## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

## QUALITY DETERMINANTS OF THE GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WORKING DEVELOPMENT UNITS, MAKASSAR CITY
Muhammad Tharmizi Junaid Universitas Borneo Tarakan tharmizi.blenk@gmail.com
Abstrak:  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Makassar  TA  2014,  BPK  memberikan  opini  “Wajar  Dengan Pengecualian“ hal  ini menunjukkan belum ada peningkatan opini dibandingkan tahun  sebelum-sebelumnya.  Sebagaimana  telah  tercantum  dalam  IHPS  BPK  RI tahun  2014  Untuk  pemerintah  kota  Makassar  secara  5  tahun  berturut-turut memperoleh  opini  WDP  Penulis  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk menjawab  permasalahan  tersebut  menggunakan  data  primer  dalam  bentuk kuesioner. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pejabat struktural dan aparat yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi  atau  tata  usaha  keuangan  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  kota  Makassar.  Sebelum  melakukan    analisis    data, peneliti  melakukan  uji    validitas    dan  reliabilitas    terhadap  81  responden  untuk menunjukkan    sejauh    mana    kuesioner  tersebut    dapat    dipercaya    dan diandalkan.    Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  analisis  regresi  berganda.  Hasil  dari  pengujian  hipotesis  di  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  intern,  kualitas  sumber  daya manusia,  dan  penerapan  akrual  basis  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  kunci:  Pengawasan  Intern,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Akrual Basis, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Abstract  :  Based  on  the  results  of  the  examination  of  the  2014  Makassar  City Government  Financial  Report,  the  BPK  gave  a  "Fair  With  Exceptions"  opinion, indicating  that  there  has  been  no  increase  in  opinion  compared  to  the  previous year.  As  already  stated  in  the  2014  BPK  RI  IHPS  For  the  Makassar  city government,  in  5  years  in  a  row  obtained  WDP  opinion.  The  author  uses  a quantitative approach to answer these problems using primary data in the form of questionnaires.  The  population  in  this  study  are  structural  officials  and  officials who  carry  out  the  functions  of  accounting  or  financial  administration  at  the Regional  Work  Unit  in  Makassar.  Before  conducting  data  analysis,  researchers conducted  a  validity  and  reliability  test  of  81  respondents  to  show  the  extent  to which the questionnaire  was reliable and reliable. Data analysis  technique used in this study is multiple regression analysis techniques. The results of testing the hypothesis  in  this  study  indicate  that  internal  control,  the  quality  of  human
resources,  and  the  application  of  accrual  basis  have  a  positive  and  significant effect on the quality of local government financial reports.
Key Words: Internal Controlling, Quality Of Human Resources, Application Of Accrual Bases, And Quality Of Local Government Financial Statements.

## LATAR BELAKANG
Negara Indonesia mempunyai suatu  Pemerintahan  yang  berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan  daerah  mengemban amanat  untuk  menjalankan  tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam  jenis  pendapatan  dari  rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan  Pemerintah  dalam rangka  pelayanan  kepada  rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan  sebagai  urusan  rumah tangganya  sendiri  yang  disebut otonomi. Sebagaimana yang dimaksudkan  di  dalam  Undang- undang  No.22  tahun  1999  yang diamandemen dengan Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang otonomi daerah dan Undang- Undang  No.  25  tahun  1999  tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.  Salah  satu  wewenang  yang menjadi  urusan  rumah  tangganya sendiri  adalah  bidang  Keuangan Daerah.  Pengurus  keuangan  ini diantaranya  adalah  penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban
dan  pengawasan  Keuangan  Daerah
sebagaimana  yang  dimaksud  di dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  58 tahun 2005. Undang-Undang ini telah
melahirkan  paradigma  baru  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang meletakkan  otonomi  yang  penuh, luas  dan  bertanggung  jawab  pada daerah.  Penyelenggaraan  pemerintah daerah  dengan  berdasarkan  undang- undang  tersebut  juga  melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang desentralistik partipatoris (Mardiasmo, 2006). Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik  di  Indonesia  saat  ini  adalah menguatnya  tuntutan  akuntabilitas dan transparansi atas lembaga- lembaga publik baik di pusat maupun di  daerah.  Dalam  konteks  organisasi pemerintahan,  akuntabilitas  publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian  informasi  dan disclosure atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial pemerintah kepada pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  informasi tersebut.
Akuntabilitas juga dapat diartikan  sebagai  sebuah  bentuk kewajiban mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  melalui  suatu  media pertanggungjawaban yang dilaksanakan  secara  periodik.  Selain
itu, Governmental Accounting Standard  Board (GASB)  dalam Statement  of  Financial  Accounting
Concepts (SFAC) No.1 tentang Objectives  of  Financial  Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan. Perihal  tuntutan  akuntabilitas dan transparansi sektor publik, dalam UU  No.17/2003  pasal  30  dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharuskan menyampaikan  laporan  keuangan sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). Menurut Permendagri No.13/2006,  laporan  keuangan  yang dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan  atas Laporan  Keuangan.  Secara  umum, laporan  keuangan  diartikan  sebagai catatan  atas  informasi  keuangan suatu  perusahaan  pada  suatu  periode akuntansi  yang  dapat  digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan  tersebut  (SAK,  2009). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1/2009,  tujuan  laporan  keuangan adalah  menyediakan  informasi  yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta  perubahan  posisi  keuangan suatu  perusahaan  yang  bermanfaat bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam pengambilan keputusan. Namun demikian,  laporan  keuangan  tidak menyediakan  semua  informasi  yang mungkin  dibutuhkan  pemakai  dalam mengambil keputusan ekonomi karena hanya secara umum menggambarkan  pengaruh  keuangan pada kejadian masa lalu.
Penyusunan  laporan  keuangan diharapkan  kepada  pelaku  akuntansi agar berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditentukan yang dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan PP No.71/2010 menyebutkan bahwa standar akuntansi  pemerintahan  merupakan pedoman  di  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah  syarat  mutlak  yang  harus dijadikan  pedoman  agar  kualitas laporan  keuangan  di  Indonesia  dapat ditingkatkan.    Selain  itu,  dalam penyusunan  laporan  keuangan  juga diperlukan  sistem  akuntansi  yang memadai.  Sistem  akuntansi  yang memadai akan menghasilkan aktivitas  keuangan  yang  terstruktur, tepat dan akuntabel sehingga berdampak  pada    laporan  keuangan yang  dihasilkan  akan  memenuhi karakteristik kualitatif.
Fenomena  terbaru  saat  ini adalah  saat  Kepala  Perwakilan  BPK
Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi,  dalam  sambutannya  pada acara  penyerahan  Laporan  Hasil Pemeriksaan BPK, Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  dilakukan  dalam rangka  memberikan  pendapat/opini atas  kewajaran  informasi  keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada, kesesuaian  dengan  standar  akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan,  kepatuhan  terhadap perundang-undangan  dan  efektivitas sistem  pengendalian  intern.  Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan,  selain  memberikan  opini atas  laporan  keuangan,  BPK  juga melaporkan  hasil  pemeriksaan  atas
sistem  pengendalian  intern,  dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan. Berdasarkan hasil  pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Makassar TA 2014, BPK memberikan  opini  “  Wajar  Dengan Pengecualian  “  hal  ini  menunjukkan belum ada peningkatan opini dibandingkan tahun sebelum- sebelumnya. Sebagaimana telah tercantum dalam IHPS BPK RI tahun 2014 untuk pemerintah kota Makassar  secara  5  tahun  berturut- turut memperoleh opini WDP. Lemahnya  pengawasan  dan  kurang jelasnya pengelolaan asset pemerintah dijadikan dasar oleh BPK dalam  mengeluarkan  opini  tersebut. Terkhusus pada tahun 2014 permasalahannya  pada  pengelolaan asset  yang  nilainya  sebesar      Rp
346,42  miliyar  yang  tidak  dapat diyakini kewajarannya.
Hal  tersebut  menggambarkan bahwa  kinerja  Pemerintah  daerah belum dinyatakan baik, dalam hal ini tata  kelola  laporan  keuangan,  oleh karena  itu  dilakukannya  pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan yang  baik  dapat  menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai.
Kualitas  SDM  juga  perlu  diperbaiki,
sebab  tanpa  andil  dari  para  pembuat tentu tidak akan menghasilkan sebuah  laporan  yang  berkualitas.
Oleh  karena  itu  selain  pengawasan yang efektif, dibutuhkan juga sumber daya  manusia  yang  berkompeten, serta  adanya  sebuah  peraturan  baru yaituu PP No 71 tahun  2010 tentang penerapan  akrual basis  diharap
mampu menjawab semua pertanyaan yang ada.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang yang  dikemukakan,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pengawasan intern berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah?
2. Apakah  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah  penerapan  akrual  basis berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah?

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah memberi  jawaban  atas  pertanyaan penelitian  yang  ada,  yang  menjadi tujuan penelitian, antara lain:
1. Untuk mengetahui pengaruh
pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Untuk mengetahui pegaruh kualitas  SDM  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan  Akrual  Basis  terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kegunaan-Keputusan Informasi ( Decision-Usefulness Theory ) Sejak tahun 1954 telah dikenal Teori kegunaan-keputusan ( decision- usefulness theory ) informasi akuntansi,  dan  menurut  Staubus (2000)  dalam  Kiswara  (2011)  telah menjadi  referensi  dari  penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB) , yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang  berlaku  di  Amerika Serikat.  Pada  tahap  awal,  teori  ini dikenal  dengan  nama  lain  yaitu a
theory of accounting to investors . Dalam  hal  ini  Teori  kegunaan- keputusan ( decision-usefulness theory ) informasi akuntansi mengandung  komponen-komponen yang  perlu  dipertimbangkan  oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan  yang  ada  dalam  suatu laporan  keuangan  dapat  memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang  akan  menggunakannya.  SFAC No.2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan  hirarki dari  kualitas  informasi  akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas  primer  dari  informasi  yang berguna dalam pengambilan keputusan  ekonomi  adalah  nilai relevan  dan  nilai  reliabilita.  Nilai relevan  dan  reliabilitas  adalah  dua kualitas utama yang membuat informasi  akuntansi  yang  berguna dalam pengambilan keputusan.
Kandungan  kualitas  primer kegunaan-keputusan
informasi
akuntansi meliputi komponen- komponen  kandungan  dari  nilai relevan, yaitu ketepatwaktuan ( timeliness ), Nilai umpan balik ( feed- back Value )  dan  nilai  prediktif
( predictive-value )  dan  komponen- komponen  kandungan  reliabilitas, yaitu menggambarkan yang senyatanya ( representaation faithfullness ),  netralitas  ( neutralitas ) dan  dapat  diperiksa  ( verifiability ).
Selain  itu  juga  terdapat  kualitas sekunder, sebagai penghubung kualitas  primer,  yaitu  komparabilitas ( comparability ) dan taat asas ( consistency ).

## Pengawasan Intern
Terdapat  dua  ketetapan  MPR
(Majelis  Permusyawaratan  Rakyat) yang menggariskan bahwa dipandang perlu untuk memberdayakan  pengawasan  oleh lembaga Negara, lembaga politik dan kemasyarakatan. Hal ini dihubungkan  oleh  adanya  ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Nomor  X/MPR/1998  tentang  pokok- pokok Reformasi Pembangunan dalam  rangka  Penyelamatan  dan Normalisasi  Kehidupan  Nasional sebagai haluan Negara, dan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara
yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme,  maka  peran dan  fungsi  pengawasan,  pengadilan dan  pemeriksaan  menjadi  sangat strategis.
Banyak kasus disebuah perusahaan  atau  organisasi  tidak dapat menyelesaikan seluruhnya karena tidak ditepati waktu
penyelesaian,  anggaran  berlebihan dan  kegiatan  yang  lain  menyimpang
dari  rencana  semula  maka  disini dibutuhkan  suatu  fungsi  pengawasan antara  pengawasan  dan  pemrosesan merupakan  hal  yang  sangat  erat sekali.  Pengawasan  merupakan  hal penting  dalam  suatu  organisasi.
Pengawasan  dilakukan  dalam  upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi  suatu  kebijakan  telah sesuai  dengan  yang  diharapkan. Hakikat pengawasan adalah mencegah  sedini  mungkin  terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan  kegagalan,  dalam  mencapai tujuan  dan  pelaksanaan  tugas-tugas organisasi.
Menurut  PP  No.  60  Tahun 2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah Menyebutkan bahwa  Pengawasan  intern  adalah seluruh  proses  kegiatan,  review, evaluasi,  pemantauan,  dan  kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran  tugas  dan  fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa kegiatan  telah  dilaksankaan  sesuai dengan  tolak  ukur  yang  telah ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien untuk  kepentingan  pemimin  dalam mewujudkan  tata  kepemerintahan yang baik.
Pengawasan  ini  dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuan untuk tercapainya  efektifitas  dan  efesiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan  (realisasi  anggaran  di sektor  pemerintahan),  serta  ketaatan dengan  peraturan  yang  berlaku.
Pengawasan intern di daerah dilakukan  oleh  inspektorat  pada daerah  tersebut  yang  melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan  daerah.  Pengawasan
Intern  merupakan  langkah  sistem atau  alat  yang  menyediakan  jaminan atas  keberhasilan  sasaran  kinerja suatu kegiatan (Halim 2007). Pengawasan  Intern  adalah  sebagai berikut:  Kegiatan  pengawasan  yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer  puncak  dan  atau  pimpinan atau  manajer  unit  satuan  kerja dilingkungan organisasi dan unit atau satuan kerja masing-masing (Nawawi 2000) Kualitas Sumber Daya Manusia Kata  kualitas  sering  digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan  kemampuan  seseorang, ketika  kita  memperoleh  sertifikasi, mengikuti  pelatihan  atau  mengikuti pendidikan.  Dalam  pengertian  yang lebih  luas,  yang  sekarang  digunakan dalam  pembangunan  masyarakat, kualitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan  individu,  tetapi  juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai  misinya  secara  efektif  dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang (Sari 2014).
Kualitas  sumber  daya  manusia adalah  kemampuan  sumber  daya manusia  untuk  melaksanakan  tugas dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya dengan bekal  pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman  yang cukup memadai. Sumber daya manusia  merupakan  pilar  penyangga utama  sekaligus  penggerak  roda organisasi  dalam  usaha  mewujudkan visi  dan  misi  serta  tujuan  dari organisasi  tersebut.  Sumber  daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting,  oleh  karena  itu  harus
dipastikan bahwa pengelolaan sumber  daya  manusia  dilakukan  se- baik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal  dalam  upaya  pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi adalah ciri seseorang  yang  dapat  dilihat  dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan  yang  dimilikinya  dalam hal  menyelesaikan  tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Kompetensi merupakan dasar seseorang  untuk  mecapai  kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya.  Sumber  daya  manusia yang  tidak  memiliki  kompetensi tidak  akan  dapat  menyelesaikan pekerjaanya  secara  efisien,  efektif, dan  ekonomis.  Dalam  hal  ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu  serta  tenaga.  Dengan  adanya kompetensi  sumber  daya  manusia maka  waktu  pembuatan  laporan keuangan  akan  dapat  dihemat.  Hal ini  karena  sumber  daya  manusia tersebut  telah  memiliki  pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  hal-hal yang  harus  dikerjakan,  sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.  Semakin  cepat  laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo 2002).
Penerapan Akrual Basis Basis akuntansi akrual, seperti  yang  telah  disimpulkan  oleh KSAP  (2006:3),  adalah  suatu  basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan  waktu  kas  atau  setara kas diterima atau dibayarkan.
Selanjutnya,  dalam  makalah  yang sama,  KSAP  menyatakan  bahwa dalam  akuntansi  berbasis  akrual, waktu  pencatatan  ( recording )  sesuai dengan  saat  terjadinya  arus  sumber daya,  sehingga  dapat  menyediakan informasi  yang  paling  komprehensif karena  seluruh  arus  sumber  daya dicatat.  Dapat  disimpulkan  bahwa basis  akrual  mampu  memenuhi tujuan  pelaporan  yang  tidak  dapat dipenuhi  oleh  basis  kas,  tujuan pelaporan  tersebut  adalah  tujuan manajerial dan pengawasan.
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan merupakan produk  akhir  dari  sistem  akuntansi yang  berlaku  pada  suatu  organisasi, baik  organisasi  swasta  maupun  pada organisasi  pemerintahan.    Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan  merupakan  asersi  dari pihak  manajemen  pemerintah  yang menginformasikan  kepada  pihak  lain ( stakeholder) tentang
kondisi keuangan  pemerintah. Di  Indonesia,
laporan  keuangan  pokok  yang  harus dibuat  oleh  pemerintah  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  30,  UU No.17/2003 tentang keuangan negara meliputi  laporan  realisasi  APBN/D,
neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan
penting  baik  pada  organisasi  swasta maupun pada pemerintahan sehingga pemerintah  perlu  memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu
yang memenuhi atau melebihi
harapan  ataupun  kriteria  yang  telah ditetapkan.  Kriteria  untuk  menilai kualitas  laporan  keuangan  menurut PP  No.71/2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Kriteria  tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan  dalam  laporan  keuangan. Kualitas  laporan  keuangan  akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.  Para  pengguna  laporan keuangan  yakin  dalam  mengambil
keputusan  karena    didasarkan  pada informasi  yang  telah  dipersiapkan dengan  baik,  disetujui  dan  diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi  yang  benar  dan  jujur.  Hal ini  berarti  bahwa    kualitas  laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut. Berdasarkan  PP  No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik
kualitatif    laporan keuangan merupakan  ukuran-ukuran  normatif yang    perlu  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi  tujuannya. Adapun empat karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan agar  laporan  keuangan  pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan  relevan  apabila  informasi yang  termuat  di  dalamnya      dapat mempengaruhi keputusan pengguna      dengan      membantu mereka  mengevaluasi    peristiwa masa  lalu  atau  masa  kini  dan memprediksi masa depan serta menegaskan  atau  mengoreksi  hasil evaluasi  mereka  di  masa  lalu.
Dengan  demikian  informasi  laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur, serta  dapat  diverifikasi.  Informasi mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi  tersebut  secara  potensial dapat menyesatkan. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan  keuangan    akan    lebih berguna    jika  dapat    dibandingkan dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal  dapat  dilakukan  bila  suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi  yang  sama  dari  tahun  ke tahun. Perbandingan secara eksternal  dapat  dilakukan    bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  lebih  baik
daripada  kebijakan  akuntansi  yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut  diungkapkan  pada  periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan  keuangan  dapat  dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.  Untuk  itu,  pengguna diasumsikan  memiliki  pengetahuan yang  memadai  atas  kegiatan  dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta  adanya  kemauan  pengguna untuk  mempelajari  informasi  yang dimaksud.
Hipotesis Adapun hipotesis dalam penelitian adalah: 1. Pengawasan  intern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah 3. Penerapan akrual basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian kuantitatif. Indriantoro dan Bambang Supomo (2014: 12) mengemukakan  bahwa  paradigma penelitian  kuantitatif  menekankan pada  pengujian  teori-teori  melalui pengukuran
variabel-variabel
penelitian dengan angka dan melakukan  analisis  data  dengan prosedur  statistik.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  beberapa  kantor  SKPD yang  berada  di  kota  Makassar. Peneliti  memilih  lokasi  tersebut, karena  dianggap  mampu untuk merepresentasikan bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa:  individu,  organisasi,  industri atau  perspektif  yang  lain.  Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji  hipotesis  atau  menjawab pertanyaan  yang  berkaitan  dengan current  status  dari  subjek  yang diteliti. Tipe penelitian ini  umumnya berkaitan  dengan  opini  (individu, kelompok  atau  organisasi),  kejadian atau prosedur.
Populasi adalah wilayah generalisasi  yang  terdiri  dari  objek atau  subjek  yang  akan  menjadi kuantitas  dan  karakteristik  tertentu yang  ditetapkan  oleh  penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono  (2002:43).  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  pengelola  unit kerja  atau  pejabat  struktural  dan aparat  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan  laporan  keuangan  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kota  Makassar.  Jumlah SKPD di kota Makassar sebanyak 50
SKPD  yang  terdiri  dari  19  Dinas,  8
Badan,  2  Kantor,  2  sekertariat,  7 Perusahaan Daerah, RSUD, Inspektorat, dan 14 kecamatan.
Metode pengumpulan data menggunakan  kuesioner  dari  sumber primer,  yaitu  sumber  data  yang langsung  memberikan  data  pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan,    dapat    dipercaya,    obyektif dan    dapat    dijadikan    landasan dalam  proses  analisis.  Prosedur pengumpulan  tersebut  digunakan untuk memperoleh informasi mengenai  variabel  penelitian  yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian  internal,  kemampuan manajemen  serta  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan  cara  penyebaran  langsung kepada  sampel  penelitian  yaitu pejabat  struktural  dan  aparat  yang melaksanakan  fungsi  akuntansi  atau tata  usaha  keuangan  pada  Satuan
Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kota Makassar.
Jenis instrument penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang digunakan untuk memperoleh informasi  dari  responden  dalam  arti tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia  ketahui.  Kemudian  data  diukur dengan  menggunakan  skala  Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur  sikap  dengan  menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala ini umumnya  mengggunakan  lima angka  penilaian,  yaitu:  (1)  sangat setuju,  (2)  setuju,  (3)  tidak  pasti atau  netral,  (4)  tidak  setuju,  (5) sangat  tidak  setuju.  Jenis  data penelitian  ini  berupa    data    primer
dan data sekunder. Data primer  yaitu data  penelitian  yang  diperoleh atau dikumpulkan  langsung  dari  sumber asli (tanpa perantara) berupa jawaban atas kuesioner yang
dibagikan  kepada  responden  pada objek  penelitian  sedangkan  data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh  atau  dikumpulkan  melalui perantara  pihak  ketiga  berupa  daftar referensi  studi  pustaka,  website pemerintah,  dokumen  perundang- undangan dan lain-lain.
Uji Hipotesis
1. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui  apakah  variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan  yang  digunakan  adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan  lebih  besar  daripada nilai  F menurut tabel maka hipotesis alternatif,  yang  menyatakan  bahwa semua  variabel  independen  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui  apakah  variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak
terhadap  variabel  dependen.  Derajat
Model Summary Mode l R R Square Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate 1 ,792 a ,628 ,613 2,831 a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
signifikansi  yang  digunakan  adalah 0,05.  Apabila  nilai  signifikan  lebih kecil  dari  derajat  kepercayaan  maka kita  menerima  hipotesis  alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel  independen  secara  parsial mempengaruhi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Uji  Validitas  adalah  prosedur untuk  memastikan  apakah  kuesioner yang  akan  dipakai  untuk  mengukur variabel  penelitian  valid  atau  tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid  jika pernyataan  pada  kuesioner  mampu untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang diukur  oleh  kuesioner  tersebut. Untuk  mengetahui item pernyataan itu  valid  dengan  melihat  nilai Corrected  Item  Total  Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r  hitung  >  dari  r  tabel  maka  dapat dikatakan  valid.  Pada  penelitian  ini terdapat  jumlah  sampel  (n)  =  81 responden  dan  besarnya  df  dapat dihitung 81 – 2 = 79 dengan df = 79 dan  alpha  =  0,05  didapat  r  tabel  = 0,218  (sumber:  lampiran  tabel  15, Ghozali, 2013). Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,218.
Konsep    reliabilitas    dapat dipahami  melalui  ide  dasar  konsep tersebut  yaitu  konsistensi.  Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur  reliabilitas  data  adalah bagaimana  konsistensi  data  yang dikumpulkan. Pengukuran
reliabilitas  menggunakan    indeks numerik    yang    disebut    dengan
koefisien.  Konsep  reliabilitas  dapat diukur  melalui  tiga  pendekatan  yaitu koefisisen stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi  internal.  Uji  reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan  indikator    dari    variabel. Suatu  kuesioner  dikatakan reliabel jika    jawaban    dari  responden    itu stabil    dari    waktu    ke    waktu. Kriteria    suatu  instrumen    penelitian dikatakan    realibel    jika    dengan menggunakan  uji  statistik Cronbach Alpha (α),    koefisien  realibilitas  > 0,60.
Berdasarkan tabel diatas nilai
R adalah  0,792  menurut  pedoman interpretasi  koefisien  korelasi,  angka ini termasuk kedalam kategori korelasi  berpengaruh  kuat  karena berada  pada  interval  0,60  –  0,799. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan  intern,  kualitas  sumber daya  manusia,  dan  penerapan  akrual basis  mempunyai  pengaruh  yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien deteminasi  diatas,  nilai  R 2 ( Adjusted R  Square) dari  model  regresi digunakan untuk mengetahui seberapa  besar  kemampuan  variabel bebas ( independent ) dalam menerangkan variabel terikat ( dependent ). Dari tabel diatas diketahui  bahwa  nilai  R 2 sebesar 0,613,  hal  ini  berarti  bahwa  61,3% yang  menunjukkan  bahwa  kualitas laporan  keuangan  dipengaruhi  oleh variabel  pengawasan  intern,  kualitas sumber daya manusia, dan
penerapan  akrual  basis.  Sisanya sebesar  38,7%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  belum  diteliti dalam penelitian ini.
Uji  statistik  F  pada  dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen  atau  terikat.  Uji  ini  juga berarti bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel
dependen.
Berikut  adalah  tabel  hasil pengujian secara simultan:
Pengujian  signifikan  bertujuan untuk mengetahui signifikansi
korelasi    pengawasan  intern  (X1), kualitas  sumber  daya  manusia  (X2), dan  penerapan  akrual  basis  (X3), secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah  (Y)  studi  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Kota Makassar. Uji signifikansi dilakukan dengan
menggunakan  uji  F.  Berdasarkan
hasil  uji  F  diperoleh  nilai  F hitung
sebesar  43,283  sedangkan  F tabel sebesar  2,07.  Dapat  diketahui  bahwa F hitung (42,283)  >  F tabel (2,07)  jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji  juga  diperoleh  nilai  P  value sebesar  0,000 b lebih  kecil  dari  0,05. Kesimpulannya  berarti  bahwa  secara simultan,  pengawasan  intern  (X1), kualitas  sumber  daya  manusia  (X2), dan  penerapan  akrual  basis  (X3) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah (Y) di SKPD kota Makassar.
Berdasarkan tabel  4.21 diatas dapat  dianalisis  model  estimasi sebagai berikut:
Y = 5,998 + 0,311 X 1 + 0,424 X 2 + 0,818 X 3 + e…(1)
Keterangan :
Y    =  Kualitas  Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah X1 = Pengawasan Intern
Coefficients a
Model Unstandardize d Coefficients Standar dized Coeffici ents t Sig. B Std. Erro r Beta 1  (Const ant) 5,998 4,66 3 1,286 ,202 Penga wasan Intern ,311  ,146 ,184  2,136 ,036 Kualita s SDM ,424  ,112 ,375  3,774 ,000 Penera pan Akrual Basis ,818  ,238 ,353  3,434 ,001 a. Dependent Variable: Y
ANOVA a Model Sum of Square s df Mean Squar e F Sig. 1  Regr essio n 1040,5 26 3 346,8 42 43, 283 ,00 0 b Resi dual 617,02 9 77  8,013 Tota l 1657,5 56 80 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
X2 =  Kualitas  Sumber  Daya Manusia X3 =  Penerapan  Akrual Basis a = Konstanta b1, b2, b3 = Koefisien regresi e = Standar error Dari  persamaan  di  atas  dapat dijelaskan bahwa : 1) Nilai  konstanta  sebesar  5,998 mengindikasikan bahwa jika variabel  independen  (pengawasan intern,  kualitas  sumber  daya manusia  dan  penerapan  akrual basis)  adalah  nol  maka  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 5,998. 2) Koefisien regresi variabel pengawasan  intern  (X 1 )  sebesar 0,311  mengindikasikan  bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel  pengawasan  intern  akan meningkatkan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,311.
3) Koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia (X 2 ) sebesar
0,424  mengindikasikan  bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel  kualitas  sumber  daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,424. 4) Koefisien regresi variabel penerapan akrual basis (X 3 ) sebesar  0,818  mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel  penerapan  akrual  basis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,818.
Pembahasan
Penelitian  mengenai  hal-hal apa  saja  yang  memengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang  melibatkan  pengaruh  variabel bebas  (pengawasan  intern,  kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis) terhadap variabel independen (kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah),  dapat dibuat pembahasan sebagai berikut: 1. Pengaruh  Pengawasan  intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis pertama yang diajukan  pada  penelitian  ini  adalah bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya,  dengan  pengawasan  interrn yang optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan,  pengawasan  intern berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menujukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan pengawasan  intern  yang  optimal maka  akan  berimplikasi  terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan  intern  telah  memenuhi fungsinya  dalam  hal  memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan  terhadap  hukum  dan perundang-undangan  dan  efektifitas dan efisiensi operasi. Hasil penelitian ini  mendukung  hasil  penelitian sebelumnya  yaitu  Ponamon  (2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan intern
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah kota Manado. Pengawasan intern juga menjadi  salah  satu  faktor  signifikan yang memengaruhi laporan keuangan pemerintah  daerah  sejalan  dengan temuan  BPK-RI  atas  kurangnya pengawasan intern yang mengindikasikan terjadinya kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga  BPK  memberikan  opini Tidak  Wajar  (TW)  bahkan  Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP)  atas sebagian  besar  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/daerah di Indonesia. Untuk  LKPD  kota  Makassar,  BPK
memberikan opini WDP selama lima tahun  berturut-turut  (2009-2014).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pengawasan  intern  di  pemerintahan daerah kota Makassar bisa dikategorikan  cukup  baik  walaupun belum  biasa  dikatakan  baik  sekali karena  belum  mendapat  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semakin pengawasan intern pemerintah daerah maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menjaga  integritas  data  yang dimiliki  agar  tetap  akurat,  konsisten dan    mencerminkan  kualitas  data merupakan  tanggung  jawab  suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian internal terhadap
entitasnya tersebut. Selain itu, Ketepatan  input  dan  posting  data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar  dalam  menjamin  kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi.  Adanya  sistem  otorisasi
dan  pembatasan  akses  terhadap segala  bentuk  pemrosesan  transaksi oleh  pihak  yang  berwenang  akan menjamin  data  keuangan  dalam suatu organisasi tetap aman. Dilaksanakannya  perumusan  dalam penyusunan  kebijakan  yang  sehat tentang  pengawasan  intern  sangat diperlukan sebagai pendukung penerapan  pengawasan  intern  dalam suatu  organisasi.  Pada  akhirnya, setiap  alat  ukur  dari  pengawasan intern  yang  dilaksanakan  secara optimal  akan  berimplikasi  pada peningkatan kualitas penyajian laporan  pertanggungjawaban    suatu entitas  yang  dalam  hal  ini  pada
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
(SKPD) kota Makassar.
2. Pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah Hipotesis  kedua  yang  diajukan pada  penelitian  ini  adalah  bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya,  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  di  bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi  posisi  atau  jabatan  disebuah instansi  pemerintahan  maka  akan meningkatkan  kualitas  pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis
menunjukkan,  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil ini  menujukkan  bahwa  responden pada  umumnya  menyadari  bahwa sumber daya manusia  yang memiliki kompetensi dalam mengisi posisi dan jabatan  pada  bidang  pengelolaan keuangan  suatu  instansi,  maka  akan
berimplikasi  terhadap  peningkatan kualitas  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  dihasilkan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Sukmaningrum  (2013)  ,  Novitasari (2014)  dan  Sinarwati  et  all  (2014). Hasil penelitian mereka mennyatakan  bahwa  kualitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  di  bidang keahliannya  masing-masing  akan dapat  menjalankan  peranan  dan fungsinya dalam merencanakan, melaksanakan,  dan  mengendalikan kegiatan  suatu  organisasi  dengan baik guna mencapai tujuan organisasi  kedepannya.  Kompetensi sumber daya manusia dapat
dijadikan  sebagai  indikator  serta  alat ukur  suatu  pemerintahan  dalam menilai  seberapa  efektif  dan  efisien pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  oleh sumber  daya  manusia  dalam  hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia  yang  memiliki  kompetensi khususnya  dibidang  akuntansi  atau keuangan  akan  dapat  mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas  sehingga  meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah. Sumber  daya  manusia  yang memiliki kecakapan dan keterampilan  dalam  menganalisis transaksi  dan  mengolah  laporan keuangan  dengan  berpedoman  pada Sistem Akuntansi Pemerintahan
(SAP)  akan  mampu  menyajikan laporan  keuangan  yang  memenuhi
karakteristik kualitatif (relevan,
andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami).  Selain  itu,  uraian  tugas dan  wewenang  pegawai  (sumber daya  manusia)  yang  jelas  akan mendorong penyelesaian tugas secara  optimal  dan  tepat  waktu. Keikutsertaan pegawai dalam sebuah pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat) pegawai mengenai pengelolaan keuangan  daerah  akan  membantu dalam  penyelesaian  tugas  sehari-hari dan  membantu  dalam  memahami peraturan-peraturan  baru  mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian jika telah memenuhi unsur kualitatif (kompetensi)  dan kuantitas (jumlah) yang memadai maka akan berdampak pada peningkatan kualitas  dalam  penyajian  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  kota Makassar 3. Pengaruh Penerapan Akrual Basis  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah
Hipotesis  ketiga  yang  diajukan pada  penelitian  ini  adalah  bahwa penerapan  akrual  basis  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Artinya  dengan menerapkan  basis  akrual  setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat  di  kota  Makassar,  maka akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  variable yang berpengaruh signifikan dikarenakan standar akuntansi berbasis  akrual  merupakan  standar yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dibandingkan  standar  yang  lama.
Berdasarkan hasil uji analisis
deskriptif  penelitian  ini,  sebagian besar responden sepakat untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai  hasil  kerja  yang  baik dengan  pembangunan  SAP  sebagai sarana  mendukung  optimasi  bidang tugas  pemerintahan  daerah.  Hal  ini menunjukkan  dengan  menggunakan
SAP yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dalam penelitin ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Christanti  (2015) yang  menemukan  bahwa  akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintahan  Provinsi  Jawa  Barat. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah melakukan ketentuan, menyelenggarakan  akuntansi  dan pelaporan  keuangan  dengan  baik sehingga mampu meningkatkan keterandalan laporan keuangan.
Meskipun  dari  pengamatan  peniliti ternyata  di  beberapa  SKPD  yang terdapat  di  kota  Makassar  masih banyak pegawai yang belum mengerti  bahkan  tidak  mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual namun seharusnya dengan keterbatasan pengetahuan para pegawai tentang SAP berbasis akrual, para pegawai harus diberikan pelatihan terhadap pelaporan keuangan  lebih  sering  lagi.  Agar semua pegawai memperoleh pengetahuan yang lebih tentang SAP berbasis akrual dan dapat menjalankan  tugas  mereka  dengan baik. Sehingga, menghasilkan kualitas
laporan keuangan
pemerintah daerah yang baik terkhusus  pada  pemerintah  kota Makassar.

## KESIMPULAN
Penelitian ini memiliki tujuan untuk  mengetahui  pengaruh  tiga variabel independen yaitu
pengawasan  intern,  kualitas  sumber daya  manusia,  dan  penerapan  akrual basis  terhadap  variabel  dependen yaitu  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  pada  data  yang dikumpulkan  dan  pengujian  yang telah  dilakukan  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan  intern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal  ini berarti bahwa kegiatan pengawasan internal  telah  dilakukan  pada SKPD Pemerintah Kota Makassar, sehingga dengan diterapkannya  pengawasan  intern secara  efektif  dan  efisien  dapat meningkatkan kulitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar. 2. Kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal ini  berarti  bahwa  sumber  daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menjalankan peranan dan fungsinya  dalam  merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan  kegiatan  suatu organisasi  dengan  baik  guna mencapai tujuan, yakni meningkatnya  kualitas  laporan
keuangan pemerintah daerah Kota
Makassar.
3. Penerapan akrual basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah,  Hal ini berarti bahwa dengan menerapkan  basis  akrual  setiap Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah yang  terdapat  di  kota  Makassar, maka  akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan  pengawasan  intern yang  efektif  dan  efisien,  sumber daya  manusia  yang  memiliki kompetensi  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  serta  penerapan akrual  basis  yang  baik  akan mampu  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. H.R., 2005. Dasar-dasar Ekonomi  Wilayah .  Jakarta: Graha Ilmu.
Bastian,  Indra,  2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi  III,  Jakarta: Erlangga. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah http://makassar.bpk.go.id/?p= 9136 ( 24 Agustus) Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia, Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester I  Tahun  2014 .  Jakarta,  Mei
2015. www.bpk.go.id (20
Agustus 2015) Cristianti,  Dianne  Natalie,  Pengaruh Akuntansi  Berbasis  Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan  Keuangan,  (studi pada  Biro  Keuangan  Setda Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat) 2014. COSO. Internal  Control-Integrated Framework . 1992. www.coso.org (25  Agustus 2015). Damayanti, Ayu, Ratna. 2013. Akuntansi Akrual Dan Penerapannya Di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan Halim,  Abdul. Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan
Daerah .  Edisi  Revisi;  Jakarta:
Salemba Empat, 2007. Huda,  Ni’matul. Pengawasan  Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2007. Ihsanti, Emilda, Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya Manusia dan Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah ( studi empiris pada skpd kab.
lima puluh kota ) 2014 Indriasari,  Desi.  2008.  Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Irawan,  Surya,  Arif.  2013. Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis  Akrual  (APBA)  atas Entitas  Pelaporan  Keuangan Pemerintah. Keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 terntang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)”. Keputusan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor 308/Kmk.012/  2002  Tentang Komite  Standar  Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah”. Kiswara, Endang, 2011, Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan InformasiAkuntansi  Menurut Sfac  No.  2  Dalam  Penyajian Laporan Keuangan DenganMetode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan  Berbeda. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang. Kusuma, Yudha, Indra. 2013. Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan  Akuntansi  Akrual pada Pemerintah . Mardiasmo,  “Elaborasi  Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah”. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia Vol. 6 No. 1 (Juli 2002) .
Mardiasmo,  2009. Akuntansi  Sektor
Publik .  Yogyakarta:  Penerbit ANDI.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis  Perekonomian  Daerah.
Jurnal  Otonomi  Daerah  1 (4): 1-14.
Mulyadi.  2000. Akuntansi  Biaya Edisi  5. Yogyakarta:  Aditya Media. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. _________  Nomor  59  Tahun  2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nommor  13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah __________  Nomor  60  Tahun  2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”.
__________  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan”.
Permadi,  Angga  Dwi,  Pengaruh Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  terhadap
Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada  Dinas  Bina  Marga Provinsi Jawa Barat) 2013 Sari, Novita, Lusi. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia  dan  peran  auditor internal  Pemerintah terhadap kualitas  laporan  keuangan Pemerintah daerah (studi
empiris  pada  satuan  kerja perangkat  daerah  kabupaten
kerinci) 2014.
Sekaran,  Uma. Research  Methods For Business: A Skill Building Aproach . New York-USA:  John  Wiley  and Sons, Inc, 2003. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D .  Bandung:  Alfabeta, 2009.
Sujarweni,  V.W.  2014,  SPSS  Untuk
Penelitian, Pustaka Baru:
Jakarta
Supomo,  B.  Dan  N.  Indriantoro,
2014, Metodologi  Penelitian Bisnis:  Untuk  Akuntansi  dan Manajemen . Penerbit BPFE,Yogyakarta. Sukmaningrum,  Tantriani.  “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”. Jurnal  Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang (2012) . Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara.
___________Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
___________Nomor  15  Tahun  2006 tentang Badan  Pemeriksa
Keuangan.