## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG
Poni Sukaesih Kurniati 1 , Ranti Tri Gislawati 2 , Faiza Nur Safitri 3 ,
Arijal Julhaijan Lutpi 4
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia 1,2,3,4
E-mail: rantitrigislawati23@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kota Bandung. Metode yang diambil menggunakan  data  sekunder  diambil  dari  jurnal-jurnal  terdahulu,  buku-buku, artikel,  skripsi,  tesis,  disertasi  dan  berita  di  internet  yang  pernah  di  teliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  nya  studi  pustaka  atau literature review. Hasil dari penelitian ini adalah E-Government di Kota Bandung layanan sistem informasi nya sudah cukup baik akan tetapi ditinjau dari indikator sumber daya dan disposisi masih kurang. Dampaknya pelayanan di Kota Bandung sekurang-kurang  nya  menjadi  efektif  dengan  adanya  kebijakan  e-Government. Kesimpulannya  bahwa  perkembangan  E-Government  di  Kota  Bandung  dalam layanan  sistem  informasi  nya  sudah  cukup  baik  akan  tetapi  perlu  di  perhatikan kembali  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  cara menggunakannya.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Government, Pelayanan Publik

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  implementation  of  e-Government policies in improving the quality of public services in Bandung City. Methods taken using secondary data taken from previous journals, books, articles, theses, theses, dissertations and news on the internet that have been researched using a qualitative approach with the method of literature study or literature review. The results of this study are E-Government in Bandung City, its information system services are quite good  but  in  terms  of  resource  indicators  and  disposition  are  still  lacking.  The impact is that services in the city of Bandung have become at least effective with the e-Government policy. The conclusion is that the development of E-Government in Bandung City in its information system services is quite good but it needs to be noted again that there are still many people who do not know how to use it.
Keywords: policy implementation, E-Government, Public Service

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)

## PENDAHULUAN
Berdasarkan temuan penelitian yang  dilakukan  oleh  Ota,  2019.  Di
Disdukcapil  di  Kota  Bandung, ditemukan bahwasanya implementasi E-Government masih kurang digemari separuh masyarakat Kota bandung pada saat  pengurusan data  kependudukan.  Permasalahan itu  menurut  pendapat  ditimbulkan karena  ketidak  tahuan  masyarakat juga  kurangnya  keterlibatan  dalam penggunaan  sistem  baru  atau  e- administrasi. Dalam hal ini, sehingga dari  masyarakat  tidak  begitu  aktif saat  mengimplementasikan  layanan e-governance tersebut.  Sedangkan prinsip e-Government sendiri mendukung  pelayanan  publik  agar lebih efektif dan efisien tetapi karena kurang  nya  keterlibatan  masyarakat di dalamnya e-Government ini tidak berjalan dengan semestinya (Ota, N.
J. 2019) Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Setiyaningrum  dan Sumaryadi,  2020.  Memperlihatkan bahwasanya implementasi e- Government untuk  menambah  mutu pelayanan  publik  di  Kota  Bandung yang  belum  maksimal.  adanya fasilitas  alat  yang  menyatu,  namun penerapan  pemasyarakatan  tidak menyeluruh
dikalangan masyarakat.  Terdapat  laporan  dari masyarakat  tentang  permohonan Lapor,  terutama  tentang  minimnya mutu pelayanan akibat dari lambannya prosedur review data asal
terkait izin usaha diunggah ke sistem, tidak diproses lima  hari pengajuan permohonan
(LAPOR) (Setianingrum, Sumaryadi, Wargadinata, 2020) Berdasarkan penelitian E- Government  yang dilakukan oleh  Latif,
Saadahd dan Arsalan, 2019. Pada hal ini e- budgeting , Kota Bandung telah memberikan  informasi  yang  terbuka mengenai usulan anggaran, dan pelaksanaan  anggaran.  Semua  informasi ini tersedia lengkap dan mudah diakses di halaman  https://bandung.go.id/  dibagian transparansi ekonomi. Bagian penting yang tidak  terdapat  pada  halaman  ini  adalah informasi  tentang  hasil  pemeriksaan  yaitu hasil  audit.  (Latif,  D.  V.,  Saadahd,  S.,  & Arsalan, S. 2019).
Mendasar pada hasil penelitian yang sudah  dilakukan  oleh  Anisah,  Halimah  & Bonti,  2023.  bisa  diambil  kesimpulan bahwasanya program e-RK yang diimplementasikan oleh Pemkot Bandung, masih  belum  berhasil  dengan  semestinya.
dikarenakan beberapa unsur yang membantu berhasil jalannya E-
Government belum diketahui. Dikarenakan aspek  information  and  maintenance, supervisor tidak secara langsung menerima karyawan  sebagai  pengguna  masukan (feedback)  untuk  memberikan  kontribusi guna  peningkatan  kualitas  pengelolaan aplikasi  e-RK  secara  elektronik.  Terkait teknologi informasi, perangkat lunak yang digunakan  belum  matang  dalam  hal ketersediaan perangkat, dan unsur pelindung  yang  dipakai  semuanya  belm bisa  semuanya  melindungi  keamanan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
informasi data  di aplikasi e- RK. (Anisah, N. N., Halimah, M., & Bonti, B. 2023). Berdasarkan data hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh Andrian, 2019. Di Kelurahan Kecamatan  Coblong  Kota  Bandung dijumpai sebetulnya efektivitas pengimplementasian e-Government dari  unsur  SDM  masih  tergolong kurang. Bisa dilihat dari indikatornya: Belum jelasnya implementasi  e-government  tidak sesuai  harapan,  masih  ada  kendala. Para  peneliti  menyimpulkan  bahwa ini  disebabkan  oleh  hal-hal  berikut: Kurangnya pengawasan oleh
pengurus  desa  Sadang  Serang,  akibatnya aparatur  tak  diperhartikan.  Hambatannya ditimbulkan  oleh  keterbatasan  sumber daya manusia. (Andrian, D. 2019).
Maka  dengan  ini  penelitian  dibuat tujuannya  untuk  menganalisis  bahwa adanya implementasi kebjakan e- governement memberikan pengaruh  pada peningkatan  mutu  pelayanan  publik  di Kota  Bandung  karena  pelayanan  publik menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  dengan menggunakan data sekunder, yang diambil dari  jurnal  terdahulu,  buku-buku,  artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan e-Government. KAJIAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan Menurut Riant Nugroho (2011:618)  implementasi  kebijakan pada  dasarnya  ialah  bagaimana upaya sebuah kebijakan bisa mencapai  keinginan bersama, upaya mengimplementasikan suatu
kebijakan publik adanya 2 cara yang dapat  diambil  diantaranya  yaitu dapat  mengimplementasikan  sebuah kebijakan  yang  berbentuk  program atau  bisa  juga  melalui  formulasi kebijakan yang berasal dari kebijakan  publik  itu.  (Ponto,  A.,  & Tasik, F. 2016) Menurut Grindle (1980), bahwa sebuah implementasi kebijakan,  pada  dasarnya  bukan  lah semata-mata hanya menyangkut dengan  prosedur  pemaparan  semua
keputusan politik kedalam sebuah prosedur biasa melalui birokrasi, selain itu, berkaitan pada masalah, siapa yang berhak mendapat keputusan dari kebijakan. (Jumroh, Pratama, J.,Y 2021)
Terdapat  indikator  yang  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  dari  sebuah implementasi kebijakan dikemukakan oleh Edward  III  (1980)  yaitu  :  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana komunikator (pembuat kebijakan) menyampaikan informasi kepada komunikan  (pelaksana  kebijakan).  Dalam konteks  komunikasi  kebijakan,  terdapat beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan, yaitu  dimensi  transformasi  (transmisi), kejelasan (clarity), dan konsistensi
(consistency).  selanjutnya  yaitu  adalah Sumber daya merupakan elemen pendukung yang esensial dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
pelaksanaan  suatu  program  atau kegiatan.  Diantara  sumber  daya tersebut  termasuklah  sumber  daya manusia, anggaran, peralatan, informasi,  dan  kewenangan.  Unsur selanjutnya adalah Disposisi
mencakup  kemauan,  keinginan,  dan kecenderungan  dari  para  pelaku kebijakan  untuk  sungguh-sungguh melaksanakan  kebijakan,  sehingga tujuan  dari  kebijakan  tersebut  dapat dihasilkan dan terwujud. Lalu indikator  keempat  yaitu  Struktur birokrasi  mencakup  berbagai  aspek, termasuk struktur organisasi, pembagian kewenangan, relasi antara  unit-unit  dalam  organisasi, serta  interaksi  organisasi  dengan entitas luar. (Andrian D, 2019) E-Government E-Government , atau pemerintahan elektronik, merupakan penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  yang  terdapat pada administrasi pemerintahan yang bertujuan  memperbaiki  efisiensi, transparansi,  partisipasi  publik,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Ini
melibatkan  penggunaan  teknologi  seperti internet,  komputer,  dan  sistem  informasi dalam  berbagai  aspek  pemerintahan, termasuk  penyediaan  layanan  publik, pertukaran data, komunikasi, dan pengambilan keputusan. E-government bertujuan  untuk  mengubah cara  pemerintah  berinteraksi  dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya. (Diskominfo Kabupaten Badung 2017) Mutu Pelayanan Publik Mutu  menurut  Philip  B.  Crosby adalah kesesuaian sesuatu pada persyaratan.  Pentingnya  melibatkan  orang dalam  sebuah  proses  di  organisasi.  Mutu berasal  dari  Bahasa  inggris  yaitu  Quality yang berarti kualitas, artinya berhubungan dengan  baik  buruk  nya  sesuatu.  (Rudi Suardi, 2004)
Mutu  memiliki  arti  yang  sama dengan  kualitas  yaitu  untuk  menghitung taraf atau derajat sesuatu dengan mengukur pencapaian sesuai yang sudah di tentukan. Apakah  sudah  sesuai  antara  ketentuan dengan apa yang terjadi.

## METODE
Data  penelitian  ini  dianalisis memakai data sekunder diambil dari jurnal-jurnal  terdahulu,  buku-buku, artikel,  skripsi,  tesis,  disertasi  dan berita di internet yang pernah di teliti tentang  implementasi  kebijakan e- Government .  Memakai  pendekatan kualitatif  dengan  metode  penelitian literature review dimana proses yang
di  anggap  penting  dalam  mengumpulkan, mengevaluasi,  dan  mensintesis  berbagai sumber  literatur  tentang  topik  penelitian. Peneltian  memakai  metode  purposive dalam  penelitian  untuk  memilih  subjek penelitian  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian  yang  ingin  dicapai.  Teknik  ini juga  dikenal  dengan  sebutan  purposive sampling  atau  selective  sampling.    Jurnal

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
ini  menggunakan  teknik  analisis SWOT dan pendektan kualitatf yang terdiri  dari  Strenghts,  Weakness, Opportunities dan Threats.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini meneliti mengenai  beberapa  konsep  yakni tentang  implementasi  kebijakan  e- Government  dan  mutu  pelayanan publik yang ada di kota Bandung.
Menurut  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Setyaningrum dan Sumaryadi pada tanggal 1 April 2018 bahwasanya fungsi implementasi kebijakan e- Government di Kota Bandung belum maksimal dikarenakan belum menyeluruh  ke  semua  masyarakat juga  kurang  nya  mutu  pelayanan dalam hal pelaporan dari masyarakat yang cenderung masih lama. Sehingga  pelayanan  publik  yang dibantu dengan adanya e- Government tersebut belum efektif. Sedangkan dibuatnya implementasi kebijakan tentang adanya  e-Government  adalah  untuk mendukung  keefektifan  pelayanan publik  agar  pelayanan  lebih  cepat dan akurat sehingga keluhan masyarakat  dapat  tertangani  dengan mudah. Implementasi Kebijakan Edward III (1980) menyebutkan  bahwa  ada  4  unsur utama  pada  pengimplementasian kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi,  dan struktur
birokrasi. Menurutnya maksud dari perilaku  adalah  ketersediaan,  keinginan, dan  kecenderungan  bagi  implementator kebijakan untuk melaksanakannya dengan benar dan sesuai agar tujuan kebijakan bisa terwujud. Apabila terdapat suatu kebijakan akan diimplementasikan secara efisien dan juga  efktif,  maka  pemangku  kebijakan bukan  hanya  memahami  apa  yang  akan dilakukan, akan tetapi juga harus mempunyai tekad untuk melakukan kebijakan tersebut.

## Model Implementasi kebijakan
Edward  III  mengemukakan  didalam buku  nya  yang  berjudul  implementing public policy (1980). implementasi kebijakan  adalah  suatu  kegiatan  yang ringkas  dan  didukung  berbagai  macam faktor  yang  mempengaruhi  tercapainya tujuan  implementasi  kebijakan.  (Jumroh, Pratama., J., Y. 2021)
1) Komunikasi
Edward  III  (1980:17)  Mengemukakan bahwa komunikasi tidak akan beda dengan yang  di  katakan  oleh  Van  Meter  &  Van Horn  yaitu  komunikasi  memiliki  fungsi yang  penting  tidak  hanya  bagi  pembuat kebijakan  (implementator)  tetapi  bagi masyarakat  sebagai  faktor  pendukung jalannya  sebuah  kebijakan.  Komunikasi harus  konsisten  dari  mulai  kebijakan tersebut dikeluarkan sampai dilaksanakan. (Hardiyansyah, 2018).
2) Sumber daya
Van  Meter  &  Van  Horn  (1974:465) menjelaskan  bahwa  sumber  daya  yang terdapat  dalam  kebijakan  memiliki  peran yang  penting  karena  fungsi  nya  untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. 3) Disposisi Disposisi dalam konteks implementasi  kebijakan  memiliki arti sebagai kesepakatan, kecenderungan  dan  keinginan  dari para pelaksana (implementator)
harus  memiliki  kemampuan  atau keinginan  untuk  menjalankan  serta melaksanakan kebijakan tersebut.
4) Struktur birokrasi Dalam pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi melibatkan beberapa  aspek  penting,  termasuk struktur organisasi, pembagian kewenangan,  interaksi  antar  unit organisasi  yang  ada  di  dalamnya, serta  hubungan  dengan  organisasi eksternal.
E-Government Pemerintahan  elektronik  atau yang disebut E-government , merujuk pada  bagaimana  penerapan  TIK dalam pengadministrasian pemerintahan  untuk  memperbaiki efisiensi,  transparansi,  partisipasi publik, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti internet,  komputer,  dan  sistem informasi  dalam  berbagai  aspek pemerintahan,  termasuk  penyediaan layanan  publik,  pertukaran  data, komunikasi, dan pengambilan keputusan.  (Arwati,  D.,  &  Latif,  D. V. 2019). E-government bertujuan untuk mengubah
cara pemerintah
berinteraksi dengan
masyarakat,
meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya. Beberapa aspek penting dari e-government meliputi:
1. Layanan Publik Elektronik (E-Services) E- government  menyediakan  layanan  publik yang  dapat  diakses  secara  elektronik. Misalnya,  pembayaran  pajak  online, pendaftaran perizinan, pemesanan layanan, pengajuan  laporan,  atau  akses  informasi publik.  Ini  membantu  meningkatkan kenyamanan,  aksesibilitas,  dan  efisiensi dalam memperoleh layanan pemerintah.
2. Komunikasi  dan  Keterlibatan  Publik E- government memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Ini dapat  mencakup  portal  web  pemerintah yang menyediakan informasi publik, forum diskusi  online,  survei  elektronik,  atau mekanisme partisipasi publik lainnya.
3. Sistem  Administrasi  Pemerintahan  E- government  melibatkan  penerapan  sistem informasi dan teknologi dalam administrasi  pemerintahan.  Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan birokrasi, dan memperkuat tindakan pengambilan keputusan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas E- government berusaha meningkatkan transparansi pemerintah dengan menyediakan  akses  terbuka  terhadap informasi publik.
5. Kolaborasi Antar Pemerintah dan Pemangku  Kepentingan  E-government juga  memfasilitasi  kolaborasi  antara pemerintah  dan  pemangku  kepentingan lainnya,  seperti  lembaga  pemerintah  lain,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Indikator perkembangan e- Government
Mengacu  kepada  penelitian yang  dilakukan  di  Harvard  JFK School (Indrajit, 2004), bahwasanya sebenarnya  konsepsi  digitalisasi  di ranah  umum,  terdapat  2  faktor kesuksesan  yang  perlu  diketahui. Setiap  faktor  kesuksesan  tersebut antara lain:
1) Support (dukungan) Dukungan Kebijakan dan Regulasi:  Dukungan  dari  kebijakan dan  regulasi  yang  jelas  dan  kuat sangat  penting  untuk  kesuksesan implementasi e-government.
Kebijakan  yang  mendukung  secara tegas penggunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memberikan  arah  dan  mandat  yang diperlukan  bagi  pemerintah  dalam menerapkan inisiatif e-government. 2) Capacity (kemampuan) Keberhasilan implementasi kebijakan e-government juga tergantung  pada  ketersediaan  SDM yang  kompeten  juga  memadai. Organisasi pemerintah harus
memiliki  SDM  yang  memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan  teknologi  informasi, pengembangan  aplikasi,  manajemen proyek, keamanan siber, dan inovasi teknologi. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas SDM.
3) Value (nilai)
Value  pada  keberhasilan  sebuah implementasi memiliki arti manfaat dimana  sebuah  implementasi  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus memiliki  manfaat  bagi  yang  memakai, seperti  e-Government  yang  bagaimana yang  harus  di  dulukan  pembangunan  nya yang  memiliki  nilai  manfaat  yang  lebih besar.  (Achmad,  N.,  Dewi,  K.,  Supardal., & Aulia, N. K. 2019)
Dasar Hukum Implementasi Kebijakan E-Government Pelaksanaan E-Governmen t memiliki dasar hukum yang merujuk pada Inpres No 3 tahun 2003 instruksi presiden ini  agar  menjamin  keterpaduan  suatu bentuk penggarapan dalam pengembangan pelayanan  publik  yang  terbuka  terhadap masyarakt  pengembangan  e-gov  pada masing-masing  lembaga  mengacu  pada susunan arsitektur . . (Nugraha, J. T. 2018).

## Pelayanan Publik
Menurut Kurniawan (sinambela:2006)  pelayanan  publk  adalah penyedia  layanan,  melayani  kebutuhan individual  mereka.  Pengertian  pelaynan publk  menurut  MenPAN  No  81  Tahun 1993  semua  macam  aktivitas  pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah  dan  dilingkungan  BUMN  / BUMD. Badan yang dimiliki dapat berupa entitas yang menyediakan barang atau jasa, dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Asas-Asas Pelayanan Publik
Hakikatnya pelayanan publik adalah untuk  memberikan  kepuasan  baik  berupa barang  atau  jasa  dari  pemerintah  untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
pengguna, maka dari itu implementasinya  memerlukan  asas- asas pelaynan. Oleh karena itu ketika memberikan pelayanan publik, Lembaga yang menyediakan pelayanan publik haruslah memperhatkan  asas  pelayana  publk. Asas-ass  pelayann  publik  menurut KeMenpan  Nomor  63  Tahun  2003 yaitu:
a. Transparansi dalam konteks pemerintahan, bisnis, organisasi non- pemerintah,  dan  sektor  lainnya, transparansi mengacu pada keberadaan dan keterbukaan informasi  yang  relevan  bagi  publik atau pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan  adalah  mengacu  pada kewajiban pemerintah agar berkedudukan atas tindakan, keputusan, dalam mengelolan sumber  daya  yang  dilakukan  dalam menjalankan  fungsi  pemerintah.  Ini melibatkan keterbukaan, transparansi,  pertanggungjawaban, dan  kemampuan  masyarakat  untuk menilai kinerja pemerintah
c. Kondisional  adalah  tergantung  pada suatu  situasi  atau  kondidi  juga kemampuan pemberi layanan kepada penerima  layanan  dengan  pada dengan situasi dan kondisi.
d. Partisipatif dari masyarakat yang ikut andil didalam beberapa kegiatan atau kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah
e. Kesamaan Hak dengan tidak diskriminatif membeda-bedakan
masyarakat  dari  suku,  agama,  jenis kelamin, dan statu ekonom.
f. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  dari pemerintah sebagai yang memberi layanan harus mengisi kewajiban terhadap masyarakat sebagai penerima layanan.
Implementasi Kebijakan E-Government dalam  Peningkatan  Mutu  Pelayanan Publik di Kota Bandung
Didalam  proses  perkembangan e government terdapat  banyak  unsur  yang krusial dan membuat hal yang paling utama dalam  pembentukan  E-Government  yaitu keinginan untuk melakukan pembangunan jadi pembuatan e-Government itu kebijakan  yang  telah  disepakati  oleh  para pemerintah  khususnya  di  tingkat  pusat yang  tujuannya  dilaksanakan  dengan mudah dimengerti oleh masyarakat, sederhana  dilaksanakannya  tentu  sesuai dengan SOP nya , didalam kebijakan sudah diatur  bahwasanya  yang  tercantum  di Inpres  No  tiga  Tahun  2003  mencetuskan untuk    melaksanakan  pemerntahan  yang bak  ( good  governance )  maka  pemerintah juga  harus  meningkatkan  mutu  pelayanan publik yang berkualitas. Perlunya kebjakan dan  upaya  pengembangan e-Gov di  Kota bandung  ini  secara  garis  besar  layanan sistem  informasi  nya  masih  banyak  yang kurang  diminati  oleh  masyarakat  dengan alas  an  sulit  untuk  memahami  cara  kerja teknologi, atau kurang nya sosialisasi dari pemerintah  terkait  melalui  peluncuran sistem  baru  selain  itu  (Aprianty,  D.  R. 2016).
Dikota Bandung implementasi kebijakan e-Government memiliki banyak hasil implementasi yang beragam,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Yolanda  Melta bahwasanya di dinas tenaga kerja di Kota  Bandung  sudah  berjalan  akan tetapi  masih  banyak  yang  perlu  di evaluasi, termasuk pada sumber daya nya karena masih terdapat kekurangan  dalam  hal  informasi dikarenakan  beberapa  staff  belum mengerti cara kerja sistem. (Yolanda Melta, Y. 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin Z bahwasanya implementasi kebijakan e Government sudah baik dalam artian signifikan terhadap kualitas pelayanan  publik  karena  terciptanya efektivitas retribusi dalam hal perizinan mendirikan bangunan, yang secara keseluruhan implementasi  kebijakan  ini  berada pada  kondisi  yang  cukup  baik (Abidin, Z. 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rinanto dikatakan bahwa implementasi kebijakan e- government  di  kota  bandung  terkait dengan penggunaan sistem informasi musrenbang di Bappeda Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan  lancar.  Terlihat  dari  aparatur yang  menjalankan  tugas  beserta kewajiban  nya  termasuk  dengan pelayanan  publik  nya  yang  masuk kedalam kriteria sangat baik.
(Rinanto 2011).
Indrajit mengatakan bahwa visi
E-Government pada dasarnya berpacu  pada  4  prinsip  diantaranya
fokus  pada  penyempunaan  pelayanan publik dalam hal ini Kota Bandung sudah memiliki  layanan  informasi  berupa  web internet atau E-Government yaitu https://www.bandung.go.id yang menyediakan  berbagai  layanan  informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung contohnya terkait dengan Pendidikan  dan  kebudayaan,  layanan Kesehatan, transportasi, pelayanan
informasi  publik,  pelayanan  publik,  Kota Bandung  memiliki  banyak E-Government yang  saling  terikat  satu  sama  lain  juga dengan  web  ini  sebagai  contoh  Simdik (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) sistem  ini  berisi  passing  grade,  daya tampung  murid,  juga  jumlah  kelas  dan sebagainya.  Ada  juga  sistem  informasi tentang  Kesehatan  baik  itu  informasi  data layanan  puskesmas  di  Kota  Bandung, informasi  data  rumah  sakit  di  Kota Bandung  seperti  ketersediaan  ruangan  di rumah sakit, rumah sakit yang menyediakan BPJS dan lain-lain. Ada juga pelayanan infrastruktur DPU meliputi jalan dan  jembatan,  penerangan  jalan  umum (PJU), dan sumber daya air.
Di  Kota  Bandung  transparansi E-
Government dinilai sudah cukup
transparan  karena  Kota  Bandung  pernah mendapatkan  penghargaan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  dengan  predikat  berupa Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  hasil 80,30  persen  dari  BPK  RI  Provinsi  Jawa Barat.  WTP  ini  merupakan  kali  keempat beruntun  yang  di  raih  oleh  kota  bandung sejak  tahun  2018  sampai  2022,  walau demikian demikian bukan berarti tidak ada masalah  temuan,  ada  beberapa  temuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
yang sifatnya berulang sama dengan tahun  lalu  yaitu  tidak  tersedia  nya laporan hasil audit. (Portal Bandung 2022)
Selain  itu  tujuan  lain  nya adalah menumbuhkan rasa tanggung-jawab  dari  pemerintah yang  sudah  membuat  pelayanan dalam  bentuk  TIK  yang  baik  juga membuat  sebuah  akses  baru  bagi masyarakat.  Karena  pada  dasarnya hal  ini  memberikan  dampak  berupa efektif  nya  waktu,  uang  dan  sumbr daya  lainnya  baik  dalam  lingkup pemerintahan  maupun stakeholder yang  dapat  memberikan  efek  dalam menghambat proses layanan.

## KESIMPULAN
Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa secara umum perkembangan E-Government di  Kota Bandung  layanan  sistem  informasi  nya sudah  cukup  baik  untuk  mendukung kinerja  pemerintah  dalam  melakukan pelayanan  akan  tetapi  perlu  di  perhatikan Kembali bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengtahui, masyarakat seolah tidak  minat  untuk  mencoba  sistem informasi yang sudah dibuat oleh pemerintah  Kota  Bandung,  dengan  alasan sulit untuk memahami cara kerja teknologi, atau kurang nya sosialisasi dari pemerintah dengan peluncuran sistem baru juga masih ada  evaluasi  terkait  dengan  transparansi keuangan yang belum tersedianya laporan hasil audit.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Dari buku teks Achmad, N., Dewi, K., Supardal., &  Aulia,  N.  K.  (2019) Teknologi Informasi Pemerintahan. UMY PRESS. Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep,
Dimensi,  Indikator  dan
Implementasinya . Gava Media. Jumroh,  Pratama.,  J.,  Y.  (2021) Implementasi Pelayanan Publik:  Teori  dan  Praktik . Insan Cendikia Mandiri b. Dari skripsi/tesis/desertasi OTA,  N.  J.  (2019). Pengaruh  E- Government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Doctoral  dissertation, PERPUSTAKAAN). Andrian, D. (2019). Implementasi Kebijakan  E-Government Di Dinas Pendidikan Kota Bandung (Doctoral  Dissertation, Fisip Unpas). c. Dari jurnal: Abidin, Z. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan E- Government Terhadap Efektivitas Retribusi Izin Medirikan  Bangunan  Di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
Kota  Bandung (Doctoral
Dissertation,
Perpustakaan).
Anisah,  N.  N.,  Halimah,  M.,  & Bonti, B. (2023). Efektivitas  E-Government Pada  Aplikasi  Elektronik Remunerasi  Kinerja  (E- Rk) Di Pemerintahan Kota Bandung. Jane-Jurnal Administrasi Negara , 14 (2), 716-720. Aprianty, D. R. (2016). Penerapan
kebijakan e-government dalam  peningkatan  mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal  Ilmu
Pemerintahan , 4 (4),  1589- 1602. Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E Government Kota Bandung. JBMP  (Jurnal Bisnis,  Manajemen  dan
Perbankan) , 5 (2), 66-74.
Nugraha, J. T. (2018). E- Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e- government  di  pemerintah kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi  Dan  Kajian
Media , 2 (1), 32-42.
Ponto,  A.,  &  Tasik,  F.  (2016). Implementasi Kebijakan
Program  Pembangunan  Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana  Fisik,  Sosial  dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan  Selatan  Kecamatan Wanea  Kota  Manado. Jurnal Ilmiah Society , 3 (20), 36-52. Rinanto, A. (2011). Pengaruh Implementasi Kebijakan E- Government Tentang Penggunaan  Sistem  Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Terhadap  Kualitas  Pelayanan Aparatur Bappeda Kota Bandung (Doctoral  dissertation, Universitas Komputer Indonesia). Rudi  Suardi,  2004,  Sistem  Manajemen Mutu ISO 9000:2000 Penerapannya  Untuk  Mencapai TQM, Jakarta: PPM, hlm. 3 Setianingrum,  K.,  Sumaryadi,  H.  N.,  & Wargadinata, E. (2020). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  Publik  Di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Bandung  Provinsi  Jawa Barat. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia , 12 (4), 843-854.
Yolanda Melta, Y. (2018). Implementasi Kebijakan E-Government Tentang  Bursa  Kerja  Online (Bkol) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Doctoral

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (875-886)
dissertation,
Universitas Komputer Indonesia).
d. Dari Internet:
https://diskominfo.badung kab.go.id/artikel/17777- pengertian-keuntungan- kerugian-e-government
e.UndangUndang/Peraturan/Int ruks:
Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun 2003 Kemenpan  Nomor  63  Tahun 2003 Kemenpan  Nomor  81  Tahun 1993