## AMBIVALENSI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA: MINIMNYA INISIATIF DAN KESADARAN MASYARAKAT LOKAL MENJADI MOTOR PENGGERAK PENGEMBANGAN SUNGAI AEKSIEGAON
*Wensdy Sitindaon 1 , Elvri Teresia Simbolon 2 , Frainskoy Rio Naibaho 3 , Priska Silaban 4 , Tio Minar Panjaitan 5 1-5 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia, email: sitindaonwensdy@gmail.com

## ABSTRAK
Dilema pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh pemerintah kabupaten  terkait  dengan  kewenangan  pengelolaan.  Pada  aturan  UU pengelolaan  DAS  sepenuhnya  diserahkan  pada  pemerintah  pusat  dan Provinsi.  Pada  beberapa  Kabupaten  yang  memiliki  wilayah  sungai, danau  maupun  wilayah  air  lainnya  kesulitan  melakukan  intervensi kebijakan, program dan anggaran dana untuk pengembangan wilayah air.  Pada  penelitian  ini  objek  wisata  sungai  Aeksigeaon  berada  tepat ditengah  Kota  Tarutung.  Posisinya  yang  strategis  di  tengah  kota cenderung terlihat terabaikan  dan tidak dikelola untuk menjadi objek wisata  unggul  di  Kota  Tarutung.  Masyarakat  lokal  yang  berdekatan dengan sungai Aeksigeaon juga jarang mendapat pelatihan, bantuan pengembangan wisata dan dana  dari  Pemerintah  Kabupaten.  Kondisi  ini  memperumit  objek  wisata  sungai  Aeksigeaon karena  tidak  ada  kehadiran  dari  masyarakat  lokal,  pemerintah  daerah  maupun  swasta  yang khusus mengelolanya secara maksimal. Penelitian ini menekankan adanya pemberdayaan pada masyarakat  lokal  dapat  menjadi  motor  penggerak  pengembangan  objek  wisata  sungai Aeksigeaon.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pengemabilan  data melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  dengan  masyarakat  lokal,  pedagang  dan  dinas pemerintah terkait.
Kata kunci : Pengembangan, pemberdayaan, daerah aliran susngai, masyarakat lokal

## AMBIVALENCE OF TOURISM POTENTIAL DEVELOPMENT: LACK OF INITIATIVES AND AWARENESS OF LOCAL COMMUNITY BECOMES THE DRIVING FORCE FOR AEKSIEGAON RIVER DEVELOPMENT

## ABSTRACT
The  dilemma  of  watershed  development  (DAS)  by  the  district  government  is  related  to management  authority.  According  to  the  law,  watershed  management  is  entirely  left  to  the central and provincial governments. In several districts that have river, lake or other water areas, it is difficult to intervene in policies, programs and budget funds for the development of water areas. In this study, the Aeksigeaon river tourist attraction is located right in the middle of Tarutung City. Its strategic position in the middle of the city tends to look neglected and not managed to become a superior tourist attraction in Tarutung City. Local communities adjacent to  the  Aeksigeaon  river  also  rarely  receive  training,  tourism  development  assistance  and funding  from  the  District  Government.  This  condition  complicates  the  attraction  of  the Aeksigeaon river because there is no presence from the local community, local government or private  sector  that  specifically  manages  it  optimally.  This  study  emphasizes  that  the empowerment of local communities can be a driving force for the development of Aeksigeaon river  tourism  objects.  This  study  uses  qualitative  research  with  data  collection  through
Article History
Submitted: 18 Juni 2022 Reviewed:
18 Juli 2022 Accepted: 05 Agustus 2022
Published:
15 November 2022
interviews  and  direct  observation  with  local  communities,  traders  and  related  government agencies.
Keywords : Development, empowerment, watershed, local community

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  laporan  dari  World  Travel  and Tourism  Council  tahun  2018  menyatakan Indonesia  dengan  pertumbuhan  wisata tercepat  di  peringkat  9  dunia.  Hal  ini  tentu berkontribusi  pada  devisa  negara,  karena sektor  pariwisata  mampu  menjadi  3  terbesar yang  menyumbang  devisa  bagi  Indonesia. Dalam  (Sugiarto,  2019)  menyatakan  bahwa pada  tahun  2017  sektor  pariwisata  telah menyumbang  sekitar  USD  15,20  miliar. Sumbangan  dari  sektor  pariwisata  ini  tentu menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  untuk lebih dikembangkan dan
mampu menggerakkan  ekonomi  masyarakat  bawah sehingga  dapat  bertumbuh  bersama  untuk kesejahteraan. Pada penelitian ini fokus pada pertumbuhan  dan  pengembangan  sektor wisata yang ada di Tapanuli Utara khususnya Kota  Tarutung.  Dalam  laporan  dari  ( Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara , 2019) bahwa jumlah  wisatawan  yang  hadir  ke  wilayah Tapanuli  Utara  hanya  153.100  wisatawan. Tentu  jumlah  ini  lebih  tinggi  daripada Kabupaten Simalungun tetapi Tapanuli Utara kalah  jauh  dengan  Kabupaten  Karo  yang mencapai 907.500 wisawatan di tahun 2019. Margin  yang  terlalu lebar  antara  kedatangan wisatawan di  Tapanuli  Utara dan Kab. Karo menjadi  cermin  untuk  membenahi  diri  lagi dalam sektor wisata.
Pengembangan wisata tentu tidak dapat secara mudah  dilakukan  dan  butuh  penataan terhadap tata kelola yang baik dengan sumber daya  manusia  yang  kompeten.  Penekanan pada pengelolaan dikuatkan dalam penelitian dari (Anak Agung Putu Agung, 2013; Rahayu, 2021) bahwa pariwisata dapat dikembangkan dengan  adanya  pengelolaan  yang  baik terhadap  objek  wisata  dengan  peningkatan sumber  daya  manusia  melalui  pelatihan  dan pendidikan formal tata kelola wisata. Selaras dengan  penelitian  di  atas  maka  (Pauziah, 2017;  Yuliyani,  2020)  menyatakan  sering
kendala  dalam  pengelolaan  tempat  wisata akibat  dari  rendahnya  SDM  warga  setempat dan pengelolanya. Tentu kondisi ini menjadi buruk  bagi  objek  wisata  yang  diharapkan memberikan dampak ekonomi kepada warga sekitar.  Pemanfaatan  sungai  Aeksigeaon, Kota  Tarutung  yang  seadanya  menjadi manifestasi tata kelola yang belum maksimal. Sepanjang  wilayah  objek  wisata  Sungai Aeksigeaon  hidup  hanya  oleh  sektor  kuliner yang ramai (momen tertentu) karena makanan dan bukan pesona dari sungai Aeksigeaon.
Pengembangan wisata
juga perlu mempertimbangkan  kebutuhan  terhadap fasilitas pada tempat wisata agar memberikan kenyamanan  dan  melayani  kebutuhan wisatawan.  Faktor    infrastruktur  menjadi kunci  keberhasilan  wisata  sesuai  dengan temuan dari penelitian dari (Darsiharjo et al., 2016; Kusriantari Fenny A, Refranisa, 2020) bahwa  objek  wisata  perlu  untuk  membuat perencanaan  dan  ketersediaan  fasilitas  baagi wisatawan  untuk  memberikan  kenyamanan. Kondisi  ini  tentu  harus  menjadi  perhatian semua  pihak  terkait  yang  bergelut  dalam dunia usaha pariwisata.  Perhatian  ini terlihat dari penelitian dari (Irsyad, 2020; Putryanda, 2018)  yang  melihat  usaha  pariwisata terhambat  perkembangan  dan  keberlanjutan usahanya  dikarenakan  minimnya  fasilitas yang  tersedia.  Bercermin  dengan  kondisi diatas  menguraikan  kondisi  yang  sedang dialami oleh objek wisata sungai Aeksigeaon di  Kota  Tarutung.  Dalam  pengamatan  kasat mata  dengan  posisi  di  tengah  Kota  maka Aeksigeaon  dapat  menjadi  ikon  utama. Namun, sulit bagi sungai Aek Sigeaon karena masih minimnya fasilitas yang dapat melayani kebutuhan  masyarakat  dan  wisatawan  yang datang.
Keberadaan  masyarakat  lokal  tentu  tidak boleh  diabaikan  dan  justru  diberdayakan dalam  kegiatan  usaha  wisata.  Keterlibatan masyarakat  dalam  aktivitas  usaha  pariwisata
dijelaskan  dalam  penelitian  dari  (Renaldy  et al.,  2018;  Saputra,  2021;  Wisudawati,  2017) dimana  mampu  menjadi  penggerak  utama dalam  kemajuan  usaha  wisata.  Masyarakat lokal dapat  berperan  dalam  menjaga  kondisi keamanan, pelayanan, memberi informasi dan promosi usaha wisata. Kebermanfaatan secara ekonomi  menjadi  efek  langsung  yang dirasakan masyarakat lokal karena terbukanya peluang  usaha  yang  menguntungkan  oleh kehadiran para wisatawan.
Potensi masyarakat  disekitar  Aeksigeaon  untuk menjaga  lingkungan  masih  sangat  rendah. Kesadaran  untuk  menjaga  kebersihan sungai Aeksigeaon  dan  memanfaatan  peluang ekonomi  juga  belum  terlihat  maksimal. Masyarakat  lokal  cenderung  mengabaikan dan  belum  ada  kelompok  yang  di  bentuk untuk  menjadi  swadaya  mengelola  sungai Aeksigeaon.
Peran  dari  pemerintah  sangat  besar  dalam usaha  kegiatan  usaha  termasuk  dalam perumusan  kebijakan,  dukungan  dana, penyediaan  infrastruktur  dan  promosi  objek wisata ke daerah lain. Manfaat dari dukungan pemerintah  dijelaskan  dalam  penelitian  dari (Azwar,  2017;  Irsyad,  2020;  Purnaya,  2018) dimana setiap usaha wisata yang diselenggarakan  sendiri  oleh  masyarakat berusaha  dilirik  pemerintah  dan  menjalin kerjasama berkelanjutan.
Kebutuhan kerjasama  dengan  pemerintah  tidak  terlepas dari  adanya  bebrapa  masalah  yang  dihadapi masyarakat  terutama  dalam  akses  jalan, penyediaan  fasilitas,  prioritas  wisata  daerah, pelatihan  dan  pendanaan  tempat  wisata. Keseluruhan  komponen  diatas  dapat  dicapai dan  lebih  mudah  dilakukan  dengan  adanya keterlibatan  langsung  pemerintah  daerah (Pemda).  Keberadaan  Aeksigeaon  di  tengah kota  justru  tidak  menjadikannya  sebagai pariwisata prioritas, padahal konsep waterfront city dapat menjadi keunggulan dari Kota  Tarutung  dibandingkan  dengan  kota kabupaten  lainnya.  Dalam  hal  inilah  pemda melalui dinas pariwisata dapat memperhatikan sungai Aek Sigeaon menjadi simbol  baru  di  Kota  Tarutung  dalam mewujudkan  wisata  ramah  lingkungan  dan kota yang asri.
Setiap  objek  wisata  membutuhkan  karakter kuat  dalam  menarik  minat  wisatawan  untuk datang  dan  menikmatinya.  Karakter  objek wisata bisa beragam mellai atraksi yang dapat ditawarkan  oleh  pihak  pengelola  dan masyarakat sekitar sehingga menjadi keunikan  dengan  objek  wisata  lainnya. Potensi  melalui  atraksi  dijelaskan  dalam penelitian  dari  (Muftadi,  2017;  Qonita  Putri Mulya,  2018;  Riska  Aprilia  Ayuningtyas  D, 2017;  Saputra,  2021)  menyatakan  dapat berdampak besar pada ketertarikan wisatawan untuk  datang  ke  objek  wisata.  Atraksi  yang dotawarkan biasanya dapat seni, budaya lokal, makanan,  karakter  khusus  (goa,  sungai, danau)  dan  makanan  khas  daerah.  Objek wisata  sungai  Aeksigeaon  memiliki  potensi atraksi  wisata  yang  kuat  berupa  sungai  di tengah kota  sehingga menjadi  unik  dan  kuat karakternya.  Selain  itu,  kota  Tarutung terkenal  dengan  ulos  dan  tarian  tor-tornya yang  dapat  menarik  minat  dari  wisatawan untuk  berkunjung  langsung  atas  sajian hiburan  yang  dapat  disediakan  pihak pengelola  di  objek  wisata  Aeksigeaon. Terlebih ada hasil tenun Ulos yang sudah di kenal  banyak  orang  Indonesia  sehingga menjadikan  wisatawan  dapat  membawa souvenir saat kembali pulang.
Di  atas  telah  diuraikan  tentang  beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan objek  wisata  Aeksigeaon  di  Kota  Tarutung. Seluruh  elemen  dalam  pengembangan  objek wisata  sungai  Aeksigeaon  masih  berjalan sendiri-sendiri dan belum di orkestrasi untuk mencapai  tujuan  yang  sama  yaitu  wisata unggulan  kota  Tarutung.  Dalam  hal  ini peneliti melihat keberhasilan dari pengembangan objek wisata sungai Aeksigeaon  melalui  penguatan  secara kelembagaan  (kerjasama  pemerintah)  dan berkolaborasi  dengan masyarakat  lokal  yang sudah  memiliki  kesadaran  potensi  wisata. Pemerintah  daerah  dapat  membantu  dalam melengkapi fasilitas dan membentuk pengelola  serta  meningkatkan  sumber  daya manusianya.  Di  sisi  lain,  masyarakat  lokal dapat tumbuh kesadaran menjaga kebersihan, keamanan  dan  menawarkan  beragam  atraksi yang dapat ditawarkan pada wisatawan yang
ada  di  Sungai  Sigeaon.  Integrasi  dari pemerintah  dan  masyarakat  lokal  dalam pengembangan  objek  wisata  Aeksigeaon menjadi roda kebehasilan wisata yang ada di Kota Tarutung.

## METODE
Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif ditujukan untuk
mampu mengeksplorasi  data  yang  dapat  diperoleh dilapangan  oleh  peneliti.  Lokasi  penelitian berada  pada  Kota  Tarutung  tepatnya  di wilayah  objek  wisata  sungai  Aeksigeaon. Peneliti  melakukan  penelitian  langsung  di lokasi  dengan  tahnik  wawancara  terstruktur dan melakukan observasi terhadap masyarakat,  sungai  Aeksigeaon  dan  pihak- pihak  terkait.  Pemilihan  metode  kualitatif didasarkan  pada  keinginan  peneliti  untuk memperpendek  jarak  realitas  antara  peneliti dan  objek  yang  diteliti.  Peneliti  melakukan pendekatan  khusus  untuk  membangung  rasa kepercayaan  (trust)  antara  peneliti  dan informan.  Hal  ini  dilakukan  agar  ada kedekatan  secara  sosial  yang  memberikan kenyamanan dan keluwesan baik bagi peneliti maupun informan saat melakukan pengambilan data melalui wawancara.pernyataan  diatas  ditegaskan dalam  buku  dari  (Neuman,  2002)  bahwa melalui  kualitatif,  peneliti  tidak  hanya mendapatkan surface  data tetapi  mampu masuk  pada  kedalaman  data.  Kelebihan  ini yang  digunakan  peneliti  dalam  merangkai beragam  hasil  wawancara  menjadi  satu kesatuan analisis yang baik nantinya.
Ketertarikan peneliti pada sungai Aeksigeaon melihat  posisinya  yang  berada  pada  pusat Kota  dan  mampu  untuk  menjadi  keungulan dibandingkan  dengan  kota  lain.  Hal  ini  juga berdekatan  dengan  konsep  waterfront  city oleh  (Andrasmoro,  2018)  yaitu  konsep pembangunan dengan kontak visual serta fisik dengan  air  dan  bagian  dari  pengembangan wilayah perkotaan  yang secara fisik alamnya berdekatan dengan air. Letak aksesibilitas dan posisi  yang  strategis  ini  membuat  peneliti menjadi  tertarik untuk  melihat  kendala yang dialami oleh Kota Tarutung dalam
mengembangkan Sungai Aeksigeaon. Peneliti melihat adanya kekurangan dalam menangkap potensi yang ada di warga maupun pemerintah daerah dalam memanfaatkan Sungai
Aeksigeaon untuk menjadi objek wisata yang murah  dan  nyaman.  Dengan  penelitian  yang rigid nantinya dapat menguraikan kendala dan hambatan yang dialami oleh masyarakat lokal dan  Pemda  dalam  mengembangkan  Sungai Aeksigeaon.
Pada  tahap  lanjutan  dalam  metode  kualitatif sesuai dengan pendapat dari (Creswell, 2008) dapat  mengeksplorasi  data  tentang  sungai Aeksigeaon  berdasarkan sejarah, waktu, pola hidup  warga  dan  relasinya  dengan  prioritas Pemda dalam pengembangan wisata di Kota Tarutung.  Rangkaian  komponen  diatas menjadikan  tingkat  validasi  dari  penelitian menjadi lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan  secara  akademik. Dalam penelitian  ini  juga mencakup  tentang unit  analisis  yang  berada  pada  tataran  meso (menengah).  Peneliti  melihat  bagaimana relasi  antara  masyarakat  sekitar  dalam bekerjasama  antar  individu  dan  kelompok untuk pengembangan wisata sungai Aeksigeoan.  Begitu  juga  relasinya  dengan masyarakat  lokal  dengan  Dinas  Pariwisata dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  untuk  menata dan mengelola Sungai Aeksigeaon. Pola relasi diatas  antar  individu  dengan  individu, individu  dengan  kelompok  serta  kelompok dengan kelompok mampu untuk menjelaskan permasalahan pengembangan wisata Aeksigeaon di Kota Tarutung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Kondisi Enabling terhadap Masyarakat Lokal Sungai Aeksigeaon untuk Pengembangan Wisata
Dalam  pengamatan  peneliti  dalam  observasi dan pengambilan data masih sedikit perhatian dari  masyarakat  lokal  maupun  pemerintah untuk  Sungai  Aeksigeaon.  Kondisi  ini menjadi sesuatu yang wajar terjadi pada suatu objek  wisata  tertentu  kalau  memang  skema perubahan tidak dilakukan. Skema perubahan ini berdampak pada munculnya inisitaif warga
untuk saling bekerjasama dalam memperbaiki kondisi  sungai  Aeksigeaon  sebagai  objek wisata unggul. Hal ini telah dijelaskan dalam penelitian  dari  (Kurniawati  et  al.,  2013) bahwa Enabling memberikan  peluang  yang besar  bagi  masyarakat  dalam  memperbaiki lingkungan sekitarnya dengan
mengedepankan  inisiatif  dan  kerjasama. Penting dalam hal ini menekankan pada poin inisiatif  yang  diawali  dengan  kesadaran beberapa  inidividu  yang  memiliki  kepekaan pada  sungai  Aeksigeaon.  Kehadiran  dari beberapa  individu  yang  memiliki  kesadaran membangkitkan niat untuk bekerjasama agar tujuan pengembangan wisata sungai Aeksigeaon  tercapai.  Dalam  pengambilan data  dilapangan  dengan  amsyarakat  lokal meunjukkan adanya sikap menunggu kehadiran  pemerintah  dulu  dan  masyarakat diajak berkolaborasi untuk bersama mengembangkan sungai Aeksigeaon. Kutipan wawancara  dengan  informan  boru  Silalahi menjelaskan  kondisi enabling yang  masih jauh  dari  harapan  terjadi  seperti  berikut  ini yaitu:
Sampai  saat  ini,  saya  tidak  pernah mendengar  ada  pelatihan  atau  wadah untuk masyarakat dibekali pengetahuan tentang kebersihan dan pengembangan Sungai  Aeksigeaon  ya,  atau  bahkan pernah  ditawari  juga  tidak,  jadi  kami sebagai pedagang fokus saja berdagang,  kala  pengunjung  datang untuk  makan  ya  kami  layani  dengan sopan.
Pernyataan  dari  informan  pedagang  diatas berkaitan  dengan  pernyataan  lanjutan  dari informan  boru  Hutagalung  tentang  sungai Aeksigeaon seperti berikut ini:
Bagaimana bisa masyarakat ikut ambil bagian  dalam  pengembangan  wisata kalau tidak ada program yang berjalan atau bagaimana bisa program dijalankan  pemerintah  kalau  tidak melibatkan  masyarakat  lokal  sungai Aeksigeaon
Bahkan  lebih  lanjut  informan  Pak  sitompul mneyatakan  sangat  kurang  inisitif  dari masyarakat  lokal  sungai  Aeksigeaon  dalam
mewujudkannya sebagai objek wisata seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:
Masyarakat  memang  kurang  aktif karena kurang kesadaran aja sebenarnya, masyarakat tidak mempunyai  kepedulian  yang  penuh terhadap Aeksigeaon ini, ya kalau ada gotong royong himbauan dari pemerintah  ya  masyarakat  bakal  ikut serta,  tapi  kalau  inisiatif  untuk kebersihan  dan  menuju  objek  wisata yang mandiri masih kurang ya .
Pernyataan  dari  dua  informan  diatas  telah menggambarkan  belum  tercipta  kondisi enabling di  lokasi  objek  wisata  sungai Aeksigeaon. Warga dan pedagang cenderung menunggu dalam melakukan inisiatif pengembangan  sungai  Aeksigeaon.  Dalam konsep enabling sebagai awal dari pemberdayaan masyarakat justru menekankan pada  kesadaran  dari  beberapa  individu  yang aktif  dalam  memperbaiki  lingkungannya. Beberapa  individu  aktif  ini  menjadi penggagas untuk membentuk kerjasama antar masyarakat  lokal  dan  mendorong  kesadaran kolektif  untuk  melihat  adanya  potensi  yang menguntungkan dalam pengembangan wisata Sungai Aeksigeaon. Kutipan wawncaa diatas justru  masyarakat  masih  belum  memiliki aktor  memulai  perubahan  dan  belum berinisiatif  dalam  melakukan  perubahan. Disinilah  pentingnya  kondisi enabling harus dilakukan  melalui  intervensi  pada  beberapa orang  yang  memang  memiliki  perhatian khusus  pada  sungai  Aeksigeaon.  Hasil  kerja mereka yang dilihat oleh masyarakat lokal dan para  pedagang  dapat  memantik  keinginan warga  lain  untuk  turut  berpartisipasi  untuk melakukan kerjasama mengembangkan Sungai  Aeksigeaon.  Penciptaan  kondisi enabling dapat  terus  dilakukan  dalam mengupayakan  keberhasilan  objek  wisata sungai  Aeksigeaon  untuk  menjadi  wujud keberhasilan kerjasama warga secara mandiri di masyarakat.
Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal  Sungai Aeksigeaon pada Dimensi Sosial, Ekonomi, Psikologi dan Politik sebagai Objek Wisata
Kondisi enabling tidak menentukan
keberlanjutan  dari  usaha  memperbaiki masalah  yang  ada  dilingkungan.  Langkah pemberdayaan menjadi proses yang dilakukan untuk  memperkuat  seluruh  tatanan  struktur masyarakat lokal agar dapat mengembangkan lingkungannya secara maksimal. Pada proses pemberdayaan  terdapat  beragam  dimensi yang  harus  dikuatkan  diperbaiki  secara bersamaan.  Dimensi  yang  diberdayakan meliputi  sosial,  ekonomi,  psikologi  dan politik  sehingga  lengkap  dan  terintegrasi. Pemberdayaan  pada  satu  atau  beberapa dimensi  saja  dapat  berakibat  fatal  pada gagalnya  pengembangan  potensi  lingkungan yang  sedang  dikerjakan  secara  bersama. Memaksimalkan  setiap  dimensi  masyarakat ini menjadi inti yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan pada dimensi sosial menekankan  pada  adanya  terwujud  suatu ikatan  yang  kuat antara  satu individi dengan individu  lain  maupun  individu  dalam kelompok masyarakat. Masyarakat diikat atas kerjasama yang telah terbentuk dan memiliki tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan perbaikan lingkungan mereka tinggal (sungai Aeksigeaon). Pada penelitian ini sisi dimensi sosial masyarakat lokal masih kurang terlihat dari  kutipa  wawancara  dengan  boru  Silalahi menyatakan:
Saya  harapkan pemerintah  lebih tegas dan  masyarakat  juga  sadar  karena seperti ini kalau hanya beberapa orang yang sadar atau hanya kami yang sadar pasti timbul kejenuhan dan kebosanan, jadi ego bertambah seperti itukan, jadi harus gayung bersambut seperti itu.
Pernyataan atas kontribusi pada objek wisata sungai Aeksigeaon diatas lebih menonjolkan kejenuhan dan rasa buntu karena tidak terjalin kerjasama  yang  kuat  oleh  beberapa  individu yang  terukur  dan  terncana.  Jadi  beberapa inisiatif  masyarakat  lokal  masih  dilakukan secara  spontanitas  dan  sporadic  sehingga konsistensi intervensi pada Sungai
Aeksigeaon  hanya  dilakukan  dalam  jangka waktu  sebentar.  Kondisi  ini  juga  dikuatkan
dalam  kutipan  wawancara  dengan  Pak Sitompul berikut ini:
Saya Cuma bisa memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan saya, dalam artian  say  tidak  merusak  lingkungan dan  tidak  semakin  merusak,  saya usahakan  tidak  membuang  sampah  ke Aeksigeaon  dan  saya  mendidik  anak- anak  saya  atau  saya  menghimbau orang-orang dekat saya dan pemerintah tentunya supaya melaksanakan kebijakan dan merealisasikannya.
Pemberdayaan  dimensi  ekonomi  merujuk pada  tercipatanya  akses  dan  peluang  untuk mendapat materi dari sektor ekonomi setelah Sungai  Aeksigeaon  stabil  dan  jumlah pengunjung besar untuk menikmati pemandangan sungai. Pada kondisi Aeksigeaon  sekarang  masih  sulit  untuk menikmati sisi ekonomi ini karena mengingat kesadaran  wisata,  inisiatif  kerjasama  dan fasilitas  Aeksigeaon  yang  masih  kurang. Namun,  sebenarnya  masyarakat  sudah  dapat menangkap  manfaat  ekonomi  kalau  sungai Aeksigeaon  dapat  berhasil  menjadi  wisata unggul di Kota Tarutung. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dari Pak Nababan berikut ini:
Jikalau  Aeksigeaon  menjadi  tempat rekreasi  pasti  berdampak  bagi  kami juga  kan,  bagi  masyarakat  menambah pendapatan, masyarakat yang diberikan hak untuk mengelola contohnya: adanya nai rakit dari bambu yang  disewa,  ya  masyarakat  kan merasakan manfaatnya kan.
Bahkan  dalam  pernyataan  dari  Pak Hutagalung  menunjukkan  dalam  kondisi sungai  Aeksigeaon  sekarang  masyarakat sudah  mendapatkan  manfaatnya  secara ekonomi  melalui  usaha  kuliner  di  pinggir tanggul sungai. Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara  dengan  pak  Hutagalung  berikut ini yaitu:
Kita  lihat  bersama  pedagang  kuliner diberikan  tempat  untuk  berdagang sebagai  tempat  pengunjung  atau masyarakat juga kan sembari
menikmati udara baik pagi, siang atau malam di tanggul sungai.
Dengan  demikian  potensi  ekonomi  cukup menjanjikan  bagi  masyarakat  lokal  sungai Aeksigeaon  untuk  menambah  pendapatan keluarga. Dari manfaat ekonomi ini tentunya dapat  menjadi  semangat  bagi  amsyarakat lokal  untuk  lebih  mengembangkan  menjadi objek  iwsata  yang  dikelola  secara  baik  dan professional dengan kerjasama antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
Pemberdayaan  psikologis  warga  diwujudkan dengan  rasa  kebanggan  dan  kepuasan  atas hasil  dari  kerjasama  masyarakat  dalam mengembangkan Aeksigeaon. Kebanggan ini terlihat  dalambentuk  kahadiran  dari  banyak pengunjung  yan  terlihat  nyaman  di  Sungai Aeksigeaon untuk menikmati keindahan serta fasilitas  yang  tersedia.  Banyaknya  apresiasi dan  komentar  positif  menjadi  bentuk kebanggan masyarakat lokal sungai Aeksigeaon.  Namun,  kondisi  ini  belum  bisa dicapai  karena  masih  sekedar  sungai  yang belum  dikelola  baik  dan  banyaknya  sampah yang tersebar di pinggiran sungai. Realitas ini justru memberikan harapan pada masyarakat lokal  untuk  lebih  termotivasi  untuk mengembangkan  sungai  Aeksigeaon  untuk menjadi  tempat  wisata  kebanggaan  Kota Tarutung.  Dalam  wawancara  dengan  Pak Nababan sebenarnya sudah ada tersirat sedikit tentang kebanggaan pada sungai Aek sigeaon yang berada di pusat Kota Tarutung. Berikut kutipan  wawancara  dengan  Pak  Nababan yaitu:
Aeksigeaon  ini  adalah  kekayaan  kota Tarutung  dmana  Tarutung  harusnya bagga  karena  kota  ini  dibelah  oleh sungai  dan  menurut  saya  hanya  ada beberapa kota yang ibukotanya dibelah oleh  sungai  yang  bervolume  besar seperti  Aeksigeaon  ini  dan  menurut saya  Aeksigeaon  berpotensi  menjadi objek  wisata  yang  sangat  bagus  dapat dijadikan  seperti  wisata  bermain  anak dan keluarga.
Perasaan  bangga  juga  disampaikan  oleh ibu boru  Lumbantobing  selaku  pedagang  di
sekitar  sungai  Aeksigeaon  yang  diuraikan dalam kutipan wawncara berikut ini yaitu:
Aeksigeaon  adalah  sebuah  objek  yang sangat  bagus  untuk  dijadikan  sebagai objek  wisata,  kenapa  karena  memiliki peluang  yang  besar  disisi  lain tanggul sungai  ini  adalah  wajah  kota tarutung dan  tentunya  sangat  berdampak  bagi kami para pedagang.
Berdasarkan  kutipan  wawancara  kedua informan  diatas  menjadi  bangga  menjadi bagian  dari  Aeksigeaon  yang  memberikan banyak  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar. Dengan kebanggaan terhadap sungai Aeksigeaon menjadi dasar yang bagus untuk melibatkan masyarakat lokal untuk melakukan  kerjasama  mengembangkannya menjadi  objek  wisata.  Para  inisitaor  tidak perlu lagi  memupuk rasa bangga (bounding) pada  sungai  Aeksigeaon  karena  sudah  ada dalam  hati  dan  pikiran  masyarakat  lokal. Tidak  semua  tempat  objek  wisata  bisa langsung muncul rasa bangga dan memilikinya  karena  butuh  hal  positif  dari tempat  itu  agar  individu  terikat  dengannya. Realitas ini dapat lebih bertumbuh dan besar lagi  pada  semua  masyarakat  lokal  kalau sungai  Aeksigeaon  menjadi  wajah  baru kebanggan Kota Tarutung.
Pemberdayaan  dimensi  politik  berdasarkan adanya  hasil  nyata  yang  telah  terlihat  dari pengembangan  sungai  Aeksigeaon  untuk memberikan  legitimasi  kuat  secara  politik. Pemberdayaan politik ini mengaitkan tentang adanya posisi  daya  tawar  yang kuat  dimiliki oleh  masyarakat  lokal  untuk  melakukan kerjasama  dengan  pemerintah,  organisasi masyarakat maupun pihak swasta. Masyarakat  lokal  telah  membuktikan  hasil kerja  dengan  kehadiran  banyak  wisatawan dan bukti fisik atas pengelolaan objek wisata. Namun kondisi ini masih belum terjadi pada masyarakat  lokal  Sungai  Aeksigeaon  karena belum  adanya  pengelolaan  yang  baik  dan belum  menjadi  wisata  prioritas  di  Tarutung. Kenyataan  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal seperti kutipan wawancara berikut ini dari Ibu Silalahi yaitu:
Kerjasama  antara  pemerintah  dan masyarakat  masih  kurang  terbukti dengan  kurangnya  program  atau kebijakan pemerintah dan disamping itu kami sebagai masyarakat kurang sadar atas  kebersihan  dan  pengembangan Aeksigeaon.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  pak Nababan
terkait inisitaif dalam pengembangan  Aeksigeaon  oleh  masyarakat lokal seperti dalam kutipan beriut ini:
Sebenarnya  di  Taruung  sudah  ada lembaga pengwadahan untuk masyarakat  yaitu  kelompok  sadar wisata tetapi  khusus  untuk Aeksigeaon ini  belum  ada  outputnya  atau  belum terwujud  perhatian  lembaga  ini terhadap Aeksigeaon.
Kondisi yang disampaikan oleh Pak Nababan diatas mirip dengan pernyataan dari pada sesi wawncara dengan Pak Pardede berikut ini:
Menurut saya, khusu untuk Aeksigeaon ini  belum  ada  program  pariwisata karena  pemerintah  fokus  pada  objek wisata  yang  sudah  ada  seperti  salib kasih, situmandi dan lain-lain.
Pernyataan  informan  diatas  meunjukkan kesamaan  dan  saling  menguatkan  dari  satu pernyataan  ke  pernyataan  lainnya  atas tanggapan  perhatian  masyarakat  lokal maupun  pemerintah  daerah.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  pemberdayaan  politik  belum berjalan  secara  maksimal  pada  masyarakat lokal sungai Aeksigeaon. Antar warga masih sulit untuk membentuk wadah organisasi dan pemerintah  juga  belum  memprioritaskan program  dan  kebijakan  untuk  sungai Aeksigeaon.  Posisi  tawar yang  lemah  secara politik  dan  belum  terlihatnya  bentuk  kerja dalam pengembangan
Aeksigeaon menyulitkan  mendapatkan  perhatian  dari masyarakat lokal dan pemerintah. Dalam hal inilah  butuhadanya  insiatif  dulu  dari  warga memuli pengembangan baru menjadi legitimasi kuat untuk menggandeng masyarakat  lokal  dan  pemerintah  secara bersamaan.
Protection (Perlindungan) dari Pemerintah dalam Mewujudkan Pengembangan Wisata yang Berkelanjutan Pelembagaan  atas  hasil  kerja  yang  telah dilakukan  oleh  masyarakat  menjadi  wujud dari perlindungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat lokal. Proteksi menjadi  penting  peranya  untuk  masyarakat agar  mendapatkan  suntikan  dana,  pelatihan dan  aturan  hukum  yang  menguatkannnya. Pada posisi sungai Aeksigeaon sekarang dapat terlihat  jelas  proteksi  belum  terlihat  sama sekali dari pemerintah. Proteksi dapat berupa pembentukan kelompok masyarakat (kelompok sadar wisata) untuk menjadi motor penggerak  pengembangan  Sungai  Sigeaon. Kemudian, pemerintah juga dapat menetapkan secara aturan maupun perencanaan  daerah  untuk  memprioritaskan ssungai  Aeksigeaon  sebagai  wisata  yang dikembangkan.  Kondisi  diatas  masih  sangat dulit  direalisasikan  dan  ini  dikuatkan  dari hasil wawancara dengan Pak Nababan berikut ini:
Sebenarnya  di  tarutung  sudah  ada lembaga pengwadahan untuk masyarakat  yaitu  Kelompok  Sadar Wisata  etapi  khusus  untuk  Sungai Aeksigeaon ini belum ada karena belum ada perhatian lembaga ini pada sungai Aeksigeaon.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Huataglung  terakit  kebijakan  pemerintah tentang Aeksigeaon dalam kutipan wawncara berikut ini:
Masyarakat  tidak  dapat  ikut  ambil bagian  kalau  tidak  ada  program  atau bagaimana  bisa  program  berjalan tanpa  masyarakat.  Kemudian,  kalau ada  ide  dan  pemerintah  menampung akan muncul kebijakan dan masyarakat pasti  siap  mendukung  dengan  catatan program  jelas  dan  masyarakat  di fasilitasi.
Bentuk  proteksi  pemerintah  daerah  kepada Sungai Aeksigeaon masih sulit direalisasikan terakit  aturan  pengelolaan.  Pemerintah Kabupaten  Tapanuli  Utara  tidak  dapat
bergerak luwes kalau pengelolaan DAS masih belum  secara  penuh  di  tangan  pemerintah Kabupaten.  Pemerintah  Kabupaten  kesulitan memasukkan  dalam  perencanaan  daerah maupun  penganggaran  karena  bukan  bagian dari  wilayah  kewenangannya.  Pemerintah daerah  tetap  turut  andil  dengan  melakukan pengajuan  proposal  pada  pihak  provinsi  dan segera  dapat  perhatian  mereka  untuk ditindaklanjuti.  Akibat  paling  fatal  adanya terlihat  kurang  diperhatikannya  sungai Aeksigeaon dan pemerintah daerah harusnya bisa  mengelola  dengan  baik  asal  disertai penguatan kewenangan.

## Ambivalensi Aturan Pengelolaan DAS oleh Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat
Kurang  optimalnya  pengelolaan  sungai Aeksigeaon  di  Kota  Tarutung  tidak  terlepas dari  tumpang  tindihnya  aturan  terhadap daerah  aliran  sungai  (DAS).  Secara  logis sungai  Aeksigeaon  yang  berada  di  Kota Tarutung  harusnya  menjadi  tanggung  jawab penuh  pemerintah  kabupaten  setempat. Namun  hal  ini  ternyata  berbeda  dalam kerangka  aturan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  karena  pemerintah  daerah  tidak diberik  kewenangan  dalam  mengelola  DAS yang ada di wilayahnya. Hal ini terlihat dari penelitian  dari  (Aryani  et  al.,  2020)  bahwa dalam  UU  No  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan Daerah, Pmereintahan
Kabupaten/Kota  tidak  memiliki  kewenangan untuk  melaksanakan  pengelolaan  DAS. Pengelolaan DAS di wilayah kabupaten tetap menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan  pusat  sesuai  aturan  yang  ada.  Mengacu pada permasalahan pengelolaan DAS sebenarnya telah ada pengaturan ideal untuk memberikan  kewenangan  pada  pemerintah daerah.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  keluarnya aturan  baru  melalui  UU  No  17  tahun  2019 tentang  sumber  daya  air.  UU  NO  17  Tahun 2019  dapat  menutupi  kelemahan  UU pemerintah  daerah  karena  pemerintah Kabupaten/Kota diberikan tugas dan kewenangan terakit pengaturan dan pengelolaan DAS terkhusus pada pasal 15 dan 16. Begitu juga dengan UU Konservasi Tanah
dan  Air  berkaitan  dengan  penyelenggaraan konservasi  tanah  dan  air  maka  diberikan kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten /Kota.
Pada  posisi  ini  wajar  menurut  peneliti  kalau pemerintah daerah Kabupaten Tarutung tidak melibatkan diri dalam banyak kegiatan terkait pengelolaan  Aeksigeaon.  Hal  ini  dianggap diluar kewenangan pemerintah kabupaten dan sulit  membuat  penggangaran  dana  dalam mengelola Aeksigeaon karena diluar kewenangan pemerintah Kabupaten.
Implikasi dari tumpang tindih aturan ini justru sangat besar pada Aeksigeaon dan masyarakat sekitarnya.  Sungai  Aeksigeaon  yang  berada tepat di jantung Kota Tarutung justru terlihat tidak  terkelola  baik  dan  diabaikan  dan  tidak ada  aturan  jelas  untuk  menertibkan pelangaran yang terjadi di dalamnya. Hal ini juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan Lurah  Hutatoruan  X  pak  Lumban  Tobing berikut ini:
Sebelumnya  Aeksigeaon  ini  berada  di naungan  Balai  Provinsi  dan  Pemkab Tapanuli  Utara  sudah  mengajukan Program  Pembangunan  Dam  dan pengembangan  Aeksigeaon  menjadi objek  wisata  yang  dilengkapi  dengan fasilitas. Pemerintah kabupaten pastinya  menginginkan  yang  terbaik untuk  kota  ini,  tetapi  karena  bukan dibawah pemkab secara langsung maka pemerintah pemkab enggan mengeluarkan  dana  atau  anggaran untuk  Aeksigeaon,  bukan  berarti  lepas tangan,  pemkab  tetap  mengajukan program tetap kita tunggu saja sampai mendapat perhatian dari Provinsi.
Implikasi wewenang kelola yang terlalu jauh berdampak  pada  Sungai  Aeksigeaon  yang diperlakukan  kurang  baik  oleh  wisatawan yang datang dengan serangkaian perlakunya. Hal  ini  dijelaskan  adlam  hasil  wawncara dengamn Ibu Hutagalung seperti beikut ini:
Liat saja orang orang yang bersantai di pinggiran  Aeksigeaon  langsung  duduk saja ditembol pinggiran sungai, sambil makan  dan  sampahnya  langsung
dibuang ke bawah atau dibiarkan disitu karena  kurang  tempat  sampah  dan tempat  duduk  itu  sebenarnya  pot-pot bunga,  masyarakat  aja  yang  kurang menjaga  ,  bunga-bunga  yang  ditanam hanya  bertahan  satu  minggu  saja karena  tempatnya  sudah  dijadikan tempat duduk.
Realitas dari wawancara diatas menunjukkan adanya  masalah  pada  aturan  kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan  kabupaten.  Implikasinya  pengelolaan tidak dapat dilakukan maksimal pada sungai Aeksigeaon  dan  merusak  sungai  atas kurangnya monitoring dari pihak berwenang.
Pemberdayaan ( Empowering ) Masyarakat dalam Mengembangkan Objek Wisata Aeksigeaon
Belum  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat tidak terlepas dari adanya kekurangan dalam sumber  daya  manusia  dalam  memanfaatkan peluang  dilingkungannya.  Menumbuhkan kesadaran membutuhkan proses bertahap dan panjang sehingga masyarakat menjadi paham keuntungan yang mereka mampu peroleh atas lingkungan  yang  mereka  miliki.  Dalam  hal ini,  objek  wisata  Aeksigeaon  menjadi  bukti empiris  atas  ketidakmampuan  warga  sekitar untuk  sadar  atas  potensinya  secara  ekonomi dan ruang sosial bagi Kota Tarutung. Dalam penelitian  potensi  pengembangan  objek wisata Aeksigeaon dapat diwujudkan dengan menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  lokal melalui pemberdayaan ( empowerment ). Dalam  (Joo  et  al.,  2020)  dijelaskan  bahwa empowerment mengacu  pada upaya  individu atau  kelompok  untuk  mendapatkan  control atas  nasib  mereka  melalui  peningkatan kompetensi  mereka  dan  berdampak  pada lingkungannya  (sungai  Aeksigeaon).  Lebih lanjut  dijelaskan  pemberdayaan  mampu mengubah  individu  menjadi  agen  aktif  yang bertindak berdasarkan nilai dan minat mereka. Dengan demikian tindakan individu biberdayakan  untuk  mampu  memecahkan masalah utama mereka dan kelompok mereka hadapi dan mengubah komponen sosial yang menjadi sumber masalahnnya.
Pada
penggunaan konsep tentang pembedayaan ( empowerment ) terdapat empat jenis  pemberdayaan  masyarakat  yaitu: pemberdayaan  sosial,  ekonomi,  psikologis dan  politik.  Berdasarkan  penjelasan  dari Scheyvens  dalam  (Joo  et  al.,  2020) mengatakan pertama ,  pemberdayaan  sosial terjadi ketika warga menjadi terikat satu sama lain  dan  bekerjasama  dalam  mewujudkan pengembangan wisata yang ada di lingkungannya. Kedua , pemberdayaan ekonomi mengacu pada pemanfaatan moneter (keuangan)  ke  seluruh  masyarakat  lokal dengan  ditandai  adanya  bukti  nyata  atas peningkatan  kualitas  hidup  mereka. Ketiga , pemberdayaan  psikologis  berkaitan  dengan peningkatan  rasa  kebanggan  dan  harga  diri dari  masyarakat  lokal  saat  wisatawan menghargai Aeksigeoan dan memuji keberadaan  Aeksigeaon  sebagai  kebanggan Kota  Tarutung  yang  dilihat  banyak masyarakat  luas. Terakhir ,  pemberdayaan politik  mengacu  pada  adanya  kesadaran dalam  diri  masyarakat  lokal  tentang perkembangan pariwisata Aeksigeaon melalui masyarakat  dan  menjadi  bukti  nyata  kerja yang mereka lakukan bersama.
Merujuk  pada  konsep  pemberdayaan  diatas memberikan  kita  gambaran  jelas  tentang beragam dimensi yang harus diperbaiki dalam pengembangan wisata. Dalam hal ini Sungai Aeksigeaon telah menjadi objek wisata yang minim  pengelolaan  dan  membutuhkan  peran aktif  dari  masyakat.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  dari  (Darsiharjo  et  al.,  2016; Renaldy  et  al.,  2018;  Wisudawati,  2017) bahwa keaktifan dari masyarakat lokal dalam turut  berpartisipasi  dalam  aktivitas  usaha wisata  mampu  mempercepat  perkembangan objek  wisata.  Secara  pemberdayaan  sosial, ekonomi, psikologis dan politik masih minim terlihat  dalam  masyarakat  lokal  yang  ada  di objek wisata Aeksigeaon.
Dalam  hal  ini  masyarakat  lokal  tidak  dapat disalahkan  secara  sepihak  dikarenakan memang  butuh  suatu  kondisi  yang  membuat mereka  berisinisiatif  untuk  berperan  aktif dalam  kegiatan  usaha  wisata.  Memantik inisiatif  warga  lokal  di  Aeksigeaon  dapat
dilakukan  melalui  pemberdayaan  yang lengkap  seperti  pemberdayaan  ekonomi, sosial,  psikologi  dan  politik.  Apabila  semua komponen diatas terpenuhi maka masyarakat lokal  Sungai  Aeksigeaon  dapat  berjalan sendiri  dan  mandiri  karena  nyata  manfaat yang  mereka  dapatkan  dalam  kehidupan sehari-hari.

## Tiga  Jalur  Pemberdayaan  Masyarakat Pada Objek Wisata Sungai  Aeksigeaon  di Kota Tarutung
Sebagaimana  dalam  melakukan  perubahan dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat  maka  dibutuhkan  skema  sosial tertentu.  Dalam  hal  ini  skema  untuk melakukan  perubahan  dilakukan  dalam bentuk  pemberdayaan  masyarakat  agar masyarakat dapat mandiri dan mencari solusi atas  permasalahan  di  lingkungannya.  Skema sosial  diatas  sesuai  dengan  pemberdayaan masyarakat oleh Sumodinigrat dalam (Kurniawati  et  al.,  2013)  yaitu: pertama , enabling mengacu pada menciptakan kondisi dan iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat  dapat  berkembang  melalui kreativitas  yang  dimilikinya  serta  kerjasama yang  terbentuk  di  dalamnya. Kedua , empowering atau pemberdayaan menguatkan potensi  kekuatan  yang  sudah  dimiliki  oleh masyarakat  agar  menjadi  mandiri  dan berkembang dalam mencapai tujuan individu maupun  kelompok  di  masyarakat. Ketiga , protecting mengacu  pada perlindungan yang erat  hubungannya  dengan  kerjasama  dengan pemerintah  melalui  serangkaian  kebijakan dan perhatian yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang telah ditentukan.

## Enabling (Memungkinkan)
Bila  masyarakat  ditunggu  untuk  melakukan inisitif  dalam  melakukan  perubahan  pad kondisinya  membutuhkan  waktu  yang  lam dan  tidak  pasti.  Keadaan  ini  menjadi  sulit mengharapkan munculnya perubahan signifikan  dan  positif  di  dalam  masyarakat. Dalam  penelitian  ini  menekankan  konsep enabling yang  memberikan  peluang  lebih besar  bagi  masyarakat  dalam  menciptakan perubahan yang baik. Peluang ini tidak dapat diraih  tanpa  adanya  usaha  yang  dilakukan
oleh individu, kelompok masyarakat maupun pemerintah. Peluang dalam hal ini dihubungkan  dengan  menciptakan  kondisi masyarakat  yang  mulai  menumbuhkan kesadaran  tentang  adanya  masalah  yang muncul  disekitarnya.  Masalah  ini  bisa  saja baru  ataupun  sudah  lama  dan  tidak  pernah menjadi  perhatian  serius  oleh  masyarakat lokal.  Posisi  masalah  ini  membutuhkan kondisi enabling yang  memberikan  peluang yang  baik  untuk  memberikan  kesempatan pada individu maupun kelompok masyarakat menjadi  sadar  atas  masalah  bersama  yang mereka hadapi.
Penciptaan  kondisi enabling melalui  skema sosial  yang  harus  dibangun  secara  bersama- sama  di  dalam  masyarakat.  Masyarakat terlebih  dahulu  diisi  dengan  pengetahuan tentang  masalah  yang  mereka  hadapi  di lingkungannya.  Setelah  mereka  memiliki pengetahun  maka  masyarakat  sudah  tumbuh kesadaran untuk mulai melakukan perubahan. Perubahan  ini  nantinya  dapat  direalisasikan dengan  ikatan  kerjasama  antar  individi maupun  dalam  kelompok  di  masyarakat. Secara  kelompok  mereka  saling  berbagi argument dan kendala yang dihadapi di dalam proses  mengatasi  masalah  yang  sedang dihadapi.
Kondisi
ketidakmampuan mengatasi masalah dan tidak memiliki sense terhadap  masalah  dilingkungan  ditimbulkan oleh  kekurangan  sumber  daya  manusia.  Hal ini  ditegaskan  dalam  penelitian  dari  (Anak Agung  Putu  Agung,  2013;  Darsiharjo  et  al., 2016; Dian et al., 2016; Pauziah, 2017) bahwa kelemahan  dalam  pengembangan  objek wisata  selalu  dibarengi  dengan  sumber  daya manusia  yang  rendah.  Peningkatan  SDM menjadi kunci yang memberikan kemungkinan  bagi  masyarakat  lokal  untuk dapat  berinisiatif  dan  memulai  perubahan  di lingkungannya (Simangunsong et al., 2021). Dalam  penelitian  perubahan  dapat  terjadi dengan  adanya  proses  enabling  di  dalam masyarakat. Masyarakat lokal Sungai Aeksigeaon  diberikan  peluang  melalui peningkatan pengetahuan tentang pengembangan  objek  wisata.  Pengetahuan yang  baik  tentang  wisata  memberikan kesadaran  pada  masyarakat  untuk  mulai
melakukan  inisiatif  perubahan.  Masyarakat juga mulai melakukan kerjasama baik dalam segi  pengelolaan,  menjaga  kebersihan  dan keamanan  sehingga  wisatawan  merasa nyaman  di  sungai  Aeksigeaon.  Hasil  dari kerjasama  masyarakat  lokal  memberikan ikatan  solidaritas  dan  kepercayaan  tentang nilai  yang  dapat  mereka  capai  atas  sungai Aeksigeaon. Dengan demikian, peluang sudah tercipta  dan  kesadaran  juga  sudah  mulai terbentuk  yang  memungkinkan  dilakukan pemberdayaan  masyarakat  untuk  tahapan lanjutan.
Empowerment (Pemberdayaan)
Pada tahapan pemberdayaan lebih
menekankan  pada  penguatan  pada  banyak dimensi  struktur  sosial  masyarakat.  Pada dimensi  sosial menekankan  pada  pola interaksi  yang  dapat  dibentuk  dalam masyarakat. Masyarakat perlu diikat oleh satu tujuan bersama  dalam memecahkan masalah yang  ada  di  lingkungannya.  Keterikatan  ini berdampak  pada  terjalinnya  kerjasama  yang baik  sehingga  tercipta  perasaan  saling memiliki  dan  menghargai  antar  individu. Masyarakat tidak lagi berjalan secara sendiri tetapi  sudah  ada  tujuan  bersama  yang  dapat mengarahkan  tindakan  kelompok  dalam memcahkan  masalah.    Dalam dimensi ekonomi mengacu  pada  manfaat  langsung berupa secara materi yang didapatkan dalam relasi kerjasama yang mereka hasilkan dalam masyarakat.  Kondisi  awal  sebelum  adanya kerjasama  dan  terbentuknya  kerjasama terdapat  banyak  keseulitan  kehidupan  sosial dan  ekonomi  yang  dihadapi.  Setelah  adanya pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  secara perlahan  dirasakan  keuntungan  materi  yang mereka dapatkan sebagai hasil dari kerjasama ang  telah  terbentuk.  Materi  yang  mereka peroleh akhirnya dapat memperbaiki kehidupan dan memperoleh peluang ekonomi yang beragam di lingkungan mereka. Hal ini tidak terlepas  dari  adanya  kondisi  yang  baik dan  kondusif  yang  memungkinkan  hadirnya peluang ekonomi secara parallel.
Pada dimensi psikologis lebih ditujukan pada perasaan pride (kebanggaan)  dan satisfying (kepuasan) yang muncul dalam diri  individu yang turut aktif setelah melihat
keberhasilannya. Bentuk apresiasi kecil yang diberikan oleh masyarakat sekitar, pengunjung,  pejabat  dan  tokoh  politik menjadi  kebanggan  dan  kepuasaan  sendiri bagi mereka yang terlibat. Mereka menyadari kalau  apresiasi  yang  diberikan  oleh  banyak pihak tidak muncul secara tiba-tiba tetapi ada proses  panjang  dan  berat  yang  telah  dilalui bersama.  Perasaan  bersama  ini  menguatkan diri  mereka  untuk  makin  mencintai  produk dari yang mereka buat dan menstimulus untuk mengembangkannya  menjadi  lebih  baik. Terakhir,  dimensi  politik  berhubungan dengan kekuasaan dan rekognisi dari struktur yang  lebih  besar  (pemerintah  desa,  pemda, pemprov, pemerintah pusat). Seluruh rekognisi ini didapatkan dari hasil kerja nyata yang telah dilakukan dari awal sampai akhir. Masyarakat  lokal  sekarang  telah  memiliki jaringan sosial yang dapat mereka manfaatkan dalam  mengakses  banyak  kemudahan  di dalam amsyarakat. Mereka dapat menggunakan jaringan ini untuk pengembangan  dari  produk  yang  dihasilkan. Bahkan,  sekarang  mereka  sudah  memiliki legitimasi  yang  kuat  utuk  diakui  oleh masyarakat luas tentang pengembanga produk yang telah dihasilkan.
Seluruh dimensi struktur sosial diatas menjadi proses  yang  berjalan  dengan  diawali memungkinkannya masyarakat untuk diberdayakan  dalam  masyarakat.  Peluang sudah  memungkinkan  dan  dilanjutkan pemberdayaan pada dimensi sosial, ekonomi, psikologis dan politik yang didapatkan secara bersamaan  dalam  prosesnya.  Pernyataan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan terlebih  daulu  menciptakan  peluang  yang memungkinkan  masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi  dalam  memcahkan  masalah sosial dan mengembangkan potebnsi mereka. Hal  ini  ditegaskan  dalam  penelitian  dari (A.S.L.P.Putri, 2016; Pauziah, 2017; Renaldy et  al.,  2018;  Riska  Aprilia  Ayuningtyas  D, 2017)  menyatakan  peluang  adri  masyarakat untuk  mengembangkan  wisata  tercipta  dari adanya kesempatan yang sama untuk individu dalam  berpartisipasi  memecahkan  masalah dilingkungannya. Masalah pada objek wisata Aeksigeaon menjadi masalah bagi masyarakat
lokal,  namun  mereka  diberi  kesempatan  dan memungkinkan untuk menumbuhkan kesadaran  atas  potensi  dari  Aeksigeaon. Dengan  demikian  sungai  Aeksigeaon  tidak lagi  sekedar  sungai  yang  membelah  Kota Tarutung  tetapi  berdampak  secara  sosial, ekonomi,  psikologi  dan  politik  mereka. Penciptaan pada kondisi yang memungkinkan untuk  masyarakat  lokal  berperan  aktif  dan sadar  menjadi  pekerjaan  bersama  dalam pengembangan sungai Aeksigeaon. Protecting (Perlindungan) Tahapan
terakhir ini menentukan
keberlanjutan dan konsistensi dari hasil yang telah  diraih  bersama  oleh  masyarakat.
Protecting manifestasi  dari  usaha  yang dilembagakan oleh struktur formal dan lebih besar  untuk  menguatkan  kemandirian  dari masyarakat. Masyarakat yang telah diberdayakan  dalam  beragam  dimensi kehidupan  membutuhkan  penguatan  status hukum  dan  kebijakan  dari  pemerintah. Kebijakan  dan  intervensi  langsung  melalui program  pemerintah  memberikan  mereka kesempatan  untuk  mengembangkan  hasil produk kerja yang telah dilakukan bersama. Masyarakat  memiliki  pijakan  jelas  dalam melangkah  untuk  melakukan  pengelolaan, pemeliharaan,  pelatihan,  pendanaan  dan membentuk  lembaga  formal. Protecting dari pemerintah  memastikan  keberhasilan  yang telah  diperoleh  tidak  berjalan  stagnan  dan tidak  berkembang.  Melalui protecting masyarakat  menjadi  sadar  kalau  mereka diperhatikan dan diapresiasi melalui kebjakan langsung  oleh  pemerintah  kepada  mereka. Protecting  menjadi  output  akhir  yang  dapat diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan  hasilnya.  Dalam  hal  ini masyarakat tidak lagi menjadi entitas terpisah dari  pemerintah  dan  sudah  terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat langsung berdampak pada keberlanjutan hasil yang  telah  dilakukan  dan  dipastikan  melalui mekanisme  formal  dari  lembaga  pemerintah yang terkait.
Berkaca pada objek wisata sungai Aeksigeaon masyarakat  cenderung  belum  terbentuk kerjasamanya  dan  pemerintah  daerah  juga
belum  menyentuh  akar  rumput  secara langsung. Realitas ini tidak menutup harapan terhadap  terbentuknya  kerjasama  yang melembaga antara masyarakat lokal Aeksigeaon  dengan  pemda  di  masa  depan. Dampak  dari  kerjasama  langsung  antara pemerintah  dengan  masyarakat  lokal  justru menjadi  manifestasi  keberhasilan  objek wisata  tertentu.  Bentuk  keberhasilan  ini ditemukan  dalam  beberapa  penelitian  dari (Azwar,  2017;  Irsyad,  2020;  Purnaya,  2018; Putryanda,  2018)  bahwa  dengan  adanya kerjasama  langsung  pemerintah  dengan masyarakat lokal pengembangan objek wisata cepat terewujud.
Pernyataan diatas menguatkan peneliti utntuk menyatakan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan  beriringan  dalam  mencapai  banyak hal untuk berkontribusi secara sosial, ekonomi dan  politik.  Masyarakat  tidak  lagi  menjadi ragu  memulai  sesuatu  yang  dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah. Melalui serangkaian kemungkinan  ( enabling )  dan  pemberdayaan serta  peran  pemerintah  dalam protecting menjadikan agenda masyarakat dapat diwujudkan.

## SIMPULAN
Belum  adanya  aktor  gerakan  pengembangan masyarakat  menyulitkan  terciptanya  kondisi enabling yang  memungkinkan  masyarakat dapat  bekerjasama  dalam  pengembangan wisata sungai Aeksigeaon
Masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  atas potensi pengembangan wisata Aeksigeaon
Pada  pemberdayaan  dimensi  sosial  individu bergerak  secara  spontanitas  dan  tidak konsisten mengakibatkan timbulnya kejenuhan  dan  ego  saat  tindakannya  tidak dihargai  dan  diikuti  oleh  masyarakat  lokal lainnya
Masyarakat  lebih  bertindak  untuk  lingkup kecil  dimana  hanya  memberikan  kontribusi melalui  dirinya  dan  keluarganya  tetapi  tidak mencegah  tindakan  wisatawan  maupun masyarakat lokal lainnya yang dapat merusak Sungai Aeksigeaon
Manfaat ekonomi sebenarnya sudah dirasakan oleh  masyarakat  lokal  dengan  adanya pedagang  kuliner  di  sekitar  tanggul  sungai Aeksigeaon,  namun  dampak  ekonomi  ini masih  mampu  dinikmati  oleh  seluruh amsyarakat  lokal  kalau  pengelolaan  sungai Aeksigeaon dapat dimaksimalkan
Pada  pemberdayaan  psikologis  cukup  baik dengan adanya kebanggan terhadap
Aeksigeaon yang berada tepat ditengah Kota Tarutung.  Rasa  kebanggan  baik  untuk menstimulus  masyarakat  lokal  agar  lebih peduli  dan  mau  bekerjasama  dalam pengemabngan Aeksigeaon di Kota Tarutung.
Pemberdayaan  politik  masih  sulit  dilakukan oleh masyarakat  lokal dengan  belum  adanya hasil  kerja  nyata  pengembangan  sungai Aeksigeaon  untuk  melegitimasi  posisi  tawar terhadap  masyarakat,  pemerintah  maupun pihak swasta
Pembenatukan Kelompok Sadar Wisata sulit dilakuka  oleh  pemerintah  daerah  dan penentuan anggaran kepada sungai
Aeksigeaon karena  kewenangan  pengelolaan belum  secara  epnuh  di  tangan  Pemerintah Kabupaten
Kurang diperhatikannya sungai Aeksigeaon di Kota  Tarutung  bukan  karena  tidak  adanya perhatian  pemerintah  Kabupaten  tetapi adanya  kewenangan  DAS  yang  di  dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi
Dilemma aturan UU pengelolaan DAS dapat disiasati  dengan  menggunakan  UU  No  17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU NO 17 Tahun 2019 dan UU Konservasi Tanah dan Air  berkaitan  dengan  penyelenggaraan konservasi  tanah  dan  air  maka  diberikan kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten /Kota. Akibat  dari  pengelolaan  DAS  yang  lebih diprioritaskan  di  provinsi  berdampak  pada sungai  Aeksigeaon  yang  ditengah  Kota Kabupaten cenderung kurang baik pengelolaannya, tidak terdapat fasilitas wisata dan aturan tentang penertiban sampah dan tata kelola sungai yang baik.
Aktor  dari  masyarakat  lokal  harus  bergerak terlebih  dahulu  untuk  menciptakan  kondisi enabling sehing memberikan potensi kerjasama lebih besar dari akar rumput.
Masyarakat  lokal  harus  tumbuh  dulu kesadaran  di  indivdiu  untuk  memulai kerjasama  dalam  pengembangan  wisata sungai Aeksigeaon.
Pola kerjasama di masyarakat lokal dilakukan secara  kolektif  dan  bukan  individu  karena dapat menimbulkan kejenuhan dan sifat egois kalau dilakukan dalam waktu yang panjang.
Manfaat  sosial  dan  ekonomi  hanya  dapat terjadi kalau masyarakat dapat mengembangkan  wisata  sungai  Aeksigeaon secara  mandiri  mengandalkan  masyarakat lokal.
Posisi tawar masyarakat lokal dalam menjalin kerjasama  dengan  pemerintah  dan  swasta dapat  dilakukan  dengan  terlihat  dulu  bukti nyata kerja pengembangan wisata Aeksigeaon.
Pemerintah  Kabupaten  dapat  melakukan intervensi  penuh  dalam  pengelolaan  sungai Aeksigeaon  sebagai  bentuk  proteksi  kalau kewenagan pengelolaan DAS diberikan pada Pemerintah Kabupaten.
Pemerintah perlu lebih mengkaji lagi tentang aturan pengelolaan DAS yang hanya beradapa di  pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  padahal kebanyakan  sungai  justru  berada  pada wilayah Kabupaten dan Kota Madya.
Pemerintah  Kabupaten  dapat  membuat strategi  dengan  merujuk  kepada  UU  No  17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU NO 17 Tahun 2019 dan UU Konservasi Tanah dan Air  karena  pemerintah  daerah  Kabupaten diberikan  kewenangan  untuk  mengelola sungai.

## REFERENSI
A.S.L.P.Putri, I. (2016). Peran Sungai Pattunuang dalam Pengembangan Ekowisata di Obyek Wisata Alam Pattunuang Assue, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Prosiding
Seminar Nasional Lahan Basah 2016 Jilid 1 Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengelolaan , 1 (1), 362–367.
Anak Agung Putu Agung, N. N. B. A.
(2013). Strategi Pengembangan Muara Sungai Yeh Matan Sebagai Objek Wisata Air Di Desa Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Kabipaten Tabanan. Jurnal Bumi Lestari , 13 (2),
297–306.
Andrasmoro, D. (2018). Peran Waterfront City Pada Industri Pariwisata Taman Alun Kapuas Kota Pontianak. JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi , 3 (1), 36. https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v 3i1.1709
Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M.
(2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (3), 592–614. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.is s3.art8
Azwar, H. (2017). Potensi Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Destinasi Pariwisata Ikan Sakti Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam. In Jurnal Pendidikan Dan Keluarga , 9(1), 54. https://doi.org/10.24036/jpk/vol9- iss1/45
Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara . (2019).
Creswell, J. W. (2008). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (pp. 1–295). SAGE Publications Ltd.
Darsiharjo, Kastolani, W., & Nayoan, G. N. P. (2016). Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Arung Jeram Di Sungai Palayangan. Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure , 13 (1), 24–35.
Dian, M., Mukti, L., Makmur, M., & Adiono, R. (2016). UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Di Kawasan Objek Wisata
Selomangleng Kota Kediri ). Jurnal Administrasi Publik , 3 (11), 1797–1803.
Irsyad, M. (2020). Kondisi Potensi Wisata di Ekowisata Sungai Mudal Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan ,
4 (1), 29–39.
https://doi.org/10.34013/jk.v4i1.36
Joo, D., Woosnam, K. M., Strzelecka, M., & Boley, B. B. (2020). Knowledge, empowerment , and action: testing the empowerment theory in a tourism context. Journal of Sustainable Tourism , 28 (1), 69–85. https://doi.org/10.1080/09669582.2019. 1675673
Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik , 1 (4), 9–14.
Kusriantari Fenny A, Refranisa, A. M. H. (2020). Satu Atraksi Wisata Pada Kampung Ekowisata Keranggan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 4 (), 349–355.
Muftadi, A. (2017). Pengembangan Desa Wisata Dan Potensinya Di Kabupaten Pangandaran. AdBispreneur , 2 (2), 117– 124. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v 2i2.13163
Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Teaching Sociology (7th ed., Vol. 30, Issue 3). Pearson Education Limited. https://doi.org/10.2307/3211488
Pauziah, P. (2017). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. JOM FISIP , 53 (9), 1689–1699.
Purnaya, I. G. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota
Denpasar. Jurnal Ilmiah Hospitality Management , 8() , 1–8.
Putryanda, Y. (2018). Melestarikan Bekantan: Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin. Jurnal Kebijakan Pembangunan , Volume 13 , 115–121.
Qonita Putri Mulya, G. Y. (2018). Analisis Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Sungai Musi Sebagai Tujuan Wisata di Kota Palembang. Cakra Wisata , 19 (2), 41–53.
Rahayu, I. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Mangrove Sungai Ular di Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Jurnal Sosial dan Tekonologi (SOSTECH) , 1.
Renaldy, A., Fithria, A., Aryadi, M., & Kehutanan, J. (2018). Perceptions and aspirations of tourist toward the development of tourist attractions in the village headwaters banyu loksado district headwaters south river. Jurnal Sylva Scienteae , 01 (2), 171–183.
Riska Aprilia Ayuningtyas D, S. H. D. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 10(1), 1–13. https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595
Saputra, A. D. (2021). Pengemasan Atraksi Wisata Susur Sungai Klegung dengan Menggunakan Pendekatan Potensi Wisata. Media Wisata , 18 (1), 113–128. https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.82
Simangunsong, B., Aritonang, H. D., Ariawan, S., Simanjuntak, H., & Harianja, R. (2021). Tanggung Jawab Gereja Membangun Gerakan Eco- literacy di Kaldera Toba UNESCO Global Geopark. EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani , 5 (2), 262–275.
Sugiarto, E. C. (2019). Pariwisata, lokomotif baru penggerak ekonomi Indonesia .
Wisudawati, N. N. S. (2017). Pengembangan Daya Tarik Wisata Sungai di Kota
Denpasar Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Sungai Loloan di Kawasan Mertasari, Sanur Kauh). Jurnal Ilmiah Hospitality Management , 8().
Yuliyani, S. (2020). Upaya Warga Masyarakat Dusun Bembem Trimulyo Jetis Bantul Dalam Mewujudkan Sungai Opak Sebagaui Wisata Sungai (River Tourism). Hotelier Journal , 6 , 12–22.