PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

## Indarja
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, S.H, Tembalang Semarang indarja@yahoo.com

## Abstract
The aim of this paper is to analyze the regulation of general election of President and vice President in Indonesia. The Election of President and Vice President in Indonesia changes from time to time, from  the  period  1945-1950  President  and  Vice  President  elected  by  PPKI  by  acclamation.  The period 1950-1959 elected by agreement between the state of RIS and RI. After the 1959 period until now, the President and Vice President were elected by the people through general elections. After Constitutional  Court's  decision  number  14/PUU-XI/2013  has  been  published,  the  election  of President and Vice President, and the Parliament in 2019 will be occured by simoultanesly.
Keywords : Regulations, Election, President, Vice President

## Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pengaturan pemilihan umum Presiden  dan  wakil  Presiden  di  Indonesia.  Pengaturan  Pemilihan  umum  Presiden  dan  wakil Presiden di Indonesia berubah-ubah dari masa ke masa, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden  dipilih  secara  kesepakatan  antara  negara  RIS  dan  RI.  Setelah  periode  1959  hingga sekarang,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif.
Kata kunci : Pengaturan, Pemilihan Umum, Presiden, Wakil Presiden

## A. Pendahuluan
Sistem  pemerintahan  sesungguhnya menunjukkan tentang relasi antara eksekutif dan  legislatif (Sihbudi  Riza,  2002). Apabila dominasi dan konsentrasi kekuasaan terletak pada  legislatif,  maka  sistem  pemerintahan yang  dianut  adalah  parlementer.  Namun, apabila konsentrasi kekuasaan terpusat pada eksekutif,  maka  negara  tersebut  menganut sistem  presidensiil.  Bahkan,  terdapat  juga sistem pemerintahan campuran antara sistem presidensiil dan parlementer.
Menurut Arend Lijphart, bahwa sistem Presidensil ini memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya:  kelebihan pertama dari pemerintahan Presidensil, stabilitas eksekutif didasarkan  pada  masa  jabatan  Presiden. Kedua , dari pemerintahan Presidensil adalah
bahwa  pemilihan  kepala  pemerintahan  oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung, formal atau informal dalam  sistem  parlementer. Ketiga ,  dari pemerintahan  Presidensil  adalah  bahwa pemisahan  kekuasaan  berarti  pemerintahan yang  dibatasi,  perlindungan  kebebasan individu  atas  tirani  pemerintah  (Sodikin, 2014).
Dalam  konsep  sistem  pemerintahan presidensial,  yang  utama  adalah  bahwa kedudukan  antara  lembaga  eksekutif  dan legislatif  adalah  sama  kuat.  Untuk  lebih jelasnya berikut ciri ciri sistem pemerintahan presidensial  menurut  Scott  Mainwaring (Saraswati, 2012), sebagai berikut :
1. Posisi  Presiden  sebagai  kepala  negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden  dan  legislatif  dipilih  oleh rakyat;
3. Lembaga  eksekutif  bukan  bagian  dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan  oleh  lembaga  legislatif k e c u a l i   m e l a l u i   m e k a n i s m e pemakzulan;
4. Presiden  tidak  dapat  membubarkan lembaga parlemen.
Sejak  dulu  selalu  dikatakan  bahwa UUD  1945  menganut  sistem  pemerintahan Presidensil yang murni. Beberapa ciri penting Sistem  Pemerintahan  Presidensial  di Indonesia  antara  lain:  Presiden  memegang kekuasaan  Pemerintahan  menurut  Undang- Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih  oleh rakyat  secara  langsung    (Pasal  6A  ayat  (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen (melainkan  langsung  bertanggung  jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen  Presiden  tidak  tunduk  kepada p a r l e m e n ,   d a n   t i d a k   d i k e n a l   a d a n y a pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Casmi Arrsa, 2014).
Sekurang-kurangnya  sistem  demikian itulah  yang  semula  dibayangkan  ideal  oleh kalangan  para  perancang  Undang-Undang Dasar  1945.  Namun  demikian,  jika  ditelaah s e c a r a   s e k s a m a   s e b e n a r n y a   s i s t e m Presidensiil yang dianut dalam UUD 1945 itu sama sekali tidak murni sifatnya. Salah satu ciri  pokok  sistem  parlementer  yang  dianut dalam  UUD  1945  adalah  berkenaan  dengan pertanggungjawaban  Presiden  kepada  MPR sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara ( supreme council ) (Elly Noviati, 2013).
Sistem Pemerintahan tentu saja sangat berkaitan  dengan  pemilihan  kepala  negara atau  kepala  pemerintahannya.  Indonesia sudah  mengalami  beberapa  kali  pemilihan kepala negara dalam hal ini adalah Presiden. Negara Indonesia yang saat ini menggunakan s i s t e m   p r e s i d e n s i a l ,   p e r n a h   j u g a menggunakan  sistem  yang  lain  yaitu parlementer pada periode 1945 – 1949 pada saat  berlakunya  Konstitusi  RIS  dan  periode 1950  –  1959  pada  saat  berlakunya  UUDS 1950. Pada periode yang pertama, khususnya
beberapa  tahun  setelah  merdeka  hingga periode  2014  pengisian  jabatan  lembaga legislatif  dan  eksekutif  dilakukan  secara terpisah  yakni  pemilihan  lembaga  legislatif dahulu  baru  menyusul  pemilihan  presiden, kecuali  pada  awal  kemerdekaan  jabatan presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  oleh PPKI. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan  secara  serentak  baik  Legislatif maupun Eksekutif.
Hal  ini  yang  melatarbelakangi  penulis ingin  melakukan  penulisan  mengenai perkembangan  pengaturan  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelum keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.14  /PUU-XI/2013  dengan  pendekatan historis  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang mengatur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa.

## B. Pembahasan

## 1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut  Ramlan,  Pemilihan  Umum diartikan  sebagai  mekanisme  penyeleksian d a n   p e n d e l e g a s i a n   a t a u   p e n y e r a h a n kedaulatan  kepada  orang  atau  partai  yang d i p e r c a y a i   ( S u r b a k t i ,   1 9 9 2 ) .   K e t i k a membicarakan Pemilu, tidak dapat dihindari untuk  menguraikan  arti  penting  konsep demokrasi.  Keduanya  memiliki  relasi  erat yang  tidak  dapat  dipisahkan  pengkajiannya. Peran  sentral  Pemilu  ini  terlihat  sebagai perwujudan  kedaulatan  rakyat,  maka  dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan  jaminan  bahwa  Pemilu  adalah salah  satunya  cara  untuk  mewujudkan k e d a u l a t a n   r a k y a t .   A r t i n y a ,   P e m i l u merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah  dan  mengatur  tentang  prinsip-prinsip dasar  Pemilu  yang  akan  dilaksanakan (H.M Soerya, 2013).
Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan, menyatakan  bahwa:  1)  Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung  oleh  rakyat;  2)  Pasangan  calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik p e s e r t a   p e m i l i h a n   u m u m   s e b e l u m pelaksanaan  pemilihan  umum;  3)  Pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang mendapatkan  suara  lebih  dari  lima  puluh persen  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan umum  dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih d a r i   s e t e n g a h   j u m l a h   p r o v i n s i   d i Indonesia...”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945  setelah  perubahan  di  atas,  dalam hubungannya  dengan  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden,  yang substansinya  mengatur  mengenai  sistem electoral  law,  electoral  process,  dan  law enforcement.  Sistem  electoral  law,  yang meliputi  sistem  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden,  pembagian  daerah  pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode  penentuan  pemenang/  penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. Electoral process, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan  penyelenggaraan  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Sedangkan,  law enforcement  khusus  mengenai  pengawasan pemilu  dan  penegakan  hukum.  Hal  ini  sulit mencerminkan ke arah Pemilu Presiden dan Wa k i l   P r e s i d e n   b e r d a s a r k a n   s i s t e m Presidensil dengan dukungan suara mayoritas pilihan rakyat (Prasetyoningsih, 2014).
2. Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Periode ke Periode
a. Orde Lama (Periode 1945–1950)
Periode  18  Agustus  1945-15  Agustus 1950  adalah  periode  berlakunya  konstitusi yang  disahkan  oleh  PPKI  pada  tanggal  18 Agustus  1945,  yang  kemudian  disebut sebagai  UUD  1945.  Periode  ini  dibagi  lagi menjadi  dua  masa  yaitu,  pertama,  antara  18 Agustus 1945-27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949-15 Agustus 1950 saat negara Indonesia  bergabung  sebagai  negara  bagian dari  negara  federasi  Republik  Indonesia Serikat.
M e n u r u t   U U D   1 9 4 5 ,   l e m b a g a kepresidenan,  yang  bersifat  personal,  terdiri
atas  seorang  Presiden  dan  seorang  wakil Presiden.  Lembaga  ini  dipilih  oleh  MPR dengan  syarat  tertentu  dan  memiliki  masa j a b a t a n   s e l a m a   5   t a h u n .   S e b e l u m m e n j a l a n k a n   t u g a s n y a   l e m b a g a   i n i bersumpah di hadapan MPR atau DPR. Pada tanggal  18  Agustus  1945,  untuk  pertama kalinya,  Presiden  Soekarno  selaku  Presiden pertama  Republik  Indonesia  dan  wakil Presiden  Mohammad  Hatta  terpilih  melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,  tepat  satu  hari  setelah  beliau menyampaikan  Proklamasi  Kemerdekaan. Ir.Soekarno  terpilih  secara  aklamasi  sebagai Presiden  Republik  Indonesia  yang  pertama. Selama  puluhan  tahun  beliau  menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan  Presiden,  bahkan  Soekarno  pun diangkat  sebagai  Presiden  seumur  hidup m e l a l u i   K e t e t a p a n   M P R S   N o m o r III/MPRS/1963.
Dalam  masa  peralihan  ini  kekuasaan Presiden  sangat  besar  karena  seluruh kekuasaan  MPR,  DPR,  dan  DPA,  sebelum lembaga itu terbentuk, semua dijalankan oleh Presiden  dengan  bantuan  Komite  Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun, tugas berat juga  dibebankan  kepada  Presiden  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  segala  hal yang ditetapkan UUD 1945.

## b. Periode 1949-1950
Pada  periode  27  Desember  1949  –  15 Agustus  1950,  RI  bergabung  dalam  negara federasi  Reoublik  Indonesia  Serikat  dengan kedudukan  sebagai  negara  bagian   Hal  ini . mengakibatkan  berlakunya  2  konstitusi secara  bersamaan  di  wilayah  negara  bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27  Desember  1949,  Presiden  RI  Soekarno telah  menyerahkan  secara  resmi  kekuasaan pemerintahan  RI  kepada  Assaat  sebagai Pemangku Jabatan Presiden.
Menurut  Konstitusi  RIS,  lembaga kepresidenan  yang  bersifat  personal  terdiri atas  seorang  Presiden.  Presiden  dipilih  oleh Dewan  Pemilih  ( Electoral  College )  yang terdiri  atas  utusan  negara-negara  bagian dengan  syarat-syarat  tertentu.  Sebelum menjalankan  tugasnya,  Presiden  bersumpah dihadapan Dewan Pemilih.
Lembaga  kepresidenan  dalam  periode
ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai  kesepakatan  pada  19  Mei  1950 untuk  kembali  ke  bentuk  negara  kesatuan. Pada  15  Agustus  1950,  di  hadapan  sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara  kesatuan  Republik  Indonesia menggantikan  negara  federasi  Republik Indonesia  Serikat.  Konstitusi  RIS  diubah menjadi  Undang  -  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Sementara  (yang  selanjutnya dikenal  sebagai  UUDS  1950)  berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku  Jabatan  Presiden  RI,  Assaat, menyerahkan  secara  resmi  kekuasaan pemerintahan  RI  kepada  Soekarno  sebagai Presiden Republik Indonesia.
c. Periode 1950-1959
Masa  republik  ketiga  adalah  periode diberlakukannya UUDS 1950 yang kemudian disebut dengan UUDS 1950. Dari segi materi, UUDS 1950 ini merupakan perpaduan antara UUDS  RIS  milik  negara  federasi  Republik Indonesia  Serikat  dengan  UUD  1945  yang d i s a h k a n   o l e h   P P K I   m i l i k   R e p u b l i k Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950.
Lembaga  Kepresidenan  dalam  masa republik  ketiga  tergolong  unik.  Tokoh  yang memangku jabatan Presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada  19  Mei  1950  (Penjelasan  Konstitusi), sedangkan  tokoh  wakil  Presiden  untuk pertama kalinya diangkat oleh Presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR (Pasal 45 ayat (4)).  Dari  hal-hal  tersebut  jelas  bahwa lembaga  kepresidenan  (Presiden  dan  wakil Presiden)  hanya  bersifat  sementara  seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir  dengan  lembaga  kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat.
Dalam  perjalanannya  jabatan  wakil Presiden  mengalami  kekosongan  per  1 Desember  1956  karena  wakil  Presiden mengundurkan diri. Aturan Pasal 45 ayat (4) tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  mengisi lowongan  tersebut,  sedangkan  konstitusi tetap  maupun  UU  pemilihan  Presiden  dan wakil  Presiden  belum  ada.  Pada  1958, Presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh  pejabat  Presiden.  Kekuasaan  lembaga kepresidenan  ini  otomatis  berakhir  seiring munculnya  dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dan
digantikan  dengan  lembaga  kepresidenan menurut  UUD  1945  yang  diberlakukan kembali.
d. Periode 1959-1965
Periode 1959-1965 adalah periode yang penuh  pertentangan  ideologi  dalam  sejarah kehidupan  ketatanegaraan  di  Indonesia  dan mencapai  puncaknya  pada  tanggal  30 September  1965  yang  ditandai  dengan peristiwa  G-30-S.  Sebagai  akibat  logis  dari peristiwa  pengkhianatan  G-30-S,  mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh k e b i j a k s a n a a n   y a n g   t e l a h   d i a m b i l sebelumnya  dalam  kehidupan  kenegaraan. Lembaga  MPRS  yang  pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan  selanjutnya  diatur  dengan  Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan  G-30-S,  Penetapan  Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, m a k a   d i a d a k a n   l a n g k a h   p e m u r n i a n keanggotaan  MPRS  dari  unsur  PKI,  dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1966  bahwa  sebelum  terbentuknya Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945  sampai  MPR  hasil  Pemilihan  Umum terbentuk. Terbentuklah susunan MPRS baru dengan diketuai oleh Dr.A.H.Nasution Sidang  umum  IV  (Keempat)  MPRS berlangsung  di  Istora  Senayan  Jakarta  pada tanggal  21  Juni  sampai  dengan  5  Juli  1966. Pada  Sidang  Umum  Keempat  ini,  MPRS menghasilkan  24  ketetapan,  3  (tiga) diantaranya Ketetapan MPRS yang berkaitan dengan  mekanisme  terbentuknya  lembaga kepresidenan, yaitu:
1) K e t e t a p a n   M P R S   N o m o r XI/MPRS/1966  tentang  Pemilihan Umum;
2) K e t e t a p a n   M P R S   N o m o r X V / M P R S / 1 9 6 6   t e n t a n g pemilihan/Penunjukan  Wakil  Presiden dan  Tata  Cara  Pengangkatan  Pejabat Presiden;
3) K e t e t a p a n   M P R S   N o m o r XVIII/MPRS/1966  tetang  Peninjauan Kembali  Ketetapan  MPRS  Nomor III/MPRS/1963  Tentang  Penunjukkan
Sekarno  sebagai  Presiden  Seumur Hidup.
e. Orde Baru
Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden RI  karena  adanya  supersemar  yang  turun kepadanya  dari  Presiden  Soekarno  dan  juga atas  ditolaknya  pidato  pertanggungjawaban Presiden  Soekarno,  lalu  Soeharto  pun diangkat  menjadi  pejabat  Presiden  sebelum resmi  menjadi  Presiden  terpilih  melalui pilpres  dengan  dasar  hukum  Ketetapan MPRS  No.  XV/MPRS/1966.  Pada  masa- masa  orde  baru,  pemilihan  Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. P e m i l i h a n   d i l a k u k a n   d e n g a n   c a r a pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara  untuk  memilih  Presiden  hanyalah anggota  MPR.  Dikarenakan  mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI  yang  merupakan  penyokong  utama kekuasaan  Soeharto,  maka  Soeharto  pun selalu  terpilih  secara  aklamasi  dalam  setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti. Selain itu, pada  masa  tersebut  Undang-Undang  Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram  kuat  Republik  ini  selama puluhan tahun.
Ada  beberapa  hal  unik  dan  menarik untuk  dicermati  pada  periode  ini.  Hal-hal tersebut antara lain: pertama, setelah MPRS terbentuk  lembaga  ini  tidak  langsung bersidang  untuk  menetapkan  tokoh  yang m e m a n g k u   j a b a t a n   d a l a m   l e m b a g a kepresidenan  yang  baru.  Kedua,  pada  tahun 1963,  MPRS  menetapkan  ketetapan  MPRS yang  mengangkat  Presiden  pertama  sebagai Presiden  seumur  hidup.  Ketiga,  munculnya jabatan  “Pejabat  Presiden”  ketika  Presiden dimakzulkan  pada  tahun  1967.  Ketiga, penetapan  “Pejabat  Presiden”  menjadi Presiden  pada  tahun  1968.  Keempat, pengisian  lembaga  kepresidenan  sesuai dengan UUD 1945 baru dilakukan pada tahun 1973, tiga belas tahun setelah MPR (MPRS) terbentuk.  Kelima,  pengucapan  sumpah pelantikan Presiden oleh wakil Presiden tidak dilakukan di depan MPR atau DPR melainkan hanya  di  depan  pimpinan  MPR/DPR  dan Mahkamah Agung saat Presiden mundur dari
jabatannya pada tahun 1998
f. Era reformasi
Soeharto  mengakhiri  jabatannya sebagai  Presiden  RI.  Setelah  Soeharto mengundurkan  diri,  Mahkamah  Agung mengambil  sumpah  Baharuddin  Jusuf Habibie  sebagai  Presiden  yang  sebelumnya menjabat sebagai wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  8 UUD  1945  yang  berbunyi  " Jika  Presiden Mangkat,  berhenti,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya,  ia  digantikan  oleh  wakil Presiden sampai habis waktunya ".
Masa  pemerintahan  Presiden  B.J. Habibie  berlangsung  dari  tanggal  21  Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie  sebagai  Presiden  ini  memunculkan kontroversi  di  masyarakat.  Pihak  yang  pro menganggap  pengangkatan  Habibie  sudah konstitusional,  sedangkan  pihak  kontra menganggap  bahwa  Habibie  sebagai k e l a n j u t a n   d a r i   e r a   S o e h a r t o   d a n p e n g a n g k a t a n n y a   d i a n g g a p   t i d a k konstitusional.  Pada  masa  Pemerintahan P r e s i d e n   H a b i b i e   t e r j a d i   p e r u b a h a n Ketetapan  MPR.  Untuk  mengatasi  krisis politik  berkepanjangan,  maka  diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal  10-13  November  1998.  Menjelang diselenggarakan  sidang  tersebut  terjadi  aksi unjuk  rasa  para  mahasiswa  dan  organisasi sosial politik.

## g. Pemilu Tahun 1999
Pemilu  pertama  setelah  reformasi bergulir diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan.pemilu ini dianggap paling demokratis  bila  dibandingkan  dengan pemilu-pemilu  sebelumnya.  Pemilu  ini dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah  lolos  veriﬁkasi  dan  memenuhi  syarat menjadi  OPP  (Organisasi  Peserta  Pemilu) dari  141  partai  politik  yang  mendaftar  di Departemen Dalam Negeri.
Pada  sidang  umum  MPR-RI  muncul dua  calon  Presiden  yang  bersaing,  yakni A b d u r r a h m a n   Wa h i d   d a n   M e g a w a t i S o e k a r n o p u t r i .   A b d u r r a h m a n   Wa h i d didukung  oleh  Poros Tengah,  koalisi  partai-
Indarja, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI Perjuangan. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi  calon  dari  Poros  Tengah  sebagai pengganti  BJ  Habibie  yang  didukung  Poros Tengah  tetapi  tidak  bersedia  maju  setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara  tertutup  yang  dramatis  dan  disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya A b d u r r a h m a n   Wa h i d   m e m e n a n g k a n pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara  sebanyak  373,  sedangkan  Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 313 suara.
Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4   s u a r a   d i n y a t a k a n   t i d a k   s a h . Kemenangan  Gus  Dur  atas  Megawati merupakan ironi demokrasi Indonesia karena Abdurrahman  Wahid  berasal  dari  Partai k e b a n g k i t a n   B a n g s a   ( P K B )   y a n g memperoleh  suara  kecil    dalam  Pemilu Legislatif  1999,  sementara  Megawati Soekarnoputri  berasal  dari  PDI-P  yang menjadi  pemenang  Pemilu  Legislatif  1999. Setelah  MPR-RI  berhasil  memilih  Presiden, kemudian  dilakukan  pemilihan  Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil  memilih  K.H. Abdurrahman  Wahid sebagai  Presiden  keempat  RI  dan  sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil Presiden.
h. Pemilihan Presiden Tahun 2004
Pemilu  2004  merupakan  pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD,  dan  DPRD  serta  memilih  langsung Presiden dan wakil Presiden, dimana selama Orde  Baru,  Presiden  dan  Wakil  Presiden dipilih oleh MPR yang saat itu berkedudukan sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  Pemilu 2004  diselenggarakan  secara  serentak  pada tanggal  5  April  2004  untuk  memilih  550 Anggota  DPR,  128  Anggota  DPD,  serta Anggota  DPRD  (DPRD  Provinsi  maupun DPRD  Kabupaten/Kota)  se-Indonesia periode  2004-2009.  Sedangkan,  untuk memilih  Presiden  dan  wakil  Presiden  untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal  5  Juli  2004  (putaran  I)  dan  20 September 2004 (putaran II).
Pemilu  2004  dilaksanakan  dengan
sistem  yang  berbeda  dari  pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR  dan  DPRD  (termasuk  didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan  dengan  sistem  perwakilan berimbang  (proporsional)  dengan  sistem daftar  calon  terbuka.  Partai  politik  akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya.  Perolehan  kursi  ini  akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi  nilai  Bilangan  Pembagi  Pemilih (BPP).  Apabila  tidak  ada,  maka  kursi  akan diberikan  kepada  calon  berdasarkan  nomor urut.  Pemilu  untuk  memilih  Anggota  DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
P e m i l u   p u t a r a n   p e r t a m a diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti  oleh  5  pasangan  calon.  Berdasarkan hasil  Pemilihan  Umum  yang  diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang  pemilih  terdaftar,  122.293.844  orang (79,76%)  menggunakan  hak  pilihnya.  Dari total  jumlah  suara,  119.656.868  suara (97,84%)  dinyatakan  sah,  dengan  rincian sebagai berikut:
1) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin
Wahid (26.286.788 suara) 22,15%
2) Hj.  Megawati  Soekarnoputri  dan  H. Hasyim  Muzadi  (31.569.104  suara) 26,61%
3) Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (17.392.931
suara) 14,66%.
4) H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Drs.  H.  Muhammad  Jusuf  Kalla (39.838.184 suara) 33,57%.
5) Dr.  H.  Hamzah  Haz  dan  H.  Agum Gumelar,  M.Sc.  (3.569.861  suara) 3,01%
Dikarenakan  kelima  pasangan  calon Presiden  dan  wakil  Presiden  peserta  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  putaran  I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih  dari  50%,  maka  dilakukan  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  putaran  II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon P r e s i d e n   d a n   w a k i l   P r e s i d e n   y a n g memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan terbanyak kedua, yaitu:
1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H.
Ahmad Hasyim Muzadi
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 63-70
2) H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh  2  pasangan  calon.  Berdasarkan  hasil Pemilihan  Umum  yang  diumumkan  pada tanggal  4  Oktober  2004,  dari  150.644.184 orang  pemilih  terdaftar,  116.662.705  orang (77,44%)  menggunakan  hak  pilihnya.  Dari total  jumlah  suara,  114.257.054  suara (97,94%)  dinyatakan  sah,  dengan  rincian sebagai berikut:
1) Hj.  Megawati  Soekarnoputri  dan  H. Hasyim  Muzadi  (44.990.704  suara) 39,38%
2) H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Drs.  H.  Muhammad  Jusuf  Kalla (69.266.350 suara) 60,62%
i. Pemilu 2009 Pemilu  Presiden  2009  merupakan Pilpres  langsung  yang  kedua  kalinya diselenggarakan  di  Indonesia.  Pilpres  2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :
1) Hj.  Megawati  Soekarnoputri  dan  H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai  Gerindra,  PNI  Marhaenisme, Partai  Buruh,  Pakar  Pangan,  Partai Merdeka,  Partai  Kedaulatan,  PSI, PPNUI).
2) Dr.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Prof.  Dr.  Boediono  (didukung  oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP,  PPPI,  Partai  RepublikaN,  Partai Patriot,  PNBKI,  PMB,  PPI,  Partai Pelopor,  PKDI,  PIS,  Partai  PIB,Partai PDI).
3) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto,  S.IP.  (didukung  oleh  Partai Golkar dan Partai Hanura).
Pemilu  Presiden  dan  wakil  Presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009  dan  hanya  berlangsung  satu  putaran saja, karena salah satu pasangan calon yakni SBY-Boediono  sudah  memperoleh  suara lebih  dari  50%.  Pasangan  SBY-Boediono kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Terpilih dan dilantik pada  tanggal  20  Oktober  2009  untuk  masa jabatan 2009-2014.
j. Pemilihan Presiden 2014 D ilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia  untuk  masa  bakti  2014-2019. Pemilihan  ini  menjadi  pemilihan  Presiden langsung  ketiga  di  Indonesia.  Presiden petahana  Susilo  Bambang Yudhoyono  tidak dapat  maju  kembali  dalam  pemilihan  ini karena  dicegah  oleh  undang-undang  yang melarang  periode  ketiga  untuk  seorang Presiden.
Menurut UU Pemilu (Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008),  hanya  partai  yang menguasai  lebih  dari  20%  kursi  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  memenangi  25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang  ini  sempat  digugat  di Mahkamah  Konstitusi,  namun  pada  bulan Januari  2014,  Mahkamah  memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.
P e m i l i h a n   u m u m   i n i   a k h i r n y a dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla  dengan  memperoleh  suara  sebesar 53,15%,  mengalahkan  pasangan  Prabowo Subianto-Hatta  Rajasa  yang  memperoleh suara  sebesar  46,85%  sesuai  dengan keputusan  KPU  RI  pada  22  Juli  2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dasar  hukum  yang  digunakan  sama yaitu  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008,  maka  proses  berjalannya  dan  syarat pencalonan  Presiden  dan  wakil  Presidennya pun sama. seperti pada tahun 2009.

## C. Simpulan
Pengaturan  Pemilihan  umum  Presiden dari masa ke masa berubah-ubah, dimulai dari periode  1945-1950  Presiden  dan  Wakil Presiden  dipilih  oleh  PPKI  secara  aklamasi. Kemudian, periode 1950-1959 Presiden dan Wakil  Presiden  dipilih  secara  unik,  yaitu kesepakatan antara negara RIS dan RI. Pada masa  ini,  Badan  Konstituante  diberikan perintah untuk memilih anggota MPRS tetapi tidak  bisa  menjalankan  tugasnya  tersebut. Hingga  akhirnya  keluarlah  Dekrit  Presiden 1959, yang mengamanatkan untuk kembali ke Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan
Indarja, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
membentuk  MPRS  dan  DPAS.  Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  melalui pemilihan  umum.  Bahkan,  mulai  Pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Casmi Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), 169. Elly  Noviati,  C.  (2013).  Demokrasi  dan
S i s t e m   P e m e r i n t a h a n .   J u r n a l Konstitusi, 10(2), 345.
H.M  Soerya,  R.  (2013).  Pemilihan  Kepala Daerah  Dalam  Demokrasi  Electoral. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum, 43(3), 356.
Prasetyoningsih,  N.  (2014).  Dampak
Pemilihan  Umum  Serentak  Bagi Pembangunan  Demokrasi  Indonesia.
Jurnal Media Hukum, 21(2), 244.
Saraswati,  R.  (2012).  Desain  Sistem P emer in tah an   P r es id en s ial  Yan g Efektif.  Jurnal  Masalah-Masalah H u k u m ,   4 1 ( 1 ) ,   1 3 8 . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 4 7 1 0   / m m h .
41.1.2012.137-143
S i h b u d i   R i z a ,   N .   M .   ( E d . ) .   ( 2 0 0 2 ) .
Amandemen  Konstitusi  dan  Strategi Penyelesaian  Krisis  Politik  Indonesia. Jakarta: AIPI.
Sodikin.  (2014).  Pemilu  Serentak  (Pemilu
Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial.  Jurnal  RechtsVinding, 3(1), 22. Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.