## PERSEPSI RISIKO PADA PEMERINTAHAN DESA SEBUAH TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG
Nur Imam Taufik 1* , Hafid Aditya Pradesa 2 , Iin Agustina 3 1,2 Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia Article’s Information ABSTRACT DOI: 10.32812/jibeka.v16i1.353 ISSN:
0126-1258
ISSN-E: 2620-875X
CORRESPONDENCE* :
nurimamtaufik@stialanbandung .ac.id
Based on institutional theory, this study aims to explore the perceptions of  risks  that  arise  in  the  village  governance  from  the  perspective  of village  officials.  With  village  officials  as  the  unit  of  research  analysis, about  62  village  officials  from  developing villages,  developed  villages, and independent villages in Bandung Regency participated in this study. With an instrument developed to measure respondents' perceptions of risk  in  several  categories  of  risk  impacts  that  are  already  taken  in previous studies, which are financial, strategic, fraudulent, managerial, and technical related to the management of village government. The five constructs are structured as dimensions of the risk perception model in village governance. The model built within the conceptual framework of the study was tested using two-stage confirmatory factor analysis. The results  generally  reveal  that  the  managerial  risk  dimension  is  the  risk with the largest factor weighting when compared to other risk dimension. Thus, findings  about  risk,  particularly  managerial  risk, may come  from people,  property  or  processes  involved  in  providing  services  that government organizations expect or need.
Keywords: Village  Risk  Governance,  Risk  Management,  Risk Peception, Institutional Theory.

## ABSTRAK
Dengan  berlandaskan  pada  teori  institusional,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi risiko yang muncul dalam pengelolaan Pemerintahan  Desa  yang  ditinjau  dari  perspektif  perangkat  desa. Dengan para perangkat desa menjadi unit analisis penelitian, sebanyak 62  orang  perangkat  desa  yang  berasal  dari  desa  berkembang,  desa maju,  serta  desa  mandiri  yang  berada  di  Kabupaten  Bandung berparitisipasi  dalam  penelitian  ini.  Dengan  instrumen  yang dikembangkan  untuk  mengukur  persepsi  responden  atas  risiko  dalam beberapa kategori dampak risiko yang telah tersedia, yakni keuangan, strategis,  kecurangan,  manajerial,  serta  teknis  yang  dikaitkan  dengan pengelolaan  Pemerintahan  desa.  Kelima  konstruk  tersebut  disusun sebagai  dimensi  dari  model  persepsi  risiko  pada  pemerintahan  desa. Permodelan yang dibangun dalam kerangka konseptual penelitian diuji dengan  menggunakan  analisis  faktor  konfirmatori  dua  tahap.  Hasil secara umum mengungkap bahwa dimensi risiko manajerial merupakan risiko  dengan  bobot  faktor  terbesar  jika  dibandingkan  risiko.  Namun risiko yang paling rendah kemungkinannya untuk muncul adalah risiko finansial. Dengan demikian temuan tentang persepsi risiko khususnya risiko  manajerial  tersebut  mungkin  berasal  dari  orang,  properti  atau proses yang terlibat dalam memberikan layanan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan desa.
Kata Kunci: Risiko Pada Pemerintahan Desa, Manajemen Risiko, Persepsi Risiko, Institutional Theory .
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia

## Pendahuluan
Dalam  organisasi  publik,  menilai  risiko  bersifat  penting  karena  menunjukkan  upaya organisasi  dalam  memperkuat  tata  kelola  secara  kelembagaan  (Pradesa,  Purba,  et  al., 2021), dan manajemen risiko adalah elemen kunci dari penguatan tata kelola di organisasi sektor publik, dalam hal struktur, proses, nilai perusahaan, budaya, dan perilaku. Ini adalah landasan arsitektur organisasi untuk keberhasilan strategis dan operasional sehingga perlu disesuaikan dengan baik sebagai rangkaian dari proses manajemen dalam kerangka tata kelola.  Manajemen  risiko  telah  mengembangkan  kegunaan  yang  sangat  besar  dan popularitas oleh dunia ilmiah tetapi juga oleh organisasi dan praktisi  (Spikin, 2013). Oleh karena itu, meskipun manajemen risiko selalu menjadi bagian dari manusia dan organisasi, itu harus melewati beberapa dekade sebelum pendekatan terpadu akhirnya dipahami dan manfaat  dari  metodenya  terlihat  bagi  para  manajer  dan  pengambil  keputusan (Massingham, 2010; Rana et al., 2019).
Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kemudian kebijakan  desa  maupun  kelembagaan  desa  yang  dikaitkan  dengan  kesejahteraan masyarakat di desa (Dura, 2016; Yupita & Juita, 2020). Sebagai tambahan bahwa secara spesifik  efektivitas  manajemen  risiko  keuangan  dapat  memprediksi  keberhasilan pelaksanaan  berbagai  proyek  dan  program  pemerintah  (Boniface,  2016).  Sementara secara  institusional,  diyakini  sampai  dengan  saat  ini  masih  belum  terdapat  manifestasi risiko yang dikaji secara kelembagaan pada pemerintahan desa.
Sementara  pemerintahan  desa  merupakan  bagian  dari  pemerintah  yang  mempunyai kewajiban  pelayanan  publik  dan  berbagai  bentuk  upaya  akuntabilitas  untuk  peningkatan kesejahteraan dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah desa pada dasarnya akan selalu mengandung risiko baik kecil maupun besar.
Jika  membahas  tentang  persepsi  risiko,  maka  terdapat  tiga  tema  besar  yang  berkaitan dengan hal tersebut, antara lain keterkaitan persepsi risiko dengan perilaku, faktor persepsi risiko dan deskripsi persepsi risiko  (Arini, 2012). Beberapa ranah tentang persepsi risiko telah diulas dalam ragam unit analisis seperti misalnya entrepreneur (Agustina et al., 2021; Agustina & Pradesa, 2020; Grichnik, 2008), sampai kepada para individu yang bekerja di sektor publik (Barrett, 2019; Durst et al., 2020; Zhang et al., 2018). Konsep tentang risiko dapat dipertimbangkan sebagai permasalahan persepsi (Siegrist & Árvai, 2020; Wolff et al., 2019),  maka  dirasa  penting  untuk  memiliki  konsensus  mengenai  signifikansi  relatif  dari risiko di seluruh organisasi. Risiko secara mendasar adalah mengandung tiga komponen
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
penting, yakni kemungkinan, dampak, serta penyebab. Ketiganya penting untuk diketahui dalam proses identifikasi risiko yang benar dan sesuai.
Manajer atau pengelola risiko yang baik, didukung oleh organisasi dengan budaya risiko positif, mencegah atau mengurangi kegagalan, menghasilkan hasil yang lebih baik. Budaya risiko  positif  juga merupakan  pendorong  Inovasi  dalam  organisasi.  Jika  seorang  individu dalam  organisasi  merasa  takut  gagal,  maka  individu  tersebut  tidak  mungkin  mengambil risiko yang diperhitungkan dan menjadi inovatif. Jika sebuah organisasi tidak jelas tentang toleransi risikonya, maka sudah semestinya tidak terlalu berharap Inovasi itu dapat terjadi. Manajer  risiko  yang  baik  menghasilkan  hasil  yang  inovatif,  karena  toleransi  risiko  dari organisasi tempat mereka berada memungkinkan kegagalan, perbaikan, dan pembelajaran di mana pengambilan keputusan dalam proses manajemen risiko dilakukan dengan baik (Brown & Osborne, 2013; Jean-Jules & Vicente, 2021).
Bagaimana  masalah  risiko  masuk  ke  dalam  domain  sektor  publik,  dan  bagaimana pemerintah memandangnya, memperhitungkannya, dan mengontekstualisasikannya telah diulas  oleh  para  penulis  sebelumnya  (Kong  et  al.,  2018;  Oulasvirta  &  Anttiroiko,  2017). Pemerintah  harus  menjadikan  risiko  sebagai  agenda  utama  mereka  karena  dapat menyebabkan  distorsi  kebijakan  jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Titik  awal  dalam memahami  risiko  dalam  domain  kebijakan  publik  dan  bagaimana  pemerintah menghadapinya dimulai dari serangkaian pernyataan
Apakah  persepsi  perangkat  desa  atas  risiko  dalam  berbagai  kategori  dampak  dapat menjadi prinsip pemandu dalam membangun sistem manajemen risiko yang lebih baik di pemerintahan  desa  menjadi  salah  satu  fokus  penting  dalam  pengembangan  praktis  ke depan, termasuk menjadi bagian dari motif penting perlunya melakukan kajian risiko pada pemerintahan desa.  Risiko adalah masalah persepsi, dan beberapa kajian tentang risiko telah mengkonfirmasi hal tersebut (Slovic, 1987; Slovic et al., 2004). Selera risiko berkisar dari 'penghindaran risiko' di satu ujung spektrum hingga 'pencarian risiko' di sisi lain, dengan 'sadar  risiko'  dan  'menerima  risiko  yang  diperhitungkan'  di  antara  keduanya.  Signifikansi atau sifat suatu risiko dapat berubah, sehingga memerlukan pengelolaan lebih lanjut secara berkelanjutan.  Kajian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  perspektif  stakeholder  dapat menjelaskan proses identifikasi risiko dalam pemerintahan desa (Pradesa, Agustina, et al., 2021).  Sementara aspek rasional dan kalkulatif dari manajemen risiko berfungsi dengan baik  dalam  menangani  risiko  tradisional  yang  dikelola  oleh  manajer  fungsional  secara individual (Pradana & Rikumahu, 2014).  Pada organisasi pemerintahan desa, hal ini tidak terlepas  dari  kapasitas  secara  kelembagaan  yang  seringkali  belum  memadai  dalam pengelolaan  risiko,  sebagaimana  fokus  utama  pengelolaan  risiko  terletak  pada  area
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
pencegahan  fraud  (Saputra  et  al.,  2019; Wijayanti  &  Hanafi,  2018)  terutama  pada  risiko finansial yang melekat pada alokasi dana desa (Adnan, 2019; Triani & Handayani, 2018).
Dalam penelitian ini, persepsi perangkat desa atas pengelolaan risiko pemerintahan desa dibangun  berdasarkan institutional  theory .  Teori  institusional  menyangkut  logika institusional,  yang  secara  luas  (tetapi  tidak  secara  universal)  untuk  asumsi  dan  pola tindakan  bersama  yang  terbentuk  dalam  sebuah  organisasi  (Hwang  &  Colyvas,  2011; Lammers  &  Garcia,  2017;  Thornton  et  al.,  2013).  Teori  institusional  membantu  untuk memahami mengapa organisasi berperilaku seperti yang dilakukan di masyarakat dengan memeriksa  di  dalam  institusinya  (Voronov  &  Weber,  2020).  Pengaruh  institusional  bisa datang  dalam  berbagai  bentuk,  dengan  beberapa  pengaruh  diperlukan  oleh  lembaga pengatur untuk memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam  pemerintahan  desa  logika  institusional  ini  berfungsi  untuk  menjelaskan  tentang bagaimana  penilaian  dari  perangkat  desa  atas  pengelolaan  risiko  di  organisasinya. Bagaimanapun  organisasi  perlu  memantau  risiko  secara  berkelanjutan  dan  memiliki kesadaran khususnya terkait dengan tujuan strategisnya (Spikin, 2013; Wijayantini, 2012), mengukur serta tingkat keparahan dan evolusinya, dengan tujuan mempertahankan profil risiko keseluruhan selaras dengan tingkat yang disepakati dengan pemangku kepentingan dari organisasi (Pradana & Rikumahu, 2014).
Pada  organisasi  pemerintahan  desa,  logika  institusional  dapat  dilihat  sebagai  sumber aturan pengambilan keputusan manajerial, dan oleh karena itu riset tentang persepsi risiko dalam  penelitian  ini  dibangun  atas  dasar  kerangka  logika  institusional  dari  sebuah pemerintahan  desa. Berdasarkan bingkai  teori  institusional  dalam  identifikasi  risiko  pada pemerintahan  desa,  dapat  diketahui  lima  kategori  dampak  risiko  yang  mempunyai kemungkinan muncul di pemerintahan desa, antara lain :
1.  Risiko keuangan, merupakan segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintahan desa berkaitan dengan aspek keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian.
2.  Risiko strategis, merupakan bentuk risiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan kebijakan atau strategi, pengambilan keputusan dari pemerintah desa yang tidak tepat. Selain itu risiko ini dapat disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
3.  Risiko  kecurangan,  merupakan  bentuk  risiko  yang  dialami  oleh  pemerintahan  desa karena  faktor  terjadinya  kecurangan  yang  disengaja,  dan  berpotensi  besar  dalam menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat mater maupun non materi. Bentuk kerugian tersebut dapat diukur dari segi nilai finansial kerugian non material
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Menyangkut dengan kerugian yang bersifat non finansial
4.  Risiko  manajerial,  merupakan  risiko  yang  dihadapi  oleh  pemerintahan  desa  karena penurunan faktor keunggulan kompetitif dan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan desa.
5.  Risiko  teknis.  Merupakan  bentuk  risiko  yang  dialami  oleh  pemerintahan  desa  apabila ada  perubahan  dampak  yang  mungkin  terjadi  pada  proyek,  sistem,  atau  seluruh infrastruktur yang ada di pemerintahan desa ketika implementasi tidak berjalan seperti yang diantisipasi sebelumnya.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  selama  satu  bulan  yakni  di  bulan  November  2021,  dengan mengidentifikasi  kontak  potensial  para  perangkat  desa  yang  tersebar  di  seluruh pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung. Tehnik pengambilan sampel digunakan secara non-acak  dengan  tehnik snow  ball  sampling ,  pertama-tama  dengan  memberikan  survey kepada  responden  yang  berhasil  diidentifikasi  dan  dikontak  oleh  peneliti  dan  kemudian sekaligus  meminta  rekomendasi  kepada  responden  tersebut  tentang  calon  responden potensial yang berkenan untuk berpartisipasi pada penelitian ini. Dengan cara seperti itu selama  satu  bulan  diperoleh  sebanyak  62  perangkat  desa  dari  pemerintah  desa  di Kabupaten  Bandung  yang  bersedia  menjadi  responden  dan  mengisi  dengan  lengkap kuesioner  online  yang  telah  dibagikan.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikompilasi  dan dianalisis  menggunakan  pendekatan  statistik  deskriptif  dan  inferensial.  Statisik  deskriptif untuk menangkap karakteristik responden maupun nilai rata – rata dari persepsi responden atas setiap indikator dalam instrumen penelitian. Sementara statistik inferensial dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan tehnik analisis faktor konfirmatori, yang digunakan dalam penelitian  ini  untuk  menguji  tentang  sejauhmana  makna  penting  dari  masing –  masing dimensi  dalam  mencerminkan  penilaian  risiko  yang  dipersepsikan  oleh  para  perangkat desa.
Instrumen tentang persepsi risiko yang dikembangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menangkap  persepsi  tentang  sejauhmana  kemungkinan  terjadinya  risiko  berdasarkan dampak masing – masing yang berkaitan dengan Pemerintahan di Desa. Oleh karena itu, operasionalisasi  konsep  tentang  persepsi  risiko  didasarkan  pada  beberapa  aspek  yang terkait  dengan  kategori  dampak  risiko  yang  berkaitan  secara  institusional,  yakni  risiko keuangan,  risiko  strategis,  risiko  kecurangan,  risiko  manajerial,  serta  risiko  teknis. Beberapa  kriteria  dampak  risiko  yang  teridentifikasi  tersebut  ditelaah  pada  penelitian terdahulu (Pradesa, Agustina, et al., 2021)  tentang identifikasi risiko dengan bingkai teori stakeholder  yang  mengungkapkan  lima  dampak  risiko  dengan  kategori  tersebut
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
berdasarkan  keterkaitannya  dengan  masing –  masing  stakeholder  dari  Pemerintahan Desa.  Mempertimbangkan  bahwa  konsep  risiko  dapat  dipertimbangkan  dalam  bentuk persepsi,  maka  untuk setiap  kategori  dampak  pada  risiko  tersebut  dioperasionalisasikan dalam bentuk persepsi dari perangkat desa atas kemungkinan terjadinya risiko – risiko yang ada pada lima aspek (finansial atau keuangan, strategis, kecurangan atau fraud , manajerial serta teknis) tersebut.
Dalam  mempersepsikan  risiko,  setiap  individu  sering  melihat  beberapa  berisiko  sebuah situasi yang mengandung ketidakpastian tentang hasil atau konsekuensinya dan yang akan ada kemungkinan konsekuensi yang 'buruk'. Namun, risiko dapat dipertimbangkan sebagai hal  yang  sangat  pribadi  dan  merupakan  gagasan  intuitif.  Oleh  karenanya  penelitian  ini memfokuskan  pada  penilaian  tingkat  naluri  perangkat  desa  tentang  seberapa  berisiko setiap situasi berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa yang dituangkan dalam pernyataan – pernyataan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut.
Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Dalam Penelitian
Dimensi Indikator Risiko Keuangan ( α = 0.756 )  Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh anggaran yang dimiliki oleh desa
 Kemungkinan bahwa anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki desa
 Kemungkinan pengembalian anggaran desa kepada pemerintah dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan Risiko Strategis ( α = 0.685 )  Kemungkinan kebijakan Pemerintah tentang Desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa
 Kemungkinan program kerja desa yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dalam perencanaan
 Kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya Risiko Fraud ( α = 0.872 )  Kemungkinan penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan konflik kepentingan.
 Kemungkinan penyalahgunaan wewenang perihal keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum yang ada di Desa
 Kemungkinan kesalahan yang disengaja (human error) dalam penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perencanaan Desa Risiko Manajerial ( α = 0.821 )  Kemungkinan kompetensi manajerial pada pengelolaan Desa yang tidak memenuhi standar
 Kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa
 Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian diantara pelaksanaan dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Desa Risiko Teknis ( α = 0.919 )  Kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa
 Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai standar profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan Desa
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Volume 16 Nomor 1
Halaman 120-135
 Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam pengelolaan pemerintahan desa didasarkan pada infrastruktur sistem yang masih belum memenuhi standar
 Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan pada aspek pengelolaan Pemerintahan Desa yang tidak atau belum memenuhi standar
Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 1 – 5  (1 = sangat  jarang  s.d.  5  =  sangat  sering)  yang  mengukur  nilai  tentang  frekuensi  atau probabilitas  terjadinya  risiko  tersebut  yang  dipersepsikan  oleh  responden.  Penelitian  ini juga melakukan prosedur uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa kelayakan dari instrumen penelitian dapat terjamin sehingga dapat mengukur nilai yang  ingin  diukur  dengan  baik.  Hasil  nilai  koefisien  realibilitas Cronbanch’s  Alpha untuk risiko finansial (α = 0.756), risiko strategis (α = 0.685), risiko kecurangan (α = 0.872), risiko manajerial (α  =  0.821),  dan  risiko  teknis  (α  =  0.919).  Hasil  menunjukan  bahwa  semua konstruk variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,60; maka disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas.
Hasil dan Pembahasan
Tabel 2  Karakteristik Responden Penelitian
Karakteristik Frekuensi Persentase Kategori Desa Desa Berkembang 12 19.4 Desa Maju 23 37.1 Desa Mandiri 27 43.5 Jumlah 62 100.0 Keikutsertaan Pada Sosialisasi Atau Bimtek Tentang Risiko Ya, pernah 40 64.5 Tidak, belum pernah 22 35.5 Jumlah 62 100.0 Penilaian Atas Pengelolaan Risiko Pemerintahan Desa Tidak Baik 1 1.6 Kurang Baik 1 1.6 Sedang 13 21.0 Baik 42 67.7 Sangat Baik 5 8.1 Jumlah 62 100.0
Dari  tabel  2  tersebut  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  responden  dari perangkat  desa  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  desa  di  area Kabupaten  Bandung  yang masuk  kategori  Desa  Mandiri  (27  orang  perangkat  desa  atau 43,5  persen  dari  responden).  Sementara  sisanya  23  orang  perangkat  desa  atau  37,1 persen  responden  dari  desa  di  Kabupaten  Bandung  yang  dikategorikan  desa  maju,  dan sebanyak 12 orang perangkat desa atau 19,4 persen responden berasal dari  desa yang dikategorikan desa berkembang.  Sementara dari Keikutsertaan pada sosialiasi atau bimtek
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
tentang risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, mayoritas 40 orang perangkat desa atau 64,5 persen responden menjawab pernah mengikuti, sementara sisanya  sebanyak  22  orang  atau  35,5  persen  responden  menjawab  belum  pernah. Selanjutnya  responden  juga  diminta  memberikan  penilaiannya  atas  pengelolaan  risiko pemerintahan desa di tempatnya, yang menunjukkan bahwa 43 orang perangkat desa atau 67,7 persen responden memberikan pernyataan bahwa pengelolaan risiko di Pemerintahan desanya sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 13 orang perangkat desa atau 21 persen responden  menjawab  pengelolaan  risiko  di  Pemerintahan  desanya  telah  berjalan  dalam kategori  sedang,  hanya  lima  orang  perangkat  desa  yang  memberikan  penilaian pengelolaan risiko sangat baik dan masing-masing satu orang menjawab pengelolaan risiko di  Pemerintahan  Desanya  berjalan  sangat  tidak  baik  dan  tidak  baik.  Ragam  penilaian tersebut  menunjukkan  bahwa  aspek  tentang  pemahaman  risiko  yang  dimiliki  oleh perangkat  desa  sangat  menarik.  Meskipun  mayoritas  perangkat  desa  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  diketahui  telah  mengikuti  sosialisasi  dan  bimtek  tentang  risiko  (40 orang atau 64,5 persen), jumlah yang hampir sama (42 orang atau 67,7 persen) menilai bahwa  pengelolaan  risiko  pada  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Bandung  dapat dikategorikan baik.
Tabel  3  Koefisien  Bobot  Faktor  Untuk  Indikator  Pada  Dimensi  Persepsi  Risiko  Pada Pemerintahan Desa
Konstruk Item Bobot Faktor Mean Risiko Keuangan Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh anggaran yang dimiliki oleh desa 0,816 1,58 Kemungkinan anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena keterbatasan kapasitas 0,865 1,65 Kemungkinan pengembalian anggaran desa dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan 0,821 1,24 Risiko Strategis Kemungkinan kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa 0,773 2,40 Kemungkinan program kerja desa yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target 0,746 1,90 Kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya 0,839 1,90
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Volume 16 Nomor 1 Halaman 120-135
Risiko Kecurang an (Fraud) Kemungkinan penyimpangan keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan konflik kepentingan. 0,869 1,60 Kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum di Desa 0,919 1,47 Kemungkinan kesalahan disengaja dalam penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang tidak sesuai 0,889 1,61 Risiko Manajerial Kemungkinan kompetensi manajerial pada pengelolaan Desa yang tidak memenuhi standar 0,766 2,05 Kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai kebutuhan di Desa 0,911 1,73 Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian diantara pelaksanaan dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Desa 0,893 1,89 Risiko Teknis Kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa 0,907 2,29 Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai standar profesionalisme pengelolaan pemerintahan Desa 0,854 1,92 Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam pengelolaan pemerintahan desa didasarkan pada infrastruktur sistem yang masih belum memenuhi standar 0,919 2,05 Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan pada aspek pengelolaan Pemerintahan Desa yang tidak atau belum memenuhi standar 0,913 2,03
Berdasarkan  Tabel  3  tersebut  mengungkap  bahwa  hasil  nilai  koefisien  bobot  faktor  dan varians untuk setiap dimensi yakni (1)  risiko finansial (berkisar dari 0,816 sampai dengan 0,865), kemudian (2) risiko strategis (berkisar dari 0,746 sampai dengan 0,839), serta (3) risiko  kecurangan  (berkisar  dari  0,869  sampai  dengan  0,919),  selanjutnya  (4)  risiko manajerial (berkisar dari 0,766 sampai dengan 0,911), dan terakhir risiko teknis (berkisar dari  0,854  sampai  dengan  0,919).  Hasil  dari  bobot  faktor  untuk  setiap  indikator  pada dimensi persepsi risiko menunjukkan nilai yang tinggi.
Nilai  bobot  faktor  untuk  masing –  masing  indikator  pada  dimensi  risiko  finansial,  risiko strategis,  risiko  kecurangan,  risiko  manajerial,  risiko  teknis  adalah  signifikan  ( p <  0.01).
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Untuk masing – masing aspek, dapat dicermati bahwa risiko finansial pada pemerintahan desa  oleh  kemungkinan  bahwa  anggaran  tidak  dapat  dipergunakan  dengan  baik  karena keterbatasan  kapasitas  yang  dimiliki  desa  (  =  0,865).  Sementara  risiko  strategis  pada pemerintahan  desa  cenderung  direfleksikan  oleh  kemungkinan  reputasi  desa  yang menurun  karena  kurangnya  citra  dan  kepercayaan  dari  masyarakatnya  (  =  0,839). Kemudian  risiko  kecurangan  pada  pemerintahan  desa  paling  direfleksikan  oleh kemungkinan  penyalahgunaan  wewenang  perihal  keuangan  pada  pemerintahan  Desa yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum yang ada di desa (  = 0,919). Pada aspek dimensi  keempat  dari  risiko  pada  pemerintahan  desa  yakni  risiko  manajerial  cenderung ditunjukkan  oleh  kemungkinan  terjadinya  kebijakan  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa (  = 0,911). Sementara dimensi risiko pada pemerintahan  desa  yang  terakhir  yakni  risiko  manajerial  paling  direfleksikan  oleh kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa (  = 0,919).
Tabel 4 Bobot Faktor Dan Mean Dimensi Risiko Pada Pemerintahan Desa
Dimensi Koefisien Bobot Faktor Mean Risiko Finansial 0,580 1,489 Risiko Strategis 0,828 2,070 Risiko Fraud 0,825 1,559 Risiko Manajerial 0,906 1,887 Risiko Teknis 0,868 2,073
Berdasarkan  Tabel  4  tersebut  dapat  terlihat  nilai  bobot  faktor  pada  masing –  masing dimensi  persepsi  risiko  pada  pemerintahan  desa.  Hasil  pengujian  analisis  faktor menunjukkan  nilai  koefisien  bobot  faktor  dimana  risiko  manajerial  adalah  risiko  yang mempunyai nilai bobot faktor terbesar sebagai dimensi persepsi risiko pada pemerintahan desa  di  Kabupaten  Bandung.  Hal  sebaliknya  berlaku  pada  dimensi  risiko  finansial,  yang ditemukan  mempunyai  nilai  koefisien  bobot  faktor  terendah,  yakni  sebesar  0.580. Kemudian jika dilihat dari nilai mean pada Tabel 4 serta rentang nilai indikator pada Tabel 2 untuk masing – masing dimensi persepsi risiko tersebut dapat diketahui bahwa:
(1)  Risiko  finansial  (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,24 sampai dengan 1,65) mempunyai nilai sebesar 1,49 yang berarti bahwa risiko finansial dinilai sangat jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
(2)  Risiko  strategis  (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,90 sampai dengan 2,40) mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko strategis masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
(3)  Risiko kecurangan (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,47 sampai dengan 1,61)  mempunyai  nilai  sebesar  1,56  yang  berarti  bahwa  risiko  kecurangan  masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
(4)  Risiko manajerial (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,73 sampai dengan 2,05)  mempunyai  nilai  sebesar  1,89  yang  berarti  bahwa  risiko  manajerial  masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
(5)  Risiko teknis (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,92 sampai dengan 2,29) mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko teknis masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  tersebut,  dapat  diketahui  dari  penilaian  perangkat desa pada kelima persepsi risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Diantara kelima  dimensi  persepsi  risiko  tersebut,  hanya  risiko  finansial  yang  ditemukan  nilai kemungkinannya sangat jarang terjadi. Kondisi ini selaras dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penguatan tata kelola keuangan di desa (Dura,  2016;  Kadir  &  Moonti,  2018;  Martini  et  al.,  2019)  sehingga  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat segera tercapai.
Dalam risiko finansial, penilaian kemungkinan pengembalian  anggaran desa dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan ini masuk dalam kategori nilai terendah. Berbagai bentuk  mitigasi  telah  diupayakan  untuk  menanggulangi  hal  ini  sebagai  contoh  dengan memperkuat  aspek  pengelolaan  dana  desa  sebagai  upaya  peningkatan  tata  kelola organisasi pemerintahan desa (Hulu et al., 2018; Triani & Handayani, 2018).  Sementara empat  dimensi  persepsi  risiko  lainnya  yakni  risiko  strategis,  risiko  kecurangan,  risiko manajerial serta risiko teknis mempunyai kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di  Kabupaten  Bandung.  Sementara  secara  empiris  masing – masing  dimensi  dari  risiko pada  pemerintahan  desa  mempunyai  nilai  bobot  faktor  yang  bermakna  penting,  artinya risiko finansial, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, maupun risiko teknis merupakan  risiko-risiko  yang  dapat  merefleksikan  persepsi  risiko  yang  mempunyai kemungkinan  untuk muncul  pada  pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Bandung.  Meskipun dalam penilaian secara komprehensif dapat diketahui bahwa nilai kemungkinan munculnya risiko – risiko tersebut tergolong rendah (jarang dan sangat jarang).
Secara praktis tidak mungkin bagi pemerintahan desa hanya melalui perangkat desa saja yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memvalidasi seluruh risiko sektor publik di
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
tingkat  pemerintahan  desa  untuk  memastikan  kepatuhan  yang  ketat  terhadap  prinsip- prinsip  pengendalian  internal,  maupun  meminimalkan  dampak  risiko  yang  merugikan. Namun secara praktis berdasarkan hasil temuan penelitian ini salah satu implikasi ke depan adalah  perlunya  mengembangkan  standar  yang  tepat  dalam  pengelolaan  risiko  di pemerintahan desa. Standar tersebut menjelaskan secara rinci peran khusus yang harus diselesaikan  oleh  para  stakeholder  di  entitas  publik  lokal  pemerintahan  desa,  sampai kepada  setiap  unit  dan  individu  untuk  penerapan  manajemen  risiko  dalam  organisasi pemerintahan desa.
Dalam kasus pemerintah  desa misalnya,  ini  akan menjadi  kasus bagi  kepala  desa  yang terpilih, yang akan memastikan bahwa prosedur dan delegasi kebijakan yang benar akan ada  dan  risiko  itu  dikelola  dengan  tepat  di  dalam  organisasi  pemerintahan  desa  yang dipimpinnya. Di sisi lain, meskipun risiko finansial dan manajerial memerlukan keterlibatan hierarki  tertinggi  dalam  organisasi,  risiko  -  risiko  tersebut  akan  dimungkinkan  untuk diterapkan di tingkat yang  lebih rendah  misalkan pada unit atau bagian di pemerintahan desa.  Dalam  perspektif  itu,  risiko  manajerial  akan  hadir  dalam  fungsi  dan  layanan organisasi  sehari-hari.  Dengan  demikian,  risiko  tersebut  mungkin  berasal  dari  orang, properti,  atau  proses  yang  terlibat  dalam  memberikan  layanan  yang  diharapkan  atau dibutuhkan  oleh  organisasi.  Dalam  hal  ini  sekiranya  dapat  menjelaskan  mengapa  risiko manajerial merupakan hal terpenting bagi perangkat desa dalam mencerminkan persepsi risiko yang dirasakannya.
Selain itu, dengan mengandalkan kerangka peraturan atau regulasi yang sudah ada baik di  tingkatan  daerah  maupun  nasional,  disarankan  agar  pengelolaan  risiko  sektor  publik pada  pemerintahan  desa  harus  mengadopsi  kerangka  kerja  manajemen  risiko  yang komprehensif  yang  secara  koheren  mengintegrasikan  faktor-faktor  kunci  keberhasilan penting yang mencakup budaya penghindaran risiko, struktur manajemen risiko, pelatihan dan pengembangan, tata kelola dan etika yang baik. Ke depan, fokus pengelolaan risiko tidak  hanya  berkutat  pada  area  finansial  saja,  tetapi  juga  pada  risiko  yang  mempunyai kriteria dampak lain tidak hanya dampak keuangan semata.

## Kesimpulan
Teori  institusional  menjadi  landasan  penting  dalam  menganalisis  persepsi  pengelolaan risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Hasil empiris dalam penelitian ini maupun  beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  fokus  utama  dalam pengelolaan  risiko  di  pemerintahan desa  adalah  pada  pengelolaan  keuangannya.  Risiko yang dinilai paling rendah kemungkinannya untuk terjadi adalah risiko finansial.  Temuan hasil penelitian  ini memperkuat dari segala bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
tata kelola pemerintah desa terutama pada aspek pengelolaan keuangannya.  Di  sisi  lain risiko  yang  mempunyai  nilai  bobot  terbesar  adalah  tentang  risiko  manajerial.  Bagi  para perangkat  desa,  risiko  manajerial  menjadi  hal  terpenting  yang  merefleksikan  risiko  pada pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.
Penelitian ini mencakup beberapa keterbatasan, antara lain : Pertama, pendekatan empiris yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini  bergantung  pada  tanggapan  yang  diperoleh  dari perangkat  desa  Kabupaten  Bandung.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  tidak  menyelidiki perspektif  stakeholder  dari  pemerintah  desa  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung. Keterbatasan  selanjutnya  adalah  penggunaan  desain cross  sectional ,  yang  hanya menangkap  fenomena  empiris  pada  satu  waktu  tertentu.  Sehingga  desain  longitudinal untuk penelitian selanjutnya dapat menjawab keterbatasan ini sekaligus mengungkap fakta empiris lain bagi pemerintahan desa untuk mengelola faktor kontingensi yang berpotensi muncul.  Ke  depan,  peran  manajemen  dan  pengendalian  yang  efektif  atas  keuangan organisasi  dan  pengaruh  faktor  eksternal  pada pemerintahan  desa  dapat  diperluas  area cakupan kajiannya baik yang dapat dipotret di area Kabupaten Bandung maupun di daerah lainnya.  Kemudian  untuk menilai  tentang  seberapa  baik  risiko  pada  pemerintahan  desa, aspek atau dimensi risiko yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai keajegan yang layak sehingga disarankan untuk dapat diuji pada unit analisis atau sampel lainnya.

## Daftar Pustaka
Adnan,  H.  (2019).  Implikasi  Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  Oleh  Kepala  Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al- Adl : Jurnal Hukum , 11 (2), 151. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122
Agustina, I., Bin Ajis, M. N., & Pradesa, H. A. (2021). Entrepreneur’s perceived risk and risk- taking behavior in the small-sized creative businesses of tourism sector during COVID- 19  pandemic. JEMA:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Akuntansi  Dan  Manajemen , 18 (2),  187. https://doi.org/10.31106/jema.v18i2.12563
Agustina,  I.,  &  Pradesa,  H.  A.  (2020).  Gender  Differences  in  Risk  Taking  Among Entrepreneurs :  Case  on  Small  Medium  Enterprise  in  Malang. Warmadewa
Management and Business Journal (WMBJ) , 2 (2), 63 –72. https://doi.org/10.22225/wmbj.2.2.1939.63-72
Arini,  A.  T.  (2012).  Persepsi  Risiko  di  Indonesia:  Tinjauan  Kualitatif  Sistematik. Buletin Psikologi , 20 (1 –2), 66–81. https://doi.org/10.22146/bpsi.11949
Barrett, P. (2019). New development: Managing risk for better performance —not taking a risk  can  actually  be  a  risk. Public  Money  and  Management , 0962 .
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1654321
Boniface, O. (2016). Financial Risks Management in Public Sector Organisations. Research Journal of Finance and Accounting Www.Iiste.Org ISSN , 7 (1), 94 –106. www.iiste.org
Brown,  L.,  &  Osborne,  S.  P.  (2013).  Risk  and  Innovation:  Towards  a  framework  for  risk governance  in  public  services. Public  Management  Review , 15 (2),  186 –208. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707681
Dura,  J.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,
Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 10 (2), 26 –32.
Durst, S., Lindvall, B., & Bruns, G. (2020). Knowledge risk management in the public sector: insights into a Swedish municipality. Journal of Knowledge Management , 24 (4), 717 –
735. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2017-0558
Grichnik, D. (2008). Risky choices in new venture decisions - Experimental evidence from Germany and the United States. Journal of International Entrepreneurship , 6 (1), 22 – 47. https://doi.org/10.1007/s10843-008-0019-5
Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 146. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974
Hwang, H., & Colyvas, J. A. (2011). Problematizing actors and institutions in  institutional work.
Journal of Management Inquiry , 20 (1), 62 –66. https://doi.org/10.1177/1056492610387705
Jean-Jules,  J.,  &  Vicente,  R.  (2021).  Rethinking  the  implementation  of  enterprise  risk management (ERM) as a socio-technical challenge. Journal of Risk Research , 24 (2), 247 –266. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1750462
Kadir,  Y.,  &  Moonti,  R.  M.  (2018).  Pencengahan korupsi  dalam  pengelolaan  dana  desa.
Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) , 6 (3), 431 –442.
Kong, Y., Lartey, P. Y., Bah, F. B. M., & Biswas, N. B. (2018). The Value of Public Sector Risk Management: An Empirical Assessment of Ghana. Administrative Sciences , 8 (3), 40. https://doi.org/10.3390/admsci8030040
Lammers, J. C., & Garcia, M. A. (2017). Institutional Theory Approaches. In C. R. Scott, L. Lewis,  J.  R.  Barker,  J.  Keyton,  T.  Kuhn,  &  P.  K.  Turner  (Eds.), The  International Encyclopedia of Organizational Communication (pp. 1 –10). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc113
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  Atas  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Di
Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106 –123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364
Massingham, P. (2010). Knowledge risk management: A framework. Journal of Knowledge Management , 14 (3), 464 –485. https://doi.org/10.1108/13673271011050166
Oulasvirta, L., & Anttiroiko, A. V. (2017). Adoption of comprehensive risk management in local government.
Local Government
Studies , 43 (3), 451 –474. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1294071
Pradana,  Y.  A.,  &  Rikumahu,  B.  (2014).  Penerapan  Manajemen  Risiko  terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. Trikonomika , 13 (2), 195. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i2.614
Pradesa,  H.  A.,  Agustina,  I.,  Taufik,  N.  I.,  &  Mulyadi,  D.  (2021).  Stakeholder  Theory Perspective  in  the  Risk  Identification  Process  in  Village  Government. Jurnal  Ilmu Manajemen Advantage , 5 (1), 17 –27. https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665
Pradesa,  H.  A.,  Purba,  C.  O.,  &  Priatna,  R.  (2021).  Menilai  risiko  dari  organisasi  yang bertransformasi: pelajaran terbaik untuk penguatan akuntabilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 9 (2), 146 –158.
Rana,  T.,  Wickramasinghe,  D.,  &  Bracci,  E.  (2019).  New  development:  Integrating  risk management  in management  control  systems —lessons for public sector managers.
Public Money and Management , 39 (2), 148 –151. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580921
Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 168 – 176.
Siegrist, M., & Árvai, J. (2020). Risk Perception: Reflections on 40 Years of Research. Risk Analysis , 40 (0), 2191 –2206. https://doi.org/10.1111/risa.13599
Slovic, P. (1987). Perception of Risk. Science , 236 (4799), 280 –285.
Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality. Risk Analysis , 24 (2), 311 –322. https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00433.x
Spikin, I. C. (2013). Risk Management theory: the integrated perspective and its application
Nur Imam Taufik, Hafid Aditya Pradesa, Iin Agustina
Nanda Ravenska, Pepi Zulvia
Volume 16 Nomor 1 Halaman 120-135
in  the  public  sector. Revista  Estado,  Gobierno  y  Gestión  Pública , 0 (21),  89 –126. https://doi.org/10.5354/0717-6759.2013.29402
Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2013). The Institutional Logics Perspective.
The Institutional Logics Perspective , 1 –22.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199601936.001.0001
Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (1), 136 –155.
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009
Voronov,  M.,  &  Weber,  K.  (2020).  People,  Actors,  and  the  Humanizing  of  Institutional
Theory. Journal of Management Studies , 57 (4), 873 –884. https://doi.org/10.1111/joms.12559
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018).  Pencegahan  Fraud  pada  Pemerintahan  Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331 –345.
Wijayantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko. Jeam , XI (2), 57 –64.
Wolff, K., Larsen, S., & Øgaard, T. (2019). How to define and measure risk perceptions.
Annals of Tourism Research , 79 (July). https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102759
Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1), 56. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176
Zhang,  F.,  Welch,  E.  W.,  &  Miao,  Q.  (2018).  Public  organization  adaptation  to  extreme events: Mediating role of risk perception. Journal of Public Administration Research and Theory , 28 (3), 371 –387. https://doi.org/10.1093/jopart/muy004