http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 127
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626 Volume 2 Nomor 2, Juni-Desember 2019 DOI: 10.35961/perada.v2i2.42

## SUMPAH LI’AN DAN MEKANISMENYA DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

## ARIS BINTANIA
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
bintania@stainkepri.ac.id
Abstrak
Pada  tulisan  ini  penulis  melakukan  kajian  mengenai  sumpah  Li’an  dan  mekanismenya  di Pengadilan  Agama  dalam  Perspektif  Fiqh  dan  Hukum  Islam.  Mekanisme  Li’an  di Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum  Islam,  mengacu  kepada  al-Qur’an  Surat  al-Nur  ayat  6  s/d  ayat  9.  Kemestian terpenuhinya sumpah tidak hanya dari pihak suami sebagai penuduh zina, tetapi juga harus ada pengucapan sumpah dari pihak isteri yang menolak tuduhan tersebut untuk terjadinya cerai dengan jalan Li’an secara normatif adalah untuk memenuhi ketentuan ayat al-Qur’an tersebut.
Kata kunci : Sumpah Lian, Peradilan Agama, Hukum Islam.
Abstract Ta abstract is not found.
Keywords : Penyucian jiwa; kaedah Islam; ilmu Tasawuf; Tokoh Islam.
PENDAHULUAN Legislasi  hukum  material  Islam dalam  tatanan  kehidupan  bernegara  ke dalam  berbagai  produk  peraturan  dan perundang-undangan adalah sebagai upaya  unifikasi  hukum  Islam  untuk menghindari  terjadinya  ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan terhadap  perkara  yang  sama  antara Pengadilan  Agama  di  berbagai  wilayah Indonesia. Akan  tetapi  berbagai  produk peraturan  dan  perundang-undangan  yang dijadikan  landasan  hukum material  Islam bagi  Peradilan  Agama  ternyata  dalam penegakannya  masih  menemui  berbagai kendala  dan  persoalan  sehingga  dalam penerapannya  banyak  ditemui  perlakuan dan  penyikapan  yang ambigu (mendua) baik  dari  institusi  hukum  maupun  dari masyarakat. Bahkan terdapat kecendrungan  penegak  hukum  dan masyarakat  hanya  menempatkan  dan memperlakukan Peradilan Agama berikut
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
128
Produk  peraturan  dan  perundang- undangan  tersebut  hanya  sebatas  hukum negara  yang  hanya  harus  ditaati  tidak lebih  untuk  kepentingan  administratif, tanpa  ada  niatan  untuk  menganggapnya sebagai peradilan dan hukum Islam dalam artian sesungguhnya yang harus dilaksanakan  dan  ditegakkan  oleh  setiap umat Islam. Ada berbagai alasan yang mempersoalkan  produk-produk  legislasi hukum  material  Islam  tersebut  sebagai belum  memenuhi  idealitas  hukum  Islam yang  diinginkan  karena  terdapat  banyak modifikasi  aturan-aturan  di  bidang perdata  Islam yang berbeda dan berubah dari pemahaman fiqh Islam klasik standar yang  selama  ini  dianut  dan  diyakini  oleh umat Islam di Indonesia. 1 Di antara berbagai pengaturan yang ambigu  dari  institusi  Pengadilan  adalah mengenai  Hukum  Acara  Li’an  dan mekanisme  penerapannya  di  lingkungan Peradilan  Agama.  Dalam  pasal  27 Kompilasi  Hukum  Islam,  tatacara penerapan li’an diatur sebagai berikut: a. suami  bersumpah  empat  kali  dengan kata  tuduhan  zina  dan  atau pengingkaran  anak  tersebut,  diikuti sumpah  kelima  dengan  kata-kata “laknat  Allah  atas  dirinya  apabila tuduhan  dan  atau  pengingkaran tersebut dusta”; b. isteri  menolak  tuduhan  dan  atau pengingkaran tersebut dengan sumpah  empat  kali  dengan  kata ‘tuduhan  dan  atau  pengingkaran tersebut  tidak  benar’,  diikuti  sumpah kelima dengan  kata-kata murka Allah atas  dirinya  bila  “tuduhan  dan  atau pengingkaran tersebut benar”;
c. tatacara  pada  huruf  a  dan  huruf  b tersebut  merupakan  satu  kesatuan yang tak terpisahkan;
1 Amir  Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam  Hukum  Islam ,  Angkasa  Raya,  Padang,  tt.  h.
131-6
d. apabila  tatacara  huruf  a  tidak  dikuti dengan  tatacara  huruf  b, maka dianggap tidak terjadi li’an . Memang  tatacara  li’an  yang  diatur dalam  pasal  27  KHI  ini  sudah  mengacu kepada  ketentuan  li’an  sebagaimana  yang dinarasikan al-Qur’an dalam Surat al-Nur ayat: 4,6-9. Akan tetapi ketentuan huruf c yang  menganggap  tatacara    a  dan  b merupakan  satu  kesatuan  dan  diikuti dengan  ketentuan  huruf  d  yang menyimpulkan  apabila  tatacara  huruf  a tidak  diikuti  dengan  tatacara  huruf  b dianggap tidak terjadi li’an, perlu dikritisi lebih lanjut. Ketentuan  huruf  c  dan  d,  dengan demikian berarti telah mengenyampingkan  sumpah  li’an  yang telah diucapkan oleh suami dan dianggap tidak  pernah  ada,  begitu  juga  dengan akibat  hukum  li’annya.  Artinya  sumpah yang  diucapkan  oleh  suami  hanya dianggap  sumpah  dalam  pembuktian biasa  dan  perceraian  terjadi  dengan  cerai talak  sehingga  secara  hukum  tentu  si suami  di  kemudian  hari  berhak  untuk merujuk  dan  atau  memperbaharui  akad dengan  bekas  isterinya,  walaupun  secara hakiki  si  suami  sudah  mengucapkan sumpah  li’an,  hanya  karena  isteri  tidak mengikuti  dengan  mengucapkan  sumpah penyangkalan.
Tampaknya  ketentuan  ini  tidak sesuai  dengan  hukum  Islam  yang direpresentasikan  dalam  fiqh.  Menurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, apabila sumpah kelima  yang disertai laknat Allah atas  dirinya  jika  ia  berdusta,  telah diucapkan  oleh  suami  menurut  mazhab al-Imam al-Syafi’iy dan sekelompok besar ulama  lainnya  terjadilah  li’an  dengan sumpah  suami  itu  saja,  dan  haramlah bekas isterinya itu  baginya untuk selama- lamanya. Sedangkan sumpah penyangkalan  dari  si  isteri  adalah  untuk menghindarkan  dirinya  dari  had  zina,
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 129
sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  al- Qur’an Surat al-Nur ayat 8. 2 Perbedaan  antara  ketentuan  KHI dengan  pendapat  fiqh  ini  tentu  akan berimplikasi  kepada  hukum  perkawinan Islam berikutnya, yaitu sah tidaknya rujuk dan  atau  perkawinan  antara  suami  yang telah  meli’an  bekas  isterinya  yang  tidak mengucapkan sumpah penyangkalan.
Inilah di antara persoalan yang akan dikupas dan dibahas dalam tulisan ini SUMPAH LI’AN  DALAM  PER- SPEKTIF FIQH 1. Pengertian Li’an
Li’an ( ناعللا ) secara bahasa adalah kata  dasar  dari  kata نعﻻ maknanya adalah  menolak  dan  menjauhkan  diri dari  rahmat  Allah  swt.,  dan  istilah  ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan suami  isteri,  karena  setiap  keduanya melaknat  dirinya  sendiri  dalam sumpah  ke-5  jika  mereka  berdusta. Atau dikarenakan si suami dia lah yang melaknat  dirinya  sendiri  dan  juga  dari sisi  isteri  sebagai  pengandaian  yang lazim,  maka  dinamakan Li’an karena didasarkan  perkataan  suami  yang memulainya. 3 Ulama  Hanafiah  dan  Hanabilah mendefinisikan Li’an sebagai: kesaksian-kesaksian  yang  dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan dengan laknat dari sisi suami dan Murka dari sisi isteri, sebagai dasar menegakkan had  qazaf (hukum menuduh  zina)  dari  sisi  suami  dan hukum had zina  bagi  pihak  isteri. Menurut ulama Hanabilah, Li’an untuk
2 Al-Hafiz  ‘Imaduddin  Abi  al-Fida’  Ismail Ibn  Katsir  al-Qurasyi  al-Dimasyq, Tafsir  al- Qur’an  al-‘Azim ,  j-3,  cet-1,  Maktabah  Dar  al- Fiha’,  1414H  –  1994M.  h.  355.;  Wahbah  al- Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , cet- 2,  j-7,  Dar  al-Fikr,  Damsyiq,  Suriah,  1405H- 1985M, h.570.
3 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islamy  wa Adillatuh ,    Jilid-7,  cet-4  Damsyiq-Suriah,  Dar  al- Fikr, Th. 1422H/2002M. H. 556.
nikah yang fasid (rusak) sah dilakukan tetapi  menurut  ulama  Hanafiyah Li’an nya tidak sah. Ulama  Malikiyah  memberi pengertian Li’an sebagai:  sumpahnya seorang  suami  muslim mukallaf bahwa  ia  melihat  isterinya  berzina atau  atas  pengingkaran  kandungan isterinya, dan si isteri pun bersumpah atas  kebohongan  suaminya  dengan empat  kali  sumpah  dengan  redaksi: “ Aku  bersumpah  atas  nama  Allah  telah melihat  dia  (isterinya)  berzina ”  dan semisalnya, dengan kehadiran Hakim, sama  apakah nikah yang sah atau  nikah  yang  fasad.  Maka  tidak sah  jika  yang  bersumpah  bukan suami 4 atau  orang  lain,  juga  orang kafir,  anak  kecil  atau orang gila, dan sumpah  itu  disaksikan  oleh  hakim yang menyaksikan sumpah keduanya dan  diputuskan  dengan  terjadinya perceraian  atau  dihukum  had  bagi siapa yang menolak bersumpah.
Ulama  syafi’iyah  memberi pengertian Li’an sebagai,  “Kata-kata yang  sudah  dikenal  yang  dijadikan hujjah  bagi  pelaku qazaf (menuduh Zina) terhadap teman seranjang yang ia  telanjang  dengannya  atau  untuk mengingkari anak.” 5
2. Penyebab Li’an. Penyebab Li’an ada  dua  hal. Pertama ,  seorang  lelaki  meng qazaf isterinya  yang  jika  itu  dilakukan  oleh orang  lain  niscaya  dilaksanakan  had zina.  Menurut  ulama  Malikiyah  orang yang  menuduh  telah  melihat  isterinya berzina  syaratnya  ia  tidak  lagi menyetubuhi  isterinya  setelah  itu,  bila ia menuduh tanpa melihatnya maka ia di had qazaf dan tidak boleh melakukan
4 Wahbah al-Zuhaili, Ibid..
5 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami... ,  h. 557.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
130
Li’an , ini pendapat kalangan Malikiyah yang lebih dikenal.
Kedua ,  mengingkari  kehamilan atau mengingkari anak, meskipun laki- laki  yang  menzinahi  tidak  jelas  siapa atau  nikahnya  fasid  (rusak).  Ulama
Malikiyah  mensyaratkan  suami  yang mendakwa  tidak  pernah  menyetubuhi isterinya  lagi  yang  menyebabkan adanya  anak,  dan  ia  menuduh  saat kosongnya  rahim  dengan  satu  kali haid,  dan  ia  mengingkari  sebelum lahirnya  anak,  jika  ia  diam  sampai isterinya melahirkan ia di had dan tidak boleh me Li’an isterinya. Adapun  tuduhan  zina  bisa terjadi  dengan  lafaz  yang  jelas  dengan kata  Zina,  seperti  seseorang  berkata, “wahai pezina (laki-laki atau perempuan) 6 ,  atau  dengan  kata-kata yang  berlaku  sebagai  kata  yang  jelas, yaitu  dia  menafikan  (mengingkari) seseorang  sebagai  anak  dari  ayahnya yang  sudah  dikenal,  seperti  perkataan: engkau  bukanlah  anak  fulan. " Atau dengan  kata-kata  sindiran  menurut ulama  Syafi’iyah,  seperti  perkataan,
" engkau  telah  berzina  di  gunung,  di atas  atau  semisalnya.” 7 Karena perbuatan  zina  di  gunung  dan semisalnya itu untuk membuktikannya ia harus mendaki (sulit) , jika ia berniat menuduh maka itu termasuk qazaf , dan ini merupakan lafaz yang jelas menurut ulama Hanafiyah. Atau dengan pendedahan, contoh, “wahai  hilal  anak  si  hilal,  aku bukan  pezina,  itu  adalah qazaf jika  ia meniatkannya menurut ulama Syafi’iyah dan bila dipahami sindirannya  itu  sebagai  tuduhan  zina menurut  ulama  Malikiyah,  dan menurut  ulama  Hanafiyah  dan
Hanabilah  itu  bukanlah qazaf .”  Dan
6 ةينازلا و ىنازلا
7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h.
557.
ditetapkan qazaf bila ia terbukti dalam had qazaf kadang  dengan  bukti  atau dengan pengakuan. Adapun  untuk  mengingkari anak: maka ia menghadirkan seseorang di  hadapan  hakim  dan  dia  menyebut bahwa  anak  ini  atau  kandungan  ini bukan  dariku,  tetapi  ulama  berbeda pendapat mengenai waktu mengingkari anak dan waktu mengingkari kehamilan. Menurut  Abu  Hanifah:  jika seorang  suami  menafi  anak  yang dilahirkan  isterinya  di  saat  melahirkan atau  pada  waktu  ia  menerima  ucapan selamat  yang  biasanya  tujuh  hari,  atau pada hari membeli alat-alat perlengkapan melahirkan, maka penafiannya  sah  dan  ia  mesti Li’an , karena  penafian  itu  menjadi qazaf
(tuduhan  zina).  Penafian  setelah waktu-waktu  tersebut  tidak  sah  dan nasab anak ditetapkan padanya, karena itu  pengakuan  tersirat  darinya,  yaitu sikap  diam  dan  menerima  ucapan selamat, diam itu pertanda ia ridha. 8 Menurut al-Shahiban, sah menafikan  anak  dalam  masa  nifas, karena  itu  merupakan  dampak  dari melahirkan. Ulama Malikiyah mensyaratkan  dua  hal  untuk  sahnya Li’an dan  untuk  menafikan  anak;
pertama  suami  menyatakan  ia  tidak pernah  menyetubuhi  isterinya  yang menyebabkan  lahirnya  anak,  atau bahwa  setelah  menyetubuhi  isterinya diselangi haid sekali setelah persetubuhan.;  Kedua,  ia  menafi  anak sebelum  lahir,  bila  ia  mendiamkan walaupun  sehari  tanpa  ada  uzur sampai  anak  lahir  maka  ia  dihukum had dan tidak bisa me Li’an . Jadi untuk sahnya Li’an disyaratkan segera setelah ia  mengetahui  kehamilan/kelahiran
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 558.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 131
isterinya,  jika  terlambat  dinyatakan tanpa uzur maka tidak sah. 9 Ulama  Syafi’iyah  membolehkan menafi  kehamilan  menunggu  sampai lahir. Karena penafian kehamilan telah pun ditetapkan dalam Sahihain, Bahwa Hilal ibn Umayyah me Li’an kehamilan isterinya,  dan  adapun  menunggu hingga  lahir  maka  agar  supaya  ia me Li’an dengan  yakin.  Dan  menafi nasab  anak  dengan  segera  menurut zahirnya, karena disyari’atkan menolak kemudaratan, seperti menolak aib dan memilih hak syuf’ah, tetapi jika ia diam tidak menafi karena adanya uzur maka ia  bisa  menyampaikannya  di  malam hari  sehingga  berakhir  sampai  subuh, atau jika ia dalam keadaan lapar setelah ia  makan,  atau  jika  dalam  keadaan telanjang  sampai  ia  berpakaian,  maka sah  menunda  menafi  anak  karena adanya uzur. Ulama Hanabilah tidak membolehkan,  sebagaimana  ulama Hanafiah,  menafi  kehamilan  sebelum melahirkan dan tidaklah menafi hingga ia  me Li’an nya  setelah  melahirkan  dan menafi  anak  pada  waktu  itu,  karena keadaan  hamil  tidaklah  meyakinkan, bisa  berkemungkinan  itu  kembung atau  masuk  angin,  dan  mereka memberi  syarat  seperti  kalangan Syafi’iyah,  bahwa menafi itu mengikut kelahiran,  bila  seorang  perempuan melahirkan  anak  dan  suaminya  diam dari  pengingkaran  padahal  ia  bisa, maka  melekatlah  nasab  padanya,  dan tidak bisa ia menafi lagi setelah itu.
Ringkasnya  bahwa  para  fuqaha punya dua pendapat dalam soal menafi anak  di  masa  kehamilan:  pendapat ulama  Hanafiah  dan  Hanabilah  tidak membolehkan karena adanya kemungkinan  itu  bukanlah  kehamilan dan  pendapat  Ulama  Malikiyah  dan
Syafi’iyah  membolehkan  atas  dasar
9 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 558-9.
hujjah hadis Hilal ibn Umayyah bahwa ia  telah  menafi  kehamilan,  sehingga Nabi  pun  mengakui  penafian  itu  dan mengaitkannya  dengan  yang  pertama, dan  tidak  diragukan  bahwa  itu  adalah kehamilan karena sabda Nabi: tunggulah  ia  jika  ia  datang  dengan begini  dan  begini,  dan  karena kehamilan  membawa  persangkaan dan  pertanda  yang  menunjukkan padanya dan karena sah mengaitkannya  dengan  kehamilan, maka  menafinya  itu  sama  seperti menafi  anak  setelah  ia  lahir.  Menurut ibn  Qudamah:  pendapat  ini  lah  yang benar  karena  sesuai  dengan  zahir hadis,  dan  apa  yang  menyelisihi  hadis tidaklah berpengaruh keadaanya. Untuk mengajukan Li’an menurut  jumhur  ulama  disyaratkan harus segera, setelah suami mengetahui  kehamilan  atau  lahirnya anak dan ulama Hanafiah membolehkan Li’an mengikuti kelahiran atau setelahnya selama tujuh hari. 10
3. Dasar Pensyari’atan Li’an
Pensyari’atan Li’an didasarkan pada al-Qur’an Surat al-Nur ayat 6-9. ْمُهَل  ْنُكَي  ْمَل َو  ْمُهَجا َو ْزَأ  َنوُم ْرَي  َنيِذﱠلا َو ُءاَدَهُش ِ ﱠ اِب  ٍتاَداَهَش  ُعَب ْرَأ  ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشَف  ْمُهُسُفْنَأ  ﱠﻻِإ َنيِقِداﱠصلا  َنِمَل  ُهﱠنِإ
6
ِ ﱠ   َةَنْعَل  ﱠنَأ  ُةَسِماَخْلا َو َنيِبِذاَكْلا  َنِم  َناَك  ْنِإ ِهْيَلَع
7 َباَذَعْلا اَهْنَع ُأ َرْدَي َو ِب ٍتاَداَهَش َعَب ْرَأ َدَهْشَت  ْنَأ
َنيِبِذاَكْلا َن ِمَل ُهﱠنِإ ِ ﱠ ا 8 َن ِم  َناَك  ْنِإ  اَهْيَلَع  ِ ﱠ   َبَضَغ  ﱠنَأ  َةَس ِماَخْلا َو َنيِقِداﱠصلا 9 ( Sebab  turunnya  ayat  adalah riwayat al-Bukhari dll, bahwa Hilal ibn Umayyah  meng qazaf isterinya  di hadapan  Nabi  saw.  disertai  Ibn Sahma’;  Nabi  berkata:  hadirkan  bukti atau hukum cambuk pada punggungmu.  Ia  berkata:  wahai  Nabi, bagaimana  bila  kami  melihat  sendiri seseorang menyetubuhi isterinya,
10 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami....,
h. 560.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
132
apakah  harus  menghadirkan  bukti (saksi)  juga,  maka  Nabi  menetapkan harus  ada  bukti  (saksi),  berkata  Hilal: Demi  yang  mengutusMu  dengan kebenaran  sebagai  Nabi,  bahwa sungguh  aku  berkata  jujur,  semoga Allah  menurunkan  wahyu  yang  bisa membebaskan punggungku dari cambukan, maka turunlah ayat ini. Menurut  Jumhur  ulama,  inilah awal  pertama  terjadinya Li’an dalam Islam,  namun  al-Mawardi  mensinyalir tentang  pernyataan  sejumlah  ulama yang  mengatakan  sebelum  kisah  hilal jauh lebih dulu ada kisah Uwaimir, dan meriwayatkan  seluruh  ulama  hadis kecuali  al-Turmuzi,  bahwa  Nabi bersabda  kepada  Uwaimir  al-‘ajlani, bahwa  sungguh  ayat  ini  turun mengenai  dirimu  dan  mengenai sahabatmu,  maka  ia  pergi  dan  datang dengannya  maka  keduanya  saling me Li’an di  hadapan  Nabi,  dan  ini pendapat  Nawawi  dalam  syarah Muslim  bahwa  sebab  turunnya  ayat
Li’an adalah kisah Uwaimir al-‘Ajlani. 11 Berdasarkan  riwayat  ini  maka dalam  meng qazaf berbeda  hukumnya antara  pasangan  suami isteri  dan  yang bukan, jika yang meng qazaf orang lain atau  lelaki  yang  bukan  suami  dari perempuan yang dituduhnya, kemudian  ternyata  wanita  itu  suci, sementara  penuduh  tidak  dapat menghadirkan empat orang saksi lelaki yang  bersaksi  akan  kebenaran  dugaan itu,  maka  ia  dihukum  had qazaf sebanyak  80  kali  cambuk,  sebagai ganjaran  baginya  dan  bagi  pelaku maksiat  yang  semisal  itu.  Adapun bila seorang  suami  menduga  isterinya sendiri  berzina  atau  ia  mengingkari nasab  anaknya,  dan  ia  tak  mampu mendatangkan  empat  orang  saksi maka  ia  tidak  dihukum  had qazaf ,
11 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 560.
hanya saja di syari’atkan dalam soal ini dengan Li’an . 12
Dan  ini  sudah  disepakati mengenai  riwayat  dalam  menjelaskan sebab turunnya ayat Li’an dengan tiga kejadian: Pertama ,  bahwa  ayat Li’an turun  setelah  ayat Qazaf terhadap Perempuan baik-baik dengan mengakhirkannya dan dia pemilahnya. Kedua , bahwa mereka sebelum turunnya  ayat Li’an memahami  ayat  5 surat  al-Nur  (tentang  menuduh perempuan  baik-baik  berzina)  sebagai ayat qazaf karna  hukum  orang  yang menuduh seorang wanita asing berzina dan  hukum  orang  yang  menuduh isterinya sama. Ketiga , bahwa ayat Li’an turun sebagai keringanan bagi seorang suami  dan  sebagai  penjelas  untuk mengeluarkannya  dari  apa  yang menimpanya secara paksa. Dasar  disyari’atkannya Li’an adalah  atas  kebohongan  yang  jelas sebagaimana bolehnya meminta dengan Li’an atas  orang  yang  zalim karena firman Allah swt. 13
نيملاظلا ىلع ﷲ ةنعل ﻻا
4.  Rukun  dan  Syarat-syarat Li’an dan
Syarat Dua orang Pelaku Li’an Menurut  Ulama  Hanafiah rukun Li’an satu  yaitu  Lafaz,  yaitu pernyataan  yang  dikuatkan  dengan sumpah,  dan Li’an itu  dari  kedua suami  isteri.  Menurut  Jumhur  ulama rukun Li’an itu  ada  empat;  Mula’in (pe Li’an ),  Mula’anah  (saling  sumpah Li’an ), sebab dan lafaznya. Syarat-syarat Li’an ada  dua macam:  yaitu  syarat  wajib  (mesti)nya Li’an dan  syarat  syahnya  dibolehkan Li’an . Pertama ,  Syarat  wajib  (mesti)nya Li’an :  menurut  ulama  Hanafiah  ada tiga:
12 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 561.
13 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami....,
h. 562.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 133
a. Adanya perkawinan dengan perempuan  itu  meskipun  belum digauli  atau  masih  dalam  masa ‘iddah  talaq  raj’iy,  karena  firman Allah  swt. مهجاوزا  نومري  نيذلاو Maka  tidak  ada  sumpah Li’an antara  orang  yang  bukan  suami isteri.  Jika  seseorang  meng qazaf seorang  wanita  kemudian  ia menikahinya    maka  ia  pun  harus menjalani  had qazaf dan  tidak boleh    ia  me Li’an ,  karena kedudukan  yang  berlaku  ia  masih wanita  asing  (bukan  isteri). Kemudian  juga  tidak  ada Li’an dengan  menuduh  isteri  yang sudah  mati,  karena  mayat  bukan lagi  isteri,  dan  karena Li’an tidak akan  bisa  datang  darinya.  Dan juga  tidak  bisa Li’an atas  seorang isteri  yang  sudah  ditalak  ba’in, maka  di had suami  asalnya  itu sebagai  orang  asing.  Dan  ini syarat  yang  disepakati  kecuali isteri  yang  ditalak  bain  karena menurut  jumhur  boleh Li’an padanya. Menurut  jumhur  sah Li’an dari yang bukan suami dalam dua keadaan:  Talak  Ba’in  untuk mengingkari  anak  dan  yang disetubuhi  dengan  nikah  fasid atau syubhat, tetapi jika suami itu murtad  setelah  menyetubuhinya kemudian  ia  meng qazaf dan kemudian  ia  Islam  pada  masa iddah  maka  ia  me Li’an ,  jika  ia me Li’an kemudian  ia  Islam  di masa  ‘iddah  maka  sah  lah Li’an nya,  karena  jelas  terjadinya dalam masa pernikahan. b. Kedudukan  Nikahnya  adalah nikah  yang  sah  dan  bukan  nikah fasid. Tidak  ada Li’an dalam meng qazaf wanita  yang  dinikahi secara  fasid,  karena  dia  orang asing, ini berbeda dengan
pendapat jumhur yang membolehkan me Li’an isteri yang dinikahi secara fasid karena nasab anak ada padanya, seperti menikah  tanpa  wali  atau  tanpa saksi,  kemudian  ia  meng qazaf nya, tetapi  boleh Li’an dalam  keadaan ini  tergantung  bila  didapati  dari keduanya anak yang ingin diingkarinya,  tetapi  jika  tidak  ada anak  yang  akan  diingkari  maka suaminya  dihad  dan  tidak  boleh Li’an . 14
c. Keadaan suami mampu menyatakan  kesaksiannya.  Kedua suami isteri adalah orang merdeka,  berakal,  baligh,  muslim, bisa  bicara,  tidak  pernah  dihad qazaf .  Tidak  ada Li’an bagi  dua orang  yang  kafir  tidak  juga  dari salah satunya baik seorang hamba, anak  kecil  atau  orang  gila,  atau orang  yang  pernah  di had qazaf atau  orang  kafir,  atau  terkenal banyak  syubhat,  dan  boleh  di antara  dua  orang  yang  buta  dan fasik,  karena  keduanya  mampu menyatakan  kesaksian  akan  tetapi tidak  diterima  kesaksian  karena fasiknya  dan  karena  tidak  adanya kemampuan  memilah  pada  orang buta.  Singkatnya  ulama  Hanafiah mensyaratkan kemampuan menyatakan kesaksian pada suami karena  kata-kata Li’an adalah pernyataan kesaksian dan disyaratkan juga keadaannya sebagai  suami  isteri  dari  orang yang  dihad  pelaku qazaf nya, karena Li’an mengganti  had qazaf pada penuduh orang asing (bukan suami).  Tetapi  jumhur  tidak mensyaratkan kedua hal ini.
Tetapi  ulama  Malikiyah mensyaratkan  beragama  Islam pada  suami  saja  tidak  pada  isteri,
14 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami....,
h. 563.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
134
karena  wanita  zimmi  dapat melakukan Li’an untuk menghilangkan aibnya, dan menurut mereka disyaratkan orang  yang  saling  me Li’an itu keadaanya baligh dan berakal baik orang  merdeka  maupun  hamba, keduanya adil atau pun fasiq, dan terjadinya Li’an disepakati  dalam keadaan  suci,  dan  dalam  masa iddah  talak  raj’iy  dan  talak  ba’in. Ini  berbeda  dengan  ulama Hanafiyah  dan  setelah  iddah dalam  mengingkari  kehamilan sampai  puncak  masa  kehamilan, dan  terjadinya  lian  dari  suami isteri  dalam  nikah  sah  dan  nikah fasid. Ulama Syafi’iah dan Hanabilah  tidak  mensyaratkan Islam  pada  dua  pe Li’an ,  mereka berpendapat Li’an sah bagi setiap suami  yang  talaknya  sah,  bahwa kedua  suami  isteri  itu  haruslah sudah  dewasa  yaitu  baligh  dan berakal  apakah  keduanya  muslim maupun  kafir  apakah  keduanya adil  atau  pun  fasiq  atau  pun keduanya pernah dihad qazaf atau pun salah satunya. Dan Li’an juga sah  dari  orang  merdeka,  hamba sahaya,  orang  cerdas,  orang bodoh,  orang  hilang  akal  karena mabuk,  orang  hebat  atau  pun orang  bodoh  yang  mengerti isyarat  menurut  Syafi’iyah,  dan dari  orang  yang  mentalak  raj’iy, dan  juga  sah  dari  suami  yang mentalak ba’in untuk mengingkari anak, begitu juga pendapat ulama Hanabilah,  jika  tidak  ada  anak. Menurut mereka sah Li’an wanita yang  digauli  dengan  nikah  fasid atau syubhat karena dugaannya itu isterinya yang ia qazaf dan ia Li’an
untuk mengingkari nasab sebagaimana dijelaskan. 15 Disepakati Li’an dari seorang anak atau orang gila tidak sah,  tidak  ada Li’an bila  satu  dari suami  isteri  bukan  mukallaf, karena Li’an adalah  perkataan yang  mengakibatkan  perceraian, sama  juga  dalam  hal  talak  dan sumpah,  tidak  ada Li’an juga antara  orang  yang  bukan  suami isteri,  bila  seseorang  meng qazaf wanita  bukan  isterinya  yang  suci maka  ia  dihad qazaf dan  tidak boleh Li’an . Dalam Li’an ,  tidak  berbeda apakah  keadaan  isterinya  sudah digauli  atau  pun  belum,  karena firman  Allah مهجاوزا  نومري  نيذلاو jika  isterinya  belum  digauli  maka ia  berhak  separuh  dari  maharnya, karena  itu  termasuk  cerai  dari suami.  Orang  bisu dapat  me Li’an menurut  ulama  Hanabilah  tetapi orang  bodoh  tidak  bisa  karena  ia tidak  mengerti  apa  yang  ia inginkan,  dan  mereka  sepakat bahwa  tidak  sah Li’an dari  orang bisu  dan  bodoh  yang  tidak  tahu isyarat dan tulisan. Kesimpulannya, ulama Hanafiah mensyaratkan dua orang pe Li’an harus:  Islam,  bisa  bicara, merdeka, dan adil. Dan kedudukan Li’an dalam perkawinan  secara  hukum  sama seperti talak raj’iy dan bukan talak ba’in dan berbeda syarat-syaratnya menurut  jumhur  ulama  bahwa ulama  Malikiyah  mensyaratkan Islam  pada  suami  saja  mereka sepakat  dengan  syarat  mukallaf, baligh  dan  berakal  dan  sah Li’an dari  orang  bisu  menurut  jumhur kecuali  ulama  Hanafiah.  Ulama
Hanabilah  menyebutkan  tiga
15 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami....,
h. 564.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 135
syarat Li’an yakni: pertama , Terjadi  pada  dua  orang suami  isteri,  walaupun  belum digauli; kedua ,  didahului  tuduhan suami  bahwa  isterinya  telah berzina,  seperti:  engkau  telah berzina;  atau  panggilan  wahai pezina;  atau  aku  melihatmu berzina,  Ini  disepakati  sebagai sebab Li’an .  Adalah  hak  suami menuduh  isterinya  berzina  jika  ia tahu,  atau  menduga  dengan dugaan yang kuat, seperti menduga  isterinya  telah  berzina dengan  seseorang  karena  melihat keduanya  berkhalwat. Ketiga ,  Jika ia  berdusta  padanya  dan  terus menyangkal  sampai  diselesaikan dengan Li’an .  Tetapi  jika  ia membenarkan  walaupun  sekali, (h.  565)  atau  isteri  minta keringanan  dari  had  dan  ta’zir atau ia diam atau terbukti zinanya dengan  empat  saksi  lain  maka tidak  ada Li’an dan  nasab    tidak padanya,  dan  karena  ini  lah  tidak sah Li’an menurut Hanabilah dari orang bisu. 16 5. Bahasa Li’an:
Menurut  jumhur  ulama  selain Hanabilah, Li’an sah  dengan  bahasa
Arab dan bahasa Lain, karena Li’an itu adalah sumpah dan kesaksian yang itu sama dalam bahasa mana saja, Li’an itu maksudnya  persaksian,  sumpah  dan marah. Tetapi menurut ulama Hanabilah  jika  suami  isteri  itu  bisa berbahasa  arab,  maka  tidak  boleh mengucapkan Li’an dalam  bahasa  lain karena Li’an di dalam al-Qur’an dalam bahasa Arab. SYARAT SAH BERLAKUNYA LI’AN PADA ZATNYA. 16 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 565-6.
Ulama Hanabilah menyebut enam syarat berlakunya Li’an , sebagian disepakati sebagian diperselisihkan: 1. Harus dihadiri Hakim atau penggantinya,  ini  disepakati  karena Hadis Nabi yang memerintahkan Hilal ibn  Umayyah  untuk  mendakwa isterinya  di  hadapannya  dan  keduanya saling  me Li’an .  Karena  mendakwa dengan  sumpah,  tidak  sah Li’an kecuali  atas  perintah  hakim,  sama seperti sumpah dalam seluruh sengketa. Dan ini menghendaki adanya pengajuan  perkara  dari  salah  seorang suami  isteri  pada  hakim.  Jika  kedua suami  isteri  melakukan  pengucapan Li’an tanpa  dihadiri  hakim  maka  itu tidak  sah.  Karena Li’an dibina  atas kekuatan  dan  ketegasan  maka  tidak boleh  dilakukan  tanpa  kehadiran hakim, sama seperti hukum had. 2. Dilakukan  setelah  diminta  oleh Hakim, keduanya mengucapkan setelah  diminta,  jika  ia  mendahului mengucapkan Li’an sebelum  diminta maka  itu  tidak  sah,  sama  seperti  ia bersumpah sebelum diperintah hakim, ini juga disepakati.
3. Sempurnanya  lafaz Li’an yang  lima, jika  lafaznya kurang  tidak sah, dan ini disepakati. 4. Bahwa  kedua  suami  isteri  sama-sama mengucapkan redaksi Li’an sebagaimana  dinarasi  oleh  al-Qur’an. Fuqaha  berbeda  pendapat  dalam  soal menggantinya    dengan  lafaz  semakna, seperti  menukar  kata نيقداصلا  نمل  ىنا kata تنز  دقل atau berkata  sebagai ganti نيبذاكلا  نمل  هنا dengan  kata بذك  دقل . Menurut  ulama  Hanabilah  pada dasarnya  ini  boleh  karena  maknanya sama.  Tetapi  jika  ditukar  dengan  kata دهشا dengan  lafaz-lafaz  sumpah  yang lain seperti kata يلوا وا مسقا فلحا maka ia  tidak  sama  dengannya  menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah karena yang  jadi  patokan  adalah  lafaz Syahadah  sehingga  lafaz  lain  tidaklah
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
136
sama  dengannya  seperti  kesaksian dalam  hak-hak.  Karena Li’an itu menghendaki  ketegasan  dan  kata Kesaksian  itu  lebih  mencerminkan ketegasan  sehingga  tidak  boleh ditinggalkan, dan karena ini juga tidak boleh  bersumpah  atas  nama  Allah tanpa  kalimat  yang  berlaku  sebagai kata  aku  bersaksi دهشا dan  pada dasarnya  ini  juga  pendapat  ulama Hanafiah dan Malikiyah juga.
5. Tertibnya  susunan  lafaz Li’an ,  yaitu Suami lah  yang  memulai  lafal sumpah kepada  isterinya,  kemudian  diikuti sumpah  isteri,  jika  lebih  dulu  lafaz laknat  dari  lafal  sumpah  yang  empat atau lebih dulu sumpah Li’an isteri atas sumpah Li’an suami,  ini  tidak dianggap,  dan  ini  disepakati.  Karena Li’an menurut ulama Hanafiyah adalah kesaksian, perempuan dengan kesaksiannya  bertujuan  menyangkal kesaksian  suami,  sehingga  tidak  sah sebelum  diucapkan  sumpah  kesaksian suami lebih dulu. 6. Ada  isyarat  yang  menunjuk  kepada salah satu pasangan terhadap yang lain bila  keduanya  hadir,  menyebut namanya  dan  menyandarkan  padanya jika  ia  tidak  hadir,  ini  disepakati  oleh fuqaha. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan hadirnya suami isteri secara bersamaan,  tetapi  jika  salah  satunya tidak  ada  maka  boleh,  seperti  suami me Li’an di  masjid  sementara  isterinya ada di pintu karena ketidakmungkinannya masuk ke masjid. Ulama Malikiyah mensyaratkan adanya  orang  yang  hadir  dalam  majlis Li’an paling  sedikit  empat  orang  yang adil,  menurut  ulama  Syafi’iyah  dan Hanabilah,  disunnahkan  dalam Li’an dihadiri oleh sekumpulan orang Islam, karena  Ibn Abbas dan  Ibn  Umar  dan Sahl  ibn  Sa’ad  ikut  menghadiri peristiwa mereka, maka itu menunjukkan  bahwa  hadir  banyak
orang,  karena  anak-anak  juga  hadir dalam  majlis  mengikut  orang  laki-laki, karena Li’an itu  dibina atas  ketegasan, bersangatan  dan  segera  sehingga melakukannya  dalam  kumpulan  orang lebih  patut  dan  disunnahkan  tidak kurang dari empat orang  karena bukti saksi  dalam  zina  yang  disyari’atkan bagi yang menuduh zina adalah empat orang.
Untuk  sahnya Li’an ulama Malikiyah mensyaratkan: suami mutlak tidak  boleh  lagi  menggauli  isterinya setelah  ia  melihatnya  berzina  atau setelah  ia  tahu  kehamilan  atau kelahiran  isterinya  akibat  perbuatan orang  lain,  bila  ia  menyetubuhinya maka ia dicegah/dilarang mengucapkan Li’an padanya dan tidak dimungkinkan darinya. Dan disyaratkan juga menyegerakan Li’an setelah  ia  tahu kehamilan  atau  lahirnya  anak,  jika
Li’an nya  terlambat  meskipun  sehari tanpa  ada  uzur,  maka  terlaranglah Li’an suami  pada  isterinya  dan  tidak juga dimungkinkan darinya juga.
Juga  disyaratkan  lafaz  “aku bersaksi” دهشا empat  kali  dari  suami dan  dari  isteri  dan Li’an (laknat)  pada yang  kelima  bagi  suami  dan  murka بضغ pada  sumpah  kelima  dari  isteri, sebagaimana  yang  disebut  dalam  nash dalam tentang sumpah Li’an . Suami  me Li’an jika  ia  melihat dengan  yakin  isterinya  berzina,  dan penglihatan  dari  mata....,  dan  adapun orang  buta  maka  berpegangan  pada rasa. atau kabar yang menyebabkannya menuntut  walaupun  berasal  dari perempuan. 17
SYARAT-SYARAT MENAFI ANAK Ulama  Hanafiah  mensyaratkan  6 hal  untuk  mengingkari  anak  dan meniadakan hubungan nasab, yakni:
17 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami....,
h. 566-7.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 137
1. Sebelumnya  Hakim  telah  memutus perceraian  antara  suami  isteri,  karena perkawinan sebelum terjadi perceraian masih  berlaku  maka  tidak  mesti menafi. 2. Penafian  anak  setelah  kelahiran  harus segera  dan  seketika,  atau  sehari  dua setelah itu paling lama tujuh hari yang menurut kebiasaan orang mengucapkan  selamat  atas  kelahiran, bila ia menafi lewat dari itu maka tidak lagi  berlaku.  Menurut  al-Sahibani; ketentuan waktu menafi anak disesuaikan  dengan  banyaknya  masa nifas  yaitu  40  hari.  Sementara  jumhur mengendaki  penafian  anak  harus segera, jika menunda tanpa uzur maka pengingkaran tidak sah. 3. Tidak  didahului  oleh  pengakuan  anak meskipun  hanya  pertanda  atau  sikap tanggungjawab,  seperti  penerimaan ucapan selamat tanpa ada penolakan. 4. Anak  tetap  hidup  sewaktu  putusan perceraian,  yakni  anak  dalam  keadaan hidup pada waktu perceraian. 5. Bahwa  setelah  perceraian  perempuan tersebut  tidak  lagi  melahirkan  anak yang  lain,  jika  ia  kembali  melahirkan anak sehingga suami menafinya, maka hakim menerapkan Li’an bagi keduanya, keduanya diputus cerai, dan anak  dinasabkan  ke  ibunya.  Atau  ia telah  menceraikan  isterinya  yang kemudian  kembali  melahirkan  anak lain  maka  niscayalah  kedua  anak  itu semuanya, karena tetapnya nasab anak kedua  yang  tidak  tercakup  padanya Li’an ,  karena  hukum Li’an telah  batal dengan  perpisahan  (perceraian),  maka tetaplah  nasab  anak  yang  kedua, kemudian  ditetapkan  juga  nasab  anak yang pertama. 6. Ia  tidak  pernah  dihukum  penetapan nasab  anak  secara  syar’iy,  seperti seorang  wanita  melahirkan  anak  yang diserahkan ke penyusuan yang kemudian penyusu itu meninggal maka diputuskan dasarnya kepada bapaknya,
kemudian  ia  mengingkari  nasabnya,
maka  hakim  menerapkan Li’an bagi keduanya,  maka  tidaklah  terputus nasab  anak,  karena  putusan  hakim  itu dengan  diat  (tebusan)  kepada  orang berakal  sebagai  ketetapan  dengan keadaan  anak  darinya.  Dan  tidak  lah terputus nasab setelahnya.
Syarat penafian kehamilan menurut ulama Malikiyah:
1. Suami  menyatakan  bahwa  ia  belum pernah  menyetubuhi  isterinya  setelah akad  nikah  atau  dengan  sengaja berhubungan  dengannya  atau  ia  telah menyetubuhinya tetapi ia telah kosong dengan  haid  sekali.  Jika  ia  belum menyetubuhinya  setelah  akad  atau  ia telah  menggaulinya  kemudian  ia datang  membawa  anak  setelah hubungan  dalam  suatu  masa  yang tidak  terkait  dengan  anak  padanya dengan  perkawinan,  bisajadi  karena singkatnya waktu seperti ia melahirkan anak dengan sempurna setelah sebulan atau dua bulan atau lima bulan setelah percampuran atau persetubuhan. Karena  masa  hamil  paling  singkat adalah enam bulan setelah persetubuhan  dan  bisa  jadi  karena lamanya  masa  hamil  yaitu  lima  tahun karena  masa  hamil  terlama  adalah empat tahun setelah bersetubuh, maka jika  dalam dua keadaan ini, itu  diakui. Maka  diketahuilah  secara  pasti  bahwa anak  itu  bukan  berasal  dari  suaminya sehingga  untuk  menafinya  dilakukan Li’an . 2. Menafi anak sebelum ia dilahirkan, jika ia diam walau sehari tanpa uzur sampai ia  melahirkan,  maka  suami  dihukum had  ( qazaf )  dan  tidak  bisa Li’an . Adapun  ulama  Syafi’iyah  mereka membolehkan menafi anak pada masa kehamilan  atau  langsung  setelah kelahiran,  jika  menunda  tanpa  uzur atau  sebelum  menerima  ucapan selamat,  maka  gugur  haknya  menafi,
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
138
karena penundaan mengandung makna pengakuannya. Jika ia mengaku tidak  mengetahui  kelahiran,  jika  ia berada  di  tempat/daerah  yang  dekat maka  perkataannya  tidak  diterima, karena  pengakuannya  bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tetapi jika memang  ia  berada  di  tempat  yang memungkinkan  ia  tidak  mengetahui kelahiran  seperti  negeri  yang  besar (perkotaan)  maka  satu  pendapat pengakuannya  harus  bersama  dengan sumpahnya  karena  apa  yang  dia  akui itu  nyata.  Mereka  berpendapat  tidak sah  mengingkari  salah  satu  dari  dua anak  kembar,  jika  datang  seorang wanita dengan dua anak kembar, yang satu  diingkari  dan  yang  lain  diakui, atau  ia  meninggalkan  penafian  tanpa uzur, maka kedua anak itu dihubungkan dengannya, karena kandungannya satu. Karena Allah swt. tidak pernah berlaku menurut sunnatullah dalam satu rahim berkumpul dua janin yang berasal dari air mani dua lelaki. Dan  mestilah  si  suami  menafi anak yang dibawa oleh isterinya dan ia tahu  bahwa itu  bukan berasal darinya. Karena ia menggaulinya atau melahirkannya  tidak  sampai  enam bulan  dari  persetubuhan.  Atau  di bawah  empat  tahun  tetapi  jika melahirkannya  di  antara  enam  bulan dari persetubuhan dan empat tahun itu dan ia tidak lagi mendapat haid setelah itu  maka  haram  menafi  anak  dengan
Li’an untuk  memelihara  perkawinan. Jika ia melahirkan enam  bulan setelah bebas  haid  maka  pastilah  enam  bulan ke  atas  itu  dari  zina,  maka  halal  lah menafi  anak    dengan Li’an menurut pendapat yang lebih benar, tetapi pada keadaan  yang  pertama  untuk  tidak menafinya  karena  kehamilan  telah melihat darah (haid). Menurut  ulama  Hanabilah  syarat menafi anak antara lain: 1. Tidak  didahului  pengakuan  atau dengan  kembarnya  atau  dengan indikasi  seperti  itu,  sepertii  jika  ia menafi  salah  satu  anak  kembar  dan mendiamkan (tidak menafi) anak  yang lain.  Pendapat  ini  sama  dengan  ulama Syafi’iyah.
2. Penafian  anak  dilakukan  setelah melahirkan,  jika  ia  menyukai  sehingga ia  diam  atau  mengakui  imbauan  atau melambatkan penafian padahal mungkin dilakukannya, karena mengharap  kematiannya  tanpa  ada uzur  semisal  lapar,  haus  atau  tertidur, maka  gugurlah  haknya  untuk  menafi.
Jika  ia  berkata  saya  tidak  mengetahui adanya  anak  ini  atau  melambatkan menafi  karena  ada  uzur  seperti tersandra  atau  sakit atau  hilang (sesat) atau  sedang  menjaga  harta  maka haknya  tidak  gugur,  pendapat  ini  juga sama dengan ulama Syafi’iyah.
3. Bahwa  dalam  sumpah Li’an kedua suami isteri menyebut tentang pengingkaran  anak,  karena  keduanya sama-sama bersumpah sehingga disyaratkan menyebut soal itu. Menurut  ulama  Syafi’iyah  cukup menyebut soal anak pihak laki-laki saja dan tidak perlu pihak wanita karena ia tidak  menafinya.  Menyebut  tentang anak dalam ucapan lebih kuat menurut ulama  Hanabilah  dengan  perkataan: “Anak ini bukan lah anakku” dan yang wanita  berkata  “Anak  ini  adalah  anak dia”.  Menurut  Qadi  Abu  Ya’la  dan ulama  Syafi’iyah;  Disyaratkan  suami berkata:  “Anak  ini  adalah  anak  hasil zina, dan dia bukan dariku”, karena ia ingin  mengatakan  “dia  bukan  berasal dariku”  penciptaan  dan  kejadiannya maka  ia  harus  menyebutnya  untuk menegaskannya.
4. Li’an didapat  dari  kedua  suami  isteri, dan  ini  pendapat  mayoritas  ulama, menurut  Imam  Syafi’iy,  anak  dinafi dengan Li’an nya  suami  saja,  karena menafi anak itu dengan sumpah suami
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 139
bukan sumpah isteri yang menyatakan dusta  suami,  sumpah  isteri  juga  tidak bermakna  menafi  nasab  anak  bahkan ia  meneguhkannya  dan  menyatakan suami  dusta,  karena Li’an nya  wanita untuk  menghindar  dari  hukuman  had zina. Tetapi jumhur menolak pendapat ini karena Nabi saw. menafi anak dari pihak laki-laki terjadi setelah keduanya ber Li’an .
5. Sempurnanya  lafaz Li’an dari  kedua suami isteri sekalian.
6. Dimulai  dengan Li’an suami  dahulu baru  diikuti Li’an pihak  wanita, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika dilakukan sebaliknya itu menyalahi  sunnah,  dan  perpisahan terjadi dan anak dinafi darinya. TATACARA LI’AN  DAN  KEHA- DIRAN HAKIM a.  Tatacara Li’an,  sifat  dan  lafaz- lafaznya. Berdasarkan  Qur’an  Surat  al- Nur, Ayat: 6-9, maka apabila seorang suami  meng qazaf isterinya  atau menafi nasab anak yang dilahirkannya sedang  ia tidak memiliki  bukti  dan  isterinya  tidak mengakui Dan ia menuntut penegaka had qazaf atasny,  maka  hakim memerintahkannya melaksanakan Li’an yang  dimulai  oleh  suami dengan  mengatakan  di  hadapan hakim sebanyak  empat  kali “ اب  دهشا “    aku  bersaksi  atas  nama  Allah bahwa  aku  orang  yang  benar/jujur atas apa yang aku tuduhkan padanya dari  Zina  atau  menafi  anak,  bahwa maksud telah dibatasi  dengan isyarat pada  isterinya  jika  ia  hadir  atau  (h. 572) dengan menyebut nama dengan perkataan:  pada  yang  aku  tuduh  si fulanah  isteriku  dari  zina,  kemudian ia  berkata  kali  kelima,  laknat  Allah atas  dirinya  jika  ia  orang  pendusta pada  apa  yang  ia  tuduhkan  pada isterinya  dari  zina  atau  menafi  anak
dan  suami  menunjuk  pada  isterinya pada semua yang ia sebutkan. Kemudian  si  isteri  berkata empat kali juga, “ اب دهشا “ sungguha ia  (suaminya)  adalah  pendusta  pada apa  yang  ia  tuduhkan  padaku  dari zina  atau  penafian  anak,  dan  ia mengatakan  kali  kelima,  bahwa murka  Allah  atas  dirinya  jika suaminya  benar  pada  tuduhannya bahwa  aku  berzina  atau  penafian anak, dan sesungguhnya dikhususkan kata “ بضغ “ murka karena itu paling kuat  dalam Li’an bagi  pihak perempuan, karena perempuan sangat  mengesalkan  dengan  zina, maka  mereka  menggunakan Li’an dalam  ucapannya  dengan  banyak, sebagaimana  riwayat  hadis,  maka  ia diuji dengan Li’an untuk memurnikan dan tidak mendahuluinya,  dan  juga  karena kejahatannya  yaitu  zina  jauh  lebih besar  dari  kejahatan  suami  yaitu qazaf ,  dan  wajib  si  suami  yang memulai  duluan  dalam Li’an ,  karena ia  pendakwa,  dan  dalam  dakwaan pendakwa yang memulai duluan. Berdasarkan sunnah yang menguatkan  dalil  al-Qur’an  ada banyak hadis, di antaranya hadis Ibn Umar:  ia    berkata:  Wahai  Rasulallah bagaimana  pendapatmu  jika  salah satu  dari  kami  mendapatkan  isteri kami  berbuat  keji,  apa  yang  ia perbuat, jika ia bicara maka ia bicara perkara  besar,  jiak  ia  diam  maka  ia juga  mendiamkan  hal  yang  besar: maka  Nabi  diam  dan  tidak menjawab,  dan  setelah  itu,  ia mendatanginya dan berkata sesungguhnya  yang  aku  tanyakan padamu itu terjadi pada diriku, maka Allah turunkan ayat-ayat Surat al-Nur ini.  Maka  dibacakanlah  ayat  itu padanya dan rasul mengingatkan dan menyebut  bahwa  azab  dunia  jauh lebih baik  dari  azab akhirat, maka ia
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
140
menjawab  tidak,  dan  demi  Zat  yang mengutusmu  dengan  Haq,  aku tidaklah berdusta tentangnya kemudian  Rasul  memanggil  isterinya dan menasehatinya dan mengabarkan bahwa  azab  dunia  jauh  lebih  baik ketimbang  azab  akhirat,  maka isterinyapun  menjawab  tidak,  dan demi  zat  yang  mengutusmu  dengan haq, sungguh ia pendusta.
Maka  suami  memulai  duluan, ia  bersaksi  empat  kali  kesaksian  atas nama Allah bahwa ia termasuk orang yang  benar  dan  kali  kelima  laknat Allah  atas  dirinya  jika  ia  pendusta kemudian  diikuti  oleh  si  isteri bersaksi  sebanyak  empat  kali  atas nama  Allah  bahwa  suaminya  adalah pendusta  dan  sumpah  kelima  murka Allah  atas  dirinya  jika  suaminya benar,  kemudian  Nabi  menceraikan keduanya.  (Hadits  Muttafaq  Alaih antara  Ahmad,  Bukhari  dan  Muslim dari Sa’id ibn Jabir dari Ibn Umar). Menurut  Abu  Hanifah  boleh juga  perempuan  yang  memulai duluan  dengan Li’an ,  tetapi  menurut al-Kasani  dalam  kitab  al-Bada’i’,  ia sebaiknya  mengulangi,  karena Li’an kesaksian  perempuan  dan  kesaksian perempuan  menyanggah  kesaksian suaminya, sehingga tidak sah melainkan setelah wujudnya kesaksian suami. 18 b. Anjuran dalam Li’an dan keharusan adanya Hakim Disunnahkan  bagi  Hakim  untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a.  Menasehati  kedua  suami  isteri sebelum  melakukan Li’an ,  dan mewanti-wanti keduanya akan azab Allah  di  akhirat,  sebagaimana  yang dilakukan Nabi terhadap Ibn Umar dan  isterinya,  dan  Sabda  Nabi kepada  Hilal:  Takutlah  pada  Allah karena  azab  dunia  jauh  lebih  baik
18 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 572-3.
dari  azab  akhirat  dan  membacakan kepada keduanya  ayat:
ةيﻻا ﻼيلق انمث ﷲ دهعب نورتشي نيذلا نا Dan  mengatakan  pada  keduanya bahwa Nabi telah  bersabda kepada dua  suami  isteri  yang  melakukan Li’an :  bahwa  Hisab  Allah  atas kalian  berdua,  ia  maha  mengetahui bahwa  satu  dari  kalian  adalah pendusta,  maka  adakah  dari  kalian berdua yang mau bertaubat?
b. Hakim  tidak  boleh  menghukum
Li’an sampai  jelas  baginya  status pernikahan keduanya. c. Bahwa  keduanya  mengucapkan Li’an dengan  berdiri  supaya  dapat dilihat orang banyak, dan mengumumkan  perkara  keduanya, suami  berdiri  ketika  mengucapkan Li’an dan isterinya duduk, kemudian  isteri  berdiri  ketika mengucapkann  sumpah Li’an nya dan suaminya duduk, dan keduanya mengucapkan lafaz-lafaz Li’an yang berjumlah empat kali kesaksian.
d. Di  hadiri  oleh  sekelompk  orang Islam,  paling  sedikit  empat  orang yang  adil,  dan  ulama  Malikiyah mewajibkan ini. e. Mengutamakan  pelaksanaan Li’an dari  segi  tempat  dan  waktu. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah  dan  Hanabilah  dilakukan setelah  shalat sebagai pelajaran dan preventif,  atau  setelah  shalat  ashar, karena  ia  shalat  di  pertengahan waktu, atau setelah shalat ashar hari jum’at,  karena  waktu  mustajab sebagaiana diriwayatkan  Abu Daud dan  al-Nasa’iy,  karena  sumpah palsu  diwaktu  setelah  Ashar hukumannya  paling  berat  karena sabda  Nabi  saw;  ada  tiga  jenis orang  yang  Allah  tidak  akan berbicara  padanya  di  hari  kiamat dan tidak juga mensucikan mereka, bagi  mereka  azab  yang  pedih, termasuk  di  antara  mereka  lelaki
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 141
yang  bersumpah  dusta  setelah shalat  Ashar,  yang  memutus dengannya  harta  seorang  lelaki muslim. Dan  hendaklah Li’an orang muslim  dilakukan  di  masjid,  karena tempat  paling  mulia,  dan  ulama Malikiyah  mewajibkan  di  masjid karena di dalam masjid ada penguatan pengaruh  supaya  tidak  sumpah  palsu. Tempat  paling  mulia  adalah  di Makkah,  di  antara  hajar  aswad  dan maqam  Ibrahim  yang  dinamakan  al- Hathim dan di Madinah pada mimbar yang  menghampiri  makam  Nabi,
Karena  adanya  hadits  Nabi  SAW: Siapa  yang  bersumpah  di  atas mimbarku  ini  sumpah  pendosa disediakan  kursinya  dari  api  neraka.
Dan sabda belai: Jangan bersumpah di mimbar  ini  baik  seorang  hamba  atau pun  merdeka  sumpah  pendosa meskipun  hanya  di  atas  sauk  basah tidak ada ganjaran kecuali neraka. Dan Li’an di Baitil Maqdis dan mengadakan
Li’an di  selain  masjid  yang  tiga  itu, mesti dilakukan di atas mimbar masjid jami’,  karena  itu  tempat  yang  paling agung, dan perempuan yang haid atau nifas atau diragukan kemuslimahannya mengucapkan Li’an di  pintu  masjid jami’.  Orang  Kafir  zimmi  atau  ahl  al- kitab  mengucapkan Li’an di  Bi’ah tempat  ibadah  untuk  orang  Nasrani dan  di  Kanisah  tempat  ibadah  orang Yahudi, karena  tempat ibadah  mereka sama  seperti  Masjid  di  kita  dan  orang
Majusi  me Li’an di  rumah  api  karena mereka  mengagungkan  tempat  itu, tujuannya untuk menghindari kebohongan.  Dan  hadirnya  hakim untuk  menjaga  aqidah  mereka  dari syubhat  kitab  yang  mereka  akui,  dan tidak  boleh  me Li’an di  rumah  berhala dan  patung  karena  tiada  kehormatan padanya,  dan  keyakinan  mereka padanya bukan syari’at.
Menurut  Qadi  Abu  Ya’la  dari ulama  Hanabilah  dan  dari  Ulama Hanafiyah  tidak  perlu  menguatkan Li’an dengan  tempat  dan  waktu tertentu,  karen  Allah  swt  telah memerintahkannya dan tidak mengaitkan dengan waktu dan tempat, maka  tidaklah  boleh  mengaitkannya tanpa  ada  dalil,  dan  karena  Nabi  saw (hanya)  memerintahkan  si  lelaki menghadirkan  isterinya  dan  tidak mengkhususkan  pada  waktu  tertentu, jika ada maka pastilah ada riwayat.
KEHARUSAN KETIKA ADA SUAMI/ISTERI MENOLAK MENGUCAPKAN  SUMPAH LI’AN ATAU MENGURUNGKANNYA. Kadang-kadang  ada  salah  satu  dari suami isteri menolak untuk mengucapkan Li’an setelah  menuntutnya  di  muka hakim,  dan  terkadang  ada  yang membatalkan  dan  mengakui  dirinya berdusta, apa tindakan hakim?
Adapun  dalam  keadaan  salah satunya menolak bersumpah Li’an setelah ia menuntutnya, fuqaha berbeda pendapat dalam dua pandangan:
a. Ulama  Hanafiah  berpendapat,  jika suami  enggan  bersumpah  ia  disandra sampai bersedia mengucapkan sumpah atau  mengakui  dirinya  berdusta,  maka ia  dihad qazaf ,  dan  bila  si  isteri  yang menolak  bersumpah  ia  pula  yang disandra  sampai  mau  mengucapkan sumpah Li’an atau  ia  membenarkan tuduhan suaminya, jika ia membenarkan tuduhan suaminya maka  kosonglah  jalannya  dari  tiada had,  karena  firman  Allah  swt. ؤرديو باذعلا  اهنع yaitu  penahanan  menurut mereka dan menurut ulama Hanabilah.
b. Dan  Jumhur  ulama  selain  Hanafiah berpendapat bahwa jika suami enggan mengucapkan Li’an atau  isteri  yang enggan  maka  di  had  zina,  karena sumpah Li’an adalah sebagai pengganti dari had zina, firman Allah اهنع ؤرديو
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
142
باذعلا yaitu siksa dunia berupa had zina bagi  mereka  si  isteri  tidak  bisa terhindar  dari  had  kecuali  ia mengucapkan sumpah Li’an nya. Kecuali  ulama  Hanabilah  menyetujui ulama Hanafiah apabila isteri menolak bersumpah adalah pengambilan madlul  ayat  itu,  jadi  jika  dia  tidak mengucapkan  sumpah Li’an maka  ia tidak bisa menghindari azab/hukuman,  maka  ia  disandra sampai  ia  mengaku  berzina  sebanyak empat  kali  atau  ia  mengucapkan sumpah.  Dan  pendapat  Jumhur  yang lebih kuat karena kuatnya dalil mereka berdasarkan  qur’an  dan  sunnah. Bahwa apabila seorang suami menuduh  isterinya  yang  Muhsonah (suci)  maka  wajib  ia  di  had qazaf dan dia  dihukum  fasiq  dan  kesaksiannya ditolak  kecuali  ia  bisa  mendatangkan bukti  atau  dengan  melakukan Li’an , jika  ia  tidak  dapat  mendatangkan empat orang saksi atau menolak untuk melakukan Li’an maka  wajiblah  ia dihukum dengan semua itu. 19 Dan  terkadang  suami  wajib  di  atas penolakannya  bersumpah Li’an berupa
Ta’zir  saja,  seperti  dalam  hal qazaf terhadap  wanita  ghair  muhsanah,  seperti wanita ahl al-Kitab, budak sahaya, wanita gila,  kanak-kanak,  maka  ia  wajib mendapat hukum ta’zir, terkait terbebasnya  ia  dari qazaf ,  tidak  juga wanita-wanita  itu  dihad  dengan  had sepenuhnya  karena  kekurangan  mereka sebagaimana  disebutkan,  dan  juga  tidak dikaitkan  dengan  sifat  fasiq  tidak  juga ditolak  kesaksiannya,  karena qazaf bagi mereka itu tidak wajib had, dan ia berhak mengucapkan Li’an untuk  menolak hukum  ta’zir  karena  itu  adalah  ta’zir dalam hukum qazaf . Maka  berlakulah  kaidah,  setiap tempat (keadaan) yang tidak berlaku Li’an padanya,  maka  nasab  dihubungkan
19 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 576-7.
dengan  suami,  maka  wajiblah  dengan qazaf sebagai keniscayaannya dari had dan ta’zir, kecuali pelaku qazaf anak kecil atau gila,  maka  tidak  ada  ta’zir  atau  pun hukum  dera  baginya  dan  tidak  juga hukum Li’an padanya. PEMBATALAN SUAMI ATAS SUMPAH LI’AN YANG IA UCAPKAN. Apabila  suami  mengaku  dusta  atas Li’an yang  telah  dia  ucapkan,  Imam empat mazhab sepakat bahwa ia dihukum had qazaf ,  dan  bagi  isteri  ia  berhak menuntut  hakim  melakukan  had,  sama apakah  ia  mendustakan  diri  sendiri sebelum  ucapan Li’an nya  atau  pun setelahnya,  karena  pernyataan Li’an berlaku sebagai alat bukti bagi suami, jika ia  mendustakan  diri  sendiri  dengan berkata:  aku  telah  berdusta  atasnya (istrinya),  maka  bertambah  kehormatan isterinya  dan  berulang qazaf nya,  maka tidaklah  kurang  dari  kewajiban  atasnya had yang wajib dalam qazaf semata. Jika  ia  kembali  mengurungkan  diri dari  mengaku  dusta,  dan  ia  berkata,  aku punya bukti yang bisa ku tegakkan bahwa ia  telah  berzina,  atau  ia  ingin menggugurkan  had  darinya  dengan mengucapkan Li’an ,  maka  ia  tidak  boleh lagi  didengar,  karena  bukti  dan Li’an untuk  meyakinkan  apa  yang  ia  katakan, padahal ia sudah mengakui kebohongannya,  maka  tidak  lah  boleh didengar darinya yang menyalahi pengakuan  itu.  Dan  ini  semua  adalah dalam  hal  yang  dituduh  zina  adalah wanita muhsan (Muslimah yang dilindungi),  jika  wanita  bukan  muhsan maka ia dihukum ta’zir. Jika  pelaku Li’an mengaku  dirinya dusta sebelum me Li’an isterinya, ia di had qazaf , dan tetaplah (status) perkawinannya,  dan  wanita  itu  tetap isterinya,  tetapi  jika  pengakuan  setelah Li’an perkawinannya tidak lagi berlaku. Dan  apabila  penafi  anak  mengaku dusta  setelah  ia  menafi  dan  setelah Li’an
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 143
maka nasab anak dihubungkan dengannya apakah  anak  itu  hidup  atau  pun  mati, anak  itu  kaya  atau  pun  miskin,  karena Li’an adalah  sumpah  atau  kesaksian
(bukti), jika ia mengaku dengan apa yang tadinya  ia  selisihi  maka  yang  diambil adalah  pengakuannya,  dan  gugurlah hukum Li’an ,  kemudian  karena  nasab meliputi ketetapan itu sesuai kemungkinan,  dan  sempurna  hukum waris  antara  bapak  dan  anak  karena kewarisan  mengikuti  nasab  yang  sudah ditetapkan sehingga kewarisan mengikuti. 20

## APAKAH LI’AN  ITU  KESAKSIAN
ATAU SUMPAH?
Dalam  pembahasan  tentan  syarat dua  orang  pelaku Li’an ,  menurut  ulama
Hanafiah,  Hanyasanya  yang  boleh melakukan Li’an adalah orang yang boleh bersaksi,  tidak  boleh  me Li’an kecuali antara  dua  orang  muslim  yang  merdeka dan  adil,  syarat  pe Li’an adalah  merdeka, berakal,  baligh,  Islam,  bisa  bicara  dan tidak pernah dihukum had qazaf . Menurut Jumhur ulama, sah Li’an dari setiap suami isteri yang mukallaf, sama apakah muslim atau  kafir,  adil  atau  pun  fasiq,  atau keduanya  pun  pernah  dihukum  had  atau salah satunya.
Dasar  perbedaannya  adalah  dalam memandang  apakah Li’an itu  kesaksian atau  sumpah,  pendapat  ulama  Hanafiah Li’an itu adalah kesaksian yang dikuatkan dengan  sumpah  yang  dikaitkan  dengan laknat  dan  murka  Allah,  dan  dari  sisi suami  dalam  menegakkan  had qazaf dandari sisi isteri dari soal had zina, dalil mereka adalah  ayat Li’an .  Dalam  ayat  ini suami  isteri  dinamakan  para  saksi ءادهش dan  di  dalam  Nash Li’an dinamakan kesaksian,  dan  bilangannya  dijadikan seperti  bilangan  saksi  dalam  zina.  Dan bilamana Li’an itu adalah kesaksian maka
20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 576-8.
disyaratkan  juga  padanya  sebagaimana persyaratan kesaksian atas muslim. 21 Pendapat  Jumhur:  lafaz Li’an itu disebut  kesaksian,  tetapi  pada  hakikatnya itu  sumpah,  meskipun  ia  disebut kesaksian, karena sabda Nabi dalam kisah Li’an nya  Hilal  ibn  Umayyah.  Dan  juga karena  dalam Li’an harus  menyebutkan nama  Allah  swt  dan  menyebut  jawab qasam, kalau lah itu kesaksian maka tidak diperlukan,  dan  juga  karena ia sama  baik suami  mau  pun  isteri  kalau  itu  kesaksian mestilah  isteri  Cuma  separuh Li’an saja, juga  karena  wajib  mengulanginya  sampai empat  kali  sementara  dalam  kesaksian tidak  ada  pengulangan  dan  juga  karena
Li’an terjadi  dari  dua  pihak  sementara kesaksian  hanya  dari  satu  pihak  yaitu penggugat.
Adapun  penyebutan Li’an sebagai kesaksian  dalam  nas  itu  karena  redaksi ucapan  dalam Li’an ada  menyebutkan demi  Allah  aku  bersaksi,  sehingga Li’an juga disebut kesaksian meskipun ia adalah sumpah,  dan  kadang  syahadat  juga diibaratkan sumpah, seperti dalam firman Allah  swt انملا  كءاج  اذا    دهشن  اولاق نوقف kemudian  berkata ةنخ  مهناميا  اوذختا .  dan mereka  berijma’  bahwa Li’an dari  orang buta  boleh  kalau  lah  itu  kesaksian  maka tiada dibolehkan Li’an nya orang buta. Maka  jika Li’an itu  sumpah,  maka tidak  lah  disyaratkan  padanya  syarat- syarat  kesaksian,  maka  berbedalah pendapat  mereka  pada  orang  bisu, jumhur  berpendapat  orang  bisu  dapat me Li’an jika  bisa  dipahami,  menurut Hanafiah  tidak  bisa  me Li’an karena orang bisu tidak boleh bersaksi.
Dan  yang  lebih  kuat  adalah pendapat  jumhur  karena  kuatnya  dalil mereka,  karena Li’an itu  disyari’atkan karena adanya hajat, dan hajat itu meluas
21 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 578.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
144
kepada  seluruh  manusia  meskipun mereka tidak boleh bersaksi. 22

## AKIBAT LI’AN
Berikut  beberapa  akibat Li’an yang diucapkan di hadapan hakim: 1. Gugurnya had qazaf atau hukum ta’zir dari suami dan gugurnya had zina atas istrei,  jika  suami  tidak  mengucapkan Li’an wajib atasnya had qazaf menurut ulama  selain  Hanafiah  jika  isteri  yang di Li’an itu  suci  dan  hukum  ta’zir  jika wanita  yang  dituduh  bukan  muhsan.
Jika isteri  tidak mengucapkan sumpah
Li’an ia  wajib  dihad  zina  menurut ulama  Malikiyahd  an  Syafi’iyah  yaitu hukum  cambuk  (jilid)  bagi  yang perawan  dan  rajam  bagi  yang  sudah menikah. 2. Haramnya  bersetubuh  dan  berjimak setelah  mengucapkan  li;an  dari  kedua suami isteri meskpun sebelum diceraikan  oleh  hakim  karena  adanya hadis:  dua  orang  yang  mengucapkan Li’an tidak  lagi  bisa  berkumpul selamanya. 3. Wajib menceraikan keduanya, menurut ulama  Hanafiah  tidak  sempurna memisahkan  keduanya  kecuali  dengan keputusan  Hakim,  dasarnya  perkataan Ibn  Abbas  dalam  kisah  Hilal  Ibn
Umayyah:  maka  Nabi  menceraikan keduanya,  maka  ini  indikasi  bahwa perceraian  belum  terjadi  sebelum  itu, jika  salah  satunya  mati  sebelum bercerai  maka  mereka  saling  mewarisi dan  jika  suami  mengucapkan  talak maka terjadilah talak itu. Menurut  ulama  Malikiyah  dan Hanabilah, yang lebih kuat berdasarkan riwayat Ahmad: Perceraian  terjadi  dengan Li’an bukan dengan  putusan  hakim,  karena  sebab perceraian  yaitu  lian  sudah  terjadi, maka terjadilah perceraian tanpa perlu putusan  cerai  dari  hakim,  dan  juga
22 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 579-80.
karena perkataan Umar r.a, Dua orang yang  mengucapkan Li’an diceraikan keduanya    dan  tidak  lagi  boleh berkumpul selamanya.
Menurut  Imam  Syafi’i,  telah berakibat  cerai  dengan  sumpah Li’an suami  saja  meskipun  isteri  tidak mengucapkan Li’an , karena perceraian terjadi  sebagai  akibat  dari  ucapan, maka  terjadilah  dengan  ucapan  suami sendiri  seperti  ucapan  talak,  menurut Ibn Qudamah  dalam kitab al-Mughni: kami  tidak  tahu  seorang  pun  yang setuju dengan pendapat Syafi’i ini. 4.  Menurut  Abu  Hanifah  perceraian  ini termasuk  talak  ba’in  dan  Muhammad, karena  dengan  putusan  hakim  sama seperti perceraian disebabkan impoten,  setiap  perceraian  dengan putusan  hakim  termasuk  talak  ba’in, tetapi  si  perempuan  tidak  akan  boleh kembali  dikawini  kecuali  dalam  dua keadaan:
a.  Si  suami  menyatakan  ia  telah berdusta meskipun ada dalil seperti anak  yang  dinafi  meninggal  suai mengakui  nasabnya  karena  ini dianggap ia membatalkan kesaksiannya,  dan  kesaksian  tiada hukumnya  jika ia membatalkannya, dan ia di had dengan had qazaf , dan ditetapkanlah  nasab  anak  dan begitu  juga  kembali  lah  si  isteri dalam  perkawinan  jika  perempuan membenarkannya. b.  Salah  satu  dari  suami  isteri  keluar dari  kebolehan  menjadi  saksi; karena  dengan  itu  menafi  sebab perceraian, maka walau perempuan itu  berzina  atau  ia  menuduh selainnya  maka  terjadilah,  maka bolehlah  suaminya    menikahinya karena  ternafikannya  kebolehan me Li’an dari sisi isteri. Dan apabila itu talak ba’in, maka wajib  bagi  isteri  berupa  nafkah  dan tempat  tinggal  dalam  masa  iddahnya dan ditetapkan nasab anaknya.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 145
Berkata  Jumhur  dan  AbuYusuf, perceraian  dalam Li’an adalah  fasakh (pembatalan)  sama  seperti  percerian dalam menyusui, dan wajib keharaman selamanya,  kedua  suami  isteri  tidak boleh kembali kawin setelah itu untuk selamanya,  karena Li’an bukanlah talak,  maka  itu  adalah  fasakh  sama seperti  semua  yang  difasakh  suami,
dan  karena Li’an itu  adalah  kewajiban dan  dia  menjadi  sebab  perceraian adapun  bila  suami  mengaku  ia  telah berdusta atau keluarnya salah satu dari pe Li’an dari  kebolehan  menjadi  saksi maka  itu  tidaklah  menafi  terjadinya sebab perceraian bahkan ia telah tetap dan berkekalan hukumnya. Dan  pendapat  Imam  Syafi’i, Percerian  terjadi  dengan Li’an nya suami meskipun isteri tidak mengucapkan Li’an ,  jika  ia  berdusta atau  mengaku  berdusta,  maka  itu tidaklah  berfaedah  mengembalikan pernikahannya dan tidak juga mengangkat  hukum  keharamannya karena keduanya itu hak baginya yang keduanya  itu  telah  ia  batalkan  dengan Li’an nya, maka tidaklah memungkinkan untuk kembali, berbeda  dengan  had  dan  hubungan nasab  maka  berdusta  dan  mengaku dusta  mengembalikan  kedudukannya karena itu haknya. 5.  Hilangnya  Nasab  anak  dari  si  bapak, dan  menghubungkan  nasab  dengan ibunya  jika Li’an itu  tujuannya  menafi anak,  sehingga  tidak  punya  hubungan waris dan tidak ada kewajiban nafkah., baik  nafkah  bapak  kepada  anak maupun nafkah anak kepada bapak. Ini  juga  menimbulkan  keadaan- keadaan  hukum  bagi  anak  antara  lain;
tiada kebolehan kesaksian anak kepada asal  Pelaku Li’an dan  asal  kepada cabangnya,  tiadanya  hak  meminta hukum  qisas  kepada  pembunuh  anak yang dinafi, tidak sahnya menghubungkan  nasab  anak  dengan
orang  lain  karena  pengakuan  dusta pe Li’an sehingga  nasab  kembali kepadanya,  tetapnya  hukum  mahram, maka  si  lelaki  penafi  tidak  boleh menikahi  anak  perempuan  dari  anak yang  dinafi  karena  mengandung konsekwensi itu adalah anaknya. 23
HAL-HAL  YANG  MENGGGUGUR- KAN KEWAJIBAN LI’AN Ulama Hanafiah menetapkan bahwa kewajiban Li’an gugur dengan hal- hal berikut:
1. Masalah  tiadanya  kecakapan  atau kemampuan  me Li’an atau  apa  yang asalnya menghalang kemestian mengucapkan Li’an :  setiap  yang menghalangi  kewajiban  mengucapkan
Li’an ,  bila  keadaan  itu  muncul kewajiban  itu  gugur,  seperti  jadi  gila atau  murtad  atau  bisu  atau  ia  telah meng qazaf (menuduhzina)  orang  lain dan  ia  dihad qazaf ,  atau  ia  pernah menyetubuhi  perempuan  lain  secara haram  seperti  ia  pernah  berzina  atau menyetubuhi  wanita  secara  syubhat, maka dalam keadaan-keadaan ini tidak wajib  had,  jika  diwajibkan  maka  itu gugur  dengan  alasan-alasan  ini  karena hilangnya  kecakapan  me Li’an .  Karena Li’an itu  adalah  persaksian  sehingga harus  ada  sifat  dan  syarat-syarat bersaksi untuk menimbulkan hukum. 2. Adanya kejelasan hukum dengan talak (ba’in)  atau  fasakh  atau  adanya kematian, jika suami mentalak isterinya setelah  ia  menuduh  zina  atau  suami memfasakh  isterinya  atau  meninggal salah  satu  dari  suami  isteri  maka gugurlah Li’an dan  hukum  had, adapun  gugurnya Li’an karena  telah hilangnya perkawinan. Masih tegaknya status  perkawinan  merupakan  syarat kebolehan Li’an sebagaimana  telah dijelaskan,  adapun  ketiadaan  hukum had,  karena qazaf mewajibkan Li’an
23 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami...., h. 581-2.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
146
bukan  mewajibkan  had.  Adapaun  jika suami  mentalak  isterinya  dengan  talak raj’i,  maka  itu  tidak  menggugurkan
Li’an karena  talak  raj’i  tidak membatalkan status perkawinan.
3. Kematian  Pelaku Qazaf atau  hilang,
Li’an gugur  dengan  matinya  saksi Qazaf atau hilang, karena kalau ia mati atau  hilang  tidak  bisa  diputus  dengan kesaksiannya.
4. Suami  mengaku  dusta  atau  suami membenarkan  isterinya  dalam qazaf : jika  suami  mengaku  dusta  dalam qazaf nya  maka  gugur Li’an ,  karena lemah  untuk  mewujudkannya,  maka wajib  atasnya  had qazaf karena qazaf nya sah.
Jika  isteri  membenarkan  tuduhan suaminya  gugurlah Li’an juga  karena sudah  lemah  untuk  mewujudkannya, karena  si  isteri  sudah  mengakui pengingkarannya itu dusta, tetapi tidak ada  hukum  had  atas  dirinya,  karena Li’an kalaupun  ia  diharuskan  tidaklah menetapkan adanya zina atas diri isteri, tidak juga menghilangkan kehormatannya  dengan  adanya Li’an , maka ia tidak di had dengan had zina, dan  itulah  yang  lebih  utama  karena gugurnya Li’an . 24 Ulama Hanabilah menyebutkan tiga hal yang menggugurkan Li’an :
1. Munculnya  kelemahan  dari  beberapa kecakapan,  seperti  gila,  berzina  dan isteri yang bisu 2. Isteri membenarkan tuduhan suaminya atau memaafkannya atau mendiamkannya, dan dua sebab hal ini adalah  syarat  mereka,  bahwa  ia mendustakannya  dan  terus  berdusta sampai dilakukannya Li’an . 3. Meninggalnya  suami  sebelum Li’an atau  sebelum  sempurna  mengucapkan Li’an ,  maka  disepakati  gugurlah Li’an , dan nasab anak dihubungkan
dengannya  dan  isteri  mewarisinya,
24 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 582.
karena Li’an belum  terjadi  sehingga akibat  hukum  tidak  terjadi,  demikian juga Li’an gugur  jika  ia  meninggal dalam keadaan lian suami sudah selesai sementara Li’an isteri belum dilakukan. Menurut  Imam  Syafi’i,  isteri tertalak  bain  dengan  liannya  suami, meskipun  isteri  belum  mengucapkan Li’an , atau jika ternyata suami berbohong, dan  gugur  hak  saling  mewarisi  dan  anak dinafi,  dan  isteri  mesti  di  hukum  had kecuali ia bersedia mengucapkan Li’an . YANG  MEMBATALNYA  HUKUM LI’AN SETELAH ADANYA SEBELUM PERCERAIAN Pendapat  ulama  Hanafiah:  Bahwa setiap  yang  menggugurkan Li’an setelah kewajibannya,  maka  ia  membatalkan hukum Li’an ,  yaitu  akibat  hukumnya, setelah  terwujudnya,  Sebelum  perceraian seperti gilanya salah satu dari suami isteri atau  keduanya  setelah Li’an sebelum perceraian,  atau  suami  bisu  atau  pun keduanya  bisu,  atau  suami  murtad  atau keduanya  murtad  atau  salah  satunya pernah  dihad qazaf atau  si  isteri  pernah melakukan  hubungan  badan  secara haram, dan mengaku dusta  salah  satunya sehingga  hakim  tidak  menceraikan keduanya  dan  keduanya  tetap  dalam perkawinan mereka.
Dan itu karena hukum asalnya bagi keduanya  adalah  tetapnya  antara  kedua suami  isteri  itu  atas  keadaan Li’an dari segi  kecakapan  merupakan  syarat  tetap adanya hukum Li’an , karena Li’an mereka itu  adalah  kesaksian,  sehingga  syarat- syarat  saksi  harus  tetap  ada  pada  mereka sampai timbulnya putusan peradilan.  Jika hilang  sifat  (prasyarat)  kesaksian  dengan sebab-sebab  itu  maka  hakim  tidak  boleh memutuskan cerai. 25
25 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 581-2.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 147
SUMPAH LI’AN  DAN  TATACARA
PENERAPANNYA  DI  PENGADIL- AN AGAMA Berdasarkan  penelusuran  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di lingkungan  Peradilan  Agama  sejauh  yang telah  peneliti  lakukan,  aturan  tentang Hukum  Li’an  dan  tatacaranya  hanya terdapat  di  dalam  Instruksi  Presiden Nomor  1 Tahun 1991 tentang  Sosialisasi Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  undang- undang  dan peraturan  sebelumnya,  yakni Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Penjelasannya tidak ada  mengatur tentang Li’an  sebagai penyebab putusnya perkawinan, demikian juga  di  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Aturan Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan juga  tidak  ditemukan  aturan  tentang
Li’an.
Ketentuan  dan  aturan  tentang Sumpah Li’an terdapat di dalam Pasal 125
s/d 128 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.  1  Tahun  1991  (Selanjutnya  disebut KHI).  Pasal  tentang  Li’an  ini  di  dalam KHI  diletakkan  di  Bab  XVI,  Tentang Putusnya  Perkawinan,  Bagian  Kesatu,
Umum.
Pasal  25  KHI  menyatakan  bahwa Sumpah  Li’an  menyebabkan  putusnya perkawinan  antara  suami  isteri  untuk selama-lamanya.  Bahwa  Li’an  terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan  atau  untuk  mengingkari  anak  dalam kandungan  atau  yang  sudah  lahir  dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan  atau  pengingkaran  tersebut. 26 Bahwa Li‘an  hanya  sah  apabila  dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. 27 Selanjutnya  tatacara  li’an  diatur sebagai  berikut. Pertama ;  Suami  yang menuduh  istrinya telah berbuat  zina  atau hendak mengingkari anak dalam kandungan  atau  yang  lahir  dari  istrinya bersumpah  sebanyak  4  (empat)  kali
26 Pasal 126 KHI 27 Pasal 128 KHI
dengan  kata  tuduhan  zina  dan  atau pengingkaran  anak  dan  kemudian  diikuti dengan  ucapan  sumpah  yang  kelima dengan  kata-kata  “Laknat  Allah  atas dirinya  apabila  tuduhan  dan  atau pengingkaran tersebut dusta. 28
Kedua ;  Istri  menolak  tuduhan  dan atau  pengingkaran  tersebut  dengan  juga mengucapkan  sumpah  sebanyak  empat kali  yang  menyatakan  bahwa  "tuduhan dan atau pengingkaran suaminya tersebut tidak  benar”,  selanjutnya  diikuti  sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran  anak  oleh  suaminya tersebut benar. 29
Pasal  127  huruf  c  dan  d menyatakan  bahwa  tata  cara  Li’an  yang diatur  pada  bagian  sumpah  suami  dan sumpah  isteri  ini  merupakan  satu kesatuan  yang  tak  terpisahkan,  dan apabila  tata  cara  pada  Huruf  a  tidak diikuti  dengan  tata  cara  huruf  b,  maka dianggap tidak terjadi li‘an.
Selanjutnya peneliti juga melakukan penelusuran  soal  bagaimana  penerapan aturan  tentang  Li’an  ini  di  Pengadilan Agama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara  kepada  beberapa  orang responden yang berasal dari unsur hakim dan  kepaniteraan  di  Pengadilan  Agama Tanjungpinang  dan  Pengadilan  Agama Bengkalis. Berdasarkan  hasil  dialog  dan wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan  informasi  berupa  keadaan faktual  pelaksanaan  pemeriksaan  perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya  perkara  perceraian  dengan alasan  tuduhan  zina  dan  perselingkuhan. Bahwa, menurut Hakim YM Drs. Daswir,
MH., 30 berdasarkan  pengalaman  puluhan
28 Pasal 127 Huruf a
29 Pasal 127 Huruf b 30 Beliau  adalah  Hakim  Senior  di Pengadilan  Agama  Tanjungpinang,  wawancara pada  Oktober  2018  di  Pengadilan  Agama Tanjungpinang.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
148
tahun  memeriksa  perkara  perceraian, belum  pernah  satu  pun  beliau  temukan perkara  Li’an  atau  pun  mendengar  rekan hakim  lainnya  yang  ada  memeriksa perkara  li’an.  Meskipun  beliau  mengakui ada  banyak  perkara  perceraian  yang diperiksa  alasannya  mengarah  pada tuduhan  zina  baik  dari  suami  maupun dari  isteri,  akan  tetapi  perkara  ini  lebih lazim disebut dengan alasan perselingkuhan. Jadi penyebab perceraiannya  adalah  perselingkuhan. Beliau  mensinyalir  bahwa  ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  Li’an tidak pernah digunakan dalam menyelesaikan sengketa perceraian, alasan-alasan  perceraian  lebih  banyak mengacu  kepada  alasan  perceraian  dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang Aturan  Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan  berikut tambahan  alasan  perceraian  sebagaimana disebut dalam pasal 116 KHI. Adapun  ketentuan  Li’an  dalam KHI  menurut  beliau  memang  begitulah ketentuannya  bahwa  antara  sumpah suami dan sumpah bantahan dari istri itu merupakan  satu  kesatuan,  dan  itu  sudah sesuai dengan ketentuan ayat Li’an dalam surat al-Nur. Bahwa Li’an dianggap tidak terjadi  jika  istri  tidak  mengucapkan sumpahnya.
Menurut  Hakim  dan  sekaligus
Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, YM.  M.  Ali  Syarifuddin,  Lc,  SH,  M.Ag, ketika peneliti tanyakan soal hukum Li’an dan  penerapannya  di  Pengadilan  Agama, beliau  menyatakan  bahwa  pelaksanaan Li’an  di  Pengadilan  Agama  itu  berat untuk  dilakukan,  mengingat  konsekwensi dan  akibat  hukumnya  dalam  hukum Islam,  sehingga  kebanyakan  perceraian yang ada kaitan dengan tuduhan zina dan atau  pengingkaran  anak,  diselesaikan dengan tatacara perceraian biasa. 31
31 Wawancara  dengan  Bapak  M.  Ali Syarifuddin,  Lc,  SH,  M.Ag,  Ketua  Pengadilan
Demikian  juga  pendapat  Hakim YM.  M.  Zen,  MH, 32 bahwa  memang aturan  dan  tatacara  Li’an  sebagaimana yang  tertuang  di  dalam  KHI  tidak fungsional,  karena  sejauh  pengalaman beliau  menjadi  hakim,  tidak  pernah  satu pun ada perkara yang diselesaikan dengan tatacara Li’an. Di  samping akibat hukum yang  dianggap  berat,  karena  pengucapan sumpah  ini  terkait  laknat  dan  murka Allah,  juga  mengakibatkan  putusnya perkawinan  untuk  selamanya.  Sehingga bukan hanya warga masyarakat yang tidak pernah  mengajukannya  tetapi  juga sedapatnya  dihindari  dari  penyelesaian dengan cara li’an ini. Sehingga kebanyakan  perkara  percerian  dengan tuduhan  perselingkuhan  yang  mengarah pada  tuduhan  zina,  diselesaikan  dengan cerai biasa, yaitu perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Kalau pun ada  pengucapan  sumpah,  itu  bukanlah sumpah  li’an,  tetapi  sumpah  untuk kegunaan pembuktian sebagaimana sumpah  dalam  hukum  acara  perdata biasa,  dan  tidak  dikaitkan  dengan  laknat dan murka Allah swt. Menurut  YM.  M.  Zen,  MH.,
memang  perlu  dikritisi  juga  redaksi  pasal 27 KHI itu, yang menganggap Li’an yang telah  diucapkan  suami  dianggap  tidak terjadi jika istri tidak bersedia mengucapkan  sumpah  bantahan.  Karena jika begitu suami yang telah mengucapkan sumpah  bisa  saja  rujuk  atau  kembali menikahi  istri  yang  sudah  ia  ucapkan sumpah Li’an itu. Akan tetapi keadaan ini belum  pernah  terjadi  karena  memang penyelesaian dengan jalan Li’an itu sendiri belum  pernah  ada.  Memang  menurut beliau banyak ketentuan-ketentuan hukum  di  dalam  KHI  yang  dirasakan belum ideal.
Agama  Tanjungpinang,  pada  Oktober  2018  di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
32 Wawancara  pada  Oktober  2018  di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 149
Demikian  juga  keterangan  dan pendapat  Panitera  Pengadilan  Agama Tanjungpinang  yang  menyatakan  bahwa, selama  beliau  menjadi  Panitera  Sidang yang  mengikuti  proses  pemeriksaan perkara  perceraian,  memang  terdapat banyak perkara perceraian yang dilatarbelakangi  oleh  isu  perselingkuhan dan  perzinahan,  tetapi  belum  ada  satu pun  pihak  suami  yang  mengajukan dengan  jalan  Li’an,  tetapi  semua  dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga, dengan  kata  lain  tuduhan  zina  itu  oleh masyarakat lebih dikenal dengan tuduhan perselingkuhan yang akibatnya menyebabkan  ketidakrukunan  rumah tangga  sehingga  menyebabkan  perselihan dan pertengkaran rumah tangga. 33 Selanjutnya peneliti juga berkesempatan  melakukan  wawancara dengan  seorang  Hakim  Pengadilan Agama  Bengkalis  dan  juga  dengan seorang  Panitera  Muda  di  Pengadilan
Agama  Bengkalis.  Menurut  Hakim  YM. Muhammad  Kadafi  Bashori,  SHI.,
Memang  selama  ini  perkara  perceraian terdapat  juga  penyebab  yang  mengarah kepada  tuduhan  zina  dan  juga  pernah  ia dapatkan  pernyataan  pihak  suami  yang tidak  mengakui  anak  yang  dilahirkan isterinya.  Tetapi  semuanya  diselesaikan dengan alasan pertengkaran dan perselisihan  antara  suami  isteri,  sehingga belum  ada  yang  mengarah  kepada pembuktian  dengan  sistem  Li’an. 34 YM. Kadafi juga mengutip pandangan seorang mantan  Hakim  Agung  yang  dahulu pernah  menjabat  Ketua  Pengadilan Tinggi  Agama  Riau,  Yaitu  YM. Habiburrahman,  bahwa  menurut  beliau KHI itu masih banyak perlu penyempurnaan sehingga dapat fungsional  untuk  dijadikan  dasar  dalam
33 Wawancara dengan  Panitera Pengadilan Agama  Tanjungpinang  di  Pengadilan  Agama Tanjungpinang pada Oktober 2018.
34 Wawancara  di  Pengadilan  Agama Bengkalis, 19 November 2018.
memutus  perkara,  belum  lagi  adanya persoalan  payung  hukumnya  yang  bukan berupa  Undang-undang  dan  hanya Instruksi  Presiden  yang  dalam  hirarkis peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam hirarkis Peraturan Perundang-undangan. 35 Panitera  Muda  Pengadilan  Agama Bengkalis, Helmi Cendra, S.Ag, MH. Juga menambahkan  bahwa  selama  beliau mendampingi  hakim  dalam  memeriksa perkara,  memang  tidak pernah mengarah kepada  pengucapan  sumpah  Li’an, meskipun  dari  pernyataan  pihak  suami ada  kalimat  menuduh  istri  berbuat  zina dengan orang lain atau bahkan pernyataan tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan  oleh  isterinya.  Menurut  beliau ini juga disebabkan keterbatasan pengetahuan  agama  masyarakat  dan  juga keawaman  mereka  soal  hukum  dan perundang-undangan.  Ini  tidak  hanya dalam sidang-sidang di Pengadilan Agama Bengkalis,  tetapi  juga  dalam  sidang keliling  di  wilayah-wilayah  yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis. 36
Demikianlah  berbagai  informasi dan  pandangan  dari  kalangan  Praktisi  di Pengadilan  Agama  soal  hukum  acara Li’an  yang  terdapat  di  dalam  Kompilasi Hukum Islam, dalam prakteknya ternyata memeng  belum  pernah  terjadi  dan fungsional  di  lingkungan  Peradilan Agama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelusuran  kepusta- kaan  dan  hasil  penelusuran  di  lapangan maka  sebagai  hasil  penelitian  didapatlah beberapa  kesimpulan  penelitian  ini. Pertama ,  mekanisme  Li’an  di  Lingkungan Peradilan  Agama,  sebagaimana  yang tercantum  di  dalam  Pasal  127  Kompilasi Hukum Islam, mengacu kepada al-Qur’an Surat al-Nur ayat 6 s/d ayat 9. Kemestian
35 Ibid.
36 Wawancara  di  Pengadilan  Agama Bengkalis, 19 November 2018.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
150
terpenuhinya  sumpah  tidak  hanya  dari pihak suami sebagai penuduh zina, tetapi juga  harus  ada  pengucapan  sumpah  dari pihak  isteri  yang  menolak  tuduhan tersebut  untuk  terjadinya  cerai  dengan jalan  Li’an  secara  normatif  adalah  untuk memenuhi  ketentuan  ayat  al-Qur’an tersebut.
Kedua ,  berdasarkan  penelusuran kepustakaan  dapat  disimpulkan  bahwa mayoritas  ulama  (jumhur)  mensyaratkan Li’an  terjadi  jika  tatacaranya  sesuai dengan  kronologis  ayat  al-Qur’an, sehingga  Li’an  berikut  akibat  hukumnya baru  dianggap  terjadi  jika  itu  terpenuhi. Namun menurut Imam al-Syafi’i, meskipun  Isteri  tidak  mengucapkan sumpah  penolakan,  jika  suami  telah selesai  mengucapkan  sumpahnya,  yakni sampai sumpah yang ke-lima, maka akibat li’an  berupa  putus  perkawinan  untuk selamanya, sudah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah hakim di dua pengadilan yang dijadikan sample penelitian, didapati fakta  bahwa  sejak  pasal  127  KHI dimunculkan tahun 1991, sampai saat ini faktanya  belum  pernah  ada  perkara perceraian yang berakhir dengan pengucapan  sumpah  li’an  di  Pengadilan Agama.  Jika  pun  ada  perkara  perceraian dengan  faktor  tuduhan  zina  dan  atau pengingkaran  anak,  semuanya  ternyata tidak  diarahkan  kepada  pembuktian dengan  jalan  li’an  tetapi  menjadi penyebab  ketidak  rukunan  rumah  tangga sehingga  alasannya  adalah  perselisihan dan  pertengkaran  suami  isteri  yang  tidak dapat didamaikan kembali. Berdasarkan kesimpulan yang peneliti  dapatkan,  di  sini  peneliti  merasa perlu memberikan beberapa rekomendasi dan saran-saran: 1. Kepada  Pemerintah  dan  Legislator agar  memberi  perhatian  terhadap legislasi  hukum  perkawinan  Islam, tidak hanya aspek idealitas tetapi juga aspek  fungsionalitas  aturan  itu
sendiri  sehingga  benar-benar  sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. 2. Kepada Aparatur Peradilan diharapkan mengagendakan sosialisasi  dan  pemahaman  hukum Islam  di  Indonesia  secara  lebih terprogram kepada masyarakat. 3. Perlu dirumuskan format pemberlakuan  hukum  Islam  dari khazanah  fiqh  ke  dalam  paraturan perundang-undangan  dengan  juga memperhatikan  relevansinya  dengan kebutuhan masyarakat untuk keperluan  dalam  dataran  praksisnya dan  tidak  hanya  menekankan idealitas  sehingga  hukum  yang berlaku  benar-benar  diaplikasikan dalam dunia peradilan.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, 1980,  Ihya’  Ulum  al-Din,  Beirut: Dar al-Fikr.
________,  Muhammad  bin  Muhammad, Ayyuha  al  Walad  Fi  Nashihati  al Muta’allimin  Wa  Mau’izhatihim Liya’lamuu Wa Yumayyizuu ‘Ilman  Nafi’an,  Jakarta:  Al Haramain Jaya Indonesia Al-Mansur, Anshori, 2000, Cara Mendekatkan  Diri  pada  Allah, Jakarta: Grafindo Persada Fuaduddin,  1999,  Dinamika  Pemikiran Islam  di  Perguruan  Tinggi,
Jakarta: Logos
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan
Islam,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2009), hlm. 1 Ibnu  Rusn,  Abidin,  2009,  Pemikiran  Al- Ghazali tentang Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 151
Juwariyah, 2010, Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an, Yogyakarta: Teras Muhammad,  2003,  Pendidikan  di  Alaf Baru  Rekrontruksi  atas  Moralitas Pendidikan, Yogyakarta: Primashopie. Muslich,  Mansur,  2011,  Pendidikan Karakter  Menjawab  Tantangan
Kritis  Multidimensial,  Jakarta: Bumi Aksara.
Mustofa,  A.  2007,  Filsafat  Islam, Bandung: Pustaka Setia
Poerwodarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
Syah, Muhibbin, 2003, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo.
Syahidin, Aplikasi Metode Pendidikan Qur’ani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah, (Tasikmalaya : IAILM Pondok Pesantren Suryalaya, 2005).
Tafsir, Ahmad Ilmu Pendidikan dalam
Perspektif Islam, (Bandung : Rosdakarya, 2007), cet. ke-7
_____, 1995 Metodologi Pengajaran
Agama Islam, Bandung:  Remaja
Rosdakarya.
_____, 2006, Filsafat Pendidikan Islami;
Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memanusiakan Manusia, Bandung: Remaja Rosdakarya. Thabanah, Badawi, tt. Ihya Ulumuddin li
al-Imam al-Ghazali ma’a muqaddimah fi tasawuf al-Islami wa dirasati tahliliyati li syakhshiyati al-Ghazali wa falsafatihi fi al-Ihya, Darul Ihya al-
‘Arabiyah Indonesia.
Zainuddin, 1991, Seluk Beluk Pendidikan dari Al Ghazali, Jakarta: Bumi Aksara.