POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022), 104-113

## Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)

## Purnama Ayu Rizky
Universitas Bunda Mulia, Jakarta purnamaayurizky@gmail.com

## Abstract
Political marriage is a practice that can be traced to its history since the era of the Javanese Hindu kingdom. This practice continues in the current period and is carried out by political elites from local to national levels, from the executive to the judiciary. In the latest case, a political marriage was carried out by the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman and the younger brother of Indonesian President Jokowi, Idayati, on March 26, 2022. This research found that the political  marriage  showed  similarities  in  patterns,  motives,  and  goals  with  political  marriages  that  had  occurred  before, namely to perpetuate the status quo, secure power, and seek allies. This descriptive qualitative research results align with the  theory  of  power  relations  and  knowledge  presented  by  the  philosopher  Michel  Foucault.  That  power  in  political marriages has an estuary to perpetuate these relations, strengthen, or isolate them from other power relations. However, in the Politic Science itself, research on political marriage is still rarely carried out in Indonesia. Therefore, this research is essential to fill this gap.
Keywords: ma rria ge betw een a nw a r usma n a nd ida ya ti; po litica l ma rria ge; po w er; po w er rela tio ns;

## Abstrak
Pernikahan  politik  adalah  praktik  yang  bisa  ditelusuri  sejarahnya  sejak  era  kerajaan  Hindu  Jawa.  Praktik  ini terus langgeng di era sekarang dan dilakukan para elit politik dari level lokal hingga nasional, dari eksekutif hingga yudikatif. Dalam kasus terbaru, pernikahan politik dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman  dan  adik  Presiden  Indonesia  Jokowi,  Idayati  pada  26  Maret  2022.  Riset  ini  menemukan,  pernikahan politik tersebut  menunjukkan  kemiripan pola, motif, dan tujuan dengan pernikahan-pernikahan politik yang pernah  terjadi  sebelumnya,  yakni  demi  melanggengkan status  q uo , mengamankan  kekuasaan,  dan  atau mencari  sekutu.  Hasil  riset  kualitatif  deskriptif  ini  selaras  dengan  teori  relasi  kuasa  dan  pengetahuan  yang dipaparkan  filsuf  Michel  Foucault.  Bahwa  kekuasaan  dalam  pernikahan  politik  itu  punya  muara  untuk melanggengkan relasi tersebut, memperkuat, atau mengisolasi mereka dari relasi kekuasaan yang lain. Dalam Ilmu Politik sendiri, riset bertema pernikahan politik masih jarang diangkat di Indonesia. Karena itulah, riset ini penting untuk mengisi ketimpangan tersebut.
Kata Kunci: pernikahan anwar usman dan idayati; pernikahan politik; kekuasaan; relasi kuasa
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How to Cite : Rizky, P, A. (2022). Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi) . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2): 104-113. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.104-113

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)

## I.  PENDAHULUAN
Jokowi  mantu,  Kamis,  26  Mei  2022. Namun  kali  ini  bukan  menikahkan  anak bungsunya  yang  masih  lajang,  Kaesang Pangarep.  Adalah  adik  perempuannya, Idayati  yang  pada  hari  itu  resmi  ia kawinkan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Pernikahan keduanya  digelar  dengan  semarak  di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah.  Ada  iringan  gamelan,  penampilan musisi  Judika,  dan  bertindak  sebagai  saksi, Wakil Presiden Ma ’ ruf Amin serta Panglima TNI  Andika  Perkasa.  Sejumlah  pejabat politik  juga  hadir  di  antara  800  tamu undangan,  mulai  dari  Menko  Polhukam Mahfud  Md,  Menteri  Pertahanan  Prabowo Subianto,  Kapolri  Jenderal  Listyo  Sigit Prabowo,  Menteri  Dalam  Negeri  Tito Karnavian,  hingga  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani ( Cnnindonesia.com , 2022).
Hajatan  pernikahan  itu  masih  jadi perbincangan  di  pelbagai  media  daring. Dari  penelusuran  di  mesin  pencari  Google per 31 Mei 2022, memakai kata kunci “ adik Jokowi menikah ”, ditemukan hasil
sebanyak 7.180.000. Sebagian besar perbincangan di media massa tak jauh-jauh dari kecurigaan adanya politik kepentingan dalam  pernikahan  putri  Solo  dan  putra Bima  tersebut. Cnnind o nesia.co m misalnya mengangkat  tajuk Ketua  MK  Dim inta Mundur  Usai  Menikah  dengan  Adik  Jokowi pada  30  Mei  2022  dan Pak ar  Sentil  Ketua MK  Ogah  Mundur  Usai  Nikahi  Adik  Jokowi: Tidak  Malu keesokan  harinya. Kompas.com menulis Ketua  MK  Dim inta  Mund ur  d emi
Cegah  Konflik  Kepentingan pada  22  Maret 2022.  Sementara, Bisnis.co m mengangkat judul Pernik ahan  Ketua  MK  d an  Ad ik Jokowi  Terkait  Politik?  Istana  Buka  Suara pada 26  Mei  2022. Rmo l.co m menulis Ketua MK Diminta Mundur Sebelum Nikahi Adik  Jokowi , terakhir Suaramerd ek a.co m mengangkat berita  dengan angle dan fram ing serupa, Diminta  Mundur  karena  Akan  Nikahi  Adik Jokowi, Ini Kata Anwar Usman pada  28  Maret 2022.
Beberapa  judul  berita  ini  menjadi indikasi  ada  kekhawatiran  dari  berbagai pihak,  bahwa  pernikahan  Idayati  dan Anwar dilakukan demi tujuan dan kepentingan  politik  tertentu  (pernikahan politik).  Padahal,  idealnya,  mengutip  Pasal 1  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974,  pernikahan  dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia, biasanya  cinta  dan  komitmen  hubungan jadi  hal  yang  tak  bisa  ditawar  lagi  sebelum orang  memutuskan  menikah.  Kendati perkara  cinta  adalah  urusan  privat  dan Anwar sendiri meminta agar privasi dia tak digugat,  tapi  publik  tetap  kukuh  mengritik pernikahan tersebut.
” Kematian,  rezeki,  dan  jodoh  itu  dari Allah.  Kalau  kita  mengingkari  itu  berarti kita  mengingkari  Allah.  Mau  melawan Allah? Saya enggak berani juga. Kalau Allah sudah  menentukan  saya  dengan  putri  Solo (Idayati),  saya  mau  bilang  apa? ” ungkap
Anwar ( Kompas.id , 2022).
Dari penuturannya,  Anwar  tampak  menegaskan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
kembali  bahwa  tak  ada  motif  politik  dalam pernikahannya  dengan  Idayati.  Cinta  yang tumbuh  di  antara  keduanyalah  yang menyatukan mereka.
Masalahnya,  historiografi  Indonesia menunjukkan  realitas  sebaliknya.  Banyak pernikahan yang memang dilakukan untuk tujuan  politik,  termasuk  memperkuat  atau mempertahankan  kekuasaan.  Kita  tentu familier dengan mitologi pernikahan antara raja-raja  Mataram  dengan  Kanjeng  Ratu Kidul untuk memperkuat kekuasaan. Lebih lanjut,  dalam Perempuan  Jaw a (Nastiti, 2016) dijelaskan,  Prasasti  Cungran  II  dan Geweg  mengisahkan  pernikahan  politis yang  dilakukan  oleh  Raja  Mataram  Kuno Mpu  Sindog  dan  putri  Rakryan  Bawang. Ada  juga  pernikahan  yang  dilakukan  oleh Kertarajasa dengan empat putri Kertanegara  yang  bahkan  masih  bertalian saudara,  atas  nama  kekuasaan.  Pernikahan Raja  Hayam  Wuruk  dari  Majapahit  juga dilakukan  dengan  anak  suami  bibinya. Untuk  mencaplok  wilayah  Sunda,  Hayam Wuruk juga diceritakan ingin mempersunting  Dyah  Pitaloka,  meski akhirnya  kandas  dan  berakhir  dengan perang bubat.
Pendapat  Titi  soal  pernikahan  politik ini  diperkuat  oleh  sejarawan  Peter  Carey dalam bukunya Perempuan-perempuan Perkasa  di  Jawa  Abad  XVII-XIX (2016). Menurutnya,  pernikahan  semacam  ini penting  dilakukan  sebagai  penyambung dengan  daerah  bawahan  kerajaan  alias mempertahankan status quo . Dalam hal itu, para  putri  kerajaan  jelang  Perang  Jawa sengaja  diposisikan  sebagai  penjaga  dinasti
sekaligus  wadah  prokreasi.  Meskipun  tak selamanya  pernikahan  politik  berhasil mempertahankan  kekuasaan,  tapi to h faktanya praktik politik ini tetap dilanggengkan hingga di era kontemporer.
Sejarah  Indonesia  era  kiwari  mencatat beberapa  pernikahan  yang  disinyalir  ada muatan politik di dalamnya. Misal, pernikahan yang dilakukan antara Prabowo Subianto  dan  Siti  Hadiati  Heriyadi  alias Titik Soeharto, putri Presiden Indonesia saat itu,  Soeharto  pada  8  Mei  1983 (Butarbutar, 2003). Sebagai  informasi,  ayah  Prabowo adalah  begawan  ekonomi  sekaligus  orang yang  sudah  malang  melintang  sebagai menteri  di  Indonesia,  dari  Menristek, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian.  Sementara,  Prabowo  sendiri saat  itu  memegang  posisi  penting  Danjen Kopassus.  Ada  motif  untuk  membangun dinasti  politik  Cendana  lewat  tradisi pernikahan  antara  Prabowo  dan  Titik Soeharto (Rismawidiawati, 2013).
Lebih  modern, ( Tirto, 2020) mencatat ada  tiga  pernikahan  yang  kemungkinan didasari  motif  politik  tertentu. Pertama , pernikahan  Andi  Mirza  Riogi  Idris  (putra Bupati  Barru  Andi  Idris  Syukur)  dan Qonnisah Amallah Agus (putri Agus Arifin Nu ’ mang, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan).  Pernikahan  ini  menjadi  pintu masuk  bagi  bertahannya  politik  dinasti  di daerah  tersebut.  Andi  Mirza  diketahui terjun  ke  Pemilihan  Kepala  Daerah  2020 meski  akhirnya  kandas  karena  positif menggunakan narkoba. Mirza yang merupakan  Ketua  DPC  PDI-P  Barru  itu sudah  lebih  dulu  mencicipi  kekuasaan  di
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
daerah  setempat  dengan  anggota  DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar periode 2014-2019.
Kedua ,  Edhi  Baskoro  Yudhoyono  (putra Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono) dan  Siti  Ruby  Aliya  Rajasa  (putri  Hatta Rajasa,  Menteri  Perekonomian  RI).  Selain aktif  sebagai  menteri,  Hatta  Rajasa  juga dikenal  sebagai  aktor  politik  di  Partai Amanat  Nasional  (PAN).  Pernikahan  Edhi Baskoro  dan  Siti  Ruby  Alia  saat  itu digadang-gadang  bisa  membuka  peluang agar  PAN  dan  Demokrat  bisa  berkoalisi secara  permanen.  PAN  sendiri  memang menyatakan dukungannya pada pemerintahan  SBY  sejak  2004.  Pernikahan ini  adalah  garansi  yang  didapat  SBY  agar anggota  koalisinya  di  Parlemen  takkan melakukan  manuver  membahayakan,  yang merongrong  rezim  kala  itu.  Tak  hanya  itu, pernikahan  ini  juga  secara  etis  membuat SBY  susah  mengevaluasi  secara  objektif kinerja  menterinya  yang  notabene  adalah besan  sendiri.  Apalagi  sampai  harus mengocok  ulang  kabinet  ( reshuffl e )  meski menteri  itu  tidak  terlalu perfo rm ( Detik , 2011).
Ketiga ,  Mochamad  Herviano  Widyatama (putra  Budi  Gunawan,  Kepala  Badan Intelijen Nasional) dan Nindya Nur Prasasti (putri  Budi  Waseso  (Buwas),  Kepala  Badan Narkotika  Nasional).  Pernikahan  keduanya ini  juga  menjadi  sorotan  lantaran  rekam jejak  sang  ayah  yang  saling  sokong  saat insiden Cicak vs Buaya tahun 2015. Saat itu Budi  Waseso  menjabat  sebagai  Kepala Bareskrim Kepolisian  RI (Kabareskrim) dan jadi  orang  dekat  Budi  Gunawan.  Saat rekannya  ini  tersandera  kasus  rekening
gendut  senilai  Rp400  miliar,  Buwas melakukan serangan balasan dengan menangkap Wakil KPK Bambang
Widjojanto.
Catatan  sejarah  yang  panjang  ini menjadi  sinyalemen  bahwa  pernikahan politik  lazim  dilakukan  dari  masa  ke  masa. Dalam  konteks  ini  urusan  cinta  tak  melulu jadi  faktor  paling  utama  untuk  merajut relasi rumah tangga. Dalam buku Marriage, a  History:  How  Love  Conquered  Marriage (Stephanie,  2005) disebutkan,  cinta  jarang ditempatkan  di  posisi  teratas,  melampaui komitmen  terhadap  keluarga,  orangtua, saudara,  dan  sejenisnya.  Bahkan  dalam pelbagai  budaya,  seperti  di  Tiongkok contohnya,  mengutamakan  cinta  hingga mengganggu  pekerjaan  sehari-hari  bisa dianggap  sebagai  anomali.  Pasangan  yang tergila-gila  satu  sama  lain  pun  kerap dipaksa bercerai oleh keluarga.
Terlepas  dari  itu  semua,  faktor keputusan  pribadi,  termasuk  dengan  siapa seseorang  memutuskan  untuk  menikah memang  terbilang  valid.  Namun,  konflik dan  benturan  kepentingan  juga  tak  kalah valid  jika  pernikahan  dilakukan  dengan melibatkan dua aktor politik paling penting di  Tanah  Air:  Ketua  Mahkamah  Konstitusi dan Presiden Indonesia.
Mari  kita  rinci  alasannya.  Tugas Mahkamah Konstitusi, mengacu pada Pasal 24C  ayat  (1)  UUD  1945,  di  antaranya menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
memutus  perselisihan  hasil  Pemilu.  Lebih lanjut,  dalam  Pasal  24C  ayat  (2)  UUD  1945 disebutkan,  Mahkamah  Konstitusi  wajib hukumnya memberikan putusan atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) ikhwal  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden RI  menurut  UUD  1945.  Adapun  yang dimaksud  dengan  pelanggaran  tersebut, yakni  pengkhianatan  negara,  rasuah  atau korupsi, penyuapan, tindak pidana, berbuat tercela,  dan  atau/  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden.  Demikian  bunyi Pasal  7A  UUD  1945.  Dari  pasal-pasal  di atas, Tempo (2022)  dalam  editorialnya menarik satu kesimpulan: Semua kewenangan  dan  kewajiban  MK  jelas bersinggungan dengan RI-1.
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas, masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana pernikahan politik yang terjadi dalam kasus Anwar Usman dan Idayati dilakukan. Guna menguraikan  pertanyaan  pokok  tersebut, ada  sejumlah  hal  yang  perlu  diidentifikasi, termasuk apa saja alasan pernikahan politik dilakukan  antara  Anwar  Usman  dan Idayati.  Lalu,  apa  dampak  dari  pernikahan politik tersebut.

## II.METODE
Peneliti  menggunakan    pendekatan kualitatif  dan  metode  studi    kasus    dengan jenis deskriptif ( case  stud y ). Untuk mendapatkan  hasil  yang  spesifik,  hanya satu  objek  yang  sengaja  difokuskan. Pendekatan  kualitatif    terbilang  punya kelebihan  karena  mampu  menghadirkan data  yang  sifatnya  sistematis,  akurat,  juga faktual  tentang  realitas  di  lapangan
(Neuman, 2017).
Adapun  studi  kasus  dipilih  karena mengutip (Gerring,  2007), itu  lebih  intensif memotret  satu  atau  beberapa  unit  sampel untuk memahami populasi yang lebih besar cakupannya.  Desain  penelitian  studi  kasus memiliki  sejumlah  tujuan  penelitian  dasar, seperti (1) apakah penelitian ini berorientasi pada  pembuatan  hipotesis  atau  pengujian hipotesis,  (2)  apakah  validitas  internal  atau eksternal diprioritaskan, (3) apakah wawasan  tentang  kausalitas  mekanisme atau  efek  kausal  lebih  berharga,  dan  (4) apakah  ruang  lingkup  inferensi  kausal adalah dalam atau luas. Pertukaran ini juga bergantung  pada  bentuk  alam  semesta empiris,  yaitu,  pada  (5)  apakah  populasi kasus yang diteliti heterogen atau homogen, (6)  apakah  hubungan  sebab  akibat  yang menarik adalah kuat atau lemah, (7) apakah berguna  variasi  pada  parameter  kunci dalam populasi itu langka atau umum, dan (8) apakah data yang tersedia terkonsentrasi atau tersebar, dan dua faktor tambahan, (9) kompleksitas  kausalitas,  dan  (10)  keadaan penelitian dalam bidang tertentu yang tidak jelas implikasi temuannya.
Dalam  praktiknya,  data  dikumpulkan dengan  cara  studi  pustaka.  Data  ini kemudian dijadikan diinventarisasi, disinkronisasi,  diinterpretasi,  dan  jadi rujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  yang telah disebut di atas sebelumnya.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

## Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault

## Untuk  membedah  dugaan  pernikahan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
politik  dari  studi  kasus  Anwar  Usman  dan Idayati,  penting  untuk  diketahui  teori kekuasaan  dan  pengetahuan  dari  Michel Foucault.  Dalam  hemat  filsuf  asal  Prancis tersebut,  kekuasaan  cuma  salah  satu spektrum  dari  relasi.  Ini  berarti,  di  mana ada  relasi,  di  situlah  ada  kekuasaan (Sutrisno  &  Putranto,  2005). Bahkan, kekuasaan bisa muncul dimana-mana.
Kendati  demikian,  definisi  kekuasaan yang  dimaksud  Foucault  tak  terpaku  pada pengertian  jamak  masyarakat.  Kekuasaan bukan  sekadar  pengaruh  yang  melekat pada seseorang, lembaga, atau kolektif guna memaksakan  kehendaknya  kepada  orang lain (Afandi, 2003). Kekuasaan tak didefinisikan  seperti  yang  diyakini  Karl Marx, sebagai dominasi dari kelas ekonomi dan
ideologi. Kekuasaan tidak mendikotomikan  dunia  secara  biner  antara kelas  borjuis  dan  proletar.  Kekuasaan  tidak hanya  menindas,  tetapi  juga  mencipta. Kekuasaan  alih-alih  menyensor,  memeras, menutupi,  juga  menghasilkan  realitas  baru. Pun,  kekuasaan  bukan  milik  kharisma tertentu, seperti sabda Weber.
(Mudhoffir,  2003) mengutip  Foucault (1990)  bahwa  kekuasaan  tak  sama  dengan bentuk  kepemilikan  negara  atau  dominasi institusi  hukum.  Lebih  detailnya,  dia menyebutkan, "... k ek uatan harus d ipaham i dalam  contoh  pertama  sebagai  multiplisitas hubungan kekuatan tetap ada di bidang di mana mereka  beroperasi  dan  yang  merupakan organisasi  mereka  sendiri;  sebagai  proses  yang, melalui perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mengubah,  memperkuat,  atau  menyimpannya; sebagai  pendukung  yang  ditemukan  oleh
hubungan kekuatan ini satu sama lain, sehingga membentuk  rantai  atau  sistem,  atau  sebaliknya, disjungsi dan kontra kecanduan yang mengisolasi  mereka  dari  satu  sama  lain;  dan terakhir,  sebagai  strategi  di  mana  mereka berlaku, yang desain umumnya atau kristalisasi kelembagaan  yang  diwujudkan  dalam  aparatur negara,  dalam  perumusan  hukum,  dalam berbagai hegemoni sosial. ”
Kekuasaan mesti dilihat sebagai strategi  atau  instrumen  yang  bertujuan untuk  melanggengkan  relasi  tersebut, memperkuat,  atau  mengisolasi  mereka  dari relasi  kekuasaan  yang  lain.  Pada  akhirnya, untuk  membedah  kekuasaan,  kita  perlu mempertanyakan  ulang  bagaimana  itu dioperasikan, dan dengan instrumen apa.
Terkait  itu,  sekurang-kurangnya  ada lima  proposisi  Foucault  (1990)  terkait kekuasaan, di antaranya:
Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat,  diraih,  digunakan,  atau  dibagikan. Dalam  hal  ini,  kekuasaan  dijalankan  dari berbagai  tempat  dari  relasi  yang  terus bergerak.
Kekuasaan  berpeluang  menciptakan relasi  struktural  hierarkis  di  mana  ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai.
Kekuasaan muncul dari bawah, sehingga  mengandaikan  tidak  ada  lagi oposisi  biner  karena  kekuasaan  telah tercakup dalam keduanya.
Relasi  kekuasaan  bersifat  intensional dan non-subjektif.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
Di  mana  ada  kekuasaan,  di  situ  pula ada  anti  kekuasaan  (perlawanan).  Dalam kondisi  di  mana  seseorang  terjebak  dalam kekuasaan,  maka  tak  ada  lagi  jalan  keluar darinya.
Kekuasaan  selalu  dikaitkan  dengan pengetahuan. Bahkan dalam konteks masyarakat modern, semua ruang berlangsungnya kekuasaan pun jadi tempat pengetahuan.  Ini  artinya,  pengetahuan memungkinkan
dan menjamin beroperasinya  kekuasaan.  Hasrat  untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia.  Dari  pengetahuan  ini  pula  pihak- pihak  tertentu  bisa  menguasai  pihak lainnya. Alhasil, relasi kuasa memicu saling ketergantungan  antara  pelbagai  kalangan, dari  pihak  penguasa  maupun  objek kekuasaan (Syafiuddin, 2018).
Masih dikutip dari sumber yang sama, Syafiuddin  berkata,  salah  satu  pemicu lahirnya kekuasaan lantaran ada kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Ada ketimpangan  yang  nyata  terjadi  dalam sebuah  relasi,  misalnya  antara  pemilik modal terhadap orang-orang yang membutuhkan modal. Atau bisa juga antara pemilik  akses  informasi  terhadap  mereka yang  bergantung  pada  informasi.  Pun, antara  pembuat  kebijakan  dengan  mereka yang  dikenai  kebijakan  dalam  konteks kehidupan bernegara. Ketimpangan ini pula yang melahirkan hasrat untuk menguntungkan  diri  sendiri,  alih-alih memerhatikan  maslahat  banyak  orang. Apalagi penguasa punya peranan sosial dan politik  yang  biasanya  cukup  penting  serta
diakui di tengah publik.

## Pernikahan  Politik  Anwar  Usman  dan Idayati
Dengan  meminjam  teori  Foucault  soal relasi kuasa dan pengetahuan, kita akhirnya bisa  mengurai  bagaimana  itu  terjadi  dalam pernikahan  politik  Anwar  Usman  dan Idayati.  Anwar  adalah  Ketua  Mahkamah Konstitusi  yang  di  bagian  pendahuluan sudah dijelaskan panjang lebar sejauh mana kewenangan  yudikatifnya  di  republik  ini. Sementara, Jokowi, kakak Idayati merupakan  Presiden  Indonesia,  pemegang posisi eksekutif paling tinggi di Indonesia.
Mengacu pada aspek ontologi kekuasaan  Foucault,  bahwa  kekuasaan mesti dilihat sebagai strategi atau instrumen yang  bertujuan  untuk  melanggengkan relasi, memperkuat, atau mengisolasi mereka  dari  relasi  kekuasaan  yang  lain, maka  semakin  jelas  pernikahan  Anwar Usman  dan  Idayati  bermotif  politik. Pernikahan  ini  sengaja  dilakukan  agar posisi  Jokowi  sebagai  presiden  tak  goyah karena  fungsi check   and   balance dari lembaga  yudikatif  sekelas  Mahkamah Konstitusi berpotensi tak dilakukan. Setidaknya  sampai  akhir  masa  jabatannya di  2024.  Karena  ketiadaan check   and balance ini  juga,  kekuasaan  di  Indonesia  akan cenderung  korup.  Ini  selaras  dengan kutipan  sohor  Lord  Acton, “ Power  tends  to corrupt, and absolute power corrupt absolutely ” – kekuasaan  cenderung  untuk  korup  dan kekuasaan  yang  absolut  cenderung  korup absolut (Djaja, 2010).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
Soal kekuasaan yang korup ini tak bisa diterjemahkan secara harfiah sebagai upaya mencuri  atau  merampas  uang  rakyat  saja. Korup  juga  bisa  mengacu  pada  upaya memperkaya  diri  sendiri  lewat  berbagai instrumen, termasuk regulasi dan dukungan  instansi  terkait.  Dalam  studi kasus  pernikahan  Anwar  Usman  dan Idayati,  korupsi  ini  bisa  dilakukan  ketika misalnya,  Mahkamah  Konstitusi  harus dihadapkan  pada  tugas  untuk  menguji Undang-undang  ngawur  bikinan  DPR  dan pemerintah.  Dalam  kondisi  ini,  sudah  pasti Presiden  RI  adalah  salah  satu  termohon. Relatif  susah  menjaga  independensi  untuk mengabulkan  permohonan  peninjauan  UU problematis  ketika  termohonnya  adalah kakak ipar sendiri.
Itu  baru  soal  menguji  UU.  Dalam kewenangan  yang  lain,  mengutip Tempo (2022), dalam hal pembubaran partai politik atau  perselisihan  Pemilu,  seorang  presiden juga biasanya bakal menjadi termohon pula. Bagaimana  bisa  seorang  Anwar  menjaga independensinya  jika  ia  tersangkut  perkara tak  etis:  menikahi  saudara  termohon  itu sendiri.  Pun,  jika  Jokowi  digugat  karena melakukan pelanggaran berat selama menjabat  sebagai  kepala  eksekutif  tertinggi negara, maka MK ditantang untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Di sisi lain, relasi kuasa yang timpang ini  juga  diperparah  dengan  rekam  jejak kontroversial  dari  Anwar  Usman.  Dilansir dari ( Tirto, 2018), pencapaian  Anwar  di Mahkamah Konstitusi tak terlalu menggembirakan.  Ia  menggolkan  sederet pasal  kontroversial,  seperti  Pasal  284,  285
dan  292  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  tentang  beleid  pidana terkait  kesusilaan.  Anwar  juga  terlibat dalam  penganuliran  Pasal  7  huruf  g  dan Pasal  45  ayat  (2)  huruf  k  UU  Nomor  8 Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota, 9 Juli 2015. Hasilnya, para  eks  narapidana  bisa  mencalonkan  diri sebagai  kepala  daerah.  Tak  hanya  itu, Anwar  juga  dikenal  sebagai  hakim  MK yang jarang melaporkan harta kekayaannya di  KPK.  Hingga  berita Tirto itu  ditulis, Anwar baru melaporkan hartanya dua kali, tahun 2010 dan 2011.
Perpaduan  rekam  jejak  yang  relatif buruk,  pernikahan  politik  dengan  adik presiden,  dan  bagaimana  ia  berpotensi menggunakan  wewenangnya  berdasarkan penjelasan di atas, menjadi bukti bagaimana penyalahgunaan  kekuasaan  bukan  sekadar pepesan kosong.
Lalu bagaimana menjawab pertanyaan lain  soal  dampak  relasi  kuasa  ini  pada warga  sebagai  objek  kuasa?  Adanya benturan  kepentingan  ini  membuat  warga negara Indonesia dirugikan karena berpotensi mendapatkan penyelesaian kasus-kasus  hukum  antara  Presiden  dan MK yang lancung atau subjektif. Kondisi ini terjadi  pada  era  Orde  Baru  di  mana Soeharto menyandera seluruh pilar kekuasaan  di  bawah  cengkeramannya,  dari eksekutif,  legislatif,  yudikatif.  Alhasil,  yang terjadi  adalah  kekuasaan  yang  korup selama  32  tahun  dan  menghancurkan berbagai  lini  kehidupan  warga.  Yang terpenting,  ada  longsor  kepercayaan  yang sangat  besar  terhadap  aktor-aktor  negara
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
karena hal ini.

## IV.KESIMPULAN
Dari  studi  kasus  Anwar  Usman  dan Idayati,  disinyalir  ada  dugaan  pernikahan politik  yang  mereka  jalankan.  Ini  tampak dari  potensi  benturan  kepentingan  antara presiden  sebagai  kepala  eksekutif  dan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pemegang kekuasaan  yudikatif.  Anwar  Usman  diuji integritasnya  saat  harus  memutus  perkara- perkara  penting  menyangkut  presiden, seperti uji materi UU yang non- konstitusional, pemakzulan presiden, pembubaran partai politik, dan sebagainya.
Belajar  dari  sejarah  masa  lalu  di Indonesia, pernikahan politik biasa dilakukan  oleh  para  elit  politik.  Tujuannya mayoritas  adalah  untuk  melanggengkan status quo , menjaga relasi yang berkepentingan, atau memperkuat relasi tersebut.
Pernikahan  politik  yang  dilakoni  oleh Anwar  Usman  dan  Hidayati  berpotensi bakal membuat setidak-tidaknya kekuasaan Jokowi aman hingga Pemilu 2024.
Dampaknya pada publik dari penyalahgunaan kekuasaan itu selain longsornya  tingkat  kepercayaan  pada stak e holders negara,  juga  merugi  secara  moril  dan materiil.  Ini  tak  sejalan  dengan  amanat  UU Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan, hakim  haruslah  bebas  merdeka  dari pengaruh  apa  saja,  termasuk  kekerabatan dan  kekuasaan.  Jika  itu  terjadi,  maka keputusan  mundur  semestinya  tak  perlu ditawar-tawar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Khozin Afandi. (2012). Konsep Kekuasaan Michel  Faucault. Teosofi:  Jurnal  Tasawuf  dan Pemikiran Islam 2 no. 1 (4 Juni 2012).
Butarbutar,  Benny  S.  (2003). So eyo no :  Bo ek an Puntung Rokok. Jakarta: Pocket Books.
Carey, Peter. (2016). Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX . Jakarta: KPG
Coontz,  Stephani.  (2005). Marriage,  a  Histo ry:  Ho w Love Conquered Marriage . AS: Viking.
Djaja,  Ermasjah.  (2010). Memberantas  Ko rupsi Bersama KPK Edisi Kedua .  Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika.
Foucault,  Michel.  (1990). The  Histo ry  o f  Sexuality:
An introduction. AS: Vintage Books.
Gerring,  John.  (2007).  Case  Study  Research:
Principles and Practices. Cambridge University Press.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/26/ bantahan-pernikahan-politik-dan-cinta-yang- dikehendaki-tuhan . Diakses pada 31 Mei 2022. https://historia.id/kuno/articles/membentuk-sekutu -politik-P3Ngo/page/3 . Diakses  pada  31  Mei 2022.
https://kolom.tempo.co/read/1575904/mengapa- ketua-mk-anwar-usman-harus-mundur-jika- menikahi-adik-jokowi . Diakses  pada  31  Mei 2022.
https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220530181556-12-802854/ketua-mk -diminta-mundur-usai-menikah-dengan-adik -jokowi . Diakses pada 31 Mei 2022.
https://regional.kompas.com/
read/2020/09/16/11010061/perjalanan-karier- andi-mirza-yang-gugur-pilkada-barru-karena -narkoba-pernah?page=all . Diakses  pada  31 Mei 2022.
https://tirto.id/pernikahan-politik-cvbr . Diakses pada 31 Mei 2022.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)
https://tirto.id/hakim-mk-baru-putusan- kontroversial-hingga-tak-laporkan-kekayaan -cG68 . Diakses pada 31 Mei 2022.
Martono, Nanang. (1981). So sio lo gi Perubahan Sosial Perspektif  klasik,  Modern,  Posmodern  dan poskolonial . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mudhoffir,  Abdul  Mughis.  (2013). Teo ri Kek uasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik . Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1.
Nastiti,  Titi  Sunarti.  (2016). Perempuan  Jaw a.
Bandung: Pustaka Jaya.
Neuman,  W.  Lawrence.  (2017).  Metode  Penelitian Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif.
Jakarta: PT Indeks.
Rismawidiawati.  (2013). The  Po litical  Marriage  and Integration  in  South  Sulawesi  XVII-XVIII Century. Patanjala Vol. 5 No. 3 September 2013.
Roderick  Martin.  (1995). So siolo gi  Kek uasaan . Jakarta: Rajawali Press.
Sutrisno,  Muji,  Hendar  Putranto.  (2005). Teo ri-Teori Kebudayaan . Yogyakarta: Kanisius.
Syafiuddin,  Arif.  (2018). Pengaruh  Ke k uasaan  atas Pengetahuan  (Memahami  Teori  Relasi  Kuasa Michel Foucault). -
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan