## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## BATIK  PEWARNA  ALAM  DENGAN  TEKHNIK  ECOPRINT  SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH INDIKASI GEOGRAFIS

## Fitika Andraini, Adi Suliantoro Arikha Saputra
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang E-mail : fitika@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Natural Colored Batik, Ecoprint, Geographical Indication Geographical Indication is a legal protection to protect an item as a sign of the area of origin of an item due to several unique factors that are only owned by certain areas.  Arrangements  in  TRIPs  are  based  on  the reputation, quality and distinctive characteristics of an area/region. Geographical Indications are a separate intellectual property that is unique because it can only be  registered  as  a  joint/communal  right.  The Indonesian law governing Geographical Indications is placed  in  one  law  together  with  trademarks,  namely Law  Number  20  of  2016  concerning  Marks  and Geographical  Indications.  in  terms  of  product marketing  and  in  terms  of  supervision.  The  setting  of Geographical  Indications  must  be  able  to  adopt  and support  local  economic  development  efforts  and  even be  able  to  compete  globally  so  that  what  criteria  are needed  to  be  granted  this  right.  Criteria  if  a  product can  be  registered  as  a  Geographical  Indication  if  it meets the objective and subjective requirements. Apart from distinguishing the special aspects of the name of origin of the goods, it must have economic value. This means that the name of origin does not only function as a differentiator,  but  it must be clear that the place of origin has a great influence on improving the quality of the goods. For example, natural color batik from Asem leaves and Ketapang leaves from the city of Semarang.
Batik as an intangible heritage of the Indonesian nation was recognized by UNESCO on October 2, 2009. Batik is  basically a technique  of  decorating  textile surfaces by  holding  back  dye,  which  must  receive  legal
protection. One of the batik techniques instead of using canting  is  the  Ecoprint  Technique.  As  a  cultural heritage of the Indonesian nation, especially in the city of  Semarang,  a  sustainability  of  cultural  heritage, especially  Batik  with  natural  dyes,  is  needed  which requires government attention by obtaining permanent legal  protection.  The  use  of  natural  coloring  from natural materials belonging to certain areas using the Ecoprint  Technique  can  be  a  potential  area  for  the development of Geographical Indications. Abstrak Kata kunci:
Batik Pewarna Alam, Ecoprint, Indikasi Geografis
Corresponding Author: Fitika Andraini, e-mail : fitika@edu.unisbank.ac.id Indikasi  Geografis  merupakan  perlindungan  hukum yang  digunakan  untuk  perlindungan  suatu  barang sebagai  pertanda  daerah  asal  suatu  barang.  Hal  ini terjadi  karena  terdapat  faktor  keunikan  yang  hanya dimiliki daerah tertentu saja. Pengaturan di TRIPs yang didasarkan  pada  kualitas,  reputasi,  dan  karakteristik tersendiri dari suatu daerah/wilayah sehingga Indikasi Geografis  merupakan  kekayaan  intelektual  tersendiri yang  memiliki  daya  pembeda  karena  hanya  dapat didaftarkan  sebagai  hak  bersama/  komunal.  Undang- Undang  hukum  Indonesia  yang  mengantur  mengenai Indikasi  Geografis  diletakkan  didalam  satu  Undang- Undang  bersama  dengan  merek  yaitu  Undang-Undang nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografiss.Pendaftaran  Indikasi  Geografis  dengan menggunakan hak komunal sehingga dalam pelaksanaan perlindungannya dapat menimbulkan berbagai problema, baik dari segi pemasaran produk maupun dari segi  pengawasan.  Pengaturan  Indikasi  Geografis  harus dapat mengadopsi dan mendukung upaya pengembangan  ekonomi  lokal  bahkan  dapat  bersaing secara global sehingga diperlukan kriteria apa saja yang diperlukan  untuk  diberikan  hak  ini.  Peraturan  suatu produk bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis jika memenuhi  2  syarat  yaitu  syarat  subyektifdan  objektif. Selain  menajdi  tanda  pembeda,  ketentuan  khusus  dari nama asal barang harus memiliki nilai ekonomis. Hal ini berarti  nama  asal  tidak  hanya  berfungsi  sebagai pembeda  tetapi  harus  jelas  bahwa  tempat  asal  ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas barang. Contohnya batik warna alam dari daun Asem  dan  daun  Ketapang  yang  berasal  dari  kota Semarang. Batik sebagai satu warisan tak benda bangsa Indonesia sudah diakui UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009.  Batik  pada  dasarnya  adalah  teknik  menghias permukaan tekstil dengan cara menahan pewarna, yang harus  mendapat  perlindungan  hukum.  Salah  satu tekhnik membatik bukan menggunakan canting adalah dengan Teknik Ecoprint. Sebagai warisan budaya bangsa
Indonesia  khususnya  di  Kota  Semarang  maka dibutuhkan  suatu  keberlanjutan  warisan  budaya khususnya  Batik  dengan  pewarna  alam  dimana membutuhkan perhatian pemerintah dengan mendapat perlindungan  hukum  tetap.  Penggunaan  pewarnaan alam  dari  bahan-bahan  alami  yang  dimilki  daerah tertentu  dengan  menggunakan  Teknik  Ecoprint  dapat menjadi  potensi  wilayah  pengembangan  Indikasi Geografis.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  kaya  akan  keseragaman  budaya  dan  sumber  daya alami  negara  Indonesia  memiliki  berbagai  produk  yang  telah  lama  dikenal  dan mendapatkan  tempat  di  pasar  Internasioanal  sehingga  memiliki  nilai  ekonomis yang  tinggi  sebagai  contoh  adalah:  Java  Coffee  lada,  Gayo  Coffee,  Toraja  Cofee, Tembakai Deli, dll. Produk yang telah dikenal tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan  hukum  yang  bisa  untuk  melindungi  komuditas  tersebut  dari persaingan curang dalam perdagangan.
Mengenai upaya perlindungan produk  lokal berupa Indikasi Geografis di Indonesia, terdapat produk hukum yang berupa    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51  Tahun  2007  Tentang  Perlindungan  Indikasi  Geografis.  Tujuan  dari  Indikasi Geografis itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nama asal barang karena memiliki beberapa keunikan yang hanya dimiliki daerah tertentu saja. Faktor ini bisa disebabkan oleh kondisi alam, manusia atau gabungan di antra keduanya  dengan  ciri-ciri  dan  kualitas  tertentu  pada  barang  yang  dihasilkan. (Abdul R. Saliman, 2004).
Indikasi  geografis  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tanda- tanda yang menunjukkan wilayah suatu negara atau wilayah, atau suatu wilayah dalam  suatu  wilayah , sebagai  asal  baran g. Reputasi,  kualitas , dan  karakteristik barang sangat ditentukan oleh faktor geografis yang relevan, reputasi barang, dan potensi barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Siti Aisyah, 2015) .
Hal yang pokok dari perlindungan hukum adalah bahwa pihak yang tidak berhak atau berwenang tidak diijinkan menggunakan Indikasi Geografis apabila penggunaannya  dapat  mengelabui  masyarakat  pengguna  tentang  daerah  asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi  produk.  Pada  prinsipnya  pendaftaran  Indikasi  Geografis  dapat dilakukan atas permintaan badan yang mewakili masyarakat tempat barang yang bersangkutan  diproduksi . Lembaga  yang  berwenang  untuk  itu,  dan  kelompok konsumen.  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementrian  Hukum  &  HAM  dapat menolak  pendaftaran  Indikasi  Geografis  ini  jika  bertentangaan  dengan  undang- undang, kebiasaaan, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak memenuhi syarat untuk  dapat  didaftarakn  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagai  Indikasi Geografis.
Semarang  sebagai  ibukota  yang  terletak  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan sekaligus  sebagai  kota    metropolitan  terbesar  kelima  di  Indonesia  setelah
Jabodetabek,  wilayah  metropolitan  dengan  jumlah  penduduk  7,3  juta  jiwa, termasuk  dalam  wilayah  metropolitan  Semarang  yang  dikenal  sebagai  wilayah metropolitan Kedungseppur (Kendal , Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga,  Kota  Semarang,  Purwodadi,  Kabupaten  Globogan).  Jakarta) , Gerbangkertosusilo  (Surabaya)  dan  Bandung  Raya.  Perkembangan  signifikan  di ibu kota  Semarang ditandai  dengan  pembangunan  gedung  pencakar langit  yang tersebar  di  seluruh  penjuru  kota.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan wilayah  menunjukkan  peran  strategis  Kota  Semarang  dalam  perekonomian nasional.
Sebagai kota yang memiliki ciri atau ikon khas yang tidak dimiliki oleh kota lain  seperti  di  sektor  makanan  seperti  Bandeng  Presto,  Lumpia,  sedangkan dibidang  kesehatan,  Semarang  mempunyai  produk  Jamu  Jago.  Sejak  lama  kota Semarang  juga  memiliki  produk       dalam  bidang  craft  yaitu  batik.  Batik  sebagai warisan  budaya  Indonesia  berperan  sebagai  penggerak  ekonomi  dan  pembuka lapangan kerja bagi masyarakat memiliki nilai kesenian dan potensi nilai ekspor yang  tinggi.  Demi  menjaga  kelestarian  batik  sebagai  warisan  budaya  nasional pemerintah  mengeluarkan  ketentuan  perundang-undagan  tentang  perlindungan warisan  kebudayaan  yang  tercantum  pada  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Karya Intelektual  merupakan  karya  yang  dihasilkan  manusia  dan  intelektualnya  tidak dihasilkan dengan mudah melainkan terdapat pengorbanan waktu, tenaga biaya yang tidak sedikit. Kemaksimalan dari intelektualnya juga akan berpengaruh dari segi  ekonomi  dan  manfaat  luar  biasa.  Perlindungan  hukum  diberkan  pencipta untuk menghargai karya mereka. Hal ini didasarkan pada tujuan mengembangkan dan memajukan karya seni nasional termasuk juga membatik (Imaniyati, 2010).
Salah satu upaya untuk mengembangkan karya yang kreatif dan inovatif adalah  dengan  memanfaatkan  karya  di  sekitar  kita  dengan  membatik menggunakan tekhnik ecoprint dengan menggunakan pewarnaan alam. Teknik ini merupakan alternatif membatik yang sebelumnya dengan cara mencanting. Pada dasarnya  batik  merupakan  tekhnik  dengan  menggoreskan  atau  menghias permukaan tekstil atau kain dengan cara menahan pewarna. Teknik ini dijumpai dimana saja dan merupakan perkembagan dari peradaban manusia. Di Pulau Jawa teknik  ini  menggunakan  alat  yang  disebut  canting  dengan  menggoreskan  motif dengan bahan lilin diatas sehelai kain. Kata BATHIK (Bahasa Jawa) seara etimologi berasal dari kata Jawa kuno yang berarti teliti atau cermat.
Pada  awalnya  bahan  bahan  untuk  menjadi  pewarna  batik  berasal  dari bahan  bahan  alami  yang  berasal  dari  lingkungan  sekitar.  Bahan  alami  tersebut lazim  digunakan  juga  untuk  karya  karya  seni  lain  di  wilayah  Nusantara.Batik dengan  pewarnaan  alam  merupakan    batik  yang  pewarnaannya  menggunakan pewarna  alami  dapat  berasal  dari  hewan  atau  tumbuhan  seperti  kulit,  akar, kayu,kulit,  daun,  bunga   ataupun  buahnya.  Pewarnaan  secara  alami  merupakan pewarnaan alam dan satu-satnya sebelum ditemukan pewarnaan sintetis seperti saat ini karena pewarnaan  dengan  bahan  sintetis  lebih  mudah  dan  murah  didapat  serta lebih  kuat  mengikat  warna  pada  kain  sehingga  pewarna alami lambat laun mulai ditinggalkan pembuat batik dan pembutan batik dengan pewarnaan warna alam tidak berkembang bahkan ditinggalkan.
Alternatif teknik pengembangan dari batik dengan memanfaatkan bahan- bahan yang mudah        dapat menjadi pilihan dan dengan melihat kondisi dan trend dpasar. Melihat potensi pasar yang masih besar dan proses pewarnaan batik yang ramah lingkungan dimungkinkan untuk dilakukan potensi pengembangan wilayah pengembangan  batik  pewarna  alam.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  tertarik dilakukan penelitian dengan judul : Batik Pewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint Sebagai  Potensi  Pengembangan  Wilayah  Indikasi  Geografis  dengan  perumusan permasalahan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  batik  pewarna  alam  dengan menggunakan salah satu tekhnik membatik yaitu ecoprint sebagai potensi pengembangan  wilayah  terutama  di  Kota  Semarang  dan  mengapa diperlukan perlindungan hak berupa Indikasi Geografis tersebut?
2.  Bagaimana  kriteria  untuk  diberikan  perindungan  hak  Indikasi  Geografis tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.Pendekatan tersebut dilakukan pertama kali dengan mengkaji berbagai peraturan yang mendasari terkait Kekayaan Intelektual terutama terkait UU No.20 Tahun  2016  tentang  Merk  dan  Indikasi  Geografis  serta  PP  No.  51  Tahun  2007 tentang Indikasi Geografis.Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan apakah bentuk perlindungan hukum batik pewarna alam dengan menggunakan teknik ecoprint sebagai potensi Indikasi Geografis ini dapat  didafatkan  sebagai  karya  Intelektual  mengingat  bahwa  yang  kita  ketahui bahwa teknik membatik yang diakui adalah dengan tekhnik mencanting.Sehingga perlu kita pahami juga kriteria untuk dapat diberikan perlindungan hak indikasi geografis tersebut.
Sepesifiaksi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu diberikan gambaran menyeluruh tentang poytensi yang dimiliki  dari batik pewarna adalm denga tekhnik ecoprint terkait Indikasi Geografis yang telah dilakukan oleh komunitas arya Batik Semarang di beberapa wilayah yang ada di Kota  Semarang  dan  kemudian  dilakukan  Analisa  apakah  dapat  diterapkan  dan diambil kemanfaatanya oleh pihak terkait, sehingga Indikasi geografis mengenai batik pewarna alam dengan Teknik ecoprint dapat terwujud.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dengan  melakukan wawancara  terbatas  pemerhati  Indikasi  geografis  di  Karya  Kriya  Batik  sebagai pelaku  batik  dengan  tekhnik  ecoprint  dengan  pewarna  alam.Serta  artikel,  buku atau dokumen dan sumber lain internet yangb berkaitan dengan pembahasan yag terdapat  dalam  penelitian  ini.Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  dari studi  kepustakaan  dan  merupakan  hal  yang  utama  dengan  menelaah  peraturan yang ada baik UU No,20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis serta PP Mo.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Batik Pewarna Alam Dengan  Teknik Ecoprint
Pewarnaan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pewarna sintetis dan pewarna alam.Pewarnaan  secara    alami  berasal  dari  bahan  mineral  dan  tumbuh- tumbuhanyang    didapat  dari  pigment  tumbuh  tumbuhanan seperti  kulit  batang pohon,  daun,  bunga  atau  bagian  tumbuhan  lainnya  yang  mengandung  pigment warna  dengan  pewarna  alami  yang  digoreksan  di  bahan  kain  dengan  bahan  yang ramah lingkungan.Motif pewarnaan alam dengan ecoprint yang dihasilkan biasanya berbeda beda meskipun mengunakan jenis daun atau bunga dari tumbuhan yang sama.  Motif  dan  warna  yang  tergores  pada  bahan  kain  pun  umumnya  memiliki karakteristik dengan macam cara yang berbeda pula.

## Tabel 1.1 Perbedaan Zat Pewarna Sintetis dan Alami (Lee 2005)
Spesifikasi Zat Yang dihasilkan Pewarna Sintetis Zat Pewarna Alami Warna yang dihasilkan Lebih cerah Lebih homogen Lebih pudar Tidak homogen Variasi warna Banyak Sedikit Harga Lebih murah Lebih mahal Ketersediaan Tidak terbatas Terbatas Kestabilan Stabil Kurang stabil
Pewarnaan  secara  sintetis  diperoleh  melalui  proses  kimia  (Pitojo  dan Zumiati 2009). Sejak tahun 1996 pelarangan terhadap bahan kimia sudah dilakukan di  negara-negara  barat  seperti  Jerman.  Adanya  banyaknya  pelarangan  justru menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  lingkungan  sehingga  mulailah digalakkan  kembali  pewarnaan  secara  alami  karena  banyak  sekali  kelebihannya salah satunya adalah lingkungan menjadi tidak tercemar karena dibuat dari bahan- bahan  yang  alami  sehingga  limbah  bisa  terurai  oleh  tanah.  Keuntungan  dari pewarnaan secara alami pada kain batikpun di banding dengan pewarna sintetis antara lain adalah:
1. Intensitas warna yang dihasilna dari batik warna lam lebih rendah sehingga warna yang muncul lebih soft, sejuk, natural, lembut dan sehingga memiliki keunikan.
2. Tidak perlu dilakukan impor bahan baku karena bahan sudah tersedia.
3. Dikarenakan bahan alami mudah terurai sehingga akibat dari limbah yang dihasilkan tidak membahayakan sehingga lebih ramah dan tidak mencemari lingkungan yang ada.
4. Dikarenakan bahan yang didapat lebih mudah dan ada di sekitar lingkungan maka menjadi daya tarik atau dorong masyarakat dengan membudidayakan tanaman dan melakukan penghijauan.
5. Dapat  menjadi  produk  yang  unik  sehingga  bisa  menjadi  produk  yang diunggulkan di pasar global dengan harga jual tinggi.
Cara pembuatan kain ecoprint prosesnya hampir sama dengan memproses atau menggunakan kain batik atau shibori yang  sudah  kita  ketahui  yaitu  dengan
cara  handmade.  Sebagai  pembeda  Teknik  ecporint  menajdi  produk  yang  unik dibanding  batik  dan  shibori  adalah  cara  pembuatannya  dengan  menempelkan tumbuhan  atau bahan alami  ke  permukaan  kain  sebagai  palat  atau cetakan  dan sekaligus sebagai pewarna alami. Jika diliha  cara dengan menggunakan teknik eco printing memiliki 3 macam bentuk  yang bisa dilakukan. Berikut 3 macam teknik ecoprint.

## a. Teknik Dengan Dipukul (pounding)
Teknik  dengan  hanya  meletakkan  beberapa  daun  atau  bunga  di  atas  kain, selanjutnya dipukulkan menggunakan palu atau alat berat, yang bisa digunakan untuk memukul. Langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dan maskimal dari Teknik ecoprint adalah sebagai berikut:
a) Lakukan  persiapan  kain  yang  akan  diberi  warna  dengan  alas  berupa kertas/plastik, dan beberapa bagian tumbuhan yang mengandung pigmen- pigmen pewarna, alat palu dan tawas.
b) Kemudian bentangkan kertas/plastik diatas permukaan lantai dan kain di letakkan diatas kertas/palstik supaya tidak kotor.
c) Beberapa  tumbuh-tumbuhan  yang telah  ada  disiapkan  dan  ditata  di atas kain   agar dapat menghasilkan motif-motif. Setelah itu tutuplah dengan sisa kain yang ada atau dengan kain yang lain.
d) Kemudian pukulkan dibagian kain yang ada bunga atau daun atau tanaman yang ada agar  mengeluarkan warna.
e) Selesai pemukulan pada kain, biarkan kurang lebih selama 15 menit, kain dibuka  kemudian  dibersihkan  dari  daun  atau  bunga  yang  menempel. Diamkan terlebih dahulu beberapa saat supaya warna yang dihasilkan dari daun/daun/tanaman meresap dengan sempurna.
f) Kemudian  dilakukan  pembilasan  pada  air  yang  telah  diberi  tawas  tanpa perlu diperas tetapi langsung dijemur.
g) Setelah kering, kain direndam lagi dengan air tawas selama satu jam agar warna  tidak luntur  saat  dicuci.  Sampai  disini  produk ecoprint  sudah  siap digunakan.

## b. Teknik Dengan Dikukus (Streaming)
Cara lain yang digunakan adalah dengan tehnik dikukus dalam pengukus atau dandang.  Sehingga  warna  yang  dihasilkan  lebih  matang  dan  jelas.  Sebelum dikukus  dalam  pengkukus/dandang,  kain  dilipat  atau  digulung.  Teknik  baru yang dilakukan di Karya Kriya Batik Semarang sebagai bentuk penggembangan dengan  teknik  pounding  dengan  membuat  alat  pengukus  yang  disebut. Messsteam,  sehingga  kain  yang  diproduksi  dengan  Teknik  ecoprint  lebih produktif.

## C. Frementasi Daun.
Gambar 1.1 Teknik Ecoprint Dengan Teknik Dipukul. & Dikukus
Bahan daun
Teknik Dipukul
Diambil daunnya pigment daun

## Teknik Di kukus (Pounding)

## Hasil kain dengan Teknik Ecoprint
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Batik  Pewarna  Alam  dengan Teknik  Ecoprint  Sebagai  Potensi  Pengembangan  Wilayah  Indikasi Geografis di Kota Semarang . Perlindungan  Indikasi  Geografis  telah  menjadi  bagian  dari  kekayaan intelektual sejak ditandatanganinya Perjanjian TRIP (selanjutnya disebut TRIP) pada  tahun  1994,  memastikan  bahwa  indikasi  geografis  benar-benar  menjadi kepentingan  masyarakat  dan/atau  perwakilan  masyarakat.  dianggap  sangat penting. Anda dapat membawa kotamadya yang sah dari wilayah tersebut. Produk IG  harus  didaftarkan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  (I  Ketut  Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Indrawati, 2014
Pengertian Indikasi Geografis adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs, jelas bahwa indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasikan  suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah Negara anggota tersebut, yang   menunjukkan  asal  suatu  barang. Pasal    56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  lalu selanjutnya  terbit  peraturan  pelaksananya  yaitu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan peaturan terbaru menajdi penguat  pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pada Pasal 1 UU No.20 Tahun 2016  adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari  kedua  faktor   tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang  dihasilkan.  Namun  sebelum didaftarkan,  produk  yang  berpotensi  sebagai  Kekayaan  Intelektual  haruslah memenuhi  kriteria.  Indikasi  geografis  mendapat  perhatian  yang  berbeda-beda berdasarkan peraturan khusus dar i Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Indikasi  Geografis  memberikan  perlindungan  terhadap  merek  yang menunjuk suatu wilayah suatu negara, atau wilayah dalam suatu wilayah, sebagai asal barang. Reputasi, kualitas , dan karakteristik produk sangat ditentukan oleh faktor  geografis  yang  terlibat . Sifat  dan  kualitas  barang  yang  dipelihara  dan dipelihara  dalam  jangka  waktu  tertentu  akan  membawa  reputasi  yang  baik terhadap barang tersebut, sehingga barang tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Siti Asyfiah: 2015:113).
Dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual adanya perlindungan terhadap Indikasi  Geografis  merupakan  sebuah  upaya  melindungi  produk-  produk masyarakat  lokal  dalam  negeri  karena  pelaku  bisnis  menggunakan  merek  dan memperkenalkan produknya biasanya menggunakan nama   tempat  atau  lokasi geografis  yang  menjelaskan  dari  mana  barang  tersebut  berasal. Pengaturan dalam Undang-Undang Indikasi Geografis Merek & Indikasi Geografis diharapkan dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam  mengembangkan  potensi  indikasi geografis  yang  bernilai  ekonomi  tinggi,  sehingga  Undang-Undang  tersebut dimaksudkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pemerintah daerah . Meningkatkan kesadaran pendaftaran . Indikasi geografis menawarkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemiliknya dan berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan nasional .
Pengawasan  indikasi  geografis  dapat  dilakukan  baik  oleh  masyarakat setempat maupun pemerintah. Reputasi , kualitas, dan karakteristik menjadi dasar penerbitan Indikasi Geografis dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah penggunaan  Indikasi  Geografis  secara  tidak  sah. Hasilnya  akan  disampaikan kepada  Pemegang  Hak  Indikasi  Geografis  dan/atau  Menteri.  Pengaturan pembinaan  dan  pengawasan  dari  pengelola  perlindungan  IG  menjadi  penting karena pembinaan merupakan upaya, tindakan, dan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapa i hasil yang lebih baik.
Perlindungan  Indikasi  Geografis   dapat  memberikan  kemanfatan berbagai pihak  antrara lain:
(1) Dapat digunakan untuk memperjelas identitas produk dan menetapkan standar procedural di antara pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
(2) Dapat  menghindari  terjadinya  praktek  persaingan  curang  dalam perdagangan,  sehingga  bisa  memberikan  perlindungan  bagi  pengguna dari pelanggaran Indikasi Geografis dengan cara  mempromosikan dan menjual produk tersebut dengan memikiki cara yang berbeda.
(3) Dapat meenjamin kualitas produk yang dilindungi Indikasi Geografisdan produk asli serta memberikan kepercayaan konsumen (Djulaeka:2014:
141)
Berdasarkan  beberapa  kemanfaatan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa manfaat yang utama dalam pemberian perlindungan Indikasi  Geografis  yaitu  dapat digunakan  sebagai  ciri  pembeda  produk,  menghindari  persaingan  curang  dan memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang tercantum dalam pasal 66 UU Merek & Indikasi Geografis.
Mengingat  Indikasi  Geografis  merupakan  milik  bersama  yang  harus dipelihara  secara  kolektif,  maka  dapat  timbul  berbagai  permasalahan  dalam mempertahankan  barang  dan  produk  yang  terdaftar  sebagai  Indikasi  Geografis. Masalah ini bisa datang dari pihak eksternal, seperti vendor yang menjual produk GI atau individu yang memiliki GI itu sendiri . Masalah yang timbul dari pihak ketiga, seperti pedagang yang menjua l produk berlabel geografis di luar wilayah mereka dan kemudian , karena berbagai faktor, mencampurkan produk berlabel geografis mereka  yang  terdaftar  dengan  produk  sejenis  lainnya  yang  kualitasnya  lebih rendah.
Hal  ini  sangat  mudah  terjadi  pada  produk-produk  khusus  dalam  Indikasi Geografis seperti buah durian, duku, ubi jalar, jeruk, dll, dimana pemasarannya tidak dapat  dikemas  secara  utuh  dan  memiliki  permasalahan  yang  serupa . Ini  menjadi sulit  dengan  pemantauan . Persaingan  tidak  sehat  dapat  terjadi  oleh  kelompok masyarakat yang memiliki Indikasi Geografis dan menjualnya di dalam wilayahnya, mencampurkannya  dengan  produk  sejenis  dari  wilayah  lain,  yang  tentunya kualitasnya  lebih  rendah.  Penipuan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  pedagang  atau individu pemegang hak Indikasi Geografis di atas tidak hanya merugikan kelompok masyarakat pemilik Indikasi Geografis, tetapi juga merugikan konsumen sehingga merusak  reputasi  produk  Indikasi  Geografis.  Apabila  mutu  dan  reputasi  suatu produk  berindikasi  geografis  memburuk , atau  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan pada  saat  pendaftaran,  maka  hak  atas  indikasi geografis  tersebu t dapat  dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUMIG: (1) Dilindungi selama reputasi, kualitas, dan  karakteristik  yang  mendasari  perlindungan  IG  tetap  terjaga.  (2)  Indikasi geografi s dapat dihapus jika: Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1). Melanggar ketentuan Pasal 56 (1) a SM.
Potensi Indikasi Geografis di kota Semarang teratama tentang batik pewarna alam  dengan  Teknik  ecoprinbt  yang  sudah  dilakukan  di  wilayah  Wonolopo  dan Bangetayu  dibawah  komunitas  Karya  Kriya  Batik  dapat  dilakukan  pendaftaran potensi  Indikasi  Geografis.Apabila  dilakukan  pendaftaran  maka  akan  ada kemanfaatannya,upaya  untuk  mendapatkan  hal  itu  akan  semakin  valid.    Manfaat tersebut antara lain:
a. Bagi Pengusaha, pengrajin termotivasi untuk membuat barang/makanan/ minuman yang menjadi khas kota Semarang.
b. Dapat  memperjelas  identifikasi  produk  sejenis  yang  ada  di  Kota Semarang dan dapat digunakan untuk menetapkan standar produksi dan proses, untuk menjaga kualitas produk.
c. Dapat  menghindari  praktik  persaingan  yang menipu  dan  melindungi konsumen  dari  penyalahgunaan  reputasi  Indikasi  Geografis  sesuai dengan  UU  karena  batik  menggunakan  teknologi  eco-printing  dengan pewarna alami masih jarang , terutama untuk tanaman tertentu.
d. Pemerintah  Kota  Semarang,  daerahnya  akan  semakin  dikenal, reputasi terangkat.
e. Dapat melestarikan ikon/khas Kota Semarang, berupa kuliner Semarang dan  seni    budaya tradisonal Semarang, maka seni Batik Teknik Ecoprnt dengan pearna alam dapat menaji potensi untuk didaftrakan
f. Membuka Lapangan Kerja.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum yang semula diatur dalam TRIPs atas barang atau produk berdasarkan reputasi, kualitas, dan karakteristik  lokal/lokalnya . Produk  dengan  indikasi  geografis  harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indikasi Geografis merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  terpisah  dan berbeda  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya , hanya  dapat didaftarkan sebagai hak. pemasaran produk.  Tentang pemasaran produk dari perspektif pengawasan. Oleh karena itu, regulasi tentang pewarnaan alam  batik  dengan  menggunakan  teknnik  eco-print sebagai  kawasan Indikasi  geografis  potensial  yang  diterapkan  di  beberapa  wilayah  kota Semarang oleh komunitas Karya Kriya Batik di kota Semarang harus wajar , Peralatan  harus  disiapkan  agar  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi lokal. Bahkan bersaing secara global, khususnya di kota Semarang.
2. Kriteria  pendaftaran  produk  sebagai  indikasi  geografis  harus  memenuhi persyaratan  objektif  dan  subjektif.  Selain  tanda  pengenal,  aspek  khusus penunjukan  asal  barang  juga  harus  memiliki  nilai  ekonimis.  Untuk  Batik Pewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint yang dilakukan oleh Karya Kriya Batik  dapat  dilakukan  mengingat  bahan  pewarna  alam  hanya  dapat ditemukan dan dikelola di wilayah Kota Semarang seperti daun Ketapang.
3. Ketentuan tentang proses pendaftaran suatu produk yang terindikasi dapat didaftarkan  sebagai  Indikasi  Geografis  diawali  dengan  pengajuan permohonan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilakukan oleh tim Karya Kriya Batik dengan bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat.
4. Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  hak  komunal  sebaai  hak  bersama  dan untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  maka  batik  dengan  teknik ecoprint  dengan  bahan  pewarna  alami  mempuai  potensi  untuk mendapatkan hak indikasi geografis

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Atzar,  (2018,)  Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, h. 74
Adi Suliantoro,  dkk.  (2018)   Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang, Prosiding Seminar    Nasional dan  Call for  Papers  Unisbank  (Sendi – U) Ke  -4  Tahun 2018, Buku ke-2
Darmayoga,  Putu,  2008  Pemanfaatan  Bahan  Alam  Sbegai  Media  Warana  Pokok Dalam Kerajianan Tenun Ikat Tradional DI Desa Tegak Klungkung: Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undhiksa
Miranda  Risang  Ayu,  (2004),  Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis:  suatu Tantangan  Perlindungan Aset  Bangsa  Indonesia, Media  HKI,  vol  II/No  1/ April 2004
Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,  Vol.  II,  No.  5,  h.  2,  URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10357 , diakses pada tanggal 19    Februari 2019 pukul 16:35. Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Rahmi Jened, (2015),  Hukum  Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi   Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, h.30
Suryo  Utomo,  Tomi  (2010)  Hak  Kekayan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global  Sebuah Kajian Kontreporer (jogjajrta Geraha Ilmu)
UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Internet Bahan kain.com: https://www.bahankain.com/2020/12/24/3-macam-teknik-eco- printing,24 Des 2020.
Proses Pembuatan Batik warna Alam, https://batikgiriloyo.co.id/pembuatan-batik- warna-alam/7 November 2020