## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga: Prak k Indonesia

## Fitria*

## Abstrak
Se ap orang selalu berupaya memiliki kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera dimana hak dan kebebasannya dijamin negara. Sayangnya, sampai saat ini masih terjadi konﬂik atau kegagalan negara dalam mewujudkan hal tersebut bagi warga negaranya. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang yang  dak terpenuhi haknya kemudian mencari suaka ke negara-negara yang dapat memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu negara maju. Upaya mencari suaka yang dilakukan dengan segala keterbatasan menyebabkan para pencari suaka dalam  perjalanannya  terhen   dan  bahkan  menetap  selamanya  di  negara  ke ga.  Dalam hukum  internasional,  perlindungan  atas  pencari  suaka  dan  pengungsi  diakomodasi  oleh Konvensi  Pengungsi  1951.  Permasalahannya,  negara  ke ga  yang  sering  menjadi  tempat pemberhen an  bahkan  penampungan  pencari  suaka  dan  pengungsi  kebanyakan  dak mera ﬁkasi konvensi tersebut, meskipun se ap negara mengakui prinsip non-refoulement bagi  pengungsi  dan  pencari  suaka  sebagai  kebiasaan  internasional,  termasuk  Indonesia. Tulisan ini mengkaji prak k perlindungan dan  ndakan lainnya yang dilakukan Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di wilayah NKRI sebagai negara non-pera ﬁkasi, termasuk keterlibatan dan kerjasama organisasi internasional seper  IOM dan UNHCR.
Kata kunci: IOM, Konvensi Pengungsi, perlindungan pengungsi, prinsip non-refoulement, UNHCR.

## Refugees Protec on in Thirld World Countries: Indonesian Prac ces

## Abstract
Every person tends to strive for having a safe, peaceful, and prosperous life in which their rights and freedom are guaranteed by the state. Unfortunately, conﬂicts or state failures on realizing its ci zens' rights s ll occur un ll now. This is becoming the sole reason why people seek asylum in countries that may provide their rights, namely the developed countries. Lack of logis c support caused asylum seekers to stop and even se led permanently in a third country. In interna onal law, the protec on of asylum seekers and refugees are regulated by the 1951 Refugee Conven on. The problem comes up as the third countries which o en become shelters or even dismissal places of asylum seekers and refugees mostly have not ra ﬁed the conven on, even though the non-refoulement principle for refugees and asylum seekers is recognized as an interna onal customary law (including Indonesia). This ar cle assess the protec on and the other acts undertaken by Indonesian government on refugees and asylum seekers issue as a non-state par es to the 1951 Refugee Conven on, including
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jalan  Ir.  H.  Juanda  95  Ciputat,  Jakarta, pia_bondowoso@yahoo.com, S.H. (Universitas Diponegoro), LL.M. (Catholic University of Lyon).
¹  Portal  Nasional  Republik  Indonesia,  “Geograﬁ  Indonesia”,  h p://www.indonesia.go.id/in/sekilas- indonesia/geograﬁ-indonesia, diakses 1 Oktober 2014 .
the  involvement  and  coopera on  of  interna onal  organiza ons  such  as  the  IOM  and UNHCR.
Keywords: IOM,  Refugee  Conven on,  refugee  protec on,  non-refoulement  principle, UNHCR.

## A.   Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis secara geograﬁs. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulis wa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasiﬁk dan Samudra Hindia. Mengingat letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia disebut  juga  sebagai  nusantara  (kepulauan  antara).  Terdiri  dari  17.508  pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.¹
Posisi  yang  sangat  strategis  tersebut  menyebabkan  Indonesia  menjadi  salah satu negara yang sering “dibanjiri” para pencari suaka dan pengungsi. Menurut Data United  Na ons  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  pada  Januari  2012 misalnya, terdapat 3275 pencari suaka dan 1052 pengungsi yang terda ar di UNHCR Jakarta. Selama Januari terdapat 315 orang terda ar dengan jumlah pencari suaka terbesar berasal dari Afghanistan (66,6%), diiku  dengan Iran (9,8%), dan Somalia (6,7%).² Selanjutnya sampai akhir tahun 2014 ini, terdapat   4.131 pengungsi yang sebagian besar berasal dari Afghanistan (37%), Myanmar (21%), Sri Lanka (8%) dan Somalia  (8%)  yang  terda ar  di  UNHCR  Jakarta.³  Ini  berar   selama  dua  tahun, keberadaan pengungsi meningkat pesat lebih dari  ga kali lipat, yaitu dari 1.052 orang menjadi 4.131 orang.
Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun lalu. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi tujuan pencari suaka dan pengungsi Vietnam pada tahun 1979, tepatnya setelah  jatuhnya  ibukota  Saigon  (Vietnam  Selatan)  ke  tangan  Vietnam  Utara.⁴ Ratusan ribu orang meninggalkan wilayah ini untuk mencari perlindungan di negara lain dengan berbagai cara baik lewat menyusuri sungai, jalur udara, maupun melalui laut.⁵ Gelombang Pengungsi Vietnam yang mendapatkan ancaman di negaranya ini selain menuju  ke  Indonesia  juga  memasuki beberapa  negara  Asia Tenggara  lain, seper   Malaysia  dan  Filipina.  Kebijakan  Pemerintahan  Soeharto  ke ka  itu, pengungsi ini ditempatkan di Pulau Galang, Kabupaten Riau.⁶
²  UNHCR,  “Opera on  Fact  Sheet  Indonesia”,  h p://www.unhcr.or.id/images/pdf/pu-blica ons/opera onal
_fact_sheet_indonesia_ﬁnal.pdf, diunduh 15 September 2014.
³  UNHCR, “Who We Help”, h p://unhcr.or.id/en/who-we-help/refugees.
⁴  A k Krus ya , Penanganan Pengungsi di Indonesia , Surabaya: Brilian Internasional, 2010, hlm. 18.
⁵  lihat secara umum, Enny Soeprapto, “Promo on of Refugee in Indonesia”, Jurnal Hukum Interna onal , Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004.
⁶  Achmad Romsan, (et.al), Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: UNHCR, 2003, hlm. 181-192.

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
Eksistensi pengungsi yang telah ada selama puluhan tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keberadaannya  dak boleh dinaﬁkkan. Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  perlindungan  pengungsi  dan  kewajiban  negara ke ga terhadap keberadaannya menurut hukum internasional. Selain itu, tulisan ini juga  menganalisis  keberadaan  pengungsi  di  Indonesia  dikaitkan  dengan pengaturannya  di  Indonesia.  Tulisan  ini  merupakan  reformulasi  hasil  laporan peneli an penulis yang  dak terpublikasi, selama periode April-November 2014. Peneli an ini  dak sebatas mengkaji regulasi yang bersifat internasional maupun nasional, namun juga bersumber dari peneli an lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait dan penelusuran kondisi pengungsi.
Penulis telah menemukan beberapa tulisan sebelumnya tentang pengungsi di Indonesia. Pertama, tulisan karya Savitri Taylor dan Brynna Raﬀerty-Brown.⁷ Savitri memaparkan kendala-kendala yang dialami pengungsi dalam memperoleh status sebagai  pengungsi  melalui  UNHCR  Perwakilan  Indonesia.  Savitri  juga menggambarkan  proses  bagaimana  pengungsi  bisa  sampai  masuk  di  Indonesia melalui  wawancara  mendalam  kepada  59  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia.  Tulisan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  masukan  kepada UNHCR dalam memperbaiki proses pengajuan status pengungsi di Indonesia dan sekaligus kepada Pemerintah Australia dalam mengambil kebijakan dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan UNHCR Indonesia tentang pengungsi di Indonesia.
Tulisan  kedua  oleh  Penelope  Mathew  dan  Tristan  Harley  berjudul Refugees Protec on  and  Regional  Coopera on  in  Southeast  Asia. ⁸ Tulisan  ini  membahas perlindungan  terhadap  pengungsi  di  ga  negara,  yaitu  Malaysia,  Thailand  dan Indonesia.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  memetakan  perlindungan  pengungsi  di ke ga negara serta menguraikan tantangan dan hambatan yang dialami di ke ga negara tersebut.
Selain dua tulisan di atas, penulis juga pernah menulis tentang pengungsi yaitu: Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2012 tentang Keimigrasian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pencari Suaka dan  Pengungsi  (Studi  Kasus  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  Etnis  Rohignya  di Indonesia). Tulisan-tulisan di atas telah menjadi sumber inspirasi dan memberikan kontribusi bagi tulisan ini.
⁷  lihat secara umum, Savitri Taylor and Brynna Raﬀerty-Brown,” Diﬃcult Journeys: Accesing Refugee Protec on in Indonesia”, Monash University Law Review , Vol. 36, No. 3, 2010.
⁸ Penelope Mathew dan Tristan Harley, “Refugees Protec on and Regional Coopera on In Sout east Asia”, A Field h Work  Research, March  2014,  Australian  Na onal  University  (ANU),  h ps://digitalcollec ons.anu.edu.au/
-
bitstream/1885/11662/1/Mathew%20%26%20Harley%20Refugee%20protec on%202014. p f. d

## B.  Pengungsi, Negara Ke ga dan Perlindungannya 1.  Deﬁnisi Pengungsi
Pengaturan  tentang  pengungsi  dalam  Hukum  Internasional  tunduk  terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1951. Pengungsi menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951:
”As  a  result  of  events  occurring  before  1  January  1951  and  owing  to wellfounded  fear  of  being  persecuted  for  reasons  of  race,  religion, na onality, membership of a par cular social group or poli cal opinion, is outside the country of his na onality and is unable or, owing to such fear, is unwilling  to  avail  himself  of  the  protec on  of  that  country;  or  who,  not having a na onality and being outside the country of his former habitual residence  as  a  result  of  such  events,  is  unable  or,  owing  to  such  fear,  is unwilling to return to it.”
Pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang beralasan karena rasnya,  agamanya,  kebangsaannya,  keanggotaannya  dalam  kelompok  sosial tertentu atau pandangan poli knya berada di luar negara asalnya, dan  dak dapat atau  dak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi.⁹
Dirumuskan pada perang dingin, kehadiran Konvensi Pengungsi awal mulanya sebagai  harapan  dunia  barat  untuk  melindungi  pengungsi  yang  dalam  benak mereka sebagai cara untuk mengutuk kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Blok Timur. Bagi negara-negara barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di negara barat.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, Konvensi Pengungsi telah menunjukkan peranannya yang melampaui sekat- sekat  ideologis  perang  dingin,  dibuk kan  dengan  banyak  negara  yang  telah mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi ini, sebanyak 144 negara yang telah mera ﬁkasi dari 193 negara yang terda ar di PBB.¹¹
Instrumen hukum internasional tersebut  dak memberikan kriteria lebih jauh mengenai  pengungsi,  sehingga  terdapat  perbedaan  penafsiran  mengenai  pihak yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Deﬁnisi sempit mengenai pengungsi dipaparkan Ma hew Lister sebagai: “The deﬁni on covers only those who have a well-founded  fear  of  persecu on  on  the  basis  of  one  of  the  so-called  protected grounds”. Deﬁnisi ini menyiratkan bahwa mereka yang  dak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan yang luar biasa
⁹  Kate Jastram dan Marlyn Achiron, Perlindungan Pengungsi , yang diterjemahkan oleh Enny Suprapto dan Rama Slamet, Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Antar Parlemen, 2004, hlm.19. ¹⁰  Lebih  lanjut  menurut  negara  Komunis  Pengungsi  adalah  “pengkhianat  yang  menolak  kembali  pulang  untuk berbak   kepada  negaranya..”  dalam  Stephane  Jaquemet,  “Mandat  dan  Fungsi  dari  Komisariat  Tinggi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNHCR)”, Jurnal  Hukum  Internasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia ,
Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004, hlm.3.
¹¹  UNHCR,  “States  Party  to  The  1951  Conven on  rela ng  to  the  Status  Refugees  and  the  1967  Protocol”, h p://www.unhcr.org/3b73b0d63.html, diunduh 10 September 2014.
seperti  bencana  alam  dan  kelaparan  yang  ekstrem  dak  serta  merta  dikatakan sebagai pengungsi. Lebih jauh, walaupun terdapat seseorang yang mendapatkan persekusi, namun  dak berbasis pada salah satu persyaratan di atas, maka yang bersangkutan  dak  bisa  disebut  pengungsi.  Selain  itu,  Ma hew  menambahkan: “even those who face persecu on on the basis of a protected ground, but who are not outside their country of ci zenship, are not refugees..”
Pendapat yang berbeda tentang deﬁnisi pengungsi dipaparkan oleh Shacnove, sebagai berikut: “Desperate people from the world's poorest regions (see global poverty) and vic ms of natural disasters also count as refugees or something very similar to them ”.¹²  Shacnove telah membuat deﬁnisi yang luas tentang pengungsi yaitu  menyertakan  korban  bencana  alam.  Dengan  mengaitkan  korban  bencana alam  tersebut  sebagai  pengungsi,  Shacnove  dak  mampu  membedakan  antara perlindungan yang tetap diberikan negara namun  dak mampu dilaksanakan (kasus bencana  alam  atau  kelaparan)  dengan  keengganan  negara  untuk  memberikan perlindungan bagi warga negaranya.
Senada  dengan  pendapat  Shacknove  yang  mengkualiﬁkasikan  pengungsi secara  luas,  hukum  regional  tentang  pengungsi,  yaitu  Pasal  1  ayat  2  Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi Tahun  1984 mengatur bahwa: “The term 'refugee' shall  also  apply  to  every  person  who,  owing  to  external  aggression,  occupa on, foreign domina on or events seriously disturbing public order in either part or the whole  of  his  country  of  origin  or  na onality,  is  compelled  to  leave  his  place  of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or na onality..”. Perluasan deﬁnisi ini  dak lain ditujukan untuk menjawab tantangan masyarakat, bahwa persekusi  dak semata-mata dianggap sebagaimana yang  terdapat  dalam  Konvensi  Pengungsi,  yaitu  atas  dasar  ras,  agama, kewarganegaraan, dan keanggotan kelompok sosial atau pendapat poli k, namun terkait aspek lain yang lebih luas yaitu agresi, pendudukan dominasi asing, atau ke dakstabilan  poli k  dalam  negeri  yang  memaksa  mereka  meninggalkan negaranya.  Alasan  terjadinya  persekusi  di  atas  menunjukkan  bahwa  dimensi eksternal dapat menjadi faktor munculnya persekusi.
Memperha kan berbagai deﬁnisi tersebut, penulis berpendapat bahwa deﬁnisi sempit tentang pengungsi lebih tepat dalam konteks merespon pengungsi global. Pendapat Shocknove yang memasukan mereka yang mengungsi karena negaranya miskin  adalah  kurang  tepat,  karena  menyulitkan  pembedaan  antara  imigran ekonomi,  yaitu  mereka  yang  mengungsi  ke  negara  lain  untuk  mendapatkan penghidupan  yang  lebih  baik  dan  pengungsi  yang  berpindah  karena  alasan persekusi.  Adapun  deﬁnisi  pada  kawasan  Amerika  La n  adalah  deﬁnisi  yang mengikat antar negara yang berada pada kawasan tersebut.
¹²  J.  Seglow,  “Refugees.  The  Interna onal  Encyclopedia  of  Ethics”,  h p://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/9781444367072.wbiee318/abstract;jsessionid=23DE59888D0248512030D619328354A2.f02t03?den iedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthen cated=false, diunduh 15 September 2014.

## 2.   Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional
Sebelum  berstatus  sebagai  pengungsi,  seseorang  yang  memasuki  wilayah  suatu negara karena persekusi yang dialami di negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka ( asylum sekeer ). Asylum seeke r diar kan sebagai “ someone who has applied for refugees status, but who has not yet received a decision on whether he/she been recognized  as  a  refugee ”.¹³  Terhadap  negara  yang  telah  mera ﬁkasi  Konvensi Pengungsi dan membuat mekanisme perlindungannya sendiri, maka negara yang bersangkutanlah  yang  menentukan  apakah  status  sebagai  pengungsi  dapat diberikan  atau  dak.  Sebaliknya,  bagi  negara  yang  telah  mera ﬁkasi  Konvensi Pengungsi  namun  belum  membuat  mekanisme  perlindungannya  sendiri  atau negara  yang  belum  mera fasi  Konvensi  Pengungsi,  maka  penentuan  statusnya dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan UNHCR di negara terkait.
Pengungsi yang datang ke wilayah suatu negara pada prinsipnya memiliki hak untuk  dak dikembalikan ke negara asal atau negara lain di mana jiwanya dapat terancam,  atau  dikenal  dengan  prinsip non-refoulement (Pasal  33).  Prinsip non- refoulement merupakan jantung dari Konvensi Pengungsi 1951, sehingga negara peserta konvensi  dak diperkenankan mengenyampingkan ( reserva on ) pasal ini. Vincent  Chetail  menulis:  “ Le  non  refoulment  est  par  deﬁni on  une  obliga on d'absten on. Interdisant le renvoi du refugie sur les lieux de sa persecu on et non un devoir d'agir Assurant a ce dernier un etablissement stable et durable dans le pays . de  refuge ”.¹⁴   Prinsip non-refoulement hakikatnya  sebagai  kewajiban  untuk  dak ber ndak, yaitu pelarangan mengembalikan pengungsi di atas wilayah persekusi terjadi, namun pada saat yang bersamaan bukan kewajiban negara yang menerima pengungsi untuk memas kan kediaman yang stabil dan berjangka panjang. Prinsip non-refoulement ini  telah  menjadi  hukum  kebiasaan  internasional,  sehingga mengikat seluruh negara di dunia  dak terkecuali mereka yang belum mera ﬁkasi Konvensi  Pengungsi  ini.  Sebagaimana  pendapat  Buergenthal: “Customary interna onal law results from a general and consistent prac ce of states followed by them from a sense of legal obliga on” .¹⁵
Selain hak untuk  dak dikembalikan ke negara asal, pengungsi juga memiliki serangkaian hak, sebagaimana disampaikan Goodwin-Gil:¹⁶
¹³  UNHCR,  “General  Informa on  For  Asylum  Seekers”,  h p://unhcr.or.id/images-/pdf/informa on/general _informa on_for_pocs.pdf, diunduh 18 September 2014.
¹⁴  Vincent Chetail, “Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit interna onal (The Principle of Non-Refoulement and the Refugee Status in Interna onal Law), July 19 2001. La Conven on de Geneve Du 28 Juillet  1951  rela ve  Au  Statut  des  Refugies-50  ans  après:  Bilan  et  Perspec ves,”  Bruylant,  2001,  hlm.  3-61 ; Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2012, hlm. 118-126. ¹⁵  Thomas Buergenthal dan Harold Maier, Public Interna onal Law, Minnesota: West Publishing Company, 2002, hlm. 22. Hal yang sama dikatakan Brownlie dengan mengu p Briely, hukum kebiasaan internasional adalah: “ what is sought for is a general recogni on among States of a certain prac ce as obligatory” dalam Ian Brownlie, Principle of PublicIinterna onal Law, New York: Oxford University Press, 2003, hlm. 6.
¹⁶  Guy  S.  Goodwin-Gill,  ”The  Conven on  Standards  of  Treatment”, h p://untreaty.un-.org/cod/avl/ha/prsr /prsr.html, diunduh 16 September 2014.

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
“...’na onal treatment’, that is, treatment no diﬀerent from that accorded to ci zens, is to be granted in respect of a wide variety of ma ers, including the freedom to prac ce religion and as regards the religious educa on of children (ar cle 4); the protec on of ar s c rights and industrial property (ar cle  14);  access  to  courts,  legal  assistance,  and  exemp on  from  the requirement  to  give  security  for  costs  in  court  proceedings  (ar cle  16); ra oning  (ar cle  20);  iden ty  papers  (ar cle  27),  and  travel  documents (ar cle 28); the grant of permission to transfer assets (ar cle 30); and the facilita on of naturaliza on (ar cle 34)…”
Negara yang telah mengikatkan diri menjadi negara pera ﬁkasi konvensi wajib memperlakukan  pengungsi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  konvensi.  Hal  ini tercermin  dalam  ketentuan  pasal-pasal  Konvensi  Pengungsi  yang  memberikan serangkaian  hak-hak  yang  luas  sebagaimana  disebut  di  atas,  seper :  kebebasan menjalankan agama (Pasal 4); akses ke pengadilan dan bantuan hukum (Pasal 16); jaminan sosial (Pasal 24); dokumen perjalanan (Pasal 28); dan kemudahan untuk proses naturalisasi (Pasal 34).
Sebagaimana disebut di awal, pengungsi berharap sampai pada tujuan negara yang diinginkan. Namun, kenyataannya banyak dari mereka harus “terdampar” di negara ke ga ( the third country of asylum ) sebelum akhirnya menuju negara tujuan ( des na on country ). Sebagian negara ke ga adalah negara yang telah mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi, namun sebagian lain adalah negara bukan peserta konvensi, seper  Indonesia. Negara tujuan pencari suaka dan pengungsi adalah negara maju peserta Konvensi Pengungsi yang sebagian dari negara tersebut memiliki program menerima  pengungsi  ke  negara  mereka  secara  permanen  sebagai  solusi  jangka panjang pengungsi ( rese lement ).
3.   Perlakuan Terhadap Pengungsi di Negara Non-pera ﬁkasi Konvensi Hukum  Internasional  mengenal  prinsip  yang  menyatakan, “trea es  may  neither impose obliga ons on, nor create legal en tlements for, third states (pacta ter is nec nocent nec prosunt)”.¹⁷ Sebagaimana telah disebutkan, perjanjian internasional dak  dapat  mengenakan  kewajiban  kepada  negara  ke ga.  Walaupun  Konvensi Pengungsi  dak mengenakan kewajiban kepada negara ke ga, bukan berar   dak ada  standar  dalam  memperlakukan  pengungsi  yang  nggal  di  negara  ke ga tersebut. Terdapat dua pandangan dalam memperlakukan orang asing yang  nggal di suatu negara, yaitu standar internasional (interna onal standard of treatment) dan  ukuran  perlakuan  nasional (na onal  standard  of  treatment). Standar internasional menekankan bahwa perlakuan orang asing harus berpedoman pada ukuran-ukuran  internasional,  sedangkan  standar  nasional  memandang  bahwa
¹⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 35-36 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian; Antonio Cassese,
Interna onal Law , Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 170-171.
orang asing harus diperlakukan sama dengan warga negara sesuai dengan hukum masing-masing negara.¹⁸
Terkait dengan negara ke ga tempat pengungsi  nggal, pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang selayaknya dilakukan negara tersebut terhadap pengungsi  setelah  kedatangan  mereka  dan  apa  saja  kewajiban  negara  tersebut terhadap pencari suaka dan pengungsi yang datang ke negaranya. Sejauh ini,  dak ada pandangan yang menyatakan apa saja yang menjadi kewajiban negara ke ga selanjutnya setelah menerima kedatangan pengungsi. Umumnya, para ahli hanya mengemukakan  ga  model  penyelesaian  jangka  panjang,  yaitu: pertama, pengembalian ke negara asal pengungsi ( repatria on to the country from which the refugees ﬂed ); kedua, integrasi dengan negara ke ga ( integra on into the country of ﬁrst asylum ); ke ga, penempatan di negara lain ( rese lement  in another country ). Solusi  pertama,  yaitu  pengembalian  ke  negara  asal  pengungsi  merupakan solusi yang paling mungkin karena mendorong integrasi kembali pengungsi dengan keluarga dan budaya mereka. Namun demikian, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan karena trauma yang dialami pengungsi sebelumnya mencegah mereka untuk kembali lagi ke negara asalnya.¹⁹ Selain itu, kondisi internal negara asal  yang  masih  dak  memungkinkan,  menambah  keengganan  pengungsi  untuk kembali lagi ke negara asalnya.
Solusi kedua, yaitu integrasi ke negara ke ga, juga bukannya tanpa masalah. Se daknya  ada  ga  faktor  yang  mempengaruhi  kesuksesan  integrasi  ke  negara ke ga  ini,  yaitu:  perolehan  hak-hak  hukum;  integrasi  ekonomi  yang  mendorong kehidupan  standar  sebagaimana  warga  negara;  serta  penerimaan  budaya.²⁰ Adapun pilihan yang ke ga, penempatan ke negara lain merupakan pilihan yang paling ideal. Namun kembali, pilihan ini bukannya tanpa  masalah karena, hanya sekitar 100.000 orang pengungsi yang diterima pengajuan rese lement- nya atau hanya sekitar 1 persen dari seluruh pengungsi di dunia.
Adapun bagi mereka yang belum menjangkau wilayah negara tujuan namun masih  nggal di negara ke ga sambil menunggu solusi yang tepat di antara ke ga solusi di atas, maka negara tujuan mengupayakan agar pengungsi dapat  nggal di negara ke ga tersebut dengan memberikan bantuan sebagai wujud dari pembagian beban ( sharing burdens ). Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia.²¹

## C.   Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  penanganan  pengungsi  tunduk  terhadap
¹⁸  Yudha Bhak  Ardhiwisasra, Hukum Internasional Bunga Rampai , Bandung: PT Alumni, 2003,  hlm 19-22.
¹⁹  Penny  Becklumb,  “Refugee  Protec on:  The  Interna onal  Context”, Canada  Parliamentary  Informa on  and
Research Service , 2008, hlm.4-18. ²⁰ Ibid .
²¹  Savitri Taylor and Brynna Raﬀerty-Brown, Loc.cit.

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
rezim  Konvensi  Pengungsi  Tahun  1951.  Negara-negara  yang  telah  mera ﬁkasi Konvensi  Pengungsi  berkewajiban  menerapkan  aturan-aturan  yang  ditetapkan dalam  konvensi  tersebut  sebagaimana  hukum  nasional.  Indonesia  sebenarnya menjadikan Konvensi Pengungsi sebagai salah satu perjanjian internasional yang masuk dalam list atau da ar prioritas Rancangan Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Pemerintah  Tahun  2010-2014,  sebagaimana  diungkapkan  dalam  notulensi Direktorat  Perjanjian  Poli k,  Keamanan  dan  Wilayah  Kementerian  Luar  Negeri (Kemenlu)²² berikut ini:
”..Seper  diketahui bersama, ra ﬁkasi Konvensi 1951 telah masuk ke dalam RAN HAM. Masuknya ra ﬁkasi Konvensi 1951 tersebut ke dalam RAN HAM cukup  kontroversial.  Sebelumnya,  rapat  inter-kementerian  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tahun  2010  telah sepakat untuk  dak memasukkan ra ﬁkasi konvensi tersebut ke dalam RAN HAM  2011-2014  dengan  berbagai  alasan,  antara  lain  adalah  karena Konvensi 1951 telah di nggalkan oleh banyak negara karena dianggap  dak lagi memadai untuk menangani isu migrasi yang semakin kompleks..” Kebijakan di atas kertas sangat jelas menunjukan bahwa Konvensi Pengungsi menjadi salah satu konvensi yang direncanakan akan diusulkan Pemerintah untuk dira ﬁkasi oleh DPR, tepatnya pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY)  yang  kedua.  Namun,  dapat  dipahami  pula  bahwa  suara pemerintah  untuk  mera ﬁkasi  nampaknya  bukanlah  suara  yang  bulat  karena penolakan dalam rapat antar kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM bersepakat untuk  dak menjadikan konvensi tersebut dalam RAN HAM. Pandangan  kedua  ini  lebih  mencerminkan  kondisi  saat  ini,  karena  hingga penghujung Pemerintahan SBY, belum juga diajukan Konvensi Pengungsi itu untuk segera disahkan oleh DPR.
Alasan yang dapat mewakili per mbangan pemerintah se daknya ditururkan oleh  Ahmad  dan  Danardi  Haryanto,  Staf  Bidang  Hukum  Direktorat  Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri:²³
“..Ada  kekhawa ran  banyak  pihak  khususnya  di  pemerintahan  bahwa konvensi akan memberatkan. Ada kewajiban-kewajiban didalamnya yang memberatkan. Kita belum bersedia mengikatkan diri namun kita memiliki komitmen  untuk  melakukan  penguatan  instrumen  domes k  selama  ini dak banyak ketentuan yang mengatur…”
Faktor  ekonomi  memang  menjadi  dasar  per mbangan  dalam  menentukan posisi Pemerintah Indonesia dalam masalah pengungsi. Pemerintah menganggap Indonesia  belum  memiliki  kemampuan  dalam  memperlakukan  pengungsi
²² Fitria, “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pencari Suaka dan Pengungsi (Studi Kasus pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohignya di Indonesia)”, Peneli an  dak terpublikasi, disponsori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm.31.
²³ Ibid , hlm.32.
sebagaimana  diamanatkan  konvensi.  Apabila  kita  merujuk  kembali  kepada ketentuan konvensi yang telah disebutkan sebelumnya, diatur bahwa pemerintah memiliki  serangkaian  tanggung  jawab  guna  menjamin  keberlangsungan  hidup pengungsi  di  negaranya.  Kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan  kepada  negara memang  berdimensi  luas,  bukan  saja  aspek  hak  ekonomi  dan  sosial  pengungsi, namun juga termasuk hak sipil dan poli k.
Posisi  pemerintah  sebagaimana  tercermin  di  atas  sejalan  dengan  sikap sebagian  besar  partai  poli k  saat  ini  yang  melihat  pencari  suaka  dan  pengungsi sebagai  beban  yang  akan  memberatkan  perekonomian  negara.  Hal  tersebut se daknya dapat ditelusuri dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)  tentang  Keimigrasian,  hampir  semua  Fraksi  DPR  RI  sepakat  untuk  dak memasukkan ketentuan pencari suaka dan pengungsi dalam UU Keimigrasian yang dibuat. Sebagaimana telah diketahui, UU Keimigrasian mengatur tentang lalu lintas manusia, sehingga sangat dimungkinkan diatur pula mengenai pencari suaka dan pengungsi dalam peraturan ini. Argumen yang berkembang saat itu adalah apabila Indonesia  memasukkan  ketentuan  pencari  suaka  dan  pengungsi  ini,  berar Indonesia mengakui keberadaan dan status mereka.
Dasar argumen penolakan sebagian besar fraksi tersebut sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya pengungsi (internasional) telah diakui dalam ketentuan perundang-undangan  Indonesia,  khususnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 27 ayat (1): ”Presiden menetapkan kebijakan  masalah pengungsi  dari  luar  negeri  dengan  memperha kan per mbangan  Menteri”.  Namun  sayangnya,  kebijakan  Presiden  hingga  saat  ini belum juga dirumuskan.

## 1.   Pengungsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sebagaimana disebutkan di atas, apabila menelusuri lebih jauh tentang kons tusi dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sebenarnya  ketentuan  pencari suaka dan pengungsi bukannya  dak diatur sama sekali, berikut sekilas mengenai ketentuan tersebut:

## Tabel 1
Pengaturan tentang Pesuaka dan Pengungsi

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
Berdasarkan  tabel  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dikaji.  Pertama, walaupun  dak  ada  pengaturan  tentang  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang komprehensif, peraturan perundang-undaangan di Indonesia membuka ruang bagi kehadiran  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Indonesia.  Bahkan,  kata  pengungsi muncul dalam UU Hublu yang menegaskan “pengungsi dari luar negeri” berbeda dengan  pengungsi  dalam  negeri  ( internally  displaced  persons -IDP).  Namun sayangnya,  kata  pengungsi  belum  dideﬁnisikan  dalam  UU  ini.²⁴  Sebenarnya  UU Hublu  mengamanatkan  dibentuknya  Keputusan  Presiden  (Kepres,  sekarang Peraturan Presiden), namun setelah lebih dari  ga belas tahun berselang,  dak ada inisia f  dari  presiden  untuk  merumuskan  peraturan  tersebut  agar  ketentuan  ini menjadi lebih jelas.
Kedua, berbagai peraturan di atas menguatkan bahwa prinsip non-refoulement menjadi komitmen yang secara hukum diakui Pemerintah Indonesia, sebagaimana juga  termaktub  dalam Conven on  Againts  Torture (CAT)  yang  telah  dira ﬁkasi Indonesia. Ke ga, instrumen hukum terkini yaitu UU Keimigrasian, sayangnya  dak menyinggung  pengungsi  secara  eksplisit  dalam  ketentuannya.  Padahal  UU Keimigrasian dapat mengatur tentang pengungsi dalam substansi materinya.²⁵
²⁴  Fitria, “Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia: Dilema Peraturan Setengah Ha ”, dalam Heru Susetyo (et.al), Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara , Jakarta: PAHAM dan PIARA, 2013, hlm. 109-114.
²⁵  Fahri Hamzah  dalam ar kelnya menunjukkan harapan pengaturan tentang pengungsi, namun harapan tersebut dak bisa terealisasi sehingga hanya menempatkan pengungsi sebagai korban perdagangan manusia yang  dak boleh dideportasi dan dihukum dan pemerintah harus berkoordinasi dalam penanganannya bersama UNHCR

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
UU  Keimigrasian  menggunakan  is lah  korban  penyeludupan  orang  dan perdagangan manusia karena sebagian besar pencari suaka dan pengungsi adalah sekaligus  sebagai  korban  penyelundupan  dan  perdagangan  manusia.  Berkaitan dengan hal tersebut, Enny Suprapto menggarisbawahi bahwa: “sudah tentu Pasal 88 seharusnya hanya dapat diberlakukan terhadap korban perdagangan orang yang murni ar nya yang bukan sekaligus juga pencari suaka atau pengungsi” . ²⁶ Pendapat Enny Suprapto tersebut merupakan jalan keluar terhadap kemungkinan terjadinya pengusiran atau pengembalian paksa “korban perdagangan orang” yang sekaligus juga “pencari suaka” atau “pengungsi” dapat dilaksanakan. Harus menjadi catatan pen ng bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 88 tentunya membutuhkan koordinasi dan pemahaman bagi para petugas terkait pelaksanaan di lapangan, karena apabila dak  dipahami  secara  tepat,  maka  komitmen  Indonesia  untuk  mengikatkan  diri kepada  hukum  kebiasaan  internasional non-refoulement menjadi  dak  dapat dilaksanakan.
2.   Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi: Prak k Indonesia Sebagai negara yang belum mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi, Indonesia menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayahnya, yaitu Pemerintah Australia, UNHCR, dan IOM. Mengenai hal ini Taylor menulis: “ Australia has also a empted to improve the acces to protec on of  asylum  sekeers  in  Indonesia  trough  an  arrangement  with  the  Indonesian government and the Interna onal Organiza on for Migra on (IOM) under so-called Regional  Coopera on  Arrangement  (RCA),  Indonesian  authori es  intercept irregular  migrants  and  refer  those  they  determine  to  have  been  headed  toward Australia or New Zealand to IOM for case management and care. IOM in turn refers those who indicate that they wish to make asylum claims to the UNHCR. IOM's RCA ac vi es are funded by Australia”. ²⁷
Tergambar  bahwa  Indonesia  telah  berbagi  peran  dalam  menangani  kasus pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. UNHCR menjadi pihak  yang  memproses  klaim  pencari  suaka  mendapatkan  status  pengungsi sekaligus juga mencari negara yang memiliki program rese lement sebagai solusi jangka panjang pengungsi. Adapun IOM memfasilitasi pencari suaka yang memiliki keinginan  untuk  kembali  ke  negara  asalnya  ke ka  kondisi  negara  asalnya memungkinkan  dan  menyiapkan  dukungan  logis k  terhadap  pencari  suaka  dan pengungsi  yang  didetensi  ataupun  yang  nggal  di community  house di  bawah pengawasannya.
dan  IOM,  dalam  Fahri  Hamzah,  “Immigra on  Law  Moves  The  Wall  into  Gateway”,  h p://www.thejakarta post.com/news/2011/04/14/immigra on-law-moves-%E2%80%98-wall%E2%80%99-%E2%80%98- gateway%E2%80%99.html.
²⁶  Fitria, “Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2012 tentang Keimigrasian”, Peneli an  dak terpublikasi, disponsori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 30.
²⁷  Savitri Taylor dan Brynna Raﬀerty-Brown, Loc.cit .; Australia telah membiayai IOM dan UNHCR. Sebagai contoh, pada tahun 2000 Australia telah mendanai 763.870$ untuk UNHCR dan sebesar 702.000$ pada tahun 2008- 2009.
Pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  menyebar  di  berbagai  tempat. Data  keberadaan  pengungsi  di  Indonesia  tahun  2013  lalu  menunjukan  bahwa terdapat 5.761 pengungsi yang  nggal secara mandiri (sebagian besar  nggal di Cisarua), 2381  nggal di community house Organisasi Migrasi Internasional (IOM), dan  1921  orang  ditahan  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  (Rudenim).²⁸  Namun, berdasarkan pengamatan Penulis, terdapat pula pencari suaka dan pengungsi yang nggal secara mandiri, baik mengontrak maupun menumpang ke sesama pencari suaka  dan  pengungsi.  Terhadap  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  ditahan  di Rudenim ini, UNHCR berpendapat:
“UNHCR  con nues  to  pursue  its  advocacy  for  the  release  of  POCs  from deten on (refugees/asylum-seekers) held in deten on centres. While, the Directorate General of Immigra on responded to this request by releasing some refugees and families to IOM community housing schemes, there is no uniform  approach  throughout  the  country  leaving  POCS  in  a  diﬃcult situa on as they face long periods of deten on while wai ng for a durable solu on, of par cular concern is the deten on of minors and persons with speciﬁcs needs.”
Menempatkan pencari suaka dan pengungsi dalam Rudenim adalah sesuatu yang melanggar hukum internasional, karena prinsipnya keberadaan mereka dalam Rudenim mengurangi hak-hak yang seja nya dapat dimiliki. Sebagaimana diketahui pula, pencari suaka dan pengungsi sekalipun masuk ke wilayah Indonesia dengan dokumen yang  dak sah atau tanpa dokumen haruslah mendapatkan perbedaan perlakuan  dengan  mereka  yang  merupakan  imigran  ilegal  lainnya.  Imigran  ilegal selain  pencari  suaka  dan  pengungsi  dak  memiliki  dasar  yang  kuat  untuk meninggalkan  negara  asalnya  melainkan  semata-mata  mencari  kehidupan  yang lebih baik, oleh karenanya deportasi imigran ilegal ke negara asalnya atau bahkan penempatan  imigran  ilegal  di  Rudenim  dapat  diterima  hukum  internasional. Sebaliknya,  pencari  suaka  dan  pengungsi  adalah  kategori  lain  yang  harus mendapatkan  perlindungan  internasional,  sehingga  menempa   mereka  di Rudenim merupakan bentuk penurunan nilai martabat mereka.
Keberadaan  pengungsi  di  Rudenim  jelas  menimbulkan  masalah.  Walaupun Rudenim bukan penjara, namun dalam prak knya Rudenim mirip dengan penjara.²⁹ Deteni menempa  sel/tempat  nggal yang lebih manusiawi dibandingkan penjara, yaitu ruang sekitar 3x4 meter yang dihuni sekitar 3-4 orang. Saat ini terdapat 221 orang yang ditahan, dengan 10 diantaranya masih anak-anak. Karena kapasitas yang dak memadai, 6 orang ditahan harus  nggal di aula.
²⁸  Depu   IV  Kementerian  Poli k  dan  Keamanan  Nasional,  “Kebijakan  Indonesia  Tentang  Imigran  Ilegal  terkait dengan Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara,” Makalah dalam Seminar Djoko Soetono Research Center FH UI ,
5 Desember 2013.
²⁹  Sebagaimana penelusuran penulis di Rudenim Kali Deres Jakarta tanggal 17 November 2014.

## Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pencari suaka dan pengungsi yang ditahan dalam Rudenim bukan saja laki-laki dewasa namun juga termasuk anak- anak dan wanita.³⁰ Walaupun mereka disatukan dengan keluarga mereka, ak vitas yang  dapat  dilakukan  dalam  ruangan  sangat  terbatas.  Sebagai  contoh,  keluarga pengungsi  Pales na  telah  menempa   Rudenim  selama  satu  tahun  dengan  anak mereka yang baru berumur dua tahun. Kehadiran anak dalam Rudenim menyisakan pertanyaan  tentang  hak  atas  anak-anak  tersebut,  seper   misalnya  hak  atas pendidikan. Selain keluarga pengungsi Pales na, berdasarkan pengamatan penulis, ada  juga  keluarga  Afganistan  yang  salah  satu  anak  mereka  telah  mencapai  usia sekolah, yaitu 6 tahun. Mengenai hal tersebut, Rudenim Kali Deres, melalui fasilitasi IOM, bekerjasama dengan Pusat Krisis Psikologi UI menyelenggarakan pengajaran bagi  anak-anak  pengungsi  yang  dilakukan  se ap  seminggu  sekali.  Sayangnya, keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  IOM  membuat  program  ini  hanya  bertahan beberapa bulan.³¹
Di sisi lain, pencari suaka dan pengungsi yang berintegrasi dengan masyarakat menurut  pandangan  pemerintah  dak  juga  berjalan  lancar.  Adapun  mengenai mereka  yang  nggal  dengan  penduduk  setempat  yang  sebagian  besar terkonsentrasi  di  Cisarua,  Bogor  juga  memunculkan  masalah.  Masalah  tersebut diantaranya  gangguan  Kam bmas,  fenomena  kawin  kontrak,  serta  ndakan kriminalitas  seper   narkoba  dan  terorisme.³²  Pemerintah  memiliki  kewenangan untuk  memproses  hukum  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  melakukan  ndak pidana untuk dijadikan pelajaran bagi pencari suaka dan pengungsi lain agar  dak melakukan hal serupa.
Selain di Bogor, sebagian pencari suaka dan pengungsi juga menempa  rumah kontrakan  di  Jalan  Kebon  Sirih  dekat  Kantor  Perwakilan  UNHCR.  Berdasarkan pengamatan  dan  wawancara  penulis  dengan  beberapa  pencari  suaka  dan pengungsi,³³ ditemukan fakta bahwa keberadaan mereka baik pencari suaka dan pengungsi belum mendapatkan dukungan apapun, baik dari IOM maupun UNHCR. Sebagian dari mereka dapat melanjutkan hidup dengan mendapatkan dukungan keuangan dari keluarga asal pengungsi melalui transfer uang secara ru n, namun sebagian besar yang lain bertahan hidup dengan menumpang  nggal ke sesama pencari  suaka  dan  pengungsi.  Sebagian  dari  mereka  baru  sampai  di  Indonesia sekitar dua bulan, namun sebagian yang lain sudah mencapai lebih dari setahun. Mereka tetap bersabar dengan keterbatasan yang ada karena besarnya harapan akan hidup yang lebih baik di kemudian hari.
³⁰ Ibid.
³¹  Wawancara dengan Sukarelawan Pusat Krisis Psikologi UI pada tanggal 17 November 2014. ³²  Depu  IV Bidang Kamnas Kemenpolkan, Loc.cit.
³³  Wawancara  dengan  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  kawasan  Kebun  Sirih  tanggal  27  Oktober  2014.  Penulis melakukan  wawancara  dengan  Muhammad  Abdul  Azis  (Somalia),  Rashad  Fayaz  (Afganistan),  Muhammad (Syria), Ismed Baha (Sudan), Ayan Ilmi (Somalia) dan Ali (Iran).
Penulis juga menemukan pengungsi yang dibiayai oleh lembaga kemanusiaan, yaitu Dompet Dhuafa.³⁴ Sebelumnya, Dompet Dhuafa mendapatkan informasi dari LBH Jakarta bahwa terdapat pengungsi asal Rohingya yang  nggal di Mesjid Sunda Kelapa pada tahun 2013 lalu. Pengungsi yang berjumlah 33 orang dan terdiri dari 3 keluarga ini mendapatkan bantuan sejumlah dua juta rupiah untuk masing-masing keluarganya.  Untuk  melaksanakan  hal  tersebut,  Dompet  Dhuafa  mencarikan tempat  mereka  mengontrak  di  sekitar  Depok,  Jawa  Barat  dengan  menggandeng sukarelawan  dari  Universitas  Indonesia  (UI)  yang  memberikan  pengajaran  bagi anak-anak  Rohingya  selama  ga  kali  dalam  seminggu.  Adapun  mengenai pengurusan status pengungsi, Dompet Dhuafa melakukan kerjasama dengan LBH Jakarta. Hampir dua tahun berselang, Dompet Dhuafa  dak lagi mendapa  kabar Pengungsi  Rohingya  tersebut.  Diketahui  bahwa  mereka  telah  berpindah  menuju Christmas Island, Australia.
Berdasarkan informasi yang didapat penulis melalui staf UNHCR dan staf Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, terdapat pencari suaka dan pengungsi yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, bahkan ada di antara mereka yang telah berpendidikan doktor. Pendidikan yang memadai tersebut  dak akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena hak mereka untuk bekerja  dak diatur oleh Pemerintah Indonesia. Sebenarnya hak untuk bekerja ini secara implisit telah  diakui  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang Keimigrasian,  namun  masih  diperlukan  pengaturan  yang  tegas  mencakup pengaturan mengenai koordinasi dengan instansi lain seper  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait permasalahan ini.
Selain masalah hak untuk bekerja, sudah menjadi kebutuhan lumrah seorang manusia untuk melanjutkan keturunan melalui cara yang sah, yaitu perkawinan. Tanpa payung hukum, sebuah perkawinan yang hanya disahkan menurut hukum Islam akan memunculkan permasalahan selanjutnya, yaitu perlindungan terhadap perempuan yang dinikahi dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.
Kehadiran  anak  hasil  pernikahan  antara  pencari  suaka  dan  pengungsi  dan perempuan  warga  negara  Indonesia  ini  menunjukkan  integrasi  yang  lebih  kuat antara  pencari  suaka  dan  pengungsi  dengan  Indonesia,  karena  Indonesia  sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terkait hal tersebut, tentunya  dak mudah pula  bagi  UNHCR  untuk  mengajukan  mereka  menjadi  peserta  penempatan  di negara ke ga, karena UNHCR pas  akan mengajukan orang-orang dengan kondisi yang  lebih  paling  memungkinkan.  Sebagaimana  paparan  sebelumnya,  UNHCR hanya  memproses  1  persen  dari  seluruh  pengungsi  di  dunia  yang  mengiku program rese lement ini.
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
³⁴  Wawancara  dengan  Rama  Adi  Wibowo, staff  Social  Development  Division Dompet  Dhuafa,  pada  hari  Rabu,
Tanggal 17 November 2014.

## Tabel 2
Resettlement Pengungsi pada Negara Ke ga (1 Januari 2012-31 Januari 2012)
Tidak  semua  orang  diajukan  untuk  menjalani  program  ini  diterima  negara. Sebagaimana  UNHCR  mengatur: “Rese lement  is  not  a  right  and  there  is  no obliga on on States to accept refugees for rese lement”. ³⁵ Tidaklah mudah bagi negara  mengiku   program  ini  karena  harus  mampu  memberikan  perlindungan, bukan hanya perlindungan hukum namun juga perlindungan ﬁsik, yang diantaranya adalah  akses  untuk  mendapatkan  hak  sipil,  poli k,  ekonomi,  dan  budaya sebagaimana  yang  dimiliki  mereka  yang  berkewarganegaraan.³⁶  Adapun perlindungan  hukum  yang  diberikan  adalah  kesempatan  bagi  pengungsi  untuk melakukan naturalisasi sehingga mendapatkan kewarganegaraan negara di mana dia ditempatkan.
Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2012  hanya  26  negara³⁷  atau  sedikit  saja  dari negara  di  dunia  yang  ikut  berkontribusi  dalam  program rese lement yang diselenggarakan  oleh  UNHCR.  Dari  negara-negara  di  dunia,  Amerika  Serikat merupakan  negara  dengan  ngkat resettlement ter nggi.  Selain  itu  Australia, Kanada,  dan  negara-negara  Skandinavia  menempa   posisi  terbanyak  se ap tahunnya.³⁸
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa rese lement oleh UNHCR lebih banyak menuju ke Australia (2012). Hal ini tentu saja  dak lepas dari kuota yang disediakan oleh Australia, dengan salah satu per mbangannya adalah secara geograﬁs dekat dengan Indonesia. Namun saat ini berlaku kebijakan terbaru Australia, (protec on elsewhere polic y)³⁹ yang  dak menerima siapapun untuk ditempatkan di Australia.
³⁵  UNHCR, “Frequently asked ques ons about Rese lement”, h p://www.unhcr.org/4ac0873d6.pdf.
³⁶ Ibid.
³⁷ Ibid.
³⁸  UNHCR, “Rese lement”, h p://www.unhcr.org/pages/4a16b1676.html. ³⁹  Australia telah menandatangani Perjanjian Transfer Pengungsi dengan Pemerintah Kamboja untuk mengalihkan pemukiman  pengungsi  dari  Kepulauan  Nauru  menuju  Kamboja,  dalam  BBC,  “Australia  and  Cambodia  Sign Refugee  Rese lement  Deal”,  h p://www.bbc.com/news/world-asia-29373198;  Human  Rights,  “Transfer Asylum  Seeker  Third  Countries”,  h ps://www.humanrights.gov.au/transfer-asylum-seekers-third-countries, diakses pada 2 October 2014. Protec on elsewhere policy ini dimaknai Foster sebagai: “ a situa on in which a state or agency acts on the basis that the protec on needs of a refugee should be considered or addressed somewhere other than in the territory of the state where the refugee has sought, or intends to seek, protec on” ,
Kebijakan  ini  kedepannya  akan  memberikan  implikasi  besar  bagi  Indonesia. Sebagaimana data di atas, Australia menjadi penyumbang terbesar (95%) program penempatan kembali pengungsi ke negaranya pada tahun 2012 lalu.
Paparan  di  atas  semakin  menguatkan  bahwa  integrasi  dengan  masyarakat Indonesia menjadi pilihan yang paling mungkin dapat diterima bagi para pengungsi. Kondisi  geopoli k  yang  masih  labil  di  negara  asal  mayoritas  pencari  suaka  dan pengungsi di Indonesia menunjukkan bahwa program pengembalian atau repatriasi pencari  suaka  dan  pengungsi  ke  negara  asal  sulit  untuk  dilakukan.  Untuk  itu, kedepannya perlu pengaturan yang lebih komprehensif tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia agar mereka dapat hidup seja nya sebagai manusia.

## D.   Penutup
Pengungsi  adalah  kategori  orang  asing  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum secara khusus, karena adanya ancaman penuntutan yang dialami di negara asalnya.  Konvensi  Pengungsi  memberikan  serangkaian  kewajiban  bagi  negara pera ﬁkasi  konvensi  untuk  menjamin  bahwa  pengungsi  mendapatkan  akses standar  hidup  minimal  di  negara  pera ﬁkasi  tersebut.  Diakuinya  prinsip non- refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional menguatkan bahwa masalah pencari  suaka  dan  pengungsi  bukan  saja  menjadi  masalah  negara  pera ﬁkasi namun  juga  negara  non-pera ﬁkasi  konvensi.  Terhadap  negara  non-pera ﬁkasi, terdapat  ga skema penanganan yang berlaku secara internasional, yaitu: pertama, pemulangan ke negara asal apabila memungkinkan ( repatria on ); kedua, integrasi dengan warga setempat ( integra on ); dan ke ga, penempatan kembali ke negara lain ( rese lement ).
Faktor  ekonomi  merupakan  alasan  utama  Indonesia  yang  juga  belum mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi hingga saat ini. Peraturan nasional yang ada telah menyebutkan  pencari  suaka  dan  pengungsi,  namun  sesungguhnya  belum  ada pengaturan  dalam  satu  instrumen  yang  memadai.  Ke adaan  pengaturan  ini menyebabkan  dak adanya standar penanganan pencari suaka dan pengungsi yang baku.  Nampaknya,  pemerintah  dan  DPR  merasa  dengan  melibatkan  organisasi internasional, seper  IOM dan UNHCR, upaya menanggulangi masalah pengungsi dan  pencari  suaka  dinilai  sudah  memadai.  Padahal,  masih  terdapat  kendala  di lapangan yang  dak terhindarkan. Pertama, pemerintah  dak mampu mengontrol sepenuhnya kehadiran pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sebagian pencari suaka dan pengungsi saat ini ditempatkan di Rudenim, sebagian lain dari mereka berada  di  bawah  supervisi community  house IOM,  sebagian  lain  mengontrak bersama sesama pencari suaka dan pengungsi, dan sebagian lain berbaur bersama masyarakat.  Kedua,  Direktorat  Keimigrasian  Kementerian  Hukum  dan  HAM
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke ga
dalam Michelle Foster, “Responsibility Sharing or Shi ing? Safe Third Countries and Interna onal Law”, Refugee Jurnal , Volume 25, Nomor 2, 2008, hlm. 64-78.
merupakan  ins tusi  utama  yang  menangani  kehadiran  pencari  suaka  dan pengungsi,  namun  kenyataannya  permasalahan  pencari  suaka  dan  pengungsi sangat kompleks sehingga memerlukan keterlibatan lintas instansi seper  Kemenlu, Kemenpolkam, Kementerian Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian  Tenaga  Kerja.  Ke ga,  kondisi  poli k  dan  keamanaan  global menunjukkan, bahwa pilihan repatriasi dan rese lement menjadi sulit dilakukan sehingga integrasi dengan masyarakat adalah pilihan yang  dak bisa dihindarkan. Integrasi  pengungsi  ke  masyarakat  membutuhkan  keterlibatan  berbagai  pihak seper  masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelaku usaha.

## Da ar Pustaka Buku
Achmad  Romsan,  (et.al), Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum Internasional  dan  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Internasional, UNHCR, Bandung, 2003. A k Krus ya , Penanganan Pengungsi di Indonesia , Brilian Internasional, Surabaya, 2010.
Brownlie, Ian, Principle of Public Interna onal Law, Oxford University Press, New
York, 2003.
Buergenthal, Thomas dan Maier Harold, Public Interna onal Law, West Publishing Company, Minnesota, 2002. Cassese, Antonio, Interna onal Law , Oxford University Press, Oxford, 2005. Chetail, Vincent dan Flauss Jean-François, Le Principe de Non-Refoulement et le
Statut de Réfugié en Droit interna onal , Bruylant, Jenewa, 2001.
Heru Susetyo, (et.al), Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara , PAHAM dan PIARA, Jakarta, 2013.
Jastram,  Kate  dan  Achiron  Marlyn, Perlindungan  Pengungsi ,  Penerjemah  Enny Suprapto dan Rama Slamet, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Antar Parlemen, Jakarta, 2004.
Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional , Sinar Graﬁka, Jakarta, 2012. Yudha  Bhak   Ardhiwisasra, Hukum  Internasional  Bunga  Rampai, PT  Alumni, Bandung, 2003.

## Dokumen Lain
BBC, “Australia and Cambodia Sign Refugee Rese lement Deal”, h p://www.bbc .com/news/world-asia-29373198.
Becklumb,  Penny,  “Refugee  Protec on:  The  Interna onal  Context,  Background
Paper”, Canada Parliamentary Informa on and Research Service , Oktober. Depu   IV  Kementerian  Poli k  dan  Keamanan  Nasional,  “Kebijakan  Indonesia Tentang Imigran Ilegal terkait Dengan Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara”,
Makalah dalam Seminar diselenggarakan oleh Djoko Soetono Research Center FH UI , 5 Desember 2013. Enny Soeprapto, “Promo on of Refugee in Indonesia”, Jurnal Hukum Interna onal , Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004. Fitria, “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pencari Suaka dan Pengungsi (Studi
Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohignya di Indonesia)”, Peneli an dak terpublikasi disponsori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
Fitria, “Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun  2012  Tentang  Keimigrasian”,  Peneli an  dak  terpublikasi  yang disponsori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Goodwin-Gill,  Guy  S.,  “ The  Conven on  of  Standards  Treatme nt”, h p://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html. Hamzah, Fahri, “Immigra on Law Moves  the Wall  into Gateway”, h p://www.the jakartapost.com/news/2011/04/14/immigra on-law-moves-%E2%80%98- wall%E2%80%99-%E2%80%98-gateway%E2%80%99.html
Harley,  Mathew,  “Refugee  Protec on”,  h ps://digitalcollec ons.anu.edu.au/ bitstream/1885/11662/1/Mathew%20%26%20Harley%20Refugee%20protec on%202014.pdf.
Human  Rights,  “Transfer  Asylum  Seeker  Third  Countries”,  h ps://www.human rights.gov.au/transfer-asylum-seekers-third-countries
Jaquemet  Stephane,  “Mandat  dan  Fungsi  dari  Komisariat  Tinggi  Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR)”, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004.
Michelle,  Foster,  “Responsibility  Sharing  or  Shi ing?  Safe  Third  Countries  and Interna onal Law”, Refugee Jurnal , Volume 25, Nomor 2, 2008.
Penelope,  Mathew  dan  Harley  Tristan,  “Refugees  Protec on  and  Regional Coopera on  In  Souteast  Asia,  A  Field  Work  Research”, Australian  Na onal University (ANU) , Maret 2014.
Savitri,  Taylor  dan  Brynna  Raﬀerty-Brown,  “Diﬃcult  Journeys:  Accesing  Refugee Protec on in Indonesia”, Monash University Law Review , Volume 36, Nomor 3, 2010.
Portal  Nasional  Republik  Indonesia,  “Geograﬁ  Indonesia”,  h p://www.indonesia .go.id/in/sekilas-indonesia/geograﬁ-indonesia.
____________,  “Frequently  Asked  Ques ons  About  Rese lement ”, h p://www.unhcr .org/4ac0873d6.pdf.
______________,  “General  Informa on  For  Asylum  Seekers”,  h p://unhcr.or.id /images/pdf/ informa on/general_informa on_for_pocs.pdf.
_____________,  “Opera on  fact  sheet  Indonesia”,  h p://www.unhcr.or.id /images/pdf /publica ons/opera onal_fact_sheet_indonesia_ﬁnal.pdf.
______________, “Rese lement”, h p://www.unhcr.org/pages/4a16b1676.html. “States Party to The 1951 Conven on rela ng to the Status Refugees and  the 1967 Protocol”,  h p://www.unhcr.org/3b73b0d63.html,  diunduh  10  September 2014.
______________, “Who We Help”, h p://unhcr.or.id/en/who-we-help/refugees. Wawancara  dengan  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  di  kawasan  Kebun  Sirih:
Muhammad  Abdul  Azis  (Somalia),  Rashad  Fayaz  (Afganistan),  Muhammad (Syria), Ismed baha (Sudan), Ayan Ilmi (Somalia) dan Ali (Iran).
Wawancara dengan Rama Adi Wibowo, staf Social Development Division Dompet
Dhuafa
Wawancara Sukarelawan Pusat Krisis Psikologi UI yang bekerjasama dengan IOM dalam menyelenggarakan Pendidikan Singkat bagi anak Pengungsi di Rudenim Jakarta.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Konvensi   Hak Sipil dan
Poli k
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Keimigrasian. Peraturan  Dirjen  Imigrasi  Nomor:  IMI-1489.UM.08.05  Tahun  2010  Tentang
Penanganan Imigran Ilegal.
Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. Protokol Tambahan Tahun 1967 Tentang Pengungsi.