## Konstitusionalisme Komunitas ASEAN dan
Penegakan Rule of Law 1
Yunani Abiyoso Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Djokosoetono Depok, Jawa Barat e-mail :yunani.abiyoso@ui.ac.id Naskah diterima : 19/06/2017, revisi : 05/09/2017, disetujui : 12/09/2017

## Abstrak
Komunitas ASEAN  merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu pilarnya yaitu Komunitas  Ekonomi  ASEAN  harus  sudah  berjalan  pada  akhir  2015  ini.  Berbagai tantangan dan peluang telah banyak dikaji dari aspek ekonomi dan hukum ekonomi. Hal  ini  tentu  tidak  terlepas  dari  cita-cita  awal  yang  ditentukan  yaitu  untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, sehingga negara-negara anggota ASEAN bersepakat  untuk  membebaskan  peredaran  barang  dan  jasa  di  kawasan  Asia Tenggara.  Terlepas  dari  kesiapan  menyongsong  komunitas  ekonomi  tersebut, pengkajian  dari  aspek  konstitusi  masih  sangat  minim,  padahal  pengkajian  dari tersebut  sangatlah  penting  khususnya  dalam  hal  mempersiapkan  sistem  dan perangkat  rule  of  law  sebagaimana  disepakati  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN sebagai  prinsip  membangun  Komunitas  ASEAN.  Penulisan  yang  berlandaskan penelitian  normatif  berusaha  menjelaskan  aspek  konstitusionalisme  Komunitas ASEAN  dan  penegakan  rule  of  law  di  kawasan  ASEAN.  Penulisan  ini  juga  hendak merekomendasikan  adanya  lembaga  peradilan  di  lingkungan  ASEAN  sebagai  pilar democracy  constitutionalism  dalam  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  dan penegakan rule of law di kawasan Asia Tenggara.
Kata kunci: konstitusionalisme, ASEAN, peradilan, supremasi hukum

## A. Pendahuluan
Kerja sama antar negara dalam suatu regional/kawasan merupakan hal yang  lumrah  pada  era  modern  terlebih  lagi  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  keamanan  serta  stabilitas.  Salah  satu  contoh  upaya integrasi masyarakat di wilayah Eropa dimulai pasca berakhirnya Perang Dunia
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  Penulis  dengan  judul  “Konstitusionalisme Komunitas  ASEAN:  Peluang  Peran  Lembaga  Peradilan  Dalam  Penegakan  Rule  of  Law”  yang bersumber dana dari Hibah Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun anggaran 2015, yang telah mengalami revisi dan pengkinian data.
ke-2 dengan keinginan menumbuhkan perdamaian dan keamanan antar negara di kawasan regional. Masyarakat Eropa pada waktu itu berharap terbentuknya sistem politik dan model kerja sama yang baru meninggalkan kekejaman perang. Pada  1947  upaya  konkret  di  kawasan  tersebut  dimulai  dengan  disepakatinya Brussels  Treaty  antara  Prancis,  Inggris,  Belgia,  Belanda  dan  Luxemburg  dalam rangka  kerja  sama  keamanan  dan  pertahanan. 2 Kini  kerja  sama  tersebut  telah sangat  berkembang  hingga  melahirkan  apa  yang  dinamakan  Uni  Eropa,  tidak hanya kerja sama sektoral  namun juga membentuk institusi, infrastruktur dan suprastruktur. 3
Contoh  lain  kerja  sama  kawasan  adalah  kerja  sama  di  kawasan  Asia Tenggara.Dalam  era  pembangunan  pasca  keterpurukan  Perang  Dunia  ke-2, negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  juga  bersepakat  dengan  membentuk asosiasi  yang  kemudian  dinamakan  dengan  Association  of  South  East  Asian Nations  (ASEAN)  pada  1967  berdasarkan  Deklarasi  Bangkok.  Negara-negara anggota  pada  waktu  itu  bersepakat  asosiasi  bertujuan  untuk  menumbuhkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. 4
ASEAN Summit pada tahun 1997 di Kuala Lumpur menyepakati ASEAN Vision  2020  yaitu  mewujudkan  kawasan  yang  stabil  dan  berdaya  saing  tinggi dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata.  Kesepakatan  yang  diambil  para kepala  negara  ASEAN  tersebut  berlanjut  pada  ide  pembentukan  Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu 1) Komunitas Keamanan (Security Community),  2)  Komunitas  Ekonomi  (Economic  Economy)  dan  3)  Komunitas Sosial-Budaya  (Socio-Cultural  Community). 5 Berdasarkan  kesepakatan  pada waktu itu, komunitas ini harus sudah diterapkan secara penuh pada tahun 2020, namun  dengan  pertimbangan  perkembangan  globalisasi  internasional  yang menuntut  percepatan  kompetisi  kawasan  maka  target  dipercepat  pada  tahun 2015.  Hal  ini  tentunya  untuk  pencapaian  visi  “suatu  komunitas  yang berpandangan  maju,  hidup  dalam  lingkungan  yang  damai,  stabil  dan  makmur,
2 Paul  Craig  dan  Grainne  de  Burca,  1995,European  Community  Law:  Text,  Cases  and Materials, New York, US: Oxford University Press, hal. 2-3.
3 Ibid.,
4 ASEAN Secretariat News, “The Rule of Law – a Fundamental Feature of ASEAN Since Its Inception”, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-rule-of-law-a- fundamental-feature-of-asean-since-its-inception>, 23 Mei 2013.
5 Triansyah Djani, 2007, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta: Deplu RI, hal. 32.
dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli” dapat segera tercapai. 6
Dalam  perkembangannya  kini  kerja  sama  yang  dilakukan  ASEAN  telah berkembang,  seiring  dengan  meluasnya  komitmen  terkait  dengan  demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia serta pemerintahan  yang  berdasarkan  hukum. 7 Unsur  yang  terakhir  disebutkan merupakan prasyarat yang disepakati bersama dalam rangka mempersiapkan Komunitas  Ekonomi  ASEAN  pada  2015  di  mana  salah  satu  inisiatif  unggulan menuju  integrasi  ASEAN.  Cetak  Biru  Komunitas  Ekonomi  ASEAN menyatakan bahwa  integrasi  dimaksudkan  untuk  menciptakan  pasar  dan  produksi  di kawasan dengan pergerakan dan peredaran barang dan jasa yang lebih longgar (tanpa biaya). 8
Salah  satu  implikasi yang dapat diprediksi terkait dengan implementasi komunitas  adalah  timbulnya  sengketa  akibat  meningkatnya  hubungan kontraktual  perdagangan  dan  jasa.  Berbagai  kemungkinan  sengketa  hukum diprediksi  akan  muncul,  tidak  hanya  sengketa  antar  negara  namun  akan  ada peningkatan  sengketa  privat  sehubungan  dengan  perdagangan  bebas.  Oleh karena  itu  ada  pertanyaan  penting:  bagaimanakahrule  of  law  ditegakkan  di ASEAN dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan rule of law tersebut mengingat yurisdiksi hukum setiap negara anggota ASEAN itu terbatas.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  penelitian  ini diadakan dengan menggunakan metode (1) legal studies, dengan menganalisis aspek konstitusionalisme Komunitas ASEAN khususnya yang terkait dengan rule of  lawdan  (2)  comparative  approach,  dengan  mencoba  membandingkan pengaturan  dan  pengalaman  Uni  Eropa.  Jenis  penelitian  ini  adalah qualitativeresearch yang mengutamakan data primer dan data sekunder yaitu sumber-sumber  hukum  di  ASEAN  berupa  peraturan,  perjanjian  internasional,
6 Ibid., hal.32
7 ASEAN Secretariat News, loc.cit.
8 Imelda  Deinla, “ Rule  of  Law,  Key  To  Building  An  ASEAN  Community  by  2015”, <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/08/rule-of-law-key-to-building-an-asean-community- by-2015/>, 8 Maret 2013.
piagam dan literatur lainnyaseperti buku, makalah serta jurnal yang membahas mengenai komunitas kawasan/regional.

## B. Konstitusionalisme dan Rule of Lawdi ASEAN
Diskursus komunitas atau kerja sama kawasan tidak melulu terkait hukum internasional  karena  pada  dasarnya  terkandung  pula  aspek  hukum  konstitusi dan  konstitusionalisme.  C.J.  Friedrich  mengemukakan “constitutionalism  is  an institutionalized  system  of  effective,  regulized  restraints  upon  government actions”. 9 Aspek  konstitusionalisme  tersebut  dapat  tegak  dengan  tiga  syarat yaitu 1) adanya cita-cita atau tujuan bersama, 2) kesepakatan mengenai rule of law dan 3) kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur. 10
Sumber hukum Komunitas ASEAN adalah Piagam ASEAN tahun 2007 serta perjanjian dan deklarasi lainnya yang disepakati antara negara anggota. Piagam ASEAN 2007 tersebut ditandatangani oleh seluruh kepala negara ASEAN pada tanggal 20 November 2007 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 di Singapura. Meskipundemikian, Piagam tersebut tidak serta merta berlaku di setiap negara anggota  karena  masih  memerlukan  proses  ratifikasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  negara  anggota.  Dalam  waktu  30  hari  setelah  ratifikasi, negara  anggota  harus  menyerahkan  dokumen  ratifikasi  kepada  Sekretariat ASEAN, sehingga Piagam ASEAN 2007 telah sah menjadi landasan hukum bagi ASEAN  untuk  menjalankan  kegiatannya,  khususnya  terkait  implementasi Komunitas ASEAN. 11
Komitmen  negara  anggota  ASEAN  untuk  membentuk  suatu  komunitas kawasan dinyatakan dalam Pembukaan Piagam ASEAN. Piagam tidak mengatur secara  rinci  mengenai  pembentukan  komunitas  tersebut,  namun  sudah mengatur mengenai organ-organ ASEAN dan mekanisme penyelesaian sengketa serta  penegakan  hukum  (rule  of  law)  di  ASEAN. 12 Rencana  pembentukan komunitas kawasan yang kemudian dinamakan ASEAN Community (Komunitas ASEAN) tertuang lebih rinci dalam Roadmap for ASEAN Community 2009-2015
9 Jimly Asshiddiqie, 2005,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 20.
10 Ibid., hal. 21.
11 ASEAN Secretariat, “ASEAN Charter: Background and Implications ”,
<http://www.aseansec.org> tanggal 10 Januari 2008, diakses 1 Agustus 2015.
12 Hesty D. Lestari, “Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum”, Indonesian Journal of International Law, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2008, hal. 121.
dengan  mengadopsi  prinsip-prinsip  demokrasi,  penegakan  hukum  dan  tata kelola pemerintahan yang baik serta pengakuan hak asasi manusia. 13
Ditinjau secara historis, komitmen tersebut tidak pernah ada sebelumnya. ASEAN  tidak  pernah  dikaitkan  dengan  hukum  dan  perjanjian  internasional. ASEAN  selalu  dianggap  sebagai  kelompok  negara-negara  berdaulat  yang bersepakat  berkumpul  dengan  bentuk  serta  prosedur  bersifat  ad  hoc  dan informal. 14 Ide mengenai rule of law baru mengemuka ketika Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2001 Rodolfo Severino menyatakan bahwa rejim ekonomi yang berbasis aturan yang sedang berkembang di dunia, suatu saat akan menghampiri ASEAN. 15 Maka  barulah  pada  2007  ASEAN  bersepakat  untuk  bergerak  maju dengan bersepakat perihal rule of law dan penghormatan atas hak asasi manusia.
Organ-organ  ASEAN,  sebagaimana  tercantum  dalam  Piagam  ASEAN, bekerja demiberjalannya agenda Komunitas ASEAN. BAB IV (Pasal 7 s/d Pasal 15) Piagam ASEAN mengatur 8 organ utama ASEAN yaitu sebagai berikut: 16
1. Konferensi  Tingkat  Tinggi  ASEAN  yang  terdiri  dari  para  Kepala Negara/Pemerintahan  negara  anggota  dan  merupakan  badan  pembuatan kebijakan tertinggi yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun;
2. Dewan  Koordinasi  ASEAN  yang  terdiri  para  Menteri  Luar  Negeri  negara anggota ASEAN, bertemu minimal dua kali dalam satu tahun;
3. Dewan-dewan  Komunitas  ASEAN,  yang  terdiri  dari  Dewan  Komunitas Keamanan,  Dewan  Komunitas  Ekonomi  dan  Dewan  Komunitas  Sosial- Budaya,  masing-masing  membawahi  struktural  yang  relevan  dengan tugasnya;
4. Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh KTT ASEAN dengan masa tugas lima tahun  untuk  memfasilitasi  dan  memonitor  perkembangan  pelaksanaan perjanjian dan arah kebijakan ASEAN serta menyerahkan Laporan tahunan
13 ASEAN Secretariat, 2009,Roadmap for ASEAN Community 2009-2015, Jakarta: ASEAN Secretariat, hal. 5.
14 David Cohen, Kevin Tan Yew Lee, Mahdev Mohan (Ed), 2011, Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal, Depok: Human Rights Resource Centre, hal. 12.
15 Rodolfo C. Severino, 2006, Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, Singapore: ISEAS Publishing, hal. 51.
16 Lihat Piagam ASEAN, http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf diakses 23 Juni 2015.
kepada KTT. Sekretaris Jenderal dan staf merupakan bagian dari Sekretariat ASEAN;
5. Komite  Perwakilan  Tetap  untuk  ASEAN  yang  berasal  dari  setiap  negara anggota;
6. Sekretariat Nasional ASEAN yang berada di setiap negara-negara anggota;
7. Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bekerja berdasarkan ketentuan yang diputuskan oleh Konferensi para Menteri ASEAN;
8. Yayasan ASEAN yang berfungsi mendukung Sekretaris Jenderal ASEAN dan badan-badan  lainnya  yang  relevan  untuk  mendukung  pembentukan Komunitas ASEAN.
Ditinjau  dari  prasyarat  tegaknya  konstitusionalisme  maka  sejatinya ASEAN sebagai sebuah organisasi negara-negara telah memenuhinya. Didahului dengan  berdirinya  institusi  dan  prosedur  yang  kemudian  disusul  dengan redefinisi  cita-cita  dan  tujuan  bersama  yang  hendak  mempromosikan perdamaian, kesejahteraan dan sosial  budaya yang disertai dengan pengakuan demokrasi dan rule of law telah menunjukkan aspek konstitusionalisme ASEAN sebagai sebuah entitas kawasan.
Walaupun demikian, beberapa studi dan laporan masih menyangsikan ide demokrasi dan rule of law hanya jargon semata. Hal ini mengingat secara historis ASEAN dibangun tidak berdasarkan hal tersebut dan pada masa itu pemerintahan negara-negara  ASEAN sebagian  dijalankan secara otoritarian militer  yang  jauh dari  prinsip  demokrasi  serta  pertemuan-pertemuan  kala  itu  didesain  sebagai pertemuan  informal  yang  belum  mengedepankan  cita-cita  bersama.  Ide demokrasi dan rule of law hingga saat ini belum juga dapat diimplementasikan dalam ritme yang sama pada setiap negara anggota. Hal ini mengingat disparitas sistem  hukum  dan  politik,  perundang-undangan,  demokrasi  dan  pemilihan umum, serta independensi lembaga peradilan. 17
Perbedaan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap negara  anggota  dinilai  sebagai  sebuah  tantangan  tersendiri  dalam  penegakan nilai-nilai rule of law. Baik sistem hukum Common law maupun sistem hukum Civil law, memiliki penafsiran yang berbeda terhadap konsep tersebut. Konsep rule of
17 Lihat  antara  lain  dalam  Cohen  (ed),  op.cit.,  hal.  17-29;Jurgen  Ruland,  2013,  ASEAN Citizen’s Rights: Rule of Law, Judiciary an d Law Enforcement, Belgia, Uni Eropa, hal. 5-11; Roby Arya Brata, “Reviewing the ASEAN Charter”, The Jakarta Post, 7 Maret 2013.
law dikembangkan dalam tradisi  Anglo saxon dalam hukum  Common law yang dipelopori  oleh  A.V.  Dicey.  Konsep  ini  terdiri  dari  tiga  ciri  penting  yaitu  1) supremasi hukum, 2) persamaan di hadapan hukum dan 3) proses hukum yang adil. 18 Sedangkan dalam sistem hukum civil law yang umumnya berlaku di Eropa daratan dengan memakai istilah bahasa Jerman rechtsstaat memiliki empat ciri penting,  1)  perlindungan  hak  asasi  manusia,  2)  pembagian  kekuasaan,  3) pemerintahan berdasarkan undang-undang dan 4) adanya peradilan tata usaha negara. 19 Perbedaan  ini  berdampak  pula  pada  pemahaman  dan  implementasi hukum pada setiap negara anggota.
Thailand  dengan  sistem  monarki  konstitusional  tampak  masih  belum tertarik untuk menyesuaikan perangkat peraturannya dengan perjanjian/konvensi  di  ASEAN,  belakangan  Thailand  lebih  banyak  berkutat dengan  urusan  dalam  negerinya.  Malaysia  juga  tampak  masih  perlu menyesuaikan  banyak  hal,  karena  sistem  hukum  Islam  yang  dipraktikkan  bisa jadi kurang selaras dengan sistem hukum Civil law yang banyak mewarnai negara anggota  ASEAN.  Berbanding  terbalik  dengan  Vietnam,  dengan  sistem  republik sosialis, tampak lebih bersemangat untuk menyesuaikan perangkat peraturannya agar  dapat  lebih  diterima  di  ASEAN,  bisa  jadi  karena  alasan  geo-politik  dan ekonomis. Indonesia juga cenderung 20
Selain  itu,  pada  sisi  lainnya,beberapa  negara  anggota  baru  saja  melalui masa transtitional justice yaitu peralihan dari masa otoritarian ke alam demokrasi yaitu  misalnya  Indonesia  dan  Filipina.  Sedangkan  pada  sisi  lainnya  masih  ada negara  anggota  yang  berada  dalam  pemerintahan  militer  seperti  Myanmar. Belum  lagi  perbedaan  kultural  pemerintahan  monarki  konstitusional  seperti Thailand,  Malaysia,  Brunei  dan  Kamboja  yang  sedikit  banyak  mempengaruhi
18 Michael L. Principe, 2000,“Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain”, 22 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 357, hal. 359. Dapat diakses dihttp://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol22/iss3/2
19 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia”,  dapat  diakses  di http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
20 Hasil diskusi International Conference on “Different Legal Systems in ASEAN Countries compared  with  EU  supranational  Law”  during  an  International  Summer  Academy  di  Universitas Jember  Jawa  Timur,  pada  22  Maret  2014.  Dapat  diakses  di  http://www2.hss.de /southeastasia/en/indonesia/news-events/2014/hanns-seidel-foundation-indonesia-supports- inter national-conference-on-different-legal-systems-in-asean-countries-compared-with-eu- supranational-law-during-an-international-summer-academy-at-university-of-jembereast- java.html
penafsiran terhadap demokrasidan rule of law. 21 Hal ini tentu saja berimplikasi pada tingkat independensi lembaga peradilan di negara anggota  tersebut yang mana merupakan syarat mutlak tegaknya suatu negara demokrasi modern yang berdasarkan  hukum  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan  sewenang- wenang oleh pemegang kekuasaan negara. 22

## C. Sengketa dan Penyelesaiannya
Lembaga  peradilan  lazimnya  dibutuhkan  sebagai  penyelesai  sengketa, selain  berfungsi  sebagai  pencegah  tindakan  sewenang-wenang  pemegang kekuasaan  negara  dalam konsep  checks  and  balances.  Dalam  konteks sengketa yang mungkin terjadi di ASEAN, Piagam telah mengaturnya dalam BAB VIII (Pasal 22  s/d  Pasal  28). 23 Pengaturan  ini  memuat  suatu  mekanisme  penyelesaian sengketa yang mendorong negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara  damai  melalui  dialog,  konsultasi  dan  negosiasi.  Penyelesaian  sengketa yang lebih didorong melalui pendekatan informal inilah yang dikritik sebagian kalangan karena menunjukkan ketidakseriusan ASEAN dalam penegakan rule of law. 24
Dalam  hal  sengketa  yang  terjadi  berkaitan  dengan  suatu  instrumen ASEAN,  maka  penyelesaiannya  berdasarkan  mekanisme  dan  prosedur  yang diatur dalam instrumen tersebut. Lebih daripada itu apabila tidak diatur secara khusus,  maka  penyelesaian  sengketa  didorong  diselesaikan  secara  damai berdasarkan  Treaty of Amity and Cooperation  beserta peraturan pelaksananya. Selain  itu  sengketa  dapat  pula  diselesaikan  berdasarkan  ASEAN  Protocol  on Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanisme  untuk  jenis  sengketa  yang  berkaitan dengan  interpretasi  atau  penerapan  perjanjian  ekonomi. 25 Masalah  penegakan hukum  Komunitas  ASEAN  diatur  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  20  Piagam  ASEAN. Ketentuan-ketentuan  tersebut  mengatur  jenis  kasus  dan  pelanggaran  serius terhadap Piagam atau suatu bentuk tidak dipenuhinya ketentuan dalam Piagam. Sengketa  jenis  ini  diselesaikan  oleh  Konferensi  Tingkat  Tinggi,  belum  ada
21 Joane  Wong,  “On  Legal  Harmonisation  Within  ASEAN”,  Singapore  Law  Review <http://www.singaporelawreview.org/2013/10/on-legal-harmonisation-within-asean/>,
31
Oktober 2013.
22 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 59.
23 Lihat Piagam ASEAN, loc.cit.
24 Roby Arya Barata, loc.cit.
25 Hesty D. Lestari, op.cit., hal. 123.
pengaturan lebih rinci mengenai keputusan apa saja yang dapat atau tidak dapat diambil oleh KTT dalam penanganan kasus tersebut. 26
Meskipun  telah  terbentuk  pengaturan  dan  mekanisme  yang  cukup  jelas dalam hal penyelesaian sengketa, tetapi penerapannya belumlah sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, disparitas sistem hukum  dan  perundang-undangan  telah  berakibat  pada  multi-interpretasi terhadap  mekanisme  yang  telah  diberlakukan.  Penyelesaian  sengketa  yang dikembalikan kepada lembaga tertinggi ASEAN yaitu Konferensi Tingkat Tinggi tidaklah  menunjukkan  implementasi  supremasi  hukum  karena  akan  rentan dengan keputusan-keputusan yang bersifat politis. 27
Pada konteks kekinian sengketa tidak hanya antar negara anggota dalam kaitannya dengan perjanjian atau instrumen hukum ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan segera diberlakukan meniscayakan timbulnya sengketa antara privat pada negara yang berbeda maupun antara privat dengan negara. Berbeda dengan  Uni  Eropa  yang  telah  memiliki  European  Court  of  Justice 28 (ECJ)untuk menyelesaikan  berbagai  macam  sengketa,  ASEAN  belumlah  memiliki  organ serupa ECJ tersebut. Maka peluang terbesar adalah mengembalikan penyelesaian sengketa kepada otoritas nasional sesuai yurisdiksinya masing-masing.
Kondisi  ini  menuntut  peranan    hakim  yang  lebih  besar.  Hakim  dapat memutus  sengketa  dan  menilai  berdasarkan  sumber-sumber  hukum  yang berlaku.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  hakim  dapat  lebih  berperan  penting  dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat memutus sengketa, menilai suatu norma hukum terhadap  norma hukum  lainnya  dan  lebih  jauh  lagi  dapat  menciptakan  hukum baru.
Berkaca pada kondisi saat ini, dengan merujuk pada kondisi Indonesia dan mungkin juga di beberapa negara lainnya, setiap negara anggota masih terjebak dalam  beberapa  persoalan  teoritis  dan  praktis.  Pertama,  hakim  nasional  – khususnya  pada  tingkat  pertama-  biasanya  tidak  terbiasa  memutus  sengketa
26 Ibid., hal. 124.
27 Ibid., hal. 128
28 Lihat  Neill  Nugent,  1995,  The  Government  and  Politics  of  the  European  Union, London: Macmillan Press, hal. 220-222.
dengan  bersumber  pada  hukum  internasional.  Padahal  pada  era  tersebut nantinya,  sangat  terbuka  kemungkinan  sengketa  akan  berdasar  pada  hukum internasional yang berupa perjanjian antar negara, pakta/piagam (charter), dan lainnya.  Kedua,  dalam  kondisi  lebih  parah,  hakim  memiliki  pertimbangan menolak  mempertimbangkan  hukum  internasional.  Ketiga,  sebagian  ahli, akademisi,  dan  juga  hakim  ada  yang  tidak  dapat  menerima  kerangka  hukum internasional dalam kerangka hukum positif negaranya 29 .
Ketiga permasalahan tersebut tidak terlepas dari teori hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu teori dualisme dan monisme. Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum  nasional  merupakan  dua  sistem  hukum  yang  terpisah,  tidak  saling mempunyai  hubungan  superioritas  atau  subordinasi.  Berlakunya  hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional, sehingga apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan  adalah  hukum  nasional  suatu  negara.  Sebaliknya,  menurut  teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya.  Hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum  nasional  untuk  urusan  luar  negeri.  Menurut  teori  ini,  hukum  nasional kedudukannya  lebih  rendah  dibanding  dengan  hukum  internasional.  Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. 30
Sebagai  contoh  praktik  peradilan  di  Indonesia  juga  belum  ada kesepahaman tentang hal tersebut, meskipun telah ada preseden yang dilakukan oleh  hakim  pada  pengadilan  tingkat  pertama  yang  memutus  perkara  dengan berdasarkan  pada  sumber  hukum  internasional.Guru  Besar  Ilmu  Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Mieke Komar, S.H. yang juga merupakan mantan Hakim Agung menyatakan para ahli hukum Indonesia masih berdebat tentang monisme  dan  dualisme  terkait  akseptasi  hukum  internasional  dalam  hukum
29 Joseph Weilier –guru besar ilmu hukum Universitas New York- dalam Plenary on theRule of Law inthe ASEAN Community yang diselenggarakan oleh National University of Singapore pada 25 Agustus 2013. Lihat “Hakim Akan Berperan Penting Dalam AEC 2015”, <http://www.pembaruanperadilan.net>, 25 Agustus 2013.
30 Lihat Burhan Tsani, 1990.Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: Liberty, hal. 26.
nasional  sehingga  menjadi  hambatan  tersendiri  dalam    penyusunan  kerangka hukum  nasional  yang  terkait  hukum internasional.  Meskipun  demikian  dalam dunia  peradilan  telah  ada  preseden  oleh  hakim  di  Indonesia  untuk  memutus sengketa berdasarkan sumber hukum internasional dan hal ini menurutnya yang harus didorong lebih jauh. 31

## D. Keniscayaan Lembaga Peradilan ASEAN
Dikaitkan dengan penegakan nilai-nilai supremasi hukum dan rule of law, pengadilan merupakan perangkat penting yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi  modern,  selain  pemisahan/pembagian  kekuasaan  antara  pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang serta mekanisme checks and balances. 32 Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  maupun  penegakan  supremasi hukum, ada tantangan lainnya yaitu sistem hukum yang berbeda-beda. Dalam hal ini  tidak  (belum)  ada  sistem  dan  infrastruktur  kekuasaan  yudisial  di  ASEAN sebagaimana  sudah  dipraktikkan  di  Uni  Eropa  dengan  keberadaan  European Court of Justice.
Pada  sistem  yudisial  di  Uni  Eropa,  keberadaan  ECJ  berfungsi  untuk memastikan  bahwa hukum Uni Eropa  diinterpretasikan dan  diterapkan  secara seragam  di  seluruh  negara  anggota.  ECJ  tentunya  memiliki  kewenangan  untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara-negara anggota  maupun  oleh  warga  negaranya  dan  ECJ  dapat  memutus  sengketa- sengketa yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum Uni Eropa. 33
Peluang  pembentukan  wadah  tunggal  penyelesaian  sengketa  di  ASEAN pada  dasarnya  terbuka  sangat  lebar.Lembaga  ini  kelak  dapat  pula  ditempeli fungsi  sebagai  penafsir  tunggal  berbagai  instrumen  hukum  yang  berlaku  di ASEAN.Berkaca  pada  praktik  yang  dicontohkan  oleh  Uni  Eropa,  lembaga peradilan  negara  anggota  ASEAN  harus  mempersiapkan  beberapa  hal,  yaitu antara lain:
31 Lihat <http://www.pembaruanperadilan.net>, loc.cit.
32 Jimly Asshiddiqie, op.cit ,hal. 158-159
33 John Pinder, 2001, The EU: A Very Short Introduction, Oxford University Press, hal. 34-35. Lihat juga Neill Nugent, op.cit., hal. 220.
1. Meningkatkan  inisiatif  lembaga  peradilan  masing-masing  negara anggota untuk  berkumpul  dan  berdiskusi  dapat  lebih  didorong  guna  mulai mendiskusikan  arahan  perkembangan  hukum  di  kawasan  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  forum  penyelarasan  hukum  apabila  upaya  unifikasi sistem hukum masih belum dapat dilaksanakan; 34
2. Meningkatkan  kapasitas  hakim-hakim  negara  anggota  dengan  saling bertukar pandangan dan pengalaman melalui pelatihan-pelatihan; 35
3. Memulai diskusi pembentukan lembaga peradilan atau setidaknya wadah kerja sama yang formal di bawah naungan Piagam ASEAN. Namun demikian pembentukan lembaga peradilan ASEAN ini harus murni  inisiatif lembaga peradilan  masing-masing  negara  anggota  guna  menjaga  independensi lembaga peradilan.
Cita-cita  adanya  lembaga  peradilan  di  ASEAN  bukanlah  mengada-ada, bahkan para hakim di kawasan ASEAN sudah bersepakat untuk meningkatkan kerja  sama  di  bidang  yudisial  dalam  rangka  menyongsong  komunitas  ASEAN. Berawal  dari sebuah  forum pertemuan para Ketua Mahkamah Agung/Supreme Courtnegara anggotadengan agenda diskusi topikal, akhirnya pada Maret 2017 disepakati  terbentuknya  Council  of  ASEAN  Chief  Justice  berdasarkan  Deklarasi Bandar Seri Begawan. Council ini dipercaya sebagai entitas di lingkungan ASEAN yang sejajar dengan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Sekretariat ASEAN. 36
Dalam diskusi-diskusi yang telah berlangsung, memang belum mengarah pada pembentukan lembaga peradilan, karena fokus utama disesuaikan dengan arahan integrasi masyarakat ASEAN melalui penegakan rule of law di kawasan. Oleh karena itu prioritas kerja diarahkan kepada hal-hal yang dapat mendukung hal itu, yaitu pembentukan portal peradilan ASEAN, pelatihan yudisial bersama,
34 Lihat sebagai contoh “ASEAN Legal and Judicial Cooperation Workshop”,
http://cambodia.usembassy.gov/061112_pr.html, 12 Juni 2012.
35 Lihat sebagai contoh “Judicial Training in ASEAN”, http://www.kas.de/rspa/en/publications /37729/, 1 Mei 2014.
36 “Council of ASEAN Chief Justice Resmi Menjadi Entitas Terasosiasi Dengan ASEAN”, 24 Maret 2017, dapat diakses di http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2017/03/council-of-asean-chief- justice-cacj-resmi-menjadi-entitas-terasosiasi-dengan-asean/.
pertukaran ide manajemen perkara dan teknologi peradilan serta diskusi-diskusi topikal  hukum  seperti  sengketa  lintas  batas  dan  proses  penyelesaian  perkara perdata. 37 Keyakinan  dan  langkah-langkah  yang  diupayakan  para  hakim  di lingkungan  ASEAN ini menunjukkan  bahwa  penegakan  rule  of law  dan  adanya lembaga peradilan bukan sekedar cita-cita hukum belaka.

## E. Penutup
Arahan kebijakan Komunitas ASEAN dengan menjunjung tinggi demokrasi dan rule of law telah menunjukkan sisi konstitusionalisme yang tepat. Akan tetapi keraguan dalam taraf implementasi harus dijawab oleh segenap negara anggota yaitu  dengan  lebih  memberi  ruang  demokrasi  dan  rule  of  law  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  –selain  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia.  Jaminan  terhadap  lembaga  dan  proses  peradilan  yang  independen merupakan suatu keharusan bagi setiap negara anggota.
Guna  mencapai  tegaknya  konstitusionalitas  ASEAN  dan  penyelesaian sengketa  maka  dibutuhkan  lembaga  peradilan  yang  independen.  Dalam mempersiapkan hal tersebut, lembaga peradilan dan hakim pada negara anggota harus lebih banyak berdiskusi dengan kolega sesama hakim dari negara anggota lainnya. Hal ini penting untuk saling bertukar pikiran dan pandangan selain dapat juga bermanfaat sebagai sarana peningkatan kapasitas.
Diskusi dengan topik-topik spesifik dan terbatas, seperti sengketa lintas batas,  hukum  acara  perdata,  rule  of  law,  dapat  menjadi  pintu  untuk  menuju diskusi yang lebih mendalam dan substansial di masa mendatang. Inisiatif untuk melaksanakan  pelatihan  bersama  yang  diikuti  oleh  para  hakim  di  kawasan ASEAN, perlu terus diwujudkan guna memperdalam topik diskusi dan kesamaan visi. Selain itu, adanya infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang saling bertukar  data,  akan  semakin  memudahkan  mewujudkan  integrasi  masyarakat ekonomi ASEAN.
37 “Union Chief Justice attends 5th Council of ASEAN Chief Justices’ Meeting in Brunei Darussalam”, http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=news/2633, 28 Maret 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN Secretariat News, “The Rule of Law – a Fundamental Feature of ASEAN Since Its Inception”, <http://www.asean.org/news/asean- secretariat-news/item/the-rule-of-law-a-fundamental-feature-of- asean-since-its-inception>, 23 Mei 2013.
ASEAN Secretariat. “ASEAN Charter: Background and Implications ”,
<http://www.aseansec.org> tanggal 10 Januari 2008, diakses 1 Agustus 2015.
_____________. 2009.Roadmap for ASEAN Community 2009-2015, Jakarta: ASEAN Secretariat.
Asshiddiqie, Jimly. 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:
Konstitusi Press.
Brata, Roby Arya. “Reviewing the ASEAN Charter”, The Jakarta Post, 7 Maret 2013.
Cohen, David, Kevin Tan Yew Lee, Mahdev Mohan (Ed). 2011.Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal,
Depok: Human Rights Resource Centre.
Craig, Paul dan Grainne de Burca, 1995, European Community Law: Text,
Cases and Materials, New York, US: Oxford University Press.
Deinla, Imelda. “ Rule of Law, Key To Building An ASEAN Community by 2015”, <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/08/rule-of-law-key-to- building-an-asean-community-by-2015/>, 8 Maret 2013.
Djani, Triansyah, 2007, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta: Deplu RI.
KAS. “Judicial Training in ASEAN”,
http://www.kas.de/rspa/en/publications/37729/, 1 Mei 2014.
Lestari, Hesty D. “Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum”, Indonesian Journal of International Law, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2008.
Nugent, Neill. 1995. The Government and Politics of the European Union, London: Macmillan Press.
Piagam ASEAN, http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf diakses 23 Juni 2015.
Pinder, John.2001. The EU: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
Principe, Michael L. 2000, “Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain”, 22 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 357.
Ruland, Jurgen. 2013. ASEAN Citizen’s Rights: Rule of Law, Judiciary and Law Enforcement, Belgia, Uni Eropa.
Severino, Rodolfo C. 2006.Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, Singapore: ISEAS Publishing.
Situs Pembaruan Peradilan, “Hakim Akan Berperan Penting Dalam AEC 2015”, <http://www.pembaruanperadilan.net>, 25 Agustus 2013.
Tsani, Burhan. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty.
US Embassy for Cambodia. “ASEAN Legal and Judicial Cooperation Workshop”, http://cambodia.usembassy.gov/061112_pr.html, 12 Juni 2012.
Wong, Joane. “On Legal Harmonisation Within ASEAN”, Singapore Law Review <http://www.singaporelawreview.org/2013/10/on-legal- harmonisation-within-asean/>, 31 Oktober 2013.