Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015

## PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN
TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Oleh : Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PERATUN)  merupakan  hukum  yang  mengatur  cara menegakkan  hukum  materil,  dengan  demikian  hukum  acara  itu  berisi  mengenai  suatu  tata  cara (formalitas).  Sedangkan  pengertian  hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara  adalah  hukum  yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik hukum formal maupun  hukum  materiel,  keduanya  merupakan  unsur  dari  peradilan.  Sesuai  dengan  Pasal  47 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur  ketentuan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Nomor  51  Tahun  2009 bahwa  sengketa  yang timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik  dipusat  maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Perkara Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara

## I. PENDAHULUAN
Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PERATUN) merupakan salah satu lingkup  peradilan  yang  ada  di  Indonesia dan  diciptakan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pemerintah  dan  warga negaranya,  yakni  sengkata  yang  timbul sebagai  akibat  dan  adanya  tindakan- tindakan pemerintah yang dianggap melanggar  hak-hak  warga  negaranya. Dimana  hal  ini  didasarkan  atas  amanat Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa :
1) Kekuasaan  Kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi;
3) Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman  diatur  dalam  undang- undang. 1
Pengaturan  Peradilan  Tata  Usaha Negara telah mengalami beberapa perubahan  diantaranya  undang-undang
1 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke empat
yang  pertama  yaitu  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yang  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  9  tahun 2004  tentang  Perubahan  Pertama  Atas Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan diubah  lagi  menjadi  Undang-Undang Nomor  51  tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  51 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Peradilan  Tata Usaha Negara terdiri dari  144 Pasal, yang mana  Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  52 berisi  mengenai  hukum  materialnya, sedangkan  Pasal  53  sampai  dengan  Pasal 144  berisi  tentang  hukum  acara  atau hukum formalnya.
Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PERATUN)  merupakan hukum  yang  mengatur  cara  menegakkan hukum  materil,  dengan  demikian  hukum acara  itu  berisi  mengenai  suatu  tata  cara (formalitas). Sedangkan pengertian hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara adalah  hukum  yang  berisi  mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan Tata  Usaha  Negara.  Baik  hukum  formal maupun hukum materiel, keduanya merupakan unsur dari peradilan.
Peradilan  tanpa  hukum  materil akan  lumpuh,  sebab  tidak  tahu  apa  yang akan  dijelmakan,  sebaliknya  peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam
melakukan  wewenangnya.  Pengaturan hukum  formal  dalam  hukum  positif, secara  teoritis  dapat  dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Hukum formal sekaligus  diatur secara bersamaan  dalam  hukum  materialnya dalam bentuk undang-undang;
2. Hukum  formal  dan  hukum  material masing-masing terpisah
pengaturannya dalam undang-undang.
Hukum  formal  merupakan  sarana untuk  melaksanakan  hukum  material. Penegakan  hukum  material  oleh  hukum formal  secara  kongkret  berlangsung  saat berlakunya  hukum  positif  dalam  praktek sebagai keharusan yang patut ditaati. Oleh karena  itu,  memberikan  keadilan  dalam suatu  perkara  berarti  memutus  perkara dengan  menemukan  hukum  in  concreto dalam upaya mempertahankan dan menjamin  ditaatinya  hukum  materiel, serta  dengan  menempuh  prosedur  yang telah ditetapkan oleh hukum formal. 2
Salah  satu  ketentuan  yang  diatur dalam  undang-undang  peradilan  tata usaha  negara  yaitu  mengatur  tentang kompetensi  (kekuasaan)  absolut  dan kompetensi  relative.  Kompetensi  absolut adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa  jenis  perkara  tertentu  dan secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh badan peradilan lain. Sedangkan
2 Wicipto  Setiadi,  “Hukum    Acara  Pengadilan Tata  Usaha    Negara”  Suatu  Perbandingan,    Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 87-88
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
kompetensi  relative  adalah  sesuai  dengan asas  actor  seguitir  forum  rei  (yang berwenang  adalag  pengadilan  tempat kedudukan tergugat). 3
Sesuai  dengan  Pasal  47  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur ketentuan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara.
Sedangkan  yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal  1  ayat  (10)  UU  Nomor  51  Tahun 2009  bahwa  sengketa  yang  timbul  dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara,  baik  dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  pengertian  sengketa tata  usaha  negara,  berarti  sebab  dari timbulnya  sengketa  tersebut  disebabkan oleh  adanya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara,  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (9)  Undang-Undang  Nomor  51
Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)
3 Victor  Vayed    Neno,  Implikasi  Pembatasan Kompetensi  Absolud  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2006,  hal  29 Sebagaimana  dikutip  oleh  Sjachran  Basah,  Eksistensi dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia, Alumni Bandung, 1989, hal. 65
adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  yang  berisikan  tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  bersifat kongkret,  individual,  dan  final  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Mengenai  ketentuan  kompetensi absolut PERATUN maka dapat diketahui bahwa  di  dalam  lingkungan  PERATUN terdapat :
1. Tergugat  yaitu  Badan  atau    Pejabat
Tata Usaha Negara yang mengeluarkan  keputusan  berdasarkan wewenang  yang  ada  padanya  atau yang  dilimpahkan  kepadanya,  yang digugat  oleh  orang  atau  badan  hukum perdata;
2. Penggugat  yaitu  orang  atau  badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
3. Objek  Sengketa  Gugatan adalah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeuarkan  oleh  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  yang  berisikan tindakan  hukum  tata  usaha  negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi  seseorang  atau  badan  hukum perdata.
Dalam  menjalankan  tugas  pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya,  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  harus  memperhatikan  asas legalitas.  Asas  legalitas  adalah  salah  satu asas  hukum  administrasi  negara  yang menyatakan bahwa setiap tindakan hukum pemerintah  harus  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan wewenang  yang ada padanya, oleh karenanya kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Menurut  Bagir  Manan,  wewenang dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan Kekuasaan  (macht).  Kekuasaan  hanya menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan  hak  untuk  memaksakan kehendak.  Dalam  hukum,  wewenang sekaligus  hak  dan  kewajiban  (rechten  en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan, kewajiban  mempunyai  dua  pengertian, yakni  horizontal  dan  vertical.  Secara horizontal berarti kekuasaan untuk
menyelenggarakan pemerintah
sebagaimana  mestinya.  Wewenang  dalam pengertian  vertikal  berarti  kekuasaan untuk  menjalankan  pemerintahan  dalam
suatu  tertib  ikatan  pemerintah  negara secara keseluruhan. 4
Sistem  desentralisasi  yang  dianut dalam  konsep  Negara  Kesatuan  pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  khususnya  yang  berkaitan  dengan distribusi  kewenangan  pengaturan  atas urusan-urusan  pemerintahan.  Oleh  karena itu,  adanya  satuan  pemerintahan  yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya  antara  lain  untuk  mencegah dominasi  kewenangan  pemerintah  yang lebih  tinggi. 5 Namun  sepanjang  sejarah ini,  dengan  adanya  pemerintahan  yang berlapis-lapis kini belum mencapai tujuan yang ingin dikehendaki oleh Negara.
Penggunaan wewenang oleh Pejabat TUN merupakan persoalan yuridis yang  krusial  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  hal  ini  berkaitan  dengan  tolak ukur  untuk  menguji  keabsahan  suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Menurut Philipus M.Hadjon mengatakan  bahwa  tolok  ukur  untuk menentukan keabsahan suatu KTUN yaitu dapat  dilihat  dari  3  segi  yaitu  prosedur, substansi  dan  wewenangnya. 6 Pendapat Philipus  M.Hadjon  ini  sesuai  (paralel) dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf
4 Muhammad Fauzan, “Hukum Pemerintahan Daerah”Edisi revisi,  STAIN Press, Purwokerto, 2010, hal.79
5 Ibid, hal. 79
6 Philiphus  M.Hadjon,  dkk,  Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1993, hal. 324
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
a  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986 yang menentukan alasan (tolak ukur) yang dimaksud adalah :
1. Bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. Bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat material/substansial;
3. Dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  tidak berwenang;
Putusan  Pengadilan  yang  amarnya berisi mengenai pembatalan suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN) dapat  dijumpai  dalam  praktek  peradilan sehari-hari,  dalam  hal  ini  KTUN  tersebut dibatalkan  karena  tidak  sesuai  dengan wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha  Negara  dan  telah  melanggar perundang-undangan, termasuk didalamnya asas-asas umum pemerintahan yang  baik  (AAUPB)  yang  menjadi Tergugatnya.

## II. PEJABAT  TATA  USAHA  NEGARA
DAN TINDAKAN PEMERINTAH
2.1 Pejabat Tata Usaha Negara
Pengertian  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  (Pejabat  TUN) dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  yaitu,  badan  atau pejabat  yang  melaksanakan  urusan
pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Atau  dengan  kata  lain,  Badan  atau Pejabat  TUN  adalah  Badan  atau pejabat  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
Mengenai  pengertian  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara, Indroharto  menegaskan  bahwa  siapa saja  dan  apa  saja  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku berwenang melaksanakan suatu  bidang  urusan  pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai  Badan  atau  Pejabat  TUN. Sedangkan arti dari urusan pemerintah disini  adalah  kegiatan  yang  bersifat eksekutif  yaitu  kegiatan  yang  bukan kegiatan legislatif atau yudikatif. 7
2.2 Tindakan Hukum Pemerintah Pemerintah  dalam  melakukan aktivitasnya,  melakukan  dua  macam tindakan, yaitu tindakan biasa (feitelijkehandelingen)  dan  tindakan hukum  (rechtshandelingen).  Dengan kata  lain  bahwa,  bentuk  perbuatan pemerintahan  atau  bentuk  tindakan administrasi  negara  yang  secara  garis besar  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu :
7 Indroharto, “Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” BukuI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal.166
a. Perbuatan  hukum/tindakan  hukum (rechtshandelingen).
b. Bukan  perbuatan  hukum/tindakan biasa (feitelijkehandelingen).
Dalam  hukum  administrasi yang penting adalah tindakan pemerintah  yang  tergolong  tindakan hukum (rechtshandelingen).Adapun tindakan  pemerintah  yang  tergolong tindakan hukum, yakni :
a. Tindakan menurut hukum privat.
b. Tindakan menurut hukum publik 8
Tindakan  hukum  pemerintah adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam  rangka  melaksanakan  urusan pemerintahan. Tindakan  pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :
a. Perbuatan  itu  dilakukan  oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya  sebagai  penguasa maupun sebagai  alat  perlengkapan pemerintah (bestuurs-organen) dengan  prakarsa  dan  tanggung jawab sendiri.
b. Perbuatan  tersebut  dilaksanakan dalam  rangka  menjalankan  fungsi pemerintahan.  Perbuatan  tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan  akibat  hukum  dan dibidang Hukum Administrasi.
8 Titik  Triwulan  T  dan  Ismu  Gunadi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  IndonesiaI,  Kencana, Jakarta, 2014, hal. 308
c. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka
pemeliharaan  kepentingan  negara dan rakyat.
2.3 Asas-  Asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik
Asas-asas umum pemerintahan yang  baik,  sesungguhnya  adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara  dalam  menjalankan  tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang
sesungguhnya. Tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai  saran  perlindungan  hukum terhadap penggunaan dan pelaksanaan wewenang bebas ( diskresioner) pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya,  misalnya  penggunaan wewenang  dalam  membuat  ketetapan (beschikking). 9
Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia,  asas-asas  ini  kemudian muncul  dan  dimuat  dalam  suatu undang-undang,  yaitu  UU  Nomor  28 tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KKN)  serta  diakui  dan  diterapkan
9 A.  Muin  Fahmi,  Peran  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  yang  Layak  dalam  Mewujudkan Pemerintahan  yang  Bersih,  UII  Press,  Yogyakarta, 2006, Hlm. 56
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  proses  peradilan  di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yakni  setelah adanya  UU  Nomor  9  tahun  2004 tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  5 tahun 1986 tentang PERATUN sebagai  salah  satu  alasan-alasan  yang dapat  digunakan  dalam  gugatan  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang disebutkan sebagai berikut : a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraa negara.
b. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara,  yaitu  asas  yang  menjadi
landasan  keteraturan,  keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara
negara.
c. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  negara  dengan tetap memeperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,  golongan  dan  rahasia negara.
d. Asas  Proposionalitas,  yaitu  asas mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
e. Asas  Profesionalitas,  yaitu  asas yang mengutamakan keahlian yang  berlandaskan  kode  etik  dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
f. Asas  Akuntabilitas,  yaitu  asas yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggara  negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
2.4 Sumber  Kewenangan  Pejabat  Tata Usaha Negara
Kewenangan  berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan (macht).
Kekuasaan hanya
menggambarkan  hak  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat.  Kekuasaan  hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak. Dalam
hukum,  wewenang  sekaligus  hak  dan kewajiban  (rechten  en  plichten). Dalam  kaitannya  dengan  otonomi daerah,  hak  mengandung  pengertian kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri
10 Ridwan H.R. “Hukum Administrasi Negara” Edisi Revisi.,Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 241-242
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
(selfregelen)  dan  mengelola  sendiri (self  besturen).  Sedangkan,  kewajiban mempunyai  dua  pengertian,  yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana  mestinya.  Wewenang dalam  pengertian  vertikal  berarti kekuasaan untuk menjalankan
pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. 11 Kewenangan memiliki
kedudukan  penting  dalam  kajian Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya  kedudukan  kewenangan ini,  sehingga  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.
Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara,
“Het  begrip  bevoegheid  is  dan  ook een  kernbegrip  in  het  staats-en administratief  recht”.  Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan  kewajiban,  menurut  P.  Nicolai adalah sebagai berikut:
“Kemampuan  untuk  melakukan tindakan  hukum  tertentu  (yaitu tindakan-tindakan
yang dimaksudkan untuk menimbukan akibat  hukum,  dan  mencakup mengenai  timbul  dan  lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 11 Muhammad Fauzan, Opcit, hal.79
tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu,  sedangkan  kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.” 12
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan  suatu  Keputusan  Tata Usaha  Negara  harus  berdasarkan wewenang  masing-masing  yang  ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sumber dan cara memperoleh  wewenang  pemerintah bersumber  dari  undang-undang  dasar dan  undang-undang.  Secara  teoritis kewenangan  yang  bersumber  dari peraturan perundangan-undangan tersebut  di  peroleh  melalui  3  (tiga) cara yaitu Atribusi (Attributie), Delegasi  (Delegatie),  dan  Mandat (Mandaat).
Mengenai  atribusi,  delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt  mendefinisikan  sebagai berikut:
1. Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi Delegasi adalah pelimpahan wewenang  pemerintahan  dari  satu
12 Ridwan HR., 2011, Op.Cit, hal. 99
organ  pemerintahan  kepada  organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat Mandat terjadi ketika organ
pemerintahan mengizinkan kewenangannya  dijalankan  oleh organ lain atas namanya. 13 Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), mengetahui sumber dan cara
memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karenaberkenaan dengan pertanggungjawaban  hukum  dalam penggunaan wewenang tersebut,
seiring  dengan  salah  satu  prinsip dalam negara hukum. Setiap
pemberian kewenangan kepada pejabat  pemerintahan  tertentu,  tersirat didalamnya  pertanggungjawaban  dari pejabat yang bersangkutan. 14

## III. PERAADILAN TATA USAHA
NEGARA 3.1 Asas-Asas  Hukum  Acara  Peradilan
Tata Usaha Negara
Ciri khas hukum acara peradilan  tata  usaha  negara  terletak pada asas-asas hukum yang
melandasinya, yaitu :
a. Asas praduga rechtmatig
(vermoeden  van  rechtmatigheid  = praesumptio  iustae  causa).  Asas ini  mengandung  makna  bahwa
13 Ibid. hal. 102
14 Titik  Triwulan  T  dan  Ismu  Gunadi  Widodo. Op.Cit. hal. 204-205
setiap  tindakan  penguasa  selalu harus  dianggap  rechtmatig  sampai ada  pembatalannya.  Dengan  asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan  KTUN  yang  dibuat (pasal 67 ayat 1 Undang-undang 5 tahun 1986);
b. Asas  pembuktian  bebas.  Hakim yang menetakan beban pembuktian.  Hal  ini  berbeda dengan  ketentuan  pasal  1865  BW. Asas  ini  dianut  pasal  107  UU Nomor  5  tahun  1986  hanya  saja masih  dibatasi  ketentuan  pasal 100;
c. Asas  keaktifan  hakim  (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan  untuk  mengimbangi kedudukan  para  pihak  karena tergugat  adalah  pejabat  tata  usaha negara sedangkan penggugat adalah  orang  atau  badan  hukum perdata.  Penerapan  asas  ini  antara lain  terdapat  dalam  ketentuan pasal 58, 63 ayat 1, 2, 80, 85. d. Asas putusan pengadilan mempunyai  kekuatan  mengikat “erga  omes”.  Sengketa  TUN adalah  sengketa  hukum  publik. Dengan demikian putusan pengadilan  TUN  berlaku  bagi siapa  saja-tidak  hanya  bagi  para pihak  yang  bersengketa.  Dalam rangka ini  kiranya  ketentuan pasal
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
83 tentang intervensi  bertentangan dengan asas “ergaomes”. 15
3.2 Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha
Negara Kekuasaan (kompetensi) Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relative. Kompetensi
absolut  terdapat  dalam  pasal  47  yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 16
Kompetensi Absolut merupakan  kompetensi  utama  Badan Peradilan  Administrasi  yang  dibentuk beradasarkan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  adalah  menyelesaikan sengketa  administrasi  negara  antara pemerintah  dan  warga  masyarakat,
disebabkan pemerintah telah
melanggar hak-hak kepentingan warga. 17
Kompetensi  Absolut  Peradilan Tata  Usaha  Negara  kurang  lebih memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Yang  bersengketa  (pihak-pihak)
adalah  Orang  atau  Badan  Hukum
15 Philipus  M.  Hadjon,  dkk,  Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia,  UGM  Press,  Yogyakarta, 1999, hal 313
16 R.  Wiyono,  “Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha  Negara”  Edisi  Kedua,.  Sinar  Grafika , Jakarta:
2010. hal. 6
17 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. Op.Cit. hal. 580
Perdata  dengan Pejabat Tata
Usaha Negara.
b. Objek  Sengketa  adalah  Keputusan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis yang
dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara.
c. Keputusan  yang  dijadikan  objek sengketa ini berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara.
d. Keputusan  yang  dijadikan  objek sengketa  itu  bersifat  konkret, individual, dan final yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi orang atau badan hukum perdata. 18
Pasal 53 ayat 1 yang dimaksud Penggugat adalah : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)  dapat  mengajukan  Gugatan Tertulis  kepada  Pengadilan  yang berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan  itu  dinyatakan  batal atau  tidak  sah  dengan  atau  tanpa disertai  tuntutan  ganti  rugi  dan  atau rehabilitasi”.
Kompetensi relative merupakan kewenangan memeriksa/mengadili perkara
berdasarkan pembagian daerah hukum
18 SF  Marbun,  Dimensi-Dimensi  Pemikiran Hukum  Administrasi  Negara,  UII  Press,  Yogyakarta, 2001, hal. 186
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
(distribusi  kekuasaan).  Kompetensi Relatif  ini  diatur  dalam  pasal  6 Undang-undang  Nomor  9  tahun  2004 tentang PERATUN,  yang menyatakan ; a. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten/Kota.
b. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha
Negara  berkedudukan  di  Ibukota Provinsi  dan  daerah  hukumnya meliputu wilayah Provinsi.
Mengenai  susunan  Pengadilan di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  oleh  Pasal  8  UU  PERATUN ditentukan bahwa Pengadilan di lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara terdiri dari ;
a. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN);
b. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha
Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding
(PTTUN). 19 IV. PENYELESAIAN  DAN  KEABSAHAN
KEPUTUSAN TATA

## USAHA
NEGARA (TUN) 4.1 Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha
Negara
19 R. Wiyono., Op.Cit. hal. 2
Pasal  53  ayat  1  setelah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  9 tahun  2004  menentukan  orang  atau badan hukum perdata yang kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada Pengadilan  yang  berwenang  berisi tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi dan/atau rehabilitasi.
Dari  ketentuan  yang  terdapat dalam  pasal  53  ayat  1  tersebut  dapat diketahui  bahwa yang  dimaksud dengan  gugatan  dalam  penyelesaian sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah permohonan secara tertulis dari seseorang  atau  badan  hukum  perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata Usaha  Negara,  yang  ditujukan  kepada pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yang  berisi tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara  tersebut  dinyatakan  batal  atau tidak  sah  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. 20
Ketentuan  tentang  tenggang waktu  gugat  harus  diperhatikan  jika seseorang  atau  badan  hukum  perdata
akan mengajukan gugatan ke pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  karena  dengan lewatnya  tenggang  waktu  gugatan, ketua pengadilan di lingkungan Peradilan  Tata Usaha Negara
mempunyai alasan untuk memutuskan dengan  penetapan  bahwa  gugatan tidak  diterima  atau  tidak  berdasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 62 ayat 1 huruf e.
Pasal  55  menentukan  bahwa gugatan  hanya  dapat  diajukan  dalam tenggang  waktu  90  (sembilan  puluh) hari  terhitung  sejak  saat  diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 21
Diajukannya  suatu  gugatan  ke Pengadilan  TUN  pada  prinsipnya tidak  menunda  atau  menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat  tata  usaha  negara,  serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Namun
demikian, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan  agar  surat  keputusan  yang digugat tersebut ditunda pelaksanaannya selama proses
berjalan,  dan  permohonan  tersebut hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila adanya alasan yang sangat mendesak  yang mengakibatkan
21 Ibid, hal. 124
kepentingan    penggugat  akan  sangat dirugikan  jika  keputusan  TUN  yang digugat  itu  tetap  dilaksanakan  (pasal 67 ayat 4 a). 22
Pasal 1 ayat 10 UU Nomor  51 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud  dengan  Sengketa  Tata Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha Negara  antara  Orang  atau  Badan Hukum  Perdata  dengan  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  (Pejabat TUN),  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2 Keabsahan  Keputusan  Tata  Usaha Negara
Pejabat  Tata  Usaha  Negara pada  saat  menjalankan  tugasnya  salah satunya yaitu mengeluarkan keputusan,  yang  selanjutnya  disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),  pengertiannya  terdapat  pada Pasal  1  ayat  9  UU  Nomor  51  Tahun 2009.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  bersifat  konkret,  individual dan final adalah sebagai berikut :
a. Bersifat  konkret,  artinya  objek yang  diputuskan  dalam  keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak,
22 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. Op.Cit. hal 596
tetapi  berwujud,  tertentu  atau dapat ditentukan.
b. Bersifat individual, artinya keputusan  tata  usaha  negara  itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu,  baik  alamat  maupun  hal yang dituju.
c. Bersifat final, artinya sudah
Definitif  dan  karenanya  dapat menimbulkan akibat hukum.
Bahwa dalam tindakan Hukum Administrasi  dianut  asas  presumtio justae  causa  yang  maksudnya  bahwa suatu  keputusan  TUN  harus  selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan,  sepanjang  hakim  belum membuktikan sebaliknya. Bahwa secara  umum  syarat-syarat  untuk sahnya  suatu  keputusan  tata  usaha negara adalah sebagai berikut :
a. Syarat Materiil :
1. Keputusan  harus  dibuat  oleh alat  negara  (organ) yang berwenang.
2. Karena  keputusan  itu  suatu
pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukan  kehendak  itu tidak boleh memuat
kekurangan yuridis.
3. Keputusan  harus  diberi  bentuk (vorm)  yang  ditetapkan  dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur)
membuat keputusan itu, bilamana  hal  ini  ditetapkan dengan  tegas  dalam  peraturan dasar tersebut.
4. Isi  dan  tujuan  keputusan  harus sesuai  dengan  isi  dan  tujuan peraturan dasar.
5. Keputusan  harus  berdasarkan suatu keadaan (situasi)
tertentu.
b. Syarat Formil :
1. Syarat-syarat  yang  ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
2. Keputusan  harus  diberi  bentuk yang ditentukan.
3. Syarat-syarat  yang  ditentukan berhubung dengan
dilakukannya  keputusan  harus dipenuhi.
4. Jangka  waktu  yang  ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya keputusan  dan  diumumkannya keputusan  itu  tidak  boleh dilewati.
Badan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  hanya  menilai  apakah  suatu tindakan  Badan/Pejabat  TUN  dalam menjalankan  urusan  pemerintah  itu sudah  sesuai  dengan  norma-norma hukum (baik yang tertulis maupu yang
tidak  tertulis)  yang  berlaku  bagi tindakan  tersebut.  Dengan  perkataan lain  penilaian  yang  dilakukan  oleh Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terbatas hanya  dari  segi  hukumnya  (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik).
Dasar  pengujian  sebagaimana diatur  dalam  pasal  53  ayat  2  UU Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu :
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
atau
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara tersebut bertentangan dengan
Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang Baik. Dalam Praktiknya Majelis
Hakim  dalam  pengujiannya  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  telah sesuai  ketentuan  Pasal  53  di  atas, adalah meliputi tiga aspek yaitu :
a. Aspek Kewenangan,
yaitu
meliputi  hal    berwenang,  tidak berwenang atau melanggar kewenangan.  Dasar  kewenangan Badan/Pejabat  TUN  adalah  secara atribusi  (berasal  dari  perundang- undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu
kewenangan yang ada), dan
mandat  (dalam  hal  ini  tidak  ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan).
b. Aspek Substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau
penggunaan kewenangannya apakah  secara  materi/substansi telah  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Aspek  Prosedural,  yaitu  apakah prosedur  pengambilan  keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan
kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.
Pengujian  tersebut  tidak  saja berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  tetapi  juga dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu ;
a. Asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan :
• Persiapan yang cermat.
• Asas Fair Play.
• Larangan  Detournement  de Procedure (menyalahi
prosedur).
b. Asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan :
• Keharusan
memberikan pertimbangan  terhadap  semua kepentingan pada suatu keputusan.
• Pertimbangan  tersebut  harus memadai.
c. Asas  yang  berkaitan  dengan  isi keputusan :
• Asas  kepastian  hukum  dan asas kepercayaan.
• Asas persamaan perlakuan.
• Larangan detournement de pouvoir.
• Asas kecermatan materiil.
• Asas keseimbangan.
• Larangan Willekeur (sewenang-wenang).
Indroharto  dalam  Bukunya Usaha  Memahami  Undang-Undang Tentang Peradilan  Tata  Usaha Negara Buku  II,  mengemukakan  dasar  untuk menguji KTUN adalah :
a. Bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Melanggar Larangan De’tournement de pouvoir/penyalahgunaan wewenang; c. Menyimpang  dari  Nalar  yang Sehat (Melanggar Larangan
Willekeur); d. Bertentangan  dengan  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Sebuah ketetapan/keputusan yang  tidak  sah  menurut  Utrecht, mengenal tiga macam yakni :
a. Batal (nietig/absolute nietig), berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan  dianggap  tidak  ada. Bagi  hukum,  akibat  perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.
b. Batal  demi  hukum  (nietigheid  van rechtswege),  batal  karena  hukum atau batal demi  hukum  (nietigheid van  rechtswege)  berakibat  suatu perbuatan  untuk  sebagian  atau keseluruhan  bagi  hukum  dianggap tidak  pernah  ada  (dihapuskan) tanpa  diperlukan  suatu  keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan  batalnya  sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. c. Dapat  dibatalkan  (verniegbaar), berarti bagi hukum bahwa perbuatan  yang  dilakukan  dan akibatnya  dianggap  ada  sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh  suatu  badan  pemerintah  lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan
tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum perbuatan  tersebut  ada  sampai waktu  pembatalnnya  dan  oleh sebab  itu  itu  segal  akibat  yang ditimbulkan antara waktu
mengadakannya,  sampai    waktu pembatalnnya, menjadi sah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
(terkeculi  dalam  hal  undang- undang  menyebutkan  beberapa bagian  akibat  itu  tidak  sah).
Setelah pembatalan maka perbuatan  itu  tidak  ada  dan  bila mungkin diusahakan supaya akibat yang  telah  terjadi  itu  semuanya atau sebagiannya hapus.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Azhary,  M.  Tahir,.  1992.  Negara  Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-
prinsipnya  dilihat  dari  segi  Hukum Islam,  Implementasinya  pada  periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini. Jakarta : Bulan Bintang.
Fahmi,  A.  Muin,.  2006.  Peran  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  yang  Layak dalam  Mewujudkan  Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta : UII Press.
Fauzan, Muhammad. 2010. “Hukum Pemerintahan  Daerah”  Edisi  revisi. Purwokerto: STAIN Press.
Gunadi Widodo, Ismu dan Triwulan T , Titik,.
2014. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara Indonesia I. Jakarta: Kencana.

## H.R.,  Ridwan.  2011.  “Hukum  Administrasi
Negara” Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
___________,.  2003.  Hukum  Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press.

## Ibrahim,  Johny.  2008.  Teori  dan  Metode
Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Banyumedia.
Indroharto. 1993. “Usaha Memahami
Undang-Undang  tentang  Peradilan
Tata  Usaha  Negara”  Buku  I.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
M.Hadjon  ,  Philiphus,  dkk,. 1993.  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Yogyakarta.  Gajah  Mada  University Press.
Mahmud,  Marzuki,  Peter.  2005.  Penelitian
Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Marbun, SF,. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press. Neno Victor Vayed,. 2006. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung : Citra Aditya Bakti Setiadi,  Wicipto.  2001.  “Hukum  Acara Pengadilan  Tata  Usaha  Negara” Suatu Perbandingan. Jakarta: Rajawali Pers. Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi
Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Volly,  Willy  D.S.  2014.  Dasar-dasar  Ilmu Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta: Sinar Grafika.
Wiyono,  R.,  2010.  “Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara”  Edisi  Kedua,
Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 Amandemen
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan  Tata  Usaha Negara (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1986 Nomor 77)
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (Lembaran  Negara  RI Tahun 2004 Nomor 35)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009 Nomor 160)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman
(Lembar  Negara  RI  tahun  2009 Nomor 8) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125)