Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah Volume 4, Nomor 1, April 2019

## Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: sz123@ums.ac.id, wisnutrinu14@gmail.com, rdltljnnh@gmail.com

## Abstrak
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud
Keywords: Hukum, Pancasila,  Peraturan presiden, TKA, TKI.

## Pendahuluan
Latar Belakang Dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Indonesia Adalah Negara Hukum ”, dengan dicantumkannya hal tersebut jelas mengindikasikan Indonesia bukanlah
machstate atau obsolute state , menandakan Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. 1 Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum sudah
1 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , cetakan ke-
2,  Jakarta: BIP, 2008, Hal 297.
Meninjau Peraturan Presiden Nomor ...
sepatutnya bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai pengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikannya sebagai kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Dalam pandangan sistem politik demokratis produk hukum telah meyakini dan mengakomodasi nilai- nilai hak asasi manusia 2 . Ini dikarenakan setelah terjadinya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 cakupan materi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi diperluas serta diperinci daripada sebelumnya, yang mana setelah amandemen Hak Asasi Manusia sepuluh aspek dicantumkan ke dalam Bab XA. Indikasi dari pengaturan Hak Asasi Manusia yang diperjelas, negara atau pemerintah dengan seluruh komponen terkait menjadi pihak utama dan pertama melindungi Ham Asasi Manusia (to protect), menghormati (to respect), memajukan (to up hold), serta memenuhinya (to fulfil) 3 . Dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 2  menyiratkan bahwa setiap hak yang telah ditetapkan dan diakui dalam suatu peraturan maka hak itu harus dipertahankan, dilindungi dan dihormati oleh seluruh komponen negara-negara di dunia, bahkan ketika dilanggar oleh pejabat publik sekalipun hak tersebut harus tetap ditegakkan. Sebagai contoh hak yang harus ditegakkan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Implikasi dari adanya pasal ini menekankan kepada  negara yang direpresentasikan melalui organ pemerintahannya wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia.
Guna mendukung tercapainya amanat konstitusi pemerintah yang memiliki peranan sebagai regulation function berkewajiban untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mampu menyelesaikan problem yang timbul dalam kehidupan masyarakat, salah satu problem yang perlu segera diselesaikan adalah problem pengangguran dan ketersedian lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran
2 A.  Masyhur  Effendi  dan  Taufani  S  Evandri, HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan sosial, Cetakan I Edisi keempat, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013, Hal 63.
3 Ibid, Hal 56.
dan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut diwujudkan oleh Presiden dengan menerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing, terbitnya peraturan presiden tersebut dilatarbelakangi dari adanya kepentingan untuk menunjang pertumbuhan iklim investasi asing ke dalam negeri, hal ini disebabkan kebanyakan investor asing hanya mau menginvestasikan dananya dengan syarat memperbolehkan Tenaga Ahli dari negara asalnya untuk ikut mengelola dana investasi, Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan iklim investasi adalah dengan mempermudah perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwasannya permudahan pemberian Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) ditujukan guna meningkatkan jumlah investasi asing di tanah air 4 . Meskipun lahirnya Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi oleh tujuan yang mulia, namun pada realitasnya sekarang ini upaya tersebut belumlah memberikan dampak positif dalam menyokong usaha pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, ini diketahui dari masih tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 5,1 % dari total tenaga kerja yang ada. Di dalam perkembangannya di dalam praktik masyarakat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menimbulkan kritik dan kecemasan ditengah-tengah masyarakat tidak lain disebabkan adanya beberapa pasal yang termuat di dalam Peraturan tersebut mampu memunculkan problematika baru di dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memperparah kondisi ketersedian lapangan pekerjaan di Indonesia serta kekhawatiran semakin dalamnya jurang kesenjangan antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Lokal di Indonesia.
Sejalan dengan fenomena tersebut, Fahri Hamzah yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ( KORKESRA ) berargumen bahwa Peraturan Presiden tersebut hanya akan berimplikasi pada munculnya kecemburuan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, sebab masih banyak masyarakat
4 BBC NEWS :” Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing?”, https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117, Di Akses pada tanggal 27 Maret 2019.
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah
Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan layak harus dihadapkan dengan kenyataan adanya persaingan merebutkan lapangan pekerjaan dengan Tenaga Kerja Asing yang notabenenya dihadirkan oleh Pemerintah sebagai akibat terbitnya aturan tersebut. Selain dinyatakan oleh fahri hamzah hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay yang mengatakan peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dan dilihat dari aspek kebermanfaatan terbitnya Peraturan Presiden dipandang hanya membawa implikasi negatif bagi dunia industri di Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing menimbulkan pertentangan ditengah-tengah masyarakat disinyalir disebabkan juga karena jika ditinjau melalui sudut pandang hukum menunjukkan adanya pasal yang bertentangan dengan norma hukum di atasnya, seperti yang diutarakan oleh Timboel Siregar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 5 , banyak pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut dinilai sebagai sebagai sebuah kekeliruan dan kesalahan. guna menyelesaikan problematika tersebut diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada norma dasar (grundnorm) kebenaran nilai Pancasila, sehingga dengan demikian amanat konstitusi dapat terealisasikan dengan baik dan langkah-langkah perbaikan perlindungan tenaga kerja lokal di Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya.  Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai landasan idiil negara oleh Bernard Arief Sidharta dimaknai sebagai pandangan hidup yang termanifestasikan melalui lima nilai fundamental yang tersusun secara hierarkis berimplikasi pada praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan hukum nasional 6 . Berdasarkan pandangan tersebut
5 Suhayati, Monica, 2018. Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X,
No. 09/I/Puslit/Mei/2018, Hal 1. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/
Info%20Singkat-X-9-I-P3DI-Mei-2018-241.pdf pada 28 Maret 2019
6 Bernard Arief Sidharta, refleksi  tentang  struktur
tentu seharusnya produk hukum yang ada dan yang akan ada hendaklah disusun,dikonstruksikan dan mencerminkan bersumber pada tata nilai pancasila.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka dapat diformulasikan suatu problematika sebagai berikut:
1.  Pasal manakah dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang memiliki implikasi merugikan tenaga kerja lokal ?
2.  Bagaimana cara memperbaiki problematika yang muncul di dalam bidang ketenagakerjaan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018?

## Kajian Literatur dan Pegembangan Hipotesis
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya Stufentheori suatu norma itu bertingkat dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan yang mana norma dibawah  haruslah bersumber pada norma hukum yang ada di atasnya (Norma Dasar). Selain itu juga berdasarkan pendapat Hans Nawiasky dalam teorinya die theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen menyatakan bahwa suatu norma hukum negara manapun selalu dan akan bersumberkan pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma hukum negara tertinggi yang dikenal sebagai Norma Dasar Negara ( staatsfundamentalnorm ) 7 . Berdasarkan dua teori tersebut dapatlah diambil sebuah hipotesis bahwasannya kekeliruan dan kelemahan yang terdapat pada pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 disebabkan oleh penyusunannya yang tidak memperhatikan norma hukum diatasnya, yang mana penyusunannya hanya ditujukan guna kepentingan peningkatan investasi semata tanpa melihat kondisi riil Tenaga Kerja Lokal dan tanpa mengukur kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing ke dalam Negeri. Sehingga cara untuk memperbaikinya adalah
ilmu hukum, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal 98.
7 Syamsuddin,Aziz, Proses dan Teknik Penyusunan
Undang-Undang edisi 2 , Jakarta Timur:Sinar
Grafika, 2012, Hal 23.
Meninjau Peraturan Presiden Nomor ...
dengan cara menyelaraskannya dengan norma hukum di atasnya, menyinkronkannya dengan Nilai-Nilai Pancasila yang berkedudukan sebagai Norma Dasar Negara dan memperbaiki berbagai kekurangan di dalam praktik ketenagakerjaan yang ada. Selain daripada itu, guna mewujudkan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang baik maka perlu dihadirkannya peran negara kembali guna mewujudkan konsep welfare state sebagaimana Amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alenial ke-4.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang mendasarkan pada penelitian hukum doctrinal approach dan tipe kajian penelitian yang bersifat “Deskriptif Kualitatif” yang berusaha untuk menguraikan laporan penelitian. Sumber-sumber data penelitian dari penulisan ini bersumber dari data-data dokumen hukum, peraturan perundang- undangan, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur lainnya. Dalam analisis ini peneliti menyadari bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud.
Hasil dan Pembahasan
Pasal Di Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Yang Berimplikasi Merugikan Tenaga Kerja Lokal Kewenangan Presiden dalam pembentukan suatu produk hukum merupakan wujud dari adanya kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepadanya, hal ini sebagaimana tersiratkan dari adanya rumusan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar ”, keberadaan rumusan ini berimplikasi pada wewenang presiden yang meluas ketataran legislasi di mana Presiden boleh membuat dan mengeluarkan produk hukum. Sebagaimana ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat ”,  serta dalam pasal Pasal 22 Ayat (1) “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang ”. Selain itu, terkait kewenangan Presiden dalam penerbitan Peraturan Presiden merupakan wujud realisasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintah sebagaimana rumusan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut terkait kewenangan menerbitkan Peraturan Presiden ditujukan guna menyelenggarakan peraturan lebih lanjut Perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. 8 Dalam membentuk Peraturan, Presiden haruslah mentaati rambu-rambu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 13 yang mengatur bahwasannya substansi dari Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang–Undang, sebagai upaya menjalankan  Peraturan Pemerintah, atau meteri untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa substansi Peraturan Presiden haruslah Berdasar dan Bersumberkan pada norma hukum diatasnya,pembentukannya ditujukan sebagai pelaksana aturan hukum di atasnya.
Namun pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) ini menampakkan adanya disharmonisasi dengan norma hukum di atasnya, terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengandung konsekuensi merugikan hak-hak tenaga kerja lokal. Pasal yang dimaksud tersebut, antara lain :
Pertama , Pasal 9  yang berbunyi “ Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk memperkerjakan TKA ”, RPTKA merupakan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pihak pemberi kerja yang memiliki batas waktu tertentu di mana RPTKA ini haruslah diajukan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang berkaitan, RPTKA dalam Peraturan Presiden ini dimaknai sebagai izin untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dijelaskan dari adanya  frase “ merupakan izin untuk memperkerjakan TKA”. Pemaknaan RPTKA sebagai izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tentu menimbulkan
8 jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Rajawali Pres: Jakarta, 2010, Hal 152
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah perdebatan dan menuai kontroversi di tengah- tengah masyarakat, sebab persyaratan untuk memperkerjakan TKA menjadi lebih mudah dan sederhana. Ketentuan tersebut menurut Sekretaris jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan serta penjelasannya, 9 yang mana berdasarkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk ”, serta di dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA. Tentu dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa RPTKA merupakan salah satu instrument persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh izin memperkerjakan TKA, bukanlah dimaknai sebagai perizinan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Rumusan pasal 9 dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam pengaturan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Izin Penggunaan TKA terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk” rumusan ini menyiratkan bahwa RPTKA hanya bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, bukan dimaknai RPTKA sebagai izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga jelas Pasal 9 Peraturan Presiden tentang TKA ini menyalahi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya kenyataan yang telah diuraikan maka implikasi yang ditimbulkan adalah Kemudahaan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan ekspansi di Indonesia.
Kedua , Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “ Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA yang merupakan : a. Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris pada Pemberi kerja TKA; b. Pegawai diplomatik
9 Kompas: “Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing”,  https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres- tenaga-kerja-asing. Diakses pada tanggal 29
Maret 2019
dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah ”. Rumusan pasal 10 tersebut memiliki indikasi merugikan Tenaga Kerja Lokal, tidak lain dikarenakan RPTKA yang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dimaknai sebagai izin memperkerjakan TKA, menjadi suatu hal yang sifatnya hanya sebatas kesukarelaan bagi  klasifikasi TKA yang diuraikan di dalam pasal tersebut. Selain daripada itu, pengecualian yang tercantum dalam Pasal 10 jelas wujud dari perluasan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat (3) yang menetapkan terkait penyusunan RPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Perluasan aturan tersebut tentu akan menimbulkan problematika yang baru dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia di mana jumlah Tenaga Kerja Asing akan meningkat, Semakin berkurangnya lapangan pekerjaan,serta melemahnya mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pendatang baru. Bahkan dalam berbagai sumber literature yang ada menyebutkan bahwa RPTKA untuk Jenis Pekerjaan yang sifatnya mendesak dapat dimohonkan setelah TKA bekerja Paling lambat selama dua hari.
Selanjutnya, dalam pasal 10 ayat (1) yang mencantumkan adanya ketidak wajiban memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA yang  dikualifikasikan  tersebut,  berdampak  pada kepastian lama waktu bekerjanya TKA di Indonesia, RPTKA memuat lamanya waktu Penggunaan TKA, jika RPTKA tidak ada maka darimana masyarakat mengetahui Durasi TKA tersebut berkerja untuk jabatan atau jenis pekerjaan tersebut. Pada ayat (1) huruf C Oleh Indra Munaswar menunjukkan adanya Bias pengaturan, sebab pasal ini tidak menjelaskan  secara  rinci  definisi  pekerjaan  yang dibutuhkan pemerintah. Bahkan dalam Peraturan Presiden pengaturan mengenai jenis pekerjaan yang dimaksudkan akan ditetapkan oleh Menteri, yaitu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permen) atau Keputusan Menaker (Kepmen) 10 , terkait hal tersebut maka munculah problematika baru terkait kepastian jenis pekerjaan seperti apa
10 Kompas: “Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Perpres Tenaga Kerja Asing”, https://biz.kompas. com/read/2018/04/18/161326328/pemerintah- siapkan-aturan-turunan-perpres-tenaga-kerja- asing.  Diakses pada tanggal 29 Maret 2019
Meninjau Peraturan Presiden Nomor ...
yang dibutuhkan pemerintah, sehingga ini akan berimbas pada lamanya waktu dalam merumuskan aturan tersebut, implikasinya gejolak di dalam dunia kerja semakin meruncing dikarenakan ketidakpastian aturan mengenai jenis pekerjaan yang dimaksud.
Ketiga ,  Pasal 19 yang berbunyi “ Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas Paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan di terima secara lengkap” , Vitas atau Visa Tinggal Terbatas merupakan keterangan tertulis yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja. Menurut Timboel Siregoar Koordinator Advokasi BPJS Watch mengemukakan pendapatnya mengenai penggunaan vitas bagi TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pelonggoran dan menjadi kebijakan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden ini, bahkan menurutnya Vitas bisa diurus setelah TKA bekerja. 11
Dengan adanya percepatan proses dan permudahaan Pengurusan Vitas ini maka akan membawa implikasi baik positif maupun negatif, dalam tataran implikasi positif Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan dengan permudahaan Visa maka akan mempercepat terjadinya proses Transfer knowledge dan Teknologi antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Lokal dan dari segi tataran implikasi negatifnya dengan adanya kemudahan pengurusan Vitas ini akan mengakibatkan semakin masifnya arus masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia.
Keempat, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pemberi Kerja TKA Wajib : a. menunjuk tenaga kerja indonesia sebagai tenaga kerja pendamping; b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja indonesia sesuai dengan  kualifikasi  jabatan  yang  diduduki  oleh TKA;dan c. Memfasilitasi pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia Kepada TKA”. Rumusan pasal ini menimbulkan masalah sebab tujuan utama masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia untuk transfer ilmu pengetahuan dan Teknologi bisa terabaikan, Terabaikannya
11 Bisnis.Com : “ Tanaga Kerja Asing: Soal Vitas, Ini Kata Bpjs Watch”, https://ekonomi.bisnis.com/ read/20180405/12/780575/tanaga-kerja-asing- soal-vitas-ini-kata-bpjs-watch, Diakses pada 29 Maret 2019.
tujuan tersebut disebabkan karena dalam pasal ini hanya menjelaskan kewajiban dari pemberi kerja TKA tidak memberikan kewajiban kepada TKA untuk menyukseskan terjadinya transfer skill kemampuan. Dan menurut Said Iqbal pasal tersebut tidak menyebutkan kuantitas tenaga kerja lokal yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh pemberi kerja TKA. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 kurang mampu merespon kebutuhan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Tenaga Kerja Lokal sehingga Industri yang produktif dan berefisiensi masih menjadi angan-angan semata.
Langkah Memperbaiki Problematika Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018?
Langkah solutif dalam memperbaiki problematika di Bidang Ketenagakerjaan yang timbul sebagai implikasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing, terbagi menjadi 2 solusi : 1.  Perbaikan Secara Yuridis Perbaikan secara yuridis merupakan solusi guna memperbaiki problematika yang berkemungkinan ditimbulkan dari adanya kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden tersebut yang berimplikasi pada bidang ketenagakerjaan, perbaikan yuridis yang dimaksudkan adalah dengan :
a.  Merevisi Beberapa Pasal Yang Berindikasi Merugikan Hak Tenaga Kerja Lokal. Terdapat beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing yang perlu direvisi : 1.  Pasal 9 perlu direvisi terutama Frase “ merupakan izin untuk memperkerjakan TKA” yang perlu diubah menjadi
“ Merupakan Prasyarat dalam memperoleh izin untuk memperkerjakan TKA ” dengan diubah menjadi frase tersebut maka RPTKA bukanlah Izin melainkan Komponen guna memperoleh izin memperkerjakan TKA.
2.  Pasal 10 di mana Ketentuan “ Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA yang merupakan….”, Frase di dalam pasal 10 tersebut merupakan perluasan
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah pengecualian yang diberikan oleh Peraturan Presiden, yang mana dalam ketentuan di atasnya (Undang-Undang Ketenagakerjaan) pengecualian RPTKA hanya diberikan untuk Jenis Pekerjaan Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing. Terkait hal tersebut perlu dibenahi dan menyesuaikannya dengan ketentuan hukum di atasnya, sebab implikasi yang ditimbulkan dari perluasan pengecualian tersebut berdampak pada keadaan lapangan kerja di Indonesia yang semakin berkurang serta ketidakpastian terhadap durasi lamanya kerja TKA tersebut di Indonesia.
3.  Pasal 19 perlu perbaikan mengenai mekanisme pengeluaran Vitas oleh pejabat imigrasi yang seharusnya tidak dengan cepatnya diproses, pertimbangannya karena dengan pemercepatan proses dan prosedur Pengeluaran Vitas akan menimbulkan problem terkait mekanismenya secara hukum, Pengawasan di dalam mekanisme prosedural dapat terabaikan dikarenakan hukum mewajibkan pejabat yang bersangkutan harus memberikan
Vitas tersebut paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan di terima. Adanya pasal ini memberikan keleluasaan bagi TKA untuk melakukan penyelewengan ketentuan dikarenakan pasal 19 memberi peluang Vitas dapat diurus setelah TKA bekerja. 4.  Pasal 26 dengan menyisipkan ketentuan bahwa Tenaga Kerja Asing wajib melakukan transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia, sebab dalam pasal 26 tersebut belum mencantumkan adanya kewajiban TKA untuk membagi pengetahuannya kepada Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana yang disebutkan oleh Komisioner
Ombudsman Laode Ida menyebut pasal 26 tidak mengindikasikan adanya kewajiban Tenaga Kerja Asing untuk transfer pengetahuan 12 , serta perlu 12 CNN Indonesia: “ Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA”, https://www.cnnindonesia.
dicantumkannya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang harus mendampingi TKA.
b.  Melakukan Sinkronisasi Aturan Hukum Penyelesaian problematika sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Presiden berkenaan dengan tata hukum yang berlaku adalah dengan menyinkronkannya dengan norma hukum di atasnya. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen dalam teorinya Stufentheori menyatakan bahwa suatu norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan yang mana norma dibawah haruslah bersumber pada norma hukum yang ada di atasnya (Norma Dasar),bertitik tolak dari pandangan ini maka wajib di dalam Penyusunan Peraturan Presiden haruslah bersumberkan pada ketentuan di atasnya (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan muatannyapun dibatasi dalam rangka menjalankan ketentuan di atasnya, tidaklah dibenarkan melampaui ketentuan diatas. Selain itu, berdasarkan pendapat Hans Nawiasky dalam teorinya die theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen menyatakan bahwa suatu norma hukum negara manapun selalu dan akan bersumberkan pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma hukum negara tertinggi yang dikenal sebagai Norma Dasar Negara ( staatsfundamentalnorm ) 13 , sehingga berdasarkan pada pandangan ini seharusnya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 haruslah menjadi cerminan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam pembangunan hukum yang terangkum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005- 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyelesaian problem ekonomi serta mewujudkan Penegakan dan Perlindungan hukum. 14 Dengan demikian produk hukum com/nasional/20180502071142-12-295009/ bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal- tka, diakses pada 30 Maret 2019
13 Syamsuddin,Aziz, Proses dan Teknik Penyusunan
Undang-Undang edisi 2 , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, Hal 23.
14 Abdul, manan, peranan hukum dalam
Meninjau Peraturan Presiden Nomor ...
yang dibuat oleh pemerintah haruslah bisa merealisasikan tujuan pembangunan hukum nasional, berhubungan dengan produk hukum yang disusun oleh Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulation function perlulah untuk dibenahi kembali, serta perlunya bagi pemerintah untuk menengok kembali Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 yang merupakan pembaharu arah politik hukum Indonesia 15 , yang mengartikan hukum sebagai cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita- cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang terdapat pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Sehingga perlu ditekankan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum dan sebagainya. Uraian diatas telah memberikan solusi bahwasannya guna membenahi kesalahan dan kekeliruan terkait produk hukum yang ada, dalam bahasan kali ini Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing maka perlu untuk di Sinkronkan kembali dengan Norma Hukum di atasnya serta menginternalisasi nilai-nilai fundamental negara dalam Pancasila yang berkedudukan sebagai landasan idiil Negara Indonesia. Terkait upaya perbaikan yuridis yang dilakukan baik melalui merevisi maupun menyinkronkan aturan hukum dalam Peraturan Presiden dapat dilakukan dengan uji materil ke Mahkamah Agung yang di dasarkan pada kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar pasal 24 A ayat (1) “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” , Uji Materil tersebut dapat memberi pengaruh yang besar
pembangunan ekonomi, Jakarta; PrenadaMediaGroup, 2014, Hal 29.
15 C.S.T.Kansil dan Christine ST Kansil, sejarah hukum di Indonesia,cet 2, Jakarta: PT Juara Harapan Bangsa,2016, Hal 274
terhadap sinkronisasi hukum, sebab uji materil dapat memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam ketentuan produk hukum dan mengharmonisasikannya dengan ketentuan hukum di atasnya,sehingga tertib hukum dan hak-hak masyarakat tidak terlangkahi.

## 2.  Perbaikan Aspek Sumber Daya Manusia
Implikasi dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak hanya pada tataran yuridis semata, melainkan berimplikasi langsung pada sumber daya manusia (tenaga kerja Lokal dan Pemerintah), oleh sebab itu, guna memperbaiki kondisi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Presiden tersebut, maka perlu adanya perbaikan Aspek Sumber Daya Manusia, yang meliputi :
a.  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia mengacu pada :
1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh karyawan berkenaan dengan penggunaan nalar dan  kreatifitasnya  yang  mampu  di aplikasikan dalam dunia kerja sehingga mampu menunjang kinerja.
2.  Keterampilan (Skill), keahlian yang dimiliki oleh karyawan berkenaan dengan kemampuan operasionalnya dalam hal-hal tertentu.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup kesetiannya pada perusahan, kedisiplinan, gotong royong dan tanggung jawab. 16
Pertimbangan pemerintah dalam menggunakan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk menumbuhkan investasi, alih teknologi ( Transfer of Technology ) dan alih keahlian ( Transfer of Skill ) kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja. 17 Dengan adanya Tenaga Kerja Asing
16 Fitratunnisa, “Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakat Masyarakat Kota Dumai” Jom Fisip Volume 4 No.1 Pebruari 2016 , Hal 8.
17 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008,
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah yang bekerja di wilayah Indonesia diharapkan kualitas Tenaga Kerja Lokal akan meningkat, dan hal ini sejalan dengan pandangan Budiono bahwa dengan adanya TKA maka akan terwujud berbagai tujuan yang positif bagi dunia industri di Indonesia, seperti:
1.  Tersedianya tenaga kerja yang memiliki keahlian handal dan profesional di bidang tertentu yang belum mampu dipenuhi oleh TKI
2.  Mempersingkat proses pembangunan nasional dengan cara mendukung terjadinya prosesalih teknologi atau ilmu pengetahuan dibidang perindustrian.
3.  Menyediakan perluasan kesempatan kerja bagiTKI
4.  Menumbuhkan iklim investasi asing dalam upaya penyediaan modal pembangunan 18
Tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas,akan tercapai jika Proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi benar- benar terlaksana. Tenaga Kerja Lokal diberikan kesempatan dalam pengembangan kualitasnya melalui penunjukannya sebagai tenaga kerja pendamping TKA, Pembekalan kursus yang memadai dan pemberian kesempatan yang merata, sehingga kualitas tenaga kerja lokal meningkat. Kualitas dari tenaga kerja lokal adalah suatu prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai taraf negara industri, perbaikan kualitas tenaga kerja lokal akan menjadikan nilai tambah negara dalam menggaet investasi luar.

## b.  Peran Perusahaan dalam Bidang Pendidikan Tenaga Kerja Lokal
Bagi tenaga kerja lokal yang telah memperoleh pekerjaan, menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerjanyalah peningkatan kualitas pengetahuan di bebankan. Baik dari pengetahuan teknis maupun non teknis agar tenaga kerja mampu berkompetisi dengan tenaga kerja asing, Sehingga wajib bagi perusahaan untuk memberikan kursus bagi para pekerjanya.
Hal 35.
18 Budiono, Abdul Rachmat, Hukum Perburuhan Di Indonesia , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995, Hal 115.
Contoh dalam segi pendidikan tersebut adalah dengan di berikannya kursus bahasa Inggris dari perusahaan secara gratis bagi para pekerja lokal yang belum bisa berbahasa Inggris secara fasih.

## c.  Peningkatan Kualitas Pengawasan Penggunaan TKA Oleh Investor Di Indonesia
Peran pemerintah di dalam dunia industri bukan hanya sebagai pembuat kebijakan semata, lebih dari itu Pemerintah memegang peran sebagai pengawas penggunaan Tenaga Kerja Asing di lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Terhadap implikasi yang ditimbulkan Peraturan Presiden ini, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi hasil rapat meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari Tim Pengawas TKA 19 . Pengawasan di sini bukan hanya terkait masuknya TKA tetapi juga Pengawasan terhadap keberadaan TKA dalam melakukan proses transfer Pengetahuan dan Teknologi, sebab tidak ada jaminan dengan masuknya Tenaga Kerja Asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia 20 . Pengawasan terhadap TKA diperlukan ini guna menjaga jangan sampai Tenaga Kerja Asing yang diperkerjakan melampaui ketentuan Undang- Undang,terlebih tenaga kerja asing tanpa spesifikasi (Unskilled Labor).

## d.  Tindakan Tegas dari Pemerintah terhadap TKA Ilegal
Tindakan tegas dari pemerintah terhadap TKA ilegal sangat di perlukan dalam hal ini, sebab jika tetap di biarkan tanpa tindakan yang tegas dari pemerintah, maka jumlah Tenaga Kerja lokal akan semakin meningkat, dikarenakan perusahaan akan lebih memilih
19 Suhayati, Monica, ibid, Hal 5 20 Kompas: “Pimpinan Komisi IX Kritik Perpres Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing”, https://nasional.kompas.com/ read/2018/04/06/11164021/pimpinan-komisi- ix-kritik-perpres-permudah-masuknya-tenaga- kerja-asing, diakses pada 30 Maret 2019
Meninjau Peraturan Presiden Nomor ...
TKA ilegal yang memiliki kemampuan lebih di bandingkan dengan Tenaga Kerja Lokal, dan dari segi upah kerja, TKA bisa di kategorikan lebih murah di bandingkan dengan upah kerja Tenaga Lokal. Sehingga apabila dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pemerintah, tentunya tingkat pengangguran di Indonesia akan terus meningkat, begitu juga dengan jumlah TKA ilegal. Tindakan tegas pemerintah ini dapat berupa adanya deportasi terhadap TKA ilegal yang masuk ke Indonesia dan pencabutan Izin Usaha bagi perusahaan yang mempekerjakannya.

## Kesimpulan
Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat beberapa pasal yang menurut analisis dapat merugikan Tenaga Kerja Lokal, pasal tersebut meliputi pasal 9, pasal 10, pasal 19,dan pasal 26. Dalam pasal 9 yang awalnya hanya menyebutkan RPTKA merupakan izin untuk memperkerjakan TKA maka seharusnya di rubah menjadi RPTKA adalah komponen untuk memperoleh izin mempekerjakan TKA. Dalam pasal 10 sendiri seharusnya mencantumkan jangka waktu dan bidang pemerintah yang dimaksud guna memberikan kejelasan terhadap TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Dalam pasal 19 seharusnya memberikan pengecualian atau batasan terhadap kategori TKA yang bebas vitas,sehingga dapat meminimalisir kemungkinan dapat di urusnya vitas setelah TKA bekerja serta kecurangan – kecurangan lain yang dapat timbul di kemudian hari. Dan dalam pasal 26 tidak adanya ketegasan mengenai kewajiban TKA untuk melakukan transfer Teknologi dan pengetahuan, sehingga seolah fungsi alih teknologi dan pengetahuan bukan merupakan kewajiban dari TKA. Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dilakuakan perbaikan dari segi yuridis melalui revisi serta sinkronisasi hukum. Sedangkan langkah - langkah yang tepat guna menangani problematika yang dapat muncul akibat adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing dapat berupa :
1. Perbaikan dalam aspek SDM meliputi peningkatan pendidikan dan keterampilan, baik di tingkat sekolah maupun pendidikan
yang di berikan oleh perusahaan.
2. Pengawasan dari Kementrian Tenaga Kerja
3. Pemberian sanksi tegas terhadap Perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal serta memberikan sanksi tegas berupa deportasi terhadap TKA ilegal di Indonesia.

## Referensi
Buku Assiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , cetakan ke-2. Jakarta: BIP, 2008.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta; Rajawali Press, 2010.
A, Masyhur Effendi,. dan Taufani S Evandri. HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan sosial, Cetakan I Edisi keempat. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
2013.
Budiono, Abdul Rachmat. Hukum Perburuhan Di Indonesia .  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 1995.
Kansil, C.S.T., dan Christine ST Kansil. Sejarah hukum di Indonesia, cet 2. Jakarta: PT Juara Harapan Bangsa, 2016.
Manan, Abdul. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, Jakarta; Prenada Media Group, 2014.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2008.
Sidharta, Bernard Arief. Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju, 1999.
Syamsuddin,Aziz. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang edisi 2 , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
Jurnal Suhayati, Monica, 2018. Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018, Hal 1. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/ files/info_singkat/Info%20Singkat-X-9- I-P3DI-Mei-2018-241.pdf pada 28 Maret
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah
2019
Fitratunnisa, “Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakat Masyarakat Kota Dumai” Jom Fisip Volume 4 No.1 Pebruari 2016 , Hal 8.
Sumber Online BBC NEWS :” Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing?”, https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-43872117, (Di Akses pada Maret 27, 2019).
Bisnis.Com: “ Tanaga Kerja Asing: Soal Vitas, Ini Kata Bpjs Watch”, https://ekonomi.bisnis. com/read/20180405/12/780575/tanaga- kerja-asing-soal-vitas-ini-kata-bpjs-watch, (Diakses pada  Maret 29 2019).
CNN Indonesia: “ Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA”, h t t p s : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / nasional/20180502071142-12-295009/ bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi- soal-tka, (Diakses pada  Maret 30 2019).
Kompas:“Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing”, https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/04/30/103600226/pro-kontra- perpres-tenaga-kerjaasing. (Diakses pada Maret 29, 2019).
Kompas: “Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Perpres Tenaga Kerja Asing”, https://biz. kompas.com/read/2018/04/18/161326328/ pemerintah-siapkan-aturan-turunan- perpres-tenaga-kerja-asing.  (Diakses pada Maret 29, 2019).
Kompas: “Pimpinan Komisi IX Kritik Perpres Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing”, https://nasional.kompas. c o m / r e a d / 2 0 1 8 / 0 4 / 0 6 / 111 6 4 0 2 1 / pimpinan-komisi-ix-kritik-perpres- permudah-masuknya-tenaga-kerja- asing, (Diakses pada Maret 30 2019).