## Penerapan Pasal Makar 106 KUHP j.o 55 Ayat (1)
KUHP Perkara Alexander Worlaka

## Muhammad Senanatha Purusadhikara Hamzah Putra
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Unu Putra Herlambang
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Abstrak
Republik  Maluku  Selatan  merupakan  organisasi  yang terlarang  tertuang  dalam  Keputusan  Darurat  Sipil  Tentang Aktifitas  Organisasi  Front  Kedaulatan  Maluku  Republik Maluku  Selatan,  yang  di  dalamnya  membicarakan  tentang eksistensi  negara  Republik  Maluku  Selatan    pada  saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini  menurut  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  Republik  Maluku  Selatan  itu  adalah  organisasi yang  dilarang  karena  tujuannya  adalah  makar  dalam pengertian  ingin  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu yang berusaha menggalang kekuatan untuk memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara.
Penulis  akan  membahas  analisis  alat  bukti  dan  penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar.
Keywords : Republik Maluku Selatan, Makar, Putusan.
Corresponding Author: Muhammad Senanatha Purusadhikara Hamzah Putra Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: muhammadsenanatha@gmail.com

## Unu Putra Herlambang
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: unuherlambang@unusia.ac.id

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build  upon  the  material  in  any  medium  or  format,  so  long  as attribution  is  given  to  the  creator.  The  license  allows  for commercial use.
JA

## 1

## Classification
Research Article
Submitted: 17 Januari 2023 Accepted: 2 April 2023 Online: 30 April 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 1-14 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Republik Maluku Selatan  merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan  Darurat  Sipil  Tentang  Aktifitas  Organisasi  Front  Kedaulatan  Maluku Republik  Maluku  Selatan  (FKM  RMS),  yang  di  dalamnya  membicarakan  tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan  pada saat Negara Indonesia terbentuk, dan sampai  hari  ini  menurut  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, Republik  Maluku  Selatan  itu  adalah  organisasi  yang  dilarang  karena  bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia yang mana akan memunculkan perpecahan di  Indonesia  maka  tujuan  dari  Republik  Maluku  Selatan  adalah  melawan  hukum dinamakan tindak pidana makar. Dr. Sherlock Halmes, S.H., M.H mengatakan:
“Bahwa Republik Maluku Selatan tidak memilik legal standing secara hukum di  Indonesia,  kalau  mereka  menggunakan  instrumen  hukum  internasional silahkan  saja,  tetapi  mereka  harus  melepaskan  status  kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Indonesia, karena di dalam rumusan konstitusi sudah  jelas  melarang  dan  ada  kewajiban  hukum  bagi  setiap  warga  negara untuk tunduk dan taat kepada ketentuan perundang-undangan”. 1
Tindak  pidana  makar  adalah  kejahatan  yang  berbahaya  karena  berhubungan langsung dengan stabilitas bernegara dan akan membahayakan untuk slogan persatuan Indonesia.  Objek  dari  tindak  pidana  makar  yaitu  negara  dan  pemerintahan.  Istilah makar bukanlah hal yang baru dalam peristiwa politik di Indonesia, namun pertama dilayangkan pada era Presiden Soeharto untuk membungkam aktivis yang melakukan perlawan terhadap rezim.
Kata makar berasal dari Belanda yaitu aanslag memiliki arti penyerangan atau serangan. 2 Menurut kamus besar bahasa Indonesia makar  adalah sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud akan menyerang orang, perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Istilah makar yang dimaksud adalah tindakan melawan hukum dengan senjata ataupun tidak menggunakan senjata dan  negara  serta  pemerintahan  yang  menjadi  objek  dari  tindakan  melawan  hukum tersebut.
Berdasarkan  Pasal  87  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menyebutkan adanya suatu makar itu harus ada niat dan dilakukan suatu permulaan pelaksanaan  oleh  pelaku  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  ditimbulkannya. Maksud  dari  melakukan  permulaan  pelaksanaan  dalam  tindak  pidana  makar  adalah untuk  membuktikan  bahwa  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang  diatur  dalam pasal makar yang dimuat oleh KUHP. Meskipun tidak adanya permulaan pelaksanaan dalam melakukan makar seorang terdakwa makar tetap akan terkena delik makar jika adanya  niat  dalam  melakukan  makar  dan  bisa  dipidanakan,  artinya  dua  unsur  yang
1 Putusan  Pengadilan  Negeri  Dataran  Hunipopu  Nomor  :  69/Pid/2021/PN.Drh.  tentang Penetapan Tersangka , hlm. 23.
2 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara , Jakarta : Raja Grafindo, 2013, hlm. 4.
dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP tersebut ketika ditemukan satu unsur saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. 3
Eksistensi Republik Maluku Selatan tidak berhenti sampai disitu masih banyak simpatisan dan anggota dari Republik Maluku Selatan yang melakukan upaya dengan niat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung dari tahun 2007 sampai hari ini. Penulis berkeyakinan kehadiran Republik Maluku Selatan dari  tahun  ke  tahun  tentunya  berbeda-beda  motifnya.  Dari  banyak  nya  putusan mengenai Republik Maluku Selatan, penulis menemukan putusan yang berbeda dengan kebanyakan putusan mengenai Republik Maluku Selatan. Perbedaan kejadian itu yang menjadi latar belakang utama penulis untuk meneliti.
Putusan  Nomor  69/Pid.B/2021/PN.Drh  menyatakan  bahwa  terdakwa  memiliki tugas  untuk  merekrut  atau  mencari  simpatisan  atau  pendukung  dalam  membangun perjuangan  Republik  Maluku  Selatan  dengan  cara  menjelaskan  kepada  Masyarakat Maluku  mengenai  sejarah  dan  status  Negara  Republik  Maluku  Selatan,  dimana menurut  terdakwa  dalam  Putusan  tersebut  Republik  Maluku  Selatan  adalah  sebuah Negara yang sah menurut Hukum Internasional, sehingga hal ini dapat mempengaruhi masyarakat  Maluku  untuk  bersama-sama  dengan  terdakwa  memperjuangkan  hak kedaulatan Republik Maluku Selatan yang telah di aneksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pembuktian tindak pidana makar dalam  putusan  nomor  69/Pid.B/2021/PN.Drh?  2)  Bagaimana  penerapan  Pasal  106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  yang  sistematis  dengan  dasar  undang-undang  atau  peraturan yang  berlaku  untuk  mengupas  pembahasan  yang  sedang  diteliti  oleh  penulis  dalam membuat skripsi ini. 4 Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah suatu metode atau cara mengumpulkan  data  dengan  membaca,  mempelajari,  serta  meneliti  bahan-bahan berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta dokumen. 5
Adapun teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara studi pustaka ( library research ) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. 6 Data yang
3 P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010, hlm. 17.
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : Rajawali Pers, 2018, hlm. 33.
5 Pieter Mahfud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 35.
6 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian , CET 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 1.
digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder (bahan hukum sekunder). Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. 7
Bahan hukum terbagi atas 3 bahan hukum yaitu: 8
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum mengikat dalam tulisan ini adalah :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
b. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum primer.  Bahan  hukum  sekunder  dalam  tulisan  ini  berupa  buku,  jurnal  hukum, makalah hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder dan primer. Adapun bahan hukum tersier dalam tulisan ini yakni kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.
Dari  penjabaran  terhadap  bahan  hukum  di  atas,  Analisa  data  yang  dalam penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada teori penafsiran yang dikenal dengan ilmu hukum, selanjutnya analisa data dan pembahasan akan dituangkan dalam skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembuktian di Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh
Pembuktian menurut kitab hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya dan atau kebenaran yang sejati.  Hakim  yang  memiliki  keputusan  untuk  memutus  perkara  dalam  menentukan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya dan atau kebenaran yang sejati  perlu  melihat  peristiwa  yang  terjadi  dan  diperkuat  oleh  alat  bukti  dalam persidangan tersebut ( beyond reasonable doubt ). 9
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  pembuktian  merupakan  bagaimana proses atau cara untuk melakukan pembuktian salah atau benarnya terdakwa di muka persidangan atau pengadilan. Pembuktian merupakan hal yang paling penting di muka persidangan karena dari pembuktian tersebut hakim sebagai pemilik kewenangan untuk
7 Soerjono Suekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum , CET 3, Depok : Universitas Indonesia (UI) Press, hlm. 54.
8 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 13, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975, hlm. 3.
9 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Yogyakarta : Rangkang Education, 2013, hlm. 241.
memutuskan perkara mendapatkan dasar dari proses pembuktian. Pembuktian menurut seorang sarjana yakni Martiman Prodjohamidjojo,
“Pembuktian menyimpan makna dan usaha untuk membuktikan kebenaran atau peristiwa yang rasional atau masuk akal terhadap suatu perkara yang sedang dibuktikan kebenarannya”.
Berdasarkan kitab hukum acara pidana proses dalam mencari suatu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sejati ada empat tahapan sebagai berikut :
a. Penuntutan
b. Penyidikan
c. Pemeriksaan di muka persidangan
d. Pengamatan, pelaksanaan, dan pengawasan
Artinya pembuktian merupakan salah satu tahapan atau mekanisme pelaksanaan hukum acara pidana secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau ketentuan yang sudah ditentukan. 10 Alat bukti yang sah menurut KUHAP dimuat dalam pasal 184 ayat (1) yaitu, 11
a. keterangan saksi,
b. keterangan ahli,
c. surat,
d. petunjuk dan
e. keterangan terdakwa.
Di sisi lain dalam penjelasan sebagaimana proses pembuktian menurut KUHAP dua alat bukti sudah cukup kuat untuk membuktian pelanggaran yang dilakukan. Alat bukti yang ada dalam putusan nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh sebagai berikut :
a. Alat bukti keterangan saksi
Dalam putusan tersebut menghadirkan 6 saksi dibawah sumpah diantaranya:
1. Saksi Brian Connelly Puppela alias Brian
2. Saksi Alfred Lataruke alias APE
3. Saksi Edmon Lumatalae alias Emon
4. Saksi Agustinus Paerunan Alias Agus
5. Saksi Marlon Lesilolo alias Alon
6. Saksi Pieter Likumuhua alias Paet
10 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti , Jakarta : Ghalia, 1983, hlm. 12.
11 Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ditintau dari ketentuan pasal 1 angka 27 undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang berbunyi:
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.
Artinya untuk dijadikan alat bukti yang kuat karena akan dipertimbangkan oleh majelis  hakim  pertama  saksi  wajib  disumpah  di  pengadilan,  kedua  saksi  melihat, mendengar  atau  mengalami  sendiri,  ketiga  saksi  wajib  menyatakan  sendiri  di persidangan, keempat kesaksian minimal dua orang dan yang kelima kesaksian harus sesuai dengan perkara.
Dalam keterangan keenam saksi tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 27 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka dapat dikatakan ketarangan saksi sebagai alat bukti meguatkan.
b. Keterangan Ahli
Ahli yang dihadirkan dibawah janji dalam putusan tersebut ada 2 sebagai berikut:
1. Dr. Remon Supusepa, S.H., M.H 2. Dr. Sherlock Halmes, S.H., M.H
Ditinjau dari pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi: 12
“Keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  duberikan  oleh  seseorang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”
Keterangan  ahli  yang  dihadirkan  sudah  menjabarkan  dengan  jelas  mengenai pelarangan  adanya  Republik  Maluku  Selatan  dengan  ketentuan  yang  disampaikan dalam  persidangan  maka  dalam  hal  ini  keterangan  ahli  dapat  dikatan  menguatkan perkara.
c. Surat Dakwaan
Ada dua surat dakwaan yang dijadikan alat bukti namun tidak memiliki posisi yang kuat diantaranya ;
1. Berita Acara Pemeriksaan
2. Surat Dakwaan
d. Petunjuk
Petunjuk dalam putusan tersebut ada 3 sebagai berikut
1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa
12 Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Surat
Ditinjau menurut pasal 188 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana menyebutkan bahwa:
1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
a. keterangan saksi
b. surat
c. keterangan terdakwa.
3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  kekuatan  alat  bukti  petunjuk  menguatkan menjadi fakta hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena keterangan satu dengan yang lain saling berkaitan.
e. Keterangan terdakwa
Terdakwa  mengatakan  bahwa  ia  benar  melakukan  niat  untuk  tujuan  daripada kemerdekaan  Republik  Maluku  Selatan.  Artinya  terdakwa  telah  secara  sah  dan mengakui setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga penuntut umum.
Berdasarkan fakta dan alat bukti di Pengadilan Negeri Hunipopu, yaitu mengenai Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh
1. Hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  isi  pasal  183  KUHAP  minimal memiliki  2  alat  bukti.  Penulis  menemukan  ada  5  alat  bukti  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam membuktikan terdakwa bersalah.
2. Sehingga dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan secara mutlak bahwa terdakwa telah secara sadar melakukan tindak pidana makar.
Dr.  Munir Fuady mengatakan relevansi alat bukti dalam persidangan yakni,
“Posisi  alat  bukti  tersebut  selama  proses  pengadilan  lebih  besar kemungkinannya  akan  dapat  membuat  fakta  hukum  yang  sedang dibuktikan  menjadi  lebih  jelas  dan  terang  menderang  daripada  jika  alat bukti tersebut tidak  digunakan sama sekali”. 13
Fakta  hukum  yang  didapatkan  dalam  Putusan  Nomor  69/Pid.B/2021/PN.Drh, bahwa  alat  bukti  yang  digunakan  dalam  persidangan  tersebut    sangat  relevan  untuk meyakinkan  majelis  hakim  dalam  memutus  terdakwa  terbukti  secara  sah  melawan hukum.  Karena  kekuatan  pembuktian  sangat  penting  bahkan  dapat  mempengaruhi
13 Dr. Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung : PT Citra      Aditya Bakti, 2012, hlm. 27.
proses  persidangan  dan  pandangan  hakim  terhadap  perkara  yang  dihadapi  sehingga hakim dapat  memperoleh dengan  keyakinan yang  penuh untuk memutuskan perkara alam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh.
Putusan  Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh menurut penulis sudah memenuhi aspek keadilannya. Karena hakim sudah mendapatkan 5 alat bukti sangat kuat artinya hakim dalam memutus perkara ini  melihat dan berpandangan bahwa alat bukti sudah lengkap untuk membuktikan bahwa terdakwalah yang benar bersalah tindak pidana makar dan dijerat pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP.

## Penerapan  Pasal  106  KUHP  JO  Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP  Dalam  Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh
Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan penerapan pasal 106 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh dalam perkara tindak pidana makar dan penulis akan menjelaskan penggunaan teori tujuan pemidaan dalam putusan tersebut.
Bunyi pasal 106 KUHP : 14
“Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah ke negara lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.
Klasifikasi makar dalam pasal 106 KUHP:
- Menyerahkan  daerah  atau  negara  seluruhnya  atau  sebagian  ke  bawah pemerintahan asing.
- Memisahkan sebagian wilayah.
Dengan maksud hendak :
Menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebagian dan menyerakannya kepada pemerintahan asing. 15
Menurut Djoko Prakoso unsur yang dimaksud adalah integritas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai objek kejahatan dari tafsir pasal 106 KUHP atau menyerahkan  sebagian  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  atau sebagian  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ke  pemerintahan  asing. Sehingga  dapat  diartikan  kemerdekan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  jatuh ketangan pemerintah asing dan kehilangan kedaulatannya.
14 Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
15 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 28.

## Tinjauan Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh

## Unsur Barang Siapa
Yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut ialah siapa saja yang apabila  secara  fakta  hukum  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  maka kepadanya  harus  dimintakan  pertanggung  jawabannya  atas  tindakan  yang  telah dilakukannya.  Unsur  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  atau  membuktikan  lebih lanjut  tentang  siapakah  yang  yang  menjadi  terdakwa,  apakah  benar  pelakunya  atau bukan;  hal  ini  untuk  menghindari  terjadinya error  in  persona dalam  menjatuhkan pidana terhadap seseorang.
Unsur barang siapa:
1. Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  surat  dakwaan  atas  nama  terdakwa Alexander Wolaka alias Aswin alias Aleka yang telah melakukan pelanggaran pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1).
2. Jaksa Penuntut Umum turut menghadirkan saksi-saksi yang tentunya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Alexander Worlaka dalam hal mengajak orang untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan
3. Dari  kesaksian  para  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan keterangan  pembenaran  dari  Alexander  Worlaka  bahwa  benar  dia  melakukan tindakan  tersebut  sehingga  majelis  hakim  memutuskkan  unsur  barang  siapa sudah terpenuhi.

## Unsur Melakukan Kejahatan Makar Dengan Niat Hendak Menaklukkan Daerah Negara  Sama  Sekali  Atau  Sebagiannya  Kebawah  Pemerintahan  Asing  Atau Dengan Maksud Hendak Memisahkan Sebagian Dari Daerah Itu
Dalam  hal  yang  pertama  saya  katakan,  bahwa  disitu  niat  terdakwa  sudah ditunaikan dalam perbuatan, hal mana berati bahwa dapat dikatakan perbuatan itu telah disadari dengan lain perkataan, bahwa perbuatan itu telah disengaja. Oleh karena itu juga  sudah  semestinya  kalau  akibat  yang  diketahui  akan  atau  mungkin  akan  timbul karena  perbuatan  tadi,  juga  dibebankan  kepadanya.  Oleh  karena  itu  niat  harus ditafsirkan luas, bukan saja meliputi kejahatan yang dituju, akan tetapi juga kejahatan yang  diketahui  atau  mungkin  akan  timbul  karenanya.  Meskipun  demikian  dalam menentukan batas pada kejahatan yang mungkin akan timbul, jikalau pertimbangan- pertimbangan  lain  yang  dapat  digunakan  maka  penulis  sepaham  dengan  pandangan Prof.  Langemeyer,  yaitu  untuk  membatasi  sampai  kejahatan  yang  “ hoogst waarschijnlijk ” ( hampir dengan kepastian ) akan timbul saja. 16
Unsur Pasal 106 KUHP dalam Putusan:
1. Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  pelaksanaan  yang  dibutuhkan dalam suatu kejahatan makar tidak selalu merujuk kepada tindakan penyerangan dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  namun  juga  termasuk  didalamnya  perbuatan- perbuatan  pelaksanaan  yang  lain  yang  bertujuan  untuk  manaklukan  suatu
16 Muljatno, Kuliah Hukum Pidana , Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Press, hlm. 14.
wilayah atau memisahkan diri dari suatu wilayah dimana didalam perkara a quo Terdakwa
2. Menurut  Majelis  Hakim  perbuatan-perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh Terdakwa  seperti  menyimpan  bendera  dan  buku  mengenai  Republik  Maluku Selatan dan terdakwa memberikan buku tersebut kepada Saudara Fredi Hully, Saudara  Edmond  Lumatalale  dan  Saudara  Alfred  Laturake  agar  mereka memahami  tentang  sejarah  Republik  Maluku  Selatan    dengan  tujuan  supaya mereka  menjadi  simpatisan  Republik  Maluku  Selatan  merupakan  bagian  dari perbuatan-perbuatan  pelaksanaan  dari  kejahatan  makar  sebagaimana  telah Majelis Hakim definisikan pada pertimbangan sebelumnya.
3. Bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan  diatas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  memiliki  niat  dan  permulaan  pelaksanaan dengan  maksud  hendak  memisahkan  wilayah  Maluku  dengan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  dengan  demikian  unsur  “Melakukan Kejahatan  Makar  Dengan  Niat  Hendak  Menaklukkan  Daerah  Negara  Sama Sekali Atau Sebagiannya Kebawah Pemerintahan Asing Atau Dengan Maksud Hendak Memisahkan Sebagian Dari Daerah Itu” telah terpenuhi;

## Unsur  Orang  Yang  Melakukan,  Yang  Menyuruh  Melakukan  Atau  Turut Melakukan Perbuatan Itu
Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa, 17
“Dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”
Jika meninjau redaksi kata dalam pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana  akan  terlihat  seperti  perbuatan  yang  dikehendaki  pelaksanaan  dengan kesengajaan  dengan  pelaksanaan  yang  sudah  dimulai,  maksud  dari  pasal  tersebut berpangkal pada pelaksaan dari kejahatan yang dilakukan. Menurut Muljatno hal ini bisa dibenarkan, apabila berpatokan pada “selesainya” pelaksanaan tersebut, artinya konteks tersebut hanya sampai pada selesainya kejahatan tidak mencapai selesainya kehendak kejahatan. 18
Fakta-fakta unsur Pasal 55 ayat (1):
1. Perbuatan terdakwa menerima buku dan bendera Republik Maluku Selatan dari Pieter Likumahua dan terdakwa kemudian menjadi simpatisan yang menyatakan diri  bergabung  dengan  organisasi  Republik  Maluku  Selatan    dan  terdakwa memberikan  buku  tersebut  kepada  Saudara  Fredi  Hully,  Saudara  Edmond Lumatalale dan Saudara Alfred Laturake agar mereka memahami tentang sejarah Republik  Maluku  Selatan  dengan  tujuan  supaya  mereka  menjadi  simpatisan
17 Pasal  55  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
18 Tresna, Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta : PT Tiara Limited. 1959, hlm. 78.
Republik Maluku Selatan, merupakan suatu keadaan yang telah memenuhi unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan”.
2. Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  unsur  “Turut  serta  Melakukan Perbuatan Itu” telah terpenuhi

## Analisis Penerapan Teori Relatif Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh
Hasil  penelitian  dan  analisis  ini  menunjukkan  bahwa  teori  relatif  atau  tujuan digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh. Teori tersebut cenderung digunakan dalam memutus terdakwa dengan bobot pidana yang relatif tidak terlalu  memberatkan  ataupun  meringankan,  yaitu  pidana  penjara  di  atas  dua  tahun dengan  tujuan  tertentu.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim terhadap analisa penulis bahwa hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif ini diantaranya :
1. Pertimbangan hakim tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata melakukan pembalasan atas perbuatannya namun juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan  mempertahakan  rasa  adil  dalam  masyarakat  serta  menjaga  atas  tindakan melawan hukum tersebut tidak terulang kembali.
2. Pertimbangan  hakim  yang  lain  adanya  keadaan  memberatkan  dan  keadaan meringankan diantaranya sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak ingin kembali menjadi warga negara Republik Indonesia;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
Teori relatif atau tujuan ini berasas pada tiga tujuan utama sebagaimana yang dijelaskan  dalam  Bab  II.  Artinya  tujuan  pemidanaan  tersebut  penulis  mengartikan hukum bukan hanya berarti sebagai sarana untuk menyiksa orang namun juga hukum dapat diartikan sebagai sarana untuk membina orang menjadi lebih baik. Dikarenakan pada  dasar  nya  dalam  teori  tujuan  pemidaan  tersebut  perlu  memperhatikan  kondisi sosial pelaku dan juga alasan kenapa pelaku melakukan suatu kejahatan yang tentunnya hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan teori tujuan pemidanaan yang seperti apa.
Penulis  mengkritik putusan ini  dikarenakan seharusnya hakim  menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut dalam memutuskan perkara tersebut karena kehendak pelaku yang penulis tangkap, upaya terdakwa dalam melakukan tindak pidana makar sangat terorganisir dengan fakta adanya komunikasi yang tersistematis antara satu dan yang  lain  untuk  melakukan  penggalangan  perekrutan  bergabung  menjadi  anggota kelompok Republik Maluku Selatan artinya tidak ada dasar sosiologis yang kuat untuk menggunakan  teori  tujuan  pemidanaan  relatif.  Karena  menurut  pandangan  penulis
suatu  hal  yang  direncanakan  secara  sistematis  dalam  melakukan  kejahatan  maka konsekuensinya dihukum seberat-beratnya untuk pelaku pidana.
Menurut  Muladi  teori  absolut  atau  teori  pembalasan  yang  menjadi  tolak  ukur teori  ini  adalah  kejahatan,  sehingga  adanya  kejahatan  tersebut  maka  perlu  adanya pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan kejahatan, pertanngung jawaban tersebut yaitu hukuman, hukuman dalam hal ini adalah titik berat dari teori tersebut. Sanksi atau hukuman dalam teori ini adalah sebab atau akibat dari adanya seseorang yang telah melakukan kejahatan. Nilai dari teori tersebut adalah absolut atau mutlak dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepuasan  terhadap  korban  dan  juga  untuk menjungjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam hukum. 19
Vos  berpadangan  teori  ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu  objektif  dan  subjektif. Subjektif  berati  pidana  ditujukan  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan  kejahatan, objektif  berati  suatu  pembalasan  terhadap  perilaku  yang  menyimpang  dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari etika hukum menjadi suatu proses lahirnya teori absolut atau teori pembalasan, artinya siapa pun yang melakukan kejahatan maka akan dihukum atau dipidana, jadi yang mulanya jahat menjadi baik karena adanya hukuman tersebut. 20

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam bab ini sampailah pada uraian mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah  diuraikan  terlebih  dahulu.  Uraian  yang  ada  dalam  bab  kesimpulan  ini  akan disesuaikan dengan urutan-urutan bab yang ada dalam buku ini.
Bahwa pembuktian dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh sudah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam meyakinkan hakim untuk memutus perkara tersebut. Di  dalam  putusan  tersebut  penulis  menemukan  lima  alat  bukti  yang  cukup  untuk memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 69/Pid.b/2021/PN.Drh. Sehingga Hakim dengan keyakinan nya dapat memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara yaitu makar.
Bahwa  penerapan  Pasal  106  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  dalam  Putusan  Nomor 69/Pid.b/2021/PN.Drh sudah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan. Unsur yang memenuhi Pasal 106 KUHP adalah terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan dengan maksud hendak memisahkan wilayah Maluku dengan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sedangka  Pasal  55  ayat  (1) adalah  perbuatan  terdakwa  menerima  buku  dan  bendera  dari  Pieter  Likumuhua  dan terdakwa  kemudian  menjadi  simpatisan  yang  menyatakan  diri  bergabung  dengan organisasi Republik Maluku Selatan dan terdakwa memberikan buku tersebut kepada saks-saksi yang dijelaskan pada Bab 3. Berdasakan fakta-fakta tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 , Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 1991,  hlm.  27.

## Saran
Dalam  menganalisa  pembuktian  adanya  suatu  tindak  pidana  perlu memperhatikan  teori  pembuktian  pidana  dan  pembuktian  menurut  KUHAP.  2  hal tersebut akan membantu dalam mengerjakan penulisan tugas akhir karena pembuktian merupakan bagian yang penting dalam menentukan adanya tindak pidana.
Dalam menerapkan pasal makar perlu lebih diulas kehendak dari terdakwa dan dalam penggunaan teori tujuan pemidanaan, hakim perlu meperhatikan teori absolut atau  pembalasan  dalam  memutuskan  perkara  dengan  hukuman  berat  karena  tindak pidana makar adalah ancaman terhadap keamanan negara.

## REFERENSI

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 69/Pid/2021/PN.Drh.
Adami Chazawi. (2002). Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara . Jakarta : Raja Grafindo.
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Rajawali Pers.
Andi Hamzah. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta.
Andi Sofyan. (2013). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Yogyakarta : Rangkang Education.
Djoko  Prakoso.  (1986). Tindak  Pidana  Makar  Menurut  KUHP .  Jakarta  :  Ghalia Indonesi.
Dr. Munir Fuady. (2012). Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata . Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
L.J. Van Apeldoorn. (1975). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : Pradnya Paramita.
Martiman Prodjohamidjojo. (1983). Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti . Jakarta : Ghalia.
Muljatno.  (n.d). Kuliah  Hukum  Pidana .  Yogyakarta  :  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada (FH UGM) Press.
Pieter Mahfud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta : Kencana.
P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. (2010). Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara . Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua.
Saifuddin Anwar. (2001). Metode Penelitian . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
Soerjono  Suekanto.  (1983). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Depok  :  Universitas Indonesia (UI) Press.
Tresna. (1959). Azas-azas Hukum Pidana . Jakarta : PT Tiara Limited.
Zainal Abidin Farid. (2007). Hukum Pidana 1 , Jakarta : Sinar Grafika.