Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022, Vol 3 (1): 47-62 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.29

## Persepsi masyarakat terhadap rencana kebijakan penggunaan jalan tol berbasis konsep Multiline Free

## Flow
Community perception of the plan of toll road use policy based on the Multiline Free Flow concept
Ahmad Taufik 1 , Muh. Amril Pratama Putra 2 12 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Email Correspondence: Ahmad.taufik@unismuh.ac.id

## Abstract
Government's efforts to construct toll roads and develop its system are one of the innovations  in  the  form  of  service  policies  to  the  community.  This  includes service  plans  through  Multi-Line  Free  Flow  (MLFF),  which  is  a  non-stop payment method because the RDH Sensor is attached to the vehicle. The purpose of  this  research  is  to  examine  public  perception  on  the  Multi-Line  Free  Flow (MLFF)  policy  by  applying  a  survey  method  with  qualitative  approach. Informants were interviewed as many as 50 people, through the distribution of online questionnaires. The results of  the study found that the public perception of  the  MLFF  policy  was  very  good  (62%).  However,  perceptions  of  policy implementation indicate that toll road users expect additional time to socialize MLFF before 2022, (46.8%), and staff readiness (21.8%) and a strong network (31.2%).  The  obstacles  in  implementing  the  MLFF  policy  are  greater  in  the character and behavior of toll road users. The strategy needed to optimize the implementation of the MLFF policy plan is for the government to make careful preparations regarding the selection of the right use of technology and can be used  by  taking  into  account  the  aspects  of  society  throughout  Indonesia. Informants who filled out the new questionnaire learned about this policy from the questionnaire.
Keywords : Policy, Public Perception, Multiline Free Flow

## Pendahuluan
Perkembangan penduduk di dunia  hingga Tahun 2018 telah mencapai 7,53  milyar.  Indonesia  berada  pada  peringkat  ke  empat  jumlah  penduduk terbesar  dunia.  Jumlah  penduduk  memiliki  hubungan  erat  dengan perkembangan transportasi dan  jumlah penggunaan jalan yang ditunjukkan
dengan  tingkat  kemacetan  karena  kepadat  kendaraan  Oleh  sebab  itu diperlukan suatu inovasi untuk menciptakan keamanan dan keyamanan bagi masyarakat  (Astutik  &  Gunartin,  2019;  Kadarisman  et  al.,  2015).  Salah  satu bentuk perkembangan pelayanan yang diciptakan pemerintah adalah dengan adanya  Tol  sebagai  jalan  alternatif  bagi  masyarakat.  dengan  tujuan  untuk mempertinggi  efisiensi,  memperbaiki  pelayanan  publik,  dan  meningkatkan kesejahteraan warga (Anggara, 2012).
Dalam  hal  mobility,  peran  dan  fungsi  transportasi  sangat  penting. Layanan  mobilitas  yang  baik  dapat  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang muncul saat ini Seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas (Aminah, 2018; Nurmandi, 2014). Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya teknologi yang  mampu  menyelesaikan  permasalahan  ini.  Salah  satu  elemen  dari terciptanya  E-tol,  yang  mengintegrasi  teknologi  dalam  tata  kelola  kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik.  berupa  penggunaan  sistem  pembayaran.  non  tunai  yang  dinilai lebih  praktis.  cepat,  aman,  dan  efisien.  Dengan  meningkatnya  ilmu pengetahuan teknologi, saat ini mulai dikembangkan suatu alat transaksi yang disebut dengan Multi Lane Free Flow. Multi Lane Free Flow atau MLFF adalah suatu  metode  pembayaran  tol  tanpa  berhenti  dengan  pengguna  tidak  harus menghentikan  kendaraannya  di  gerbang  tol.  Namun  pelaksanaanya  MLFF terhambat  dikarenakan  belum  dilakukannya  pelelangan  teknologi  apa  yang cocok untuk diterapkan di Indonesia (Budiharjo & Margarani, 2019).
Pada  Tahun  2017  melalui  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Nomor 16/PRT/M/2017  tentang  transaksi  tol  nontunai  telah  disosialisasikan  sejak Tahun 2017. Himbauan pengoperasian pembayaran tarif tol nontunai dengan menggunakan kartu E-tol yang merupakan salah satu instrumen pemerintah dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  kepada  para  pengguna  jalan  tol. Dengan  diterapkannya  pembayaran  berbasis  elektronik  tersebut,  pelayanan transaksi pembayaran di gerbang tol dapat lebih cepat. Sehingga diharapkan semakin  menambah  kenyamanan  perjalanan  para  pengguna  jalan. Berdasarkan data BPJT Makassar Tahun 2017, tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem e-Money dalam pembayaran tol tampaknya masih belum menggembirakan. Hal ini berdasarkan data jumlah transaksi e-Money pada gardu tol Makassar baru mencapai 58.300 transaksi per harinya. Jumlah tersebut  masih  sekitar  53  persen  dari  total  transaksi  per  harinya  yang mencapai 110.000 transaksi. Padahal, penerapan Gerakan Nasional Non Tunai ini  telah  berlangsung  sejak  16  Oktober  2017  Hal  ini  menurut  Amril  (2020) dapat disebabkan oleh prilaku masyarakat yang belum terbiasa menggunakan
pembayaran  nontunai,  juga  karena  fasilitas  mesin  yang  masih  belum mendukung  proses  terciptanya  efisiensi  waktu.  Hal  ini  mendorong pemerintah  merancang  suatu  inovasi  yang  akan  menjadi  solusi  bagi masyarakat pemanfaat tol, yaitu Multi Line Free Flow (MLFF), yang tidak lagi menggunakan kartu melainkan menggunakan stiker yang di temple di lampu bagian kaknan kendaraan, yang berfungsi pada kecepatan maks 60 km/jam. Kebijakan ini akan di terapkan secara bertahap pada tahun 2022.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan  lokasi  secara  purposive  (sengaja)  karena  penelitian  ini  tentang kebijakan baru tentang pelayanan pengguna jalan tol, yang hanya ada di Kota Makassar, gambar 1.

## Gambar 1. Peta Kota Makassar
Jenis Penelitian ini adalah  survey. menggunakan pendekatan kualitatif dengan  metode  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif  dimaksudkan  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  dari  masalah-masalah  sosial (Creswell,  2010).  Studi  kasus  merupakan  penelitian  tentang  sesuatu “kesatuan sistem” berupa  program,  kegiatan,  peristiwa  yang  terkait  oleh tempat,  waktu  dan  ikatan  tertentu  Penelitian  kualitatif  menghendaki ditetapkan  adanya  batas  dalam  penelitian  atas  dasar  fokus  yang  timbul sebagai  masalah  dalam  penelitian.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  dua  hal, Pertama,  batas  menentukan  kenyataan  jamak  yang  kemudian  mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara  peneliti  dengan  fokus.  Dengan  kata  lain,  bagaimanapun  penetapan fokus  sebagai  pokok  masalah  penelitian  penting  artinya  dalam  usaha menemukan batas penelitian (Moleong, 2010). Adapun fokus pada penelitian
ini yaitu: Persespsi masyarakat terhadap suatu rencana Kebijakan bayu dalam pembayaran  toll  atau  Multi  Line  Free  Flow  (MLFF).  yang  akan  diterapkan secara bertahap di tahun 2022. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data,  Kegiatan observasi meliputi  pengamatan,  secara  langsung  dan  sistematik,  kejadian-kejadian, perilaku  perilaku  dilokasi  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Dalam  hal  ini pada tol Makassar. Pada observasi ini juga sudah dimulai pencatatan terkait penelitian.  Wawancara  yang  dimaksud  adalah  pengambilan  data  informan dalam hal ini masyarakat pengguna jalan tol dengan mengisi angket/kuisioner yang disusun sesuai tujuan (Moleong, 2007), Dokumentasi berupa kumpulan dokumen  dokumen  dari  berbagai  isntansi  terkait  penelitian  ini.  Adapun sumbernya  dapat  berupa  dokumen  resmi  dari  pemerintahan  atau  lembaga swasta dan dokumen tidak resmi berupa dokumen pribadi, dari perorangan atau  kelompok  tertentu.  Dokumen  ini  bisa  juga  berupa  foto  foto  terkait dengan  penelitian.  Data  diperoleh  secara  langsung  dari  informan  melalui online  dengan  mengisi  angket  /kuisioner  yang  telah  disiapkan.  Pemilihan informasi  dalam  penelitian  dilakukan  secara  acak  Random  Sampling (Sugiyono,  2017).  yang  bermakna  informan  diambil  secara  acak  dengan menetapkan  secara  purposive  informan  sebanyak  50  orang  dari  total  yang mengisi  angket.  Adapun  kriteria  pernah  menggunakan  jalan  tol.  Data sekunder  adalah  data  pendukung  dari  data  pokok.  Data  sekunder  ini bersumber dari berbagai sumber baik dari buku buku literatur, dari dokumen instansi  instansi  terkait  dengan  penelitian  ini  seperti  dari  Kantor  Badan Perencanaan  Statistik  (BPS),  Badan  Pengelola  Jalan  Tol  (BPJT)  dan  lainnya yang  berhubungan  dengan  objek  kajian.  Ada  2  tujuan  Penelitian  yang  akan dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  (1)  Mengetahui  persepsi masyarakat  tergadap  kebikan  MLFF,  yang  diawali  dengan  mentabulasi  dan mengelompokkan  pertanyaan  sesuai  tujuan  penelitian  (2)  Menemukan hambatan yang dapat dialami dalam implementasi kebijakan pada pengguna jalan tol dengan menggunakan analisis deskriptif korelasi.

## Hasil dan Pembahasan
Secara  administrasi  Kota  Makassar  dibagi  menjadi  15  kecamatan dengan 153 kelurahan, diantara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan  Wajo,  Kecamatan  Ujung  Tanah,  Kecamatan  Tallo,  Kecamatan Tamalanrea,  dan  Kecamatan  Biringkanaya.  Sebagai  kota  metropolitan  maka aktifitas  ekonomi  berkembang  pesat  dan  salah  satu  kebutuhan  yang  paling menentukan  adalah  adanya  jaln  tol  yang  menghubungkan  beberapa
Kabupaten kota dengan Bandara dan pelabuhan. Kebutuhan akan pelayanan tol yang prima menjadi harapan bagi pengguna langsung maupun yang akan mendapatkan dampaknya seperti perusahana eksportir, Jasa pengiriman dan lainnya. Cara Kerja Multi line Free Flow (MLFF) Indonesia akan memasuki era baru  Toll  Roads  Technology  4.0,  seiring  penerapan  sistem  pembayaran  tol non-tunai nir-sentuh berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) dengan teknologi Global  Navigation  Satellite  System  (GNSS)  pada  2022  mendatang.  Dengan mengadopsi sistem ini, pengalaman yang didapat pengguna jalan tol atau user experience akan berbeda dibanding sistem transaksi konvensional. Pengguna jalan tidak lagi harus melakukan taping uang elektronik di gerbang tol (GT), melainkan terdeteksi oleh sensor kamera pintar berteknologi GNSS. Teknologi  ini  akan  mengenali  dan  mengidentifikasi  kendaraan  pengguna, sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung, lebih cepat, dan efisien. Tanpa  antrean  dan  tundaan  transaksi.  Sistem  pembayaran  tol  non-setop diprakarsai  Roatex  Ltd  Zrt  selaku  Badan  Usaha  Pelaksana  (BUP)  Electronic Toll  Collection  (ETC).  Ada  empat  tahapan  yang  dalam  pelaksanaan  MLFF dengan  melibatkan  koordinasi  antara  BPJT,  Bank  Indonesia,  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Lembaga Pengadilan, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Adapun skema kordinasi dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Skema Koordinasi pelaksanaan MLFF
Selanjutnya dalam penerapannya, MLFF harus didukung oleh Lembaga pengelola  yang  berperan  sebagai  toll  service  provider  atau  electronic  toll collection  (ETC).  Penerapan  Electronic  Toll  Collection  Kebijakan  dalam pemilihan  teknologi  ETC  pada  penerapan  MLFF  di  Indonesia  sangat berpengaruh  pada  keterbatasan  sumber  daya  dan,  infrastruktur,  psikologi masyarakat dan faktor sosial ekonomi lainnya. Berdasar hal tersebut, Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Perhubungan  melalui  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Transportasi  Antarmoda  melakukan  penelitian  dan  studi
terkait  pemilihan  teknologi  dalam  penerapan  elecronic  toll  cellection  yang sesuai  dengan  kriteria  dan  faktor-faktor  yang  ada  di  Indonesia.  Terdapat bebrapa kriteria yang sudah  ditetapkan seperti, biaya, kendala/keakurasian, dampak  lingkungan,  fleksibilitas,  kecepatan  data,  penerimaan,  pelaksanaan, kesiapan  teknologi,  kemudahan  pengguna,  dan  kompleksitas  system.  Dari beberapa  indikator  kriteria  tersebut  terdapat  3  kriteria  prioritas  atau  yang diutamakan  dalam  pemilihan  teknologi  ETC  adalah  tingkat  penerimaan, keandalan dan kemudahan penggunaan. Pemilihan Metode Pembayaran Ada beberapa  metode  pembayaran  MLFF  dengan  berbagai  pertimbangan  sesuai kondisi  pengguna  seperti  penjelasan  E-OBU  direkomendasikan  bagi  yang memiliki  smartphone  dan  jarang  bertukar  kendaraan  dengan  orang  lain. Setiap  kendaraan  yang  hendak  memasuki  jalan  tol  harus  sudah  terdaftar dalam  sistem,  baik  data  kendaraan  maupun  pengguna.  Pendaftaran  dapat dilakukan  melalui  aplikasi  MLFF  yang  bisa  diunduh  dari  ponsel.  sehingga menjadi  penghambat  bagi  pengguna  yang  bukan  kendaraan  yang  sesuai dengan  endaftaran  di  ponselnya  Metode  OBU  direkomendasikan  untuk kendaraan yang sering digunakan dengan pengemudi yang berbeda. Jika ingin menggunakan  perangkat  OBU,  maka  Anda  dapat  membeli  OBU  dan mendaftarkan  kendaraan.  OBU  berfungsi  dengan  cara  yang  sama  seperti  E- OBU, yakni dengan mencatat penggunaan jalan tol berdasarkan GPS dan Anda akan membayar sesuai dengan kebutuhan Metode electronic route ticket Cara ini  direkomendasikan  bagi mereka  yang  jarang  bepergian menggunakan  tol. Setelah memilih titik masuk dan keluar, pengguna dapat membeli electronic route  ticket  sekali  pakai  di  situs  resmi  atau  aplikasi  MLFF.  Tahapan pelaksanaan  pembayaran  MLFF.  (1)  Registrasi  Pengguna  mengisi  data  diri yaitu  nama,  nomor  telepon  seluler,  alamat  e-mail,  e-wallet  yang  akan digunakan.  Setelah  itu,  akan  muncul  konfirmasi  persetujuan  registrasi tersebut.  Setelah  teregistrasi,  pengguna  bisa  memilih  menu  car  registration dan  mengisi  data  kendaraan  seperti  nomor  pelat  depan  dan  belakang,  tipe mobil, mengunggah foto mobil hingga foto dokumen STNK kendaraan.
Selanjutnya,  pilih  menu  payment  details.  Pengguna  dapat  memilih  e- wallet  yang  digunakan.  Bila  tidak  punya  dompet  elektronik,  pengguna  bisa mengeklik e-wallet yang ingin digunakan ke depan. Bagi pengguna yang hanya sesekali  masuk  bisa  memilih  opsi  road  ticket  untuk  sekali  perjalanan  yang bisa  dibeli  di  tempat-tempat  yang  akan  ditentukan  kemudian.  (2)  Proses transaksi  Pada  tahap  ini,  pengguna  yang  memasuki  tol  akan  terdeteksi kendaraan  dan  pelat  nomornya  oleh  signal  receiver.  penerima  sinyal  ini mendapat  sertifikat  dan  izin  frekuensi  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika. Begitu melewati gerbang, transaksi terjadi  dan  saldo  dompet
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45,3 35,9 29 23 12,5 4 2 8 8 5 0 0 0 5 4 6 0 3 5 3
8 6,25
1 5 3 0 0 4 1 2 3 4 <25 25-30 4 8
2 8 0 5 0 0 30 - 35 5
4 6
0 36 - 40   41 – 45 Pendidikan SMA Pendidikan S1 Pendidikan S2 Pendidikan S3 3 5 3 1 5 3
0 0
>45 jumlah % 4 29 45,3
1 23 35,9 2 8 12,5
3 4 6,25
elektronik pengguna terpotong secara otomatis. Data transaksi ini kemudian dikirim  ke  BUP  ETC.  (3)  Settlement  Pada  proses  ini,  data  transaksi  yang tersimpan  adalah  data  settlement  dan  dikirimkan  ke  Gerbang  Pembayan Nasional  (GPN)  untuk  kemudian  mendistribusikannya  ke  badan  usaha  jalan tol  (BUJT).  GPN  adalah  sistem  yang  mengintegrasikan  berbagai  kanal pembayaran  transaksi  elektronik  non-tunai  seperti  e-wallet.  Dengan demikian,  pembayaran  berlangsung  fair  sesuai  dengan  jarak  tempuh  dan masing-masing  jenis/golongan  kendaraan.  Kemungkinan  terjadinya kebocoran dan transaksi tak terbayarkan tidak akan terjadi. (4) Pengawasan dan  penindakan  Apabila  terjadi  pelanggaran  maupun  kondisi  di  mana pengguna tidak membayar tol, akan dikenakan penalti. Data pelanggaran ini akan dikirimkan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penindakan (enforcement)  sesuai  dengan  kesalahan  dan  pelanggaran.  Ada  tiga  lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan dan penindakan ini. Selain kepolisian, juga  pengadilan,  dan  Samsat.  Karakteristik  informan  diperlukan  untuk mengetahui  persepsi  terhadap  kebijakan  baru  pada  pelayanan  jalan  tol Makassar.  Adapun  karakter  yang  dinilai  adalah  umur.  pendidikan  dan pekerjaan.  Karena  ketiga  faktor  ini  erat  kaitannya  dengan  cara  pandang informan  terhadap  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  tabulasi angket/kuisioner  dari  64  informan  terdiri  dari  68,8%  laki  laki  dan  31,3% dengan usia terbesar pada kisaran 25 sampai 35 tahun (32,8%), dan tingkat pendidikan  terbanyak  adalah  SMA  (45,3%)  menyusul  S1(35,9%).  Untuk jelasnya  di  lihat  pada  grafik  1  Grafik  1.  Jumlah  dan  persentase  informan berdasarkan umur dan pendidikan
Pada  grafik  1  menggambarkan  bahwa  informan  yang  mengisi  angket berada  pada  usia  produktif  yang  erat  kaitannya  dengan  masih  aktifnya mobilitas dengan menggunakan jalan tol. Adapun dari aspek pendidikan
Jenis Pekerjaan Jumlah  Persentase (%) Pegawai/karyawan 32 50 Sopir 21 32,8 Ibu Rumah tangga 7 11,0 Lainnya 4 6,2 Jumlah 64 100
menunjukkan  45,3%  berpendidikan  SMA  dan  S1  sebesar  35,9%  yang bermakna  jawaban  yang  diperoleh  cukup  baik,  Pekerjaan  juga  sangat  erta dengan  penggunaan  jalan  tol,  mengingat  jalan  tol  Makassar  sebagai  jalur ekonomi yang menghubungkan kabupaten/ kota dengan Bandara Hasanuddin dan  Pelabuhan  Soekarno  Hatta.  Pada  tabel  1  diperlihatkan  jenis  jenis pekerjaan informan
Tabel 1 Jumlah dan persentase jenis pekerjaan informan
Pada tabel menggambarkan bahwa 50 persen informan adalah pegawai atau karyawan dan 32,5 persen sopir. Kedua jenis pekerjaan ini sangat intensif menggunakan jalan tol. Oleh sebab itu adanya kebijakan tentang pembayaran MLFF  perlu  diketahui  oleh  kelompok  pekerja  tersebut.  Pada  bahasan selanjutnya akan diuarikan pemanfaatan jalan tol terkait tingkat penggunaan jalan  tol,  kedisiplinan  pada  ketersediaan  saldo  pada  kartu  serta  persepsi terhadap fungsi jalan tol. Pemanfaatan jalan tol biasa dimaknai sebagai jalan alternative  dari  permasalahan  kemacetan.  Hal  ini  terkait  dengan  adanya pembayaran yang harus dikeluarkan oleh kendaraan yang lewat. Oleh sebab itu sebagian besar pengguna jalan tol hanya memanfaatkan jalan tol apabila ada  keperluan  atau  sebagai  alternative  lainnya.  Sebagaimana  pada  tabel diperlihatkan beberapa alasan informan menggunakan jalan tol dimana yang terbesar  adalah  ke  Bandara  Hasanuddin  (51,5%)  dan  aktifitas  yang  terkait dengan pengantaran barang ke pelabuhan (28,1%) Berdasarkan data tersebut dapat  dikatakan  bahwa  jalan  tol  umumnya  digunakan  untuk  kegiatan  yang sifatnya untuk aktifitas bisnis atau traveling dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan kantor (penugasan). Lebih jelasnya di tampilkan pada tabel 2
Tabel 2. Jumlah dan persentase alasan penggunaan jalan tol
Pengalaman terkait kedisiplinan Jumlah Persentase (%)
Pada tabel 2 juga terlihat ada (17,2%) persen pengguna jalan tol dengan tujuan  menghindari  kemacetan.  Mereka  pada  kelompok  ini  biasanya  yang berkantor di daerah sekitar Maros. Menghindari Jalan perintis Kemerdekaan yang  sangat  padat  pada  pagi  hari  dan  sore  hari.  Penggunaan  jalan  tol  ada kaitannya  dengan  pekerjaan  informan  sebagai  pegawai  atau  karyawan  yang umumnya akan ke Bandara baik karena mengantar pimpinan atau karena ada tugas ke luar Makassar. Adapun sopir terkait dengan pengantaran barang dan mengantar tamu atau penumpang ke bandara seperti sopir grab. Kedisiplinan menjadi  salah  satu  indikator  untuk  berjalannya  kebijakan  pembayaran  baru MEFF, yaitu kesiapan pengguna jalan tol dalam hal membawa kartu e-tol dan kecukupan saldo. Hal ini menjadi pembelajaran dimana penggunaan kartu e- tol non tunai sudah hamper sepuluh tahun, namun masih saja terjadi penggua jalan  tidak  memiliki  saldo  yang  cukup.  bahkan  tidak  membawa  kartu  e-tol. Untuk  mengantisipasi  permasalahan  ini  telah  disiapkan  tempat  pembelian dan pengisian ulang kartu e-tol sebelum memasuki gerbang. Masih rendahnya kedisiplinan  pengguna  jalan  tol  akan  sangat  berpengaruh  pada  penerapan kebijakan MLFF, hal ini disebabkan masih ditemukan pengemudi yang tidak membawa  kartu  atau  membawa  kartu  yang  saldonya  tidak  mencukupi. Meskipun pelayanan untuk memeriksa saldo pada kartu e-tol dapat dilakukan di  ponsel.  Untuk  lebih  jelasnya  di  perlihatkan  penjelasan  informan  terkait pengalaman mereka ketersediaan kartu e-tol.
Tabel 3.  Jumlah dan persentase pengalaman informan terkait kedisiplinan
Alasan menggunakan Jalan tol Jumlah  Persentase (%) Membawa barang ke Pelabuhan Soekarno Hatta 18 28,1 Ke Bandara Hasanudddin 33 51,5 Menghindari kemacetan 11 17,2 Lainnya 2 3,2 Jumlah 64 100
Sumber informasi MLFF Jumlah Media sosial 7 Persentase (%) 11,0 Teman 6 9,4 Sumber: Data primer Tahun 2021
Pada tabel 3 tergambar bahwa masih cukup besar persentase pengguna jalan  tol  yang  kurang  disiplin,  dimana  terdapat  32,8  persen  yang  tidak memiliki  kecukupan  saldo  saat  transaksi  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena tidak melakukan pengecetan isi saldo dalam kartu pada saat memasuki jalan tol.  Selanjutnya  ada  7,8  persen  informan  yang  sama  sekali  tidak  membawa kartu.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  kelalaian  atau  terburu  butu  atau berharap  kartu  ada  di  dompet  dan  ternyata  tidak  tersedia.  Pengalaman informan  ini  umumnya  pada  pengguna  jalan  tol  yang  tidak  tetap,  kebiasaan memasuki jalan tol dengan membayar secara tunai, karena kartu tidak selalu digunakan.  Oleh  sebab  itu  kelompok  pengguna  jalan  tol  seperti  ini,  perlu menjadi  salah  satu  acuan  kebijakan  MLFF  ini,  dengan  metode  penggunaan stiker RDL yang ditempelkan di kendaraan. sehingga pemilik kendaraan lebih awal  dapat  mengetahui  apakah  stiker  tersebut  berfungsi  (ada  saldo)  atau tidak. Pemerintah sejak Tahun 2000 telah merancang suau kebijakan publik terkait  penggunaan  jalan  tol.  Berdasarkan  berbagai  permasalahan  baik  dai aspek  fasilitas  jalan  tol  maupun  dari  keragaman  karakter  pengguna. Pembayaran  model  MLFF  diharapkan  menjadi  solsi  dalam  mengoptimalkan fungsi jalan tol. Untuk itu sangat penting diketaui apakah masyarakat sudah menegtahui  kebijakan  ini,  dan  dari  mana  saja  informasi  tersebut.  diperoleh, Pada  Tabel  4  diperlihatkan  sumber  informasi  informan  tentang  kebijakan MLFF
Tabel 4. Jumlah dan persentase informan berdasarkan sumber informasi tentang kebijakan MLFF
Saldo selalu cukup digunakan 38 59,4 Saldo kartu tidak mencukupi 21 32,8 Tidak membawa kartu 5 7, 8 Jumlah 64 100
Pada  tabel  4  terlihat  bahwa  umumnya  informan  tidak  mengetahui kebijakan  baru  terkait  MLFF.  yaitu  ada  64  persen  informan  baru  tahu  saat mengisi  angket  penelitian  ini.  Selebihnya  ada  15,4  persen  yang  mengetahui dari  kantor.  Hal  ini  ada  kaitannya  dengan  pekerjaan  informan  sebagai karyawan  (50%),  yang  sering  menggunakan  jalan  tol  untuk  kegiatan perusahaan  atau  kantor.  Strategi  Komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah perlu  dilakukan  secara  intens  karena  penyebaran  informasi  yang  jelas  akan membuat  masyarakat  lebih  memahami  kebijakan/program  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  (Hartaman  et  al.,  2021).  Informasi  tentang penerapan  kebijakan  ini  akan  sangat  penting  bagi  masyarakat,  mengingat tahun  2022  akan  di  berlakukan,  sedangkan  masih  cukup  besar  masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini. Akibat yang bisa terjadi kebijakan akan berjalan  lamban.  Untuk  itu  diperlukan  sosialisasi  yang  lebih  intensif  baik melalui  media  sosial  maupun  sosialisaasi  secara  resmi  ke  berbagai  instansi tertentu.  Persepsi  adalah  cara  pandang  seseorang  atau  sekelompok  orang terhadap suatu objek (Prabowo & Arofah, 2017). Persepsi tentang kebijakan publik  sangat  diperlukan  karena  akan  mempengaruhi  keberlanjutan kebijakan tersebut. MLFF sebagai suatu teknologi pembayaran non tunai pada kendaraan  yang  melintasi  jalan  tol,  tanpa  harus  berhenti.  Menggunakan sensor  yang  diletakkan  pada  bagian  depan  kendaraan.  Pada  tabel  5 diperlihatkan  persepsi  informan  terhadap  manfaat  dari  kebijakan  MLFF dengan kemudahan dalam memanfaatkan jalan tol. Persepsi seseorang hanya akan  muncul  apabila  pernah  mendengar  atau  membaca  diberbagai  media, dengan  demikian  akan  secara  otomatis,  menggiring  tanggapannya  terjadap suatu  objek,  Kebijakan  MLFF  meskipun  baru,  namun  merupakan  kebijakan lanjutan dari pembayaran tunai ke pembeyaran e-tol. Sehingga infromasi yang didapatkan meski baru mengetahui tetap dapat menunjukkan persepsinya.
Tabel 5. Jumlah dan persentase persepsi informan terhadap manfaat kebijakan MLFF
Persepsi  terhadap Kebijakan MLFF Jumlah  Persentase (%) Kantor 10 15,6 Baru tahu dari angket yang diisi 41 64,0 Jumlah 64 100 Jumlah 64 100
Persepsi terhadap  pelaksanaan  Jumlah Kebijakan MLFF Pelaksanaan    Kebijakan    akan    berjalan  14 Persentase (%) 21,8
dengan baik bila tetap ada petugas  yang memantau stiker MLFF pada kendaraan Pelaksanaan    Kebijakan    akan    berjalan  20 31,4 baik kalau di dukung oleh sarana ( jaringan yang kuat) Pelaksanaan Kebijakan MLFF dapat   di 30 46,8 membutuhkan   waktu,   untuk implementasikan oleh pengguna jalan tol Jumlah 64 100
Pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  informan  menilai bahwa  kebijakan  MLFF  sangat  positif  untuk  mempermudah  perjalanan  dan lebih  praktis  karena  pengguna  tidak  lagi  harus  menunggu  di gerbang  untuk mengesek  kartu.  Dengan  demikian  berarti  bahwa  kebijakan  MLFF  ini  akan membantu  pengguna  jalan  tol.  Namun  bila  dikaitkan  dengan  tabel  4  yang menjelaskna bahwa. 64% informan baru mengetahui tentang kebijakan MLFF yang  akan  diterapkan  tahun  2022,  berarti  pemerintah  masih  perlu mensosialisasikan  kebijakan  ini.  Dan  nampaknya  tidak  akan  mengalami banyak  hambatan  untuk  implementasinya,  mengingat  memang  dibutuhkan masyarakat.  Permasalahan  menggunakan  kartu  e-tol,  dengan  sistim menggesek  dinilai  lebih  merepotkan  dibanding  metode  pembayaran  yang akan diujicobakan tahun 2022.
Tabel 6. Jumlah dan persentase persepsi responded terhadap kebijakan MLFF
Pada  tabel  6  menunjukkan  ada  3  persepsi  mesyarakat  terghadap pelaksanaan  kebijakan  MLFF  bila  diterapkan,  dimana  persepsi  yang
Sangat perjalanan membantu mempercepat  40 62,4 Tidak  lagi  ada  antrian  digerbang  17 26,6 pembayaran Lebih memudahkan pengguna jalan tol 7 11,0 Jumlah 64 100,0
menekankan  bahwa  dibutuhkan  waktu  untuk  diberlakukannya  kebijakan MLFF (46,8%), mengingat adanya prilaku atau kebiasaan dari menggunakan uang tunai, kartu e- tol dan akan diujikan dengan menggunakan stiker.
Analisis hambatan dan kendala dalam penerapan kebijakan MLFF Ada 3 hal  yang  diamati  dalam  menjawab  hambatan  dan  kendala  percepatan penerapan  MLFF  Aspek  Kemudahan  mengkases  MLFF  Untuk  berjalannya suatu kebjakan public maka yang perlu menjadi perhatian adalah apakah yang ditawarkan  itu  dapat  memenuhi  kriteria  berupa  kemudahan  mengakses MLFF. Sebagaimana dipahami bahwa sebagai besar pengguna jalan tol adalah orang  orang  yang  memiliki  kepentingan  khusus,  dan  rela  membayar  untuk mendapatkan pelayanan. Oleh sebab itu kemudahan mengkases MLFF berupa cara  registrasi,  metode  pembayaran  dan  pelaksanannya  akan  sangat berpengaruh. Mengingak MLFF ini adalah system yang berhubungan dengan aplikasi,  permasalahan  hanya  pada  pengguna  yang  kurang  menguasai teknologi. Untuk itu perlu adanya pendampingan. 2 Kedisiplinan Pengguna Tol Kedisiplinan  menjadi  penghambat  dalam  hal  pembayaran  e-toll.  Pengguna yang  tidak  memiliki  saldo  yang  cukup  atau  lupa  membawa  kartu  karena berharap akan dapat membayar secara tunai. pada MLFF perbedaanny adalah kendaraan  yang  dipakai  sidah  teregistrasi  dan  memilik  stiker  yang  akan terdeteksi  melalu  gerbang  pembayaran.  Permaslaahan  yang  isa  terjadi  bula penggua  tol  berganti  ganti  kendaraan  akibatnya  stiker  tidak  dapat  dibaca, karena  pengemudi  harus  mengkoneksikan  ponselnya  dengan  stiker dikendaraan.  Oleh  sebab  itu  MLFF  tetap  membuat  2  bentuk  pembayaran. yiatu untuk pengemudi yang tetap dengan kendaraannya dan pengemudi yang berganti ganti kendaraan. Hambatan inilah yang akan memperlambat proses penerapan MLFF, karena faktor prilaku masyarakat pengguna. Oleh sebab itu sosialisasi  harus  terus  dilakukan  menjelang  penerapannya.  3  Kesiapan Teknologi  dan  jaringan  Berdasarkan  hasil  uji  coba  diketahui  bahwa normalnya kecepatan transaksi rata-rata pada setiap gerbang tol adalah 3,09 detik dengan panjang antrian rata-rata 5 kendaraan.
Namun  kenyataan  ditemukan  dapat  menyebabkan  natrian  leboh panjang karena berbagai faktor. dengan MLFF tidak adalagi antrian kendaraan melaju  tanpa  harus  berhenti.  Permasalahan  yang  bisa  terjadi  hanya  pada gangguan  jaringan,  sehingga  sensor  yang  ada  di  pintu  gerbang  tidak bergfungsi.  Oleh  sebab  itu  pengelola  hendaknya  telah  mengantisipasi berbagai  strategi  untuk  menghindari  permasalahan  ini.  Strategi mengoptimalkan  penerapan  kebijakan  MLFF  Berdasarkan  analisis sebelumnya  maka  diperlukan  strategi  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan rencana kebijakan MLFF. Untuk itu dilakukan analisis SWOT sebagai metode
perencanaan  strategis  untuk  mengevaluasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh dalam  usaha  mencapai  tujuan,  yaitu  kekuatan  (Strengths),  kekuatan (Weaknesses),  peluang  (Opportunities),  dan  ancaman  (Threats),  baik  itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Metode analisis ini tujuannya adalah  untukmengambarkan  situasi  dan  kondisi  yang  sedang  dihadapi  dan bukan  merupakan  alat  analisis  yang  dapat  memberikan  solusi  terhadap masalah  yang  tengah  dihadapi  1.Kekuatan  (Sterngths)  Mobilitas  pengiriman barang dan jasa dapat terlaksana dengan lebih cepat sehingga meningkatkan pendapatan  bagi  perusahaan  pengguna,Antrian  kendaraan  yang  melakukan transaksi di gerbang tol dapat dihilangkan karena pengguna tidak perlu  lagi menghentikan  kendaraan  untuk  melakukan  transaksi,  Tundaan  waktu perjalanan bagi pengguna jalan dapat berkurang karena tidak ada lagi antrian kendaraan  di  gerbang  tol,  Kemacetan  dapat  terurai.  2.  Kelemahana (Weaknese)  Perlu  biaya  yang  besar  untuk  mengganti  sistem  transaksi  yang ada,  dan  perlu  diterapkan  secara  nasional.  Perlu  pertimbangan  matang teknologi  yang  cocok  dan  tepat  untuk  diterapkan,  penyamaan  teknologi dilakukan untuk seluruh tol yang ada di Indonesia. Penyamaan teknologi ini dilakukan  agar  tidak  memberatkan  pengguna  jalan  untuk  bertransaksi.  3. Peluang  (Opprtunities)  Mendukung  percepatan  pembangunan  nasionalan, Untuk  para  pelaku  bisnis,  dapat  dilakukan  pengembangan  bisnis  usaha berupa  teknologi  yang  dipasang  pada  gantry  maupun  pada  kendara.  4. Ancaman  (Threat)  Dengan  teknologi  MLFF  nantinya  sudah  tidak  ada  lagi gerbang  tol  yang  dipasang  pada  setiap  jalan  tol.  Perilaku-perilaku menyimpang dari masyarakat mungkin saja terjadi, misalnya kendaraan yang tidak  memiliki  saldo  dapat  tetap  masuk  jalan  tol  ataupun  kendaraan  yang tidak memasang alat transaksi pada kendaraannya dapat masuk ke jalan tol. Hal  ini  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  badan  usaha  jalan  tol  yang bersangkutan. Maka  dari  itu  perlu  adanya  penegakan  hukum  yang jelas  dan perlu  dikaji  lebih  mendalam  mengenai  penerapan  Multi  Lane  Free  Flow melihat dari sisi culture masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan
Persepsi  masyarakat  terhadap  kebijakan  MLFF  sangat  baik  (62%.), karena dinilai memberi manfaat bagi pengguna jalan tol, utamanya dalam hal waktu  dan  kemacetan  di  gerbang  pembayaran  kartu  yang  selam  ini berlangsung. Namun persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa  pengguna  jalan  tol  mengharapkan  masih  adanya  waktu  tambahan dalam mensosialisasikan  MLFF  sebelum  tahun  2022,  (46,8%),  dan  kesiapan petugas (21,8%.) dan jaringan yang kuat (31,2%), Hambatan dalam
mengimplementasikan  kebijakan  MLFF  lebih  besar  pada  karakter  dan perilaku  pengguna  jalan  tol,  Dimana  MLFF  ini  merupakan  system  yang dibangun  untuk  mengkoneksikan  antara  pengemudi  dengan  kendaraannya, sehingga  kedisiplinan  pengemudi  dalam  menggunakan  jalan  tol  dengan metode  pembayarannya,  Strategi  yang  diperlukan  untuk  mengoptimalkan pelaksanaan  rencana  kebijakan  MLFF  adalah  pemerintah  melakukan persiapan  yang  matang  terkait  pemilihan  penggunaan  teknologi  yang  tepat dan  dapat  di  gunakan  dengan  memperhatikan  aspek  masyarakat  di  seluruh Indonesia.  Kemudian  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  maka  ada beberapa  saran  yang  dapat  di  sampaikan  yaitu:  Pemerintah  perlu meningkatkan  kegiatan  sosialisasi  kemasyarakat  mengingat  data menunjukkan  64%  infroman  yang  mengisi  kuisioner  baru  mengethaui kebijakan ini dari kusioner tersebut.

## References
Aminah,  S.  (2018).  Transportasi  Publik  dan  Aksesbilitas  Masyarakat Perkotaan. Jurnal Teknik Sipil , 9 (1), 1142 – 1155. Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1). CV Pustaka Setia. Astutik, E. P., & Gunartin, G. (2019). Analisis Kota Jakarta Sebagai Smart City
Dan  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Menuju Masyarakat Madani. Inovasi , 6 (2), 41. https://doi.org/10.32493/inovasi.v6i2.y2019.p41-58
Budiharjo,  A.,  &  Margarani,  S.  R.  (2019).  Kajian  Penerapan  Multi  Lane  Fee
Flow  (MLFF)  Di  Jalan  Tol  Indonesia. Jurnal  Keselamatan  Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety) , 6 (2), 1 – 14.
https://doi.org/10.46447/ktj.v6i2.27
Hartaman, N., Wahyuni, W., Nasrullah, N., Has, Y., Hukmi, R. A., Hidayat, W., &
Ikhsan, A. A. I. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata
Budaya  Dan  Kearifan  Lokal  Di  Kabupaten  Majene. Ganaya  :  Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (2 SE-Articles).
https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1334
Kadarisman,  M.,  Gunawan,  A.,  &  Ismiyati,  I.  (2015).  Implementasi  kebijakan sistem transportasi darat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di jakarta. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik , 2 (1), 59 – 78. Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Remaja  Rosdakarya. Nurmandi,  A.  (2014). Manajemen  perkotaan:  teori  organisasi,  perencanaan, perumahan, pelayanan, dan transportasi mewujudkan kota cerdas . JKSG. Prabowo,  A.,  &  Arofah,  K.  (2017).  Media  Sosial  Instagram  Sebagai  Sarana
Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital. Jurnal Aspikom , 3 (2), 256 – 269. Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: CV Alfabeta