## REKONSTRUKSI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM MEWUJUDKAN GURU PROFESIONAL*)
Oleh: Prof. Dr. Sukirno, M.Pd. Universitas Muhammadiyah Purworejo Email: sukirnopwr@yahoo.com
Abstract: LPTK is a college given the responsibility by the government to conduct the trai- ning program of teachers for early childhood, elementary school, high school , as well as to organize and develop educational and non educational sciences. As a matter of fact, professi- onal  teachers should  master  the  four  competencies,  namely  pedagogical, personality,  social, and professional competence.  LPTK  program  is  aimed  to  prepare  the  students  in  mastering the basic competence of professional teachers so that they will be able and ready to carry out the  duties  as  professional teachers.  LPTK has  the  role  as  teacher  preparation  program  and becomes  the  institution  which  is  responsible  to  upgrade the  quality  of  professional  teachers based on the fulfillment of the requirements related to the accreditation rank of the National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT).

## Keywords: LPTK, professional teachers, the role of LPTK to train professional teachers
Abstrak: LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyeleng- garakan  program  pengadaan  guru  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal, pendidikan  dasar,  dan pendidikan  menengah, serta  untuk  menyelenggarakan  dan  mengem- bangkan  ilmu  kependidikan  dan  nonkependidikan. Guru  profesional menguasai  empat  kom- petensi, yaitu  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kom- petensi profesional. Program LPTK bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar meng- uasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang  profesional. LPTK  berperan  sebagai  pencentak  guru dan menjadi  institusi  peningkatan kualitas  guru  profesional berdasarkan  pemenuhan  persyaratan  yang  terkait  dengan  peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) .
.
Kata Kunci: lptk, guru profesional, peran lptk mewujudkan guru profesional

## PENDAHULUAN
Tahun  2000  perkebangan  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan  seni  (IPTEKS)  telah berkembang  sangat  pesat. Tahun  1970-an  kita  belum  punya televisi.  Kala  itu,  kita baru  bisa memperoleh  pengetahuan  melalui guru, buku  pelajaran,  surat  kabar,  majalah,dan  radio.  Itu pun  masih  sangat  terbatas.  Sekarang  kita  sudah  dapat  melihat  segala  sesuatu  yang  terjadi  di seluruh dunia melalui berbagai media, terutama media sosial yang bernama internet.
Sumber belajar sudah banyak sekali. Kita dapat belajar melalui berbagai nara sumber, buku, surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan internet. Segala peristiwa yang ada di
internet  dapat  diakses  melalui  handphoon,  laptop,  dan  komputer.  Informasi  yang  kita butuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Berbeda dengan keadaan tahun 1970-an, kita belajar hanya dari guru, ditambah dengan membaca buku, koran, dan majalah.
Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun pertama memasuki masyarakat ekonomi asean (MEA).  Dengan  demikian  perdagangan  bebas  yang  mencakup  barang  dan  jasa  antarsesama negara anggota Asean tidak ada batasnya lagi. Diprediksi mereka akan membanjiri Indonesia sebagai  eksportir,  infestor,  pencari  kerja,  maupun  sebagai  turis.  Hal  ini  membawa  dampak terutama bagi pekerja di bidang tenaga medis, arsitek, guru, dokter, perawat, akuntan, tenaga riset,  dan  pariwisata  yang  memiliki  spesialisasi  dibutuhkan  di  negara  Asean.  Pertanyaannya adalah  mampukah sumber  daya  manusia (SDM) Indonesia  bersaing  dengan SDM negara Asean lainnya?
Untuk  menghadapi  berkembangnya  IPTEKS  dan  MEA  lembaga  pendidikan  dan tenaga  kependidikan  (LPTK)  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dan  mempunyai  tugas berat. Dikatakan penting karena lembaga ini memroduksi tenaga pendidik dan kependidikan, sedangkan  mempunyai  tugas  berat  karena LPTK harus  mampu mencetak  guru  dan  tenaga kependidikan yang profesional. Oleh karena itu, LPTK harus berani dan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, yang menjadi permasalahan  dalam  makalah  ini  adalah  bagaimanakah standar LPTK yang  baik, bagaimanakah  guru  yang profesional,  dan  bagaimanakah  peran  LPTK  dalam  mewujudkan guru profesional.

## PEMBAHASAN
Telah diutarakan di atas bahwa dalam makalah ini akan dibahas tiga masalah pokok, yaitu standar LPTK  yang  baik,  guru profesional,  dan  peran  LPTK  dalam  mewujudkan  guru profesional.

## A. Standar LPTK yang Baik
Lembaga pendidikan guru atau yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah un- tuk menyelenggarakan program pengadaan  guru  pada pendidikan anak usia dini jalur pendi- dikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan (UU Guru dan dosen, 2005: 4).
Berdasarkan sejarahnya LPTK ini bernapa IKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, dan fakultas keguruan dan ilmu prndidikan (FKIP). Seiring pergantian zaman, lembaga ini kurang diminati  masyarakat.  Salah  satu  sebabnya  adalah  kurangnya  kesempatan  kerja  sebagai  guru karena  tidak  ada  pengangkatan  guru  secara  masal  dan  minimnya  penghasilan  guru  serta banyaknya  tugas  guru  yang  harus  dikerjakan.  Namun, sekarang  nasib guru  sudah berubah lebih sejahtera karena guru mendapatkan sertifikasi. Dengan bertambahnya penghasilan guru harus  diimbangi  kinerja  guru  semakin  profesional.  LPTK  sebagai  pencetak  guru  khususnya juga harus ditingkatkan kembali (direkonstruksi) dengan standar LPTK yang baik agar dapat menghasilkan guru profesional.
Ada sembilan isi rekonstruksi LPTK yang disarankan oleh para pemangku kepenting- an  di  dunia  pendidikan,  yaitu (1) perlu  standarisasi  lembaga  dan  pengelolaan  pendidikan tenaga kependidikan yang didukung oleh ketenagaan, sarana dan prasarana, teaching school, serta pembiayaan yang memadai; (2) perlu penataan dan pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi  mahasiswa  calon  guru  yang  menjamin  perolehan  calon-calon  yang  benar-benar potensial menjadi guru bermutu, profesional dan berkarakter; (3) perlu diselenggarakan model pendidikan  calon  guru  berasrama  yang  berikatan  dinas  untuk  mengokohkan  pembangunan jatidiri  dan  karakter  keguruan;  (4)  perlu  penataan  ulang  program  dan  kurikulum  pendidikan guru  sehingga  pendidikan  akademik  dan  pendidikan  profesi  benar-benar  merupakan  satu keutuhan  untuk  membentuk  guru  yang  bermutu,  profesional  dan  berkarakter;  (5)  perlu standarisasi  mutu  penyelenggaraan  pendidikan  guru  yang  ditandai  dengan  adanya  kultur akademik yang memberdayakan; (6) perlu dikembangkan model penentuan beban kerja guru yang  lebih  proporsional  sehingga  memungkinkan  para  guru  memiliki  kesempatan  untuk mengembangkan diri secara profesional; (7) perlu penataan manajemen ketenagaan guru yang dikendalikan  secara  nasional;  (8)  perlu  dibentuk  Dewan  Guru  Nasional  yang  berfungsi sebagai  pengawal  mutu  guru  dan  pendidikannya;  dan  (9)  pembelajaran  inovatif  di  Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Mon, 01/09/2012 - 16:45-Admin). Namun dalam makalah ini, penulis tidak membahas semuanya.
1. Perlu Standarisasi Lembaga dan Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Didukung oleh Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Teaching School, serta Pembiayaan yang Memadai
“Pendidikan  adalah  pintu  masuk  kemajuan  sebuah  bangsa” demikian  kata  para  arif bijaksana. Memperhatikan  fenomena  tersebut  di  atas,  maka  LPTK  harus  berani  melakukan perubahan, mulai penataan sistem kelembagaan yang paling dasar,  yakni memperkuat posisi
jurusan  dan  program  studi  karena  kekuatan  sebuah  LPTK  sangat  ditentukan  dari  kekuatan jurusan  dan  program  studinya. LPTK  mempunyai  peran  sentral  untuk  meningkatkan  kuali- fikasi  dan  keahlian  guru  dalam  mengajar.  LPTK  diharapkan  tidak  hanya  berperan  sebagai pencentak guru, namun menjadi institusi peningkatan kualitas guru profesional.
Kriteria  penyelenggara LPTK ditentukan  berdasarkan  pemenuhan  persyaratan  yang terkait  dengan  peringkat  akreditasi  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang  ada,  komitmen  LPTK  dalam  memberikan  laporan  EPSBED,  verifikasi  lapangan  untuk memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan LPTK dengan kenyataan yang sebenarnya  seperti  kualifikasi  sumber  daya  manusia,  kualitas  sarana  dan  prasarana  dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
Kualifikasi  tenaga  akademik  untuk  LPTK  harus  memiliki  dosen  tetap  sekurang- kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3), dengan jabatan akademik minimal lektor, dan  4  (empat)  orang  berkualifikasi  magister  (S2)  dengan  jabatan  akademik  minimal  lektor kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program LPTK  yang akan diselenggarakan, minimal  salah  satu  latar  belakang  strata  pendidikan  setiap  dosen  tersebut adalah bidang kependidikan.
Komposisi  staf  akademik  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  kurikulum  dalam  hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. Staf akademik harus mampu menjadi  model  pembelajaran  LPTK. Staf  akademik  harus  mampu  menggunakan  berbagai metode  pengajaran  dan  pembelajaran  serta  memilih  yang  paling  cocok  untuk  mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
Dalam  pelaksanaannya  program  LPTK  dilakukan  oleh  Jurusan/  Program  Studi  yang sesuai dengan tugas  sebagai berikut: (1) menyusun Rencana  Induk Pengembangan program LPTK, (2) mengembangkan standar kompetensi lulusan, kurikulum, sistem pembelajaran, dan PPL    program  LPTK  bersama  dengan  jurusan  dan  atau  program  studi  yang  sejenis,  (3) melaksanakan  rekrutmen  dan  seleksi  calon  mahasiswa    program  LPTK,  (4)  menyeleksi  dan menetapkan dosen untuk program LPTK, (5) melaksanakan program LPTK yang bermutu (6) melaksanakan standardisasi sistem seleksi, (7) melaksanakan uji kompetensi dengan melibat- kan pemangku kepentingan terkait, (8) melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu pro- gram  LPTK,  (9)  menjalin  kerjasama  dengan  sekolah  mitra  dalam  penyelenggaraan  program LPTK  yang diwujudkan dalam nota kesepahaman, (10) menyeleksi calon guru pamong, dan
(11)  melaporkan  hasil  uji  kompetensi  kepada  Direktur  Jenderal. LPTK  juga  perlu  membuka Program Profesi Guru (PPG) sebagai kelanjutan dari lulusan S-1/D-IV.
Merekonstruksi  (merancang  kembali)  pendidikan  profesional guru  saat  ini penting untuk dilakukan oleh LPTK khususnya LPTK Tarbiyah dan Keguruan IAIN/UIN, mengingat ada dua alasan. Pertama memenuhi tuntutan Undang-undang nomor 14 tahunn 2005 tentang guru  dan  dosen  yang  menegaskan  guru sebagai  suatu  profesi, kedua, memenuhi  tuntutan peningkatan  kualitas  guru  melalui pengembangan  pengetahuan  materi  ajar  (conten  know- ledge) yang seimbang dengan penguatan pengetahuan pedagogik (pedagogik knowliedge) dan pemberian praktik mengajar dalam setting otentik.
2. Perlu Penataan dan Pengembangan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Calon Guru  yang Menjamin Perolehan Calon-Calon  yang Benar-Benar Potensial Menjadi Guru Bermutu, Profesional dan Berkarakter
Rekrutmen  mahasiswa  merupakan  kunci  utama  keberhasilan  program  LPTK/PPG. Rekrutmen  mahasiswa  harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  sesuai  Pedoman  Pelaksanaan Pendidikan  Profesi  Guru  tahun  2010  Dirjen  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan Nasional
a. Penerimaan  mahasiswa  harus  disesuaikan  dengan  permintaan  nyata  di  lapangan  dengan menggunakan  prinsip  pemenuhan  kebutuhan  (supply  and  demand) sehingga  tidak  ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan sebagai pendidik di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring perserta yang berkualitas.
b. Kualitas mahasiswa ditentukan berdasarkan batas kelulusan minimal dengan menggunakan penilaian acuan patokan (PAP).
c. Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan  Kabupaten/Kota,  terutama  menyangkut  jumlah  peserta,  dan  keahlian  sesuai  dengan kebutuhan di lapangan.
d. Proses rekrutmen mahasiswa dilakukan secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
e. Rekrutmen mahasiswa program PPG Pra-Jabatan mengikuti prosedur sebagai berikut.
1) Seleksi administrasi, yang meliputi hal berikut: (a) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajar- kan; (b) Transkrip  nilai; (c) Surat  keterangan  bebas  buta  warna (bagi  program  studi yang  memerlukan  persyaratan);  (d) Surat  keterangan sehat  dari  dokter; dan (e) Surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).
2) Tes,  yang meliputi hal berikut: (a) Tes penguasaan bidang studi sosiologi; (b) Tes ke- mampuan berbahasa Inggris; (c) Tes potensi akademik sesuai dengan kondisi setempat, dan (d) Tes bakat dan minat.
f. Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dalam program LPTK diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM) oleh LPTK.
g. Dalam seleksi calon mahasiswa program PPG dalam Jabatan di samping mengacu pada nomor 1 s.d. 6 perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
1) PPG diorientasikan bagi guru yunior yang berprestasi dan mengajar pada satuan pendi- dikan ( SMA/MA).
2) Peserta diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3) Seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi adminis- tratif  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota yang  meliputi hal  berikut:  (1) ijazah S-1/D-IV,( 2) transkrip nilai, (3) surat keterangan sehat dari dokter, dan (4) surat keterangan  bebas napza  (narkotika,  psikotropika,  dan  zat  aditif  lainnya). Sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK penyelenggara.
h. Persyaratan peserta program PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut.
1) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerin- tah Daerah atau Guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2) Guru bukan PNS, yaitu Guru tetap Yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satu- an pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
4) Diutamakan guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pen- didikannya.
5) Bersedia mengikuti pendidikan secara penuh.
6) Disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan  proses pembe- lajaran di sekolah tidak terganggu.
3. Perlu  Penataan  Ulang  Program dan  Kurikulum  Pendidikan  Guru sehingga  Pendi- dikan  Akademik dan  Pendidikan  Profesi  Benar-benar  Merupakan  Satu  Keutuhan untuk Membentuk Guru yang Bermutu, Profesional dan Berkarakter
Kurikulum  Program LPTK setidaknya  memenuhi tujuh kriteria  sebagai  berikut. (a) Kurikulum LPTK  harus dikembangkan dengan basis kependidikan yang kokoh dan mengacu pada rambu-rambu pengembangan kurikulum LPTK. (b) Kurikulum harus memuat 4  kompe- tensi (kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian) yang menjadi  ciri khas LPTK yang mencerminkan jati diri induk keilmuannya. (c) Kurikulum disusun dengan mengacu pa- da Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di mana nanti lulusan LPTK bertugas. (d) Ku- rikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat persiapan, pemagangan, dan PPL. (e) Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.  (f) Kurikulum  harus  dievaluasi  paling  lama  2  tahun  sekali. (g) Kurikulum  harus berbasis kompetensi.
Proses pembelajaran di LPTK harus melibatkan mahasiswa secara aktif, meningkatkan rasa  ingin  tahu  mahasiswa, diarahkan  pada  keberhasilan  belajar  mahasiswa  secara  konsisten dan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan, direncanakan  secara  sistematis
dengan  merujuk  pada  perkembangan  mutakhir  metode  pembelajaran. Selain  itu,  proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik, kematangan pribadi dan sosial sebagai calon pendidik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksana- kan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan me- ngembangkan diri sepanjang hayat.
Proses  pembelajaran  harus  dipahami  sebagai  keterlibatan  mahasiswa  secara  aktif, mendalam  dan  bersungguh-sungguh  untuk  mencapai  suatu  kompetensi  pedagogis,  pro- fesional, sosial, dan kepribadian, diarahkan agar mahasiswa mampu mengemas materi pembe- lajaran,  yang  meliputi  kesiapan  bahan  ajar,  strategi  pembelajaran,  media  pembelajaran, suasana pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah , diarahkan agar mahasiswa  mampu  mengkomunikasikan  pengetahuan  kepada  peserta  didik  dengan  baik. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan  belajar  kelompok  dengan  proporsi yang  wajar,  utamanya  pada  saat  mengemas  materi pembelajaran, yang meliputi kesiapan bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, suasana pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.
Jurusan/Program Studi penyelenggara LPTK harus mempunyai prosedur yang menga- tur  tentang  sistem  evaluasi  pembelajaran  LPTK  yang  sistemik.  Kemajuan  yang  dicapai  oleh peserta  harus  dimonitor  dan  direkam  secara  bersistem,  konsisten,  diumpanbalikkan  kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala. Kehandalan dan kesahihan metode penilaian harus didokumentasikan  dan  dievaluasi  secara  periodik.  Hasil  evaluasi  akhir  proses  pembelajaran dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan proses pembelajaran berikutnya.
Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus dituangkan dalam rencana strategis (renstra) yang  meliputi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  serta  rencana  pengembangannya.  Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan  akademik. Ruang  kuliah  harus  dilengkapi  dengan  sarana  penunjang  yang  represen- tatif. Ruang  kuliah  seharusnya  dilengkapi  dengan  sarana  multimedia. Laboratorium  harus mempunyai  fasilitas  yang  sejalan  dengan  LPTK.  Peralatan  di  ruang  laboratorium  harus  di- lengkapi  dengan  instruksi  kerja  yang  jelas  sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  yang  dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi harus mempunyai perpustakaan yang dileng- kapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pencapaian mutu LPTK. Fasilitas fisik untuk aktivitas pembelajaran ekstra-kurikuler mahasiswa harus disedia-
kan  sesuai  dengan  perkembangan  kegiatan  dan kebutuhan  mahasiswa. Semua  fasilitas  fisik dan peralatan pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

## B. Guru Profesional
Pada bagian ini akan dipaparkan dua hal pokok yaitu pengertian guru professional dan ciri-ciri guru professional.

## 1. Pengertian Guru Profesional
Dalam Undang-undang  Guru dan Dosen Bab  I pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan, melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru  prosefional  adalah  guru  yang  dalam  melaksanakan  tugas  profesi  kependidikan mampu  menunjukkan  keprofesionalannya  yang  ditandai  dengan  penguasan  kompetensi akademik  kependidikan  dan  kompetensi  penguasaan  substansi  dan  atau  bidang  studi  sesuai bidang  ilmunya.  Dalam  rangka  menyiapkan  guru  yang  profesional,  maka  setelah  calon  guru dinyatakan  memiliki  kompetensi  akademik  kependidikan  dan  kompetensi  penguasaan substansi  dan  atau  bidang  studi,  maka  calon  guru  harus  disiapkan  untuk  menjadi  guru profesional melalui suatu sistem Pendidikan Profesi Guru.
Peningkatan  kualifikasi  dan  kompotensi  guru  merupakan  salah  satu prioritas pemerintah  saat  ini,  hal  tersebut  sebagai  wujud  realisasi  undang-undang guru  dan  dosen nomor 14 tahun 2005 yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal SI dan memiliki  kompetensi  mengajar  yang  dibuktikan  dengan kepemilikan  sertifikasi  sebagai pengajar.  Di samping  kualitas  akademik  guru,  kondisi kekurangan  guru  juga  masih  banyak dialami sebagian besar wilayah Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan. Belum lagi akan banyaknya jumlah guru-guru yang purna/pensiun di tahun 2016.
Dengan demikian,  jumlah  kebutuhan  guru  saat  ini,  maupun  masa-masa mendatang sangatlah  dibutuhkan.  Hal  ini  menjadi  luar  biasa  mengingat  kemampuan  LPTK yang  ada  di Indonesia  pada  saat  ini  sejumlah  278  LPTK  (termasuk  32  LPTK Negeri)  belum  mampu memenuhi jumlah guru yang dibutuhkan dalam waktu segera. Dalam hal ini penerapan system pendidikan guru yang inovatif dan fungsional menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar.
Tentu dalam konteks ini peranan LPTK termasuk LPTK dibawah kemeterian Agama dalam  hal  ini Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan IAIN  khususnya  lebih bersungguh-sungguh
lagi  dalam  menata  diri  kelembagaannya  untuk  melakukan berbagai  trobosan  dan  inovasi- motivasi  baru  dalam  memenuhi  tuntutan  dan  kualitas guru-guru  di  masa yang akan  datang. Salah satu issu yang mendesak untuk di respon oleh LPTK saat ini upaya peningkatan kualitas pendidikan profesional guru yang ada selama ini yang dinilai belum bermutu dengan indikasi belum  terwujudnya performance mengajar  guru yang profesional,  sebagaimana  di  inginkan oleh  semangat  tujuan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003  pasal  3,  bahwa  tujuan  khusus pendidikan  profesi  guru adalah:  “menghasilkan  calon  guru  yang  memiliki  kompetensi merencanakan  dan melaksanakan  proses  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran, melakukan pembimbingan dan peatihan peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.
Belum  terwujudnya performance profesional guru  yang  handal  saat  ini tentu  banyak faktor  penyebabnya  antara  lain:  mulai  dari in put, proses  maupun out put  kependidikan  di LPTK  yang  belum  sepenuhnya  berorintasi  pada  mutu,  pada bagian  lain  model  pendidikan profesional guru  (guru  dalam  jabatan)  baik  melalui format  portopolio  dan  PLPG  saat  ini dinilai belum memberikan penguatan (Abdullah, dkk. 2010).
Re-Desain  pendidikan  professonal  guru  di sini  adalah  mengacu  pada  asumsi dasar bahwa menjadi guru profesional adalah proses berkesinambungan yang mengacu pada standar baku dengan penilaian kinerja secara terus menerus. Pendidikan profesional guru merupakan suatu keutuhan proses pendidikan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi.  Proses  pendidikan akademik  dan  pendidikan  profesi  yang  dimaksud  bermuara  pada penguatan pengetahuan  dan  keterampilan  mengajar  melalui  tiga  hal yaitu:  (1)  transfer pengetahuan, (2) pemandu teori dan praktik belajar cara mengajar (learning to Teach), dan (3) konteks  latihan  praktik  (practice  in  practice) secara  kolaboratif  di  dalam  komunitas profesional. UPI Press. 2010: 1-4).

## 2. Ciri-Ciri Guru Profesional
Guru  profesional  menguasai  empat  kompetensi, yaitu  kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  profesional.  Dengan  demikian program  LPTK  merupakan  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  peserta didik agar  menguasai  kompetensi  dasar  profesi  guru,  sehingga  layak  dan  siap  mengemban  tugas sebagai guru yang profesional.
Kompetensi  paedagogik  ini  menyiaratkan  bahwa  seorang  guru  tidak  lagi  di  pahami hanya sekedar sebagai pengajar yang mentranfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada
siswa-siswi, akan tetapi ia juga merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu siswa untuk  mengembangkan  segala potensinya  terutama  terkait  dengan  kompetensi  akademik maupun  nonakademik.  Melalui  peran  ini,  para  guru  secara  sepesifik  haruslah  mejadi  orang yang dapat membawa siswa bisa belajar. Dengan demikian kompetensi paedagogik ini terkait dengan  kemampuan  didaktis  dengan  metode  yang  harus  dimiliki  guru sehingga  dia  dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing siswa yang baik.
Dengan  standar  kompetensi  paedagogik  di atas  ditemukan 9 standar keberhasilan kompetensi paedagogik yaitu: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, mo- ral, kultural,  emosional  dan  intelektual,  (2)  menguasai  teori-teori  belajar  dan  prinsip-prinsip pemelajaran  yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum  yang terkait dengan mata pela- jaran  atau  bidang  pengembangan  yang  diampu,  (4) menyelenggarakan  pembelajaran  dengan medidik (5) memanfaatkan teknologi informasi dengan komunikasi untuk kepentingan pem- belajaran, (6) memfasilitasi pengembangan komptensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai  potensi yang  dimilikinya,  (7) berkomunikasi  secara  efektif,  empatik,  dan  santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilain dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan kualitas pembelajaran.
Kompetensi yang di tuntut dalam standar kompetensi kepribadian ini meliputi: (1) ber- tindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indoneisa. Dalam hal  ini  guru  tidak  hanya  belajar  dan  mentransfer  ilmu pengetahuan  tapi  yang  lebih  penting menjadi  pemberi keteladan  nilai-nilai  moral yang  dianut  oleh  masyarakat.  Ia  harus  menjadi garis  terdepan  dalam  teladan  moral yang tercermin  dalam  setiap  prilaku  dan  cara kehidupannya,  (2)  pribadi  yang  jujur dan  berakhlak  mulia  dengan  keteladanan  bagi  peserta didik dan masyarakat, (3) pribadi  yang mantap setabil, dewasa, arif dan berwibawa, (4) me- nunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, rasa percaya diri, (5) men- junjung tinggi kode etik profesi guru.
Kompetensi sosial tampak  dalam  kemampuannya  untuk  berinteraksi  dan hubungan dengan orang lain secara efektif/siswa, rekan guru, orang tua, kepala sekolah dan masyarakt pada  umumnya.  Kemampuan  dalam  standar  kompetensi  ini mencakup  empat  kompetensi utama  yaitu;  (1)  bersikap  inklusif  dan  bertindak objektif  serta  tidak  diskriminatif karena pertimbangan  jenis  kelamin,  agama,  ras, kondisi  fisik,  latar  belakang  keluarga,  status  sosial ekonomi  (2)  berkomunikasi secara  efektif,  empatik  dan  santun  dengan  sesama  pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, (3) beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya; (4) berkomunikasi
dengan  komunitas  profesi  sendiri  dan  profesi  lain  secara  lisan  dan tulisan  atau  bentuk  lain.
Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan terhadap struktur keilmuan dari mata pelajaran yang luas dan mendalam, sehingga dapat membantu guru membimbing siswa untuk  menguasai  pengetahuan  atau keterampilan  secara  optimal.  Secara  spesifik  kompetensi ini  dijabarkan  ke dalam lima  kompetensi  inti  yaitu;  (1)  menguasai  materi,  struktur,  konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi,  dan  kompetensi  dasar  mata  pelajaran  atau  bidang  pengembangan  yang diampu; (3)  pengembangan  materi  pembelajaran  yang  diampu  secara  kreatif;  (4) mengembangkan keprefeionalan secara berkelanjutan dengan melakukan ke dalam reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.
Dari uraian  penjabaran  kompetensi  tersebut  di  atas  ditambah  dengan  2  kompetensi (kompetensi  leadership dan  spritual)  versi Kementerian Agama Direktorat  Pendidikan  Islam maka  akan tergambar  ruang  lingkup  dan  spektrasi  kurikulum LPTK yang  harus  dirumuskan secara  komprehensip.  Tentu  saja  hal  ini  mejadi  agenda  LPTK  PTAI  di  seluruh Indonesia untuk  bersama-sama  duduk  merumuskan  kurikulum  inti LPTK dan sekaligus  menata  ulang bagunan kurikulum dan tantangan Undang-Undang guru dan Dosen yang edial.

## C. Peran LPTK dalam Mewujudkan Guru Profesional
Setidaknya  ada tujuh rekonstruksi  LPTK untuk  mewyjudkan  guru  yang  profesioanl, yaitu  (1) LPTK perlu mengelola  lembaganya yang  didukung  oleh  ketenagaan,  sarana  dan prasarana, teaching school, serta pembiayaan yang memadai dan standar nasional. (2) LPTK perlu menata dan mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru yang menjamin  perolehan  calon-calon  yang  benar-benar  potensial  menjadi  guru  bermutu, profesi- onal dan berkarakter. (3) LPTK perlu menyelenggarakan model pendidikan calon guru beras- rama yang berikatan dinas untuk mengokohkan pembangunan jatidiri dan karakter keguruan. (4) LPTK perlu menata ulang program dan kurikulum pendidikan guru sehingga pendidikan akademik  dan  pendidikan  profesi  benar-benar  merupakan  satu  keutuhan  untuk  membentuk guru  yang bermutu, profesional dan berkarakter. (5) LPTK perlu menyetandarisasi mutu pe- nyelenggaraan pendidikan guru yang ditandai dengan adanya kultur akademik yang member- dayakan. (6) LPTK perlu mengembangkan model penentuan beban kerja guru yang lebih pro- porsional  sehingga  memungkinkan  para  guru  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan diri  secara profesional;  (7) LPTK  perlu  menyelenggarakan pembelajaran yang  kreatif  dan inovatif.

## SIMPULAN
LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelengga- rakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pen- didikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu  kependidikan  dan  nonkependidikan. LPTK  harus  berani  melakukan  perubahan,  mulai penataan sistem kelembagaan yang paling dasar, yakni memperkuat posisi jurusan dan prog- ram studi karena kekuatan sebuah LPTK sangat ditentukan dari kekuatan jurusan dan program studinya. LPTK mempunyai peran sentral untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian guru dalam mengajar.
Guru profesional menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompe- tensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan demikian program LPTK merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar meng- uasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.
LPTK  diharapkan  tidak  hanya  berperan  sebagai  pencentak  guru, tetapi menjadi institusi  peningkatan  kualitas  guru  profesional. Kriteria  penyelenggara LPTK ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan  yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akredi- tasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT) seperti  pengelolaan ketenagaan,  sarana dan prasarana, teaching  school, serta  pembiayaan yang  memadai, rekrutmen  calon  mahasiswa, menyelenggarakan  model  pendidikan  calon  guru  berasrama, menata  ulang  program  dan kurikulum, dan menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, Iskak, dkk.. 2010. Studi Implementasi Model Pendidikan Guru Berbasis ICT Untuk Penngkatan  Kualifikasi  Dan  Kompetensi  Guru.  Penelitian  Fakultas  Ilmu  Pendidikan UPI. Bandung.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2003. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2003. Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  Standar Kompetensi  Mata  Pelajaran  Sains  Sekolah  Dasar  dan  Madrasah  Ibtidaiyah. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2005  tentang
Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen Pendidikan  Nasional. 2005. RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005- 2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2006. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16 Tahun 2006 Tentang  Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16 Tahun  2007  Tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008 Tentang Guru. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2009. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  8 Tahun  2009  tentang  Program  Pendidikan  Profesi  Guru  dalam Jabatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Universitas  Pendidikan  Indonesia.  2010. Redesain  Pendidikan  Profesional  Guru Bandung: UPI Press hal 1-4.
Zubaidi. 2011, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pen- didikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.