## Evaluasi Implementasi Analisis Kesebandingan atas Sengketa Transfer Pricing PT OCI
Rafael Tambunan 1 , Yulianti Abbas 2 1,2) Universitas Indonesia
1) rafael101091@gmail.com, 2) yuli.a@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 19 Juni 2023
Disetujui : 11 Juli 2023 Dipublikasi      : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Transfer  pricing  is  one  of  the  most  popular  drivers  of  tax  disputes  between  taxpayers  and  tax authorities  around  the  world.  To  lessen  the  probability  of  disputes,  the  OECD  proposes procedures  for  comparability  analysis.  These  procedures  help  taxpayers  and  tax  authorities  to determine the arm's length values of related-party transaction, which is the main cause of many transfer pricing disputes. This study uses a case study method, focusing on PT OCI, to evaluate a firm’s  comparative  analysis  practice and its  conformity  to  OECD  Transfer  Pricing  Guidelines. Data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that PT OCI had conducted a comparability analysis of transfer pricing transactions  in conformity with the OECD guidelines, while the tax authorities have not carried out a  comparability analysis in carrying out transfer pricing audits. However, specifically for trademark utilization transactions, PT  OCI  must  accept  the  results  of  inspection  corrections.  Fulfillment  of  the  arm’s  length principle for transactions utilizing intangible assets must comply with two additional provisions, namely  related  to  the  existence  of  transactions  and  economic  benefits  from  the  utilization  of intangible assets. With the results of the benefit test, it was concluded that the trademark used by PT OCI did not contribute to increasing the success of PT OCI's sales so that transactions for the use of intangible assets did not meet the arm’s length principles.
Keywords:  arm's  length  value;  comparability  analysis;  OECD;  related-party  transaction; transfer pricing

## PENDAHULUAN
Peningkatan  praktik transfer  pricing yang  disalahgunakan  oleh  perusahaan  multinasional sebagai  bagian  dari  perencanaan  perpajakan  perusahaan  menyebabkan  terjadinya  penggerusan basis  penerimaan  negara  pada  sektor  perpajakan.  Ningrahayu  (2010)  menjelaskan  bahwa  dalam praktik transfer  pricing ,  perbedaan  tarif  pajak  antar  negara  dapat  disalahgunakan  untuk penghindaran  pajak  ke  negara  dengan  tarif yang lebih  rendah  ( profit  shifting ).  Hal ini  membuat pemerintah Indonesia secara khusus Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang lebih intensif  pada  praktik transfer  pricing yang  dilakukan  wajib  pajak  Indonesia.  Sejalan  dengan peningkatan praktik transfer pricing , meningkat pula jumlah temuan kasus transfer pricing yang disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  interpretasi  terkait transfer  pricing antara  wajib  pajak  dan DJP.  Perbedaan interpretasi  transaksi transfer pricing dapat  berupa  perbedaan  proses  penerapan analisis  kesebandingan  sehingga  menghasilkan  opini  kewajaran  yang  berbeda.  OECD  TP Guidelines (2022)  menjelaskan  bahwa  analisis  kesebandingan  merupakan  inti  dalam  penerapan prinsip  kewajaran  dan  kelaziman  usaha.    Hal  ini  pun  sejalan  dengan  teori transfer  pricing Darussalam,  Danny  Septriadi  dan  Bawono  Kristiaji  (2022)  yang  menjelaskan  bahwa  analisis kesebandingan  merupakan  bentuk  konkret  dari  penerapan    a rm’s  length  principle dan  bukan hanya upaya pencarian suatu pembanding atas transaksi afiliasi.
Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penerapan analisis kesebandingan atas sengketa transfer  pricing di  negara  berkembang  terutama  di  Afrika  mendapatkan  kesulitan  dalam menyelesaikan  sengketa transfer  pricing yang  terjadi  karena  kurangnya  data  pembanding domestik  yang  dimiliki  (Poni,  2021).  Sehingga  dalam  kesempatan  ini,  penulis  tertarik  untuk melakukan  evaluasi  atas  analisis  kesebandingan  yang  diterapkan  di  Indonesia  khususnya  dalam menyelesaikan sengketa pajak terdahulu terkait kasus transfer pricing PT OCI tahun pajak 2014. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  penerapan  analisis  kesebandingan  yang  diterapkan oleh PT OCI dan Pemeriksa Pajak berdasarkan pedoman transfer pricing OECD Model. Menurut putusan  hukum  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-000577.15/2020/PP/M.IIB  Tahun  2022,  PT  OCI merupakan  wajib  pajak  badan  yang  ditetapkan  menyalahgunakan transfer  pricing (Kemenkeu, 2022).  Atas  dasar  putusan  pengadilan  ini,  penulis  melakukan  analisis  mendalam  terkait  proses penerapan analisis kesebandingan yang dilakukan baik dari pihak PT OCI maupun dari pihak tim pemeriksa  pajak  berdasarkan  praktik  terbaik  OECD  TP  Guidelines.  Kasus transfer  pricing PT OCI ini dipilih karena selain memiliki nilai koreksi pemeriksaan yang cukup besar, juga memiliki transaksi transfer  pricing yang  cukup  kompleks  yaitu  koreksi  pada  peredaran  usaha  atas penjualan  pin  kepada  perusahaan  afiliasi  dalam  negeri  dan  koreksi  pada  harga  pokok  penjualan atas pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi di luar negeri.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  relevan  dengan  penerapan  analisis  kesebandingan  dalam  transaksi transfer pricing telah  dilakukan  dalam  penelitian  terdahulu.  Phoni  (2021)  menguraikan  tantangan  dan kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dan otoritas pajak untuk menemukan data pembanding yang  sesuai  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  analisis  kesebandingan transfer  pricing di negara  tertentu.  Negara-negara  berkembang  khususnya  di  Afrika  sulit  menerapkan  analisis kesebandingan  karena  kendala  keuangan  untuk  mendanai  database  lokal  dan  kurangnya  aturan domestik bagi entitas swasta untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian tersebut  menjelaskan  bahwa  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang  mengadopsi  prinsip kewajaran  dalam  mengevaluasi  transaksi  antar  pihak  afiliasi.  Sementara  itu  Aleksandra  Sulik- Górecka  (2018)  mengungkapkan  bahwa  masalah  penerapan  hasil  analisis  kesebandingan berdasarkan laporan tahunan masih bisa diperdebatkan. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya aturan  perpajakan  mengenai benchmarking yang  seragam  pada  masing-masing  negara  sehingga perusahaan  dapat  memilih  metode transfer  pricing yang  paling  menguntungkan  bagi perusahaannya.  Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  kesesuaian  dari  setiap  pendekatan alternatif  bergantung  pada  keadaan  khusus  masing-masing  negara,  karakteristik  ekonominya, jenis  perusahaan  multinasional  yang  berinvestasi  di  negara  tersebut,  dan  tingkat  kapasitas administratifnya untuk menangani penetapan harga transfer dan juga masalah pajak internasional yang  saling  berkaitan.  Namun  Oguttu  (2020)  menyampaikan  bahwa  permasalahan  penerapan analisis  kesebandingan  yang  terjadi  khususnya  di  Afrika  dapat  diatasi  dengan  menggunakan beberapa  pendekatan  alternatif  yang  disesuaikan  dengan  kelebihan  dan  kekurangan  masing- masing.  Banyaknya  metode  penilaian  yang  dapat  diterima  secara  teoritis  menguntungkan  bagi wajib  pajak  yang  memiliki  kemungkinan  untuk  memilih  mekanisme  penetapan  harga  transfer yang paling menguntungkan mereka sesuai data pembanding yang dimiliki.

## Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Transfer Pricing
Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  membuat  pedoman  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 22/PJ/2013  untuk  menguji  penerapan  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  ( arm's  length principle )  pada  transaksi  afiliasi  ( affiliated  transactions ).  Kemudian  untuk  memberikan kemudahan  dan    keseragaman  bagi  pemeriksa  pajak  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap wajib  pajak  yang  memiliki  hubungan  istimewa  guna  menjamin  pemeriksaan  yang  berkualitas, DJP  membuat  petunjuk  teknis  pemeriksaan  dalam  Surat  Edaran  nomor  SE-50/PJ/2013.  Kedua aturan  ini  yang  menjadi  dasar  dan  panduan  pemeriksa  pajak  dalam  melakukan  pemeriksaan transfer pricing .
Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER-22/PJ/2013,  tahap  pelaksanaan pemeriksaan transfer  pricing dibagi  menjadi  tiga  tahapan  yaitu  menentukan  karakteristik  usaha wajib  pajak,  memilih  metode  transfer  pricing  yang  paling  tepat,  dan  menetapkan  Prinsip Kewajaran  dan  Kelaziman  Usaha.  Dalam  menjalankan  tahapan  pelaksanaan  pemeriksaan,  Surat Edaran  nomor  SE-50/PJ/2013  juga  memberikan  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  selama pelaksanaan  pemeriksaan transfer  pricing salah  satu  diantaranya  yaitu  apabila  Wajib  Pajak memiliki transaksi afiliasi dengan pihak Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia,  maka  Pemeriksa  Pajak  perlu  melakukan  konfirmasi  kepada  KPP  domisili  lawan transaksi untuk memastikan kebenaran nilai dan jenis transaksi atau tidak terdapat penghindaran pajak  dengan  memanfaatkan  perbedaan  tarif  pajak  atau  hal  lainnya  dalam  transaksi  afiliasi sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2) PER-32/PJ/2011 tentang  Penerapan  Prinsip Kewajaran  dan  Kelaziman  Usaha  dalam  Transaksi  Antara  Wajib  Pajak  yang  Mempunyai Hubungan Istimewa atau peraturan penggantinya.

## Analisis Kesebandingan
OECD TP Guidelines (2010,33) menyatakan bahwa “comparability analysis” is at the heart of the  application  of  the  arm’s  length  principle. Dari  pernyataan  OECD  tersebut  dapat  diartikan bahwa analisis kesebandingan adalah inti dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sedangkan dalam aturan perpajakan domestik Indonesia, Peraturan Dirjen Pajak nomor 32 tahun 2011 pasal 3 ayat (1) menerangkan tentang kewajiban dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman  usaha  bagi  wajib  pajak  dalam  negeri  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  melakukan transaksi  dengan  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa  yang  merupakan  wajib  pajak luar  negeri  atau  wajib  pajak  dalam  negeri  maupun  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  memanfaatkan perbedaan tarif pajak.  Dan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Peraturan Dirjen  Pajak  nomor  32  tahun  2011  pasal  3  ayat  (2)  memberikan  langkah-langkah  dalam penerapan  PKKU  yaitu  melakukan  Analisis  Kesebandingan  dan  menentukan  pembanding, memilij metode transfer pricing yang paling sesuai, menerapkan PKKU berdasarkan hasil analisis kesebandingan  dan  metode  yang  paling  sesuai,  dan  mendokumentasikan  setiap  langkah  dalam menentukan laba atau harga wajar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menyadari  pentingnya  proses  penerapan  analisis  kesebandingan,  OECD  (2010)  merumuskan langkah-langkah  yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai  praktik  terbaik  dalam  melakukan  proses analisis kesebandingan walaupun pada kenyataannya tidak menjamin keandalan hasilnya karena proses menemukan transaksi pembanding yang tepat adalah sulit. Dalam tabel 1 tersaji langkah- langkah  yang  dirumuskan  oleh  OECD  dalam  melakukan  proses  analisis  kesebandingan  dimana langkah-langkah ini tidak dilakukan secara berurutan.
Tabel 1. Tahapan Analisis Kesebandingan menurut OECD TP Guidelines
No Tahapan Analisis Kesebandingan Penjelasan 1 Penetapan Periode Analisis Penentuan  periode  analisis  akan  diikuti  dengan  upaya  pencarian transaksi pembanding yang berdasarkan tahun periode analisis 2 Analisis Komprehensif Kondisi Wajib Pajak Untuk memahami kondisi wajib pajak terutama informasi tentang kondisi  ekonomi,  industry  maupun  regulasi  yang  berpengaruh terhadap usaha wajib pajak 3 Pemahaman  Transaksi Afiliasi Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor kesebandingan dan analisis FAR 4 Menelaah  Pembanding Internal Pembanding internal akan lebih diutamakan sebagai pembanding jika  pada  transaksi  wajib  pajak  ditemukan  adanya  pembanding Internal. Jika tidak ada maka beralih ke pembanding eksternal. 5 Menentukan Ketersediaan Informasi  Pembanding Eksternal Pembanding eksternal didapat dari transaksi yang dilakukan antar pihak  yang  independen  dan  dapat  didapat  dari  berbagai  sumber. Salah satu diantaranya adalah database komersial.
6 Pemilihan Metode Transfer Pricing Metode  yang  dipilih  adalah  metode  yang  dianggap  paling  sesuai dengan mempertimbangkan kesesuaian faktor-faktor kesebandingan  serta  jenis  transaksi  afiliasi  yang  dianalisis  serta ketersediaan data yang dapat diandalkan 7 Identifikasi pembanding yang potensial Identifikasi  kesamaan  dan  perbedaan  antara  transaksi  yang  diuji dengan pembanding 8 Penyesuaian Kesebandingan (Jika Perlu) Tahapan  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  perbedaan  yang signifikan 9 Interpretasi dan penggunaan data untuk penentuan aspek kewajaran Penarikan kesimpulan mengenai kewajaran transaksi yang sedang dianalisis
Sumber tabel: OECD TPG (2010) dengan beberapa perubahan

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  Sembilan  tahapan  analisis  kesebandingan  versi  OECD,  penulis  melakukan evaluasi  penerapan  analisis  kesebandingan  dalam  setiap  tahapan  sehingga  dapat  terlihat kemudahan  maupun  kesulitan  baik  dari  pihak  PT  OCI  maupun  tim  pemeriksa  pajak  dalam menerapkan  analisis  kesebandingan  ini.  Pada  akhirnya  akan  disimpulkan  bagaimana  hasil implementasi  analisis  kesebandingan  yang  diterapkan  dalam  sengketa  penentuan  harga  transfer PT OCI. Gambar 1 merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk  dalam  kategori  studi  kasus  berbentuk  evaluasi  (Ellet, 2018).  Objek  penelitian  ini  adalah  sengketa  transfer  pricing  PT  OCI  tahun  2014  dimana  telah diputuskan  oleh  pengadilan  pajak  dengan  nomor  putusan  PUT-000577.15/2020/PP/M.IIB  tahun 2022.  Fokus  penelitian  dilakukan  pada  sengketa  penjualan  pin  dan  pembayaran  royalti  yang dilakukan PT OCI ke perusahaan afiliasinya. Penjualan pin dilakukan PT OCI dengan perusahaan afiliasi yang juga berada dan terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri sedangkan pembayaran royalti dilakukan kepada perusahaan induk yang berada di negara Luxembourg. Dalam penelitian ini,  selain  menggunakan  dokumen  putusan  pengadilan  pajak  dan  peraturan  terkait  sebagai  data sekunder, penulis juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada konsultan pajak PT OCI dan tim pemeriksa pajak PT OCI terkait pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan analisis kesebandingan sesuai sembilan tahapan OECD.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan document  analysis dan  wawancara. Document analysis dilakukan  dengan  melakukan  analisis  terhadap  dokumen  putusan  banding  pengadilan pajak  sengketa  PT  OCI  sebagai  data  utama  analisis  terhadap  literatur  yang  berkaitan  dengan ketentuan transfer  pricing .  selanjutnya,  untuk  pengumpulan  data  primer  dilakukan  wawancara semi-terstruktur  dengan  maksud  untuk  menciptakan  fleksibilitas  dalam  menanggapi  jawaban responden  dan  menindaklanjuti  masalah  yang  muncul  (Bryman  &  Bell,  2011).  Kemudian  hasil wawancara  dianalisis  dengan  model  Miles  and  Huberman  dengan  kegiatan  reduksi  data  ( data reduction ),  penyajian  data  ( data  display )  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  ( conclusion drawing/  verification ).  Dari  kegiatan  wawancara,  penulis  mengumpulkan  data  hasil  wawancara dengan membuat narasi atau berupa transkrip wawancara kemudian data tersebut akan direduksi sehingga  menghasilkan  data  yang  fokus  dan  dianggap  penting  untuk  menjawab  persoalan  yang ada. Selanjutnya penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi singkat yang pada akhirnya akan melakukan penarikan kesimpulan atas data yang dianalisis.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  maka  dilakukan  evaluasi  terhadap  penerapan  analisis kesebandingan  pada  masing-masing  tahapan  model  OECD,  dimana  kesimpulan  dari  kesesuaian tujuan  penerapan  dibagi  menjadi  tiga  kategori  yaitu  tinggi,  rendah,  dan  tidak  sama  sekali. Kategori  penilaian  tinggi  diberikan  jika  berdasarkan  hasil  analisis  data  berdasarkan  OECD  TP Guidelines  dan  peraturan  domestik  terkait  ditemukan  bahwa  penerapan  analisis  kesebandingan pada  tahapan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  panduan  OECD  dan  peraturan  domestik  serta tidak  ditemukan  kesulitan  yang  signifikan  dalam  melakukan  penerapannya.  Kemudian  kategori rendah apabila tahapan analisis dilakukan mengikuti panduan OECD dan aturan domestik namun ditemukan  kesulitan  yang  berpengaruh  signifikan.  Dan  kategori  tidak  sama  sekali  diberikan apabila tidak melakukan tahapan analisis kesebandingan.

## HASIL
Berdasarkan  sembilan  tahapan  analisis  kesebandingan  model  OECD  TP Guidelines ,  berikut disajikan hasil penerapan analisis kesebandingan antara PT OCI dan pemeriksa pajak (DJP) yang didapat dari hasil wawancara dan analisis dokumen putusan banding.
Tabel 1. Penerapan analisis kesebandingan sesuai tahapan OECD TP Guidelines.
Transaksi Langkah-langkah Analisis Kesebandingan Model OECD PT OCI DJP Hasil Kesebandingan PT OCI DJP Penentuan periode analisis Multiple Years 2014 Tinggi Rendah Analisis komprehensif atas kondisi WP Dilakukan secara agregat satu estitas PT OCI - Tinggi Tidak dilakukan Pemahaman atas transaksi afiliasi Dilakukan secara agregat - Tinggi Tidak dilakukan
Seluruh transaksi afiliasi (termasuk penjualan pin) satu estitas PT OCI Menelaah pembanding Internal (Jika ada) - - Tidak dilakukan Tidak dilakukan Menentukan ketersediaan informasi mengenai pembanding eksternal Database komersial - Tinggi Tidak dilakukan Pemenuhan metode TP yang paling sesuai RPM CUP Tinggi Rendah Identifikasi Pembanding yang Potensial Menggunakan database Komersial untuk mencari pembanding eksternal yang paling sesuai - Tinggi Tidak dilakukan Melakukan penyesuaian Kesebandingan (Jika dibutuhkan) - - Tidak dilakukan Interpretasi dan pengggunaan data yang telah dikumpulkan sekaligus penentuan aspek kewajaran wajar - Tinggi Tidak dilakukan Pembayaran Royalti Penentuan periode analisis Multiple Years 2014 Tinggi Rendah Analisis komprehensif atas kondisi WP Dilakukan dengan mencari pembanding dengan kondisi yang sama dan mencari menggunakan analisis dabase komersial - Tinggi Tidak dilakukan Pemahaman atas transaksi afiliasi Identifikasi 5 faktor kesebandingan PT OCI - Tinggi Tidak dilakukan Menelaah pembanding Internal (Jika ada) - - Tidak dilakukan Tidak dilakukan Menentukan ketersediaan informasi mengenai pembanding eksternal Menggunakan database Komersial untuk mencari pembanding eksternal - Tinggi Tidak dilakukan Pemenuhan metode TP yang paling sesuai CUP - Tinggi Tidak dilakukan Identifikasi Menggunakan - Tinggi Tidak
Pembanding yang Potensial database Komersial untuk mencari pembanding eksternal dilakukan Melakukan penyesuaian Kesebandingan (Jika dibutuhkan) - - Tidak ada Tidak dilakukan Interpretasi dan pengggunaan data yang telah dikumpulkan sekaligus penentuan aspek kewajaran wajar - Tinggi Tidak dilakukan
Sumber: diolah oleh Penulis

## PEMBAHASAN

## Tahapan pertama: Periode analisis transaksi afiliasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  konsultan  pajak  PT  OCI  menyatakan  bahwa  PT  OCI menggunakan  data  pembanding  tiga  tahun  sebelum  tahun  analisis  yaitu  data  keuangan  dalam laporan  audit  untuk  tahun  2010-2012.  Sedangkan  hasil  analisis  dokumen  dan  wawancara  tim pemeriksa  meyatakan  bahwa  pemeriksa  menggunakan  tahun  data  yang  sama  dengan  tahun terjadinya transaksi afiliasi. Jadi berdasarkan analisis data sekunder dan hasil wawancara, tahapan penentuan  periode  analisis  PT  OCI  disimpulkan  dapat  memberi  tingkat  kesebandingan  yang tinggi  karena  penggunaan  tahun  jamak  juga  dapat  meningkatkan  tingkat  kesebandingan. Sedangkan  tahapan  penentuan  periode  analisis  oleh  tim  pemeriksa  disimpulkan  memberikan tingkat  kesebandingan  yang  rendah  karena  periode  tahun  2014  menggunakan  data  PT  OCI sendiri.

## Tahapan kedua: Analisis komprehensif kondisi wajib pajak
Berdasarkan  hasil  wawancara  konsultan  pajak  PT  OCI,  cara  yang  PT  OCI  gunakan  untuk memastikan kesamaan kondisi dengan perusahaan pembanding yaitu dengan  melakukan analisis terhadap  keadaan  ekonomi  wilayah  pembanding,  jenis  perusahaan  yang  sama  yaitu limited  risk distributor , posisi dan persaingan di pasar industri, dan regulasi yang berpengaruh pada usaha PT OCI.  Dan  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  OCI  tidak menemukan  kesulitan  pada  tahap  ini  dengan bantuan  database  komersial  dan  manual  review  untuk  kriteria  pencarian  sehingga  tingkat kesebandingan PT OCI pada tahap ini adalah tinggi. Berbeda dengan PT OCI, berdasarkan data putusan banding dan juga hasil wawancara pemeriksa pajak menyatakan bahwa mereka kesulitan menemukan  pembanding  dan  tidak  melakukan  analisis  kesebandingan, maka  dapat  disimpulkan bahwa  tim  pemeriksa  tidak  melakukan  analisis  kondisi  PT  OCI  dan  kondisi  pembanding potensial.

## Tahapan ketiga: Pemahaman transaksi afiliasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  konsultan  pajak  PT  OCI  menyatakan  bahwa  PT  OCI  terlebih dahulu melakukan analisis FAR yang diformulasikan ke perusahaan pembanding dengan kriteria fungsi  perusahaan  sebagai  distributor  kosmetik,  aset  yang  digunakan  dalam  menjalankan usahanya  yaitu  aset  berwujud  seperti  tanah,  gudang  dan  transportasi  serta  aset  tidak  berwujud berupa merek dagang dan risiko yang ditanggung berupa risiko keuangan dan kerusakan barang. Dan  untuk  meningkatkan  tingkat  kesebandingannya,  PT  OCI  juga  melakukan  analisis  terhadap faktor  kesebandingan  untuk  melengkapi  kriteria  pencarian  pada  database  komersial.  Jadi berdasarkan analisis data hasil wawancara yang kemudian disandingkan dengan panduan OECD TP Guidelines , dapat disimpulkan bahwa PT OCI telah melakukan pemahaman transaksi afiliasi
yang  dilakukan  dengan  analisis  FAR  dan  faktor  kesebandingan  sehingga  tahapan  ini  dinilai menghasilkan  tingkat  kesebandingan  yang  tinggi.  Sementara  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara tim  pemeriksa  dan  analisis  dokumen  putusan  pengadilan  pajak  dijelaskan  bahwa  tim  pemeriksa tidak  melakukan  analisis  kesebandingan  sehingga  menyebabkan  mereka  tidak  memahami karakter  transaksi  dan  karakteristik  pin  yang  dijual  oleh  PT  OCI.  Dari  penjelasan  ini  dapat disimpulkan bahwa tim pemeriksa tidak melakukan upaya untuk memahami transaksi afiliasi.

## Tahapan keempat: Identifikasi pembanding internal (Jika Ada)
Berdasarkan  data  putusan  banding  pengadilan  pajak  terkait  informasi  arus  penjualan  barang yang disajikan pada gambar 2, dijelaskan bahwa penjualan PT OCI hanya dilakukan kepada PT OAA,  sedangkan  PT  OAA  masih  dalam  satu  grup  afiliasi  dengan  PT  OCI.  Sehingga  tidak ditemukan  adanya  pembanding  internal  dengan  pihak  independen.  Dan  dikonfirmasi  dari  hasil wawancara, Konsultan Pajak yang menjelaskan bahwa PT OCI hanya menggunakan pembanding eksternal  yang  didapat  dari  database  komersial.  Kemudian  tim  pemeriksa  pajak  juga  tidak melakukan  tahapan  ini  karena  data  yang mereka  gunakan  adalah  data  konkret  dari transaksi  PT OCI sendiri.

## Gambar 2. Alur kepemilikan dan arus barang
Sumber: Salinan Putusan Pengandilan Pajak Nomor PUT-001268.15/2019/PP/M.IIB (2020)

## Tahapan kelima: Ketersediaan informasi pembanding eksternal
Berdasarkan  dokumen  putusan  banding,  PT  OCI  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan menggunakan  pembanding  eksternal.  Namun  dari  hasil  wawancara  Konsultan  Pajak  PT  OCI menyampaikan  bahwa  dalam  menyusun TP  Doc, PT  OCI  menggunakan  pembanding  eksternal dengan menggunakan database komersial dan dan tidak ditemukan  kesulitan untuk mendapatkan informasi  yang  cukup.  Hal  ini  sejalan  dengan  OECD  TP Guidelines (2010)  yang  menjelaskan bahwa  penggunaan  database  komersial  merupakan  salah  satu  sumber  informasi  yang  biasa digunakan  dalam  penggunaan  pembanding  eksternal.  Sehingga  dari  penjelasan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  tahapan  penentuan  ketersediaan  informasi  pembanding  eksternal  yang dilakukan PT OCI memberikan tingkat kesebandingan yang tinggi. Di lain sisi, berdasarkan data hasil wawancara, pemeriksa pajak menyatakan bahwa salah satu alasan mereka tidak melakukan analisis kesebandingan adalah tidak ditemukannya data pembanding atas transaksi penjualan pin sehingga  mereka  hanya  menguji  kewajaran  harga  berdasarkan  perbedaan  harga  jual  pin  tanpa memahami  tanpa  mengetahui  karakteristik  barang  yang  dijual.  Jadi  dari  penjelasan  ini disimpulkan bahwa tim pemeriksa tidak sama sekali melakukan tahapan ini.

## Tahapan keenam: Pemilihan metode transfer pricing yang paling sesuai
Berdasarkan  data  putusan  banding  pengadilan  pajak  dan  hasil  wawancara, The  most appropriate  method yang dipilih  PT  OCI  untuk  menguji  kewajaran  transaksi  tahun  2014  secara keseluruhan  yaitu  menggunakan  metode resale  price. Sedangkan  untuk  analisis  kesebandingan pada transaksi royalti menggunakan metode pengujian CUP. Pemilihan metode ini dilakukan PT OCI  dengan  mempertimbangkan  kesesuaian  metode  dan  ketersediaaan  data.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa PT OCI telah melakukan pemilihan metode yang paling sesuai dengan baik dan  memberikan  tingkat  kesebandingan  yang  tinggi  pada  hasil  pengujian.  Sementara  itu, berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  putusan  banding  dan  hasil  wawancara,  tim  pemeriksa pajak  hanya  menggunakan  harga  rata-rata  dengan  konsep  metode  perbandingan  harga  langsung (Metode  CUP)  dalam  menentukan  harga  wajar  dalam  transaksi  penjualan  pin.  OECD  (2010) menjelaskan bahwa penggunaan metode CUP harus dalam kondisi yang sebanding dimana harus memenuhi  kondisi  tidak  ada  perbedaan  (jika  ada)  antara  transaksi  yang  dibandingkan  atau  jika ada  perbedaan,  maka  dilakukan  penyesuaian  yang  cukup  akurat  untuk  menghilangkan  dampak signifikan  dari  perbedaan  itu.  Karena  tim  pemeriksa  pajak  tidak  memperhatikan  perbedaan kondisi yang ada sehingga hasil analisis yang dihasilkan tidak akurat dan tingkat kesebandingan yang dapat diberikan dalam tahapan ini menjadi rendah. Sedangkan untuk transaksi pembayaran royalti tidak ditemukan penggunaan metode transfer pricing sehingga dapat disimpulkan bahwa tim pemeriksa sama sekali tidak melakukan pemilihan metode untuk transkasi royalti.

## Tahapan ketujuh: Identifikasi pembanding potensial
Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara transaksi PT OCI  dengan  transaksi  pembanding  yang  potensial.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  Konsultan Pajak  menyatakan  bahwa  PT  OCI  melakukan  identifikasi  pembanding  potensial  dengan menggunakan  database  komersil sehingga  pembanding  yang  dihasilkan  oleh  database komersial dianggap  telah  sesuai  dengan  kriteria  kesebandingan  yang  dirumuskan.  Sementara  itu, berdasarkan dokumen putusan banding dan hasil wawancara diketahui bahwa tim pemeriksa tidak melakukan  analisis  kesebandingan  sehingga  mereka  tidak  mencari  dan  tidak  mendapatkan pembanding  yang  sesuai.  Oleh  karena  dasar  itu  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tim  pemeriksa tidak menjalani tahapan identifikasi pembanding yang potensial.

## Tahapan kedelapan: Penyesuaian kesebandingan (Jika dibutuhkan)
OECD  Guidelines  (2010)  menyatakan  bahwa  penyesuaian  kesebandingan  seharusnya dipertimbangkan jika diharapkan adanya peningkatan keandalan hasil pembanding. Berdasarkan hasil  wawancara,  Konsultan  Pajak  menjelaskan  bahwa  PT  OCI  tidak  memerlukan  penyesuaian kesebandingan  karena  hasil  identifikasi  pembanding  potensial  telah  secara  otomatis  menghapus perusahaan  pembanding  yang  tidak  memiliki  kesamaan  atau  dihapus  ketika  melakukan  seleksi manual.  Oleh  sebab  itu,  PT  OCI  tidak  melakukan  tahapan  ini.  Sedangkan  tim  pemeriksa  tidak menjalani  tahapan  ini  karena  pada  dasarnya  mereka  tidak  menjalankan  analisis  kesebandingan dalam melakukan pemeriksaan PT OCI.

## Tahapan Kesembilan: Interpretasi dan penggunaan data untuk penentuan aspek kewajaran
Berdasarkan dokumen putusan banding, PT OCI menjelaskan bahwa transaksi penjualan pin yang termasuk pada bagian agregasi dari transaksi afiliasi yang dilakukan PT OCI kepada pihak afiliasi telah  sesuai  dengan  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  dan  juga  telah  diuji  dengan Resale Price  Method (RPM)  dalam  kajian benchmarking .  Sedangkan  untuk  transaksi  pembayaran royalti,  PT  OCI  melakukan  analisis  kesebandingan  terpisah  menggunakan  metode  CUP  yang membandingkan  besaran  tarif  royalti  dengan  perusahaan  pembanding  dalam  periode  analisis. Berdasarkan  penggunaan  data  pada  tahapan-tahapan  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa  baik transaksi  penjualan  pin  maupun  pembayaran  royalti  yang  dilakukan  PT  OCI  dianggap  telah memenuhi  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman  usaha.  Dan  karena  dalam  penerapan  analisis  tidak ditemukan adanya kesulitan yang signifikan, maka penulis menyimpulkan tingkat kesebandingan
yang diperoleh dari tahapan ini masuk dalam kategori tinggi.  Sedangkan dari sisi tim pemeriksa pajak,  berdasarkan  dokumen  putusan  banding  dan  hasil  wawancara  yang  menyatakan  mereka tidak  melakukan  analisis  kesebandingan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kewajaran  dari transaksi tidak dapat ditentukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  dua  hal  berikut  ini. Pertama,  PT  OCI  telah  melakukan  analisis  kesebandingan  sesuai  dengan  tahapan  yang  ada  di panduan  OECD  TP Guidelines .  Dalam  menerapkan  analisis  kesebandingan  tersebut,  PT  OCI tidak mendapati adanya kesulitan yang signifikan  dalam menjalankannya dan pembanding yang dihasilkan  juga  tidak  memiliki  perbedaan  yang  material  sehingga  tidak  diperlukan  penyesuaian kesebandingan. Oleh karena itu, tahapan analisis ini dapat dibuat sebagai panduan terbaik dalam membuat analisis kesebandingan sehingga memperoleh hasil pembanding yang dapat diandalkan dan  sebagai  penentu  tingkat  kewajaran  dalam  transaksi  afiliasi.  Kedua,  selama  melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa menjalankannya kurang sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan  pemeriksaan transfer  pricing .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  analisis kesebandingan  yang  dilakukan  oleh  tim  pemeriksa  selama  membuktikan  prinsip  kewajaran  dan kelaziman  usaha.   Hal  ini  menjadi  kelemahan  dalam  memenangkan  sengketa  transfer  pricing tersebut. Namun untuk transaksi pemanfaatan trademark , PT OCI harus menerima hasil koreksi pemeriksaan  dengan  dilakukannya benefit  test .  Pemenuhan  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman usaha atas transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud harus memenuhi dua ketentuan tambahan yaitu  terkait  eksistensi  transaksi  dan  manfaat  ekonomis  dari  pemanfaatan  harta  tidak  berwujud. Dengan hasil benefit test , disimpulkan bahwa merek dagang yang digunakan oleh PT OCI tidak memiliki  kontribusi  dalam  meningkatkan  kesuksesan  penjualan  PT  OCI  sehingga  transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud ini tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  berterima  kasih  kepada  Keluarga,  Pembimbing,  Narasumber  dan  Prodi  Maksi  FEB-UI yang  telah  banyak  memberikan  dukungan  dan  bantuan  hingga  penelitian  ini  dapat  diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Cobham, A., Garcia-Bernardo, J., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2021, June 4). The state of Tax  Justice  2020 .  Tax  Justice  Network.  Retrieved  January  3,  2023,  from https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/
Darussalam  .  Septriadi,  D.,  &  Kristiaji,  B.  B.  (2022). Transfer  pricing:  Ide,  strategi,  Dan Panduan  Praktis  Dalam  Perspektif  pajak  internasional .Edisi  kedua  Vol  I.  Danny Darussalam Tax Center.
Darussalam . Septriadi, D., & Kristiaji, B. B (2013). Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional . Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
DDTCNews.  (2022).  ISU Transfer  pricing Jadi  Perhatian  DJP,  Wajib  Pajak  Perlu  Antisipasi. Retrieved  January  20,  2023,  from  https://news.ddtc.co.id/isu-transfer-pricing-jadi- perhatian-djp-wajib-pajak-perlu-antisipasi-41827
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Nomor SE-50/PJ./2013. Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyaii Hubungan Istimewa
Ellet,  W.  (2018). Case  study  handbook,  Revised  edition:  A  student's  guide .  HARVARD  BUS REVIEW Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak . April 2002. Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer pricing auditing and tax forestalling by multinational corporations: A game theoretic approach . Cogent Business & Management , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907012 Matsani,  Z.  (2021). Evaluasi  Penyesuaian  Kapasitas  atas  sengketa  Transfer  pricing .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Moleong,  L.J.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muyaa,E  (2014). Transfer  pricing  Comparability  Adjustments:  The  Pursuit  of  “Exact” Comparables. Jurnal Internasional Tranfer Pricing Vol. 21. OECD  (2010).  " Transfer  pricing  Guidelines  for  Multinational  Enterprises  and  Tax Administrations ."  Paris, France.
Oguttu,  A.  W.  (2020).  Challenges  of  applying  the  comparability  analysis  in  curtailing  transfer pricing:  Evaluating  the  suitability  of  some  alternative  approaches  in  Africa. Intertax , 48 (Issue 1), 74–102. doi:10.54648/taxi2020006 Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER  -  22/PJ/2013  tentang Pedoman  Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER  -  32/PJ/2011  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-43/Pj/2010  Tentang Penerapan  Prinsip  Kewajaran Dan  Kelaziman  Usaha  Dalam  Transaksi  Antara  Wajib  Pajak  Dengan  Pihak  Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  22/PMK.03/2020  tentang Tata  Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) Poni, Phumeza. 2021. “ Application of Comparability Analysis for Transfer pricing in Developing Countries. University of Johannesburg:  ProQuest Dissertations Publishing. Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas praktik penghindaran pajak Penanaman Modal asing.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (1), 61–78. doi:10.21002/jaki.2010.04 Sekretariat  Pengadilan  pajak  Kementerian  Keuangan.  Putusan  Pengadilan  Pajak  nomor  PUT- 000577.15/2020/PP/M.IIB  Tahun  2022.  Retrieved  November  12,  2022,  from https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/IndexPutusan
Stephanie. Sistomo. Ramot P, Simanjuntak. (2017). Analisis faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer  pricing Pada  Perusahaan  Manufaktur  Di  BEI.  eISSN:  2540-9220 Volume:2 online No.1 2017 2016
Sulik-Górecka, A. (2018). Dilemmas of transfer pricing comparability analysis in manufacturing entities. Polish-Czech case study. Management Systems in Production Engineering , 26 (2), 76–82. doi:10.2478/mspe-2018-0012
Sundari,  Batsyeba  dan  Yugi  Susanti.  (2016).  “ Transfer  pricing  Practices:  Empirical  Evidence From  Manufacturing  Companies  In  Indonesia”,  AsiaPacific  Management  Accounting Journal, Volume 11 Issue 2 .
Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan .