## Sanksi Pidana Pembinaan di  Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
Ajeng Nur Fadila ajeng.nur.fadila-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Ratio legis of article 74 juvenile justice system act is only judges have freedom to give the best decisions for child. So the public prosecutors and social counselor  do not have authority to determine the place to coaching the child, but only provide recommendations to the judges.Ratio decidendi of court judgment relating to criminal sanctions coaching outside the institution of child is in every decision the judge has a variety of legal considerations obtained from legal facts in court both from the public prosecutor as well as from the social counselor as well as the child's statement. However although, judges also considers the non- juridical aspects including factors that are likely to hinder or complicate the child while undergoing criminal coaching outside the institution so as not to occur  in child. So the important points of each determination of the place of coaching outside the institution basically still pay attention to the best interests of the child and consider non-juridical aspects that exist according to the conditions and needs of the child.
Keywords: Criminal Sanctions Coaching Outside The Institution;
Juvenile Justice System; The Child In Conflict With The Law.

## Abstrak
Ratio legis Pasal 74 Undang-Undang SPPA adalah hanya hakim saja yang memiliki kebebasan dalam memberikan putusan yang terbaik bagi anak dalam kaitannya tempat pembinaan di luar lembaga. Sehingga bukan penuntut umum maupun pembimbing kemasyarakatan yang menentukan tempat pembinaanya melainkan kedua lembaga tersebut hanya sebatas memberikan pilihan atau rekomendasi agar dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Ratio decidendi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan putusan pembinaan di luar lembaga adalah dalam setiap putusan hakim memiliki berbagai macam pertimbangan hukum yang diperoleh dari fakta hukum dipersidangan baik dari penuntut umum maupun dari pembimbing kemasyarakatan serta keterangan Anak. Namun disisi lain hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridisnya meliputi faktor-faktor yang dimungkinkan dapat menghambat atau mempersulit Anak semasa menjalani pidana pembinaan di luar lembaga agar tidak terjadi pada Anak. Sehingga poin penting dari setiap penentuan tempat pembinaan di luar lembaga pada dasarnya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mempertimbangkan aspek non yuridis yang ada sesuai kondisi dan kebutuhan Anak.
Kata Kunci: Sanksi Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga; Sistem Peradilan Pidana Anak; Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 797-820
How to cite: Ajeng Nur Fadila‘Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35240
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 798 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...

## Pendahuluan
Pengertian Anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan walaupun sejak Anak berada dalam kandungan.
Beberapa  pengaturan tentang Anak tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap kedudukan Anak sebagai subjek hukum terutama jika Anak melakukan tindak pidana. 1 Hendak dibawa kemanakah Anak yang melakukan tindak pidana, apakah dapat dengan mudah dijatuhi pidana seperti hal nya orang dewasa atau terdapat mekanisme khusus yang menjadikan Anak memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa terutama dalam hal perlakuannya.
Dalam hal ini negara telah memberikan bentuk perhatiannya kepada Anak yang melakukan tindak pidana  dengan wujud dibentuknya peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Di dalam Undang-Undang SPPA sangat jelas bahwa negara telah mengatur bagaimana harus memperlakukan Anak yang melakukan tindak pidana hal ini sejalan dengan maksud dari Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) yang merupakan proses menyeluruh terkait penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tingkat kepolisian atau pada tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling ditekankan dalam Undang-Undang ini adalah adanya pengaturan tegas terkait Keadilan Restoratif dan Diversi yang
1 Harrys  Pratama Teguh, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Andi Offset 2018).[1].
ditujukan guna sebisa mungkin menjauhkan Anak dari proses peradilan dan menghindari Anak memperoleh label atau stigma negatif dari masyarakat.
Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang SPPA dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang meliputi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Anaka Saksi tindak pidana, dan Anak Korban tindak pidana hal tersebut bertujuan untuk menghindari pandangan yang buruk dari masyarakat akibat dari adanya proses peradilan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum  diartikan  dalam  Pasal  1  angka  3  yang  memberikan  definisi  mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya batas usia Anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah ketika Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bermula dari ide-ide filososfis yang menjadi landasan pembuat Undang-Undang dalam merubah ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana Anak dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kini telah menjadi Undang- Undang SPPA yaitu : 2
1.  Pembuat Undang-Undang sangat mempertimbangkan bahwa pada usia tersebut merupakan fase memasuki usia remaja yang mana masih memasuki masa peralihan dari masa kekanakan menuju masa remaja serta masa untuk tumbuh kembang baik secara psikologis maupun fisiknya sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya;
2.  Dalam Undang-Undang SPPA sangat mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi karena sangat sesuai untuk digunakan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana Anak demi tercapainya tujuan dari pendekatan Keadilan Restoratif tersebut;
3.  Pertimbangan untuk menjauhkan Anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma negatif akibat dari adanya proses peradilan;
4.  Batas usia menentukan proses apa yang akan dijalani oleh Anak, apakah dikenakan tindakan bagi Anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun atau dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang berusia diatas 14 tahun;
5.  Status perkawinan tidak menjadi alasan pengubah status seseorang yang usianya masih dibawah umur, sebab status Anak yang melakukan tindak pidana tidak
2 Asri Lestari Rahmatha et al., ‘Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia’ (2014) Jurnal Hukum.[9].

## 800 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
dibatasi oleh perkawinan apabila Anak telah melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun namun lebih kepada waktu kapan Anak melakukan tindak pidana tersebut.
Setiap Anak yang melakukan tindak pidana pasti memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, misalnya karena usia, latar belakang lingkungan, intelegensia, jenis kelamin, maupun latarbelakang perekonomian keluarganya. Beberapa faktor tersebutlah mampu menyebabkan Anak dapat berhadapan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya karena kurangnya pengawasan dan didikan orang tua. Apabila telah masuk ke lingkup peradilan tentu konsekuensinya harud berhadapan dengan sanksi pidana yang terdiri dari bermacam-macam bentuk menurut peraturan perundang-undangan yang mana dalam penjatuhannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari  hakim.
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang SPPA sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak terbagi menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat yang didalamnya terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Kemudian pidana pokok lainnya dapat berupa pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga serta pidana penjara. Sedangkan mengenai pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau bahkan melakukan pemenuhan kewajiban adat. Apabila Anak dikenakan hukuman pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja oleh Anak. Serta dalam pengenaan setiap sanksi pidana tersebut tidak boleh melanggar hak-hak Anak dan juga  martabatnya. Sanksi pidana yang ada dalam Pasal 71 tersebut beberapa memang telah dijelaskan satu per satu bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan ketentuan mengenai bagaimana seharusnya hakim dalam menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap  Anak.
Disamping itu lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana Anak juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang SPPA seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Poin menarik dalam pembahasan penelitian ini  terkait sanksi pidana pembinaan
di luar lembaga adalah mengenai dasar dibentuknya rumusan Pasal 74 Undang- Undang SPPA serta bagaimana pertimbangan dalam putusan pengadilan terkait penjatuhan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga. Karena di dalam Undang- Undang SPPA sendiri hanya memberikan penjelasan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 saja yang berkaitan dengan pembinaan di luar lembaga dan hanya disebutkan secara implisit terkait bentuk pembinaannya seperti apa.
Lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pembinaan di luar lembaga dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa akan ditentukan dalam putusan hakim yang berarti menjadi kebebasan hakim dalam memberikan putusan terkait penentuan lembaga mana yang diberi kewenangan untuk membina Anak.
Ketentuan tersebut tidak serta merta dibuat tanpa dasar-dasar tertentu melainkan pembuat undang-undang tentu memiliki ratio legis terkait adanya rumusan Pasal 74 Undang-Undang SPPA tentang mengapa tempat pembinaan ditentukan dalam putusannya. Selain itu lembaga seperti apa yang dapat dijadikan tempat pembinaan di luar lembaga oleh hakim. Dalam  Pasal 75 Undang-Undang SPPA  menyebutkan bahwa:
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a.  mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b.  mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c.  mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
Dalam Pasal tersebut muncul suatu permasalahan yang ditunjukkan dari adanya ketidakkonsistenan pembuat undang-undang dalam menentukan bentuk pembinaannya. Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan terkait tempat pendidikan dan pembinaan sedangkan dalam Pasal 75 Undang-Undang SPPA

## 802 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
menyebutkan pembinaan dan penyuluhan sebagai bentuk program yang dilakukan ketika Anak melakukan pembinaan di luar lembaga dan dalam kedua rumusan pasal tersebut masih kurang jelas wujud nyata kegiatan pembinaan yang dimaksud seperti apa. Selain itu rumusan pasal tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa pasal tersebut memberikan kekhususan terhadap Anak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat dikenakan binaan berupa pembinaan di luar lembaga. Padahal sejatinya masih banyak tindak pidana lain diluar narkotika yang sering kali dilakukan oleh Anak dan harusnya juga dapat diberi sanksi pidana pembinaan di luar lembaga untuk menghindari adanya labeling dari masyarakat.
Pada kenyataannya masih jarang sekali putusan perkara pidana Anak yang memberikan putusan pembinaan di luar lembaga terhadap Anak. Meskipun terdapat beberapa putusan yang memberikan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga seperti Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Liw, Putusan Nomor: 9/Pid. Sus.An /2017/PN.Png dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Png,  namun lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pembinaan pun berbeda-beda bergantung pada bagaimana kondisi Anak dan apa yang harus dipulihkan dalam diri Anak sesuai kebutuhannya sebagai upaya pemulihan Anak.
Persoalan tersebut sangat menarik apabila digali lebih dalam lagi mengingat tempat pembinaan di luar lembaga memang hanya dijatuhkan dalam putusannya berdasarkan pertimbangan hakim dan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim dalam memutus perkara. Dalam  Undang-Undang SPPA pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut lagi terkait sanksi pidana pembinaan di luar lembaga selain apa yang ada dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang SPPA.  Sehingga yang perlu digali pada penelitian skripsi ini adalah terutama terkait apa ratio legis terkait ketentuan mengenai sanksi pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak sebagaimana yang ada dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA. Serta diperlukan analisis terkait apa ratio decidendi pada setiap putusan pengadilan dalam menentukan tempat pembinaan yang tepat bagi Anak dalam putusannya. Oleh karena itu berdasarkan alur pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya maka timbul suatu isu hukum mengenai apa ratio legis Pasal 74 Undang-Undang SPPA terkait sanksi
pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak dan apa ratio decidendi putusan pengadilan terkait sanksi pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak.

## Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Undang-Undang SPPA
Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebenarnya masih banyak memunculkan masalah-masalah baru. Terlebih disamping harus menimbulkan tekanan pada Anak saat menjalani proses pemeriksaan hingga penjatuhan putusan pengadilan Anak yang sanksi pidananya masih tidak sesuai dengan pengertian dan penjelasan pemidanaan bagi Anak. Selain menimbulkan tekanan psikis dan segala dampak yang kurang baik bagi Anak, kesalahan dalam menjatuhkan sanksi pidana ini berarti mengabaikan aturan pemidanaan Anak yang seharusnya sebagai jalan keluar terakhir atau ultimum remedium / the last resort principal yang menjelaskan bahwa penjatuhannya hanya untuk waktu singkat. 3
Ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak harus dimaknai sebagai upaya terakhir apabila jenis sanksi pidana lain tidak mampu atau tidak mempan dalam menghukum Anak pelaku tindak pidana oleh karena itu penggunaannya haruslah dibatasi. 4 Oleh karena itu sanksi pidana Anak dapat digunakan apabila alternatif pilihan sanksi lainnya memang tidak dapat diterapkan dan penggunaan sanksi pidana tentu harus menjadi jalan terakhir setelah menempuh upaya perdata dan administratif. 5 Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Anak terbagi menjadi dua jenis sanksi. Sanksi pertama diperuntukkan bagi Anak pelaku tindak pidana yang usianya masih dibawah 14 tahun yakni Anak hanya dapat dikenakan dengan sanksi berupa tindakan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang SPPA yaitu berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
3 Afni Zahra dan RB. Sularto, ‘Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika’ (2017) 13 Jurnal Law Reform.[3].
4 ibid. [2].
5 Astrid Ayu Pravitria, ‘Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak’ (2018) 1 Media Iuris.[2].

## Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, pencabutan akibat tindak pidana. 6
Sedangkan jenis sanksi yang kedua yaitu berupa sanksi pidana yang diperuntukkan bagi Anak yang berusia 15 tahun keatas. 7 Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang SPPA sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak adalah meliputi pidana pokok bagi Anak yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terbagi lagi menjadi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Kemudian pidana pokok selanjutnya terdapat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Terdapat pula pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Sanksi pidana pilihan pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA yaitu sanksi pidana peringatan. Jenis sanksi pidana peringatan ini merupakan sanksi baru yang dapat diterapkan terhadap Anak. 8
Sanksi pidana peringatan diletakkan pada urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang kemudian diikuti dengan jenis sanksi pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan serta sanksi pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir pidana penjara. 9
Penempatan sanksi pidana penjara pada urutan terakhir yaitu bertujuan untuk mencapai esensi dari Undang-Undang SPPA sendiri yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap Anak agar memperoleh sanksi yang benar-benar proporsional. 10 Penjatuhan sanksi terhadap Anak bukan semata-mata agar memberikan suatu penghukuman supaya Anak jera namun juga tetap harus memperhatikan dampaknya dimasa mendatang sehingga diberikan beberapa alternatif sanksi pidana lain yang dapat diterapkan terhadap Anak disamping adanya jenis sanksi pidana penjara.
6 Harrys Pratama Teguh, Op.Cit. [32]. 7 ibid. 8 Muhammad  Khadafi  Azwar,  ‘Analisis  Sanksi  Pidana  Peringatan  Terhadap  Anak  Yang Melakukan Tindak Pidana’ (2018)  6 Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana.[7].
9 ibid. 10 ibid.
Disamping adanya sanksi pidana peringatan dan sanksi pidana penjara, terdapat sanksi pidana dengan syarat yang pada dasarnya ketentuan sanksi pidana dengan syarat yang ada di dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang SPPA ini sudah pernah dikenal di dalam KUHP. Dalam perkembangannya aturan mengenai pidana dengan syarat dalam KUHP telah diatur didalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f pada tahun 1926 (S.1926-251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksananya (S.1926-487) tentang pidana bersyarat ( voorwaardelijke veroordeling ). 11
Pidana dengan syarat di dalam Undang-Undang SPPA dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam ketentuan mengenai pidana dengan syarat terdapat ketentuan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum pidana dengan syarat adalah Anak diwajibkan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan masa pidana dengan syaratnya. Sedangkan untuk syarat khusus adalah Anak diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
Dalam hal pidana dengan syarat jangka waktu masa pidananya paling lama yakni selama 3 (tiga) tahun dan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Anak tetap diwajibkan untuk mengikuti kegiatan wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun demi memenuhi kebutuhannya dibidang pendidikan. Serta dalam menjalankan pidana dengan syarat ini penuntut umum yang melakukan pengawasan sementara pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan supaya Anak tetap menepati persyaratan yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.
Pelaksanaan pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan beberapa alternatif pemidanaan yaitu melaksanakan pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat atau pengawasan. Keseluruhan sanksi pidana dengan syarat tersebut ditentukan  oleh  Hakim  dengan  mempertimbangkan  kondisi Anak,  tuntutan  dari penuntut umum dan pendapat pembimbing kemasyarakatan. Sehingga pemilihan sanksinya tentunya tetap disesuaikan dengan kebutuhan Anak dalam hal apa yang

## 806 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
harus diperbaiki dalam diri anak terutama perilaku menyimpangnya sehingga diberi sanksi yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA.
Kemudian disamping sanksi pidana dengan syarat terdapat sanksi pidana pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Lembaga ini terdiri dari balai latihan kerja,  lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh kementrian yang membidangi dalam hal ketenagakerjaan, sosial dan pendidikan. Sanksi pidana pelatihan kerja sendiri dikenakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
Sanksi pidana pokok dalam Undang-Undang SPPA selanjutnya adalah pembinaan di dalam lembaga sebagaimana yang ada dalam Pasal 80 bahwa pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sanksi pidana ini dijatuhkan apabila perbuatan dan keadaan Anak tidak membahayakan masyarakat serta jangka waktu dilaksanakannya paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun apabila terdapat Anak yang telah menjalani ½ dari lamanya masa pembinaan di dalam lembaga dan tidak dikurangi dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Sanksi pidana pokok terakhir dalam Undang-Undang SPPA yaitu pidana penjara sebagai sanksi yang paling dihindari oleh para penegak hukum dalam memberikannya dengan mempertimbangkan segala hal untuk kepentingan Anak. Didalam sanksi pidana penjara ini ketentuan minimum khusus tidak diberlakuan namun  aturan  pidana  penjara  dalam  KUHP  dapat  diberlakukan  terhadap  Anak sepanjang masih mengikuti aturan dalam Undang-Undang SPPA terkait ketentuan pelaksanaannya.
Pidana penjara ini dilakukan didalam LPKA dengan pertimbangan bahwa Anak tidak melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Kemudian pidana penjara dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ dari maksimal ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa. Dalam hal sanksi pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir maka apabila terdapat Anak yang melakukan
tindak pidana yang ancaman pidananya menjalani masa penjara selama seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara tidak serta merta kemudian hakim memberikan sanksi pidana penjara tanpa melihat alternatif upaya lain yang dapat dilakukan sebelumnya, melainkan memberikan pengertian kepada Anak berupa peringatan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum. Selain itu hakim juga memberikan peringatan kepada orang tua/wali nya juga supaya lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada Anak agar menjadi Anak yang berperilaku baik dan sering memberi arahan bahwa terkait perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak sehingga anak dapat membedakan cara bertindak dan bergaul di masyarakat supaya tetap berada didalam lingkungan yang positif.
Kemudian yang paling terakhir dan masih berkaitan dengan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 71 adalah pidana tambahan yaitu berupa melakukan perampasan keuntungan akibat dari suatu pidana atau berupa pemenuhan kewajiban adat. Ciri khas dari pidana tambahan dalam Undang-Undang SPPA adalah pidana tambahan tidak mungkin dapat dijatuhkan sebagai pidana yang berdiri sendiri melainkan harus menyertai pidana pokok. Pidana tambahan yang akan dijatuhkan oleh hakim baru dapat dijatuhkan ketika dalam undang-undang bersangkutan telah mengatur mengenai pidana tambahan tersebut dan hakim sepenuhnya memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana tambahan atau bahkan memilih untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan.

## Karakteristik  Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak
Pemidanaan pada dasarnya bukan ditujukan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan melainkan untuk membina para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama ataupun bentuk kejahatan lain dan adanya pemidanaan juga dianggap sebagai bentuk upaya preventif yang ditujukan kepada masyarakat supaya tidak meniru atau melakukan kejahatan dalam bentuk apapun.

## 808 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
Apabila pemidanaan dilakukan dalam rangka membalas tindakan yang dilakukan oleh Anak maka tujuan untuk memberikan pembinaan untuk memperbaiki perilaku Anak justru menjadi sekolah kejahatan bagi Anak, karena Anak cenderung mudah meniru hal-hal yang ada disekitarnya terutama jika terpaksa harus mendekam didalam penjara.
Sanksi pidana yang ada didalam Undang-Undang SPPA pada dasarnya secara tidak langsung bertujuan untuk me- recovery perilaku Anak dengan memberikan serangkaian kegiatan-kegiatan penting yang mendidik yang harus dijalankan Anak selama menjalani masa pidananya. Dengan adanya pengalihan kegiatan tersebut maka Anak akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan belajar untuk memahami bahwa apabila berperilaku dalam kehidupan masyarakat haruslah berhati-hati bukan saja untuk melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi kepentingan orang lain dengan tidak melakukan kejahatan atau sesuatu yang membahayakan ketertiban umum.
Salah satu sanksi pidana yang didalamnya memeberikan bentuk kegiatan berupa pendidikan atau serangkaian pembinaan lain yang dilakukan oleh pejabat pembina adalah sanksi  pembinaan di luar lembaga sebagaimana yang ada dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf  b angka 1 Undang-Undang SPPA. Kualifikasi Anak yang dapat dikenakan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga adalah tentu harus memenuhi kriteria tertentu yakni usia Anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun, Anak masih dapat dibina oleh kedua orang tuanya, perbuatan dan keadaan Anak tidak membahayakan masyarakat, serta tindakan yang dilakukan oleh Anak merupakan bentuk kejahatan ringan atau kejahatan yang memerlukan treatment dari lembaga khusus dalam pemulihannya misalnya kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Anak.
Sanksi pidana pembinaan di luar lembaga merupakan salah satu sanksi yang tergolong sebagai sanksi pidana dengan syarat, oleh karena itu anak yang dijatuhi pidana dengan syarat oleh hakim terlebih dahulu harus melihat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Disamping itu Anak yang mendapatkan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga juga harus mengikuti aturan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Dalam menjalani masa pidana
pembinaan diluar lembaga Anak harus mematuhi syarat umum yakni dengan tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian Anak juga harus mematuhi aturan syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
Penjatuhan pidana dengan syarat terhadap Anak terutama pidana pembinaan di luar lembaga jangka waktu masa pidananya tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun. Dengan demikian karena dalam Pasal 73 Ayat (6) tidak menyebutkan pidana dengan syarat yang dimaksud merupakan pidana dengan syarat khusus atau syarat umum maka harus ditafsirkan sebagai masa pidana dengan syarat khusus dengan mengingat masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibanding pidana dengan syarat umum. Sehingga masa pidana dengan syarat umum harus lebih rendah dari 3 (tiga) tahun.
Setelah Anak mendapatkan putusan inkracht dari hakim maka kewenangan pengadilan untuk membina Anak telah selesai. Pada masa Anak menjalani pidananya khususnya pidana dengan syarat Anak tetap diharuskan mengikuti kegiatan wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun. Pada saat Anak telah memperoleh putusan pidana dengan syarat khususnya pidana pembinaan di luar lembaga penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat dominan disamping adanya peran suatu lembaga yang ditunjuk untuk membina Anak. Penuntut umum dalam hal ini berperan untuk mengawasi Anak dalam menjalani masa pidananya sedangkan pembimbing kemasyarakatan berperan dalam memberikan pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan terhadap anak yang telah dijatuhi putusan pengadilan untuk menjalani masa pidana pembinaan di luar lembaga. Oleh karena itu, apabila Anak melanggar aturan terkait syarat khusus maka pembimbing kemasyarakatan berhak mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan paling lama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dijalani Anak.
Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang SPPA penentuan tempat dilakukannya pembinaan di luar lembaga ini ditentukan hakim dalam putusannya dengan bentuk

## 810 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
kegiatan pembinaan sebagaimana yang telah ditentukan daam Pasal 75 Undang- Undang SPPA. Bentuk kegiatan pembinaan di luar lembaga terhadap Anak pada umumnya dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, kemudian dapat juga mengikuti terapi di rumah sakit jiwa apabila kondisi jiwa anak membutuhkan penanganan khusus, atau bahkan mengikuti rehabilitasi atau terapi akibat dari penyalahgunaan obat-obatan seperti narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Namun pada kenyataanya dapat dimungkinkan pemberian sanksi pidana pembinaan di luar lembaga tersebut berbeda dari apa yang ada didalam undang-undang sebab hakim pasti memiliki pertimbangan sendiri dan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari aspek apapun.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimn (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu hakim harus menelusuri lebih dalam terkait permasalahan Anak dan apa yang dibutuhkan Anak dalam rangka pemulihan perilaku diri Anak. Sehingga wajar apabila sering kali putusan yang dijatuhkan hakim sedikit berbeda dari apa yang direkomendasikan karena disamping adanya pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum, hakim juga berhak memberikan pertimbangan lain yang berguna dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak kelak.

## Kebebasan  Hakim  Dalam  Mengimplementasikan  Pasal  74  Undang-Undang SPPA Terkait Sanksi Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak
Ratio legis merupakan suatu argumentasi hukum atau dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi adanya suatu ketentuan yang ada dalam undang- undang. 12 Dalam melakukan argumentasi hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pembentuk undang-undang melakukan beberapa tahapan
12 Nikolaus Budi Arianto Wijaya, ‘Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia’(2009), 29 Justitia et Pax.[13]. dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (2000).[46-47].
terlebih dahulu guna menemukan argumentasi hukum yang sesuai. 13 Ratio legis dari suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan segala aspek baik aspek yuridis maupun non yuridis. Setiap pasal dalam suatu undang-undang pasti memiliki ratio legis nya masing- masing yang sengaja dibuat agar rumusan pasal yang hendak dibentuk memiliki efektivitas dan  tepat sasaran bagi para pihak yang berkepentingan dibidangnya.
Terutama dalam Undang-Undang SPPA yang tentu saja dalam setiap pasal- pasalnya memiliki ratio legis nya sendiri mengingat apabila membicarakan mengenai hal-hal berkaitan dengan Anak merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sehingga pembuat undang-undang perlu berhati-hati dalam merumuskan setiap pasal dalam Undang-Undang SPPA dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa dalam hal hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
Rumusan dalam pasal tersebut memiliki alasan tersendiri dari pembuat undang-undang yang diutarakan dalam Risalah Rapat Tim Perumus Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa penentuan tempat pembinaan di luar lembaga yang ditentukan dalam putusannya dimaksudkan bahwa hanya hakim saja yang memiliki kebebasan dalam memberikan putusan yang terbaik bagi Anak. 14 Sehingga bukan penuntut umum  maupun pembimbing kemasyarakatan yang berhak menentukan tempat pembinaan yang tepat bagi Anak, melainkan hanya memberikan pilihan atau rekomendasi saja kepada hakim agar dapat dipertimbangkan lagi dalam putusannya. Pada dasarnya dalam Undang-
13 Dalam usaha untuk mencari makna dari suatu peraturan, orang mulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal dengan mencari ratio legis. Dari penarikan kepada tingkat yang lebih tinggi ini orang bisa menemukan pengertian yang lebih luas, lebih umum jangkauannya dari yang semula. Pada pengertian dari peringkat yang lebih tinggi dijumpai perumusan yang lebih bersifat padat dan sekaligus mengandung penjelasan mengapa suatu peraturan itu dikeluarkan. Inilah yang disebut ratio legis. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tanpa menemukan ratio legis suatu peraturan kita kurang dapat memahami ar- ah-arah etis dari peraturan tersebut.
14 Risalah Rapat Tim Perumus Pembahasan RUU Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.[64].

## 812 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
Undang SPPA telah memberikan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan ketika Anak mendapat putusan pidana pembinaan di luar lembaga dan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang SPPA.
Bentuk  pembinaan yang dimaksud dapat berupa mengikuti pembinaan di pondok pesantren yang telah ditunjuk oleh hakim,  mengikuti pembinaan di LPKS di wilayah tempat tinggal anak, ataupun mengikuti ketentuan yang ada didalam Pasal 75 yaitu dapat berupa mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau bahkan mengikuti program rehabilitasi karena penyalahgunan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Namun melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Anak tidak serta merta hanya dalam lingkup kejahatan narkotika ataupun kejahatan apapun yang membutuhkan rehabilitasi atau terapi khusus, sehingga wajar saja apabila hakim menentukan bentuk kegiatan pembinaan di luar lembaga sedikit berbeda dengan yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang SPPA.
Penentuan tempat pembinaan dalam putusan hakim tersebut tentu sangat berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam setiap memutus perkara sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan. Adanya kemerdekaan ini sendiri bertujuan untuk menciptakan putusan yang objektif dan imparsial yang tentunya harus mencakup aspek keadilan, kemanfaatan dan kepatutan. 15
Prinsip kebebasan atau kemerdekaan tersebut memiliki makna bahwa hakim tidak boleh terikat oleh siapapun dan apapun serta tidak sedang berada dibawah tekanan atau intervensi siapapun. Sehingga disamping adanya ratio legis perumusan Pasal 74 Undang-Undang SPPA tersebut secara tidak langsung para pembuat undang- undang menghendaki hakim untuk dapat memberikan pertimbangan hukumnya sendiri mengenai penentuan tempat pembinaan Anak agar memperoleh tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Pertimbangan
15 Firman  Floranta Adonara,  ‘Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate ’(2015) 12 Jurnal Konstitusi.[230].
hukum tersebut menjadi penting dalam suatu putusan pengadilan karena atas dasar pertimbangan hukum itulah yang nantinya  akan menentukan bentuk sanksi pidana apakah yang harus dijalani oleh Anak. 16 Pertimbangan hukum juga dapat disebut sebagai ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan yang menjadi dasar sebelum melahirkan suatu putusan. Secara harfiah ratio decidendi (jamak : rationes decidendi )  adalah suatu istilah latin yang diterjemahkan sebagai “alasan untuk keputusan itu”.
Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) yang memberikan definisi mengenai ratio decidendi yaitu  sebuah faktor-faktor sejati yang mencakup faktor materiil dan esensial lain yang dapat mempengaruhi suatu putusan. Faktor materiil menjadi penting bagi hakim dalam memutus suatu perkara karena faktor materiil inilah yang menjadi parameter untuk mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara. Dalam menentukan ratio decidendi hakim perlu melihat terlebih dahulu fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan maupun keterangan langsung dari Anak.
Pada putusan pengadilan pidana Anak seringkali muncul berbagai macam hal yang perlu dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Anak. Pertimbangan hakim yang sering kali digunakan dalam memutus perkara Anak untuk melaksanaakan pidana pembinaan di laur lembaga disamping adanya pertimbangan yang berasal dari fakta-fakta yuridis juga terdapat fakta atau pertimbangan non yuridis. Fakta non yuridis meliputi usia Anak, latar belakang Anak dan keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal Anak, ketersediaan lembaga yang sering kali ditunjuk sebagai lokasi pembinaan, jarak tempat tinggal Anak dengan tempat lembaga pembinaan dan aspek-aspek lain tidak kalah penting dengan aspek yuridis yang menjadi pokok permasalahan. 17
Salah satu yang menjadi penting terkait perlunya ratio decidendi hakim sebelum memutuskan Anak mendapatkan pidana pembinaan di luar lembaga adalah bahwa
16 Muhammad  Musa,  ‘Penalaran  Hakim  Menerapkan  Ajaran  Penyertaan  Dalam  Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri’ (2017), Masalah-Masalah Hukum.[1].
17 Wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, 17 Februari, 2020.

## 814 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
setiap Anak yang melakukan tindak pidana pasti memiliki latarbelakang kehidupan yang berbeda-beda. Tentu akan menjadi sulit ketika tempat pembinaan tersebut oleh pembuat undang-undang telah ditentukan dalam Undang-Undang SPPA yang justru menunjukkan bahwa hukum terkesan seperti hal yang kaku terutama apabila harus diterapkan kepada Anak yang terpaksa harus menjalani sanksi pidana. Sebab banyak hal yang perlu diperhatikan disamping kewajiban anak tetap harus menjalani masa pidananya, seorang hakim harus mempertimbangkan dari sisi rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan juga tuntutan dari penuntut umum.
Selain itu hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah perlu melihat kondisi Anak jika ditempatkan di tempat pembinaan yang notabenya jauh dari jangkauan orang tua Anak maka bukannya memberikan kemudahan bagi Anak dan keluarga justru malah membebani kedua belah pihak. Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan apa resikonya jika ditempatkan pada suatu lembaga yang didalamnya terdapat anak-anak seusia Anak yang harus hidup bersama selama Anak menjalani masa pidananya yang dikhawatirkan Anak akan memperoleh labeling dari teman sebayanya selama menjalani masa pidananya tersebut.
Sehingga memang benar bahwa rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan merupakan hal yang penting namun tidak dapat dipungkiri bahwa hakim berhak memiliki pendapat lain dan juga pertimbangan lain dalam memberikan tempat yang terbaik bagi Anak untuk menjalani masa pidana dengan syarat tersebut. Disamping itu mengingat hakim merupakan ujung tombak pemberi jalan keluar terbaik bagi Anak, maka hakim perlu lebih berhati-hati dalam menempatkan Anak pada lembaga yang digunakan sebagai tempat pembinaan di luar lembaga dengan menggali lebih dalam terkait alasan-asalsan yang dapat mendukung anak pantas untuk dibina di luar lembaga agar tetap tercapai tujuan hukum berupa keadilan kemanfaatan dan kepatutan tanpa mengesampingan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

## Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor : 18/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Liw
Berdasarkan putusan pengadilan nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Liw tersebut Anak Sunan dijatuhi hukuman pidana berupa pembinaan di luar lembaga
sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 74  Undang-Undang  SPPA  yang  menyebutkan  bahwa  Hakim  dapat  menjatuhkan pidana dengan syarat yakni pid  ana pembinaan di luar lembaga, dan dalam hal Hakim  memutuskan  Anak  dibina  di  luar  lembaga,  lembaga  tempat  pendidikan dan  pembinaan  ditentukan  dalam  putusannya.  Pidana  putusan  tersebut  Hakim mengharuskan Anak Sunan untuk mengikuti perawaran / rehabilitasi dan tempat pembinaan tersebut berada di LPKS, UPTD. PKS Insan Berguna yang beralamat di Jalan Raya, Padang Cermin KM. 10, Desa Hurun, Kecamatan Hanura, Kabupaten Pesawaran selama 6 (enam) bulan.
Ratio decidendi dalam  putusan  tersebut  dalam  hal  Hakim  memberi pidana  berupa  pembinaan  di  luar  lembaga  ditempat  tersebut  adalah  Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, mengingat Anak Sunan masih dibawah umur dan berstatus pelajar aktif sehingga masih perlu di didik  dan di bina menjadi anak yang lebih baik serta mengingat anak masih memiliki perjalanan panjang menuju masa depan maka Hakim Anak merasa bahwa hukuman ini juga merupakan bentuk sarana edukasi bagi Anak Sunan supaya kedepannya diharapkan Anak Sunan dapat menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan juga patuh hukum.
Disamping itu pemberian putusan pembinaan di luar lembaga ini tidak terlepas dari peran serta Penuntut Umum dan Bapas yang memberikan rekomendasi tempat pembinaan yang terbaik bagi Anak Sunan.
Sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA terutama terkait ratio legis pembuat Undang- Undang yang menghendaki Hakim lah yang dapat menentukan tempat pembinaan terbaik bagi Anak dalam putusan agar tidak terjadi ketidakpastian pada saat hendak menjalani masa pidananya.

## Pembahasan  Putusan Pengadilan Nomor : 9/Pid.Sus.An/2017/ PN.Png
Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Png yang dijatuhkan  terhadap  Anak  Kumbang  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Ponorogo menjatuhkan pidana dengan syarat berupa mengikuti pembinaan di luar lembaga yakni

## Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
di Pondok Pesantren Islam Terpadu “Ababil” beralamat di Bulu, RT.014/04, Candimulyo, Dolopo Madiun Jawa Timur, selama 2 (dua) Tahun dengan keharusan mengikuti program pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pembina dan Pengasuh, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo selama 6 (enam) bulan.
Ratio decidendi pada putusan pengadilan tersebut terkati pembinaan di luar lembaga adalah disamping merupakan hasil dari rekomendasi Penuntut Umum serta yang paling penting juga pertimbangan dari Bapas. Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Kumbang terjadi karena Anak Kumbang sendiri kurang memperoleh edukasi dan pengawasan terhadap pendidikan seksual sejak dini serta faktor lingkungan juga yang membuat Anak Kumbang justru terlalu bebas dalam mengakses hal-hal baru dari internet sehingga sering kali Anak Kumbang menonton film porno dari hanphone nya lalu membuat Anak Kumbang ingin  memuaskan  hawa  nafsunya  terhadap  orang  lain.  Sehingga  Majelis  Hakim berpendapat untuk memberikan Anak Kumbang sanksi pidana pembinaan di luar lembaga pada pondok pesantren ababil supaya Anak Kumbang menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, memiliki kebiasaan yang positif, memperoleh pengawasan dalam melakukan setiap tindakannya, dan yang terpenting adalah supaya Anak Kumbang dapat melanjutkan pendidikannya mengingat perjalanan Anak Kumbang menuju masa depan masih panjang untuk meraih cita-citanya.
Pada dasarnya dalam memberikan putusan terhadap Anak Kumbang Hakim
Anak dalam menjatuhkan sanksi pidananya tentu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak karena pada dasarnya prinsip pemberian sanksi pidana ini bukan merupakan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang telah Anak Kumbang lakukan melainkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat yang mana hal ini sejalan dengan  prinsip restoratif justice yang ada pada Undang-Undang SPPA. Sehingga Anak Kumbang diharapkan nantinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih patuh hukum. Disamping itu pemberian sanksi ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama maupun bentuk kejahatan lainnya yang tentunya tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan juga merugikan orang lain.
Sehingga putusan pengadilan tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang yang dinyatakan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 74 Undang-Undang SPPA dan juga maksud dari pembuat Undang-Undang agar dalam menentukan tempat pembinaan  hanya  Hakim  yang  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  disamping adanya rekomendasi dari penuntut umum maupun Bapas.

## Pembahasan  Putusan Pengadilan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Png
Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Png yang menyatakan bahwa Anak XXXXX untuk mengikuti pidana pembinaan di luar lembaga di Pondok Pesantren Islam Terpadu “Ababil” selama 2 tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo selama 6 bulan. Pemberian sanksi pidana pembinaan di luar lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang SPPA yakni dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 74 Undang-Undang SPPA khususnya mengenai Pasal 74 Undang-Undang SPPA yang menghendaki Majelis Hakim menentukan tempat pembinaan didalam putusannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ratio decidendi Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tersebut yang mempertimbangkan mengapa Anak XXXXX harus diberikan pembinaan seperti itu karena tindak pidana yang diancamkan kepada Anak XXXXX hukuman penjaranya lebih dari tujuh tahun, kemudian terdapat kekhawatiran terhadap Anak XXXXX untuk mengulangi lagi tindak pidananya, dan dengan ditempatkan pada pondok pesantren tersebut diharapkan Anak XXXXX akan mendapatkan pembinaan dibidang keagamaan serta untuk mengikuti kejar paket C agar pendidikannya tetap berjalan untuk bekal kehidupan dimasa mendatang yang lebih baik.
Pada dasarnya dalam putusan pengadilan tersebut disamping adanya rekomendasi dari penuntut umum dan Litmas Bapas, Majelis Hakim lebih memiliki kemerdekaan untuk menentukan jenis sanksi pidana apa yang patut diterapkan terhadap Anak. Walaupun pada kenyataannya antara putusan akhir dengan apa yang telah direkomendasikan oleh penuntut umum dan Litmas Bapas juga saling bersesuaian.  Akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  Majelis  Hakim memberikan pidana yang berbeda sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim.

## 818 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...
Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Png tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA, maka putusan ini telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dan didukung dengan adanya ratio decidendi yang terdapat dalam putusan tersebut.

## Kesimpulan
Ratio legis merupakan suatu argumentasi hukum dari pembentuk undang- undang yang melatarbelakangi adanya suatu rumusan pasal atau ketentuan dalam suatu perundang-undangan. Dalam Undang-Undang SPPA khususnya pada Pasal 74 memiliki ratio legis yang melatarbelakangi adanya rumusan pasal tersebut yakni diuraikan dalam Risalah Rapat Tim Perumus Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa hanya hakim yang memiliki kebebasan dalam memberikan putusan yang terbaik bagi Anak disamping adanya rekomendasi yang diajukan oleh penuntut umum dan Bapas. Selain itu pembuat undang-undang  juga menghendaki agar hakim dapat memberikan pertimbangan hukum secara tepat agar Anak dapat memperoleh sanksi pidana yang sesuai dengan kebutuhan Anak terutama berkaitan dengan tempat lembaga pembinaan di luar lembaga dan juga menghindarkan Anak memperoleh labeling dari masyarakat akibat proses peradilan yang telah dijalaninya selama  ini. Hal ini tentu sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA yaitu dalam segala bentuk pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan ialah hakim wajib menggali lebih dalam terkait hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak agar dapat melahirkan suatu putusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Anak.
Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Nomor : 18/ Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Liw, Putusan Pengadilan Nomor : 9/ Pid.Sus.An/2017/PN.Png dan Putusan Pengadilan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Png yang pada pokoknya memberikan bentuk sanksi pidana berupa pembinaan di luar lembaga dengan jenis tempat yang berbeda menunjukkan bahwa dalam memutus perkara Anak tersebut hakim sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta hakim benar-benar mengimplementasikan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang SPPA. Sehingga hal ini sejalan dengan maksud dari pembuat undang-undang yang menghendaki agar hakim dapat sepenuhnya memberikan pertimbangan yang  terbaik bagi Anak sesuai asas kepentingan terbaik bagi Anak.

## Daftar Bacaan Buku
Harrys Pratama Teguh, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Andi Offset  2018).
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Offset Alumni 1985).

## Jurnal
Afni Zahra dan RB. Sularto, ‘Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika’ (2017) 13 Jurnal Law Reform.
Asri Lestari Rahmatha et al., ‘Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia’ (2014) Jurnal Hukum.
Astrid Ayu  Pravitria,  ‘Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Yang  Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak’ (2018)  1 Media Iuris.
Firman  Floranta  Adonara,  ‘Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate ’(2015) 12 Jurnal Konstitusi.
Muhammad  Khadafi Azwar,  ‘Analisis  Sanksi  Pidana  Peringatan Terhadap Anak Yang  Melakukan Tindak  Pidana’  (2018)  6  Poenale: Jurnal  Bagian  Hukum Pidana.
Muhammad Musa, ‘Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri’ (2017) Masalah-Masalah Hukum.

## 820 Ajeng Nur: Sanksi Pidana Pembinaan...

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.
Risalah Rapat Tim Perumus Pembahasan RUU Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Wawancara  dengan  Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  Surabaya,  17 Februari, 2020.

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan  Nomor : 18/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Liw.
Putusan Pengadilan  Nomor : 9/Pid.Sus. An/2017/PN.Png.
Putusan Pengadilan  Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Png.