Vol. 03 No. 02 September 2018 Page 45-52 P-ISSN: 2477-4804

## PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KALIMANTAN BARAT
Mochamad Rofik 1 , Novi Puji Lestari 2 , Rizkia Septianda 3
Pusat Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Malang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang 2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang 3

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  karakteristik  dan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  kenaikan  upah minimum  terhadap  pengangguran  di  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif-kuantitatif,  yakni  menggunakan  metode  analisis  statistik  deskriptif  dan  menggunakan  analisis regresi data panel. Selama kurun waktu 2011-2015 pengangguran di Kalimantan Barat menunjukkan tren kenaikan, hal  ini  bersamaan  dengan  tren  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  mengalami  perlambatan  dan  kecenderungan  upah minimum yang terus mengalami kenaikan. Mayoritas sektor ekonomi yang masih betumpu pada sektor pertanian dan pertambangan adalah salah satu penyebab minimnya lapangan pekerjaan, selain itu, laju inflasi tahunan yang cukup tinggi juga menyebabkan upah minimum di Kalimantan Barat selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi. upah minimum, pengangguran, Kalimantan Barat

## PENDAHULUAN
Pengangguran  adalah  angkatan  kerja  yang  sedang  mencari  atau  belum  mendapatkan  pekerjaan (Rodrik, 2008; Statistics SA, 2014). Pengangguran umumnya disebabkan karena proporsi jumlah angkatan kerja  yang  tidak  sebanding  dengan  proporsi  jumlah  lapangan  kerja.  Angkatan  kerja  yang  tidak  terserap lapangan kerja inilah yang umumnya menjadi penyebab utama pengangguran (Kingdon & Knight, 2007). Tingginya  tingkat  pengangguran  di  suatu  negara  atau  wilayah  akan  membawa  dampak  negatif  terhadap perekonomian. Pengangguran akan menjadi beban tidak hanya bagi pemerintah, namun juga berdampak terhadap  tatanan  sosial  hingga  lingkungan.  Tingginya  tingkat  pengangguran  di  suatu  kawasan,  akan memicu  peningkatan  masalah-masalah  sosial  seperti  kriminilatias,  memperlebar  jarak  ketimpangan, kemiskinan hingga pencemaran lingkungan  yang disebabkan oleh pemukiman kumuh (Dieckhoff, 2011; Wiemers, 2014).
Proporsi  lapangan  pekerjaan  yang  tidak  sebanding  dengan  angkatan  kerja  salah  satunya disebabkan terhambatnya investasi. Berbagai kondisi seperti keadaan kawasan yang kurang kondusif mulai dari  aspek  politik,  keamanan  hingga  keadaan  lingkungan  adalah  faktor  utama  terhambatnya  investasi  di sebuah wilayah. Berikutnya, faktor birokrasi yang kurang efisien serta infrastruktur yang belum mumpuni juga menjadi salah satu sebab utama lambatnya penanaman modal modal domestik mapun oleh investor asing. Terhambatnya investasi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga stagnasi,  roda  perekonomian  yang  cenderung  melambat  atau  bahkan  stagnan  merupakan  indikasi perekonomian sebuah wilayah mengalami depresi, dampak dari depresi bagi sebuha salah satunya adalah menurunnya  kesempatan  kerja  bahkan  jika  depresi  terjadi  dengan  ekstrim  bukan  hanya  menurunnya kesempatan  kerja  tapi  juga  hilangnya  pekerjaan  (Alvarado,  Iñiguez,  &  Ponce,  2017;  Azman-Saini, Baharumshah, & Law, 2010; Iamsiraroj, 2016).
Beberapa studi empirik mempelihatkan jika pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan  baru  dengan  persentase  yang  berbeda-beda  di  setiap  negara.  Studi  terhadap  negara-negara  di Eropa Timur  menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menurunkan pengangguran sebesar 0,08% (Özgür Bayram Soylu, İsmail Çakmak, 2017). Sementara itu studi untuk negara-negara arab menunjukkan bahwa peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan pengangguran sebesar 0,16%. Namun, studi lain juga mengungkapakan bahwa peran pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi pengangguran sangat bergantung terhadap struktur pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Misal, Aljazair, walau  pertumbuhannya  cukup  tinggi  akan  tetapi  tidak  berdampak  signifikan  terhadap  pennguranagan pengangguran hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi utamanya ditopang sektor ekstraktif.
1 Mochamadrofik81@gmail.com
(Al-Habees & Rumman, 2012). Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat penganguuran di sebuah kawasan adalah upah minimum. Upah minimum memang menjadi salah satu isu sensitif baik bagi akademisi dan pengambil kebijakan. Para pendukung kenaikan upah minimum meyakini bahwa kenaikan upah  minimum  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  khusunya  pada  golongan  dengan pendapatan  rendah  (Cahuc  &  Michel,  1996;  Christiano,  Eichenbaum,  &  Trabandt,  2013;  Mortensen  & Pissarides, 1994). Namun, di satu sisi banyak pihak yang percaya bahwa upah akan menyesuaikan dengan mekanisme  pasar  sehingga  tidak  perlu  ada  kebijakan  upah  minimum.  Menurut  mereka,  upah  minimum hanya akan membuat kekakuan pasar dan tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Upah yang terlalu tinggi akan membuat iklim usaha kurang baik, tingginya upah akan membuat beban  perusahaan  semakin  besar  sehingga  tidak  mampu  bersaing  dan  pada  akhirnya  untuk  bertahan perusahaan  akan  memilih  untuk  mengurangi  jumlah  pekerja  melalui  pemutusan  hak  kerja  atau memindahkan pabrik keluar daerah dengan upah  yang lebih rendah. Namun di sisi lain upah juga harus sesuai dengan standar biaya hidup minimum karena bagaimanapun hak-hak pekerja tidak bisa diabaikan. Disebabkan hal tersebut maka kebijakan mengenai upah minimum yang ditetapkan otoritas harus benar- benar mengakomodasi pengusaha da buruh. Di satu sisi harus tidak membebankan pengusaha dan di  lain harus menjamin kelayakan hidup pekerja. Beberapa studi memperlihatkan jika peningkatan upah minimum berpengaruh positif terhadap meningkatnya pengangguran, misalnya studi di negara OECD menunjukkan bahwa  peningkatan  upah  minimum  sebesar  10%  akan  mengurangi  tenaga  kerja  sebesar  0,7%  dan meningkatkan pengangguran sebesar 0,64% (Chong-Uk Kim, 2018).
Kalimantan  Barat  adalah  salah  satu  provinsi  yang  berada  di  Pulau  Kalimantan  dengan  ibu kota Provinsi Kota Pontianak. Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 7,53% dari total luas Indonesia atau setara  146.807  km².  Kalimantan  Barat  merupakan  Provinsi  dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah, mayoritas kawasan Kalimantan Barat masih berupah hutan dan lahan pertanian dan perkebunan. Menurut BPS,  (2018)  Kalimantan  Barat  adalah  Provinsi  yang  memiliki  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  tertinggi kedua di Pulau Kalimantan. Oleh sebab itu, analisis mengenai karkateristik pengangguran di Kalimantan Barat perlu dilakukan sebagai landasan dalam mengembil kebijakan.  Meninjau latar belakang yang telah dikemukakan,  maka  penelitian  ini  fokus  untuk  menganalisis  sebaran  pertumbuhan  ekonomi  dan pengangguran  di  Kalimantan  Barat  dan  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dan  kenaikan  upah  minimum terhadap jumlah pengangguran.

## TINJAUAN PUSATAKA

## METODOLOGI PENELITIAN
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum,  dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015. Penelitian ini  menggunakan  metode  campuran,  yaitu  menggabungkan  analisis  secara  deskriptif  terhadap  data-data statistik  dan  menggunakan  metode  regresi  data  panel  untuk  melakukan  interprestasi  secara  inferensial. Model regresi data panel yang digunakan adalah sbb:
Y = β 0 X 1 + β 2 X 2 + e .......................................(1) Keternagan: Y : Tingkat Pengangguran Terbuka
𝛽 1 , 𝛽 2 : Koefisien Regresi Parsial 𝑋 1 : Pertumbuhan Ekonomi
𝑋 2
: Upah Minimum
e
: Konstanta/ Intercept

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan kecenderungan  tren  yang  terus  meningkat.  Tahun  2011  tingkat  pengangguran  di  Kalimantan  Barat  ada diangka 3,53% dan pada tahun 2015 naik menjadi 5,07%. Rata-rata tingkat pengagguran di Kaliman Barat selama kurun waktu 2011-2015 adalah 3,92%.  Pada kurun waktu tesebut Kabupaten Pontianak mencatat rata-rata  pengangguran  tertinggi  yakni  sebesar  6,66%  sedangkan  rata-rata  tingkat  pengagguran  terendah dicatat  oleh  kabupaten  Sekadau,  yakni  sebesar  1,32%.  Lima  Kabupaten/Kota  mencatat  rata-rata pennggaguran  diatas  rata-rata  Propinsi,  bahkan  Kota  Pontianak,  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  Kabupaten Singkawang rata-rata penganggurannya di atas 6%.
Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Kalimantan Barat (%)
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Sambas 2,99 3,11 3,03 3,7 4,48 Kab. Bengkayang 3,32 3,3 2,3 3,74 3,15 Kab. Landak 3,18 4,8 3,24 3,43 5,18 Kab. Mempawah 3,35 4,67 5,66 5,57 7,12 Kab. Sanggau 3,27 1,39 0,78 3,25 5,13 Kab. Ketapang 3,7 1,95 4,7 2,06 4,29 Kab. Sintang 3,38 2,05 2,24 3,06 2,48 Kab. Kapuas Hulu 2,5 1,58 2,09 2,02 3 Kab. Sekadau 2,93 0,6 1,44 0,31 2,97 Kab. Melawi 3,08 2,9 3,99 2,46 3,03 Kab. Kayong Utara 2,56 6,96 4,66 4,08 3,76 Kab. Kubu Raya 4,52 6,06 9,26 6,18 6,11 Kota Pontianak 5,35 5,35 6,12 7,05 9,44 Kota Singkawang 5,34 5,75 4,59 8,22 6,12

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat
Selama kurun waktu 2011-2015 Kota Singkawang mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat dengan rata-rata 6,49%. Kota Singkawang mencarat tren positif dari tahun 2011 ke 2012 dan mulai mengalami tren penurunan sejak tahun 2013. Sementara itu Kabupaten Sanggau mencatat petumbuhuan  terendah  dengan  rata-rata  pertumbuhan  4,6%.  Tidak  berbeda  dengan  Kota  Singkawang, Kabupaten  Sanggau  juga  mulai  menunjukkan  tren  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  sejak  tahun  2013 bahkan  pada  tahun  2015  mencatat  pertumbuhan  terendahnya  selam  2011-2015  dengan  pertumbuhan ekonomi hanya 3,15 padahal pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau masih berada di angka  4,61.  Selama  2011-2015  pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan  Barat  walau  pertumbuhan ekonominya cukup fluktuaktif tren pertumbuhan cenderung mengalami penurunan. Bahkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 berada di bahwah 5%.
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (%) Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Sambas 5,8 5,9 6,17 5,54 4,78 Kab. Bengkayang 5,65 5,87 5,9 4,02 3,96 Kab. Landak 6,9 5,42 5,2 4,93 5,11 Kab. Mempawah 4,86 4,06 5,44 6 5,6 Kab. Sanggau 4,61 6,03 5,98 3,26 3,15 Kab. Ketapang 7,98 4,65 4,72 2,76 5,53 Kab. Sintang 5,45 5,6 6,47 5,36 4,65 Kab. Kapuas Hulu 4,56 4,75 5,23 3,98 4,67 Kab. Sekadau 5,73 6,21 6,52 6,09 5,75 Kab. Melawi 6,54 6,22 4,85 4,73 4,61 Kab. Kayong Utara 5,93 5,78 5,25 5,65 5,03 Kab. Kubu Raya 6,51 6,61 6,49 6,37 6,21 Kota Pontianak 5,88 7,77 7,83 5,94 4,84 Kota Singkawang 6,46 6,64 6,6 6,61 6,18
Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat
Sementara  itu,  Kabupaten  Ketapang  selama  2011-2015  merupakan  daerah  di  Kalimantan  Barat dengan rata-rata kenaikan upah minimum mencapai 20%. Sementara itu, Kabupaten Kapuas Hulu mencatat rata-rata  kenaikan  terendah  selama  lima  tahun  terakhir  yakni  sebesar  13,31%.  Secara  umum  propinsi Kalimantan Barat selama 2011-2015 mencatat kenaikan rata-rata kenaikan upah minimum sebesar 16%. Tahun  2013  dan  2014  merupakan  rata-rata  kenaikan  tertinggi  dengan  rata-rata  kenaikan  upah  minimum sebesar  25%  dan  22%.  Kabupaten  Ketapang  pada  2015  merupakan  Kabupaten  dengan  upah  minimu tertinggi  yakni  sebesar  Rp.1.800.000  dan  daerah  dengan  upah  minimum  terkecil  dicatat  oleh  Kab. Bengkayang dengan upah minimum sebesar Rp. 1.560.000.
Tahun 2013 saat Kalimantan Barat mencatat rata-rata kenaikan upah minimum tertinggi sebesar 25%  Kalimantan  Barat  juga  mencatat  kenaikan  pengangguran  sebesar  10,66%.  Selanjutnya  tren pertumbuhan  ekonomi  yang  cend    erung  menurun  berbanding  terbalik  dengan  tren  pengangguran  di Kalimantan  barat  yang  cenderung  naik  dan  Kenaikan  rata-rata  upah  minimum  di  Kalimanatan  Barat berbanding  lurus  dengan  tren  pengangguran.  Untuk  menguji  fenomena  ini  lebih  jauh  maka  analisis selanjutnya digunakan uji regresi data panel
Tabel 3. Upah Minimum Kabupaten/Kota Kalimantan Barat (juta rupiah) Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Sambas 945.000 945.000 1.122.500 1.450.000 1.650.000 Kab. Bengkayang 975.500 975.500 1.255.000 1.400.000 1.560.000 Kab. Landak 851.000 940.000 1.125.000 1.450.000 1.606.800 Kab. Mempawah 910.000 910.000 1.143.000 1.387.000 1.575.000 Kab. Sanggau 854.000 925.000 1.118.000 1.449.000 1.765.000 Kab. Ketapang 886.000 1.050.000 1.500.000 1.650.000 1.800.000 Kab. Sintang 857.000 950.000 1.126.000 1450000 1.600.000 Kab. Kapuas Hulu 986.500 986.500 1.260.000 1475000 1.600.000 Kab. Sekadau 855.000 910.000 1.180.000 1450000 1.600.000 Kab. Melawi 960.000 960.000 1.180.000 1470000 1.607.000 Kab. Kayong Utara 886.000 1.050.000 1.390.000 1600000 1.765.000 Kab. Kubu Raya 843.000 945.000 1.166.000 1390000 1.580.000 Kota Pontianak 895.000 995.000 1.165.000 1425000 1.600.000 Kota Singkawang 850.000 925.000 1.135.000 1450000 1.650.000
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

## Analsisi Regresi Data Panel
Setelah  mengguanakn  Uji  Chow  dan  Uji  Housman  maka  dapat  diputuskan  bahwa  model  yang digunakan adalah Fixed Effects Model dan dari pengolahan E-views 9 diperoleh hasil sebagai berikut:

## Model Fixed Effect
𝑌  =   −1,905246 − 0,118987𝑋 1 + 0,271169𝑋 2 + 𝑒
Tabel 7. Regresi Fixed Effects Model R-Squared 0,890108 Adjusted R-Square 0,859583
Sumber: Hasil pengolahan dengan E-views
Berdasarkan hasil regresi di atas, nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R-Square sebesar 0,890108. Artinya, variabel dependen mampu menjelaskan variabel independen sebesar 89%, sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

## Uji t
Pertumbuhan  Ekonomi (𝑋1) memiliki  nilai  koefisien  sebesar  -0118987  dan  nilai  probabilitas  sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari α=0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel  Pertumbuhan  Ekonomi (𝑋1) secara  spasial  berpengaruh  secara  negatif  dan  signifikan  terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Upah Minimum (𝑋2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,271169 dan nilai probabilitas sebesar  0,0063. Hal ini menunjukkan nilai pribabilitas kurang dari 𝛼 = 0,05 , sehingga dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Upah  Minimum (𝑋2) secara  spasial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

## Uji F
Pertumbuhan  Ekonomi (𝑋1) dn  Upah  Minimum (𝑋2) memiliki  nilai  probabilitas  F-Statistic  sebesar 0,000000. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas pada penelitian ini kurang dari α = 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (𝑋1) dan Upah Minimum (𝑋2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
Koefisien Determinasi (𝑹 𝟐 )
Nilai  koefisien  determinannya  berada  diangka  0,890108.  Hal  ini  berarti  bahwa  89  perssen  Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat dapat dijelaskan oleh variabel  Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Upah Minimum (UMK). Sedangkan sisanya, yaitu 11 persen  dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor di luar penelitian ini.
Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa petumbuhan ekonomi berdampak negatif signifikan  terhadap  pengurangan  pengangguran.  Hal  ini  mengindikasikan  semakin  tinggi  pertumbuhan ekonomi  maka  akan  berdampak  positif  pada  pengurangan  pengangguran.  Berdasarkan  model,  dengan asumsi  setiap  tahunnya  upah  minimum  meningkat  10%  untuk  menjaga  pengangguran  tidak  bertambah maka pertumbuhan ekonomi harus berada di angka 6,8%. Namun, semisal Kalimantan Barat dapat menekan kenaikan upah minimum di angka 9% dan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5% maka  penganggurang  akan  berkurang  sebesar  6%.  Namun.  dengan  asumsi  upah  minimum  di  angka  9% setidaknya  petumuhan  ekonomi  harus  4,5%  agar  pengangguran  tidak  bertambah.  Sementara  itu  jika diasumsikan  tidak  ada  kenaikan  upah  minimum  maka  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5% pengangguran akan berkurang sebesar 2,5%.
Melalui  model  regresi  yang  didapatkan  juga  terlihat  bahwa  kenaikan  upah  minimum  sangat berpengaruh  terhadap  jumlah  pengangguran  di  Kalimantan  Barat.  Oleh  karena  itu,  peran  pengambil kebijakan dalam mengendalikan inflasi sangatlah diperlukan. Inflasi yang rendah akan berimplikasi pada terjangkaunya  kebutuhan  pokok  sehingga  akan  membantu  menjaga  kenaikan  upah  minimum  yang  tidak terlalu tinggi. Data inflasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat pada tahun 2015 menunjukkan angka 6,17% dengan inflasi tertinggi ada pada bahan makanan mencapai 9,98% (BPS, 2018). Tingkat inflasi yang cukup  tinggi  di  Kalimanatan  Barat  khususnya  pada  bahan  makanan  dikarenakan  mayoritas  kebutuhan pokok di Kalimanatan Barat berasal dari derah lain khususnya Jawa. Situasi tersebut membuat Kalimantan Barat sangat rentan terhadap kenaikan bahan bakar dan kondisi iklim (Kredit Gogo, n.d.).
Sementara  itu  untuk  lebih  mengoptimalkan  peran  pertumbuhan  ekonomi  dalam  mengurangi pengangguran  maka  Kalimanatan  Barat  harus  melakukan  diversifikasi  ekonomi.  Mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan tidak sentralistik pada sektor pertanian dan pertambangan. Pertambangan  di  Kalimantan  Barat  masih  menjadi  salah  satu  sektor  dengan  proporsi  terbesar  dalam pertumbuhan ekonomi. Namun besarnya  besaranya pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan tidak sebanding  dengan  besarnya  penyerapan  tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  diversifikasi  ke  non  industri ekstraktif  adalah  keharusan.  Beberapa  data  dari  negara  maju  memperlihatkan  jika  pendorong  utama pertumbuhan ekonomi mereka bukanlah sektor ekstraktif melainkan jasa pengolahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  statistik  terlihat  bahwa  upah  minimum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengangguran  di  Kalimantan  Barat  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap jumlah pengangguran. Oleh sebab itu Kalimantan Barat harus mampu menekan kenaikan upah minimum dan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonominya.  Salah  satu  cara  untuk  menekan  kenaikan  upah minimum adalah dengan mengendalikan laju inflasi terutama kebutuhan bahan pokok dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan diversifikasi sektor industri.

## REFERENSI
Al-Habees, M. A., & Rumman, M. A. (2012). The relationship between unemployment and economic
growth in Jordan and some Arab countries. World Applied Sciences Journal . https://doi.org/10.5829/idosiwasj.2012.18.06.2735 Alvarado, R., Iñiguez, M., & Ponce, P. (2017). Foreign direct investment and economic growth in Latin America. Economic Analysis and Policy . https://doi.org/10.1016/j.eap.2017.09.006
Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., & Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence. Economic Modelling . https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.04.001
BPS. (2018). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Propinsi 1986-2018. Retrieved from https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut- provinsi-1986---2018.html Cahuc, P., & Michel, P. (1996). Minimum wage unemployment and growth. European Economic Review . https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00035-6 Chong-Uk Kim, G. L. (2018). Minimum Wage and Unemployment: An Empirical Study on OECD Countries. Journal of Reviews on Global Economics, 7 . https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.01 Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Trabandt, M. (2013). Unemployment and Business Cycles . SSRN . https://doi.org/10.2139/ssrn.2363493
Dieckhoff, M. (2011). The effect of unemployment on subsequent job quality in europe: A comparative study of four countries. Acta Sociologica . https://doi.org/10.1177/0001699311412798 Iamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment-economic growth nexus. International Review of Economics and Finance . https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.10.044
Kingdon, G., & Knight, J. (2007). Unemployment in South Africa, 1995-2003: Causes, problems and policies. Journal of African Economies . https://doi.org/10.1093/jae/ejm016
Kredit Gogo. (n.d.). 3 Alasan Biaya Hidup di Luar Pulau Jawa Lebih Mahal. Retrieved from https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/3-Alasan-Biaya-Hidup-di-Luar-Pulau-Jawa-Lebih- Mahal.html
Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1994). Job Creation and Job Destruction in the Theory of
Unemployment. The Review of Economic Studies . https://doi.org/10.2307/2297896
Özgür Bayram Soylu, İsmail Çakmak, F. O. (2017). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies , 11 (1). https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2018/11-1/7 Rodrik, D. (2008). Understanding South Africa’s economic puzzles. In Economics of Transition . https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2008.00343.x Statistics SA. (2014). Employment, unemployment, skills and economic growth. Statistics South Africa . Wiemers, E. E. (2014). The Effect of Unemployment on Household Composition and Doubling Up. Demography . https://doi.org/10.1007/s13524-014-0347-0