Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 43 | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian | Vol 7 | No. 1 | 2024

## MEMERANGI CYBERCRIME DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL
KE KAMBOJA
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.570
Submitted: 02-12-2023    Reviewed: 17-01-2024   Published: 25-02-2024
Arief Febriansyah Sugiyono arief_febriansyah@yahoo.com Sekolah Kajian Strategik Global Arthur Josias Simon Runturambi simonrbi@yahoo.com Sekolah Kajian Strategik Global
Abstract. Recently,  aspects  of  human  trafficking  have  also  undergone transformation  along  with  advances  in  computer  technology  and  internet networks, making human trafficking also part of cybercrime . Technology seems to open the door to human trafficking networks in cyberspace as a way for perpetrators  to  recruit,  exploit  and  control  their  victims.  In  May  2023,  the Indonesian  Ministry  of  Foreign  Affairs  said  that  the  government  had repatriated 1,138 Indonesian citizens who were victims of human trafficking who  were  employed  by  online  gambling  sites,  porn  sites  and  online  scam companies in Cambodia. This condition can at least provide an overview of the  actual  situation  of  human  trafficking  connected  to  cybercrime  to  the national  and  international  community.  Therefore,  the  crime  of  trafficking  in persons using this mode must be viewed as a serious crime because it can threaten  national  and  global  security.  Indonesian  immigration  has  a significant role by making efforts to prevent departures both at borders and crossings as the final filter in fighting cybercrime and human trafficking.
Keywords: Cybercrime, Human Trafficking , Indonesian migrant workers
Abstrak.  Belakangan  aspek  dalam  TPPO  ikut  mengalami  transformasi seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet tersebut sehingga membuat TPPO juga terhubung menjadi bagian dalam kejahatan cybercrime.  Teknologi  seolah  membuka  pintu  bagi  jaringan  perdagangan orang  di  dunia  maya  sebagai  jalan  bagi  para  pelaku  untuk  merekrut, mengeksploitasi dan mengendalikan para korbannya. Pada bulan Mei 2023 yang  lalu  Kementerian  Luar  Negeri  RI  menyampaikan  bahwa  pemerintah telah  memulangkan  1.138  warga  negara  Indonesia  korban  perdagangan
orang yang dipekerjakan pada perusahaan situs judi online, situs porno dan online scam di Kamboja. Kondisi ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang  situasi  aktual  TPPO  yang  terhubung  dengan  cybercrime  kepada masyarakat  nasional  maupun  internasional.  Oleh  karena  itu  kejahatan perdagangan orang dengan modus ini harus dipandang sebagai kejahatan serius  karena  dapat  mengancam  keamanan  nasional  dan  global.  Imigrasi Indonesia  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dengan  melakukan  upaya pencegahan  keberangkatan  baik  di  perbatasan  maupun  pintu-pintu perlintasan  sebagai  filter  terakhir  dalam  memerangi  kejahatan  cybercrime dan TPPO.
Kata kunci: Kejahatan Siber, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia

## 1.  Pendahulauan
Perkembangan dunia yang begitu cepat membawa perubahan signifikan yang berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya memberikan percepatan, kemudahan dan fleksibilitas serta nilai- nilai  positif  lain  di  dalam  interaksi  hubungan  manusia  antar  negara.  Namun  disaat yang  bersamaan  perubahan  tersebut  juga  memberikan  efek  negatif  seperti munculnya  gelombang  kejahatan  baru  yang  melintasi  batas  wilayah  suatu  negara atau  yang  disebut  dengan  kejahatan  transnasional.  Tindak  pidana  perdagangan orang (TPPO) telah diakui secara luas sebagai industri kejahatan yang cukup besar dan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang berkembang dengan pesat  secara  global.  TPPO  ini  sering  kali  dipandang  sebagai  wujud  perbudakan zaman  modern  atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  menerapkan kekuasaan  dalam  memiliki  sebagian  atau  sepenuhnya  terhadap  hak  seorang manusia.  Hampir  semua  negara  di  dunia  ikut  tersentuh  dengan  kejahatan perdagangan  manusia  ini,  dan  kehadirannya  telah  mempengaruhi  seluruh masyarakat dunia di level mikro maupun makro baik itu sebagai negara asal, negara transit maupun negara tujuan (Pati, 2014).
Di sisi yang lain pandemi Covid-19 membuat kesadaran kita bersama tentang sejauh mana  teknologi  informasi  komunikasi menjadi bagian  integral  dari berbagai aktivitas  dan  interaksi  sosial  serta  mendorong  akselerasi  dalam  berbagai  bidang terkait  lainnya  termasuk  juga  dalam  bidang  kejahatan  transnasional.  Perlu digarisbawahi bahwa memang ada korelasi yang sangat kuat antara pembangunan teknologi  imformasi  dan  teknologi  (TIK),  perkembangan  berbagai  aplikasi  yang berbasis  internet  dengan  tingginya  tingkat  kejahatan online .  Teknologi  memang membantu karakter dasar manusia dalam membangun dan menguasasi, namun dari waktu ke waktu kemajuan teknologi juga telah diekploitasi oleh para penjahat untuk merancang bentuk dan metode kejahatan baru  (Chawki, 2021). Belakangan aspek dalam  TPPO  ikut  mengalami  transformasi  seiring  dengan  kemajuan  teknologi komputer  dan  jaringan  internet  tersebut  sehingga  membuat  TPPO  juga  terhubung
menjadi bagian dalam cybercrime /kejahatan siber. Teknologi seolah membuka pintu bagi jaringan perdagangan orang di dunia maya sebagai jalan bagi para pelaku untuk merekrut, mengeksploitasi dan mengendalikan para korbannya. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022 dan pertengahan tahun 2023 yang lalu, di beberapa negara di  wilayah  Asia  Tenggara  terungkap  adanya  kegiatan  eksploitasi  ratusan  sampai ribuan  pekerja  ilegal  yang  berasal  dari  berbagai  negara  termasuk  warga  negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan online scam/ penipuan daring yang menyasar para korbannya secara lintas negara. Pada bulan Mei 2023 aparat keamanan Filipina berhasil  mengungkap  kejahatan  penipuan  secara  daring  yang  melibatkan  1.048 pekerja  yang  berasal  dari  beberapa  negara  Asia  dimana  154  orang  diantaranya adalah  warga  negara  Indonesia  (Kompas.Com,  n.d.).  Sebelumnya  pemerintah Indonesia  juga  telah  menyelamatkan  20  WNI  yang  diperbudak  sindikat  penipuan daring di Myanmar. Begitu juga yang terjadi di Kamboja, kasus WNI menjadi korban perusahaan online  scam juga  terus  menunjukan  peningkatan,  sejak  2020  hingga pertengahan tahun 2023 ini. Pada bulan Mei 2023 yang lalu Kementerian Luar Negeri RI  menyampaikan  bahwa  pemerintah  telah  memulangkan  1.138  warga  negara Indonesia korban perdagangan orang yang dipekerjakan pada perusahaan situs judi online ,  situs  porno  dan online  scam di  Kamboja  (voaindonesia.com,  n.d.).  Modus para  pelaku  adalah  dengan  menawarkan  atau  menjanjikan  pekerjaan  secara langsung  maupun  secara online mulai  dari  menjadi  buruh  pabrik  hingga customer service , telemarketing atau  operator  di  Kamboja  dengan  imbalan  gaji  berjumlah besar. Akan tetapi sesampainya disana mereka dieksplotasi menjadi pekerja online scam yang menargetkan para WNI di Indonesia sebagai korbannya.
Kondisi  ini  setidaknya  dapat  memberikan  gambaran  tentang  situasi  aktual TPPO  yang  terhubung  dengan cybercrime kepada  masyarakat  nasional  maupun internasional. Oleh karena itu kejahatan perdagangan orang dengan modus ini harus dipandang sebagai kejahatan serius karena dapat mengancam keamanan nasional dan  global.  Pemerintah  Indonesia  perlu  menentukan  kebijakan  yang  tepat  dalam rangka memerangi cybercrime dan TPPO yang menarik para WNI menuju Kamboja tersebut. Imigrasi Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam melakukan upaya  pencegahan  keberangkatan  baik  di  perbatasan  maupun  pintu-pintu perlintasan  sebagai  filter  terakhir  sebelum  mereka  terjebak  ikut  terlibat  ke  dalam kejahatan  yang  luar  biasa  tersebut.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan  mencoba membahas  bagaimana  strategi  pencegahan  imigrasi  dalam  upaya  memerangi cybercrime dan TPPO yang berangkat ke Kamboja.

## 2.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang  bersifat  mendeskripsikan  permasalahan  TPPO  terhadap  warga  negara Indonesia  yang  terhubung  dengan  modus cybercrime di  Kamboja  serta  peran pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  penanganan  khususnya  dalam  upaya pencegahan keimigrasian pada saat keberangkatan WNI di TPI. Metode digunakan
dengan melakukan  kegiatan  pengumpulan  berbagai  sumber  pustaka  seperti  buku, dan penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal yang ditelaah untuk memastikan kesesuaian  dan  validitasnya  dan  kemudian  data  yang  telah  diperoleh  tersebut dianalisis  dan  diolah  sebagai  bahan  penelitian.  Jika  digambarkan  maka  konsep penelitian adalah sebagai berikut:
3.  Pembahasan

## 3.1 Konsep Cybercrime
Cybercrime atau kejahatan siber secara umum dianggap sebagai kejahatan yang  dilakukan  oleh  para  pelakunya  dengan  menggunakan  sarana  sistem informasi jaringan komputer. Menurut Barda Nawawi Arif (2007) berdasarkan dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba pada tahun 1990 dan Wina Austria pada tahun 2000, terdapat dua istilah yang dapat dikaitkan dengan makna CyberCrime itu sendiri, yaitu cybercrime dan computer  related  crime .  Dalam background  paper untuk lokakarya Kongres PBB X/200 di Wina Austria, istilah cybercrime dibagi dalam dua kategori yaitu: (a.) cybercrime dalam arti sempit disebut dengan computer crime yang mengandung arti segala perbuatan melalui operasi elektronik yang menargetkan  keamanan  sistem  komputer  dan  data-data  yang  diproses  di dalamnya dan (b.) cybercrime dalam arti luas disebut dengan computer related crime, segala perbuatan illegal yang dilakukan dengan cara-cara melalui sarana sistem  komputer  atau  jaringan  yang  meliputi  kejahatan  seperti  perampasan kepemilikan, menawarkan atau mendistribusikan informasi lewat jaringan sistem komputer.
Banyaknya  kegiatan cybercrime sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan sumber  daya  baik  berupa hardware/software maupun  pengetahuan  serta pemahaman para pengguna teknologi tentang keamanan di dunia digital. Akan tetapi  perlu  juga  disadari  bahwa  walaupun  tingkat  keamanan  semakin  baik namun  para  pelaku  kejahatan  juga  tidak  pernah  berhenti  menemukan  teknik- teknik baru dalam memanfaatkan jaringan dan sistem di ruang cyber sehingga jenis  dan  bentuk cybercrime menjadi  lebih  beragam.  Menurut  penjelasan Department of Justice USA yang dikutip dari (Ahmad, 2022) bahwa berdasarkan jenis sasarannya bentuk cybercrime dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu cybercrime terhadap  orang/manusia,  aset  properti  dan  pemerintah/negara
dimana  masing-masing  sasaran  tersebut  dapat  diserang  dengan  berbagai bentuk atau modus.

## 3.1 Penipuan online
Salah  satu  modus cybercrime yang  cukup  sering  terjadi  di  dunia  adalah penipuan melalui ruang digital atau sering disebut dengan penipuan online atau online  scam/fraud .  Penipuan online dalam Button  &  Cross  (2017) dijelaskan sebagai  upaya  melalui  skema  penipuan  yang  berusaha  menipu  seseorang secara  tidak  etis  dan  berpotensi  menjadi  masalah  moral  atau  pidana  dengan tujuan  untuk  memperoleh  uang  dan/atau  infromasi (Button  &  Cross,  2017) . Sedangkan  dalam  riset  yang  dilakukan  N.  Kurnia  et  al.,  (2022)  memberikan definisi penipuan digital sebagai beragam jenis penipuan yang terjadi di dalam jaringan internet atau seluler baik melalui SMS maupun telepon. Secara prinsip penipuan online sama dengan penipuan konvensional dimana terdapat korban yang  menderita  kerugian  dan  pihak  lain  yang  diuntungkan  secara  tidak  sah. Perbedaan yang paling mencolok diantara penipuan online dengan konvensional yaitu dalam penggunaan media sistem elektroniknya. Dalam pandangan hukum keduanya  dapat  diperlakukan  sama  sebagai  delik  konvesional  sebagaimana diataur dalam KUHP, namun penipuan online dapat juga dengan UU ITE sebagai upaya penegakan hukumnya.
Beragamnya  jenis  penipuan online dan  media  yang  digunakannya  telah mengundang  banyak  penelitian  dari  berbagai  disiplin  ilmu  untuk  mencoba mengkajinya lebih dalam. Adapun contoh bentuk penipuan online antara lain:
• Phising : Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi atau data  pribadi  yang  penting  sensitif  dengan  mengaku  sebagai  pihak  yang berkepentingan, data tersebut digunakan untuk mengakses akun pribadi dan akhirnya menyebabkan kerugian;
• Phraming: Pengalihan pengguna internet yang ingin mengakses suatu situs web yang diinginkan menuju situs web lain (palsu), tujuannya untuk mencuri data penting yang diinginkan;
• Sniffing: Penyadapan  melalui  jaringan  internet  untuk  mengambil  data pengguna secara illegal
• Money Mule: Penipuan dengan meminta korbannya untuk menerima transfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk ditransfer ke rekening orang lain secara illegal.
• Scam: Penipuan  untuk  mendapatkan  uang  dengan  cara  menipu  atau membohongi  orang  lain  melalui  kontak  komunikasi  baik  dengan  aplikasi, telepon dan lainnya.
• Social  engineering: Memanfaatkan  interaksi  dengan  manusia  dengan menggunakan  manipulasi  psikologis  untuk  menipu  targetnya  agar melakukan kesalahan keamanan digital
Selain  contoh  diatas  tentu  masih  banyak  jenis  dan  cara  penipuan online yang dilakukan oleh para pelaku dalam memperoleh uang dari korbannya baik secara
sadar  atau  tidak.  Dengan  adanya  akses  yang  seolah  tidak  terbatas  melalui jaringan internet maka potensi mendapat korban juga lebih tinggi sejalan dengan keuntungan  yang  dapat  mereka  raih.  Para pelaku  biasanya  juga  lebih  memilih untuk  melakukan  penipuan  secara  online  ini  karena  internet  memiliki  tingkat anonimitas  yang  tinggi,  sehingga  mereka  dapat  menyembunyikan  identitas mereka dan menghapus jejak digitalnya sehingga mereka merasa aman. Namun ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  kejadian cybercrime selain  anonimitas yakni kemajuan teknologi, kesenjangan sosial, insentif finansial dan kurangnya regulasi  yang  mengatur  tentang  kejahatan  siber  serta  rendahnya  penegakan hukum  akibat  keterbatasan  sumber  daya  dan  kemampuan  teknologi  para penegak hukum (Bowker, 2012).

## 3.2 Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Berdasarkan Protocol  to  prevent,  Suppress,  and  punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children,  Suplementing  the  Unuted  Nations Convention Against Transnational Organized Crime memberikan definisi tentang perdagangan  orang (human  trafficking) yang  artinya  adalah  perekrutan, pengangkutan,  pengalihan,  penarikan  atau  penerimaan  orang,  dengan menggunakan cara ancaman atau kekerasan atau bentuk pemaksaan lain yang berupa penculikan, penipuan, pengekangan, penyalahagunaan wewenang atau memposisikan  kerentanan  atau  pemberian  atau  penerimaan  pembayaran maupun tunjangan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas  orang  lain,  dalam  rangka  eksploitasi.  Eksploitasi  yang  dimakud  meliputi eksploitasi  seksual,  kerja  paksa  atau  layanan  paksa,  perbudakan  atau  yang sejenisnya, atau pengangkutan organ.
Sedangkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  No  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pergadangan Orang menyatakan bahwa Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengakutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  acaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  hutang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan  orang  terkesploitasi.  Definisi  yang  terdapat  dalam  UU  No  21 Tahun 2007 ini sudah memberikan ruang perluasan dari definisi-definisi tentang perdagangan  orang  yang  telah  ada  sebelumnya,  sehingga  unsur-unsur  dalam perdagangan orang dapat disimpulkan dengan:
a.  Adanya  tindakan  atau  perbuatan  seperti  perekrutan,  transportasi, pemindahan, penempatan dan pemerimaan orang;
b.  Dilakukan  dengan  cara  yang  menggunakan  ancaman  atau  penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan
kekuasaan,  pemberian  atau  penerimaan  pembayaran/keuntungan  untuk memperoleh persetujuan;
c.  Ada  tujuan  dan  maksud  yaitu  untuk  tujuan  eksploitasi  dengan  maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut (Wedasmara, 2018).
Kejahatan perdagangan orang biasanya dilakukan oleh beberapa individu yang membentuk suatu kelompok besar dengan tugas dan perannya masing-masing sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  secara  teroganisir.  Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan orang umumnya diawali dengan tahapan manipulatif menjanjikan para calon korban pekerjaan dengan bayaran yang  tinggi  namun  belum  dijelaskan  secara  detail  tentang  jenis  dan  resiko pekerjaan  yang  ditawarkan.  Penawaran  tersebut  dianggap  sebagai  suatu peluang  dalam meningkatkan perekonomian  dan taraf  hidup  keluarga.  Setelah korban berhasil diyakinkan maka mereka akan dibawa untuk ditampung dalam suatu  tempat  penampungan  sementara  yang  jauh  dari  keramaian,  kemudian dipindahtangankan dari calo yang satu ke calo yang lain dengan transaksi jual beli (Pudjiono & Nugroho, 2014) .
Ada banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak perdagangan orang dan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang berapa usianya atau apa  gendernya,  mulai  dari  masalah  tingkat  ekonomi,  terbatasnya  lapangan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat, adanya diskriminasi  dan  ketidaksetaraan  gender,  gaya  hidup  konsumtif,  hingga  krisis bencana alam (Veda et al., 2021). Namun secara umum kejahatan perdagangan orang  muncul  karena  adanya  hubungan  dua  faktor  yang  saling  tarik-menarik. Pertama bahwa negara-negara maju membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi  permintaan  industrinya  yang  terus  berkembang (demand) .  Yang kedua,  masyarakat  dari  negara-negara  yang  tertinggal  akan  terdorong keinginannya  untuk  memperbaiki  ekonomi  dan  kesempatan  memperoleh pendapatan  yang  lebih  baik  di  luar  negaranya  walaupun  dengan  cara  apapun (supply) .  Kondisi  tersebut  itulah  yang  dimanfaatkan  oleh  para  sindikasi  atau organisasi  kriminal  dengan menjadikan manusia  seperti  komoditas  yang dapat diperjualbelikan untuk meraup keuntungan.

## 3.3 Indonesia Dalam Ancaman TPPO
Dalam  laporan Trafficking  in  Person (TIP)  di  tahun  2022  posisi  negara Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan orang yang telah lebih 10 tahun berada di tingkat tier 2 kini turun peringkat ke tier 2 watch list / daftar pengawasan tingkat  2.  Artinya  negara  yang  masuk  dalam  tingkatan  ini  dinilai  belum sepenuhnya  memenuhi  standar  minimum  dalam  perlindungan  korban perdagangan orang. Walaupun sudah ada upaya untuk menyesuaikan standar tersebut  namun  jumlah  korban  dan  bentuk trafficking masih  meningkat  secara signifikan,  selain itu perang terhadap segala bentuk perdagangan orang dinilai gagal  karena  kondisi  yang  lebih  parah  dari  tahun  sebelumnya  (State  of Department,  2022).  Secara  historis  praktik  perdagangan  orang (human
trafficking) di Indonesia sudah ada sebelum terbentuknya bangsa ini. Kejahatan tersebut  masih  terus  terjadi  hingga  saat  ini  namun  dalam  ragam  modus  yang berbeda,  dimana  sebagian  besar  korban  perdagangan  orang  di  luar  negeri merupakan  para  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  yang  berangkat  secara  non- prosedural  (ilegal)  (Ukhrowi  et  al.,  2020).  Ada  banyak  bentuk  yang  berbeda dalam  pergerakan  manusia  lintas  negara  secara  ilegal  dan  hal  itu  sangat bergantung  pada  peraturan  hukum  yang  ada,  rezim  perbatasan,  bagaimana reaksi  para  penyelundup  dan  migran  terhadap  kondisi-kondisi  tersebut,  dan karakteristik fisik dari daerah perbatasan itu sendiri. Menurut Heckmann (2004) setidaknya  ada  tiga  bentuk  dasar  dari  imigrasi  ilegal  yang  mungkin  memiliki banyak variasi tergantung dari kondisi yang dapat mempengaruhinya. Pertama, dengan melintasi perbatasan secara ilegal. Kedua melintasi perbatasan seolah- oleh  secara  legal  namun  menggunakan  dokumen  palsu,  atau  dengan menggunakan dokumen yang sah akan tetapi untuk tujuan yang ilegal. Ketiga, menetap  melewati  batas  waktu  berlaku  izin  tinggalnya  (Heckmann,  2004). Keberadaan para imigran ilegal tersebut menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana  perdagangan  orang  karena  kondisinya  yang  sangat  rentan  untuk dieksploitasi.

## 3.3.1 Gambaran PMI Non-prosedural
Menurut  Kepala  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI) Benny Rhamdani diperkirakan terdapat sekitar 4,6 juta PMI non-prosedural atau ilegal dari total 9 juta PMI yang saat ini tersebar di 150 negara di dunia sesuai data World Bank, dan sebanyak 90% dari jumlah tersebut merupakan korban dari penempatan kerja yang tidak resmi. Jumlah tersebut diketahui karena hanya 4,4 juta  PMI  yang  berangkat  ke  luar  negeri  secara  prosedural  dan  tercatat  dalam sistem  milik  BP2MI  (Medcom.Id,  n.d.).  Kondisi  tersebut  menunjukan  bahwa menjadi pekerja di luar negeri masih cukup diminati bagi warga negara Indonesia.
Beberapa faktor penyebab banyaknya WNI memilih untuk mengadu nasib bekerja  di  luar  negeri  seperti  kurangnya  jumlah  lapangan  pekerjaan  di  dalam negeri  dan  adanya  peluang  mendapatkan  penghasilan  yang  tinggi.  Selain  itu bursa  pekerjaan bagi tenaga kerja  asal Indonesia  di kawasan Asia Tengara di beberapa  sektor  seperti  d omestik  worker, perkebunan,  dan  konstruksi dapat dikatakan  cukup  tinggi.  Letak  geografis  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan yang  berbatasan  langsung  dan  bertetangga  dengan  beberapa  negara  seperti Malaysia,  Singapura,  Thailand  dan  Filipina  sangat  strategis  serta  adanya kemudahan  dalam  fasilitas  visa  juga  semakin  mendorong  arus  lalu  lintas  para pencari  kerja  di  luar  negeri.  Namun  tidak  semua  para  pencari  kerja  tersebut memahami  bagaimana  prosedur  yang  benar  dalam  proses  penempatan  kerja yang  resmi  menjadi  PMI  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga keberangkatannya  ke  luar  negeri  (Yusuf  Samad  et  al.,  2023).  Disamping  itu masih  banyak  warga  negara  Indonesia  yang  lebih  memilih  jalur  ilegal  untuk mencari  kerja  di  luar  negeri  karena  menilai  sebagai  pilihan  yang  lebih  mudah,
cepat dan murah. Jika dibandingkan dengan prosedur menjadi PMI  legal yang prosesnya cukup sulit dan lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut membuat mereka mudah terjebak dalam lingkaran praktek perdagangan orang  dan  tidak  memperoleh  kepastian  kerja  dan  perlindungan  hukum  di  luar negeri.

## 3.3.2 Kasus Cybercrime dan TPPO di Kamboja
Modus  operandi  dalam  kasus cybercrime dan  TPPO  di  Kamboja berdasarkan keterangan Bareskrim Polri para sindikat melakukan jenis operasi berbasis  teknologi  dengan  menawarkan  lowongan  pekerjaan  sebagai  operator judi dan sebagainya melalui aplikasi media sosial internet seperti Instagram dan facebook  (Radar  Sukabumi,  n.d.).  Dengan  menggunakan  media  internet membuat  karakteristik  WNI  korban  yang  terjatuh  dalam  kejahatan cybercrime dan TPPO menjadi lebih juas dan beragam dengan latar belakang yang berbeda- beda, Jika biasanya korban TPPO dari golongan ekonomi dan pendidikan rendah namun dalam kasus ini korban WNI yang diberangkatkan ke Kamboja cenderung lebih berpendidikan. Mereka yang sudah berhasil direkrut terjebak masuk dalam jaringan  kejahatan cybercrime transnasional dan  dipaksa  bekerja  secara  ilegal dengan mencari akun-akun media sosial milik calon korban yang juga sesama warga negara Indonesia untuk didekati, dan setelah cukup dekat mereka akan ditawarkan  untuk  menanamkan  sejumlah  uang  dalam  investasi.  Para  korban yang terpedaya akan mengirimkan sejumlah uang dengan sukarela dan berharap akan mendapatkan keuntungan yang tentu sebenarnya hal tersebut adalah palsu atau tidak benar.
Jika  dilihat  dalam  kasus cybercrime dan  TPPO  yang  terjadi  di  Kamboja cukup  unik  karena  terdapat  2  (dua)  hal  penting  terkait  para  WNI  dalam  kasus tersebut  yang  perlu  menjadi  perhatian  bersama,  yaitu  pertama  bahwa  mereka merupakan  bagian  dari  tindak  pergadangan  orang  baik  sebagai  korban keterpaksaan maupun atas kedasaran atau kerelaannya sendiri sedangkan yang kedua mereka juga ikut terlibat menjadi pelaku cybercrime. Oleh karena itu kasus tersebut  akan  sangat  berdampak  terhadap  keamanan  nasional  jika  terus dibiarkan  dan  memperbesar  nilai  kerugian  negara.  Pada  tahun  2022  kasus cybercrime di Indonesia menurut data Polri telah meningkat signifikan dari tahun sebelumnya  yaitu  sebanyak  8.831  kasus  (Pusiknas  Bareskrim  Polri,  n.d.). Penipuan  online  merupakan  jenis  kejahatan  yang  paling  banyak  terjadi  di Indonesia (Hapsari & Pambayun, 2023) .

## 3.4 Upaya Sekuritisasi dalam memerangi Cybercrime dan TPPO ke Kamboja
Teori  sekuritisasi  yang  dicetuskan  dan  dikembangkan  oleh  para  pemikir seperti Ole Waever dan Barry Buzan, secara singkat sekuritisasi dapat dijelaskan sebagai proses pengidentifikasian isu tertentu baik yang memiliki dimensi politik maupun  non-politik  untuk  dijadikan  sebagai  agenda  keamanan.  Aktor  yang berperan  dalam  proses  sekuritisasi  secara  umum  didominasi  oleh  negara
walaupun  siapapun  bisa  menjadi  aktornya.  Proses  sekuritisasi  berkaitan  erat dengan  terminologi  ancaman  yang  bersifat  lintas  sektoral  yakni  sektor  militer, sektor  ekonomi,  sektor  sosial  dan  sektor  lingkungan  (Buzan  et  al.,  1998). Sehingga perlu dilakukan tindakan dalam rangka menghadapi ancaman tersebut dan  negara  sebagai  aktor  dalam  memegang  kedaulatan  berhak  melakukan sekuritisasi  dalam  rangka  merespon  terhadap  suatu  ancaman.  Konsep Sekuritisasi menekankan  bahwa  isu  keamanan  dapat  dikembangkan  dan diintegrasikan  kedalam  dimensi  keamanan  tanpa  menghilangkan  kohensi dengan konsep utamanya melalui proses sekuritisasi. Isu tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu non-politicized, politicized, dan to securitized . Kategori pertama  adalah  non-politisasi,  merujuk  pada  isu-isu  yang  dianggap  kurang mendesak  dalam  perdebatan  publik.  Sebaliknya,  pada  kategori  yang  kedua politisasi,  suatu  isu  yang  masuk  ke  dalam  ranah  publik  dan  membutuhkan intervensi  pemerintah  untuk  mengatur  kebijakan.  Sedangkan  kategori  yang ketiga adalah sekuritisasi, dalam kategori sekuritisasi ini, suatu isu telah menjadi perhatian keamanan ketika dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, dan memerlukan tindakan mendesak. Tindakan yang ambil bersifat khusus  dan  dianggap  sebagai  prosedur  politik  yang  normal  meskipun  dalam praktiknya  mungkin  melampaui  batasan  norma  politik  yang  biasa.  Dengan demikian,  suatu  isu  menjadi  priotitas  utama  ketika  mengganggu  keamanan nasional  dan  keamanan  semua  entitas  di  dalamnya.  Selain  itu,  isu  tersebut memperoleh signifikasi ketika dibandingkan dengan perhatian lainnya. Namun, penting  untuk  dicatat  bahwa,  isu  keamanan  dapat  dianggap  sebagai  keadaan darurat  karena  konstruksi  yang  disengaja  oleh  seorang  aktor,  sehingga dipandang sebagai ancaman eksistensial (Septa, 2018).
Negara Kamboja cukup sering berhadapan dengan masalah perdagangan orang  dimana  warganya  diperdagangkan  ke  negara  terdekat  seperti  Thailand, Malaysia dan Singapura layaknya seorang budak. Begitu juga dengan kegiatan cybercrime di Kamboja yang telah mengalami peningkatan sangat tajam dalam 2  tahun  terakhir,berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh The  Ministry  of Interior’s  Anti  Cybercrime  Department jumlah  aduan  terkait  dengan  penipun online  meningkat  sebesar  60%  di  tahun  2022  (Phnom  Penh  Post,  n.d.).  Pada tahun  2021  pemerintah  Kamoja  menangani  119  kasus cybercrime yang kemudian  menjadi  800  kasus  pada  tahun  2022.  Terdapat  dugaan  adanya fenomena  peningkatan  tersebut  berkaitan  dengan  aktor  TPPO  dan cybercrime jaringan kriminal dari negara China yang telah masuk dan beroperasi di dalam wilayah  Kamboja  (Global  Liputan6.Com,  n.d.).  Kehadiran  jaringan  kejahatan negara China dalam negara tersebut disebabkan karena pemerintah China juga mulai memberikan tindakan keras terhadap para mafia cybercrime / online scam ini  sehingga  mereka  menyebarkan  jaringannya  ke  wilayah  dimana  masih terdapat celah hukum, atau pengawasan yang rendah serta adanya oknum yang dapat  membantu  kelancaran  operasi  mereka.  Maka  tidak  heran  jika  kawasan
Asia Tenggara menjadi pilihan mereka, terbukti dengan maraknya kasus TPPO dan cybercrime di beberapa negara dikawasan tersebut.
Dalam  upaya  memerangi Cybercrime maupun  TPPO,  Pemerintah Indonesia  sejatinya  sudah  memiliki  perangkat  hukum  seperti  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  tentang  TPPO,  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017 tentang perlindungan PMI, dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait tentang ITE . Namun untuk mendorong optimalisasi implementasinya perlu dibarengi dengan strategi dengan menjadikan kasus Cybercrime dan TPPO sebagai situasi darurat dan isu prioritas yang mesti diselesaikan secara tuntas dari hulu sampai ke hilir dengan cepat.  Maka,  Presiden  RI  Joko  Widodo  melalui  pidatonya  meminta  secara khusus  kepada  jajaran  dalam  pemerintahannya  untuk  segera  melakukan pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang dengan tuntas (Sekab RI n.d.). Selain itu isu cybercrime dan TPPO juga dijadikan salah satu topik utama pembahasan  dalam  pertemuan  KTT  ASEAN  yang  ke  42  di  Indonesia  guna mendorong  penyelesaian  konkret  di  Kamboja  dan  kawasan  ASEAN.  Langkah dan kebijakan tersebut merupakan bentuk proses sekuritisasi baik dalam lingkup nasional  maupun  internasional  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  negara  sebagai aktornya.
Kebijakan  sekuritisasi  yang  dilakukan  Presiden  telah  mendorong pemerintah  melakukan  upaya  penyelamatan  warga  negara  Indonesia  yang terjebak dalam lingkaran perdagangan orang dan cybercrime di Kamboja. Selain itu  didalam  negeri,  pengungkapan  WNI  yang  ingin  berangkat  ke  Kamboja sebagai  calon  korban  perdagangan  orang  juga  beberapa  kali  telah  berhasil dilakukan  oleh  petugas  keamanan.  Pemberian  sanksi  terhadap  pelaku perdagangan orang dalam rangka penegakan hukum juga ditingkatkan. Bahkan pihak kepolisian republik Indonesia memutuskan untuk membentuk satuan tugas TPPO  yang  memiliki  tugas  mengusut  tuntas  dan  menindak  tegas  pelaku kejahatan ini. Kemudian dalam lingkup internasional pemerintah Indonesia dan Kamboja  berhasil  menyepakati  untuk  membahas  perundingan  penanganan TPPO  dan  membuat  nota  kesepahaman  yang  memuat  hal  tentang  langkah pencegahan TPPO, pemberian perlindungan para korban, tindakan penegakkan hukum  dan  harmonisasi  kebijakan  kedua  negara  dalam  menekan  TPPO (Kompastv, n.d.). Dalam KTT ke 42 ASEAN juga berhasil disepakati kerjasama ASEAN  dalam  penanganan  perdagangan  orang  yang  berkaitan  dengan penyalahagunaan  teknologi.  Hal  tersebut  dituangkan  pada  Deklarasi  pimpinan ASEAN yang didalamnya memuat langkah bersama oleh negara-negara ASEAN untuk  menanganani  permasalahan  TPPO  melalui  kerjasana  peningkatan penegakan hukum, bertukar informasi sampai dengan upaya penyelidikan TPPO bersama.
Bagaimanapun  langkah-langkah  tersebut  dinilai  belum  cukup  mengingat potensi warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Kamboja untuk  mencari  pekerjaaan  secara  non-prosedural  masih  cukup  tinggi.
Keberadaan  pekerja  migran  ilegal  /  non-prosedural  dalam  suatu  negara sebenarmya  tidak  hanya  menjadi  isu  sensitif  secara  politik  namun  juga memberikan  gambaran  bagaimana  negara  tersebut  gagal  menegakkan kebijakan  keimigrasiannya (Boswell  &  Straubhaar,  2004) .  Sesuai  dengan  dua pendekatan  umum  dalam  mengatasi  permasalahan  pekerja  migran  ilegal  atau non-prosedural  yakni  melalui  penyelesaian  internal  dengan  memberikan tindakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam migrasi pekerja ilegal dan yang kedua dengan pengetatan pengawasan di daerah perbatasan. Oleh karena itu pemerintah  Indonesia  perlu  meningkatkan  pengawasan  di  wilayah  perbatasan dan pintu perlintasan dengan sekuritisasi terhadap proses keberangkatan para WNI  yang  patut  diduga  terlibat  dalam cybercrime dan  TPPO  ke  Kamboja  agar dapat dicegah sebelum terjatuh kembali dalam kejahatan tersebut.
3.5 Pencegahan  Keimigrasian  WNI  di  Perbatasan  dan  Pintu  Perlintasan  / Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

## 3.5.1 Perbatasan
Perbatasan  negara  merupakan  manifestasi  utama  kedaulatan  suatu negara.  Batas  negara  adalah  pemisah  suatu  negara  dengan  negara  lain  dan sebagai tanda luas wilayah negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada  di  atasnya.    Menurut  Margaretha  Hanita  yang  dikutip  dalam  Hermawan Bangun (2017) bahwa secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah  negara  merupakan  akhir  dari  jangkauan  kekuasaan  tertinggi  suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.
Perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier yang memiliki makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang  strategis  bagi  kedaulatan  wilayah  negara.  Perbatasan  disebut frontier karena  posisinya  yang  terletak  di  depan  dari  suatu  Negara,  Sedangkan  istilah boundary karena  fungsinya  yang  mengikat  atau  membatasi  suatu  unit  politik, dalam hal ini adalah Negara  (Hadiwijoyo, 2011). Bagi negara berdaulat secara fungsi wilayah perbatasan memiliki tujuh 7 tujuh macam fungsi utama yaitu (1) Fungsi  militer  strategis  untuk  memenuhi  kebutuhan  pertahanan  dari  ancaman eksternal,  (2)  Fungsi  ekonomis  sebagai  kontrol  arus  modal  dan  perdagangan antarnegara  eksplorasi  sumber  daya  alam  di  wilayah  tertentu,  (3)  Fungsi konstitutif  dalam  menetapkan  posisi  negara  dalam  hukum  internasional,  (4) Fungsi  indentitas  nasional  yang  membawa  pengikat  emosional  terhadap komunitas  di  wilayah  tersebut,  (5)  Fungsi  persatuan  nasional  dalam  menjaga persatuan  dan  kesatuan  nasional,  (6)  Fungsi  pembangunan  negara  yang membantu dalam pembentukan sejarah bangsa dan identitas bersama, dan (7) Fungsi pencapaian kepentingan domestik untuk mencapai berbagai kepentingan nasional  di  bidang  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  lainnya  (Firdaus,  2018).  Jika dilihat berdasarkan fungsinya tersebut maka perbatasan sebagai wilayah negara
harus dikelola dengan tepat karena sangat berhubungan erat dengan kedaulatan negara.

## 3.5.2 Kedaulatan
Kedaulatan  merupakan  kekuasaan  tertinggi  untuk  menentuan  hukum  suatu negara.  Sesuai  konsep  hukum  internasional  kedaulatan  memiliki  tiga  aspek utama yaitu:
a.  Aspek ekstern kedaulatan adalah setiap hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
b.  Aspek  intern  kedaulatan  adalah  hak  atau  wewenang  ekslusif  suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk Lembaga-lembaganya, cara kerja Lembaga-lembaganya tersebut dan hak untul membuat undang- undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
c.  Aspek teritorial kedaulatan berati kekuasaan penuh dan ekslusif yang dimiliki  oleh  Negara  atas  individu-individu  dan  benda-benda  yang terdapat di wilayah tersebut (Mauna, 2005).
Dengan begitu kedaulatan dapat diartikan sebagai to govern itself (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan, hal  itu  berarti  negara  memiliki  kekuasaan  tertinggi  untuk  melakukan  segala terhadap  apa  saja  yang  ada  di  dalam  negaranya.  Menurut  Boer  Muna  yang dikutip  dari  (M.  P.  Kurnia,  2011)  kedaulatan  ialah  kekuasaan  tertinggi  yang dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk  secara  bebas  melakukan  berbagai  kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan,  negara  mempunyai  hak  kekuasaan  untuk melaksanakan  hak  teritorialnya  dalam  batas-batas  wilayah  negara  yang bersangkutan  termasuk  dalam  menjaga  keamanan  nasional  yang  dapat terganggu dari segala ancaman.

## 3.5.3. Pencegahan Keimigrasian
Penerapan  aspek  kedaulatan  negara  dilaksanakan  dalam  rangka menghadapai ancaman TPPO dengan mengatur pengelolaan pengawasan dan pengamanan negara dalam bidang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  menjelaskan  bahwa  fungsi  keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  makna  keimigrasian  itu sendiri  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara.
Salah satu kewenangan Imigrasi dalam menjalankan fungsinya di wilayah perbatasan dan pintu pelintasan yaitu tindakan Pencegahan. Menurut Undang-
Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 butir 28, pencegahan adalah  larangan  sementara  terhadap  orang  untuk  keluar  wilayah  Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang- undang.  Pencegahan  merupakan  salah  satu  tindakan  administratif  yang  dapat dilakukan dalam fungsi Keimigrasian baik terhadap orang asing maupuan WNI. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang no. 6 tahun 2011 menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut jika (1) Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku,  (2)  Diperlukan  untuk  kepentingan  penyidikan atas permintaan  pejabat yang berwenang atau (3) Namanya tercantum dalam daftar pencegahan. Masa berlaku pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama paling lama 6 (enam) bulan. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar wilayah Indonesia menjadi salah satu bentuk wujud  pengawasan  Keimigrasian  yang  dilaksanakan  pada  saat  proses permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk atau berada di luar wilayah Indonesia.  Sedangkan  untuk  menetapkan  nama  seseorang  masuk  kedalam daftar  pencegahan  merupakan  wewenang  dan  tanggung  jawab  Menteri  yang dilaksanakan  oleh  Direktur  Jenderal  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk berdasarkan  beberapa  pertimbangan  sebagaimana  disebutkan  dalam (Permenkumham No 38 Tahun 2021, n.d.) antara lain:
a.  Hasil  pengawasan  Keimigrasian  dan  Keputusan  Tindakan  Administratif Keimigrasian;
b.  Keputusan  Menteri  keuangan  dan  Jaksa  Agung  sesuai  dengan  bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan
d.  Permintaan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
e.  Keputusan,  perintah,  atau  permintaan  pimpinan  kementerian/Lembaga yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan.
Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan  kementerian/Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  Pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.  Keputusan  pencegahan  harus  disampaikan  kepada  orang  yang dikenakan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  keputusan  ditetapkan  dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
Penerapan  pencegahan  terhadap  seorang  WNI  dilatarbelakangi  oleh beberapa  alasan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  yang diberikan  kewenangan  pencegahan  oleh  undang-undang.  Seperti  misalnya Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  keputusan  pencegahan sebagian  besar  terkait  dengan  utang  pajak  dan  piutang  negara.  Jaksa  Agung
Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pencegahan bagi  orang  tertentu  karena  terlibat  dalam  perkara  pidana.  Sedangkan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dapat  menetapkan  pencegahan  dalam  ramgka melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  dalam  perkara tindak pidana korupsi.
Dalam kondisi darurat atau mendesak, pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan dapat secara langsung meminta bantuan kepada pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau Kantor Imigrasi yang membawahi  (TPI)  untuk  melakukan  pecegahan  dan  kemudian  menyampaikan keputusan,  perintah,  atau  permintaannya  secara  elektronik  atau  nonelektronik kepada Direktur Jenderal Imigrasi paling lama 20 hari sejak permintaan langsung disampaikan.  Jika  tidak  dapat  dilengkapi  selama  dalam  batas  waktu  tersebut maka  pencegahan  dalam  kondisi  mendesak  tersebut  dinyatakan  berakhir  dan tidak dapat diajukan kembali (Wulandari & Barimbing, 2020) .
Konsep  Pencegahan  sebagai  tindakan  administratif  berbeda  dengan kebijakan  penundaan  keberangkatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0277.GR.02.06  tahun  2017 sebagai  respon  terhadap  perlindungan  PMI  non-prosedural  dari  kejahatan TPPO. Dalam edaran tersebut memberikan petunjuk bagi para petugas Imigrasi di TPI untuk mengambil langkah penundaan apabila menemukan indikasi WNI yang akan berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak sesuai prosedur. Petugas diperintahkan  agar  dapat  melakukan  pemeriksaan  secara  cermat  dan  selektif serta  mendalami  proses  wawancara  dengan  memperhatikan  profiling, gesture, body  language ,  dan  meminta  dokumen  pendukung  lainnya  kepada  para  WNI yang hendak berangkat agar dapat meyakinkan tujuannya ke luar negeri (Bakker, 2021).  Namun dengan upaya ini masih  sangat  rawan lolosnya para calon PMI ilegal  berangkat  ke  luar  negeri  karena  terbatasnya  waktu  yang  tersedia  dalam proses pemeriksaan di TPI dan tingkat kemampuan petugas yang berbeda-beda dalam  mengidentifikasi  PMI  ilegal  melalui  wawancara  yang  tergolong  singkat tersebut.
Pada  prinsipnya  setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk melakukan  perlintasan  keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia  namun  dalam  hal adanya  alasan  tertentu  dapat  dicegah  sementara  untuk  jangka  waktu  tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam  penjelasan  (UU  no,  6  Tahun  2011,  n.d.). Pencegahan  terhadap  WNI  yang  ingin  keluar  wilayah  Indonesia  menjadi pembatasan  terhadap  hak  dan  kebebasan  seseorang  yang  dilindungi  oleh undang-undang akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan bagi WNI yang terlibat dalam  permasalahan  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  negara  dan kepentingan masyarakat umum. Sehingga pencegahan keberangkatan terhadap WNI dinilai sangat perlu dalam rangka mencegah potensi ancaman yang dapat menganggu stabilitas nasional (Kafrawi et al., 2021).
Dengan  demikian  Pencegahan  Keimigrasian  juga  seharusnya  dapat dilakukan sebagai tindakan administratif terhadap para WNI yang pernah bekerja secara ilegal dan terlibat perkara hukum di luar negeri dan/atau patut diduga kuat terindikasi  hendak  berangkat  kembali  meninggalkan  Indonesia  karena  ingin mencari pekerjaan yang terhubung dengan jaringan TPPO dan cybercrime di luar negeri . Hal  ini  dapat  berfungsi  sebagai  upaya  perlindungan  atas  kepentingan para WNI maupun kepentingan nasional sekaligus sebagai tindakan efek gentar agar mereka lebih waspada dalam mencari peluang bekerja di luar negeri.

## 4.  Kesimpulan
Banyaknya  warga  negara  Indonesia  yang  belum  memahami  bagaimana prosedur yang benar untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri bahkan sebagian lain lebih memilih jalur ilegal untuk mencari kerja di luar negeri karena persepsinya sebagai pilihan yang lebih cepat, mudah dan murah ditambah rendahnya kesadaran digital menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran TPPO jaringan internasional. Teknologi  yang  ada  saat  ini  menjadi  salah  satu  sarana  terjadinya  TPPO  yang memiliki  kaitan  dengan cybercrime ( online  scam )  seperti  yang  terjadi  di  Kamboja. Jenis  operasi  yang  dilakukan  dengan  berbasis  teknologi  ini  membuat  jangkauan korban  TPPO  menjadi  lebih  juas  dan  lebih  beragam  dengan  latar  belakang  yang berbeda. Jika biasanya korban TPPO dari golongan ekonomi dan pendidikan rendah, dalam kasus TPPO cybercrime korbannya cenderung lebih berpendidikan. Keinginan para pencari kerja untuk mencoba mengadu nasib di luar negeri karena iming-iming akan mendapatkan peluang kerja mudah dengan upah lumayan tinggi telah membuat mereka  untuk  mengambil  tawaran  kerja  di  luar  negeri  dan  menjadi  korban  TPPO. Akan  tetapi  pada  sisi  lainnya  mereka  juga  menjadi  pelaku  dalam  kejahatan cybercrime ( online scam ) yang menargetkan para korbannya  sesama warganya  di Indonesia.
Walaupun  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  langkah  strategis  dalam upaya penanganan permasalahan TPPO melalui kebijakan sekuritisasi baik didalam negeri  maupun  melalui  upaya  diplomasi  bilateral  maupun  regional  yang  berhasil mendorong  pemerintah  bertindak  cepat  menangani  kasus  TPPO  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  dapat  mempengaruhi  negara-negara  ASEAN sehingga  sepakat  menetapkan  kebijakan  secara  bersama-sama  ikut  berpatisipasi memerangai  TPPO.  Akan  tetapi dipandang perlu  melakukan  kebijakan  sekuritisasi dengan pengetatan pengawasan di perbatasan maupun perlintasan melalui tindakan pencegahan  keimigrasian  dalam  rangka  perlindungan  kepentingan  WNI  dan kepentingan nasional sebagai wujud dari kedaulatan negara.

## 5.  Saran
Agar penerapan Pencegahan Keimigrasian dalam memerangi cybercrime dan TPPO dapat berjalan tepat sasaran menjadi bagian dari penegakan hukum dan tidak melanggar HAM serta jauh dari penyimpangan kewenangan. Disarankan Direktorat Jenderal  Imigrasi  untuk  membuat  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyusunan
nama-nama para warga negara Indonesia yang pernah terlibat perkara hukum di luar negeri karena bekerja secara ilegal atau non-prosedural dan/atau patut diduga kuat terindikasi hendak berangkat meninggalkan Indonesia  dengan tujuan bekerja  yang terhubung dengan jaringan TPPO, cybercrime atau kejahatan transnasional lainnya di luar negeri untuk kemudian dimasukan kedalam daftar pencegahan keimigrasian sebagai  tindakan  administratif  dan  upaya  preventif  dalam  memerangi  kejahatan terebut.

## Daftar Pustaka
Ahmad, R. (2022). Pengembangan Cyber Security Indonesia Dalam Upaya Menghadapi Ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) . Universitas Muhammadiyah Malang.
Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Kencana Predana Media Group.
Bakker, F. F. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (PMI- NP) From Transnational Crimes). 51 | JLBP | , 3 (1), 51 –63.
https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas-
Boswell, C., & Straubhaar, T. (2004). The Illegal Employment of Foreigners in Europe The Illegal Employment of Foreign Workers: an Overview. Intereconomics , 39 (1), 4 –7.
Bowker, A. (2012). The Cybercrime Handbook for Community Corrections: Managing Offender Risk in the 21st Century . Charles C. Thomas Publisher.
Button, M., & Cross, C. (2017). Cyber Frauds, sCams and their ViCtims . Routledge.
Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security A New Framework For Analysis . Lynne Rienner Publishers.
Chawki, M. (2021). Cybercrime in the Context of COVID-19. In K. Arai (Ed.), Intelligent Computing. Lecture Notes in Networks and Systems.: Vol. Volume 3 (pp. 986 –1002). Springer Nature.
Firdaus, I. (2018). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (1), 57 –71. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.57-71
Hadiwijoyo, S. S. (2011). Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional . Graha Ilmu.
Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. Jurnal Konstituen , 5 (1), 1 –17. https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208
Heckmann, F. (2004). Illegal Migration: What Can We Know And What Can We Explain? The Case of Germany. International Migration Review , 38 (3), 1103 –1125.
Hermawan Bangun, B. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal , 1 (1), 52 –63. http://kupang.tribun-
Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Kamarudin. (2021). Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.
Perspektif Hukum , 21 (1), 165 –183.
Kurnia, M. P. (2011). Hamonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia [Ilmu Hukum]. Universitas Brawajiya.
Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z. M. Z., Damayanti, A., Angendari, D. A. D., Shafira, F. Q. A. I., & Desmalinda. (2022). MODUS, MEDIUM, DAN REKOMENDASI PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA (N. Kurnia & E. Wendratama, Eds.). Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Mauna, B. (2005). Hukum Internasional ; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global . PT. Alumni.
Pati, R. (2014). Human Trafficking: An Issue of Human and National Security. Miami National Security & Armed Conflict Law Review Rev 29 , 4 (2), 30 –42.
http://repository.law.miami.edu/umnsachttp://repository.law.miami.edu/umnsac/vol4/iss2/5 Pudjiono, M. J., & Nugroho, S. S. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku TIndak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). Jurnal Sosial , 15 (1), 43 –53.
Septa, A. A. (2018). Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan John Howard:
2007-2007. Jurnal Analisis Hubungan , 7 (2).
State of Department, U. (2022). Trafficking In Persons Report .
Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse , 2 (2), 17 –31.
Veda, J. A., Suhendro, T., Dewayani, A., Resi, A. P., & Sancaya, A. (2021). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang . https://indonesia.iom.int/
Wedasmara, M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (HumanTrafficking). Yustitia ,
12 (1), 1 –14.
Wulandari, E., & Barimbing, M. J. (2020). Pencegahan dan Penangkalan Teknis Substantif Bidang Keimigrasian (Pertama). BPSDM KUMHAM Press.
Yusuf Samad, M., Amanda, N., C Manggabarani, M. T., Wastitya, N., Azis, A., & Batara Maya, H. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) MELALUI Pendekatan Intelijen Strategis (Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices (PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach). Jurnal Lemhanas RI , 11 (4), 260 –272.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan.
1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia . (n.d.). Retrieved June 15, 2023, from https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja- telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html
31 WNI Masih Terjebak di Lowongan Kerja Palsu Kamboja - Page 4 - Global Liputan6.com . (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from https://www.liputan6.com/global/read/5091132/31-wni-masih-terjebak-di-lowongan-kerja- palsu-kamboja?page=4
BP2MI Ungkap 4,6 Juta PMI Nonprosedural di Luar Negeri - Medcom.id . (n.d.). Retrieved June 15, 2023, from https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ZkeE9ePk-bp2mi-ungkap-4-6- juta-pmi-nonprosedural-di-luar-negeri
Bareskrim Ungkap 405 Kasus TPPO Sejak 2020, Sindikat Memasang Lowongan Kerja di Facebook | Radar Sukabumi . (n.d.). Retrieved February 25, 2024, from https://radarsukabumi.com/nasional/bareskrim-ungkap-405-kasus-tppo-sejak-2020- sindikat-memasang-lowongan-kerja-di-facebook/
Cybercrime complaints up 60% in 2022: official | Phnom Penh Post . (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from https://www.phnompenhpost.com/national/cybercrime-complaints-60-2022- official
Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat | Pusiknas Bareskrim Polri . (n.d.). Retrieved February 25, 2024, from
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali- kali_lipat
Polisi Filipina Selamatkan Lebih dari 1.000 Korban Perdagangan Manusia, WNI Terbanyak Keempat Halaman all - Kompas.com . (n.d.). Retrieved June 13, 2023, from https://www.kompas.com/global/read/2023/05/09/084744870/polisi-filipina-selamatkan- lebih-dari-1000-korban-perdagangan-manusia-wni?page=all
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dorong KTT ASEAN Bahas TPPO, Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas . (n.d.). Retrieved February 27, 2024, from https://setkab.go.id/dorong-pembahasan-tppo-di-ktt-asean-presiden-kejahatan- perdagangan-manusia-harus-diberantas-tuntas/
Wow, 129 WNI yang Disekap di Kamboja Berhasil Diselamatkan . (n.d.). Retrieved June 16, 2023, from https://www.kompas.tv/internasional/316054/wow-129-wni-yang-disekap-di- kamboja-berhasil-diselamatkan