## PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

## Johansyah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: johansyah@unpal.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  the  evidentiary  process  at  the  trial  in  a State  Administration  dispute  involving  evidence,  the  burden  of  proof  and  evaluation  of  the evidence  carried  out  in  the  State  Administrative  Court.  This  type  of  research  is  normative legal  research.  Proof  is  a  procedure  for  establishing  evidence  of  a  fact  in  a  State Administration case to be used as a basis for consideration in passing a decision. In general explanation  of  Law  Number.  5  of  1986  stated  that  the  teaching  of  proof  used  in  the  State Administrative Court is the teaching of free proof, in the State Administrative Court, the judge plays  a  more  active  role  in  the  trial  process  to  obtain  material  truth.  An  administrative  suit does not in essence delay the implementation of the disputed State Administration Decree. The judge  has  the  authority  to  provide  an  assessment  of  the  results  of  evidence  in  examining, deciding, and resolving State Administration Disputes based on Article 107 of Law Number 5 of 1986.
Keywords: Proof; State Administrative Dispute

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  serta menganalisis  tentang  proses  pembuktian di  persidangan  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  menyangkut  alat  bukti,  beban pembuktian dan penilaian atas alat bukti yang dijalankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pembuktian  merupakan tata  cara  untuk  menetapkan  terbuktinya  suatu  fakta  dalam  suatu  perkara  Tata  Usaha  Negara untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan.  Dalam  penjelasan umum  Undang-Undang  Nomor.  5  Tahun  1986  disebutkan  bahwa  ajaran  pembuktian  yang digunakan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  ajaran  pembuktian  bebas, pada Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  hakim  berperan  lebih  aktif  dalam  proses  persidangan  untuk memperoleh  kebenaran  materiil.  Suatu  gugatan  Tata  Usaha  pada  dasarnya  tidak  bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Hakim mempunyai wewenang  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  hasil  pembuktian  dalam  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Pasal  107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Kata Kunci : Pembuktian; Sengketa Tata Usaha Negara

## I. PENDAHULUAN
Negara  adalah  suatu  organisasi kekuasaan  dari  pada  masyarakat  dan merupakan alat yang dipergunakan uktuk mencapai  tujuan  negara,  diantaranya
menyelenggarakan  ketertiban  hukum. 1
Organisasi  negara  tersebut  dijalankan oleh  suatu  pemerintahan  yang  bertugas untuk  mencapai  tujuan  negara  tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan
1 C.S.T.  Kansil. Ilmu  Negara ,  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 145.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
hendaknya  menciptakan  suatu  kondisi yang  mengarah  pada  tujuan  agar  warga masyarakat dapat merasakan dan menikmati suasana serta iklim ketertiban dan  kepastian  hukum  yang  berintikan keadilan.  Dalam  pelaksanaannya  sering sekali  timbul  benturan  kepentingan, perselisihan  dan  sengketa  antara  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan warga  masyarakat  yang  merugikan  atau menghambat  jalannya  penyelenggaraan pemerintahan.
Sengketa tersebut diselesaikan melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  harus mampu menegakkan keadilan, kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian hukum  sehingga  dapat  memberikan perlindungan kepada masyarakat
khususnya dalam hubungan antara Badan
atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan masyarakat. Karena kedudukan pemerintah  yang  lebih  kuat  dari  rakyat maka  perlindungan  hukum  terhadap rakyat  harus  dilaksanakan  oleh  sebuah proses peradilan yang bebas.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  realisasi  dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970
yang diubah dengan Undang-Undang No.
35 Tahun 1999 tentang
Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  yang  wewenangnya  adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi  negara  yang  tepat  menurut hukum atau tepat menurut undang-undang  atau  tepat  secara  efektif maupun  berfungsi  secara  efisien,  karena dalam pelaksanaan pemerintahan seringkali terjadi tindakan-tindakan pemerintah  tersebut  dianggap  telah melanggar  hukum,  dikatakan  melanggar hukum apabila perbuatan sewenang-wenang  dari  pemerintah  atau merupakan  tindakan  yang  tiada  cukup anasir  demi  kepentingan  umum.  Hal inilah yang mendasari pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara.
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986, Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata usaha  negara  antara  orang  atau  badan hukum  perdata  dengan  badan  atau pejabat bidang tata usaha negara, baik di pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  suatu  keputusan  tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
Dengan  demikian  keputusan  PTUN merupakan  dasar  lahirnya  sengketa  Tata Usaha Negara, sedangkan dalam Pasal 1 ayat  (3)  dirumuskan  bahwa  keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,  final,  yang  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Dengan  adanya  akibat  hukum  yang ditimbulkan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  tersebut terhadap  seseorang  atau badan  hukum  perdata  yang  merasa dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan agar keputusan Tata Usaha Negara  yang berwenang,  gugatan  berisi  tuntutan  agar keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau tidak  sah  dengan  atau  tanpa  tuntutan ganti rugi rehabilitasi.
Dalam  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a,  b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa : a. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha
Negara  pada  waktu  mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  pada  waktu  mengeluarkan atau  tidak  mengeluarkan  keputusan tersebut  setelah  mempertimbangkan semua  kepentingan  yang  terkait dengan  keputusan  itu  seharusnya tidak  sampai  pada  pengambilan  atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Pada  dasarnya  yang  menjadi  dasar gugatan adalah :
1) Apakah  keputusan  itu  bertentangan dengan undang-undang;
2) Wewenang  yang  digunakan  oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3) Menyangkut  kepentingan  dari  para pihak.
Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat tersebut juga merupakan  dasar  (kriteria  atau  ukuran) untuk  menguji (toetsingsgronden) bagi hakim  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu memulai apakah Tata Usaha Negara yang disengketakan  itu  melawan  hukum  atau tidak. 2
Permasalahan  dalam  penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembuktian di persidangan dalam
2 Indroharto, Usaha-Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,  Buku  I,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  1996,
Hal. 164.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang menyangkut  alat  bukti,  serta  beban pembuktian dan penilaian atas alat bukti yang  dijalankan  dalam  Peradilan  Tata Usaha Negara.

## II. PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha Negara
Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, bahwa Pengadilan bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara di pengadilan.
Pasal  1  angka  (3)  menyebutkan bahwa  keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara,  yang  berisi  tindakan  hukum Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual  dan  final  yang  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Pasal  1  angka  (4)  menyebutkan bahwa  sengketa  Tata  Usaha  Negara adalah  sengketa  yang  timbul  dalam bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  Tata  Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kompetensi  realtif  Peradilan  Tata Usaha Negara adalah kewenangan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan daerah hukumnya.
2. Pengertian  Gugatan,  Penggugat  dan Tergugat  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara
Menurut  Pasal  1  angka  (5)  gugatan adalah  permohonan  yang  berisi  tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar suatu keputusan Tata Usaha Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap  tidak  sah  atau  batal,  yang diajukan  ke  pengadilan  Tata  Usaha Negara untuk mendapat putusan. (mengenai gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c).
Penggugat  dalam  Peradilan  Tata Usaha  Negara  adalah  orang  atau  badan hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan atas  dikeluarkannya  suatu  keputusan Tata Usaha Negara.
Mengenai  tergugat  diatur  dalam dalam Pasal 1 angka (6) yang menyatakan    tergugat  adalah  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan  keputusan  berdasarkan wewenang  yang  ada  padanya  yang dilimpahkan  kepadanya,  yang  digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 3. Dasar-Dasar Untuk Menguji
Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana  diketahui  pengujian suatu  keputusan  yang  dipersoalkan  itu dapat dibedakan antara pengujian :
1) Yang  lengkap,  artinya  keputusan yang  bersangkutan  itu  diuji  baik mengenai  segi  kebijaksanaan  yang ditempuh  maupun  mengenai  hukum yang  diterapkan.  Hal  ini  dilakukan dalam  prosedur  keberatan  oleh instansi yang mengeluarkan keputusan  semula  maupun  oleh instansi banding administratif (pengujian  oleh  instansi  dalam lingkungan  pemerintahan  sendiri atau  instansi  yang  berlaku  sebagai instansi pengawas administratif) yang diuji adalah ketetapan kebijaksanaan yang ditempuh apakah  cukup  efektif  dan  efisien atau  tidak  disamping  juga  apakah penerapan  hukumnya  sudah  tepat atau tidak.
2) Yang  hanya  semata-mata  dari  segi hukum meliputi pengujian unsur-unsur pokok;
3) Pengujian mengenai wewenang Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  pada  waktu  mengeluarkan keputusan yang disengketakan.
4) Pengujian  yang  bersifat  formal, yaitu  yang  berkaitan  dengan  soal apakah pembentukan keputusan
tersebut  telah  menurut  prosedur yang ditentukan atau tidak.
5) Pengujian yang bersifat formal yang menyangkut  soal  rumusan  dalam keputusan  itu  sendiri,  yaitu  apakah rumusan  dalam  putusan  itu  sudah cukup  jelas  dan  tidak  bersifat dubies.
6) Pengujian  secara  material,  dalam arti  apakah  isi  dari  keputusan  yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku. 3
Dalam  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a,  b dan  c  dijelaskan  mengenai  alasan-alasan yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan. Alasan  tersebut  merupakan  dasar-dasar (kriteria)  atau  ukuran  untuk  menguji (toetsingsgronden)  bagi  hakim  Tata Usaha  Negara  pada  waktu  menilai apakah  keputusan  Tata  Usaha  Negara yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.
Mengenai dasar-dasar yang digunakan untuk menguji suatu keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena: a. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang  untuk  mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan. Padahal ia tidak
3 Ibid , hlm. 168.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
berwenang untuk berbuat demikian.  Jadi  memang  hakim perlu  untuk  meneliti  peraturan yang  menjadi  dasar  keputusan yang disengketakan.
b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan  memang  benar  ada wewenang  untuk  mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang  tersebut  sebenarnya bukan  diberikan  kepada  instansi yang telah mengeluarkan keputusan  yang  sedang  digugat. Hal  ini  terjadi  karena  adanya pendelegasian, namun pendelegasian tersebut tidak didasarkan  pada  surat  adanya suatu surat keputusan pendelegasian dari sang
delegans.
c. Wewenang yang dimaksud memang  ada  dasarnya  dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan  yang  disengketakan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lain.
d. Peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dikeluarkannya  penetapan  yang bersangkutan  sebenarnya  malah bertentangan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi.  Di  sini  perlu diperhatikan hierarki dari norma-norma hukum yang berlaku.
e. Penetapan  yang  disengketakan itu dikeluarkan  menyimpang dari prosedur yang harus ditetapkan.
2. Melanggar larangan dokumen

## de’tourment de pouvoir.
Dasar  pengujian  ini  bertitik  tolak pada  pendapat,  bahwa  wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan itu  diberikan  dengan  maksud  dan tujuan  tertentu.  Maksud  dan  tujuan itu  dapat  dilihat  pada  pengaturan
tentang  wewenangnya  itu  sendiri atau dari riwayat terjadinya peraturan dasar  yang  bersangkutan.  Jadi  kalau ada  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu  menyimpang  dari  maksud  dan tujuan  tersebut  maka  perbuatan demikian  itu  bersifat  melanggar hukum.
3. Menyimpang  dari  nalar  yang  sehat (melanggar larangan willekeur ).
Hanya  apabila  pertimbangan  dalam keputusan yang bersangkutan mengenai  kepentingan  pihak-pihak yang  tersangkut  dengan  keputusan itu  dilakukan  oleh  instansi  tersebut menurut nalar tidak dapat dipertahankan  lagi  (rumusan  Pasal 53 dikatakan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut  nalar)  seharusnya  tidak sampai  pada  pengambilan  atau  tidak pengambilan keputusan yang bersangkutan). Pembatalan atas dasar penalaran yang baik tersebut menyebabkan instansi yang
mengeluarkan keputusan lalu dibebani kewajiban untuk
mengeluarkan  keputusan  yang  baru yang isinya berbeda dengan keputusan  yang  telah  dibatalkan (Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9)).
4. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Dasar-dasar  umum  pemerintahan yang  baik  ini  semula  merupakan norma-norma  yang  tidak  tertulis. Beberapa diantara norma-norma tersebut  seperti  larangan  willkeur dan  larangan de’tourment de pouvoir kemudian dimuat di dalam undang-undang  (Pasal  53  ayat  2  b dan  c).  sebagai  dasar  pembatalan bagi  hakim  Tata  Usaha  Negara. Norma  norma  tersebut  di  Indonesia dan  di  Nederland  hanya  dapat
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
diterapkan pada tindakan pemerintahan yang bersifat individual ( bechikking-beschikking dan  perbuatan  melawan  hukum, perjanjian-perjanjian)  dan  peraturan kebijaksanaan. Tetapi tidak diterapkan  atas  peraturan-peraturan umum  yang  bersifat  mengikat  yang berasal dari pemerintah. 4
4. Pembuktian
Undang-Undang menentukan
tentang luas pembuktian yang ada dalam Pasal 107 menyatakan: Hakim menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan (luas  pembuktian),  beban  pembuktian beserta  penilaian  pembuktian  dan  untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian.  Artinya  hakim  mula-mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi  keputusan  akhir  nanti.  Sesudah hakim  meneliti  menurut  keyakinannya fakta-fakta  mana  yang  dianggapnya sudah  cukup  pasti.  Kemudian  ia  melihat fakta-fakta  mana  saja  yang  masih  perlu dibuktikan.  Ini  semua  yang  dimaksud luas  pembuktian.  Dapat  diperkirakan dalam  praktek  nanti  fakta-fakta  itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak. 5
4 Ibid , hlm. 172.
5 Ibid , hlm. 190.
Pembagian  beban  pembuktian  itu merupakan  persoalan  yang  sulit.  Yang dimaksud  dengan  beban  pembuktian adalah  kewajiban  yang  dibebankan kepada kepada satu pihak untuk membuktikan  suatu  fakta  dimuka  hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini hakimlah yang menetapkan  sekalipun  sudah  tentu  para pihak juga dapat mengajukan usul-usulnya dan menawarkan diri untuk membuktikan hal-hal yang dapat mempengaruhi  putusan  akhir  kelak. Namun hakimlah yang melakukan pembagian beban pembuktian itu menurut  kriteria  tertentu.  Kewajiban untuk  membuktikan  itu  tidak  ada  pada para  pihak,  tetapi  barang  siapa  diberi beban membuktikan sesuatu dan ia tidak melakukannya akan menanggung resiko, bahwa  beberapa  fakta  yang  mendukung positanya  akan  dikesampingkan  dan dianggap  tidak  terbukti.  Jadi  beban pembuktian  itu  mengandung  resiko pembuktian. 6

## 1. Alat Bukti
Dalam  Pasal  100  disebutkan  alat bukti  yang  digunakan  dalam  Peradilan Tata Usaha Negara 7 , yaitu:
6 Ibid , hlm. 192.
7 Sumaryono  dan  Anna  Erliyana. Tuntunan Praktik  Beracara  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara, Jakarta: PT. Primamedia Pustaka-Gramedia, 1999, hlm. 70.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
1. Surat  atau  tulisan  sebagai  bukti terdiri  dari:  Akta  otentik,  Akta  di bawah  tangan  dan    Surat-surat bukan akta.
2. Keterangan ahli yaitu pendapat orang yang  diberikan  di  bawah  sumpah dalam  persidangan  tentang  hal  yang ia  ketahui  menurut  pengalaman  dan pengetahuannya.
3. Keterangan  saksi  dianggap  sebagai alat  bukti  apabila  keterangan  itu berkenaan  dengan  hal  yang  dialami, dilihat  dan  didengar  oleh  saksi sendiri.
4. Pengakuan para pihak yang bersengketa.
5. Pengetahuan  hakim  adalah  sesuatu yang  oleh  hakim  diketahui  dan diyakini kebenarannya.
6. Keadaan  yang  telah  diketahui  oleh umum tidak perlu dibuktikan.

## 2. Penilaian Atas Alat Bukti
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 dalam  Pasal  107  membatasi  kebebasan hakim dalam menilai suatu hasil pembuktian  dengan  ketentuan,  bahwa untuk  sahnya  pembuktian  itu  diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti (tentunya  telah  disebutkan  dalam  Pasal 100)  berdasarkan  keyakinan  hakim. Karena  masing-masing  alat  bukti  yang tersebut  dalam  Pasal  100  tersebut  sama derajat  bobotnya,  maka  yang  dimaksud dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  tersebut  yaitu  berupa  alat  bukti yang  tersebut  dalam  Pasal  tersebut. Sekalipun  ada  dua  alat  bukti  yang diajukan,  hal  itu  tidak  berarti  bahwa hakim  harus  menganggap  fakta  yang
dibuktikan  dengan  dua  alat  bukti  telah sah  terbukti.  Untuk  sahnya  pembuktian masih  diperlukan  adanya  keyakinan hakim  bahwa  fakta  yang  dibuktikan dengan  dua  alat  bukti  tersebut  benar adanya.
Jadi,  sebenarnya  walaupun  ada batasnya  tentang  jumlah  alat  bukti bahwa  harus  ada  dua  alat  bukti  dan macamnya  alat  bukti  yaitu  hanya alat-alat  bukti  yang  tersebut  di  dalam Pasal  100  saja  yang  dapat  diberikan suatu  nilai  pembuktian.  Namun  karena semua  itu  digantungkan  kepada  adanya keyakinan  hakim,  maka  sebenarnya hakim  juga  memiliki  suatu  ruang kebebasan  cukup  besar  pada  waktu  ia memberikan  nilai  pembuktian  pada alat-alat  bukti  yang  diajukan  dalam pemeriksaan. 8
3. Teori-Teori Pembagian Beban

## Pembuktian
Teori  Beban  Pembuktian  Afirmatif . Teori  ini  sesuai  dengan  adagium  “Ei Probtio  gui  dicit  negat”  artinya  beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang  mendalilkan  sesuatu,  bukan  yang mengingkari  sesuatu,  sekalipun  bahwa sesuatu  yang  negatif  seperti  yang  di dalilkan  itu  dalam  keadaan-keadaan
8 Indroharto, Op.Cit , hlm. 204.
tertentu  bukan  suatu  hak  yang  bisa terjadi.
Teori  Hukum  Subyektif .  Teori  ini lahir  dari  teori  beban  pembuktian afirmatif  dan  berpangkal    pada  dalil bahwa  beban pembuktian  itu seharusnya diletakkan  pada  pihak  yang  meminta kepada  hakim  agar  hak  subyektif  yang didalilkannya diakui. Jadi siapa berdasarkan suatu hak subyektif menuntut  sesuatu  dan  hal  itu  disangkal oleh  pihak  lawannya,  maka  yang menuntut sesuatu tersebut harus membuktikan fakta-fakta yang melahirkan  hak  subyektifnya  tersebut. Teori  ini  sulit  untuk  diterapkan  dalam praktek, karena pengertian hak subyektif itu  sulit  rumusannya.  Lagi  pula  teori  ini dapat  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak adil apabila pihak-pihak penggugatan itu lalu  dibebaskan  sama  sekali  mengenai pembuktian tentang terdapatnya fakta-fakta  yang  bersifat  mengganggu atau membatalkan hukum tersebut.
Teori  Hukum  Obyektif. Beban pembuktian  tentang  fakta-fakta  yang dapat  disimpulkan  dari  hukum  obyektif (yang termuat
dalam peraturan-peraturan, pengecualian-pengecualian, peraturan-peraturan pokok maupun peraturan  –peraturan  tambahan)  yang
mempunyai  akibat  hukum  secara  positif maupun  negatif  itu ada pada para pihak. Menurut teori ini setiap kali hakim harus meneliti dalam peraturan hukum material  yang  diterapkan  unsur-unsur apa  saja  yang  harus  ada  agar  dapat menimbulkan akibat hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat.
Teori  Keadilan. Teori  ini  akan memberikan jawaban umum atas pertanyaan:  bagaimana harus  melakukan pembagian  beban  pembuktian?  Jadi setiap  kali  akan  melakukan  pembagian beban pembuktian, hakim memperhatikan  keadaan-keadaan  yang ada  secara  konkret  dalam  pemeriksaan dan  atas  dasar  keadaan-keadaan  yang nyata itu ia melakukan pembagian beban pembuktian.Beban pembuktian mengenai  suatu  fakta  akan  diletakkan pada pihak yang paling sedikit diberatkan oleh pembebanan pembuktian tersebut.  Kelemahan  teori  ini  berupa ketidakpastian  bagi  para  pihak  untuk menyiapkan  diri  tentang  apa  saja  yang harus  dibuktikan  dalam  proses  dan  juga bagi  hakim  sendiri  teori  ini  tidak memberikan  suatu  pedoman,  karena keadilan  itu  merupakan  pengertian  yang samar. 9
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357

## B. Pembuktian Sengketa Tata Usaha Negara
Salah  satu  hal  yang  paling  penting yang  harus  dilakukan  hakim  dalam pemeriksaan  sengketa  tata  usaha  negara adalah  pembuktian . Mengenai  luas pembuktian Undang-Undang hanya menentukan  dalam  Pasal  107,  bahwa Hakim  menentukan  apa  yang  harus dibuktikan  (luas  pembuktian),  beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
Pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, model  pembuktiannya  yakni  kebenaran formil  mengacu  pada  objek  sengketa, yakni  putusan  pejabat  yang  merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran  materiil,  yakni  memotret  dan memperhatikan  proses  terjadinya,  atau timbulnya  objek  gugatan  tata  usaha negara itu. 10
Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian.  Artinya  hakim  mula-mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi  keputusan  akhir  nanti.  Sesudah hakim  meneliti  menurut  keyakinannya
10 Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan , Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 175
fakta-fakta  mana  yang  dianggapnya sudah cukup pasti. Kemudian ia melihat-fakta-fakta  mana  saja  yang masih  perlu  dibuktikan.  Ini  semua  yang dimaksud luas pembuktian. Dapat diperkirakan dalam praktek nanti fakta-fakta  itu  mula-mula  diajukan dalam  proses  persidangan  oleh  para pihak. 11
Dalam  pasal  53  ayat  (2)  huruf  a, b dan c UU No. 5 tahun 1986 dijelaskan bahwa: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
a. Keputusan  yang  digugat  itu bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha
Negara pada
waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
c. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah  mempertimbangkan  semua kepentingan  yang  terkait  dengan keputusan  itu  seharusnya  tidak
11 Ibid , hlm. 190.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
sampai
pada pengambilan keputusan tersebut. Maksud  dari  pasal  ini  adalah mengenai  dasar  gugatan  yang  pada dasarnya adalah :
1) Apakah  keputusan  itu  bertentangan dengan undang-undang;
2) Wewenang  yang  digunakan  oleh Pejabat TUN;
3) Menyangkut kepentingan para pihak.
Alasan-alasan yang dapat digunakan
untuk menggugat tersebut juga merupakan  dasar  (kriteria  atau  ukuran) untuk  menguji  bagi  hakim  TUN  pada waktu  memulai  apakah  keputusan  TUN yang  disengketakan  itu  melawan  hukum atau tidak. 12
Sesuai  dengan  maksudnya  yang pada  dasarnya  alasan  gugatan  awal  dari pelaksanaan  proses  pembuktian  yang dijalankan dipersidangan dengan melihat pada dasar gugatan yang ada dalam surat gugatan tersebut diterima atau tidak.
Hukum  acara  tata  usaha  negara menetapkan  tiga  aspek  yang  berkaitan dengan  proses  pembuktian,  yaitu:  alat bukti,  beban  pembuktian  dan  penilaian atas  alat  bukti.  Aspek-aspek  inilah  yang mendukung  proses  pembuktian  yang dijalankan  di  persidangan  sengketa TUN.

## 1. Alat Bukti
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 menetapkan  macam-macam  alat  bukti yang  dapat  digunakan  dalam  Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
(1) Surat  atau  Tulisan.  Diatur  dalam pasal  101  yang  menyebutkan  bahwa surat  atau  tulisan  itu  terdiri  dari  tiga jenis, yaitu
a. Akta otentik. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :
- Kekuatan  Pembuktian  formil membuktikan antara pihak bahwa mereka  sudah  menerangkan  apa yang ditulis dalam akta tersebut. - Kekuatan  Pembuktian  materill membuktikan antara pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut  dalam  akta  itu  telah terjadi.
- Kekuatan mengikat membuktikan antara pihak bahwa pada  tanggal  tersebut  dalam  akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum tadi  dan  menerangkan  apa  yang ditulis dalam akta tersebut.
b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang  dibuat  dan  ditanda  tangani oleh  pihak  yang  bersangkutan dengan maksud untuk
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
dipergunakan  sebagai  alat  bukti tentang peristiwa  yang tercantum di dalamnya.
c. Surat-surat  lainnya  yang  bukan akta  yang  akan  dijadikan  alat bukti dalam proses pemeriksaan. Dalam  prakteknya  nanti  yang  akan banyak diajukan adalah surat-surat resmi ataupun  tidak  resmi  (dibawah  tangan) yang terutama merupakan unsur rangkaian  dilahirkannya  keputusan  yang sedang  digugat.  Dari  surat  tersebut  akan tampak  apakah  pengeluaran  keputusan yang  bersangkutan  itu  telah  terjadi menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.
Surat  yang  berasal  dari  tergugat biasanya  merupakan  surat  resmi  bukan akta  otentik  yang  dapat  kita  sebut  surat jawaban  yang  ada  kaitannya  dengan perkara  yang  diperiksa.  Diantaranya meliputi  surat-surat  jawaban  dari  pihak tergugat yang merupakan alat bukti yang digunakan  untuk  memberikan  jawaban terhadap  apa  yang  digugat  dan  untuk memberikan  suatu  kekuatan  tambahan pada  surat  gugatan  yang  digugat  oleh para penggugat tersebut.
Sedangkan yang diajukan penggugat merupakan  surat-surat  yang  berkaitan dengan  apa  yang  digugatnya,  artinya
surat-surat  yang  diajukan  sebagai  alat bukti itu merupakan hal yang memberikan kekuatan terhadap alasan-alasan  yang  terdapat  pada  surat gugatannya.
Pada  dasarnya  setiap  surat  yang diajukan sebagai alat bukti ini mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang berbeda sesuai dengan hal yang dijelaskannya  dalam  surat  tersebut.  Hal ini  berkaitan  dengan  penilaian  yang diberikan  oleh  seorang  hakim  terhadap alat bukti surat tersebut yang mana dapat memberikan titik terang terhadap penyelesaian suatu sengketa.
(2) Keterangan Ahli Mengenai alat bukti keterangan ahli diatur dalam pasal 102 yang menyatakan:
1. Keterangan  ahli  adalah  pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah  dalam  persidangan  tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
2. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai  saksi  berdasarkan  pasal  8 tidak memberikan keterangan ahli.
Apabila  seorang  hakim  berpendapat bahwa  suatu  perkara  akan  lebih  terang dengan  mendengar  pendapat  seorang saksi  ahli,  hakim  harus  memanggil kemuka  sidang  seorang  ahli  baik  atas
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
permintaan  kedua  pihak  maupuan  atas kehendak  hakim  sendiri.  Sifat  dan keterangan  seorang  saksi  ahli  berlainan dengan  sifat  keterangan  seorang  saksi.
Keterangan  ahli  ialah  keterangan  pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu  hakim  dalam  pemeriksaan guna  menambah  pengetahuan  hakim sendiri . Saksi  memberikan  keterangan kenyataan  dari  suatu  peristiwa  yang diketahui  sendiri  oleh  saksi,  sedangkan saksi  ahli  memberikan  pendapatnya mengenai  suatu  peristiwa  yang  perlu diketahui hakim untuk mengambil keputusan. 13
Mengenai  saksi  ahli  ini  artinya seorang  yang  dipanggil  sebagai  saksi ahli harus memberikan keterangan sesuai dengan  hal  yang  diyakini  menurut pengalaman  dan  pengetahuannya  yaitu hal  yang  ia  berikan  sebagai  keterangan itu  memang  telah  memahami  dann mengerti hal tersebut dan dapat memberikn  pengertian  dan  keterangan yang  jelas  mengenai  hal  yang  diminta dalam  pemeriksaan.  Ia  juga  dapat mengemukakan menurut pengetahuannya  yang  baik  pendapatnya mengenai materi yang ditelitinya, termasuk disini adalah  mereka  yang ahli
13 Fence M. Wantu . Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Reviva Cendekia, 2014, hlm. 73.
dalam  suatu  bidang  tertentu  misalnya ahli  kedokteran,  ahli  perburuhan,  ahli bahasa dan ahli-ahli dibidang lainnya.
(3) Keterangan Saksi
Mengenai  alat  bukti  keterangan saksi  pasal  104  menentukan  bahwa: Keterangan  saksi  dianggap  sebagai  alat bukti  apabila  keterangan  itu  berkenaan dengan  hal  yang  dialami,  dilihat,  di dengar oleh saksi sendiri.
Keterangan terbesar dalam keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan  dimuka  pemeriksaan  hakim dan dibawah sumpah, dalam keadaan itu seorang saksi dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh semua pihak.  Pendengaran  saksi  ini  termasuk pada saat pemeriksaan persiapan.
Pada  dasarnya  setiap  orang  dapat diajukan  sebagai  saksi  namun  dalam Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengenai orang-orang  yang  tidak  boleh  di  dengar keterangannya  sebagai  saksi  yang  diatur dalam pasal 88 yaitu:
a. Keluarga  sedarah  atau  semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau  kebawah  sampai  dengan  derajat kedua  dari  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
b. Istri  atau  suami  sah  dari  salah seorang  pihak  yang  bersengketa meskipun sudah bercerai.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
c. Anak yang belum berusia 17 tahun.
d. Orang yang sakit ingatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Hakim  pada  PTUN  Palembang, keterangan saksi ini dimasukan ke dalam berita acara persidangan dan ini berkaitan dengan penilaian hakim terhadap  saksi-saksi  yang  dihadirkan selama pemeriksaan perkara. Permintaan untuk  untuk  didengarnya  seorang  saksi itu  dapat  ditolak  oleh  ketua  sidang apabila pendengaran saksi yang bersangkutan  itu  akan  mengganggu jalannya  persidangan.  Namun  apabila seseorang telah ditunjuk sebagai seorang saksi maka terhadap orang tersebut wajib datang ke persidangan untuk di memberikan  keterangan  sesuai  dengan hal  yang  diketahuinya.  Karena  pada prinsipnya  dalam  proses  Peradilan  Tata Usaha  Negara  tidak  dikenal  masalah ketidakmampuan  untuk  bertindak  di sebagai saksi.
(4) Pengakuan Para Pihak yang Bersengketa Pasal 105 menentukan bahwa pengakuan  para  pihak  (yang  diberikan dimuka  hakim)  tidak  dapat  ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim yang bersangkutan.
Keterangan-keterangan yang diberikan para pihak itu umumnya dapat merupakan garis penuntutan untuk mencari  kejelasan  lebih  lanjut  mengenai fakta-fakta  tertentu.  Pengakuan  para pihak  ini  berkaian  dengan  apa  yang diminta oleh ketua sidang ataupun suatu jawaban yang ia berikan unuk menerangkan tentang hal  yang berkaitan dalil  dalam  pernyataannya.  Dari  pihak penggugat  berupa  pernyataan  yang berkaitan  dengan  surat  gugatannya sedangkan dari pihak tergugat merupakan  pengakuan  yang  ia  berikan dengan apa yang digugatkan terhadapnya.  Pengakuan  para  pihak  ini tertuang dalam replik yang diajukan oleh penggugat  pada  dalil-dalil  gugatannya dan  duplik  yang  merupakan  dalil jawaban  atau  bantahan  dari  pihak tergugat. 14
Undang-undang tidak mengatur secara  terperinci  mengenai  hak-hak  dan kewajiban  para  pihak,  karena  menurut asasnya jalannya acara dalam praktek itu diserahkan  sepenuhnya  kepada  kearifan majelis yang memimpin jalannya persidangan  namun  terhadap  alat  bukti yang  dibebankan  oleh  hakim  kepada kedua  pihak  yang  bersengketa  dimana
14 Abdullah Rozali, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
yaitu hakim menuju terhadap suatu pihak untuk  memberikan  keterangan  terhadap hal yang dikendalikannya. Pada dasarnya pengakuan para pihak ini harus didukung oleh  alat  bukti  yang  lain.  Misal,  sebuah pernyataan  mengenai  kepemilikan  tanah harus  pula  disertai  dengan  bukti  seperti sertifikat  tanah  tersebut  atas  namanya. Sedngkan  yang  dilakukan  oleh  tergugat biasanya berupa penolakan yang ditujukan  kepada  hal  yang  digugat  oleh penggugat  yang  dapat  pula  berupa eksepsi  yang  diajukan  dalam  proses pemeriksaan.
(5) Pengetahuan Hakim Pengetahuan hakim
adalah pengetahuan  yang  oleh  hakim  yang bersangkutan  diketahui  dan  diyakini kebenarannya.  Salah  satu  daripadanya adalah  hal-hal  yang  terjadi  selama pemeriksaan  oleh  hakim  tersebut  atau hakim  lain  yang  ditunjuknya,  seperti hasil  pemeriksaan  setempat.  Selanjutnya dalam  kelompok  pengetahuan  hakim adalah termasuk pula barang-barang dan orang-orang  yang  diajukan  sebagai  alat bukti,  karena  ada  kalanya  hakim  yang memeriksa  menganggap  bahwa  suatu barang  atau  orang  yang  ditunjukkan dimuka  pemeriksaan  itu  mempunyai nilai yang penting.
Mengenai alat bukti pengetahuan hakim,  pasal  106  menentukan  bahwa: Pengetahuan  hakim  adalah  hal  yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
Pengetahuan  hakim  berkaitan  erat dengan  penilaian  yang  diberikan  hakim terhadap proses pemeriksaan guna pengambilan  keputusan.  Artinya  hakim mengetahui dan meyakini suatu hal yang berkaitan  dengan  sengketa  tersebut  dan dapat  ia  gunakan  sebagai  alat  bukti untuk mencari titik terang atau penyelesaian terhadap suatu sengketa.
(6) Keadaan  yang  Telah  Diketahui  oleh Umum
Pada  prinsipnya  memang  semua fakta-fakta  yang  disengketakan  yang nantinya  akan  menjadi  dasar  putusan hakim  itu  harus  dibuktikan.  Namun  ada fakta-fakta  tertentu  yang  dikecualikan dari berlakunya prinsip tersebut, yaitu:
a. Fakta-fakta  yang  telah  diketahui secara  umum,  misal  sebuah fasilitas umum yang telah diketahui keberadaannya.
b. Hal-hal yang menurut pengalaman  umum  selalu  terjadi suatu  sebab  itu  akan  dianggap sebagai  suatu  sebab  kejadian, misalnya  sebuah  peluru  yang ditembakkan kepada seorang
tentu  akan  membahayakan  jiwa korban,  hal  ini  tidak  perlu dibuktikan lagi.
c. Fakta-fakta prosedural yang terjadi selama pemeriksaan,
hakim tidak memerlukan pembuktian dalam proses tersebut,  misal  seseorang  yang sudah  pernah  di  dengar  sebagai saksi  tidak  perlu  dihadirkan kembali.
d. Eksistensi  hukum  tidak  perlu dibuktikan  lagi,  karena  hakim selalu  dianggap  mengetahui  apa hukumannya.
Keadaan  yang  telah  diketahui  oleh umum  ini  tidak  perlu  dibuktikan  karena hukum beranggapan bahwa semua pihak telah mengetahui keadaan tersebut sebagaimana telah diketahui oleh umum. Jadi  terhadap  keadaan  ini  apabila terdapat  pada suatu sengketa  maka tidak perlu lagi diberikan pembuktiannya. 2. Beban Pembuktian
Pembagian beban pembuktian dalam  proses  Peradilan  Tata  Usaha Negara  ini  dapat  diterapkan  beberapa pangkal tolak sebagai berikut:
a. Pengumpulan bahan-bahan pembuktian  itu  dilakukan  baik  oleh pihak-pihak maupun pengadilan sendiri.
b. Para  pihak  itu  memang  berwenang untuk  membuktikan  sesuatu,  namun ia tidak otomatis wajib membuktikan dalil-dalilnya. Mereka dapat menyerahkan dokumen-dokumen, membawa  saksi-saksi  sendiri  untuk didengar. Hakim seharusnya meluluskan usaha pembuktian mereka  itu,  kecuali  kalau  demi kepentingan  tertib  beracara  tidak mengijinkannya  atau  kalau  hal  itu tidak ada manfaatnya untuk menjamin perkaranya.
c. Pengadilan dapat membebankan permbuktian seluruhnya atau sebagian  kepada  para  pihak  dan sebagian  lagi  dapat  ia  cadangkan untuk  dicari  kebenarannya  oleh pengadilan  sendiri.  Pengadilan  dapat meminta keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai suatu hal yang belum jelas. Dalam tingkat pemeriksaan  persiapanpun  hakim sudah  dapat  memerintahkan  untuk memanggil  pihak-pihak,  saksi-saksi atau  saksi  ahli  untuk  diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.
d. Apabila  hakim  berpendapat  bahwa pembuktian  mengenai  sesuatu  itu tidak  akan  dilakukan  sendiri,  maka
hal  itu  dapat  ia  bebankan  kepada para pihak.
e. Cara pembebanan pembuktian kepada  para  pihak  itu  oleh  hakim perlu  dalam  bentuk  putusan  sela (interlocutoir) pembebanan pembuktian  itu  dapat  dilihat  pada pertanyaan-pertanyaan  hakim  untuk memperoleh  keterangan-keterangan lebih  lanjut  mengenai  suatu  hal. Apabila  hal  itu  ia  lakukan  semasa waktu persiapan pemeriksaan (sebelum pemeriksaan dimuka sidang  umum),  maka  para  pihak dapat  mempersiapkan  diri  dalam usaha  pembuktian  yang  akan  ia lakukan. 15
Mengenai  cara  pembagian  beban pembuktian  dalam  prakteknya  nanti  hal itu diserahkan pada hakim yang bersangkutan.  Dengan  melihat  situasi perkaranya dialah yang dapat menentukan  bagaimana  adilnya  dan bagaimana penanganannya.
Undang-undang  tidak  mengatur tentang  pembagian  beban  pembuktian. Namun  pada  dasarnya  pembagian  beban pembuktian  itu  diberikan  kepada  hakim untuk  menentukan  kepada  siapa  beban pembuktian  itu  akan  ia  bebankan,  yang pada  dasarnya  dalam  hukum  Peradilan
15 Indroharto, Op.Cit , hlm. 195.
Tata Usaha Negara itu beban pembuktian biasanya dibebankan kepada kedua belah pihak, karena dalam  hukum Peratun ini setiap pihak akan mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu hal yang  ia  dalilkan  pada  saat  pemeriksaan dipersidangan.
Beban pembuktian ini berupa kewajiban dari para pihak yang bersengketa  dengan  alat-alat  bukti  yang dapat  ia  ajukan  dipersidangan  untuk membuktikan suatu fakta dimuka hakim.
Beban pembuktian yang dibebankan kepada pihak penggugat biasanya berkaitan  dengan  hal-hal  yang  tertuang dalam  surat  gugatannya,  artinya  seorang penggugat wajib membuktikan alasan-alasan  yang  ada  dalam  surat gugatannya  dengan  cara  menghadirkan alat  bukti  yang  dibutuhkan  berkaitan dengan alasan-alasan gugatan tersebut.
3. Penilaian Atas Alat Bukti
Setelah proses pemeriksaan berlangsung  dan  semua  alat  bukti  yang berkaitan dengan sengketa tersebut maka tibalah  saatnya  pada  proses  penilaian terhadap  alat-alat  bukti  tersebut,  hal  ini berkaitan dengan penilaian yang diberikan  hakim  pada  alat-alat  bukti tersebut.
Undang-undang  dalam  pasal  107 membatasi  kebebasan  hakim  dalam
menilai  suatu  hasil  pembuktian  dengan ketentuan bahwa untuk sahnya
pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  (alat bukti  yang  terdapat  dalam  pasal  100) berdasarkan  keyakinan  hakim.  Karena masing-masing  alat  bukti  yang  tersebut dalam  pasal  100  itu  sama  derajat bobotnya,  maka  yang  dimaksud  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut  yaitu  berupa  alat  bukti  berupa alat  bukti  yang  terdapat  dalam  pasal tersebut.  Sekalipun  ada  dua  alat  bukti yang  diajukan  itu  tidak  berarti  bahwa hakim  harus  menganggap  fakta  yang dibuktikan  dengan  dua  alat  bukti  itu telah  sah  terbukti.  Karena  untuk  sahnya oembuktian  masih  diperlukan  adanya keyakinan  hakim  bahwa  fakta  yang dibuktikan dengan dua alat bukti tersebut benar adanya.
Dalam  teorinya  masing-masing  alat bukti  yang  tersebut  dalam  pasal  100  itu sama  bobot  nilainya.  Namun  pada dasarnya setiap alat bukti itu mempunyai nilai pembuktian yang berbeda satu sama lain.  Jadi  bagaimanapun  cara  penilaian hakim  mengenai  nilai  bobot  pembuktian suatu  alat  bukti  yang  diajukan  di  muka pemeriksaan,  hal  itu  tidak  berarti  bahwa hakim  pada  waktu  melakukan  penilaian hasil pembuktian itu semata-mata
mendasarkan keyakinan hatinya. Ia tidak dapat mensyaratkan bahwa suatu pembuktian  itu  harus  sempurna  tanpa kekurangan sesuatu sama sekali.
Sebenarnya  walaupun  ada  batasan tentang  jumlah  alat  bukti  bahwa  harus ada  dua  alat  bukti  dan  macamnya  alat bukti  yang  tersebut  dalam  pasal  100  aja yang  tidak  dapat  diberikan  suatu  nilai pembuktian,  namun  karena  semua  itu diagantungkan kepada adanya keyakinan hakim,  artinya  alat  bukti  yang  berupa pengetahuan hakim dapat pula mendukung  dalam  proses  penilaian terhadap  alat  bukti  karena  termasuk dalam  pengetahuan  hakim  adalah  semua hal  yang  terjadi  dalam  pemeriksaan  dan persidangan,  maka  sebenarnya  hakim juga  memiliki  suatu  ruang  kebebasan yang  cukup  besar  pada  waktu  ia memberikan  nilai  pembuktian  pada alat-alat  bukti  yang  diajukan  dalam pemeriksaan.
Menilai  suatu  alat  bukti  berarti menilai  bobot  yang  ada  pada  alat  bukti tersebut  dan  kekuatan  pembuktian  yang diberikan  oleh  alat  bukti  itu,  artinya suatu  alat  bukti  yang  diajukan  nantinya akan  mempunyai  nilai  pembuktian  yang berkaitan  dengan  suatu  fakta  yang  di dalilkan oleh suatu pihak yang bersengketa. Penilaian atas alat bukti  itu
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
berkaitan  dengan  hal  pertimbangan  dan kesimpulan  yang  termuat  pada  bagian putusan  yaitu  sebelum  menjatuhkan putusan majelis telah melakukan pertimbangan terhadap jalannya pemeriksaan  dan  telah  menyimpulkan semua  hal-hal  yang  berkaitan  dengan proses pemeriksaan.
Pada  umumnya  hakim  itu  dalam penilaian  tidak  akan  membatasi  dari fakta-fakta  yang  dikemukakan  para pihak sebab  ia bersifat aktif dan  lijdelijk seperti  pada  hakim  perdata.  Hakim bertanggungjawab sendiri dalam penentuan  apakah  keputusan  hukum yang  digugat  itu  bersifat  melawan hukum  atau  tidak.  Hal  ini  terutama mengenaii  fakta-fakta  yang  oleh  hakim sendiri  dianggap  relevan  untuk  putusan akhir  yang  harus  ia  keluarkan  nanti. Kalau peraturan dasar itu harus diterapkan, maka hakim harus menetapkan  fakta-fakta  yang  berkaitan dengan  kerangka  peraturan  tersebut, sekalipun  fakta-fakta  tersebut  tidak dikeluarkan oleh para pihak.
Kadang-kadang  selama  proses  nanti akan  timbul  fakta-fakta  yang  tidak disinggung  oleh  para  pihak  namun mempunyai  arti  yang  menentukan  bagi
putusan  akhir  yang  akan  diputuskan hakim. 16
Alat-alat  bukti  baik  surat-surat, saksi-saksi  yang  dihadirkan  maupun pengakuan  dari  kedua  belah  pihak  maka hakim telah melakukan penilaian melalui pengujian  terhadap  kedua  alat  bukti  ini. Pengujian  ini  dilakukan  selama  proses pemeriksaan  berlangsung  dipersidangan itu  hanya  semata-mata  bagi  hukumnya saja.
Pengujian  dari  segi  hukum  itu meliputi unsur-unsur pokok, yaitu:
a. Pengujian  mengenai  wewenang Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan  keputusan  yang disengketakan.
b. Pengujian  yang  bersifat  forma, yaitu  yang  berkaitan  dengan  soal apakah  pembentukan  keputusan tersebut  telah  menurut  prosedur yang ditentukan atau tidak.
c. Pengujian  yang  bersifat  formal yang  menyangkut  soal  rumusan dalam keputusan itu sendiri, yaitu apakah  rumusan  dalam  putusan itu  sudah  cukup  jelas  dan  tidak bersifat dubieus.
d. Pengujian  secara  material,  dalam arti  apakah  isi  dari  keputusan
16 Indroharto, Op.Cit , hlm. 191.
yang  disengketakan  itu  telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku. 17
Dalam  hal  pengujian  dari  segi hukum  ini  hakim  melakukan  terhadap pengakuan tergugat melalui surat yang ia keluarkan, pokok surat yang disengketakan  yaitu  menilai  apakah hal-hal  yang digugat itu telah sesuai dan apakah  memang  suatu  surat  keputusan yang digugat itu memang telah menyalahi atauran yang berlaku.
Terhadap  penilaian  alat  bukti  ini maka  hakim  selaku  ketua  majelis persidangan mempunyai kebebasan yang cukup  luas  dengan  berpegang  pada  hal yang  terjadi  selama  pemeriksaan  dan keyakinan  yang  dimiliki  hakim  untuk menilai apakah alat bukti yang dihadirkan mempunyai nilai bobot pembuktian  yang  diharapkan  oleh  pihak yang mengajukannya.
Penilaian atas alat bukti ini berkaitan  terhadap  proses  pemeriksaan secara  keseluruhan,  karena  hal-hal  yang terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung  merupakan  penunjang  guna proses  pengambilan  keputusan  yaitu keaktifan  hakim  diperlukan  guna  lebih mudah mencari titik terang karena hakim dianggap mengetahui secara jelas
17 Ibid , hlm. 168.
fakta-fakta hukum yang harus dibuktikan dan  mempunyai  bobot  pembuktian  lebih dari setiap alat bukti yang dihadirkan.

## III. PENUTUP
Proses  pembuktian  di  persidangan dalam  sengketa  PTUN  berpegangan pada ketentuan Pasal 107 yang menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan, beban  pembuktian  beserta  penilaian pembuktian. Sahnya pembuktian diperlukan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  berdasarkan  keyakinan  hakim. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah menetapkan  alat-alat  bukti  yaitu:  surat atau tulisan,  keterangan  ahli,  keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan  hakim  dan  keadaan  yang telah  diketahui  oleh  umum  tidak  perlu dibuktikan.  Semua  alat  bukti  memiliki nilai  atau  bobot  pembuktian  yang berbeda ketika diajukan dalam persidangan  mengenai  pembagian  beban pembuktian  yang  pada  pelaksanaannya setiap pihak mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, dengan menghadirkan  alat-alat  bukti  ataupun fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan  hal yang  dibebankan  untuk  dibuktikan. Sedangkan  penilaian  atas  alat  bukti berkaitan  dengan  penilaian  atas  hasil pembuktian  secara  keseluruhan  dimana
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
seorang  hakim  mempunyai  kebebasan menilai  alat  bukti  yang  diajukan  dengan berpegang  bahwa  alat  bukti  tersebut yang  memberikan  petunjuk  terhadap penyelesaian  sengketa,  sehingga  hakim pada  saat  melakukan  penilaian  hasil suatu pembuktian tidak hanya semata-mata berdasarkan
pada keyakinannya tapi didukung bukti lainnya.
Diharapkan selama proses pemeriksaan  berlangsung  bagi  para pihak  maupun  kuasa  hukumnya  dapat hadir  di  persidangan  dan  memberikan bukti-bukti  yang  dibutuhkan  oleh  hakim guna  penyelesaian  sengketa,  karena dalam  undang-undang  Peratun  telah ditetapkan  macam-macam  alat  bukti yang  berkaitan  dengan  sengketa  TUN. Sebaiknya  dalam  hal  pembagian  beban pembuktian, hakimlah yang harus menetapkannya,  karena  hakim  yang menentukan  jalannya  sidang  namun terhadap  para  pihak  yang  diberi  beban pembuktian ini kirannya dapat melaksanakannya dengan mengemukakan  fakta-fakta  dan  alat-alat bukti  yang  berkaitan  dengan  hal-hal yang didalilkan oleh para pihak tersebut. Karena  suatu  pihak  yang  mendalilkan atau  mempunyai  kepentingan  harus dapat  membuktikannya.  Hal  ini  guna
memberikan petunjuk agar hakim mengetahui hal-hal yang harus dibuktikan  baik  oleh  pihak  penggugat dan  pihak  tergugat.  Hendaknya  juga hakim  pada  waktu  menilai  alat  bukti selama proses pembuktian kiranya dapat mempergunakan  keyakinannya  secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Rozali, Hukum Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Jakarta: Rajawali Press, 1990. Amrah  Muslimin, Beberapa  Asas  dan
Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum
Administrasi ,  Bandung:  Alumni,
1985.
Fence M. Wantu, Hukum Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Jakarta: Reviva Cendekia, 2014.
Fatimah Achyar, Selintas tentang Undang-Undang  Peradilan  Tata Usaha Negara, Jakarta:  Mahkamah Agung RI. Direktur TUN, 1989. Indroharto, Usaha-Usaha  Memahami Undang-Undang  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1996.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Johansyah, Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Halaman 336-357
Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian
Keadilan ,  Depok:  PT  RajaGrafindo
Persada, 2018.
Sumaryino dan Anna Erliyana, Tuntunan Praktik  Beracara  di  Peradilana
Tata  Usaha  Negara, Jakarta:  PT.
Primamedia Pustaka-Gramedia,
1999.
C.S.T. Kansil. Ilmu Negara , Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2004.
Victor Situmorang dan Soedibyo,
Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha
Negara, Jakarta:  Rineka  Cipta,
1992.
Widipto Setiadi, Hukum Acara
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,
Suatu  Perbandingan ,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 1995.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.