Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  191-196|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2463.191-196

## TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia teodentha552@gmail.com, laksmiidewi@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana merupakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  aturan  hukum yang disertai ancaman berupa sanksi seperti  penerapan  pidana  tertentu.  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  dalam  KUHP  termasuk  dalam  kategori kesusilaan.  Kejahatan  terhadap  perkosaan  bisa  dilihat  dalam  Buku  II  KUHP.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, kajian  ini  menyoroti  dua  isu:  (1)  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  pemerkosaan  menurut perspektif  hukum  perempuan  dan  (2)  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dikarenakan  terdapatnya  norma  yang  kosong. Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  pemerkosaan  dapat  dikorelasikan  dalam  Pasal  285 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2) serta Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Kekerasan Seksual dalam rumah tangga. Aturan tersebut hanya mengatur tentang sanksi bagi  pelaku  tindakan  pemerkosaan  terhadap  perempuan.  Sanksi  bagi  pelaku  pemerkosaan  terhadap perempuan  diatur  dalam  Pasal  285  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  yang  juga  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara atau denda yang sama.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pemerkosaan; Perempuan; Perlindungan Hukum

## Abstract
A  criminal  act  refers  to  an  act  that  is  prohibited  by  legal  regulations  accompanied  by  threats  in  the  form  of sanctions such as the application of certain crimes. The criminal act of rape in the Criminal Code is included in the category of decency. Criminal acts of rape can be referenced from the Book II of the Criminal Code. In this regard,  this  study  focuses  on two  issues:  (1)  legal  protection  of  women  victims  of  rape from  a  women’s  legal perspective  and  (2)  criminal  sanctions  against  perpetrators  of  the  criminal  acts  of  rape  against  women.  This study  makes  use  of  the  normative  method  because  there  is  an  empty  norm.  Legal  protection  for  women  as victims of rape correlatable in Article 285 of the Criminal Code Paragraph (1) and Paragraph (2) as well as the Domestic  Violence  Law  (KDRT)  Number  23  of  2004  Article  46  concerning Sexual  Violence  in  the  household. This regulation only regulates the sanctions for perpetrators of the acts of rape against women. Sanctions for perpetrators of the rape against women are regulated in Article 285 Paragraph (1) and Paragraph (2) which can also be seen in Law Number 23 of 2004 Article 46 concerning  the Elimination of Domestic Violence with imprisonment or the same fine.
Keywords: Criminal Act of Rape; Women; Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  dari  kajian  hukum  yang  sangat  penting  dan  berhubungan  dengan  kehidupan  kita adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat kita lihat bahwa rumusan didalamnya mengandung perintah  serta  larangan  atau  juga  suatu  keharusan  dimana  jika  tidak  dipatuhi  atau  dilanggar  maka pelanggarnya  dapat  diancam  pidana  berupa  sanksi  (akibat  hukum).  Hukum  pidana  terbagi  atas  dua bagian  yang  pertama  adalah  hukum  pidana  materiil  yang  isinya  mengenai  petunjuk-petunjuk  serta berbagai  uraian  tentang  bagaimana  tindak  pidana  tersebut  dan  hukum  pidana  formil  yaitu  mengenai cara dari suatu Negara dengan perantaranya yaitu para pejabatnya untuk menggunakan haknya dalam
menjatuhkan  pidana.  Perbuatan  inilah  yang  mana  dianggapdan  tebukti  melangar  aturan-aturan merupakan suatu tindak pidana.
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pemerkosan yang dengan  mana  korban  dari  tindak  pidana  pemerkosaan  ini  cenderung  dan  mayoritas  dialami  oleh perempuan.  Tindak  pidana  terhadap  pemerkosaan  dapat  ditemukan  pengaturannya  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang  mana  unsurnya  seperti  barang  siapa,  melakukan  pemaksaan,  dengan  ancaman  atau  kekerasan, melakukan persetubuhan di lua perkawinan ( Lamintang, 1997 ).
Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan saat ini belum dapat kita temui secara spesifik dan jelas pengaturannya dalam Undang- Undang Perlindungan Perempuan dan Anak  seperti  kejelasan  mengenai  pasal  hingga  sanksi  hukumnya,  untuk  itu  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  korban  pemerkosaan  haruslah  segera  di  tindak  lanjuti  sehingga  menghindari adanya  kekosongan  norma  terkait  perlindungan  hukum  bagi  para  korban  yaitu  disini  adalah perempuan.
Salah  satu  dampak  dari  adanya  perkembangan  kehidupan  atau  era  globalisasi  ini  yang tentunya  sangat  pesat,  berbagai  tindak  kejahatan  pun  semakin  meningkat  baik  dari  segi  kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut massif dan sulit untuk berhenti. Salah satu bentuk kejahatan  yang  sangat  merugikan  dan  meresahkan  masyarakat  adalah  kejahatan  asusila  khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya untuk kaum perempuan.
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  pemerkosaan menurut perspektif hukum perempuan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penyusunan materi penelitian ini adalah normatif, dengan merujuk  pada  pendekatan  perundang-undangan  sert  konseptual.  Ada  beberapa  sumber  bahan hukum  baik  primer  atau  sekunder yang digunakan seperti KUHP dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Selain  itu juga terdapat bahan hukum lainnya dari buku-buku ilmiah, jurnal, literatur dan lain sebagainya. Data dikumpulkan  melalui studi kepustakaan, yang  meliputi mencari undang-undang yang digunakan dan kajian-kajian  pustaka  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Data  dianalisis  dengan  metode interpretasi  dan  penalaran yang  meliputi  menginterpretasikan  dan  menjelaskan  undang-undang  yang mengatur  tentang  pemerkosaan  perempuan.  Kemudian,  analisis  data  disajikan  secara  deskriptif menggunakan kata-kata.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  Korban  Pemerkosaan  menurut  Perspektif  Hukum Perempuan
Perbuatan  pemerkosaan  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  terhadap  seksual  yang  umumnya  terjadi pada  perempuan  dan  anak,  namun  tidak  memungkiri  juga  terjadi  pada  kaum  laki-laki,  mengingat perkembangan saat ini. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual  yang  terjadi  ketika  seseorang  memaksakan  kehendak  birahinya  kepada  manusia  lain  untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang  dilkukan  secara  paksa  dan/atau  dengan  cara  kekerasan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, perkosaan  memiliki  arti  atau  makna  yaitu  suatu  perbuatan  menggagahi  atau  melanggar  dengan kekerasan.  Sedangkan  pemerkosaan  sendiri  diartikan  sebagai  suatu  cara,  proses,  perbuatan  yang melanggar  kesusilaan  terhadap  orang  lain,  yang  dilakukan  dengan  cara  paksa  dan/atau  dengan kekerasan pula ( Purwadarminta, 1999 ).
Penulis  sendiri  cenderung  mengartikan  persetubuhan  sesuai  apa  yang  dikemukakan  oleh  A. Zainal  Abidin  Farid  dengan  alasan  bahwa  Indonesia  merupakan  suatu  Negara  yang  berbudi  luhur menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral  yang  berkembang  di  masyarakat  sehingga  mengenai  tindakan- tindakan  seperti  pemerkosaan  merupakan  bentuk  tindakan  yang  menjadi  kecaman  bagi  seluruh
masyarakat  karena  dianggap  merampas  harkat,  martabat  manusia  dengan  label  sikap  immoral. Demikian juga perbuatan bersetubuh ini dipandang telah terjadi, apabila seseorang telah memasukkan kelaminnya ke dalam milik orang lain, adanya ejakulasi disini tidak begitu disyaratkan ( Farid, 1993) . Menurut  Arif  Gosita  sendiri  perlindungan  hukum  merupakan  hubungan  sebagai  hasil interaksi  terhadap  fenomena  yang  ada  dan  terjadi  sehingga  saling  memengaruhi  satu  sama lain  ( Gosita,  1989 ).  Sedangkan  Shanty  Dellyana  juga  mengemukakan  pendapat  mengenai perlindungan terhadap perempuan merupakan suatu hak dan kebebasan terhadap perempuan untuk  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  mendapatkan  haknya  sebagaimana  diberikan padanya  tanpa  adanya  paksaan  dari pihak  lain ( Dellyana, 1988 ).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dapat  ditemui  dalam  Undang-  Undang  Nomor  7 Tahun 1984 tentang  pengesahan  konvensi  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita. Selain itu, diantara berbagai perjanjian perjanjian internasional tentang HAM, terdapat pula konvensi penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  juga  merupakan  bentuk  nyata konvensi  perlindungan  terhadap  perempuan.  Pasal  1  ayat  (3)  dan  Pasal  3  ayat  (3)  menjelaskan mengenai pelarangan hukum bagi siapapun yang melakukan diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.
Aturan  lainnya  pun  dikehendaki  harus  meniadakan  perilaku  diskriminasi  dalam  setiap  aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ekonomi maupun hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999  tentang  HAM  juga  mendukung  dengan  selalu  ditunjukannya  suatu  aturan  bagi  semua  orang tanpa  memandang  jenis  kelamin  dan  golongan,  dalam  memberikan  perlindungan  juga  terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat sehingga aturan hukum disini tidak menyasar hanya padakaum yang lemah, namun seua sama dimata hukum sebagimana bunyi asas hukum itu sendiri.
Setalah  ditetapkannya  UU  KDRT  maka  ketentuan  mengenai  ranah  keluarga  dipandang  luas hingga dapat disebut juga menjadi ranah masyarakat sehingga perlindungan hukumnya dirasa menjadi lebih  jelas  dan  memadai.  Perempuan  sering  kali  dianggap  sebagai  kaum  yang  lelah  dan  dinomor duakan  oleh  tradisi  dan  budaya  di  masyarakat  sehingga  untuk  menikmati  hak-  haknya  diperlukan perjuangan  dan  pengakuan  ekstra  dan  selalu  berdampak  pada  posisi  yang  tidak  beruntung.  Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya sebagimana diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.
Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  RPJMN  Tahun  2010-1014  juga  memberikan pernyataan  bahwa  masih  rendahnya  kualitas  hidup  serta  peran  perempuan  dalam  kehidupan masyarakat  dan  ini  disebabkan:  adanya  kesenjangan  gender  atau  jenis  kelamin  sehingga  dalam pengaksesan  pembangunan  serta  penguasaan  sumber  daya  masih  kurang,  selainitu  juga  karena rendahnya  keterlibatan  atau  partisipasi  perempuan  dalam  hal  politik,  seperti  untuk  mengisi  jabatan publik dan ekonomi, di bidang bencana alam hingga konflik sosial.
Pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  tertuang  pula  pada  Intruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  pengapusan  jenis  kelamin  yang  mengharuskan  setiap institusi  penyelenggara  pemerintah  mengintegrasikan pengarusutamaan jenis kelamin dalam program dan  budgetnya.  Perempuan  yang  cenderung  sering  menjadi  sasaran  para  predator  seks  diharapkan dapat lebih mawas diri dan waspada dalam berpakaian dan bersikap, jangan sampai mengundang para predator atau pelaku seks untuk  merealisasikan niat jahatnya. Selain itu peran serta masyarakat juga sangat penting, dimana harus sadar akan kehadiran ancaman-ancaman dari para pelaku pemerkosaan sehingga  lebih  mengawasi  putra-putri  mereka,  keluarga  mereka  dan  orag  disekitar  mereka.  Jangan sekal-seklai  mengucilkan  para  korban,  gunakanlah  pendekatan  psikologis  untuk  membantu  korban bukannya mengucilkan mereka.
Dalam  hal  jenis  dari  pemerkosaan,  pemerkosaan  dapat  berupa  sadistis  pemerkosaan,  korban ( victim ), eksploitasi pemerkosaan, dononution , Angea serta sudective , sebagaimana menurut Kusumah ( 1981 ). Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tersurat maupun tersirat memberikan perlindungan  terhadap  perempuan  dalam  satu  sisi  menjadi  angin  segar  bagi  perempuan  tetapi  disisi lain masih perlu dikaji lebih jauh dalam implementasi, penerapan dan penjabaran lebih lanjut.

## Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Perempuan
Perkosaan atau dalam bahasa inggris (rape) merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap seksualisme, sedangkan  kekerasan  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  kekerasan  baik  secara  fisik,  mental,
emosional  dan  hal-hal  yang  sangat  menakutkan  yang  dapat  dialami  para  korban.  Perkosaan  adalah suatu  penetrasi  atau  persetubuhan  berupa  pemaksaan  untuk  memasukan  kelamin  miliknya  ke  dalam milik  orang  lain yaitu  disini  perempuan  yang  mana  perbuatan tersebut tidak  dikehendaki  atau  tanpa persetujuan  karena  merupakan  tindakan  yang  diikuti  dengan  pemaksaan  baik  secara  fisik  maupun mental.
Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena:
a. Bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat seperti moral dan agama
b. Membuat perempuan tersiksa dan merasakan sakit
c. Melanggar hak asasi manusia milik orang lain
Setiap  perbuatan  yang  melanggara  aturan  hukum  pasti  akan  dikenai  sanksi,  entah  dalam bentuk  administratif,  denda  maupun  pidana.  Dalam  kasus  pemerkosaan  sendiri  yang  termasuk  delik pidana,  dalam  pengaturannya  kita  akan  jumpai  sanksi  pidana.  Sanksi  Pidana  sendiri  adalah  suatu hukuman  yang  merupakan  hubungan  sebab  akibat,  dimana  sebabnya  adalah  kasus  atau  perbuatan yang  dilakukan  yang  mana  melanggar  norma  atau  aturan  dan  akibat  adalah  hukumnya,  orang  yang terkena  akibat  inilah  akan  dijatuhi  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  seperti  sanksi berupa  masuk  penjara,  denda  ataupun  terkena  hukuman  lainnya  dari  pihak  berwajib  yang menentukan.
Sanksi  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu  penjaminan  untuk  melakukan  rehabilitasi  atau pemulihan  perilaku  terhadap  pelaku  kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang  bahwa  sesungguhnya sanksi  pidana  itu  meupakan  ancaman  yang  diciptakan  untuk  menangani  kebiasan  manusia  yang suka  melanggar  ( Andrisman,  2009 ). Tujuan  pemidanaan  sesungguhnya  dilakukan  guna  upaya  untuk mencedah dilakukannya kejahatan di kemudian hari atau masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan  diperlukan  untuk  mengetahui  sifat  dasar  hukum  dari  pidana.  Bahwa  dalam  konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat sebagai hasil dari perbuatan jahat.
Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni teori  absolut  yang  berpandangan  bahwa  pembalsan  dilakukm  melalui  pemidaan  itu  sendiri  dan mereka  yang  menyatakan  sebaliknya  bahwa  terdapat  tujuan  atau  maksud  baik  dan  positif  dibalik pemidanaan  atau  teori  tujuan,  serta  pandangan  yang  menggabungkan  dua  tujuan  pemidanaan tersebut ( Mul adi, 2008 ) .
Tindak  pidana  pemerkosaan  dapat  dilihat  penaturannya  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana  lebih  spesifiknya  pada  pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang berbunyi  bahwa  siapa  saja  yang  memaksa  seorang  wanita  atau  perempuan  untuk  bersetubuh dengannyatanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana selama dua belas tahun penjara. Selanjutnya,  Kekerasan  seksual  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Pasal  46  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mengatur  mengenai kekerasan  seksual  yaitu  setiap  orang  dapat  dipidana  penjara  selama  12  tahun  ata  denda  sebanyak R.36.000.000,00  (tiga  enam  juta  rupiah)  jika  tebukti  melakukan  perbuatan  seperti  yang  dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang ini.  Merujuk pada RKUHP yang sedang bermasalah saat ini, khususnya pada Pasal 480  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  per  28  Agustus  2019  yang  segera  akan  disahkan DPR RI, pelaku pemerkosaan terhadap pasangannya yang sah dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama selama 12 tahun penjara.
Fenomena kejahatan pemerkosaan sering dan banyak terjadi di masyarakat, untuk itu kita harus waspada  dan  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  suatu  aktifitas  di  dalam  maupun  di  luar  lapangan. Contoh  kasus  pemerkosaan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di  Bali  yang  terjadi  di  Sanur  dekat penginapan,  dimana  korban  dan  pelaku  kenal  satu  sama  lain  melalui  aplikasi  chatting,  korban  yang merasa tak terima dengan perbuatan pelaku akhirnya melapor ke pihak berwajib, setelah itu dilakukan pemeriksaan  lebih  lanjut.  Dari  sini  kita  ketahui  bahwa  social  media  juga  berpengaruh  dalam perkembangan  kejahatan  seksual  yang  terjadi  untuk  itu  bijakla  bersosial  media.  Karena  para  pelaku dapat  melakukan  segala  cara  untuk  merealisasikan  niatnya,  sehingga  kita  harus  pintar  dalam membawa diri dan berinteraksi dengan orang- orang disekitar kita baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi pesan.
Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mengenai  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  setiap  perempuan
terutama mengenai pengenaan sanksi yang diberlakukan untuk para pelaku kejahatan diharapkan para pelaku  mendapatkan  efek  jera  atas  perbuatan  dan  kasus  yang  mereka  telah  lakukan.  Bagi  para Lembaga  terutama  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) diharapkan  lebih  sigap  memberikan  pengayoman,  pelayanan  serta  bimbingan  kepada  masyarakat mengenai  kasus- kasus  yang  terjadi  di  sekitar  kita  terutama  kasus  pemerkosaan. Biasanya  para korban  akan  mengalami  trauma  yang  cukup  hebat  setelah  mengalami  peristiwa  tersebut,  untuk  itu pendekatan  oleh  para  ahli  yang  khusus  dibidangnya  seperti  psikiater  atau  psikolog  sangat  penting, begitu juga peran orang terdekatnya seperti keluarga atau orang tua misalnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Ada beberapa hal yang menjadi simpulan penelitian ini, yakni:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  pemerkosaan  belum  ada  yang  mengatur mengenai  pasal  tersebut  dimana  dalam  pasal  285  KUHP  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  Undang- Undang  KDRT  Nomor  23  Tahun  2004 Pasal 46 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga hanya  mengatur  tentang  sanksi  bagi  pelaku  yang  melakukan  pemerkosaan  terhadap  perempuan dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (  P2TP2A  )  selaku  lembaga hanya  bisa  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  terutama  perempuan  dan  anak mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan tugas dari ( P2TP2A ).
2. Sanksi  bagi  pelaku  pemerkosaan  terhadap  perempuan  diatur  dalam  Pasal 285  ayat  (1) dan  ayat  (2)  pelaku  pemerkosaan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  wanita  bersetubuh  dengan dia  di  luar  perkawinan,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun  penjara  dan Kekerasan  seksual  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Pasal  46  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana penjara paling lama 12 ( dua belas ) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah).

## Saran
Bertolak dari apa yang ditemukan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yakni:
1. Bagi  Pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pejabat  yang  memiliki  kewenangan,  perlu  setidaknya melakukan  pengkajian  berkala  terjhadap  aturan  terkait  seperti  Undang-Undang  Perlindungan Perempuan terkait sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan, agar dapat menampung segala  hal  terkait  kejahatan  seksual  khususnya  perkosaan  dan  nantinya  hal  tersebut  tidak terulang  kembali  serta  mampu  memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan.
2. Bagi  para  penegak  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  kehakiman  agar  lebih  sigap dalam menangani setiap kasus terkait pemerkosaan khususnya serta mampu memberikan putusan yang setimpal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi para pelaku pemerkosaaan terhadap perempuan  agar  tidak  ada  lagi  perempuan  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual  terutama pemerkosaan.
3. Bagi  masyarakat  khususnya  kaum  perempuan  yang  cenderung  sering  menjadi  sasaran  para predator  seks  diharapkan  dapat  lebih  mawas  diri  dan  waspada  dalam  berpakaian  dan  bersikap, jangan  sampai  mengundang  para  predator  atau  pelaku  seks  untuk  merealisasikan  niat  jahatnya. Selain  itu  masyarakat  juga  harus  sadar  akan  kehadiran  ancaman-ancaman  dari  para  pelaku pemerkosaan  sehingga  lebih  mengawasi  putra-putri  mereka,  keluarga  mereka  dan  orag  disekitar mereka. Jangan sekali-sekali mengucilkan para korban, gunakanlah pendekatan psikologis untuk membantu korban bukannya mengucilkan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman,  T.  (2009). Hukum  Pidana:  Asas-asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana  di  Indonesia . Penerbit Universitas Lampung.
Dellyana, S. (1988). Wanita dan Anak di Mata Hukum . Liberty. Farid, A. Z. A. (1993). Hukum Pidana . Sinar Grafika. Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak . Akademika Presindo. Kusumah, M. W. (1981). Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi . Alumni. Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Muladi. (2008). Kasus Soeharto Sudah Selesai . Perpustakaan Nasional RI.
Purwadarminta, W. J. S. (1999). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Pasal  46  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia