Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233

## OPTIMALISASI KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP): MENELADANI SIFAT RASULULLAH SAW
Wisnu Widya Asmara wisnu.widya.asmara-2021@feb.unair.ac.id
Hamidah Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRACT
The role of Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) in carrying out internal control can be realized if it is supported by auditors who comply the professional code of ethics. However, after the professional code of ethics was stipulated in the Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) in 2014, in fact cases of corruption and fraud still occur in Indonesia. This paper tries to provide a new perspective by incorporating elements of religion or  religious  values,  especially  Islam,  namely  the  nature  of  Muhammad  SAW  who  is  used  as  an  example  in optimizing APIP Code of Ethics. The method used in this paper is using literature review to draw conclusions from existing data sources and explain in depth about the importance of imitating the nature of Muhammad SAW in implementing APIP code of ethics. The findings produced in this article explain that there is a close relationship between the characteristics of the Prophet Muhammad in optimizing the application of the APIP code of ethics. The conclusion obtained is the importance of imitating the four commendable traits that have been exemplified by Muhammad SAW, which consists of siddiq that can strengthen the principles of integrity and objectivity, amanah which can strengthen the application of the principles of confidentiality and professional behavior, fatanah that can  be  applied  along  with  the  principles  of  competence  and  tabligh  that  can  be  applied  in  the  principle  of accountability.
Key words: literature review, APIP Code of Ethics, Character of Rasulullah SAW, Government Internal Auditor

## ABSTRAK
Peran  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  dalam  melaksanakan  pengendalian  internal dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang mematuhi kode etik profesi. Namun, setelah kode etik profesi telah ditetapkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) ditahun 2014, pada  kenyataannya  kasus  korupsi  dan  fraud  tetap  terjadi  di  Indonesia.  Tulisan  ini  mencoba memberikan  pandangan  baru  dengan  memasukkan  unsur  religi  atau  nilai  keagamaan,  khususnya agama Islam, yaitu sifat Rasulullah SAW yang digunakan sebagai teladan dalam optimalisasi Kode Etik APIP.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  menggunakan  literature  review  untuk mendapatkan  kesimpulan  dari  sumber  data  yang  ada  dan  menjelaskan  secara  mendalam  tentang pentingnya  meneladani  sifat  Rasulullah  SAW  dalam  menerapkan  kode  etik  APIP.  Temuan  yang dihasilkan  dalam  artikel  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  keterkaitan  yang  erat  antara  sifat-sifat Rasulullah  SAW  dalam  mengoptimalkan  penerapan  kode  etik  APIP.  Kesimpulan  yang  diperoleh adalah pentingnya meneladani empat sifat terpuji yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yang terdiri dari  sifat  siddiq  yang  dapat  memperkuat  prinsip  integritas  dan  objektifitas,  amanah  yang  dapat memperkuat penerapan prinsip kerahasiaan dan perilaku professional, fatanah yang dapat diterapkan seiring dengan prinsip kompetensi dan tabligh yang dapat diterapkan dalam prinsip akuntabel.
Kata kunci: literature review, Kode Etik APIP, Sifat Rasulullah SAW, Auditor Internal Pemerintah
272 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291

## PENDAHULUAN
Auditor  Internal  dalam  pemerintahan atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Aparat  Pe- ngawasan Internal Pemerintah (APIP) diper- lukan untuk memastikan pemanfaatan sum- ber daya yang efisien, mendeteksi kecurang- an dan penyalahgunaan sumber daya orga- nisasi (Badara dan Saidin, 2014). Peran APIP dalam  melaksanakan  pengawasan  serta  pe- ngendalian  internal  dapat  terwujud  jika didukung  dengan  auditor  yang  mematuhi kode  etik  profesi.  Tanpa  adanya  kode  etik profesi, tata kelola organisasi akan memiliki risiko terhadap rendahnya tingkat akuntabi- litas,  transparansi,  pengendalian  internal serta buruknya kegiatan operasional dengan adanya kemungkinan risiko fraud yang akan berdampak  negatif  pada  kinerja  organisasi (Karim et  al .,  2018;  Zakaria et  al .,  2016; Nawawi dan Salin, 2018).
Auditor  Internal  Pemerintah  memiliki peran  strategis  dalam  membantu  manaje- men dalam mencapai tujuan penyelenggara- an  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien (Khelil  dan  Khlif,  2021).  Untuk  melaksana- kan peran tersebut, APIP berpedoman pada Kode Etik APIP yang tertuang pada Standar Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (SAIPI) yaitu  integritas,  objektivitas,  kerahasiaan, kompetensi,  akuntabel  dan  perilaku  profe- sional. Adanya Kode Etik diharapkan dapat menjadi pedoman bagi APIP dalam melaksa- nakan  tanggung  jawabnya  dalam  mening- katkan akuntabilitas dan trasparansi instansi pemerintah.
Meskipun  kode  etik  profesi  telah  dite- tapkan  dalam  SAIPI  2014,  pada  kenyataan- nya  kasus  korupsi  dan fraud tetap  banyak dilakukan  di  Indonesia.  Dari  data  tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan pada tahun 2004-2018, tindak pidana korupsi dilakukan  oleh  pejabat  publik  dan  petinggi organisasi  mencapai  sekitar  60%  dari  total tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2018). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian internal  pada  instansi  pemerintah  belum optimal.  APIP  yang  memegang  teguh  kode etik seharusnya mampu mendeteksi dan me-
ngatasi  tindakan fraud pada  instansi  peme- rintah, namun kenyataanya fraud tetap terja- di. Banyaknya kasus fraud dan korupsi pada instansi pemerintah disebabkan karena peri- laku  tidak  etis  yang  berlangsung  lama  dan menjadi  kebiasaan  (Shariman et  al .,  2018). Association  of  Certified Examiners (AFCE) sebagai  organisasi  anti-fraud  pada  tahun 2017  mengemukakan  dalam  seminarnya bahwa penggunaan nilai-nilai yang berlaku di  suatu  daerah  dapat  dilakukan  untuk mencegah terjadinya fraud (Latuconsina dan Soleman, 2019).
Tulisan  ini  mencoba  memberikan  pan- dangan  baru  dengan  memasukkan  unsur religi atau nilai keagamaan, khususnya aga- ma Islam dalam penerapan Kode Etik APIP. Dalam Islam terdapat hal prinsip yang harus dipercayai  oleh  setiap  pemeluknya,  yang salah  satunya  adalah  percaya  adanya  Nabi atau utusan Allah SWT seperti yang tertuang dalam  Al-Quran  Surat  An-Nisa  ayat  136 yang  artinya:  “Barang  siapa  yang  kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- kitab-Nya,  rasul-rasul-Nya,  dan  hari  kemu- dian,  maka  sesungguhnya  orang  itu  telah sesat sejauh-jauhnya”. Rasulullah SAW ada- lah  utusan  terakhir  yang  diperintahkan Allah SAW menjadi teladan seluruh manusia pada berbagai aspek kehidupan (Salin et al ., 2019).  Salah  satu  misi  penting  Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang baik (moral yang baik) terhadap sesama manusia. APIP yang  meneladani  Rasulullah  SAW  diharap- kan  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan maksimal  dan  menerapkan  Kode  Etik dengan lebih optimal.
Fokus  utama  dalam  tulisan  ini  adalah pada sifat Rasulullah SAW yang digunakan sebagai  teladan  dalam  optimalisasi  Kode Etik  APIP.  Sifat  Rasulullah  SAW  dianggap penting  dalam  tulisan  ini  karena  perilaku dan  sifat  mulia  yang  dicontohkan  dapat dipelajari dan ditiru baik untuk umat Islam maupun  oleh  seluruh  umat  manusia  pada berbagai bidang kehidupan. Meneladani sifat Rasulullah  SAW  masih  relevan  digunakan oleh  akuntan  untuk  menerapkan  etika  pro-
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 273
fesi  (Sam et  al .,  2019),  termasuk  digunakan oleh  seorang  APIP.  Salah  satu  penyebab banyaknya fraud adalah  kurangnya  penera- pan etika auditor internal institusi sehingga terjadi penipuan, suap dan manipulasi jaba- tan  untuk  kepentingan  pribadi  (Albeksh, 2016).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  teladan dari  sifat  Rasulullah  SAW  dalam  mening- katkan  kepatuhan  terhadap  kode  etik  yang telah ditetapkan. Terdapat empat sifat utama yang  dapat  diteladani  APIP  dalam  meng- optimalkan  penerapan  kode  etik  dari Rasulullah  SAW,  yaitu Siddiq yang  berarti jujur, Amanah yang  memiliki  arti  dapat dipercaya, Fathanah yang berarti cerdas dan Tabligh yang  memiliki  arti  menyampaikan (Sakdiah, 2016).
Tulisan  ini  memberikan  beberapa  kon- tribusi.  Pertama,  kontribusi  dalam  menam- bah keragaman dalam literatur audit internal pemerintah dengan penambahan aspek reli- gius, yang hingga sekarang jarang dilakukan pada  literatur  audit  internal  terdahulu. Penambahan  keragaman  ini  diperlukan  ka- rena organisasi pemerintah memiliki perbe- daan  karakteristik  dengan  sektor  swasta, sehingga  keduanya  memiliki  perlakuan akuntansi  dan  audit  yang  berbeda  (Arifah, 2012).  Kedua,  kontribusi  pada  APIP  dalam mengoptimalkan  kode  etik  APIP  dengan cara  meneladani  sifat  terpuji  Rasulullah SAW, sehingga pencegahan fraud dapat dila- kukan  lebih  maksimal.  Tulisan  ini  secara tidak langsung juga dapat membantu instan- si  pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya melalui pengawasan APIP yang lebih efektif dan  efisien.  Penelitian  terdahulu  kebanya- kan  terkonsentrasi  pada  kode  etik  profesi auditor  internal  yang  berdasarkan  pada kode  etik  yang  berlaku  di  Amerika,  eropa, dan negara berkembang termasuk Indonesia yang sebenarnya juga mengadopsi kode etik dari negeri barat (Salin et al ., 2019; Pasaribu dan  Briando,  2019).  Menambahkan  aspek religius diharapkan dapat memberikan pan- dangan  baru  terhadap  optimalisasi  penera- pan kode etik APIP.
Tulisan ini terbagi kedalam tiga bagian. Bagian pertama dalam tulisan akan memba-
has mengenai Penerapan Kode Etik APIP di Indonesia,  apa  saja  prinsip  kode  etik  yang harus  ditaati,  bagaimana  penerapannya, serta  hambatan  dalam  penerapannya  di Indonesia.  Bagian  kedua  akan  membahas mengenai  implementasi  sifat  Rasulullah SAW sebagai teladan dalam penerapan kode etik  APIP  untuk  mendapatkan  kualitas  pe- ngawasan  internal  dalam  institusi  peme- rintah  yang  optimal.  Bagian  terakhir  dalam tulisan ini adalah kesimpulan, yaitu tentang perlunya  meneladani  sifat  Rasulullah  SAW dalam penerapan kode etik APIP untuk me- ngatasi  permasalahan  dalam  audit  internal pemerintah yang selama ini terjadi agar da- pat  tercapai  tujuan  penyelenggaraan  peme- rintah  yang  efektif  dan  efisien.  Pengimple- mentasian sifat Rasulullah SAW diharapkan dapat mengurangi praktik fraud dan korupsi yang  terjadi  akibat  lemahnya  penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

## TINJAUAN TEORITIS Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
APIP  merupakan  bagian  dari  pemerin- tah baik di pusat maupun daerah yang tuju- annya  adalah  melaksanakan  tugas  penga- wasan dan pemeriksaan intern di lingkung- an  pemerintah.  Dalam  Standar  Audit  Inter- nal  Pemerintah  Indonesia,  Asosiasi  Audit Internal  Pemerintah  Indonesia  (2014),  APIP sebagai auditor internal pemerintah merupa- kan  elemen  penting  dari  manajemen  peme- rintah dalam upaya mewujudkan tata peme- rintahan yang baik dan memberikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih. Maka dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlu- kan peran APIP yang efektif.
Peran  APIP  dapat  berjalan  efektif  jika didukung oleh auditor internal yang mendu- kung  profesional  dan  memiliki  kompetensi sehingga hasil audit internal yang dilakukan lebih berkualitas. Oleh karena itu, hasil audit internal  yang  berkualitas  merupakan  cer- minan  dari  pengawasan  dan  pengelolaan keuangan  pemerintah  yang  baik  dan  ber- tanggung  jawab.  Sebaliknya  jika  kualitas audit internal yang dihasilkan rendah, dapat
274 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
menimbulkan berbagai macam praktik kecu- rangan  dan  pengguna  anggaran  di  dalam suatu instansi pemerintah dan dapat meng- akibatkan  tuntutan  hukum  bagi  aparatur yang melakukannya (Anita et al ., 2016).

## Kode Etik APIP
Kode  etik  APIP  terbaru  yang  disusun AAIPI  berlaku  efektif  dari  tanggal  24  April 2014 terdiri dari dua komponen dasar, yaitu: Enam  prinsip  etika  yang  terdiri  dari  inte- gritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku professional. Keenam prinsip ini masih relevan dengan profesi dan praktik  pengendalian  internal  pemerintah, dan Aturan perilaku yang menggambarkan norma  perilaku  yang  diharapkan  dimiliki oleh  auditor  internal  pemerintah  dalam memenuhi  tanggung  jawab  profesionalnya (AAIPI, 2014). Adanya dua komponen dasar ini diharapkan dapat membantu APIP untuk mengartikan prinsip dalam penerapan prak- tek  audit  internal  dan  dapat  digunakan sebagai pedoman perilaku etis dalam menja- lankan  peran  pengendalian  dalam  instansi pemerintah. APIP wajib menerapkan prinsip etika  yang  telah  ditetapkan  oleh  AAIPI  da- lam  setiap  penugasan  pengawasan  untuk dapat  memutuskan  kapan  suatu  kegiatan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga  praktik fraud dan  korupsi  dapat diminimalisir seketat mungkin.
Prinsip  pertama  adalah  Integritas. Menurut  Standar  Audit  Intern  Pemerintah Indonesia (2013), integritas auditor merupa- kan bentuk kepercayaan yang menjadi dasar keyakinan dalam pertimbangan pelaksanaan auditor internal. Dalam integritasnya, audi- tor harus mematuhi peraturan yang berlaku meskipun tidak dalam pengawasan, auditor tidak melihat posisi atau kedudukan, mem- punyai  rasa  tanggung  jawab,  dan  auditor tidak diperbolehkan menerima segala sesua- tu dalam bentuk apapun dari auditee. Inte- gritas auditor menurut Pratiwi dan Hoesada (2020) mengemukakan bahwa integritas auditor internal erat kaitannya dengan keutu- han dan efektivitas dalam menyajikan fakta- fakta audit di suatu organisasi.
Prinsip  kedua  adalah  Objektivitas. Menurut  Standar  Audit  Intern  Pemerintah Indonesia  menyatakan  bahwa  objektivitas auditor profesional berada pada tingkat ter- tinggi  dalam  mengevaluasi,  mendapatkan, dan mengemukakan informasi terkait kegia- tan atau proses yang sedang diperiksa. Dalam objektivitas  pemeriksa  dapat  bertindak  adil tanpa  dipengaruhi  oleh tekanan  orang lain, tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  pihak  lain, auditor dapat bertindak tegas dalam meng- ambil tindakan dan pengambilan keputusan yang  menggunakan  pemikiran  yang  logis, auditor  harus  mampu  menjaga  kriteria kebijakan resmi dan harus dapat dipercaya.
Menurut  BPKP  yang  dikutip  dalam Modul  Kode  Etik  dan  Standar  Audit  pada tahun  2014,  pengertian  objektivitas  adalah bahwa auditor bertindak tegas dalam mela- kukan  pengawasan, harus  mampu  menjun- jung  tinggi  ketidakberpihakan  profesional dalam  melakukan  proses  pengumpulan, evaluasi,  dan  pengolahan  data/informasi yang  terkait  dengan  auditee,  serta  dapat melakukan  penilaian  yang  seimbang  terha- dap semua situasi yang relevan. Auditor di- harapkan dapat terhadap konflik kepenting- an  yang  mungkin  terjadi  saat  menjelankan tugas (Bastina et al ., 2020).
Prinsip ketiga adalah Kerahasiaan. Menurut Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia (2013),  auditor  harus  berhati-hati  dalam menggunakan  segala informasi  yang  diper- oleh,  auditor  dianggap  dapat  dipercaya dalam  melindungi  segala  bentuk  informasi yang  didapatkan,  auditor  tidak  boleh  me- manfaatkan informasi demi keperluan priba- di,  auditor  diperbolehkan  menunjukkan informasi  yang  didapat  jika  memperoleh persetujuan  yang  memadai  dan  auditor tidak  boleh  menggunakan  informasi  yang didapat  melalui  cara  yang  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut  BPKP  (2014)  yang  dikutip dalam Modul Kode Etik dan Standar Audit, definisi  kerahasiaan  adalah  dimana  auditor diharuskan untuk menghormati kualitas dan kepemilikan  informasi  yang  akan  diterima dan  tidak  mengungkapkan  informasi  tanpa
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 275
kewenangan  yang  memadai  kecuali  disya- ratkan  oleh  peraturan  yang  berlaku.  Dari informasi tersebut hanya dapat disampaikan kepada  mereka  yang  memiliki  hak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Kneefel et al ., 2017).
Prinsip  keempat  adalah  Kompetensi. Menurut  Standar  Audit  Intern  Pemerintah Indonesia (2013), kompetensi berarti melatih kualitas  pribadi,  pengetahuan  umum  dan keahlian  khusus  yang  diperlukan  dalam memberikan  jasa  audit  internal.  Kemudian, kualitas  pribadi  pemeriksa  dapat  bekerja sama  dalam  tim  yang  dibentuk,  memiliki rasa ingin tahu yang besar, sebagai pemeri- ksa  dapat  mampu  dan  memiliki  kualifikasi personil  pemeriksa  yang  memadai,  harus mampu  menganalisis  secara  cepat  dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek pe- meriksaan.  pemeriksa,  serta  dapat  mening- katkan  kualitas  pelayanan  sebagai  peme- riksa.  Secara  umum  pemeriksa  harus  mela- kukan  pemeriksaan  yang  baik,  pemeriksa harus  mampu  memahami  Standar  Profesi Akuntan  Publik  (SPAP),  dan  wajib  mela- kukan tinjauan analitis. Kemudian, keahlian khusus membutuhkan penguji yang mampu memiliki  kemampuan  dalam  peningkatan hasil  audit,  memiliki  banyak  pengalaman dalam  mengaudit,  dan  memiliki  sertifikat pelatihan  dalam  kompetensinya  (Lestari, 2017).
Prinsip  kelima  adalah  Akuntabel. Menurut  BPKP  (2014)  yang  dikutip  dalam Modul Kode Etik dan Standar Audit, definisi Akuntabel  adalah  keahlian  dalam  melaku- kan pertanggungjawaban atau untuk meng- komunikasikan dan menjelaskan kinerja dan perilaku  seorang  individu  atau  kelompok pada  pihak  yang  mempunyai  hak  atau berwenang  untuk  memperoleh  pertang- gungjawaban atau penjelasan. Auditor inter- nal pemerintah juga harus mengungkapkan pertanggungjawaban  atas  tugas  dan  perila- kunya sendiri pada pihak yang memiliki hak atau  kewenangan  untuk  memperoleh  per- tanggungjawaban atau keterangan.
Prinsip  terakhir  adalah  Perilaku  Profe- sional.  Menurut  BPKP  (2014)  yang  dikutip
dalam Modul Kode Etik dan Standar Audit definisi perilaku profesional adalah tindakan yang menjadi khas, mutu, dan kualitas dari suatu  pekerjaan  atau  individu  yang  profes- sional  yang  membutuhkan  ilmu  atau  keah- lian tertentu dalam melakukannya. Auditor intern  pemerintah  seharusnya  melakukan tugasnya secara konsisten sehingga memun- culkan reputasi profesi yang baik dan mem- bentengi  diri  dari  segala  tindakan  yang dapat mengurangi rasa percaya masyarakat pada  profesi  auditor  intern  atau  organisasi secara keseluruhan.

## Etika dengan Pendekatan Multidisiplin
Salah satu ciri etika yang berlaku saat ini adalah  adanya  kolaborasi  yang  kuat  antara etika dan ilmu lainnya (Bertens, 2013). Etika yang  berlaku  tidak  dapat  berjalan  dengan lancar  tanpa  adanya  kerjasama  tersebut. Karena itu perlu dibentuk pemikiran terkait bidang-bidang  yang  diluar  kompetensinya, karena  penerapan  etika  yang  berlaku  me- merlukan  pendekatan  multidisiplin,  suatu pendekatan yang melibatkan banyak ilmu di bidangnya.
Pendekatan  multidisiplin  merupakan karya  diskusi  berkaitan  dengan  tema  yang serupa dari banyak bidang ilmu pengetahu- an, kemudian beberapa bidang ilmu tersebut saling  berkontribusi  (Bertens,  2013).  Pem- batas yang jelas diantara ilmu-ilmu itu tetap ada. Tentunya setiap bidang ilmu akan men- coba  menyampaikan  keterangan  yang  mu- dah dimengerti oleh pakar dari bidang lain, sehingga sejalan dengan pembicaraan pakar tersebut  akan  melihat  tema-tema  baru  dari sudut  yang  berbeda.  Pandangan  masing- masing ilmu tetap terjaga dan tidak tercam- pur  dengan  ilmu  lainnya.  Sebagai  contoh, kita  dapat  membayangkan  penyusunan buku  tentang  etika  di  lingkungan,  di  mana banyak  ahli  memberikan  kontribusi  dari berbagai  sudut  pandang.  Ada  ahli  biologi, biokimia, ahli ekonomi, ahli kependudukan, ahli meteorologi, dan ahli etika yang masing masing  menulis  bab  tentang  etika  (Bertens, 2013).  Dalam  tulisan  ini,  penulis  berupaya menggabungkan  kode  etik  yang  berlaku  di
276 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
lingkungan  APIP  dengan  menambahkan perspektif nilai religius yang ada pada sifat- sifat  Rasulullah  untuk  dapat  mengoptimal- kan kode etik APIP yang sudah ada.

## Sifat-sifat Rasulullah SAW
Sifat  atau  kepribadian  Rasulullah  SAW yang merupakan teladan bagi kaum Muslim baik dari pemikiran, sikap, dan tingkah laku mencerminkan  kandungan  yang  ada  pada Al-Qur’an  sehingga  patut  untuk  ditiru  dan dipraktekkan  (Hilabi et  al .,  2021).  Terdapat empat  sifat  mulia,  yaitu siddiq,  amanah, fatanah, dan tabligh. Sifat-sifat tersebut hara- pannya  dapat  ditiru  dan  digunakan  oleh seluruh  umat  manusia  dalam  segala  aspek kehidupan.
Siddiq yang  berarti  kejujuran  memiliki maksud jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang  lain  dan  jujur  kepada  Tuhan (Abdullah  dan  Mardian,  2021).  Pedoman dari sifat Siddiq meliputi pertanggungjawab- an pada Allah SWT serta pertanggungjawab- an dalam bekerja dan mencari kebenaran di tingkat  pribadi  dan  masyarakat  (Musrifin, 2020).  Sebagaimana  Allah  berfirman  dalam Al  Qur'an  "Jadilah  bersama  orang-orang yang  benar"  (At-Taubah  9:119).  Sifat Siddiq dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bahwa setiap  individu  memiliki  tuntutan  dalam menggapai keberhasilan dunia dan akherat. Jika  ingin  menjadi  orang  yang  berhasil, seorang  individu  harus  mentaati  perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.
Amanah merupakan  rasa  tanggung jawab, hormat, sopan santun, menunjukkan hasil yang optimal dan menghormati orang lain.  Allah  menyebutkan  dalam  Al-Qur'an, “Sesungguhnya,  Allah  memerintahkanmu untuk  memberikan  amanat  kepada  mereka dan ketika kamu memutuskan antara manu- sia  untuk  menilai  dengan  adil.  Sangat  baik adalah  apa  yang  Allah  perintahkan  kepa- damu. Sesungguhnya Allah Maha Mendeng- ar  dan  Melihat”  (An-Nisa  4:58).  Nabi Muhammad  SAW,  memiliki  sifat amanah ketika  menerima  wahyu  dan  disampaikan kepada  umatnya  (Hapsari  dan  Mas’ud, 2016).
Tabligh merupakan keahlian dalam me- nyampaikan  dan  transparan  tanpa  mengu- bah isi pesan, mampu melawan tekanan dan keahlian dalam bekerjasama. Dalam konteks saat ini, tabligh bukan untuk menyampaikan wahyu,  tetapi  untuk  menyampaikan  ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Tugas menyampaikan  wahyu,  diselesaikan  oleh Rasulullah  SAW  sebagai  nabi  terakhir. Sebagai  umat  Rasulullah  SAW,  sudah menjadi kewajiban kita dalam mengingatkan sesesama  umat  manusia  untuk  menaati pedoman  dan  aturan  Islam.  Seperti  yang telah  disampaikan  'Abdullah  bin  'Amr  bin Al-'As RA menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda,  "Sampaikan  dariku  bahkan  satu ayat Al-Qur'an ..." (Hadits Al-Bukhari).
Fatanah atau  kebijaksanaan  meliputi kepintaran  dalam  sikap  dan  ilmu,  disiplin, sikap aktif dan keahlian dalam memutuskan. Allah  berfirman  dalam  Al-Qur'an,  “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman  di  antara  kamu,  dan  orang-orang yang  diberi  ilmu.  Dan  Allah  Maha  Me- ngetahui  apa  yang  kamu  kerjakan”  (Al- Mujadalah  58:11).  Sifat  ini  berarti  kemam- puan  untuk  menggunakan  pikiran  dalam menentukan  apa  yang  benar  dan  salah (Setyowati, 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel ini  adalah  melalui Literature  Review . Literature  Review adalah  ringkasan  tertulis mengenai  artikel  dari  jurnal,  buku,  dan dokumen  lain  yang  mendeskripsikan  teori dan  informasi  baik  masa  lalu  maupun  saat ini  serta  mengorganisasikan  penelitian terdahulu  ke  dalam  topik  yang  dibutuhkan penulis (Creswell, 2014). Penulis mengguna- kan  pendekatan  ini  untuk  mengumpulkan sumber  data  pada  tulisan  ini  yang  terdiri dari  sumber  data  yang  dijadikan  rujukan dan  sumber  informasi  yang  terdiri  dari kajian akademik masa lalu terkait, buku, dan kajian  akademik  lainnya  dari  berbagai perspektif.  Untuk  memperoleh  sumber  ter- sebut penulis menggunakan pencarian pus- taka melalui internet, beberapa website yang
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 277
digunakan  adalah  ScienceDirect,  SagePub, Emerald dan Google.
Pencarian  sumber  informasi  dilakukan dengan dengan kata kunci utama Kode Etik APIP  dan  implementasi  sifat  Rasulullah SAW. Dari pencarian ditemukan sejumlah 72 sumber data yang terdiri dari artikel, buku, website,  skripsi  dan  thesis  yang  sesuai dengan  kata  kunci  utama.  Penulis  melaku- kan penyaringan sumber data dengan hanya memasukkan  artikel  yang  dimuat  dalam jurnal terindeks Scopus dan Sinta dan yang memiliki referensi minimal tahun 2012, serta memasukkan  beberapa  sumber  dari  buku dan  website  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian.  Akhirnya,  didapatkanlah  seba- nyak  59  sumber  data  yang  sesuai  dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya penulis menarik  kesimpulan  dari  sumber  yang  ada dan  menjelaskan  tentang  pentingnya  me- neladani  sifat  Rasulullah  SAW  dalam menerapkan kode etik APIP.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penerapan Kode Etik APIP di Indonesia
Dalam  rangka  mencegah  terjadinya fraud dan meningkatkan akuntabilitas, audit internal  memiliki  peran  penting  dalam  ins- tansi  pemerintah  untuk  memastikan  terca- painya tujuan yang telah ditetapkan (Asiedu dan  Deffor,  2017;  Badara  dan  Saidin,  2014). Oleh  sebab  itu  sebagai  auditor  internal pemerintah,  APIP  memiliki  peran  strategis untuk  memastikan  kegiatan  instansi  peme- rintah berjalan sesuai dengan tujuan, profesi- onal, memiliki sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme  serta  mampu  memberikan  pela- yanan terbaik pada masyarakat. Untuk me- wujudkan  kinerja  yang  efektif  dan  efisien, APIP  dapat  mengoptimalkan  penerapan kode  etik  profesi  dalam  setiap  pelaksanaan kegiatan audit internal. Pada bagian ini akan dibahas  mengenai  kode  etik  APIP  yang berlaku  di  Indonesia,  kesulitan  dalam menerapkan kode etik tersebut, serta upaya yang  dilakukan  agar  kode  etik  APIP  dapat diterapkan secara maksimal.
APIP  adalah  auditor  internal  pada instansi  pemerintah  yang  memiliki  tugas
melakukan  pengawasan  dan  pemantauan internal  di  instansi  pemerintah  pusat  dan atau  pemerintah  daerah,  yang  terdiri  dari: Inspektorat Jenderal Kementerian yang me- nangani Urusan Pemerintahan yang nomen- klatur Kementeriannya secara tegas disebut- kan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (BPKP, 2014).  Dalam  menjalankan  tugasnya,  APIP diharuskan mengikuti kode etik profesi yang ditetapkan  oleh  Asosiasi  Auditor  Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai pedo- man perilaku (AAIPI, 2014). Kode etik harus dipatuhi  untuk  mencegah  terjadinya  tinda- kan yang melanggar etika sehingga didapat- kan  kinerja  yang  akuntabel  dan  kredibel dengan  pelaksanaan  pengawasan  internal yang optimal.
Suatu  institusi  besar  juga  dapat  meng- alami  kegagalan  dikarenakan  lemahnya penerapan etika pegawai. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak diterapkannya kode etik profesi,  pegawai  akan  cenderung  menga- baikan  kepentingan  bersama  demi  kepen- tingan  pribadinya  sendiri,  sehingga  timbul perilaku fraud dan korupsi yang merugikan banyak pihak. Pelanggaran dalam mematuhi etika profesi juga dapat mengurangi kualitas kinerja akuntan, termasuk APIP (Candra dan Badera,  2017).  Oleh  karena  itu,  kode  etik APIP  perlu  diterapkan  untuk  mempromo- sikan  terbentuknya  budaya  etis  dalam profesi pengendalian internal pemerintah.
Adanya  kode  etik  APIP  ternyata  tidak membuat pelaku fraud dalam pemerintahan menghentikan  aksinya.  Hal  ini  ditunjukan dengan  terjadinya  beberapa  kasus  pelang- garan  kode  etik  oleh  APIP  dari  beberapa instansi  pemerintah.  Pertama,  kasus  APIP Tomi Triono dari Badan Pemeriksa Keuang- an dan Pembangunan (BPKP) yang meneri- ma  uang  dari  mantan  Inspektur  Jendral Kemendikbud  saat  melaksanakan  kegiatan joint audit  pengawasan  (Detik.com,  2013). Kasus  yang  serupa  juga  kembali  terjadi ketika  Rizal  Djalil  selaku  APIP  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima suap saat  melakukan  tugas  pemeriksaan  pada Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Peruma-
278 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
han  Rakyat  (CNBC  Indonesia,  2016).  Tidak berselang  lama,  terdapat  pelanggaran  etika yang melibatkan APIP dari BPK dalam kasus suap pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  terhadap  Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans- migrasi (Kompas.com, 2017).  Tiga  kasus  ini mencerminkan  APIP  yang  melanggar  kode etik integritas dan perilaku profesional kare- na  telah  menerima  gratifikasi  dan  terlibat dalam aktivitas yang menghilangkan keper- cayaan pada profesi.
Terjadinya  kasus-kasus  pelanggaran terhadap  kode  etik  menunjukkan  adanya kesulitan dalam menegakkan kode etik APIP dalam  lingkungan  institusi  pemerintah. Auditor sering kali menghadapi dilema etis dalam mengambil keputusan terkait pilihan yang harus dibuat (Meilawathi dan Sudaryati,  2021),  termasuk  APIP.  Dalam melakukan pengawasan, APIP menghadapi kemauan  pimpinan yang  biasanya  berdam- pak pada karir ataupun konflik kepentingan lain yang akhirnya mendorong APIP untuk melakukan  perilaku  yang  bertentangan dengan kode etik profesi atau standar perila- ku. Selain itu, APIP juga sering menghadapi dilema dalam berbagai permasalahan teknis yang  tidak  dapat  dihindari  seperti  keterba- tasan  staf,  infrastruktur,  hingga  minimnya waktu  pengawasan  yang  nantinya  dapat mengganggu keefektifan dan keefisienan pe- laksanaan  pengendalian  internal  (Noviriani et al ., 2015). Oleh karena itu, kesadaran akan kode  etik  yang  tinggi  sangat  diperlukan untuk dapat mendukung sikap dan perilaku etis  APIP  dalam  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang sulit dihindari tersebut.
Penulis  berpendapat  bahwa  memasuk- kan  unsur  religius  diperlukan  untuk  mem- perkuat keyakinan dan kesadaran APIP akan pentingnya berpegang teguh pada kode etik demi  tercapainya  tujuan  instansi  pemerin- tah.  Unsur  religius  dalam  Islam  membim- bing  manusia  agar  memiliki  akhlak  dan moral  seperti  Rasulullah  Muhammad  SAW yang diperintahkan kebumi untuk memper- baiki akhlak manusia (Salin et al ., 2019) dan menjadi  teladan  untuk  seluruh  manusia.
Agama  Islam  bukanlah  ajaran  tertutup  un- tuk  suatu  umat  dalam  suatu  waktu  saja, melainkan  dapat  diterapkan  oleh  seluruh umat manusia sepanjang waktu. APIP yang menggunakan nilai religius dalam melaksa- nakan  tugas  akan  sadar  bahwa  tanggung jawabnya  bukan  hanya  ditujukan  pada pimpinan  melainkan  juga  pada  Tuhannya. Meneladani  sifat  terpuji  Rasulullah  SAW dapat diaplikasikan untuk membantu APIP dalam  menghadapi  permasalahan  terkait dilema etika yang dihadapi, sehingga kasus pelanggaran  kode  etik  APIP  dapat  ditekan. Menurut  Laela  dan  Akun  (2022)  penelitian empiris dengan responden profesi akuntansi yang  beragama  Islam  dan  menggunakan indikator  etika  keislaman  juga  secara konsisten  membuktikan  bahwa  penerapan prinsip-prinsip  etika  yang  bersumber  dari nilai nilai agama Islam mampu mengurangi potensi  kecurangan.  Berikut  gambar  yang dapat mempermudah pemahaman ketelada- nan sifat Rasulullah SAW yang dapat meng- optimalkan pelaksanaan kode etik APIP.
Sifat Rasulullah SAW            Kode Etik APIP

## Gambar 1
Sifat Rasulullah SAW untuk mengoptimalkan Kode Etik APIP Sumber: Beekun (2012), Salin et al., (2019), Laela dan Akun (2022), Abdullah dan Mardian (2021)

## Sifat  Rasulullah  SAW  Sebagai  Teladan Penerapan Kode Etik APIP
Kode etik APIP disusun untuk menghin- dari  terjadinya  perilaku  tidak  etis,  meme- nuhi prinsip akuntabilitas serta terwujudnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sehingga  tercipta  auditor  yang  terpercaya
Siddiq Amanah Fatanah Tabligh
Integritas Objektifitas Kerahasiaan Profesional
Kompetensi Akuntabel
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 279
dengan kinerja yang optimal dalam melaku- kan pengawasan (AIPI, 2014). Namun, ada- nya tekanan dari luar dan dari dalam diri se- orang APIP menimbulkan dilema etika yang mendorong  perilaku  pelanggaran  terhadap kode  etik.  Menggunakan  teladan  dari  sifat terpuji  Rasulullah  SAW  dapat  dilakukan oleh  APIP  untuk  mengatasi  dilema  etika yang  timbul,  sehingga  keputusan  yang dibuat  akan  lebih  terarah  pada  manfaat untuk orang banyak.
Islam adalah agama universal yang me- miliki  pedoman  atas  segala  sesuatu  tanpa dibatasi  oleh  waktu  dan  tempat  tertentu. Islam hadir untuk memberikan konsep bagi semua golongan dan seluruh aspek kehidup- an. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedo- man dan sumber asli yang meliputi berbagai hal  dan  bersifat  final  (Wasehudin,  2018). Sebagai umat Islam, kita memiliki keyakinan bahwa  percaya  pada  Rasulullah  SAW  de- ngan  segala  kebaikannya  akan  menuntun manusia  pada  akhlak  atau  etika  yang  baik. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai sifat Rasulullah  SAW  yang  dapat  digunakan  se- bagai  penguat  penerapan  kode  etik  APIP dalam  melaksanakan  penugasan,  sehingga pendeteksian  dan  pencegahan fraud dalam instansi pemerintah dapat berjalan maksimal dan  membantu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.
Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29 yang menyampaikan  bahwa  diperlkukan  cara- cara  yang  benar  dalam  pelaksanaan  setiap pekerjaan.  Begitu  pula  dalam  pelaksanaan audit  internal  di  lingkungan  pemerintah yang juga merupakan tugas dalam hal pem- berian keyakinan dalam pemilihan kebijakan yang harus dijalankan sesuai pedoman dasar akuntan  professional  yang  telah  disepakati dalam  Kode  etik  APIP  yang  dibuat  oleh AAIPI  dipadukan  dengan  penerapan  kai- dah-kaidah  Islam  yang  ada  pada  Al-Quran khususnya  bagi  seorang  muslim.  Dengan memadukan etika dalam islam kedalam se- tiap pelaksanaan tugas APIP diharapkan da- pat  menambahkan  manfaat  baik  bagi  APIP itu  sendiri  dan  auditee.  Menegakkan  kode etik APIP yang dibarengi dengan menerap-
kan  etika  islam  melalui  teladan  dari  sifat Rasulullah  SAW  dalam  diri  seorang  APIP diharapkan  bisa  mengoptimalkan  peran auditor internal dalam melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
Dalam Islam, etika dan pekerjaan tidak bisa  dipisahkan,  seperti  dalam  tulisan  De Clerqc et al., (2018) yang mengatakan bahwa Islam menganggap penting etika dalam ke- hidupan manusia dan mengatur bagaimana pelaksanaannya.  Dalam  pekerjaan  pastinya akan  timbul  permasalahan-permasalahan terkait  etika  yang  harus  diselesaikan.  Islam mengajarkan  ummatnya  untuk  berusaha mengatasi  permasalahan  hidupnya.  Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  manusia telah  diberikan  contoh  sempurna  dalam menjalani  kehidupan,  yaitu  Rasulullah SAW.  Dalam  menjalani  berbagai  masalah kehidupan,  Rasulullah  SAW  mengatasinya berdasarkan  pedoman  yang  telah  tertera dalam Al-Quran.
Rasullullah  SAW  merupakan  manusia biasa  seperti  kebanyakan  orang.  Beliau menjalani  kehidupan  layaknya  orang  pada umumnya,  menikah,  memiliki  keturunan berbelanja, dan memiliki pekerjaan. Singkat- nya, beliau melakukan apa yang orang nor- mal lain lakukan. Namun, terdapat beberapa aspek  tertentu  yang  membedakan  beliau dengan  manusia  biasa  lain.  Selain  menjadi utusan Allah SWT, beliau juga memiliki sifat terpuji  yang  dapat  dijadikan  teladan  bagi seluruh  umat  manusia  (Salin et  al .,  2019). Terdapat empat sifat terpuji Rasulullah SAW yang  terdiri  dari siddiq, amanah,  fatanah dan tabligh. Sifat  tersebut  dapat  dicontoh  oleh APIP  dalam  menerapkan  kode  etik  saat menjalankan  tugasnya  sebagai  pengawas internal pemerintah.

## Sifat Siddiq
Sifat pertama adalah Siddiq yang artinya adalah  jujur.  Rasulullah  SAW  terkenal  me- megang  teguh  kejujuran  bahkan  sebelum beliau diutus menjadi nabi. Menjadi manusia yang  jujur  adalah  salah  satu  etika  dasar dalam  ajaran  Islam.  Perintah  untuk  selalu berkata  jujur  juga  tertuang  pada  Al-Quran
280 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya: “ Wahai orang-orang  yang  beriman  bertakwalah  kamu pada  Allah  dan  ucapkanlah  perkataan  yang benar ”. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya  kejujuran  kepada  umat,  hal  ini dibuktikan  dengan  perbuatan  beliau  yang selalu konsisten dengan apa yang dikatakan (Sakdiah,  2016).  Layaknya  Rasulullah  SAW yang  dipercaya  orang-orang  pada  masanya karena  senantiasa  berperilaku  jujur,  APIP juga dapat menjadi orang kepercayaan bagi manajemen  dalam  instansi  pemerintah  jika mengedepankan kejujuran dalam menjalan- kan tugas.
Dalam  penelitiannya  Salin et  al .  (2019) membangun  kerangka  kerja  etik  berdasar- kan  sifat  Rasulullah  SAW  menyatakan bahwa  sifat siddiq memberikan  implikasi yang  signifikan  dalam  menjalankan  suatu profesi. Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang harus jujur dan transparan. Donnelly dan  Graham  (2018)  menyarankan  bahwa kinerja bersama yang kuat dan efektif dapat dicapai  ketika  menerapkan  kejujuran. Dengan demikian, segala bentuk manipulasi dan  penyembunyian  kebenaran  tidak  dila- kukan. Laporan keuangan dan laporan tahu- nan  harus  berisi  informasi  yang  akurat  se- dangkan  manajemen  laba  dan  salah  saji informasi keuangan harus dilarang, sehing- ga sifat siddiq dapat digunakan dalam mem- perkuat  penerapan  prinsip  etika  integritas dan objektivitas dalam kode etik APIP. Bukti nyata sifat siddiq yang diterapkan Rasulullah SAW dalam bekerja adalah dengan menda- patkan  gelar al-amin di  jazirah  Arab  yang memiliki  arti  dapat  dipercaya  dalam  mela- kukan  suatu  urusan.  Gelar  tersebut  diberi- kan pada Rasulullah SAW karena integritas yang  ditunjukkan  beliau  didalam  bekerja (Alamsyah  dan  Aspat,  2017).  APIP  yang memiliki sifat siddiq dan jujur dalam bekerja dapat  berdampak  pada  meningkatnya  rasa percaya auditee (Abiyoga dan Zaki, 2015).
Terdapat  beberapa  prinsip  integritas yang dapat diterapkan oleh APIP untuk me- neladani sifat siddiq (Abdullah dan Mardian, 2021),  Pertama,  auditor  harus  mampu menjalankan semua tanggung jawab kepada
Allah  SWT  dan  memprioritaskan  tanggung jawabnya  kepada  Allah  dibandingkan  de- ngan  tanggung  jawab  kepada  pihak  lain. Kedua, menjaga diri dari melakukan aktivi- tas,  baik  secara  aktif  maupun  pasif,  yang dapat  membahayakan  pemenuhan  atau  pe- laksanaan pedoman pekerjaan. Ketiga, audi- tor bertanggung jawab untuk mematuhi pe- doman dan konsep syariah di samping pedo- man audit terutama didasarkan sepenuhnya pada pedoman Islam sebagai kerangka dan acuan dalam memastikan validitas transaksi.
Dalam  kasus  penerimaan  uang  saat melakukan joint audit  pengawasan  BPKP dan  Kemendikbud  oleh  Tomi  Triono,  telah pelanggaran  kode  etik  yang  menunjukkan lemahnya integritas yang dimiliki oleh APIP. Pelanggaran  tersebut  terjadi  karena  APIP tidak  menegakkan  integritasnya  dengan menerima  uang  yang  seharusnya  tidak  ia terima. Akibat dari kasus tersebut APIP yang bersangkutan  diharuskan  mengembalikan uang  negara  sebanyak  Rp  48  juta  rupiah. Melihat  nominalnya  mungkin  bukan  suatu angka  yang  fantastis,  namun  pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan tidak me- nunjukkan  integritas  dapat  memungkinkan pelanggaran-pelanggaran  lain  yang  dapat merugikan negara secara signifikan.
Seorang APIP yang meneladani Rasulullah SAW dalam menjalankan profesi- nya,  wajib  mempunyai  adab  dan  akhlak didalam  melaksanakan  bidang  keilmuan- nya. Pendidikan mengenai adab dan akhlak harus  ditonjolkan  dalam  sistem  operasi pekerjaan  audit.  Tindak  menyimpang  atas kurangnya  integritas  seorang  APIP  dapat membuatnya  jauh  dari  adab  dan  akhlak yang  telah  dicontohkan  Rasulullah  SAW. Pelanggaran  kode  etik  seperti  dalam  kasus Tomi  Triono  yang  menerima  uang  yang seharusnya tidak ia terima merupakan salah satu  contoh  kurangnya  integritas  APIP. Apabila  auditor  senantiasa  menerapkan prinsip integritas dalam menjalankan tugas- nya,  maka  hal  tersebut  dapat  membantu auditor  mengindari  kemungkinan  perilaku menyimpang  yang  merugikan  (Fahmi  dan Syahputra,  2019).  Sikap siddiq atau  jujur
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 281
dalam  menyampaikan  temuan  merupakan contoh  nyata  usaha  meningkatkan  prinsip integritas  APIP  dalam  bekerja.  Penerapan sifat siddiq diharapkan dapat meningkatkan prinsip  integritas  APIP,  selain  itu  auditor juga perlu mengagendakan pelatihan berke- lanjutan  yang  mempelajari  dan  meningkat- kan  ilmu  auditor  terkait  kode  etik  profesi yang harus dipegang teguh.
Integritas yang dilaksanakan bersamaan dengan  sifat siddiq akan  membangun  nilai keadilan  untuk  auditee  maupun  APIP  itu sendiri. Hal ini karena baik auditee dan APIP telah  melaksanakan  kode  etik  profesinya masing-masing  dalam  bekerja,  sebaliknya bila  kode  etik  tidak  dipatuhi  akan  terjadi perilaku  menyimpang  seorang  APIP  yang dapat  membuat  dirinya  terjerumus  pada perilaku  zalim,  seperti  kasus  Tomi  Triono dan mantan Irjen Kemendikbud yang bertin- dak  zalim  kepada  negara  dan  masyarakat akibat penyimpangannya (Detik.com, 2013). Dalam  keyakinan  Islam,  tindakan  zalim akan memiliki konsekuensi yang pengaruh- nya akan berdampak langsung pada kehidu- pan  di  dunia  maupun  di  akherat  nanti. Menerapkan  sifat siddiq dalam  memperta- hankan  prinsip  integritas  pada  setiap  tugas yang diemban tentunya dapat menghasilkan poin  positif  terhadap  kinerja  dan  kualitas auditor (Widyasmono, 2013).
Integritas  yang  dimiliki  seorang  APIP dapat menjalakan kerjasama yang baik tanpa mengusik  independensi  APIP  tersebut. Untuk menghindari terjadinya perilaku me- nyimpang, APIP perlu mencermati kemung- kinan  permasalahan  yang  terjadi  akibat tidak ditegakkannya prinsip integritas. Sikap APIP  yang  menyalahi  prinsip  integritas dapat  menimbulkan  kerugian  diberbagai bidang  baik  pada  auditee,  instansi  APIP, maupun  APIP  itu  sendiri.  Seorang  APIP nantinya akan terbiasa melakukan tindakan menyimpang  hanya  untuk  tujuan  memper- oleh  keuntungan  pribadi  ataupun  memper- luas  hubungan  pekerjaan.  Akibat  dari kelakuan  buruk  tersebut  adalah  terjadinya banyak pihak yang terpedaya lewat pelaksa- naan  audit  yang  tidak  dilandasi  dengan
kejujuran  sehingga  memberikan  kerugian bagi  banyak  pihak  (Wulandari et  al .,  2021). Seperti yang dicontohkan dalam kasus Tomi Triono yang dapat merugikan banyak pihak selain  pelakunya.  Penerapan siddiq pada prinsip  integritas  dalam  pelaksanaan  tugas akan  menyelamatkan  baik  APIP  sebagai auditor ataupun serta pihak lain.
Untuk  menerapkan  integritas  APIP harus memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaannya dengan integritas, kepedulian dan  rasa  tanggung  jawab  serta  mematuhi hukum  dan  membuat  pengungkapan  yang diwajibkan  oleh  ketentuan  perundang- undangan  dan  profesi  (AAIPI,  2014).  APIP harus  menerapkan  sifat siddiq saat  melaku- kan  pemeriksaan  laporan  keuangan,  me- nyampaikan  pendapat  atau  opini  sesuai dengan  keadaan  agar  hasil  audit  dianggap berkualitas.  Kejujuran  dapat  menciptakan budaya  kerja  yang  sehat  dalam  organisasi (Mozumder, 2018), sehingga mengurungkan niat  perilaku  menyimpang  pegawai  terha- dap  tujuan  organisasi.  APIP  yang  terkenal dengan  kejujurannya  akan  membuat  pihak lain  tidak  berani  memberi  takanan  atau mengajak  untuk  melakukan fraud. Hal  ini tentunya  memperkecil  kemungkinan  APIP menemui masalah dilema etika yang datang dari  luar.  APIP  yang  memegang  teguh kejujuran  tidak  akan  terpengaruh  pada tekanan  dan  tetap  patuh  pada  kode  etik dalam menjalankan tugas.
Sementara  dalam  prinsip  objektivitas, Rasulullah  SAW  telah  memberikan  contoh seperti  dipaparkan  dari  Jabir  dalam  kitab Shahih  Muslim  hadist  nomor  3198,  bahwa Rasulullah bersikap objektif pada orang yang melanggar  peraturan  baik  yang  dilakukan oleh  orang  kaya  maupun  orang  miskin. Pelaksanaan hukum yang diterapkan Rasulullah  SAW  sangat  objektif,  meskipun seandainya  terdapat  keluarganya  sendiri yang  mencuri,  Rasulullah  SAW  sendirilah yang akan memberikan hukumannya (Somad, 2015).
Terdapat  beberapa  prinsip  objektivitas yang  dapat  diterapkan  oleh  auditor (Abdullah dan Mardian, 2021), yaitu dengan
282 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
tidak  menerima  pemberian,  hadiah,  atau bentuk  barang  apapun  yang  dapat  mengu- rangi prinsip objektivitas dalam pelaksanaan tugas.  Kemudian,  sebisa  mungkin  terbebas dari  konflik  kepentingan  yang  jelas-jelas terjadi seperti pengawasan pada orang yang mempunyai  hubungan  dekat  dengan  audi- tor  yang  cenderung  dapat  merusak  prinsip objektivitas.  Terakhir,  tidak  terpaku  pada timbal  balik  yang  akan  diberikan  auditee setelah  pelaksanaan  tugas  yang  dapat memengaruhi objektivitas auditor.
Untuk  seorang  APIP,  menerapkan prinsip objektivitas saat melaksanakan tugas pengawasan  dapat  meningkatkan  dampak positif bagi APIP itu sendiri maupun instansi yang diaudit. Dampak positif tersebut dapat berupa keyakinan dan kenyamanan instansi yang diaudit serta dapat meningkatkan kea- manan untuk auditor saat menghadapi dile- ma  etis,  yang  akhirnya  prinsip  objektivitas dapat  meningkatkan  kualitas  audit  yang dilaksanakan  (Laksita  dan  Sukirno,  2019). APIP  yang  memegang  prinsip  objektivitas diharapkan  terbebas  dari  permasalahan konflik kepentingan.
Pelanggaran terhadap prinsip objektivi- tas  pernah  terjadi  di  Indonesia  dari  kasus pemberian  opini  WTP  yang  diberikan  BPK pada  Kementrian  PDTT  pada  tahun  2017 (Kompas.com, 2017). Kasus tersebut melibat- kan  auditor  BPK  Rochmad  Saptogiri  yang tidak objektif dalam memberikan opini atas laporan keuangan kementrian PDTT. Rochmad  ternyata  menerima  suap  sebesar Rp  40  juta  sebagai  uang  “pelicin”  yang ternyata mempengaruhi prinsip objektivitas- nya dalam melakukan pemeriksaan. Peneri- maan suap memang dapat membuat konflik kepentingan  bagi  penerima  yang  nantinya dapat  membuat  celah  bagi  pemeriksa,  se- hingga  menetapkan  opini  tanpa  adanya dasar  kuat  atau  tidak  sesuai  dengan  pedo- man.  APIP  yang  melaksanakan  tugas  pem- berian  opini  harus  menghindari  segala  ke- mungkinan yang dapat membuatnya meng- alami  konflik  kepentingan  dan  mengurangi objektivitasnya dalam pelaksanaan tugas.
Menerapkan  sifat siddiq dalam  peng- amalan  prinsip  objektivitas  APIP  dapat  di- aplikasikan  melalui  APIP  yang  memegang prinsip objektif akan menuntun dirinya agar dapat menjauhi perilaku menyimpang yang mungkin  terjadi  saat  pelaksanaan  tugas audit. Seperti contoh kasus yang terjadi pada auditor BPK yang kemungkinan tidak mene- rapkan  prinsip  objektif  dalam  pemberian opini  WTP  pada  kementrian  PDTT.  Mes- kipun  terdapat  banyak ancaman  yang  akan dijumpai  APIP  dalam  melaksanakan  tugas dan dapat mengurangi objektivitasnya, seo- rang  APIP  yang  menerapkan  sifat siddiq dapat  menghindari  kemungkinan-kemung- kinan tersebut dengan berkeyakinan bahwa tindakan  yang  buruk  akan  menghasilkan pekerjaan  yang  buruk  pula.  Tindakan  yang melanggar prinsip objektivitas akan membe- rikan dampak yang merugikan bagi banyak pihak. Seorang APIP harus bersikap objektif tanpa  melihat  benturan  kepentingan  yang terjadi  pada  auditee,  serta  secara  jujur  me- nolak  setiap  suap  ataupun  pemberian auditee yang dapat mengurangi objektivitas APIP.
Kebaikan dan keuntungan dari penerap- an  prinsip  objektivitas  memiliki  pengaruh yang  besar  untuk  berbagai  pihak.  Seperti menerapkan prinsip objektif pada salah saji material tentunya dapat menghasilkan opini audit yang nantinya dapat digunakan seba- gai dasar pembuatan kebijakan suatu instan- si.  Penentuan  kebijakan  memiliki  tujuan yang  memberikan  manfaat  bukan  hanya pada instansi tersebut saja, tetapi juga untuk masyarakat  umum  yang  akan  menerima hasil dari kebijakan tersebut. Jika opini audit yang dihasilkan ternyata tidak menerapkan prinsip objektif dari auditor, nantinya dapat menimbulkan  kesalahan  dalam  penentuan kebijakan  dan  merugikan  masyarakat  dan negara.  Demi  tercapainya  tujuan,  auditor harus  objektif  dalam  melaksanakan  tugas- nya (Wardaya, 2018). Dalam peristiwa suap Kementrian  PDTT  terhadap  BPK  dalam pemberian opini, instansi seharusnya mener- junkan auditor yang memiliki sifat siddiq se- hingga dapat selalu objektif dan tidak teribat
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 283
kedekatan  dengan  instansi  yang  diaudit. Sifat tersebut dapat membuat APIP terhidar dari pelanggaran dan hukuman dapat me nimpa APIP dan mencoreng instansi asalnya.

## Sifat Amanah
Sifat kedua adalah amanah yang memili- ki  arti  dapat  dipercaya.  Rasulullah  SAW merupakan orang yang terkenal dapat diper- caya dalam mengemban tanggung jawabnya seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A’raaf  ayat  68  yang  artinya:  “ Aku menyampaikan  amanat-amanat  Tuhanku  kepa- damu  dan  aku  hanyalah  pemberi  nasihat  yang terpercaya  bagimu .”  Rasulullah  SAW  tidak pernah  lalai  dalam  melakukan  tugasnya, tidak  pernah  menggunakan  kedudukan untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan  yang  melanggar  syariat  karena hasutan  orang  lain,  hal  ini  semata-mata dilakukan  Rasulullah  karena  Allah  SWT (Beekun,  2012).  Layaknya  Rasulullah  SAW yang  selalu Amanah dalam  melaksanakan tugasnya,  APIP  juga  harus  memiliki  sifat demikian  dalam  melaksanakan  tugas  peng- awasan,  jangan  sampai  tergiur  oleh  suap atau  mudah  tergoyahkan  karena  adanya tekanan  yang  menyebabkan  terjadinya  pe- langgaran terhadap kode etik.
Dalam  penelitiannya  Salin et  al .  (2019) menyebutkan  bahwa  implikasi  dari  sifat Amanah adalah  mengutamakan  prinsip keadilan,  bagi  APIP  keadilan  disini  dituju- kan baik pada diri sendiri namun juga untuk pengguna  jasa  audit.  Chen et  al .,  (2017) mengatakan  bahwa  akuntan  tidak  boleh menggunakan  sumber  daya  perusahaan sebagai keuntungan pribadi dan mengambil keuntungan  dari  informasi  orang  dalam perusahaan  karena  hal  ini  akan  menimbul- kan keparahan asimetri informasi dan masa- lah  keagenan.  Pegawai  yang  berkomitmen adalah  faktor  penting  bagi  keberhasilan organisasi  (Suhaimi et  al .,  2017),  sehingga sifat Amanah dapat  diterapkan  APIP  dalam memperkuat  penerapan  prinsip  etika  kera- hasiaan  dan  perilaku  profesional.  Menjaga kerahasiaan  dan  bekerja  secara  profesional dalam suatu pekerjaan sangat diprioritaskan
untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  dari sebuah pekerjaan. Menerapkan sifat Amanah dapat memberikan ketenangan bagi auditee karena kinerja organisasinya diawasi dan di- pantau secara professional tanpa memperli- hatkan  kesalahan-kesalahan  yang  dapat menyebabkan masyarakat cemas.
Menjaga  kerahasiaan  dapat  dilakukan dengan cara menghormati informasi berupa temuan yang didapatkan melalui hasil audit dan dengan tidak menyebarkan temuan ter- sebut  tanpa  mendapatkan  persetujuan  dari auditee kecuali dibutuhkan untuk diungkap sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  (Ariani dan  Badera,  2015).  Rasulullah  SAW  telah mencontohkan  bahwa  beliau  juga  begitu tegas  dalam  mengingatkan  umatnya  untuk dalam  menyimpan  hal-hal  yang  telah dirahasiakan bagi semua orang.
Prinsip kerahasiaan memiliki arti bahwa APIP  berkewajiban  untuk  menghormati informasi  yang  sifatnya  rahasia  tentang auditee yang didapatkan lewat pelaksanaan audit internal yang diberikan. Sesuai dengan pernyaataan yang diungkapkan oleh Himawati et al . (2017), menjaga kerahasiaan memiliki efek positif terhadap kualitas hasil audit.  Seorang  APIP  yang  bekerja  dengan menerapkan  sifat amanah akan  senantiasa menunjukan ketaqwaannyapada Allah SWT, sehingga  dapat  memperkuat  prinsip  etika dalam  menjaga  kerahasiaan  auditee  tanpa mendapatkan persetujuan.
Terdapat  beberapa  prinsip  kerahasiaan yang  dapat  diterapkan  oleh  auditor (Abdullah  dan  Mardian,  2021),  yaitu,  beru- paya  menjaga  terjadinya  kebocoran  infor- masi  rahasia  yang  ditemukan  selama  mela- kukan  tugas  audit,  kecuali  bila  informasi tersebut memang perlu diungkapkan berda- sarkan  ketentuan.  Kedua,  auditor  tidak boleh memanfaatkan informasi rahasia dari temuan yang didapat selama penugasan au- dit  dengan  alasan  tidak  etis  yang  hanya mengutamakan  kepentingan  pribadi  atau pihak  yang  tidak  memiliki  ha  katas informasi tersebut.
Penerapan sifat Amanah dalam memper- kuat  prinsip  kerahasiaan  pada  APIP  dapat
284 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
dimunculkan  melalui  kesadaran  seorang APIP  dalam  melindungi  informasi  sensitif yang dimiliki auditee. APIP harus memaha- mi mana informasi yang dapat diungkapkan dan  mana  yang  tidak.  Menyebarnya  infor- masi  sensitive  milik  auditee  dapat  menye- babkan kekacauan pada masyarakat karena tersebarnya  informasi  yang  belum  layak untuk  diungkap.  APIP  harus  membentengi dirinya  untuk  tidak  tergoda  memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui pelaksana- an  audit.  Seorang  yang  meneraokan  sifat Amanah akan selalu melindungi kerahasiaan yang telah dipercayakan kepadanya. Meme- gang teguh prinsip kerahasiaan adalah sikap yang wajib dilakukan APIP untuk mencegah timbulnya  kecurigaan  yang  dapat  dihadapi oleh  auditee  dikemudian  hari  (Ismail  dan Kurniawan, 2018).
Dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan, APIP  diharap  dapat  melihat  prinsip  ini melalui  berbagai  sudut pandang.  Jika  APIP secara ceroboh membeberkan informasi sen- sitif  milik  insansi  atau  auditee  tanpa  mem- peroleh  persetujuan,  kecerobohan  tersebut akan mengakibatkan dampak negatif untuk auditee jika kekurangannya diketahui pihak lain  (Wardaya,  2018).  Baik  pejabat  maupun instansi  bersangkutan  dimungkinkan  akan menerima  ancaman  dan  kezaliman  dari  pi- hak  yang  bersaing  secara  tidak  sehat  atau- pun  yang  memiliki  niat  jahat.  Efek  dari perilaku jahat tersebut dapat membuat suatu instansi atau organisasi mengalami penuru- nan  kinerja  dan  mendapatkan  citra  yang buruk  dimasyarakat.  Efek  negatif  tersebut dapat  dicegah  bila  APIP  senantiasa  mem- praktekan  sifat Amanah dalam  setiap  tugas yang telah diberikan kepadanya.
Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP  tidak  diperkenankan  memanfaatkan informasi dalam rangka kepentingan indivi- du  atau  mempergunakannya  dengan  cara yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  atau merusak tujuan organisasi yang sah dan etis (AAIPI,  2014).  APIP  sebagai  pihak  yang mendapatkan tugas pengawasan dan peme- riksaan  internal  pada  instansi  pemerintah dituntut untuk menyampaikan semua infor-
masi  keuangan  pemerintah  dalam  kondisi sebenarnya,  hal  ini  harus  dilakukan  agar hasil  audit  dapat  dipercaya.  Seseorang  de- ngan  sifat amanah akan  selalu  tulus  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab- nya (Abdullah, 2012). APIP yang meneladani sifat Amanah tentunya akan selalu ingat pada tanggung jawab yang diembannya, sehingga adanya tekanan, suap ataupun hasutan dari pihak lain tidak akan menggoyahkan keyaki- nan APIP dalam mematuhi kode etik. Seperti halnya  Rasulullah  SAW  yang  terus  meme- gang  teguh Amanah dalam  menyebarkan Islam meskipun menghadapi ancaman siksa- an dan pembunuhan dari kaum Quraisy.
Untuk  menerapkan  prinsip  perlaku professional  APIP  tidak  boleh  ikut  serta dalam  setiap  perbuatan  melanggar  hukum, atau  berperan  dalam  aktivitas  yang  dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terha- dap profesi pengawasan internal atau orga- nisasi. Prinsip perilaku professional juga se- nantiasa  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW ketika  bekerja  dengan  mengamalkan  sifat amanah (Norvadewi, 2014).
Di  dalam  prinsip  perilaku  professional APIP harus mematuhi pedoman dan peratu- ran  hukum  yang  relevan  serta  menolak dengan  tegas  setiap  perilaku  yang  mence- markan nama baik profesi. APIP diharapkan untuk profesional dalam menjalankan tang- gung  jawab  keahliannya  dengan  menerap- kan  sifat amanah yang  dapat  mengingatkan APIP  untuk  senentiasa  menolak  tindakan yang  dapat  memperlemah  perilaku  profe- sionalnya.  Menurut  penelitian  Agusti  dan Pertiwi (2013), perilaku profesional merupa- kan  prinsip  etika  yang  harus  dimiliki  seo- rang  auditor,  karena  prinsip  ini  memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas audit yang dilakukan.
Contoh  kasus  yang  berkaitan  dengan kode  etik  perilaku  profesional  juga  pernah terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang melibatkan  inspektorat  selaku  APIP  daerah tersebut.  Oknum  APIP  yang  bersangkutan diduga melakukan pungutan liar saat mela- kukan tugasnya menjalankan audit penggu- naan  dana  desa  di  enam  desa  pada  tahun
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 285
2021  lalu  (Rakyatbengkulu.com,  2022). Pelaku diberikan sanksi berupa pembebasan tugas sebagai APIP dan menunggu keputu- san  berikutnya,  akibat  dari  ketidak  profesi- onalan  tersebut  dana  desa  yang  tujuan awalnya  adalah  memajukan  desa  tidak lagi berjalan maksimal karena adanya pungutan yang dilakukan. Oleh sebab itu menerapkan sifat Amanah diharapkan  dapat  membantu APIP dalam menjaga dan selalu meningkat- kan perilaku profesionalnya saat bertugas.
Penerapan  sifat Amanah dalam  prinsip perilaku professional dapat ditemukan pada APIP yang memahami aturan yang berlaku dan  dapat  menghindari  tindakan  yang  me- rusak  nama  baik  profesinya.  APIP  dituntut memiliki  perilaku  profesional  disaat  proses audit ataupun saat bersama rekan seprofesi- nya.  Perbuatan  yang  melanggar  perilaku professional  identik  dengan  melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan pedoman dan peraturan  perundang-undangan  (Ludigdo, 2018).  Contoh  nyatanya  adalah  kasus  APIP inspektorat  Bengkulu  Selatan  yang  terlibat atas pelanggaran terhadap auditee sehingga APIP mendapatkan sanski atas pelanggaran yang dilakukan. Pelajaran yang dapat diam- bil dari kasus tersebut adalah seorang APIP harus  mengetahui  pedoman  dan  aturan yang  berlaku  serta  senantiasa  membawa sifat Amanah sebagai pengingat untuk tidak melanggar ketentuan yang ada.

## Sifat Fatanah
Sifat  berikutnya  adalah fatanah yang berarti  cerdas.  Rasulullah  SAW  dikaruniai kecerdasan  dalam  membimbing  umatnya menuju kebenaran, sifat ini ditandai dengan kapabilitas kematangan mental beliau dalam menghadapi  tantangan  untuk  memenuhi tugasnya sebagai utusan Allah SWT (Salin et al .,  2019).  Rasulullah  SAW  terkenal  dengan kemahirannya dalam bidang kepemimpinan yang ditunjukkan beliau melalui pembangu- nan suatu wilayah berdasarkan ajaran Islam. Kemahiran  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan dari  kompetensi  yang  didapat  melalui pengalaman  dan  wahyu  dari  Allah  SWT. Kompetensi  yang  Rasulullah  SAW  miliki
dalam  memimpin  membuat  beliau  juga dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik yang  ada  di  dunia.  Kompetensi  beliau  juga terlihat  dari  proses  pembentukan  Piagam Madinah,  yang  membuktikan  kepiawaian Rasulullah SAW dalam mengatur keberaga- man di kota Madinah pada saat itu (Harfin, 2014).
Sifat fatanah juga diperlukan Rasulullah SAW  dalam  menyampaikan  wahyu  pada umat,  sehingga  tersampaikan  dengan  jelas apa  saja  pedoman  untuk  menjalani kehidu- pan.  Kecerdasan  biasanya  menghasikan orang  yang  bertalenta,  memiliki  ketrampil- an,  kreatif  dan  inovatif  dalam  pekerjaan (Ahmad et al ., 2016). Kecerdasan akan mem- buat  seseorang  senantiasa  menambah  pe- ngetahuan dan kebijaksanaan, seperti halnya APIP yang dituntut untuk selalu meningkat- kan ilmunya untuk mengatasi permasalahan dalam  pengawasan  dan  pemeriksaan  yang juga  berkembang  seiring  berkembangnya zaman.
Sifat fatanah harus dimiliki APIP dalam menjalankan  tugasnya.  Sifat  ini  seiring  de- ngan prinsip etika kompetensi, yang memili- ki makna bahwa seorang APIP wajib mem- punyai  ilmu,  keahlian,  dan  karakter  yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabat- an. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP  wajib  untuk  secara  konsisten  dan berulang meperluas keterampilan serta daya guna dan mutu pelaksanaan perannya, baik yang didapatkan melalui pendidikan formal, pelatihan,  akreditasi,  ataupun  pengalaman kerja agar dapat diterapkan dalam pelaksa- naan  layanan  pengawasan  internal  (AAIPI, 2014).
APIP  yang  memiliki  pengetahuan  cen- derung  lebih  mudah  dalam  memahami situasi yang ada dan dengan bijaksana dapat memutuskan jalan keluar dari suatu perma- salahan  yang  terjadi,  sehingga  peran  APIP bagi  manajemen  bukan  hanya  sebagai pengawas tapi juga sebagai konsultan dalam memberi solusi. Memiliki pengetahuan yang luas dapat membuat seseorang memutuskan pilihan  yang  lebih  bijaksana,  mempertim- bangkan  hal  substansial  dalam  membuat
286 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
pilihan dan menghindari risiko yang mung- kin terjadi (Amirudin et al ., 2017). APIP yang meneladani  sifat fatanah diharapkan  dapat membantu instansi pemerintah dalam men- cegah fraud dengan  melaksanakan  penga- wasan  sesuai  standar  audit  dan  kode  etik yang berlaku.
Dalam  ajaran  Islam  juga  dijelaskan bahwa manusia wajib memiliki kemampuan dan kompetensi, jika seseorang ingin mena- ngani suatu permasalahan, maka orang ter- sebut  wajib  mempunyai  kompetensi  dalam menyelesaikannya.  Auditor  yang  memiliki kompetensi  dalam  melaksanakan  tugasnya memiliki  dampak  positif  terhadap  kualitas audit  yang  dihasilkan  (Khalid et  al .,  2018). Seorang  APIP  yang  tidak  memiliki  kompe- tensi  cenderung  membawa  masalah  baru baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun  instansi yang  diaudit.  Hal  tersebut  terjadi  karena audit yang dihasilkan akan memiliki kualitas rendah  dan  tidak  meyakinkan  jika  diguna- kan dalam pengambilan keputusan. Seorang APIP  wajib  memiliki  dan  meningkatkan kompetensinya  dalam  menjalankan  tugas supaya terlepas dari kekeliruan yang meru- gikan auditee (Masdan et al ., 2017).
Menerapkan sifat fatanah dalam kompe- tensi  professional  seorang  APIP  akan  me- nuntunnya dalam menentukan suatu perma- salahan  dengan  cermat  dan  kehati-hatian profesional. APIP yang memiliki sifat fatanah nantinya  dapat  dilihat  oleh  auditee  sebagai pihak  yang  kompeten  dalam  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap instansinya. Hal tersebut juga dapat mening- katkan kepercayaan diri APIP dalam melihat dan  memutuskan  suatu  kejanggalan  atas suatu prosedur dalam organisasi. APIP yang berkompeten  dan  menerapkan  sifat fatanah akan  sulit  ditipu  dan  dimanfaatkan  oleh pihak  yang  memiliki  kepentingan  buruk dalam suatu instansi.
Sifat Tabligh
Sifat  terakhir  yang  dapat  diteladani APIP  adalah tabligh yang  artinya  menyam- paikan.  Rasulullah  SAW  menerapkan  sifat ini  dengan  menyebarkan  semua  kewajiban
dan  larangan  dari  Allah  SWT  tanpa  me- nyembunyikan ataupun mengkaburkan satupun  maksud  dari  pesan  yang  harus disampaikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Al- Quran  Surat  Al-Jinn  ayat  28  yang  artinya:” Supaya  Dia  mengetahui,  bahwa  sesungguhnya rasul-rasul  itu  telah  menyampaikan  risalah- risalah  Tuhannya,  sedang  (sebenarnya)  ilmu- Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung  segala  sesuatu  satu  persatu”. Menyampaikan seruan untuk sesuai dengan Islam  pada  kaum  Quraisy  bukanlah  tugas yang  mudah,  hal  ini  dikarenakan  adat  dan kebiasaan  kaum  tersebut  sangat  berten- tangan dengan ajaran Islam sehingga sangat rentan dengan penolakan. Namun, Rasulullah  SAW  tetap  menjalankan  tugas- nya  menyampaikan  ajaran  Islam  dengan kesungguhan hingga akhirnya dapat menge- tuk  hati  kaumnya.  Contoh  tersebut  harus diteladani  oleh  APIP  dalam  menerapkan prinsip etika akuntabel.
Prinsip  akuntabel  dalam  ajaran  Islam wajib  dilakukan  sebagai  bentuk  pertang- gungjawaban  manusia  atas  apa  yang  telah dilakukan  kepada  Allah  SWT  selaku Tuhannya,  selain  dilakukan  sebagai  rasa tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  atau atasan  dalam  dunia  kerja.  Menurut  Salin et al., (2019),  dalam  mengkomunikasikan  risa- lah Islam ditekankan bahwa seseorang harus berhati-hati  dengan  perkataan  karena  ia bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas  setiap  kata  yang  ia  ucapkan  dan informasi yang ia sampaikan.
Prinsip  Akuntabel  adalah  keahlian untuk  memberikan  pertanggungjawaban atau  untuk  menjelaskan  dan  membuktikan performa  dan  perbuatan  seseorang  kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenang- an  untuk  menuntut  pernyataan  atau  per- tanggungjawaban  (AAIPI,  2014).  Dalam menerapkan  prinsip  tersebut  wajib  bagi seorang  APIP  untuk  memberikan  pertang- gungjawaban atas performa dan perbuatan- nya kepada manajemen. Hasil audit internal harus disampaikan sejelasnya tanpa menga- burkan  makna  yang  ingin  disampaikan, sehingga manajemen memiliki sumber data
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 287
yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  dasar pengambilan keputusan. Hasil audit internal nantinya  berupa  laporan  keuangan  instansi pemerintah, apakah terdapat kesalahan atau tidak. Andrikopoulos et al., (2013) menemu- kan bahwa kinerja instansi dapat didukung dengan  penyampaian  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Penulis  sependapat  de- ngan temuan tersebut, jika laporan keuang- an  yang  disajikan  terlalu  banyak  kesalahan dan  tidak  dapat  dideteksi  oleh  APIP tentunya instansi pemerintah akan tercoreng namanya  dan  tidak  dipercaya  masyarakat dalam melakukan pengelolaan anggaran.

## SIMPULAN DAN SARAN
APIP berperan dalam membantu instansi  pemerintah  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  dengan  melakukan  penga- wasan  internal  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan. Seperti dalam temuan Khelil dan  Khlif  (2021)  yang  menekankan  tugas auditor  internal  adalah  membantu  manaje- men  dalam  menjalankan  tata  kelola  intansi secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  menjalan- kan tugas pengendalian internal, AIPI pada tahun  2014  menyusun  kode  etik  APIP  ter- baru yang didalamnya terdapat enam prin- sip etika, yaitu integritas, objektivitas, kera- hasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional. Namun, kasus fraud dan korupsi tetap banyak dilakukan meskipun kode etik APIP telah ditetapkan.
Perilaku fraud merupakan  bukti  bahwa kode etik APIP belum diterapkan secara op- timal. Ditambah lagi dilema etis yang sering dialami auditor dalam melakukan pengawas- an  (Noviriani et  al .,  2015),  penulis  sependa- pat dengan pernyataan tersebut karena APIP sering  mendapatkan  rayuan,  hasutan  juga tekanan  dari  pihak  luar  untuk  melakukan pelanggaran terhadap kode etik. APIP harus paham  betul  akan  pentingnya  penegakan kode etik untuk menjaga kemurnian penga- wasan  yang  dilakukan  demi  mendapatkan hasil audit internal yang berkualitas.
Penulis  mengusulkan  untuk  memasuk- kan  unsur  religius  atau  nilai  keagamaan dalam mengoptimalkan penerapan kode etik
APIP, yaitu dengan meneladani empat sifat terpuji  yang  telah  dicontohkan  Rasulullah SAW. Sifat tersebut tidak hanya dapat dicon- toh  oleh  umat  Islam  saja  namun  juga  oleh semua umat manusia, sesuai dengan tujuan ajaran  Islam  yang  merupakan  rahmat  bagi seluruh alam. Empat sifat yang dapat ditela- dani  adalah siddiq yang  dapat  memperkuat prinsip  integritas  dan  objek-tifitas, amanah yang dapat memperkuat penerapan prinsip kerahasiaan  dan  perilaku  professional, fatanah yang  dapat  diterapkan  seiring  de- ngan  prinsip  kompetensi  dan  tabligh  yang dapat  diterapkan  dalam  prinsip  akuntabel. Pelaksanaan kode etik APIP yang diperkuat dengan  teladan  dari  sifat  Rasulullah  SAW merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan APIP dalam menyelesaikan dilema etis yang dihadapi  sehingga  pencegahan fraud dapat dilakukan dengan maksimal.
Keterbatasan  tulisan  ini  terletak  pada metode literature  review yang  digunakan, sehingga  data  yang  diperoleh  terbatas  dan menghasilkan  pembahasan  yang  mungkin berbeda pada penelitian selanjutnya . Disaran- kan pada penelitian berikutnya untuk meng- gunakan metode wawancara mendalam baik pada  auditor  internal  maupun  orang  yang mendalami  agama  Islam  atau  sejarawan yang  mengerti  tentang  penerapan  sifat Rasulullah SAW. Implikasi praktis dari tuli- san  ini  adalah  dapat  memberikan  pan-da- ngan baru bagi auditor internal khusu-snya pada  pemerintahan  untuk  meneladani  sifat terpuji Rasulullah SAW sehingga dapat me- ngoptimalkan pelaksanaan kode etik APIP. Tulisan  ini  juga  memberikan  peluang  bagi penelitian kedepan dengan topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. G. dan S. Mardian. 2021. Telaah Literatur  Kode  Etik  Auditor:  Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zah- rah. Jurnal Akuntansi Syariah 4(1): 82-106. Abdullah, F. 2012. The Role of Islam in Hu- man Capital Development: a Juristic Ana- lysis. Humanomics Journal 28(1): 64-75.
288 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
Abiyoga,  F.  A.,  dan  I.  Zaki.  2015. Implementasi  Sifat  Amanah  Pengelola Koperasi  Pondok  Pesantren  (Studi  Ka- sus Pada Pengelola Koperasi Pondok Pe- santren  Qomaruddin  Kecamatan  Bu- ngah Kabupaten Gresik). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 1(9): 636–646. Agusti, R. dan N. P. Pertiwi. 2013. Pengaruh Kompetensi,  Independensi  dan  Profe- sionalisme  Terhadap  Kualitas  Audit (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Akuntan Publik  Se  Sumatera). Jurnal  Ekonomi 21(3): 1-13.
Ahmad, N. M. N. N., A. Nawawi, dan A. S.
A.  P.  Salin.  2016.  The  Relationship  be- tween  Human  Capital  Characteristics and Directors’ Remuneration of
Malaysian  Public  Listed  Companies. International  Journal  of  Business  and Society 17(2): 347-364.
Alamsyah dan Y. Aspat. 2017. Membumikan Sifat  Rasul  dalam  Kepemimpinan Pendidikan. Al-Idarah: Jurnal Kependidik- an Islam 7(2): 120–141.
Albeksh,  H.  M.  A.  2016.  The  Crisis  of  the Ethics  of  Audit  Profession:  Collapse  of Enron  Company  and  the  Lessons Learned. Open Access Library Journal 3: 1- 18. http://dx.doi.org/10.4236/oalib. 1103205
Amirudin, N. R., A. Nawawi, dan A. S. A. P. Salin. 2017. Risk Management Practices in  Tourism  Industry–a  Case  Study  of Resort  Management. Management  and Accounting Review 6(1): 55-74.
Andrikopoulos,  A.,  A.  A.  Merika,  A.
Triantafyllou,  dan  A.  G.  Merikas.  2013. Internet  Disclosure  and  Corporate  Per- formance:  a  Case  Study  of  the  Interna- tional Shipping Industry. Transportation Research  Part  A:  Policy  and  Practice 47: 141-152.
Anita,  R.,  R.  Anugerah,  dan  Zulbahridar. 2016. Analisis Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behaviour: Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor  (Studi  Empiris  Pada  Kantor
Akuntan  Publik  di  Wilayah  Sumatera
Utara). Jurnal Akuntansi 4(2): 114-128.
Ariani,  K.  dan  I.  D.  N.  Badera.  2015.
Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan,  dan  Kompetensi  Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana 10(1): 182-198.
Arifah, D. A. 2012. Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta dan  Pemerintah. Jurnal  Keuangan  dan Bisnis 4(3): 259-266.
Asiedu, K. F. dan E. W. Deffor. 2017. Fighting Corruption  by  Means  of  Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. International
Journal of Auditing 21(1): 82-99. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.  2014. Standar  Audit  Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) . Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia. 2014. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia .
Badara,  M.  A.  S.  dan  S.  Z.  Saidin.  2014.
Empirical  Evidence  of  Antecedents  of Internal  Audit  Effectiveness  from Nigerian Perspective. Middle-East Journal of Scientific Research 19: 460-471. Bastina,  A.  D.,  T.  Sawarjuwono,  dan  G.  A. Subekti. 2020. Kode Etik Akuntan Publik dalam  Kaidah  Fikih  Muamalah. Jurnal Akuntansi 10(2): 171-184.
Beekun,  R.  I.  2012.  Character  Centered Leadership: Muhammad (p) as an Ethi- cal Role Model for CEOs. Journal of Ma- nagement Development 31(10): 1003-1020. Bertens,  K.  2013. Introduction  to  Business Ethics . Revised Edition. Kanisius. Yogyakarta.
BPKP. 2014. Kode Etik dan Standar Audit . Edisi Keenam. Jakarta.
Candra,  I.  W.  dan  D.  N.  Badera.  2017. Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Gaya
Kepemimpinan Demokratis, Etika
Profesi  dan  Pengalaman  Auditor  pada Kinerja  Auditor. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 21(2): 1206-1234.
Chen,  Z.,  Y.  Huang,  Y.  Kusnadi,  dan  K.  J. Wei.  2017.  The  Real  Effect  of  the  Initial Enforcement  of  Insider  Trading  Laws.
Journal of Corporate Finance 45: 687-709.
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 289
De  Clercq,  D.,  I.  U.  Haq,  U.  Raja,  M.  U.
Azeem, dan N. Mahmud. 2018. When is an  Islamic  Work  Ethic  more  likely  to Spur  Helping  Behavior?  The  Roles  of Despotic  Leadership  and  Gender. Personnel Review 47(3): 630-650.
CNBC  Indonesia.  2016.  Kronologi  Kasus Rizal  Djalil:  Diduga  Main  Proyek, Terima  Suap.  Diakses  dari https://www. cnbcindonesia.com/news/20190925201606- 4-102277/kronologi-kasus-rizal-djalil- diduga-main-proyek-terima-suap .  Diakses pada Tanggal 7 Maret 2022.
Creswell,  J.  W.  2014. Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . Sage. Los Angeles. Detik.com. 2013. Auditor BPKP Akui Terima Duit  dari  Kemendikbud. https://news. detik.com/berita/d-2314690/auditor-bpkp- akui-terima-duit-dari-kemendikbud . Diakses pada Tanggal 4 Maret 2022. Donnelly,  M.  dan  W.  Graham.  2018.  Co- Leadership:  Public  Sector  Case  Studies using  Reciprocal  Expectations. Develop- ment  and  Learning  in  Organizations:  An International Journal 32(2): 13-15.
Fahmi,  M.  dan  M.  R.  Syahputra.  2019.
Peranan Audit Internal dalam
Pencegahan  (Fraud). Liabilities  Jurnal Pendidikan Akuntansi 2(1): 24-36. Hapsari, G.  W. dan F. Mas’ud. 2016. Praktik Kepemimpinan  Islam  (Studi  Feno- menologi  Pada  Manajer  Rumah  Sakit PKU  Muhammadiyah  Temanggung). Diponegoro  Journal  of  Management 7(4): 295-319.
Harfin,  M.  2014.  Konsep  Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Jurnal Pemikiran Islam 19(1): 35–57.
Hilabi,  I.  I., A.  R.  Saputra,  C.  Sa’diyah,  dan Nurhasanah.  2021.  Communicative  Ac- tion:  Correlation  of  Leadership  Princi- ples  in  the  Viewpoint  of  Muhammad Rasulullah and J. Habermas. Technium Social Sciences Journal 22(1): 350-361. Himawati,  D.,  Mutiasih,  dan  F.  Putri.  2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kua- litas  Audit  pada  Inspektorat  Jenderal Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan  Rakyat. Prosiding  Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia 6: 141-148 Ismail,  H.  A.  dan  D.  Kurniawan.  2018. Penerapan  Kode  Etik  Auditor  dalam Menjaga Kerahasiaan  Data  Klien:  Studi Kasus  Kantor  Akuntan  Publik  TGS. Jurnal Substansi 2(2): 260-280.
Karim,  N.  A.,  A.  Nawawi,  dan  A.  S.  A.  P.
Salin.  2018.  Inventory  Control  Weak- nesses–a  Case  Study  of  Lubricant  Ma- nufacturing  Company. Journal  of  Finan- cial Crime 25(2): 436-449.
Khalid, A. A., H. Haron, dan T. A. Masron. 2018.  Competency  and  Effectiveness  of Internal Shariah Audit in Islamic Finan- cial  Institutions. Journal  of  Islamic Acco- unting  and  Business  Research 9(2):  201– 221.
Khelil,  I.  dan  H.  Khlif.  2021.  Internal Auditors’  Perceptions  of  Their  Role  as Assurance  Providers:  a  Qualitative Study  in  the  Tunisian  Public  Sector. Meditari Accountancy Research 30(1): 121- 141.  https://doi.org/10.1108/MEDAR- 04-2020-0861.
Kneefel,  E.  O.,  J.  J.  Sondakh,  dan  L. Mawikere.  2017.  Pengaruh  Kode  Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor
Pemerintah  pada  Inspektorat  Provinsi Maluku  Utara. Jurnal  Riset  Akuntansi Going Concern 12(2): 636-660.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2018. Rekapitulasi  Tindak  Pidana  Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak- pidana-korupsi .  Diakses  pada  Tanggal  8 Maret 2022.
Kompas.com.  2017.  Kasus  Suap  Terkait Opini WTP, KPK Panggil Auditor BPK. https://nasional.kompas.com/read/2017/05/ 31/10333791/kasus.suap.terkait.opini.wtp.k pk.panggil.auditor.bpk . Diakses pada Tanggal 19 Februari 2022.
Laela, S. F. dan R. S. Akun. 2022. Etika Islami dan  Kecurangan  Pada  Profesi  Akuntan Manajemen: Dampak Moderasi Kualitas Pengendalian  Internal  dan  Lingkungan Kerja. Jurnal  Riset  Manajemen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha Program Magister Manajemen 9(2): 74-92.
290 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 271 – 291
Laksita,  A.  D.  dan  Sukirno.  2019.  Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objek- tivitas  Terhadap  Kualitas  Audit. Jurnal Nominal VIII(1): 31-46.
Latuconsina,  Y.  M.  dan  K.  Soleman.  2019. Identifikasi  Nilai-nilai  Kearifan  Lokal Pencegah  Tindakan  Fraud  Dalam  Pe- ngelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Jurnal Maneksi 8(2): 235-242.
Lestari,  D.  W.  2017.  Pengaruh  Fee  Audit, Independensi, Kompetensi, Etika Audi- tor Dan Tekanan Anggaran Waktu Ter- hadap  Kualitas  Audit. Skripsi . Institut
Agama Islam Negeri Surakarta. Surkarta.
Ludigdo, U. 2018. Wacana dan Praktik Etika Akuntan  Publik  Dalam  Strukturasi (+SQ). EKUITAS:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan 13(1): 127–141.
Masdan, S. R., V. Ilat, dan W. Pontoh. 2017.
Analisis  Kendala-kendala  Peningkatan Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  pada  Inspektorat Kabupaten  Gorontalo. Jurnal  Riset Akuntansi  dan  Auditing  “Goodwill” 8(2): 150-159.
Meilawathi,  N.  W.  dan  E.  Sudaryati.  2021. Dilema Etis Auditor dan Ajaran Karma Pala. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma 12(1): 132-152.
Mozumder,  N.  2018.  A  Multilevel  Trust- based  Model  of  Ethical  Public  Leader- ship. Journal  of  Business  Ethics 153:  167- 184.
Musrifin,  Z.  2020.  Implementasi  Sifat-Sifat Rasulullah Dalam Konseling Behavioral. Al  Irsyad:  Jurnal  Bimbingan  Konseling Islam 11(2): 151-159.
Nawawi,  A.  dan  A.  S.  A.  P.  Salin.  2018. Employee  Fraud  and  Misconduct:  Em- pirical  Evidence  from  a  Telecommuni- cation Company. Information and Computer Security 26(1): 129-144.
Norvadewi. 2014. Profesionalisme Bisnis da- lam Islam. Jurnal Mazahib 13(2): 175-188. Noviriani, E., U. Ludigdo, dan Z. Baridwan. 2015.  Studi  Fenomenologi  atas  Dilema Etis  Auditor  Internal  Pemerintah.
EKUITAS:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan 19(2): 217-240.
Pasaribu,  P.  Y.  dan  B.  Briando.  2019. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Penyusunan  Kode  Etik  Aparat  Penga- was  Internal  Pemerintah  (APIP). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(2): 245-264.
Pratiwi, L. dan J. Hoesada. 2020. Analysis of the  Influence  of  APIP  Behaviour Principles on Audit Quality (Study Case of  the  Inspectorate  Jenderal  of  the Ministry  of  Communication  and  Infor- mation). Dinasti  International Journal  of Management Science 1(5): 719-731. RakyatBengkulu.com.  2022.  Diduga  Terima Suap,  Oknum  Inspektorat  Dibebastu- gaskan. https://radarkaur.rakyatbengkulu. com/diduga - terima - suap - oknum-inspektorat -dibebastugaskan/ . Diakses pada Tanggal 14 Juni 2022. Sakdiah, S. 2016. Karakteristik
Kepemimpinan  Dalam  Islam  (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. Jurnal Al-Bayan 22(33): 29-49.
Salin,  A.  S.  A.  P.,  S.  K.  A.  Manan,  dan  N. Kamaluddin.  2019.  Ethical  Framework for  Directors–Learning  from  the  Pro- phet. International  Journal  of  Law  and Management 62(2): 171-191. https://doi. org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075
Sam, D. F., M. Sumarlin, dan M. Suhartono.
2019.  Islamic  Religiosity  Integration  in
Maintaining Auditor Professional
Ethics. 16th  International  Symposium  on Management (INSYMA 2019) .
Setyowati, E. 2019. Pendidikan Karakter FAST (Fathonah,  Amanah,  Shiddiq,  Tabligh)  dan Implementasinya  di  Sekolah .  CV  Budi Utama. Yogyakarta.
Shariman,  J.,  A.  Nawawi,  dan  A.  S.  A.  P. Salin. 2018. Issues and Concerns on Sta- tutory Bodies and Federal Government– Evidence  from  Malaysian  Auditor General’s Report. International Journal.of Public  Sector  Performance  Management 4(2): 251-265.
Somad,  B.,  A.  2015.  Nilai-nilai  Maslahah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis
Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...– Asmara, Hamidah 291
Kritis Perspektif Hadis Ahkam. Madania: Jurnal Kajian Keislaman 19(1): 69-84.
Suhaimi, N. S. A., A. Nawawi, dan A. S. A. P. Salin. 2017. Determinants and Problems of  Successful  ERP  Implementations- Malaysian Experience. International Jour- nal  of  Advanced  Operations  Management 9(3): 207-223.
Wardaya,  S.  E.  2018.  Kode  Etik  Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah.
Jurnal  Riset  dan  Aplikasi:  Akuntansi  dan Manajemen 3(2): 122–130.
Wasehudin.  2018. Perspektif  Al-Qur’an  dan
Undang-Undang  Tentang  Guru  Profe- sional. TARBAWY:  Indonesian  Journal  of Islamic Education 5(1): 111-122.
Widyasmono, F. H. 2013. Perspektif Tentang Etika  Profesi  menurut  Akuntan  Publik dan  Akuntan  Pendidik  di  Surabaya. Berkala  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi 1(2): 71–77.
Wulandari,  A., M.  E.  Putri,  dan  Y.  Marlina. 2021.  Pengaruh  Audit  Investigatif Terhadap  Pengungkapan  Fraud  di Indonesia. Jurnal  Akuntansi UMMI 1(2): 66-82.
Zakaria, K.  M., A.  Nawawi,  dan A.  S.  A. P. Salin. 2016. Internal Controls and Fraud- Empirical  Evidence  from  Oil  and  Gas Company. Journal  of  Financial  Crime
23(4): 1154-1168.