Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat
Muhamad Nasrudin Fakultas Syariah IAIN Metro idenasrudin@gmail.com

## Abstrak
Ketika banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menolak hegemoni negara melalui UU No  23/2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  LAZIS NU  dan  LAZIS  Muhammadiyah,  dua ormas Islam  terbesar  di  NKRI  ini  justru tidak banyak  berkomentar,  bahkan  cenderung diam.  Dari  sini,  tulisan  ini  berupaya  mencari  tahu  dan  merekonstruksi  bagaimana keberterimaan kedua LAZIS tersebut terhadap hegemoni negara dalam pengelolaan zakat. Kedua  LAZIS  tersebut  memiliki  keberterimaan  yang  cenderung  netral  dan  bahkan mengarah  ke  positif.  Satu  hal  di  antaranya  karena,  UUPZ  23/2011  dipandang  selaras dengan  fungsi  dan  peran  negara  dan  justru  mendukung  masyarakat  sipil.  Secara implisit,  kedua  ormas  tersebut  mengafirmasi  UUPZ  23/2011  karena  tidak  terkena dampak hegemonik negara.
Kata  kunci : hegemoni,  UU  Pengelolaan  Zakat,  negara,  LAZIS  NU,  LAZIS Muhammadiyah.

## Abstract
While many Zakat Management Organizations (ZMO) rejected state hegemony through Law No. 23/2011 on Zakat Management, LAZIS NU and LAZIS Muhammadiyah, two ZMO from the largest Islamic organizations in Indonesia have little to say, even tend to be  silent.  From  here,  this  paper  seeks  to  find  out  and  reconstruct  acceptence  of  two LAZISs to the state hegemony in the management of zakat. Both LAZISs have acceptance that  tend  to  be  neutral  and  even  lead  to  positive.  This  is  because,  Law  No  23/2011  is considered  in  harmony  with  the  function  and  role  of  the  State  and  it  supports  civil society. Implicitly, both organizations affirm UUPZ 23/2011 because it is not affected by the hegemonic state.
Keywords: hegemony,  Law  No  23/2011,  the  State,  LAZIS  NU,  LAZIS Muhammadiyah.

## Pendahuluan
Musim semi  hukum Islam makin ramai dengan diundangkannya UU No 23  tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat (selanjutnya  disebut UUPZ  23/2011). Berbeda  dengan  Undang-Undang  lain  yang  dirayakan  oleh  mayoritas  umat Islam,  UUPZ  23/2011  ini  justru  ditolak,  utamanya  di  kalangan  para  pegiat zakat. 1 Pokok  pangkalnya  karena  UUPZ  23/2011  dipandang  menghegemoni
1 M.  Nasrudin,  “Perang  Wacana  dalam  UU  Zakat”,  Justisia:  Jurnal  Studi  Islam  dan Kebudayaan Vol 40, 2013.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
pengelolaan zakat di satu sisi dan mengekang para pengelola zakat di sisi lain, bahkan terdapat ancaman kriminalisasi bagi para pengelola zakat. 2
Salah satu puncak keberterimaan yang bernada negatif dari para amil zakat adalah diajukannya judicial review UUPZ 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi pada September 2012, atau setahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut. 3 Di  banyak  daerah,  para  pegiat  zakat  menolak  UUPZ  23/2011  dengan  berbagai aksinya. Namun demikian, ada yang unik dengan amil zakat di Yogyakarta. Ada dua OPZ yang tidak banyak bersuara terhadap hal ini, yakni LAZIS Nahdlatul Ulama dan LAZIS Muhammadiyah.
Absennya  suara  dua  LAZIS  yang  berbasis  ormas  Islam  terbesar  di Indonesia ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa kedua LAZIS ini justru tidak  banyak  berkomentar  ketika  kawan-kawan  OPZ  sibuk  menyusun  aksi menentang  hegemoni  negara  terhadap  masyarakat  sipil?  Dari  pertanyaan  ini, penulis kemudian berupaya mencari tahu apa sebenarnya sikap kedua ormas ini terhadap hegemoni negara dalam pengelolaan zakat?
Penulis melakukan wawancara dengan dua key person dari masing-masing LAZIS.  Dari  LAZIS  NU, key  person adalah  Syahroini  Djamil,  Ketua  LAZIS  NU dan  Dai  Iskandar,  Ketua  LAZIS  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Tulisan  ini dikembangkan dari  sub-sub bab tesis penulis, Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat Melalui UUPZ 23/2011, di program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

## LAZIS Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta
Sebagai  sebuah  jamiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU)  sudah  menjalankan fungsi-fungsi  pengelolaan  terhadap  wakaf,  zakat,  infak,  dan  sedekah  sejak  ia didirikan  pada  1926. 4 Pada  mulanya,  fungsi  ini  dijalankan  oleh  lembaga  yang bernaung  di  bawah  NU,  baik  pesantren,  madrasah,  masjid,  atau  oleh  kiai  dan tokoh-tokoh  mereka.  Namun  demikian,  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  di bawah  manajemen  lembaga  zakat  boleh  dikatakan  NU  menjadi  yang  paling muda dibanding LAZ lain. LAZIS NU baru didirikan pada Muktamar NU tahun 2004  di  Solo.  Setahun  berselang,  LAZIS  NU  mendapatkan  pengukuhan  dari Menteri  Agama  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  dengan  SK  Nomor  65 tahun 2005. 5
2 http://m.inilah.com/read/detail/1922634/mahasiswa-minta-undang-undang-zakat- dibatalkan, “Mahasiswa Minta Undang-undang Zakat Dibatalkan”, diakses 8 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB
3 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/16/127305/Mema tikan-Pegiat-UU-Zakat-Digugat-ke-MK, “Mematikan Pegiat, UU Zakat Digugat ke MK”, diakses 1 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB.
4 Martin  Van  Bruinessen, NU:  Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana  Baru . Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 1994.
5 Profil  LAZIS  NU  bisa  dilihat  di  http://www.lazisnu.or.id/profile/detail/2/legalitas- lembaga.html. Diakses ulang pada 4 Januari 2015 pukul 23.32 WIB.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Di DI Yogyakarta sendiri, kepengurusan AZIS NU baru benar-benar aktif pada periode yang dilantik pada 2012. Sehingga bisa disebut bahwa LAZIS NU DI Yogyakarta adalah LAZ yang masih sangat muda dalam segi usia. Dari segi penghimpunan,  LAZIS  NU  juga  masih  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan LAZ  lain  yang  lebih  senior.  Dalam  wacana  perzakatan  nasional,  LAZIS  NU masih di belakang LAZ lain. Namun demikian, LAZIS NU adalah satu di antara dua LAZ yang berada di  bawah naungan ormas,  sehingga ugensitasnya dalam riset  ini  patut  diperhitungkan.  Untuk  keperluan  ini,  penulis  mewawancarai Syahroini  Djamil, ketua LAZIS NU DI Yogyakarta di kediamannya di bilangan Kasongan Bantul. 6

## 1. Amil Zakat di LAZIS NU
Syahroini  menuturkan  bahwa  LAZIS  NU  menganut  pola kepengurusan dua lapis seperti yang lazim ada pada kepengurusan NU pada umumnya.  Dua  lapis  pengurus  ini  adalah  Syuriyah  dan  Tanfidziyah.  Yang pertama mengurus hal-hal yang bersifat strategis, membuat acuan kerangka kerja,  pola  evaluasi,  dan  semacamnya.  Sementara  tanfidziyah  adalah pelaksana teknis di lapangan atas apa yang sudah digariskan oleh Syuriyah. Di LAZIS NU, Tanfidziyah ini biasa disebut juga sebagai Manajemen. Seluruh  pengurus,  baik  syuriyah  ataupun  tanfidziyah  LAZIS  NU adalah  amil  zakat.  Namun  demikian,  lantaran  penghimpunan  LAZIS  NU masih belum banyak, maka hanya Manajemen yang mendapatkan hak amil. Sementara  pengurus  lain  tidak  mendapatkan  hak  amil.  Besaran  hak  amil yang diberikan adalah maksimal 10% dari seluruh dana zakat yang berhasil dihimpun.  Selain  itu,  dana  yang  digunakan  untuk  operasional  adalah maksimal 5% dari dana yang dihimpun. Menurut Syahroini, dana ini sangat sedikit.
Pengurus (Syuriyah) LAZIS NU diangkat sebagai amil zakat melalui SK  dari  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  DI  Yogyakarta  (PWNU  DIY). Pengurus  ini  terdiri  atas  Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  dan  Anggota.  Ada anggota yang juga merangkap di level Manajemen. Sementara itu, ada pula anggota Pengurus Tanfidziyah LAZIS NU yang tidak diangkat oleh PWNU DIY, melainkan diangkat oleh Pengurus Syuriyah LAZIS NU.
2. Perdebatan NKRI Negara Islam atau Bukan
Secara  umum,  NKRI  bisa  diklasifikasikan  sebagai  bukan  Negara Islam. Dalam artian, syariat Islam tidak dijadikan landasan bernegara secara murni, utuh, dan total. Namun, Syahroini tertarik dengan klasifikasi Negara Islam  menurut  ulama  jumhur,  yakni:  penduduknya  mayoritas  muslim, Pemerintahan  Islam,  dan  Hukum  Islam  berlaku.  Hanya  saja,  Syahroini
6 Wawancara dengan Syahroini Djamil, 1 Juni 2014.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah terus terang mengakui hal ini, lantaran Hukum Islam tidak diberlakukan secara total dan utuh di Negeri ini.
Apa  yang  disampaikan  oleh  Djamil  ini  selaras  dengan  hasil Muktamar  NU  tahun  1936  di  Banjarmasin.  Dalam  muktamar  tersebut, Nahdlatul  Ulama  menegaskan  bahwa  Hindia  Belanda,  yang  meskipun dipimpin oleh pemimpin Belanda, adalah negara damai ( dar as-salam ), bukan negara kafir ( darul kufr ). Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah Darul Islam  atau  Negara  Islam 7 .  Dalam  artian,  umat  Islam mendapatkan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam secara bebas tanpa adanya kekangan dari penguasa.
Jika  terhadap  Hindia  Belanda  saja  NU  sudah  terang-terangan menerima, maka terhadap NKRI sudah tidak ada lagi pertanyaan apakah ia merupakan  negara  Islam  atau  bukan?  NU  selama  ini  menjadi  salah  satu ormas yang sangat getol mengampanyekan NKRI sebagai sebuah keputusan final para pendiri Negara ini. Dalam banyak kesempatan pula, para pendiri NU menegaskan diri sebagai salah satu pendiri NKRI. Dan NU adalah salah satu pengawal NKRI.
3. Kewenangan Negara dalam Mengelola Zakat
Terhadap negara yang bermaksud mengelola zakat, Syahroini secara pribadi  mempertanyakan,  mengapa  negara  repot-repot  mengelola  zakat. Menurutnya,  bukankah  saat  ini  sudah  ada  banyak  LAZ  yang  sukses menjalankan  fungsinya dalam  mengelola  zakat dengan  cukup  baik.  Negara tampaknya nambah-nambah  gawean atau  mencari-cari  pekerjaan.  Padahal pekerjaan  negara  sudah  sangat  banyak,  dan  seharusnya  fokus  pada  hal-hal besar.  Kalaupun  negara  masuk  pada  pengelolaan  zakat,  harusnya  ia  fokus pada pengawasan dan penertiban.
Penulis mempertanyakan pendapat ini.  Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, ahli  dari  pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh negara memiliki pijakan teologis, yakni QS at-Taubah ayat 103 8 . Terhadap hal ini,  Syahroini  menyatakan  bahwa  tafsir  atas  sebuah  ayat  tentu  bisa  ada banyak  ragamnya.  Jika  penafsir  berasal  dari  kelompok  yang  pro  dengan pemerintah,  tentu  ayat  tadi  akan  bernada  mendukung  pemerintah.  Jika penafsir  dari  kalangan  anti-pemerintah,  tentu  bunyi  tafsirnya  berbeda.  Ia menyatakan  bahwa  seharusnya  di  persidangan  tersebut  dihadirkan  juga
7 Nur  Khalik  Ridwan, “Muktamar  NU  1936  dan  Makna  Indonesia  sebagai  Darul  Islam” http://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul- islam, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.
8 Terkait  perdebatan  para  ulama  terhadap  tafsir  ayat  ini,  baca  M.  Nasrudin,  “Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat” An-Nur Jurnal Studi Islam ,  Vol. 07 No 02 Tahun 2016.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
penafsir  yang  netral,  sehingga  ayat tersebut  bisa  dipahami  secara  utuh dan lepas dari kepentingan politik praktis. 9
Syahroini menyarankan agar dilakukan kajian serius dengan merujuk kitab-kitab  klasik  dalam  pengelolaan  zakat.  Penulis  kemudian  mengutip tafsir at-Thabari bahwa QS at-Taubah 103 tidak terkait dengan pemungutan zakat  sama  sekali. 10 Terhadap  hal  ini,  Syahroini  menyatakan  bahwa penafsiran  terhadap  ayat  al-Qur’an  harus  disertai  dengan  pemahaman terhadap  asbabun  nuzulnya  secara  paripurna,  apalagi  jika  terkait  dengan aspek  hukum  syariat.  Meskipun  nantinya  hal  tersebut  memiliki  implikasi lain.
Peneliti  kemudian  mengutip  informasi  bahwa  dalam  sejarah  Islam klasik,  tidak  pernah  ada  lembaga  amil  zakat  swasta,  lantaran  seluruhnya dikelola  oleh  negara  melalui  Baitul  Mal 11 .  Syahroini  menyatakan  bahwa kondisi real di  Indonesia  berbeda,  sehingga  membutuhkan  pembicaraan  di antara pemangku kepentingan. Ia bertanya bagaimana dengan negara-negara lain.  Penulis  mengungkapkan  bahwa  di  negara-negara  lain  di  mana mayoritas  penduduknya  muslim,  zakat  dikelola  oleh  negara.  Hanya  di Indonesia  ada  LAZ  swasta  yang  kerja  pengelolaan  zakatnya  lebih  banyak dibanding negara.
Syahroini  menyatakan  bahwa  dalam  kondisi  Indonesia,  di  mana banyak  amil  zakat  swasta  berperan,  negara  berhak  dan  bahkan  perlu melakukan pengaturan agar menjadi efektif dan memastikan tidak ada dana zakat yang digunakan tidak dengan semestinya. Syahroini berpegangan pada prinsip maslahah .  Tatkala  pengelolaan  zakat  oleh  negara  bisa  menjadi  lebih memberikan maslahah ,  maka  hal  itu  tak  masalah.  Namun,  sebelum  sampai jauh ke arah itu, baiknya negara menyiapkan diri untuk meraih kepercayaan masyarakat. Karena kuncinya ada di kepercayaan masyarakat.
9 Cara  pandang  yang  berani  mempertanyakan  tafsir  ini  rupanya  berasal  dari  latar belakang Syahroini yang alumnus jurusan Tafsir di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10 Muhammad  bin  Jarir  bin  Yazid  bin  Ghalib  al-Amali  Abu  Ja’far  at-Thabari,  Jâmi’  al- Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân, juz 14, (ttt: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm 454.
11 Abdul  Aziz  Dahlan  dkk, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  jilid  1,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve)  hlm.  186.  Lihat  juga  Wizârah  al-Awqâf  wa  as-Syu’ûn  al-Islâmiyyah, Al-Mawsû’ah  al- Fiqhiyyah . juz 23 dan 8. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa as-Syu’ûn al-Islâmiyyah, 2012., juz 8, hlm. 244. Dalam sejarah di Nusantara, zakat pernah dikelola oleh Baitul Mal. Di dalam naskah Taj Salatin seperti dikutip Fauzia disebutkan bahwa Sultan haruslah menjadi pelopor dalam berderma, karena  berderma  menjadi  salah  satu  tanda  bahwa  ia  adalah  Sultan  yang  baik  dan  adil.  Lihat Amelia Fauzia, Faith and The State, a History of Islamic Philanthropy in Indonesia. (Leiden: Brill, 2013). hlm. 73.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
4. Potensi Penyalahgunaan Zakat oleh (Aparat) Negara
Meski  Syahroini  sepakat  dengan  pengelolaan  zakat  oleh  negara,  ia khawatir  dengan  kondisi  aparatur  negara  yang  bermental  korup.  Ia mencontohkan bagaimana dana haji dikorupsi oleh aparat yang seharusnya menjaga dana tersebut. Bukan tidak mungkin dana zakat juga akan menjadi sasaran korupsi oleh aparat tertentu. Jika hal ini terjadi, tentu tujuan utama zakat tidak terpenuhi dan justru memunculkan persoalan baru.
Sementara itu, kreativitas aparat dalam mengelola dana publik belum maksimal.  Syahroini  mencontohkan  Dana  Abadi  Umat  yang  tidak dimanfaatkan  secara  maksimal,  malah  dikorupsi.  Seharusnya  dana  itu  bisa untuk  membeli  pemondokan  dan  moda  transportasi  di  Makkah  dan Madinah  sehingga  jamaah  haji  Indonesia  lebih  nyaman  dan  aman.  Yang terjadi  justru  aparat  menyewa  pemondokan  dan  membiarkan  jamaah  haji Indonesia  menyewa  moda  transportasi  sendiri-sendiri.  Dari  penyewaan pemondokan ini, ada aparat yang mengeruk keuntungan sebagai broker atau makelar.
Dari  kisah  haji  ini,  Syahroini  mengambil  dua  hal  penting. Pertama , soal minimnya kreativitas di kalangan aparat negara yang mengelola zakat. BAZNAS selama ini hanya duduk di belakang meja menunggu orang setor, tidak  melakukan  aksi  jemput  bola  seperti  yang  setiap  hari  dilakukan  LAZ. BAZNAS hanya memotong gaji PNS dan minim jurus-jurus alternatif untuk penggalian  dana,  sehingga  dana  yang  terkumpul  jauh  di  bawah  LAZ. BAZNAS  nyaris  hanya  melakukan tasaruf (pendistribusian)  terhadap  dana zakat saja.
Kedua , adanya mental broker atau makelar di kalangan aparat. Mental mereka bukan melayani dan  memberikan manfaat bagi  umat, tetapi  mental mencari pekerjaan, dan yang lebih parah adalah mental mencari celah untuk mendapatkan  keuntungan  dari  kebijakan  yang  diterapkan.  Jika  mental  ini berhadapan  dengan  dana  zakat,  maka  bisa  berbahaya.  Penulis  menggugat pandangan  ini.  Bahwa  Kemenag  adalah  instansi  yang  berbeda  dengan BAZNAS. Syahroini menyatakan bahwa BAZNAS ditentukan oleh Kemenag juga.
5. UUPZ 23/2011 Membatasi LAZ dengan Syarat Ormas
Syahroini menyatakan bahwa secara kelembagaan, LAZIS NU belum membahas  hal  ini  secara  serius  lalu  bersikap  secara  resmi  terkait  UUPZ 23/2011. Terkait adanya syarat harus berbentuk ormas bagi LAZ, Syahroini menyatakan  bahwa  ada  atau  tidaknya  syarat  ini  tidak  terlalu  penting  bagi LAZIS  NU.  Sepertinya  memang  hal  ini  tidak  akan  pernah  dibahas  secara serius oleh NU.
Salah  satu  alasannya  adalah  karena  LAZIS  NU  merasa  aman  dan tidak  disasar  oleh  UUPZ  23/2011.  Secara  tegas,  LAZIS  NU  sudah
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
mengantongi syarat primer untuk mendapatkan pengesahan Lembaga Amil Zakat dari pemerintah, yakni ia berada di bawah ormas Islam. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPZ 23/2011 menyebutkan bahwa:
Pasal 18 (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
Dari  sini  bisa  dimengerti  bahwa  LAZIS  NU  dan  juga  LAZIS Muhammadiyah  diamankan  dan  diuntungkan  dengan  adanya  UUPZ 23/2011.  Maka  bisa  dipahami  mengapa  kedua  LAZIS  ini  tidak  banyak bersikap.  Meski  demikian,  Syahroini  buru-buru  menegaskan  bahwa  LAZIS NU tidak terlibat dalam pembahasan UUPZ dalam arena FOZ dan DPR RI. Namun  demikian,  ia  bisa  memahami  kekhawatiran  LAZ  dan  FOZ,  bahwa UUPZ 23/2011 akan melemahkan mereka.
Dalam  perdebatan  di  persidangan  DPR  RI,  F-PKB  (melalui  Abdul Kadir  Karding)  dan  F-PAN  (melalui  Ach.  Rubaie)  yang  mendukung persyaratan ormas sebagai salah satu syarat bagi lembaga Amil Zakat. Hal ini bisa  dipahami  karena  dua  partai  ini  memiliki  basis  ormas,  di  mana  PKB dekat  dengan  Nahdlatul  Ulama  dan  PAN  dekat  dengan  Muhammadiyah. Sebaliknya, persyaratan ormas ini ditentang oleh F-PKS (melalui Iskan Qolba Lubis). 12
Dalam  UUPZ  23/2011  disinyalir  ada  motif  tertentu  dalam  upaya pembatasan gerak terhadap LAZ dan terutama mengancam LAZ yang tidak berada di bawah naungan atau berbentuk ormas. 13 Bahkan ada tudingan dari beberapa  kalangan  yang  menyatakan  bahwa  ormas  NU  berada  di  balik UUPZ  23/2011.  Terhadap  hal  ini,  Syahroini  tidak  yakin.  Menurutnya, pemberian  hak  bagi  ormas  untuk  mengelola  zakat  adalah  karena  memang ormas Islam sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang dakwah, pendidikan Islam, dan filantropi Islam.
12 Puji Kurniawan,  “Legislasi Undang-Undang Zakat”. Jurnal Al-Risalah volume 13 Nomor 1 Mei 2013. hlm. 115.
13 Suara  ini  terdengar  lantang  di  kalangan  pegiat  zakat  dari  non-ormas  seperti  PKPU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat. Lebih lengkap baca M. Nasrudin, “Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta atas hegemoni negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UUPZ 23/2011” (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2015).
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Syahroini  menyatakan  bahwa  ada  kekhawatiran  bahwa  UUPZ 23/2011  adalah  pesanan  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  ingin  potensi zakat  terkelola  dengan  baik.  Karena  zakat  sangat  potensial  untuk memperbaiki kondisi umat dan melakukan pemberdayaan. Maka tidak heran LAZ menolak UUPZ 23/2011 karena ia akan diposisikan hanya sebagai Unit Pengumpul Zakat yang tak bisa mendistribusian zakat. 14
Selain itu, Syahroini melihat adanya indikasi kecemburuan terhadap kinerja dan prestasi  LAZ yang melesat jauh meninggalkan BAZNAS. Kalau sedari dahulu BAZNAS sudah leading dalam pengelolaan zakat dan optimal dalam  pengelolaan  dan  mengentaskan  kemiskinan,  tentu  ceritanya  akan berbeda.  LAZ  tidak  akan  muncul  banyak  dan  bahkan  kerjanya  melampaui BAZNAS.  Orang  miskin  pun  akan  makin  berkurang  drastis  dan  bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.
Syahroini  sendiri  pada  awalnya  kontra  terhadap  UUPZ  23/2011  ini. Namun  setelah  mendapatkan  informasi  mengenai  hal-hal  yang  melatari pembatasan  ini,  ia  bisa  maklum. Pertama ,  Syahroini  pernah  hadir  dalam sebuah forum dan mendapatkan penjelasan dari Kemenag bahwa ada dana zakat  yang  dikelola  oleh  LAZ  kemudian  dana  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  parpol  tertentu.  Ia  mensinyalir  bahwa  hal  ini  benar  adanya. Namun ia tak mau menyebutkan nama LAZ yang ia maksud.
Kedua ,  ia  sepakat  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Toha Abdurrahman,  ketua  MUI  Yogyakarta,  bahwa  amil  zakat  jangan  sampai merampok  dana  zakat.  Dalam  beberapa  kasus,  ada  Lembaga  Amil  Zakat yang mengambil dana zakat untuk kepentingan pengelola dengan porsi yang sangat  besar,  bahkan  melampaui  porsi  yang  harus  diberikan  kepada  asnaf- asnaf  lain.  Oleh  karena  itu,  negara  perlu  hadir  untuk  melindungi  hak-hak mustahik ini. 15
Sebab itu, Syahroini bisa memahami adanya protes dari LAZ. Namun, ia  menyayangkan  adanya  protes  yang  diekspresikan  dengan  demonstrasi dan turun ke jalan. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif, karena kesadaran dan  keterikatan  masyarakat  terhadap  zakat  sangat  lemah.  Tidak  semua masyarakat  paham  dengan  wacana  zakat.  Mereka  yang  kaya  belum  tentu sadar  zakat,  sementara  masyarakat  miskin  yang  penting  mendapatkan bagian zakat. Ia sepakat dengan sikap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena langsung kepada otoritas yang berwenang.
14 Ada semacam distorsi pemahaman terhadap UUPZ 23/2011 di kalangan aktivis pegiat zakat. Bahwa LAZ akan dihapuskan perannya dan diubah menjadi semacam UPZ bagi BAZNAS lalu menyetorkan dananya ke BAZNAS. Padahal UUPZ tidak mengatur seperti itu.
15 Syahroini menyatakan bahwa LAZIS NU hanya mengambil hak amil sebesar 10% dan biaya operasional sebesar 5% dari dana zakat. Dana 10% itu hanya diberikan kepada manajemen, sedangkan pengurus Syuriyah LAZISNU tidak mendapatkannya. Wawancara dengan Syahroini 1 Juni 2014.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Namun,  Syahroini  menyayangkan  adanya  potensi  kriminalisasi dalam UUPZ 23/2011. Bagaimana bisa orang beribadah sosial dan membantu sesama justru dipidana oleh negara. Penulis sempat menggugat pemahaman ini,  bahwa  pemidanaan  diperlukan  untuk  menegakkan  peraturan  demi ketertiban.  Karena  dalam  kenyataannya,  ada  terlalu  banyak  lembaga  yang mengelola  zakat  sehingga  rawan  diselewengkan.  Terhadap  spirit  ini, Syahroini  sepakat.  Senafas  dengan  hal  itu,  ia  juga  sepakat  adanya pemidanaan terhadap amil zakat yang menyelewengkan dana zakat.
Logika  ketertiban  yang  dianut  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi RI 16 juga ia sepakati. Terutama terkait dengan kebolehan warga masyarakat sipil  non-lembaga  resmi,  boleh  mengelola  zakat  sepanjang  ia  melaporkan kegiatan tersebut kepada petugas berwenang.

## 6. Idealitas Pengelolaan Zakat
Bagi Syahroini, mencari titik ideal dalam tata kelola zakat tentu tidak mudah,  karena  masing-masing stakeholder dalam  dunia  zakat  punya pemikiran,  kepentingan,  dan  versi  idealitas  masing-masing.  Sehingga  perlu ada diskusi dan dialog mendalam dalam hal ini. Namun demi menciptakan ketertiban dalam tata kelola zakat, maka negara perlu campur tangan dalam perihal ini. Namun campur tangan negara tidak sampai pada hal-hal teknis pengelolaan zakat.
Bahwa  negara  yang  diwakili  oleh  BAZNAS  harusnya  berperan sebagai  semacam syuriyah yang  menjalankan  fungsi  regulator  sedangkan
LAZ  menjadi tanfidziyah yang  mengeksekusi  hal-hal  teknis  dalam pengelolaan  zakat.  Sebagai syuriyah ,  BAZNAS  menciptakan  standar,  sistem tata  kelola,  dan  ekosistem  agar  LAZ  bisa  lebih  efektif,  karena  jika  ia  terjun langsung, tentu sumber daya dan  energi BAZNAS terbatas, seperti  saat ini. Peraturan  yang  selama  ini  sudah  berjalan  justru  menciptakan  kerumitan tersendiri.
Terhadap  wacana  pembentukan  Kementerian  Zakat,  Syahroini menyatakan  hal  itu  masuk  akal.  Sayangnya  pemerintah  sejauh  ini  tidak punya  visi  ke  arah  itu.  Jika  dulu  tidak  pernah  ada  visi  ke  situ,  kemudian suatu saat ada, maka (aparat) pemerintah akan dicurigai masyarakat sebagai mencari ruang untuk mengeruk untung. Karena mental korupsi sudah sangat kronis  dan  hal  ini  berimbas  pada  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah sangat rendah terutama jika menyangkut dana publik.
Yang  pertama  kali  harus  dilakukan  adalah  pemerintah  harus  serius menegakkan  hukum,  sehingga  korupsi  bisa  diberantas  sampai  ke  akar-
16 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012. Putusan ini adalah terhadap gugatan Koalisi Masyarakat Zakat terhadap UUPZ 23/2011.
akarnya.  Hal  ini  akan  menciptakan  ketertiban  di  masyarakat,  sehingga kepercayaan masyarakat bisa tumbuh.

## LAZIS Muhammadiyah DI Yogyakarta
Sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan Persyarikatan Muhammadiyah sudah  menjalankan  pula  gerakan  filantropi  Islam  sejak  didirikan  pada  18 Novemver  1912  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  di  Kauman  Yogyakarta 17 . Muhammadiyah menjalankan kerja-kerja sosial di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian,  dan  dakwah.  Kerja-kerja  filantropis  ini  dikelola  oleh  pimpinan Muhammadiyah  di  bidang  kehartabendaan.  Perkembangan  zaman  menuntut adanya  pengelolaan  khusus  terhadap  zakat,  maka  diadakanlah  Majelis  Wakaf, Zakat, Infak, dan Sedekah.
Baru  pada  tahun  2010,  ZIS  dipisahkan  dari  Majelis  Wakaf  dan membentuk Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah di  Yogyakarta.  Posisinya  yang  sebagai  lembaga  membebaskan  pengurus Muhammadiyah  untuk  mengadakan  atau  meniadakannya,  berbeda  dengan majelis  yang  harus  ada  di  setiap  tingkatan.  Meskipun  hanya  sebagai  lembaga tetapi  LAZIS  Muhammadiyah  menempati  posisi  yang  cukup  penting.  Di  DI Yogyakarta  sendiri  terdapat  LAZIS  Muhammadiyah  Pusat,  LAZIS
Muhammadiyah DI Yogyakarta (dulu bernama Rumah Zakat Muhammadiyah). 18
Namun  demikian,  dalam  situs  resmi  LAZIS  Muhammadiyah,  lembaga tersebut  sudah  dilahirkan  oleh  PP.  Muhammadiyah  sejak  2002.  Selanjutnya, LAZIS  Muhammadiyah  dikukuhkan  oleh  Menteri  Agama  Republik  Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Berdirinya  LAZISMU  dimaksudkan  sebagai  institusi  pengelola  zakat  dengan manajemen  modern  yang  dapat  menghantarkan  zakat  menjadi  bagian  dari penyelesai masalah ( problem solver ) sosial masyarakat yang terus berkembang. 19 Guna  menjawab  pertanyaan  penting  dalam  riset,  penulis  menghubungi key  person LAZIS  Muhammadiyah,  Dai  Iskandar  yang  menjabat  sebagai pimpinan LAZIS Muhammadiyah DI Yogyakarta. Dai juga hadir dalam seminar FOZ DIY yang diselenggarakan di Auditorium Kahar Muzakir yang bersejarah itu. 20 Namun setelah forum tersebut Dai jarang mendapat undangan dari  FOZ,
17 http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html
“Sejarah
Muhammadiyah”, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.10 WIB.
18 Wawancara dengan Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Jalan Veteran Yogyakarta.
19 http://www.lazismu.org/latarbelakang/  “Latar  Belakang  LAZIS  Muhammadiyah” diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.
20 Penulis  menghubungi  belasan  amil  zakat  dari  berbagia  LAZ  di  Yogyakarta.  Mereka hadir di forum tersebut tetapi lupa kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam forum tersebut, LAZ merespons UUPZ 23/2011 yang secara prinsipil menolak UU a quo .
BAZNAS,  atau  teman-teman  LAZ  yang  lain  untuk  kegiatan  bersama  dalam dunia perzakatan di DIY.
Sebagai  LAZIS  yang  didirikan  oleh  dan  bernaung  di  bawah  ormas keislaman,  Dai  menyatakan  bahwa  LAZIS  Muhammadiyah  DIY  tidak  terlalu dirisaukan  dengan  adanya  UUPZ  23/2011.  Dengan  kata  lain,  LAZIS Muhammadiyah  sudah  mengantongi  tiket  untuk  meraih  izin  dan  pengukuhan dari  Menteri  Agama  sesuai  dengan  UUPZ  23/2011. Untuk  menuju  ke  arah  itu, LAZIS Muhammadiyah saat ini fokus pada pembenahan internal agar lebih baik serta tidak terkena pasal pidana UUPZ 23/2011.
Pembenahan  internal  ini  tekait  dengan  pengurusan  legalitas,  membuat blue  print tata  kelola  zakat  internal,  pembentukan  struktur  kepengurusan berjenjang  dari  tingkat  wilayah  sampai  ranting, upgrade program  kerja,  dan penataan sistem. Ke luar, ia merasa perlu menggelar kampanye sadar zakat dan sadar  pengelolaan  zakat.  Setelah  lembaga  kuat,  LAZIS  akan  berfungsi  sebagai supporting team bagi seluruh program yang dijalankan oleh Persyarikatan beserta majelis dan lembaga/badan yang ada di bawahnya. 21
Lalu  bagaimana  konstruk  keberterimaan  amil  zakat  LAZIS Muhammadiyah terhadap hegemoni negara dalam mengelola zakat?

## 1. Kewenangan Nabi Muhammad saw Mengelola Zakat
Dai  Iskandar  sepakat  bahwa  pada  dasarnya  zakat  adalah  kewajiban yang  bersifat  personal  dan  melekat  pada  person  atau  harta  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya.  Zakat  hadir  sebagai  kewajiban  dan  tuntutan  dari agama.  Namun  demikian,  ada  perintah  aktif  untuk  menarik  zakat,  yakni melalui QS at-Taubah 103 yang menyatakan “ Khudz min amwâlihim (ambillah dari sebagian harta mereka) 22 . Siapa yang disasar dari perintah ini?
Menurut Dai, yang disasar adalah amil zakat yang diberi wewenang untuk memungut zakat. Pertanyaannya kemudian, dari manakah amil zakat mendapatkan  wewenang  ini?  Dai  menjawab,  pada  masa  Rasul,  amil mendapatkan  legalitas  wewenang  dari  Rasulullah.  Dalam  praktiknya, Rasulullah  memerintahkan  kepada  Baitul  Mal  untuk  menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Dari siapakah zakat diambil? Tentu saja  dari  umat  Islam.  Selain  memungut  zakat,  Baitul  Mal  juga  melakukan upaya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat muslim akan kewajiban berzakat. 23
Secara implisit, Dai menyatakan bahwa wewenang yang berasal dari Muhammad  ini  tidak  bersifat  teologis  murni.  Artinya,  peran  Muhammad
21 Wawancara dengan Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Jalan Veteran Yogyakarta.
22 Lihat M. Nasrudin, “Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat” An-Nur Jurnal Studi Islam ,  Vol. 07 No 02 Tahun 2016. 23 Wawancara  dengan  Dai  Iskandar,  22  April  2014  di  KUA  Wirobrajan,  di  bilangan Kuncen Yogyakarta.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
dalam konteks sumber kewenangan bagi amil untuk menarik zakat ini bukan dalam  konteks  sebagai  Rasul  tetapi  imam.  Dai  berulangkali  menegaskan konsep imamah dalam  tata  kelola  masyarakat  muslim,  baik  pada  era kepemimpinan Muhammad ataupun dalam realitas kontemporer.
2. NKRI Sah Mengelola Zakat
Jika  pada  era  kenabian  dulu  Muhammadlah  yang  memiliki  sumber wewenang  penarikan  zakat  lalu  mendelegasikannya  kepada  amil, bagaimanakah  dengan  konteks  Indonesia  saat  ini?  Dai  membuat  tamsilan berikut.  Umat  Islam  bisa  diibaratkan  seperti  air.  Sedangkan  sistem pemerintahan adalah bejana. Perdebatan yang muncul nantinya adalah mana yang  lebih  penting? Apakah wadahnya  atau  isinya? Apakah  substansi  atau formalitas yang penting? Apakah harus khilafah ataukah demokrasi?
Perdebatan  ini  bisa  menjadi  sangat  panjang.  Namun  bagi  Dai,  yang terpenting  tentu  saja  adalah  isinya.  Adapun  wadahnya  bisa  dinamis  dalam berbagai konteks dan waktu yang berbeda. Dalam konteks sekarang, bejana yang  ada,  yakni  NKRI  bukanlah  negara  Islam.  Namun  isinya  adalah mayoritas  umat  Islam.  Pembentukan  NKRI  sebagai  bukan  negara  Islam tidaklah  cacat,  karena  telah  memenuhi  unsur  dan  syarat  berdirinya  sebuah negara,yakni  wilayah,  rakyat,  dan  konsensus.  Nah,  konsensus  yang disepakati  oleh  seluruh  rakyat  adalah  Pancasila  sebagai  dasar  bernegara, bukan Islam politik.
Dalam  kontrak  sosial  tersebut  negara  yang  dibentuk  berkewajiban untuk  memenuhi  hajat  hidup  warga  negaranya.  Mayoritas  isi  (baca: penduduknya)  adalah  umat  Islam.  Sebab  itu,  upaya  untuk  memberikan pemenuhan  bagi  hak-hak  penduduk  yang  beragama  Islam  agar  ia  taat kepada agamanya adalah bagian dari tujuan kontrak sosial. Maka, kehadiran negara dalam mengelola zakat adalah hal yang absah belaka. Selain itu, tentu saja  dana  yang  terkumpul  bisa  dimanfaatkan  untuk  pemberdayaan masyarakat luas.
Jika menggunakan pendekatan teologis, NKRI pada dasarnya adalah wujud imamah dalam konteks yang berbeda. Jika pada masa Muhammad ia berperan  sebagai  pemimpin  (imam)  maka  dalam  konteks  sekarang  di Indonesia,  presiden  adalah  imam  bagi  Indonesia,  termasuk  umat  Islam  di dalamnya.  Jika  pada  masa  Muhammad,  ia  adalah  pemegang  otoritas pemungutan  dan  pengelolaan  zakat,  maka  pada  masa  sekarang,  negara  cq pemerintahlah yang memegang otoritas pengelolaan zakat. Jika Muhammad saw  saat  itu  sebagai  imam  mendelegasikan  wewenangnya  kepada  amil  di Baitul  Mal,  saat  ini  pemimpin  mendelegasikan  kewenangan  pengelolaan zakat kepada BAZNAS.
Di sisi lain, ketika keran partisipasi dalam pengelolaan zakat terbuka, di  masyarakat  lahir  banyak  komunitas  yang  turut  mengelola  zakat,  baik
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
dengan membentuk lembaga atau personal. Tak ada masalah dengan hal ini. Yang  menjadi  persoalan  adalah  ketika  ada  di  antara  mereka  yang memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan sempit. Karena potensi untuk melakukan hal ini sangat terbuka. Oleh karena itu, negara harus hadir pula untuk  menjaga  ketertiban.  Negara  harus  membentuk  regulasi  tata  kelola zakat dengan prosedur kontrol yang tepat. Lebih dari itu, negara juga harus melindungi amil zakat yang sudah berjalan sesuai jalur yang benar. Hal ini dilakukan agar maqashid syariah tercapai.
3. Kemampuan Negara Terbatas, LAZ Membantu
Meskipun  negara  memiliki  wewenang  dalam  mengelola  zakat, namun  dalam  kenyataannya,  negara  menghadapi  berbagai  problem  dan keterbatasan.  Akibatnya,  tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut  belum  bisa ditunaikan  secara  maksimal.  Dai  mencontohkan  poblem  dunia  pendidikan. Negara  sebagaimana  diamanahkan  Konstitusi,  bertanggung  jawab menyelenggarakan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  menjangkau  seluruh lapisan masyarakat. Namun faktanya, lembaga pendidikan bentukan negara belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Terhadap  jangkauan  negara  yang  belum  maksimal  ini,  masyarakat sipil  hadir  dengan  memberikan  dukungan  dengan  menyelenggarakan pendidikan,  seperti  yang  dilakukan  Persyarikatan  Muhammadiyah”,  kata Dai Iskandar. Namun, Dai menegaskan bahwa peran masyarakat swasta ini tidak menggantikan peran dan tanggung jawab negara.
Dai menambahkan, hal yang sama juga terjadi dengan zakat. Negara pada  dasarnya  berwenang  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  zakat. Namun  faktanya,  BAZNAS  yang  dibentuk  negara  belum  bisa  menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencakup seluruh warga negara umat Islam.  Syariat  berzakat  belum  bisa  ditunaikan  secara  maksimal.  Negara belum mendukung umat dalam menunaikan keyakinannya serta kewajiban terhadap hartanya.
Dalam  kondisi  semacam  ini,  amil  zakat  plat  hitam  kemudian  turun tangan  mengisi  ruang  yang  belum  digarap  oleh  negara.  Menurut  Dai,  amil zakat  swasta,  termasuk  LAZIS  Muhammadiyah  hadir  dan  turun  tangan dalam membantu tercapainya tujuan-tujuan dasar syariat (baca: maqashid as- syariah ).  Namun  sekali  lagi,  LAZIS  Muhammadiyah  dalam  menjalankan peran-peran  sosial  ini  tidak  punya  preferensi  untuk  menggantikan  peran negara.  Sebaliknya,  baik  LAZ  maupun  BAZNAS  justru  saling  menguatkan dalam  rangka  terpenuhinya  kemaslahatan  bersama.  Agar  rakyat  bisa
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
mendapatkan manfaat maksimal  dari  zakat dan bisa berdaya. Mereka yang perlu ditolong agar segera mendapatkan pertolongan. 24
Penulis sempat menggugat pandangan ini. Dengan sifat dasar negara sebagai organisasi dengan kekuatan dan kedaulatan penuh, sangat mungkin negara  mengakumulasi  kapital  dan  kekuatan.  Selain  itu,  ia  juga  bisa membentuk  struktur  yang  masif  dari  tingkat  pusat,  provinsi, kabupaten/kota,  kecamatan,  desa/kelurahan,  hingga  tingkat  RT/RW.  Jika kemudian  struktur  ini  terbentuk  dan  layanan  zakat  negara cq BAZNAS sudah bisa mencakup nyaris seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam, bagaimana posisi LAZIS Muhammadiyah?
Dai menjawab bahwa hal tersebut utopia yang sulit terwujud. Namun sekiranya  hal  tersebut  bisa  tersebut,  pihaknya  akan  sangat  senang  karena maqashid  syariah terwujud.  Kendati  demikian,  realita  menunjukkan  bahwa hingga  saat  ini,  apa  yang  menjadi  idealitas  belum  terwujud.  Dai  menyentil peran  BAZNAS  masih  belum  maksimal  dengan  ungkapan  berikut,  “Jelas beda, antara digerakkan dengan hati  dengan yang digerakkan dengan SK.” Dai menambahkan, LAZ sudah jauh berkembang, sementara BAZNAS masih hanya sekadar menerima dan menunggu muzakki setor. Memang prosesnya masih sangat panjang. 25

## 4. Cara Pandang Negara terhadap LAZ
Dalam  putusan  persidangan  uji  materiil  UUPZ  23/2011,  MK berpendapat bahwa  kelemahan BAZNAS dalam mengelola  zakat tidak bisa menjadikan  negara  kehilangan  wewenangnya  sebagai  aktor  utama  dalam pengelolaan zakat. Bahwa  problem yang terjadi  pada BAZNAS adalah satu hal,  dan  kewenangan  negara  dalam  mengelola  zakat  adalah  hal  lain  yang tidak memiliki sangkut paut. 26
Terhadap hal ini, Dai menanggapi bahwa ketika berhadapan dengan masyarakat  sipil  yang  menjalankan  kegiatan  yang  juga  dilakukan  oleh negara,  ada  kecenderungan  sikap  dan  cara  pandang  negara  terhadap masyarakat  sipil. Pertama ,  negara  akan  mempertanyakan  transparansi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil. Setidak-tidaknya, negara meminta  laporan  dari  masyarakat  sipil  atas  apa  yang  mereka  lakukan.  Jika hal  itu  terkait  dengan  keuangan,  negara  meminta  akuntabilitas  masyarakat sipil.
24 Orang-orang terdekat adalah yang paling berkewajiban melakukanya. Sebab itulah, di daerah-daerah, pengumpulan zakat justru marak. Wawancara dengan Dai Iskandar, 22 April 2014.
25 Dai menambahkan bahwa bahkan negara yang sudah maju sekalipun, fungsi dan peran dasar negara terkadang belum bisa ditunaikan dengan sempurna, apalagi di Indonesia yang masih berkembang. Wawancara 22 April 2014.
26 Lihat argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 86/PUU-X/2012.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Kaitannya dengan zakat, Dai sepakat bahwa transparansi adalah hal yang penting. Lantaran mengelola dana publik, Dai berpendapat bahwa LAZ seharusnya  melaporkan  pertanggungjawaban  kepada  khalayak.  Dengan adanya  laporan  ini,  masyarakat  khususnya  muzakki  tentu  akan  merasa mantap dan aman dengan dana yang sudah ia setorkan.
Kedua ,  negara  merasa  tidak  memiliki  kendali  terhadap  masyarakat sipil  tersebut.  Negara  merasa  bahwa  LAZ  selama  ini  jalan  sendiri-sendiri dengan seluruh program dan kegiatannya. Ketiga , negara merasa berhak tahu apa yang dilakukan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat, sejauh mana pengumpulan dan penyalurannya, lantaran kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah yang dikuasai oleh negara.
Keempat, negara  merasa  perlu  untuk  mengontrol  hal-hal  yang  bisa dijadikan  sebagai  gerakan  bersama  ketika  ada  persinggungan  kepentingan. Ketika  masyarakat  sipil  dalam  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  negara dalam  pengelolaan  zakat,  negara  merasa  perlu  untuk  turut  mengakomodir dan mengatur segenap potensi yang ada di antara masyarakat sipil, baik itu LAZ, atau pun perseorangan.
Kelima, negara  merasa  berkewajiban  untuk  menciptakan  tata  tertib ( order )  bermasyarakat,  tertib  administrasi,  dan  tertib  hukum.  Karena kebanyakan  LAZ  yang  sudah  berjalan  lemah  dalam  hal  administrasi. Ketertiban  dan  stabilitas  ini  penting  bagi  negara  agar  ia  bisa  tetap  lestari, sekaligus  menciptakan  iklim  agar  tujuan-tujuan  bersama  bisa  lebih  mudah tercapai.  Lantaran  banyaknya  lembaga  yang  turut  mengelola  zakat,  tentu akan jadi masalah ketika terjadi konflik di antara para pengelola tersebut.
Keenam ,  karena  zakat  memiliki  potensi  untuk  dimanfaatkan  untuk kepentingan-kepentingan  sempit,  maka  negara  perlu  mengurus  zakat.  Jika tidak,  maka  akan  terjadi  kekacauan  ketika  kepentingan  sempit  ini mendapatkan  dukungan  finansial,  sementara  ia  berseberangan  dan  bahkan bertabrakan  dengan  kepentingan  bersama.  Karena  patut  diduga  ada sementara  LAZ  yang  memanfaatkan  dana  zakat  untuk  kepentingan  parpol. Hukum  sendiri  tidak  mudah  menjangkau  lantaran  hal  tersebut  terkadang berlindung di balik doktrin agama.
Oleh  karena  itu, ketujuh, negara  berkewajiban  menjamin  dan memastikan bahwa nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama bisa tercapai, maka segala hal  yang terkait hajat hidup orang banyak harus ia  kelola. Terhadap tujuh  poin  ini  Dai  menerima  dan  memahami  kewenangan  negara  dalam pengelolaa zakat.
5. LAZIS Muhammadiyah Tak Risau dengan UUPZ 23/2011
Dai  mengatakan  bahwa  ia  pernah  mengirimkan  artikel  di Suara Muhammadiyah tentang  UUPZ  23/2011.  Dalam  tulisan  tersebut  Dai menuliskan bahwa ada indikasi ketidakadilan dalam UU a quo. Hal tersebut
berkaitan dengan BAZNAS yang datang terakhir tetapi terkesan mengambil alih  kewenangan  pengelolaan  zakat.  Selain  itu,  UUPZ a  quo menyiratkan adanya sentralisasi pengelolaan zakat di tangan negara cq BAZNAS. Namun menurut  Dai  hal  tersebut  ada  sisi  positifnya  juga  terutama  terkait  dengan tegaknya ketertiban.
Secara lebih khusus, seperti yang sekilas disinggung di muka LAZIS Muhammadiyah  tidak  risau  dengan  hadirnya  UUPZ  23/2011.  “Kita  sih sudah at  home lah.  Sudah  nyaman.”,  kata  Dai  Iskandar.  Hal  ini  memang beralasan  karena  LAZIS  sudah  mengantongi  syarat  utama  untuk mendapatkan  izin  dari  Menteri  Agama  untuk  menjadi  amil  zakat,  yakni  ia sudah  berbentuk  atau  berada  di  bawah  lindungan  Ormas  Islam  yang menjalankan peran dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam.
Dai melihat bahwa pembuat UUPZ 23/2011 sudah mempertimbangkan  masak-masak  terhadap  klausul  ini.  Secara  pinsipil, pembuat  hukum  sudah  membuat  peraturan  dengan  mempertimbangkan acuan tanggung jawab, akuntabilitas,  dan  kredibilitas.  Spirit  yang  menjiwai munculnya  syarat  ormas  ini  adalah  agar  tidak  ada  penyimpangan,  agar terwujud  ketertiban  dan  keteraturan  yang  lebih  baik.  Mengapa  demikian? Karena  zakat  adalah  hal  yang  sangat  erat  dengan  Islam  dan  fungsi-fungsi sosial, dakwah, dan pendidikan. Dan Ormas Islam adalah aktor yang selama ini  sudah  menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut  sejak  ia  didirikan  puluhan bahkan seratusan tahun lalu.
Selain itu, pembahasan uji materi UUPZ 23/2011 yang dekat dengan pengesahan  UU  Ormas  membuat  Dai  merasa  curiga.  Jangan-jangan  ada hubungan  di  antara  keduanya.  Dai  melihat  adanya  aksi  radikalisme  dan semangat berpikir dalam Islam garis keras. Jika mereka bisa mengumpulkan dana  melalui  zakat,  tentu  hal  ini  akan  bisa  berbahaya.  Sebab  itulah, pengelolaan  zakat  diserahkan  kepada  pihak  yang  sudah  puluhan  tahun bekerja  di  bidang  dakwah  secara  santun,  harmonis  dan  tidak  memiliki ideologi radikal, dialah ormas Islam.
Terkait  adanya  keberatan  di  kalangan  LAZ  non-ormas,  Dai  bisa memahami hal tersebut. “Teman-teman FOZ melihat ini sebagai tidak adil.”, katanya.  Memang  biasanya  masyarakat  sipil  mengorganisasi  diri  lalu menjalankan  fungsinya  sebagai  amil  zakat.  Baru  kemudian  ia  melengkapi segala  persyaratan  yang  diminta.  Maka  yang  harus  dilakukan  adalah berupaya memenuhi syarat-syaratnya dan tidak perlu bereaksi terlalu keras. “Padahal,  ormas itu ‘kan sederhana. Menurut UU yang baru, dua atau tiga orang  berkumpul  bisa  menjadi  ormas.”,  kata  Dai. 27 Mereka  hanya  belum
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
terbiasa  saja.  Dai  menambahkan,  “seperti  main game, nanti  juga  ketemu jalannya sambil jalan.” 28
Di  sisi  lain,  syarat  ormas  ini  memunculkan  tuduhan  dari  LAZ  non- ormas bahwa ormas bermain di balik UUPZ 23/2011 ini. Menanggapi hal ini, Dai  menyatakan  bahwa  mungkin  saja  ada  yang  bermain,  tetapi Muhammadiyah  tidak  berkepentingan  lebih  lanjut  dalam  konteks  ini. “Urusan  di  dalam  Muhammadiyah  saja  sudah  berat,  Mas.”,  kata  Dai menegaskan.  Baginya,  wajar  saja  setiap  lembaga  atau  person  yang  sudah berjalan  dalam  mengelola  zakat  berkepentingan  dengan  apa  yang  sudah mereka  lakukan.  Misalnya  PKPU  dan  RZ  yang  menitipkan  suara  dan kepentingannya ke PKS dalam proses legislasi UUPZ 23/2011.
Akan tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa negara pada akhirnya menjadi  aktor  utama  dalam  pengelolaan  zakat.  Kehadiran  LAZ,  termasuk LAZIS  Muhammadiyah  dalam  pengelolaan  zakat  hukumnya fardhu  kifayah, hanya  pendukung  atau  pen- support .  Dai  juga  menggarisbawahi  bahwa semangat  yang harus  dikembangkan  adalah semangat  bekerja  sama,  bukan saling  berkompetisi,  baik  di  antara  LAZ  ormas  dan  LAZ  non-ormas,  atau dengan  negara.  Lagi-lagi  Dai  menyatakan  akan  sangat  senang  jika  negara bersedia all-out dalam  hal  ini  sehingga  tanggung  jawab  LAZ  menjadi  lebih ringan.

## Kesimpulan
Baik  LAZIS  NU  maupun  LAZIS  Muhammadiyah  secara  resmi  tidak merisaukan kehadiran UUPZ 23/2011. Secara eksplisit maupun emplisit, kedua amil  di  kedua  LAZIS  tersebut  mengekspresikan  keberterimaan  yang  bernada netral  bahkan  cenderung  positif.  Jika  dilacak  lebih  jauh,  hal  ini  karena  dalam UUPZ 23/2011, posisi keduanya cukup aman, bahkan cenderung diuntungkan. Jika UUPZ 23/2011 (sebelum judicial review ) dengan pasal terkait syarat ormas ini benar-benar  diberlakukan,  maka  hanya  akan  ada  tiga  pemain  OPZ,  yakni BAZNAS, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah.
Meski  demikian,  kedua  LAZIS  memaklumi  bahwa  UUPZ  23/2011 membuat  LAZ  lain  khawatir  namun  keduanya  seolah-olah  tidak  begitu  peduli dengan  UUPZ  23/2011.  LAZIS  NU  menyatakan  bahwa  UUPZ  23/2011 merupakan  upaya  negara  dalam  melindungi  masyarakat  sipil,  muzakki,  dan mustahik.  Sedangkan  LAZIS  Muhammadiyah  lebih  memilih  untuk  mengurusi perkara  internal  LAZIS  ketimbang  dunia  politik  praktis  dalam  dunia  zakat karena PR-nya masih sangat banyak.

## Penutup
Demikian  tulisan  sederhana  ini  penulis  sajikan.  Masih  ada  banyak  hal yang  terlewat,  dan  tentunya  masih  sangat  layak  untuk  dikaji  lebih  lanjut. Misalnya  dengan  memindah  lokus  kajian  di  Kota  Metro,  Lampung.  Bisa  juga dengan  memperluas  konteks  hingga  diberlakukannya  PP  No  14  tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  merupakan  Peraturan  Turunan  dari  UUPZ 23/2011.
Semoga bermanfaat.

## Referensi
Dahlan, Abdul Aziz dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)
Fauzia, Amelia, Faith and The State, a History of Islamic Philanthropy in Indonesia. (Leiden: Brill, 2013) at-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib al-Amali Abu Ja’far, Jâmi’ al-Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân , juz 14, (ttt: Muassasah ar-Risalah, 2000 http://m.inilah.com/read/detail/1922634/mahasiswa-minta-undang-undang- zakat-dibatalkan, “Mahasiswa Minta Undang-undang Zakat Dibatalkan”, diakses 8 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB
http://www.lazismu.org/latarbelakang/ “Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah” diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/16/12730 5/Mematikan-Pegiat-UU-Zakat-Digugat-ke-MK, “Mematikan Pegiat, UU Zakat Digugat ke MK”, diakses 1 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB.
Nasrudin, M., “Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta atas hegemoni negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UUPZ 23/2011” (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2015).
Nasrudin, M., “Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat” An-Nur Jurnal Studi Islam ,  Vol. 07 No 02 Tahun 2016.
Nasrudin, M., “Perang Wacana dalam UU Zakat”, Justisia: Jurnal Studi Islam dan Kebudayaan Vol 40, 2013. Profil LAZIS NU bisa dilihat di http://www.lazisnu.or.id/profile/detail/2/legalitas-lembaga.html. Diakses ulang pada 4 Januari 2015 pukul 23.32 WIB. Kurniawan, Puji,  “Legislasi Undang-Undang Zakat”. Jurnal Al-Risalah volume 13 Nomor 1 Mei 2013. hlm. 115. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012. 1 http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html “Sejarah Muhammadiyah”, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.10 WIB.
Ridwan, Nur Khalik, “Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam” http://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan- makna-indonesia-sebagai-darul-islam, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Van Bruinessen, Martin. NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru . PT LKiS Pelangi Aksara, 1994. Wizârah al-Awqâf wa as-Syu’ûn al-Islâmiyyah, Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah . juz 23 dan 8. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa as-Syu’ûn al-Islâmiyyah, 2012., juz 8

## Wawancara
Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Veteran Yogyakarta. Dai Iskandar, 22 April 2014 di KUA Wirobrajan, di bilangan Kuncen, Yogyakarta. Syahroini Djamil, 1 Juni 2014 di bilangan Kasongan, Bantul, Yogyakarta.