## DEVELOPING OF BEACH-BASED ECOTOURISM AREA IN THE SUB-DISTRICT OF KELUMBAYAN, TANGGAMUS REGENCY
Nur Efendi
Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia E-mail : nur.efendi@fisip.unila.ac.id

## ABSTRACT
The purposes of this research are to identify the potentials of beach tourism, to identify institutional barriers, and to create a model for the development of a beach-based ecotourism area in the Sub- District of Kelumbayan, Tanggamus Regency. The type of this research is exploratory descriptive. This study uses an inductive approach with qualitative analysis methods. The main data sources are the interview results, observations, and other relevant documents. Data validity testing was done by triangulation of the sources. The results of research show that there  are at least 7 beach tourism objects in the Sub-District of Kelumbayan that are potential to be developed. The management of tourist  attractions  are  carried  out  by  each  goverment  at  the  village  level  through  the  tourism awareness group. The tourism areas development has not involved any external stakeholders outside the  village  yet,  such  as  universities  and  private  sectors. The  absence  of  regulations  on  the management of ecotourism areas, the lack of budget allocation, the absence of a uniform fee system related  to  entrance  tickets  and  profit  sharing  between  the  village  and  the  manager,  and  the opportunistic behavior of a small part of the community are institutional obstacles in the development of  the  Kelumbayan  ecotourism  area. Based  on  the  study,  the  researchers  propose  that  the development of its coastal ecotourism area is sustainable tourism with the penta helix model, which involves local governments, private sectors, academias, local communities, and mass media.
Keywords : beach, ecotourism, penta helix

## PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA BERBASIS PANTAI DI KECAMATAN KELUMBAYAN, KABUPATEN TANGGAMUS

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi wisata pantai, mengidentifikasi hambatan kelembagaan,  dan  membuat  sebuah  model  pengembangan  kawasan  ekowisata  berbasis  pantai  di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.  Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  induktif  dengan  metode  analisis  kualitatif.  Sumber  data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan.  Pengujian  validitas  data  dilakukan  dengan  cara  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  setidaknya  7  objek  wisata  pantai  di  Kecamatan  Kelumbayan  yang potensial  untuk  dikembangkan.  Pengelolaan  kawasan  wisata  dilakukan  oleh  masing-masing pemerintah desa melalui Kelompok Sadar Wisata.  Pengembangan kawasan wisata belum melibatkan stakeholder di luar desa, seperti perguruan tinggi dan pihak swasta. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan  kawasan  ekowisata,    minimnya  alokasi  anggaran,  tidak  adanya  sistem  biaya  yang seragam terkait dengan tiket masuk  dan bagi hasil antara desa dengan pengelola, perilaku oportunis sebagian  kecil  masyarakat  merupakan  hambatan  kelembagaan  dalam  pengembagan  kawasan ekowisata Kelumbayan. Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini maka pengembangan kawasan ekowisata  pantai  yang  diusulkan  adalah  pariwisata  berkelanjutan  dengan  model penta  helix,  yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat setempat, dan media massa.
Kata kunci : ekowisata, pantai, penta helix

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Tanggamus  adalah  salah  satu daerah  yang  memiliki  kekayaan  alam  yang berlimpah dalam bentuk objek wisata yang indah dan alami.  Berdasarkan catatan BPS Kabupaten Tanggamus tahun 2019, di Kabupaten Tanggamus terdapat setidaknya 80 objek wisata yang  tersebar  di  berbagai  kecamatan,  dan sebagian  besar  di  antaranya  adalah  wisata Bahari.  Keberadaan  objek-objek  wisata  ini seharusnya  memberikan  kontribusi  yang  besar dalam  perekonomian  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Tanggamus.  Namun berdasarkan data statistik, diketahui bahwa PAD Kabupaten  Tanggamus  pada  tahun  2018  lalu baru mencapai Rp  61,7 milyar atau 4,02% dari realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 1,53 triliun  (Kabupaten  Tanggamus  Dalam  Angka 2019). Meskipun data statistik tidak menyebutkan  besarnya  kontribusi  parawisata dalam  PAD  Tanggamus,  namun  satu  indikator yang  menunjukkan  belum  berkembangnya sektor  parawisata  adalah  jumlah  hotel  dan akomodasi    yang  sangat  sedikit,  yaitu  8  hotel dengan jumlah  kamar  161 unit  dan  211  tempat tidur  (Kabupaten  Tanggamus  Dalam  Angka 2019).
Kurang berkembangnya sektor parawisata di  Kabupaten  Tanggamus  salah  satunya disebabkan  oleh  kondisi  infrastruktur  ke  objek wisata  yang kurang mendukung.  Dari 1.339,7 km  jalan  kabupaten,  lebih  dari  setengahnya adalah  jalan  kerikil  dan  jalan  tanah.    Terdapat 207,29  km  jalan  kabupaten  yang  kondisinya rusak,  dan  bahkan  477,78  km  dalam  kondisi rusak  berat  (Kabupaten  Tanggamus  Dalam Angka  2019).    Hal  ini  tentunya  sangat menghambat    bagi  wisatawan  yang  ingin mengunjungi  objek  wisata  di  Kabupaten Tanggamus.
Fenomena kurang berkembangnya sektor pariwisata di Kecamatan Kelumbayan,
disebabkan oleh empat aspek, yaitu 1) lemahnya manajemen Pemerintah
Daerah dalam menangani  objek-objek  wisata,  2)  kondisi infrasuktur yang tidak mendukung perkembangan  objek  wisata,  dan  3)  kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan, dan 4) adanya hambatan kelembagaan pariwisata.  Lemahnya  manajemen  Pemerintah Daerah  dalam  menangani  objek-objek  wisata
dapat  dilihat  dari  kondisi  sebagian  besar  objek wisata yang terlihat terabaikan dan tumbuh tanpa arah.  Belum  terlihat  adanya  koordinasi  antar SKPD  dalam  mengembangkan  suatu  objek sehingga tanggungjawab dibebankan sepenuhnya  pada  Dinas  Parawisata.    Hal  ini semakin diperparah oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat  setempat  yang  masih  miskin  dan tertinggal,  sehingga  partisipasi  masyarakat terkesan tanpa kendali dan cenderung jauh dari slogan-slogan  pengembangan  wisata,  seperti “senyum, ramah, dan bersahabat”.
Bisnis  parawisata  adalah  bisnis  yang intangible .  Bisnis ini menjual produk tidak bisa dilihat  namun  bisa  dirasakan  oleh  pengunjung. Sebagai salah satu bisnis yang bergerak dibidang jasa, pengembangan kawasan wisata tidak hanya fokus pada objek wisata sebagai sebuah produk, tetapi  juga  meliputi Price,  Promotion,  Place, Physical  Evidance,  People,  dan  Process . Pengembangan  objek  wisata  tanpa  menyentuh semua  aspek  yang  terkait  dengan  kawasan wisata tidak akan mencapai hasil yang optimal. Wisatawan  yang  berkunjung  ke  suatu  destinasi tidak  hanya  ingin  melihat,  tetapi  ingin menikmatinya.  Oleh karena itu, suatu kawasan wisata harus diciptakan dan fokus pada kepuasan pengunjung.    Sambutan  yang  ramah  dari pengelola dan masyarakat, souvenir yang indah dan  unik,  layanan  yang  menyenangkan,  serta fasilitas yang aman dan nyaman, menjadi tolok ukur bagi pengunjung untuk mendatangi sebuah destinasi.
Wisata  bahari  adalah  objek  wisata berbasis  pantai.    Objek  wisata  bahari  meliputi semua aktifitas wisata yang dilakukan di daerah pantai dan perairan, seperti menyelam, berenang,  selancar,  kuliner,  dan  lain-lainnya. Dalam  konteks  ini,  Kecamatan  Kelumbayan sangat  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai kawasan  tujuan  wisata  bahari.  Kecamatan Kelumbayan  sangat  diuntungkan  oleh  letak georgrafisnya.  Tujuh    dari    delapan  Desa  yang terdapat di Kelumbayan berada di pinggir pantai, yaitu  Desa  Paku,  Napal,  Negeri  Kelumbayan, Penyandingan,  Umbar,  Susuk,  dan  Kiluan Negeri,    Di  Desa  Kiluan  Negeri  terdapat kawasan  wisata  Teluk  Kiluan  yang  sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus  dan  Propinsi  Lampung  sebagai kawasan  ekowisata  bahari.    Di  Kiluan  Negeri,
wisatawan dapat menyaksikan dari dekat atraksi lumba-lumba  di  sekitar  Teluk  Kiluan.  Tidak terlalu  jauh  dari  Teluk  Kiluan,  terdapat  wisata pantai  Gigi  Hiu  di  Desa  Negeri  Kelumbayan. Selain Teluk Kiluan dan Gigi Hiu masih terdapat beberapa kawasan pantai yang berpotensi untuk dikembangkan  sebagai    daerah  tujuan  wisata andalan di Kecamatan Kelumbayan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah “Bagaimanakah
Model Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Pantai di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tangamus? Secara  umum  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  membuat  sebuah  model  pengembangan kawasan ekowisata berbasis pantai di Kecamatan  Kelumbayan.  Untuk  mencapai tujuan ini maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan,  yaitu  (1)  Mengidentifikasi  potensi kawasan  wisata  pantai  yang  ada  di  Kecamatan Kelumbayan,  (2)  Mengidentifikasi  berbagai hambatan kelembagaan dalam industri pariwisata  di  Kecamatan  Kelumbayan,  (3) Membuat sebuah model pengembangan kawasan ekowisata berbasis pantai di Kecamatan Kelumbayan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut The World Tourism Organization
pariwisata secara umum dipersepsikan sebagai “ being limited to holiday activity  only",  as  people  "traveling  to  and staying in places outside their usual environment for  not  more  than  one  consecutive  year  for leisure,  business  and  other  purposes" .  Tempat dan lokasi yang dikunjungi dalam suatu kegiatan wisata  disebut  destinasi  wisata  atau  objek wisata.  Destinasi  wisata  bisa  negara  ataupun lokasi-lokasi  tertentu  yang  menjadi  tujuan wisatawan. Daya tarik dari suatu destinasi wisata adalah  adanya  produk  wisata.    Dalam  hal  ini Stange, dkk (2011 : 6) mengatakan bahwa ada 6 (enam) produk wisata, yaitu attraction, Access, Activity,  Services,  Qualified  Personnel,  dan Promotion.
Dikatakan oleh Stange, dkk (2011 : 6) “ All tourism  products  begin  with  an  attraction, without  which  no  further  discussion  is  needed. An attraction must have access or else no further discussion  is  needed.  Do  note,  however,  that
most  often  access  refers  to  visitor  capacity  to arrive.  Sometimes  access  means  the  opposite. Sometimes an attraction is attractive because it is difficult to get to, such as wilderness areas and for  adventure  activities.  Either  way,  access  is essential  to  the  exploitation  of  the  attraction. Every visitor experiences an attraction, but how they  experience  depends  on  the  activity  they select (see “Experience” below). A person can experience  Mount  Everest  vicariously  through the  Internet  or  from  the  porch  of  a  cushy mountain lodge. They could also experience it by scaling  the  mountain  to  its  death-defying  icy peak.  Thus  it  is  erroneous  to  say  that  Mount Everest offers a particular kind of experience; it may  be  short-hand  for  mountaineering,  but experience depends on the activity. To realize an activity requires services. Services are all those functions  that  a  visitor  might  or  might  not  be able  to  do  for  him  or  herself  but  in  all  cases chooses someone else to do it for them. Services include  actually  allowing  the  activity  to  take place  (such  as  access  granted  by  a  national park), the security of park guards and wilderness responders,  the  food,  the  housing,  the transportation, the communication, the provision of souvenirs, etc. If an activity requires no services (such as using the backyard of one’s own  home),  then  we  are  not  talking  about  a tourism  product.  Service  provision,  in  turn, requires  that  someone  qualified  provide  that service,  whether  a  guide,  chef,  driver, transportation  company,  national  park  staff, police, or street juggler. Even if that someone is an  automated  robot,  it  still  requires  someone (and  someone  also  to  service  the  robot,  of course).  Despite  the  best  of  tourism  product designs, if no one knows the product exists, then all  is  for  naught.  A  tourism  product  must  also include promotions, even if that is “only” word- of mouth.”
Untuk  mengembangkan  suatu  kawasan wisata  dibutuhkan  visi.  Visi  pengembangan kawasan wisata ini akan terrcapai ketika  semua stakeholder memiliki kesamaan visi, berpartisipasi dan bersinergi dalam memobilisasi  sumberdaya.    Seperti  dikatakan oleh Rodriguez-Diaz  &  Espino-Rodriguez (2007), daerah  wisata  harus  mengembangkan operasinya  sesuai  dengan  sumberdaya  lokal.
Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  pariwisata berkelanjutan  dalam  mengembangkan  kawasan wisata yang mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal (Štumpf, 2014 : 219).
Pada  konteks  kelembagaan,  kegagalan dalam  mengembangkan  kawasan  ekowisata  di Kecamatan  Kelumbayan  juga  disebabkan  oleh banyaknya  hambatan  kelembagaan  yang  harus dihadapi oleh pelaku dalam industri pariwisata. Kelembagaan  atau Institutions adalah  aturan main  yang  secara  sengaja  diciptakan  manusia untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.  Kelembagaan  adalah  seperangkat aturan  yang  menata  perilaku  hubungan  antara individu atau kelompok (Borner, dkk, 1992 : 13). Kelembagaan  ini  terdiri  dari  aturan  formal  dan aturan informal serta karakteristik penegakannya (North,    1990  :  3).  Secara  konseptual  North (1991  :  97)  mendefinisikan  kelembagaan sebagai  “ the  humanly  devised  constraints  that structure  political,  economic  and  social interaction.  They  consist  of  both  informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions,  and  codes  of  conduct),  and  formal rules  (constitutions,  laws,  property  rights). Namun  yang  lebih  penting  lagi  dalam  konteks kelembagaan  ini  adalah the  way  the  game  is played. Kelembagaan  juga  berbeda  dengan organisasi.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Ollila (2009 : 19), Kelembagaan sebagai rules, rules of game  of  right , organization is  much  more difficult.  Organizations  have  features  such  as common  goals,  borders  between  members  and non-members,  perhaps  common  management and organizational culture .
Meskipun kelembagaan diciptakan untuk menjaga ketertiban, namun praktek kelembagaan  tidak  selamanya  berjalan  dengan dengan  mulus  dan  menciptakan  pertumbuhan (Verriest,  dkk,  2008  :  5)  tetapi  juga  bisa menurunkan  ketidakpastian  (North,  1993  :  2). Ada banyak aspek yang menghambat pencapaian tujuan dari suatu kelembagaan, yaitu apa yang disebut dengan rintangan kelembagaan atau institutional barriers (Chang & Wu, 2013 : 6).  Rintangan  kelembagaan  adalah  hambatan dalam lingkungan kelembagaan yang mencegah mekanisme seleksi pasar berfungsi dengan baik (Chang  &  Wu,  2013  :  6).  Chang  dan  Wu menggunakan  istilah  rintangan  kelembagaan dalam  arti  "rintangan  untuk  bertahan  hidup,"
yang oleh Geroski (1995: 424) disebut sebagai " tingkat  kelangsungan  hidup  pendatang  yang paling  rendah".  Rintangan  kelembagaan  terjadi karena  kerentanan  institusional  ( institusional susceptibility )  atau  hambatan  kelembagaan ( institutional  obstacles ),  seperti  peraturan persyaratan  yang  berlebihan  dan  permintaan suap (Chang & Wu. 2013 : 6). Beberapa peneliti menggunakan istilah institutional obstacles atau hambatan  kelembagaan . (Borner,  dkk  :  1992  ; Brunetti, dkk : 1997 ; Tybout : 2000 ; Fogel, dkk :  2006)  dan  ketidakpastian  kelembagaan ( institutional  uncertainty )  (Borner,  dkk  :  1992) untuk padanan istilah rintangan kelembagaan.
Pada  konteks  hubungan  antara  pelaku bisnis  dan  birokrasi,  Luo  dan  Junkunc  (2008  : 134) menyatakan ada beberapa bentuk rintangan administratif  yang  menjadi  hambatan  dalam kelembagaan, yaitu : 1) Persyaratan dokumentasi  yang  berlebihan,  2)  Informasi tentang aturan dan regulasi yang tidak memadai, 3)  Prosedur  yang  tidak  konsisten  pada departemen yang berbeda, 4) Periode pendaftaran atau ratifikasi panjang, 6) Hambatan dalam regulasi yang dibuat, 7) Formalitas yang berlebihan, 8) Tidak adanya sistem biaya, pajak, dan  biaya  lainnya  yang  seragam,  9)  Adanya proses yang rumit dan memerlukan persetujuan berbagai  lembaga,  dan  10)  Sikap  yang  tidak mendukung dari lembaga publik dan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif eksploratif. Pada tahap awal penelitian ini akan diidentifikasi  potensi  kawasan  wisata  pantai yang terdapat di Kecamatan Kelumbayan. Tahap selanjutnya  adalah  mengidentifikasi  hambatan- hambatan kelembagaan dalam industri pariwisata  di  Kecamatan  Kelumbayan.    Hasil identifikasi potensi dan hambatan kelembagaan ini menjadi input dalam  menyusun strategi dan model  pengembangan  kawasan  ekowisata berbasisi  pantai  di  Kecamatan  Kelumbayan. Untuk bisa menghasilkan model yang diinginkan  maka  pendekatan  yang  digunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus (2) Camat Kelumbayan, (3) Kepala Desa lokasi wisata  pantai,  masyarakat  di  kawasan  wisata
pantai,  dan    wisatawan  pantai  di  Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Jenis data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh melalui  wawancara  dan    observasi.    Data sekunder  diperoleh  dari  kantor  dinas  terkait  di Kabupaten  Tanggamus,  dan  BPS.  Pengujian validitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Sedangkan  pengujian  reliabilitas  dilakukan dengan  cara  memeriksa  transkrip  untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan yang dilakukan sepanjang proses penyusunan transkrip tersebut dan memastikan bahwa tidak ada  kesalahan  dalam  memberikan  kode  dan mengartikan  kode.  Proses  pengolahan  data meliputi a) mempersiapkan data untuk dianalisis,  b)  membaca  data,  c)    menganalisis lebih  detail  dengan  meng- coding  data, d) menerapkan proses coding u ntuk mendeskripsikan setting, o rang-orang, kategori- kategori,  dan  tema-tema  yang  akan  dianalisis. Data kemudian dianalisis melalui tahapan, yaitu reduksi  data,  tampilan  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi  Wisata  Pantai  Di  Kecamatan Kelumbayan
1. Teluk Kiluan
Wisata  alam  Teluk  Kiluan  terletak  di Pekon  Kiluan  Negeri.  Destinasi  Wisata  Teluk Kiluan  sangat    cocok  bagi  wisatawan  yang gemar  berpetualang  karena  topografinya  yang berbukit  sangat  menarik menarik  untuk dijelajahi.
Wisata Teluk Kiluan menawarkan pantai yang indah dan atraksi lumba-lumba. Pengunjung  yang  datang  ke  Kiluan  dapat menyaksikan atraksi lumba-lumba secara langsung di laut lepas dengan cara naik perahu. Dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam bagi pengunjung  untuk  bisa  menyaksikan  atraksi lumba-lumba  yang  dapat  disaksikan  pada  pagi hari dan sore hari. Wisatawan dapat menyaksikan  dari  dekat  atraksi  Lumba-Lumba dengan  menyewa  Perahu  Katir.    Selain  itu, wisatawan juga  bisa  menyaksikan  Penyu  Hijau (Chelonia Mydas) dan Penyu Sisik ( Eretmochelys imbricate ),  yang di waktu-waktu tertentu menepi ke Pantai. Sore hari, pengunjung
bisa melihat primata berbulu hitam dan bersuara nyaring saling bersahutan.
Siamang ( symphalangus syndactylus ) dan Simpai ( Presbythis Melalops ) serta Kukang ( Nycticebus Coucang )  adalah  jenis  primata  yang  banyak terdapat  di  Kelumbayan.  Kicauan  burung  pun terdengar  hampir  di  setiap  pagi  dan  sore  yang mampu menyejukkan pikiran.
Gambar 1. Pantai Teluk Kiluan

## 2. Pantai Gigi Hiu
Pantai Gigi Hiu atau disebut juga Pantai Batu Layar terkenal dengan  batu-batunya yang tajam,  runcing  dan  besar.  Salah  satu  bentuk batunya  sangatlah  lebar  dan  besar  menyerupai layar sebuah perahu layar. Akses menuju tempat ini  cukup  sulit  dan  sangat  menantang.  Dengan mengendarai  sepeda  motor,  Pantai  Gigi  Hiu dapat  ditempuh  dalam  waktu  kurang  lebih  30 menit dari Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan.  Gugusan  batu  -  batu  karang  Gigi Hiu  luar  biasa  indahnya  sehingga  sering dijadikan objek pemotretan para fotografer.

## Gambar 2. Pantai  Gigi Hiu di Desa Susuk

## 3. Laguna Gayau
Laguna  Gayau  adalah  sebuah  Laguna yang terletak di balik bukit Kiluan dan terletak berdekatan  dengan  pantai  Gayau  yang  indah. Pada  hakekatnya  air  asin  laguna  adalah  salah satu masa air yang dipisahkan dari laut oleh pasir penghalang  atau  oleh  jalan  masuk  sempit  yang permanen  atau  semi-permanen,  atau  hamparan air  yang  terkurung  oleh  lingkaran,  atau  karang berbentuk ladam (tapal kuda) yang mempunyai satu  atau  lebih  kaloran  di  dalamnya,  atau perairan dangkal yang terdapat di antara karang
penghalang  dan  pulau  yang  mengelilinginya (Sukardjo,  1985  :  128).  Kedalaman  Laguna Gayau  diperkirakan  berkisar  antara  1  sampai  3 meter dan aman untuk berenang ataupun untuk sekedar berendam.  Air di dalam laguna sangat jernih  berwarna  biru  kehijauan.  Di  sisi  Laguna ada kolam yang lebih kecil dan nampak seperti akuarium alami.  Ada satu spot yang menarik di Laguna  Gayau  ini,  yaitu  sebuah  lubang  batu karang  yang  terletak  di  sela-sela  gugusan  batu karang.  Uniknya,  lubang  batu  karang  tersebut selalu menyemburkan air dengan percikan yang cukup  banyak  ketika  ombak  di  lautan  sedang berdebur kencang.
Gambar 3. Laguna Gayau, Kiluan Negeri
4. Pantai Napal
Berbeda  dengan  pantai  Teluk  Kiluan yang berpasir putih, Pantai Napal tidak berpasir putih dan bentuknya tidak begitu landai namun bersih.    Ombak  Pantai  Napal  cukup  besar  dan pantainya tidak bisa dipakai untuk mandi karena banyaknya batu karang.  Disini pengunjung juga dapat  menemukan  laguna  yang  merupakan kolam  kecil  dibalik  barisan  batu  karang.    Bagi wisatawan  yang  menyukai  tantangan  dan perjalanan,  Pantai  Napal  bisa  menjadi  pilihan untuk berlibur.
Gambar 4. Pantai Napal
5. Pantai  Batu Suluh
Pantai  Batu  Suluh  berada  di  Pekon Negeri Kelumbayan.  Pantai batu suluh ini masih natural  dan    ombaknyapun  cukup  menantang. Masyarakat sekitar ada juga yang menyebutnya Pulau  Bun-Bun  yaitu  sebuah  pantai  yang  suara ombaknya  besar  menggelegar.  Pantai  ini dinamakan  Batu  Suluh  karena  adanya  batu
karang yang memiliki warna merah. Dari pantai ini  terlihat  gunung  Tanggang  dan  Desa Pematang  Serunting    yang    merupakan  tempat berawalnya kisah Si Pahit Lidah. Selain itu juga terdapat  wisata  Gua  Gongwani  yang  masih berada di kawasan pantai Batu Suluh.
Gambar 5. Pantai Batu Suluh dengan latar Gunung  Tanggang dan Pematang Serunting

## 6. Pantai Harapan
Pantai  Harapan  yang  berada  di  Desa Penyandingan memiliki suasana alam yang unik. Selain  pantainya  yang  cukup  luas,  pengunjung juga    dapat  menikmati  keindahan  air  laut  yang jernih, serta hamparan pepohonan yang rimbun dan hijau di sekitar pantai. Pantai Harapan memiliki  struktur  pantai  yang  landai  dan  tidak berombak  besar  sehingga  pengunjung  bisa berenang hingga 100 dari bibir pantai.. Suasana pantai  yang  tenang  membuat  pantai  ini  relatif aman  untuk  menikmati  permainan  di  pinggir laut. Dari Pantai Harapan pengunjung juga dapat menyeberang ke Pulau Kelapa ataupun menyaksikan atraksi lumba-lumba dengan jarak tempuh  yang  lebih  dekat  dibandingkan  dari Teluk Kiluan.
Gambar 6. Sunset di Pantai Harapan

## 7. Pantai Teluk Paku
Teluk Paku adalah teluk yang ada di Desa Paku dengan pantai yang masih alami. Di Pantai Teluk Paku selain terdapat Batu Naga ada juga Batu  Nyekhbu.  Batu  Naga  yang  konon kepalanya  ada  di  Pulau  Kelapa  dan  mitosnya berkaitan dengan  Si Pahit Lidah.  Sedangkan di atas bukit Batu Nyekhbu  terdapat genangan air yang  cukup  dalam  yang  dinamakan  "Kulam Tampak".
Gambar 7. Suasana Tenang di Teluk Paku

## Hambatan  Kelembagaan  Dalam  Industri Pariwisata di Kelumbayan
Tata  kelola  kelembagaan  pariwisata  di Kelumbayan  dilakukan  pemerintah  Kabupaten dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor  16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031. Pada pasal  32  ayat  2  secara  tegas  dikatakan  bahwa Kecamatan  Kelumbayan  adalah  Kawasan peruntukan wisata alam pantai selain Kecamatan Kota  Agung,  Kota  Agung  Timur,  Kota  Agung Barat, Cukuh Balak, Limau dan Pematang Sawa.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sejauh  ini belum  banyak  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Tanggamus  untuk  menindaklanjuti Perda ini.  Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga belum memiliki rencana strategis untuk mengembangkan kawasan  ekowisata  yang  ada  di  Kelumbayan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus belum bisa dilakukan secara serentak untuk semua destinasi karena  adanya  keterbatasan  anggaran.    Oleh karena  itu  Pemerintah  Daerah  menggunakan skala  prioritas,  dan  salah  satu  prioritas  untuk pengembangan wisata adalah Kawasan Ekowisata  Teluk  Kiluan.  “Pengembangan kawasan Kiluan membutuhkan dana yang cukup besar.    Oleh  sebab  itu,  kawasan  ekowisata  lain harus  menunggu  untuk  bisa  dilirik  oleh Pemerintah  Daerah.”  Pernyataan  Kepala Bappelitbangda ini semakin memperkuat asumsi awal bahwa belum berkembangnya pariwisata di Kabupaten Tanggamus salah satunya disebabkan oleh lemahnya manajemen Pemerintah  Daerah  dalam  menangani  objek- objek  wisata.    Pemerintah  Daerah  Tanggamus belum menggali sumber-sumber pendanaan dari pihak  eksternal  dan  hanya  mengandalkan
anggaran daerah untuk pengembangan kawasan wisata yang ada daerahnya.
Pengembangan kawasan ekowisata
Kelumbayan  tidak  harus  menunggu  anggaran jika  Pemerintah  Daerah  membuka  komunikasi dengan  stakeholder  yang  terkait  dengan  bisnis pariwisata.  Peluang  untuk  mengembangkan kawasan  ekowisata  dapat  dilakukan  dengan bekerja  sama  dengan  perguruan  Tinggi  dan pihak  swasta.    Namun  hal ini  belum  terealisasi dan belum melembaga.  Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi yang ada di  Propinsi  Lampung  di  beberapa  kawasan ekowisata  khususnya  Kelumbayan,  juga  masih bersifat parsial dan dalam skala yang kecil.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata pantai yang ada  di  Kabupaten  Tanggamus  dilakukan  oleh masyarakat  melalui  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh masing-masing Desa.  Melalui  kelompok  ini,  Pemerintah  Desa mengelola kawasan wisata dengan menggunakan  manajemen  wisata  yang  sangat sederhana.    Mereka  menugaskan  masyarakat untuk  menjaga  pintu  masuk  dan  menarik  tiket, memberi  izin  untuk  berdagang,  dan  mengelola dana  dari  kawasan  wisata  untuk  keperluan Pokdarwis  dan  Desa.  Hal ini juga  disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Tanggamus bahwa “sebagian  besar  pengelolaan  kasawan  wisata dilakukan  oleh  masyarakat  setempat.    Oleh sebab  itu,  Pemerintah  belum  menargetkan pendapatan dari berbagai objek wisata tersebut.”
Tata kelola kelembagaan industri pariwisata  lebih  menekankan  pada  penciptaan aturan main dalam industri.  Artinya, Pemerintah sebagai  relulator  membuat  aturan  yang  secara luas diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat  dalam  industri  pariwisata.    Dalam konteks  pengembangan  kawasan  ekowisata Kelumbayan,  sudah  seharusnya  pemerintah daerah  membuat  kebijakan  yang  mengatur pengelolaan  kawasan  wisata  sehingga  tidak terjadi asymentric  information .    Pengelolaan kawasan  wisata  oleh  Desa  melalui  Pokdarwis pada saat ini belum ada masalah.  Namun seiring dengan  perkembangan  wilayah,  peningkatan kunjungan wisatawan, dan peningkatan kebutuhan  masyarakat,  hal  ini  akan  berpotensi untuk terjadinya saling klaim dalam masyarakat,
baik antara pemerintah Desa dengan masyarakat, antara  Pokdarwis  dengan  masyarakat,  atau bahkan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan masyarakat.    Oleh  sebab  itu  sudah  waktunya bagi Pemerintah Dearah Kabupaten Tanggamus untuk  membuat  Peraturan  Daerah  sehingga pengelolaan kawasan wisata menjadi lebih baik dan  profesional.    Sampai  sejauh  ini,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  belum  ada aturan yang secara tegas mengatur pengelolaan kawasan  pantai  sebagai  objek  wisata  kecuali aturan yang dibuat oleh Desa.
Mengacu pada pendapat Luo dan Junkunc (2008  :  134)  tentang  hambatan  kelembagaan, terdapat  beberapa  hambatan  pengembangan kawasan ekowisata di Kelumbayan yaitu :
1. Belum  adanya  aturan  dan  regulasi  yang mengatur pengelolaan kawasan ekowisata di Kelumbayan.
2. Kebijakan Pemda yang terlalu memprioritaskan  kawasan  ekowisata  Teluk Kiluan dan meninggalkan kawasan ekowisata yang lain.
3. Tidak  adanya  sistem  biaya  yang  seragam terkait  dengan  tiket  masuk,  dan  bagi  hasil antara  Desa  dengan  pengelola  kawasan ekowisata.
4. Sikap  dan  perilaku  sebagian  kecil  anggota masyarakat yang oportunis dengan memanfaatkan  kehadiran  pengunjung  di lokasi  wisata  sebagai  objek  pemerasan dengan alasan biaya parkir, biaya  keamanan, dan biaya-biaya lainnya.
Hambatan dalam pengembangan kawasan ekowisata  Kelumbayan  memiliki  kesamaan dengan  hasil  penelitian  Tapatfeto,dkk  tentang pengembangan  Objek  Wisata  Pantai  Oetune (2018  :  7).    Dalam  penelitiannya  Tapatfeto mengemukakan  beberapa  hambatan,  yaitu  1) Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata; 2) Kurangnya prioritas pembangunan  pemerintah  kabupaten  terhadap sektor  pariwisata;  3)  Kurangnya  kuantitas  dan spesialisasi  sumber  daya  manusia  pada  Dinas terkait;  4)  Kurangnya  kerja  sama  dengan investor; 5) Belum terdapat sistem promosi yang menarik;  6)  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata;  dan 7) Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

## Model  Pengembangan  Kawasan  Ekowisata Berbasis Pantai
Berdasarkan  hasil  penelitian,  setidaknya ada  5  (lima)  pihak  yang  telah  terlibat  secara langsung dalam pengembangan kawasan ekowisata berbasis Pantai di Kelumbayan, yaitu Pemerintah Kabupaten dan jajarannya sampai ke Desa,  Masyarakat  Desa,  Perguruan  Tinggi, Media Sosial para pengunjung, dan Swasta yang dalam hal ini adalah biro perjalanan.  Meskipun masih  belum  optimal  namun  masing-masing pihak  telah  menjalankan  aktivitas  di  lokasi wisata  di  Kecamatan  Kelumbayan.  Fenomena yang  selama  ini  terjadi  adalah  masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi.
Pemerintah
Kabupaten Tanggamus  meskipun  telah  memiliki  program prioritas pengembangan kawasan wisata namun belum  mampu  menjalankan  program  tersebut secara optimal karena keterbatasan dana.  Sejauh ini  Pemerintah  Daerah  sudah  berupaya  untuk mempromosikan  destinasi  wisata  yang  ada  di Kelumbayan  khususnya  Teluk  Kiluan  namun belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan. Sekali  lagi,  keterbatasan  anggaran  menjadi kendala bagi Pemerintah untuk mengembangan destinasi wisata di Kelumbayan.
Kegiatan  yang  dilakukan  Perguruan Tinggi  juga  masih  belum  terkait  dengan  visi pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan.    Beberapa  dosen  Universitas Lampung  pernah  melakukan  berbagai  kegiatan pemberdayaan  dan  mendampingan  di  kawasan Teluk Kiluan dan Pantai Harapan melalui skema Pengabdian  Kepada  Masyarakat.    Selain  oleh dosen, Universitas Lampung juga telah melakukan  kegiatan  pendampingan  kepada masyarakat di lokasi kawasan ekowisata melalui progran Kuliah Kerja Nyata.  Tidak kurang dari 100  orang  mahasiswa  diturunkan  setiap  tahun sejak  tahun  2015  di  Kecamatan  Kelumbayan dengan  membawa  program  pemberdayaan ekonomi dan sosial guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata dari Pemerintah Daerah.  Meskipun kegiatan ini telah menghabiskan  dana  yang  cukup  besar,  namun dampaknya pada perubahan perilaku masyarakat,  pertumbuhan  ekonomi  kawasan, dan    pengembangan  wisata  belum  signifikan. Masyarakat masih belum mampu menghasilkan produk unggulan yang dapat dijadikan oleh-oleh
bagi  pengunjung.  Hal  ini  selain  disebabkan karena  sikap  mental  dan  rendahnya  partisipasi masyarakat  juga  disebabkan  oleh  masih minimnya gerakan pemerintah dalam memberikan pendampingan dan pelatihan untuk masyarakat  dalam  menghasilkan  produk  atau olahan khas (Devy & Soemanto, 2017 : 40).
Pihak  swasta  yang  telah  terlibat  dalam pengembangan kawasan ekowisata di Kelumbayan    adalah  biro  perjalanan.    Sejak tahun 2010 sudah ada beberapa biro perjalanan di  Bandar  Lampung  yang  menawarkan  paket wisata ke Teluk Kiluan dan sekitarnya. Namun sejak  tahun  2018  kunjungan  ke  Teluk  Kiluan semakin menurun yang disebabkan oleh bencana alam  yang  menimpa  Kelumbayan  sejak beberapa  tahun  terakhir,  seperti  banjir  rop, banjir,  banjir  bandang,  dan  tanah  longsor. Akibat  dari  bencana  alam  ini,  kondisi infrastuktur  jalan  yang  sebelumnya  masih  bisa dilewati  oleh  kendaraan  roda  empat  menjadi rusak berat dan berbahaya untuk dilewati.
Salah satu dampak positif dari pengembangan  kawasan  wisata  adalah  dampak sosial  budaya  berupa  terbentuknya  berbagai organisasi  dalam  bidang  pariwisata  seperti Pokdarwis  (Devy  &  Soemanto,  2017  :  40). Masyarakat melalui Pokdarwis berupaya mengembangkan  kawasan  ekowisata  menurut visi  mereka  sendiri.    Beberapa  aktiviatas  yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah : 1. Menyiapkan tiket masuk.
2. Membersihkan lokasi wisata.
3. Mengelola perparkiran, dan
4. Membuat papan penunjuk arah.
Keterlibatan
masyarakat dalam pengembangan  kawasan  wisata  sangat  penting. Tanpa keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam kegiatan pengembangan  pariwisata  pada  suatu  daerah yang didalamnya terdapat sumber daya potensial untuk  dikembangkan,  dirasa  akan  cukup  sulit bagi  obyek  wisata  tersebut  untuk  berkembang (Devy & Soemanto, 2017 : 38)
Dalam kasus yang terjadi di Kelumbayan, upaya  positif    Pokdarwis  ternyata  belum didukung oleh perilaku sebagian kecil masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya.  Sampah  yang  berserakan  di sepanjang  jalan  menuju  lokasi  dan  kondisi
rumah  yang  kumuh  membuat  minat  wisatawan untuk  kembali  berkunjung  menjadi  hilang. Dalam  konteks  marketing,  hal  ini  dijelaskan dengan  istilah  tidak  terjadinya  “ repeatation” yang  mengakibatkan  kawasan  wisata  “ not recommended ”.  Untuk kasus Kelumbayan, ada beberapa indikator yang menyebabkan kawasan wisata ini tidak recommended , yaitu : 1. Produk  wisata  yang  sajikan  tidak  sesuai dengan yang dijanjikan,
hanya mengandalkan wisata alam.
2. Biaya  yang  harus  dikeluarkan  besar  dan tidak pasti.
3. Sebagian  masyarakatnya  tidak welcome terhadap pendatang.
4. Lokasi yang sulit dijangkau dan berbahaya. Meskipun ada  beberapa  hambatan  dalam pengelolaan  kawasan  ekowisata  Kelumbayan, namun  publik  yang  belum  sempat  berkunjung terlanjur  percaya  dengan  berbagai  publikasi  di media  sosial  seperti  facebook,  instagram, maupun personal  blog yang  diunggah  oleh beberapa wisatawan yang pernah berkunjung ke Kelumbayan.    Mereka  biasanya  menampilkan foto-foto  atau  video  tentang  keindahan  alam Kelumbayan. Hal ini tentunya menjadi promosi gratis  bagi  pengembangan  kawasan  ekowisata Kelumbayan.    Artinya,  media  yang  banyak berperan dalam pengembangan kawasan ekowisata adalah media sosial dengan berbagai kesan  positif  ( positive  Word  of  Mouth )  yang mampu membangkitkan rasa penasaran mereka yang belum berkunjung.
Melihat  pola  pengembangan  kawasan ekowisata Kelaumbayan  yang  tidak  terarah ini, akan  lebih  baik  jika  Pemerintah  Daearah Tanggamus  mulai  mengembangkan  kawasan ekowisata  yang  mengemban  misi sustainablity tourism yang  ditandai  oleh  4  (empat) karakteristik, yaitu 1) Enhancing the well-being of communities, 2) Supporting the protection of the  natural  and  cultural  environment,  3) Recognizing  product  quality  and  tourist satisfaction, dan 4) Applying adaptive management  and  monitoring (Unesco,  tt.  9). Dalam konsep sustainablity tourism secara tegas dikatakan  bahwa  aktivitas  pengembangan pariwisata hendaknya mendukung dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berada di lokasi wisata
akan menjadi lebih baik. Tidak kalah pentingnya adalah  perlunya  keterlibatan  stakeholder  lokal dalam  merencanakan  pengambangan  kawasan wisata  (Unesco,  tt.  15).    Hal  ini  sudah  mulai dilakukan  oleh  Universitas  Lampung  dengan berbagai  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yang  tujuannya  adalah  penguatan  ketahanan ekonomi masyarakat.
Berangkat dari pemikiran ini maka sudah waktunya bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus  untuk  menggandeng  Perguruan Tinggi,  masyarakat  Bisnis,  dan  masyarakat  di lokasi  wisata  untuk  secara  bersama-sama memajukan  kawasan  wisata  yang  ada  di Kelumbayan.    Tidak  adanya  dana  sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah Kabupaten adalah akibat  dari  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan sendiri dan tidak menggandeng pihak lain yang juga berkepentingan untuk pengembangan kawasan wisata.  Oleh sebab itu semua pihak harus terlibat, saling bekerja sama dan bersinergi sehingga terjadi percepatan dalam pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan.  Bukan hanya Triple Helix seperti yang  selama  ini  didengungkan,  tetapi Penta Helix yang  merupakan  kolaborasi dari  5 (lima) komponen,  yaitu    ( Goverment/ G),  Masyarakat Desa  itu  sendiri  ( Community /C),  Perguruan Tinggi ( University /U), Swasta ( Business /B), dan Media Internet (Intermet Media/M).  Masyarakat harus terlibat secara aktif dan bukan lagi sebagai objek  akan  tetapi  sebagai  mitra.  Setiap  pihak
harus  bertanggungjawab  untuk  memajukan kawasan  wisata  dan  berbagi  tanggungjawab dalam menangani produk wisata.
Pemerintah  Daerah  bertanggungjawab dalam  membuat  kebijakan  dan  aturan  main, memberikan  visi  pengembangan  kawasan wisata, melakukan program-program pemberdayaan,    mempermudah  izin  bagi kegiatan  pengembangan  kawasan  wisata,  dan mempersiapkan  infrastruktur  menuju  kawasan wisata.    Perguruan  tinggi  bertanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan  kepada  masyarakat,  melakukan kaijian-kajian menyangkut budaya dan kearifan lokal.    Swasta  bertanggungjawab  untuk mempromosikan objek wisata, memberdayakan dan  mendampingi  masyarakat  di  lokasi  wisata, dan  memberikan  layanan  yang  terbaik  bagi wisatawan. Sedangkan masyarakat bertangungjawab  untuk  menjaga  lingkungan kawasan wisata agar tetap asri, asli, dan bersih, menyediakan  dan  memberikan  layanan  yang terbaik  bagi  pengunjung.  Akhirnya,  kerjasama yang  sinergis  ini  akan  menghasilkan  akselerasi jika dipublikasikan melalui media internet yang dilakukan  oleh  para  pengunjung.    Secara skematis,  model  kerjasama  antara  Pemerintah (G),  Swasta  (B),  Perguruan  Tinggi  (U), Masyarakat (C), dan Media ini dapat dilihat pada Gambar 8 :
Gambar 8. Model Pengembangan Kawasan Ekowisata .
Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2019
Kerjasama yang sinergis ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkembangnya kawasan  ekowisata.    Dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah  bertindak  sebagai  koordinator  yang memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan  kawasan  ekowisata  melalui regulasi  dan  program-program  pengembangan. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan perizinan bagi swasta dan kelompok masyarakat ang akan terlibat dalam program pengembangan ini.  Sementara itu, Perguruan Tinggi dan Swasta dapat  berperan  aktif  terutama  dalam  program- program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat  pada  akhirnya  adalah  komunitas yang  siap  untuk  memberdayakan  dirinya  dan untuk  diberdayakan  oleh  pihak-pihak  dari eksternal Desa.
Model Penta Helix menjadikan Pemerintah  Daerah,  Swasta,  Perguruan  Tinggi, Masyarakat,  dan  Media  sebagai  pilar.    Kelima pilar  ini  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengembangkan  kawasan  ekowisata  melalui pengembangan  produk  wisata  yang  terdiri  atas Atraksi,  akses,  aktivitas,  layanan,  kualitas sumberdaya  manusia,  dan  promosi.  Satu  hal yang  menjadi  masalah  dalam  pengembangan kawasan  wisata  berbasis  pantai  di  Kecamatan Kelumbayan  adalah  tidak  adanya  produk  yang spesifik dari setiap setiap Desa.  Mengacu pada hasil  penelitian  Muftiadi  (2017  :  124)  tentang pengembangan  Desa  Wisata  di  Kabupaten Pangandaran, maka perlu dimunculkan kekhasan masing-masing objek wisata sehingga ada varian atraksi dan aktivitas di setiap objek. Hal  ini  sejalan  dengan  program  Bupati Tanggamus  yaitu  Sai  Pekon  Sai  Produk  (Satu Desa  Satu  Produk).    Selain  itu,  perlu diperhatikan  juga  peran  Desa  penyangga kawasan  ekowisata  sebagai  penyedia  logistik bagi  objek  wisata.    Artinya,  pengembangan kawasan  ekowisata  harus  dilakukan  secara terintegrasi diantara objek-objek wisata.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik dapat disimpulkan bahwa Kecamatan
Kelumbayan  memiliki  7  (tujuh)  objek  wisata pantai  yang  potensial  untuk  dikembangkan, yaitu  Teluk  Kiluan,  Pantai  Gigi  Hiu,  Laguna
Gayau,  Pantai  Napal,  Pantai  Harapan,  Pantai Batu  Suluh,  dan  Pantai  Teluk  Paku.  Namun pengembangan objek wisata ini belum berjalan optimal  karena  masih  terdapat  beberapa hambatan  utama  dalam  kelembagaan  industri pariwisata  yang  diantaranya  adalah    (1)  belum adanya aturan dan regulasi tentang pengelolaan kawasan  ekowisata,  (2)  kebijakan  Pemda  yang terlalu  memprioritaskan  kawasan  ekowisata Teluk  Kiluan  dan  meninggalkan  kawasan ekowisata  yang  lain,    (3)  tidak  adanya  sistem biaya yang seragam terkait dengan tiket masuk, dan  bagi  hasil  antara  Desa  dengan  pengelola kawasan ekowisata, serta (4) sikap dan perilaku sebagian  kecil  anggota    masyarakat  yang oportunis  dengan  memanfaatkan  kehadiran pengunjung  di  lokasi  wisata  sebagai  objek pemerasan  dengan  alasan  biaya  parkir,  biaya keamanan,  dan  biaya-biaya  lainnya.  Selain  itu, Pola kerjasama yang sinergis  antara Pemerintah Daerah,  Swasta,  akademisi,  Masyarakat,  dan Media  dalam  kerangka  Pentahelix  juga  belum berjalan  secara  optimal.    Masing-masing  pihak masih  bekerja  secara  parsial  dan  belum berkoordinasi dalam  mengembangkan kawasan ekowisata  berbasis  pantai  di  Kecamatan Kelumbayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Borner,  Silvio,  Aymo  Brunetti,  &  Beatrice Weder.  1992. Institutional  Obstacles  to Latin  American  Growth. San  Francisco  : An  International    Center  for  Economic Growth Publication ICS Press BPS Kabupaten Tanggamus. 2019. Kabupaten Tanggamus Dalam Angka Tahun 2019
Brunetti, Aymo, Gregory Kisunko and Beatrice Weder.1997. Institutional  Obstacles  for Doing  Business  Data  Description  and Methodology  of  a  Worldwide  Private Sector Survey. Work Bank. http://siteresources.worldbank.org/ INTWBIGOVANTCOR/Resources/ wps1759.pdf.  diakses tanggal 2 Desember 2013 Chang, Sea- Jin & Brian Wu. 2013. Institutional Barriers and Industry Dynamics . http://ssrn.com/abstract=1350531 .  Page  1-
54 diakses tanggal 12 Septem 2013
Devy,  Helln  Angga  &  R.B.  Soemanto.
Pengembangan  Obyek  Dan  Daya  Tarik Wisata  Alam  Sebagai  Daerah  Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017 ISSN : 0215/9635 Published by Lab Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS Fogel, Kathy, Ashton Hawk, Randall Morck, & Bernard  Yeung.  2006. Institutional Obstacles to Entrepreneurship . in “Oxford Handbook  of  Entrepreneurship,  Mark Casson,  Bernard  Yeung,  Anuradha  Basu, and  Nigel  Wadeson,  (eds.)  England  : Oxford University Press Geroski  PA.  1995. What  Do  We  Know  About Entry ?  International  Journal  of  Industrial
Organization. Volume 13 Number 4: 421-
440
Luo,  Yadong  &  Marc  Junkunc.  2008.  How Private Enterprises Respond to Government  Bureaucracy  in  Emerging Economies : The Effects of Entrepreneurial Type and Government.
Strategic Entrepreneurship  Journal  2  :  133  –  153 (2008). Published online in Wiley
InterScience www.interscience.wiley.com ) DOI : 10.1002/sej.46. http://www.management.pamplin.vt.edu/di rectory/Articles/Junkunc2.pdf .
diakses
tanggal 20 Maret 2013
Muftiadi,  Anang.  2017. Developing  Tourism Village  And  Its  Potential In  Pangandaran District. Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 2,
Agustus 2017 Hal. 117-124
North,    Douglas    C.  1990. Institutions,
Institutional Change and Economic Performance. Cambridge  :  Cambridge University Press
..............................  1991. Institutions. The
Journal of Economic Perspectives, Vol. 5,
No.1.  pp.  97-112.  published  by  American Economic Association
............................... 1993. The New Institutional Economics and Development . Washington : Washington University
( http://www.deu.edu.tr/userweb/sedef.akg ungor/
Current%20topics%20in%20Turkish%20 Economy/north.pdf . diakses 8 Juli 2012)
Ollila,  Petri.  2009. Principles  of  Institutional Economics ,    Helsinki  :  University  of Helsinki Rodríguez-Díaz, Manuel and Tomás F. Espino-
Rodríguez.  2007. A  Model  of  Strategic Evaluation of a Tourism Destination Based on  Internal  and  Relational  Capabilities . Journal of Travel Research. 46(4):368-380 April 2007 DOI: 10.1177/0047287507308324. https://www.researchgate.net/publication/2 49701257_A_Model_of_Strategic_Evaluat ion_of_a_Tourism_Destination_Based_on _Internal_and_Relational_Capabilities . Diakses tanggal 5 Maret 2020 Stange,  Jennifer,  David  Brown,  and  Solimar International.  2011. Tourism  Destination Management :  Achieving  Sustainable  And Competitive Results .  Washington,  DC  : International Institute for Tourism Studies The George Washington University
Štumpf,  Petr.  2014. Strategic  Vision  of Sustainable Tourism Development: Municipality  of  Strážný  2020 .  The International Scientific Conference
INPROFORUM  2014  November  6  -  7, 2014,  České  Budějovice,  218-224,  online ISSN 2336-6788, ISBN 978-80-7394-484- 1. https://www.researchgate.net/publication/3 19165882_Strategic_Vision_of_Sustainabl e_Tourism_Development_Municipality_of _Strazny_2020/link/5996c95f0f7e9b91cb1 39992 Sukardjo,  Sukristijono.  1985. Laguna  Dan Vegetasi  Mangrove .  Oseana,  Volume  X, Nomor 4. page 128-137 ISSN 0216-1877
Tapatfeto, Meiwany A. K, Juita L.D Bessie, dan Abas Kasim. 2018. Strategi
Pengembangan  Objek  Wisata  Dalam Upaya  Peningkatan  Kunjungan  (Studi Pada  Objek  Wisata  Pantai  Oetune Kabupaten  Tts )  Journal  Of  Management (SME’s) Vol. 6, No.1, 2018, p1-20
Tybout  JR.  2000. Manufacturing  Firms  in Developing Countries: How Well Do They Do,  And  Why?  Journal  of  Economic Literature 38(1): 11-44.
UNESCO.tt. Sustainable  Tourism  Development in  UNESCO  :  Designated  Sites  in  South-
Eastern Europe.
http://portal.unesco.org/es/files/45338/124 17872579Introduction_Sustainable_Touris m.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism. pdf Verriest,  Arnt  ,  Laurens  Cherchye,  Ann Gaeremynck.2008. Institutional Characteristics  and  Firm  Profitability. Katholieke Universiteit Leuven July 2008. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab stract_id=1013143 diakses  tanggal  2 Desember 2012 World  Tourism  Organization.  1995. UNWTO technical  manual:  Collection  of  Tourism Expenditure Statistics p. 10. Dokumen : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tanggamus Tahun 2011 - 2031