Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Implementasi Ganti Rugi ( Ta'wid ) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata ( al-Mas’ûliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria )
Muhajirin ibnusyahrustany@gmail.com

## ABSTRACT
The obligation to provide compensation in civil law (Muamalah) and criminal (Jinayah) based on the formula in the Qur'an, al-Hadith and Ijma 'Ulama. The implementation of Ta'widh (compensation) can be included in the discussion of civil law (muamalah) and  criminal law (jinayah). The purpose of this study is to find out the concept of compensation in the perspective of Islamic law and its implementation in  muamalah  contract.  The  theoretical  framework  used  is  Maqashid  al-Syarî'ah.  While  the  research method used is the Normative Juridical method, namely the method of legal research carried out by examining  library  research.  The  research  approach  used  is  the  Comparative  Approach.  This  study concludes  that  the  implementation  of  compensation  is  very  broad  because  it  can  enter  the  realm  of muamalah (civil) and jinayah (criminal), in contrast to the decision of the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) Number 43 of 2004 concerning Compensation (dhamân / ta'wîdh), where compensation can  only  be  applied  to  transactions  (contracts)  that  cause  debt  (dain),  such  as  Salaam,  Istishnâ  ', Murâbahah and Ijârah.
Keywords: Ta'widh , Muamalah, dan Maqâshid al-Syarîʻah.

## ABSTRAK
Kewajiban  memberikan  ganti  rugi  dalam  hukum  perdata  (muamalah)  maupun  pidana  (Jinayah) berdasarkan  rumusan  dalam  al-Qur’an,  al-Hadits  maupun  Ijma'  Ulama.  Implementasi Ta'widh (ganti rugi)  bisa  masuk  pada  pembahasan  hukum  perdata  (muamalah)  maupun  hukum  pidana  (jinayah). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  ganti  rugi  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan implementasinya dalam akad muamalah. Kerangka teori yang digunakan adalah Maqâshid al-Syarî’ah . Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka ( library research ). Dan pendekatan penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  perbandingan  ( Comparative  Approach ).  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  implementasi  ganti  rugi  cakupannya  sangat  luas  karena  bisa  masuk  ranah muamalah (perdata) dan jinayah (pidana),  berbeda dengan  keputusan  fatwa Majelis  Ulama Indonesia (MUI)  Nomor  43  tahun  2004  tentang  Ganti  Rugi  ( dhamân/ta’wîdh ),  dimana  ganti  rugi  hanya  dapat diterapkan  pada  transaksi  (akad)  yang  menimbulkan  hutang  piutang  ( dain ),  seperti Salam,  Istishnâ’, Murâbahah dan Ijârah .
Kata Kunci: Ta'widh , Muamalah, dan Maqâshid al-Syarîʻah.

## PENDAHULUAN
Klasifikasi hukum amaliyah atau fiqih mencakup dua wilayah utama dalam kehidupan mukallaf, yakni ibadah dan muamalah. Bidang ibadah erat kaitannya dengan aturan dalam rangka pemenuhan hak Allah swt, seperti ibadah mahdzah , nadzar , sumpah dan lain sebagainya. Sedangkan bidang mu’âmalah erat  kaitannya  dengan  perilaku  mukallaf  dalam  hubungan  dengan  sesamanya  (Wahbah,  1986:I/438). Dalam pengertian makna umum, bidang muamalah tersebut mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu hukum kekeluargaan ( al-Ahwâl al-Syakhshiyah ), aturan transaksi keperdataan ( al-Madaniyah ), hukum pidana  ( al-Jinâyah ),  hukum  acara  ( al-Murâfa’ah ),  hukum  tata  negara  ( al-Dustûriyah ),  hukum Internasional  ( al-Dauwliyah ),  serta  hukum  ekonomi  dan  finansial  ( al-Iqtshâdiyah  wa  al-Mâliyah ) (Abdul Wahab, 1978:22-23).
Wacana yang berkembang sampai sekarang, term mu’âmalah atau fiqih mu’âmalah lebih mengacu pada aturan-aturan al-Madaniyah , al-Iqtishâdiyah dan al-Mâliyah . Sedangkan masalah al-Jinâyah, al- Murâfa’at,  al - Dustûriyah ,  dan al-Dawliyah tidak  lagi  bahasan  fiqih muamalah (Abdul  al-Satar,  12). Fiqih  muamalah  dalam  pengertian  ulama  kontemporer  sudah  mempunyai  makna  khusus  dan  lebih sempit  dibandingkan dengan  pengertian  muamalah  sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik ( ibâdah dan mu’âmalah ). Fiqih muamalah merupakan peraturan  yang  menyangkut hubungan kebendaan, yang biasa disebut dalam kalangan ahli hukum positif  dengan nama hukum  privat ( al-Qanûn  al-Madanî ).  Hukum  privat  dalam  pengertian  tersebut  tidak  lain  hanya  berisi  tentang  hak manusia  dalam  hubungan  satu  sama  lain,  seperti  hak  penjual  menerima  uang  dari  pembeli  dan  hak pembeli  menerima  barang  dari  penjual.  Penulis  belum  menemukan  dalam  kitab-kitab  pembahasan tersendiri tentang hak-hak dan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum perdata. Namun mereka memasukkannya ke dalam bab muamalah dengan segala macam bentuknya seperti jual beli dan sewa- menyewa.  Jika  dibandingkan  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  mereka  hanya memasukkan  dalam  perikatan  ( verbinte  nissen  recht ),  tetapi  tidak  mengadakan  hukum  kebendaan ( zakenrecht )  secara  khusus.  Sementara  itu  dalam ushûl  fiqh juga  ada  pembicaraan  tentang  hukum, perbuatan, dan subyek hukum yang di dalamnya dibicarakan tentang sah dan batalnya perbuatan, tentang macam-macam hukum, tentang kecakapan bertindak ( ahlîyyah ) dan sebagainya. Pembicaraan tersebut merupakan usaha peletakan teori (asas) hukum privat. Akan tetapi, pembicaraan tersebut bersifat umum dan berlaku juga dalam lapangan bukan hukum perdata (Habib Nazir, Hasanudin, 2004:190).
Pembicaraan mengenai fiqih muamalah berkaitan dengan akad atau perikatan tertentu, seperti al- ba’i (jual  beli), al-Salam (pesanan), al-Istisnâ’,  al-Mudhârabah,  al-Murâbahah , al-Rahn (gadai), al- Syirkah (perkongsian dagang), al-Ijârah (sewa), al-‘Âriyah (pemberian hak guna/pinjam), al-Wadî’ah
(titipan), al-Muzâra’ah (penggarapan  tanah), al-Musyâqah (penyiraman  tanaman), al-Syuf’ah (hak istimewa yang dimiliki seseorang atas harta tidak bergerak tetangganya, apabila ia mau menjualnya), al- Luqâthah (barang  temuan), al-Ji’âlah (imbalan  menemukan  benda/barang), al-Qismah (pembagian milik  bersama), al-Hibbah,  al-Hadîyah , al-Shuluh (damai), al-Ibrȃ (pembebasan  kewajiban  atau tanggungan) dan seterusnya (Habib Nazir, Hasanudin, 2004:191-192).
Bertitik  tolak  dari  sejumlah  prinsip  umum  seperti  disebutkan  di  atas,  para  fuqaha’  mencoba memformulasikan  kaidah-kaidah  pertanggungjawaban  ( qawâ’id  al-masûliyah ).  Mereka  melakukan identifikasi mana yang masuk dalam kategori khitâb al-taklîf al-jinâ’î (pidana) yang berimplikasi pada al-‘uqûbah (hukuman) dan mana yang masuk dalam al-Taklîf bi al-Ta’wîd (beban ganti rugi). Berkaitan dengan hal ini imam al-Qarâfî (w. 1285 M/684 H) 1 dari kalangan Malikiyah dan Imam ‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm (w. 660 H/1209 M) 2 dari kalangan Syâfi’iyah (pada abad VIII H) masing-masing dalam karya  mereka al-Furûq dan al-Qawâ’id  al-Ahkâm menegaskan  dan  menjelaskan  secara  konkrit perbedaan antara al-Zawâjîr atau al-‘Uqûbat dengan al-Jawâbir atau Dhamânât .
Permasalahan yang ada  dalam  muamalah keberadaannya tidak  terlalu terikat dengan aqidah,  ia cenderung diterima oleh kalangan manapun dari berbagai latar belakang baik agama, bangsa, suku dan pendidikan selama subtansi aturan yang dikandungnya dianggap relevan dengan kebutuhan mereka. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  sebab  penerapan  aturan  dalam  fiqih  muamalah  jauh  lebih  mudah diaplikasikan dari pada bidang lain sebagaimana masalah al-Jinâyah (hukum pidana), sampai sekarang masih belum terwujud menjadi hukum positif.
Problematika ganti rugi atau dhamân dalam konteksnya dapat diaplikasikan pada hukum perdata maupun hukum pidana,  sehingga  dalam literatur  fikih Islam  dikenal dengan istilah al-Mas’ûliyah al- Madaniyah dan al-Mas’ûliyah  al-Jinâ’iyah .  Para  fuqaha’  menggunakan  kata dhamân dalam  dua pengertian ini sesuai dengan konsepsi mereka tentang dhamân yang dibangun dalam mazhab mereka. Sehingga tidaklah  mengherankan jika  sebagian  fuqaha’  mengidentikkan kata al-dhamân dengan kata kafâlah ( فكلا ةلا ).  Menurut  mereka, dhamân dan kafâlah merupakan  dua  istilah  yang  sama-sama menghendaki satu makna yaitu komitmen atau janji yang kuat ketika menanggung orang lain dan yang ini  dinamakan dhamân  al-dayn. Sedangkan  menghadirkan  seseorang  disebut dhamân  an-nafs atau dhamân al-wajh , atau memberikan kesanggupan terhadap barang yang dijamin yang disebut dhamân al-
1 al-Qarâfî adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Idrîs, seorang alim dan sangat masyhur pada masanya, beliau ahli dalam bidang ilmu Fiqih, Ushûl Fiqh dan ilmu-ilmu Logika. Beliau banyak mempelajari berbagai bidang ilmu dari Imam Izz al-Dîn bin Abd al-Salâm dari kalangan ulama Syâfi’iyah.  Ibrahîm bin Ali bin Muhammad al-Masyhur bi Ibnu Farhun al-Mâliki, Lihat Ad-Dyibaj al-Madzhab (Bairut: Dȃr al-Turȃts, 1978), I/61.
2 Imam  ‘Izzuddin Ibn Abdi al-Salâm adalah ‘Izz al-Din Abd al-ʻAzîz bin Abd al-Salâm  bin Abi al-Qâsim bin al- Hasan bin Muhammad bin Muhaddzab As-Sulmî al-Maghribi al-Dimasqi al-Mishrî Al-Syâfi’î, salah seorang ulama besar kalangan Syafi’iyah, salah satu karya besarnya dalam bidang Fiqih adalah Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-̂Anâm , Lihat al- Dyibaj al-Madzhab (Bairut: Dâr al-Turâts, 1978), I/11.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
‘ain (Amin Abu Al-Iyal, 2003:80). Bahkan selain kata kafâlah ( ةلافكلا ), masih terdapat istilah lain yang dianggap identik dengan kata dhamân , yaitu: hamâlah atau beban ( ةلاحم ), za’âmah atau tanggungan ( ةماعز ). Al-Mâwardi  salah  seorang  fuqaha’  Syafî’iyah  mengatakan:  “biasanya dhamân dilakukan  pada  harta, hamâlah pada  denda, za’âmah pada harga yang nilainya  besar,  dan kafâlah pada jiwa” (Wahbah  Al- Zuhaili, 2000: IV/41).

## PEMBAHASAN
Tanggungjawab ganti rugi dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yakni tanggungjawab ganti rugi karena akad ( al-mas’ûliyah al-ta’aqudiyah ) dan tanggungjawab ganti rugi karena keteledoran ( al- mas’ûliyah  al-taqshîriyah ).  Tanggungjawab  ganti  rugi  karena  akad  ( al-mas’ûliyah  al-ta’aqudiyah ) terkait dengan menyalahi keharusan akad seperti penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya atau penyewa tidak mau menyerahkan barang sewaannya. Sedangkan tanggungjawab ganti rugi karena keteledoran atau kecerobohan ( al-mas’ûliyah al-taqshîriyah ) terjadi karena salah satu pihak menyalahi aturan sehingga terjadi pengghashaban atau kerusakan benda karena kelalaian (Sanhuri, VI/149).
Ganti rugi direalisasikan dalam al-mas’ûliyah al-taʻaqudiyah ketika pemberi utang ( Madîn ) tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang dihutangkan nya kepada penghutang ( Da’̂in ), hal tersebut terjadi baik  karena  unsur  kesengajaan  atau  pembiaran,  inilah  yang  kita  kenal  dengan  kesalahan  dalam  akad ( Khatha’  al-ʻAqd ).  Keharusan  ( iltizâm )  tersebut  dalam  pandangan  para  ulama,  baik  dengan memindahkan kepemilikan atau harta benda pada suatu tempat atau menyerahkan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam akad. Bisa juga dengan mencurahkan segala perhatian seperti menjaga barang titipan, pinjaman atau sewa (Sanhuri, VI/149).
Jika merujuk  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI)  Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi ( dhamân/ta’wîdh )  pembahasannya  dibatasi,  dimana  ganti  rugi  hanya  dapat  diterapkan  pada  transaksi (akad)  yang  menimbulkan  hutang  piutang  ( dain ),  seperti Salam,  Istishnâ’,  Murâbahah dan Ijârah . Sedangkan dalam akad Mudhârabah dan Musyârakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh Shâhibul Mâl atau  salah  satu  pihak  dalam  musyarakah  apabila  bagian  keuntungannya  sudah  jelas  tetapi  tidak dibayarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis perlu menjelaskan bahwa implementasi ganti  rugi  dalam akad  muamalah  bukan  hanya  pada akad Salam, Istishnâ’, Murâbahah dan Ijârah . Tetapi lebih luas implementasinya dalam berbagai akad muamalah (perdata) bahkan jinayah (pidana).
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan urgensi ganti rugi dan tanggung jawabnya terkait dengan akad muamalah, sebagaimana penjelasan berikut ini:
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## Ganti rugi dalam akad jual beli ( Ba’i )
Konsekuensi setelah terealisasinya akad jual beli adalah terkait dengan keharusan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan beberapa ketentuan atau adanya hak dan kewajiban pada keduanya. Keharusan atau kewajiban  penjual adalah menyerahkan mabi’ (harta benda yang  diperjualbelikan) dan jaminan bebebasnya mabî’ dari unsur cacat. Hal tersebut merupakan realisasi dari memindahkan hak  kepemilikan  harta,  melaksankan  atau  melanjutkan  aktifitas  akad  jual  beli  dan  mencegah  dari melaksanakan transaksi akad jual beli.
Keharusan  atau  kewajiban  penjual  ( bâ’i )  untuk  menyerahkan mabî’ (harta  benda  yang diperjualbelikan) kepada pembeli tidak akan terrealisasi kecuali hanya dengan menyerahkan mâbi’ kepada pembeli ( musytari ) dan dimungkinkan dapat menerimanya. Sehingga jika pembeli tidak dapat menerima mabî’ tersebut, maka penjual belum terbebas dari kewajibannya dan tidak dapat dianggap telah  merealisasikan  kewajibanya.  Jika mabî’ tersebut  mengalami  kerusakan  sebelum  diterima pembeli, maka transaksi jual belinya dianggap rusak dan ia tidak berhak menerima harga yang sudah disepakati dan menanggung kerugian tersebut. Namun jika kerusakan tersebut terjadi karena orang lain  (pihak  ketiga),  maka  transaksi  jual  belinya  secara  hukum  tidak  menjadi  rusak,  yang  berlaku adalah  pembeli  diperkenan  melanjutkan  transaksi  jual  beli  tersebut  atau  mengurungkannya  dan penjual  meminta  pihak  ketiga  untuk  membayar  ganti  rugi  atas  kerusakan  barang  yang diperjualbelikan  (Imam  al-Sarkhasi,  XIII/9,  Al-Kasani,  V/238,  Ibnu  Abidin,  IV/44).  Berbeda  jika kerusakan  tersebut  terjadi  setelah  penjual  menyerahkan mabî’ kepada  pembeli  dan  telah  diterima, maka transaksi jual beli tersebut tidak  menjadi rusak. Dalam kasus  semacam  ini  pembelilah  yang berkewajiban menanggung ganti rugi atas kerusakan barang tersebut.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis  dari  berbagai  sumber  yang  ada,  penulis menemukan adanya kesesuaian antara undang-undang yang berlaku di Mesir dan Syuria, dan kitab- kitab  fiqih  Islam  berkenaan  dengan  ketentuan  hukum  pada  rusaknya mabi’ sebelum  diserahkan mengarah pada rusaknya transaksi jual beli, sebagaimana ungkapan berikut ini (Wahbah al-Zuhaili, 203):
ن ( ةدالما تص 504 :يلي ام ىلع ) « له اذإ عيبلما ك لبق ميلستلا ببسل دي لا بلل خسفنا ،هيف عئا عيبلا دترساو ، ترشلما نمثلا ي لا ناك اذإ لاإ كلا دعب راذعإ ترشلما لستل ي ي  م عيبلما ». ةدالما صنو ( 504 :وه ) « قن اذإ تص ةميق عيبلما لستلا لبق ي  م فلتل باصأ زاج ،ه ل نأ امإ يترشمل لطي ب خسف عيبلا صقنلا ناك اذإ ميسج ا رط ول ثيبح
مإو ،عيبلا تم الم دقعلا لبق أ عيبلا ىقبي نأ ا صاقنإ عم نمثلا » .
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Hal yang  menjadi  pembanding dalam transaksi jual beli adalah ketika  penjual berkewajiban menyerahkan mabî’ (harta  benda  atau  barang  yang  diperjual  belikan),  maka  pembeli  juga  harus menyerahkan harganya. Jika terjadi kerusakan pada mata uang atau benda yang dijadikan alat tukar dalam  transaksi  jual  beli  sebelum  pembeli  menerima  barang  yang  diperjual  belikan  dari  penjual, dimana alat tukar yang dipakai dalam transaksi jual beli tersebut berupa mâl al-mitslî (benda yang ada padanannya), maka transaksi jual beli tidak dianggap rusak, karena ada kemungkinan menerima alat  tukar  sesamanya  atau  serupa.  Berbeda  jika  kerusakan  tersebut  terjadi  pada  barang  yang diperjualbelikan  sebelum  diterima  oleh  pembeli,  karena  pembeli  pada  umumnya  memiliki  tujuan khusus dari pembelian barang yang diperjual- belikan. Sedangkan jika terjadi kerusakan pada barang yang diperjualbelikan dan dalam kondisi tidak ada alat tukar yang sepadan di pasaran, maka menurut Imam Abu Hanifah transaksi jual belinya dianggap rusak. Sementara dua muridnya, yakni Imam Abu Yûsuf dan Imam Hasan al-Saybȃni berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut tidak rusak, dan bagi penjual diperkenankan memilih antara rusaknya transaksi jual beli atau mengambil harga dari kerusakan benda yang diperjualbelikan (Wahbah Zuhaili, 204).

## Ganti rugi dalam akad Isthisnȃ'.
a. Pengertian Istishna'
Aqad Istishnȃ' menurut istilah fuqaha adalah permintaan seseorang kepada shȃni' (pembuat barang)  untuk  membuat  suatu  barang  (Ibnu  Abidin,  IV/221),  atau  kontrak  penjualan  antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dimana bahan baku  dan  pembuatannya  dilakukan al-shȃni' .  Jika  bahan  bakunya  bukan  dari al-shȃni' ,  maka kontrak  tersebut  dikenal  dengan  istilah Ijarah bukan Istishna' (Wahbah  Zuhaili,  V/302-303). Kedua  belah  pihak  bersepakat  atas  harta  serta  sistem  pembayaran,  apakah  pembayarannnya dilakukan di muka (awal akad) melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang  akan  datang  (Abu  Bakar  Ibnu  Mas’ud  al-Kasani,  V/209).  Sebagian  kalangan  Hanafiyah menganggap  bahwa  akad Istishna' objeknya  hanya  permintaan  pembuatan  suatu  produk  bukan penjagaannya (Wahbah Zuhaili, V/302-303). Akad Istishnȃ' juga berbeda dengan akad salam atau pesanan. Hal tersebut tergambar pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Perbandingan Antara Bai’ As-Salâm dan Bai’ al-Istishnâ’
Subjek Salam Istishna’ Aturan dan Keterangan Pokok Kontrak Muslam Fih Masnu’ Barang ditangguhkan dengan spesifikasi Harga Dibayar saat kontrak Bisa saat kontrak, diangsur  atau kemudian hari Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna’ Sifat Kontrak Mengikat secara asli (thabi’i) Mengikat secara  ikutan (tabi’i) Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna’ menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung- jawab. Kontrak pararel Salam pararel Istishna’ pararel Baik salam pararel maupun istishna’ pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.
Sumber: Diambil dari berbagai sumber
Menurut  Jumhur  Fuqaha, Istishnȃ '  merupakan  suatu  jenis  khusus  dari ba'i  as-salam . Biasanya  jenis  ini  dipergunakan  di  bidang  manufaktur.  Dengan  demikian  ketentuan  Istishna' mengikuti  ketentuan  dan  aturan  akad salam (al-Kasani,  V/210).  Dalam  literatur  fikih  klasik, masalah Istishna' mulai  mencuat  setelah  menjadi  bahan bahasan  madzhab  Hanafi (Al-Majallah Al-Ahkam  Al-Adliyah,  125-126).  Di  berbagai  universitas  Islam  baik  di  dalam  atau  luar  negeri menjadikan tema Istishna' sebagai  salah  satu  bahasan khusus yang  masuk  pada kurikulum atau silabus. Dalam perkembangan selanjutnya kajian-kajian tentang Istishna' dilakukan oleh fuqaha kontemporer  melalui berbagai kegiatan ilmiah  seperti perkuliahan,  seminar,  workshop  dan  lain sebagainya.
Menurut  Kalangan  Hanafiyah, Istishna' merupakan  akad  yang  dilarang  karena bertentangan  dengan  semangat al-ba'i secara Qiyas .  Mereka  mendasarkan  pada  argumentasi bahwa  pokok  penjualan  harus  ada  dan  dimiliki  oleh  penjual,  sedangkan  dalam  akad  Istishna', pokok  kontrak  tersebut  belum  ada  atau  tidak  dimiliki  penjual.  Meskipun  demikian  kalangan Hanafiyah menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istihsȃn , karena alasan-alasan berikut ini (Al- Sarkashi, XII/138-139, Abdurrahman Al-Jazairi, II/201-202):
a) Masyarakat telah mengetahui dan mempraktikkan Istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada  keberatan  sama  sekali.  Hal  tersebut  menjadikan Istishna' sebagai  kasus Ijma' atau konsensus ulama.
b) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan qiyas berdasarkan Ijma' ulama.
c) Keberadaan Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan produk/barang untuk mereka.
d) Istishna' sah  sesuai  dengan  aturan  umum  mengenai  kebolehan  kontrak  selama  tidak bertentangan dengan nash atau aturan syarat.
Sebagian  ulama  kontemporer  berpendapat  bahwa Istishna' sah  atas  dasar Qiyas dan aturan umum syariah, karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu mengadakan barang  tersebut  pada  saat  penyerahan.  Demikian  juga  kemungkinan  terjadi  perselisihan  atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalisir dengan mencantumkan sepesifikasi dan ukuran- ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut (Wahbah Zuhaili, V/305/306).
b. Perbedaan al-Shȃniʼ dan al-ʻAjir .
Kata As-Shunnȃ' merupakan  jamak  atau  plural  dari  kata Shȃni' yang  mengandung  arti pembuat atau produsen (Mandhur, 2004: VIII/208, Al-Muqri, 2000:I/181, Mustafa, 2001:I/526). Dalam istilah ekonomi dikenal dengan Manufacturer yang mengandung pengertian pembuat atau pihak  yang  menghasilkan  produk  dengan  tangan  atau  mesin  (Anton,  2005:224).  Jika  dipahami secara  sepintas,  makna As-Shunnȃ' dan al-Ujȃra memiliki  kesamaan  arti  (sinonim).  Namun sebenarnya  keduanya  memiliki  pengertian  yang  berbeda.  Untuk  menghilangkan  pemahaman tersebut penulis mencoba membedakan arti keduanya. Kata al-Ujȃra adalah plural dari kata al- Ajîr ,  bentuk isim fa'il yang  mengikuti wazan fa'îl yang bermakna mafʻul atau mustaʼjar ,  yakni seseorang  yang  bekerja  kepada  orang  lain  dengan  objek  harta  atau  pekerjaan  tertentu  (Ibn Mandhur, IV/10).
Ganti rugi dalam akad sewa menyewa ( Ijârah ).
Ketentuan akad ijarah  sama  seperti akad  jual beli,  dimana mu’jir (pihak  yang menyewakan) harus  menyerahkan  benda  yang  disewakan  kepada musta’jir (penyewa),  sedangkan musta’jir (penyewa) harus meyerahkan sejumlah biaya sewa yang sudah disepakati dan memelihara benda yang disewakan. Konsekuensi dari akad ijarah adalah berpindahnya hak untuk mengambil manfaat benda ( ma’jur )  dari mu’jîr ke musta’jir ,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  syara’  (Wahbah  Zuhaili:  206). Sedangkan  jika  seseorang  meminta  pihak  pekerja  atau  buruh  untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan, maka bagi mu’jir harus membayar sejumlah upah yang sudah disepakati setelah pekerjaan tersebut
diselesaikan. Bagi pekerja ia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehendak mu’jir (Wahbah Zuhaili: 206).
Ketentuan  lain  dalam  akad Ijârah adalah:  jika  penyewa  ( musta’jir )  tidak  bisa  mengambil manfaat  dari  benda  yang  ia  sewa  ( ma’jur ),  hal  tersebut  terjadi  karena mu’jir tidak  menyerahkan barang sewaan, maka penyewa tidak ada kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan atas apa yang ia sewa. Berdasarkan hal tersebut, jika mu’jir tidak dapat menyerahkan benda yang disewakan kepada musta’jir (penyewa)  karena  terjadi  kerusakan  sebelum  diserahkan,  maka  berakhirlah  akad Ijârah , dan musta’jir (penyewa) tidak ada kewajiban membayar apa yang ia sewa, karena hilangnya manfaat dari benda yang disewa. Jika terjadi kerusakan ketika benda tersebut digunakan atau diambil manfaat, maka kewajban membayar sesuai dengan masa yang ditetapkan tidak berlaku, tetapi bagi musta’jir wajib  membayar  sesuai  dengan  waktu  pengambilan  manfaat  benda  tersebut  karena hilangnya  manfaat  benda  sebelum  waktu  yang ditentukan.  Ketentuan ini disamakan dengan ka sus jika  seseorang  menyewa  rumah,  kemudian  sebagian  temboknya  roboh,  maka  kalangan  Hanafiyah berpendapat  bahwa  hilangnya  kewajiban  membayar  sesuai  dengan  kadar  kerusakan  dari  rumah tersebut, berbeda dengan pendapat Imam Ibn Sihnah yang menganggap bahwa kewajiban musta’jir untuk membayar tetap berlaku (Ibn Abidin: V/30 dan 50).
Ganti rugi dalam akad Titipan ( Wadî’ah )
Ketentuan  dalam  akad wadî’ah adalah  penerima  titipan  ( wadî’ )  menjaga  dan  memelihara barang  titipan,  karena  akad  wadiah  bagi  pihak  pemilik  harta  adalah  upaya  untuk  menjaga  dan mengamankan  harta,  sedang  dari  sisi  pihak  penerima  titipan  ( wadî )  adalah  wajib  menjaga  barang titipan tersebut sampai pemiliknya mengambil barang tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw (at-Tirmidzi: III/567):
ع
ل س و  ه ي ل ع  الله ى ل ص   بِ نلا  ن أ : لا ق  ه ن ع  الله  ي ض ر  ف و ع  ن ب و ر م ع  ن م : لا ق ا م ه ط و ر ش ى ل ع  ن و م ل س م ل و أ   لا  لا ح  م ر ح ا ط ر ش   لا إ يذمترلا هاور( ا ما ر ح  ل ح أ (
Artinya:Dari ʻAmr bin ʻAuf ra, ia berkata; Sesungguhnya Nabi saw bersabda:" Kaum muslimin terikat syarat-syarat (perjanjian) yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ". (HR. Imam At-Turmudzi)
Konsekuensi dari akad wadî’ah adalah jika penerima titipan enggan menjaga dan memelihara barang  titipan  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  kebiasaan  yang  berlaku,  maka  ia  sudah  melanggar ketentauan  syara’  dan  wajib  membayar  ganti  rugi,  jika  terjadi  kerusakan  pada  barang  titipan (Sarkashi:  XI/113,  Al-Kasani:  VII/211).  Beberapa  contoh  perbuatan  yang  dianggap  melanggar ketentuan syara’ dan pelakunya harus membayar ganti rugi karena rusaknya barang titipan, adalah: tidak menjaga atau memelihara barang titipan, menitipkan barang titipan kepada pihak lain yang pada umumnya  bukan  seseorang  yang  pantas  menerima  barang  titipan  tanpa  izin  dari  pemilik  barang,
menggunakan barang titipan seperti memakai dan menaiki atau mengendarainya, menyalahi syarat- syarat yang disepakati dalam akad wadî’ah , melakukan perjalanan dengan kendaraan titipan di jalan yang  kondisinya  tidak  aman,  pembangkangan  atau  keengganan  penerima  barang  titipan  untuk menyerahkannya kepada pemilik barang ketika ia meminta atau mengambilnya dan menyempurkan barang titipan dengan barang lain yang sulit untuk dipisahkan (Sarkashi: XI/114).
Berdasarkan  Undang-undang  hukum  perdata  mesir  pasal  270  atau  undang-undang  hukum perdata  Syuria  pasal  686,  penulis  melihat  bahwa  ketentuan  fiqih  Islam  berbeda  dengan  Undang- Undang yang berlaku di Mesir dan Syuria dalam menetapkan batas-batas keharusan penerima barang titipan untuk menjaga barang titipan, sebagaimana penjelasan berikut ini:
1. Jika  akad wadî’ah tanpa  bayaran  atau  upah,  maka  bagi mûdi’ (penerima  barang  titipan),  wajib mencurahkan  daya  dan  kemampuannya  untuk  menjaga  barang  titipan  sebagaimana  ia  menjaga barang yang ia miliki tanpa melebihi batas-batas keumumaman yang berlaku.
2. Jika  akad wadî’ah tersebut  dengan  upah  atau  bayaran,  maka  wajib  mencurahkan  daya  dan kemampuannya untuk menjaga barang titipan sesuai dengan kebiasaan pada umumnya. Sedangkan dalam fiqih Islam menetapkan bagi mûdi’ (penerima barang titipan) untuk menjaga barang titipan sebagaimana ia barang yang ia miliki (Wahbah Al Zuhaili: 210).
Ganti rugi dalam pinjam meminjam (‘Âriyah )
Konsekuensi yang harus dilakukan dalam akad pinjam meminjam adalah: musta’îr (peminjam) wajib  menjaga  dan  memelihara  barang  yang  dipinjam  ( mu’âr ),  hal  tersebut  diwujudkan  dengan mencurahkan kemamampuannya untuk menjaganya sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam akad wadî’ah .  Jika musta’îr (peminjam)  secara  ceroboh  meninggalkan  kewajibannya  atau  melampaui batas kewajaran dalam pemakaian benda yang dipinjam ( mu’âr ), sehingga terjadi kerusakan, maka baginya harus membayar ganti rugi dengan barang yang sepadan maupun dengan nilai atau harganya (al-Hanafi: 55).
Beberapa  contoh  perbuatan  yang  dikategorikan  perbuatan  yang  menyebabkan  kewajiban membayar ganti rugi pada peminjam barang ( musta’ir ) adalah sebagai berikut: tidak menjaga atau memelihara barang pinjaman, meminjamkan barang titipan kepada pihak lain yang pada umumnya bukan  seseorang  yang  pantas  menerima  barang  pinjaman  tanpa  izin  dari  pemilik  barang, menggunakan barang titipan seperti memakai dan menaiki atau mengendarainya, menyalahai syarat- syarat yang disepakati dalam akad Âryiah , melakukan perjalanan dengan kendaraan pinjaman di jalan yang  kondisinya  tidak  aman,  pembangkangan  atau  keengganan  penerima  barang  pinjaman  untuk menyerahkannya kepada pemilik barang ketika ia meminta atau mengambilnya dan  mencampurkan barang  pinjaman  dengan  barang  lain  yang  sulit  untuk  dipisahkan,  sebagaimana  ketentuan  yang berlaku dalam akad wadî’ah (Al-Hanafi: 55).
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Pembahasan  mengenai  ketentuan  akad Âriyah dalam  hal  ini  penulis  menemukan  adanya kesesuaian  antara  Fiqih  al-Islâmi  dan  Undang-Undang  hukum  perdata  Mesir  pasal  641  maupun Syuria pasal 607, sebagaimana penjelasan berikut ini:
1. Bagi musta’îr (peminjam) wajib menjaga barang pinjaman ( mu’ar ) sebagaimana ia menjaga harta benda yang ia miliki, dengan tidak mengurangi perhatiannya pada barang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan pada umumnya.
2. Dalam setiap keadaan dapat dianggap wajib membayar ganti rugi, jika kerusakan tersebut terjadi secara  tiba-tiba  atau  kekuatan  yang  memaksa,  dimana  keduanya  mendorong  seseorang  untuk memakai  sesuatu  yang  ia  miliki,  atau  seseorang  dalam  kondisi  dilematis  apakah  ia  akan menyelamatkan harta benda yang ia miliki atau harta benda yang ia pinjam, kemudian ia memilih harta benda yang ia miliki sehingga harta benda yang ia pinjam menjadi rusak (Wahbah Zuhaili: 210).
Ganti rugi dalam akad Gadai ( Rahn ).
Ketentuan dalam akad gadai adalah Murtahin (penerima gadai) setelah ia menerima harta benda yang digadaikan ( marhûn ), maka ia harus menjaganya. Hal tersebut direalisasikan dengan menjaga marhûn (harta benda yang digadaikan) sesuai dengan keumuman yang berlaku, baik dilakukan oleh murtahîn , anaknya, istrinya dan seterusnya sebagaimana penjelasan dalam ketentuan barang titipan. Bagi murtahin (penerima  gadai)  ia  juga  harus  menjaga marhun sampai râhin (penggadai) membayarkan hutangnya.
Kalangan  Hanafiyah  menetapkan  bahwa  jika Murtahin (penerima  gadai)  tidak  melaksakan berbagai kewajiban yang melekat padanya sehinga marhûn (barang gadaian) mengalami kerusakan, maka  baginya  harus  membayar  ganti  rugi  sebagai  pengganti  sejumlah  hutang  yang  ia  hutangkan kepada râhin (penggadai). Jika kerusakan tersebut terjadi karena unsur keteledoran atau perbuatan yang melanggar syara’, maka pelakunya harus membayar ganti rugi, baik dilakukan oleh murtahin, râhin maupun pihak lain. Sedangkan jika kerusakan terjadi tanpa unsur keteledoran atau perbuatan yang melanggar syara’ serta murtahin tetap menjaganya, maka ia tidak berkewajiban membayar ganti rugi (al-Hanafi: 108).
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan adanya kesamaa dengan penjelasan dalam Undang-Undang Hukum Perdata di Mesir  pasal 704 dan Syuria pasal 760, sebagaimana penjelasan berikut ini (Wahbah Al-Zuhaili: 211):
إ  ذ ت ا س  ل م دلا ئا ن لا  م ر   ت ن شلا ي  ء لا م  ر ه  و ن
نايصو ه ظفح في ل ذبي نأ هيلعف ل ذبي ام  ةينالإا نم ه ت نأ   تبثي لمام ه فلت وأ  ءيشلا  كله نع ٌلوؤسم وهو ، داتعلما  صخشلا جأ   ببسل كلذ
لا  يبِن
هل  دي
.هيف
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidaklah diperkenankan bagi murtahin (penerima gadai) meminjamkan barang gadaian. Jika ia meminjamkannya kemudian terjadi kerusakan ketika berada di tangan musta’îr (peminjam),  maka  wajib  mengantinya,  hal  tersebut  terjadi  apakah  ketika  sedang digunakan  atau  tidak  digunakan.  Ketentuan  lain  juga  adalah murtahin (penerima  gadai)  tidak diperkenankan  menjual  atau  menyewakannya,  sebagaimana murtahin juga  tidak  diperkenankan mengambil manfaat barang yang digadaikan baik dipakai untuk melayani, menempati, memakai dan seterusnya kecuali dengan izin pemilik ( râhin ). Jika kemudian murtahin melakukannya, berarti sudah melampaui  batas-batas  yang  ditetapkan  syara  dan  baginya  wajib  membayar  ganti  rugi  jika  terjadi kerusakan atau kerugian.

## Ganti rugi dalam akad Wakalah
Seorang  wakil  menempati  posisi muwakil dalam  kewajiban  menjaga  dan  memelihara  benda atau barang yang diwakilkan ( muwakkal fîh ). Jika wakil tidak melaksakan berbagai kewajiban yang melekat  padanya  sehingga  barang  yang  diwakilkan  mengalami  kerusakan,  maka  baginya  harus membayar ganti rugi.
Fuqaha  dalam  berbagai  kitab  menetapkan  hukum tasharuf seorang  wakil  pada  harta  dan berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  wakalah  sebagaimana  penjelasan  berikut  ini  (Al- Kasani: VI/23, Al-Sarkashi: XIX/4, Al-Saukani: VI/10, Abidin: IV/430, Al-Hanafi: 108):
a. Wakalah dalam membayar utang.
Wakil tidaklah memiliki harta atau utang yang ia terima, namun ia harus bertanggungjawab terhadap harta tersebut.
b. Wakalah dalam menerima pembayaran akad utang piutang.
Fuqaha  sepakat  terhadap  ketentuan  bahwa  utang  yang  diterima  wakil  adalah  amanah sebagaimana dalam akad Wadî’ah . Jika terjadi kerusakan pada barang atau benda yang dijadikan bayaran utang piutang ketika berada pada kekuasaan wakil tanpa adanya unsur kesengajaan dan keteledoran, maka ia tidak dibebani kewajiban membayar ganti rugi.
c. Wakalah dalam akad jual beli.
Jika wakil menerima ketentuan mutlak dalam harga jual beli, maka baginya diperkenankan menjual barang tersebut  dengan  harga  berapapun  dan kapanpun,  baik dengan harga  mahal atau murah, kredit atau cash ,  walaupun  mengalami kerugian  dalam  penjualan tersebut. Hal  tersebut adalah ketentuan dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Hasan al-Saibȃni dan Jumhur Fuqaha menetapkan bahwa tidak diperkenankan bagi wakil menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, juga tidak diperkenankan menjualnya dengan kredit.
d. Wakalah dalam pembelian barang.
Jika  wakil  menerima  ketentuan  mutlak  dalam  harga  pembelian,  maka  baginya diperkenankan  membeli  barang  tersebut  dengan  harga  berapapun,  hal  ini  menurut  ketentuan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Hasan al-Saibani dan Jumhur Fuqaha  menetapkan  bahawa  diperkenankan  bagi  wakil  membeli  dengan  harga  yang  melebihi harga  pasar,  kecuali  dengan  izin  orang  yang  mewakilkan,  karena  seorang  wakil  diperintahkan untuk  memenuhi  ketentuan  yang  diucapakan muwakil dan  dilarang  melakukan  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada muwakkil .  Jika  dengan  sengaja  wakil  melakukan  perbuatan  yang merugikan muwakil, maka ia harus membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan syara’ (Wahbah Al-Zuhaili: 213).

## SIMPULAN
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  43  tahun  2004  tentang  Ganti  Rugi ( dhamân/ta’wîdh )  pembahasannya  dibatasi,  dimana  ganti  rugi  hanya  dapat  diterapkan  pada  transaksi (akad)  yang  menimbulkan  hutang  piutang  ( dain ),  seperti Salam,  Istishnâ’,  Murâbahah dan Ijârah . Sedangkan dalam akad Mudhârabah dan Musyârakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh Shâhibul Mâl atau  salah  satu  pihak  dalam  musyarakah  apabila  bagian  keuntungannya  sudah  jelas  tetapi  tidak dibayarkan.
Implementasi  ganti  rugi  dalam  akad  muamalah  bukan  hanya  pada  akad Salam,  Istishnâ’, Murâbahah dan Ijârah . Tetapi lebih luas  implementasinya  dalam berbagai akad muamalah  (perdata), seperti jual beli, salam, istishna', ijarah, ariyah, wakalah, wadi'ah, gadai, utang-piutang bahkan jinayah (pidana). Hal tersebut merupakan implementasi dari maqâshid al-syarîʻah yakni terpeliharanya agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal serta harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mas’adi, Ghufron, Fiqih Mu’âmalah Kontekstual , Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
M.
Ahmad Siraj, Muhammad, Dhamân al-‘Udwân fi al-Fiqh al-Islâmî (Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah bi ahkâm al-masuliyah al-Taqshiriyah fi al-qanun), al-Muassasah al-Jami’iyyah li al-Dirâsat wa al- Nasyr wa al-Tauzi’, 2000 M.
Al-Dabbo, Ibrâhîm Fadhîl, Dhamân al-Manâfi’ dirâsah muqâranah fi al-fiqh al-Islâmi wa al-qanûn al- madani, Amman, Beirut: Dâr al-Bayariq, Dâr ‘Ammar, Cet. I, 1417 H/1997 M. Al-Ghazâli,  Imâm  Abû  Hâmîd  Muhammad  bin  Muhammad  (450-505 H/w.  1111  M), Al-Mustasfâ Min ‘Ilm Al-Ushûl , Bairut: Dâr al-Fikr, 2000 M.
Al-Hamâwî, Ahmad Ibn Muhammad, Gamzu ‘Uyûni al-Basha’ir wa Syarah al-Asybâh wa al-Nadzâ’ir , Bairut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiah, Cet. 1405 H/1985 M.
Al-Hasyasî,  Wâ’il  Abd  al-Karîm  Hasan, Ahkâm  Tadhmîn  al-Shanâ’ ,  Tesis  Universitas  al-Najah  al- Wathaniyah Palestina, 2001 M.
Al-Iyal,  Amin  Abu, Fikrah  al-Dhamân  al-Aqd    fi  al-Fiqh  al-Islâmî ,  Damaskus:  Jurnal  Universitas Damaskus, Volume 19, Ed. 2, 2003 M.
Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin , al-Qahirah: Daar al-Hadits, 2004 M/1425 H.
Al-Mâwardi, Ali Ibn Muhammad, al-Hâwi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzani , Bairut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, Cet. I, 1414 H/1994 M.
Al-Najdat, Muhammad Ahmad, Dhamân al-‘Aqdi fi al-Fiqh al-Islamy , Disertasi Doktoral Universitas Damaskus Syiriah, 2003 M.
Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abû Bakar, al-Mabsûth , Mesir: al-Sa’adah, 1324 H. Al-Sayis, Muhammad Ali " Târikh Tasyri' Al-Islâmî ", Cairo: Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah, 2000 M. Al-Subki, Imâm Tajjuddin Abdul Wahâb, al-Asybâh Wa al-Nadhâîr , Bairut: Dâr al-Kutub Al-‘ilmiyah, 1414 H/1991 M.
As-Syekh  Faqîh,  Idris  Shâlih, al-Qawâid  wa  al-Dhawâbith  fi  Nadzarîyah  al-Dhamân:  Dirâsah Tahlîliyah , Disertasi Doktoral Universitas Yordaniah, 2006 M.
Al-Thûfi, Najm al-Dîn, Syarah al-Arbain al-Nawawiyah , 1997 M/1417 H.
…………………………, Al-Mashlahah fi Tasyri’ Al-Islamy  Wa Najm Al-Din Al-Thufi , Bairut: Daar Al-fikr Al-Aroby, t.th.
Al-Zaftawi,  ‘Isham  Anas, Hukm al-Gharamah  al-Maaliyah  fi  al-Fiqh  al-Islâmy ,  Kairo:  Ma’had  al- ‘Alamy li al-Fikr al-Islâmî, 1997 M.
Al-Zarqâ’, Mustofa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm (al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubihi al-Jadîd), Beirut: Dâr al-Fikr, 2000 M.
…....... Al-Istishlâh  wa  al-Mashlahah  al-Mursalah  Fi  Al-Syariah  al-Islâmiyah  wa  Ushûl  al-Fuqhâ , Bairut: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M.
Al-Zuhaily, Wahbah, al-Mas’ûliyah ‘an Fi’li al-Gair , Damaskus: Dâr al-Muktabi, Cet. 1, 1416 H/1995 M.
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia) , Jakarta: Raja Grafindo Press, 2009 M.
Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini , Jakarta: Kencana, 2004.
Audah, Jasser, Maqâshid As-Syariah Dalîlun li al-Mubtadi'in, Bairut: al-Alam Al-Aroby, 2010 M. ......................, Maqâshid As-Syariah as Philosophy of Law: A Syistem Approach , Londen, 2008 M.
Bachtiar, Wadi, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jakarta: Logos, Cet-1, 1997 M.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Bakri, Asa fri Jaya. Konsep Maqâshid Syari’ah  Menurut al-Syatibi . Jakarta: Logos wacana Ilmu,
1997 M.
Basyir, Ahamd Azar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004 M.
Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqh , Jakarta: Prenada Media, 2003 M. …………………, Pilar-pilar  penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004 M.
Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI , Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, 2006 M.
Dewi, Gemala et. al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , ed. I, Jakarata: Kencana, Cet. I, 2005 M. Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M. Dutton, Yasin, Asal Muasal Hukum Islam , ( al-Qur'an, al-Muwatha dan Praktik Penduduk Madinah ), Jakarta: Amzah, 2005 M.
Huzzaimah Tahidho Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
M.
Jamil, Fathurrahman, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002 M.
Jazuli,  A.  H, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis , Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006 M.
Nata, Abudin, Metodologi study Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M.
Nazir, Habib dkk, Ensikolpedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah , Bandung: Kaki Langit, 2004 M. Praja.  S,  Juhaya, Filsafat  Hukum  Antara  Madzhab-Madzhab  Barat  Dan  Islam ,  Tasikmalaya:  Institit Agama Islam Lathifah Mubarakiyah, Cet. I, 2015 M.
……………, Filsafat Hukum Islam , Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995 M.
……………, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2014 M.
……………, Ekonomi Syariah, Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2015 M.
……………,  " Dinamika Pemikiran  Hukum  Islam  Dalam  Pengantar  Sejarah  Dan  Perkembangan Hukum Islam ", Bandung: Rosydakarya, 2005 M.