## EVALUASI AKSESIBILITAS WEBSITE COVID19.KALTIMPROV.GO.ID MENGGUNAKAN SORTSITE 5.3.5
Bambang Irawan 1 , Muhammad Nizar Hidayat 2
1 Program Magister Administrasi Publik (Universitas Mulawarman)
2 Program Ilmu Komunikasi (Universitas Lambung Mangkurat) Alamat Korespondensi : bambangirawan@unmul.ac.id
Abstract: This  article  aims  to  evaluate  the  accessibility  of  a  government  website,
covid19.kaltimprov.go.id  which  created  for  disseminating  the  official  information regarding  the  spread  of  covid-19  in  East  Kalimantan.  Accessibility  is  an  important aspect  of  a  website  because  it  indicates  how  far  the  range  of  information dissemination  of  such  website.  In  this  article  we  use  SortSite  5.3.5,  an  online website testing software. The result shows that accessibility of covid19.kaltimprov.go.id  still  score  below  average  with  so  many  pages  with accessibility  issues.  It  is  therefore  need  attention  from  East  Kalimantan government to improve the accessibility level of their website.
Keywords: Accessibility, Website, Covid-19, East Kalimantan
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  aksesibilitas  website covid19.kaltimprov.go.id  sebagai  kanal  resmi  penyebaran  informasi  terkait pandemi  covid-19  di  Kalimantan  Timur.  Aksesibilitas  merupakan  hal  penting  yang mempengaruhi  daya  jangkau  infromasi  yang  ada  pada  suatu  website.  Metode evaluasi  aksesibilitas  menggunakan  aplikasi  SortSite  5.3.5  suatu  aplikasi  penguji website yang berbasis online. Hasil evaluasi menujukkan data bahwa permasalahan aksesibilitas pada website covid19.kaltimprov.go.id masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kalimantan Timur.
Kata Kunci : Aksesibilitas, Website, Covid-19, Kalimantan Timur

## Pendahuluan
Abad  21  menjadi  era  dimana  proses  digitalisasi    menyentuh   hampir seluruh aspek  kehidupan  manusia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  perkembangan  teknologi informasi  yang  masif  dan  revolusioner  dalam  beberapa  dekade  terakhir. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  menunjang  kehidupan  manusia  dianggap sebagai suatu tonggak yang berperan penting pada kehidupan masyarakat modern. Salah  satu  contoh  pemanfaatan  teknologi  ini  adalah electronic  governmet atau e- government .  Asumsi  dasar  yang  melandasi  penerapan e-government adalah keterhubungan  yang  linear  antara  aplikasi e-government dan  kualitas  tata pemerintahan. E-government dianggap  bisa  menjadi  katalisator  dari  demokratisasi proses pemerintahan yang menekankan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas selain  pada  peluang  untuk  memperbesar  jangkauan  pelayanan  publik.  Inklusifitas, transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  ini  menjadi  tolak  ukur  dari penerapanTata Pemerintahan yang baik atau Good Governance dan e-government dianggap  sebagai  medium  yang  sangat  potensial  dalam  mewujudkan  tujuan tersebut (United Nations, 2008).
Dengan  potensi  yang  melekat  pada e-government ,  maka  tidak mengherankan  apabila  topik  kajian  mengenai e-government menjadi    agenda  riset yang  penting  dalam  disiplin  ilmu  pemerintahan,  politik  dan  administrasi  publik. Tema besar mengenai e-government dikaji lebih dalam sehingga menghasilkan sub-
tema  yang  memiliki  penekanan  tersendiri  mulai  dari  faktor  penentu  keberhasilan penerapannya,  pembahasan  dan  diskusi  mengenai  konsep-konsep  dasar  dan  teori yang  menjelaskan e-government sampai  pada  perbandingan  penerapan  atau benchmarking dari berbagai negara di dunia baik pada negara berkembang maupun negara  maju  (Aladwani,  2016;  Choi,  Park,  Rho,  &  Zo,  2014;  Elkadi,  2013;  Guijarro, 2007; Schuppan, 2009; Veeramootoo, Nunkoo, & Dwivedi, 2018).
Karena  sifat  dasar  dari e-government yang  bergantung  penuh  pada penggunaan teknologi internet, maka salah satu sub tema yang berkembang dalam kajian e-government adalah  kajian  mengenai  situs  atau  website  resmi  pemerintah. Hal  ini  didasari  oleh  perkembangan  teknologi  serta  perkembangan  sosial-ekonomi masyarakat  modern  yang  memaksa  suatu  pemerintah  untuk  bisa  adaptif  dan inovatif  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  yang  mereka  emban. Adanya  suatu  website  resmi  dari  pemerintah  akan  mendukung  proses pemerintahan yang dijalankan terutama terkait dengan keterbukaan informasi serta komunikasi  yang  transparan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Salah  satu  fokus penting  dalam  kajian  mengenai  website  resmi  pemerintah  terletak  pada  kajian evaluasi.  Evaluasi  dari  website  resmi  pemerintah  ditujukan  untuk  menilai  apakah website  tersebut  mampu  mendukung  tujuan-tujuan  dari  suatu  pemerintahan tersebut  serta  apakah  website  tersebut  bisa  mendukung  terwujudnya Good Governance .
Para  penstudi  e-government  menggunakan  berbagai  macam  matriks  serta model  evaluasi  untuk  menilai  serta  membandingaan  kualitas  website  pemerintah baik pada level nasional maupun lokal (Holzer & Manoharan, 2016; Karkin & Janssen, 2014).  Model  dan  matriks  yang  dikembangkan  bermacam-macam  sesuai  dengan fokus  dari  masing-masing  penstrudi,  begitu  pula  dengan  indikator-indikator  yang termuat dalam model/matriks tersebut.
Selain  menekankan  pada  aspek  teknis  dari  penerapannya,  hal  yang  tidak kalah  penting  dalam  kajian e-government adalah  aspek  hubungan  antara  tekonogi dan  manusia  sebagai  pengguna  teknologi  ( user )  yang  dalam  hal  ini  adalah ketergunaan  website  pemerintah  dalam  pelayanan  publik.  Penekanan  pada  aspek manusia  ini  menjadi  penting  karena  sejatinya  perkembangan  teknologi  ditujukan untuk  memudahkan  urusan  manusia,  bahkan  dalam  beberapa  kasus  hubungan teknologi-manusia  ini  menjadi  lebih  vital  ketimbang  aspek  teknis.  Kecanggihan teknologi  informasi  pada  beberapa  kasus  tidak  menjamin  tingginya  ketergunaaan dari  teknologi  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Banyak  sekali  faktor  yang melandasi gap antara kecanggihan teknologi informasi dan rendahnya ketergunaan teknologi yang berasal dari aspek teknis dan dari users .
Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana sejak tahun 2019, dunia dikejutkan  dengan  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  besar  pada  kehidupan manusia.  Pandemi  Covid-19  ini  merupakan  pandemi  global  pertama  yang  terjadi  di era  digital.  Oleh  sebab  itu  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  mengurangi dampak negatif covid menjadi topik yang sangat relevan dalam kajian administrasi publik  kontemporer.  Ini  tidak  terlepas  dari  dampak  sosial  yang  ditimbulkan  oleh covid-19, dampak negatif ini berbentuk misinformasi yang parah dan destruktif yang meresahkan  masyarakat.  Informasi  palsu  sangat  mudah  menyebar  melalui  media
sosial  dan  menyebabkan  kepanikan,  depresi  dan  dampak  negative  lain  yang  bisa membuat penanganan covid-19 oleh pemerintah menjadi terhambat.
Untuk  itu  penyampaian  informasi  yang  akurat  dan  penangkalan  informasi palsu  juga  menjadi  agenda  penting  pemerintah.  Dalam  lingkup  Kalimantan  Timur, pemerintah  provinsi  telah  menyediakan  satu  website  resmi  yang  berisikan informasi-informasi  resmi  terkait  covid-19  yakni  covid19.kaltimprov.go.id. Diharapkan  dengan  adanya  website  tersebut  bisa  menjadi  rujukan  utama  bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait covid-19 dan penanganannya di Kalimantan  Timur.  Namun  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  banyak  aspek yang  mempengaruhi  ketergunaan  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  ketergunaan website.  Salah  satunya  adalah  aspek  aksesibilitas.  Secara  singkat,  aksesibilitas merujuk pada keterjangkauan website oleh user yang dinilai dari kemudahan akses pada  informasi  yang  terkandung  pada  website  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  artikel  ini bertujuan  untuk  menguji  aspek  aksesibiltas  website  covid19.kaltimprov.go.id. sebagai  kanal  resmi  penyebaran  informasi  terkait  covid-19  di  Provinsi  Kalimantan Timur.

## Kerangka Teori

## Website
Pada  dasarnya  website  merupakan  halaman  yang  berisikan  informasi  yang disajikan  secara  online  atau  daring  melalui  jaringan  internet.  Isi  informasi  di  dalam suatu  website  biasa  disebut  dengan  konten.  Konten  website  bisa  berupa  teks, gambar,  suara, moving  picture dan  media  audio  visual  digital  lainnya.  website berperan  besar  dalam  diseminasi  informasi  dan  tersedia  kapanpun  sehingga website  merupakan  instrument  yang  sangat  signifikan  dalam  komunikasi  publik, bisnis  digital  dan  urusan-urusan  pemerintahan.  Jika  dibandingkan  dengan  media lainnya  seperti  televisi,  radio,  Koran  atau  majalah,  website  merupakan  media diseminasi  informasi  yang  paling  mudah  dan  murah,  mudah  dioperasionalkan  dan daya jangkaunya luas.
Sebagai media komunikasi, komponen dasar dari suatu website antara lain:
 Networks :  jaringan  yang  menghubungkan  komputer  yang  ada  di seluruh dunia hingga membentuk internet
 Clients : browser atau penjelajah yang memungkinkan pengguna untuk mengakses website
 Servers :  program  yang  berjalan  untuk  menyuplai  informasi  ke website
 Documents : halaman website yang decoding dalam bentuk HTML
 Protocols : Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) yang oleh website clients  dan  servers  digunakan  untuk  berhubungan  antar  satu  sama lain.

## Evaluasi Website
Kajian  mengenai  evaluasi  website  menjadi  salah  satu  kajian  yang berkembang  pesat  dalam  disiplin  Administrasi  Publik  pada  dekade  terakhir.  Hal  ini tidak terlepas dari masifnya penggunaan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan.  Salah  satu  bentuknya  adalah  masifnya pembentukan  website  resmi  pemerintah.  Evaluasi  website  dilakukan  dengan menggunakan  indikator-indikator  yang  telah  dirumuskan  dan  disesuaikan  dengan dimensi teknologi dan manusia. Kajian literatur menunjukkan bahwa model evaluasi website  telah  dikembangkan  dengan  berbagai  bentuk  dan  aplikasinya  oleh  para penstudi  terdahulu.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Karkin  &  Janssen,  2014)  yang mengidentifikasi enam indikator yang umum terdapat pada berbagai model evaluasi website  yang  telah  disusun  oleh  penstudi  sebelumnya.  Indikator  tersebut  antara lain:  konten, privacy /keamanan, usability,  quality,  accessibility dan citizen engagement (partisipasi  publik).    Untuk  lebih  jelasnya  enam  indikator  evaluasi website yang umum digunakan bisa dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Enam Indikator Evaluasi Website Menurut (Karkin & Janssen, 2014) No Indikator Keterangan 1 Konten Segala informasi yang disediakan di dalam website 2 Keamanan Perlindungan identitas dan transaksi online 3 Usability Kemudahan penggunaan website 4 Quality Segala atribut yang harus dimiliki website 5 Aksesibilitas Keterjangkauan website oleh pengguna 6 Partisipasi Masyarakat Penyediaan  tools  yang  mengumpulkan  input  dari pengguna

## Aksesibilitas
Salah satu indikator dalam evaluasi website adalah aksesibilitas. Aksesibilitas secara  sederhana  merujuk  pada  keterjangkauan  website  oleh  pengguna. Aksesibiltas  menjadi  sangat  penting  khususnya  bagi  website  pemerintah    karena website  pemerintah  dibuat  dan  didanai  oleh  publik,  sehingga  konsekuensinya adalah  website  tersebut  harus  bisa  diakses  oleh  semua  orang.  Tujuan  utama  dari aksesibilitas  website  ( website  accessibility )    adalah  untuk  memastikan  bahwa halaman-halaman pada suatu website bisa dengan mudah untuk dinavigasikan dan dibaca terlepas dari berbagai kondisi pengguna (sebagai contoh difabel, orang tua, dan kondisi lainnya yang bisa menyulitkan untuk mengakses website biasa) (Ismail & Kuppusamy,  2019). Web  Content  Accessibility  Guidelines (WCAG)  adalah  panduan yang  menggariskan  standar  yang  dibuat  oleh World  Wide  Web  Consortium (W3C) dibawah mandat Web Accesibility Initiative (WAI) sejak 1999. Mengacu pada standar yang  ditetapkan  dalam  WCAG,  website  dituntut  untuk  memenuhi  beberapa  fitur dasar.  Hal  ini  termasuk  menyediakan  alternatif  teks  bagi  konten  non-teks, penyediaan  alternatif  untuk  media,  berbagai  cara  presentasi  konten,  serta  teks konten  yang  harus  mudah  dimengerti, predictable ,  dan  kompatibel  (Kesswani  & Kumar, 2016).  Alat ukur yang digunakan adalah panduan yang digariskan oleh Web Content  Accessibility  Guidelines (WCAG),  suatu  panduan  yang  menetapkan  standar yang  dibuat  oleh World  Wide  Web  Consortium (W3C)  dibawah  mandat Web Accesibility Initiative (WAI) sejak 1999.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mencoba untuk menggambarkan fenomena yang diteliti melalui narasi dan data-data numerik yang
bersifat  deskriptif  (Moleong,  2013).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  website covid19.kaltimprov.go.id.  Untuk  mengevaluasi  website,  digunakan  alat  pengujian otomatis  yakni  aplikasi  SortSite  5.3.5.  yang  berbasis online .  Dari  keempat  indikator yang  diuji  oleh  SortSite  5.3.5,  yang  ditekankan  adalah  hasil  pengujian  terhadap indikator aksesibilitas.

## Hasil dan Pembahasan

## Website covid19.kaltimprov.go.id
Ketika wabah covid-19 merebak di Indonesia maka kebutuhan akan informasi yang  akurat  mengenai  penyakit  ini  menjadi  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Informasi  yang  dicari  tentu  saja  berpusat  pada  diskripsi  penyakit  ini,  ciri-ciri penderita,  cara  penyebarannya  dan  cara  pencegahannya.  Selain  itu  informasi penting  lainnya  yang  terkait  dengan  perkembangan  penyebaran  penyakit  ini  juga menjadi  konsumsi  publik  luas  seperti  daerah  mana  saja  yang  memiliki  tingkat penyebaran  tinggi,  berapa  orang  yang  terinfeksi,  berapa  orang  yang  sembuh  dan berapa orang yang meninggal.
Dengan  penyebarannya  yang  begitu  cepat,  maka  pada  awalnya  informasi- informasi tersebut berseliweran di media social namun tingkat akurasi dari informasi tersebut  sangat  diragukan,  bahkan  tidak  jarang  inforasi  tersebut  adalah  informasi palsu.  Untuk  itu  maka  pemerintah  berinisiatif  untuk  membentuk  suatu  website resmi  yang  berisikan  data-data  dan  informasi  resmi  terkait  covid-19.  Salah  satu daerah yang memiliki website resmi terkait pandemi ini adalah Provinsi Kalimantan Timur  dengan  website  covid19.kaltimprov.go.id.  dalam  website  tersebut  dimuat informasi  tentang  data-data  jumlah  penduduk  yang  terinfeksi,  jumlah  suspek  dan jumlah  kasus  meninggal.  Selain  itu  website  juga  menyediakan  berita-berita  terkait penanganan covid-19 di Kaltim dan nasional. Begitupula dengan informasi bantuan pemerintah  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  disediakan dalam website.
Gambar 1. Halaman Muka website covid19.kaltimprov.go.id
Dalam  website  tersebut  juga  ditampilkan  nomor  kontak  penting  yang  bisa dihubungi  oleh  masyarakat  apabila  mereka  mengalami  gejala-gejala  penularan covid-19.  Oleh  sebab  itu  penting  sekali  bagi  website  ini  untuk  bisa  dijangkau  oleh sebanyak  banyaknya  penduduk  Kalimantan  Timur,  dan  dengan  demikian  aspek
aksesibiltas website ini menjadi sangat vital bagi keberhasilan pengendalian covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

## Hasil Evaluasi Aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id
Indikator  aksesibiltas  berpusat  pada  aspek  keterjangkauan  website  oleh pengguna  atau  masyarakat  luas.  Permasalahan  akses  terhadap  website  menjadi penting  terutama  bagi  sebagian  pengguna  yang  membutuhkan treatment yang berbeda. Misalnya seperti orang-orang tua yang tidak lagi memiliki pandangan yang jelas serta kemampuan membaca yang semakin menurun atau dengan masyarakat dengan kebutuhan khusus yang memang tidak bisa mengakses konten-konten biasa seperti teks. Hal-hal itu menyebabkan rendahnya aksesibilitas suatu website.
Selain  itu  aksesibilitas  juga  dipengaruhi  oleh  kualitas  website  itu  sendiri, misalnya  penggunaan  ukuran  teks  yang  terlalu  besar  atau  terlalu  kecil,  kontras antara  warna  teks  dan  latar  website,  gambar  yang  ukurannya  tidak  proporsional, letak  gambar  yang  menghalangi  teks  dan  lain-lain.  Kualitas  website  yang  baik diharapkan bisa meningkatkan aksesibiltas, untuk itu dibuatlah suatu panduan yang mencoba untuk membantu pembuat website di seluruh dunia untuk bisa mendesain website agar aksesibiltasnya tinggi.
Untuk itulah dibuat suatau panduan yang bernama Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG  adalah panduan yang menggariskan standar yang dibuat oleh World Wide Web Consortium (W3C) dibawah mandat Web Accesibility Initiative (WAI)  sejak  1999.  Mengacu  pada  standar  yang  ditetapkan  dalam  WCAG,  website dituntut  untuk  memenuhi  beberapa  fitur  dasar.  Hal  ini  termasuk  menyediakan alternatif  teks  bagi  konten  non-teks,  penyediaan  alternatif  untuk  media,  berbagai cara  presentasi  konten,  serta  teks  konten  yang  harus  mudah  dimengerti, predictable , dan  kompatibel  (Kesswani  & Kumar, 2016).    Alat  ukur  yang  digunakan adalah panduan yang digariskan oleh Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), suatu  panduan  yang  menetapkan  standar  yang  dibuat  oleh  World  Wide  Web Consortium (W3C) dibawah mandat Web Accesibility Initiative (WAI) sejak 1999.
Idealnya  pengujian  tingkat  aksesibilitas  website  tidak  hanya  mengandalkan alat uji otomatis, namun juga dibarengi dengan pengujian manual dengan meminta umban  balik  dari  pengguna.  Misalnya  meminta  beberapa  pengguna  untuk mengakses  suatu  website  lalu  kemudian  menghitung  berapa  waktu  yang  mereka butuhkan untuk mengakses informasi dalam website. Setelah itu pengguna diminta untuk  mengisi  kuisoner  yang  berisikan  pertanyaan  mengenai  keterjangkauan website tersebut.
Namun  dalam  beberapa  kasus  pengujian  otomatis  sudah  cukup  membantu untuk  mengetahui  tingkatan  aksesibilitas  website  setidaknya  pada  tahapan  awal. Pada  penelitian  ini  pengujian  website  covid19.kaltimprov.go.id  dilakukan  dengan menggunakan  aplikasi  SortSite  5.3.5.  Dalam  aplikasi  SortSite  5.3.5,  pengujian aksesibiltas  didasarkan  pada the  Rehabilitation  Act  of  1973 ,  peraturan  pemerintah Federal  Amerika  Serikat  yang  mengatur  terkait  pelarangan  diskriminasi  pelayanan publik oleh pemerintah federal. Inti dari peraturan tersebut adalah hak bagi seluruh masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sama  ( equal ).  Ketika  diaplikasikan pada  aspek  aksesibilitas  website  pemerintah,  maka  website  pemerintah  dituntut
untuk  menyediakan  informasi  yang accessible bagi  seluruh  masyarakat  tanpa terkecuali, dan ini termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Secara  spesifik section  508 dalam the  Rehabilitation  Act yang  telah diamandemen pada tahun 2017 mewajibkan kantor-kantor Federal Amerika Serikat untuk  menyediakan  aksesibiltas  yang  tinggi  terhadap  informasi  yang  merka  miliki baik  kepada  pubik  maupun  pegawai  Federal  yang  memiliki  kebutuhan  khusus. Langkah  Amerika  Serikat  ini  kemudian  diikuti  oleh  pihak-pihak  lain  seperti perusahaan  swasta.  Selain  itu the  Rehabilitation  Act menjadi  semacam  acuan  bagi pengukuran  aksesibiltas  website  terlebih  bagi  mereka  yang  berkebutuhan  khusus, sehingga  tidak  mengherankan  ketika  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  SortSite  5.3.5 turut memasukkan kriteria yang terkandung dalam Section 508 .
Pada  tahun  2017, Section 508  diperbaharui  terutama  tentang  persyaratan teknis kualitas standar yang wajib dipatuhi oleh satu website. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskannya dengan panduan yang dikeluarkan oleh Web Content Accessibility Guidelines  2.0 atau  WCAG  2.0.  panduan  WCAG  2.0  sendiri  merupakan  satu  set rekomendasi  yang  diharapkan  bisa  membantu  pembuat  website  untuk  mendesain konten  website  mereka  menjadi  lebih accessible misalnya  bagi  mereka  yang kehilangan  penglihatan,  atau  pandangan  yang  kabur,  permasalahan  pendengaran, kesulitan  dalam  memahami  visual,  keterbatasan  kognitif,  keterbatasan  gerakan, bisu dan lain-lain. Diharapkan ketika pembuat website mengikuti panduan WCAG 2.0 maka  konten  website akan  lebih  mudah untuk  diakses  oleh  orang-orang  semacam tadi. (W3C, 2008).
Gambar 2. Hasil Evaluasi Website covid19.kaltimprov.go.id
Setelah  dilakukan  evaluasi  secara  otomatis  melalui  SortSite  5.3.5,  diperoleh data  bahwa  aksesibilitas  covid19.kaltimprov.go.id  memilki  85%  permasalahan  dan termasuk  dalam  kategori worse  than average  atau  lebih  buruk  daripada  rata-rata aksesibilitas website lainnya berdasarkan benchmarking . Selain itu dari hasil evaluasi tersebut  bisa  dilihat  pula  bahwa  indikator  aksesibilitas  merupakan  yang  terendah dari empat indikator lainnya yang diuji melalui SortSite.
Secara  lebih  detail,  pengujian  indikator  aksesibilitas  menggunakan  tiga tingkatan penilaian: level A, AA dan AAA. Level A adalah level yang mengindikasikan bahwa  konten  yang  terdapat  pada  website  tidak  bisa  diakses  sama  sekali  oleh beberapa  orang  tertentu  dan  merupakan  level  terparah.  Level  AA  adalah  level tengah dimana sebagian informasi pada website sangat sulit untuk dimengerti dan halaman  website  sulit  untuk  digunakan.  Dan  terakhir  level  AAA  yang
mengindikasikan  bahwa  konten  yang  terkandung  dalam  website  boleh  jadi  atau berpotensi  untuk  sulit  digunakan  dan  dimengerti  oleh  pengguna.  Untuk  lebih jelasnya  bisa  dilihat  pada  tabel  2  rincian  dari  permasalahan  yang  terdapat  pada website  covid19.kaltimprov.go.id  beserta  level  permasalahan  dan  jumlah halamannya.
Tabel 2. Permasalahan Aksesibiiltas pada website covid19.kaltimprov.go.id Level Issues Jumlah Halaman A alt text should not be an image file name. 117 A Content inserted with CSS is not read by some screen readers, and not available to people who turn off style sheets. 2 A Document title must not be blank. 122 A Duplicate attribute href. 1 A Duplicate id - the same ID is used on more than one element. 8 A Each a element must contain text or an img with an alt attribute 2 A Element ol not allowed as child element in this context 1 A Element style not allowed as child element in this context. 6 A Figures and images in PDF documents should have non blank ALT text, except for decorative images which should be marked as artifacts. 125 A Identify row and column headers in data tables using th elements, and mark layout tables with role=presentation. 1 A iframe and frame elements must have title attributes 2 A img elements must have an alt attribute. 9 A Inserting spaces between letters in a word means screen readers cannot pronounce the words correctly. 4 A No space between attributes. 2 A object elements should contain alternative content. 1 A PDFs must be tagged to be accessible by screen readers. 7 A Quote " in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier. 1 A Removing the underline from links makes it hard for color-blind users to see them. 1 A Some pages have the same title, so the title cannot be used to distinguish pages 875 A Sray end tag div. 886 A Stray end tag section. 1 A This form control has a blank label or title. 2 A This form control has no label and no programmatically determined name. 2 A Use the lang attribute to identify the language of the page 893 A Word document contains a graphic without Alt Text. 41 A Word document contains a non-inline graphic or
object. Jumlah Halaman Dengan  Issue Level A 1058 Level Issues Jumlah Halaman AA Ensure that text and background colors have enough contrast. 1 AA e CSS outline or border style on this element makes it difficult or impossible to see the dotted link focus outline. 9 Jumlah Halaman Dengan  Issue Level A 10 Level Issues Jumlah Halaman AAA Avoid specifying a new window as the target of a link with target=_blank. 886 AAA Each section of content should begin with a heading element (h1, h2, h3), but this page has no headings. 11 AAA Many people with cognitive disabilities (including dyslexia) find text styled with text-align:justify hard to read 3 AAA veral links on a page share the same link text, but go to different destinations. 80 Jumlah Halaman Dengan Issues AAA 899
Secara  lebih  detail,  pengujian  indikator  aksesibilitas  menggunakan  tiga tingkatan penilaian: level A, AA dan AAA. Level A adalah level yang mengindikasikan bahwa  konten  yang  terdapat  pada  website  tidak  bisa  diakses  sama  sekali  oleh beberapa  orang  tertentu  dan  merupakan  level  terparah.  Level  AA  adalah  level tengah dimana sebagian informasi pada website sangat sulit untuk dimengerti dan halaman  website  sulit  untuk  digunakan.  Dan  terakhir  level  AAA  yang mengindikasikan  bahwa  konten  yang  terkandung  dalam  website  boleh  jadi  atau berpotensi  untuk  sulit  digunakan  dan  dimengerti  oleh  pengguna.  Untuk  lebih jelasnya  bisa  dilihat  pada  tabel  2  rincian  dari  permasalahan  yang  terdapat  pada website  covid19.kaltimprov.go.id  beserta  level  permasalahan  dan  jumlah halamannya.
Dari  rincian  permasalahan  yang  terdapat  pada  indikator  aksesibilitas  dapat diketahui bahwa sebagian besar permasalahan aksesibilitas website covid19.kaltimprov.go.id masuk dalam level A atau level yang paling parah. Terdapat 26 jenis permasalahan level A pada 1058 halaman website, 2 permasalahan level AA pada 10 halaman dan 4 jenis permasalahan tingkat AAA pada 899 halaman. Dengan demikian  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  tumpang  tindih  permasalahan pada  halaman  website  covid19.kaltimprov.go.id  dimana  pada  beberapa  halaman terdapat lebih dari satu jenis permasalahan aksesibilitas.
Pada  gilirannya  permasalahan  aksesibilitas  ini  akan  memperngaruhi  daya jangkau  informasi  kepada  masyarakat.  Terlebih  jika  mengingat  kondisi  dimana penyebaran misinformasi sangat massif dan menembus sampai wilayah terpencil di Kalimantan Timur, maka website resmi pemerintah merupakan medium yang sangat dibutuhkan  untuk  mendapatkan  informasi  valid  terkait  wabah  covid-19  di Kalimantan Timur.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Pandemi covid-19 merupakan pandemi berskala global pertama yang terjadi di  era  kemajuan  teknologi  informasi.  Di  tengah-tengah  kecanggihan  teknologi informasi  tersebut  muncul  ancaman  besar  yang  berupa  penyebaran  misinformasi terkait  pandemi.  Pada  gilirannya  misinformasi  tentang  covid-19  bisa  berpengaruh pada  terhambatnya  upaya  pengendalian  wabah  penyakit  dikarenakan  adanya kepanikan masyarakat dan antipasti terhadap wabah ini akibat hoaks yang tersebar.
Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  media  yang  bisa  menyediakan  informasi  resmi dan  valid  terkait  covid-19.  Pemerintah  Kalimantan  Timur  telah  menyediakan  suatu website  bernama  covid19.kaltimprov.go.id  yang  berfungsi  sebagai  kanal penyebaran  informasi  resmi  tentang  covid-19  di  Kalimatan  Timur.  Namun  untuk berfungsi  sebagaimana  yang  diinginkan  suatu  website  haruslah  memiliki  daya jangkau  yang  luas  atau  aksesibilitas  yang  tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji tingkat aksesibilitas  covid19.kaltimprov.go.id melalui aplikasi SortSite 5.3.5.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  didapatkan  data  bahwa  tingkat aksesibilitas  covid19.kaltimprov.go.id  tegolong  bermasalah  karena  terdapat  85% permasalahan  dengan  tingkatan  atau  level  yang  beragam  pada  1065  halaman website. Aksesibilitas yang bermasalah ini jika tidak segera ditangani dikhawatirkan bisa  menghambat  aksesibilitas  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  resmi terkait pandemi di Kalimantan Timur.

## Daftar Pustaka
Aladwani,  A.  M. (2016).  Corruption as  a  source  of  e-Government  projects  failure  in developing  countries:  A  theoretical  exposition. International  Journal  of Information Management , 36 (1), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.10.005 Choi,  H.,  Park,  M.  J.,  Rho,  J.  J.,  &  Zo,  H.  (2014).  Rethinking  the  assessment  of  e- government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. Telecommunications Policy , 40 (7), 644–660. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002 Elkadi, H. (2013). Success and failure factors for e-government projects: A case from Egypt. Egyptian Informatics Journal , 14 (2), 165–173.
https://doi.org/10.1016/j.eij.2013.06.002
Guijarro,  L.  (2007).  Interoperability  frameworks  and  enterprise  architectures  in  e- government  initiatives  in  Europe  and  the  United  States. Government Information Quarterly , 24 (1), 89–101. https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.05.003
Holzer,  M.,  &  Manoharan,  A.  P.  (2016).  Digital  Governance  in  Municipalities Worldwide  (2015-16)  Seventh  Global  E-Governance  Survey:  A  Longitudinal Assessment  of  Municipal  Websites  Throughout  the  World.  In Governance  An International Journal Of Policy And Administration . New Jersey: National Center for Public Performance.
Ismail,  A.,  &  Kuppusamy,  K.  S.  (2019).  Web  accessibility  investigation  and identification  of  major  issues  of  higher  education  websites  with  statistical measures:  A  case  study  of  college  websites. Journal  of  King  Saud  University  -
Computer and Information Sciences , (xxxx). https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011 Karkin,  N.,  &  Janssen,  M.  (2014).  Evaluating  websites  from  a  public  value perspective:  A  review  of  Turkish  local  government  websites. International Journal of Information Management , 34 (3), 351–363. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.004 Kesswani,  N.,  &  Kumar,  S.  (2016).  Accessibility  analysis  of  websites  of  educational institutions. Perspectives in Science , 8 , 210–212.
https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.04.031
Moleong,  L.  J.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Schuppan, T. (2009). E-Government in developing countries: Experiences from sub- Saharan  Africa. Government  Information  Quarterly , 26 (1),  118–127. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006
United  Nations.  (2008). United  Nations  e-Government  Survey  2008:  From  e- Government to Connected Governance . New York.
Veeramootoo, N., Nunkoo, R., & Dwivedi, Y. K. (2018). What determines success of an  e-government  service?  Validation  of  an  integrative  model  of  e-filing continuance  usage. Government  Information  Quarterly , 35 (2),  161–174. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.004
W3C.  (2008).  Web  Content  Accessibility  Guidelines  (WCAG)  2.0.  Retrieved  October 25, 2020, from 2008 website: https://www.w3.org/TR/WCAG20/