## MENCARI SOLUSI MANAJEMEN
DALAM  PEMENUHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN
YUSWAR EFFENDY Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara yeffendysemm@yahoo.co.id

## Abstract
The  application  of  the  concept  of  decentralization  and  regional  autonomy  in Indonesia  especially  in  Medan  City  is  still  yet  to  show  maximum  results  as expected, especially regarding for potential revenue.  One of these revenues to the local government that the potential is about parking.  Still found some flaws in the application of its management, including the fulfillment of tax revenue target and parking  fees  in  the  city  of  Medan.  With  the  fulfillment  of  tax  revenue  target  and parking  fees,  the  city  of  Medan  will  be  able  to  increase  the  independence of  the region through increased income tax revenue region.  Tax effort is to increase the local tax measured by the ration between the acual source of revenue  to a source of  potential  revenue.    It  takes  qualified  human  resources  and  management oversight that maximum parking tax in Medan can contribute the maximum so as to meet the target of tax revenue and levies to support the budget.

## Keywords: tax revenue, parking fees, management solution

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  bergulirnya  otonomi  daerah  telah  merubah  paradigma penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  di  mana  kekuasaan  yang  bersifat sentralistik  berubah  menjadi  desentralistik.  Perubahan  kebijakan  peraturan pemerintahan  daerah  tersebut  diselaraskan  dengan  adanya  perubahan  kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.
Perubahan  kebijakan  tersebut  merupakan  harapan  besar  bagi  daerah  untuk membangun  daerahnya  dengan  menggali  potensi  daerahnya  masing-masing sebagai  sumber  pendapatan  daerah,  khususnya  pendapatan  asli  daerah.  Harapan tersebut  merupakan  tanggung  jawab  yang  penting  karena  diberikannya  berbagai urusan  pemerintahan  sebagai  urusan  rumah  tangga  dibarengi  dengan  muatan kewenangan  untuk  mengurus  keuangannya  secara  otonom  dalam  membiayai penyelenggaraan  otonomi,  baik  dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.
Dengan  otonomi  daerah,  setiap  daerah  lebih  mandiri  dalam  membiayai pelaksanaan  pembangunan  di  daerahnya  masing-masing  dengan  memaksimalkan segala potensi yang ada, sehingga akan menjadi pendapatan yang akan membiayai segala  kebutuhan pembangunan.  Untuk mendukung terlaksananya pembangunan di  daerah  maka  dibutuhkan  dana  yang  cukup.    Soepangat  (1991)  menyebutkan supaya  daerah  dapat  mengurus  rumah  tangganya  dengan  sebaik-baiknya  maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber yang cukup.  Tetapi mengingat bahwa
tidak semuanya sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah  diwajibkan  untuk  menggali  segala  sumber-sumber  keuangannya  sendiri berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Oleh  karena  itu, pemerintah daerah dituntut untuk mencari dan mengusahakan sumber-sumber dari potensi-potensi yang ada di daerahnya.
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  merupakan  hak  daerah  untuk meningkatkan  pendapatan  juga  diperlukan  sebagai  kewajiban  membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah seperti yang tertuang dalam amanat Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-Undang Nomor  33  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah  telah  membawa perubahan  dalam  pelaksanaan  pemerintahan daerah,  khususnya  dalam  pemberian  kewenangan  dalam  memperoleh  sumber- sumber  pendapatan.      Sumber  pendapatan  yang  paling  utama  yang  perlu ditingkatkan  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).    Salah  satu  jenis  PAD  yang saat ini memiliki potensi pada kota-kota besar antara lain adalah penerimaan pajak parkir  dan  retribusi  pelayanan  parkir  yang  merupakan  bagian  pendapatan  yang dapat mendorong pendapatan daerah dalam kemandiriannya.
Dalam  meningkatkan  perolehan  sumber  dana  diperlukan  cara  pengelolaan yang  tepat  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Akuntabilitas  atas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  khususnya  dalam penerimaan  pajak  dan  retribusi  pelayanan  parkir  harus  mencerminkan  bahwa keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan.      Menurut  Pratowo  (2011)  perlu  untuk  dicari  langkah- langkah  yang  dapat  menjadikan  pajak  dan  retribusi  seperti  model  asuransi  yang setiap  pembayaran  pajak  mendapatkan  janji  atau  perjanjian  dari  pemerintah sebagai imbalan tidak langsung dari pemerintah.
Dalam  rangka  penerapan  pelayanan  pajak  pemerintah,  telah  diputuskan  dan ditetapkan  Undang-Undang  Pajak  dan  Retribusi  dengan  perubahan-perubahan, antara  lain  Undang-UndangNomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan  disesuaikan kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
Fenomena  yang terjadi di Kota Medan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 (tertuang  pada  tabel  1),  realisasi  pajak  dan  retribusi  pelayanan  parkir  mengalami penurunan, baik dalam memanfaatkan potensi berupa pajak  yang disiapkan pihak swasta maupun fasilitas layanan parkir pada bahu jalan di luar tepian jalan umum (retribusi)  yang  terus-menerus  mengalami  penurunan  realisasi  penerimaannya. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  sentuhan  manajemen  parkir  professional  dalam rangka meningkatkan PAD.
Tabel  1.  Target  dan  Realisasi  Pajak  serta  Retribusi  Pelayanan  Parkir
Pemerintah Kota Medan Tahun 2008 sampai dengan 2012 Tahun Jenis Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentasi Realisasi (%) 2008 Pajak Retribusi Jumlah 3.703.350.000,00 14.433.886.900,00 18.137.191.900,00 4.285.530.670,00 14.053.081.600,00 18.338.612.270,00 115,72 97,37 102 2009 Pajak Retribusi Jumlah 4.820.846.000,00 13.885.623.900,00 18.706.469.900,00 5.162.155.533,00 12.727.949.500,00 17.890.105.033,00 107,08 91,67 96 2010 Pajak Retribusi Jumlah 7.289.118.000,00 16.852.306.000,00 24.141.424.000,00 6.101.636.045,00 13.591.477.400,00 19.693.113.445,00 83,71 80,65 82 2011 Pajak Retribusi Jumlah 11.216.150.000,00 34.094.921.800,00 45.311.071.800,00 5.884.401.086,84 12.372.619.800,00 18.257.020.886,84 52,46 36,29 41 2012 Pajak Retribusi Jumlah 16.000.000.000,00 36.159.155.000,00 52.159.155.000,00 6.838.441.855,00 13.110.570.300,00 19.949.012.155,00 42,74 36,26 39 Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pelayanan  Terpadu  dan  Dinas  Perhubungan  Kota
Medan (2013)
Dari  fenomena,  data  dan  informasi  tersebut  di  atas,  penulis  merumuskan permasalahan  mencari  solusi  manajemen  perparkiran  di  Kota  Medan  sebagai berikut :
1. Bagaimana memenuhi target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan ?
2. Apakah  fungsi  manajemen  yang  paling  mendasar/utama  yang  dapat mendorong  pemenuhan  target  pajak  dan  retribusi  pelayanan  parkir  di  Kota Medan ?
Adanya  fenomena pajak dan retribusi pelayanan parkir  yang terjadi di  daerah pada saat ini terlihat dari masih banyaknya pemerintah daerah  yang merasa  yang kesulitan  memenuhi  target  dalam    meningkatkan  PAD,  sehingga  masih  banyak yang  belum  maksimal  menggali  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  (Berita Pajak, 2009).

## PEMBAHASAN
Dalam  meningkatkan  perolehan  sumber  dana  organisasi  sektor  publik diperlukan cara  yang tepat sesuai pengelolaan  keuangan dan  ketaatan pemerintah daerah  pada  peraturan  perundang-undangan.  Perubahan  birokrasi  publik  yang diperkenankan  sekarang,  merupakan  perubahan  birokrasi  publik  melalui pendekatan  NPM  ( New  Publik  Management )  sebagai  paradigma  baru  dalam upaya  mentransformasikan  birokrasi  yang  kaku,  hirarkis,  birokratis  bentuk administrasi  publiknya  menjadi  suatu  birokrasi  yang  fleksibel  dan  berorientasi pasar-pengguna jasa bentuk manajemen publiknya. (Hughes, 1994)
Halim  (2001)  mengatakan  bahwa  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugas  menjalankan  mandat  dari  rakyat  membutuhkan  biaya  yang  besar.    Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran.
Pemerintah  daerah  yang  diberikan  kewenangan  melaksanakan  pemungutan pajak dan retribusi parkir  sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, harus  dapat  menggali  dan  mengawasi  penerimaan  pajak  dengan  menggunakan media  informasi  sehingga  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi parkir sebagai bagian dari pajak dan merupakan sumber PAD.
Pelaksanaan penggalian potensi pajak dan retribusi parker, diperlukan analisa yang mendalam tentang lokasi, pelayanan dan tarif  yang ditetapkan sebagai dasar hukum penagihan pajak dan retribusi parkir.  Dengan mengetahui potensinya, kita dapat  merencanakan  anggaran  atau  target  perolehan  penerimaan,  sehingga perencanaan ditetapkan dengan tepat dan pada gilirannya tidak terjadi nilai selisih yang terlalu jauh atau penyimpangan baik pada realisasi target maupun dari selisih potensi dengan realisasi.
Strategi  optimalisasi  potensi  pajak  parkir  daerah  dilaksanakan  melalui  : (Barsei, 2013)
1. Perencanaan dan Penerimaan
a. Penyusunan rencana  lima tahun  laju perkembangan (analisa potensi dan realisasi).
b. Memperluas basis penerimaan dengan menambah jumlah dan jenis objek yang bisa dikenai pajak dalam usaha menambah basis penerimaan.
c. Menetapkan target realistis dengan memperhatikan potensi, kemampuan ekonomi dan peraturan yang relevan dan efektif.
2. Menghilangkan parkir liar di jalanan dengan memperbanyak membuat parkir resmi yang dikelola secara professional.
Upaya peningkatan pendapatan parkir menurut Meuthia (2012) adalah :
1. Membuat  kesepakatan  dengan  semua stakeholder (eksekutif,  legislatif  dan masyarakat) untuk meningkatkan penerimaan retribusi.
2. Membuat layanan pos pengaduan agar ada kontrol langsung masyarakat.
3. Menyediakan  seragam/identitas  jukir  agar  meminimalkan  munculnya  jukir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir.
4. Membentuk  asosiasi  pengelola  parkir  yang  terdiri  dari  pengelola/pemilik gedung komersil dan perusahaan pengelola parkir.
5. Membuat online monitoring sistem untuk membantu pendapatan parkir  yang dipungut secara real time .
6. Menyerahkan  pada  pihak  ketiga  penyetoran  uang  retribusi  parkir  tiap  hari untuk disetorkan ke kas daerah agar dapat mengurangi tingkat kebocoran.
7. Melakukan pengawasan audit rutin pengelola parkir. Kemudian menyediakan fasilitas  karcis  berlangganan,  bonus  parkir,  gratis  parkir,  hadiah  dan  sanksi yang tegas dalam melanggar peraturan pajak dan retribusi parkir bagi petugas maupun masyarakat.
Dari data Pemerintah Kota Medan yang diperoleh penulis, target dan realisasi pajak  dan  retribusi  pelayanan  parkir  sejak  tahun  2008  sampai  tahun  2012 menunjukkan  penurunan  prosentase  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi pelayanan  parkir.    Pada  bagian  lain,  jumlah  realisasi  pajak  parkir  dan  retribusi pelayanan  parkir  berfluktuasi  dan  cenderung  menurun  di  bawah  100%,  khusus untuk retribusi pelayanan parkir, tidak pernah memenuhi target 100%  (perhatikan tabel 1).
Berdasarkan  kondisi  perpakiran  di  Kota  Medan  di  atas,  perlu  dicari  solusi manajemen  yang  mendasar/utama  yang  dapat  mendorong  pemenuhan  target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan dengan sentuhan manajemen  dalam  pengelolaan  parkir.  Menurut  penulis  fungsi  manajemen  yang paling  mendasar  /utama  dalam  pengamatan  dan  wawancara  dengan  pihak  dinas dan  petugas  lapangan,  peningkatan  kemampuan  SDM  dan  pengawasan  sebagai kunci meningkatkan penerimaan pendapatan parkir.
Dari  kesimpulan  sementara  hal  tersebut  maka,  dalam  hubungan  dengan pemenuhan  target  penerimaan  pajak  dan  retribusi  parkir  tidak  terlepas  dari peningkatan  penerimaan  pendapatan  parkir.  Artinya  akan  meningkatkan pendapatan parkir dapat terpenuhi.
Pemenuhan  target  penerimaan  parkir,  bukan  hanya  berasal  dari  peningkatan tapi  dapat  juga  diperoleh  dari  adanya  ketepatan  penentuan  target.  Ini  berarti target  yang  tidak  terpenuhi  bisa  juga  terjadi  kurang  tepatnya  penentuan  atau penetapan  jumlah  target  parkir  tersebut.  Sedangkan  pengaruh  manajemen  yang tepatpun  dalam  merealisasikan  penerimaan  pendapatan  parkir  tetap  saja  tidak terpenuhi target penerimaan karena penentuan target yang kurang tepat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  korelasi  antara  potensi  dengan  selisih potensi  dan  realisasi  penerimaan  pendapatan  retribusi  parkir.  Strategi  yang sebaiknya diterapkan yaitu dengan :
1) Meningkatkan kemampuan SDM pengelola parkir;
2) Meningkatkan kontrol dan monitoring;
3) Meninjau ulang pemakaian karcis parkir;
4) Menyediakan seragam/identitas jukir serta melengkapi dan memelihara sarana fasilitas parkir;
5) Melakukan analisa terhadap potensi parkir;
6) Membuat petunjuk pelaksanaan/teknis terhadap jukir dan lokasi parkir;
7) Melakukan peninjauan ulang terhadap Qanun Kota Banda Aceh No. 11 tahun 2007. (Syaifuddin Ambia dkk, 2010).
Selanjutnya  untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  manajemen  yang mendasar/utama  dalam  mendorong  pemenuhan  taget  pajak  dan  retribusi  parkir kita pahami terdahulu beberapa pengertian.
Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi yang  besar  dalam  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).    Pajak  parkir adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir.    Tempat  parkir  adalah  tempat parkir  di  luar  badan  jalan  yang  disediakan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  baik yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan sebagai suatu  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor  yang memungut bayaran.
Pengertian  dan  klasifikasi  tempat  parkir  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh Objek  Pajak  dalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2011  Kota  Medan  tentang  Pajak Parkir  adalah  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  luar  badan  jalan,  baik  yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor.    Objek  pajaknya adalah    penyelenggaraan  tempat parkir  di  luar  badan  jalan,  baik  yang  disediakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  usaha,  termasuk penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor,  tidak  termasuk  objek  pajak parkir adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemda;
b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran  yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
c. Penyelenggaraan  tempat  parkir  kedutaan,  konsulat,  perwakilan  Negara  asing dan asas timbal balik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  parkir  merupakan pajak  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  luar  badan  jalan  oleh  orang  pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang  yang berlaku yang telah ditentukan oleh Pemerintah.  Atau dengan kata lain pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan sebagai  suatu  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor yang memungut bayaran.
Menurut  Perda  Kota Medan  Nomor  7 Tahun  2002,  retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi  atau  badan.    Selanjutnya  pada  ayat  (69)  wajib  retribusi  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau pemotong  retribusi  tertentu.    Objek  retribusi  adalah  jasa  umum,  jasa  usaha  dan perizinan tertentu.
Retribusi  parkir  termasuk  jasa  umum    yang  merupakan  jenis  retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum.    Retribusi  jasa  umum  ini  dapat  tidak dipungut  apabila  potensi  penerimaannya  kecil  dan/atau  atas  kebijakan nasional/daerah  untuk  memberikan  pelayanan  tersebut  secara  cuma-cuma.    Pada Pasal  115  disebutkan  Objek  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  tepi  jalan  adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penerimaan  Daerah  adalah  seluruh  penerimaan  yang  ada  di    daerah  pada selama  satu  tahun  anggaran  yang  terdiri  dari  pendapatan  daerah  dan  penerimaan pembiayaan  daerah.    Menurut  Perda  Kota  Medan  Nomor  7  Tahun  2002  tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum,  Tempat  Khusus  Parkir  dan Perizinan  Pelataran  Parkir  adalah  memberhentikan  dan  menempatkan  kendaraan bermotor  atau  kendaraan  yang  tidak  bermotor  dalam  suatu  waktu  tertentu ditempat parkir  yang  disediakan  untuk  itu.    Pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum adalah  penyediaan  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh Pemerintah Daerah.  Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola BUMN dan pihak Swasta.  Pelataran parkir  adalah  penyediaan  pelayanan  tempat  parkir  yang  disediakan  pihak  ketiga dengan memungut bayaran.
Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut di atas perlunya sentuhan manajemen  dalam  pengelolaan  parkir.  Manajemen  yang  paling  mendasar  dan utama dalam pengamatan penulis baik dalam wawancara dengan pihak dinas dan petugas  lapangan  manajemen  yang  paling  mendasar  dan  utama  adalah peningkatan  kemampuan  SDM  dan  pengawasan  sebagai  kunci  meningkatkan penerimaan pendapatan parkir.
Petugas parkir juga mengeluhkan bahwa penetapan target parkir terlalu tinggi sehingga sulit untuk memenuhi target tersebut.
Manajemen  sumber daya  manusia  merupakan  suatu proses  dalam  menangani berbagai  masalah  yang  berada  pada  ruang  lingkup  karyawan,  pegawai,  buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan organisasi.  MSDM adalah faktor sentral dalam suatu  organisasi.    Apapun  bentuk  serta  tujuannya,  organisasi  dibuat  berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan  diurus  oleh  manusia  yang  merupakan  faktor  strategis  dalam  semua  kegiatan institusi/organisasi.
Menurut  Simamora  (2006)  MSDM  adalah  sebagai  pendayagunaan, pengembangan,  penilaian,  pemberian  balas  jasa  dan  pengelolaan  terhadap individu  anggota  organisasi  atau  kelompok  bekerja.    MSDM  juga  menyangkut desain  dan  implementasi  sistem  perencanaan,  penyusunan  personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.
Sedangkan  arti  lain  menyebutkan  bahwa  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia adalah  ilmu  dan  seni  yang  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar efektif  dan  efisien  membantu  terwujudnya  tujuan  perusahaan,  karyawan  dan masyarakat.  (Hasibuan, 2000)
Flippo dalam  Wahyudi  (2002)  menyatakan  bahwa  Manajemen  Sumber  Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan  sumber  daya  manusia  ke  suatu  titik  akhir  di  mana  tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat.
Pajak  parkir  sebagai  sumber  penerimaan  yang  cukup  besar  yang  diperoleh oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  membutuhkan  pengawasan  sebagai  upaya optimalisasi  dan  intensifikasi  atau  bila  perlu  ekstensifikasi  agar  potensi  yang berhubungan  dengan  pajak  parkir  yang  terdapat  di  Kota  Medan  dapat dimanfaatkan  dengan  baik.    Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  pengelolaan  secara professional  oleh  sumber  daya  yang  memiliki  integritas  dan  kejujuran,  dedikasi, loyalitas untuk mendukung terwujudnya sasaran atau rencana-rencana tersebut.
Adapun  pengawasan  dilakukan  agar  keputusan  yang  telah  dibuat  dalam dijalankan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Pengawasan  berguna  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  penyimpangan- penyimpangan  yang  akan  timbul  yang  pada  akhirnya  akan  berakibat  tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
Handoko  (2003)  mendefinisikan  pengawasan  sebagai  proses untuk  menjamin bahwa  tujuan-tujuan  organisasi    dan  manajemen  tercapai.    Ini  berkenaan  dengan cara-cara  membuat  kegiatan-kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.    Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  Mardiasmo  (2009)  yang  menjelaskan  pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  proses  dapat  dilakukan  dengan memeriksa  ada  tidaknya mark  up dan  pungutan-pungutan  lain  di  luar  yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi serta pemborosan  yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak
pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawabannya tersebut. (Mardiasmo, 2009)
Pengawasan  diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya  deviasi  dalam operasionalisasi  suatu  rencana  sehingga  berbagai  kegiatan  operasional  yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana,  akan  tetapi  juga  dengan  tingkat  efektivitas  yang  setinggi  mungkin. Selain  itu  tujuan  dari  pengawasan  dimaksudkan  untuk  lebih  menjamin  semua kegiatan  yang  diselenggarakan  dalam  suatu  organisasi  didasarkan  pada  suatu rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  tanpa  mempersoalkan  pada  tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.
Dari  pernyataan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  pajak parkir  itu  sangat  dibutuhkan  dalam  pendataan  objek  pajak  parkir  supaya  tidak adanya  objek  pajak  parkir  yang  tidak  terdaftar  dan  tidak  tertagih  sehingga pengawasan  itu  sangat  berpengaruh  pada  akuntabilitas  yang  memberikan tanggung  jawabnya kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi akuntabilitas terhadap pengawasan  parkir  itu  harus  terlaksana  dengan  baik  supaya  akuntabilitasnya bekerja secara optimal, karena dapat mempengaruhi pada kinerja pengawas untuk memberikan  tanggung  jawab  atas  pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi dan masyarakat luas.
Penerimaan  Daerah  adalah  seluruh  penerimaan  yang  ada  di  daerah  pada selama  satu  tahun  anggaran  yang  terdiri  dari  pendapatan  daerah  dan  penerimaan pembiayaan daerah.  Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional  yang  dapat  dicapai  sebagai  sumber  pendapatan  yang  tidak  memerlukan pembayaran  kembali.    Penerimaan  pembiayaan  adalah  semua  penerimaan  yang perlu  dibayar  kembali  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  atau  tahun berikutnya.
Strategi  pengelolaan  dan  pengembangan  sumber-sumber  keuangan  daerah bagi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  adalah  menentukan  strategi  yang berkaitan  dengan  manajemen  pajak/retribusi  daerah,  menentukan  strategi ekstensifikasi  sumber penerimaan  daerah  dan  menentukan  strategi  dalam  rangka peningkatan efisiensi institusi.
Berdasarkan  hasil  penilaian  persepsi  masyarakat  mengenai  rekomendasi kebijakan  bagi  upaya  optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  adalah  pentingnya kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam  sistem  pemungutan  pajak.  Kebijakan  lainnya  adalah  pentingnya peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan (Adhitya Wardhono dkk, 2012).
Salah  satu  sumber  dana  yang  diharapkan  adalah  dari  sektor  retribusi  parkir karena  mempunyai  potensi  serta  prospek  yang  cerah,  karena  melihat perkembangan  kendaraan  bermotor  yang  semakin  meningkat  tidak  tertutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor parkir dengan ditingkatkannya  pungutan  tersebut  diharapkan  hasil  yang  diperoleh  dari  retribusi dalam pelaksanaan parkir, sistem pemungutannya mengacu pada peraturan daerah yang berlaku yaitu dengan memberikan tanda penerimaan berupa karcis.  Di mana yang  dimaksud  di  sini,  karcis  parkir  oleh  petugas  harus  diletakkan  atau ditempatkan  pada  kendaraan  yang  di  parkir  ada  tempat  yang  mudah  dilihat, dimana karcis tersebut berlaku untuk satu kali parkir.
Beberapa kendala dalam mengoptimalisasi retribusi parkir yang
mempengaruhi  realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  adalah  minimnya  kesadaran juru parkir tentang penggunaan  karcis parkir, sulitnya sosialisasi pada juru parkir tentang  peraturan  daerah  tentang  parkir  serta  kurangnya  kualitas  dan  kuantitas SDM parkir (Yunanto, 2009).
Adapun  cara  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Widayat,  1994)  yaitu melalui  peningkatan  penerimaan  semua  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  agar mendekati  atau  bahkan  sama  dengan  penerimaan  potensialnya.    Selanjutnya, dikatakan  bahwa  secara  umum  ada  dua  cara  untuk  mengupayakan  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga  maksimal  yaitu  dengan  cara  intensifikasi  dan ekstensifikasi.  Lebih lanjut diuraikan Widayat bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan  intensifikasi  ini  untuk  retribusi  yaitu  menghitung  potensi  seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya.  Cara ekstensifikasi dilakukan  dengan  mengadakan  penggalian  sumber-sumber  objek  retribusi  atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

## PENUTUP
Kesimpulan  yang  diperoleh  penulis  berdasarkan  teori,  data  dan  wawancara serta keadaan di lapangan perpakiran tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Untuk  memenuhi  target  penerimaan  pajak  dan  retribusi  pelayanan  parkir  di Kota  Medan  diperlukan  berjalannya  fungsi-fungsi  manajemen  perparkiran antara lain : yang dimulai dari penyusunan rencana target penerimaan dengan analisis  yang  tepat  dalam  penggalian  potensi,  lokasi,  pelayanan,  kebijakan penetapan  tarif  dan  berfungsi  manajemen  dalam  merealisasikannya  untuk memenuhi target tersebut.
2. Fungsi  manajemen  yang  paling  mendasar/utama  yang  dapat  mendorong pemenuhan target pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengawasan, hal ini sangat mendasar/utama  karena  sering  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan perparkiran  misalnya  dalam  penagihan  yang  tidak  sesuai,  penentuan  target yang kurang tepat, banyaknya parkir liar dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Perhubungan  Direktur  Jenderal  Perhubungan    Darat.    1996.
Pedoman Teknis dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir .  Jakarta. Halim,  Abdul,  Prof.  Dr,  MBA.    2007. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah .  Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
Halim,  Abdul,  Achamd  Tjahjono,  Fakhri  Husein  Muh.    2001. Sistem Pengendalian Manajemen .  Edisi Pertama,  Yogyakarta : UPP AM YKPN.
Handoko, T. Hani.  2003. Manajemen .  Yogyakarta : BPPE. Hasibuan, Malayu SP.  2000. Manajemen Sumber Daya Manusia .  Yogyakarta  : STIE YKPN.
Hughes,  Owen,  E.    1994. Publik  Management  and  Adminisration .    New  York  : ST. Martins Press, INC.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
_________.  2009. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Andi  : Yogyakarta
Peraturan    Daerah    Kota    Medan  Nomor  7  Tahun  2002  tentang  Retribusi Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum,  Tempat  Khusus  dan  Perizinan Pelataran Parkir.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Pratowo, Yustinus.  2011. Panduan Lengkap Pajak .  Jakarta : Raih Asa Sukses. Simamora,  Henry.    2006. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .    Edisi 2.Yogyakarta : STIE YKPN.
Syaifuddin,  Muhammad  Ambia,  A.A.Suemitro,  Retno  Indriani.    2010. Kajian Potensi  dan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Retribusi  Parkir  Tepi Jalan (On-Street) Kota Banda Aceh .Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah.
Soepangat,  Edi  &  Lumban  Gaol,  Haposan.    1991. Pengantar  Ilmu  Keuangan Negara .  Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang  -  Undang    Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional. Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004,  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Wahyudi,  Bambang.    2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .    Bandung  : Penerbit Sulita. Widayat,  Utoyo.    1994. Akuntansi  Keuangan  Lanjutan  Ikhtisar  Teori  dan  Soal .
Edisi Revisi.  Lembaga Penerbit FE-UI.