Ir.  Sarlina Parerung selaku Penyuluh Keluarga
Berencana pada
Kelurahan
Pai, mengemukakan bahwa:
“Kalau  hasil  kerja  rata-rata  sih  kalau akhir tahun capai target. Biasanya yang tidak  capai  target  perbulan  itu  karena biasa  ada  masyarakat  misalnya  dia tinggal di Sudiang tetapi dia memasang KB di rumah sakit Siloam jadi otomatis dia  tidak  terdaftar  sebagai  peserta  KB aktif  di  wilayah  sudiang  hal  itu  yang membuat  hasil  kerja  kita  menurun karena dia tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif di wilayah tempat tinggalnya.” (wawancara, 30 Oktober 2018).
Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Andi Riani selaku Masyarakat yang ber KB pada Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, bahwa:
“ Kalau  hasil  kerja  penyuluh  KB didaerah  ini  saya  kurang  tahu,  karena saya  belum  merasakan  hasil  kerjanya dan  saya  memasang  KB  tidak  melalui penyuluh  KB  didaerah  ini.  Saya memasang  KB  karena  inisiatif  saya sendiri dan saya memasangnya dirumah sakit  dibantu  dengan  dokter  kandungan saya.” (wawancara, 05 November 2018).
Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, secara umum hasil kerja
penyuluh  keluarga  berencana  sudah  baik karena  pasangan  usia  subur  yang  peserta KB  Aktif  sudah  banyak,  namun  ada beberapa  masyarakat  yang  memasang  alat KB  diluar  wilayah  tempat  tinggalnya,  hal ini menyebabkan masyarakat tersebut tidak terdaftar  sebagai peserta  KB  Aktif diwilayah tempat tinggalnya, sehingga jika dilihat  dari  data  yang  ada  menunjukkan bahwa  masih  kurang  peserta  KB  Aktif diwilayah  tersebut  karena  masyarakat tersebut  terdaftar sebagai peserta KB  aktif diwilayah  tempat  mereka  memasang  alat KB tersebut. Selain hasil kerja, sikap dalam pengambilan keputusan juga sangat berpengaruh  terhadap  tanggung  jawab penyuluh keluarga berencana atas pekerjaannya. Pengambilan keputusan merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk memecahkan  masalah,  mencari  jalan tengah,  dan  mencari  solusi,  penyuluh keluarga  berencana  sudah  bijak  dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan  beberapa  aspek  yang ada  agar  tidak  salah  dalam  mengambil keputusan.

## PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  kinerja  pegawai dalam  suatu  organisasi  publik  menjadi sangat  penting  atau  dengan  kata  lain memiliki  nilai  yang  amat  strategis. Informasi  mengenai  kinerja  aparatur  dan
faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap  kinerja  aparatur  sangat  penting untuk  diketahui,  sehingga  pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan  sebagai  suatu  kegiatan evaluasi  untuk  menilai  atau  melihat keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian kinerja.  Dalam  suatu  organisasi  perlu adanya  pemisahan  antara  manajemen puncak dan operasional, sehingga memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan  keputusan  dan  pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan  oleh  staf  sendiri,  dimana masing-masing  memiliki  misi,  sasaran, ruang  lingkup,  tindakan  serta  otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang  yang mampu melihat seluruh  visi  dan  peluang  serta  mampu menyeimbangkan  antar  berbagai  tuntutan yang  saling  bersaing  untuk  mendapatkan sumber  daya.  Hal  tersebut  membutuhkan personil  yang  bersungguh-sungguh  fokus pada  visi,  misi  dan  melaksanakannya dengan baik.
Kata  “kinerja”  telah  menjadi  kata yang telah memasyarakat, seringkali istilah kinerja ini, mulai dari media massa, pejabat
birokrasi,  pelaku  bisnis  bahkan  sampai masyarakat  awam,  namun  demikian  tidak ditemukan  definisi  yang  definitif  tentang kinerja. Hal ini dikarenakan istilah kinerja tidak  ditemui  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Kecuali kamus bahasa Indonesia lainnya  yang  menyatakan  bahwa  kinerja merupakan  sesuatu  yang  dicapai  atau prestasi yang diperlihatkan atas kemampuan kerja. Sehingga berbagai pihak cenderung  memberikan  padanan  kata kinerja  dengan  “performance‟  dalam bahasa Inggris.
Kinerja  pada  dasarnya  dapat  dilihat dari  dua  segi,  yaitu  kinerja  pegawai  (per- individu)  dan  kinerja  organisasi.  Kinerja pegawai  adalah  hasil  kerja  perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.
Mengetahui  kinerja  pegawai  berarti berusaha untuk mempelajari serta memahami  kinerja  yang  dimiliki  oleh pegawai dalam sebuah organisasi. Dengan kata  lain,  mengetahui  kinerja  pegawai menjadi sangat penting atau memiliki nilai yang  amat  strategis.  Informasi  mengenai kinerja  pegawai  dan  indikator-indikator yang  ikut  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai  sangat  penting  untuk  diketahui, sehingga  menganalisis  kinerja  pegawai hendaknya  dapat  diterjemahkan  sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau
melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang dibebankan  kepadanya.  Oleh  karena  itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi  keberhasilan  dan  kegagalan pencapaian kinerja.
Kinerja  pegawai  adalah  hasil  kerja yang  dicapai  oleh  seluruh  pegawai  dalam suatu  organisasi  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggung  jawab  dalam  rangka  upaya mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan sesuai  dengan  moral  maupun  etika. Pengertian kinerja pegawai juga dikemukakan  oleh  Bastian  (2001)  sebagai gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  tugas  pegawai  dalam  suatu organisasi  dalam  upaya  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi tersebut
Dalam penelitian ini penulis berlandaskan kepada teori yang dikemukakan  oleh  Mangkunegara  (2011: 67)  terkait  kinerja  pegawai  yang  dapat diukur  melalui  empat  indikator  yaitu kuantitas  kerja,  kualitas  dari  hasil,  kerja sama  dan  tanggung  jawab  yang  berikut akan diuraikan setiap indikator:
1. Kuantitas Kerja
Kuantitas  kerja  penyuluh  keluarga berencana  sudah  baik,  dilihat  dari  dua indikator yaitu:
a. Kecepatan
Kecepatan  kerja  merupakan  salah satu  aspek  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kinerja  penyuluh  keluarga berencana, karena setiap penyuluh keluarga berencana  diberikan  tenggat  waktu  untuk dapat  menyelesaikan  tugas  pokoknya. Apabila penyuluh keluarga berencana dapat menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  cepat dan  mencapai  target  maka  penyuluh keluarga  berencana  tersebut  memiliki capaian kinerja yang bagus.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kecepatan kerja penyuluh keluarga  berencana,  penyuluh  keluarga berencana  telah  bekerja  dengan  cepat  hal ini  didukung  dengan  laporan  penyelesain kegiatan  yang  setiap  dua  jam  sekali penyuluh keluarga berencana harus laksanakan dan laporkan langsung melalui aplikasi  e-visum  yang  dimana  didalam aplikasi tersebut terdapat target  yang telah penyuluh  keluarga  berencana  capai  dan perolehan nilai angka kredit yang penyuluh keluarga  berencana  dapatkan  karena  telah bekerja  dengan  cepat,  nilai  angka  kredit bisa digunakan sebagai penunjang kenaikan pangkat untuk penyuluh keluarga berencana  dan  adapun  bukti  bahwa  sudah ada  beberapa  penyuluh  yang  mengalami kenaikan  pangkat  dikarenakan  perolehan nilai  angka  kreditnya  jadi  penyuluh keluarga  berencan  sudah  termasuk  cepat
dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fadel (2009: 159) bahwa  kecepatan  kerja  harus  sangat diperhatikan dengan menggunakan metode, tahapan  kerja,  maupun  target  yang  telah ditetapkan.
b. Kemampuan
Kemampuan kerja penyuluh keluarga berencana,  penyuluh  keluarga  berencana sudah mampu dalam mengerjakan pekerjaannya  karena  penyuluh  keluarga berencana  sebelumnya  sudah  mengikuti latihan  dasar  umum  yang  didalamnya dijelaskan dan diajarkan mengenai pengetahuan,  advokasi,  dan  tata  cara penyuluhan  yang  nanti  akan  penyuluh keluarga  berencana  gunakan  untuk  turun kelapangan melakukan kegiatan penyuluhan, konseling maupun wawancara (tatap muka) langsung kepada masyarakat. Latihan  dasar  umum  ini  telah  diikuti  oleh seluruh  penyuluh  keluarga  berencana sebelum  turun  kelapangan.  Penyuluh keluarga  berencana  juga  sudah  mengerti akan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam melakukan pekerjaannya sehingga penyuluh keluarga berencana sudah dianggap  mampu  dan  paham  untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, konseling maupun wawancara.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Robbins dalam Pasolong (2007:  186)  bahwa  Kemampuan  dapat
dilihat  dari  dua  segi  yaitu  kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, kemampuan  intelektual  dilihat  dari  cara seseorang  untuk  melakukan  berbagai aktivitas  mental  seperti  berpikir,  menalar dan  memecahkan  masalah  sedangkan kemampuan fisik dilihat dari cara seseorang  melakukan  tugasnya  dengan kecekatan, kekuatan dan keterampilan.
2. Kualitas dari Hasil
Kualitas  pekerjaan  ini  berhubungan dengan  mutu  yang  dihasilkan  oleh  para pegawai  dari  suatu  pekerjaan  dalam  suatu organisasi,  dimana  kualitas  pekerjaan  ini mencerminkan pengukuran tingkat “kepuasan“, yakni seberapa baik penyelesaiannya.
Isu  mengenai  kualitas  cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan  kinerja  pegawai.  Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena kesalahan dari para pegawai itu sendiri baik menyangkut  pelayanan,  perilaku  ataupun kebiasaan yang buruk yang sering diperlihatkan  kepada  para  masyarakat. Dengan  demikian,  kepuasan  pegawai pemerintah terhadap layanan dapat dijadikan  indikator  kinerja.  Keuntungan utama  menggunakan  kepuasan  sumber daya aparatur pemerintah seringkali tersedia secara mudah dan murah.
Informasi mengenai kepuasan terhadap  kualitas  pelayanan  seringkali dapat diperoleh dari media massa atau hasil dari  diskusi  publik.  Nilai  dimana  proses atau hasil dari ketelitian dalam melaksanakan  pekerjaan  kesempurnaan pekerjaan  itu  sendiri  juga  bisa  dikatakan sebagai  kualitas  pelayanan.  Selain  itu kualitas juga bisa diartikan dengan melihat bagaimana  pekerjaan  dilakukan  sesuai dengan  perintah  sehingga  pekerjaan  yang dilakukan berdasarkan input yang ada akan mencapai target kerja yang ditetapkan.
Kualitas  dari  hasil  kerja  penyuluh keluarga berencana sudah baik, dilihat dari dua indikator yaitu:
a. Kerapihan
Setiap  penyuluh  keluarga  berencana tentunya  diharapkan  dalam  menjalankan tugasnya dengan berpakaian yang rapih dan sopan  agar  masyarakat  yang  melihat penyuluh  keluarga  berencana  pada  saat penyuluhan  pun  bisa  tertarik  untuk menyimak arahan dari penyuluh mengenai program Keluarga Berencana.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang dilakukan  mengenai  kerapihan  penyuluh keluarga berencana dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, konseling,  maupun  wawancara  penyuluh keluarga  berencana  telah  menggunakan pakaian  dinas  hariannya  seperti  pakaian dinas  harian  warna  khaki,  LINMAS,
KORPRI  kemeja  putih  dan  celana/rok hitam, dan batik,  selain dalam berpakaian penyuluh  keluarga  berencana  juga  sudah bersikap rapih dalam melakukan pekerjaannya seperti dalam hal menyimpan dokumen-dokumen pendukung kegiatannya    pada  saat  turun  di  lapangan. Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  2016 Tentang  Pakaian  Dinas  Pegawai  Negeri Sipil  Di  Lingkungan  Departemen  Dalam Negeri  dan  Pemerintah  Daerah  yang  di dalamnya  membahas  mengenai  kerapihan dalam berpakaian pegawai negeri sipil yang tertuang  dalam  pasal  12A  ayat  satu dikatakan bahwa penggunaan pakaian dinas di  lingkungan  kementerian  dalam  negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud pada  pasal  dua  yaitu  hari  senin  dan  selasa pegawai  menggunakan  pakaian  dinas harian warna khaki, pada hari rabu pegawai menggunakan pakaian dinas harian kemeja warna  putih,  celana/rok  hitam  atau  gelap, pada  hari  kamis  dan  jumat  pegawai menggunakan pakaian dinas harian batik/tenun/pakaian  khas  daerah,  adapun pakaian LINMAS digunakan sesuai dengan pada  saat  peringatan  hari  LINMAS, pakaian  KORPRI  digunakan  pada  saat peringatan hari KORPRI atau sesuai acara.

## b. Ketelitian
Didalam melakukan pekerjaan penyuluh  keluarga  berencana  diharapkan dapat  bekerja  dengan  teliti  agar  pekerjaan yang dilakukan minim kesalahan dan akan mendapat hasil yang berkualitas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  penyuluh  keluarga  berencana telah  bekerja  dengan  teliti  melihat  hasil kerja  yang  telah  dilakukan  oleh  penyuluh keluarga  berencana  sudah  minim  akan kesalahan  karena  pada  saat  penyuluh keluarga  berencana  melakukan  kegiatan penyuluhan, konseling maupun wawancara dan harus mendata serta meng input laporan kegiatannya sebelum itu penyuluh keluarga berencana  selalu  melakukan  pengecekan ulang sebelum meng input hasil kegiatannya pada  aplikasi  yang  telah  disediakan maupun  pada  dokumen-dokumen  yang terlampir yang harus dikumpulkan. Hal ini sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh Fadel  (2009:159)  di  dalam  melakukan tugasnya  pegawai  bukan  hanya  dituntut untuk bekerja dengan cepat, namun dalam menyelesaikan  tugasnya  pegawai  juga dituntut  untuk  teliti  dalam  bekerja  dan selalu  melakukan  pengecekan  ulang  agar tidak ada terjadi kesalahan.
3. Kerja Sama
Kerja sama penyuluh keluarga berencana dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik dilihat dari dua indikator yaitu:
a. Jalinan Kerja Sama
Kemitraan  merupakan  jalinan  kerja sama dari dua belah pihak atau lebih yang melibatkan  hubungan  timbal  balik  yang saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan  kepedulian  dan  kebersamaan yang  sinergis.  Jalinan  kerja  sama  untuk penyuluh keluarga berencana juga merupakan salah satu faktor penting dalam terwujudnya  suatu  tujuan  yang  diinginkan yaitu terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam  organisasi  agar  berjalan  dengan sistematis serta mengurangi beban pekerjaan  dari  pegawai  juga  untuk mengoptimalkan hasil kerja yang diinginkan. Berdasarkan hasil analisis data mengenai  jalinan  kerja  sama  penyuluh keluarga  berencana,  penyuluh  keluarga berencana sudah menjalin kerja sama yang baik  dengan  mitra  kerjanya  seperti  sub PPKBD dan Kader KB yang dipilih secara langsung oleh penyuluh keluarga berencana untuk membantu melaksanakan tugasnya di lapangan  seperti  dalam  hal  penyuluhan, konseling  maupun  pendampingan  saat wawancara  bersama  masyarakat.  Adapun hasil  penelitian  terdahulu  oleh  Afniyanty (2016: 7) yang sejalan dengan penelitian ini mengatakan  bahwa  Penyuluh  keluarga
berencana  pada  Desa  Pakawa  sudah memiliki  jalinan  kerja  sama  yang  baik dengan  mitra  kerja  di  lapangan  dalam melaksanakan pekerjaannya.
b. Kekompakan
Kekompakan  merupakan  pekerjaan yang  dilakukan  secara  bersama,  senada, dan  rapih  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu.  Berdasarkan  hasil  analisis  data mengenai  kekompakan  penyuluh  keluarga berencana,  penyuluh  keluarga  berencana sudah  bekerja  dengan  sangat  kompak dengan mitra kerjanya seperti sub PPKBD dan  Kader  KB  hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  hubungan  saling  ketergantungan antara  penyuluh  keluarga  berencana,  sub PPKBD dan Kader KB. Terlebih lagi dalam hal menjaga kekompakan penyuluh keluarga  berencana  selalu  memfasilitasi pelatihan-pelatihan kecil untuk sub PPKBD dan Kader KB guna memberikan wawasan dan  pengetahuan  agar  pada  saat  turun kelapangan  penyuluh  keluarga  berencana, sub  PPKBD  dan  Kader  KB  bisa  kompak dan  bersatu  padu  dalam  perkataan  dan tindakan  jika  menanggapi  suatu  perkara, masalah maupun keluhan yang datang dari masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  dikemukakan oleh Dewi (2007: 46) bahwa Kekompakan merupakan  pekerjaan  yang  dilakukan secara  teratur,  rapih  dan  bersatu  dalam menghadapi atau mengerjakan suatu
pekerjaan  yang  ditandai  dengan  adanya sikap saling ketergantungan.
4. Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  penyuluh  keluarga berencana dalam bekerja sudah baik dilihat dari dua indikator yaitu:
a. Hasil Kerja
Hasil kerja penyuluh keluarga berencana,  dimana  hasil  kerja  penyuluh keluarga  berencana  belum  terlalu  optimal karena masih kurangnya tenaga fungsional penyuluh  keluarga  berencana,  hal  ini menyebabkan  adanya  penyuluh  keluarga berencana  yang  menangani  dua  wilayah sekaligus,  namun  hal  ini  tidak  membuat turun semangat penyuluh keluarga berencana  dalam  melalukan  pekerjaannya melainkan  membuat  penyuluh  keluarga berencana  lebih  termotivasi  untuk  selalu meningkatkan  capaian  hasil  kerjanya seperti capaian peserta KB Baru, KB Aktif dan  KB  MKJP  agar  target  pertahun  yang ditentukan  bisa  dicapai  dan  nilai  angka kreditnya  bisa  meningkat.  Hal  ini  sejalan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Mangkunegara  (2010:  10)  bahwa  Tujuan penelitian  hasil  kerja  seorang  pegawai untuk mengevaluasi, mencatat dan mengakui  hasil  kerja  seorang  pegawai sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih  baik  lagi  atau  sekurang-kurangnya bisa mendapatkan prestasi.
b. Pengambilan Keputusan
Setiap  keputusan  mempunyai  kadar tingkatan  yang  berbeda-beda.  Keputusan biasanya  memiliki  empat  tingkatan  yaitu keputusan otomatis, keputusan yang berdasarkan  informasi  yang  diharapkan, keputusan yang berdasarkan pertimbangan, serta keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda.  Keputusan  otomatis  merupakan bentuk  keputusan  yang  dibuat  dengan sangat  sederhana.  Keputusan  besarkan informasi  yang  diharapkan  merupakan tingkatan keputusan yang telah mempunyai informasi  yang  sedikit  kompleks,  artinya informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk  mengambil  keputusan.  Akan  tetapi keputusan  belum  dibuat  karena  informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan merupakan  tingkat  keputusan  yang  lebih banyak  membutuhkan  informasi  dan informasi  tersebut  dikumpulkan  serta dianalisis  untuk  dipertimbangkan  agar menghasilkan keputusan. Ia membandingkan  harganya,  kualitasnya serta  modelnya  dan  untuk  mengambil keputusan  mungkin  ia  akan  memerlukan waktu  beberapa  jam  bahkan beberapa  hari sebelum menjatuhkan keputusan.
Keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda,  merupakan  tingkat  keputusan  yang paling  kompleks.  Jumlah  informasi  yang diperlukan  semakin  banyak  selain  itu,
dalam  informasi  yang  sudah  ada  terdapat ketidakpastian. Keputusan  semacam  ini lebih  banyak  mengandung  risiko  dan terdapat  keraguan  dalam  pengambilan keputusannya.
Cara pengambilan keputusan penyuluh  keluarga  berencana,  penyuluh keluarga  berencana  sudah  bersikap  bijak dalam mengambil keputusan yang sebelumnya telah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan.  Selain  itu penyuluh keluarga berencana juga melibatkan  lingkungan  organisasi  seperti Kepala UPT Keluarga Berencana Kecamatan  dan  teman-teman  penyuluh keluarga berencana lainnya untuk mengambil  keputusan  yang  tepat  jika mendapat  keluhan  atau  complain  dari masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori yang dikemukakan oleh Gibson et.al (1997: 103) bahwa pengambilan keputusan sebagai proses pemikiran dan pertimbangan mendalam  yang  dihasilkan  dalam  sebuah keputusan, pengambilan keputusan merupakan  sebuah  proses  dinamis  yang dipengaruhi oleh bentuk kekuatan termasuk lingkungan organisasi, pengetahuan, kecakapan, dan motivasi.
Dari uraian tentang cara pengukuran indikator  kinerja  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  indikator kinerja  merupakan  proses  identifikasi  dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem
pengumpulan dan pengolahan data/infomasi  untuk  menentukan  capaian tingkat  kinerja  program  organisasi.  Di samping  itu,  berdasarkan  review  literatur sebagaimana dijelaskan dapat disimpulkan bahwa  setiap  organisasi  dibentuk  untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai tujuan dapat diketahui dengan menggunakan  evaluasi  atau  penilaian kegiatan  organisasi  tersebut  berdasarkan peraturan,  norma  dan  etika  yang  berlaku. Penilaian  kinerja  dalam  kurun  waktu tertentu  ini  disebut  dengan  pengukuran kinerja organisasi. Hasilnya dapat dijadikan pedoman perbaikan kegiatan organisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja  penyuluh  keluarga  berencana  pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kota  Makassar  yang terdiri  dari  kuantitas  kerja  sudah  baik melihat  kemampuan  penyuluh  keluarga berencana  dalam  menyelesaikan  tugasnya sudah  cepat  sesuai  dengan  target  waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kualitas dari  hasil  kerja  sudah  baik  melihat kerapihan dan ketelitian penyuluh keluarga berencana  dalam  mendata  dan  meng input hasil kegiatan sudah minim akan kesalahan. Lalu,  kerja  sama  penyuluh  keluarga
berencana  dengan  mitra  kerjanya  sudah terjalin  dengan  baik  dan  sangat  kompak. Terakhir, tanggung jawab penyuluh keluarga berencana jika dilihat dari caranya dalam  mengambil  keputusan  sudah  bijak dengan  mempertimbangkan  berbagai  hal sebelum mengambil keputusan lalu melihat  hasil  kerjanya  belum  optimal namun  penyuluh  keluarga  berencana  akan terus berupaya meningkatkan hasil kerjanya agar bisa maksimal
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini yaitu  diharapkan  agar  penyuluh  keluarga berencana bisa lebih meningkatkan kemampuannya,  meningkatkan  ketelitian dalam  bekerja  agar  tidak  ada  kesalahan yang  terjadi,  menguatkan  jalinan  kerja sama dengan mitra kerjanya, meningkatkan hasil  kerjanya  dan  untuk  pemerintah  agar bisa menambah tenaga fungsional khususnya  penyuluh  keluarga  berencana agar  hasil  kerja  penyuluh  keluarga berencana bisa lebih maksimal.

## REFERENSI
Afniyanty.  2016.  Kinerja  Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana  (PLKB)  di  Desa Pakawa Kecamatan
Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal
Katalogis.
Bastian,  2001,  Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia, Yogyakarta, BPFE.
Dewi, Andayani. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja di Sumatera Utara. Skripsi.
Medan: Universitas Sumatera Utara
Fadel,  Muhammad.  2009. Reinventing Government (Pengalaman dari
Daerah). Jakarta: Elex Media

## Komputindo
Gibson,  James  L,  et  al.  1997. Organisasi (Perilaku  Struktur  dan  Proses. Alih Bahasa: Nanuk Adiarni. Jakarta:

## Binarupa Aksara
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya
Manusia  Cetakan  Ketiga .  Bandung:
Refika Aditama
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung:
Alfabeta.
Willson  dan  Heyyel.  1987. Hand  Book Of  Modern  Office Management  and Administration  Service. Mc  Graw Hill Inc. New Jersey.