Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980

## Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara
Shihabuddin Fuady Rangkuti 1* , Sukardi 2 , M. Syafii 3
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara 1,2,3 sfuady.rangkuti@gmail.com , sukardi.usu@gmail.com , syafiimuhammad91@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 12 Oktober 2023 Disetujui : 22 Oktober 2023
Dipublikasi : 3 Januari 2024

## ABSTRACT
The Indonesia Sustainable Oceans program is to support Indonesia's change to a blue economy by advancing  the  financial,  social  and  natural  advantages  got  from  sound  beach  front  and  sea biological systems. This research aims to carry out a descriptive economic analysis of Village Fund development  policies  related  to  the  issue  of  implementing  the  Blue  Economy  concept  in  North Sumatra  Province,  identifying  and  evaluating  the  application  of  the  Blue  Economy  concept  in Langkat Regency and Central Tapanuli Regency, North Sumatra Province, estimating the influence of the Social Resilience Index , Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index on the level of welfare of village communities in the coastal areas of Langkat Regency and Central Tapanuli  Regency,  North  Sumatra  Province.  This  research  uses  quantitative  and  subjective strategies to answer current problems in detail. This research has a  Population, namely coastal villages in North Sumatra. With all provisions and considerations, the samples taken were coastal villages  in  South  Tapanuli  Regency  and  Langkat  Regency  in  North  Sumatra  Province .. The consequences of this study are that the Coronavirus pandemic an affects steering approaches for utilizing  Town  Cash.  Where,  in  2023,  the  need  utilization  of  Town  Cash  is  focused  on  public monetary  recuperation,  public  need  projects,  and  alleviation  for  dealing  with  regular  and  non- cataclysmic  events  in  supporting  the  accomplishment  of  the  Town  SDGs.  At  present  there  is  no exceptional program that utilizes town cash to foster beach front regions or an extraordinary Blue Economy  program  in  Focal  Tapanuli  locale  and  Langkat  region.  To  some  degree,  the  Social Flexibility  File  (IKS)  variable  impacts  the  Local  area  Government  assistance  variable,  the Financial Versatility Record (IKE) variable affects the Local area Government assistance variable, the Natural Strength File (IKL) variable affects the variable Public government assistance. And that truly intends that in the event that the IKS, IKE, IKL factors progress, the degree of government assistance of the town local area additionally propels.
Keywords: Village Fund, Blue Economy, and The Welfare of The Village Community

## PENDAHULUAN
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  pendapatan  desa  (terbesar)  yang  bersumber  dari APBN   dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa  dengan  realisasi  per  10  Januari  2022  sebesar  Rp71,85  triliun  pada  74.939  desa. Prioritas  penggunaan  Dana Desa menjadi  bagian dari  Rencana Kerja  Pemerintah  (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat  desa.  RKP  Desa  yang  memuat  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.
Gambar 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2015 – 2021

## Sumber: Kementerian Keuangan RI
Sesuai  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  2021, pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  dana  desa  sebesar  Rp  72  triliun.  Angka  ini meningkat Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2020 yang sebesar Rp 71,2  triliun.Tahun  2019  memiliki anggaran  desa sebesar  69,8  triliun  atau meningkat 16,6 persen dari tahun 2018 yang hanya 59,9 triliun. Tahun 2017 dana desa sebanyak 59,8 triliun yang meningkat sebesar 28 persen daritahun 2016 yang hanya 46,7 triliun. Dan di tahun  2015  merupana  dana  desa  terendah  selama  7  tahun  terakhir  yaitu  20,8  triliun. Peningkatan  Dana  Desa  yang  begitu  besar  ini  tentunya  perlu  perencanaan  yang  matang dalam  penggunaan  maupun  pengalokasiannya  dengan  tetap  berpedoman  pada  peraturan dan perundangan yang berlaku. Sedangkan, Pagu Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar  Rp68  triliun  dan  dialokasikan  kepada  74.961  desa  di  434  kabupaten/kota  se- Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021.
Perekonomian  masyarakat  wilayah  pesisir  terus  mengalami  tekanan  akibat kemiskinan, ketidakmerataan kesejahteraan, minimnya fasilitas  dan adanya kriminalitas. Kondisi  lingkungan  yang  terus  mengalami  penurunan  dapat  berdampak  terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akibat pencemaran air, sampah, dan bencana menyebabkan penurunan kualitas lingkungan untuk daya  dukung  kehidupan.  Upaya  peningkatan  kondisi  lingkungan  dan  ekonomi  dapat dilakukan secara bersama-sama oleh umat manusia dengan mengubah perilaku kita dalam mengelola  dan  merespon  terhadap  kondisi  alam.  Kemajuan  teknologi  dapat  membantu manusia  untuk  menyelaraskan  pembangunan  yang  seimbang  dengan  karakteristik ekosistem  lingkungan  serta  didukung  oleh  perilaku  dalam  perencanaan  kehidupan  yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian alam (daulay, 2022).
Pengalihan sasaran pembangunan di wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif Pembangunan  dimana  selama  ini  hanya  bertumpu  pada  sektor  pertanian.  Hal  ini  dapat mewujudkan  tujuan  Pembangunan  dengan  cara  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  menjaga  kualitas  sumberdaya  dan lingkungan. Upaya memadukan ketiga kepentingan tersebut  diantaranya dapat ditempuh
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
melalui  penerapan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  konsep Blue  Economy (Pauli, 2010).

## Gambar 2. Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara, 2018 Sumber: Badan Pusat Statistik
Menurut  gambar  diatas  rata-rata  Indeks  Pembangunan  Desa  tertinggi  di  Provinsi Sumatera  Utara  terdapat  pada  Kabupaten  Batu  Bara  dengan  angka  67,49.  Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke-empat dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rata- rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata nilai indeks sebesar 40,66. Pengelolaan sumber daya  kelautan  di  pesisir  Sumatera  Utara  menguji  terkait  faktor  yang  mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep Blue Economy dalam mensinergikan kebijakan ekonomi sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir yang diharapkan terintegrasi dengan prinsip pengolahan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  dan  pemerataan  kesejahteraan  serta  perbaikan  sumber  daya  bagi  masyarakat pesisir.
Data  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  tahun  2016  menyampaikan potensi  perikanan  laut  Sumatera  Utara  sudah  mulai  mengkhawatirkan,  dan  telah  terjadi ketimpangan  potensi  sumber  daya  laut  antara  perairan  Pantai  Timur  dan  Pantai  Barat Sumatera Utara. Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara menjadi ujung tombak perikanan tangkap,  baik  untuk  pasar  lokal,  ekspor,  maupun  industri  perikanan  yang  berlokasi  di Belawan Kota Medan dan Kota Sibolga sebagai pelabuhan perikanan terbesar Sumatera Utara.  Pemerintah  Sumatera  Utara  berusaha  mengoptimalkan  potensi  kelautan  dan perikanan  untuk  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  melalui  peran  pemerintah kabupaten/kota.  Salah  satunya  adalah  Kabupaten  Langkat  dan    Kabupaten  Tapanuli Tengah.
Kawasan hutan bakau di pantai timur Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami penyusutan, mirisnya dalam kurun waktu tiga dekade hutan bakau di pantai timur Sumatera Utara  mengalami  penyusutan  hingga  60%.  Hutan  bakau  dikawasan  tersebut  terus terdegradasi  dan  hialng  karena  beralih  fungsi  menjadi  tambak  ikan  serta  udang  dan perkebunan  kelapa  sawit  hingga  semak  belukar  lantaran  penebangan  liar  terhadap tumbuhan  mangrove  untuk  dijadikan  arang.  Mulai  dari  Aceh  Timur  sampai  ke  Deli
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Serdang  kawasan  ini  sudah  kehilangan  mangrove  dalam  kurun  waktu  30  tahun  terakhir sebesar 60%. Penebangan liar dengan intensitas yang tinggi terjadi di sekitar Kabupaten Langkat, kawasan ini menjadi daerah di Sumatera Utara yang paling besar menyumbang hilangnya  hutan  bakau  dalam  kurun  waktu  30  tahun  terakhir.  Akibatnya  dari  sisi pendapatan  nelayan  berkurang  lebih  dari  40%,  sejak  20  tahun  terakhir  penurunan  luas tutupan hutan di pantai timur Sumatera Utara dapat diklasifikasi yaitu perkebunan kelapa sawit berperan sebanyak 45% dalam penurunan status kawasan hutan bakau, lalu tambak sebesar 35%, pertanian sebanyak 25% dan hal lain seperti abrasi, dapur arang, reklamasi tambang pasir itu 5%. Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan  luas 11.709,16 Ha pada tahun 2010 dan terjadi perubahan luasan  hutan mengrove pada seluas 25.816,01 (Restu & Damanik, 2012) .
Secara umum potensi keluatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat besar. Dengan panjang garis pantai di pesisir Barat Pulau Sumatera ± 200 km memiliki pantai  – pantai yang  indah,  pulau  –  pulau  kecil  yang  tersebar  di  Samudera  Hindia  lebih  dari  25  pulau dengan  keindahan  pantai  dan  pesona  ekosistem  bawah  lautnya  seperti  Terumbu  Karang dan Ikan Hias di gugus Pulau Mursala dan Pulau Unggas. Kabupaten Tapanuli Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi ikan di Kawasan Pantai Barat Sumatera, bahkan sub lapangan usaha/sub-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini mampu berkontribusi sebesar 46,20% bagi pembentukan struktur perekonomian berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Tapanuli Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2021.
Pada  prinsipnya  pengaplikasian  konsep  blue  economy  di  wilayah  pesisir  akan memberikan  poin  lebih  dan  berpengaruh  dalam  pembangunan  nasional,  selain  itu  juga pembangunan  kemandirian  di  wilayah  pesisir  yang  diharapkan  terwujud.  Berdasarkan penelitian yang dilakuka oleh (Setiawan, 2019) menyatakan bahwa Indeks Kesejahteraan SoSial  bepengaruh  terhadap  Kesejahteraan  masyarakat,  karena  Indikator    Kesejahteraan Sosial  merupakan langkah  strategis  untuk mengevaluasi  maupun merencanakam  suatu program    pembangunan  kesejahteraan    sosial.  Berdasarkan  Penelitian  yang  dilakukan (Bustamam,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  indeks  ekonomi  berpengaruh  terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Provinsi  Sumatera  Utara  dinilai  saat  ini  sangat  memerlukan penerapan  Blue  Economy  khususnya  di  wilayah  pesisir  dengan  strategi  yang  jelas  dan terarah sehingga dapat memelihara laut sehat dan memaksimalkan potensi sektor kelautan Indonesia yang sangat melimpah.

## STUDI LITERATUR

## Blue Economy
Terminologi blue  economy merupakan  salah  satu  konsep  pembangunan  terbaru dengan mengandalkan laut dan perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekositem, ekonomi dan sosial. Istilah blue economy tersebut telah diangkat dalam berbagai kerja sama internasional, seperti pada pertemuan tingkat Senior Office Meeting (SOM) for the  Asia  Pacific  Economics  Cooperation (APEC).  Konsep  tersebut  adalah  konsep pengembangan  yang  membidik  tiga  kepentingan,  yakni  pertumbuhan  ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyehatan lingkungan (Ilma, 2014).
(Pauli,  2010)  mendefinisikan  blue  economy  adalah  sebuah  model  bisnis  yang bekerja menciptakan nilai tambah dengan mencuri cara ekosistem alam bekerja. Beberapa cirinya    adalah zero waste, menggunakan energi terbarukan, menggunakan teknologi yang rendah  energi,  inovatif  dan  yang  terpenting  dalam  segi  ekonomi  adalah  menciptakan lapangan  kerja  baru. Blue  economy dapat  dilihatsebagai  tindakan  yang  bertumpu  pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
keseluruhan,  sehingga  sumber  daya  laut  yang  diolah  akan  dimanfaatkan  secara  optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.

## Kebijakan Dana Desa
Berdasarkan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai  penyelenggaraan  kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul,  dan kewenangan lokal  skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang  diperuntukan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayan masyarakat.

## Indek Pembangunan Manusia  (IPM)
Indikator  yang  paling  luas  digunakan  untuk  mengukur  status  komparatif  pembangunan sosio  ekonomi  disajikan  dalam  laporan-laporan  tahunan  UNDP  yang  berjudul  Human Develpoment Report (Laporan Pembangunan Manusia) pada tahun 1996 yang kemudian berlanjut setiap tahun. Inti semua laporan in yang dimulai tahun 1990 adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) (Todaro,  2011).  Dalam  publikasi  ini  pembangunan  manusia  didefinisikan  sebagai  “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secaras pesifik UNDP mentapkan  empat  elemen  utama  dalam  pembangunan  manusia,  yaitu  produktivitas (productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability) dan  pemberdayaan (empowerment).

## Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Indeks pembangunan desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembagan desa-desa di Indonesia (BPS,2021). Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan  Potensi  Desa  (podes)  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  pada  Mei  2018. Melalui  komponen  penyusunannya,  IPD  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kondisi pembangunan  desa  yang  mencakup  lima  dimensi  dan  42  indikator  yang  menggambarkan ketersediaan  dan  aksesibilitas  pelayanan  pada  masyarakat  desa.  Sesuai  dengan  amanat  Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,desa perlu dilindungi dan diberdayakan agara menjadi kuat,  maju,  dan  mandiri.  Desa  yang  mandiri  dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  Makmur  dan sejahtera.

## Indeks Desa Membangun (IDM)
Perangkat  indikator  yang  dikembangkan  dalam  Indeks  Desa  Membangun  dikembangkan berdasarkan  konsepsi  bahwa  untuk  menuju  desa  maju  dan  mandiri  perlu  kerangka  kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi daekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi  dan  menjaga  potensi  serta  kemampuan  desa  untuk  mensejahterakan  kehidupan  desa. Kebijakan  dan  aktivitas  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  harus  menghasilkan pemerataandan  keadilan,  didasarkan  dan  memperkuat  nilai-nilai  lokal  dan  budaya  serta
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
ramahlingkungan  dengan  mengelola  potensi  sumber  daya  alam  secara  baik  dan  berkelanjutan. Dalam  konteks  ini  ketahanan  sosial,  ekonomi  dan  ekologi  bekerja  sebagai  dimensi  yang memperkuat  gerak  proses  dan  pencapaian  tujuan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.

## Hubungan Antar Variabel
1. Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara
UU  No.  11  th  2009  pada  Pasal  1  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  dimaknai  sebagai  upaya  terarah,  terpadu  dan  berkelanjutan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam  bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan  sosial. Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  merupakan  usaha  perubahan  secara  terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional  ke  dalam  kebijakan  dan  program-program  untuk  mewujudkan  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi (Setiawan, 2019).
2. Terdapat  pengaruh  positif  Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE)  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Langkat  dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara Ketahanan  Ekonomi  adalah  kondisi  dinamik  kehidupan  perekonomian  bangsa  yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan  kekuatan  nasional  dalam  menghadapi  serta  mengatasi  segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan  dari  dalam  negeri  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  perekonomian  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945  (BPS,2022) Indeks  Ketahanan Ekonomi   terdiri  dari  Dimensi  Ekonomi  (indikator  keragaman  produksi  masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terhadap tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Langkat  dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara . pemanfaatan dana desa dalam menciptakan ketahanan lingkungan adalah program penghijauan, pengelolaan  sampah,  pengembangan  energi  terbarukan,  dan  pengelolaan  sumber  daya  air. Program program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi  limbah,  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan.  Selain  pengelolaan  lingkungan, upaya masyarakat unutk dapat meningkatkan ketahanan lingkungan juga akan berdampak pada mitigasi resiko bencana alam yang ada di desa. Dengan dukungan lingkungan yang sehat dan aman, maka masyarakat desa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyaakat (Hariwibowo, 2023).
4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE),  dan  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL) terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara .
Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2  Tahun  2016  tentang  pola  dan  peta  pengembangan  pembangunan  desa.  Dalam  pasal  3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meiputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Sosial  (IKS).  Dari  ketiga  faktor  tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa (Sukarno, 2020).

## Kerangka Konseptual

## Gambar 3. Kerangka Konseptual

## METODE
Pendekatan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengestimasi  dan  menganalisis  hubungan  antar variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan  masalah  yang  ada.  Data  yang  disajikan  adalah  panel  data  yaitu  dimana  penelitian menggunakan data cross section , data yang lebih dari satu dan time series data yang dihimpun pada tahun  yang  berbeda  secara  bersamaan.  Penelitian  ini  mempunyai  Populasi  yaitu  desa  pesisir  di Sumatera  Utara.  Dengan  segala  ketentuan  dan  pertimbangan,  maka  sampel  yang  diambil adalah desa pesisir di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera UtaraData yang diteliti adalah Desa di wilayah  pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada  tahun  2020  sampai  2022  yang    dipublikasi  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan  data  sekunder  melalui  website-website  resmi  Kementerian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) waktu selama 3 tahun (2020 – 2022).
Regresi  data  panel  dapat  dilakukan  dengan  menguji  tiga  model  analisis  yaitu common,  fixed ,  dan random  effect .  Masing-masing  model  memiliki  kelebihan  dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti  dan  pemenuhan  syarat-syarat  pengolahan  data  statistik  yang  benar,  sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang ada (Baltagi, 2005).

## HASIL
Uji Hipotesis Uji T (Parsial)
Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Berikut  ini  kriteria  untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini:
Tabel 1. Uji parsial (T)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000339 0.000500 0.678125 0.5037 IKS 0.999720 0.000744 1343.638 0.0000 IKE 0.999713 0.000541 1848.522 0.0000 IKL 1.000047 0.000524 1907.416 0.0000 R-squared 0.999999 Mean dependent var 1.799504 Adjusted R-squared 0.999999 S.D. dependent var 0.208684 S.E. of regression 0.000187 Sum squared resid 9.07E-07 F-statistic 12061702 Durbin-Watson stat 3.164773 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)
Berdasarkan  angka  dengan  ketentuan  =  0,05  dan  dk  (n-2)  atau  (10-2)  =  8  sehingga diperoleh nilai 2.30600, berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui pengaruh masing- masing variabel sebagai berikut:
a. IKS  (X1)  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  0.000  <  0,05  dengan  t  hitung  sebesar 1343.638 > 2,30600, artinya IKS secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
b. IKE  (X2)  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05  dengan  t  hitung  sebesar 1848.522 > 2,30600, artinya IKE secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
c. IKL (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000  0,05 dengan t hitung sebesar 1907.416 > 2,30600, artinya IKL secara parsial memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

## Uji F (Simultan)
Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (IKS, IKE dan IKL) secara simultan terhadap variable dependen (Kesejahteraan Masyarakat)
Tabel 2. Uji Simultan (F)
Dependent Variable: PMDN Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) F-statistic 120.61702 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa F tabel = 3,01dan nilai F hitung sebesar 120.61702.  Karena  F  hitung  >  F  tabel  yaitu  120.61702>  3,01  maka  dasar  pengambilan keputusan  dalam  uji  F  dapat disimpulkan  bahwa IKS,  IKE dan IKL berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi
Dependent Variable: PMDN Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) R-squared 0.419997 Adjusted R-squared 0.311247
Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)
Dari  tabel  diatas  besarnya  angka R-Square (R 2 )  adalah  0.419997.  Hal  ini  menunjukkan bahwa persentase variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 41,99%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model yaitu IKS, IKE, dan IKL mampu menjelaskan sebesar 41,99% terhadap variabel dependennya yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan sisanya 58,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi tersebut.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap  issue  Blue  Economy  Provinsi Sumatera Utara
Kebijakan  penggunaan  dana  desa  mengacu  pada  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014,  dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyalurkan dana negara ke desa-desa di Indonesia khususnya untuk pembangunan  dan untuk penguatan  masyarakat.  di  desa.  Dana  Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu dana yang dialokasikan ke desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dana  desa  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  wajib  masuk  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  dimana  desa  menerima  dana  setiap tahunnya  dari  pemerintah  pusat  yang  didistribusi ke  seluruh  kabupaten/kota. Adanya kebijakan  penggunaan  dana  desa  ditujukan  pada  kegiatan-kegiatan  di  desa  yang prioritasnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  dan  ditetapkan  dalam  Musyawarah Pembangunan  Desa  (MusrenbangDes)  dari  rencana  kerja  tahunan  oleh  perangkat  desa. RKPDes).  Terkait  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dana  desa  tentunya harus digunakan sesuai dengan prinsip swakelola untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya  bagi  masyarakat  desa  yang  miskin (Rahma  &  Rifkah,  2018) .  Dana  desa  yang diterima  desa  kemudian  dikelola  oleh  pengelola  desa  sebagai  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  yang  terdiri  dari sekretaris desa, kepala dinas dan bendahara desa yang masing-masing unsur mempunyai wewenang,  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  telah  ditentukan dalam Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dan dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa (kemenkeu.go.id). Berdasarkan  hasil penelitian prioritas penggunaan dana desa provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki fokus  pada  pembangunan blue  economy ,  fokus  penggunaan  dana  desa  saat  ini  untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic covid-19 dan program SDG’s Desa. Hal ini sejalan  dengan  prioritas  penggunaan  dana  desa  nasional  2023.  Menurut  (Daulay,  2022) provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  potensi  kelautan  yang  sangat  potensial  untuk mengembangkan konsep Blue Economy. Akan tetapi, dalam pengembangan konsep blue economy masih  sangat  minim  dan  tidak  disosialisasikan  secara  nyata  sehingga  banyak pedesaan yang tidak mengetahui bagaimana proses pengembangan konsep Blue Economy . Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2014)  juga  menyatakan  bahwa  pentingnya pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  mengembangkan  konsep Blue  Economy, karena  pada  kriteria  ini  merupakan  langkah  awal  untuk  menerapkan konsep  Blue  Economy.  Diberdayakannya  masyarakat  adalah  bekal  untuk  melaksanakan konsep  baru  tersebut.  Dalam  menerapkan  Blue  Economy,  harus  tercipta  sumber  daya manusia yang tergali potensinya agar siap dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan konsep itu secara maksimal.
Model  sosialisasi  yang  diharapkan  yaitu  baik  berupa  pemaparan  konsep Blue
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Economy maupun penerapan secara nyata di lapangan, sehingga nantinya dapat diikuti oleh masyarakat  pembudidaya  disekitar  kawasan  pengembangan  teknologi  yang  layak  dan prospektif  untuk  dikembangkan  masih  sangat  kurang  dikenal  oleh  masyarakat (pembudidaya), terutama teknologi (metode budidaya, komoditas unggulan pengembangan,  dan  penanganan  peyakit)  untuk  mendukung  penerapan Blue  Economy . Penerapan Blue Economy di bidang kelautan dan perikanan masih harus diperkaya dengan kebijakan  kelautan  dan  perikanan  termasuk  didalamnya  ketersediaan  teknologi  yang prospektif,  peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan  sosialisasi  konsep  Blue  Economy. Kebijakan  pembangunan  kelautan  dan  perikanan  sesuai  dengan  konsep  Blue  Economy semestinya  di  arahkan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pembangunan  secara  seimbang  melalui  diversifikasi  kegiatan-kegiatan  kelautan  dan perikanan  sehingga  mampu  meningkatkan  jumlah  dan  keragaman  produk,  namun  tetap menjamin  perlindungan  lingkungan  dari  kerusakan.  Dengan  memperhatikan  strategi pengembangan  yang  ada  tersebut,  diharapkan  pengembangan  sektor  kelautan  dan perikanan bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia.

## Perkembangan Konsep Blue Economy di Kabupaten Langkat dan Tapanuli Tengah
Blue  economy merupakan  konsep  optimalisasi  sumber  daya  perairan  yang bertujuan  untuk  meningkaktkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  berbagai  kegiatan  yang inovatif  dan  kreatif  dengan  tetap  menjamin  keberlanjutan  usaha  dan  kelestarian lingkungan.  Konsep blue  economy mengedepankan  dan  menitikberatkan  pada  efisiensi (Ilma, 2014). Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan  tetap  menjaga  lingkungan  tetap  lestari.  Inti  utama  dari blue  economy ini  adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem.
Terdapat  pengaruh  positif  Indeks  Ketahanan  Sosial  (IKS)  terhadap  kesejahteraan masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Langkat  dan  Kabupaten  Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara
IKS (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 dengan t hitung sebesar 1343.638 > 2,30600, artinya IKS secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat.  UU  No.  11  th  2009  pada  Pasal  1  Ayat  (2) menyebutkan  bahwa  Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  dimaknai  sebagai  upaya terarah,  terpadu  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial guna  memenuhi kebutuhan  dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan  perlindungan  sosial.  Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  merupakan  usaha perubahan secara terencana,  sistematis dan terarah,  dilaksanakan untuk  menterjemahkan visi  dan  misi  pembangunan  nasional  ke  dalam  kebijakan  dan  program-program  untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi (Setiawan, 2019).
Empat indikator ketahanan sosial masyarakat tersebut tercermin dalam salah satu komponen penyusun dimensi Indeks Ketahanan Sosial, yaitu modal sosial dalam perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Konsepsinya bahwa modal  sosial  merupakan  sumber  bagi  bekerjanya  sebuah  sistem  sosial  yang  akan memberikan  kontribusi  terhadap  ketahanan  sosial  masyarakat.  (Setiawan,  2019)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
menyatakan  bahwa  Indeks  ketahanan  SoSial  bepengaruh  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat
Terdapat  pengaruh  positif  Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE)  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Langkat  dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara
IKE (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dengan t hitung sebesar 1848.522 > 2,30600, artinya IKE secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan MasyarakatKetahanan Ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian  bangsa  yang  berisi  keuletan  dan  ketangguhan  yang  mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala  ancaman,  rintangan,  gangguan,  hambatan  serta  tantangan  yang  berasal  dari  luar negeri  dan  dari  dalam  negeri  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  perekonomian  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945  (BPS,2022)  Indeks  Ketahanan Ekonomi  terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia  pusat  pelayanan  perdagangan,  akses  distribusi/  logistic,  akses  ke  Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Hal ini sejalan dengan  Penelitian  yang  dilakukan  (Bustamam,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  indeks ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
Terdapat  pengaruh  positif  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL)  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Langkat  dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara . IKL  (X3)  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  0,000    0,05  dengan  t  hitung  sebesar 1907.416 > 2,30600, artinya IKL secara parsial memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. pemanfaatan  dana  desa  dalam  menciptakan  ketahanan lingkungan adalah program penghijauan, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, dan  pengelolaan  sumber  daya  air.  Program  program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Selain pengelolaan lingkungan, upaya masyarakat unutk dapat meningkatkan ketahanan lingkungan juga akan berdampak pada mitigasi resiko bencana alam yang ada di desa. Dengan dukungan lingkungan yang sehat dan aman, maka masyarakat desa dapat lebih meningkatkan  kesejahteraan masyaakat (Hariwibowo, 2023).
Pengaruh  Indeks  Ketahanan  Sosial,  Indeks  Ketahanan  Ekonomi,  dan  Indeks Ketahanan Lingkungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir  Kabupaten  Langkat  dan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Provinsi  Sumatera Utara
Hasil penelitian menyatakan bahwa IKS, IKE dan IKL berpengaruh secara simultan (bersama-sama)  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat.  Hal  ini  dapat  di  lihat  berdasarkan hasil satatistik yaitu  F tabel = 3,01dan nilai F hitung sebesar 120.61702. Karena F hitung > F tabel yaitu 120.61702 > 3,01 maka  dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan  bahwa  IKS,  IKE  dan  IKL  berpengaruh  secara  simultan  (bersama-sama) terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  telah  meluncurkan program  Dana  Desa  sejak  tahun  2015.  Program  ini  bertujuan  untuk  memberikan  dana  langsung kepada  desa-desa  di  seluruh  Indonesia  untuk  mendukung  pembangunan  di  tingkat  desa,  yang sekaligus  sebagai  upaya  nyata  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  dapat diukur  melalui  peningkatan  pencapaian  IDM  (Indeks  Desa  Membangun).  Angka  IDM  yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi desa yang semakin baik dari aspek ekonomi, sosal, dan  lingkungan.  Hasil  dari  pencapaian  IDM  ini  adalah  kategori  desa  yang  terdiri  dari  sangat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
tertinggal,  tertinggal,  maju,  dan  mandiri.  Dengan  demikian  pencapaian  IDM  desa  akan menunjukkan  kesejajahteraan  masyarakat  desa  dalam  jangka  pangjang,  atau  pencapaian  SDGs (Sustainable Development Goals atau pengembangan berkelanjutan) (Rima,2022)
Indeks Kesejahteraan Sosial adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran kesejahteraan sosial suatu negara.. Berbagai pengukuran indeks terkait kesejahteraan telah dilakukan antara lain tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan koefisien  gini,  serta  indeks  pembangunan  manusia.  Selain  itu  BPS  juga  setiap  tahun mengeluarkan  publikasi  tentang  Indikator  Kesejahteraaan  Rakyat.  Publikasi  ini menyajikan delapan bidang yang mencakup, kependidikan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan,  taraf dan pola konsumsi, perumahan  dan  lingkungan, kemiskinan  serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2015).
Peningkatan IDM harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  atau  lingkungan  yang  memberi  jalan  pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik desa.  IDM  memandang  penting  prakarsa  dan  kuatnya  masyarakat  desa  dalam  proses kemajuan  dan  keberdayaan  kehidupan  desa  sehingga  ketersediaan  data  dan  pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sanapiah & Nugroho, 2019) .
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat,  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  merupakan  proses untuk  membuat  masyarakat  berdaya  memperbaiki  kehidupan  mereka.  Dorongan  dan gagasan  awal  dalam  memberikan  kesempatan  masyarakat  untuk  ikut  dalam  proses pembangunan  ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut. Perubahan  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  industri  dalam  satu  kawasan  tertentu memberikan  dampak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  apakah  mereka  sebagai  aktor pembangunan atau hanya sebagai penonton perubahan tersebut yang meliputi perubahan mata  pencaharian  hidup,  kesempatan  pencarian  pekerjaan  baru,  dan  perubahan  tingkat penghasilan.  Jika  masyarakat  lokal  siap  terhadap  perubahan  tersebut  maka  mereka akan diuntungkan baik langsung dan tidak langsung dari kondisi sebelumnya. Jika tidak, maka potensi gesekan antarmasyarakat dapat memicu kecemburuan sosial yang akan membawa kepada konflik sosial antarmasyarakat lokal dan pendatang.

## KESIMPULAN
Kebijakan  penggunaan  dana  desa  saat ini  mengacu  pada  peraturan Kementerian  Desa  yang disesuaikan  dengan  tujuan  pembangunan  Nasional..  pandemi  COVID-19  memiki  dampak  pada perubahan  arah  kebijakan  penggunaan  Dana  Desa.  Dimana,  pada  tahun  2023  saat  ini  prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan bencana alam dan non-alam dalam mendukung pencapaian SDG’s Desa. Saat  ini  belum  terdapat  program  khusus  yang  menggunakan  dana  desa  untuk  pengembangan wilayah  pesisir  maupun  program  khusus Blue  Economy di  kabupaten  Tapanuli  Tengah  dan Kabupaten  Langkat.Secara  parsial  variabel  Indeks  Ketahaan  Sosial  (IKS)  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat,  variabel  Indeks  Ketahanan Ekonomi  (IKE)  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  Kesejahteraan Masyarakat,  variabel  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL)  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Yang artinya jika variabel IKS, IKE, IKL meningkat, maka Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa tersebut juga ikut meningkat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980
Indeks  Ketahanan  Lingkungan  secara  simultan  (bersama-sama)  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Desa, 2015. https://www.bps.go.id Baltagi, B. H. 2005. Econometrics Analysis of Data Panel. Third Edition. John Wiley & Sons Ltd., Chinester.
Bustamam,  N.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi KIAT, 21 (1).
Daulay,  SR.  (2022). Analisis  Potensi  Ekonomi  Wilayah  Pesisir  Berbasir  Konsep  Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat) .
Hariwibowo, I. N. (2023). Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding SENAPAS, 1 (1)
Iftitah and P. Wibowo, “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa  Terhadap  Indeks  Desa  Membangun  Di  Kabupaten  Gowa,”  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Widya  Praja,  vol.  48,  no.  1,  pp.  17–36,  Jun.  2022,  doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2331.
Ilma,  A.  F.  N.  (2014).  Blue  Economy :  Keseimbangan  Perspektif  Ekonomi  Dan Lingkungan. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan .
Rima,  Hasiah,  and  Azmi,(2022)  “Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Status Indeks Desa Membangun,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, vol. 31, no. 2, pp. 99–109,
Pauli,  G.  (2010). The  Blue  Economy,  10  Years,  100  Innovations,  100  Million  Jobs . Paradigm Publications, Taos, New Mexico.
Purwoko, A. (2005). Dampak Kerusakan Ekosistem Hutam Bakau (Mangrove) Terhadap Pendapatan Masyarakat Pantai Di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat . Rahma,  &  Rifkah.  (2018).  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Pemerintah .
Restu,  R.,  &  Damanik,  M.  R.  S.  (2012).  Kajian  Perubahan  Tutupan  Mangrove Menggunakan Citra Landsat TM Di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Geografi , 4 (2), 69–78.
Sanapiah, A.  A.,  &  Nugroho,  S.  (2019).  Implementasi  Indeks  Desa Membangun  Dalam Mendorong  Perkembangan  Dan  Kemandirian  Desa  Di  Lingkungan  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  RI. Journal  of  Public Policy and Applied Administration , 1 (1), 50–60.
Setiawan,  H.  H.  (2019).  Merumuskan  Indeks  Kesejahteraan  Sosial  (IKS)  Di  Indonesia.
Sosio  Informa :  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha  Kesejahteraan  Sosial , 5 (3).
Todaro. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas) . Jakarta : Erlangga.