## KEMANDIRIAN HAKIM DALAM  PERSPEKTIF NEGARAWAN
Barhamudin 1 dan Abuyazid  Bustomi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: bsuryaigama@yahoo.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  independence  of  judges  in  accordance  with Law  Number  48  of  2009  in  Statesperson's  Perspectives.  The  research  is  a  normative  legal research that uses the law approach and the concept approach and data sources in this study are  Primary  Legal  Materials;  Secondary  Legal  Material  and  Tertiary  Legal  Material,  the study  found  that  all  Judges  must  have  the  quality  of  statesmanship  not  just  Constitutional judges, even those judges must behave and behave as statesmen, because judges are required to be impartial or independent in their duties to uphold truth based on law and justice. Judges must have the knowledge and expertise in administering the state, sufficient field of experience, and  commitment  to  carry  out  and  oversee  the  life  of  the  state  in  accordance  with  the constitutional  corridor.  The  judges  are  essentially  statesmen,  if  seen  from  their  duties  and functions to uphold law and justice, not for the interests of others other than for the interests of  the  state,  are  not  the  elements  of  the  state  reflected  in  the  interests  of  the  people.  Judges have the freedom to carry out their duties judicially and only answer to God.
Keywords : Independence  Statesman  Judges

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemandirian  hakim  menurut  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam  Perspektif negarawan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep.  Hakim  harus  memiliki  kualitas  kenegarawanan  bukan  hanya  hakim  Konstitusi  saja, bahkan  para  hakim  harus  bersikap  dan  berprilaku  sebagai  seorang  negarawan,  oleh  karena hakim  dituntut  tidak  memihak  atau  independen  dalam  tugasnya  menegakan  kebenaran  yang didasarkan  hukum  dan  keadilan.  Hakim  harus  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian penyelenggaraan  negara,  memiliki  pengalaman  yang  cukup,  serta  komitmen  untuk melaksanakan  dan  mengawal  kehidupan  bernegara  sesuai  dengan  koridor  konstitusi.  Para hakim  pada  hakikatnya  adalah  negarawan,  jika  dilihat  dari  tugas  dan  fungsinya  menegakan hukum  dan  keadilan,  bukan  untuk  kepentingan  selain  dari  kepentingan  negara,  unsur  negara tercermin dari kepentingan rakyat. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya secara judicial dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.
Kata Kunci : Kemandirian Hakim Negarawan

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  terpenting  dalam struktur  ketatanegaraan  suatu  negara adalah kekuasaan kehakiman. kekuasaan yang  merupakan  tiang  penyangga  suatu negara apapun bentuk negara itu. Dalam
negara  hukum  kekuasaan  dituntut  harus bebas  atau  merdeka  dari  pengaruh apapun  dan  siapapun.  Oleh  karena  itu, kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
eksekutif, untuk menjamin bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tegaknya hukum dan keadilan terwujud atau  tidak  tercermin  dalam  kemandirian dan  kemerdekaan  hakim,  baik  sendiri- sendiri  maupun  sebagai  institusi  dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri  hakim  berupa  intervensi  yang bersifat mempengaruhi bai secara halus, maupun  dengan  tekanan,  paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu  dari  pemerintah  atau  kekuatan politik  yang  berkuasa,  kelompok  atau golongan.
Hakim  sebagai  bagian  dari  penegak hukum  dan  keadilan  dituntut  untuk mengenal,  menggali,  merasakan  serta memahami, nilai-nilai hukum dan keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  kekuasaan  kehakiman  dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna  benar-benar  mewujudkan  fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.
Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  lembaga-lembaga  peradilan  seperti Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  sebagai  pelaku  Kekuasaan
Kehakiman. 1 sedangkan Komisi Yudisial  sebagai  penunjang  terhadap kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  diperlukan untuk menjamin impartiality (ketidakberpihakan) dan fairness (kejujuran,  keadilan)  dalam  memutus perkara,  termasuk  perkara-perkara  yang langsung atau tidak langsung melibatkan  kepentingan  cabang-cabang kekuasaan  yang  lain.  Pengadilan  atau hakim  harus  independen  tidak  hanya terhadap  cabang  kekuasaan  lain,  tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara. Hakaim akan menjadi menjadi  sorotan  utama  terkait  dengan masalah  penegakan  hukum  dalam  suatu negara,  karena  sebagaimana  sering  kita dengar  bahwa  hakim  atau  pengadilan adalah  benteng  terakhir  penegakan hukum  dan  keadilan  bagi  pencari keadilan.  Oleh  karena  itu  masyarakat menaruh  harapan  yang  sangat  besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga  tindakan  dan  tingkah  lakunya menunjukan  keemandirian,  memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya  memberikan  putusan yang baik. Kemandirian hakim merupakan  prinsip  yang  melekat  dalam
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
hakikat  fungsi  hakim,  apalagi  hakim pada  umummya  dinegara  manapun  dan kapan pun adalah pejabat negara. Hakim merupakan  pejabat  negara  yang  khusus atau  istimewa  karena  dalam  kedudukan sebagai hakim, seorang hakim itu adalah penjaga dan benteng terakhir untuk tetap berlangsungnya  eksistensi  suatu  negara, simbol  beradab  atau  tidaknya  suatu bangsa.
Sebagai  pihak  yang  diharapkan memberikan  pemecahan  terhadap  setiap perkara yang  diajukan  kepadanya. Kemandirian  mencakup  sikap  netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak  yang  terkait  dengan  perkara,  dan tidak  mengutamakan  salah  satu  pihak, serta  penghayatan  yang  mendalam mengenai keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara.  Namun  dalam  praktik  saat  ini sering  kali  dijumpai  para  pencari keadilan  merasa  tidak  puas  dan  kecewa terhadap  kinerja  hakim  yang  dianggap tidak  bersikap  mandiri  dan  kurang profesional.  Banyaknya  intervensi  dan tekanan  pihak  luar  terhadap  hakim, terkadang  membuat  kinerja  hakim  tidak lagi  optimal,  atau  bahkan  memilih bersikap  oportunis.  Tidak  semua  hakim
dapat  menyatakan  yang  benar  adalah benar dan yang salah adalah salah. 2
Kewenangan dan tugas luhur hakim sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan yang  dipertanggungjawabkan  kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu  persyaratan  khusus  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  hakim.  Dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan  sifat-sifat  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  hakim  seperti: jujur,  merdeka,  bebas  dari  pengaruh baik  dari  dalam  maupun  dari  luar,  adil, dan  berkelakuan  tidak  tercela.  Sifat  ini pada  dasarnya  adalah  selaras  dan merupakan  butir-butir  ajaran  agama. Oleh  karena  itu,  penyimpangan  yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan  profesi  pada  dasarnya adalah  penyimpangan  terhadap  agama, apapun  agama  yang  dianut  karena  pada dasarnya  semua  agama  mengajarkan umatnya  untuk  melaksanakan  sifat-sifat tersebut. Dari latar belakang sebelumnya maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait independensi  hakim,  untuk  mengetahui bagaimana  kemandirian  hakim  dalam perspektif negarawan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan
2 Wildan  Suyuti  Mustofa, Kode  Etik  Hakim, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 97.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
pendekatan undang-undang dan pendekatan  konsep  dan  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: 3 Bahan  Hukum  Primer,  yaitu bahan-bahan  yang  mengikat  data  bahan utama dalam membahas suatu permasalahan.  Bahan  hukum  primer dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan  yang  lain;  Bahan  Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan  bahan  hukum  primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan pendapat  pakar  hukum  dan  Bahan Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  hukum tambahan  atau  bahan  yang  menjelaskan bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Adapun  bahan  hukum  tersier yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yang  berupa  kamus  dan  ensiklopedia. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,  yaitu  digambarkan  dengan kata-kata  atau  kalimat,  untuk  diambil suatu kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN
Di Indonesia cita-cita untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi  kekuasaan  yang  terpisah  dari
3 Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2012, hlm. 32.
kekuasaan  yang  lainnya  sudah  terjadi sejak  dulu. 4 Kekuasaan  kehakiman  yang terpisah  berkait  erat  dengan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka.  Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia. 5
Prinsip  menegakkan  hukum  dan keadilan  ini  menghendaki  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dari  campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun  sehingga  dalam  menjalankan tugas  dan  kewajibannya,  ada  jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali  terhadap  hukum  dan  keadilan. Fungsi  ini  lazimnya  dijalankan  oleh suatu  lembaga  yang  disebut  dengan lembaga  peradilan,  yang  berwenang melakukan  pemeriksaan,  penilaian  dan memberikan  putusan  terhadap  konflik. Wewenang  yang sedemikian itulah yang disebut  sebagai  kekuasaan  kehakiman yang  dalam  praktiknya  dilaksanakan oleh  hakim.  Di  antara  para  penegak hukum  yang  lain  posisi  hakim  adalah
4 Rimdan, Kekuasaan  Kehakiman ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 300.
5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
istimewa.  Hakim  adalah  kongkretisasi hukum  dan  keadilan  yang  abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai  wakil  tuhan  dibumi  untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Menurut
Jimly
Asshiddiqie,
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  lahir  dari  nilai-nilai yang  tumbuh  di  masyarakat.  Sejak zaman  awal  kemerdekaan  hingga  saat ini,  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  cukup dinamis,  ditandai  dengan  perubahan perundang-undangan  yang mengaturnya, hingga  lembaga-lembaga  peradilan  yang kian eksklusif dan komprehensif. 6
Perjalanan  ketatanegaraan  Indonesia sejak  merdeka  17  Agustus  1945,  telah mengalami  pasang  surut  baik  dalam gagasan,  tatanan  maupun  terapannya. Sejarah  demokrasi  pasca  kemerdekaan oleh  para  ahli  sering  dibagi  ke  dalam beberapa  waktu,  yaitu  masa  demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin  (1959-1966)  dan  demokrasi pancasila  (1967-  sampai  tumbangnya kekuasaan  orde  baru),  secara  historis dinamika  itu  dapat  dilihat  fakta  sejarah konstitusionalnya,  bahwa  di  Indonesia pernah  diberlakukan  beberapa  konstitusi
6 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-pokok  Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta:  Buana Ilmu Populer, 2007, hlm. 510.
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945, UUD RIS, Undang-Undang Dasar Sementara  (UUDS)  1950,  UUD  1945 dan  sekarang  Undang-Undang  Dasar 1945  hasil  amandemen  tahun  1999- 2002. 7
Di  era    Orde  reformasi,  tuntutan akan  hukum  yang  berpihak  kepada masyarakat,  tegaknya  hukum    dan keadilan    hal  ini  denga  ditegaskannya dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  setelah  amandemen  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum.
Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut maka  salah  satu  prinsip  penting  negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaran  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  lainnya.  Penegakan rule  of law dalam pelaksanaan hukum merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah  bangunan  demokrasi.  Terdapat  6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis  dibawah rule  of  law ,  yaitu: Perlindungan  Konstitusional,  peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan  tidak  memihak,  pemilihan  umum yang  bebas,  kebebasan  menyatakan pendapat, kebebasan
7 Ibid.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
berserikat/berorganisasi  dan  beroposisi, pendidikan kewarganegaraan. 8
Dalam
Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 disebutkan pada pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan  tata  usaha  negara  dan  oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak  memihak).  Independensi  dan imparsialitas/ketidakberpihakan kekuasaan  kehakiman  ini  harus  dijamin oleh  konstitusi,  guna  memudahkan langkah kekuasaan kahakiman melaksanakan  fungsi  utamanya,  yaitu menegakkan keadilan.
Asas    imparsial  atau  tidak  memihak merupakan  suatu  bentuk  pengertian dasar  dari  independensi  kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak  dan  independensi  dan  bebas dalam menentukan fakta serta
8 Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia, Jakarta:  Rineka Cipta, 2000, hlm. 117.
menerapkan  hukum  kepada  fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh sumber manapun juga.  Hakim  bebas  dalam  memutuskan segala  putusannya  tanpa  ada  intervensi atau  campur  tangan  pihak  lain.  Seorang hakim  yang  sangat  bebas,  tidak  bersifat memihak  dalam  menjalankan  tugas memutus  suatu  perkara  di  peradilan. Pasal  3  ayat  1  Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menjaga  kemandirian peradilan.
Sebelum  Amandemen  UUD  1945 Kekuasaan  kehakiman  hanya  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung  dan  lembaga peradilan  yang  berada  dibawahnya sedangkan  pasca  amandemen  UUD 1945,  kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh lembaga-lembaga kehakiman seperti  hadirnya  Mahkamah  Konstitusi (Tahun  2003)  dan  Komisi  Yudisial (Tahun  2004)  sebagai  lembaga  yang turut  serta  sebagai  pengawal  tegaknya kekuasaan  kehakiman.  Secara  struktural kedudukan  antara  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  dan  Komisi Yudisial  berada  dalam  posisi  sederajat. Namun  secara  fungsional  peranan  dari ketiga  lembaga  tersebut  berbeda,  jika Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  penegak
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
hukum,  maka  Komisi  Yudisial  adalah lembaga  yang  bertugas  mengawasi  para pelaksanaan  kode  etik  dan  perilaku menyimpang dari para hakim.
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas, bahwa  hakim  adalah  jabatan  istimewa dalam  suatu  negara,  hakim  penegak hukum  dan  keadilan  serta  simbol peradaban suatu bangsa dengan tegaknya keadilan.  Tugas  menegakan  hukum  dan keadilan bagi  seorang hakim melampaui batas-batas  negara,  tidak  terbatas  pada warganegara  suatu  negara,  disinilah peran  seorang  hakim  menjadi  simbol peradaban suatu negara atau bangsa.
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam sejarah  Islam  kita  mencatat  bahwa  para hakim  sangat  independen  dan  berani dalam membuat keputusan, mereka tidak pernah  ragu  dalam  memberi  keputusan bahkan jika bertentangan dengan penguasa mereka. Hakim harus memperlakukan  sama  dan  adil  antara pihak  yang  bersengketa.  Oleh  para hakim  hakim  adalah  orang  yang  jujur, taqwa dan  mereka percaya bahwa Allah SWT mengetahui segala tindakan mereka.
Hakim  tidak  boleh  terpengaruh dengan  keadaan  di  sekeliling  atau tekanan  dari  siapapun,  bahkan  pengaruh dari dirinya sendiri. Dalam hubungan ini
Allah  telah  berfirman  dalam  surat  Al- An`am  ayat  152  “ Apabila  kamu mengatakan  sesuatu,  maka  hendaklah kamu  berlaku  adil,  sekalipun  orang  itu ada hubungan kerabat dengan kamu. 9
Hakim yang independen dan mempunyai  reputasi  yang  baik  sangat dibutuhkan  untuk  menegakkan  hukum dan  keadilan.  Untuk  menjaga  integritas peradilan,  maka  semua  orang  yang menempati  posisi  di  lembaga  peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil  dan  tidak  memihak.  Khusus  para hakim  jika  menunjukan  sikap  memihak atau  diskriminasi  dalam  hal  apa  pun, dapat menghalangi terwujudnya tegaknya  hukum  dan  keadilan  dan membawa  citra  yang  buruk  pada lembaga peradilan.
Negara    Indonesia    adalah    Negara hukum.      Sebagai    konsekuensi    Negara hukum, maka Indonesia harus menghormati  dan  menjunjung  tinggi prinsip-prinsip  Negara  hukum.  Salah satunya adalah prinsip pemisahan kekuasaan,  menurut  Monstesque  dalam masalah pemisahan kekuasaan ia membedakannya  dalam  tiga  bagian pemisahan  kekuasaan  dan  biasanya dikenal  dengan  teori Trias  Politc
9 Departemen  Agama  RI, Al-Qur`an  dan Terjemah., Jakarta:  Maghfirohal  Pustaka,  2006, hlm. 149.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia  1945,  Pasal  1  ayat  (3). diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif.  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan pancasila,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu, prinsip  lain  yang  juga  dianut  oleh Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  menjalankan  pemerintahannya adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka, bebas  dari  kekuasaan  lainnya  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang    atau    sekelompok  manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian  rupa  sehingga  tingkah  laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan  dari  orang  yang  mempunyai kekuasaan itu. 10
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  mencerminkan  keinginan  yang kuat  dan  konsekuen  untuk  menciptakan kekuasaan  kehakiman  yang  benar-benar
10 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008, hlm. 17.
mandiri  dan  merdeka  dari  sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 11
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  menjelaskan bahwa  Kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Pada negara hukum yang demokratislah kekuasaan kehakiman yang  merdeka  akan  dapat  diwujudkan dan  bukan  hanya  uraian  kata-kata  semu di dalam konstitusi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak berkaitan dengan pembuatan hukum ( law making ), walaupun  hakim  diberikan  kebebasan untuk  dapat  menemukan  hukum  karena kasus  tertentu  yang  tidak  ada  ketentuan dalam teks peraturan perundang- undangan.  Akan  tetapi,  hal  itu  bukan dikategorikan sebagai pembuatan hukum,  namun  itu  diartikan  sebagai
11 Josef M. Monteiro, Lembaga-lembaga  Negara setelah.  Amandemen  UUD 1945, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 97.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
penemuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan kontruksi hukum. 12
Kekuasaan  kehakiman  merupakan elemen  penting  dalam  sebuah  negara bangsa,  karena  kekuasaan  kehakiman tersebut  merupakan  pilar  ketiga  dalam sistem sistem kekuasaan negara terutama modern.  Pasal 3  ayat 1,  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan  hakim  konstitusi  wajib  menjaga kemandirian  peradilan.  Pasal  3  ayat  2, segala  campur  tangan  dalam  urusan peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 diatur  dalam  BAB  1X,  Pasal  24,  24A, 24B,  24C,  dan  Pasal  25.  Pada  dasarnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuaasaan  kehakiman  ini  mengalami perubahan  melalui  amandemen  ketiga UUD  1945  pada  tanggal  10  November 2001.  Amandemen  ketiga  menetapkan kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah
12 Ibid , hlm. 96.
Konstitusi.
Amandemen juga menambahkan ketentuan tentang Komisi Yudisial,  namun  bukan  sebagai  pelaku kekuasaan  kehakiman.  Komisi  Yudisial merupakan lembaga mandiri yang mempunyai  kewenangan  mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat, serta  perilaku  hakim. 13
Ketentuan konstitusional ini menyatakan sebagai pelaksana peradilan dua mahkamah, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Independensi atau kemandirian tersebut  sangat  berkaitan  erat  dengan sikap  imparsial  atau  tidak  memihak hakim  baik  dalam  pemeriksaan  maupun dalam  pengambilan  keputusan.  Hakim yang  tidak  independen  atau  mandiri tidak  dapat  diharapkan  bersikap  netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga satu mahkamah yang  tergantung  pada  badan  lain  dalam bidang-bidang tertentu dan tidak mampu mengatur  dirinya  secara  mandiri  juga akan  menyebabkan  sikap  yang  tidak netral  dalam  menjalankan  tugasnya. Independensi dan imparsialitas merupakan  konsep  yang  mengalir  dari
13 Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap  di Indonesia, Bandung:  Refika  Aditama,  2007, hlm.1.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
doktrin separation of powers (pemisahan kekuasaan)  yang  harus  dilakukan  secara tegas agar  cabang-cabang  kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.
Sesungguhnya konsepsi independensi  dan  imparsialitas  hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  yang  dapat dilihat  secara  fungsional,  kelembagaan (institusi),  maupun  secara  personal  dari masing-masing hakim kebebasan fungsional  menurut  hukum  tata  negara mengandung  larangan  bagi  kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam  pemeriksaan  perkara  oleh  hakim baik dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan putusan.
Independensi dan imparsialitas hakim  harus  diartikan  secara  luas  tidak hanya  terbatas  pada  kebebasan  dari campur tangan kekuasaan lainnya (eksekutif  dan  legislatif),  tetapi  juga kebebasan dari segala paksaan, direktiva atau  rekomendasi  dari  pihak extra judicial .  Ketentuan  Pasal  3  ayat  (3)
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman yang  menyatakan  bahwa,  pelanggaran terhadap  Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yang mengatur larangan campur tangan dalam
urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman,  akan  dipidana adalah  merujuk  pada direktiva atau paksaan  maupun  suap  atau  kolusi. Meskipun demikian, tidak berarti, bahwa kebebasan  tersebut  bersifat  mutlak karena  tentu  saja  dibatasi  oleh  hukum dan keadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya  secara judicial dan  hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kebebasan  hakim  secara  fungsional melekat  dengan  pertanggungjawaban ( accountability )  yang  terbuka  kepada masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan  pelaksanaan kebebasan  fungsionalnya  pada  Tuhan. Independensi  dan  imparsialitas  terutama menjadi  lebih  penting  jika  dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh dari pihak yang mengangkat atau memilih hakim.
Menurut  ketentuan  Pasal  14  UU Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum  dan  UU  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, syarat untuk menjadi hakim adalah: 14
1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
14 Jimly  Asshiddiqie, Pokok  Pikiran  tentang Penyempurnaan  Sistem  Pengangkatan  dan Pemberhentian Hakim Indonesia , hlm. 2-3.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
3. Setia  kepada  Pancasila  dan  UUD 1945;
4. Bukan  bekas  anggota  organisasi terlarang;
5. Pegawai negeri;
6. Sarjana Hukum;
7. Berumur  serendah-rendahnya  25 tahun;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Kedelapan  syarat  tersebut,  sebagian terbesar  termasuk  kategori  persyaratan yang  bersifat  administratif  dalam  arti cukup  dipenuhi  dengan  menunjukkan bukti-bukti  yang  bersifat  administratif. Yang  terukur  secara  lebih  lebih  teknis adalah syarat-syarat yang bersifat profesional, seperti menyangkut ketrampilan  melakukan  analisis  hukum, melakukan perdebatan argumentatif, dan sebagainya.  Di  samping  itu,  diperlukan juga  adalah  syarat-syarat  personal  yang bersifat  kualitatif,  seperti  syarat  taqwa terhadap Tuhan YME, integritas kepribadian,  berwibawa,  jujur,  adil,  dan berkelakuan  tidak  tercela.  Syarat-syarat personal dan professional demikian perlu lebih  dirinci  untuk  menjamin  bahwa hakim yang diangkat benar-benar mereka  yang  tepat  menduduki  jabatan terhormat ini. 15
Untuk  mengubah  wajah  hakim  dan lembaga  peradilan  di  masa  mendatang, kedudukan hakim sebagai pejabat kehormatan perlu dikembangkan dengan memantapkan para penyandangnya sebagai pejabat Negara. Karena itu, perlu diadakan  perubahan  terhadap  rumusan persyaratan  hakim  tersebut  dengan melengkapinya  secara  lebih  rinci  dan dengan  mengubah  syarat  ke-5  dan  ke-7. Syarat  ke-5  (syarat  pegawai  negeri) sebaiknya  ditiadakan,  sedangkan  syarat ke-7  diubah  dari  persyaratan  usia minimum 25  tahun  menjadi usia minimum-maksimum 40 tahun-70 tahun.
Mengapa hakim tidak boleh dikaitkan dengan pegawai negeri? Pegawai  negeri  harus  dibedakan  dari penyandang  fungsi  kekuasaan  negara ( governing function ) di bidang penghakiman  yang  lebih  tepat  disebut pegawai  negara  atau  pejabat  negara sebagai  lawan  kata  pejabat  negeri. Pegawai negeri pada pokoknya menduduki  jabatan  negeri,  sedangkan jabatan  negara  diduduki  oleh  pejabat negara.  Hakim  secara  sendiri-sendiri membuat  keputusan  dan  menjatuhkan sanksi  atas  nama  negara.  Hakim  diberi kewenangan  atas  nama  negara  untuk membebani  warga  negara  dengan  hak dan  kewajiban  yang  dapat  dipaksakan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
daya ikatnya. Sedangkan pegawai negeri tidak  diberi  kewenangan  semacam  itu kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi  atasannya.  Oleh  karena  itu, mengaitkan jabatan hakim dengan pegawai  negeri  merupakan  kesalah- kaprahan  yang  harus  dihentikan  dan diperbaiki. 16 Seseorang  yang  diangkat menjadi  hakim,  dapat  saja  mempunyai status  sebagai  pegawai  negeri,  tetapi tidak  mutlak  menjadi  syarat  eksklusif dalam  arti  yang  bukan  pegawai  negeri diabaikan  haknya  untuk  menjadi  hakim meskipun  yang  bersangkutan  memenuhi segala  persyaratan  lebih  dari  calon  yang berasal dari pegawai negeri. Yang justru lebih  penting  dijadikan  syarat  bukanlah statusnya  sebelum  diangkat  menjadi hakim,  tetapi  yang  lebih  utama  justru adalah  kuantitas  dan  kualitas  peran  dan pengalamannya  di  bidang  hukum  yang sangat  penting  baginya  untuk  diangkat menjadi hakim. Oleh sebab itu, sebaiknya  di  masa  yang  akan  datang,
diadakan syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun menjalankan  profesi  hukum.  Dengan demikian,  yang  dapat  menjadi  calon hakim  adalah  pegawai  negeri  yang bekerja di  bidang hukum,  dosen hukum, advokat, jaksa, konsultan hukum,
16 Ibid . hlm. 3
pembela  umum,  notaries,  aktifis  hukum dan  hak  asasi  manusia,  pengamat, penulis dan kolumnis bidang hukum, dan pelbagai professional hukum lainnya. 17
Khusus mengenai Hakim Agung dan Hakim  Konstitusi  diusulkan  hendaknya berusia  antara  60  tahun  sampai  dengan 70  tahun.  Dengan  demikian,  seorang yang  diangkat  menjadi  Hakim  Agung dan juga Hakim Konstitusi sudah benar- benar orang  yang matang, baik dari segi kepribadiannya,  dari  segi  pengetahuan dan pengalamannya, serta kualitas kenegarawanannya. Seorang Hakim Agung  atau  Hakim  Konstitusi  yang masih  muda,  biasanya  lebih  sulit melepaskan diri dari hasrat-hasrat keduniaan,  seperti  nafsu  jabatan  dan sebagainya. 18
Semua hakim harus memiliki kualitas  kenegarawanan  bukan  hanya hakim Konstitus saja, bahkan para hakim itu harus bersikap dan berprilaku sebagai seorang  negarawan,  oleh  karena  hakim dituntut  tidak  memihak  atau  independen dalam  tugasnya  menegakan  kebenaran yang didasarkan hukum dan keadilan.
Dari  sisi  gramatikal,  negarawan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan  keahlian  penyelenggaraan  negara, medan  pengalaman  yang  cukup,  serta
17 Ibid
18 Ibid. hlm. 3
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
komitmen  untuk  melaksanakan  dan mengawal  kehidupan  bernegara  sesuai dengan  koridor  konstitusi.    Negarawan juga  dapat  diartikan  sebagai  sosok  yang visioner,berorientasi  jangka  panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat,  mampu  berlaku  egaliter serta  adil  dan  mengayomi  semua komponen bangsa. 19
Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan istilah Negarawan secara tegas hanya ditujukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  24C  ayat  (5)  UUD 1945 yang  bunyinya  Hakim  Konstitusi  harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,  adil,  negarawan  yang menguasai konstitusi.
Istilah negarawan yang dalam bahasa  Inggris  disebut  ” Statesman .”
Menurut Edmund  Burke, seorang filusuf Inggris  memberikan  makna  Negarawan seorang  yang  melihat  masa  depan  dan bertindak  pada  prinsip-prinsip  yang ditetapkan  dan  untuk  keabadian. 20
Sedangkan berdasarkan kamus Merriam- Webster, negarawan adalah ”orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan” ( one actively engaged in conducting
19 https://kastara.id/27/02/2019/mencari-hakim- negarawan-yang-ideal/
20 Ibid
the business of  a  government  or  in shaping  its  policies ).  Apabila  ditelaah secara  cermat tidak  ada pengertian (begrip) secara jelas mengenai negarawan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun  disebutkan secara  jelas  bahwa hakim Mahkamah Konstitusi merupakan negarawan sebagaimana istilah itu dimuat  dalam UUD 1945.
Sesungguhnya  istilah  negarawan sendiri  tidak  jauh  berbeda  dengan politisi,  namun  apabila  ditarik  intinya, negarawan  mempunyai  pola  pikir  yang visioner dalam rangka mengelola negara menjadi lebih baik dengan menanggalkan kepentingan pribadi. Berbeda  dengan  politisi  yang  berpikir pragmatis  yang  orientasinya  terletak pada keuntungan individu atau kelompoknya.  Negarawan  sepenuhnya berpikir  untuk kepentingan  rakyat, sedangkan politisi selalu berbicara kepentingan politik, entah tujuan pribadi maupun  kelompok  atau  golongan.  Oleh karenanya tepat jika para hakim itu pada hakikatnya  adalah  negarawan,  jika dilihat dari tugas dan fungsinya menegakan  hukum  dan  keadilan,  bukan untuk  kepentingan  yang  lain  selain  dari untuk  kepentingan  negara,  bukankah unsur negara itu tercermin dari
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
kepentingan  rakyat.    Adapun  ciri-ciri dari seorang negarawan yaitu : 21
1. Memiliki  kemampuan  yang  sangat cemerlang dan jeli; lebih merupakan bakat yang terpadu dengan keberanian melawan arus dan bertekad  melakukan  perubahan  dan pembaruan struktural.
2. Berusaha  memasuki  hal-hal  baru secara total, memilih menjadi pelopor atau pionir.
3. Karena  yang  di  kemukakan  adalah hal  yang  total  baru,  maka  konsep yang di kemukakan menjadi mengejutkan  dan  meragukan  pihak- pihak  yang  masih  berpikir  dalam pola lama.
4. Mampu  menawarkan  solusi  secara tuntas,  serta  reformasi/revolusi  total yang  positif  dan  konstruktif,  hingga menawarkan konsep dan aksi menghentikan  krisis  besar  yang melanda  satu  bangsa  atau  beberapa bangsa.
5. Mampu  menawarkan  harapan  dan peluang  nyata,   membangun  harga diri dan bernilai tinggi.
6. Berani menghadapi risiko bertentangan dengan rezim dan atau kekuatan yang berkuasa. Seorang
negarawan selalu memikirkan  nasib  bangsa  dan  negara sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh,  serta tidak mementingkan secara ribadi/kelompok politiknya, namun mementingkan  kepentingan  bangsa  di atas segalanya. Seorang negarawan harus mempertaruhkan  dirinya,  pribadi  dan golongannya  demi  kepentingan  negara yang  jauh  lebih  besar,  dan  lebih  tinggi.
21 https://www.kompasiana.com/pedrag1999/5a70 6fee16835f11885c1402/menjadi-seorang- negarawan-yang-baik?page=all
Sosok  negarawan  bukan  hanya  semata- mata menjaga citra  yang baik di tengah- tengah  masyarakatnya.  Sebab  apabila kita  selalu  berhitung  terhadap  citra, maka  kita  tidak  dapat  berbuat  apa-apa. Ciri  dan  sifat  negarawan  tersebut sesungguhnya  tersirat  didalam  tugas berkaitan  erat  dengan  sikap  imparsial atau  tidak  memihak  hakim  baik  dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Kebebasan hakim  tersebut  tidak  bersifat  mutlak karena  tentu  saja  dibatasi  oleh  hukum dan keadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya  secara judicial dan  hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kebebasan  hakim  secara  fungsional melekat  dengan  pertanggungjawaban ( accountability )  yang  terbuka  kepada masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan  pelaksanaan kebebasan  fungsionalnya  pada  Tuhan. Independensi  dan  imparsialitas  terutama menjadi  lebih  penting  jika  dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh dari pihak yang mengangkat atau memilih hakim.

## III. PENUTUP
Semua Hakim harus memiliki kualitas  kenegarawanan  bukan  hanya
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
hakim Konstitus saja, bahkan para hakim itu harus bersikap dan berprilaku sebagai seorang  negarawan,  oleh  karena  hakim dituntut  tidak  memihak  atau  independen dalam  tugasnya  menegakan  kebenaran yang  didasarkan  hukum  dan  keadilan. Hakim  harus  memiliki  pengetahuan  dan keahlian penyelenggaraan negara, medan pengalaman yang cukup, serta komitmen untuk  melaksanakan  dan  mengawal kehidupan  bernegara  sesuai  dengan koridor  konstitusi.  Para  hakim  itu  pada hakikatnya  adalah  negarawan,  jika dilihat dari tugas dan fungsinya menegakan  hukum  dan  keadilan,  bukan untuk  kepentingan  yang  lain  selain  dari untuk  kepentingan  negara,  bukankah unsur negara itu tercermin dari kepentingan  rakyat.  Hakim  memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya  secara judicial dan  hanya bertanggung  jawab  kepada  Allah  Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Pengantar
Metode
Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, cat-6, 2012. Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap di  Indonesia ,  Bandung:  Refika Aditama, 2007.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur`an  dan Terjemah , Jakarta: Maghfiro Pustaka, 2006.
Jimly  Asshiddiqie, Pokok-pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:
Buana Ilmu Populer, 2007.
------, Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem
Pengangkatan  dan  Pemberhentian Hakim Indonesia.
Josef  M.  Monteiro, Lembaga-lembaga Negara  Setelah  Amandemen  UUD 1945 ,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2014.
Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Gramedia  Pustaka  Utama ,  2008, Edisi IV.
Mas’ud  Khasan  Abdul  Qahar, Kamus Ilmiah .  Populer,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1989.
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utama, 2008.
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012. Wildan  Suyuti  Mustofa, Kode  Etik Hakim , Jakarta: Kencana, 2013. https://kastara.id/27/02/2019/mencari- hakim-negarawan-yang-ideal/
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan,  Halaman 269-284
https://www.kompasiana.com/pedrag199
9/5a706fee16835f11885c1402/menj adi-seorang-negarawan-yang- baik?page=all
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman