Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## METODE PROBLEM SOLVING DALAM UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL PADA KASUS TINDAK KEJAHATAN (STUDI KASUS PADA BHABINKAMTIBMAS POLSEK PEKANBARU KOTA)
Kabiyrul Azim 1 , Kasmanto Rinaldi 2 1,2 Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia Email: kabiyrulazim@student.uir.ac.id , kasmanto_kriminologiriau@soc.uir.id

## Abstrak
Dalam  upaya  pengendalian  sosial,  Kepolisian  Republik  Indonesia  menjalankan  konsep  pemolisian masyarakat (Polmas). Polri kemudian membentuk unit Binmas atau Bina Masyarakat sebagai ujung tombak pengabdian kepada masyarakat. Polsek Pekanbaru Kota selaku Polsek Harkamtibmas tidak dilengkapi  dengan  unit  Reskrim atau  Reserse  Kriminal.  Kebijakan problem solving dari  unit  Binmas yang  dapat  ditempuh  Tujuan  daripada  penelitian  ini adalah  mengkaji  pelaksanaan problem  solving dalam  menghadapi  fenomena  tindak  kejahatan,  serta  korelasi  antara  kebijakan problem  solving dengan upaya pengendalian sosial. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara bersama narasumber dapat  disimpulkan  bahwasannya  kehadiran problem  solving adalah  bentuk  dari  alternatif penanganan  perkara  selain  hukum  acara,  dimana  kebijakan  ini  mengedepankan  asas  musyawarah mufakat  sehingga  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  mediasi  antar  pihak.  Pada pelaksanaannya,  selain  daripada  Bhabinkamtibmas,  pihak  pemerintahan  Kelurahan  juga  turut berpartisipasi dalam proses mediasi antar pihak yang bermasalah, diwakili oleh RT/RW.
Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Problem Solving , Pengendalian Sosial

## Abstract
In an effort to control social behaviour, the Indonesian National Police implemented the concept of community  policing  (Polmas).  The  police  then  formed  the  Binmas  or  Bina  Masyarakat  unit  as  the spearhead  of  community  service. Pekanbaru Kota  Police  Station  as  Harkamtibmas  Police Station  is not  equipped  with  Criminal  Investigation  unit.  The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the implementation  of  problem  solving  in  dealing  with  the  phenomenon  of  crime,  as  well  as  the correlation between problem solving policies and social control efforts. The research was conducted using  qualitative  methods,  with  data  collection  techniques  by  interview  and  documentation.  From the results of interviews with informants, it can be concluded that the presence of problem solving is a  form  of  alternative  case  handling  other  than  procedural  law,  where  this  policy  prioritises  the principle  of  consensus  so  that  cases  can  be  resolved  through  mediation  between  parties.  In  its implementation,  apart  from  Bhabinkamtibmas,  the  Kelurahan  government  also  participated  in  the mediation process between problem parties, represented by RT/RW.
Key words : Bhabinkamtibmas, Problem Solving, Social Control

## PENDAHULUAN
Menurut Paul Moendigdo Mulyono, kriminologi ialah ilmu dengan kajian dari berbagai bahasan  disiplin,  yang  mana  menunjukkan  bahwasannya  kriminologi  belom  dapat dikategorikan  sebagai  sebuah  ilmu  yang  berdiri  sendiri.  Sementara  Michael  dan  Adler memberikan  pandangan  mereka,  dimana  kriminologi  adalah  segala  hal  yang  berkenaan dengan  pola  perilaku  dan  sifat  daripada  pelaku  kejahatan/penyimpangan,  lingkungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pelaku,  dan  cara  mereka  diperlakukan  oleh  instansi/lembaga  yang  berorientasi  pada pembinaan dan penertiban (Santoso, 2020).
Perintah untuk menaati nilai dan norma serta aturan yang telah disusun oleh negara juga  telah  dibahas  didalam  Al-Quran,  tepatnya  didalam  surat  An-Nisa  ayat  59,  yang berbunyi:
ُ ت ْ ع َ زا َ ن َ ت ْ ن ِا َ ف ْْۚ م ُ ك ْ ن ِم  ِر ْمَ ْلْا  ِلِو ُ ا َو  َل ْو ُس َّرلا او ُع ْي ِط َ ا َو  َ ه للّٰا او ُعْي ِط َ ا ا ْٰٓ و ُ ن َم ٰ ا َ ن ْ ي ِذ َّ لا ا َ ه ُّ ي َ ا ٰٓ ي ِل ْو ُس َّرلا َو  ِ هللّٰا  َلِِا ُه ْو ُّدُر َ ف  ٍء ْ ي َ ش  ْ ي ِ ف  ْم ࣖ ا لً ْ ي ِو ْ أ َ ت ُ ن َس ْ ح َ ا َّو  ٌ ْْ ي َ خ َ ك ِل  ذ ِۗ ِر ِخ ْ لْا  ِم ْوَيْلا َو  ِ هللّٰاِب َ ن ْو ُ ن ِم ْ ؤ ُ ت  ْم ُ ت ْ ن ُ ك ْ ن ِا Artinya  :  “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nabi Muhammad)  serta  ululamri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Jika  kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur’an) dan R asul (sunahnya)  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Akhir.  Yang  demikian  itu  lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) ”.
Di masa yang dipenuhi oleh segala ragam kemajuan zaman seperti saat ini, kejahatan juga tidak luput dari perkembangan. Dengan berbagai macam metode, motif, dan alternatif baru, angka kejahatan di Indonesia seakan akan semakin stabil dari hari ke hari. Muhammad Mustofa,  dalam  (Yani,  2015  )  ada  kajian  didalam  kriminologi  sendiri  terdapat  empat  (4) objek pembahasan utama yakni : a) tindak kejahatan & penyimpangan, b) korban, c) pelaku, serta  d)  reaksi  sosial/masyarakat.  Reaksi  sosial  kemudian  terbagi  kedalam  beberapa  jenis, antara lain:
a. Reaksi formal masyarakat
Bentuk  formal  daripada  reaksi  masyarakat  adalah  bagaimana  adanya  hukuman ataupun  sanksi  melalui  lembaga  lembaga  serta  instansi  yang  telah  dibentuk  oleh negara seperti penyusunan hukum tindak pidana serta pengadilan pidana.
b. Reaksi informal masyarakat
Adalah  reaksi  yang  berbentuk  tindakan  daripada  lembaga  lembaga  resmi  didalam sistem peradilan pidana, tetapi tindakan yang dimaksud diyakini tidak memiliki aspek hukum. Reaksi informal juga ditempuh setelah melalui pertimbangan soal praktis dan pragmatis.  Contohnya,  apabila  seorang  anak  anak  ketahuan  mencuri  jajan  disebuah warung,  meskipun  hal  tersebut  masuk  kedalam  tindak  kejahatan,  namun  tindakan anak  tersebut  umumnya  hanya  akan  mendapat  peringatan  serta  diinformasikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kepada  orang  tua  sang  anak,  lalu  orang  tua  lah  yang  kemudian  menjalankan  peran pengawasan  terhadap  anak  tersebut,  semua  proses  ini  dapat  dilakukan  tanpa  harus melewati prosedur hukum yang berlaku.
c. Reaksi non-formal masyarakat
Lalu terdapat reaksi non-formal, dimana bentuk reaksinya adalah segala sesuatu yang dijalankan  langsung  oleh  masyarakat  selaku  anggota  dari  lingkungan  sosial  terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan.
Baik  kejahatan  maupun  penyimpangan  adalah  hasil  daripada  interaksi  sosial  yang telah  menjadi  fenomena  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  sosial  dalam  kurun  waktu  yang lama.  Kehadiran  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kriminal  sendiri,  telah melanggar  nilai  dan  norma,  yang  melandasi  keamanan  serta  ketertiban  yang  menjadi kondisi  ideal  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  (Muhlis  &  Norkholis,  2016).  Secara  garis besarnya,  dengan  sifat  daripada  kejahatan  sebagai  sesuatu  yang  amoral,  digambarkan  lah bagaimana hubungan sebuah tindak kejahatan atau penyimpangan, sebagai lingkaran besar, dan nilai serta norma sebagai lingkaran yang lebih kecil (Rinaldi, Prayoga, & Mianita, 2022)
Berbicara  mengenai  upaya  pengendalian  sosial,  Polri  selaku  pemegang  tanggung jawab  tertinggi  atas  keberlangsungan  keamanan  dan  kenyamanan  rakyat  Indonesia, menerapkan  program  yang  dipelajari  serta  dikembangkan  dari  sistem  kepolisian  negara negara maju, seperti contohnya Jepang dan Amerika Serikat, yakni Community Policing atau pemolisian  masyarakat.  Penerapan  kebijakan  ini  diharap  mampu  menunjang  metode kontrol sosial yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bentuk upaya dalam menjaga kemanan dan  ketertiban  serta  kenyamanan  masyarakat  dimasa  mendatang.  Kemudian  lahirlah konsep  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  yang  sesuai  dengan  SK  Kapolri  No.  Pol: Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober  2005,  yang  berisi  tentang  kebijakan  dan  strategi pelaksanakaan  model  Polmas  dalam  pelaksanaan  tugas  kepolisian  negara  Republik Indonesia,  juga  kemudian  diperbaharui  dengan  disusunnya  peraturan  Kapolri  tetang Pemolisian Masyarakat No. 3 tahun 2015.
Sebagai  pelaksanaan  peran  pendorong,  pengarah  serta  penggerak  masyarakat  untuk berperan  dalam  pembinaan  keamanan  serta  ketertiban  melalui  pamswakarsa  dan penerapan  konsep  pemolisian  masyarakat,  Polri  menjadi  bhayangkara  pembina  keamanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dan  ketertiban  masyarakat  atau  yang  kemudian  kita  kenal  dengan  Bhabinkamtibmas. Adapun  sebagai  dasar  atau  landasan  hukumnya,  Bhabinkamtibmas  didasari  oleh  Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam, tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
Unit binmas bhabinkamtibnas diberikan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan daripada  kepolisian  kepada  masyarakat,  untuk  terjun  dan  berkumpul  langsung  ditengah tengah  masyarakat,  menampung  segala  macam  aspirasi,  serta  bertanggung  jawab  atas hubungan  ataupun  sinergi  yang  harmonis  diantara  kepolisian  sebagai  instansi  penegak hukum  dan  masyarakat  sebagai  objek  hukum.  Iptu  Budi  Priyanto  sebagai  Kanit  Binmas Polsek  Pekanbaru  Kota  menerangkan,  dihadirkannya  masing  masing  anggota  kepolisian pada  tiap  kelurahan  yang  berperan  sebagai  Bhabinkamtibmas  menjadi  pembuktian  atas upaya  kepolisian  mengayomi  masyarakat  Indonesia  secara  menyeluruh.  Kemudian dijelaskannya  lagi,  pada  setiap  fenomena  sosial/perilaku  tindak  pidana  yang  terjadi dilingkungan permasyarakatan, nantinya akan berhubungan dengan “tiga pilar”, yang mana tiga  pilar  ini  terdiri  daripada  :  1)  Kelurahan  sebagai  penanggung  jawab  pemerintahan struktural  di  lingkungan  masyarakat.  2)  Bhabinkamtibmas  sebagai  perpanjangan  tangan kepolisian. 3) Bhabinsa sebagai perpanjangan tangan Tentara Nasional.
Pendekatan yang dijalankan oleh kepolisian melalui konsep Pemolisian Masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serta konflik didalam masyarakat itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana yang hadir dalam sistem suatu masyarakat bertujuan untuk menanggulangi  masalah  kejahatan,  menanggulangi  berarti  disini  usaha  untuk mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat  (Rinaldi, 2022).
Pada  pelaksanaannya,  konsep  pemolisian  masyarakat  ini  mengedepankan  aspek mediasi,  dengan  menghadirkan  metode  problem  solving  dalam  menengahi  konflik  yang mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Heriwati  (2022)  dalam  penelitiannya menjelaskan, untuk mendapatkan formula terbaik dalam menjalankan pendekatan Problem Solving, terdapat karakteristik yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaannya, antara lain:
1. Adanya interaksi yang baik antar individu terkait;
2. Adanya  dialog  sistematis  dalam  mengkomunikasikan  hal  hal  yang  berkenaan  dengan Problem Solving;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
3. Adanya  kejelasan  informasi  sehingga  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pelaksanaan  Problem  Solving  dapat  memberi  andil  baik  dalam  hal  klarifikasi, penafsiran,  serta  turut  memberi  sudut  pandang  mengenai  solusi  yang  tepat  dalam menghadapi fenomena/permasalahan terkait.
Meskipun  konsep  mediasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  belum  terlalu  familiar penggunaannya,  tetapi  istilah  mediasi  penal  mulai  disusun  pengembangannya,  hal  ini ditandai dengan pemeriksaan pada tingkat peraturan perundangan-undangan yang sifatnya parsial dan  terbatas. Mediasi penal  sendiri  memperoleh  landasan  hukumnya  melalui  Surat Kapolri  No.  Pol:  B/302/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan Perkara  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  serta  peraturan  Kapolri  Nomor  7  tahun 2008  mengenai  pedoman  dasar  strategi  dan  pelaksanaan  pemolisian  masyarakat  dalam pelaksanaan tugas Polri.
Peraturan tersebut mengandung regulasi daripada penanganan perkara tindak pidana yang  menggunakan  metode  alternatif  musyawarah  mufakat,  dimana  didalam  aturan tersebut  dijelaskan  bahwasannya  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan penanganan  alternatif  adalah  jenis  tindak  pidana  yang  bersifat  kerugian  materiil  ringan, adanya  kesepakatan  antar  masing  masing  pihak  yang  bersangkutan,  diselesaikan  dengan asas musyawarah mufakat, memenuhi serta menghormati nilai dan norma, serta memenuhi asas keadilan.
Dari hasil pengumpulan data awal yang telah dijalankan bersama unit Binmas Polsek Pekanbaru  Kota,  peneliti  mendapati  bahwasannya  jenis  tindak  pidana  yang  mendominasi kasus  kasus  pelanggaran  di  kawasan  Polsek  Pekanbaru  Kota,  -yang  diselesaikan  dengan pendekatan problem solving-, adalah tindak pidana pencurian.
Seperti  yang  terjadi  pada  tanggal  19  Mei  2023  lalu,  tepatnya  pada  pukul  14.30  WIB, Bhabinkamtibmas  kelurahan  Simpang  Empat,  Bripka  Muktaruddin  mendapati  laporan adanya pencurian barang berharga berupa helm sepeda motor, tepatnya di parkiran sepeda motor hotel  primer  Jl.  Sudirman  Kel.  Simpang Empat,  Kec.  Pekanbaru  Kota.  Pada  kasus  ini lah,  pendekatan  problem  solving  dijalankan  oleh  Bhabinkamtibmas  Kel.  Simpang  Empat, dimana  setelah  hadir  di  TKP,  Bripka  Muktaruddin  kemudian  mengumpulkan  kedua  belah pihak yang berkonflik tersebut. Dengan dihadiri oleh perangkat kelurahan seperti ketua RT
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dan  RW,  Bripka  Muktaruddin  selaku  Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Simpang  Empat  berhasil memediasi  kedua  belah  pihak,  dan  kedua  pihak  sepakat  untuk  berdamai  dan  tidak meneruskan proses hukum.
Selain itu, terdapat juga kasus pencurian di beberapa gerai Indomaret yang berlokasi di  kelurahan  Sumahilang,  wilayah  Bhabinkamtibmas  Aipda  Yofie  Hadesman.  Kasus  ini melibatkan  setidaknya 3  (tiga)  titik  kejadian  perkara,  antara  lain  yang berlangsung di  gerai Indomaret  Jl.  Mustika  No.  13,  Jl.  Jend.  Sudirman  No.  119,  lalu  Jl.  Sutomo  No.  61,  dimana perkiraan  total  kerugian  yang  di  alami  oleh  pihak  kedua  atau  pihak  korban  sebanyak  Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Menanggapi hal ini, Aipda Yofie Hadesman selaku  Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Sumahilang  pun  lantas  secara  sigap  merespon  dengan langsung  turun  ke  TKP,  setelah  berhasil  mengumpulkan  pihak  tersangka  dan  pihak  yang dirugikan,  serta  mengadakan  proses  mediasi  yang  mana  dihadiri  juga  oleh  perangkat kelurahan seperti ketua RT dan RW. Setelah melewati proses mediasi yang dibimbing oleh Bhabinkamtibmas, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa ketentuan, antara lain:
a. Pihak  pertama  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  mencuri  lagi,  baik  di  gerai Indomaret maupun tempat lainnya;
b. Pihak  kedua  akan  mengganti  kerugian  yang  dialami  pihak  pertama,  yang  ditaksir sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
c. Pihak  kedua  tidak  akan  melaporkan  pihak  pertama,  sehubungan  dengan  perkara terkait;
d. Apabila pihak pertama terbukti mengulangi perbuatan melanggar tindak pidana, maka pihak pertama akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
Sebagai  Polsek  Harkamtibmas  yang  diputuskan  tidak  memiliki  unit  reserse  Kriminal karena rendahnya laporan perkara, dan lokasi Polsek yang dekat dengan Polres (Putra N. P., 2021) salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Polsek Pekanbaru Kota dalam memberi pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  Pekanbaru  Kota  adalah  melalui  kebijakan  mediasi penal  terkait. Problem  solving  sendiri  memiliki  korelasi dengan  konsep  Restorative Justice, dimana terdapat pendekatan mediasi yang di inisiasi oleh aparat, sampai terwujudlah situasi dimana pelaku ingin menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian yang diderita oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
korban  tindak  pidana.  Hal  ini  dilakukan  diluar  peradilan  pidana,  dengan  maksud  untuk menyelesaikan  perkara  terkait  dengan  mediasi,  sehingga  terdapat  konsen  untuk persetujuan bersama antar kedua belah pihak (Rinaldi & Muharsih, 2021)
Penting untuk diketahui, pendekatan problem solving ini hanya dapat dijalankan atas kasus  kasus  yang  berorientasi  pada  tindak  pidana  ringan  (Tipiring).  Sebagai  salah  satu contoh, pada kasus yang telah dipaparkan, pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian ringan,  dimana  sesuai  dengan  pasal  364  KUHP  (penyesuaian  Peraturan  Mahkamah  Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan) :
Apabila  tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya,  jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,00  (dua  juta  lima ratus ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)’.
Adapun dalam kasus lain dengan bentuk bentuk pelanggaran berbeda, maka berbeda lagi  pendekatannya.  Sebagai  contoh,  pada  kasus  tindak  pidana  curas  (Pencurian  disertai kekerasan),  meskipun  disitu  katakalah  jumlah  kerugian  tidak  mencapai  batas  yang  telah ditentukan  oleh  undang  undang,  namun  tidak  dapat  diselesaikan  baik  dengan  problem ataupun  restorative  justice,  karena  dinilai  sudah  melebihi  batas  kewajaran  untuk diselesaikan diluar jalur hukum.
Selain  daripada  pelaksanaan  fungsi  mediator,  pelaksanaan  program  problem  solving yang merupakan bagian dari program unit Bina Masyarakat, yang kemudian dijalankan oleh Bhayangkara  Bina  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  turut mempererat hubungan antara instansi Polri dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas di badan sebuah Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan,    dengan    segala    keterbatasan    yang  dimiliki,  unit  Binmas  Polsek  Pekanbaru  Kota dibebankan tanggung jawab berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu  komunitas  setingkat  Desa/Kelurahan  di  wilayah  kecamatan  Pekanbaru  Kota.  Tentu saja,  dalam  upaya  pelaksanaan  pengendalian  sosial  yang  dijalankan,  sinergi  antar  elemen masyarakat  dengan  pihak  kepolisian  selaku  pemegang  tanggung  jawab  sangatlah diperlukan.  Karena  untuk  mencapai  kondisi  ideal  dimana  seluruh  masyarakat  dapat beraktifitas  didalam  kondisi  yang  tertib  dan  aman,  perlu  adanya  kesadaran  dari  masing
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
masing pihak akan tugas dan tanggung jawab yang diemban, demi terciptanya masa depan yang nyaman.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  akan  diuraikan  tentang  penggunaan  metode problem  solving dalam  upaya  pengendalian  sosial  pada  kasus  tindak  kejahatan,  peneliti  melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dimanfaatkan  untuk  meneliti  bagaimana  metode problem  solving digunakan  oleh  Bhabinkamtibmas  Polsek  Pekanbaru  Kota  sebagai  upaya pengendalian  sosial.  Teknik  pengumpulan  dilakukan  dengan  teknik  observasi,  Teknik wawancara,  dan  teknik  dokumentasi.  Seluruh  data  yang  didapatkan  kemudian  akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.
Tabel Data Narasumber Penelitian NO Subjek Key informan Informan 1 Kapolsek Pekanbaru Kota 1 - 2 Kanit  Binmas  Polsek  Pekanbaru Kota 1 - 3. Bhabinkamtibmas kelurahan Sumahilang dan Sukaramai 2 - 4. Lurah Tanah Datar - 1 5. Ketua RT Tanah Datar - 1 JUMLAH 4 2
Sumber: Hasil Modifikasi Penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Berikut  ini  informasi  dari  masing-masing  narasumber  yang  diwawancarai  dalam penelitian yang penulis laksanakan:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## a. Kompol Masjang Effendi (Kapolsek Pekanbaru Kota)
Berdasarkan  keterangan  Bapak  Masjang  Effendi  Polsek  Harkamtibmas  ialah  satuan Kepolisian  Sektor  yang  hanya  bertugas  dalam  mengayomi  serta  menjaga  ketertiban dan keamanan masyarakat, tanpa adanya penyidikan atas sebuah kasus tindak pidana, oleh  karena  itu  Polsek  Harkamtibmas  tidak  dilengkapi  dengan  unit  Reserse  Kriminal. Meskipun tidak  memiliki  unit  reserse  namun  Langkah  yang diambil  ialah melalui  giat problem solving.
b. IPTU Antoni Siregar (Kanit Binmas)
Dijelaskan  oleh  IPTU  Antoni  Siregar  selaku  Kepala  Unit  Bina  Masyarakat  Polsek Pekanbaru  Kota,  tidak  semua  tindak  pidana  dapat  di  selesaikan  dengan  pendekatan mediasi  dengan  metode Problem  Solving, seperti  contohnya  pencurian  dengan kekerasan  atau  ‘curas’,  dalam  hal  ini  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  mediasi,  harus melalui proses hukum yang berlaku.
c. AIPTU  Yofie  Hadesman  dan  AIPTU  Nofri  Adino,  S.E  (Bhabinkamtibmas  Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai)
Dijelaskan oleh Nofri Adino selaku Bhabinkamtibmas Sumahilang, bahwasannya peran daripada  Bhabinkamtibmas  dalam  kebijakan problem  solving cukup  vital,  karena bertindak  sebagai  Pelaksana  harian.  Lalu  ditambahkan  kan  Yovie  selaku Bhabinkamtibmas  Sukaramai,  meskipun  tidak  menempuh  jalur  hukum  sebagaimana mestinya, namun tetap ada proses daripada pelaksanaan problem solving itu sendiri, tidak yang serta merta mendamaikan kedua belah pihak. Dalam proses keputusannya nanti,  turut  disertakan  juga  aparat  dari  Desa/Kelurahan  terkait,  tentu  saja  ini menimbang terkait warga wilayah nya yang terlibat dalam sebuah fenomena sosial.
d. Fadil Rahmat (Lurah Tanah Datar)
Fahdil  Rahmat  selaku  Lurah  Tanah  Datar  menjelaskan  bagaimana  dampak  dari kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan sebuah wilayah (kelurahan) dimana dengan adanya  perwakilan  dari  Polri  yang  menyusur  langsung  ke  dalam  lingkungan masyarakat, masyarakat dapat merasakan langsung kedekatan dengan sebuah instansi negara.  Dengan  hadirnya  Bhabinkamtibmas,  masyarakat  memiliki  sosok  yang bertanggung jawab sebagai salah satu pintu pertama pelaporan baik itu tindak pidana, maupun keluhan keluhan yang bersifat umum mengenai wilayahnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## e. Intan Nurjannah (RT)
Intan  Nurjannah  selaku  ketua  RT  4  Tanah  Datar  menjelaskan  keterlibatan  baik  ketua RT  maupun  RW  dalam  proses  pelaksanaan problem  solving .  Jika  Bhabinkamtibmas memegang  tanggung  jawab  dari  sektor  hukum,  maka  dari  sektor pemerintah,  aparat Desa/kelurahan yang bertanggung jawab atas masyarakatnya. Menurutnya Kehadiran problem  solving menjadi  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  yang  belum  awam diketahui masyarakat, karena memang bukan jalan utama penanganan sebuah kasus pelanggaran hukum.

## PEMBAHASAN
Dalam  upaya  menjaga  ketertiban,  keamanan  serta  kenyamanan  rakyat  Indonesia daripada  fenomena  fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sehari  hari,  Kepolisian Republik  Indonesia  merancang  sebuah  program  atau  sistem  yang  berfokus  kepada  sektor kontrol sosial, dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang berisi  tentang  kebijakan  dan  strategi  pelaksanaan  model  Polmas  dalam  tugas  kepolisian negara  Republik  Indonesia,  serta  peraturan  Kapolri  tentang  Pemolisian  Masyarakat  No.  3 tahun 2015, konsep Pemolisian Masyarakat atau Polmas resmi berjalan.
Adapun  sebagai  bentuk  realisasi  dari  tujuan  dan  nilai  yang  terkandung  dalam Pemolisian  Masyarakat,  Kepolisian  Republik  Indonesia  membentuk  unit  kerja  Binmas  atau Bina Masyarakat sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program program kontrol  sosial  pada  wilayah  nya.  Salah  satu  ‘produk’  rancangan  dari  unit  Bina  Masyarakat adalah  kebijakan  penyelesaian  alternatif  yang  menggunakan  pendekatan  mediasi  penal, atau dikenal  dengan  istilah  ‘Problem  Solving’  yang  berdasarkan  hukum SK  Kapolri No.  Pol: B/302/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Perkara  melalui Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  serta  peraturan  Kapolri  Nomor  7  tahun  2008  mengenai pedoman  dasar  strategi dan  pelaksanaan  pemolisian  masyarakat  dalam pelaksanaan tugas Polri.
Dalam pelaksanaannya, problem solving diurus oleh Bhayangkara Bina Keamanan dan ketertiban  masyarakat  atau  Bhabinkamtibmas,  dimana  pada  saat  terdapat  laporan mengenai sebuah kasus tindak pidana, Bhabinkamtibmas akan melakukan kontak langsung terhadap  dua  belah  pihak  yang  bermasalah.  Setelah  melewati  tahap  mediasi,  barulah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kemudian keputusan penyelesaian masalah melalui metode problem solving ini akan diambil melalui  sebuah  forum  yang  disaksikan  oleh  Bhabinkamtibmas  selaku  aparat  hukum,  juga disaksikan oleh ketua RT dan RW selaku aparat pemerintahan. Hal ini sejalan dengan konsep strategi  yang  dijelaskan  oleh  Stephanie  K.  Marrus,  dalam  (Rinaldi,  2022)  di  mana  strategi adalah  sebuah  konsep  penyusunan  langkah  langkah  yang  telah  diformulasikan  oleh  para pimpinan,  yang  berorientasi  pada  tujuan  jangka  panjang  dari  sebuah  organisasi,  dimana dalam  prosesnya  terdapat  penyusunan  cara,  metode,  serta  upaya  bagaimana  pemenuhan tujuan dapat tercapai.
Perlu ditegaskan, bahwasannya tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal  atau problem  solving sendiri  adalah  tindak  pidana  yang  tergolong  kedalam  tindak pidana  ringan  atau  TIPIRING,  adapun  tindak  pidana  yang  termasuk  kedalam  tindak  pidana ringan sesuai dengan pasal 205 ayat (1) KUHAP, ialah tindak dengan ancaman pidana atau kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan.  Termasuk  kedalam  nya  tindak  pidana  seperti penganiayaan  ringan,  penghinaan  ringan,  pencurian  ringan,  penipuan  ringan,  penggelapan ringan, hingga penadahan ringan (hukum online).
Rasional dibalik kebijakan problem solving yang memandang pidana dari segi mediasi antar  pihak  adalah  buah  pertimbangan  dari  aspek  aspek  hukum,  terkhusus  kontrol  atau pengendalian sosial, dimana pada setiap keputusan yang dijatuhkan, telah melewati proses penilaian  yang  kompleks.  Terkait problem  solving, sudah  disusun  regulasi  pelaksanaannya didalam  undang  undang  pidana,  dimana  tindakan  dengan  ancaman  diatas  3  (tiga)  bulan pidana atau kurungan, tidak lagi dapat diproses secara mediasi, dikarenakan tingkat tindak pidananya  yang  sudah  melebihi  batas  dan  kerugian  yang  sudah  ditimpakan  diatas  batas tindak pidana ringan. Namun harap diperhatikan, terdapat banyak lagi proses penilaian yang mempengaruhi  keputusan problem  solving, sebagai  contoh,  jika  terdapat  tindak  pidana dengan kerugian yang belum melewati batas tindak pidana ringan, namun pada aksinya juga melancarkan  serangan/kekerasan  pada  korban,  maka  tindak  pidana  yang  bersangkutan tidak dapat diselesaikan dengan problem solving .
Selain daripada itu, keputusan korban untuk dapat mengedepankan rasional sosial dan menjalani proses mediasi dengan pelaku juga teramat penting, perlu diingat problem solving ialah  penyelesaian  alternatif  daripada  tindak  pidana,  apabila  korban  menolak  untuk menyelesaikan kasus dengan jalan mediasi, maka problem solving tidak dapat dijalankan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Bhabinkamtibmas  selaku  pelaksana  harian  daripada  giat  unit  Binmas  memiliki  andil yang  signifikan  dalam  upaya  Kepolisian  Republik  Indonesia  menjaga  keamanan  dan ketertiban  rakyat  Indonesia,  serta  menjadi  media  penampung  keluh  kesah  masyarakat terkait fenomena yang dihadapi dalam lingkungan sosial masyarakat.
Sebagai  bentuk  kolaboratif  antara  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintahan, keterlibatan  pemerintahan  desa/kelurahan  juga  dinilai  penting.  Dalam  upaya  menjaga kedamaian  dan  ketentraman  masyarakat,  hubungan  yang  harmonis  antara  dua  sektor instansi  negara  juga  diperlukan,  karena  pada  sejatinya  orientasi  roda  roda  negara hendaknya  mengarah  kepada  pemenuhan  hak  hak  yang  kemudian  dinikmati  oleh masyarakat Republik Indonesia.

## PROBLEM SOLVING SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL
Dalam  situasi dimana  manusia  sebagai  individu cenderung  mengedepankan  ego nya, sehingga  membuat  mereka  hanya  berfokus  pada  kepentingan  mereka  tanpa memperdulikan hak hak orang lain, nilai dan norma sosial kemudian hadir untuk mengatur bagaimana layaknya seorang individu berlaku.
Joseph  S.  Roucek  menjelaskan  bahwasannya  dalam  upaya  pengendalian  sosial terdapat  rangkaian  proses  yang  dilakukan  secara  runut  serta  terencana,  memiliki karakteristik mendidik, mengajak, bahkan memaksa, dimana terdapat hukuman atau sanksi sebagai bentuk tuntuan untuk memenuhi nilai nilai sosial yang berjalan (Putra I. B., 2018). Konsep penjara atau kurungan adalah salah satu bentuk realisasi daripada poin ‘memaksa’ yang terkandung dalam upaya pengendalian sosial oleh Joseph S. Roucek.
Pengendalian  sosial  kemudian  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yakni:  a)  Pengendalian preventif,  adalah  pengendalian  sosial  yang  dilakukan  sebelum  sebuah  fenomena  sosial terjadi;  dan  b)  Pengendalian  respresif,  dimana  pengendalian  sosial  yang  dilakukan  setelah fenomena terjadi. Kemudian pengendalian sosial berdasarkan pendekatan yang digunakan, terbagi  atas  :  a)  Pengendalian  Persuasif,  dimana  pengendalian  yang  dilakukan  bersifat mengajak,  menyarankan,  menghimbau,  yang  mana  pendekatan  ini  disertai  oleh  alasan alasan  yang  rasional,  sehingga  upaya  pengendalian  dapat  diterima  oleh  target  dengan kesadaran  sendiri,  tanpa  adanya  tekanan  ataupun  intimidasi  dari  pihak  tertentu;  dan  b) Pengendalian Koersif, dimana pengendalian ini dijalankan dengan mengedepankan efek jera
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kepada pelaku, sehingga penuh dengan tekanan. Terdapat korelasi antara jenis dan metode pengendalian yang digunakan dalam menghadapi fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sosial,  dimana  dalam  menanggulangi  pengendalian  sosial  yang  telah  terjadi  (represif) cenderung  akan  memakai  pendekatan  koersif  sebagai  upaya  penanganannya,  sementara untuk  pengendalian  sosial  preventif,  akan  memakai  pendekatan  yang  lebih  bersifat membimbing (persuasif).
Pada  kongres  PBB  tahun  1985  yang  perhelatannya  dilaksanakan  di  Milan,  Italia. Terdapat  pembahasan  mengenai  resolusi  yang  mendorong  usaha  usaha  menghadapi hambatan  dalam  kehidupan  bersosial  yang  berorientasi  pada  pengggunaan  sanksi  pidana yang  bersifat  non-custodial  atau  upaya  penghukuman  alternatif  selain  sanksi  kurungan penjara yang dinilai merampas kemerdekaan (Saddam, 2020)
Hal  ini  sendiri  juga  dibahas  dalam  teori  relatifitas  pemidanaan  oleh  cabang  ilmu Penologi.  Karl  O.  Christiansen  (Rivanie,  Muchtar,  &  dkk.,  2022)  mengemukakan bahwasannya tujuan daripada sanksi pidana menurut teori relitifitas adalah :
Mengedepankan asas pencegahan;
a. Fokus akan mencegah fenomena sosial, untuk mencapai goals atau tujuan yang lebih tinggi yaitu terciptanya situasi yang sejahtera bagi masyarakat;
b. Hanya  dijatuhkan  kepada  kasus  kasus  pelanggaran  hukum  yang  jelas  hanya  dapat disalahkan kepada pelaku;
c. Bersifat prospektif atau berpandangan ke waktu yang akan datang.
Kebijakan problem solving juga selaras dengan utilitarian theory dalam ilmu Penologi, yang  memandang  bahwa  pidana  tidak  serta  merta  mengedepankan  pembalasan  terhadap pelaku,  tetapi  juga  perlu  mempertimbangkan  tujuan  tujuan  yang  bermanfaat  bagi kehidupan sosial. Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut utilitarian theory , antara lain: (Sudewo, 2022)
a. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
b. Memastikan  adanya  kompensasi  atas  kerugian  yang  diderita  korban  atas  kejahatan yang menimpanya;
c. Memberi pemahaman dan bimbingan kepada pelaku;
d. Mencegah kejahatan kejahatan di masa mendatang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Segala  upaya  pengendalian  sosial  atas  fenomena  fenomena  yang  terjadi  pada kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia  tentunya  hanya  dapat  membawa  dampak  yang diinginkan apabila semua pihak yang terlibat dalam prosesnya dapat bersinergi dengan baik. Dalam  kebijakan problem  solving, baik  pihak  yang  menaungi  sektor  keamanan  dan ketertiban, pihak yang menaungi sektor pemerintahan, maupun pihak masyarakat sosial itu sendiri,  perlu  lah  hadir  dengan  kontribusinya  masing  masing  atas  tanggung  jawab  yang sudah  diemban,  hanya  dengan  itu  maka  situasi  dan  kondisi  yang  ideal  bagi  kehidupan bermasyarakat kan dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Maraknya  fenomena  sosial  yang  terjadi  dewasa  ini  menjadi  momok  akan keberlangsungan situasi tertib dan aman yang didambakan oleh rakyat Indonesia, Kepolisian Republik  Indonesia  selaku  garda  terdepan  dalam  pemeliharaan  kondisi  sosial  masyarakat, bertindak sebagai Bhayangkara Bina Ketertiban dan keamanan yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia.
Melalui  satuan  unit  Bina  Masyarakat  yang  menjadi  satuan  tugas  khusus  dalam menjaga  keberlangsungan  kehidupan  bersosial  masyarakat,  Polri  menugaskan Bhabinkamtibmas  sebagai  pelaksana  harian  akan  pelayanan  sosial  dan  giat/program  yang telah  dirancang  sedemikian  rupa  lengkap  beserta  tujuan  tujuan  yang  berorientasi  kepada kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  kebijakan  yang  dirancang  dalam  menghadapi  tindak  kejahatan  sebagai suatu  fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam  keseharian  masyarakat,  unit  Binmas  melahirkan sebuah konsep penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan asas mediasi sebagai jalan pemecahan  masalah,  yakni problem  solving .  Dengan  mempertimbangkan  kondisi  lembaga pemasyarakatan  yang  telah  memasuki  kondisi over-crowded atau  melebihi  kapasitas semestinya,  serta  mengedepankan  asas  musyawarah  mufakat  serta  mediasi  antar  pihak, problem solving menindak pelanggaran hukum pidana dengan cara memediasi kedua belah pihak dan tidak meneruskan kasus ke tahapan hukum yang lebih lanjut, dengan catatan baik pelaku  dan  korban  menandatangani  surat  perjanjian  dan  pihak  pelaku  menyanggupi mengganti kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang terjadi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Dikaji  dengan  teori  teori  ilmu  kriminologi, problem  solving memiliki  keselarasan dengan teori pengendalian sosial dan teori dalam cabang ilmu penologi, dimana kebijakan yang  menggunakan  pendekatan  mediasi  penal  ini  menjadi  upaya  pengendalian  sosial Represif  (pengendalian  yang  dilakukan  setelah  fenomena  sosial  terjadi)  yang  memakai metode  persuasif,  atau  metode  yang  mengedepankan  asas  menghimbau/membimbing target dengan alasan rasional yang tepat, sehingga keputusan akan titik akhir permasalahan dapat dicapai tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan dari pihak pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Max Wber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari. Journal Living Hadis , Vol. I No. 6: 243-260.
Putra,  I.  B.  (2018).  Social  Control:  Sifat  dan  Sanksi  Sebagai  Sarana  Kontrol  Sosial. Vyahara Duta , Vol. III No. 1.
Putra,  N.  P.  (2021,  Maret  31). Liputan  6 .  Retrieved  from  Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/4520400/alasan-kapolri-keluarkan-keputusan- 1062-polsek-tak-lagi-urus-penyidikan
Rinaldi,  K.  (2022). Dinamika  Kejahatan  dan  Pencegahannya  (Potret  Beberapa  Kejahatan  Di Provinsi Riau). Pekanbaru: Ahlimedia Press.
Rinaldi, K. (2022). Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi. Malang: Ahlimedia Press.
Rinaldi, K., & Muharsih, C. T. (2021). Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan. Jurnal Dos Vallen , Vol. VI No. 2: 49.
Rinaldi,  K.,  Prayoga,  D.,  &  Mianita,  H.  (2022).  Enviromental  Criminology  Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , Vol. III No. 1: 14-29.
Rivanie,  S.  S.,  Muchtar,  S.,  &  dkk.  (2022).  Perkembangan  Teori  Teori  Tujuan  Pemidanaan. Halu Oleo Law Review , Vol. VI No. 2: 180. Saddam,  R.  S.  (2020). Deradikalisasi  Sebagai  Sanksi  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme. Surabaya: Universitas Airlangga. Santoso, T. (2020). Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajagrafindo Persada. Sudewo, F. A. (2022). Penologi Dan Teori Pemidanaan. Tegal: Djava Sinar Perkasa.
Yani,  M.  A.  (2015).  Pengendalian  Sosial  Kejahatan:  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Cita Hukum , Vol. II No. 1: 78.
Berikut adalah sitasi dalam format APA berdasarkan artikel yang diakses:
Putri, N. P. K. S., Wiratny, N. K., & Saputra, K. E. D. (2023). Implementasi mitigasi bencana gempa  bumi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Kerobokan.  *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2). https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.582