Vol.6 (2), November 2023, pp. 15-33

## belantika Pendidikan
Urgensi Sinergitas Polsek Singosari Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Singosari
Neo Adhi Kurniawan, Yulia Fitri Wijayanti Universitas Negeri Malang
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 02-08-2023 Disetujui: 21-11-2023 Abstract: This  research  aims  to  describe  the  form  of  synergy  between Singosari  Police  and  the  community  in  preventing  curanmor  crime  in Singosari area, the implementation of synergy between Singosari Police and the  community  in  preventing  curanmor  crime in  Singosari  area,  obstacles, and  solutions  in  the  implementation  of  the  synergy.  This  research  uses qualitative  methods  with  data  collection  techniques  such  as  interviews, observation,  and  documentation.  The  results  showed  that  there  is  synergy between  Singosari  Police  and  the  community,  namely,  synergy  in  solving curanmor  cases,  synergy  in  socialization  and  training,  and  synergy  in installing  CCTV  and  distributing  Handy  Talky  (HT)  in  all  villages  in Singosari  District.  The  synergy  between  Singosari  Police  and  the community  is  implemented  through  night  patrols/siskamling  activities,
patrols, and socialization activities carried out by the police, as well as the role of the community when crimes occur.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan    bentuk sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor  di  wilayah  Singosari,  implementasi  sinergitas  Polsek  Singosari dan  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah Singosari, kendala dan solusi dalam implementasi dari sinergitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  sinergitas  antara  Polsek  Singosari  dan masyarakat  yaitu,  sinergitas  dalam  penyelesaian  kasus  curanmor, sinergitas  sosialisasi  dan  pelatihan,  serta  sinergitas  dalam  pemasangan CCTV  dan  penyebaran  Handy  Talky  (HT)  di  seluruh  desa  di  Kecamatan Singosari.  Implementasi  sinergitas  Polsek  Singosari  dan  masyarakat diterapkan melalui kegiatan ronda malam/siskamling, kegiatan patroli dan sosialisasi yang dilakukan kepolisian, serta adanya peran dari masyarakat ketika terjadi tindak kejahatan. Kata kunci: Sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat Tindak pidana Cuaranmor
Alamat Korespondensi:
Neo Adhi Kurniawan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145 E-mail: neo.adhi.fis@um.ac.id
Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  wilayah  dengan  jumlah  kasus  pencurian  yang  tinggi. Pencurian  adalah  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  dengan  mengambil  barang  yang

## PENDAHULUAN
dimiliki  orang  lain  baik  sebagian  atau  seluruhnya  dan  bermaksud  untuk  memilikinya  secara  melawan  hak sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  362  KUHP  (Sidabutar,  2020).  Tindak  kejahatan  tertinggi  yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang adalah tindak pidana 3C (pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, curat, dan curas) (iNewsJatim, 2022). Terdapat tiga kawasan di Kabupaten Malang yang menjadi zona rawan curanmor,  yaitu  Kecamatan  Singosari,  Kecamatan  Kepanjen,  dan  Kecamatan  Gedangan  (JatimTimes.com, 2020). Berdasarkan hasil  analisis tiga tahun  terakhir, yang menjadi zona rawan tindak pidana 3C tertinggi adalah Kecamatan Singosari (detikJatim, 2022).
Selain  pemenuhan  hukum  terhadap  pelaku  pencurian,  kepolisian  juga  memberikan  pelayanan  dan perlindungan  terhadap  korban  pencurian  khususnya  curanmor  berupa  pemenuhan  haknya  untuk menemukan kembali kendaraan yang dicuri. Namun, keberhasilan pemenuhan hak tersebut bergantung pada faktor  ketersediaan  personil  kepolisian  dan  data  pendukung  dalam  pelayanan  korban  curanmor  tersebut (Musjito  &  Breemer,  2020).  Sama  halnya  dengan  yang  terjadi  pada  wilayah  Kabupaten  Malang  khususnya Kecamatan Singosari, penerapan pelayanan dan perlindungan terhadap korban curanmor belum diwujudkan secara  maksimal  karena  disebabkan  oleh  sulitnya  menemukan  barang  bukti  dan  terbatasnya  personil  di Kepolisian Sektor Singosari.
Peran Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  curanmor.  Kepolisian  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, kepolisian  dapat  dikatakan  sebagai  aspek  utama  sebagai  pelindung  masyarakat  khususnya  dari  gangguan kejahatan.  Polisi  diharapkan  dapat  bekerja  maksimal  dalam  menegakkan  hukum  untuk  masyarakat  yang dilayaninya, khususnya dalam memberantas dan menangani tindak pidana curanmor.
Selain  kepolisian,  masyarakat  juga  berperan  penting  dalam  memberantas  dan  mencegah  terjadinya tindak pidana curanmor. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1)  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  atau  masyarakat  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan  dan  keamanan  negara.  Demi  terwujudnya  pertahanan  dan  keamanan  negara  dalam  hal pencegahan  tindak  pidana  curanmor,  perlu  adanya  pengawasan  masyarakat  atas  harta  bendanya. Masyarakat banyak menjadi korban pencurian disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para korban itu sendiri,  karena  kelengahan  korban  merupakan  kunci  dari  suatu  kejahatan  (Magrhobi,  2014).  Sehingga, adanya  peran  masyarakat  sangat  penting,  bukan  hanya  peningkatan  kewaspadaan  dan  kesadaran masyarakat,  tetapi  masyarakat  juga  harus  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam  upaya  pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor.
Ketika  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  Polri  tidak  dapat  bekerja  sendiri  tanpa  bantuan  dari masyarakat. Begitu pula masyarakat, tidak dapat  menjamin keamanan diri dan wilayahnya tanpa bantuan dari pihak penegak hukum seperti  kepolisian.  Maka dari itu, harus  ada  kerja sama antara penegak hukum dan  masyarakat,  sebab  ketika  ada  kerja  sama  yang  terjalin  antara  penegak  hukum  seperti  kepolisian  dan masyarakat  maka  kejahatan  pasti  bisa  diatasi  (Ratnawati,  2016).  Kata  lain  Kerja  sama  adalah  sinergitas, sinergitas adalah kerja sama antara dua atau lebih lembaga yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik  dalam  mewujudkan  tujuan  bersama  (Ningrum,  2019).  Kepolisian  dan  masyarakat  harus  berkerjasama baik dalam komunikasi, pembinaan hukum, ataupun dalam pembentukan masyarakat sadar hukum. Bentuk kerja  sama  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan  keefektifan  menjaga  pertahanan  dan keamanan wilayah dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana khususnya curanmor.
Kepolisian  Sektor  Singosari  atau  sering  disebut  Polsek  Singosari  merupakan  bagian  dari  wilayah hukum  Polres  Malang,  tingginya  jumlah  kasus  curanmor  di  wilayah  Kecamatan  Singosari  membuat  aparat Polsek  Singosari  semakin  serius  dan  sigap  dalam  menangani  tindak  pidana  tersebut.  Singosari  merupakan wilayah  yang  luas  dengan  jumlah  masyarakat  tertinggi  di  Kabupaten  Malang.  Tingginya  jumlah  penduduk pada  suatu  daerah  sangat  mendukung  terjadinya  tindakan-tindakan  kriminalitas  dengan  berbagai  modus kejahatan (Sabiq & Nurwati, 2021). Selain itu, tingginya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Singosari juga  disebabkan  karena  lemahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta benda. Terkait hal tersebut, perlu adanya tindakan yang tepat bukan  hanya  berasal  dari  kepolisan,  tetapi  juga  masyarakat.  Adanya  sinergitas  antara  kepolisian  dan
masyarakat  ini dapat  meminimalkan  terjadinya kejahatan  yang  memiliki data  angka  cukup  tinggi  tersebut secara maksimal.
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  dengan  dasar  pemikiran  pada  beberapa  penelitian  terdahulu  seperti yang  telah  dilakukan  oleh  Bittikaka  (2017),  penelitian  ini  berfokus  pada  peran  bhabinkamtibmas  dan masyarakat  dalam  membantu  tugas  satuan  kerja  Binmas  untuk  mencegah  curanmor  di  wilayah  hukum Polres Purworejo. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa penyebab dari adanya tindak pidana curanmor  disebabkan  oleh  adanya  kelalaian  pemilik  kendaraan  ketika  menjaga  kendaraannya,  serta kurangnya  personel  bhabinkamtibmas  Polres  Purworejo  yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  waktu pertemuan  antara  bhabinkamtibmas  dengan  desa  binaannya.  Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Novia Andini (2019), penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena berfokus pada faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan dan upaya kepolisian dalam memberantas pencurian begal. Penelitian terdahulu ini  memberikan  gambaran  bahwa  penyebab  dari  adanya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor disebabkan oleh lemahnya upaya kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan ini dengan cara preventif dan represif.
Mengacu  pada  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas  maka  peneliti  ingin  mengembangkan  rumusan masalah  mengenai  bagaimana  sinergitas  kepolisian  dan  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  pidana curanmor.  Penulisan  artikel  ini  juga  didasarkan  atas  fenomena  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat,  yaitu maraknya  kasus  curanmor  yang  terjadi  di  wilayah  Kecamatan  Singosari.  Namun,  fenomena  ini  tidak diimbangi  dengan  adanya  kemampuan  dan  pengetahuan  masyarakat  dalam  memahami  hukum,  menjaga keamanan wilayah dan harta benda. Sehingga, upaya pemberantasan tindak pidana curanmor belum dapat dilakukan secara maksimal.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  upaya  kerja  sama  antara  Polsek Singosari  dan  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari. Penelitian  ini  juga  dianggap  sebagai  penelitian  yang  baru  karena  analisis  sinergitas  kepolisian  dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  judul  “Urgensi Sinergitas  Kepolisian  Sektor  Singosari  dan  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Curanmor  di Wilayah Hukum Polsek Singosari” .

## Sinergitas
Sinergi adalah satu kata yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah kerja sama, kata sinergi tersebut berasal dari bahasa Inggris  “synergy” yang memiliki arti kerja bersama -sama untuk menghasilkan dampak  yang  besar.  Banyak  sudut  pandang  yang  mendefinisikan  kata  tersebut  seperti  merujuk  pada pendapat  Ningrum  (Ningrum,  2019),  sinergitas  adalah  operasi  gabungan  atau  kerja  sama  antara  dua  atau lebih  lembaga  yang  berbeda  untuk  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dalam  mewujudkan  tujuan  bersama. Sedangkan menurut (Untari et al. (2020), kerja sama atau kolaborasi adalah suatu upaya bersama baik dari, individu,  kelompok,  sampai  organisasi  yang  dilakukan  dengan  terencana  untuk  mencapai  tujuan  bersama dalam hal yang positif hingga dapat mempermudah penerapan sebuah program dimana mampu menyongsong individu maupun masyarakat untuk mencapai tujuan positif dan terbaik.
Berdasarkan  beberapa  sudut  pandang  di  atas  dapat  ditarik  menjadi  sudut  pandang  baru,  sinergitas adalah  suatu  bentuk kerja sama atau  kolaborasi  antara dua pihak atau  lebih.  Sinergitas  dilakukan  dengan cara  berinteraksi  atau  bekerjasama  secara  terstruktur  yang  menghasilkan  suatu  keseimbangan  yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sinergitas digunakan untuk mempermudah penerapan  suatu  program  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  individu  maupun  masyarakat  dalam  mencapai tujuan positif dan terbaik.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  bentuk  sinergitas  antara  kepolisian  dengan  masyarakat, maksud dari bentuk sinergitas tersebut yaitu peneliti akan menganalisis bagaimana bentuk kerja sama yang dibuat kepolisian dan masyarakat di wilayah Singosari dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan  bermotor.  Kepolisian  bertindak  sebagai  penegak  hukum  memiliki  fungsi,  tugas,  dan  wewenang yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002,  maka  dapat  disebutkan  fungsi  utama kepolisian  yaitu  pre-emtif,  preventif,  dan  represif.  Pelaksanaan  fungsi  kepolisian  tersebut  tidak  dapat berjalan dengan maksimal apabila tidak terdapat bantuan dari masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas
kepolisian  dan  masyarakat  yang  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  Sinergitas  pembinaan  masyarakat  (Pre-emtif), sinergitas pencegahan (Preventif), dan sinergitas penanganan (Represif).

## Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

## Kepolisian
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum dalam sistem peradilan pidana  (Kurniawan,  2015).  Dalam  hal  ini,  polisi  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dalam  pengendalian sosial yang berkaitan dengan peranan pokok kepolisian yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Soekanto, dkk., 1988). Sedangkan pengertian polisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan  ketertiban  umum,  seperti  menangkap  orang  yang  melanggar  undang-undang.  Selain  itu  polisi  juga diartikan sebagai anggota pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan pemerintahan).
Ketentuan  umum  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  memuat  definisi  dari  berbagai  hal  yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk pengertian Kepolisian.  Menurut  Pasal  1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut: “Kepolisian adalah segala hal ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  lembaga  polisi  sesuai  dengan  persatuan  perundang-undangan  yang bertugas  dalam  menjamin  keamanan  dan  menegakkan  hukum,  serta  memelihara  ketentraman  masyarakat yang  bertujuan  untuk  menjaga  kesatuan  dalam  kebijakan  dan  pelaksanaan  teknis  kepolisian”.  Kemudian dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa  tujuan  polisi  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terciptanya  ketenteraman  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Selain  dijelaskan  dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002,  menurut  KUHAP  dalam  penyelesaian perkara pidana terdapat tiga pejabat yang menjalankan, yaitu penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu yang  berasal  dari  kepolisian.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  Pasal  4  disebutkan  bahwa  pejabat  kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik, Pasal 6 (1) dijelaskan Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik  Indonesia;  b.  Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang, sedangkan penyidik pembantu (pasal 10) adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara RepubliK Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.

## Tugas dan Wewenang Kepolisian
Dalam pasal  13 Undang-undang No. 2 Tahun  2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
• Menegakkan hukum; dan
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
• Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah sesuai kebutuhan;
• Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu lintas di jalan;
• Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
• Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
• Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
• Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian  khusus,  penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
• Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
• Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
• Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia;
• Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
• Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam  lingkup  tugas kepolisian;
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tata  cara  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  f  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap  anggota  atau  pejabat  Polri  harus  memahami  tugas-tugasnya  sehingga  dapat  diaplikasikan  di lapangan  tanpa  menemui  banyak  kendala  dan  hambatan.  Pemahaman  tentang  tugas  Polri  juga  diperlukan untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  oleh  anggota  Polri  ketika  menjalankan  tugasnya.  Selanjutnya penjelasan tiap bagian dari pasal 14 ayat 1 & 2 UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
Berkaitan  dengan  tugas  polri  seperti  yang  dijelaskan  diatas  maka  kewenangan  umum  yang  dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:
Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  14  Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
• Menerima laporan dan/atau pengaduan.
• Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
• Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
• Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa
• Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
• Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam  rangka pencegahan
• Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
• Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
• Mencari keterangan dan barang bukti
• Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
• Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam  rangka  pelayanan masyarakat
• Memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
• Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya berwenang:
• Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
• Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
• Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
• Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
• Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
• Memberikan  izin  operasional  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  badan  usaha  di  bidang  jasa pengamanan.
• Memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih  aparat  kepolisian  khusus  dan  petugas  pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
• Melakukan  kerja  sama  dengan  kepolisian  negara  lain  dalam  menyidik  dan  memberantas  kejahatan internasional.
• Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
• Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
• Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Tata  cara  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  huruf  a  dan  d  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

## Masyarakat
Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", artinya masyarakat adalah  sekumpulan  individu-individu  yang  hidup  bersama.  Masyarakat  adalah  sekumpulan  manusia  yang saling  berinteraksi  dalam  suatu  hubungan  sosial.  Suatu  masyarakat  tersebut  memiliki  kesamaan  budaya, wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Prasetyo, 2019).
Biasanya  anggota  masyarakat  menghuni  suatu  wilayah  geografis  yang  mempunyai  kebudayaan- kebudayaan dan lembaga-lembaga yang sama. Masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain karena adanya faktor  budaya,  agama,  dan  etnis  yang  sama.  Timbulnya  kelompok-kelompok  kecil  karena  dipengaruhi  oleh dua  sifat  manusia  yang  bertentangan  satu  sama  lain,  yaitu  terdapat  pihak  yang  ingin  bekerjasama,  tetapi pada pihak lain mereka cenderung ingin bersaing dengan sesama manusia. Namun, pada dasarnya manusia memiliki  naluri  untuk  hidup  bersama  dengan  orang  lain  secara  harmonis.  Selain  itu,  setiap  manusia  juga memiliki  kebutuhan  fisik  maupun  mental  yang  sulit  dipenuhi seorang  diri,  oleh  sebab itu  untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya maka manusia harus mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain (Budiarjo, 2012). Jadi, Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia yang saling bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang didalamnya terdapat tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang harus ditaati di lingkungan masyarakat tersebut.

## Hubungan kepolisian dan masyarakat
Polisi memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat, dimana polisi dan masyarakat pasti berkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena polisi merupakan sebuah institusi hukum yang umumnya memiliki dua  peran  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  13  dan  14  UU  No.  2  tahun  2002.  Pertama,  polisi  adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar tercapai suasana  kehidupan  aman,  tenteram,  dan  damai.  Pada  pelaksanaan  pertama ini,  polisi  melaksanakan  tugas mengantisipasi,  menjaga,  dan  mengayomi  masyarakat  dari  perilaku  kejahatan  dibantu  oleh  masyarakat dalam  menjalankan  upaya  preventif,  yaitu  mencegah  terjadinya  kejahatan,  seperti  melakukan  penjagaan keamanan  lingkungan  (siskamling).  Kedua,  polisi  adalah  institusi  penegak  hukum  yang  dapat  memulihkan keadaan  ketika  terjadi  tindak  kejahatan  di  masyarakat  dengan  memberikan  hukuman  kepada  pelaku kejahatan tersebut.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  polisi  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masyarakat.  Masyarakat  harus berpartisipasi dalam membantu dan menjaga kinerja polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan  masyarakat,  karena  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pada  perubahan  Kedua  Bab  XII Pasal 30 Ayat (1) yang dijelaskan bahwa setiap warga negara atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui  sistem  pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat adalah kekuatan pendukung.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Hubungan  kepolisian  dan  masyarakat  tersebut  dapat  terjalin  dengan  baik apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Agar hubungan tersebut dapat terwujud, maka  masyarakat  harus  menjaga,  mencegah,  dan  melaporkan  ketika  terjadi  gangguan  kejahatan dilingkungannya,  dan  mau  bertindak  sebagai  saksi  jika  dibutuhkan  dalam  proses  peradilan.  Begitu  juga dengan kepolisian, polisi harus bersikap responsif atas berbagai kejadian/peristiwa di lingkungan sekitarnya dan fungsi kepolisian dilaksanakan secara bertanggung jawab.

## Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang bersifat melawan hukum yang harus dipidana dan tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  melawan  hukum.  Banyak  sudut  pandang  yang  mendefinisikan  kata tersebut seperti merujuk pada pendapat (Prodjodikoro, 2012), tindak pidana adalah suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan melanggar norma-norma hukum. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Menurut  Fitri    (2017),  tindak  pidana  adalah  peristiwa  yang  dapat  dipidana  atau  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Secara  singkat,  tindak  pidana  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan dan merugikan orang lain, sehingga pelaku dapat dipidana sesuai hukum yang berlaku.

## Penggolongan Tindak Pidana Pencurian

## Pengertian Pencurian
Pencurian  adalah  tindakan  atau  perbuatan  pengambilan  hak  milik  orang  lain  tanpa  sepengetahuan pemilik.  Pengambilan  barang  milik  orang  lain  dapat  disebut  pencurian  apabila  barang  tersebut  sudah berpindah  tempat  dan  dilakukan  dengan  sengaja.  Apabila  seseorang  baru  memegang  saja  barang  itu,  dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi dapat dikatakan bahwa orang itu baru mencoba mencuri atau dengan kata lain akan mencuri barang tersebut. Berdasarkan pendapat  (Rusmiati  &  Kamalina,  2017),  Pencurian  termasuk  dalam  jenis  tindak  kejahatan  yang  ditujukan terhadap  harta  benda.  Larangan  terhadap  tindak  pidana  ini  daitur  dalam  KUHP  Buku  Kedua  Bab  XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Ancaman pidana pada  setiap  jenis  tindak  pidana  tersebut  berbeda-beda,  dilihat  dari  cara-cara,  waktu  dan  tempat  tindak pidana tersebut dilakukan.
Dalam  KUHP,  tindak  pidana  pencurian  dikelompokkan  dalam  beberapa  jenis,  yaitu  pencurian  biasa diatur  dalam  Pasal  362  KUHP,  pencurian  dengan  pemberatan  diatur  dalam  Pasal  363,  pencurian  ringan diatur dalam Pasal 364  KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam  Pasal  365 KUHP, dan pencurian dalam  keluarga  diatur  dalam  Pasal  367  KUHP.  Oleh  sebab  itu,  sesorang  yang  melakukan  kejahatan  akan diadili sesuai dengan tindakan yang ia perbuat. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak  pidana pencurian kendaraan bermotor apabila terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP tersebut  (Pandia, 2021), sebagai berikut:

## Unsur-unsur objektif
Unsur-unsur  objektif  merupakan  unsur-unsur  yang  erat  kaitannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu keadaan-keadaan  ketika  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  unsur-unsur  objektif  yang dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP, antara lain:
• Cara atau upaya yang dilakukan: Kekerasan atau Ancaman kekerasan.
• Yang ditujukan kepada orang.
• Waktu  penggunaan  upaya  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  itu  adalah:  Sebelum;  Pada  saat; Setelah.

## Unsur-unsur subjektif
Unsur-unsur  subyektif  merupakan  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku,  dan  termasuk  segala sesuatu  yang  ada  dalam  hatinya.  Adapun  unsur-unsur  subjektif  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  365  KUHP, antara lain:
• Untuk mempersiapkan pencurian;
• Untuk mempermudah pencurian;
• Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan;
• Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

## Penggolongan tindak pidana pencurian
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
Pencurian  dalam  bentuk  pokok  diatur  di  dalam  Pasal  362  KUHP  yang  berbunyi:  “Barang  siapa mengambil  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud untuk  menguasai  benda  tersebut  secara  melawan  hak,  maka  ia  dihukum  karena  kesalahannya  melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima  tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.  Berdasarkan  kitab  Undang -undang  Hukum  Pidana  Pasal  362,  menjelaskan  bahwa  siapapun  yang mengambil  sesuatu  barang  milik  orang  lain,  baik  sebagian  atau  seluruhnya,  dengan  niat  ingin  memiliki secara  melawan  hukum,  maka  dapat  diancam  atau  dikenakan  sanksi  karena  disebut  dengan  pencurian, sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan ratus rupiah.
Tindak pidana pencurian dengan unsur – unsur yang memberatkan
Tindak pidana pencurian dengan unsur – unsur yang memberatkan telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
• Pencurian ternak.
• Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
• Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dehendaki oleh yang berhak.
• Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
• Pencurian  dimana  pelaku  mengusahakan  jalan  masuk  ke  tempat  kejahatan  atau  untuk  mencapai benda yang hendak diambilnya dengan melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
• Jika pencurian yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan  dalam  angka  4  dan  angka  5,  maka  dapat  dijatuhkan  pidana  penjara  selama-lamanya sembilan tahun.

## Tindak pidana pencurian ringan
Tindak pidana pencurian ringan telah diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir  5,  apabila  tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, maka dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

## Tindak pidana pencurian dengan kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Dikenakan  hukuman  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun,  pencurian  yang  didahului, disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  terhadap  orang-orang,  yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan  atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan  dirinya  sendiri  atau  teman  lain  yang  ikut  dalam  kejahatan  dapat  melarikan  diri  jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk mempertahankan atas benda yang telah dicuri.
Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
• Jika  tindak  pidana  itu  dilakukan  pada  malam  hari  di  dalam  sebuah  tempat  kediaman  atau  di  atas sebuah  pekarangan  tertutup  yang  di  atasnya  terdapat  sebuah  tempat  kediaman,  atau  di  atas  jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
• Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama.
• Jika  untuk  mendapat  jalan  masuk  ke  tempat  kejahatan,  orang  yang  bersalah  telah  melakukan pembongkaran  atau  pemanjatan  atau  telah  memakai  kunci  palsu,  suatu  perintah  palsu  atau  suatu seragam palsu.
• Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
• Dijatuhkan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun,  jika  tindak  pidana  itu  telah mengakibatkan matinya orang.
• Dijatuhkan  pidana mati  atau  pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana penjara sementara  selama- lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan pidana tersebut mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP hanyalah terdapat satu kejahatan, dan bukan  dua  kejahatan  yang  terdiri  atas  kejahatan  pencurian  dan  kejahatan  melakukan  kekerasan  terhadap orang,  ataupun  bukan  merupakan  suatu  kejahatan  pencurian  dengan  kejahatan  pemakaian  kekerasan terhadap orang.

## Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:
• Jika  pelaku  atau  orang  yang  membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan-  kejahatan  yang  diatur dalam bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai  harta  kekayaan  dengan  orang,  terhadap  siapa  kejahatan  itu  telah  dilakukan,  maka  tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut,
• Jika mereka merupakan  suami atau istri yang bercerai meja makan dan  tempat tidur atau bercerai harta  kekayaan,  atau  merupakan  saudara  sedarah  atau  karena  perkawinan  baik  dalam  maupun dalam garis menyamping sampai derajat  kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
• Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

## Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
Pencurian  kendaraan  bermotor  atau  sering  disebut  dengan  curanmor  adalah  suatu  tindakan  pidana yang  dilakukan  seseorang  untuk  mengambil  dan  memiliki  kendaraan  bermotor  milik  orang  lain  dengan melawan hukum. Berbagai pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan dipidana dengan pasal 363 KUHP, namun  dalam  pencurian  kendaraan  bermotor,  pelaku  akan  diadili  dengan  pasal  363 ayat  1  ke  3,  4, dan  5.  Dalam  hal  ini,  penerapan  pelayanan  dan  perlindungan  kepolisian  terhadap  korban  pencurian kendaraan  berupa  pemenuhan  haknya  untuk  menemukan  kembali  kendaraan  yang  dicuri,  namun keberhasilan  pemenuhan  hak  tersebut  bergantung  pada  faktor  ketersediaan  personil  kepolisian  dan  data pendukung  dalam  pelayanan  korban  pencurian  kendaraan  tersebut  (Masjito  &  Breemer,  2020).  Penyebab terjadinya tindak pidana curanmor di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu  masih  lemahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  harta  bendanya.  Seringkali  masyarakat  lalai dan  menganggap  remeh  fenomena  curanmor  yang  marak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat,  sehingga kelalaian dan kelengahan tersebut menjadi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

## Ketahanan Wilayah
Arti  kata  ketahanan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yaitu  suatu  kekuatan, kemampuan,  daya  tahan,  dan  keuletan  untuk  menghadapi  tantangan,  ancaman,  hambatan,  dan  gangguan yang  datang  dari  luar  ataupun  dari  dalam,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  yang  dapat membahayakan  dan  arti  kata  wilayah  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yaitu  daerah kekuasaan,  pemerintahan,  pengawasan,  dan  sebagainya.  Sedangkan  pengertian  ketahanan  wilayah berdasarkan definisi dari konsep ketahanan nasional adalah perkembangan kondisi pada suatu wilayah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan secara utuh dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar, adanya ketahanan nasional ini digunakan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta untuk mewujudkan perjuangan mencapai  tujuan  pembangunan (Narwan,  dkk,  2011) .  Sama  halnya  dengan  ketahanan  nasional,  ketahanan wilayah  adalah  kemampuan  atau  ketangguhan  wilayah  dalam  menghadapi  ancaman,  hambatan,  dan gangguan  yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar  yang  difungsikan  untuk  menjamin  keamanan masyarakat  pada  suatu  wilayah  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  diperlukannya  ketahanan  wilayah  yang diwujudkan dengan memanfaatkan kerja sama antara kepolisian sektor singosari dengan masyarakat dalam
mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  roda  dua.  Apabila  kerja  sama  atau sinergitas  kepolisian  dengan  masyarakat  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal,  maka  dapat  mewujudkan ketahanan wilayah yang baik pada suatu wilayah tersebut.

## Penelitian Terdahulu
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  cukup  relevan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  beberapa penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini antara lain yaitu:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No Nama Penulis /Tahun/Judul penelitian Metode Penelitian Masalah Hasil Penelitian 1. Novia Andiani, (2019), Skripsi berjudul “Upaya Kepolisian Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi
Penelitian di Kepolisian Sektor Hamparan Perak)” Metode penelitian kualitatif Deskriptif Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan dan agaimana upaya kepolisian sektor hamparan perak dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di wilayah sektor hamparan perak. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikawasan Hamparan Perak banyak disebabkan karena lemahnya perekonomian pelaku dalam pemenuhan kehidupan, sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan yang sudah terjadi) yaitu dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu. 2. Pebiyola Br Pandia (2019), Skripsi berjudul “Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepedah Motor Dengan
Menggunakan Senjata Tajam” Jenis metode penelitian lapangan dengan deskriptif Faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dan Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur
Batu, yaitu: faktor pendidikan pelaku, faktor kondisi ekonomi pelaku, faktor lingkungan sosial dan pergaulan bebas pelaku,
faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor penegakan hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam, aparat kepolisian Polsek Pancur
Batu lebih mengutamakan upaya preventif seperti melakukan kegiatan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan pencurian sepeda motor sehingga tetap waspada, dan mengadakan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. 3. Fajar Bittikaka (2017), Jurnal berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah CURANMOR Metode Penelitian kualitatif deskriptif Peran masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kabupaten Bhabinkamtibmas di Kabupaten Purworejo sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal melakukan pencegahan terjadinya
No Nama Penulis /Tahun/Judul penelitian Metode Penelitian Masalah Hasil Penelitian di Wilayah Hukum Polres Purworejo” Purworejo, Peran Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya curanmor, dan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo kasus curanmor yang dilakukan dengan menjalin kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas.
Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam menjaga wilayahnya melalui satpam dan pembentukan siskamling.
Curanmor di Purworejo sering terjadi karena adanya kelalaian pemilik kendaraan terhadap menjaga kendaraannya, serta kurangnya personel Bhabinkamtibmas Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh
Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.
Bhabinkamtibmas  di  Kabupaten  Purworejo  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam  hal melakukan  pencegahan  terjadinya  kasus  curanmor  yang  dilakukan  dengan  menjalin  kemitraan  yang  baik antara  polisi  dan  masyarakat  melalui  Bhabinkamtibmas.  Masyarakat  juga  memiliki  peran  yang  penting dalam  menjaga  wilayahnya  melalui  satpam  dan  pembentukan  siskamling.  Curanmor  di  Purworejo  sering terjadi  karena  adanya  kelalaian  pemilik  kendaraan  terhadap  menjaga  kendaraannya,  serta  kurangnya personel  Bhabinkamtibmas  Polres  Purworejo  yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  waktu  pertemuan  yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.
Dalam  Tabel  1  Penelitian  terdahulu  terdapat  beberapa  persamaan  dan  perbedaan  antara  penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain yaitu:
• Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Novia  Andini  (2019), memiliki  persamaan  dengan  peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi, pada penelitian Novia Andini lebih berfokus  pada  faktor  terjadinya  pencurian  dengan  kekerasan  dan  upaya  kepolisian  dalam memberantas pencurian begal. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada sinergitas kepolisian  dengan  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan bermotor,  bagaimana  hambatan  dan  solusi  dalam  menangani  tindak  pidana  tersebut.  Penelitian terdahulu  ini  memberikan  gambaran  bahwa  penyebab  dari  adanya  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  disebabkan  oleh  lemahnya  ekonomi  dan  upaya  kepolisian  dalam  memberantas tindak kejahatan ini dengan cara preventif dan represif.
• Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pandia  (2021), metode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda  dengan  peneliti  yaitu  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  dengan  deskriptif.  pada penelitian Pebiyola Br Pandia lebih berfokus pada faktor terjadinya pencurian dengan senjata tajam dan upaya kepolisian dalam memberantas pencurian sepeda motor dengan senjata tajam. Sedangkan pada  penelitian  ini,  peneliti  memiliki  fokus  pada  sinergitas  kepolisian  dengan  masyarakat  dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bagaimana hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana tersebut.
• Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Bittikaka    (2017)  memiliki  persamaan  dengan  peneliti menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Akan  tetapi,  pada  penelitian  Fajar  Bittikaka lebih  berfokus  pada  peran  Bhabinkamtibmas  dalam  mencegah  curanmor  di  wilayah  hukum  Polres Purworejo,  peran  masyarakat  dalam  membantu  Bhabinkamtibmas  dalam  mencegah  terjadinya curanmor  di  Kabupaten  Purworejo,  dan  faktor – faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  anggota
Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres  Purworejo.  Sedangkan  pada  penelitian  ini,  peneliti  memiliki  fokus  pada  sinergitas  kepolisian dengan  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor, bagaimana  hambatan  dan  solusi  dalam  menangani  tindak  pidana  tersebut.  Penelitian  terdahulu  ini memberikan  gambaran  bahwa  penyebab  dari  adanya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor disebabkan  oleh  adanya  kelalaian  pemilik  kendaraan  terhadap  menjaga  kendaraannya,  serta kurangnya personel Bhabinkamtibmas Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian  ini  dikarenakan  permasalahan  yang  dikaji  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam dalam  sebuah  data yang  tampak  (Sugiyono, 2015).  Data yang  tampak adalah  data tingginya tingkat  tindak kejahatan  khususnya  tindak  pidana curanmor  yang  terjadi  di wilayah  Singosari. Sedangkan  hal  yang  ingin dipahami dari hasil penelitian ini adalah sinergitas antara Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah terjadinya  tindak  pidana  curanmor  yang  akan  dianalis  di  wilayah  Singosari.  Penelitian  kualitatif  memiliki karakteristik sebagai penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah secara langsung dan mengarah kepada sifat deskriptif (Sugiyono, 2015). Sehingga, Data yang didapatkan  dari hasil penelitian  akan  disusun  dalam bentuk  kata  dan  juga  gambar  kemudian  akan  dideskripsikan  dan  disajikan  dalam  bentuk  kalimat,  bukan angka.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga, sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  informan,  peristiwa,  dan  dokumen.  Sumber data  informan  atau  narasumber  telah  dipilih  dengan  kriteria  terlibat  secara  langsung  dalam  sinergitas kepolisian dan  masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Informan dalam penelitian  ini  terbagi  menjadi  2  kelompok  dengan  latar  belakang  yang  berbeda.  Kelompok  pertama merupakan  informan  yang  berasal  dari  kepolisian  yaitu  Ibu  Aiptu  Anik  Purwanti  sebagai  anggota  Binmas, Bapak AKP Khusaeri sebagai kanit Samapta, dan Bapak Ipda Transtoto A.K.A sebagai kanit Reskrim Polsek Singosari  yang  berperan  sebagai  aktor  penegak  hukum  dalam  upaya  Preemtif,  preventif,  dan  represif. Kelompok kedua berasal  dari masyarakat  yaitu  Bapak  Wawan  Sudarmono  S.A.P  sebagai  kepala Kelurahan Losari, Bapak Ngateman ketua RW 02 Kelurahan Losari, dan Ibu Anis sebagai korban curanmor. Selain itu, sumber  data  juga  diperoleh  dari  berbagai  dokumen  yang  didapat  selama  kegiatan  penelitian.  Dokumen tersebut  berasal  dari  Polsek  Singosari  berupa  peta  kerawanan  daerah  dari  tindak  kejahatan  di  wilayah Singosari  dan  laporan  kepolisian  terkait  jumlah  curanmor  yang  terjadi  di  wilayah  Singosari,  serta dokumentasi sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berasal  dari  (Miles  &  Huberman,  1984). Tahapan  analisis  data  menggunakan  model  ini  terbagi  menjadi  tiga  langkah  yaitu  reduksi  data,  penyajian data,  dan  verifikasi/penarikan  kesimpulan.  Peneliti  juga  melakukan  uji  keabsahan  data,  langkah-langkah pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk pertanggungjawaban yaitu melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik  dan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  teknik  adalah  cara  untuk  mengecek  data  penelitian  kepada sumber  yang  sama  tetapi  dengan  teknik  yang  berbeda.  Sehingga,  data  wawancara  yang  diperoleh  selama penelitian,  akan  dicocokkan  dengan  hasil  observasi  dan  dokumentasi  yang  diperoleh  selama  penelitian. Sedangkan  triangulasi  sumber  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  data  hasil  wawancara  antara informan  satu  dengan  informan  yang  lain.  Sehingga,  melalui  teknik  tersebut  dapat  menghasilkan  data penelitian yang sama antara wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

## Sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari
Sinergitas  adalah  operasi  gabungan  atau  kerja  sama  antara  dua  atau  lebih  lembaga  yang  berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan bersama  (Ningrum, 2019). Berdasarkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## METODE
hasil  penelitian,  bentuk  sinergitas  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  kepolisian  dan  masyarakat.  Sinergitas tersebut  berbentuk  kerja  sama  antara  Polsek Singosari dan  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Sebelum mengidentifikasi bentuk-bentuk sinergitas dalam mencegah terjadinya  tindak  pidana  curanmor,  peneliti  lebih  dulu  memberikan  gambaran  mengenai  tindak  pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari.

## Gambaran umum tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari
Berdasarkan penjelasan dalam KUHP, tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan  pencurian  dalam  keluarga  diatur  dalam  Pasal  367  KUHP.  Sedangkan  tindak  pidana  pencurian khususnya  curanmor  yang  marak  terjadi  wilayah  Singosari  adalah  tindak  pencurian  dengan  pasal  362  dan pasal 363 KUHP. Sebagian besar kasus curanmor yang terjadi di Kecamatan Singosari menggunakan modus pengerusakan kendaraan dengan menggunakan kunci palsu.
Belum  ada  wilayah  desa/kelurahan  yang  dapat  dikatakan  aman  dari  terjadinya  tindak  kejahatan, khususnya  tindak  pidana  pencurian.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  peta  kerawanan  tindak kejahatan  yang  dimiliki  Polsek  Singosari,  yaitu  17  desa/kelurahan  di  Kecamatan  Singosari  ini  seluruhnya masih  ditemukan  tindak  pidana  curanmor.  Penjelasan  ini  juga  diperkuat  dengan  laporan  kepolisian  yang dimiliki Satreskrim Polsek Singosari terkait jumlah curanmor yang terjadi  di wilayah Kecamatan  Singosari pada tahun 2021-2022, dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Kasus Curanmor yang Dilaporkan ke Kepolisian Sektor Singosari Pada Tahun 2021 dan 2022
Tahun Jumlah Kasus curanmor Pasal Status 2021 15 Kasus (14 Roda 2 dan 1 Roda 4) 362 KUHP dan 363 KUHP 10 kasus henti lidik dan 5 kasus lidik 2022 11 Kasus (6 Roda 2 dan 4 Roda 4) 362 KUHP dan 363 KUHP 1 kasus SP.3 (pelaku tertangkap), 1 kasus dilimpahkan, 1 kasus RJ, 8 kasus lidik (4 pelaku tertangkap dan 1 R4 ditemukan).
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  penurunan  jumlah  kasus  curanmor  yang dilaporkan ke Polsek Singosari, yaitu dari 15 kasus curanmor menjadi 11 kasus curanmor. Mayoritas kasus curanmor yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 belum dapat diselesaikan dengan tuntas yang disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kurangnya saksi dan sulitnya menemukan barang bukti. Jadi, meskipun pelaku sudah  tertangkap  tetapi  seringkali  kendaraan  korban  tidak  dapat  ditemukan  karena  sudah  dijual  secara terpisah oleh pelaku.
Beberapa  kasus  curanmor  pada  tahun  2021  berstatus  henti  lidik  yang  disebabkan  karena  korban menarik  kembali  laporan  yang  diserahkan  ke  Polsek  Singosari,  sehingga  kasus-kasus  tersebut  harus dihentikan proses penyelidikannya. Meskipun pada tahun 2021 banyak kasus curanmor berstatus henti lidik dan  beberapa  lainnya  masih  proses  penyelidikan,  tetapi  terdapat  peningkatan  kinerja  satreskrim  Polsek Singosari,  yaitu  pada  tahun  2022  terdapat  beberapa  kasus  curanmor  sudah  terselesaikan  yang  dibuktikan dengan  tertangkapnya  pelaku  dan  ditemukannya  barang  bukti  berupa  kendaraan  roda  4  milik  salah  satu korban.
Namun, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan beberapa kasus curanmor di wilayah Kecamatan Singosari yang tidak dilaporkan ke Polsek Singosari, seperti dua kasus curanmor yang terjadi di Kelurahan Losari.  Ketika  terjadi  pencurian,  korban  tidak  melaporkan  tindak  kejahatan  tersebut  karena  beranggapan bahwa  meskipun  dilaporkan  kendaraan  yang  hilang  tidak  dapat  ditemukan  kembali.  Berdasarkan  hasil penelitian tersebut penjabaran terkait tindak pidana curanmor di wilayah singosari dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rincian Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Singosari
No Tindak Pidana Curanmor Jumlah Kasus Status kasus Terselesaikan Status Kasus Tidak Terselesaikan Keterangan
Kasus tahun 2021 15 0 15 10 kasus henti lidik dan 5 kasus lidik Kasus tahun 2022 11 1 10 5 pelaku tertangkap dan 1 barang bukti (R4) Kasus tidak dilaporkan ke Polsek Singosari 2 0 0 Curanmor R2 (TKP
Kelurahan Losari)
Berdasarkan  Tabel  3,  tingginya  tindak  pidana  curanmor  yang  terjadi  di  wilayah  Singosari  belum dibarengi  dengan  adanya  kesadaran  hukum  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan,  serta harta  benda. Oleh  sebab  itu,  sinergitas  antara  kepolisian  dan  masyarakat  sangat  diperlukan.  Bukan  hanya upaya pencegahan, tetapi juga upaya penyelesaian tindak kejahatan khususnya tindak pidana curanmor agar tercipta keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat yang diwujudkan secara maksimal.

## Bentuk sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  sinergitas  Polsek  Singosari  dan  masyarakat  dalam  mencegah tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari,  yaitu  sebenarnya  sinergitas  yang  dilakukan  kepolisian  tidak dilakukan  bersama  masyarakat  dari  individu  satu  ke  individu  lain.  Tetapi  sinergitas  tersebut  dominan dilakukan  oleh  kepolisian  bersama  perangkat  desa  atau  instansi  pemerintahan.  Bentuk  sinergitas  dalam upaya pencegahan curanmor di wilayah Singosari secara khusus dapat dilihat pada Tabel 4:.
Tabel 4. Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Curanmor No.
Bentuk Program Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Curanmor Sinergitas dalam penyelesaian kasus curanmor
Sosialisasi, Pembinaan, dan Pelatihan terkait upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah
Singosari
Pemasangan CCTV dan penyebaran Handy Talky atau yang biasa disebut dengan HT di seluruh desa-desa di Kecamatan Singosari
Pertama,  sinergitas  kepolisian  dan  masyarakat  dalam  penyelesaian  kasus  curanmor.  Sinergitas  ini berbentuk  usaha  bersama  yang  khususnya  dilakukan  Reskrim  Polsek  Singosari  dalam  menyelesaikan perkara tindak pidana curanmor yang dibantu oleh masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana curanmor, tugas utama dari masyarakat adalah melaporkan kejahatan tersebut ke Polsek terdekat, sehingga melalui laporan tersebut  kepolisian  dapat  menindaklanjuti  untuk  menyelesaikan  perkara.  Selain  melaporkan  tindak kejahatan  ke  kepolisian,  masyarakat  dapat  membantu  kepolisian  untuk  mencari  barang  bukti dan  bersedia menjadi saksi dalam memberikan keterangan terkait tindak kejahatan yang terjadi.
Kedua,  sinergitas  pada  kegiatan  sosialisasi,  pembinaan,  dan  pelatihan  terkait  upaya  pencegahan terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari.  Terdapat  Bhabinkamtibmas  dalam  instansi kepolisian yang ditugaskan di setiap desa/kelurahan. Jadi, tentu saja kepolisian memiliki kerja sama dengan masyarakat  khususnya  perangkat  desa/kelurahan,  kelompok  pengajian,  dan  karang  taruna.  Ketika menjalankan  tugas,  kepolisian  tidak  bekerjasama  dengan  masyarakat  secara  perorangan.  Maka,  kelompok- kelompok  inilah  yang  membantu  Bhabinkamtibmas  untuk  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat terkait  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari.  Hal  tersebut  selaras  dengan penelitian  terdahulu  Bittikaka  (2017)  bahwa  kepolisian  khususnya  Bhabinkamtibmas  memiliki  hak  dan kewajiban  sebagai  pihak  yang  terikat  secara  langsung  dengan  masyarakat,  dalam  hal  melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Selain sosialisasi dan edukasi, Polsek Singosari juga memberikan pelatihan kepada anggota Persatuan Perlindungan  Masyarakat  (Linmas)  yang  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali  pada  masing-masing  desa  di Kecamatan  Singosari,  seperti  yang  sudah  dilaksanakan  di  Desa  Randuagung,  Kelurahan  Losari,  dan Kelurahan  Banjararum.  Di  lingkungan  desa/kelurahan,  Linmas  adalah  salah  satu  komponen  pendukung dalam konsep menjaga keamanan dan pertahanan wilayah yang berasal dari anggota masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Keberadaan Linmas di desa memiliki peran yang sangat penting, karena keberhasilan suatu keamanan desa bergantung pada tingkat keaktifan organisasi Linmas tersebut  (Azima, 2018). Melalui
kegiatan pelatihan yang dilakukan setiap satu tahun sekali ini dapat difungsikan untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggota Linmas dalam menjaga keamanan wilayah.
Ketiga, sinergitas pemasangan CCTV dan penyebaran HT di seluruh desa-desa di Kecamatan Singosari. Sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari,  Polsek  Singosari membuat  program  peningkatan  keamanan  wilayah  melalui  pemasangan  CCTV  dan  HT  di  seluruh  wilayah Kecamatan Singosari. Program yang dibuat Polsek Singosari ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2023 dengan bekerjasama bersama seluruh desa/kelurahan di wilayah Singosari.
Program  ini  adalah  cara  yang  efektif  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  kejahatan  di lingkungan masyarakat, karena dengan adanya kamera CCTV seseorang akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan  tindak  kejahatan.  Upaya  ini  selaras  dengan  penelitian  terdahulu  Limbong  (2018)  yang menyebutkan  bahwa  cara  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  kejahatan  yaitu  dengan  memasang  CCTV yang digunakan sebagai pengawas setiap gerak gerik yang mencurigakan dari setiap orang yang ada disekitar lingkungan. Kamera CCTV juga sangat berguna bagi Polsek Singosari, karena ketika terjadi tindak kejahatan, maka rekaman hasil CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti.Sinergitas yang dilakukan Polsek Singosari dan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  curanmor  adalah  cara  yang  tepat.  Hal  ini  disebabkan karena  dengan  adanya  sinergitas,  maka  dapat  membantu  mewujudkan  tujuan  bersama  dengan  maksimal. Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  dari  Untari,  dkk.  (2020),  kerja  sama  atau  kolaborasi  adalah suatu  upaya  bersama  yang  dilakukan  dengan  terencana  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  dapat mempermudah penerapan sebuah program, sehingga dapat mencapai tujuan positif dan terbaik.

## Implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, kepolisian merupakan aktor penegak hukum yang memiliki  fungsi,  tugas  pokok  dan  wewenang  yang  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  tugas  pembinaan  masyarakat (Preemtif),  upaya  pencegahan  tindak  kejahatan  (Preventif),  dan  upaya  pemberantasan  tindak  kejahatan (Represif). Upaya preemtif merupakan tugas pokok dari satuan kerja Binmas, upaya ini berbentuk kegiatan pembinaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  kesadaran  hukum  masyarakat melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  yang  sering  dilakukan  Bhabinkamtibmas  Polsek Singosari.  Kegiatan  ini  biasanya  berisi  sosialisasi  dan  edukasi,  seperti  anjuran  menggunakan  kunci  ganda ketika memarkir kendaraan, anjuran untuk memarkir kendaraan di tempat yang aman, dan anjuran untuk bersikap proaktif, serta sadar akan hukum ketika terjadi tindak pidana curanmor di lingkungan masyarakat, baik ketika menjadi korban atau sebagai saksi.
Kepolisian juga bertugas dalam hal pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat (preventif) seperti yang dilakukan satuan kerja Samapta Polsek Singosari dengan cara melaksankan patroli rutin yang dilakukan secara mobile di seluruh wilayah Singosari. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan patroli dilakukan sesuai surat perintah dari Kapolsek Singosari dengan sasaran yang jelas dan mengacu pada rute lengkap dari peta kerawanan kejahatan yang dilaksanakan pada pukul 09.00-16.00 sore dan pukul 00.00 malam  hari  s/d  pagi  hari.  Selain  itu,  kegiatan  patroli  juga  dilaksanakan  dengan  melakukan  operasi  yustisi (patroli gabungan) bersama kecamatan (trantib)/koramil.
Sebagai  wujud  memaksimalkan  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah Singosari,  Samapta  Polsek  Singosari  juga  aktif  mendatangi  pos  kamling  di  desa  ketika  malam  hari,  baik untuk survey maupun memberikan semangat yang ditujukan untuk menghidupkan kembali pos kamling yang tidak  aktif.  Jadi,  kegiatan  patroli  adalah  salah  satu  upaya  yang  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana curanmor. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu Ratnawati (2016), yaitu patroli yang dilakukan kepolisian merupakan suatu cara dalam mencegah dan mengawasi lingkungan masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan seperti curanmor dan juga bisa secara efektif membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan.
Selain upaya preemtif dan preventif, apabila terjadi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, maka kepolisian harus bertindak dengan sigap untuk menyelesaikan dan memberantas tindak kejahatan (represif). Pelaksanaan tugas Represif ini merupakan tugas  utama dari satuan  kerja Reserse dan Kriminal (Reskrim). Ketika  terjadi  tindak  kejahatan,  upaya  Reskrim  dalam  menyelesaikan  kasus  tersebut  adalah  dengan mendatangi  TKP,  mencari  saksi,  dan  melakukan  penyelidikan  dengan  memanfaatkan  teknologi  seperti Facebook  untuk  mencari  barang  bukti.  Selain  itu,  dalam  memaksimalkan  upaya  penyelesaian  suatu  tindak
kejahatan, polsek Singosari juga meminta bantuan polres tetangga untuk bertukar informasi yang bertujuan agar memudahkan upaya pencarian pelaku pencurian ataupun kendaraan milik korban.
Selain  Kepolisian,  perangkat  desa  juga  sangat  berperan  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari.  Pihak  yang  berperan  penting  adalah  seluruh  lapisan  masyarakat, seperti  Kepala  desa,  Linmas,  ketua  RT/RW,  dan  anggota  masyarakat  itu  sendiri.  Perangkat  desa berkewajiban  untuk  selalu  memberikan  himbauan  dan  sosialisasi  terkait  keamanan  lingkungan  dan keamanan harta benda pribadi kepada seluruh anggota masyarakat. Selain itu, kepala desa juga secara rutin melakukan  analisis  dan  evaluasi  terhadap  kinerja  petugas  keamanan  di  wilayahnya,  sehingga  dapat digunakan sebagai acuan kinerja selanjutnya.
Beberapa tempat di Kecamatan Singosari juga sudah terdapat petugas keamanan seperti satpam yang bertugas  menjaga  keamanan  wilayah.  Secara  tidak  langsung  adanya  petugas  keamanan  tersebut  dapat membantu tugas kepolisian dalam hal pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Peran satpam dalam menjaga keamanan wilayah juga ditemukan pada penelitian terdahulu Limbong (2018) bahwa petugas satpam adalah pihak yang membantu fungsi Polri sebagai tenaga keamanan untuk melakukan pengamanan di lingkungan. Jadi, keberadaan petugas satpam di lingkungan masyarakat sangat penting.
Implementasi  sinergitas  kepolisian  sektor  Singosari  dan  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  pidana curanmor di wilayah Singosari sudah dilaksanakan dengan maksimal, seperti terlaksananya kegiatan ronda malam/siskamling  di  lingkungan  masyarakat,  terlaksananya  kegiatan  patroli  yang  dilakukan  kepolisian, terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepolisian untuk desa/kelurahan, dan adanya peran  masyarakat  dalam  membantu  kepolisian  ketika  terjadi  tindak  kejahatan.  Meskipun  sudah dilaksanakan  secara  maksimal,  tetapi  implementasi  sinergitas  antara  Polsek  Singosari  dan  masyarakat belum  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Belum  maksimalnya  hasil  suatu  sinergitas  tersebut  banyak dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  yaitu  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap hukum dan keamanan, serta kurangnya rasa percaya masyarakat kepada kepolisian yang disebabkan karena beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini.

## Kendala implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari
Beberapa  kendala  yang  ditemui  Polsek  Singosari  dan  masyarakat  dalam  implementasi  sinergitas sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Kecamatan Singosari, antara lain: (a)  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum;  (b)  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan wilayah  dan  harta  bendanya;  (c)  Kurangnya  anggota/staf  dari  instansi  Kepolisian  dan  Desa/Kelurahan;  (d) Kurangnya dana yang dimiliki Desa/Kelurahan dalam pengadaan CCTV dan Handy Talky (HT).
Pertama,  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  menyebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  membantu  dan  mengungkap  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  Kecamatan  Singosari.  Hal  ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat lebih memilih tidak terlibat dengan kepolisian  apabila  terjadi  tindak  pidana  curanmor.  Ketika  terjadi  pencurian,  korban  tidak  melaporkan  ke kepolisian  karena  beranggapan  bahwa  melaporkan  tindak  kejahatan  ke  kepolisian  adalah  tindakan  yang rumit  dan  meskipun  dilaporkan,  tidak  akan  mengembalikan  kendaraan  korban  yang  hilang.  Padahal seharusnya,  dengan  melaporkan  setiap  tindak  kejahatan  ke  kepolisian,  masyarakat  dapat  membantu  tugas kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan. Sehingga, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat inilah yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan khususnya curanmor di wilayah Kecamatan Singosari.
Kedua,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  wilayah  dan  harta  bendanya. Berdasarkan  hasil  penelitian,  Kecamatan  Singosari  adalah  wilayah  yang  marak  terjadi  pencurian.  Namun, fenomena  maraknya  curanmor  di  Kecamatan  Singosari  ini  kurang  menggerakkan  masyarakat  untuk berupaya dalam meningkatkan keamanan wilayah ataupun keamanan harta benda. Hal tersebut disebabkan karena  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  wilayah  dan  harta  bendanya, seperti  belum  maksimalnya pelaksanaan  kegiatan  ronda malam/siskamling  di lingkungan  masyarakat  yang disebabkan karena sebagian dari masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Pasifnya  respon  dari  masyarakat  akan  berdampak  pada  matinya  pos-pos  keamanan  yang  ada  di desa/kelurahan.  Sehingga,  hal  ini  lah  yang  menyebabkan  suatu  wilayah  menjadi  rawan  terjadi  tindak kejahatan  khususnya  curanmor.  Kendala  tersebut  juga  ditemui  pada  penelitian  terdahulu  Limbong  (2018),
yang  menjelaskan  bahwa  kurangnya  minat  masyarakat  untuk  melakukan  siskamling  karena  padatnya kegiatan yang mereka miliki, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan siskamling.
Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, mayoritas masyarakat di Kecamatan  Singosari  juga  masih  rendah  kesadaran  dalam  menjaga  harta  benda.  Ketika  terjadi  tindak kejahatan,  kelengahan  korban  merupakan  kunci  dari  suatu  kejahatan  (Magrhobi,  2014),  contohnya  yaitu ketika masyarakat meletakkan kendaraannya di sembarang tempat  tanpa menggunakan pengamanan yang kuat.  Jadi,  semakin  rendah  kesadaran  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  peluang  bagi  pelaku  kejahatan untuk menjalankan aksinya.
Ketiga, kurangnya anggota/staf dari instansi kepolisian dan desa/kelurahan. Seperti yang terjadi pada Polsek  Singosari,  belum  maksimalnya  pelaksanaan  program  kerja  sama  ini  disebabkan  karena  terbatasnya anggota di Polsek Singosari yang dibarengi dengan banyaknya kegiatan para anggota Polsek Singosari seperti kegiatan sosialiasi dan pengamanan wabah Covid-19, serta pengamanan berbagai unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Jadi, berdasarkan keadaan tersebut banyak personil dari Polsek Singosari harus merangkap  beberapa  tugas  diluar  tugas  utama  mereka.    Akibatnya,  beberapa  tugas  dan  kewajiban  dari kepolisian belum dapat terpenuhi dengan baik, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana Curanmor di Kecamatan Singosari. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu Lukman (2019) yang menunjukkan bahwasannya  terdapat  ketimpangan  antara  jumlah  anggota  dengan  tugas  yang  dijanlankan,  yaitu  jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Sehingga hal tersebut menimbulkan tidak maksimalnya Polresta Banda Aceh untuk melaksanakan tugasnya.
Begitu  pula  yang  terjadi  pada  instansi  desa/kelurahan,  beberapa  desa  di  Kecamatan  Singosari  juga terkendala dalam jumlah anggota yang mereka miliki. Terbatasnya anggota dalam instansi pemerintahan ini menyebabkan  kurang  meratanya implementasi  tugas  dan  kewajiban  dari desa/kelurahan,  karena  seringkali desa tersebut belum mampu memantau seluruh wilayah mereka baik dalam hal keamanan wilayah ataupun kependudukan. Sehingga, kurangnya anggota dari dua instansi tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Kecamatan Singosari.
Keempat,  kurangnya  dana  yang  dimiliki  desa/kelurahan  dalam  pengadaan  CCTV  dan  HT.  Terkait pelaksanaan  program  pemasangan  CCTV  dan  penyebaran  HT  ini,  Kapolsek  Singosari  memberikan  kendali penuh  kepada  desa/kelurahan  dalam  hal  pengadaan  CCTV  dan  HT.  Adanya  kebijakan  ini  membuat kebanyakan  desa/kelurahan  merasa  terbebani  dengan  program  tersebut,  karena  harus  mengeluarkan  dana yang  besar.  Sehingga,  program  yang  dibuat  Polsek  Singosari  tersebut  hingga  saat  ini  belum  dapat terealisasikan secara maksimal.

## Cara mengatasi kendala implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari.
Cara-cara  yang  efektif  dalam  mengatasi  kendala  implementasi  sinergitas  Polsek  Singosari  dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, dijabarakan sebagai berikut: (a) Pembinaan  masyarakat;  (b)  meningkatkan  penerapan  tugas  dan  kewajiban  dari  kepolisian  dan  instansi pemerintahan.
Pertama,  upaya  pembinaan  masyarakat.  Pembinaan  masyarakat  adalah  salah  satu  upaya  yang dilakukan  Polsek  Singosari  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  ketaatan  dan kesadaran warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Upaya pembinaan masyarakat dibagi menjadi  beberapa  bentuk,  seperti:  (a)  Pembinaan  ketertiban  masyarakat.  Anggota  kepolisian  khususnya bhabinkamtibmas  dibantu  oleh  satuan  kerja  lain  melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi  dengan  menghadiri setiap  kegiatan  di  desa/kelurahan,  melakukan  pembinaan  pemuda/pemudi  dengan  mengunjungi  sekolah- sekolah  agar  terhindar  dari  pengaruh  negatif  yang  disebabkan  oleh  perubahan  sosial  yang  diakibatkan karena  adanya  globalisasi.  Bhabinkamtibmas  juga  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada masyarakat  di  desa  binaanya,  agar  mereka  tidak  mudah  terpengaruh  oleh  orang/kelompok  lain.  Selain  itu, perangkat  desa  juga  harus  membantu  kepolisian  dengan  menyampaikan  pesan-pesan  bhabinkamtibmas kepada  masyarakat  agar  menciptakan  wilayah  yang  aman,  khususnya  dari  tindak  pidana  curanmor;  (b) Pembinaan  keamanan  swakarsa.  Pembinaan  keamanan  swakarsa  biasa  dilakukan  dengan  melaksanakan kegiatan  tatap  muka, kunjungan/sambang, dan  penyuluhan  langsung  tentang  kewajiban  masyarakat  untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan keamanan swakarsa, membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di desa/kelurahan.
Kedua, upaya meningkatkan penerapan tugas dan kewajiban dari kepolisian dan instansi pemerintahan. Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  sebagai  berikut:  (a)  Meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan di SPKT Polsek Singosari, memberikan bantuan pengamanan ketika  terdapat  kegiatan  di  lingkungan  masyarakat,  dan  memaksimalkan  penyelesaian  perkara  apabila terdapat  laporan  dari  masyarakat.  Selain  kepolisian,  perangkat  desa  juga  harus  senantiasa  memenuhi keperluan  desa  dan  anggota  masyarakat  di  wilayahnya,  salah  satunya  yaitu  dengan  mengupayakan pengadaan  dana  untuk  pemasangan  CCTV  dan  HT  melalui  permintaan  pengajuan  dana  kepada  pihak  lain yang berada di sekitar wilayah desa/kelurahan, seperti pabrik, supermarket, dan sekolah; (b) Meningkatkan upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  Singosari.  Sebagai  bentuk  pencegahan, kepolisian  dan  desa  harus  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  wilayah  dan  harta bendanya,  seperti  memasang  kunci  ganda  (gembok)  untuk  kendaraan  dan  rumah.  Selain  itu,  karena kesadaran  masyarakat  masih  rendah,  maka  Bhabinkamtibmas  dan  perangkat  desa  harus  membantu masyakarat dalam meningkatkan pengawasan di wilayahnya sendiri agar dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan  dengan  cara  memaksimalkan  kegiatan  ronda  malam/siskamling.  Selain  itu,  kepolisian  dan perangkat  desa  juga  selalu  melakukan  evaluasi  dan  analisa  secara  rutin  yang  nantinya  digunakan  sebagai acuan  dalam  upaya  pelaksanaan  tugas  khususnya  dalam  hal  pencegahan  dan  penanganan  curanmor  di wilayah singosari.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sinergitas  antara  kepolisian  dan  masyarakat  dalam  mencegah tindak  pidana  curanmor  di  wilayah  hukum  Polsek  Singosari  belum  mencapai  hasil  maksimal.  Meskipun implementasi  sinergitas  sudah  dilakukan  dengan  kegiatan  seperti  ronda  malam,  patroli,  sosialisasi,  dan edukasi, kendala yang dihadapi melibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakaktifan dalam menjaga  keamanan  wilayah,  kekurangan  personel  di  instansi  terkait,  dan  keterbatasan  dana  untuk pengadaan  CCTV  dan  HT.  Solusi  yang  diusulkan  melibatkan  pembinaan  masyarakat  oleh  kepolisian,  kerja sama dengan desa/kelurahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, strategi pencegahan yang inovatif, serta evaluasi dan analisis terus-menerus terkait tugas dan fungsi kepolisian dan perangkat desa.
Andiani, N. (2019). Upaya kepolisian dalam pemberatasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal: Studi penelitian di kepolisian sektor Hampara Perak. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 1 (01). Azima, M. F. (2018). Peran lembaga perlindungan masyarakat (linmas) dalam upaya pencegahan tindak pidana: Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat . Universitas Mataram.
Bittikaka, F. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum polres Purworejo. Advances in Police Science Research Journal , 1 (4), 1533 – 1598. detikJatim. (2022). Tekan kriminalitas saat lebaran di Malang, Polisi bentuk timsus 3C . https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6053640/tekan-kriminalitas-saat-lebaran-di-malang-polisi- bentuk-timsus-3c Fitri, W. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . PT Nusantara Persada Utama. iNewsJatim. (2022). Tren kriminalitas di Malang menurun Selama 2022, didominasi curat dan curas . INewsJatim.Id. https://jatim.inews.id/berita/tren-kriminalitas-di-malang-menurunselama-2022-didominasi-curat-dan-curas JatimTimes.com. (2020). Hampir setiap hari, ada kasus curanmor di Kabupaten Malang, . https://surabaya.jatimtimes.com/baca/208658/20200203/211800/hampir-setiap-hari-ada-kasus-curanmor-di- kabupaten-malang
Kurniawan, A. (2015). Pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) PT X Bandung.
Jurnal Manajemen Maranatha , 15 (1).
Limbong, D. (2018). Peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari: Studi di kantor lurah Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan .
Lukman, Z. (2019). Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus polresta Banda Aceh). J. Justisia , 4 . Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) . Brawijaya University.
Miles, M. B., & Huberman, H. (1984). Complementary Methods for Research Education Change . Washington: ARA.
Ningrum, Y. H. (2019). Sinergitas tiga (3) pilar dalam menyelesaikan masalah program sanitasi di Kecamatan Baureno

## DAFTAR RUJUKAN

## SIMPULAN
Kabupaten Bojonegoro . Universitas Bhayangkara Surabaya.
Pandia, P. B. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam (Studi penelitian di polsek Pancur Batu). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains ,
1 (01).
Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (1), 163 – 175.
Prodjodikoro, W. (2012). Certain criminal acts in Indonesia. In Bandung: PT Refika Aditama .
Rusmiati, R., & Kamalina, K. (2017). The use of direct strategies in reading comprehension (A descriptive study at senior high School Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar). Getsempena English Education Journal , 3 (2), 217646. Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (2), 161 – 167. Sidabutar, F. B. C. (2020). Peranan Polri dalam proses penindakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus di polsek Sunggal) . Universitas Medan Area.
Sugiyono, S. (2015). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D . Alfabeta. Untari, S., Maisyaroh, M., Chusniyah, T., Saputra, M., Nurcahyo, H., & Choiri, I. (2020). Kolaborasi tripusat pendidikan dalam penataan budaya sekolah berbasis pembudayaan nilai pancasila untuk membangun siswa berkarakter. In Media Grafika .