## KONSEP ORWELISASI DAN PARKINSONISASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUBLIK
Yeni Sri Lestari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku umar email: yenilestari24@yahoo.com

## Abstract
This  article  discusses  the  importance  of  the  role  of  the  right  government  system  within  a country. One of the determinants of the good governance system is based on the accuracy in the selection  of  government  bureaucracy  system.  Therefore,  to  provide  a  more  detailed understanding, this article will discuss about the bureaucratic system. This review will examine two bureaucratic systems currently dominantly applied by most countries in the world, namely Orwell  Bureaucracy  (Orwellization)  and  Parkinson's  Bureaucracy  (Parkinsonization).  This article is divided into four studies, first on the backgrounds of Orwell and Parkinson, the two studies  on  the  concept  of  Orwellization  and  Parkinsonization  framework,  the  three  analyzing the application of both concepts within a country, and the fourth is criticism given by experts to the concept of Orwellization and Parkinsonization. In this study it is found that the concept of Orwellization  and  Parkinsonization  is  still  relevant  in  studying  the  problems  of  bureaucratic systems in some countries, the concept of Orwellisasi can create a strong state but weaken the issue of Human Rights (HAM), while the concept of Parkinsonization contributed considerably in  the  development  effort  but  weaken  the  system  of  recruitment  of  public  officials.  However, there  are  some  experts  who  give  criticism  to  the  concept  of  bureaucracy  Orwellisasi  and Parkinsonisasi this, this is not apart from weakness owned by each bureaucracy concept.
Keywords: bureaucracy, Orwellisasi, dan Parkinsonisasi

## PENDAHULUAN
Negara  sebagai  sebuah  organisasi  utama  dalam  masyarakat  menjalankan  pelbagai fungsinya.  Dikatakan  sebagai  organisasi  karena  negara  memiliki  struktur  dan  fungsi  untuk menjalankan tugasnya, terutama untuk  mencapai kebaikan bersama yaitu kebaikan bagi warga negaranya.  Etzioni  (1964)  mengartikan  organisasi  sebagai  suatu  unit  sosial  yang  sengaja dibentuk  (pengelompokkan  manusia)  dan  dibentuk  kembali  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu.
Keberhasilan  sebuah  organsasi  tidak  terlepas  dari  konsep  yang  terkandung  dalam organisasi  itu  sendiri  yang  kemudian  akan  mempengaruhi  jalannya  sebuah  konsep  organisasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Salah satu konsep organisasi yang sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan ialah konsep birokrasi.
Konsep  birokrasi  pertama  kali  dikenal  pada  abad  ke-18  di  Eropa  Barat,  berasal  dari  kata Bureau yang  merujuk  kepada  badan  yaitu sebuah tempat bekerja  bagi pegawai negara.  Secara ringkas,  birokrasi  dapat  diartikan  sebagai  organisasi  terstruktur  yang  memiliki  prosedur  untuk melaksanakan  sistem  pemerintahan  dan  kewenangan  hukum  sah  yang  digunakan  untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut, dalam hal ini ialah tujuan sebuah negara.
Berbicara  mengenai  birokrasi  akan  selalu  berkaitan  dengan  segala  bidang  kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai sistem sosial sudah tentu terdiri dari pelbagai struktur sosial baik dalam bidang politik atau ekonomi, dalam bentuk organisasi besar maupun kecil, ataupun yang termasuk dalam lingkup pemerintahan bahkan swasta.
Birokrasi  menjadi  salah  satu  asas  utama  untuk  mengatur  dan  mengontrol  sistem  sosial masyarakat, suka atau tidak suka masyarakat pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari sistem  birokrasi  sebuah  negara.  Bagi  negara  demokrasi,  kehadiran  partai  politik  dalam  sistem birokrasi negara merupakan hal yang mutlak terjadi.
Kehadiran  partai  politik  dalam  sistem  birokrasi  memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan  terhadap  model birokrasi sebuah  negara,  hal ini  dikarenakan  partai  politik  memiliki ideologi  yang  berbeda  antar  satu  dengan  lainnya.  Hal  tersebut,  seringkali  menimbulkan permasalahan  tersendiri  bagi  sistem  birokrasi  sebuah  negara,  seperti  partai  pemerintah  yang berkuasa  dipastikan  akan  menguasai  hampir  semua  jabatan-jabatan  yang  strategis  dalam lembaga-lembaga negara.

## Kajian Literatur
Kajian  Literatur  mengenai  konsep  birokrasi  Orwell  dan  Parkson  masih  sangat  sedikit ditemukan, hal ini disebabkan munculnya kajian yang lebih modern pada sistem birokrasi global sehingga memfokuskan kepada sistem reformasi birokrasi. Namun begitu, perbandingan kajian mengenai sistem birorkasi Orwell dan Parkson tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dikarenakan kedua-dua  konsep  birokrasi  tersebut telah banyak  diaplikasikan  dalam  sistem  birokrasi  sebuah negara bahkan mengantarkan sebuah negara menjadi negara dengan birokrasi yang mapan, hal ini tidak terlepas dari peran penting kedua-dua konsep birokrasi tersebut.
Karya-karya  Orwell  dapat  dilihat  dari  pelbagai  novel  yang  ia  tulis.  Di  dalam  karyanya, Orwell  banyak  menyinggung  mengenai  bagaimana  sistem  birokrasi  yang  ideal  menurutnya, seperti Down  and  Out  in  Paris  and  London (1933), Burmese  Days (1934), A  Clergyman’s Daughter (1935), Keep  the  Aspidistra  Flying (1936), The  Road  to  Wigan  Pier (1937),  dan Coming  Up  for  Air (1939).  Selain  itu, Animal  Farm dan Nineteen  Eighty-Four . Animal  Farm merupakan  karya  Orwell  yang  banyak  menginspirasi  publik  mengenai  kehidupan  pada  masa revolusi di bawah pemerintahan Stalin, sedangkan Nineteen Eighty-Four menceritakan ramalan Orwell terhadap sistem totalitarianisme.
Kajian  mengenai  birokrasi  Parkinson  dapat  dilihat  dari  karya  Parkinson  yang  berjudul Parkinson’s  Law yang  diterbitkan  pada  tahun  1957.  Dalam  tulisannya  tersebut,  Parkinson dengan sangat jelas berusaha menjelaskan mengenai pertambahan jumlah pegawai publik dalam
sebuah  sistem  administrasi  negara  tidak  berkaitan  dengan  bertambahnya  jumlah  beban  kerja. Karya  ini  juga  memberikan  sumbangan  yang  besar  bagi  sistem  birokrasi  pada  masa  tersebut, khususnya di wilayah Asia.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni memberikan deskripsi mengenai persoalan  kajian  yang  dikaitkan  dengan  konsep-konsep  yang  digunakan  untuk  membahas persoalan  tersebut.  Data  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang didapatkan  melalui  kajian  literatur  yang  berkaitan  dengan  persoalan  kajian.  Data  yang didapatkan  kemudian  dianalisis  dan  dikaji  kembali  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  menjawab persoalan kajian dengan memberikan penjelasan melalui penggambaran kata-kata ( description ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN a. Latar Belakang Orwell dan Parkinson
George  Orwell atau  yang  memiliki  nama  asli  sebagai  Eric  Arthur  Blair  (25 Juni  1903-21 Januari  1950)  merupakan  seorang  penulis  novel,  esei,  wartawan,  dan  pengamat  politik  serta budaya  di  Inggirs.  Blair  mulai  ramai  dikenal  oleh  khalayak  ramai,  ketika  tulisan-tulisannya dalam bentuk buku, esei maupun novel memberikan motivasi bagi perubahan sistem penindasan manusia saat itu.
Lahir di Motihari-Bihar, India pada era penjajahan Inggris, Blair yang saat itu berumur 1 tahun  dibawa  oleh  sang  ibu  kembali  ke  Inggris.  Di  Inggris  Blair  mulai  memasuki  jenjang pendidikan di pelbagai sekolah dan perguruan tinggi. Blair pernah mendapatkan King’s Scholar di  tahun  1917-1921  namun,  Blair  merasa  tidak  cocok  dengan  dunia  pendidikan  yang  baginya tidak memberikan kebebasan seperti yang ia harapkan.
Berhenti  dari  dunia  pendidikan,  Blair  memutuskan  untuk  bergabung  dengan Police Imperial  British dan  ditugaskan  di  wilayah  Burma-Myanmar.  Aktivitasnya  sebagai  seorang polisi  juga  tidak  bertahan  lama,  hal  ini  dikarenakan  dua  faktor,  pertama  cita-cita  Blair  ialah menjadi  seorang  penulis  dan  kedua  Blair  merasa  pekerjaannya  sebagai  polisi  hanya menjadikannya  sebagai  individu  yang  mendukung  sistem  politik  yang  cenderung  menindas kehidupan orang banyak.
Kehidupannya kemudian ia dedikasikan dengan banyak menulis karya-karya yang sebagian besar  berasal  dari  pengalaman  hidupnya  yang  merasakan  penindasan  dari  kekuasaan  negara- negara penjajah pada masa itu terhadap negara-negara jajahan. Blair memiliki keinginan untuk dapat melepaskan dan menghentikan pegaruh dari imperialisme negara penjajah yang berbentuk penindasan terhadap manusia dari penguasaan manusia lainnya.
Blair mulai menjadi perhatian banyak orang ketika karya-karyanya yang fenomenal mampu memberikan gambaran yang saat itu paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Beberapa karya Blair  yang  terkenal  dan  terinspirasi  dari  pengalaman  hidupnya  ialah  seperti Down  and  Out  in Paris  and  London (1933), Burmese  Days (1934), A  Clergyman’s  Daughter (1935), Keep  the Aspidistra Flying (1936), The Road to Wigan Pier (1937), dan Coming Up for Air (1939).
Blair juga menghasilkan dua buah karya esei yang menentukannya sebagai seorang penulis prestisius  melalui  karyanya  yang  berjudul Animal  Farm dan Nineteen  Eighty-Four . Animal Farm secara  ringkas  mengumpamakan  keadaan  yang  timbul  akibat  penyelewengan  ide-ide sosialis dalam Revolusi Rusia di bawah kepemimpinan Stalin, sedangkan Nineteen Eighty-Four menceritakan  mengenai  ramalan  Blair  tentang  keadaan  dunia  saat  itu  yang  berada  di  bawah rezim totalitarianisme.
Cyril Northcote Parkinson akrab disapa dengan panggilan Parkinson dilahirkan pada 30 juli 1909  di  Inggris.  Memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  beragam,  ia  mulai  bersekolah  di sekolah  St.  Peter  yang  bertempat  di  York,  hingga  melanjutkan  kuliahnya  di  Universitas Cambridge dan meraih gelar doktoralnya di King Collage London.
Parkinson  dikenal sebagai pakar  yang  ahli  dalam  sejarah  kelautan  di  Inggris,  selain itu ia dikenal juga sebagai seorang penulis handal yang telah melahirkan hampir 60 buku. Buku yang paling  terkenal  dari  Parkinson  ialah Parkinson’s  Law yang  merupakan  kerangka  dasar  dalam pembentukakan konsep Birokrasi Parkinsonisasi.
Buku Parkinson’s  Law menjadi  penentu  titik  balik  kehidupan  Parkinson  sebagai  seorang sarjana  penting  dalam  bidang  manajemen  dan  pelayanan  publik. Parkinson’s  Law secara ringkas  menjelaskan  bahwa  perkembangan  birokrasi  tidak  dapat  dihindari  dengan  alasan  “ penambahan kerja sesungguhnya adalah untuk memenuhi waktu luang”.
Parkinson  juga  dikenal  luas  dalam  dedikasinya  terhadap  dunia  pendidikan,  ia  merupakan seorang  pengajar  di  pelbagai  sekolah  dan  universitas.  Selain  mendedikasikan  waktunya  dalam kajian-kajian  mengenai  tentara  laut  Inggris,  ia  tetap  aktif  menulis  dan  melahirkan  beberapa karya  ilmiah  yang  memberikan  sumbangan  pengetahuan  kepada  masyarakat  luas  seperti The Trade  Winds,  Trade  in  the  France  Wars (1793-1815), British  Intervention  in  Malaya (1867- 1877), dan A Short History of the British Navy (1776-1816).

## b. Kerangka Konsep Birokrasi Orwell dan Parkinson
Konsep Birokrasi Orwell atau dikenal dengan istilah Orwellisasi merujuk kepada apa yang dikatakan  oleh  seseorang  tetapi  bukan  realita,  hal  ini  sering  kita  temukan  dalam  kehidupan sehari-hari  terutama  dalam  ruang  sosial,  politik  bahkan  agama.  Dalam  Orwellisasi,  kebenaran yang  dipercayai  ada  oleh  seseorang  sebenarnya  hanya  berupa  retorika  saja,  oleh  sebab  itu, Orwellisasi  menganjurkan  untuk  tidak  hanya  percaya  terhadap  sebuah  pernyataan  akan  tetapi harus disertai dengan adanya kebenaran dan praktiknya.
Konsep  Orwellisasi  sangat  menekankan  kepada  kepentingan  kebebasan  yang  disebut sebagai Public  Sphere .  Hal  ini  dikarenakan,  dalam  gambaran  Novel  1948  yang  ditulis  oleh Orwell  menceritakan  bagaimana  sebuah  sistem  demokrasi  mengontrol  setiap  kehidupan masyarakat,  sehingga  Orwellisasi  dikenal  sebagai  alat  perpanjangan  tangan  negara  dalam menjalankan kendali terhadap masyarakat luas.
Pemikiran  utama  mengenai  Birokrasi  Orwel  berasal  dari  novel  yang  berjudul Nineteen Eighty  Four .  Dalam  novel  ini  Orwell  mengisahkan  latar  belakang  perang  dingin  yang  terjadi pada  masa  itu  sehingga  masyarakat  berada  di  bawah  kendali  dan  manipulasi  pemerintah,  di mana  sistem  politik  pada  masa  itu  dikenal  dengan  sebutan English  Socialism (IngSoc)  yang dikuasai oleh golongan-golongan elit politik.
Individualisme  dan  kebebasan  berfikir  pada  masa  itu  dianggap  sebagai  sebuah  tindakan kriminal (Thoughtcrime) yang dikarenakan wujudnya sebuah sistem pemerintahan yang tirani. Hal ini digambarkan dari sosok pemimpin dalam novel tersebut ialah Big Brother yang dikenal dengan  sistem  pemerintahannya  yang  menindas,  yang  ia  artikan  demi  wujudnya  kebaikan negara.
Tokoh lainnya dalam Novel 1984 ialah Winston Smith yang digambarkan sebagai seorang pegawai  pemerintahan  di Ministry  of  Truth yaitu  sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab mengurus  propoganda  dan  manipulasi  sejarah  yang  sedemikian  rupa  diatur  agar  selalu  pro terhadap  pemerintah.  Smith  secara  diam-diam  membenci  dan  melakukan  pemberontakan terhadap  sistem  tersebut  yang  menurutnya  didominasi  oleh  sistem  pemerintahanyang totalitarian.
Akhirnya,  Novel  1984  mencita-citakan  terjadinya  sebuah  distopia  yaitu  keadaan  di  mana suatu  masyarakat  yang  dikuasasi  oleh  birokrasi  elit  partai  politik  yang  menggunakan kekuasaannya  untuk  menciptakan  ketakutan  dan  berwenang  untuk  mengawasi,  memaksa,  dan melukai  rakyat.  Oleh  karena  itu,  novel  ini  menceritakan  bagaimana  sebuah  kekuasaan  negara bertumpu  pada  partai  pemerintah  yang  terpusat  dan  birokrasi  digunakan  untuk  melakukan kontrol kepada semua aspek kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  Novel  1984  karya  Orwell,  Ever  H.  D  kemudian  mendefinisikan  Birokrasi Orwell  sebagai  peningkatan  kontrol  birokratik  secara  keseluruhan.  Kontrol,  tekanan,  dan paksaan dari birokrasi bertujuan agar proses pembangunan sebuah negara dapat berjalan lancar, hal ini juga menyebabkan semakin kuatnya birokrasi dan menjadi alat kekuasaan negara untuk mengendalikan  kegiatan  ekonomi,  politik,  dan  sosial  masyarakat  yang  mutlak  melalui pengaturan bahkan paksaan.
Birokrasi  Orwell  dapat  disimpulkan  sebagai  penguasaan  atas  sebagian  besar  kehidupan masyarakat  yang  disebabkan  ketergantungan  masyarakat  kepada  birokrasi  melalui  manifestasi program-program  pembangunan  yang  direncakan  oleh  pemerintah  dan  kebanyakan  program tersebut  bersifat top-down .  Oleh  karena  itu,  untuk  mengendalikan  rasa  aman  bagi  masyarakat dalam  sebuah  negara  ialah  melalui  kekuasaan state  power yang  bertujuan  untuk  memastikan setiap keputusan yang berkaitan dengan program pembangunan masyarakat sudah tepat sasaran.
Parkinson  dalam  artikelnya  yang  berjudul  “ Parkinson’s  Law  and  Other  Studies  in Administration ” menjelaskan  mengenai  peningkatan  jumlah  pegawai  pemerintahan  tidak berkaitan dengan faktor lain seperti meningkatnya beban kerja. Peningkatan beban kerja hanya untuk  memenuhi  waktu  luang  serta  pekerjaan  merupakan  sebuah  tuntutan  waktu,  sehingga beban kerja tidak berkaitan dengan jumlah pegawai yang diperlukan.
Berkurangnya  aktifitas  bukan  berarti  tersedianya  waktu  luang  maupun  wujudnya pengangguran, namun beban kerja didasarkan kepada tahapan kepentingan dan kerumitan yang secara langsung berkaitan dengan kadar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tesis  yang  diajukan  oleh  Parkonsn  ialah  sebagai  kritik  terhadap  isu  umum  yang  berkembang, yaitu peningkatan jumlah pegawai pemerintah sebagai cerminan dari meningkatnya beban kerja serta  peningkatan  jumlah  pegawai  akan  menyebabkan  berkurangnya  beban  kerja  dan  waktu kerja di kalangan pegawai.
Hukum  Parkinson  selanjutnya  menjelaskan  peningkatan  jumlah  pegawai  pemerintahan akan  tetap  meningkat  walaupun  beban  kerja  bertambah,  berkurang  maupun  permanen. Kepentingan  Hukum  Parkinson  terletak  pada  fakta  bahwa  hukum  berkembang  berdasarkan beberapa faktor yang mengendalikan perkembangan itu sendiri.
Faktor  yang  menyebabkan  peningkatan  jumlah  pegawai  dirumuskan  oleh  Parkinson melalui dua kenyataan, yaitu:
a. Seorang pegawai biasanya ingin menambah bawahan ( subordinate ), bukan mencari persaingan ( rival ), dan
b. Pegawai-pegawai tersebut akan bertindak dan bekerjasama satu dengan lainnya.
Faktor pertama dari hukum Parkinson dapat dideskripsikan bahwa pegawai A menganggap dirinya  memiliki  beban  kerja  ( overworked ).  Hal  ini  pada  dasarnya  merupakan  realita  maupun bayangan  yang  terdapat  pada  diri  A  yang  disebabkan  oleh  faktor  usia,  tingkat  kejenuhan  dan lainnya  sehingga  untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  A  memiliki  tiga  pilihan  untuk  mengatasi persoalan tersebut, yaitu:
1. Berhenti bekerja,
2. Membagikan beban kerja kepada pegawai B yang memiliki kedudukan yang sama dengan pegawai A, dan
3. A  melantik  2  orang  pembantu  C  dan  D  yang  memiliki  kedudukan/jabatan  yang lebih rendah dari A.
Secara  rasional,  dari  ketiga  pilihan  yang  terdapat  di  atas  maka  A  akan  lebih  cenderung untuk  memilih  opsi  ketiga  dengan  pertimbangan  bahwa  opsi  pertama  akan  menyebabkan  A mengalami  beberapa  kerugian  seperti  kehilangan  pengahsilan,  bonus  maupun  uang  pensiun. Sedangkan  opsi  kedua  akan  menyebabkan  munculnya  persaingan  antara  A  dan  B  dalam kenaikan jabatan, sehingga opsi ketiga dengan melantik C dan D merupakan pilihan yang paling rasional bagi A untuk meminimalisir ancaman bagi kedudukan yang dimiliki oleh A.
Pelantikan C dan D secara bersamaan bertujuan untuk mengamankan kedudukan A. Hal ini dikarenakan, apabila A hanya melantik C saja maka hal tersebut sama saja dengan melantik B, sehingga pelantikan C dan D secara bersamaan akan mengamankan kedudukan A. Selanjutnya, di  suatu  waktu  ketika  C  dan  D  merasa  beban  kerja  mereka  meningkat,  maka  C  dan  D  dapat mengangkat bawahan atas persetujuan A, inilah yang dimaksud dengan Hukum Parkinson yang menyatakan bahwa sebuah organisasi akan terus membesar.
A
C D E F G H
Penjelasan  dari  faktor  pertama  akan  berkaitan  dengan  faktor  kedua,  di  mana  beban  kerja yang seharusnya diselesaikan oleh satu pegawai akan menjadi pekerjaan yang diselesaikan oleh tujuh  orang  dan  tentunya  A  tetap  memiliki  peluang  terbesar  untuk  mendapatkan  kenaikan jabatan. Pegawai lainnya, C, D, E, F, G, dan H akan menjalankan tugas masing-masing namun kesemuanya akan tetap saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan beban kerja utama  A,  berdasarkan  hal  ini  juga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  satu  pekerjaan  utama  dari  A akan terus meningkat/bertambah dari waktu ke waktu.
Hukum  Parkinson  merupakan  hukum  yang  bersifat  saintifis  dan  tidak  dapat  digunakan hanya  dalam  suatu  keadaan  politik  tertentu.  Oleh  karena  itu,  Hukum  Parkinson  hanya  mampu untuk  menerangkan  peningkatan  jumlah  pegawai  publik  yang  mana  hal  tersebut  terjadi  atas dasar  peningkatan  beban  kerja  ataupun  banyaknya  pegawai  serta  mekanisme  pergerakan peningkatan  pegawai  dalam  sebuah  organisasi  dianggap  Parkinson  sebagai  wujud  untuk memperlihatkan kepentingan diri ( vested interest ).
Besarnya jumlah pegawai dan struktur kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi tanpa mempertimbangkan  dan  memperhitungkan  pekerjaan  yang  akan  diselesaikan  menyebabkan munculnya disharmonisasi antar pegawai. Selain itu, besarnya jumlah pegawai juga akan turut memperlambat pelyanan publik karena banyaknya prosedur yang harus dilewati sehingga tujuan utama terciptanya birokrasi untuk melancarkan proses penyelesaian pekerjaan akan hilang.
Perubahan  dan  kemajuan  zaman  yang  berdampak  kepada  masyarakat  luas  turut  merubah pola pikir masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang lebih sempurna. Oleh karena itu, Parkinson  menawarkan  sebuah  konsep New  Public  Management yang  merupakan  konsep pelayanan publik secara langsung, efisien, seksama dan menyenangkan dengan cara melakukan perubahan dalam organisasi maupun pelayanan agar lebih seimbang.

## c. Konsep Birokrasi Orwell dan Parkinson dalam Sistem Pemerintahan
Penerapan  konsep  birokrasi  Orwell  dapat  dikaji  melalui  sistem  pemerintahan  Orde  Baru (Orba) di Indonesia. Zaman Orba di Indonesia merupakan zaman pemerintahan yang dipimpin oleh  Presiden  Soeharto  yaitu  dari  tahun  1966-1998,  dimana  pada  masa  awal  pemerintahan Soeharto peta politik dan ekonomi  Indonesia masih kacau balau disebabkan oleh konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penumpasan dan pelarangan PKI pada masa Soeharto memberikan pelajaran tersendiri bagi Soeharto  dalam  memimpin  Indonesia.  Segala  hal  yang  dirasa  dapat  menganggu  kestabilan negara  dikontrol  dengan  sangat  ketat  oleh  Soeharto  dengan  cara  memberikan  kekuasaan  yang besar  bagi  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  dalam  urusan  kenegaraan,  hal  ini
ditandai  dengan  adanya  dwifungsi  ABRI,  serta  merangkul  setiap  elemen  masyarakat  yang tergabung dalam Golongan Karya (Golkar) untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan.
Imbalan yang diberikan Soeharto kepada loyalis yang setia mendukung pemerintahannyapun  berupa  kedudukan  maupun  jabatan  dalam  setiap  struktur  pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Warisan sistem pemerintahan Orde Lama (Orla) banyakmemberi  tantangan  bagi  Soeharto  terutama  dalam  membenahi  kestabilan  negara.  Oleh karena  itu,  untuk  memperlancar  usahanya  dalam  membenahi  negara,  Soeharto  memberikan banyak  peluang  kepada  setiap  individu  maupun  kelompok  yang  menjadi  pendukung  setia Soeharto terutama dari kalangan ABRI dan Golkar untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan.
Sistem birokrasi di Indonesia pada masa Orba yang didominasi oleh loyalis Soeharto telah menciptakan sebuah institusi baru. Liddle (1985), yang telah melakukan kajian terhadap sistem birokrasi  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  birokrasi  masa  Orba  dicirikan  sebagai  “ New  Order Pyramid” , yaitu peran presiden yang dominan, peran dan keaktifan tentara dalam politik, proses pengambilan  keputusan  terpusat  pada  birokrasi  serta  hubungan  negara  dan  masyarakat  terdiri dari cooptation dan responsiveness with repression.
Kajian Liddle tersebut secara tegas menggambarkan bahwa pusat kekuasaan selalu berakhir kepada  keputusan  ataupun  persetujuan  dari  presiden.  Hal  tersebut  menjadi  lebih  dominan manakala  tentara  dan  birokrasi  yang  bekerja  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  merupakan loyalis  Soeharto,  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  cenderung  mengabaikan  kepentingan masyarakat banyak.
Implementasi  birokrasi  Orwell  pada  masa  Orba  sangat  terlihat  dari  besarnya  kontrol pemerintah  terhadap  amsyarakat  terutama  dalam  hal  pengambilan  keputusan,  dimana  setiap keputusan yang ditetapkan adalah tepat dan tidak menyalahi hak kebebasan. Hal tersebut terlihat jelas  dalam  kepemimpinan  Soeharto  selama  32 tahun,  dimana  Soeharto sebagai pemilik  kuasa dominan  cenderung  menetapkan  kebijakan  yang  sebenarnya  kurang  tepat  namun  dianggap tepatdan dipaksakan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas negara, seperti peraturan mengenai kebebasan  pers, penetapan  mekanisme  SIUPP  (Surat Izin  Usaha  Penerbitan  Pers),  pembatasan kebebasan berserikat (pembatasan partai politik peserta pemilihan umum).
Kebijakan  yang  dominan  tersebut  tidak  terlepas  dari  munculnya  kewaspadaan  terhadap kembalinya kondisi ketidakamanan seperti pada masa kerusuhan dan konflik dengan PKI. Oleh sebab  itu, state  power dan  segala  keputusan  kenegaraan  harus  dikontrol  secara  ketat,  bahkan seringkali berujung pada sifat pemerintahan yang otoriter.
Latar belakang kepemimpinan Soeharto yang demikian, tidak terlepas dari upayanya untuk mengendalikan  kegiatan  ekonomi,  politik  dan  sosial  melalui  regulasi  yang  cenderung menggunakan paksaan. Fokus pemerintahan Soeharto ialah berupaya mewujudkan modernisasi melalui stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sebagai jawaban untuk membawa Indonesia kepada  kemapanan,  hal  ini  terlihat  jelas  dari  agenda  Soeharto  yang  sangat  antipartai  dan program  pembangunan  Soeharto  yang  dikenal  dengan  istilah  Repalita  (Rencana  Pembangunan Lima Tahun).
Sistem  pemerintahan  Soeharto  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  Ia  mampu mengendalikan, mengontrol bahkan menggunakan tekanan dan paksaan untuk mencapai tujuan agar program pembangunan negara berhasil. Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila Soeharto  mampu  mengendalikan  birokrasi  disetiap  lini,  sehingga  upaya  yang  harus  dilakukan oleh Soeharto ialah memastikan bahwa setiap lapisan birokrasi di Indonesia harus mendukung bahkan setia terhadap Soeharto dan segala kebijakannya.
Upaya  yang  dilakukan  Soeharto  untuk  menguasai  dan  mengendalikan  birokrasi  ialah dengan  memberikan  jabatan-jabatan  kenegaraan  hingga  jabatan  daerah  kepada  ABRI  maupun anggota Golkar. ABRI dan Golkar merupakan senjata utama Soeharto untuk menguasai sistem birokrasi di Indonesia dengan menempatkan orang-orang yang memang patuh dan mendukung
kepemimpinan Soeharto sehingga hampir setiap posisi jabatan struktural selalu diisi oleh ABRI dan Golkar.
Terpeliharanya  dominasi  kekuasaan  Soeharto  sampai  dengan  32  tahun  dilatarbelakangi oleh kepiawaian Soeharto dalam mengelola sistem birokrasi di Indonesia, hal ini meliputi:
1. Penafsiran  kubu  Soeharto  terhadap  Pasal  7  Undang-undang  Dasar  1945,  yang menekankan  kepada  kalimat  “dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali”.  Hal  ini menyebabkan masa pemerintahan Soeharto sangat lama yaitu hingga 7 periode.
2. Pembatasan  kepada  kebebasan  untuk  berserikat,  baik  dalam  mendirikan  partai politik  hingga  pendirian  organisasi  masyarakat  maupun  profesi.  Oleh  sebab  itu, pada masa Orba hanya dikenal tiga partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  dan  Golkar.  Sedangkan  keberadaan organsiasi  masyarakat  dan  profesi  yang  diakui  negara  ialah  yang  kesemuanya dikendalikan  dan  dikontrol  ketat oleh  rezim  Soeharto  seperti,  Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI),  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia  (KNPI),  Kamar  Dagang Indonesia (KADIN), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dll.
3. Pembatasan  kebebasan  pers  dan  pembredelan  terhadap  media  yang  memberitakan keburukan dan mengkritik pemerintahan Soeharto.
4. Pelaksanaan pemilu yang tidak demorkatif dan cenderung manipulatif.
5. Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dari unsur ABRI, serta sebagian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diangkat oleh presiden.
6. Introduksi  dan  pelembagaan  Golkar  sebagai  “partai  pemerintah”  yang  bertugas memenangkan pemilu manipulatif Orba.
7. ABRI  melalui  konsep  dwifungsi  ABRI  secara  resmi  diakui  sebagai  bagian  dari kekuatan sosial politik (Syamsuddin Haris, 2014:3-4).
Berkuasanya  rezim  Soeharto  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan diuraikan  sebelumnya.  Keberhasilan  faktor  tersebut  didorong  oleh  penempatan  orang-orang Soeharto dalam setiap lini kebijakan, sehingga Soeharto dapat mengontrol dan mengendalikan setiap  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  secara  penuh  dengan  dukungan  dan  bantuan  dari birokrasi yang ada di bawah kekuasaannya.
Sistem  birokrasi  Indonesia  pada  masa  Soeharto juga dikuasai  oleh  kerabat  dan  rekan  dari Soeharto melalui sebuah sistem yang dikenal dengan istilah “patrimonialisme”, hal ini bertujuan agar  pusat  kekuasaan  berada  pada  klan  Soeharto.  Crouch  (1979)  menyatakan  bahwa  masa pemerintahan Soeharto, ia telah memperkenalkan franchising perekonomian kepada kerabat dan rekannya  melalui  penempatan  mereka  pada  posisi  jabatan-jabatan  pemerintahan  disemua lapisan.
Ringkasnya,  birokrasi  zaman  Soeharto  menggambarkan  keadaan  negara  yang  tidak  stabil sehingga  diperlukan  peran  dominan  pemerintah  untuk  memastikan  agar  keadaan  yang  tidak stabil itu menjadi lebih baik. Warisan pemerintahan Orla yang meninggalkan banyak pekerjaan rumah  bagi  Soeharto  dan  juga  pembenahan  disetiap  bidang  kenegaraan  menjadikan  Soeharto untuk  tegas  dalam  menjaga  keutuhan  negara,  sehingga  model  birokrasi  yang  ia  terapkan  lebih mengarah kepada konsep birokrasi Orwell.
Konsep  birokrasi  Parkson  dapat  digambarkan  melalui  sistem  birokrasi  yang  terdapat  di Malaysia.  Hal  ini  ditandai  dengan  meningkatnya  jumlah  pegawai  publik,  namun  peningkatan jumlah  pegawai  bukan  didorong  oleh  adanya  penambahan  kuantitas  pekerjaan  melainkan semakin besarnya pengaruh dari proses pembangunan ekonomi.
Pembangunan  ekonomi  Malaysia  mengambil  konsep  pelaksanaan  dasar  perekonomian dengan  membentuk  “Dasar  Ekonomi  Baru  (DEB)”,  dimana  tujuan  dari  pembentukan  DEB
adalah  untuk  mengurangi  diskriminasi  pendapatan  dan  kekayaan  antar  kaum,  wilayah  dan kawasan  dalam  sebuah  wilayah.  Program  DEB  berfokus  kepada  penciptaan  kesempatan  dan peluang pekerjaan bagi rakyat.
Penciptaan  kesempatan  dan  peluang  pekerjaan  dilakukan  melalui  pendirian  pelbagai macam  perusahan-perusahan  negara  dan  badan-badan  usaha  negara  untuk  menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat lokal dengan perekonomian kelas menengah ke bawah  di  Malaysia.  Pendirian  perusahaan  dan  badan-badan  usaha  publik  tersebut  bersamaan dengan  meningkatnya  jumlah  pegawai  yang  bekerja  di  sektor  tersebut,  hal  ini  kemudian  telah menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan bagi belanja negara di sektor publik.
Belanja  negara  yang  dikeluarkan  tidak  hanya  digunakan  untuk  belanja  pembangunan ekonomi, namun juga dibarengi dengan beban peningkatan belanja bagi mengurus dan menggaji pegawai  publik.  Peningkatan  belanja  pegawai  publik  dilatarbelakangi  oleh  pertumbuhan lapangan  kerja  di  sektor  publik  yang  berusaha  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesamarataan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi kelas menegah ke bawah.
Ahmad  Atory  Hussain  (1998)  menyatakan  bahwa  birokrasi  di  Malaysia  berorientasikan pada action-oriented  roles yang  melibatkan  empat  unsur  penting  yaitu,  pemeliharaan  hukum dan  peraturan,  amandemen  asas-asas  pembangunan,  pembangunan  di  kawasan  luar  kota,  dan pengembangan industri. Unsur-unsur tersebut merupakan pendorong bagi tercapainya kestabilan politik teutama kestabilan ekonomi.
Sektor  ekonomi  merupakan  solusi  bagi  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dengan  cara menyediakan  lapangan  pekerjaan,  sehingga  akan  menciptakan  kestabilan  politik.  Sektor ekonomi  Malaysia  sangat  rentan  terhadap  konflik  antar  kaum  dalam  merebutkan  peluang pekerjaan terutama bagi masyarakat bumiputra, oleh sebab itu kehadiran DEB berupaya untuk menjadi  solusi  bagi  konflik  yang  berorientasi  peluang  pekerjaan  antar  kaum  di  Malaysia walaupun  hal  tersebut  turut  menyumbang  peningkatan  belanja  sektor  publik  yang  digunakan untuk membiayai belanja pegawai negeri.
Peningkatan  jumlah  pegawai  negeri  di  Malaysia  banyak  terdapat  di  sektor  pendidikan, keamanan dan kesehatan. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan yang sangat besar akan pegawai negeri di sektor tersebut disebabkan kepada pertimbangan pentingnya ketiga-tiga sektor tersebut bagi keberlangsungan peningkatan kualitas hidup masyarakat Malaysia.
Konsep birokrasi yang terdapat di Malaysia menggambarkan bahwa bertambahnya jumlah pegawai  negeri  tidak  berkaitan  dengan  bertambahnya  beban  kerja  ataupun  dapat  mengurangi kuantitas  beban  dan  waktu  kerja.  Berdasarkan  Hukum  Parkson,  bertambahnya  pegawai  negeri akan tetap terjadi meskipun beban kerja bertambah, berkurang maupun permanen.

## d. Kritik Terhadap Konsep Birokrasi Orwell dan Parkson
Implementasi  konsep  birokrasi  Orwell  pada  masa  pemerintahan  Soeharto  di  Indonesia dinilai  sebagai  pengambilan  keputusan  yang  sah  dan  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  pada kondisi  negara  yang  tidak  stabil  memang  diperlukan  birokrasi  yang  kuat  untuk  mendukung terlaksananya proses pembangunan negara, segala bentuk kritik, tekanan ataupun tuntutan dari individu  atau  kelompok  dapat  dianggap  sebagai  ancaman  yang  memperlambat  proses pembangunan.
Dominasi pemerintahan yang kuat diperlukan untuk menjaga kestabilan negara, walaupun seringkali dominasi pemerintah ini mengarah kepada sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Mittleman (1996), mengambil contoh negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Korea Selatan dan Singapura sebagai negara yang berhasil bertahan dari segala bentuk tuntutan dan kritik yang ditujukan  bagi  dominasi  kekuasaan  di  negara  mereka  dan  menjadi  negara  dengan  sistem ekonomi kuat.
State strong dalam konsep birokrasi Orwell diperlukan untuk mengendalikan suara rakyat sehingga  tidak  memunculkan  tekanan  dari  kalangan  masyarakat  yang  dianggap  dapat
mengganggu  kestabilan  negara. State  strong bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  model pembangunan  ekonomi  yang  seringkali  bertentangan  dengan  kehendak  rakyat,  sehingga menyebabkan  terhambatnya  proses  pendemokrasian  dalam  sebuah  negara,  namun  begitu state strong berupaya  untuk  mencapai  kestabilan  negara  melalui  kestabilan  perekonomian  negara yang  disusul  dengan  munculnya  stabilitas  politik.  Hal  ini  hanya  dapat  tercapai  apabila pemerintah yang berkuasa menerapkan sistem birokrasi seperti yang diuraikan oleh Orwell.
Perkembangan konsep birokrasi Orwell tidak selalu dipandang dari sudut positif, beberapa sarjana  bahkan  mengkaji  bahwasannya  sistem  birokrasi  Orwell  menyebabkan  efek  negatif terutama  bagi  penegakkan  sistem  demokrasi  yang  mapan.  Jackson  &  Pye  (1978)  menyatakan bahwa  konsep  birokrasi  Orwell  cenderung  menyekat  ruang  demokrasi  masyarakat  banyak, birokrasi Orwell digunakan sebagai alat golongan pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dan mempertahankan status quo, menyuburkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pernyataan  yang  diuraikan  oleh Jackson  &  Pye  menggambarkan  realita  yang  terjadi  pada masa pemerintahan Soeharto sepanjang 32 tahun. Kontrol dan kendali yang sangat dominan dari pemerintahan Soeharto terhadap kebebasan berserikat dan kebebasan pers telah menutup ruang gerak demokrasi di Indonesia, hampir tidak ada kelompok atau golongan yang menjadi oposisi dalam  pemerintahan  Soeharto.  Penempatan  jabatan-jabatan  publik  yang  diisi  oleh  kerabat  dan rekan  setia  Soeharto  serta  kedekatan  Soeharto  dengan  beberapa  pengusaha  yang  menjadi loyalisnya telah menyuburkan praktik KKN di Indonesia.
Birokrasi  Orwell  menurut  Jackson  dapat  menjamin  kestabilan  politik  di  Indonesia  pada masa  Soeharto  dengan  menciptakan  program  pembangunan  yang  dapat  menggerakkan  roda perekonomian pada masa tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi berkembang  pesat. Namun, penggunaan kekerasan dalam mengendalikan kritik yang muncul dari pelbagai pihak merupakan wujud  dari  pengekangan  terhadap  nilai-nilai  demokrasi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa konsep  birokrasi  Orwell  bersifat  statis  dalam  merespon  kritik  rakyat  tetapi  responsif  terhadap tekanan eksternal yang berkaitan dengan isu internasional.
Sarjana  lain  yang  memberikan  kritik  terhadap  konsep  birokrsai  Orwell  ialah  Gordon  R. Hein (1982), ia menyatakan bahwa kekerdilan proses demokrasi terjadi apabila kendali birokrasi terhadap masyarakat dilakukan dengan cara mengakomodasi kelompok besar tanpa menganggu legitimasi  rezim  dan  pemerintah  harus  mengendalikan  kelompok  dalam  masyarakat  dengan melakukan  manipulasi  terhadap  saluran  perwakilan  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  konsep birokrasi  Orwell  menggambarkan  adanya  pengekangan  yang  dilakukan  oleh  elit  pemerintah sehingga menciptakan ketidakmapanan demokrasi.
Berbicara mengenai birokrasi Parkson, ada beberapa pandangan sarjana yang mendukung konsep  birokrasi  Pakrson  yang  melihat  bahwa  birokrasi  yang  besar  adalah  sebuah  hal  yang dapat diterima sebagai respon terhadap perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan maju. Permasalahan yang seringkali terjadi pada negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar  ialah  keterbatasan  lapangan  kerja,  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  lapangan pekerjaan  maka  program  pembukaan  lapangan  pekerjaan  oleh  negara  harus  dilakukan  hal  ini juga harus dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai publik.
Esman (1972) menyatakan bahwa administrasi pembangunan pada dasarnya melihat peran administrasi  pemerintah  dalam  mendorong,  mengarahkan  dan  mengurus  proses  yang  saling berkaitan dengan pembangunan negara ( nation building ), pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial.  Oleh  karena  itu,  program  pembangunan  yang  direncanakan  oleh  pemerintah  harus berpedoman kepada sistem pengelolaan administrasi pemerintah, dalam artian harus diikuti oleh sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk  melaksanakan  program  tersebut.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  konsep  pembangunan  sebuah  negara  selalu  diikuti  dengan  pelbagai  pertumbuhan disegala  sektor  terutama  ekonomi,  dan  yang  menjalankan  pengurusan  dan  manajemen  pada sektor-sektor administrasi tersebut adalah pegawai publik.
Maizatul  Haizan  (2002)  menyatakan  bahwa  konsep  administrasi  yang  diutarakan  oleh Esman memberi tumpuan kepada dua aspek utama yaitu membangun institusi administrasi dan berupaya  agar  dapat  memperbaiki  manajemen  dalam  menangani  proses  perubahan  dan membentuk  serta  melaksanakan  program  pembangunan  dalam  semua  aspek  kebijakan  publik. Dua  konsep  yang  Esman  kemukakan  diatas  tergambar  dalam  implementasi  birokrasi  yang dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia, dimana pemerintahan Malaysia berperan penting dalam memenuhi  perubahan  yang  terjadi  melalui  proses  pembangunan  negara  melalui  pendirian badan-badan maupun institusi milik negara.
Evers  (1987)  dalam  kajiannya  di  wilayah  Asia  Tenggara,  Evers  mengemukakan  sebuah kajian  rasional  mengenai  rasio  penduduk  terhadap  jumlah  pegawai  sebagai  kritik  terhadap birokrasi Parkson. Nilai rasio pegawai-penduduk dianalogikan sebagai sama dengan nilai inflasi mata  uang  dalam  konteks  keefesienan,  maka  apabila  sebuah  negara  mengimplementasikan birokrasi  Parkson  maka  akan  semakin  tinggi  juga  beban  birokrasi  terhadap  keuangan  sebuah negara.
Besarnya  beban  keuangan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Malaysia  terhadap pegawai  publik  di  Malaysia,  mendorong  pemerintah  untuk  mencari  alternatif  baru  bagi pemecahan  permasalahan  birokrasi  tanpa  menghilangkan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakatnya, terutama bagi penduduk bumiputra. Kritik terhadap birokrasi Parkson kemudian memunculkan  pilihan  dalam  membentuk  sebuah  sistem  reformasi  di  tubuh  birokrasi,  hal  ini dilakukan untuk mewujudkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien.
David Osborne & Ted Gaebler (1992) memandang perlunya alternatif baru terhadap sistem dan  organisasi  di  sektor  publik  dengan  mengusulkan  sebuah  paradigma  baru  terhadap struktur birokrasi yang  menggabungkan nilai-nilai utama sektor perdagangan dan perusahaan ke dalam administrasi  publik.  Hal  ini  kemudian  di  adaptasi  oleh  pemerintahan  Malaysia  di  bawah kepemimpinan Tun Dr. Mahatir Mohamad dengan mereformasi sektor publik yang tidak aktif, produktif dan berdaya saing.
Konsep birokrasi Parkson pada akhirnya berkembang kepada dua pandangan yang berbeda, pertama  keperluan  terhadap  birokrasi  yang  besar  sebagai  respon  kepada  bertambahnya  peran birokrasi  yang  akomodatif  terhadap  tuntutan  lingkungan  dan  masyarakat,  dan  kedua  tuntutan terhadap reformasi birokrasi melalui penerapan New Public Management (NPM) sebagai respon terhadap  implementasi  birokrasi  yang  kurang  efektif  dan  efisien  dalam  menjawab  tantangan globalisasi.

## SIMPULAN
Konsep  birokrasi  Orwell  dan  Parkson  merupakan  dua  konsep  yang  tepat  untuk  mengkaji mengenai sistem birokrasi yang terdapat di Indonesia pada masa Soeharto dan di Malaysia pada masa kepemimpinan Tun Mahatir. Meskipun setiap konsep memiliki kelemahan, namun apabila mampu  diaplikasikan  sesuai  dengan  program  yang  telah  tersusun  maka  akan  menciptakan sebuah  ruang  administrasi  yang  mapan,  bahkan  mampu  mengantarkan  keberhasilan  kepada kemajuan  sebuah  negara.  Hal  ini  jelas  terlihat  dari  pengalaman  Taiwan,  Korea  Selatan  dan Singapura.
Melalui konsep birokrasi Orwell, dominasi yang kuat oleh pemerintah dapat  menciptakan kestabilan  politik  pada  sebuah  negara,  seperti  halnya  di  Indoensia  pada  zaman  pemerintahan Soeharto  atau  dikenal  dengan  rezim  Orde  Baru.  Namun  begitu,  konsep  birokrasi  ini  banyak meninggalkan  kecacatan  pada  sektor  lainnya,  seperti  tidak  adanya  penghargaan  terhadap  Hak Asasi Manusia,  sistem  pemerintahan  yang  cenderung  bersifat  Otoriter  serta  meluasnya  praktik KKN.
Konsep  sistem  birokrasi  Parkson  memberikan  dorongan  bagi  terciptanya  pemenuhan terhadap  kebutuhan  pembangunan  negara.  Namun,  perekrutan  yang  tidak  dibarengi  dengan analisa matang tidak akan mampu mengimbangi belanja pemerintah dalam hal pemenuhan hak-
hak  pegawai  publik.  Merujuk  kepada  sistem  birokrasi  Parkson  yang  dianut  oleh  Malaysia, menggambarkan  bahwa  sebagian  besar  pegawai  pemerintahan  tidak  menjalankan  tugas  sesuai dengan fungsinya, hal ini menyebabkan kurang produktifnya pegawai publik namun menyerap banyak biaya untuk membayar gaji pegawai.

## REFERENSI
Goerge Orwell. 1949. 1984 ( Nineteen Eighty-Four) . United Kingdom: Secker & Warburg. C. Northcote Parkinson. 1957. Parkinson’s Law . USA: The Riverside Press. Etzioni, A. (1964). Modern Organization. United States: Prentice-Hall, Inc. Liddle,  R.W.  1985. Soeharto's  Indonesia:  Personal  Rule  and  Political  Institutions .Pacific Affairs. Vol 58(1): 68-90.
Syamsuddin  Haris.  2014. Partai  Pemilu,  dan  Parlemen  Era  Reformasi .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Crouch,  H.  1979. Patrimonialism  and  Military  Rule  in  Indonesia .  World  Politics.  Vol 31(4):571-587.
Ahmad  Atory  Hussain.  1998. Reformasi  pentadbiran  di  Malaysia .  Kuala  Lumpur:  Utusan Publication & Distributions.
. 1990. Pentadbiran awam: asas pemikiran dan falsafah . Kuala Lumpur: DBP.
. 2001. Pengantar pentadbiran awam: paradigma baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
James H. Mittelman. 1996. Globalization: critical reflection. Lynne Rienner Publisher. Karl  Jackson  &  Lucian  Pye.  1978. Political  Power  and  Communications  in  Indonesia . Berkeley, Calif: University of California Press. Gordon R. Hein. 1982. Electoral Victory and Economic Adjustment for the New Order . Asian Survey. Vol. 23, No. 2, A Survey of Asia in 1982: Part II (Feb, 1983), pp. 178-190.
M.J.  Esman.  1972. The  Elements  of  Institution  Building .  In  J.  Eaton  (ed). Institution  Building and Development. Baverly Hills, CA: Sage.
Maizatul Haizan Mahbob. 2002. Pembangunan institusi dan pentadbiran di Malaysia.
Dalam Politik Malaysia: perspektif teori dan praktik, disunting oleh Ghazali Mayudin. Bangi: UKM. Evers, H. D. 1987. The bureaucratization of Southeast Asia. Comparative Studies in Society and History 29 (4), 666-685. David Osborne & Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government . Addison-Wesley. Saefullah Fatah. 1998. Catatan atas gagalnya politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Parkinson, C.N. 1955. Parkinson's Law. The Economist. http://www.economist.com/node/14116 121 [20 Mei 2014]. Priyo  Budi  Santoso.  1993. Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru:  Perspektif  Kultural  dan Struktural . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems . (5th ed). New Jersey: Pearson Education, Inc.
Siti  Alida  John  Abdullah  &  Halimah  Ahmad.  2001. Penilaian  Saiz  Sektor  Awam  diMalaysia
Semenjak Dasar Ekonomi Baru dan Perbandingan Dengan Beberapa
Buah  Negara. Sintok: Sintok Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia.
Zuriana  Zahrin  &  Aznida  Shahidan.  2007. Perkembangan  Saiz  Sektor  Awam  di  Malaysia: Perspektif teori dan Realiti. Dalam Isu-isu Kontemporari Pengurusan Awam . Petaling Jaya: Prentice Hall