## Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Bakhrul Amal
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

## Mohamad Ihsan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non- formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan  kondisi  seperti  apa  yang  membuat  amandemen  itu  dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  (s tatute  approach )  dan  pendekatan  kasus ( conseptual  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan  Pasal  37  UUD  NRI  1945.  Selain  dengan  metode  tadi  UUD 1945  dapat  berubah  karena  adanya  dua  peristiwa,  yakni  peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945  menjadi  UUD  RIS  dan  kemudian  menjadi  UUD  Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD  Sementara  menjadi  UUD  1945  kembali.  Peristiwa  etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945.
Kata Kunci :
Syarat Materiil Amandemen, Amandemen Undang-undang
Corresponding Author: Bakhrul Amal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Email :  bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id

## Mohamad Ihsan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Email : masihsan09@gamil.com

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 67

## Classification Research Article
Submitted : 24 September 2023
Accepted  : 25 Oktober 2023 Online : 30 Oktober 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.2: 67-76 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945) dirancang oleh Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan Kemedekaan  Indonesia (BPUPKI) dimulai  pada  tanggal  29  Mei  1945  sampai  dengan  tanggal  16  Agustus  1945.  Berdasarkan hitungan hari artinya UUD NRI 1945 terbentuk hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari. Oleh sebab disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana penuh ketegangan, UUD NRI  1945  dikatakan  oleh  Soekarno  sebagai  UUD  kilat  yang  tentunya  akan  dikumpulkan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna. 1
Pada  perjalanannya  terbukti  bahwa  UUD  NRI  1945  mengalami  banyak  perubahan. Perubahan yang terjadi terhadap UUD NRI 1945 diketahui selalu dilakukan dengan alasan yang tidak  seragam.  Pada  perubahan  pertama,  UUD  NRI  1945  diubah  karena  adanya  dinamika politik internasional, yakni karena adanya Agresi Militer Belanda. UUD NRI 1945 kemudian diubah menjadi UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun 1950 UUD RIS berubah menjadi UUD Sementara (UUDS) dengan alasan etis karena Indonesia telah merdeka dan oleh sebab  itu  maka  muncul  keinginan  dari  negara-negara  RIS  untuk  bersatu  menjadi  negara kesatuan. RIS pun, karena bersatunya negara tersebut, menjadi bubar. Kemudian di tahun 1960 UUDS diubah kembali dengan dekrit atau dengan alasan subjektif pemimpin negara menjadi UUD NRI 1945 yang asli. Terakhir, atau di era pasca reformasi, UUD NRI 1945 diubah melalui mekanisme amandemen di parlemen secara lebih demokratis yang dipicu oleh adanya tindakan pemerintah di masa Orde Baru yang dianggap mengesampingkan HAM.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis bermaksud ingin mendalami apa  saja  alasan-alasan  yang  mampu  membuat  UUD  NRI  1945  berubah  atau  diamandemen. Dinamika perubahan tersebut, atau penulis sebut sebagai syarat materiil, akan penulis kaji lebih mendalam dengan judul Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian perubahan UUD NRI 1945 pada umumnya yang hanya memfokuskan pada sejarah amandemen dan pengaruh pasal-pasal yang diubah tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian lainnya yang hanya melihat dari sisi syarat dan tata cara amandemen. Penelitian ini pun tidak seperti penelitian sebelumnya yang fokus pada saran perubahan UUD NRI 1945 untuk mengikuti perkembangan global.
Penelitian ini akan mencoba mencari jawaban terkait dengan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dilakukannya Amandemen UUD NRI 1945? Selanjutnya penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis situasi dan kondisi seperti apa yang dapat  membuat UUD NRI 1945 diubah atau diamandemen?
Tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua hal. Pertama, untuk mengetahui syarat-syarat dilakukannya  amandemen  UUD  NRI  1945  secara  konstitusional.  Kedua,  untuk  mengetahui situasi  dan  kondisi  seperti  apa  yang  dapat  membuat  UUD  NRI  1945  kemudian  diubah  atau diamandemen.
1 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945 (Jakarta: Siguntang, 1971), hlm, 410.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  studi  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metolodogi yuridis  normatif,  yaitu  metodologi  penelitian  yang  mencari  kebenaran  dengan  cara  ilmiah berdasarkan  hukum  terapan,  yang  dibangun  atas  dasar  subjek  hukum  itu  sendiri. 2 Penelitian hukum  yuridis  normatif  ini  merupakan  objek  kajian  yang  meliputi  putusan  serta  literatur- literatur  yang  kemudian  dianalisis  dengan  bahan  penelitian  yang  terdiri  dari  bahan  hukum sekunder 3 , primer 4 , dan tersier 5 .
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( conseptual  approach ). Peneltian ini lebih memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan dan pendekatan secara kasus  yang  melihat  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat. 6 Pendekatan  perundang- undangan adalah pendekatan dengan meniliti lebih lanjut rumusan masalah dalam hal analisis syarat-syarat dilakukannya Amandemen UUD 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Syarat Formal dan Non Formal Perubahan UUD NRI 1945
Sri Soemantri mengartikan perubahan UUD NRI 1945 sebagai suatu yang tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah kalimat dalam UUD NRI 1945. Perubahan juga berarti membuat isi dan ketentuan UUD NRI 1945 menjadi lain daripada semula melalui jalan-jalan penafsiran. 7
Berbeda  dengan  Sri  Soemantri,  Bagir  Manan  lebih  memilih  mengunakan  istilah ‘pembaharuan’  untuk  suatu  proses  perubahan  UUD  NRI  1945.  Pembaharuan  itu  diberi pengertian oleh Bagir Manan sebagai memperbaharui UUD NRI 1945 dengan cara menambah, merinci,  dan  menyusun  ketentuan  dengan  lebih  tegas.  Dalam  konteks  Indonesia,  kata pembaharuan  ini  termasuk  pula  memperkukuh  sendi-sendi  yang  telah  menjadi  konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik. 8
Hampir  semua  negara  mencantumkan  secara  spesifik  prosedur  untuk  mengubah  atau mengganti  teks-teks  yang  ada  di  dalam  konstitusinya.  Prosedur  perubahan  yang  dipilih  oleh masing-masing negara berbeda-beda berdasarkan dengan nilai, budaya, dan tradisi hukum yang dianut  oleh  negara  masing-masing.  Akan  tetapi  yang  jelas  semakin  sulit  prosedur  untuk mengubah  dan  mengganti  konstitusi  maka  komitmen  warga  negara  terhadap  konstitusi  itu semakin stabil. Utamanya komitmen terhadap konstitusi karena konstitusi itu dianggap mampu memunculkan  suatu  kepastian  hukum  di  tengah  masyarakat.  Tesis  ini  diambil  dari  keadaan,
2 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 5
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141
4 Soerjono  Suekanto, Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hlm. 23
5 Ibid ., hlm. 54
6 I Made Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Kencana, 2017), h.156.
7 AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curren English , (London : Oxford University Press, 2002)
8 lihat Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Disertasi, dalam bukunya Tim Kajian Amandemen Faklutas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Amandemen UUD 1945, Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah , (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1987) hlm. 3
utamanya di dalam negara hukum (nomokrasi), konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dan menjadi dasar pembentukkan undang-undang di bawahnya. 9 Sebaliknya, dalam kondisi serupa, jika konstitusi mudah untuk diubah-ubah maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Pada dasarnya setiap amandemen merupakan perombakan mendasar agar terwujudnya sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis dan proporsional. Secara umum, tujuan amademen daripada amanden itu sendiri yaitu:
a. Mengubah,  melengkapi,  menyederhanakan  atau  (secara  keseluruhan  atau  sebagian) penyusunan  dan  isi  konstitusi  agar  sesuai  dengan  realitas  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan saat itu.
b. Menjadikan UUD 1945 sebagai norma dasar perjuangan negara untuk demokrasi yang berkelanjutan,  memulihkan  konstitusionalisme  untuk  memungkinkan  jaminan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia, rule  of  law, dan  peradilan  yang  kreatif  dan independen tunduk pada rule of law .
c. Menghindari reformasi legislatif atau legislatif yang tidak lengkap sehingga proses dan mekanisme untuk mengubah atau membuat undang-undang dan peraturan baru bersifat konstitusional. 10
Pada  era  reformasi  prosedur  amandemen  kemudian  diatur  secara  formil.  Aturan  ini diberlakukan oleh sebab  pengalaman di  masa lalu, atau masa-masa sebelum  reformasi,  yang memungkinkan UUD NRI 1945 diubah tanpa alasan yang objektif dan dengan prosedur yang tidak tentu. Melalui Pasal 37 UUD NRI 1945 amandemen diatur dengan mempersyaratkan 1) Usul perubahan pasal-pasal  Undang-Undang Dasar dapat  diagendakan dalam  sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan  secara  tertulis  dan  ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan  untuk  diubah beserta  alasannya.  3)  Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  sidang  Majelis Permusyawaratan Rakyat  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya 2/3  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  4)  Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh  persen ditambah satu anggota dari  seluruh  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  5)  Khusus  mengenai  bentuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Sejauh  ini,  atau  semenjak  disahkannya  syarat-syarat  dilakukannya  suatu  amandemen secara formil, 11 belum terjadi lagi amandemen seperti masa di awal-awal reformasi. Beberapa upaya untuk dilakukannya amandemen pun mengalami penolakan dengan satu dan lain alasan. Jika mengutip atas apa yang disampaikan oleh Bagir Manan pada paragraf pembuka sub bab ini  maka  semestinya  sulitnya  prosedur  untuk  mengubah  dan  mengganti  konstitusi  itu berbanding lurus dengan komitmen warga negara yang semakin stabil terhadap konstitusi.
Selain  perubahan  secara  formal  seperti  disebutkan  di  atas,  yakni  adanya  perubahan pokok-pokok pikiran, asas,  bentuk  negara,  sistem  pemerintahan,  dan  lainnya, terdapat pula hal-hal yang dapat mengubah UUD NRI 1945 secara pemaknaan melalui penafsiran lembaga-
9 Bagir Manan, Pembaharuan UUD 1945 , Jurnal Magister Hukum, Volume 2, No.1, 2000.
10 Surajiyo, Analisis  Format,  Subtansi,  dan  Yuridis  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Lex  Jurnalica Volume 3, 2006 hlm. 103.
11 Aldiansyah  dan  Muhtar  Said  (2021),  Perubahan  Non-Formal  Konstitusi  di  Indonesia  Pasca  –  Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh, Jurnal Al-Wasath 2 No 2 hlm 89-98
lembaga negara. Perubahan model ini disebut sebagai verfassungs-andelung atau merupakan bentuk  perubahan  konstitusi  secara  non-formal. Perubahan secara non-formal ini  disebut sebagai  bentuk  perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari  ketentuan  pokok  serta  asas-asas  yang  termaktub  dalam  konstitusi 12 .
Fajrul Falakh menjelaskan prosedur non-formal  tertentu  dalam  perubahan  konstitusi lebih  sering  disebut  ahli  sebagai  legislasi,  ajudikasi,  praktik  pemerintah,  praktik  partai partai  politik, consuetude atau  kebiasaan  masyarakat, dan cara-cara luar biasa seperti revolusi atau  kudeta. 13 Sebagai  contohnya  adalah  ketika  terdapat  pembentukan  suatu  perundang- undangan maka pada saat itu pula DPR kemudian mencoba menafsirkan salah satu pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945. Penafsiran itu pada akhirnya melahirkan kebijakan yang dapat dikatakan  lebih  bergantung  pada  penafsiran  legislasi,  yang  terkadang  tidak  selalui  sesuai dengan makna yang hendak dituju oleh pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945 tersebut. Proses perubahan non-formal juga dapat terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan penafsirannya terhadap UUD NRI 1945.

## Kondisi Yang Membuat Terjadinya Perubahan UUD NRI 1945
K.C.  Whaeare  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa  faktor-faktor  yang  dapat mengakibatkan terjadinya perubahaan konstitusi. 14 Konstitusi berubah karena sejumlah faktor yang  disebutnya  sebagai sume  primary  forces seperti  revolusi  industri  (penemuan  alat telekomunikasi dan perubahaan perdagangan), perang atau ancaman perang, krisis ekonomi dan ketimpangan  perdagangan  internasional,  gagasan welfare  state atau social  service perkembangan demokrasi, penguatan dan sentralisasi eksekutif, atau perkembangan teknologi persenjataan  modern,  pengaruh  partai  politik  terhadap  sistem  Pemilu,  sikap  rakyat  kepada konstitusi ( constitutional culture) seperti di Amerikat Serikat, Swiss. 15
Di Indonesia sendiri perubahan terhadap konstitusi dapat dibagi ke dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah peristiwa perubahan konstitusi karena alasan politis. Kedua, atau yang lebih berkaitan dengan kehendak masyarakat, adalah perubahan konstitusi karena alasan etis. Berbeda dengan peristiwa pertama  yang dibagi dalam dua kategori,  yakni politik global dan politik  lokal,  peristiwa  kedua  murni  terjadi  karena  adanya  tuntutan  dari  masyarakat.  Alasan kedua ini pernah dijadikan dalih oleh Pemerintah Orde Baru untuk membentuk aturan terkait amandemen yakni dengan amandemen melalui model referendum 16 .
12 Fajlurahman  Jurdi  dan  Ahmad  Yani, Legitimasi  Perubahan    Konstitusi    Non-Formal    dan    Pembatasannya dalam  Paham  Konstitusionalisme, Volume  20  Issue  2,  June  2023. hlm 239
13 Ibid, 240
14 . Kenneth C. Wheare, Konstitusi-konstitusi modren (Terjemahan) (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006). Wheare membahas formal amandemen (amandemen secara formal dengan mengubah naskah konstitusi) pada BAB 6.
15 . Merujuk kepada pengertian sumber hukum dalam arti material maka kejadian alamiah, seperti bencana alam, dapat mengubah konstitusi. Contoh yang perlu ditajamkan pembahasannya; Wapres RI didudukan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakor PBP) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2007 tentang  Pembentukan  Kota  Subulusalam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam  (Pasca  Tsunami  Aceh  2006). Semula badan ini diketuai oleh Menteri Sosial.
16 Menurut UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, refendum adalah  kegiatan untuk meminta pendapat rakyat  secara  langsung  mengenai  setuju  atau  tidak  setuju  terhadap  kehendak  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

## Peristiwa Politis
Peristiwa  politis  terhadap  amandemen  di  Indonesia  terjadi  selama  dua  kali.  Periode pertama adalah ketika kejadian konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Periode kedua adalah  ketika  adanya  penolakan  dari  Negara-Negara  Republik  Indonesia  Serikat  terhadap pendirian  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS).  Akibat  penolakan  itu  Negara-Negara  RIS kemudian bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akhirnya UUD RIS dibuah menjadi UUD Sementara.
Perubahan UUD menjadi UUD RIS didasari oleh adanya keinginan Belanda untuk tetap menguasai wilayah Hindia-Belanda. Pada tanggal 29 Oktober 1949 Pemerintah RI, yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945, menandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Piagam tersbut antara lain berisikan hasil dari tiga kesepakatan, yaitu (1) terbentuknya negara serikat  (RIS), (2) kedaulatan  diserahkan kembali kepada RIS, dan (3) didirikan UNI antara RIS dan Kerajaan Belanda.  Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah disepakati kemudian disidangkan pada tanggal 6-14 Desember 1949.
Pembicaraan  mengenai  hasil  KMB  tersebut,  dilaksanakan  melalui  pemungutan  suara yang menunjukkan bahwa KNIP berhak menerima hasil KMB. 17 Konsekuensi atas penerimaan hasil KMB adalah berubahnya negara kesatuan menjadi negara serikat (RIS). UUD 1945 yang asli pun berubah menjadi UUD RIS.
Pada  perjalanannya  negara  bagian  diperintah  menurut Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang dibentuk tahun 1949. Adapun 16 Negara/Daerah Bagian RIS dan pemimpinnya pada waktu itu adalah, Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian  Renville,  Sultan  Hamid  II dari  Daerah  Istimewa  Kalimantan  Barat,  Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur, R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura,  Mohammad  Hanafiah dari  Daerah  Banjar,  Mohammad  Jusuf  Rasidi dari  Bangka, K.A. Mohammad  Jusuf dari  Belitung,    Muhran  bin  Haji  Ali dari  Dayak  Besar,  Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah, Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur, Jamani dari Kalimantan Tenggara, A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur, Mr. Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan, Radja Mohammad dari Riau, Abdul Malik dari Negara Sumatra Selatan dan terakhir Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur.
Pada perjalanannya UUD RIS tidak berlangsung lama. UUD RIS berubah seiring dengan keinginan negara-negara bagian itu bersatu menjadi negara kesatuan kembali. UUD RIS pun diubah  oleh  DPR-RIS  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1950  tentang  perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat  (RIS) menjadi  Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (UUDS).
Perubahan dari UUD RIS menjadi UUDS dapat disebut sebagai suatu perubahan karena politis.  Perubahan  ini  terjadi  sebab  ada  kepentingan  politik  sehingga  mengharuskan dilakukannya suatu tindakan yang politis. Dalam hal ini perubahan tersebut tidak terjadi karena adanya  referendum  ataupun  karena  hal-hal  lain  yang  datangnya  dari  ketidaksesuaian
17 Muhammad Zulfikar Nur Falah, Pembentukan Republik Indonesia Serikat (Ris) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2022. Hlm 156.
masyarakat  maupun  pendiri  bangsa  terhadap  isi  daripada  norma-norma  yang  termuat  dalam UUD RIS maupun UUD Sementara (UUDS).

## Peristiwa Etis
Selain  oleh  karena  peristiwa  politis,  perubahan  terhadap  UUD  juga  diketahui  dapat dilakukan karena adanya pengaruh peristiwa etis. Etika sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni ethos (kata tunggal). Etika memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamak dari etika adalah ta, etha , yang  berarti  adat  istiadat.  Pada  pengertian  ini  kata  etika  sama  artinya  dengan  moral.  Moral sendiri  bentuk  tunggal  dari  kata Mos yang  memiliki  bentuk  jamak mores yang  berarti  adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. 18
Pengaruh  etis  dapat  diartikan  sebagai  pengaruh  yang  disebabkan  oleh  adat  istiadat. Pengaruh  tersebut  kemudian  membuat  hal-hal  yang  datang  ke  suatu  wilayah  harus menyesuaikan dengan adat istidat dimana hal-hal  tersebut berada. Dalam  konteks ini artinya UUD, yang lahir setelah kemerdekaan, berubah karena adanya penyesuaian terhadap norma- norma yang ada di dalam dengan adat istiadat,  atau suatu hukum yang hidup, di masyarakat Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adat  istiadat  atau  hukum  yang  hidup  tersebut  di Indonesia terangkum di dalam nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
Persitiwa etis pertama diketahui terjadi pada tahun 1959. Soekarno, pemimpin tertinggi Indonesia pada masa itu, mengeluarkan Dekrit atas dasar hukum darurat negara berupaya untuk menyelematkan  negara  dari  hal-hal  yang  membahayakan  persatuan  dan  keselamatan  negara, nusa, dan bangsa. Dekrit tersebut diklaim oleh Soekarno kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan  seluruh  rakyat  Indonesia.    Dalam  Lampiran  TAP  MPRS  No.  XX/  MPRS/1966 disebutkan  bahwa  Dekrit,  yang  diterbitkan  tanggal  5  Juli  1959,  merupakan  salah  satu  dari sumber tertib hukum. 19
Lahirnya Dekrit 5 Juli 1959 bukanlah suatu hal yang tanpa sebab. Dekrit tersebut lahir oleh  karena  adanya  kegagalan  Konstituante  membentuk  sebuah  UUD  baru  pengganti  UUD Sementara  1950.  Kegagalan  tersebut  disebabkan  oleh  karena  adanya  kekuatan  politik  yang masih  berselisih  paham  mengenai  dasar  negara. 20 Akhirnya  konstituante  hanya  berhasil memperoleh satu pertiga dari syarat dua pertiga suara yang hadir. Menyikapi hal tersebut maka Soekarno  menganggap  perlu  mengambil  keputusan  sekaligus  menetapkan  suatu  demokrasi model baru yakni Demokrasi Terpimpin.
UUD Sementara pada waktu itu resmi tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Segala hal yang tertera di dalamya pun tidak wajib lagi untuk dipedomani. Sebagai gantinya maka yang berlaku adalah UUD 1945 yang asli. Pemberlakuan atas UUD 1945 ini diteruskan hingga masa Orde Baru dan menjadi UUD terlama yang pernah ada di dalam sejarah Republik Indonesia. Beberapa  kali  bahkan  UUD  1945  yang  asli  ini  dijadikan  alat  bagi  penguasa  pada  waktu  itu untuk meligitimasi berbagai macam tindakannya.
18 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 75
19 Danang Risdiarto, Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm 60.
20 Ibid, hlm 60
Tahun 1998 keadaan lantas berubah. Harapan dan keinginan untuk melakukan reformasi bergejolak  di  tengah-tengah  masyarakat.  Kejadian  yang  melanggar  HAM  adalah  peristiwa- peristiwa  yang  kemudian  memantik  masyarakat  untuk  bergerak.  Krisis  yang  dialami  oleh sebagian negara pada waktu, yang turut melanda pula Indonesia, semakin memicu keinginan masyarakat  untuk  melakukan  perubahan.  Akhirnya  momen  itu  muncul  pada  tanggal  21  Mei 1998 dengan ditandai pembacaan surat pengunduran diri Soeharto selaku Presiden Indonesia pada waktu.
Peristiwa-peristiwa yang sempat terjadi di masa Orde Baru, yang dapat dikatakan sebagai peristiwa  yang  tidak  etis,  kemudian  coba  untuk  ditelusuri  akarnya  oleh  ahli  hukum  dan  ahli politik  yang  terlibat  aksi  reformasi  pada  waktu  itu.  Beberapa  kemudian  menemukan  bahwa salah satu akar permasalahannya adalah karena banyak norma di dalam UUD 1945 yang multi tafsir.  Norma  ini  dapat  ditarik  dan  diulur  sesuai  kepentingan  penguasa.  Selain  multi  tafsir, norma-norma  yang  adapun  belum  mengikuti  perkembangan  zaman.  Nilai-nilai  HAM  yang melindungi  hak  warga  negara  belum  tercantum  secara  terang  dan  jelas  di  dalam  UUD  1945 yang  asli.  Akhirnya  disimpulkan  bahwa  salah  satu  agenda  reformasi  adalah  melakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui proses amandemen.
Teradapat empat kali perubahan UUD 1945 yang dimulai dari :
a. Perubahan  Pertama  UUD  1945  yang  ditetapkan  pada  tanggal  19  Oktober  tahun  1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
b. Perubahan  Kedua  UUD  1945  yang  ditetapkan  pada  tanggal  18  Agustus  2000  telah diamandemen sebayak 25 pasal.
c. Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang  ditetapkan  pada  tanggal  9  November  tahun  1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
d. Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil  diamandemen  13  pasal  serta  3  pasal  Aturan  Peralihan  dan  2  pasal  Aturan Tambahan 21 .
Total  perubahan UUD 1945, dari perubahan pertama hingga keempat, adalah 75 pasal namun  dengan  jumlah  pasal  yang  tetap  berjumlah  37  (tidak  termasuk  Aturan  Peralihan  dan Aturan Tambahan). Hal ini terjadi disebabkan oleh cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf (A, B, C dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Salah satu pasal perubahan yang dianggap paling krusial dan menjadi pedoman etis warga adalah Pasal 28 UUD 1945, dari huruf A hingga huruf J, yang memuat tentang Hak Asasi Manusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan tentang perubahan atas UUD 1945 di Indonesia masih diatur secara formil. Oleh sebab itu perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan situasi  dan  kondisi.  Apabila  syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang terpenuhi  maka  UUD  1945  dapat  berubah.  Untuk  mempersempit  ruang-ruang  yang  terlalu
21 Sekretariat Jenderal MPR RI, Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, hlm 7-12.
mudah tersebut maka baiknya ditentukan pula syarat materiil untuk dilakukannya perubahan UUD 1945. Syarat materiil tersebut dengan memperhatikan syarat politis dan etis.

## REFERENSI
Aldiansyah dan Muhtar Said, Perubahan Non-Formal Konstitusi di Indonesia Pasca – Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh , Jurnal Al-Wasath 2 No 2 2021 Diantha, I Made, Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Kencana, 2017 Hornby, AS, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curren English , London : Oxford University Press, 2002 Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005 Jurdi, Fajlurahman, Legitimasi Perubahan  Konstitusi  Non-Formal  dan  Pembatasannya dalam  Paham  Konstitusionalisme, Volume  20  Issue  2,  June  2023 Mahmud  Marzuki,  Peter, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005
Manan, Bagir, Pembaharuan UUD 1945 , Jurnal Magister Hukum, Volume 2, No.1, 2000. Nata, Abuddin, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia , Jakarta: Raja Grafindo, 2012
Risdiarto,  Danang, Legalitas  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  Dan  Pengaruhnya  Bagi Perkembangan  Demokrasi  Di  Indonesia, Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vol.  15  No.  01  -  Maret 2018
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Putusan  Majelis  Permusyawaratan  Republik  Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Soemantri,  Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi,  Disertasi,  dalam  bukunya  Tim Kajian Amandemen Faklutas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Amandemen UUD 1945, Antara  Teks  dan  Konteks  Dalam  Negara  Yang  Sedang  Berubah ,  Jakarta  :  Penerbit  Sinar Grafika, 1987 Surajiyo, Analisis  Format,  Subtansi,  dan  Yuridis  Amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945 , Lex Jurnalica Volume 3, 2006
Wheare,  Kenneth, Konstitusi-konstitusi  modren (Terjemahan),  Bandung  :  Citra  Aditya Bhakti, 2006
Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945, Jakarta: Siguntang, 1971 Zulfikar Nur Falah, Muhammad, Pembentukan Republik Indonesia Serikat (Ris) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2022