## KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Subaidi
IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo Email: subaidishalli@yahoo.co.id
Abstract : Justice and truth is something that must be upheld in this life. Therefore, in  solving  problems,  one  should  not  carelessly  blame  others  without  any  strong evidence.  Because  the  evidence  is  essential  in  the  procedural  law,  especially  in criminal matters. Proof always concern the rights and reputation. A person's right is guaranteed by law. Proof that must be done to uphold truth and justice. The purpose of the evidence solely to seek the truth or the true fact of a crime. This is intended to avoid  any  slander  caused  accusations  without  evidence  and  strong  reasons.
Keywords : Justice and truth, evidence and proof

## Pendahuluan
Tiada seorangpun yang dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. 1 Sistem  pembuktian  amat  menentukan  keputusan  hakim  dalam  suatu  perkara, karena  pembuktian  di  muka  pengadilan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum acara.  Maka  pembuktian  itu  harus  dilakukan  agar  benar-benar  terwujud.  Dalam hukum  acara  pidana,  pembuktian  diatur  dalam  pasal  184  KUHAP.  Alat-alat  bukti yang sah menurut pasal tersebut antara lain :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa. 2
Di  samping  itu  alat  bukti  yang  biasa  digunakan  oleh  seorang  penyidik  adalah sidik jari. Penyidikan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang  bertindak  sebagai  penyidik  adalah  anggota  kepolisian  yang  dalam  menyelidiki perkara  tindak  pidana  penyidik  harus  memeriksa  dengan  teliti  tempat  kejadian perkara, orang-orang yang dianggap mencurigakan, dan tanda-tanda yang ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang diperiksa.
Selain  penyidik  juga  memeriksa  bekas-bekas  alat  yang  ditemukan  di  tempat kejadian  perkara  yang  diduga  kuat  telah  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan.
1 Soebekti, Hukum Pembuktian, ( Jakarta : PT. Pranya Paramita, 2000 ). 7.
2 M. Karjadi dan R. Soesilo, KUHAP , (Bogor: Politera, 2006), 162.
Karena diyakini bekas tapak tangan itu menempel pada alat yang digunakan. Misalnya dalam  tindakan  pembunuhan  yang  menggunakan  senjata  api,  penyidik  akan memeriksa  jenis  senjata  apa  yang  digunakan,  dan  siapa  pemiliknya  atau  siapa  yang telah mempergunakannya untuk melakukan kejahatan.
Untuk  memperoleh  data-data  yang  berkaitan  dengan  alat  tersebut  tidaklah begitu  sulit  untuk  menyelidikinya,  tetapi  yang  berkaitan  dengan  pelakunya  itu merupakan  hal  yang  sulit  untuk  memeriksanya  karena  sedikit  saja  salah  dalam memutuskan siapa pelakunya akan menyebabkan orang lain menderita. Maka ada cara yang  lebih  modern  yang  digunakan  dalam  penyelidikan  yaitu  sidik  jari.  Hasil pemeriksaan sidik jari akan dicocokkan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai, karena  sidik  jari  diharapkan  dapat  memberikan  kekuatan  dalam  pembuktian  suatu perkara pidana disebabkan adanya beberapa alasan kuat. Alasan itu diantaranya :
1. Tidak ada dua orangpun yang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup. 3
Sidik  jari  merupakan  suatu  identifikasi  terhadap  seseorang.  Sehingga  dapat dijadikan  suatu  gambaran  yang  menerangkan  atas  terjadinya  suatu  peristiwa.  Bekas jari  itu  biasanya  akan  membekas  pada  tanda-tanda  yang  menggambarkan  tentang orang yang melakukan tindak pidana telah terjadi suatu peristiwa pidana. R. Soesilo membagi bekas-bekas itu ke dalam dua slogan, yaitu :
1. Bekas-bekas psikis, yaitu terdiri dari kesan-kesan yang lain terdapat dalam ingatan orang (korban, saksi, tersangka). Bekas ini bersifat abstrak, tidak dapat dilihat dan diraba  dan  penjamahannya  berupa  keterangan  yang  diceritakan  orang-orang  itu. Hal ini disebut dengan bukti hidup.
2. Bekas-bekas  fisik,  yaitu  bekas-bekas  yang  berbentuk  konkret  yang  merupakan barang yang dapat dilihat atau diraba, seperti mayat, luka-luka, darah, pakaian dan lain-lain.  Hal  ini  disebut  dengan  bukti  mati. 4 Dengan  demikian,  maka  sidik  jari merupakan bekas- bekas yang dapat dilihat dan dijadikan alat bukti telah terjadinya peristiwa. Dengan meneliti sidik jari di tempat kejadian perkara, diharapkan dapat diketahui  pelakunya.  Selain  dalam  tindak  pidana,  sidik  jari  juga  dapat  digunakan dalam hal transmigrasi. Dari hal tersebut nampak bahwa sidik jari merupakan hal yang  sangat  penting.  Apabila  dalam  tindak  pidana  bukti-bukti  yang  ada  tidak cukup sebagai alat bukti, maka sidik jari diharapkan dapat menguatkan bukti yang ada.

## Alat Bukti dan Pembuktian Sidik Jari
1. Alat Bukti
Dalam  pengertian  yuridis,  bukti  adalah  sesuatu  untuk  meyakinkan  akan kebenaran  suatu  dalil  atau  pendirian.  Alat  bukti,  alat  pembuktian,  upaya pembuktian  adalah  alat-alat  yang  digunakan  untuk  dipakai  membuktikan  adalah
3 Ibid, 57.
4 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana , (Bogor : Politera, 2005), 43.
alat-alat  yang  digunakan  untuk  membuktikan  dalil-dalil  suatu  pihak  di  muka pengadilan, sumpah, dan lain-lain. 5
Sehubungan dengan bukti dan alat-alat bukti ini, Andi Hamzah memberikan batasan,  bukti  yaitu  “sesuatu  untuk  meyakinkan  kebenaran  suatu  dalil,  pendirian atau  dakwaan”.  Alat-alat  bukti  ialah  upaya  pembuktian  melalui  alat-alat  yang diperkenankan  untuk  dipakai  membuktikan  dalil-dalil  atau  dalam  perkara  pidana dakwaan  di  bidang  pengadilan,  misalnya  keterangan  terdakwa,  kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. 6
Dengan demikian kalau hanya ada satu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan  dari  seorang  saksi,  tidaklah  diperoleh  bukti  yang  sah,  tetapi  harus dengan  keterangan  beberapa  alat  bukti.  Dengan  demikian,  maka  kata-kata  “alat bukti  yang  sah  “  mempunyai  ketentuan  dan  arti  yang  sama  dengan  “bukti  yang sah“.  Selain  bukti  yang  demikian  diperlukan  juga  keyakinan  hakim  yang  harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.
2. Pembuktian Sidik Jari Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang disengaja diambil atau  yang  dicapkan  dengan  tinta,  maupun  bekas  yang  ditinggalkan  pada  benda karena  terpegang  dan  tersentuh  dengan  kulit  telapak  ( friction  skin )  tangan  atau kaki. 7
Kulit  telapak  adalah  kulit  bagian-bagian  telapak  tangan  mulai  dari  ujung pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki tumit ke  semua  ujung  jari.  Di  situlah  terdapat  garis-garis  halus  yang  menonjol  keluar, yang  satu  sama  yang  lainnya  dipisahkan  oleh  celah  atau  alur  dan  membentuk lukisan-lukisan tertentu.
Kulit telapak itu terdiri dari dua lapisan :
a. Lapisan  Dermal  ( lapisan  kulit  dalam )  sering  juga  dinamakan  kulit  yang sebenarnya  karena  lapisan  inilah  yang  menentukan  bentuk-bentuk  garis  yang terdapat  pada  permukaan  kulit  telapak.  Apabila  lapisan  dermal  terbuka  atau cacat, maka bekas luka atau cacat itu akan permanen sifatnya.
b. Lapisan Epidermal adalah lapisan kulit luar yang terdapat garis-garis menonjol keluar  (yang  selanjutnya  disebut  garis-garis  papilair).  Terdapat  lukisan-lukisan yang  dibentuk  oleh  garis-garis  papilair  itulah  perhatian  kita  tujukan  untuk menentukan  bentuk  pokok,  perumusan  dan  pemeriksaan  perbandingan  sidik jari.
Luka  atau  cacat  pada  lapisan  epidermal  hanya  akan  merupakan  cacat sementara,  karena  susunan  garis-garisnya  akan  kembali  sebagaimana  susunannya
5 Sudiro Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta : Liberty, 2011), 1.
6 Andi Hamzah, Pokok-pokok Hukum Pidana Antara Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati, (Jakarta : PT. Eresco Bina Aksara, 2008), 21.
7 A.  Gumilang, Kriminalistik  Pengetahuan  Tentang  Teknik  dan  Taktik  Penyidikan. (Bandung:  Angkasa, 2013), 82.
semula yaitu mengikuti lapisan dermal setelah sembuh. Kegunaan yang sebenarnya dari garis-garis papilair untuk memperkuat pegangan sehingga benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir. Garis-garis papilair itu terdapat juga pada kulit telapak hewan sejenis kera dan burung tetapi bentuk lukisannya tidak sama seperti yang dimiliki manusia. 8
Maka dari itu kita harus hati-hati dengan tiap-tiap bekas jari yang ditemukan di  tempat  kejadian  perkara,  sebab  cap-cap  jari  itu  dapat  dikumpulkan  dan dicocokkan dengan sidik jari penjahat-penjahat yang pernah tertangkap.
Karena itu pengetahuan sidik jari bagi tiap-tiap pegawai polisi dari bawahan sampai atasan, sebenarnya suatu keharusan yang harus dimiliki. Sebab bukti-bukti sudah cukup banyak bahwa  persentase yang paling besar penjahatnya  tertangkap karena pembuktian dengan sidik jari. Disamping ciri-ciri manusia lainnya, melalui sidik jari adalah alat yang ampuh untuk mencari dan mengenal penjahat.
Agar  sistem  sidik  jari  ini  dapat  berfungsi  dari  sistem  pencegahan  dan pengulangan  kejahatan  secara  rasional,  maka  slip  sidik  jari  yang  sudah  diambil hendaknya  disimpan  dan  sewaktu-waktu  bisa  diambil  kembali  untuk mencocokkan dengan sidik jari orang-orang yang melakukan kejahatan.
Peranan sidik jari dalam pelacakan pelaku kejahatan yang tidak dikenal yang meninggalkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP) masih langka di Indonesia. Walaupun demikian apabila dalam suatu perkara kejahatan, baik perampokan atau pembunuhan dimana para pelakunya memakai topeng, kemudian dengan bantuan sistem  sidik  jari  pelakunya  akhirnya  bisa  ditangkap  dan  diajukan  ke  pengadilan, maka  sidik  jari  yang  ditinggalkan  dapat  dikembangkan  sehingga  dapat  berfungsi sebagai alat bukti.
Dalam sistem pembuktian, pengaruh sidik jari sangat besar sekali dibanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu :
a. Menurut  penyelidikan,  bentuk-bentuk  teraan  jari  itu  telah  terjadi  sejak  bayi dalam  kandungan  (janin)  berumur  4  bulan  dan  akan  terus  berkembang  dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih  tetap  terlihat,  kecuali  jika  lapisan  kulit  itu  sudah  rusak  hancur.  Hal  ini misalnya dapat terlihat pada mumi-mumi yang dibalsam.
b. Tidak  ada  satu  atau  dua  orangpun  yang  berlainan  yang  mempunyai  bentuk- bentuk teraan jari yang sama. Karena susunan dan letak-letak garis teraan jari sedemikian  rupa  keadaannya  dan  berbeda-beda antara  yang  satu  dengan yang lain,  maka  sampai  sekarangpun  tidak  ada  ketentuan  adanya  dua  jari  yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama, dalam hal juga pada orang- orang  kembar  yang  sama  dalam  segala  halnya  tidak  pernah  ditemukan  yang mempunyai teraan yang sama.
8 Ibid . 83.
Pengembangan  sidik  jari  sebagai  bukti  dapat  dilakukan  dengan  cara mengembangkan  data  sidik  jari  tersebut  melalui  keterangan  ahli  dalam dokumentasi  kepolisian  dengan  data  sidik  jari yang  diperoleh  di  tempat  kejadian perkara,  dan  hasil  pemotretan  sidik  jari  para  terdakwa.  Persesuaian  antara keterangan saksi, ahli, keterangan petugas pengambil sidik jari, dokumen tentang data  sidik  jari  terdakwa  atau  para  terdakwa,  tanggapan  terdakwa  terhadap keterangan  saksi  ahli  dan  saksi  petugas  pengambil  sidik  jari  di  tempat  kejadian perkara tersebut, termasuk alat bukti yang dinamakan petunjuk.

## Kedudukan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana
Dalam  penyidikan  suatu  tindak  pidana  diperlukan  adanya  pembuktian  dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari  kebenaran  materiil  dapat  tercapai.  Untuk  mencari  dan  mendapatkan kebenaran  materiil  yakni  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat  didakwakan  melakukan  suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang dicurigai dapat dipersalahkan.
Sebenarnya  syariat  Islam  diturunkan  kepada  Rasulullah,  sesuai  untuk  semua zaman dan tempat. Sedangkan nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya dijadikan dalam syariat itu nash-nash yang umum yang memungkinkan mereka dalam batas-batas al- Quran  dan  Sunnah  serta  tuntunan  para khulafaurrasyidin ,  tabiin  dan  pengikutnya, ulama  yang  terkemuka  dan  pendiri-pendiri  madzhab  dan  para  fuqaha,  untuk membuat undang-undang dalam berbagai cabang untuk mengatur urusan negaranya, administrasi, muamalah, dan hukuman dengan sebaik-baiknya.
Dalam  urusan  keduniaan,  hamba  diberi  banyak  kebebasan  untuk  mencapai kemaslahatan.  Sebagaimana  dalam  hadis  nabi  yang  artinya  “  Apa-apa  yang  kalian katakan  jika  hal  itu  urusan  tentang keduniaan,  maka  itu adalah  urusanmu. Dan  jika hal itu urusan tentang agama, maka hal itu adalah urusanmu”.
Dalam  bidang  peradilan,  hakim  wajib  diberi  kesempatan  untuk  sampai  pada suatu  kebenaran  dengan  semua  cara  yang  mungkin  menurut  pendapatnya  dan  ia menyimpulkan  kebenaran  itu  dari  setiap  yang  mungkin  menunjuk  kepadanya menurut  keyakinannya  dan  kepada  hakimlah  tumpuan  dalam  menentukan  sahnya petunjuk  ( dalil )  dan  kekuatan  petunjuknya.  Dalam  proses  pemeriksaan  yang  hakiki, kebenaran  itu  perlu  untuk  menjaga  agar  jangan  sampai  pengadilan  menjadi  tersesat dan mengambil keputusan yang keliru, sehingga membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini seperti hadis Abdullah bin Abbas, yang  artinya  “Seandainya  semua  dakwaan  mereka  diterima  oleh  manusia,  niscaya
mereka  menuntut  darah  seseorang  (keluarga)  dan  harta-harta  mereka,  akan  tetapi bukti ada pada orang mengaku”. 9
Inilah  jalan  yang  memberikan  kebebasan  mutlak  bagi  hukum  dalam membuktikan yang dinamakan dengan sistem pembuktian menurut adab atau sistem mempergunakan keyakinan sampai suatu batas tertentu.
Pada keadaan tertentu undang-undang menentukan pembatasan-pembatasan kebebasan bagi hakim dalam membentuk keyakinannya, maka dilaranglah bagi hakim mengambil suatu perkara, kecuali apabila sudah cukup bukti di hadapannya. Selama belum  cukup  bukti  itu,  tidak  mungkin  hakim  menganggap  peristiwa  terbukti, walaupun banyak yang lain.
Selanjutnya dipertegas lagi dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  hakim  telah  mendapat  keyakinan bahwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang telah melakukannya. 10
Apabila  bukti-bukti  yang  telah  disebutkan  dalam  undang-undang  tidak mencukupi,  maka  hakim  dapat  mencari  alat  bukti  yang  lain  yang  bisa  digunakan sebagai dasar dalam pembuktian.
Dalam  hal  ini  para  ulama  telah  sepakat  bahwa  pengakuan,  kesaksian  sumpah dan  pengambilan  sumpah  adalah hujjah - hujjah menurut  syara’  yang  dapat  dipegang oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  dan  menetapkan  hukuman.  Akan  tetapi mereka  berbeda  pendapat  mengenai  putusan  hukuman  berdasarkan qarinah yaitu tanda-tanda yang dipahami oleh hakim yang menunjukkan kebenaran.
Berdasarkan asumsi bahwa pembuktian dengan menggunakan sidik jari sebagai alat  bukti  dalam  hukum  acara  Islam,  terlebih  dahulu  perlu  diketahui  mengenai keabsahan qarinah atau  petunjuk  sebagai  bukti  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengemukakan perbedaan pendapat diantara ulama mengenai hal tersebut. Tanpa membahas hal tersebut kiranya sulit untuk menghubungkan sidik jari sebagai bukti dengan pembuktian dalam acara Islam.
Menurut Ibnu Qayyim  dalam kitabnya “I’laamul Muwaqiin” , beliau mengatakan “ Sesungguhnya Syari’ tidaklah membatasi pengambilan hak semata-mata berdasarkan kesaksian  dua  orang  laki-laki  saja,  baik  mengenai  darah, farj ,  dan  had-had,  bahkan para khulafaurrasyidin dan  sahabat  telah  menghukum had pada  zina  dengan  adanya bukti kehamilan dan pada minum khamr dengan bau dan muntah “ 11
Dengan demikian yang disebut dengan bayyinah itu adalah nama bagi setiap apa saja  yang  menerangkan al-haq (kebenaran),  maka  itu  berarti  lebih  umum  dari al- bayyinah dalam istilah fuqaha dimana mereka mengartikan khusus kepada dua orang saksi atau pada seorang saksi dan sumpah.
9 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , (Dar al-Fikr, tt), 778.
10 Karjadi dan R. Soesilo, KUHAP , (Bogor : Politera, 1996), 162.
11 Ibnu Qayyim , I’lamu al-Muwaqqiin , Juz. I,  (Dar al-Fikr, tt), 113.
Menurut  Ibnu  Qayyim, bayyinah merupakan  apa  saja  yang  dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan bagi siapa yang mengartikan bayyinah sebagai dua orang saksi belumlah memenuhi yang dimaksud, dan kami sama sekali tidak menemukan dalam al-Quran yang mengatakan bahwa bayyinah berarti dua orang saksi, tetapi arti bayyinah dalam al-Quran berarti hujjah (dasar/ alasan) dalil, al - burhan (dalil, hujjah atau alasan) baik dalam bentuk mufrad atau jamak. 12
Dalam al-Quran, Allah berfirman :
ِطْسِقْلاِب ُساَّنلا َموُقَ يِل َناَزيِمْلاَو َباَتِكْلا ُمُهَعَم اَنْلَزْ نَأَو ِتاَنِّ يَ بْلاِب اَنَلُسُر اَنْلَسْرَأ ْدَقَل Artinya  :  “Sesungguhnya  kami  telah  mengutus  Rasul-rasul  Kami  dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al- Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil. 13
(Q.S. al-Hadid [57]: 25)
Sedangkan  Mahmud  Syaltout  menyatakan  bahwa  sabda  Nabi  “ al-bayyinah  ‘alal mudda’iy” artinya  kewajiban  penggugat  untuk  mengajukan  sesuatu  yang  dapat  untuk menyelesaikan kebenaran gugatannya, dengan demikian jika telah jelas kebenarannya, maka dengan jalan apapun gugatannya dapat diterima. Ia juga berkata bahwa hakim dan  penguasa  yang  cerdik  selalu  menemukan  yang  benar  berdasarkan  firasat  dan tanda-tanda,  maka  apabila  kebenaran  itu  sudah  nyata  mereka  tidak  akan memenangkan kesaksian atau pengakuan yang menyalahi. 14
Dengan  demikian  yang  dimaksud  sabda  Nabi  tersebut  ialah  merupakan kewajiban bagi pengadu untuk mengemukakan bukti guna mengesahkan dakwaannya, sehingga dapat diputuskan baginya. Dan dua saksi tersebut adalah termasuk bayyinah tidak  ragu  lagi  bahwa  yang  lain  dari  dua  saksi  kadang-kadang  lebih  kuat,  seperti qarinah (tanda-tanda,  petunjuk),  dengan  kata  lain  maksud  dari  sabda  nabi  tersebut adalah  adakah  anda  (pengadu)  mempunyai  apa-apa  yang  menerangkan al-haq (kebenaran) berupa saksi atau petunjuk ( dilalah ).
Namun  demikian  ada  sebagian  pendapat  yang  tidak  mengakui qarinah sebagai  alat bukti. Padahal qarinah telah dapat melindungi banyak hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan. Seperti apa yang telah dinyatakan Ibnu Qayyim, sebagai berikut :
“Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan  menyia-nyiakan  hak-hak  serta  membuat  penyeleweng-penyeleweng semakin  berani  menimbulkan  kerusakan,  dan  menjadikan  syariah  Islam semakin  sempit  ruang  lingkupnya,  dan  menutup  diri  mereka  jalan-jalan  yang benar untuk menyikapi kebenaran dan melaksanakannya, dan di lain pihak ada orang-orang  yang  melampaui  batas  sehingga  berakibat  keluar  dari  garis-garis yang  telah  ditentukan  hukumnya  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya,  padahal  Allah
12 M. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam , (Surabaya : PT. Bina Aksara, 2003), 104.
13 Departemen Agama RI, A l-Quran dan Terjemahannya , (Semarang : CV. Toha Putra, 2008), 904.
14 Mahmud Syaltout, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih , (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 295.
SWT.  mengutus  utusan-utusan-Nya  dan  menurunkan  kitab-kitab,  adalah  agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-tanda keadilan itu  dengan  jalan  apapun  yang  diperintahkan  oleh-Nya,  sedang  Allah  telah menjelaskan  di  dalam  syariat  yang  diturunkan-Nya  tentang  jalan-jalan  yang dimaksudkan  demi  tegaknya  keadilan  di  tengah-tengah  kehidupan  manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan, maka itu berarti dari agama. 15
Dalam  al-Quran  juga  benar-benar  menganggap qarinah sebagai  alat  bukti, nampak pada kisah nabi Yusuf dan Zulaikha yang mana robeknya baju di belakang menunjukkan  ketidaksalahan.  Selain  itu  kisah  nabi  Sulaiman  ketika  mengadili  dua orang ibu yang memperebutkan bayinya, ketika bayi akan dibelah, salah seorang ibu yang  muda  melarangnya  kemudian  anak  itu  diberikan  kepada  ibu  yang  muda berdasarkan qarinah yaitu berupa kasih sayang.
Mengenai qarinah yang dijadikan sebagai alat bukti, ulama lain seperti Ibn Fars juga meyakinkan dan beliau menyatakan :
“ Hujjah adakalanya kesaksian, pengakuan, sumpah pengetahuan hakim perkara yang  ia  akan  memberi  hukum  dan  adanya qarinah - qarinah yang  menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan oleh hukum dimana qarinah itu masih dalam lingkungan yang dipastikan”. 16
Mahkamah  Syariah  menganggap qarinah sebagai  alat  bukti  karena  telah  dapat melindungi  hak-hak  dan  menjauhkan  peradilan  dari  ruh  kebekuan  dan  bersamaan dengan  itu  disertai  dengan  ruh  Islam.  Jadi qarinah menurut  pandangan  ulama mutaakhkhirin mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  alat  bukti  dalam hukum acara Islam.
Dengan  demikian,  tidak  ragu-ragu  lagi  bahwa  berpegang  pada qarinah - qarinah mengenai semua hak itulah pokok yang dikehendaki syariat Islam dan sesuai dengan maksud  syari’  mengenai  menegakkan  keadilan  diantara  manusia  dan  menyerahkan hak kepada yang mempunyai dan membersihkan alam dari kerusakan.

## Analisis Hukum Islam terhadap Pembuktian dengan Sidik Jari dalam Tindak Pidana
Sebelumnya sudah diketahui bahwa Islam menerima qarinah sebagai salah satu alat  bukti  dengan  ketentuan  bahwa qarinah itu  harus  benar-benar  kuat  dan meyakinkan. Dengan berdasarkan keterangan atau uraian di atas, maka permasalahan mengenai  dapatkah  sidik  jari  dikategorikan  sebagai qarinah dapat  terjawab,  dimana adanya bukti berupa sidik jari dapat dijadikan alat bukti yang masuk dalam kategori qarinah .  Karena  bekas  sidik  jari  yang  tertinggal  setelah  diambil  dan  diperiksa  di laboratorium secara teliti oleh seorang ahli maka dapat diketahui siapa pemilik sidik
15 M. Salam Madkur, Peradilan dalam Islam , ( Surabaya : PT. Bina Aksara, 2003), 119.
16 Mahmud Syaltout, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih, (Jakarta : Bulan Bintang , 2005), 291.
jari tersebut, karena pemeriksaan tersebut dapat ditentukan bentuk teraan jari untuk kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka.
Pengambilan  sidik  jari  di  tempat  kejadian  perkara  dilakukan  dengan  cara menaburkan serbuk-serbuk halus yang mengandung magnet pada tempat-tempat atau alat-alat  yang  tersangkut  dalam  suatu  tindak  pidana,  kemudian  di  atasnya  ditempel plastik yang khusus untuk sidik jari, dengan cara itu secara otomatis gambar sidik jari akan terbentuk dengan sendirinya dan gambar tersebut diteliti di laboratorium untuk kemudian dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai.
Dengan  melihat  cara  penyelesaian  masalah  seperti  tersebut  di  atas,  maka terlihat  betapa  pentingnya  keberadaan  sidik  jari  sebagai  alat  bukti  yaitu  untuk  lebih menguatkan  adanya  bukti-bukti  lain,  karena  dengan  mengadakan  pemeriksaan terhadap sidik jari yang tertinggal di TKP dapat ditentukan bentuk-bentuk lukisan jari untuk kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka, dan hasilnya dapat dilihat apakah gambar sidik jari tersebut sama dengan gambar sidik jari tersangka, sehingga dapat ditentukan dengan jelas pemilik sidik jari tersebut. Sedangkan bukti-bukti yang lain  yang  ada  menunjukkan  benar  tidaknya  kejahatan  tersebut.  Apabila  benar  telah terjadi kejahatan, maka baru dicari pelaku dari tindak pidana tersebut.
Dalam hukum Islam, pembuktian adalah sesuatu yang memberikan keterangan dan  dalil  hingga  dapat  meyakinkan  dimana  yakin  adalah  merupakan  sesuatu  yang diakui  kebenarannya  berdasarkan  penyelidikan,  sedangkan  derajat  di  bawah  yakin adalah dzan dan syak . Dzan (sangat kuat) yaitu lebih kuat kepada membenarkan dalam hal  yang  kita  ragui, dzan kalau  masuk  dalam dzan kuat  maka  kedudukannya  dapat menggantikan yakin apabila yakin itu sukar diperoleh, sedangkan syak adalah sesuatu yang berdiri diantara ada dan tidak ada, sama beratnya, dengan kata lain tidak dapat diberatkan salah satu dari keduanya.
Apabila kita merujuk pada pernyataan di atas, maka dasar memastikan dengan pernyataan  mungkin,  maka  dapat  dikategorikan  dalam  pernyataan  syak  sedangkan pernyataan  tidak  mungkin  tidak  ada  alternatif  lain,  maka  dapat  dimasukkan  dalam kategori yakin, setidak-tidaknya merupakan dzan yang kuat.
Dengan demikian  sidik jari yang diambil dari tersangka atau tempat kejadian perkara walaupun tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara atau dengan  kata  lain  hanya  merupakan  bukti  sekunder  yang  memerlukan  adanya  bukti lain, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan diperlukan.

## Kesimpulan
Penggunaan sidik jari dalam membuktikan suatu tindak pidana diperbolehkan, sesuai  dengan  pasal  184  KUHAP.  Dengan  catatan,  sebagai  upaya  pelacakan  para pelaku  kejahatan  dari  tersangka  yang  ditahan  dan  untuk  melacak  para  pelaku kejahatan  yang  belum  diketahui  identitasnya  yang  dengan  tidak  sengaja  telah meninggalkan bekas-bekas jari di tempat kejadian perkara. Dengan bukti berupa sidik jari  tersebut,  maka  pelakunya  akan  mudah  diketahui,  sebab  sidik  jari  dapat menjadi
bukti yang berdiri sendiri apabila dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan bukti- bukti  yang  lain  atau  bukti  yang  ada  tidak  mencukupi,  maka  sidik  jari  dapat menguatkan suatu proses pembuktian.
Dalam hukum Islam, pembuktian adalah sesuatu yang memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan penyidik dimana yakin adalah merupakan sesuatu yang diakui kebenarannya berdasarkan penyelidikan.
Pembuktian  menggunakan sidik jari memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri atas qarinah , kesaksian, qasamah dan petunjuk,  akan  tetapi  hukum  Islam  bersifat  dinamis  sesuai  tempat  dan  waktu sehingga  alat  bukti  sidik  jari  bisa  diqiyaskan  dengan  alat  bukti  petunjuk  ( qarinah ) seperti yang tercantum dalam alat bukti hukum Islam, oleh karena itu alat bukti sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti.

## Daftar Pustaka
A. Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan. (Bandung: Angkasa, 2013) A.  Halim  Ridlwan, Hukum  Pidana  dalam  Tanya  Jawab ,  Cet.  II,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2004) Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003) Andi  Hamzah, Pokok-pokok  Hukum  Pidana  Antara Pro  dan  Kontra  Terhadap  Hukuman Mati, (Jakarta: PT. Eresco Bina Aksara, 2008) Archra Van Verdijk, , Asas-asas Hukum Pidana , Cet. V, (Jakarta: Bina Aksara, 2010( Atang Ranoemihardja , Ilmu Kedokteran Kehakiman , (Bandung: Tarsito, 2003) Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,
2012) Cholily Setyabudi, Diktat Asas-asas Hukum Pidana , tt Departemen Agama RI, A l-Quran dan Terjemahannya , (Semarang: Toha Putra, 2008) Djoko Prakosa, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, Yokyakarta: Liberty, tt. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , (Bairut: Dar al-Fikr, tt) Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, I’lamu al-Muwaqqiin, Juz. I, (Bairut:Dar al-Fikr, tt,)
________ , I’lamu al-Muwaqqiin , Juz. I,  (Bairut:Dar al-Fikr, tt) Jalaluddin  Abd.  Rahman  As-Suyuthi, Al-Asyba  Wa  an-Nadhair ,  (Bairut:Dar  al-Fikr, 2005) Karjadi dan R. Soesilo, KUHAP , (Bogor: Politera, 1996) Karjadi, Sidik Jari Sistem Henry , (Bogor: Politera, tt) LJ. Van Apeldoren, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. XVI, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2010)
M, Tresna, Komentar HIR , cet. X, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012) M. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam , (Surabaya: Bina Aksara, 2003)
M. Thalib, Fikih Nabawi , Cet. I, (Jakarta: Suara Indonesia, tt) Mahmud  Sughandi,  dan  Syaichul  M.  Ali  As-sayis, Perbandingan  Madzhab  Dalam Masalah Fikih, Cet. III., (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) Mahmud Syaltout, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih , (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
Molejatno, Asas-asas Hukum Pidana , Cet. V, (Jakarta: Rineka, 2003) R. Soebekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2010)
R. Soesilo, Kriminalistik Ilmu Penyelidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 2010)
________, Pokok-pokok Hukum Pidana , (Bogor: Politera, 2005) Sudiro Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Liberty, 2011) Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia ,  Cet. VI, (Bandung: PT. Eresco, 2009)