## PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU 

## Andrew Shandy Utama
Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru e-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

## Abstract
One  of  the  goals  of  the  state  as  mandated  by  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  is  to  improve  the  welfare  of  the  people.  Based  on  Article  74  Paragraph  (1)  of  Law Number 40 of 2007, it is affirmed that companies that carry out their business activities in the field of  natural  resources  and  /  or  fields  related  to  natural  resources  must  carry  out  social  and environmental  responsibilities.  How  is  the  implementation  of  the  corporate  social  and environmental  responsibilities  based  on  Law  Number  40  of  2007  to  improve  the  welfare  of  the community  of  Rumbai  Pesisir  Subdistrict  of  Pekanbaru  City?  The  research  method  used  in  this research  is  socio-legal  research.  The  results  of  this  research  that  the  corporate  social  and environmental responsibility programs on the community economy that have been carried out by PT Chevron  Pacific  Indonesia  are  called  Local  Business  Development.  The  corporate  social  and environmental responsibility program for the community economy that has been carried out by PT Asia Forestama Raya, namely the creation of traditional markets managed by the community. The conclusion  is  that  the  government  and  the  community  can  utilize  the  corporate  social  and environmental  responsibility  programs  as  an  alternative  source  of business  capital  to  improve the economy and welfare of the people in the Rumbai Pesisir Subdistrict of Pekanbaru City.
Keywords: Corporate, Social and Environmental Responsibility, Community Welfare

## Abstrak
Salah  satu  tujuan  negara  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  ditegaskan  bahwa perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam  dan/atau  bidang yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.  Bagaimanakah  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan  oleh  PT  Chevron  Pasifik  Indonesia  bernama  Local  Business  Development.  Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Asia Forestama Raya yaitu pembuatan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah pemerintah maupun masyarakat dapat memanfaatkan program tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  sebagai  sumber  alternatif  permodalan  usaha untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota Pekanbaru.
Kata Kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kesejahteraan Masyarakat
 Naskah diterima: 09 Agustus 2018, direvisi: 22 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 24 September 2018

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  negara  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Di dalam Pembukaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  tercantum  empat tujuan  dari  didirikannya  negara,  yaitu sebagai berikut:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat berbagai  kebijakan,  khususnya  di  bidang perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan peningkatan  perekonomian  masyarakat terlebih  dahulu.  Sebagaimana  diketahui, salah  satu  permasalahan  utama  yang menghambat  masyarakat  untuk  memulai usaha  yaitu dalam hal permodalan (Utama &  Sartika,  Peran  Strategis  Bank  Syariah sebagai  Sumber  Pembiayaan  Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008,  2017).  Oleh  karena  itu, pemerintah diharapkan
mampu mengeluarkan kebijakan di bidang
perekonomian  untuk  memberikan  modal usaha kepada masyarakat.
Sebenarnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu program  unggulan  pemerintah  melalui Kementerian  Koordinator  Perekonomian Republik  Indonesia  adalah  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR).  Akan  tetapi,  terbatasnya jumlah  anggaran  dana  yang  dimiliki  oleh negara sehingga pemerintah belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat  hingga  ke  daerah-daerah. Untuk  itu,  pemerintah  harus  mampu mencarikan  solusi  permodalan  usaha  bagi masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan perekonomian masyarakat.
Untuk  membantu  permodalan  usaha bagi  masyarakat,  pemerintah  sebenarnya dapat  melibatkan  pihak  ketiga,  yaitu perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia. Sejak tahun 2007, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  perusahaan-perusahaan  terutama perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Tujuan  utama  dari  sebuah  perusahaan adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan yang sebesar-besarnya.  Hal  ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada  pemegang  saham  sebagai  pemilik dari  perusahaan  tersebut.  Inilah  dasar filosofis  didirikannya  sebuah  perusahaan. Namun  demikian,  kegiatan  operasional perusahaan dalam rangka memaksimalisasi keuntungannya  seringkali  memberikan
dampak  yang  negatif  terhadap  masyarakat dan  lingkungan  di  sekitarnya,  seperti terjadinya  polusi  dan  berbagai  kerusakan lingkungan.
Permasalahan
tersebut merupakan dasar lahirnya konsep tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  (Fahmi,  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan;  dari  Tanggung  Jawab Moral  Menuju  Tanggung  Jawab  Hukum yang Berkeadilan Sosial, 2011).
Tanggung jawab sosial dan
lingkungan merupakan
kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan  sebagai  biaya  perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara
perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di sekitar  area  perusahaan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  maupun  masyarakat  dapat memanfaatkan  program  tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  untuk  dapat meningkatkan  perekonomian  masyarakat, termasuk masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dari  latar  belakang  masalah  yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan  jalan  menganalisanya  (Soekanto, 2007).  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  observasi  untuk menjelaskan  permasalahan  hukum  yang terjadi  di  masyarakat.  Dalam  penelitian hukum  sosiologis,  hal  yang  diteliti  adalah data primer (Amiruddin & Asikin, 2006).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh dari  jurnal-jurnal  ilmiah,  literatur  hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  dijelaskan  bahwa perseroan  terbatas  (perusahaan)  adalah badan hukum yang merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi
persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang dan peraturan pelaksanaannya.
Pengaturan  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan  dari  beroperasinya  suatu kegiatan  bisnis  yang  dijalankan  oleh perusahaan.  Oleh  karena  itu,  kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mulai diatur di dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan, termasuk Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (Sunaryo, 2015).
Pada  tahun  2007,  terjadi  perubahan yang  signifikan  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dalam sistem  hukum  nasional  di  Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Pengaturan  mengenai  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat,  dan  masyarakat  pada  umumnya (Utama & Rizana, Implementasi Corporate Social  Responsibility  PT  Riau  Crumb Rubber  Factory  terhadap  Masyarakat Kelurahan  Sri  Meranti  Kota  Pekanbaru, 2017).
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  diatur secara  tegas  dalam  Pasal  74  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Berdasarkan  Pasal  74 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan dengan sumber daya alam dalam mengelola  kekayaan  alam  untuk  mencari keuntungan  bisnis  yang  sebesar-besarnya di satu sisi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat  lokal  yang  sangat  bergantung pada  hasil  alam  maupun  kelestarian lingkungan  hidup  yang  ada  di  sekitarnya, sehingga  perusahaan  memiliki  hubungan timbal  balik  dengan  masyarakat  dan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang sumber daya alam  dan/atau bidang yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam diwajibkan  untuk  melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Fahmi,  Pergeseran  Tanggung  Jawab Sosial  Perseroan;  Dari  Tanggung  Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum, 2015).
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  telah merubah paradigma tanggung jawab sosial dan  lingkungan  perusahaan,  dari  bersifat sukarela  yang  berdasarkan  moral  menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan (Firdaus, 2010).
Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan Terbatas.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas diatur mengenai:
1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan
kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan  dilaksanakan  di  dalam maupun di luar area perusahaan.
3. Tanggung jawab sosial dan
lingkungan  dilaksanakan  berdasarkan rencana  kerja  tahunan  perusahaan, yang  memuat  rencana  kegiatan  dan anggaran  yang  dibutuhkan  untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan disusun dengan
memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
5. Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  dimuat  dalam  laporan tahunan perusahaan untuk
dipertanggungjawabkan  kepada  Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan.
7. Perusahaan  yang  telah  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
dapat  diberikan  penghargaan  oleh pemerintah.
Pengaturan  mengenai  tanggung  jawab sosial  perusahaan  dari  pemerintah  yang merespon  kebutuhan  stakeholders  dan bersifat  sustainable  development  dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan sebagai  pelaku  usaha  sebagai  wujud  dari prinsip  good  corporate  governance  untuk mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat (Risa, 2018).
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  perusahaan  diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan,  agar  kegiatan  operasional perusahaan  dapat  berjalan  dengan  lancar tanpa  adanya  gangguan  dari  masyarakat. Selain itu, manfaat lainnya bagi perusahaan dengan dilaksanakannya tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yaitu sebagai berikut (Untung, 2009):
1. Mempertahankan  dan  mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan  lisensi  untuk  beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan  akses  sumber  daya  bagi operasional usaha.
5. Membuka  peluang  pasar  yang  lebih luas.
6. Mereduksi biaya.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
Lahirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi  Riau  semakin  memperkokoh landasan hukum mengenai tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  bagi perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  di wilayah  Provinsi  Riau,  termasuk  di  Kota Pekanbaru.  Peraturan  daerah  tersebut mengatur  mengenai  pelaksanaan  tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat  (Utama  &  Rizana,  Upaya
Hukum  Masyarakat  Kecamatan  Rumbai
Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat  Melalui  Program  Corporate
Social Responsibility (CSR), 2018).
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan bahwa  program  tanggung  jawab  sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat  dan/atau  kemitraan  dan  bina lingkungan  dan/atau  investasi  dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau disebutkan  bahwa  bidang  kerja  tanggung jawab  sosial  perusahaan  dapat  dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,  olahraga  dan  seni  budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan,  pemberdayaan  masyarakat adat,  serta  bidang  kerja  lainnya  yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
Ketentuan  pada  Pasal  10  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  mengenai pemberdayaan  masyarakat  dan  Pasal  11 Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau mengenai  usaha  ekonomi  kerakyatan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah  maupun  masyarakat  sebagai sumber  alternatif  permodalan  usaha  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat di  Kota  Pekanbaru,  terutama  masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.
Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah  satu  kecamatan  yang  berada  di pinggir  Kota  Pekanbaru,  sehingga  jarang tersentuh pembangunan kota. Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru  terdapat  tiga  perusahaan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam,  yaitu PT Chevron Pasifik Indonesia di Kelurahan  Lembah  Damai  yang  bergerak di  bidang pertambangan  minyak bumi, PT Asia  Forestama  Raya  di  Kelurahan Limbungan  yang  bergerak  di  bidang industri kayu lapis, dan PT Surya Inti Raya di  Kelurahan  Tebing  Tinggi  Okura  yang bergerak  di  bidang  perkebunan  kelapa sawit.
Di  Kabupaten  Pelalawan,  program tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  yang  dilaksanakan  oleh  PT Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun  program  tanggung  jawab  sosial
perusahaan
terhadap peningkatan perekonomian  masyarakat  yang  telah dilaksanakan  oleh  PT  Riau  Andalan  Pulp and  Paper  yaitu  pemberian  bantuan  bibit kepada  masyarakat  yang  berwirausaha  di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan; pemberian bantuan dana kepada masyarakat  yang  berwirausaha  inline dengan kegiatan perusahaan seperti menjual  pupuk  tanaman  maupun  offline dengan kegiatan perusahaan seperti menjual  makanan  khas  daerah;  serta pemberian  pelatihan  las,  otomotif,  dan menjahit  kepada  generasi  muda  sebagai bekal  dalam  memasuki  dunia  kerja (Utama,  Implementasi  Corporate  Social Responsibility  PT  Riau  Andalan  Pulp  and Paper  terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten Pelalawan, 2018).
Perusahaan  memiliki  peran  strategis dalam  mendorong  pertumbuhan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  menciptakan  lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan- bantuan  lainnya  kepada  negara  maupun masyarakat  melalui  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  perusahaan.  Undang- undang  mewajibkan  perusahaan  untuk melaksanakannya  (Pujiyono,  Wiwoho,  & Triyanto, 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Manajer  Humas  PT  Chevron  Pasifik Indonesia  dijelaskan  bahwa  program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peningkatan  perekonomian  masyarakat yang  diprogramkan  oleh  PT  Chevron Pasifik  Indonesia  bernama  Local  Business Development. Kegiatan-kegiatan yang telah  dilaksanakannya  yaitu  pelatihan
kewirausahaan  untuk  generasi  muda, pemberian  bantuan  bibit  ikan  dan  benih buah-buahan  untuk  masyarakat  yang berprofesi sebagai petani, serta pengerjaan proyek-proyek  kecil  di  area  perusahaan untuk kelompok usaha masyarakat. Program  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  yang  dilaksanakan oleh  PT  Chevron  Pasifik  Indonesia tersebut manfaatnya dapat dirasakan langsung  oleh  masyarakat  Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Manajer  Humas  PT  Asia  Forestama  Raya dijelaskan  bahwa  salah  satu  program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peningkatan  perekonomian  masyarakat yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT  Asia Forestama Raya yaitu penyediaan sebidang tanah milik perusahaan beserta bahan baku berupa  kayu  untuk  pembuatan  pasar tradisional  yang  dikelola  oleh  masyarakat. Program  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  yang  dilaksanakan oleh  PT  Asia  Forestama  Raya  tersebut manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota Pekanbaru.
Sementara  itu,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  salah  seorang  tokoh masyarakat  di  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota  Pekanbaru  dijelaskan  bahwa  PT Surya  Inti  Raya  tidak  ada  melaksanakan program  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  area perusahaan.  Akan  tetapi,  PT  Surya  Inti Raya  telah  membuka  akses  jalan  baru
sebagai  jalan  pintas  yang  menghubungkan antara  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru  dengan  Kecamatan  Tualang
Kabupaten Siak dan mengizinkan masyarakat  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota  Pekanbaru  yang  bekerja  maupun berdagang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk melewati jalan yang berada di dalam area perusahaan tersebut.
Banyak  perusahaan  yang  tidak  mau membuat  dan  melaksanakan  program- program  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan karena hal tersebut dianggap sebagai biaya pengeluaran perusahaan.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  memang  tidak memberikan  keuntungan  secara  materi dalam  waktu  yang  singkat,  tetapi  lebih kepada  investasi  jangka  panjang  yang keuntungannya akan dinikmati oleh perusahaan  di  masa  yang  akan  datang. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  akan  lebih  tepat apabila  dikategorikan  sebagai  investasi jangka  panjang  sebuah  perusahaan  (Yetti, 2007).
Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial  perusahaan,  secara  internasional, perusahaan dikelompokkan menjadi empat kelompok  yaitu  sebagai  berikut  (Untung, 2009):

## 1. Black Company
Pihak  perusahaan  yang  termasuk Balck Company dalam menjalankan kegiatan  usahanya  lebih  mengutamakan kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya tanpa
memperhatikan  keadaan  masyarakat  dan lingkungan di sekitarnya.

## 2. Red Company
Pihak  perusahaan  yang  termasuk  Red Company telah mulai melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di sekitar  lokasi  perusahaan,  tetapi  tanggung jawab  sosial  perusahaan  dianggap  sebagai biaya  pengeluaran  yang  dapat  mengurangi keuntungan perusahaan.

## 3. Blue Company
Pihak perusahaan yang termasuk Blue Company  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  terhadap  masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  lokasi perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga hubungan  baik  antara  pihak  perusahaan dengan masyarakat sebagai investasi.

## 4. Green Company
Pihak  perusahaan  yang  termasuk Green  Company  menempatkan  tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu bagian dari inti bisnisnya karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebutuhan  yang  wajib  untuk  dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen dunia bisnis untuk berkontribusi dalam  pengembangan  ekonomi  yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan serta menitikberatkannya  pada  aspek  ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pengelolaan perusahaan yang baik menggunakan  pendekatan  triple  bottom
line  yang  mengintegrasikan  tiga  prinsip dari  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu tujuan  perusahaan  dalam  mendapatkan keuntungan, perlindungan terhadap
lingkungan,  dan  mewujudkan  keadilan sosial. Ketiganya harus ada dalam kebijakan  perusahaan  (Fahmi,  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan;  dari  Tanggung Jawab  Moral  Menuju  Tanggung  Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial, 2011).
Keberhasilan  suatu  daerah  dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya  dapat  terwujud  apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari  perusahaan  yang  beroperasi  di  daerah tersebut (Siregar &  Ihsan, 2013). Program tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan sebenarnya bukan hanya bermanfaat  bagi  masyarakat,  melainkan juga  bermanfaat  bagi  perusahaan  untuk membentuk citra positif perusahaan apabila  dikemas  dengan  publikasi  yang tepat (Yetti, 2007).
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (3)
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Artinya,  sanksi  terhadap  perusahaan  yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  perusahaan  ada  pada undang-undang  yang  lain,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Berdasarkan  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  ditegaskan
bahwa  perusahaan  yang  tidak  memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab  sosial  perusahaan  dapat  dikenai sanksi  administratif  oleh  instansi  atau lembaga yang berwenang berupa:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
Undang-undang sebaiknya tidak hanya  mengatur  mengenai  sanksi  bagi perusahaan  yang  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  tetapi juga  harus  diatur  mengenai  reward  dalam bentuk  insentif  pajak  maupun  bentuk- bentuk  lainnya  kepada  perusahaan  yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan  kepada  masyarakat  dengan optimal (Risa, 2018).

## SIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. Ketentuan tersebut seharusnya dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  sebagai  sumber  alternatif permodalan  usaha  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  di  Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru.  Program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perekonomian  masyarakat  yang  telah dilaksanakan  oleh  PT  Chevron  Pasifik Indonesia bernama Local Business
Development, yaitu pelatihan kewirausahaan,  pemberian  bantuan  bibit
ikan dan benih buah-buahan, serta pengerjaan  proyek  kecil  untuk  kelompok usaha  masyarakat.  Program  tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perekonomian  masyarakat  yang  telah dilaksanakan  oleh  PT  Asia  Forestama Raya  yaitu  penyediaan  sebidang  tanah milik  perusahaan  beserta  bahan  baku berupa  kayu  untuk  pembuatan  pasar tradisional  yang  dikelola  oleh  masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya  dapat  terwujud  apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari  perusahaan  yang  beroperasi  di  daerah tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini
tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan serta  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena  itu,  penulis  sampaikan  rasa  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor  Universitas  Lancang  Kuning  Dr. Hj.  Hasnati,  S.H.,M.H.  dan Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H., yang telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z, 2006, Pengantar
Metode  Penelitian  Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Fahmi,  2011,  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan;  dari  Tanggung  Jawab Moral  Menuju  Tanggung  Jawab
Hukum  yang  Berkeadilan  Sosial.
Respublica , 16-31.
Fahmi, 2015, Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung  Jawab  Hukum, FH  UII Press, Yogyakarta. Firdaus, 2010, Corporate Social Responsibility;  Transformasi  Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. Ilmu Hukum , 16-30.
Pujiyono,  Wiwoho,  J.,  &  Triyanto,  2016, Model  Pertanggungjawaban  Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Yustisia , 41-51.
Risa,  Y,  2018,  Pelaksanaan  Corporate
Social Responsibility pada PT Perkebunan  Nusantara  VI  Unit Usaha  Danau  Kembar. Cendekia Hukum , 188-197.
Siregar,  L.,  &  Ihsan,  R,  2013,  Penerapan
Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta. Ius , 220-234.
Soekanto,  S,  2007, Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sunaryo, 2015, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan
Berkelanjutan. Masalah  Masalah Hukum , 26-33.
Untung,  H.  B,  2009, Corporate  Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
Utama, A. S, 2018, Implementasi
Corporate  Social  Responsibility  PT Riau  Andalan  Pulp  and  Paper
terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten
Pelalawan. Selat , 123-133.
Utama, A. S., & Rizana, 2017, Implementasi Corporate Social Responsibility  PT  Riau  Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. Novelty , 173-186.
Utama,  A.  S.,  &  Rizana,  2018,  Upaya
Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility  (CSR). Melayunesia
Law , 79-93.
Utama,  A.  S.,  &  Sartika,  D,  2017,  Peran
Strategis  Bank  Syariah  sebagai Sumber  Pembiayaan  Alternatif  bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008. Al-Amwal ,
58-72.
Yetti,  2007,  Tanggung  Jawab  Perusahaan
terhadap  Sosial  dan  Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan Terbatas. Respublica , 113- 118.