## TRANSISI MASYARAKAT AGRARIS MENUJU MASYARAKAT INDUSTRIAL INDONESIA

## Barnabas Ratuwalu
Fakultas Engineering, Departemen Industrial Engineering, Universitas Presiden
Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka,Cikarang, Bekasi - Indonesia 17550 Email: hironimusratuwalu@president.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat  itu  dinamis.  Begitu  pula  kegiatan  ekonominya.  Untuk  sementara  waktu  kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia umumnya berciri agraris. Namun suatu dinamika sedang berlangsung menuju  masyarakat  industrial.  Tanda-tanda  ke  arah  itu  ialah  Industri-industri  nasional  dan internasional  yang  berpusat  di  kota  perlahan-lahan  mulai  memperkecil  luas  lahan  pertanian. Industri-industri  membutuhkan  tenaga  kerja.  Dan  para  pekerja  membutuhkan  rumah,  maka  lahan pertanian  semakin  dikurangi  lagi.  Para  petani  tua  yang  hidup  di  desa  juga  mulai  beralih  profesi karena lahan semakin sempit, anomali cuaca, gagal panen, serangan hama dan daya tawar lemah atas  hasil  panen.  Regenerasi  petani  pun  mandeg  karena  90an  %  anak  muda  usia  produktif  15-23 tahun  lebih  tertarik  mengadu  nasib  di  kota.  Apalagi  arah  kebijakan  pendidikan  nasional  ke  depan lebih tertuju pada pendidikan vokasi dan vokasi plus untuk siap kerja di dunia industri.  Pada tahun 2030  70  %  penduduk  Indonesia  memadati  kota-kota.  Maka  transisi  masyarakat  agraris  menuju masyarakat industrialis akan terjadi pada sekitar tahun itu, tahun ledakan penduduk usia produktif Indonesia. Perilaku kaum muda pada saat itu juga akan  beralih ke lebih  rasional, analitis, linear, individual,  dan  sekular  yang  bisa  mengambil  jarak  dari  pertimbangan  etis  dan  spiritual  yang  agak bertolak  belakang  dengan  pandangan  masyarakat  agraris  sebelumnya  yang  berciri  siklis,    holistik, emosioal, sosial, etis dan spiritual atas sektor ekonomi.
Kata kunci: ledakan usia produktif, 70 % penduduk urban, pendidikan vokasi plus, perubahan cara berpikir dan berperasaan, kurang pertimbangan etis dan spiritual

## 1. PENDAHULUAN
Latar  belakang  penulisan  artikel  ini  ialah  kenyataan  bahwa  Indonesia  akan  mengalami  ledakan generasi  produktif    kaum  muda  pada  tahun  2035.  Apa  mata  pencaharian  utama  mereka?  Apakah mereka  akan  mempertahankan  dan  mungkin  meningkatkan  kualitas  status  ekonomi  masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agraris? Data menunjukkan bahwa diperkirakan di pedesaan tinggal 4 %  anak  muda  usia  15-23  yang  tertarik  pada  pertanian.  Hampir  semua  anak  muda  di  desa  lebih memilih  mengadu  nasib  di  sektor  industri,  industri  UMKM  atau  sektor  informal  kota.  Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa bertani simbol kemiskinan, keterbelakangan dan kesengsaraan. Mereka kurang bersemangat bekerja di bawah terik panas matahari, sementara hasil yang diperoleh adalah  kesengsaraan.  Masyarakat  industrial  dan  masyarakat  tekonologi  informatif  di  kota  menjadi sasaran orientasi hidup mereka. Karena masyarakat kota adalah simbol kekayaan, modernitas dan kebahagiaan.
Bukan  hanya  itu  di  sejumlah  daerah  jumlah  petani  tua  yang  berganti  mata  pencaharian  lebih banyak dari jumlah anak muda yang berminat pada pertanian. Alasannya macam-macam: anomali cuaca  karena  ulah  industri,  konversi  lahan  pertanian  ke  lahan  industri,  serangan  hama,  gagal panen, dan posisi bargaining yang lemah (Kompas, Senin, 18 September 2017, hal. 6).  Urbanisasi adalah salah faktor penentu industrialisasi. Pada tahun 2030 sekitar 70 % penduduk Indonesia akan berpadat-padatan  tinggal  di  kota.  Itu  berarti  bahwa  pada  tahun-tahun  puncak  ledakan  generasi muda warna ekonomi sudah bertransisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industrialis.
Indikasi  lain  yang  mengarah  pada  transisi  ekonomi  agraris  ialah  peluang  masuknya  investasi  asing yang besar. Pada tanggal  19 Mei 2017 Indonesia berhasil meraih  peringkat Negara Layak Investasi dari lembaga pemeringkat internasional S&P. Peringkat utang pemerintah Indonesia naik  ke BBB-. Ini  suatu  prestasi  yang  cukup  berdampak  karena  mencerminkan  utang  pemerintah  yang  risikonya lebih  aman  bagi  investor.  Akibatnya,  biaya  bunga  utang  akan  turun,  sehingga  meringankan  beban anggaran pemerintah. Peringkat utang badan usaha milik negara atau swasta juga akan ikut turun,
dan  dari  situ  akan  ada  harapan  baru  untuk  membantu  pemulihan  ekonomi  kita.    Sebaliknya, investor global, yang sering hanya dapat membeli utang atau obligasi yang berada di peringkat zona “layak investasi”, sinyal baru ini juga penting (Tempo.co, Senin 29 Mei 2017).
Para  ekonom  melihat  ini  sebagai  sebuah  kesempatan  emas  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  bangkit memulihkan  kedaulatan  ekonomi  setelah  diterpa  krisis  moneter  20  tahun  silam.  Pemerintahan Jokowi  berharap  dengan  perolehan  status  ini    para  investor    berdatangan  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia  dan  membantu  pemerintah  untuk  mewujudkan  salah  satu  dari  Trilogi Pembangunan, yakni Ekonomi yang mandiri .
Muncul pertanyaan ialah apakah dana yang diperkirakan jumlahnya sangat besar itu akan memberi isyarat  keadaan  ekonomi  Indonesia  yang  lebih  bergantung  pada  bangsa  lain  daripada kemandiriannya  dan  pada  gilirannya  menguasai  ekonomi  kita?  Ekonomi  tidak  terlepas  dari  bidang politik.  Butir  kedua  Trilogi  Pembangunan  pemerintahan  Jokowi  ialah Politik  yang  berdaulat . Tidakkah  arus  deras  investasi  asing  itu  memberi  sinyal  akan  intervensi  politik  negara-negara  lain terhadap  politik  Indonesia?  Dan  terakhir  ekonomi  tidak  terlepas  dari  kebudayaan.  Butir  ketiga Trilogi  Pembangunan  pemerintahan  Jokowi  ialah Kebudayaan  yang  berkarakter .  Salah  satu  wujud budaya  ialah  wujud  material.  Dan  salah  satu  komponen  wujud  material  ialah  mata  pencaharian masyarakat.  Apa  yang  menjadi  karakteristik  mata  pencaharian  masyarat  Indonesia?  Untuk sementara ciri khas mata pencaharian masyarakat Indonesia ialah Agraris . Apakah kedatangan arus besar  investasi  itu  akan  pelan-pelan  mengubah  karakter  budaya  pertanian  masyarakat  menjadi budaya industrial ? Lebih jauh lagi apakah karakter material itu akan ikut menggeser karakter moral dan spiritual masyarakat?

## 2. METODE PENELITIAN
Data yang dipakai untuk tulisan ini diambil dari buku-buku dan koran-koran. Jadi metode penelitian ini  berciri  literatur.  Data-data  itu  bersifat  kualitatif  karena  merupakan  abstraksi  dari  penelitian- penelitian  kuantitatif  dan  juga  karena  menyentuh  bidang  pembahasan  yang    luas.  Bidang  yang ditelaah  berupa  peralihan  sebuah  paradigma  mata  pencaharian  masyarakat  Indonesia  dari masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industrial  yang  berhubungan  dengan  pola  pikir,  perasaan, politik, kultural, etis dan spiritual.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1. DEFINISI
Masyarakat  agraris  adalah  sebuah  masyarakat  yang  ekonominya  didasarkan  pada  produksi  dan pemeliharaan    tanaman  dan  tanah  pertanian.  Cara  lain  untuk  mendefinisikan  sebuah  masyarakat agraris ialah dengan melihat seberapa besar produksi total suatu bangsa dalam budaya pertanian.
Masyarakat industrial mengacu pada sebuah masyarakat yang didorong oleh penggunaan teknologi untuk  memproduksi  barang  dalam  jumlah  besar  di  pabrik-pabrik.  Kemampuan  produksi  ini  terjadi karena  penemuan  sumber-sumber    energi  eksternal,  misalnya  bahan-bahan  bakar  fosil  dan  listrik. Salah  satu  faktor  utama  industrialisasi  ialah  urbanisasi.  Urbanisasi  melahirkan  direrensiasi perkerjaan yang semakin luas. Orang semakin spesialis.
Transisi  masyarakat  agraris  ke  masyarakat  industrial  terjadi  manakala  kurang  dari  setengah penduduknya  secara  langsung  terlibat  dalam  produksi  agrikultural.  Tentu  perhitungannya  bukan secara  matematis  ketat  seperti  perhitungan  suara  pemilu  50  %  +  1  orang.  Artinya  50  %  +  1  orang sudah  berproduksi  sebagai  industriawan/i  atau  pengusaha.    Atau  sebaliknya  50  %  -  1  orang berprofesi sebagai petani, peternak atau nelayan. Tetapi secara longgar dikatakan bahwa lebih dari 50 % rakyat sudah beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial.

## 3.2. PERAN PEMERINTAH

## 3.2.1. Peran Eksekutif
Peralihan karakteristik ekonomi dan kebudayaan material masyarakat sangat ditentukan oleh pola kebijakan  yang  dirancang  dalam  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang  (RPJMN  dan  RPJPN)  dari pihak eksekutif. Eksekutif adalah salah pihak yang bisa menentukan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrial Indonesia. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto dengan konsultasi BJ Habibi  pada  tahun  1988  pernah  mencoba  merubah  status  masyarat  agraris  menjadi  masyarakat
industrial. Tetapi rancangan besar yang baru berusia dua PELITA  itu sudah diterpa krisis moneter tahun 1997.
Pemerintahan  Jokowi  mempunyai Trisakti dan Trilogi  Pembangunan. Salah  satunya  ialah Ekonomi yang  mandiri. Mungkin  ekonomi  yang  mandiri  itu  sangat  ideal  yang  baru  bisa  sedikit  kelihatan wujugnya  setelah  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  tercapai.  Oleh  karena  itu  cita- cita itu perlu realistis dengan menerjemahkan  “Ekonomi yang mandiri” dalam Nawacitanya sebagai Ekonomi  yang  berkeadilan .  Apa  artinya  berkeadilan?  Berkeadilan  berarti  mengurangi  ketimpangan ekonomi  antara  golongan  atas/kaya  dan  bawah/miskin,  dan  mempersempit  jurang  kesempatan berusaha antara golongan kaya dan miskin. Praktisnya angka kemiskinan perlu dikurangi.
Dalam  rapat  kerja  dengan  Badan  Anggaran  DPR  pada  tanggal  6  Juni  2017  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  mengatakan  bahwa  pemerintah  sejak  tahun  2015  memusatkan  perhatian  pada pembangunan infrastruktur .  Dalam  jangka  pendek,  hal  tersebut  tidak  akan  mengurangi  angka kemiskinan.  Namun,  dalam  jangka  menengah  dan  panjang  pengaruhnya  akan  sangat  berarti (Kompas, Rabu, 7 Juni 2017, hal. 20).
Dengan  kata  lain  pemerintah  Jokowi  baru  bisa  sampai  beberapa  tahun  ke  depan  menyediakan prasarana  dasar  untuk  menggerakkan  ekonomi  rakyat.  Prasarana  itu  ialah  pelabuhan  laut  dan udara,  dan  transportasi  massal  darat  kereta  api  serta  jalan  tol,  jembatan  dan  bendungan.  Dana yang dibutuhkan Rp 6.000an triliun. Pemerintah Jokowi sadar bahwa APBN tidak mampu mendanai seluruhnya.  Oleh  karena  itu  pemerintah  sangat  membutuhkan  uluran  tangan  swasta  dari  luar negeri.
Persoalannya  ialah  dana  APBN  dan  dana  swasta  asing  itu  secara  langsung  akan  dinikmati  oleh golongan  masyarakat  ekonomi  yang  mana?  Golongan  masyarakat  agraris    (petani,  peternak  dan nelayan)    atau  masyarakat  industrial?  Semen,  besi  beton,  pipa,  aspal,  karet,  plastik,  serat  optik, kertas,  bank,  kendaraan  proyek  dsb.,  yang  dibutuhkan  oleh  infrastruktur  itu  jelas-jelas  tidak berkaitan  secara  langsung  dengan  golongan  masyarakat  agraris,  melainkan  golongan  masyarakat industri,  baik  itu  industri  korporasi  maupun  konglomerasi.  Korporasi  dan  konglomerasi  itu  hanya segelintir berskala nasional dan paling banyak multinasional. Apa yang didapat secara langsung oleh masyarakat  agraris  yang  berjumlah  di  atas  50  %  penduduk  Indonesia  dari  kue  pembangunan ekonomi? Ada 43 juta petani. Kalau satu petani memiliki 3-4 anggota keluarga orang saja itu berarti sudah  lebih  jauh  50  %  penduduk  Indonesia.  Kemiskinan  terbesar  di  masyarakat  ada  di  kalangan petani    (Kompas,  Senin,  31  Juli  2017,  hal.  19).    Paling  tidak  dua  hal  ini  yang  dirasakan  secara langsung  oleh  mereka:  subsidi  pendidikan  dan  subsidi  kesehatan.  Subsidi  pertanian?  Jauh  dari harapan mereka.
Jadi  benar  kata  Sri  Mulyani  bahwa  dalam  jangka  pendek  angka  kemiskinan  tidak  akan  berkurang, tetap  sekitar  10.50  %  tapi  terang  bahwa  jurang  ketimpangan  ekonomi  semakin  bertambah  lebar. Karena  uang  dalam  jumlah  beberapa  kali  lipat  APBN  itu  akan  diputar  oleh  mesin  korporasi  dan konglomerasi  sampai  berbunga  bercucu  kali  lipat.  Sementara  masyarakat  agraris  harus  menunggu beberapa tahun agar komoditi mereka bisa dipasarkan dengan cepat dan dengan harga yang lebih meguntungkan. Itupun kalau mereka tidak dimangsa oleh para importir dan para tengkulak lokal.
Dengan demikian tampak bahwa pemerintah Jokowi mengartikan ekonomi yang berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek ialah masyarakat pertanian perlu ditopang dengan prasarana dasar  agar  bisa  bersaing  dalam  bidang  ekonomi,  khusus  dengan  golongan  industrialis  lokal  dan internasional. Dan pada gilirannya bisa bersaing secara ekonomis dengan negara lain. Dan mayoritas masyarat  ini  berada  di  luar  JABODETABEK.  Jadi  pembangunan  yang  adil  secara  khusus  berarti pembangunan dari daerah pinggiran, daerah pedalaman, wilayah Timur Indonesia, lebih-lebih dari perbatasan negara. Ini desentralisasi pembangunan. Walaupun ini baru bersifat infrastruktur. Boleh jadi  komoditas  agraris  dimaksudkan  oleh  Pemerintah  Jokowi  sebagai  bagian  dari struktu r pembangunan,  yang  diharapkan  baru  mulai  digerakkan  dalam  pemerintahan  periode  kedua  lima tahun.    Komoditas  agraris  ini  akan  diperkuat  oleh  industri  agraris  dan  menjadi  batu  loncatan menuju trasisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialis yang baru dimulai pada tahun 2035.

## 3.2.2. Peran Parlemen
Parlemen  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam  mengarahkan  karakteristik  ekonomi  bangsa. Seharusnya  parlemen  bisa  berkolaborasi  dengan  pihak  eksekutif  untuk  memperlancar  transisi ekonomi maysarakat agraris menuju ekonomi industrial. Sayangnya  Jokowi  selama tahun pertama pemerintahannya hampir tak bisa bersinergi dengan DPR sebagai mitra kekuatan politis. Mayoritas anggota  parlemen  mencitrakan  pemerintahan  berbentuk  parlementer  yang  harus  dikontrol  mutlak oleh  mereka.  Padahal  jelas  sekali  bahwa  pemerintahan  negara  berbentuk  presidensial.  Baru  di tahun  kedua  mayoritas  suara  parlemen  bisa    digeser  bandulnya  ke  kubu  pendukung  Jokowi  atau Koalisi  Indonesia  Hebat.  Tapi  baru  lewat  setahun  menancap  gas,  Koalisi  Merah  Putih  parlemen sudah  mulai  mencoba  mengerem  mobil  pemerintahan  bahwa  mobilnya  lagi  mengarah  ke  jurang liberal,  kapitalistik,  korporatif  dan  konglomeratif.  Ekonomi  demokratif  umumnya  dan  ekonomi koperatif khususnya sebagaimana diamanatkan UUD diabaikan oleh Jokowi.  Mereka khawatir bahwa liberalisme dan kapitalisme semakin merongrong kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi serta karakter budaya Indonesia.
Kehancuran  ekonomi  Indonesia  di  bawah  pemerintahan  Soeharto  disebabkan  oleh  pembiaran  IMF mengendalikan  ekonomi  Indonesia  sampai  dengan  krisis  moneter  tahun  1997.  Utang  luar  negeri membengkak. Liberalisme dan kapitalisme Eropa dan Amerika serta Jepang mencengkeram hampir semua aset ekonomi Indonesia. Kubu parlemen KMP dengan keras mengingatkan Jokowi untuk tidak masuk lagi ke jurang itu seraya meminta agar tidak menyengsarakan mayoritas rakyat dengan utang luar  negeri  yang  akan  dibayar  oleh  generasi  demi  generasi    karena  mengijinkan  arus  besar  modal asing  masuk  ke  Indonesia.  Inilah  rintangan  pertama  mereka  kepada  Jokowi.  Kemampuan pemerintah  membayar  utang  luar  negeri  digeser  oleh  KMP  ke  persoalan  kemauan  pemerintah membayar  utang.  Mereka  ingin  menghalang    pemerintah  agar  tidak  mau  membayar  utang  dan dengan  demikian  peringkat  itu  akan  anjlok  lagi.  Dan  ini  bisa  berujung  pada  instabilitas  politik. Jokowi  menanggapi  dengan  santai  bahwa  devisa  negara  kita  tahun  2017  ini  mencapai  nilai  yang tertinggi  sepanjang  sejarah  Indonesia  sebesar  127  miliar  dolar  US.  Sementara  sebagian  besar investasi yang diajak murni swasta.
Rintangan  kedua  dari  kubu  KMP  ialah  Jokowi  agaknya  anti  Islam.  Anti  Islam  karena  membiarkan penghinaan kepada para ulama dan menelantarkan secara ekonomis mayoritas penduduk Indonesia yang  beragama  Muslim  lantaran  mempunyai  sistem  ekonomi  sendiri.  Ekonomi  syariah  itu  senafas dengan  ekonomi  demokratis  dan  koperasi.  Kenapa  Jokowi  tidak  memberi  prioritas?  Selanjutnya kiblat  ekonomi  pemerintahan  Jokowi  mengarah  ke  pemerintahan  Cina.    Tidakkah  secara  tidak langsung  pemerintah  bisa  menggoreskan  luka  lama  Indonesia  akan  bahaya  laten  komunis  dan semakin  memanjakan  orang-orang  tertentu  dalam  mencicipi  kue  ekonomi?  Cina  secara  politik memang menganut aliran komunis. Tetapi secara ekonomi lebih kental kapitalismenya. Jokowi jelas tidak memberi angin kepada komunis karena PKI dilarang di Indonesia (Media Indonesia, Selasa, 19 September  2017,  hal.  3).  Nampaknya  Jokowi  beranggapan  bahwa  memberantas  kapitalisme  dan liberalisme secara keras sekarang ini bukan cara yang baik dan bijaksana karena sudah menjadi arus deras  global.  Mayoritas  muslim  yang  adalah  masyarakat  agraris  tetap  bisa  dibangkitkan  secara ekonomis tahap demi tahap untuk memperkuat  ekonomi agraris atau bertransisi menuju ekonomi industrialis.  Yang  penting  masyarakat  agraris  harus  disadarkan  untuk  pemilihan  secara  bebas  ciri ekonomi  itu  dan  masuk  dalam  persaingan    sehat  dengan  bertolak  dari  kemampuan  sendiri.  Salah satu  langkah  ialah  dana  antrean  haji  sebesar  hampir  Rp.  100  triliun      bisa  diinvestasikan  dengan prinsip kehati-hatian dan  beresiko rendah, misalnya di infrastruktur, obligasi pemerintah berskema syariah,  bank  syariah  dan  bisnis  syariah  untuk  kesejahteraan  umat  Muslim  yang  bersangkutan. (Kompas, Senin, 31 Juli 2017, hal. 20).  Usulan ini disetujui MUI.

## 3.3. PERAN MASYARAKAT

## 3.3.1. Peran Ormas Muslim
Salah satu Ormas yang begitu aktif membela kepentingan umat Muslim ialah MUI. MUI bisa menjadi salah  satu  penggerak  transisi  masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industrialis.  Ekonomi  tidak terlepas  dari  politik,  budaya  dan  agama.  Para  ulama  di  bawah  wadah  ini  sudah  mengambil  garis tegas  bahwa  penghinaan  kepada  para  ulama  Muslim  sudah  tidak  ada  karena  kasus  Ahok  sudah berakhir.  Namun  persetujuan  mereka  akan  dana  antrean  haji  bukan  tanpa  imbalan.  MUI mengajukan usulan kepada pemerintah agar ekonomi syariah Muslim harus diberi perhatian khusus. Mereka meminta agar 20 % APBN mesti dialokasikan untuk itu.
Dalam Kongres  Ekonomi  Umat yang  diselenggarakan  oleh  MUI  pada  tanggal  22-24  April  2017 (Kompas, Selasa, 25 April 2017, hal. 1) dibuatlah enam poin rekomendasi kepada Pemerintah yang
dihadiri oleh wakil presiden, Yusuf Kalla. Pertama, sistem ekonomi  nasional yang adil, merata, dan mandiri  dalam  mengatasi  kesenjangan  ekonomi.  Kedua,  akselerasi  redistribusi  dan  optimalisasi sumberdaya  alam  secara  arif  dan  berkelanjutan.  Ketiga,  memperkuat  sumber  daya  manusia  yang kompeten  dan  berdaya  saing  tinggi  berbasis  keunggulan  iptek,  inovasi  dan  kewirausahaan. Keempat,  pemerintah  diharapkan  dapat  menggerakkan  koperasi  dan  UMKM  menjadi  pelaku  usaha utama  ekonomi  nasional.  Kelima,  mewujudkan  mitra  sejajar  usaha  besar  dengan  koperasi,  UMKM dalam  sistem  produksi  dan  pasar  terintegrasi  dengan  mengutamakan  ekonomi  syariah  dalam perekonomian nasional, tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Dan terakhir,  membentuk  komite  nasional  ekonomi  umat  untuk  mengawasi  arus  baru  perekonomian nasional.
Yusuf Kalla menanggapi rekomendasi para pemimpin umat itu dengan menjelaskan bahwa lihatlah masalah umat. Umat tidak mau masuk ke usaha  yang baik. Pengusaha harus optimistis dan bekerja keras.  Kebijakan  pemerintah  terkadang  sudah  berpihak  kepada  rakyat.  Akan  tetapi,  hal  itu  tidak dimanfaatkan  maksimal  dengan  semangat  berwirausaha.  Misalnya,  di  zaman  Orde  Baru,  hak pengusaha hutan  (HPH) awalnya diberikan kepada  para pengusaha Muslim. Namun, HPH ini malah dijual  karena  pemegang  HPH  lebih  suka  tinggal  di  Jakarta.  Hal  serupa  terjadi  untuk  izin  konsesi untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pertambangan.  Jadi  kelihatan  bahwa  mental  individualistis oknum-oknum menjadi halangan sistem ekonomi syariah.   Ketua MUI  hampir senada  dengan wakil presiden  juga  mengingatkan  para  ulama  agar  redistribusi  aset  benar-benar  diserahkan  untuk kegiatan  ekonomi  aktif.  Ormas  Islam  pun  harus  bersinergi  untuk  memanfaatkan  kesempatan  itu untuk kepentingan bersama. Jangan malah aset dikuasai sendiri dan membuat aset kembali dikuasai pengusaha besar.
Oleh karena itu wakil presiden menghimbau agar arus baru ekonomi umat tidak cukup hanya dengan mengadakan  kongres.  Para  ulama  mesti  mampu  mendorong  umat  untuk  memiliki  semangat berusaha.  Di  sisi  lain,  pemerintah  menyiapkan  kebijakan-kebijakan  untuk  menumbuhkan  ekonomi umat,  mulai  dari  penurunan  suku  bunga  kredit  usaha  rakyat,  redistribusi  aset,  hingga  kemitraan usaha  besar  dengan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Nampak  bahwa  rekomendasi  MUI  belum terlalu tegas memilih  apakah memperkuat ekonomi agraris atau mendorong umat menuju transisi ekonomi industrialis.

## 3.3.2. Peran Perguruan Tinggi
Ada sebuah halilintar di siang bolong yang menghantam Perguruan Tinggi di seluruh dunia gara-gara sebuah  iklan  dari  Google  dan  Ernst  7  &  Young  yang  akan  menggaji  siapa  pun  yang  bisa  bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT). Iklan itu  ditanggapi meluas di seluruh dunia melalui media sosial mengenai universities disruption . Salah satu  artikel  yang  ramai  diperdebatkan  ialah  artikel Universities:  Disruption  is  coming oleh  Jim Clifton.  Kontennya  secara  garis  besar  mempertanyakan  dan  mengkhawatirkan  peran  masa  depan pendidikan  tinggi    sebagai  penyedia  tenanga  ahli,  hasil  riset,  dan  pemikiran-pemikiran  yang dibutuhkan dunia industri, demikian penjelasan Sudaryono (Kompas, selasa, 29 Agustus 2017, hal. 6).
Mengutip  pendapat  Terry  Engleton,  ia  menguraikan  bahwa  Penguruan  Tinggi  sedang  melakukan bunuh  diri  massal  karena  mengabaikan  tugas  utamanya,  yakni  pendidikan  dan  bergeser  lebih memprioritaskan  riset  dan  publikasi.  Lebih  menyedihkan  lagi,  tradisi  hubungan  dosen  dan mahasiswa,  yang  sebenarnya  berdasarkan  relasi  guru  dan  siswa  telah  bergeser  menjadi  manager dan pelanggan.
Peringatan  ini  sangat  berguna  untuk  mendefinisikan  ulang  peran  Perguruan  Tinggi  dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Solusinya ialah Perguruan Tinggi harus dibagikan dalam dua kategori. Kelompok pertama adalah PT yang mengutamakan penemuan- penemuan  besar  untuk  perubahan  kehidupan  manusia.  Kelompok  PT  ini  haruslah  sangat  terbatas dengan subsidi besar. Kelompok kedua ialah PT yang berbasis rakitan, asembling. Tugas utamanya ialah  menyuplai  sebanyak-banyaknya  tenaga  ahli  perakit  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  industri. Pendidikan  seperti  itu  bisa  disebut  pendidikan  vokasi  plus  karena  cara  berpikir  yang  luas,  inter disiplin,  dan  kompetensi  yang  dihasilkannya  mampu  melahirkan  produk-produk  baru,  baik  berupa barang maupun jasa.
Bagaimana dengan PT di Indonesia? Tidak sedikit tentunya daftar penemuan-penemuan  dari dunia PT Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya dipatenkan. Tetapi apakah itu sudah cukup menggeser ekonomi  masyarakat  agraris  ke  masyarakat  industri?  Penemuan-penemuan  itu  masih  sangat  jauh
dari  tujuan  untuk  mengubah  secara  besar-besaran  kehidupan  masyarakat,  baik  itu  kualitas masyarakat agraris itu sendiri maupun masyarakat industrial.  Segelintir PT negeri, seperti ITB, IPB, UI  dan  UGM  barangkali  di  masa  depan  bisa  diandalkan  sebagai  PT  kategori  pertama.  Bagaimana dengan  sisa  ribuan  PT  negeri  dan  swasta  lainnya,  apakah  layak  masuk  kelompok  kedua,  PT asembling?
Melihat kondisi riil PT di Indonesia, saya berpendapat bahwa peran PT kelompok asemblinglah yang paling  berpeluang  untuk  secara  perlahan-lahan  menggeser  warna  dominan  ekonomi  masyarakat Indonesia  dari  agraris  ke  industrial.  Mengharapkan  penemuan-penemuan  besar  di  PT  itu  sangat bergantung  pada  kualitas  SDM.  SDM  sangat  bergantung  pada  IQ  dan  IQ  sangat  bergantung  pada asupan  gizi.  Kalaupun  IQ  seseorang  tinggi  ia  butuh  dana  dan  prasarana  untuk  mengaplikasi pemikirannya.  Seberapa  besar  PT  mengalokasikan  dananya  untuk  riset?  Berdasarkan  laporan internasional  mengenai  IQ  rata-rata  negara-negara  di  dunia,  IQ  orang  Indonesia  86.  Ini  kalah  dari negara-negara tetangga ASEAN yang sudah berada di atas 90. Tingkat IQ 86 itu sama dengan tingkat IQ orang tidak tamat SMA, hanya sampai kelas 2 SMA. IQ 80-89 adalah IQ tingkat bodoh sedangkan IQ  90-109  adalah  IQ  tingkat  normal,  yang  bisa  lanjut  ke  PT  dan  tamat  PT  (Alex  Sobur, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung, 2003, hal. 172-173).
Para  tenaga  kerja  di  dunia  industri  Indonesia  mayoritas  tamat  SMP    dan  sedikit  sekali  tamat  SMA keatas.  Kita  bisa  berharap  bahwa  ledakan  generasi  muda  produktif  yang  sudah  mulai  berjalan  ini sampai dengan tahun 2035 bisa mengubah peta ekonomi itu. Cara yang terbaik untuk sampai ke situ ialah  mau  belajar  secara  bebas  dan  praktis  dari  kemajuan  ekonomi  bangsa  lain.  Perusahaan- perusahaan  multinasional  mestinya  semakin  diberi  peluang  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia dengan imbalan alih teknologi industri menengah kepada generasi muda.
Pada tahun 2030 sekitar 70 % penduduk Indonesia akan berpadat-padatan tinggal di kota. Urbanisasi adalah salah faktor penentu industrialisasi. Menengok mentalitas umumnya generasi muda Indonesia sekarang  ini,  sebagian  besar  mereka  tidak  berminat  tinggal  di  kampung  dengan  pola  ekonomi agraris. Diperkirakan di pedesaan tinggal 4 % anak muda usia 15-23 yang tertarik pada pertanian. Hampir  semua  anak  muda  di  desa  lebih  memilih  mengadu  nasib  di  sektor  industri,  industri  UMKM atau sektor informal kota. Mereka menganggap bahwa bertani simbol kemiskinan, keterbelakangan dan  kesengsaraan.  Bukan  hanya  itu  di  sejumlah  daerah  jumlah  petani  tua  yang  berganti  mata pencaharian lebih banyak dari jumlah anak muda yang berminat pada pertanian. Alasannya macam- macam:  anomali  cuaca  karena  ulah  industri,  serangan  hama,  gagal  panen,  posisi  bargaining  yang lemah  (Kompas,  Senin,  18  September  2017,  hal.  6).  Itu  berarti  bahwa  pada  tahun-tahun  puncak ledakan  generasi  muda  warna  ekonomi  sudah  bertransisi  dari  ekonomi  agraris  ke  ekonomi industrialis.

## 3.3.3. Peran Organisasi Keahlian Ekonomi
Salah satu komponen masyarakat yang menjadi agen perubahan ekonomi adalah organisasi keahlian di bidang ekonomi. Mereka juga juga bisa menjadi sebuah agen besar perubahan ekonomi agraris ke ekonomi  industrialis.  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia,  misalnya  mencoba  mewujudkan  harapan Jokowi mengenai ekonomi berkeadilan. ISEI bekerjasama dengan bidang CSR Perusahaan Sinar Mas Asia Pulp and Paper ikut  membina 500 desa di lima provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Timur  dengan  dana  sebesar  10  juta  US  Dollar  selama  5  tahun. 500 desa binaan ini adalah desa-desa agraris. Sudah ada tanda-tanda keberhasilan, contohnya ada petani  yang  dibina  berhasil  meningkatkan  pendapatannya  bila  dibandingkan  semasa  ia  menjadi pekerja di pabrik.
Pembinaan ini memang untuk memperkuat ekonomi masyarakat agraris, namun peran ISEI bisa lebih ditingkatkan  lagi  untuk  merambah  masyarakat  industrial  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang  bisa membangun  rantai  ekonomi  dengan  perusahaan-perusahaan  besar.  Mereka  bisa  ikut  berkolaborasi dengan CSR Astra Internasional yang sudah mengembangkan 63 kelompok binaan di 26 provinsi.
Lahan  lain  yang  paling  berpotensi  untuk  keterlibatan  ISEI  ialah  ikut  serta  dalam  pembinaan koperasi  karena  koperasi  adalah  soko  guru  perekonomian  nasional  berdasarkan  UUD  45.    Koperasi berciri  sosial  karena  menguntungkan  anggota,  sementara  korporasi  berciri  individual  karena menguntungkan pemilik saham. Koperasi di Indonesia ada 209.268. Dari total jumlah, ada 152.482 unit koperasi yang aktif dan 56.786 unit yang tidak aktif. Sumbangsih koperasi bagi perekonomian nasional  baru  3,9  %.  Bandingkan  Perancis  dan  Belanda,  misalnya  koperasi  menyumbang  18  % perekonomian nasional (Kompas, Kamis, 27 Juli 2017, hal 20). Koperasi memang agak terbelakang karena menghadapi tiga tantangan, yakni ketidakpercayaan masyarakat, keuangan yang tidak sehat
dan pendekatan kebijakan pemerintah yang terlalu berorientasi dari atas ke bawah. Oleh karena itu koperasi harus berinovasi. Misalnya dalam cara pembayaran bisa memakai teknologi finansial.
Satu lagi bidang ekonomi kerakrayatan yang mau ditumbuhkan pemerintah ialah Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes).  Subsidi  langsung  pemerintah  pada  bidang  pertanian  memang  sangat  kecil,  tetapi dana  desa  itu  sangat  besar,  oleh  karena  itu  ISEI  bisa  menjadi  motivator  dan  fasilitator  untuk pertumbuhan  BUMDes.  BUMDes  itu  bisa  berciri  agraris  maupun  industrial,  menurut  kondisi masyarakat  desa  setempat.  BUMDes  bisa  bermitra  dengan  korporasi  nasional  dan  internasional. BUMDes  ini  bisa  menjadi  batu  loncatan  menuju  transisi  masyarakat  agraris  ke  masyarakat industrialis.

## 3.4. PERAN INDIVIDU
Manusia adalah subyek dari pembangunan. Ekonomi baik itu yang berciri agraris maupun industrial tetap  merupakan  obyek  pembangunan.  Hanya  ada  ciri  kontras  antara  masyarakat  agraris  dan masyarakat  industrial  dilihat  dari  sejarah  pemunculannya.  Masyarakat  agraris  berciri sosial. Masyarakat  pedesaan  ditandai  dengan  pemilikan  ikatan  perasaan  batin  yang  kuat  antar  sesama anggota  warga  desa  sehingga  seseorang  merasa  dirinya  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  masyarakat  tempat  ia  hidup,  serta  rela  berkorban  demi  masyarakatnya,  saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan  dan  kebahagiaan  bersama.  Jiwa  gotong  royong  sangat  kuat.  Sebaliknya  masyarakat industrial berciri individual .
Manusia  sebetulnya  bukanlah  sebuah  entitas  dengan  dimensi  tunggal.  Masyarakat  industrial  yang berciri  individual  harus  berjuang  keras  merealisasikan  dirinya  dan  melengkapkan  dirinya  dengan dimensi  sosial.  Mereka  bertolak  dari  sisi  internal  diri  menuju  sisi  esternal  diri.  Sebaliknya masyarakat  agraris  yang  berciri  sosial  berupaya  sungguh-sungguh  untuk  mewujudukan  dirinya  dan melengkapkan dirinya dengan dimensi individual. Mereka bertolak dari sisi eksternal diri menuju sisi internal  diri.  Masyarakat  sosial  dan  individual  bisa  hidup  berdampingan  untuk  saling  melengkapi. Manusia  akan  gagal  mencapai  kesempurnaan  dirinya  manakala  jatuh  pada  entitas  tunggal  sosialis atau individualis.
Kebebasan  individu  dalam  masyarakat  sosial  agraris  sangat  kurang,  sehingga  sebuah  ciri  yang sejajar  dengan  masyarakat  agraris  ialah  masyarakat tradisional .  Pola  pengelolaan  sumber  daya ekonomi  lahan,  peternakan  dan  perikanan  misalnya  akan  berulang  seperti  itu  karena  merupakan pewarisan dari nenek moyang. Kalaupun ada perubahan, itu berskala kecil dan evolutif. Sedangkan kebebasan  dalam  masyarakat  industrial  begitu  besar  sehingga  sebuah  ciri  yang  sejajar  dengan masyarakat ini ialah masyarakat liberal . Diferensiasi pekerjaan yang begitu besar di pabrik-pabrik dalam  kota-kota  memunculkan  ide-ide  kreatif  baru.  Pekerjaan  yang  lama  bisa  dengan  mudah ditinggalkan orang bila peluang keuntungan ekonomi lebih besar menantinya. Kreativitas-kreativitas produk ekonomi itu  bahkan mengubah secara besar-besaran ekonomi masyarakat ke tingkat ketiga, yakni masyarakat ekonomi teknologi informatika. Bahkan sebentar lagi dari mereka akan dilahirkan masyarakat ekonomi revolusi keempat entah apa namanya.
Tetapi  sebuah  lampu  kuning  peringatan  disampaikan  bahwa  kalau  kebebasan  itu  bergerak  liar dengan  tidak  mempedulikan  lingkungan  sosial  akan  melahirkan  individualisme-liberalisme.  Contoh klasik  dari  masyarakat  industrial  ialah  penguasaan  aset  industri  pabrik-pabrik  oleh  pemilik  saham dengan  mengambil  keuntungan  yang  sangat  besar  dari  tenaga  mayoritas  pekerja  melahirkan ketimpangan  ekonomi  yang  begitu  lebar  dan  angka  kemiskinan  yang  besar.  Kemiskinan  yang terparah  bukan  di  pedesaan,  melainkan  di  perkotaan,  misalnya  Jakarta,  Surabaya,  dll.  Walaupun CSR punya arti dan makna, namun CSR bukanlah solusi yang berbobot untuk mengatasi ketimpangan itu.  Semiskin-miskinnya  masyarakat  agraris  mereka  masih  bisa  makan  tiga  kali  sehari  dan  masih mempunyai rumah sederhana. Sementara masyarakat kota yang miskin jarang makan dan beratap kolong  jembatan  atau  gubuk.  Belum  lagi  kalau  para  industriawan  kapilitalis  bergandengan  tangan dengan revolusi IT menerapkan otomatisasi atau robotisasi dalam perusahaan-perusahaan bahkan di bidang  pertanian,  maka  akan  menyebabkan  krisis  mondial  para  tenaga  kerja.  Dengan  demikian etika bisnis menjadi  persoalan akut di masyarakat industrial dan informatika di perkotaan.
Demikian  pula  sebuah  masyarakat  agraris  sosial  yang  begitu  ketat  mengontrol  kebebasan  individu akan  mengarah  pada  sosialisme.  Begitu  pula  sebuah  negara  yang  begitu  cepat  mengendalikan ekspresi kebebasan individu akan menuju sosialisme dan totalitarianisme.  Masyarakat dan negara semacam ini hanya bisa bertahan kalau mengisolasi diri dari pengaruh dunia luar,  lebih-lebih dari pengaruh  media  sosial  internet.  Namun  kenyataan  bahwa  revolusi  IT  sudah  merasuk  sampai  ke
pelosok desa Indonesia. Maka protes-protes kecil bisa mengkristal menjadi sebuah protes besar atas nama  HAM . Protes  itu  akan  semakin  meningkat  manakala  para  elit  politik,  militer  dan  sosial  dan ekonomi  mengeruk  keuntungan  ekonomi  dengan  cara  KKN.  Maka  nasib  dan  takdir  yang dikumandangkan oleh para ulama pun bisa jadi tidak mampu membendungnya.
Sejarah pemunculan masyarakat industrial di perkotaan sangat dipengerahi oleh filsafat Yunani dan Agama Kristen. Secara garis besar masyarakat-masyarakat perkotaan ini berlokasi di benau Eropa, Amerika  dan  Australia.  Sementara  masyarakat-masyarakat  pedesaan  yang  berciri  agraris  berlokasi di benua Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh filsafat dan agama Hindu, Budha dan Muslim serta animisme  dan  dinamisme.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  muslim.  Minoritas  Hindu  dan Kristen  yang  berada  di  luar  pulau  Jawa  masih  dilatarbelakangi  oleh  animisme  dan  dinamisme sebagai  kebudayaan.  Pertanyaan  besar  ialah  maukah  dengan  bebas  para  petani,  nelayan  dan peternak  yang  berlatar  belakang  Muslim  dan  Kristen-Hindu  yang  dipengaruhi  animisme  dan dinamisme ini mengadopsi mentalitas indvidual untuk bertransisi ke masyarakat industrial? Maukah mereka  berasimilasi  dengan  sistem  ekonomi  industrial?  Atau  bisakah  mereka  berakulturasi  secara bebas  dengan  budaya  industrial  ini  dengan  mengambil  unsur-unsur  positif  pengelelolaan  ekonomi industrial  sambil  dengan  serius  menyisihkan  unsur-unsur  negatifnya?  Atau  menolak  samasekali ekonomi industrial?
Kemungkinan ketiga sudah pasti sulit dipilih. Tinggal kemungkinan satu dan dua. Segi-segi yang mau diakulturasi dan diasimilasi oleh masyarakat agraris terhadap masyarakat industrialias secara bebas ialah  kepadatan  penduduk.    Urbanisasi  mengakibatkan  hidup  berdesak-desakan.  Kalau  keluarga agraris mempunyai anak 4-4 orang,  penduduk kota hanya mempunyai anak 2-3. Mereka juga hidup hanya dalam relasi keluarga inti, sementara masyarakat pedesaan dengan keluarga besar.  Pekerja kota  butuh  rumah  yang  layak,  yang  hampir  tak  punya  halaman  rumah.  Sedangkan  penduduk  desa punya  rumah  layak  dengan  halaman  yang  cukup  luas.  Tingkat  polusi  udara  dan  air  cukup  tinggi. Sebaliknya  di  desa  hampir  tidak  ditemukan  polusi  udara  dan  air.  Kedua  ialah  anonimitas. Masyarakat  industrialis  kota  cenderung  membangun  relasi  impersonal.  Mereka  lebih  menekankan fungsi dengan pertimbangan rasional dan logis. Ketiga ialah mobilitas. Para pekerja bergerak terus, berjalan  terus,  bicara,  bermain  tetapi  sangat  jarang  berani  berhenti  sejenak,  jarang  berani menghadapi  dirinya  sendiri.  Disiplin  waktu  adalah  hal  begitu  penting  untuk  membagi  mobilitas pekerjaan.  Ketiga  ialah  pragmatisme.  Orang  kota  mendekati  masalah  sebagai  masalah  itu  saja, masalah  lain  diselesaikan  saat  berikutnya.  Baginya  hidup  adalah  serangkaian  masalah.  Keempat ialah  universalitas.  Banjirnya  orang  desa  ke  kota  membentuk  ikatan  kultur  baru  yang  menembus ikatan batas-batas primordial suku, ras, agama, maupun profesi. Kelima ialah  profanitas. Hal yang sakral harus dipisahkan dari hal yang rohani (I Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W, Wajah Baru Etika & AGAMA, Kanisius: Yogyakarta, 2000, hal. 225-229). Kesalahan berakulturasi dan berasimilasi secara  positif  dengan  dilandasi  nilai  etis  dan  spiritual  agama  dari  masyarakat  agraris  yang bertransisi  ke  masyarakat  industrialis  itu  akan  menjerumuskan  mereka  pada  individualis  dengan akibat-akibat  negatifnya  ialah  anti  sosial,  hilangnya  kedirian  dan  kemanusiaan.  Orang  merasa kesepian  dalam  keramaian.  Orang  mengalami  neurotik  karena  selalu  terburu-buru  dikejar  sesuatu yang  tak  pernah  jelas.  Akibatnya  ialah  terjerat  dalam  narkoba.  Kriminalitas  tinggi.  Dan  akhirnya hilangnya unsur misteri dalam hidup.
Indonesia berkemungkinan besar akan bertransisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial secara akulturatif pada puncak ledakan penduduk produktif usia muda di tahun 2035. Lahan-lahan agraris hari demi hari dikonversi menjadi lokasi industri baru atau relokasi karena perhitungan UMR yang lebih murah. Di mana ada pabrik baru  di situ ada kompleks perumahan baru, perkantoran dan pusat  perbelanjaan  untuk  para  pekerja.  Satu  faktor  penentu  yang  akan  mengarahkan  transisi  itu ialah  SDM.  Pendidikan  memegang  peranan  penting.  Ini  menyangkut  kualitas  manusia.  Indeks Prestasi Manusia  (IPM) mesti ditingkatkan. Paling tidak pada tahun itu sebagian besar anak muda sudah tamat Sarjana Strata 1 berciri vokasi plus. Produk-produk Koperasi, UMKM, bank syariah dan BUMDes  syariah  sudah  bisa  menjadi  warna  ekonomi  sebagai  usaha  mandiri  oleh  pengusaha  muda. Dan  lebih  baik  industri-industri  mikro,  kecil  dan  menengah  ini  memperkuat  ekonomi  agraris  atau mengelola  hasil  agraris  sehingga  mendapat  nilai  tambah.  Infrastruktur  telekomonikasi  bisa bergandengan  tangan  dengan  industri-industri  itu,  seperti  yang  mulai  diupayakan  oleh  KOMINFO untuk menyasar 1 juta petani dan nelayan go digital memperdagangkan hasil agraris melalui ribuah startup.  Target  pemerintah  ialah  bahwa  pada  tahun  2020  e-commerce  menyumbang  Rp.  1.700. triliun  (Kompas.com,  11/09/2017).    Pemanfaatan  mediasoal  yang  cenderung  demi  kesenangan, game dan ujaran kebencian, saya yakin sudah bisa disingkirkan oleh generasi itu. Bisa juga industri- industri  bermitra  dengan  korporasi  nasional  dan  internasional.  Kalau  itu  berjalan  baik,  maka  ini menjadi peluang untuk mengubah BUMN-BUMN berciri syariah penuh. Indonesia ke depan tidak bisa lagi menjadi tempat pemasaran saja komoditas pertanian dan produk-produk  kecil  dan menengah
industri.  Tidak  juga  menjadi  tempat  murah  tenaga  kerja  karena  kuantitas  SDM  nomor  empat  di dunia.  Indonesia  bisa  menjadi  negara  yang  berperan  besar  dalam  percaturan  ekonomi,  budaya, politik dan religius dunia pada tahun-tahun itu.

## 4. SIMPULAN
Masyarakat adalah himpunan dari individu-individu. Individu-individu itu saling berinteraksi karena salah  satu  alasannya  mempunyai  orientasi  ekonomi  yang  sama.    Untuk  sementara  waktu  orientasi ekonomi masyarakat Indonesia umumnya berciri agraris. Namun suatu dinamika sedang berlangsung menuju  masyarakat  industrial.  Tanda-tanda  ke  arah  itu  ialah  Industri-industri  nasional  dan internasional  yang  berpusat  di  kota  perlahan-lahan  mulai  memperkecil  luas  lahan  pertanian. Industri-industri  membutuhkan  tenaga  kerja.  Dan  para  pekerja  membutuhkan  rumah,  maka  lahan pertanian  semakin  dikurangi  lagi.  Para  petani  tua  yang  hidup  di  desa  juga  mulai  beralih  profesi karena lahan sempit, anomali cuaca, gagal panen, serangan hama dan daya tawar lemah atas hasil panen.  Regenerasi petani  pun mandeg karena 90an % anak muda usia produktif 15-23 tahun  lebih tertarik  mengadu  nasib  di  kota.  Pada  tahun  2030  70  %  penduduk  Indonesia  memadati  kota-kota. Maka  transisi  masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industrialis  akan  terjadi  pada  sekitar  tahun itu, tahun ledakan penduduk usia produktif  Indonesia.
Transisi itu perlu didukung secara optimis, karena keputusan individu-individu yang bebas memilih pekerjaanlah  yang  harus  dihargai.  Pemerintah,  Ormas  Agama,  Perguruan  Tinggi  dan  Organisiasi keahlian  bolehlah  berperan  memberi  ruang-ruang  konsultasi  untuk  membantu  individu-individu mengambil  keputusan.  Pihak-pihak  ini  boleh  saja  memberi  pertimbangan  untung  ruginya  individu memilih  berkomunitas  di  masyarakat  agraris  atau  beralih  ke  komunistas  industrial  karena  segi material  mata  pencaharian  akan  bersinggungan  secara  langsung  dengan  cara  berpikir  dan berperasaan,  relasi  sosial,  politis,  tingkah  laku  etis,  kultural  dan  spiritual.    Manusia  itu  adalah individu  (tak  terbagi)  dalam  keunikan,  namun  sekaligus  terbagi  dalam  aspek-aspek  dirinya  demi pertumbuhan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Sobur, Alex, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung, 2003.
2. Sugiharto, Bambang I & Agus Rachmat W., Wajah Baru Etika & Agama, Kanisius, Yogyakarta, 2000.