## ISTIBDAL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Musyfikah Ilyas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Musyfikah.ilyas@gmail.com

## Abstract
Istibdal is a waqf property swap with something better waqf property that was  sold  first  and  then  replaced  with  other  goods  or  moved  location.  Istibdal  is the ultimate solution for the waqf property is no longer beneficial, to preserve the existence of objects or endowments that are inevitable anytime and anywhere. The existence  of  the  waqf  objects  must  provide  benefits  and  efficient  with  clear reasons  and  more  function.  Istibdal  is  a  solution  in  the  face  of  certain circumstances such as waqf property unproductive because of old age, damaged and  abandoned  so  cannot  be  used  again.  Istibdal  perspective  of  Islamic  law  on waqf  property  should  be  done  with  careful  consideration  and  the  benefit  of  the Ummah.
Keywords: Istibdal

## Abstrak
Istibdal merupakan menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf  merupakan  keniscayaan  kapan  dan  dimana  saja.  Keberadaan  benda  wakaf tersebut  harus  memberikan  manfaat  dan  berdaya  guna  dengan  alasan  yang  jelas dan  maslahat  yang  lebih  banyak. Istibdal merupakan  solusi  dalam  menghadapi keadaan-keadaan  tertentu  seperti  harta  benda  wakaf  yang  tidak  produktif  karena umur  yang  sudah  tua,  rusak  dan  terbengkalai  sehingga  tidak  bisa  dimanfaatkan lagi.    Perspektif    hukum  Islam istibdal pada  harta  benda  wakaf  boleh  dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.
Kata Kunci: Istibdal

## PENDAHULUAN
su penguatan peran masyarakat berperadaban dalam wacana perubahan sosial mendapat momentum ditengah–tengah sistem politik di negeri saat ini, namun sedikit  yang  menyinggung  kemandirian  lembaga  masyarakat  berperadaban, terutama  dalam  hal  sumber  pendanaan  yang  dapat  menjamin  berkelanjutan aktivitas dan prakarsa perubahan sosial  yang diembannya. polemik pada saat ini, terletak  pada  kecilnya  dukungan  sumber-sumber  dana  lokal  dan  ketergantungan tinggi dana asing. Untuk ikut serta menggali berbagai kemungkinan memobilisasi, mengelola,  dan  memanfaatkan  sumber  dana  lokal  untuk  mendukung  inisiatif- inisiatif  keadilan  sosial  yang  selama  ini  menjadi  alasan  berdirinya  lembaga swadaya  masyarakat.  Ruang  lain  bermunculannya  lembaga-lembaga  masyarakat yang  bekerja  mencari  dana  dan  menyalurkan  untuk  tujuan-tujuan  sosial, keagamaan dan kemanusiaan, seperti lembaga wakaf.
Sejarah  mencatat  bahwasanya  wakaf  memerankan  peran  yang  sangat penting  dalam  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan  masyarakat.  Kegiatan  sejenis  wakaf  telah  dikenal  umat  manusia sebelum  Islam  datang.  Umat  manusia  terlepas  dari  agama  dan  kepercayaan mereka  anut  sesungguhnya  telah  mengenal  beberapa  bentuk  praktik pendayagunaan  harta  benda  yang  subtansinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  wakaf dalam Islam.
Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang  tinggi  atas  masalah-masalah  kemasyarakatan  dan  kehidupan  manusia  di dunia.  Wakaf  adalah  sektor  sukarela  ekonomi  Islam  yang  berfungsi  sebagai  aset kontruksi  pembangunan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga dalam  program  wakaf,  menganjurkan  masyarakat  yang  mampu  membantu  yang kurang  mampu.  Yakni  dengan  cara  mendermakan  dana  abadi  yang  dikelola  dan hasilnya  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  bahkan  membina  mereka  yang  perlu uluran tangan.
Peran wakaf saat ini belum dapat  dirasakan manfaatnya secara maksimal. Pada  umumnya  wakaf  berupa  benda  konsumtif  sehingga  tidak  jarang  terjadi masalah dengan biaya pemeliharaan yang menyebabkan harta benda wakaf  sering rusak  dan  bahkan  terbengkalai.  Agar  wakaf  dapat  memberikan  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  masyarakat  maka  perlu  memberdayakan  wakaf  baik  wakaf bergerak  maupun  tidak  bergerak,  sehingga  hal  itu  dapat  meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan  perubahan  sosial  yang  berlangsung  cepat  akibat  proses  modernisasi  di negeri-negeri  Islam  muncul  pemikiran  dan  gerakan  untuk  meninjau  ulang  peran wakaf  selama  ini.  Tujuannnya  adalah  mentransformasikan  tradisi  wakaf  agar
I
dapat  memenuhi  kebutuhan  perubahan  zaman.  Usaha-usaha  ini  melibatkan revitalisasi  fungsi  sosial  wakaf  pada  tataran  normatif,  institusional  maupun struktural.
Kritik  terhadap  praktik  wakaf  tradisional  di  beberapa  negeri  Islam didorong  oleh  kenyataan  bahwa  tradisionalisme  wakaf  memberikan  efek  negatif terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  kehidupan  masyarakat  ekonomi  modern. Pembekuan  hak  milik  wakaf  menyebabkan  wakaf  terpinggirkan  dari  lingkaran ekonomi baik swasta maupun publik. Pasalnya, harta benda wakaf yang ada tidak dapat  dimaksimalkan  produktivitasnya  karena  harus  taat  secara  kaku  pada ketentuan  wakif  yang  dicap  fleksibel  dengan  perkembangan  dinamika  ekonomi modern.
Persoalan  kemudian  muncul  terkait  terbengkalainya  harta  benda  wakaf, sulit  untuk  dimanfaaatkan  disebabkan  biaya  pemeliharaan  tinggi,  harta  benda wakaf  rusak,  atau  harta  benda  wakaf  tidak  bermanfaat  lagi  untuk  kepentingan umum.  Fenomena diatas harus dipahami secara  komprehensip  menurut  fiqih dan Undang-undang  perwakafan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  akan  dijelaskan tentang bagaimana istibdal status harta benda wakaf perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN
Wakaf berasal dari kata waqafa adalah sama dengan habasa . Jadi, al-waqf sama  dengan al-habs yang  artinya  menahan.  Sedangkan  menurut  istilah  wakaf menahan  tindakan  hukum  orang  yang  berwakaf  terhadap  hartanya  yang  telah diwakafkan  dengan  tujuan  untuk  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  umum  dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri  pada Allah swt,  sedangkan materinya tetap utuh. Dasar hukum tentang wakaf dalam QS Ali ‘Imran/ 3: 92 Terjemahan : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Pada  sabda  Nabi  yang  lainnya  disebutkan  Hadits  Nabi  yang  secara  tegas menyinggung  dianjurkannya  ibadah  wakaf,  yaitu  perintah  Nabi  kepada  Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :
ربيخب اضرا باصا باطخلا نب رمع نا امهنع الله ىضر رمع نبا نع
اهيف هرمائتسي صلى الله عليه وسلم يبنلا ىتائف
لاقف
: اي بصا مل ربيخب اضرا تبصا ىنا الله لوسر هنم ىدنع سفنا طق لاام هب ىنرمائت امف لاق : تئش نا بهوي لاو عابي لا هنا رمع اهب تقدصتف اهلصا تسبح ثري لاو ىفو ىبرقلا ىفو ءارقفلا ىف اهب قدصتو باقرلا هنم لكاي نا اهيلو نم ىلع حانجلا فيضلاو ليبسلا نباو الله ليبس ىفو ريغ معطيو فرعملا اب ا لومتم ( ملسم هاور )
Artinya :
Dari  Ibnu  Umar  ra.  Berkata  bahwa  sahabat  Umar  Ra.  memperoleh sebidang tanah d Khaibar kemudian menghadap  kepada Rasulullah untuk memohon  petunjuk  Umar  berkata:  Ya  Rasulullah,  saya  mendapatkan sebidang  tanah  di  Khaibar,  saya  belum  pernah  mendapatkan  harta  sebaik itu,  maka  apakah  engkau  perintahkan  kepadaku  ?  Rasulullah  menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum  kerabat,  budak  belia,  sabilillah,  ibnu  sabil  dan  tamu.  Dan  tidak mengapa  atau  tidak  dilarang  bagi   yang  menguasai  tanah  wakaf  itu (pengurusnya)  makan  dari  hasilnya  dengan  cara  yang  baik  (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).
Berdasarkan benda wakaf yang diwakafkan, maka jenis wakaf bisa dibagi
ke dalam beberapa kategori : ada wakaf ahli dan khairi , ada wakaf benda bergerak dan  tidak  bergerak,  wakaf  sementara  dan  wakaf  selamanya. Keberadaan istibdal dalam hukum perwakafan masih terus diperbincangkan karena keberadaaan harta wakaf terus mengalami  peningkatan dan problematika yang berbeda dari tempat, situasi, wakif dan kemampuan nazir mengelola harta wakaf.

## A. Faktor Penyebab Istibdal pada Harta Benda Wakaf
Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah,  baik  menyangkut  masalah  peruntukan  atau  penggunaan  lain  dengan menitiberatkan  pada  “prinsip  keabadian”  bahwa  menjaga  kelestarian  atau keberadaan  barang  wakaf  merupakan  keniscayaan  kapan  dan  dimana  saja,  tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali  menghadapi  keadaan-keadaan  tertentu  seperti  harta  benda  wakaf  yang tidak  produktif  karena  umur  yang  sudah  tua,  rusak  dan  terbengkalai  sehingga tidak  bisa  dimanfaatkan.  Perubahan  alih  status  harta  benda  wakaf  dalam  hukum Islam dikenal dengan istilah “ istibdal ” atau ibdal ”.
Istibdal wakaf  yaitu  menukar  harta  benda  wakaf  dengan  sesuatu,  baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat  dikarenakan perbedaan persepsi  tentang hukum istibdal wakaf  (tukar guling wakaf).
Penukaran  barang  harta  benda  wakaf  yang  dimaksud  dilakukan  dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan  itu  digunakan  untuk  membeli  barang  harta  benda  wakaf  lain  dan dipergunakan  untuk  tujuan  yang  sama,  dengan  tetap  menjaga  semua  syarat  yang ditetapkan waqif.
Hakikatnya istibdal tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf,  sebagaimana  juga  tidak  ada  penambahan  di  dalamnya.  Karena  dalam  hal itu  telah  terjadi  transaksi  jual  beli,  tanpa  riba  dan  tipuan,  dimana  pasar  dengan sendirinya  bisa  menetapkan  harga  sesuai  dengan  kondisi  barang,  hingga  pada batasan  yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar. Jadi  yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan  atau  pengembangan.  Sedangkan  penukaran  pada  sebagian  barang wakaf  dengan  cara  menjualnya  untuk  membangun  bagian  yang  lain  bisa menambah  jumlah  dana  yang  bisa  dibuat  modal  untuk  membangun  sarana  yang masih  tersisa.  Maka  dengan  demikian,  wakaf  berubah  dari  kondisi  menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan  nilai  secara keseluruhan  pada harta benda wakaf. Karena hasil  dari  penjualan  dari  sebagian  barangnya  dapat  menutupi  bagian  yang  lain yang tidak terjual.
Dalam  kondisi  tertentu,  penukaran  harta  wakaf  dapat  meningkatkan manfaat  wakaf  bagi  orang-orang  yag  berhak,  sekalipun  tidak  menambah  modal wakaf  dan  hasilnya.  Hal  itu  bisa  jadi  karena  disebabkan  oleh  faktor  eksternal, yaitu  munculnya  bentuk  penggunaan  baru  yang  memungkinkan  terhadap  harta benda wakaf dan sejenisnya. Bentuk penggunaan baru yang dimaksud bisa berupa tanah  wakaf  untuk  pertanian  (jika  wakif  memang  meminta  tanah  wakaf  dibuat tanah  pertanian)  ketika  telah  terjadi  perluasan  kota  dan  pembukaan  daerah pemukiman baru, dimana harga tanah wakaf bisa dijual  dengan harga tinggi  dan kawasan  yang terkena proyek perluasan. Kemudian setelah itu tanah wakaf lama yang  dijual  ditukar  ke  tanah  wakaf  baru  di  desa  yang  jumlahnya  bisa  jauh  lebih luas dari wakaf  yang lama sehingga dapat  menghasilkan pendapatan wakaf  yang berlipat ganda.
Istibdal pada harta benda wakaf tidak menambah nilai modal pada wakaf itu  sendiri,  akan  tetapi  diubah  penggunaanya  untuk  sesuatu  yang  mungkin dilakukan atau dengan kata lain perlu adanya penggunaan baru pada harta benda wakaf,  yaitu  dapat  menambah  nilai  harta  benda  wakaf.  Dengan  demikian pendapatan  wakaf  akan  bertambah,  demikian  juga  manfaatnya,  baik  dalam keadaan  terjadi  peralihan  penggunaan  baru  dalam  wakaf,  apabila  syarat  wakif membolehkannya,  maupun  dalam  keadaan  penukaran  wakaf  dengan  harta  wakaf lain di tempat yang lain pula.
Istibdal harta  benda  wakaf  adalah  satu  cara  yang  dapat  memberikan pelayanan  yang  layak  dalam  mengaktifkan  harta  benda  wakaf,  ketika  terjadi penukaran  pada  sebagian  harta  wakaf.  Cara  ini  juga  dapat  dilakukan  untuk menambah manfaat  wakaf langsung bagi  orang-orang  yang berhak, sebagaimana
juga  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  hasil  wakaf,  apabila  itu  bisa  sejalan dengan syarat  yang disetujui wakif, sehingga dapat berbentuk fasilitas baru yang turut menunjang penggunaan pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai. Pendapat ulama empat mazhab tentang istibdal antara lain :
1. Mazhab  Hanafiyah , hukum istibdal adalah  boleh.  Landasan  kebijakannya adalah  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  abadi  yang  menyertai  praktik istibdal dan  selama istibdal itu  dilakukan  untuk  menjaga  kelestarian  dari manfaat  barang wakaf,  maka syarat  “kekekalan” wakaf terpenuhi  dan itu tidak  melanggar  syariat.  Jadi  yang  dimaksud  syarat  “kekekalan”  disini bukanlah  mengenai  bentuk barangnya saja tapi juga dari segi  manfaatnya yang terus berkelanjutan.
2. Mazhab  Malikiyah  pelaksanaan istibdal tidak  diperbolehkan  menurut sebagian besar ulama malikiyah. Imam Malik melarang tukar guling wakaf pada  benda  yang  tidak  bergerak,  seperti  masjid,  kuburan  atau  jalan  raya. Beliau  mengecualikan  bila  dalam  keadaan  darurat  seperti  perluasan. Sedang  Ulama  malikiyah  membolehkan  menukar  gulingkan wakaf manqul (benda bergerak) apabila ditakutkan berkurang manfaatnya.
3. Mazhab  Syafi’i  sangat  hati-hati  mengenai  pelaksanaan istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar  guling wakaf  yang bergerak, hal  ini berseberangan  dengan  madzhab  malikiyah  yang  membolehkannya.  Sikap ini  lahir  karena  pemahaman  mereka  mengenai  “kekekalan”  wakaf. Kekekalan  versi  mazhab  Syafiiyah  adalah  kekelan  bentuk  barang  wakaf tersebut.  Sehingga  terkesan  mereka  mutlak  melarang istibdal dalam kondisi  apapun.  Mereka  mensinyalir,  penggantian  tersebut  dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.
4. Mazhab  Hanbali  lebih  bersifat  moderat  (pertengahan)  meskipun  tidak sebebas  mazhab  Hanafiyah.  Mengenai istibdal ,  mazhab  Hanbali  tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau  tidak  bergerak.  Bahkan  terkesan  sangat  mempermudah  izin  untuk melakukan praktik istibdal wakaf. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf  dilarang  untuk  dijual  sementara  ada  alasan  kuat  mengenai  hal tersebut, dikhawatirkan menyia-nyiakan harta benda wakaf
Pendapat  ulama  Mazhab  Hanbali  tentang  penjualan  harta  wakaf  adalah sebagai berikut :
a. Apabila  manfaat  harta  benda  wakaf  telah  hilang,  seperti  rumah  telah hancur  dan  perkebunan  sudah  menjadi  hutan  atau  masjid  tidak dipergunakan  lagi  oleh  warga  setempat,  atau  masjid  itu  telah  sempit dan tidak mampu lagi menampung Jemaah setempat, sedangkan biaya
untuk  memperbaiki  dan  memperluas  masjid  itu  tidak  ada,  maka  harta banda wakaf itu boleh dijual.
b. Apabila  harta  wakaf  telah  dijual,maka  hasil  penjualannya  boleh dibelikan  apa  saja  (benda  wakaf  lain,  sejenis  atau  tidak  sejenis), asalakan  harta  yang  dibeli  itu  bermanfaat  bagi  kepentingan  umum, karena  prinsip  dasar  dalam  wakaf  adalah  pemanfaatan  harta  tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.
c. Apabila  manfaat  harta  wakaf  sebagian  masih  bisa  dimanfaatkan sekalipun  sedikit,  maka  harta  itu  tdak  boleh  dijual.  Tetapi,  dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
d. Apabila  harta  benda  wakaf  berupa  hewan  tetapi  tidak  bisa dimanfaatkan  lagi  lalu  dijual  dan  hasil  penjualannya  tidak  mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis da kualitasnya, maka boleh dibelikan  hewan  lain  yang  tidak  sejenis  dan  tidak  sekualitas,  sesuai dengan  uang  yang  ada,  sehingga  masih  bisa  dimanfaatkaan  penerima wakaf.
e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya  dengan  yang lain, tidak  boleh  juga  menjual  pekarangan  masjid,  kecuali  apabila  masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi.
Perubahan  Status  Harta  Benda  Wakaf  Menurut  Undang-Undang.  Prinsip dalam  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Pasal  40   dan   41 terhadap  status harta  benda  yang  telah  diwakafkan.  Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diwakafkan dilarang:
a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pengecualian, lihat Pasal 41:
1) Ketentuan  dalam  Pasal  40  huruf  f  (ditukar)  dikecualikan  apabila  harta benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR)  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan dengan syariah.
2) Pelaksanaan  ketentuan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  setelah memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  atas  persetujuan  Badan  Wakaf Indonesia.
3) Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diubah  statusnya  karena  ketentuan pengecualian tersebut  (point 1), wajib ditukar dengan harta benda  yang manfaat  dan  nilai  tukar  sekurang.  kurangnya  sama  dengan  harta  benda wakaf semula.
4) Ketentuan  mengenai  perubahan  status  harta  benda  wakaf  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Prosedur  Penukaran  harta  benda  wakaf  dalam    Peraturan  Pemerintah nomor  42  Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  41  tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49:
1) Perubahan  status  harta  benda  wakaf  dalam  bentuk  penukaran  dilarang kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  Menteri  bedasarkan  pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
2) Izin  tertulis  dari  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Perubahan  harta  benda  wakaf  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  umum  sesuai  dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undagan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah b. Harta benda wakaf tidak dapat tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
c. Pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan  keagamaan  secara langsung dan mendesak.
3) Selain  dari  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4) Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sebagimana  yang  dimaksud pada  ayat  (3)  huruf  b  ditetapkan  oleh  bupati/walikota  berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
b. Kantor pertanahan kabupaten/kota
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
Pada pasal 50:
Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
1) Harta  benda  penukar  memiliki  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
2) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan
Pada Pasal 51:
Penukaran  terhadap  harta  benda  wakaf  yang  akan  diubah  statusnya  dilakukan sebagai berikut :
1) Nazhir  mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
2) Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  meneruskan  permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
3) Kepala  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/kota  setelah  menerima permohonan  tersebut  membentuk  tim  dengan  susunan  dan  maksud selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Suat Keputusan;
4) Kepala  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/kota  meneruskan permohonan  tersebut  dengan  dilampiri  hasil  penilaian  dari  tim  kepada Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  provinsi  dan  selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
5) Setelah  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Menteri,  maka  tukar ganti dapat  dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor  pertanahan  dan/atau  lembaga  terkait  untuk  pendaftaran  lebih lanjut.
Prinsip  dalam  KHI,  Pasal  225 terhadap  Status  Harta  Benda  Yang  Telah Diwakafkan:
1. Pada  dasarnya  tidak  dapat  dilakukan  perubahan   atau  penggunaan  lain selain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal- hal  tertentu   setelah terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  tertulis  dari Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan berdasarkan saran  dari  Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
a. Karena  tidak  sesuai  lagi  dengan  tujuan  wakaf  seperti  diikrarkan  oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.
Harta  benda  wakaf  bila  terjadi  tukar  guling  atau  menjual  harta  benda wakaf    dan  membeli  harta  benda  wakaf    lainnya  sebagai  penggantinya diperbolehkan  dengan  pertimbangan  dan  ditentukan  oleh  hasil  kelayakan  dan penilaian terhadap rancangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf mengjaga  keutuhan  harta  pokok  dan  mengembangkannya  untuk  menempati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan mauquf alaihi.
Agar  harta  benda  wakaf  tidak  terancam  rusak,  hancur  dan  binasa  maka diperlukan  pemeliharaan  rutin,  sehingga  mampu  memenuhi  tujuan  harta  benda wakaf  dan  memperoleh  keuntungan.  Pemeliharaan  disyaratkan  dalam  akta  ikrar wakaf sebagai kewajiban pengguna.
Pemeliharaan  dilakukan  sebagai  uji  kelayakan  baik  secara  teknis, ekonomis,  maupun  keuangan  sehingga  dapat  menetapkan  manakah  yang  lebih menguntungkan  pemeliharaan  atau istibdal .  Pemeliharaan  diprioritaskan  diambil dari  hasil  usaha  wakaf  sesuai  deangan  skala  prioritas  dalam  syariat  Islam. Menjaga  keutuhan  dan  kesinambungan  produktifitas  harta  benda  wakaf didahulukan  dari  pada  pembagian  hasil  kepada  yang  berhak.  Dalam  kaitan  ini diharuskan  mengeluarkan  biaya  pemeliharaan  dan  pengelolaan  dari  hasil keuntungan  usaha  wakaf.  Membolehkan  memotong  dari  hasil  keuntungan  usaha wakaf sejumlah uang yang diperuntukkan sebagai cadangan untuk mengantisipasi biaya pemeliharaan yang diperlukan di masa depan.

## B. Dampak Istibdal terhadap Harta Benda Wakaf
Istibdal terhadap harta benda wakaf sebagai sarana jaminan sosial ( Takaful Ijtima’i ).  Konsep takaful  ijtima’i atau  jaminan  sosial  umat  dalam  Islam  sangat jelas  dalam  al-Quran.  Dalam  al-Quran  banyak  dijumpai  ajaran  untuk  menjamin tingkat  dan  kualitas  hidup  minimum  bagi  seluruh  masyarakat.  Ajaran-ajaran tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Dzariyat (51) : 19,
Terjemahan  :  dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
QS. Al-Maarij(70) : 24-25
Terjemahan  :  dan  orang-orang  yang  dalam  hartanya  tersedia  bagian tertentu,  bagi  orang  (miskin)  yang  meminta  dan  orang  yang  tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
2. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar diantara orang-orang kaya saja.  Sebagaimana dalam Al Hasyr (59) : 7
Terjemahan :
Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah untuk  Allah,  untuk  rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan beredar  di  antara  orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
3. Berbuat  baik  kepada  masyarakat.  Sebagaimana  dalam  QS.  Al-Qashash (28):77
Terjemahan :
dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain) sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik,  kepadamu,  dan  janganlah  kamu berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
4. Jaminan  sosial  itu  harus  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  atas jaminan itu. Sebagaimana dalam QS. Al BAqarah (2): 273 Terjemahan :
(Berinfaqlah)  kepada  orang-orang  fakir  yang  terikat  (oleh  jihad)  di  jalan Allah;  mereka  tidak  dapat  (berusaha)  di  bumi;  orang  yang  tidak  tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu  kenal  mereka  dengan  melihat  sifat-sifatnya,  mereka  tidak  meminta kepada  orang  secara  mendesak.  dan  apa  saja  harta  yang  baik  yang  kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. Dengan  melaksanakan  Jaminan  sosial  manusia  mendekatkan  diri  kepada Allah swt. menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak  serta  mementingkan  diri  sendiri.  Komponen  jaminan  sosial  salah  satunya wakaf.  Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  jaminan  sosial  umat,  karena  di situ ada hak orang lain  yang ditransfer hanya hasil atau manfaat  yang diperoleh dari  pengelolaannya  sedangkan  asetnya  tetap  dipertahankan  dan  persyaratan penggunaan  yang  telah  ditentukan  wakif,  alokasi  dana  wakaf  bersifat  fleksibel tanpa  memandan  muslim  dan  non  muslim,  manfaat  wakaf  dapat  digunakan  baik untuk kepentingan si miskin maupun si kaya atau bisa dikhususkan bagi keluarga miskin saja, tergantung kondisi masyarakatnya bahkan manfaatnya bisa diberikan kepada seseorang kelompok atau pelayanan kemanusiaan secara umum, walaupun wakif  masih  dapat  mengelola  dan  mengambil  manfaat  bagi  dirinya  sepanjang hidupnya.  Oleh  karena  itu  wakaf  dapat  menjadi  jamina  sosial  bagi  umat  yang membutuhkannya,  baik  untuk  kebutuhan  pemberdayaan  ummat,  sarana pengentasan kemiskinan dan kebutuhaan-kebutuhan lainnya.

## PENUTUP
Istibdal hukum  Islam  dibolehkan    demi  kepentingan  umum  dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. istibdal berdampak  terhadap  harta  benda  wakaf  sebagai  sarana  jaminan  sosial umat sangat  jelas  dalam formulasi  hukum  Islam,  di  masyarakat  banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum diantaranya kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, kekayaan tidak boleh dinikmati dan  hanya  berputar  diantara  orang-orang  kaya  saja,  berbuat  baik  kepada masyarakat  serta  jaminan  sosial  itu  harus  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang berhak atas jaminan tersebut.
Hukum  Islam  menyikapi istibdal untuk  menyelesaikan  persoalan  umat, menambah  wawasan  khazanah  keilmuan  dan  menjadikan istibdal sebagai  solusi akhir menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Istibdal jalan  untuk  melestarikan  dan  memanfaatkan  harta  benda wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rofiq.  2012. Fiqh  Kontekstual  dari  Normatif  ke  Pemaknaan  Sosial .  Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar
Departemen  Agama  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam.  2008. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta
Irfan  Abu Bakar, Chaider S. Bamualim (ed). 2006. Filantropi Islam  & Keadilan Sosial . Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Relegion (CSRC)
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2001. Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondsi Ekonomi Tak Menentu , Jakarta
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  2011. Manajemen  Pengelolaan  Proyek Percontohan Wakaf Produktif, Jakarta
Mundzir  Qahaf.  2005. al-Waqf  al-Islamiy>  Tathawwuruhu>  Ida>ratuhu>  wa Tanmiyatuhu> .  Cet.  I;  Dar  al  Fikr:  Damaskus,  Syiria.,  2000. Diterjemahkan oleh  Muhyiddin Mas Rido, Manajemen  Wakaf  Produktif . Cet. I; Jakarta : Khalifa
Taufiq  Hamami.  2003. Perwakafan  Tanah  dalam  Politik  Hukum  Agraria Nasional . Cet. I; Ciputat: PT. Tatanusa
Wahbah  az-Zuhaili.  2007. al-  Fiqh  al-Islami>  wa  Adillatuhu >,  Jilid  X.  Cet.  X; Damaskus: Dar Fikr
Yulizar  D.  Sanrego.  2016. Fiqh  Tamkin  (Fiqh  Pemberdayaan)  Mewujudkan Modal  Sosial  dalam  Mewujudkan  Khairu  Ummah .  Cet.  I;  Jakarta:  Qisthi Press
Sukron  Kamil.  2016. Ekonomi  Islam,  Kelembagaan  dan  Konteks  Keindonesiaan Dari  Politik  Makro  Ekonomi  Hingga  Realisasi  Mikro .    Cet.  I;  Jakarta: Rajawali Pers