## REVITALISASI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

## ZUHRAINI IAIN Raden Intan Lampung

## Abstrac
Growth  in  society  effect  of  globalization  have  influenced  growth  in  tatanan  punish national. In the end existing law norm have to can adapt to change that happened, but non  meaning  have  to  take  off  embraced  values,  like  life  view,  Five  Principles  state  s philosophy and ideology which have become the source of from all source of law. For that law remain to have to can alli arising out implication effect of current of globaliasi with  elementary  value  which  contained  in  Five  Principles.  becoming  elementary question  is  how  development  of  law  in  Indonesia  arising  out  of  globalization  values with  values  in  Five  Principles  payload  as  source  of  from  all  source  of  existing  law. Pursuant  to  result  of  Five  Principles  study  intactly  have  to  be  seen  by  as  "  guidelines national",  as  "  Standard  national,  principles  and  norm"  what  at  the  same  time  load  " responsibility human and rights human". Five Principles also can function as margin of of appreciation as appreciation margin or boundary to law which live in society which is pluralistic so that can be agreed in life of national law.
Keyword: Revitalisation, Development, Globalisation

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  hal  yang  harus  ditegakkan dalam  kehidupan  bernegara  adalah  suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan  negeri  ini  menganut  paham negara  hukum,  melainkan  lebih  melihat secara  kritis  kecenderungan  yang  akan tejadi  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia yang  berkembang  kearah  suatu  masyarakat yang modern ( Khuzaifah Dimyati, 2010:1). Kondisi  yang  demikian  menuntut adanya  hukum  yang  berdimensi  nasional, yang  memiliki  paradigma  berwawasan keindonesiaan,  sekaligus  mengakomodasi tuntutan zaman.
Dalam  kontek  membangun  hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi  lebih  penting,  ketika  pemikir hukum  di  negeri  ini  memilki  komitmen bahwa  hukum  nasional  yang  hendak
diciptakan  merupakan  kerangka  acuan  bagi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  untuk menemukan identitas nasional. Sehubungan dengan  hal  itu,  maka  membangun  hukum Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur  Indonesia.  Sementaratuntutan globalisasimerupakan  suatu  proses  yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau  satu  dengan  yang  lain  atau saling  terhubungkan  dalam  semua  aspek kehidupan  mereka,  baik  dalam  budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan, (Budi Winarno, 2004:39).
khususnya  dalam  pembangunan  hukum selalu menimbulkan keterkaitan
Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  menyebabkan  terjadinya pergeseran  dalam  nilai-nilai  keberlakuan dimasyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala  dihadapkan  pada  kondisi  yang
sedang mengalami pergeseran tatanan nilai. Terjadi  perubahan  nilai-nilai  sosial  dalam tatanan  masyarkat,  telah  menggeser  nilai- nilai lama yang lebih tradisional. Masyarakat  memasuki  keberlakuan  nilai- nilai  baru  akibat  dari  proses  dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan teknologi kekinian yang semakin canggih telah melewati batas- batas  teritorial  sebuah  masyarakat  tanpa mampu  dicegah.  Masyarakatpun  pada akhirnya mencerminkan adanya keberlakuan nilai-nilai baru tersebut, diantaranya  nilai-nilai  tentang  perdagangan bebas  dan  persaingan  usaha  yang  semakin tajam. Orientasi demikian, menjadi semakin relevan  mengingat  perkembangan  dunia telah  memasuki  era  globalisasi  yang membutuhkan  kematangan  dan  kerja  keras untuk menghadapi persaingan ( free competition ) akibat dari perdagangan bebas. Posisi  masyarakat  dunia  yang bordless tanpa  sekat  mengakibatkan  terbukanya pangsa  pasar.  Dan  diakui  bahwa  dalam globalisasi kata kuncinya adalah pasar/ market sebagai  variabel  utama  dalam pertimbangan  strategi bisnis global.
Globalisasi telah menimbulkan dampak diberbagai bidang, ada kecenderungan  munculnya  negara  tanpa batas  ( the  ends  of  nation  state ).  Kondisi semacam  ini  tidak  dapat  dibiarkan  berjalan tanpa  norma  dan rule  of  law .  Globalisasi menuntut  perkembangan  perubahan  ilegal sistem,  karena  melibatkan  segala  aspek kehidupan,  berupa  ekonomi,  politik,  sosial budaya, termasuk didalamnya aspek kejahatan.Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh  negaramaju ke  negara  berkembang  ( Satjipto  Rahardjo, 2003: 137).
Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  menyebabkan  terjadinya pergeseran nilai-nilaiyang dianut masyarakat.  Dibutuhkan  pemahaman  baru manakala  dihadapkan  pada  kondisi  yang sedang mengalami pergeseran tata
nilai.Kemajuan  dalam  teknologi  informasi dan komunikasi telah memaksa masyarakat untuk memasuki fase perkembangan globalisasi.  Globalisasi  mengarah  pada kondisi  suatu  proses  yang  menempatkan masyarakat  dunia  bisa  menjangkau  satu dengan yang lainnya atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan  mereka,  baik  dalam  budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan ( Budi Winarno). Perkembangan dalam masyarakat akibat  globalisasi  telah  mempengaruhi perkembangan dalam tatanan hukum nasional  bangsa-bangsa.  Pada  akhirnya norma  hukum  yangada  harus  mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan  yang  terjadi,  tetapi  kemudian bukan  berarti  harus  menanggalkan  nilai- nilai  yang  dianut,  seperti  pandangan  hidup, ideologi  dan  dasar  negaraPancasila  yang telah  menjadi  sumber  dari  segala  sumber hukum.  Untuk  itu  hukum  tetap  harus mampu  memadukan  implikasi  yang  timbul akibat dari arus globaliasi dengan nilai-niai dasar  yang  dikandung  dalam  Pancasila. Sebab  kalau  hukum  berhenti  dan  tidak mmapu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata  masyarakat.  Hukum  menjadi  tidak memiliki  jati  diri,  hakikat  dari  sebuah tatanan  hukum  yang  sudah  sepatutnya mengatur  kehidupan  masyarakat  menuju pada  tujuan  mulia  yaitu  ketertiban  dan keadilan.
Hukum  harus  mampu  memberikan pengaturan  pada  seluruh  aspek  kehidupan manusia.  Kalau  diingat  bahwa  pada  era globalisasi  ini  tiap  negara  harus  berangkat dari  sikap  keterbukaan  akibat  posisi  yang bordless , kedaulatan teritorial negara menjadi tipis batasnya sehingga perkembangan  dibelahan  dunia  lain  akan berimbas  pada  bagian  wilayah  negara  lain. Isu-isu  transparansi  global,  demokratisasi, civil society, hak asasi manusia, akuntabilitas  public,  non  diskrimanasi dengan  cepat  mempengaruhi  keberlakuan norma hukum.
Implikasi  yang timbul dari globalisasi dimulai secara jelas, dari lahirnya organisasi  perdagangan  dunia  (WTO) melalui Konferensi Marrakesh tahun 1994.Kondisi  ini  mengisyaratkan  sebuah kemajuan  besar  dari  perkembangan  antar negara yang sangat terkait dengan perkembangan
politik-ekonomi internasional.
Kesepakatan-kesepakatan
yang diakui sebagai aturan-aturan Internasional  dalam  bidang  perdagangan dunia  yang  memiliki  konsekuensi  bahwa semua  kesepakatan  tersebut  harus  dipatuhi oleh  negara-negara  yang  meratifikasinya. Bagi  negara-negara  industri  maju  langkah kesepakatan-kesepakatan  internasional  itu sebagai  keunggulan  politik  untuk  dapat memasukkan  misi  dan  visi,  serta  mengatur sesuai  dengan  kehendak  mereka.Hal  inilah yang kemudian menimbulkan kritik berkepanjangan  sebagai  awal  dari  era  neo kolonialisme.
Indonesia telah menandatangani Perjanjian  Marrakesh  di  Maroko  dalam rangka  pembentukan  WTO.  Perjanjian Marrakesh  ini  antara  lain  berisi General Agreement  on  Tariff  and  Trade (GATT) yang telah dirativikasi berdasarkan undang- undang  No.  7  tahun  1994  tentang pengesahan Agreement  Establishing  The World
Trade
Organisation . Konsekeunsinya  Indonesia  harus  menindak lanjuti  komitmennya  terhadap  ketentuan yang  ada  di  dalam  GATT  mauoun  GATS ( general  agreement  on  trade  in  services ) yang merupakan dari perjanjian Marrakesh. Kebijaksanaan kebijaksanaan ekonomi dalam  negeri  harus  mengacu  pada  aturan main perdagangan internasional saat ini.
Negara    niaga  kecil  seperti  Indonesia sangat berkepentingan dalam peletakan dan penerapan  asas-asas  dan  aturan-aturan multilateral  yang  menjadi  hakikat  dari proses  GATT  ( Djisman  S  Simanduntak  dan Mari  E  Pangestu,  1994:  1). Realitas  yang terjadi  sebagaimana  disebutkan  diatas, mensyaratkan pembangunan hukum, bahwa pembangunan    hukum  yang  pada  dasarnya merupakan  upaya  untuk  membangun  suatu tatanan  hokum  ( Absori,  1992:  6) nasional
yang berlandaskan pada jiwa dan kepribadian  bangsa  secara  lebih  konkrit pembangunan  hukum  nasional  berarti pembentukan  kaidah-kaidah  hukum  baru atau  pembaharuan  ketentuan    hukum  yang sudah  ada  untuk  mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan  diarahkan  dalam  rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang terjadi guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia.
Tantangan  globalilisasi  dan  implikasi dari  perkembangan  kehidupan  politik  era reformasi  setelah  orde  baru  menjadi perkembangan besar dalam upaya melakukan pembangunan hukum. Sementara,  pada  sisi  lain  harus  diimbangi dengan  usaha  pemantapan  kembali  nilai- nilai  Pancasila,  termasuk  penjabarannya untuk masuk pada norma-norma yang lebih memiliki karakter positif sebagai fungsinya dalam  kedudukan  sebagai  ideologi  dan dasar hukum.
Dalam  hal  ini  Pancasila  sebagai bagian  dari  elemen  karakter  psikologis bangsa merupakan filter dalam mentrasformasikan nilai-nilai global tersebut  dalam  kehidupan  nasional,  sebab globalisasi  tidak  dapat  diterima  bulat-bulat dan  tidak  dapat  dikesampingkan  atau dihindari.  Pendekatan transformasionalis adalah paling tepat dan bukan hiperglobalis yang  mengesampingkan  negara  bangsa  dan bukan  pula  pendekatan  yang  memandang remeh dampak globalisasi ( Muladi, 2006: 7). Mengacu  pada  pernyataan  tersebut maka  Pancasila  dalam  kedudukan  sebagai elemen psychological memegang  peranan penting  dalam  sejarah  bangsa-bangsa  di dunia  sebab  hal  ini  dapat  menentukan keunggulan  dari  eksistensi  bangsa  yang bersangkutan.  Untuk  itu  harus  dihindari pendekatan terhadap Pancasila yang dilakukan  dimasa  lalu  yaitu  Pancasila dibiarkan  secara ideologis-normatif dan form ( Satjipto Rahardjo, 2006: 19).
Sehingga  mengenai  Pancasila  lebih otentik  dan  fungsional,  maka  disarankan
untuk  memulai  elaborasi  konkret  menuju suatu  tatanan  yang  berlandaskan  Pancasila, sebab hegemoni orde hukumnegara sekarang  sudah  memasuki  “Era  jagad ketertiban” ( Satjipto Rahardjo, 2006: 19).
Ketertiban
adalah suatu kesinambungan antara penciptaan orde-orde formal  dan  orde  spontan.  Indonesia  yang sangat  majemuk  ini  membuktikan  bahwa disana sini penciptaan hukum dan masyarakat  hukum  secara  spontan  itu terjadi,  baik  secara  menetap  maupun  tidak, apabila  kita  memang  yakin  akan  Pancasila sebagai  landasan  kehidupan  sosial  bangsa kita, apakah kita tidak dapat berusaha untuk secara objektif-fungsional menciptakan komunitas-komunitas kecil Pancasila ( Satjipto Rahardjo, 2006: 19).
Pada  akhirnya  harus  mampu  tercipta kondisi  perpaduan  harmonis  antara  nilai- nilai  globalisasi  yang  telah  memberikan pengaruh  terhadap  kedaulatan  negara  dan struktur  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang telah  ada  dengan  muatan  tatanan  nilai- dalam  Pancasila  .suka  atau  tidak  suka  kita harus  masuk  dalam  arus  globalisasi  yang diakibatkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk itu kitapun harus tetap berpijak pada ranah nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan untuk untuk memadukan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan untuk memadukan dengan nilai-nilai global, tidak terkecuali pula pada aturan hukum positif.
Produk  perundang-undangan  yang diberlakukan terkadang banyak mengandung  muatan  nilai-nilai  global, sebagai suatu implikasi yang tak terbantahkan,  ekses  yang  harus  ada  dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada upaya bordless .Dengan demikian yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimanakah  pengembangan  hukum  di Indonesia  yang  timbul  dari  nilai-nilai globalisasi dengan nilai-nilai dalam muatan Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum yang ada.

## II.PEMBAHASAN

## Pembangunan  Hukum  dan  Tuntutan Globalisasi
Pernyataan  bahwa  hukum  modern tidak  selamanya  dapat  diterapkan  pada berbagai situasi dan negara di dunia. Hal ini lebih  disadari  karena  hukum  itu  bukan hanya  bangunan  peraturan  semata.  Hukum adalah  juga  bangunan  ide,  kultur  dan  cita- cita.  Keterpurukan  hukum  di  Indonesia lebih  dikarenakan  penyingkatan  hokum sebagai rule  of  law bahwa  tanpa  melihat sebagai rule  of  morality. (Satjiipto  Rahardjo, 2006: 254).
Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai  peraturan,  prosedur  yang  lekat dengan  kekuasaan.  Mereka  lupa  bahwa dibalik  hukum  juga  sarat  dengan  nilai, gagasan,  sehingga  ia  menjadi  particular. Bagi  Indonesia,  mengesampingkan  apalagi menolak  eksistensi  hukum  modern  tidak sepenuhnya  dapat  dilakukan.  Terlebih dalam  konteks  pergaulan  hukum  sebagai anggota masyarakat negara-negara di dunia. Karena  pada  galibnya  tidak  ada  satu  pun negara-negara  di  dunia  dapat  hidup  tanpa hadirnya negara-negara lain (Satjiipto Rahardjo, 2006:254).
Globalisasi  menyisakan  fenomena kehidupan  antar  negara  yang  nyaris  tanpa batas. Sangat naïf kalau penolakan hadirnya ”hukum  modern”  semata-mata  karena  tak bercirikan  keindonesiaannya.  Yang  sangat perlu  kita  renungkan  adalah  member  ruh memberikan  arah  dan  watak-watak  kepada sistehukum  kita  tersebut  sehingga  benar- benar menjadi “hukum yang Indonesia”.
Mengkaji  tentang  penegakan  dan pembangunan  hukum,  persoalannya  tidak terlepas  dari  beroperasinya  tiga  komponen hukum  system  hukum  (legal  System)  yang dikatakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman terdiri  dari  komponen  “struktur,  substansi, dan  kultur.”  Komponen  struktur  adalah bagian-bagian  yang  bergerak  dalam  satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen  substansi  merupakan  hasil actual  yang  diterbitkan  oleh  system  hukum dan  meliputi  pula  kaidah-kaidah  hukum
yang  tidak  tertulis.  Sedangkan  komponen kultur  adalah  nilai-nilai  dan  sikap  yang mengikat system hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan  hukum  dalam  budaya masyarakat secara keseluruhan.
Secara  politik  hukum,  bila  di  telaah UUD 1945 mengamanatkan konsep pembangunan  hukum  nasional  yaitu  tata hukum baru yang akan disusun dikemudian hari  yang  memahami  cita-cita  hukum nasional  tidak  terlepas  suasana  kebatinan UUD  1945.  Hukumyang  dimaksud  adalah hukum  asli  rakyat  Indonesia  yang  selaras dengan  pandangan  hidup  rakyat,  Pancasila, yaitu hukum adat.
Asas-asas  hukum  adat  sudah  jelas mengandung  sari-pati  Pancasila  sebagai falsafa  hidup  bangsa,  jadi  tidak  mungkin hukum  adat  itu  bertolak  belakang  dengan moralitas masyarakat. Rumusan yang demikian  menempatkan  posisi  yang  luhur terhadap  hukum    adat  dalam  kerangka pembentukan  dan  pembangunan  hukum nasional  yang  disadari  ataupun    tidak cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum. itu.
Kebutuhan  untuk  menggagas  hukum adat  dan  nilai-nilai  dasar  sebagai  identitas hukum  nasional,  bukanlah  ide  yang  baru muncul  secara  instan  dalam  era  global seperti  saat  sekarang.  Hukum  itu  “jiwa rakyat”,  demikian  teori  yang  dikemukakan Fredrich  Carl  von  Savigny.Di  bawah  term “volkgeist  ( Bernad  L.Tanya,  2010:  103). ”,
Savigny  mengkonstruksi  teorinya  tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan  organic  antara  hukum  dengan watak  atau  kerakter  suatu  bangsa.  Hukum hanyalah  cerminan  dari  volkgeist.Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang  dalam  rahim  volkgeist,  harus dipandang  sebagai  hukum  kehidupan  yang sejati. Hukum sejati itu tidak “dibuat” tetapi “ditemukan” dalam masyarakat.
Selanjutnya Savigny, mengatakan yang  perlu  digiatkan  adalah  menggali mutiara  nilai  hukum  dalam  kandungan kehidupan  rakyat.  Kita  harus  mengenal, menemukan  dan  memahami  nilai-nilai  dari
hukum  sejati  itu  dalam  kancah  kehidupan bangsa  pemiliknya.  Dan  untuk  memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali  menyelami  inti  jiwa  dari  rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah yang dekaden dan statis. Ia merupakan mozaik yang terkontruksi  dari  proses  sejarah,  dan  akan terus berproses secara historis. Berpijak dari teori  yang  dikemukakan  savigny  tersebut, mengilhami paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional  dengan  cara  mengangkat  hukum rakyat,  yakni  hukum    adat,  menjadi identitas hukum nasional.
Cita  rasa  pikiran  bahwa  hukum bangsa  Indonesia  yang  seasal  dengan  suku bahasa Melayu, adalah hukum adat. Hal ini secara sadar dinyatakan sejak lahirnya jiwa kebangsaan  Indonesia  tahun  1928,  dalam keputusan Kongres Pemuda Indonesia  yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Diantara  isinya  adalah  bahwa  persatuan Indonesia  diperkuat  oleh  lima  hal  di antaranya  adalah  “Hukum  Adat” (Moh. Koesnoe,    1992:  6) .  Sejak  itu,  pergerakan kebangsaan  selalu  mendahulukan  prinsip- prinsip ”kerakyatan, kekeluargaan, kerukunan”,  dan  “permusyawaratan”  lebih dari  asas-asas  yang  lain.  Hal  itu  kemudian membawa pada berkembangnya jiwa kebangsaan  selanjutnya  yang  berpuncak pada  lahirnya  “ide  hukum  nasional”,  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  beserta  Penjelasannya, merupakan  perumusan  hukum  adat  secara modern di Indonesia.
Aras empiris memperlihatkan perkembangan  hukum  adat  dalam  masa Orde  baru  bertolak  belakang  dengan  teori Eugen  Ehrlich,  Hukum  itu  aturan  yang Hidup,  Hukum  merupakan  hubungan  antar manusia.Ia  bukan  sesuatu  yang  formal.  Ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Karenanya  masyarakat  adalah  ide  umum yang  dapat  digunakan  untuk  menandakan semua  hubungan  sosial    manusia  ( Bernad L.Tanya, 2010: 103).
Persoalannya  sekarang  adalah  sampai sejauhmana  konkritisasi  usaha  yang  telah dilkukan pemerintah dan semua sub system
terkait  melaksanakan  amanah  luhur  tersut itu?  Sampai  sejauhmana  kita  meyakini hakikat  dari  konsep  hidup  masyarakat  adat akan  mampu  menjembatani  tersusunnya banyak  lembaga  atau  institusi  baru  yang terbentuk  sejalan  dengan  modrenisasi  dan arus  globalisasi?  Kenyataannya,  dalam praktek  pembangunan  hukum  nasional, hukum adat seolah terpinggirkan khususnya dalam  pembangunan  hukum  public  ( Satipto Rahardjo, 2006: 264).
Pancasila  Sebagai  Dasar  Dan  Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia  persoalan  Pancasila  sebagai ideologi  negara  dan  pandangan  hidup acapkali mengalami pasang surut perkembangan, tetapi hal  ini bukan disebabkan oleh kelemahan  nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Tetapi lebih mengarah  kepada  inkonsistensi  dalam penerapannya.  Segenap  elemen  bangsa tidak pernah meragukan sedikitpun kebenaran  nilai-nilai  Pancasila.  Sejarah telah  membuktikan  bahwa  Pancasila  se- bagai dasar negara ataupun sebagai iedologi negara  merupakan  sebuah  kompromi  yang paling  rasional  dan  secara  historis  mampu menjadi  alat  pemersatu  bangsa,  disaat bangsa  ini  masih  berada  dalam  perbedaan ikatan  primordial.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai idoelogi negara  dan  dasar  negara  merupakan  sistem nilai  luhur  bangsa  Indonesia  yang  sudah ultimate dan definitive.
Sejalan  dengan  adanya  penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur Pancasila  maka  melaju  arus  dan  semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigm  dalam  kajian  ilmiah.  Disadari sepenuhnya bahwa ilmu memegang peranan penting  dalam  kehidupan  manusia,  ilmu sebagai  institusi  pencarian  kebenaran,  yang selalu  harus  didorong  untuk  terus  menerus berkembang,  dan  pada  saat  kebenaran absolute  hanyalah milik Sang Khalik, maka proses  perburuan  kebenaran  melalui  ilmu pun  perlu  perlu  dipandu,  dikontrol  dan dikendalikan  supaya  selalu  berada  diarah
yang mendekati kebenaran. Pada titik inilah keyakinan  itu  ada,  bahwa  Pancasila  dapat berperan  sebgaai  paradigm  ilmu,  yang mmebrikan  arah  sebagai  lentera  yang diabdikan  bagi  kepentingan  nasional  dan kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.
Indonesia  sebagai  negaramerdeka, yang  secara  tegas  dinyatakan  dalam pembukaan  UUD  1945,  berkepentingan untuk meninggalkan sistem hukum kolonial belanda dengan upaya membangun kembali sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai Pancasila. Upaya-upaya  tersebut merupakan tugas yang berat sebab membangun  system  hukum  keIndonesiaan dengan kosmologi  Pancasila bukan sekedar mengubah  secara  fundamental  struktur  dan substansi  hukum peninggalan kolonial saja, melainkan  termasuk  membangun  budaya hukum.
Jadi  orang  akan  mengakui  bahwa unsur  dari  suatu  system  hukum  bukan hanya  terdiri  atas  komponen  struktur  dan substansi  saja,  sebab  masih  diperlukan adanya  unsure    yang  laindan  harus dipertimbangkan  yaitu budaya  hukum  yang mencakup  sikap-sikap  bersifat  umum  dan nilai-nilai  yang  dapat  menentukan  untuk bekerjanya  sistemhukum  yang  bersang- kutan.  Budaya  hukum  oleh  (Friedman Abdurrahman,  1987:  88). dikatakan  sebagai “bensinnya  motor  keadilan, the  legal culture provides fuel for the motor of justice dan  lebih  lanjut  dirumuskan  sebaai  sikap- sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan  hukum  dan  sistemhukum,  berikut sikap sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh  baik  positif  maupun  negatif kepada tingkah laku yang  berkaitan  dengan hukum,    atau  dapat  diartikan  keseluruhan faktor yang menentukan bagaaimana sistemhukum  memperoleh  tempatnya  yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.
Budaya  hukum  dalam  hal  ini  adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai , atau ada pula yang berargumen bahwa titik berat  tentang  budaya  hukum  ini  adalah terhadap  nilai-nilai  yang  berhubungan
dengan  hukum  dan  proses  hokum  ( Peter- Koesriani  dan Siswo Soebroto, 1998: 193).
Dan  kulturhukum  juga,  mencakup opini,  opini,  kebiasaaan  kebiasaan,  cara berpikir  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para penegak  hukum  maupun  masyarakatnya ( Achmad  Ali,  2002:  71)  p ada  akhirnya melalui  budaya  hukum  akan  dapat  terlihat hukum  secara  lebih  realistis,  hukum sebagaimana  apa  adanyadalam  kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah  hukum  itu  digunakan  atau  tidak daam  kehidupan  masyarakat,  termasuk dalam  makna  ini  adalah  apakah  terdapat kekeliruan  dalam  penggunaan  hukum  atau penyalahgunaan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.
Dalam  pembangunan  budaya  hukum yang khas Indonesia inilah kita harus secara cermat  dan  hati-hati  mmeilih  nilai-nilai luhur  yang  memadai  dengan  sistem  nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh Bangsa  Indonesia.  Sikap  hati-hati  dalam pembangunan  budaya  hukum  tersebut dipandang   perlu mengingat budaya hukum senantiasa  memegang  peranan  penting  dan menentukan  bagi  bekerjanya  sistem  hukum secara  keseluruhan,  sehingga  komponen- komponen  dalam  sistem  hukum  yaitu substansi,  struktur  dan  kultur  saling melengkapi  dan  mengisi  diantara  satu dengan yang lainnya.
Budaya  hukum  yang  berisi  nilai-nilai luhur  yang  berisi  nilai-nilai  luhur  yang diyakini kebenarannya oleh segenap komponen bangsa dan bagi bangsa Indonesia,  nilai-nilai  luhur  dimaksud  tidak lain  adalah  nilai-nilai  Pancasila  itu  sendiri. Dan  nilai-nilai  Pancasila  harus  menjadi basis  yang  mengarahkan  ide-ide  gagasan pandangan  dan  persepsi  dari  seluruh komponen  masyarakat  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembangunan hukum dalam transformasi  berbagai  bidang  tidak  dapat bersifat  otonom  atau  terlepas  dari  sektor lain,  harus  senantiasa  berkaitan  dengan pembangunan  pada  sektor  lain  seperti politik,  ekonomi,  sosial  sosial  maupun budaya.  Terkadang  sering  menimbulkan
kritik tajam yang dilontarkan pada pembangunan hukum yaitu kurang tanggapnya  hukum  dalam  mengantisipasi perkembangan  masyarakat  hukum  yang berubah  begitu  cepat.  Hukum  yang  ada sejak  semula  diharapkan  menjadi  aturan main  ( rule  of  game) ternyata  tidak  mampu berbuat apa-apa bahkan memiliki kecenderungan semakin tertinggal.
Pembangunan hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi pembangunan perundang-undangan dan struktur melainkan juga perilaku substansial. Pembangunan  hukum  juga  mempunyai hubungan  sinergis  dengan  bidang  dan kekuatan lain ( Satdjipto Rahardjo, 1996: 23).
Dalam  menghadapi  perkembangan yang  begitu  cepat  menurut  (Mulya  T Lubis Mulya  T  Lubis,  1992:  14) hukum terkesan konsevatif, hukum sering dipahami sebagai  polisi  yang  memelihara security and  order. Hukum  seringkali  berubah  kalau nilai-nilai sosial berubah, sekaipun ada juga yang  berpendapat  dengan  menekankan penafsiran hukum sebagai agent of modernization seperti  yang  dikemukakan oleh Roscoe Pound as an instrument social engiuneering.
Kehadiran  hukum  ditengah-tengah masyarakat yang jelas menghasilkan berbagai macam pendapat ( Satjipto Rahardjo, 1983:64-65) ,  tetapi  satu  hal  yang  pasti bahwa  hukum  itu  syarat  dengan  nilai-nilai sehingga hukum dapat dimaknakan sebagai pencerminan  dari  nilai-nilai  sebab  ia  lahir untuk  mewujudkan  nilai-nilai  tertentu dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Dalam suatu  masyarakat  yang  sedang  membangun maka  akan  senantiasa  dicirikan  oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan  pembangunan  tersebut  dan apapun indikator-indikator yang kita pergunakan untuk masyarakat dalam pembangunan, maka peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk dapat menjamin agar  perubahan  yang  terjadi  dan  dialami oleh  masyarakat  tersebut  dapat  dilalui dengan  cara  yang  teratur.  Peran  serta hukum dalam pembangunan jelas
merupakan  faktor  yang  sangat  krusial  bagi keberhasilan pembangunan, terutama disaat krisis
multidimensional yang berkepanjangan maka hukum harus menampakkan  wujudnya  dengan  adanya Politicall  will dari  pemerintah  untuk mengangkat ide supremasi hukum sehingga pada  akhirnya  hukum  dapat  berperan sebagai  panglima  yang  diharapkan  mampu menyelesaikan,  mengatur  segla  masalah yang  timbul  dalam  kehidupan  amsyarakat, dan  menciptakan  ketertiban  dalam  tatanan sosial masyarakat.
Pancasila  secara  utuh  harus  sebagai suatu national guidelines , sebagai “ national standard,  norm  and  principles ”  yang sekaligus  memuat  “ human  rights  and human responsibility ” (Muladi, 200).
Pancasila  juga  dapat  berfungsi  sebagai margin  of  appreciation sebagai  batas  atau garis  tepi  penghargaan  terhadap  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  yang pluralistic(the  living  law) sehingga  dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional” (Muladi,  201). Tolak  ukur  dapat digunakan dengan mengacu pada kandungan niali-nilai dalam muatan Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap  berbasis  pada  nilai-nilai  sebgaimana tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut.
Hukum  sebagai  system  ( Lili  Rasjidi dan  IB  Wyasa  Putra,  2003:  4-5) haruslah dipahami  sebagai  suatu  besaran  dari berbagai  elemen  dan  jalinan    yang menghubungkan  berbagai  elemen  dan jalinan  antar  elemen  ini  membangun struktur  dan  sistem.  Akhirnya  hukum sebagai  sistem  dapat  dimaknakan  hukum sebagai jalinan yang menghubungkan nilai- nilai,  baik  nilai  primer  dan  nilai  skunder dan atau nilai intrinsik dan nilai instrumental  dalam  membangun  struktur hukum.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka dalam  karakter  ilmu  hukum  harus  mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigm  of  appreciation bahwa  dalam pembentukan  teori  dan  praktek  hukum  di Indonesia  harus  bertumpu  pada  etika
universal  yang  terkandung  pada  sila-sila Pancasila  seperti ( Muladi, 2006: 11-12) 1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip  ketuhanan  Yang  Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama,  agama  sebagai  kepentingan yang besar.
2. Menghormati  nilai-nilai  HAM  baik  hak sipol  maupun  hak  ekosob  dan  dalam kerangka  hubumgan  antar  bangsa  harus menghormati
“the right to development” .
3. Harus  mendasarkan  persatuan  nasional pada  penghargaan  terhadap  konsep “civic nationalism”
4. Harus  menghormati  indeks  atau “core values  of  democracy” sebagai  alat
“audit democracy”
5. Harus  menempatkan “legal  justice” dalam  kerangka “social  justice” dan dalam  hubungan  antar  bangsa “global justice”.
Pembangunan  hukum  di  Indonesia pada  saat  sekarang  memerlukan  arah  dan masukan  yang  memberikan  nilai  tambah, yang  sangat  diperlukan    untuk  mengatur kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang tertib,  teratur  dan  berkeadilan,  disamping melindungi  hak-hak  asasi  manusia.  Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan  akselerasi  reformasi  hukum yang mencakup empat aspek yakni legislasi, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur serta budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan standarkan nilai dalam memecahkan persoalan-persoalan  mendasar  dlam  bidang hukum yang mencakup, perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum.
Melalui  pembangunan  hukum  yang mendasarkan  diri  pada  strategi  tersebut diharapkan  sebagai  politik  hukum  yang mampu  mendukung  tujuan  berbangsa  dan bernegara  dlam  transformasi  skala  global, nasional dan regional. Politik pembangunan hukum  nasional  seperti  yang  dimaksud, diharapkan  dapat  menghasilkan  produk
hukum  yang  sesuai  dengan  cita  kehidupan bangsa  yang  merdeka,  berdaulat,  baik dibidang  politik,  ekonomi  maupun  sosial dalam kancah global.
Pada  era  global  pembangunan hukum  ditandai  dengan  kecenderungan tuntutan  kebutuhan  pasar  yang  dewasa  ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam  itu  produk-produk  hukum  yang dibentuk  lebih  banyak  bertumpu  pada keinginan  pemerintah,  karena  tuntutan pasar.  Tuntutan  kebutuhan  ekonomi  telah mampu menimbulkan perubahan perubahan yang  fundamental  baik  dalam  hal  fisik maupun  sosial  politik  dan  budaya  yang mampu  melampaui  pranata-pranata  hukum yang  ada.  Produk  hukum  yang  ada  lebih mengarah  pada  upaya  untuk  memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi ( Mahfud MD, 2010: 9).
Pembangunan  hukum  yang  tertuju pada  kehidupan  perekonomian  di  era globalharus mampu mengarah dan mefokuskan  diri  pada  aturan-aturan  hukum yang  diharapkan  mampu  memperlancar roda  dinamika  ekonomi  dan  pembangunan yang  tidak  melepaskan  diri  dari  sistem demokrasi  ekonomi  dengan  mengindahkan akses  rakyat  untuk  mencapai  efieiensi  dan perlindungan  masyarakat  golongan  kecil. Di  era  global  eksistensi  hukum  dipandang sebab  perubahan  di  berbagai  bidang menuntut  adanya  norma  atau rule  of  law yang  dapat  memberikan  arahan  pada  cita- cita  mulia  sebagaimana  pertamakali  ide liberalisasi perdagangan lahir yaitu menghendaki  adanya  pemerataan  ekonomi dan  mensejahterakan  masyarakat  dunia yang  selama  ini  dianggap  tidak  adil  akibat praktek  kolonialisme.  Hal  ini  berakibat pada  adanya  tarik  menarik  kepentingan global  yang  dimainkan  oleh  negara-negara industri maju, lembaga keuangan intenasional  seperti  WTO,  Bank  Dunia, maupun IMF sebagai aktor-aktor globalisasi, dengan kepentingan yang berakar  pada  kepentingan  nasional  yang harus  bertumpu  dilandaskan  dengan  nilai- nilai  kearifan  lokal  sebagai  nilai-nilai  yang
dikandung  dalam  pandangan  hidup  bangsa dan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

## Globalisasi  dan  Implikasinya  terhadap pembangunan
Memasuki  milinium  ketiga,  kita dihadapkan  pada  kondisi  dunia  yang berubah  dengan  sangat  cepat,  sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks yaitu munculnya interdependence dalam hampir seluruh dimensi kehidupan.Pada saat ini perang dingin telah berakhir,  dan  kini  perdebatan-perdebatan telah  bergeser  pada  isu-isu  yang  lebih bermuatan dimensi-dimensi global terutama di  bidang  perdagangan  dan  perekonomian dunia,  lingkungan  hidup  kemiskinan  dan keamanan dunia.
Globalisasi  adalah  suatu  proses  yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau  satu  dengan  yang  lain  atau saling  terhubungkan  dalam  semua  aspek kehidupan  mereka,  baik  dalam  budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan ( Budi Winarno, 39).
Dua  ciri  utama  Globalisasi  ( Martin  Khor, 2002: 11-12).
Pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli  berbagai  sumber  daya  dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional  maupun  oleh  perusahaan multinasional.
Kedua ,  dalam  pembuatan  mekanisme dan  kebijakan  nasional  (yang  meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi).Yang  sekarang  ini  berada  dalam yuridiksi  suatu  pemerintah  dan  masyarakat dalam satu wilayah  negara bangsa bergeser menjadi  di  bawah  pengaruh  atau  diproses badan-badan  internasional  atau  perusahaan besar  serta  pelaku  ekonomi  keuangan internasional.
Globalisasi  ( Martin  Khor,  2002:  11-12), merupakan  karakteristik  hubungan  antara penduduk  bumi  ini  yang  melampaui  batas- batas  konvensional,  seperti  bangsa  dan negara.  Dalam  proses  tersebut  dunia  telah dimanpatkan  ( compressed )  serta  terjadi intensifikasi  kesadaran  terhadap  dunia sebagai  kesatuan  untuk  interdependensi
telah  menimbulkan  proses  globalisasi semakin kuat sehingga secara  tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar.
Berdasarkan  pengertian-pengerti  an diatas  maka  globalisasi  selalu  berkiatan dengan  kesalinghubungan  integrasi  dan saling  keterkaitan.  Kebijakan  yang  diambil oleh suatu pemerintah tidak dapat dihindari kemungkinan  adanya  tidak  dapat  dihindari kemungkinan  adanya  intervensi  pelaku- pelaku globalisasi yaitu perusahaan perusahaan  multinasional  ( multinational corporation,  trans  national  corporatioan class, multinational corporation enterprise ), lembaga
keuangan internasional  (IMF,  World  Bank)  dan jaringan  lembaga  Internasional  seperti WTO.
Dalam  lingkungan  ekonomi  dunia tanpa  batas  ( economics  borderless )  ini pemerintahan  nasional  tidak  lebih  dari sekedar transmission  belts bagi capital global atau  secara  lebih  singkat  sebgaai institusi  perantara  yang  menyisip  diantara kekuatan  lokal  dan  regional  yang  sedang tumbuh  secara  mekanisme  pengaturan global. Peran negara bangsa dan penguasaan  terhadap  militer  tidak  lagi memiliki  peran  penting  dalam  proses kehidupan  bernegara,  dan  bermasyarakat. Bahkan  peran  mereka  menjadi  semakin memudar  dan  secara  sangat  meyakinkan akan  tergantikan  oleh  peran  penting  yang semkain  meningkat  dipegang  aktor-aktor nonteritorial , seperti perusahaan- perusahaan multinasional multinational corporation, transnational corporation class, multinational corporation enterprise ),  gerakan-gerakan  transnasional dan organisasi-organisasi internasional. Peran  mereka  secara  intensif  sangat mempengaruhi  kebijakan  politik  ekonomi nasional  negara,  sehingga  negara  bangsa tidak dengan begitu saja mengesampingkan pengaruh yang dapat timbul dari aktor-aktor globalisasi tersebut.
Globalisasi  sebagai  suatu  proses, mengalami akselerasi sejak beberapa dekade  terakhir,  tetapi  proses    yang
sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh dimasa silam ( Satdjipto Rahardjo, 3), semata- mata  karena  adanya  predisposisi  umat manusia  untuk  bersama-sama  hidup  satu wilayah  dan  karena  itu  dikondisikan  untuk berhubungan  dan  menjalin  hubungan  satu sama  lain.  Wallerstein  ( Satdjipto  Rahardjo, 3), salah  seorang  pemikir  penting  tentang globalisasi,  berpendapat  bahwa  globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Bersama dengan terbentuknya sistem dunia  ini,  kapitalisme  tumbuh  menjadi semakin kuat, masyarakat di dunia memiliki arti penting dalam memainkan perannyadidalam  sistem  kapitalisme  dunia tersebut sebgai konsekuensi dari tempatnya dalam  pembagian  kerja  sistemik  yang mendunia  ( the  world  sistematic  division  of labour ).
Proses  globalisasi  ini  selanjut  nya semakin intensif berkembang seiring dengan  kemajuan  yang  terjadi  didalamilmu pengetahuan  dan  teknologi  informasi- komunikasi.  Faktor  inilah  yang  menjadi kunci  globalisasi  merasuk  dalam  segala dimensi kehidupan manusia.Ilmu dan teknologi  mendorong  globalisasi  menjadi dunia  tanpa  batas,  dunia  semakin  menjadi sempit.Apa yang terjadi dihari ini dibelahan dunia lain dapat diketahui pada hari itu pula tanpa  perlu  kita  menunda.  Hal  ini  pertanda telah  terjadi  perubahan  dari  “kehidupan yang  berjarak”  menjadi  “kehidupan  yang bersatu”.Dunia  dengan  globalisasi  tak ubahnya  menjadi  suatu  perkampungan besar.
Globalisasi  pada  dasarnya  dicirikan oleh  semakin  pesatnya  perkembangan kapitalisme,  kian  mengglobalnya  peran pasar sebagai kata kunci memasuki persaingan  dunia  usaha  yang  melahirkan energi  besar  pada  arah  perdagangan bebas.Melalui globalisasi menciptakan harapan-harapan kebaikan
bagi kesejahteraan umat manusia meskipun pada akhirnya melahirkan banyak asumsi keraguan.  Hal  ini  didukung  oleh  sebagian argumen  yang ada kancah teori-teori sosial pembangunan.
Globalisasi  melahirkan  kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marjinalisasi rakyat, serta persoalan keadilan  sosial.Bersamaan  dengan  itu, fenomena  yang  juga  berkembang  secara pesat  dan  global  berakibat  pada  semakin meningkatnya kemajuan dibidang telekomunikasi, elektronika serta bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaan transnasional.  Sementara  itu,  dipihak  lain dunia juga masih menghadapi krisis hutang ( Mansour Fakih, 2001: 198).
Semakin  dalam  kami  menelaah semakin  dalam  pula  keraguan  kami.  Kami pada akhirnya yakin bahwa konsep globalisasi  seperti  yang  dikemukakan  oleh para penganut ekstrim teori globalisasi tidak lain  dan  tidak  bukan  adalah  mitos  belaka. Menurut  pendapat  kami  ( Paul  Hirts-Ghrame Thompson, 2001: 3-4).
1. Tatanan  ekonomi  yang  sangat  mendunia sekarang  ini  bukannya  tanpa  preseden. Itu  tidak  lain  hanyalah  bagian  dari gelombang  turun  naik  (konjungtur) pertumbuhan  ekonomi,  atau  keadaan ekonomi  internasional  yang  mulai  ada sejak  ekonomi  yang  berlandaskan  pada teknologi  industry  mulai  menyebar keseluruh  dunia  sejak  tahun  1860  an. Dalam beberapa hal, ekonomi internasional  justru  lebih  tidak  terbuka dibandingkan  dengan  ekonomi  dunia pada tahun 1870 hingga 1914;
2. Perusahaan transnasional (TNC, transnasional  company )  yang  murni jarang ditemukan. Perusahaan transnasional  pada  umumnya  berbasis negara nasional dan kegiatan perdagangannya diberbagai belahan dunia  bertumpu  pada  kekuatan  produksi dan pemasaran dilokasi nasional,
dantidak  ada  kecenderungan  kearah perkembangan menjadi perusahaan internasional murni;
3. Lalu lintas modal mengakibatkan berpindahnya  penanaman  modal  dan kesempatan  kerja  secara  besar-besaran darinegara  maju  ke  negara  berkembang. Sebaliknya,  penanaman  modal  asing
(FDI, foreign  direct  investment )  justru banyak  terpusat  dinegara-negara  industri maju,  sedangkan  dunia  ketiga-kecuali segelintir  negara  industri  baru-tetap menempati  posisi  dipinggiran,  baik  dari sisi investasi maupun perdagangan.
4. Seperti  diakui  para  pendukung  ekstrim teori globalisasi, ekonomi dunia jauh dari bersifat  murni  “global”.  Sebaliknya, perdagangan,  investasi  dan  arus  dana dewasa  ini  terpusat  diwilayah  terpusat diwilayah  tritunggal–Eropa,  Jepang  dan Amerika Utara-dan pemusatan ini tampaknya akan terus berlanjut;
5. Kekuatan  ekonomi  tri  tunggal  (G-3)  ini dengan  demikian  memiliki  kemampuan, apalagi  jika  ada  koordiansi  diantara ketiganya dalam bidang kebijakan ekonomi  utnuk  mengatur  pasar  modal dan aspek-aspek ekonomi lainnya.
Karena  itu  tidak  benar  bila  dikatakan pasar  dunia  tidak  dapat  diatur  dan dikendalikan,  meski  pada  saat  ini  ruang lingkup  dan  tujuan  yang  ingin  dicpai dengan  mengatur  ekonomi  dunia  masih terbtas,  karena  kepentingan  negara  besra itu  berbeda  dan  doktrin  ekonomi  yang dianut oleh tiga elite itu juga berbeda.
Globalisasi  ekonomi    yang  bercirikan pada  basis  perdagangan  bebas  diakui sebagai  tatanan  baru  bagi  kemungkinan mewujudkan  keuntungan  untuk  kehidupan segala bangsa, tetapi pada faktanya menurut (Fritjof Capra Fritjo Capra, 2004: 145), aturan- aturan ekonomi baru yang dibuat oleh WTO nyata-nyata  tak  dapat  berkelanjutan  dan menghasilkan  banyak  konsekuensi  fatal yang saling berhubungan-disintegrasi sosial,    kemacetan  demokrasi,  makin  pesat dan luasnya kerusakan lingkungan, penyebaran  penyakit-penyakit  baru  dan meningkatnya kemiskinan dan keterasingan.
Pengembangan Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Pengaruh Globalisasi Dalam Pembentukan
Hukum.
Perkembangan  yang  terjadi  dalam masyarakat  seiring  dengan  kemajuan  yang
telah  dicapai  melalui  teknologi  informasi dan  komunikasi  telah  menyebabkan  dunia dalam  posisi borderless tanpa  batas  atau sekat.Akibatnya memberikan pengaruh sangat  luar  biasa  besar  bagi  dinamika kehidupan  masyarakatnya.Tidak  terkecuali dalam  kehidupan  kehidupan  pengaturan tatanan  nilai  yang  diberlakukan  untuk mewujudkan rasa tertib dan tidak terbantahkan  adanya  pengaruh  dari  kondisi keterbukaan dalam tatanan dunia. Globalisasi  menjadi  kata  kunci  yang menjadi  pemicu  sehingga  norma-norma yang  diberlakukan  terpengaruh  oleh  isu globalisasi.  Dampak  yang  paling  jelas muncul  kepermukaan  yaitu  pengaruh  nilai liberalisasi yang begitu besar dalam muatan yang diatur melalui ketentuan hukum suatu perundnag-undangan.
Dinamika  kehidupan  bermasyarakat termasuk dalam aktivitas bisnis terpengaruh pula  oleh  nilai-nilai  globalisasi  yang memiliki  muatan  liberalisasi  sehingga kegiatan  bisnis  yang  merupakan  suatu kegiatan  yang  kompleks  dan  simult  harus dikawal  oleh  pengaturan  norma-norma hukum yang berkeadilan dan berkeseimbangan ( Sri Rdejeki Hartono, 2007: 2). .Mengingat  kegiatan  bisnis  ini  dapat meliputi  aktivitas  disektor  keuangan  dan investasi  serta  perdagangan,  sehingga  pada akhirnya  aktivitas  bisnis  ini  meliputi jangkuan  yang  sangat  luas  dari  semua kegiatan masyarakat.
Besarnya  tekanan  terhadap  hukum yang  lahir  diluar  energi  hukum,  khususnya diera  global,  misalnya  energi  ekonomi maka  tetap  harus    mengacu  pada  argument bahwa  hukum  harus  berdiri  diatas  sub-sub sistem  termasuk  sub  sistem  ekonomi.  Esmi warasih  menyebutnya  supremasi  hukum ( Esmi Warasih, 2010). Jadi  yang  lebih disupremasikan  (diutamakan/diunggulkan) adalah  tatananhukum  yang  telah  disepakati bersama, karena dalam kehidupan bermasyarakat,
“hukum” adalah
“kesepakatan bersama”.
Terlebih
“kesepakatan  bersama”  ini  pulalah  yang menjadi  dasar  legitimasi  hukum.Tidak mudah menetapkan legitimasi dan
supremasi  hukum  apabila  didasarkan  pada pandnagan individual/kelompok masyarakat yang  berbeda-beda  ( Barda  Nawawi  Arief, 2010)
Globalisasi tetap menempatkan hukum  pada  tatanan  pangatur  dalam  segala aspek  kehidupan  masyarakat.  Kehidupan berhukum  harus  dijadikan  landasan  dari segala  aspek  kehidupan  ekonomi  antar individu  atau  kelompok  hingga  pada akhirnya  hukum  mampu  mengintegrasikan atau  mengkoordinasikan  nilai-nilai  yang ada  sehingga  pada  akhirnya  legitimasi  bagi pemberlakuan  norma  hukum.  Hal  inilah yang dimaksudkan dengan supremasi hukum,  yang  bila  dalam  konsep  Harry  C Breidemeier  ( Satjipto  Rahardjo,  143) dapat digambarkan  dalam  ragaan  1konsep  ini relevan dalam memahami pengaruh globalisasi terhadapn norma hukum, perubahan  yang  terjadi  dalam  tatanan  nilai yang  berlaku  harus  tetap  mengacu  pada adanya  ketentuan  norma  hukum.  Hukum harus  menjadi  koridor  keutamaan  yang mengawal perubahan yang terjadi. Dimensi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan  akibat  pengaruh    globalisasi memberikan  tantangan  tersendiri  dalam ranah  hukum.  Untuk  itu  hukum  memiliki alternatif konsep yang dipilih dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi.
Hukum dijadikan keunggulan/ keutamaan  (supremasi)  mengingat  hukum memiliki  fungsi  dan  melalui  fungsi  hukum diharapkan  kehidupan  social  masyarakat yang  menyangkut  perilaku  ( attitude) dapat berubah  kearah  yang  lebih  baik  yaitu disiplin,  kepastian,  kesadaran,  kepatuhan, tanggung  jawab  social,  keadilan,  kepastian dan ketertiban social ( Satjipto Rahardjo, 143) . Hukum  dibebani  dengan  tugas  yang demikian berat, mengingat diera globalisasi eprubahan-perubahan sosial demikian cepat terjadi.  Akselerasi  perubahan  sosial  harus mampu  dibaca  dan  ditangkap  oleh  tatanan dan  norma  hukum.  Kalau  hukum  tidak mampu  menangkap  tanda-tanda  perubahan sosial  yang terjadi hukum menjadi berhenti pada  satu  titik,  hingga  akhirnya  hukum menjadi terlewatkan.
Proses  globalisasi  yang  berseiringan dengan  kapitalisme  dan  liberalisasi  tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah territorial telah mengalami proses borderless sehingga regulasi  yang  dibentuk  dalam  peraturan perundnag-undnagan  yang  diberlakukan acapkali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan  liberalisme  dan  Norma  hukum yang di bentuk harus tetap mampu mengacu pada  pandangan  hidup  berbangsa  dan bernegara,  ideologi  negara  serta  sumber dari  segala  sumber  hukum  yang  berlaku yaitu Pancasila merupakan Weltanschauung ( Siswono  Yudohusodo,  2006:  4,. Landasan filosofis  yang  menjadi  dasar  negara,  dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia.Setiap negara
bangsa membutuhkan
Weltanschaungg atau landasan filosofis berbangsa dan bernegara.Dan  atas  dasar  landasan  filosofis itu, disusunlah visi, misi dan tujuan  negara. Tanpa  itu  negara  bergerak  tanpa  pedoman. Untuk  itu  harus  dilihat  Pancasila  sebgaai suatu “ national guidelines”, serta “ national standard ”,  “ norm  and  principles” yang didalamnya juga memuat sekaligus “ human right dan human responsibility” , yang pada sisi  lain  Pancasila  juga  berguna  sebagai margin  of  appreciation , (Muladi,  2006:  11- 120), batas atau garis tepi penghargaan bagi hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat dengan  sifatnya  yang  pluralistic  ( the  living law )  yang  pada  akhirnya  dapat  dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional.
Pada  akhirnya  produk  hukum  yang dibentuk harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila  dengan  menggunakan  fungsinya sebagai margin  of  appreciation yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu  : 1)  Tidak  boleh    bertentangan  dengan prinsip-prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa yang menghormati kehidupn beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar; 2) Menghormati nilai-nilai Hak Asasi  Manusia  baik  hak-hak  sipil  dan politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  sosial dan  budaya  dan  dalam  kerangka  hubungan antar  bangsa  harus  menghormati  “ the  right to  development ”;  3)  harus  mendasarkan
perstuan nasional pada penghargaan terhadap  konsep  “ civic  nationalism ”  yang mengapresiasikan pluralism; 4) harus menghormati  indeks  atau  “ core  values  of democracy ” sebagai alat “ audit democracy ” dan 5) harus menempatkan  “ legal justice” dalam kerangka “ social justice ” dan dalam  hubungan  antar  bangsa  berupa prinsip “ global justice ”.
Margin  of  appreciation dijadikan tolak  ukur  bagi  pembenaran  terhadap norma-norma  hukum  yang  diberlakukan, sehingga  nilai  utama  Pancasila  sebagai ideology bangsa yaitu kebersamaan, dengan bentuk ideal kebersamaan hidup bermasyarakatnya adalah masyarakat kekeluargaan  yaitu  kebersamaan  hidupan antar  sejumlah  manusia  terselenggara melalui interaksi  saling  memberi.  Sehingga dalam  bidang  ekonomi,  iedologi  Pancasila menghendaki “kebersamaan” (kekeluargaan-demokrasi ekonomi-Pasal 33 UUD  1945)    yang  diwujudkan  melalui “negara  kesejahteraan”.  Dan  dalam  dunia yang  semakin  menempatkan  liberalisme sebagai  arus  utama  pemikiran  untuk mendatangkan kesejahteraan, Indonesia bergerak  maju  semakin  menjauh  dari  cita- cita  membangun  negara  kesejahteraan.Di dunia ini sekarang dan kedepan, liberalisme ekonomi  dengan  ciri  ekonomi  pasar  bebas digunakan  semakin  luas.Namun  dalam negara  kesejahteraan,  meskipun  prinsip- prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan  menjadi  unsur  penting  dalam tujuan  bernegara.Itulah  yang  membedakan dengan  negara  yang  menganut  ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama sekedar  menjadi  hasil  sampingan,  bukan tujuan.
Penekanan  yang  harus  mendapatkan perhatian  adalah  bahwa  pengembangan dalam  ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan ( transfer of knowledge ) tentang  hukum  dan  bukan  pula  sekedar pelatihan ketrampilan ( skills ) untuk menjalankan  hukum,  tetapi  juga  termasuk didalamnya  pendidikan  nilai-nilai (values ) yang  menajdi  basis  sistem  hukum  nasional
yang  hendak  dibangun.  Dan  bagi  bangsa Indonesia,  nilai-nilai  ( values )  tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.
Penekanan  yang  harus  mendapatkan perhatian  adalah  bahwa  pengembangan dalam  ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya skedar alih pengetahuan ( transfer off knowledge ) tentang  hukum  dan  bukan  pula  skedar pelatihan keterampilan ( skills ) untuk menjalankan  hukum,  tetapi  juga  termasuk didalamnya  pendidikan  nilai-nilai (values ) yang  menjadi  basis  sistem  hukum  nasional yang  hendak  dibangun.  Dan  bagi  bangsa Indonesia,  nilai-nilai  ( values) tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.
Pancasilaakan  tetap  lestari,  bila  tidak kehilangan  eksistensinya  dalam  sejarah kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dari negeri  ini,  sehingga  tidak  kehilangan kebermaknaannya.Dan dalam gerak dinamika  perkembangan  masyarakat  harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasilasebagai  produk  luhur  yang  dapat dijadikan pedoman tatanan berbangsa.
Pancasila  secara  utuh  sebagai  suatu “ national guidelines ”,  dan  “ national standard, norm and principles” ,  yang pada sudut  pandang  lain  Pancasila  pula,  berguna sebagai margin  of  appreciation dijadikan bahan  acuan  dan  pedoman  bagi  upaya- upaya  membentuk  regulasi  yang  tetap berpijak  pada  tatanan  nilai-nilai  pandangan hidup  bangsanya.Sudah  sepatutnya  produk perundang-undangan  yang  dibentuk  harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan  nilai-nilai  nasional  melalui ideologinegara  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  yang  diberlakukan.  Hingga akhirnya mampu mengakomodir kepentingan global dengan mengedepankan atau  tidak  mengesampingkan  nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam  nilai- nilai Pancasila. Dengan demikian  Pancasila tetap  memegang  peranan  penting  dalam penyusunan  norma  hukum.  Bila  hal  ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk memastikan perlindungan hak- hak  ekonomi  rakyat  dan  terjaminnya demokrasi  ekonomi,  menemui  jalan  buntu.
Dan amanat kosntitusi UUD 1845 pun telah terabaikan.

## III.PENUTUP
Pancasila  secara  utuh  harus  dilihat sebagai suatu “ national guidelines ”, sebagai “ national  Standard,  norm  and  principles ” yang  sekaligus  memuat  “ human  rights  and human  responsibility ”.Pancasila  juga  dapat berfungsi  sebagai  margin  of  appreciation sebagai  batas  atau  garis  tepi  penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistic ( the living law ) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional;
Pada  era  globalisasi  maka  harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis  antara  nilai-nilai  globalisasi  yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan  negaranegara  struktur  politik, ekonomi,  dan  sosial  yang  telah  ada  dengan muatan tata nilai Pancasila;
Produk  perundang-undangan  yang diberlakukan  tidak  menutup  kemungkinan mengandung  muatan  nilai-nilai  global, sebagai suatu implikasi yang tidak terbantahkan  sebagai  ekses  yang  harus terjadi  dari  kondisi  tatanan  nilai  yang  telah mengglobal pada posisi borderless .
Demi  terwujudnya  hukum  nasional yang mengelobal, diperlukan upaya harmonisasi  hukum  antara  hukum  yang berasal  dari  niliai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  ditengah  masyarakat  dengan hukum modern yang positivis.Untuk mendapatkan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaannya,  partisipasi  dan  simpati pemerinah  harus  ditingkatkan  terutama dalam  menggali  hukum  yang  hidup ditengah  masyarakat,  demi  mewujudkan keadilan  substansil.Bukan  keadilan  formal yang  ada  pada  saat  sekarang.Olek  karena itu, paradigma penegakan dan pembaharuan hukum  harus  dirubah  “hukum  untuk manusia”, bukan manusia untuk hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Ali,  Achmad,  2002, Keterpurukan  Hukum
di Indonesia, (Penyebab dan solusinya), Penerbit Ghalia, Jakarta.
Capra, Pritjof, 2004, The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan  Kapitalisme  Baru ,  Jalasutra Yogyakarta.
Dimyati, khudzaifah-Wardiono, kelik (Editor),  2000, Problema  Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama,
Muhammadiyah University Press, Surakarta. -----------------,2010, Teorisasi Hukum, Studi Tentang PerkembanganPemikiran Hukum  di  Indonesia 1945-1990, Genta Publishing,Yogyakarta.
Freidman,  Lawrence,  M.  1975, The  Legal SistemA  Social  Science  perspective, Russel Sage Foundation, New York.
Fakih,  Mansour,  2001, Sesat  Pikir  Teologi Pembangunan Dan Globalisasi, Insist Press Press, Yogyakarta.
Gunawan,  Ahmad-Ramadhan,  Mu’ammar (penyunting), 2006, Menggagas Hukum  Progresif  Indonesia, Pustaka Pelajar,  IAIN  Walisongo  dan  PDIH Ilmu Hukum Undip, Semarang
Hirst,  paul-Thompson,  Grahame,  2001,
Globalisasi  Adalah  Mitos, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
Hartono,  Sri  redjeki,  2007, Orientasi  ke Arah  Pengelolaan  Investasi  (Sebuah landasan  Pemikiran  Awal) ,  dalam Permasalahan  Hukum  Investasi  di Era  Global ,  Universitas  Lampung, Bandar Lampung.,
Kusumaatmadja,  Mochtar,  1996, Fungsi dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan  Nasional, Binacipta, Bandung.
Khor, Martin, 2002, Globalisasi Perangkap Negara-negara  Selatan, Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
MD, Mahfud, 2010, MembangunPolitik Hukum,Menegakkan  Konstitusi, Raja grafindo Persada,  Jakarta.
Ritzer,  George,  1992, Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  berparadigma  Ganda (Terjemahan  Alimandan),  Rajawali Press, Jakarta.
Rahardjo,  Satjipto,  1983, Aneka  Persoalan Hukum  dan  Masyarakat, Alumni,
Bandung.
-------------,  2000. Ilmu  Hukum ,  Alumni,
Bandung.
…………..,2006, Membedah Hukum Progresif ,  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta. -------------,2009, Pendidikan
Hukum Sebagai  Pendidikan  Manusia ,  Genta Publishing, Yogyakarta.
-------------,  2009, Lapisan-lapisan  dalam Studi  Hukum ,  Bayumedia  Publishing, Malang.
Rasjidi, Lili-Putra, IB Wyasa, 2003, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem ,  Mandar  Maju, Bandung.  Suriasumantri,  Jujun  S.
1984, Ilmu Dalam Perspektif, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta.
Simandjuntak,  Djisman  S.  -Pangestu,  Mari
E.  1994,  GATT,  1994 Peluang  dan Tantangan,  Dokumen  dan  Analisis , Sekolah  Tinggi  Manajemen,  Prasetia Mulya, Jakarta.
Sidharta,  Bernard  Arief,  1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Salam, Burhanuddin, 2003, Logika Materiil Filsafat  Ilmu  Pengetahuan, Rineka cipta, Jakarta.
Tanya,  Bernard  L  dkk,  2010, Teori  Hukum Strategi  Tertib  Manusia  LintasRuang dan  Generasi ,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Winarno,  Budi,  2004, Globalisasi  Wujud Imperealisme  Baru  Peran  Negara Dalam  Pembangunan ,  Tajidu,  Press, Yogyakarta.
Makalah, Jurnal, Hasil Penelitian :
Arief, barda Nawawi, Pokok-pokok Pemikiran  Supremasi  Hukum  (Dari Aspek  Kajian Yuridis), Seminar nasional  FH  UNDIP  Semarang,  27 Juli 2000.
Husodo,  Siswono  Yudohusodo, Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pembangunan  Sistem  Kenegaraan Indonesia ,  Seminar  Nasional  Dalam Rangka Dies Natalis ke-40,
Universitas  Pancasila,  Jakarta  07 desember 2006.
Rahardjo,  Satjipto, Membangun  Negara Hukum Pancasila, Pidato Orasi Ilmiah  Universitas  Swadaya  Gunung jati Cirebon, 23 Mei 1996.
--------------, Pancasila,  Hukum  dan  Ilmu Hukum, Seminar  nasional  Dalam
Rangka Dies Natalis ke-40, Universitas  Pancasila,  Jakarta  07 desember 2006. ----------------, Senjakala Ilmu HukumTradisional danMunculnya Ilmu  Hukum  Baru, Makalah  Bahan Bacaan  Calon  Doktor  Undip,  No.  13, 2007. Warassih, Esmi, Bahan Referensi Paradigma, Teori dan Metode
Penelitan    Hukum, Program  Doktor Ilmu  Hukum  KPK  UNDIP-UNILA, 2010.
Wiranata,  I.  Gede  A.B, Bahan  Refrensi Pembangunan Hukum Nasional , Program  Doktor  Ilmu  Hukum  KPK UNDIP-UNILA, 2010.
Pokok-Pokok  Hasil  Penelitian  tentang nilai-nilai  Pancasila  Sebagai  Nilai Dasar  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia, Tim  Peneliti  Fakultas Hukum  UGM  dan  Fakultas  Hukum
Universitas Pancasila, Seminar Nasional  Dalam  Rangka  Dies  Natalis ke-40,  Universitas  Pancasila,  Jakarta
07 desember 2006.