Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1280-1286
Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia
Isnaini Maulidatu Nisa’ 1*) , Mugiyati 2) 1,2 UIN Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: maulidatunisa19@gmail.com

## Abstract
Islamic banking is a financial institution whose  operational system must be supervised by several supervisory boards.  The  management  of  Islamic  banking  supervisory  organizations  has  three  parts,  DSN  and  DPS, Management Information Systems, and Internal Audit. This research uses the literature approach method. The purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  supervision  in  Islamic  banking  in  Indonesia.  The  organizational structure of Islamic banking consists of the National Sharia Council (DSN) whose role is to provide fatwas and supervise Islamic banking products to comply with sharia principles. Then there is the Sharia Supervisory Board (DPS) whose role is to oversee the implementation of DSN decisions in Islamic financial institutions. In addition, the  role  of  management  information  systems  and  internal  audit  in  supporting  Islamic  banking  operations  is discussed. This study aims to determine organizational management, especially supervision carried out by DSN and DPS to ensure that Islamic banking operations run in accordance with sharia principles.
Keywords: Organizational Management, Supervision, Islamic Banking.
Saran sitasi : Nisa’, I. M., & Mugiyati. (2024). Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (02), 1280-1286. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13577
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13577

## 1. PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang menawarkan layanan dalam bentuk produk. Lembaga perbankan  adalah  entitas  keuangan  yang  terutama berkaitan  dengan  transaksi  moneter.  Operasi  bank selalu  terkait  dengan  berbagai  komoditas,  meliputi kegiatan  seperti  transfer  uang,  transaksi  setoran  dan penarikan  di  rekening  giro,  serta  negosiasi  surat promes,  obligasi,  dan  instrumen  keuangan  lainnya. Selain  itu,  mereka  terlibat  dalam  perdagangan sekuritas,  cek,  surat  promes,  dan  surat  komersial, bersama dengan memberikan jaminan bank (Iswanto, 2016).
Sebagai  entitas  yang  berorientasi  layanan,  bank mematuhi  konsep  produk  bank  layanan.  Sesuai dengan  Philip  Kotler,  di  bawah  konsep  produk, preferensi  konsumen  condong  ke  produk  yang menawarkan  kualitas  dan  kinerja  unggul.  Manajer dalam organisasi yang berpusat pada produk tersebut mendedikasikan upaya mereka untuk
mengembangkan produk berkualitas tinggi dan secara konsisten meningkatkannya (Kotler & Keller, 1956).
Dalam operasional sebuah perusahaan dibutuhkan  manajemen  pengorganisasian  yang  baik dalam menjalankan tugas masing-masing wewenang. Bank  syariah  tentu  memiliki  berbagai  struktur organisasi  dari  tingkat  atas  hingga  kebawah.  Hal  ini juga  akan  menjadi  sebuah  acuan  baik  untuk  para nasabah bisa mempercayai perbankan syariah. Saat ini perbankan  syariah  masih  harus  menunjukkan  bahwa mampu  bersaing  dengan  bank-bank  konvensional yang  telah  lama  berdiri  terutama  di  Indonesia  (Ayu, 2024).
Sebuah organisasi menunjukkan kolektif individu  yang  berkolaborasi  untuk  melaksanakan tugas-tugas  yang  bertujuan  mencapai  tujuan  tertentu (Utami, 2023). Dengan memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi,  dan  menjaga  integritas  yang  tinggi  dalam operasinya,  suatu  organisasi  melakukan  kegiatan bisnis  yang  didasarkan  pada  prinsip  kehati-hatian. Dalam  hal  ini,  sangat  penting  bagi  manajemen  bank
syariah untuk memiliki peran otoritatif dengan fungsi yang jelas, memastikan kinerja organisasi perbankan syariah  selaras  dengan  prinsip-prinsip  integritas  dan kesetaraan (Misra, 2021).
Perbankan Syariah, dalam implementasi praktisnya,  harus  memastikan  bahwa  kegiatannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan perbankan terkait serta prinsip-prinsip dasar Syariah. Entitas yang terlibat dalam prosedur ini, yang biasa  disebut  sebagai  dewan  DPS  menawarkan layanannya  kepada  bank  Syariah  atau  unit  bisnis Syariah,  seperti  yang  disorot  oleh  Hikmah  (2019). Tanggung jawab utama dewan ini adalah memastikan kepatuhan  manajemen  bank  terhadap  prinsip-prinsip Syariah,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang, termasuk  UU  No.  40  tahun  2007  tentang  perseroan terbatas  (Presiden  RI  2007)  dan  UU  No.  421  tahun 2008 tentang perbankan Syariah (Presiden RI 2008), yang  menetapkan  persyaratan  tiga  DPS  untuk  bank Syariah. Pentingnya DPS dalam mendorong kepatuhan  syariah  di  lembaga  perbankan  Syariah Indonesia (Ilyas, 2021).
Lembaga  keuangan  yang  beroperasi  dibawah kerangka  Syariah  dihadapkan  dengan  kewajiban khusus  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  Syariah, yang  distandarisasi  oleh  badan  pengawas  seperti Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  Dewan  Pengawas Syariah (SSB), dan entitas pengawas Syariah lainnya. Kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Syariah  sangat penting bagi lembaga-lembaga ini untuk menetapkan diri  mereka  sebagai  organisasi  keuangan  terkemuka. Penggabungan  prinsip-prinsip  Syariah  ke  dalam operasi  perbankan  dipandu  oleh  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  Syariah  yang  berwenang, menggarisbawahi  perlunya  mematuhi  hukum  Islam dalam transaksi keuangan (Wahyu & Anwar, 2020).
Keberhasilan  perbankan  Syariah  di  Indonesia terkait  erat  dengan  efektivitas  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) dan kompetensi pengawas dalam bank Indonesia.  Meskipun  ada  kemajuan,  sebuah  studi tahun 2011 mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Syariah  Indonesia  mencapai  45,45%,  tertinggal  di belakang  bank-bank  Syariah  independen  dengan tingkat kepatuhan 81,82%. Perbedaan ini menimbulkan  tantangan  yang  signifikan  bagi  bank- bank muamalat Indonesia dalam memenuhi persyaratan syariah wajib yang dikenakan pada bank yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  Syariah (Wahyu & Anwar, 2020).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui manajemen  organisasi  dimana  dalam  manajemen organisasi  terdapat  bagian  pengawasan  untuk mengatur  setiap  kerja  perusahaan.  Dalam  penelitian ini  terfokus  pada  manajemen  organisasi  dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  jenis  penelitian library  research (penelitian  pustaka).  Konsep penelitian perpustakaan berkaitan dengan metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi  memanfaatkan  beragam  materi  yang tersedia di perpustakaan (Sutopo, 2006). Sumber data yang diabaikan dalam ulasan literatur mencakup buku dan jurnal ilmiah terbaru. Literatur atau kutipan yang dianggap  relevan  dengan  penelitian  ini  digunakan sebagai  sumber  utama,  sedangkan  referensi  yang berfungsi  untuk  menjelaskan  atau  melengkapi informasi  digunakan  sebagai  sumber  sekunder  (S. Nasution, 1988).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian

## Manajemen Organisasi
Pengorganisasian adalah sebuah manajemen dan suatu  proses  yang  dinamis,  organisasi  merupakan wadah  dalam  sebuah  perusahaan  atau  bidang  lain. Pengorganisasian  dapat  diartikan  suatu  kelompok yang  melakukan  pekerjaan  untuk  tujuan  yang  sama dengan  pembagian  tugas  disetiap  devisi  sesuai kemampuan  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu (Badrudin, 2013).
Organisasi  juga  menjadi  tempat  yang  berfungsi dalam  manajemen  alokasi  keseluruhan  sumber  daya manusia  dengan  tujuan  untuk  menjalankan  tugas sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam kerangka  kerja  organisasi.  Kerangka  kerja  tersebut dinamakan  desain  organisasi  sedangkan  bentuk spesifik  dari  kerangka  kerja  organisasi  dinamakan struktur organisasi (Badrudin, 2013).
Malayu  S.P  Hasibuan  mengkonseptualisasikan organisasi sebagai prosedur menggambarkan, mengkategorikan,  dan  mengatur  beragam  kegiatan yang  penting  untuk  pencapaian  tujuan,  menugaskan individu untuk setiap kegiatan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan otoritas yang relatif  didelegasikan  kepada  setiap  orang  yang melaksanakan  kegiatan  tersebut  (Hasibuan.  Malayu S.P., 2007).

## Struktur Organisasi Perbankan
MUI,  sebagai  lembaga  yang  dipercayakan menangani masalah agama Islam, bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan yang mematuhi syariah  di  Indonesia.  Dimulai  dari  awal  DSN  dalam berbagai  lembaga  keuangan  Syariah  yang  didirikan oleh  lembaga-lembaga  itu  sendiri,  MUI,  yang
berfungsi  sebagai  entitas  menyeluruh  bagi  lembaga dan asosiasi Islam di Indonesia, menganggap penting untuk  membentuk  DPS  nasional  yang  mengawasi kinerja lembaga keuangan Syariah. Berikut ini adalah kerangka  organisasi  dalam  perbankan  Syariah (Hikmah, 2019).
3.2. Pembahasan

## 3.2.1. Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI  sebbagai  lembaga  otoritatif  mengenai urusan  agama  mengenai  penduduk  Muslim  di Indonesia,  telah  melembagakan  badan  pengatur syariah nasional yang dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan ini didirikan pada tanggal 10 Februari 1999, sesuai dengan Keputusan MUI nomor KEP-754/MUI/II/1999.  DSN  MUI  memiliki  otoritas besar  dalam  menggambarkan  dan  menegakkan prinsip-prinsip  Syariah  dalam  operasi  lembaga keuangan  Syariah,  meliputi  perbankan  Syariah, asuransi  Syariah,  dan  sektor  terkait  lainnya.  Hal  ini diperkuat  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 109, yang menetapkan wajib pembentukan DPS di bank dan perusahaan yang mematuhi syariah yang terlibat  dalam  kegiatan  usaha  berbasis  syariah. Pencabutan status DPS bergantung pada pengamanan pengesahan DSN MUI (Iswanto, 2016).
DSN  didirikan  oleh  MUI  dan  memegang tanggung  jawab  dan  wewenang  untuk  memastikan keselarasan  antara  penawaran  layanan  dan  operasi bisnis  lembaga  keuangan  yang  mematuhi  Syariah (seperti  bank,  perusahaan  asuransi,  reksa  dana, perusahaan  modal  ventura)  dengan  prinsip-prinsip Syariah.  Pembentukan  DSN  dimotivasi  oleh  tiga faktor kunci:
a. Memenuhi aspirasi umat Islam dengan mengatasi tantangan ekonomi dan mempromosikan
penerapan  ajaran  Islam  di  bidang  ekonomi  atau sesuai dengan hukum Islam.
b. Meningkatkan  efisiensi  dan  koordinasi  ulama Islam dalam menanggapi masalah ekonomi.
c. Mempromosikan integrasi ajaran Islam ke dalam praktik ekonomi dan keuangan.
Peran  utama  DSN  adalah  untuk  mengawasi penawaran lembaga keuangan Islam untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mencapai tujuan ini, DSN telah mengembangkan pedoman untuk produk yang sesuai dengan  syariah  berdasarkan  sumber-sumber  hukum Islam.  Selain  itu,  DSN  terlibat  dalam  penelitian  dan penerbitan  fatwa  untuk  produk  yang  diperkenalkan oleh  lembaga  keuangan  Syariah.  Selain  itu,  DSN diberi wewenang khusus:
a. Rekomendasi  dan  penghapusan  nama  untuk keanggotaan di DPS Lembaga keuangan syariah.
b. Penegakan  fatwa  yang  mengikat  DPS  didalam setiap Lembaga keuangan syariah.
c. Berfungsi  sebagai  dasar  untuk  tindakan  hukum oleh pihak terkait.
d. Penerbitan fatwa yang mendukung peraturan yang ditetapkan  oleh  badan  yang  berwenang,  seperti bank  Indonesia  dan  badan  pengebangan  pasar modal (BAPEPAM).
e. Memperingatkan lembaga agar tidak menyimpang  dari  fatwa  yang  telah  dikeluarkan oleh DSN.
Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Dewan Pengawas
Syariah Direktur Utama Wakil Direktur Utama Dewan Komisaris
Dalam penerbitan fatwa, MUI telah melembagakan  komisi  fatwa  yang  dipandu  oleh  Al- Qur'an dan Hadis, yang mencakup ajaran dari empat sekolah Imam dan pandangan ulama masa lalu. Sangat penting bahwa penerbitan fatwa oleh DSN tetap tidak terpengaruh  oleh  entitas  eksternal  mana  pun  untuk menjaga ketidakberpihakan proses pembuatan fatwa. Dewan Syariah bertanggung jawab untuk mengeksplorasi,  mengevaluasi,  dan  merumuskan prinsip-prinsip syariah untuk memandu kegiatan LKS dan mengawasi pelaksanaannya. Anggota Dewan ini adalah  ahli  di  bidang  ekonomi,  hukum  Islam, khususnya  dalam  domain  keuangan  yang  mencakup sektor  perbankan  dan  non-perbankan.  Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan menerima dukungan dari pelaksana harian (BPH-DSN) yang bertanggung jawab  untuk  melakukan  penelitian,  eksplorasi,  dan analisis  isu-isu  terkait  perbankan  syariah  (Madjid, 2019).

## 3.2.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pengawas  merupakan  bagian  dari  manajemen yang  harus  dilakukan  dalam  menjalankan  suatu organisasi. Menurut Gorege R. Terry yang dikutipoleh Yayat M. Herujito fungsi manajemen ada empat yaitu planning,  organizing,  actuating,  and  controlling (George R. Terry, 2016) .
Sesuai  dengan  Keputusan  Dewan  Syariah Nasionel No. 3 tahun 2000, ditetapkan bahwa Badan Pengawas Syariah merupakan komponen integral dari Lembaga Keuangan Syariah, dengan penempatannya bergantung  pada  persetujuan  DPS.  DPS,  yang merupakan  entitas  yang  bertanggung  jawab  untuk mengawasi  pelaksanaan  keputusan  DSN  dalam lembaga  keuangan  Syariah,  ditunjuk  dan  dibebaskan dari  tugasnya  di  departemen  urusan  keuangan mengikuti prosedur RUPS setelah menerima rekomendasi DSN. Pentingnya DPS dalam perbankan syariah  dapat  dikaitkan  dengan  tiga  alasan  utama, seperti  yang  disorot  oleh  Prabowo,  yaitu  (Prabowo, 2012):
a. DSN  memiliki peran  penting  dalam menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
b. Berfungsi  sebagai  elemen  fundamental  dalam memastikan kepatuhan syariah.
c. Menjadi  landasan  dalam  promosi  tata  kelola perusahaan  yang  baik  (GCG)  didalam  bank syariah (Pertiwi, 2019).
Tanggung  jawab  dan  fungsi  DPS,  khususnya tigas  DPS,  digambarkan  dalam  pasal  47,  yang
mencakup memberikan bimbingan dan nasihat kepada direksi sambil mengawasi operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip  Syariah.  Selain  itu,  dipercayakan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
a. Mengevaluasi  dan  memverifikasi  kepatuhan terahadap  prinsip-prinsip  syariah  dalan  pedoman operasional  dan  produk  yang  dikeluarkan  pleh bank.
b. Mengawasi  proses  pengenalan  produk  baru  di bank.
c. Mencari fatwa dari DSN-MUI untuk produk bank baru yang belum ada ketetapan fatwanya.
d. Melakukan penilaian berkala kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pengumpulan dan distribusi dana.
e. Meminta data informasi terkait aspek syariah unit operasional bank untuk memenihi kawajibanya.
f. Menyajikan laporan hasil pengawasan DPS secara berkala (Salihin, 2020).
Adapun  struktur  fungsi  DPS  adalah  sebagai berikut :
a. Posisi  DPS  dalam  perusahaan  seatara  dengan komisaris yang mengawasi direksi.
b. Peran  komisaris  berfokus  pada  pengawasan kinerja manajemen.
c. DPS bertanggungjawab untuk memantau manajemen mengenai kapatuhan terhadap sistem dan produk untuk nenastikan kepatuhan terhadap syariah.
d. Bertanggungjawab  dalam  pelatihan  etika  kepada semua anggota staf.
e. Keterlibatan  aktif  memantau  nilai-nilai  Islam dalam lingkup lebaga keuangan.
f. Bertanggungjawab  atas  pemmilihan  karyawan baru yang dilakukan oleh biro syariah (Misbach, 2018).
3.2.3. Peran Sistem Informasi Manajemen

## Perbankan Syariah di Indonesia
Dalam  pelaksanaan  upaya  perbankan  sosial, kolaborasi  dengan  teknologi  sangat  penting  untuk membangun  sistem  informasi  perbankan  syariah melalui pengembangan aplikasi khusus yang dirancang  untuk  merampingkan  semua  prosedur transaksional  dalam  perbankan  yang  sesuai  dengan syariah. Pentingnya sistem informasi dalam memfasilitasi  operasi  bisnis  dalam  ranah  keuangan syariah  sangat  besar,  terutama  dalam  memperkuat fungsi  operasional  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  sifat penting  dari  sistem  teknologi  informasi  dalam
mengelola  operasi  layanan  perbankan  dianggap penting untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Fungsi utama usaha operasional di perbankan syariah melibatkan  pengawasan  dan  penanganan  transaksi nasabah yang meliputi: (Arista, 2023)
a. Akad Wadiah
b. Akad Mudharabah
c. Akad Musyarakah
d. Akad Murabahah
e. Akad Salam
f. Akad Ijarah dan transaksi jasa lainnya.
Peran  penting  sistem  informasi  manajemen dalam  meningkatkan  proses  pengambilan  keputusan dalam sektor perbankan terletak pada penyediaan data perusahaan  dan  informasi  penting  yang  diperlukan untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Informasi  ini  mencakup  wawasan  tentang  beragam operasi  bank,  mulai  dari  tingkat  akar  rumput  unit individu, melalui cabang tambahan dan kantor cabang, hingga kantor pusat (Arista, 2023).

## 3.2.4. Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah
Di  ranah  LKS,  diakui  secara  luas  bahwa  audit dapat dilakukan dengan dua cara utama: audit internal dan  auditor  eksternal.  Audit  internal  melibatkan meneliti  dan menilai  efektivitas  sistem pengendalian internal  organisasi  dan  kualitas  kinerja  dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan  (Imran,  M.  S., Ahmad,  A.,  Bhuiyan,  2012).  Auditor  internal  harus melaksanakan:
a. Mengevaluasi  keandalan  (baik  dalam  hal keandalan  dan  integritas)  data  keuangan  dan operasional,  serta  metodologi  yang  digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengkategorikan, dan melaporkan data tersebut.
b. Menilai  berbagai  sistem  yang  ada  untuk memastikan keselarasan mereka dengan beragam kebijakan,  rencana,  prosedur,  undang-undang, dan  peraturan  yang  dapat  secara  signifikan mempengaruhi operasi organisasi, sementara juga memverifikasi kepatuhan organisasi.
c. Mereview  perlindungan  harta  yang  dipandang perlu,  memverifikasi  keberadaan  harta-harta tersebut.
d. Memeriksa  mekanisme  yang  digunakan  untuk melindungi  aset  dan,  jika perlu, mengkonfirmasi keberadaan aset tersebut.
e. Menilai  efisiensi  dan  efektivitas  pemanfaatan sumber  daya.  -  Meneliti  operasi  atau  program yang berbeda untuk memastikan apakah hasilnya
selaras dengan diskusi awal (Baehaqi & Suyanto, 2019).
Menurut  kajian  Baehaqi  (2014:  127),  bahwa fungsi  audit  internal  di  dalam  LKS  (bank  syariah) tidak  memiliki  tenaga  yang  terampil  dalam  bidang operasional,  khususnya  mengenai  prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, ada kekurangan kompetensi untuk melakukan audit yang berkaitan dengan aspek Syariah (tinjauan  internal  Syariah).  Selain  itu,  fungsi  audit internal  tidak  memiliki  pedoman  khusus  dari  DPS untuk meninjau aspek-aspek terkait syariah (Baehaqi, 2014).

## 3.2.5. Efektivitas  peran  DSN  dan  DPS  dalam Lembaga Keuangan Syariah
Peran DSN dalam mengeluarkan dekrit keuangan memainkan peran penting dalam kebangkitan ijtihad, terutama  di  bidang  ekonomi  modern,  keuangan,  dan perbankan,  tidak  hanya  di  negara-negara  Arab  dan Islam tetapi juga secara global. Kebangkitan ini telah didorong  oleh  munculnya  dan  perluasan  entitas keuangan  Islam,  yang  telah  bertindak  sebagai kekuatan  pendorong  untuk  kemajuan  ijtihad,  baik  di tingkat  individu  maupun  kelembagaan,  di  seluruh lingkup Islam.
DSN  dan  DPS  tugas  dan  wewenangnya  telah diatur  dalam  UU  Nomor  10  tahun  1998  melindungi keberadaan DSN dan DPS sebagai badan pengatur di lembaga  keuangan  syariah,  efektivitasnya  belum sepenuhnya  terwujud.  Sepanjang  jangka  waktu  ini, tugas mengeluarkan peringatan, baik tertulis maupun lisan, sebagian besar dilakukan oleh Biro Pengembangan  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia, bukan DPS itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa  DSN  dan  DPS  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan tugas mereka sebagai badan pengawas syariah. Misalnya, Bank Indonesia telah mengeluarkan  teguran  tertulis  terkait  pelaksanaan perjanjian  murabahah.  Namun,  fatwa  DSN  gagal secara  eksplisit  menentukan  bahwa  pelaksanaan perjanjian  murabahah  antara  bank  dan  nasabahnya memerlukan prosedur khusus: setelah perjanjian telah ditandatangani, bank harus langsung membeli barang dari  pemasok,  membayar  harga  pembelian,  dan kemudian  mengirimkan  barang  kepada  pelanggan, yang kemudian berutang kepada bank harga jual yang ditentukan dalam perjanjian.
Ilustrasi  lain  dapat  diberikan  dengan  penerapan penalti  pada  klien  yang  gagal  memenuhi  tanggung jawab  mereka  untuk  menyelesaikan  hutang  mereka
sesuai  jadwal  sesuai  dengan  ketentuan  yang disepakati.  Tidak  diragukan  lagi,  dalam  penyusunan Buku  Pengumpulan  Fatwa  DSN,  ada  ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada nasabah yang  memiliki  sarana  keuangan  namun  sengaja menunda  pembayarannya.  Hukuman  semacam  itu hanya dapat dijatuhkan jika ketidakpatuhan terhadap kondisi tidak disebabkan oleh peristiwa di luar kendali seseorang  dan  dapat  dibuktikan  sebagai  tidak dilakukan dengan itikad baik.
Contoh-contoh ini, sebagaimana dijelaskan oleh Karnaen  Perwataatmaja,  menjadi  bukti  nyata  dari ketidakcukupan dalam penjabaran teknis fatwa DSN, sehingga menghambat kemampuan DPS untuk secara efektif dan efisien memenuhi tugasnya. Pengumuman Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI)  tentang instruksi  dan  pelaksanaan  pengangkatan  anggota Dewan  Pengawas  Syariah  untuk  lembaga  keuangan syariah  yang  muncul  secara  resmi  dirilis  pada  tahun 2000. Petunjuk Implementasi (JUKLAK) telah secara komprehensif  menggambarkan  peran,  fungsi,  dan wewenang yang dipercayakan kepada DPS. Akibatnya, dengan diterbitkannya SK ini, DPS dapat secara optimal melaksanakan tanggung jawabnya dan menjadi  pilar  dasar  bagi  semua  lembaga  keuangan syariah. Selama periode khusus ini, DPS memainkan peran penting, terutama sebagai lembaga fatwa yang sangat penting. Kemanjuran DPS ditunjukkan dengan tepat  oleh  banyaknya  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh DPS  Bank  Muamalat.  Dalam  konteks  ini,  DSN mewakili  salah  satu  lembaga  skala  nasional  yang berfungsi sebagai entitas menyeluruh yang menyatukan  semua  pemangku  kepentingan  dalam mengejar  misi  yang  sangat  terpuji  ini.  Akibatnya, diperlukan perbaikan dan infus vitalitas dan kekuatan baru untuk memperkuat dan mempercepat operasinya. Mengingat  tugas-tugas  berat  yang  ada  di  depan, seperti yang dianut oleh Syakir Sula, menjadi penting untuk  melakukan  reformasi  ganda  DSN-MUI,  yang mencakup restrukturisasi dan reposisi.

## 4. KESIMPULAN
DPS  berfungsi  sebagai  badan  independen  yang terdiri  dari  pakar  Syariah  yang  mengkhususkan  diri dalam  Muamalah  dan  perbankan  dalam  lembaga keuangan  Syariah.  Ini  bertanggung  jawab  untuk mengawasi  pelaksanaan  keputusan  yang  dibuat  oleh DSN  di  lembaga  keuangan  Syariah.  Peran  DPS beroperasi  secara  paralel  dengan  dewan  komisaris, memerlukan persetujuan dari RUPS, dan
mengadvokasi kepentingan RUPS dalam hal pengawasan,  sehingga  memastikan  akuntabilitas timbal balik kepada RUPS. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan  kompensasi  yang  diberikan kepada  anggota  DPS,  yang  harus  sejalan  dengan dewan  komisaris,  yang  menunjukkan  paritas  dalam remunerasi.
DSN-MUI adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait produk perbankan  syariah,  panduan  terkait  operasional perbankan  syariah,  dan  dan  pendapat  tetang penegakan  prinsip-prinsip  syariah.  Peran  sistem informasi  dalam  perbankan  syariah  adalah  sebagai penanggung jawab atas operasional perbankan dalam setiap  proses  transaksi,  menjamin  sistem  berjalan dengan lancar selama proses transaksi dan pencatatan. Audit  intenal  adalah  memastikan  bahwa  seluruh operasional dalam perbankan berjalan dengan efektif tanpa adanya ganggunan.
Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan  metode  tinjauan  pustaka,    sehingga keterbatasannya  mencakup  fokus  semata-mata  pada literatur  yang  berasal  dari  wawasan  para  ahli  dan temuan  penelitian  sebelumnya  yang  diteliti  dalam jurnal. Akibatnya, muncul kebutuhan untuk penelitian lapangan  prospektif,  melibatkan  wawancara  dengan anggota  DPS  untuk  memperoleh  data  yang  lebih relevan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ini berlanjut menuju fase penelitian lapangan.

## 5. REFERENSI
Arifin,  Z.  (2009). Dasar-  Dasar  Manajemen  Bank Syariah .  Kelompok  Pustaka  Alvabet  Anggota IKAPI.
Arista,  T.  arista.  (2023).  Menganalisis  Sistem Informasi  Manajemen  dan  Manfaatnya  dalam Perbankan
Syariah.
SAUJANA : Jurnal
Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah , 5 (01), 47–62.
https://doi.org/10.59636/saujana.v5i01.115 Ayu, S. S. & Z. M. N. (2024). Penerapan Planning , Organizing  ,  Actuating  ,  And  Controlling  ( POAC ) Dalam Manajemen Bisnis Islam. Jurnal Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Manajemen  (EBISMEN) , 3 (1).
Badrudin. (2013). Dasar-Dasar Manajemen .
Alfabeta. Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan Bisnis , Vol 1 No ( , 119–133.
Baehaqi,  A.,  &  Suyanto,  S.  (2019).  Audit  Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al- Hisbah. Jurnal  Riset  Keuangan  Dan  Akuntansi , 4 (2),
15–24.
https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694
George R. Terry. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen . Hasibuan.  Malayu  S.P.  (2007). Manajemen  (dasar, pengertian dan masalah) . PT Bumi Aksara.
Hikmah,  Lailatun.  dan  U.  K.  O.  (2019).  Pengaruh Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah. Jurnal Akuntansi , 10 (2) .
Ilyas,  R.  (2021).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , 2 (1), 42–53.
https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295
Imran, M. S., Ahmad, A., Bhuiyan, Md. Z. H. (2012).
Auditing in Islamic Perspective and Auditing as Practiced  in  some  selected  Islamic  Banks Operating in Bangladesh. IIUC Studies .
Iswanto,  B.  (2016).  Peran  Bank  Indonesia,  Dewan Syariah  Nasional,  Badan  Wakaf  Indonesia  dan Baznas  dalam  Pengembangan  Produk  Hukum Ekonomi  Islam  di  Indonesia. IQTISHADIA Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 9 (2), 421. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738 Kotler,  P.,  &  Keller,  K.  L.  (1956). Marketing Management .
Madjid,  T.  A.  P.  (2019).  Pelaksanaan  Prinsip  Good Corporate  Governance  Pada  Bank  Syariah Melalui  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah. Syiar Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 16 (1),  82–96. https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132
Misbach,  I.  (2018).  Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan pengawas  Syariah  dalam  Mengawasi  Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal MINDS:  Manajemen  Ide  Dan  Inspirasi ,  79–93. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/463 4
Misra,  Isra.  dkk.  (2021). Manajemen  Perbanakn Syariah . K-Media Anggota IKAPI.
Pertiwi,  D.  (2019).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  dalam  Mewujudkan  Good  Corporate Governance di Bank Syariah. Jurnal BAABU AL- ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 4 (1), 1. https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626 Prabowo,  B.  A.  (2012). Aspek  Hukum  Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah . UII Press. S.  Nasution.  (1988). Metode  Penelitian  Naturalistik Kualitatif .
Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Dana Sejahtera Yogyakarta. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi
Dan Perbankan Syariah , 6 (1), 59.
https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724
Sutopo.  (2006). Metodelogi  Penelitian  Kualitatif
(Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian). Sebelas Maret Press. Utami, Neni. M. Y. Aditia. D. B. N. Asiyah. (2023). Penerapan Manajemen POAC (Planning,
Organizing,  Actuating  Dan  Controlling)  Pada Usaha  Dawet  Semar  Di  Kabupaten  Blitar.
JEKOMBIS: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis , 2(2) .
Wahyu,  A.  R.  M.,  &  Anwar,  W.  A.  (2020).  Dewan Pengawasan  Syariah  Pada  Bank  Syariah (Tinjauan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah). Al-Azhar  Journal  of  Islamic  Economics , 2 (2), 82–93. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44