PANCASILA SEBAGAI “DAS SOLLEN” dan “ VOLKGEIST” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA YANG MAJEMUK
Oleh: Eman Suparman *)
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung; Email: eman_professor@yahoo.com

## Abstrak
Sistem  hukum  setiap  negara  bangsa  yang  merdeka  serta  berdaulat  di  dunia,  lazimnya  akan ditentukan atau dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Tidak terkecuali Sistem Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Republik  Indonesia  yang  sejak  dikumandangkannnya Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945  sampai  sekarang,  secara  tegas  maupun  diam-diam; disadari  maupun  tidak  telah  mewarisi  sisa-sisa  tertib  hukum  kolonial  yang  terdiri  atas  struktur (termasuk  segala  bentuk  prosesnya)  serta  substansinya,  juga  terus  menerus  berupaya  untuk menyelaraskan  sistem  serta  struktur,  dan  substansi  hukum  yang  diwarisi  itu  dengan  sistem  yang hidup  dalam  masyarakat  yakni  menggunakan  hukum  adat  yang  bermuatan  tradisi  bangsa  dengan “local  characteristic” -nya.  Bagi  Indonesia,  idealnya  untuk  membangun  suatu  sistem  hukum nasional yang modern dalam era globalisasi di samping mengandung “local characteristic” seperti Ideologi  bangsa  Pancasila,  kondisi-kondisi  manusia,  alam,  dan  tradisi  bangsa,  juga  harus mengandung  kecenderungan-kecenderungan  internasional (international  trends) yang  diakui  oleh masyarakat  dunia  yang  beradab.  Tanpa  melakukan  upaya  penyelarasan  semacam  itu,  maka Indonesia sebagai suatu negara bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik dalam menangani persoalan internal masyarakatnya sendiri maupun dalam menangani persoalan-persoalan yang melibatkan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, peranan ideologi  Pancasila  menjadi  sangat  penting  sebagai  sumber  jatidiri,  kepribadian,  moralitas,  dan haluan kehidupan bangsa, sekaligus landasan ideal bagi pembentukan sistem hukum Indonesia yang akan dibangun pada masa yang akan datang.

## Kata kuci: Sistem Hukum, Pancasila, karakter lokal

## Abstract
The legal system of each nation states around the world is typically influenced and determined by  its  own  national  ideology.  The  condition,  without  exceptional  also  happens  in  Indonesia.  The Republic  of  Indonesia,  since  its  proclamation  of  independence  17  August  1945,  has  inherited  the remaining  colonial  legal  order  such  as  legal  structure  (including  all  form  and  process)  and  the legal  substance.  The  assimilation  has  happened  both  tacitly  and  expressly,  consciously  and unconsciously.  Indonesia  also  continues  to  put  an  effort  to  synchronize  its  inherited  legal  system, structure and substance with the genuine system that life among its society; the Adat Law contains national tradition with its very own local characteristic. Ideally, for Indonesia in this globalization era,  the  development  of  the  modern  national  legal  system  has  to  take  into  account  the  local characteristic  (such  as  Indonesian  ideology  “Pancasila”,  human  conditions,  nature,  and  national tradition), as well as international trends recognized by international civiled/modern  community.
*) Guru  Besar  Hukum  Acara  Perdata  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran  Bandung;  Dekan  Fakultas  Hukum Universitas Komputer Indonesia; Former: Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Januari 2011- Juni 2013; Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi Komisi Yudisial RI, Juli 2013-Desember 2015.

## Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 515 - 524
Without such synchronization, Indonesia as a nation-state would oscillate dealing with issues, both municipal issues, and international issues among nation states over the world. Therefore, the role of “Pancasila” as national ideology appear to be a very vital. The ideology is a source to identify the  national  identity,  personality,  morality,  and  the  direction  for  Indonesia,  that  become  an  ideal foundation for the making of Indonesian legal system in the future.

## Keywords: Legal System, Pancasila, Local character

## A. Pendahuluan
Tidak  berlebihan  ungkapan  Daniel  S. Lev, 1 bahwa  “negara-negara  baru  mewarisi  ba- nyak  hal  dari  pendahulunya  di  masa  kolonial, karena berbagai revolusi yang dibarengi dengan penghancuran  total  sekalipun,  yang  jarang  ter- jadi  pada  negara-negara  baru,  tidak  dapat  me- nyapu bersih bekas-bekas masa silam.” Gamba- ran tersebut sangat tepat ditujukan pada kondisi Republik  Indonesia  yang  sejak  dikumandang- kannnya  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus 1945  sampai  sekarang,  secara  tegas  maupun diam-diam;  disadari  maupun  tidak  telah  terus mewarisi  sisa-sisa  tertib  hukum  kolonial  yang terdiri  atas  struktur  (termasuk  segala  bentuk prosesnya) serta substansinya.
Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib  hukum  masa  lalu di  Indonesia  hingga  de- wasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu  abad  tatkala  Indonesia  ini  masih  disebut Nederlandsch-Indie (Hindia  Belanda)  “telah berlangsung  proses  introduksi  dan  proses  per- kembangan  suatu  sistem  hukum  asing  ke/di  da- lam  suatu  tata  kehidupan  dan  tata  hukum  ma- syarakat  pribumi  yang  otohton.” 2 Sistem  hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem
1 Daniel  S.  Lev., “Hukum  Kolonial  dan  Asal-usul  Pem- bentukan Negara Indonesia” dalam Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan  dan  Perubahan.  Jakarta:  LP3- ES, 1990, h. 438.
2 Soetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai satu- satunya Guru Besar (bukan Ilmu Hukum) di Indonesia na- mun secara konsisten dan rinci melalui beberapa bukunya mencoba  mengintroduksikan  dengan  cara  mengelaborasi kembali  kondisi  Indonesia  di  masa  lalu  termasuk  proses pemberlakuan  hukum  asing  kepada  rakyat  jajahan  kala itu,  sehingga  generasi  bangsa  Indonesia  dewasa  ini  diha- rapkan  mendapatkan  panduan  yang  jelas  mengenai  hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya paparan itu dapat dibaca pada  bukunya . Lihat  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial- Politik dalam Perkembangan  Hukum di Indonesia. Jakar- ta: RajaGrafindo Persada, 1994, h. 1.
hukum  Eropa  (khususnya  Belanda)  yang  bera- kar  pada  tradisi-tradisi  hukum  Indo-Jerman  dan Romawi-Kristiani,  dan  yang  dimutakhirkan  le- wat  berbagai  revolusi,  mulai  dari  „Papal  Revo- lution‟  hingga  Revolusi  kaum  borjuis-liberal  di Perancis pada akhir abad 19.
Sejalan dengan alur sejarah hukum Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh perkem- bangan  yang  terjadi  di  masa  VOC,  Daendels, dan  Raffles,  berbagai  perbaikan  penting  diper- kenalkan  sesudah  tahun  1848.  Sejenis  konsti- tusi,  kitab-kitab  hukum  baru,  reorganisasi  pera- dilan  -  sebagai  akibat  gelombang  liberalisme yang  berasal  dari  Belanda.  Di  masa  itu  bahkan sempat diintroduksikan oleh pemerintah jajahan bahwa penduduk Hindia Belanda dikelompokan ke dalam tiga golongan penduduk. Ketiga golo- ngan dimaksud seperti dapat dibaca pada Indis- che  Staatsregeling 3 yaitu:  (1)  Golongan  Eropa (Europeanen) dan  mereka  yang  dipersamakan dengannya; (2) Golongan Timur Asing (Vreem- de  Oosterlingen) ;  dan  (3)  Golongan  Bumi  Pu- tera (Inlanders). Untuk tiap golongan penduduk tersebut berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Asas utamanya  adalah  hukum  adat  bagi  orang  Indo- nesia (Bumi Putera) dan orang-orang yang digo- longkan  sama  dengan  pribumi,  sedangkan  hu- kum  Belanda  bagi  orang-orang  Eropa.  Namun demikian  karena  sebab-sebab  yang  jelas  dan masuk akal asas tersebut benar-benar tidak ber- laku.  Seperti  yang  dikemukakan  Lev 3 berikut- nya, bahwa “perlakuan terhadap hukum adat se- tempat adalah salah satu tema yang paling mem-
3 Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan ini bermu- la  pada  tahun  1844  menurut  Pasal  109 Regeringsregle- ment 1854 tetap saja berlaku dan diteruskan sebagai Pasal 163 Indische  Staatsregeling 1925  yang  berlaku  sejak  ta- hun  1925  sebagai  pengganti Regeringsreglement 1854. Lihat  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Op.  Cit.,  h.  177.  Lihat pula  Pasal  131  ayat  (2)  jo  Pasal  163 Wet  op  de  Staatsin- richting van Ned.-Indie , S. 1855 – 2.
3 Daniel S. Lev, Op. Cit ., h. 448.
Pancasila Sebagai “Das Sollen” dan “Volkgeist” Dalam …

## Eman Suparman
bingungkan  dan  bermakna  ganda  dalam  sejarah kolonial  Indonesia.”  Bahkan  menurut  Soetand- yo, penggolongan rakyat yang tetap dipertahan- kan  sampai  berakhirnya  kekuasaan  kolonial  itu mengisyaratkan  tetap  akan  dikukuhkannya  dua- lisme dan pluralisme hukum kolonial di Indone- sia. 4

## B. Tradisi  hukum  yang  dipilih  setelah  Ke- merdekaan
Pasca  Proklamasi  Kemerdekaan,  Indone- sia  memiliki  dua  tradisi  hukum  yang  masing- masing  terbuka  untuk  dipilih,  yaitu  sistem  hu- kum kolonial dengan segala seluk beluknya ser- ta sistem hukum rakyat dengan segala keaneka- ragamannya.  Pada  dasarnya  dan  pada  awalnya pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum  Indonesia  dengan  mencoba  sedapat-da- patnya  melepaskan  diri  dari  ide-ide  hukum  ko- lonial,  yang  tidak  mudah.  Inilah  periode  awal dengan  keyakinan  bahwa  substansi  hukum  rak- yat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan  dikembangkan  secara  penuh  menjadi  subs- tansi hukum nasional. Akan tetapi dalam kenya- taannya berakhir dengan pengakuan bahwa pro- ses  realisasinya  ternyata  tidak  sesederhana  mo- del-model strategiknya dalam doktrin. 5
Menurut  Lev,  para  advokat  Indonesia  ke- tika  itu  dan  juga  sejumlah  besar  cendekiawan lainnya  menginginkan  negara  yang  terutama bersistem  hukum  corak  Eropa  yang  berlaku  di masa  kolonial.  Hal  itu  agaknya  terjadi  karena berbagai  kesulitan  yang  diduga  oleh  Soetandyo telah timbul bukan hanya karena keragaman hu- kum  rakyat  yang  umumnya  tak  terumus  secara eksplisit  itu,  akan  tetapi  juga  karena  sistem  pe- ngelolaannya  sebagai  suatu  tata  hukum  yang modern (melihat tata organisasi, prosedur-prose- dur,  dan  asas-asas  doktrinal  pengadaan  dan  pe- negakannya,  serta  pula  profesionalisasi  penye- lenggaraannya)  telah  terlanjur  tercipta  sepenuh- nya sebagai warisan kolonial yang tak akan mu- dah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.
Pernyataan di atas tentu saja bukanlah ala- san  pembenar  untuk  berlangsungnya  keadaan serta proses pewarisan sistem hukum kolonial di Indonesia pasca kemerdekaan. Akan tetapi fak-
tanya memang terdapat faktor  yang sulit dinafi- kan dalam kerangka membangun sistem hukum nasional  Indonesia  yang  benar-benar  terlepas dari  tradisi  sistem  hukum  kolonial.  Faktor  di- maksud  sekali  lagi  bukan  hanya  karena  keraga- man  hukum  rakyat  yang  umumnya  tak  terumus secara  eksplisit,  akan  tetapi  juga  terdapatnya kondisi  yang  tidak  mudah  dirombak.  Kondisi dimaksud  adalah  “seluruh  alur  perkembangan sistem  hukum  di  Indonesia  sesungguhnya  telah banyak  terbangun  dan  tergariskan  secara  pasti berdasarkan  konfigurasi  asas-asas  yang  telah diletakan  sejak  lama  sebelum  kekuasaan  peme- rintahan kolonial tumbang”. 6
Terlanjur  memilih  dan  meyakini  bahwa akan  lebih  praktis  jika  melanjutkan  tradisi  sis- tem  hukum  kolonial  yang  dianggap  telah  lebih dipahami  serta  memiliki  struktur  yang  lebih pasti,  ternyata  bukan  tanpa  masalah  dalam  per- jalanan  selanjutnya.  Mengesampingkan  pilihan terhadap  pemakaian  hukum  rakyat  yang  bera- gam  dan  tidak  terumus  secara  eksplisit,  dengan memilih pola hukum Eropa yang menganut asas ketunggalan melalui cara kodifikasi bukan tanpa konsekuensi.
Problema  yang  kemudian  muncul  adalah masalah  fleksibilitas  norma  tertulis  dalam  im- plementasinya pada lembaga pengadilan. Rumu- san  norma  hukum  yang  eksplisit  dalam  wujud perundang-undangan  tidak  jarang  malah  terke- san kaku dan limitatif, meski dalam pengimple- mentasiannya  masih  terbuka  peluang  bagi  ha- kim  untuk  melakukan  interpretasi,  mengingat kodifikasi  norma  hukum  apa  pun  memang  ter- cipta dengan kondisi  yang tidak selalu lengkap. Di samping aspek norma, faktor lembaga penga- dilan juga merupakan problema tersendiri, kare- na  lembaga  tersebut  keberadaannya  juga  meru- pakan  hasil  introduksi  pemerintah  kolonial  ke dalam  sistem  hukum  rakyat  jajahan.  Oleh  kare- na  itu,  dalam  penerapannya  untuk  kasus-kasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang juga memunculkan pelbagai per- soalan  yang  bermuara  pada  sulitnya  mewujud- kan  keadilan  substansial  bagi  para  pencarinya. Betapa  tidak,  cara  pandang  hakim  terhadap  hu- kum  seringkali  amat  kaku  dan  normatif-prose- dural dalam melakukan konkretisasi  hukum.
4 Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit ., h. 177.
5 Soetandyo Wignyosoebroto, Op. Cit ., h. 13.
6 Ibid ., h. 15.

## Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 515 - 524
Hakim hanya menangkap apa yang disebut “ke- adilan  hukum” (legal  justice) ,  tetapi  gagal  me- nangkap  “keadilan masyarakat” (social  justice) . Hakim  telah  meninggalkan  pertimbangan  hu- kum  yang  berkeadilan  dalam  putusan-putusan- nya.  Akibatnya,  kinerja  pengadilan  sering  diso- roti  karena  sebagian  besar  dari  putusan-putusan pengadilan  masih  menunjukkan  lebih  kental “bau  formalisme-prosedural”  ketimbang  kede- katan pada “rasa keadilan warga masyarakat.”
Dalam  kaitannya  dengan  uraian  di  muka, benar  apa  yang  diutarakan  Esmi  Warassih  da- lam  pidato  pengukuhan  beliau  sebagai  guru  be- sar  bahwa;  “Penerapan  suatu  sistem  hukum yang  tidak  berasal  atau  ditumbuhkan  dari  kan- dungan  masyarakat  merupakan  masalah,  khu- susnya  di  negara-negara  yang  sedang  berubah karena  terjadi  ketidakcocokan  antara  nilai-nilai yang  menjadi  pendukung  sistem  hukum  dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.” 7
Meskipun hal tersebut di atas juga disada- ri, akan tetapi tampaknya untuk membangun hu- kum nasional dengan bermula dari titik nol, apa- lagi  bertolak  dari  suatu  konfigurasi  baru  yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelaslah kalau tidak mungkin. Ditambah pula oleh buda- ya  hukum  para  yuris  yang  mendukung  beban kewajiban  membangun  hukum  nasional  amat sulit  untuk  menemukan  pemikiran-pemikiran yang lateral dan menerobos.
Berguru kepada guru-guru Belanda dalam situasi  kolonial,  pemikiran  para  yuris  nasional pun mau tidak mau telah diprakondisi oleh dok- trin-doktrin yang telah ada. Demikian pula para perencana  dan  para  pembina  hukum  nasional, meskipun  mereka  mengaku  bersitegak  sebagai eksponen hukum adat 8 dan hukum Islam 9 ada-
7 Lihat  Esmi  Warassih  Pujirahayu, “Pemberdayaan  Ma- syarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Pe- negakan  Hukum  dan  Persoalan  Keadilan)” ;  Pidato  Pe- ngukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, h. 12.
8 Adalah  Djojodigoeno  seorang  guru  besar  dari  Universi- tas  Gadjah  Mada,  didikan Rechtsschool dan Rechtshoge- school ,  dan  berpengalaman  lama  sebagai  hakim  Ketua Landraad pada masa pemerintahan kolonial – adalah seo- rang tokoh yang meyakini perlunya masyarakat plural  se- perti  di  Indonesia  ini  memiliki  hukum  yang  seharusnya plural  pula.  Dikatakan  olehnya, “you  cannot  alter  social conditions  by  making  laws….  Law  has  to  adjust  itself  to social conditions. You cannot unify law where social  con-
lah  sesungguhnya  merupakan  pakar-pakar  yang terlanjur  terdidik  dalam  tradisi  hukum  Belanda. Oleh  karena  itu,  mereka  sedikit  banyak  ikut  di- condongkan untuk berpikir dan bertindak menu- rut  alur  tradisi  ini  dan  bergerak  dengan  modal sistem  hukum  positif  peninggalan  hukum  Hin- dia Belanda (yang tetap dinyatakan berlaku ber- dasarkan  aturan  peralihan).  Namun  demikian, juga  tidak  benar  bila  dikatakan  bahwa  para pemuka hukum Indonesia tidak memiliki ide-ide baru  untuk  melepaskan  diri  dari  pasungan  hu- kum kolonial. 10
Berkenaan  dengan  persoalan  di  atas,  Lev menyatakan  bahwa  perhatian  para  pemimpin republik  pada  waktu  itu  banyak  tersita  untuk upaya-upaya merealisasikan kesatuan dan persa- tuan nasional saja, sehingga sedikit banyak me- ngabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelemba- gaan  masyarakat  dan  negara.  Para  pemimpin Republik  ini  banyak  berbicara  soal  cita-cita, akan  tetapi  ketika  tiba  pada  keharusan  untuk merealisasikannya  ternyata  banyak  yang  tidak siap  dengan  rencana  strategik  untuk  menuntun perubahan-perubahan.  Ketika  dihadapkan  pada persoalan-persoalan dan realita-realita yang ada, para  elit  Republik  ini  cenderung  untuk  mencari pemecahan  dengan  merujuk  pada  petunjuk- petunjuk  lama  yang  pernah  mereka  kenal  pada masa lalu. Usul-usul inovatif untuk membuat te- robosan, seperti yang pernah diusulkan Muham- mad  Yamin  untuk  memberikan  kewenangan kepada  Mahkamah  Agung  guna  melakukan  pe- ninjauan  dan  penilaian  terhadap  seluruh  produk perundang-undangan  yang  ada  terbentur  pada keberatan-keberatan Soepomo 11 yang lebih me-
ditions do the converse;” Lihat dalam M.M. Djojodigoe- no, Adat  Law  in  Indonesia .  Jakarta:  Djambatan,  1952. Mengenai hal ini lihat dalam Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum…Op. Cit., h. 201. Lihat juga, Sunarjati Har- tono,  Dari  Hukum  Antar  Golongan  ke  Hukum  Antar Adat. Bandung: Alumni, 1971, h. 30-32.
9 John Ball menguraikan di dalam bukunya The Struggle for  National  Law  in  Indonesia .  Sydney:  Faculty  of  Law University of Sydney, 1986, p. 204; sebagaimana dikutip Soetandyo Wignyosoebroto, Op. Cit., h. 206. 10 Soetandyo Wignyosoebroto, Loc. Cit., h. 189.
11 Seperti  diketahui  Soepomo  adalah  salah  seorang  ahli hukum Indonesia, tokoh yang sangat banyak perannya da- lam penyusunan UUD 1945, adalah alumnus Rijksuniver- siteit  Leiden .  Dia  menulis  Disertasi  Doktor  bidang  Hu- kum  tentang “De  reorganisatie  van  het  agrarisch  stelsel in het gewest Soerakarta. Leiden, 8 juli 1927. Lihat dalam
Pancasila Sebagai “Das Sollen” dan “Volkgeist” Dalam …
nyukai model-model kelembagaan ketatanegara- an  yang  selama  ini  sudah  dikenal  dengan  baik oleh  pakar-pakar  hukum  Indonesia. 12 Oleh  ka- rena  itu,  pilihan  untuk  meneruskan  berlakunya kaidah hukum lama dengan aturan Peralihan Pa- sal  II  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  diran- cang  berdasarkan  arahan  Soepomo “was  not merely  a  matter  of  convenience  …  nor  was  it simply because no one had any ideas” akan te- tapi  juga  karena “…the  colonial  law  provided an  available  and  appropriate  framework” ;  dan lagi pula hukum kolonial ini “…was a … secu- lar  neutrality  between  conflicting  religious  and social groups, … that also kept the existing do- minant  elite  in  control  of  national  institu- tions.” 13
Keinginan  membangun  tata  hukum  yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya  memang  merupakan  harapan (das sollen) .  Oleh  karena  mewarisi  sejumlah  peratu- ran serta lembaga hukum dari masa kolonial se- sungguhnya  berarti  mempertahankan  cara-cara berpikir  serta  landasan  bertindak  yang  berasal dari  paham  individualistis.  Hal  itu  tentu  saja tidak  sejalan  dengan  alam  pikiran  masyarakat Indonesia  yang  berlandaskan  paham  kolektivis- tis.  Dalam  kaitan  itu,  Sunarjati  Hartono, 14 me- rekomendasikan  beberapa  hal  dalam  rangka pembentukan  dan  pengembangan  hukum  nasio- nal  Indonesia  harus  memperhatikan  hal-hal  be- rikut ini:
1) Hukum  Nasional  harus  merupakan  lan- jutan  (inklusif  modernisasi)  dari  hukum adat,  dengan  pengertian  bahwa  hukum nasional  itu  harus  berjiwa  Pancasila. Maknanya,  jiwa  dari  kelima  sila  Panca- sila  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  Indonesia  di  masa  sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang;
2) Hukum Nasional Indonesia bukan hanya akan  berkisar  pada  persoalan  pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan
IDC  (Inter  Documentation  Company)  on  microfiche  Van Vollenhoven  Institute ,  Leiden  University,  Dissertation  on Netherlands Indies Law 1850-1945.
12 Pernyataan Lev ini dapat dijumpai dalam buku Soetan- dyo Wignyosoebroto, Loc.Cit.
13 Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Soetandyo Wig- nyosoebroto, Op. Cit ., h. 190.
14 Sunarjati Hartono, Dari Hukum… Op. Cit ., h. 31.
hukum  barat,  melainkan  harus  terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru se- suai  dengan  kebutuhan  dalam  menyele- saikan persoalan yang baru pula;
3) Pembentukan  peraturan  hukum  nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar me- menuhi kebutuhan masyarakat. Selanjut- nya, hak atau kewajiban yang hendak di- ciptakan  itu  juga  sesuai  dengan  tujuan kita  untuk  mencapai  masyarakat  yang adil  dalam  kemakmuran  serta  makmur dalam keadilan.

## C. Hukum  Tertulis  dianggap  Futuristik  dan Berkepastian
Seperti  dikemukakan  Satjipto  Rahardjo, bahwa  “hukum  sebagaimana  diterima  dan  dija- lankan  di  negara-negara  di  dunia  sekarang  ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hu- kum yang modern.” 15 Memiliki ciri: (1) bentuk- nya  yang tertulis, (2) berlaku untuk seluruh wi- layah  negara,  dan  (3)  sebagai  instrumen  yang secara  sadar  dipakai  untuk  mewujudkan  kepu- tusan-keputusan  politik  masyarakatnya.  Ketiga ciri hukum modern tersebut memang secara eks- plisit  melekat  pada  sistem  hukum  yang  berasal dari  Eropa  daratan  yang  diwarisi  Indonesia  se- telah  merdeka.  Oleh  karena  itu,  pertimbangan untuk  memilih  hukum  yang  bentuknya  tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan. Ke- mudian  masalah  uniformitas  dalam  keberlaku- annya  juga  menjadi  pertimbangan  penting  lain- nya  seiring  dengan  cita-cita  pendirian  negara bangsa  ini  dalam  bentuk  Negara  Kesatuan  Re- publik Indonesia (NKRI). Sementara itu apabila pilihan  dijatuhkan  pada  hukum  adat,  dianggap akan  menuai  sejumlah  masalah  di  kemudian hari, karena keragaman hukum adat sebagai sis- tem  hukum  rakyat  yang  umumnya  tak  terumus secara  eksplisit. Di samping itu juga sistem hu- kum  adat  keberlakuannya  bersifat  lokal  yang beragam pada budaya yang berlain-lainan.
Keadaan  yang  digambarkan  di  atas,  kalau ditengok jauh ke belakang, sesungguhnya akibat kuatnya pengaruh konsep adatrechtpolitiek- nya
15 Lihat Satjipto Rahardjo , “Hukum dalam Perspektif Per- kembangan” ,  dalam  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Alumni, 1986, h. 178.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 515 - 524
Van Vollenhoven  yang sangat ironi dan memu- tarbalikkan  fakta.  Betapa  tidak,  bahwa adat- rechtpolitiek yang  dimaksudkan  untuk  melesta- rikan hukum lokal tetap di tangan rakyat setem- pat sebenarnya mengukuhkan kekuasaan lemba- ga-lembaga  yang diawasi oleh Belanda atas hu- kum adat. Bahwa hukum adat adalah hasil karya penguasa Belanda terbukti dengan pembentukan pengadilan  adat  oleh  pemerintah  kolonial  de- ngan  pemeriksaan  keputusan  pengadilan  adat oleh Landraad dengan  pemberian  keputusan persoalan  adat  oleh  hakim Landraad yang  ber- kebangsaan  Belanda.  Di  samping  itu  para  peja- bat  Belanda  senantiasa  hadir  dalam  sidang-si- dang  pengadilan  adat,  para  pakar  Belanda  dan Indonesia  didikan  guru-guru  Belanda  yang  me- lakukan  penelitian  adat  secara  besar-besaran yang  laporannya  ditulis  dalam  Bahasa  Belanda. Itu semua telah  cukup membuktikan bahwa pe- nelitian  adat  yang  telah  dilakukan  nyata-nyata telah  melanggar  asas  utama  teori  hukum  adat, bahwa hukum adat itu hidup dalam tradisi lokal. Kini  setelah  ditulis,  hukum  adat  hidup  dalam buku,  oleh  para  hakim  Belanda  digunakan  seo- lah-olah  buku-buku  tersebut  adalah  kitab  Un- dang-Undang. 16
Akibat keadaan tersebut, kemudian terjadi anggapan  keliru  dari  orang-orang  Indonesia yang  berkedudukan  tinggi  yang  beranggapan bahwa  diri  mereka  bebas  dari  adat,  walaupun penggolongan hukumnya adalah sebaliknya. Se- ringkali  dalam  pandangan  mereka  adat  adalah hukum  bagi  desa-desa  yang  terbelakang,  bukan hukum  pusat-pusat  perkotaan  tempat  mereka tinggal.  Sedangkan  bagi  rakyat  di  desa-desa yang  hukum  adatnya  dianggap  berlaku,  tatkala pecah  revolusi  di  beberapa  tempat  mereka  ber- prakarsa menghapuskan pengadilan adat. 17
Sementara  itu,  kebanyakan  ahli  hukum yang  bekerja  pada  pemerintah  dan  berpraktik swasta  beranggapan  bahwa  Indonesia  sebagai sebuah  negara  modern,  pada  akhirnya  harus menciptakan  sistem  hukum  baru  berdasarkan “Kitab Undang-Undang yang modern.” Sedang- kan  sejumlah  kecil  sarjana  hukum  adat  meng- hendaki  hukum  adat  sebagai  dasar.  Di  antara orang dalam kelompok yang belakangan itu
16 Lihat Daniel S. Lev, Hukum dan …. Op. Cit ., h. 454 - 455.
17 Daniel S. Lev, Loc. Cit.,
yang  paling  terkemuka  adalah  almarhum  Djo- jodigoeno 18 dari Universitas Gadjah Mada.
Berkenaan  dengan  hal  itu  Lev  memberi- kan komentar, bahwa penyatuan hukum rasanya seperti  keharusan  membuat  pilihan  yang  pahit antara  kitab  undang-undang  dan  adat  sebagai landasan  konseptual.  Kitab  undang-undang  me- mang  berdaya  tarik  karena  “modern”  tetapi  se- cara  simbolis  adalah  “bersifat  Eropa”,  dan mungkin masih akan tetap menguntungkan per- dagangan orang-orang dari  golongan Eropa dan keturunan  Cina.  Sementara  itu,  adat  yang  sela- ma ini digunakan untuk mengungkung orang In- donesia  agar  tetap  di  tempat  mereka  yang  se- mula,  dengan  sedikit  perubahan  dan  sentuhan imajinasi  dapat  dijadikan  simbol  nasional  yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain, tetapi adat lazim dianggap terlalu primitif sebagai hu- kum sebuah negara modern. 19
Berdasarkan  realita  di  atas,  sesungguhnya para penanggung jawab pembangunan hukum di Indonesia  di  awal-awal  kemerdekaan  memang dihadapkan  pada  kondisi  yang  amat  sulit  ten- tang  bagaimana  menciptakan  suatu  sistem  hu- kum  untuk  suatu  bangsa  yang  telah  bernegara, merdeka,  dengan  semangat  yang  besar  untuk mempertahankan  kesatuan  dan  persatuan.  Akan tetapi  dalam  kenyataannya  terpilah-pilah  dalam ihwal  kesukuan,  kebudayaan,  dan  keagamaan yang  tentu  saja  terpilah-pilah  pula  dlam  ihwal kebutuhan  hukumnya.  Sesungguhnya  arah  pe- nyatuan  bangsa  dengan  menundukkan  seluruh warga  bangsa  ke  satu  sistem  hukum  modern yang  berorientasi  ke  tradisi  hukum  Eropa  yang sangat  mendahulukan  nilai  kepastian,  bukannya tidak  rasional. 20 Namun  demikian,  meneruskan berlakunya hukum barat yang dahulu hanya ber- laku untuk orang Eropa dan sebagian untuk go- longan Cina terhadap orang Indonesia asli  yang dahulu  disebut  golongan  rakyat  pribumi,  sangat tidak disukai.
Padahal  negara-negara  di  dunia  yang mengkualifikasikan  diri  sebagai  negara  modern seperti telah diutarakan di muka menjalankan
18 Sebagai contoh dapat diperiksa dari buku Djojodigoeno yang  berjudul  “Reorientasi  Hukum  dan  Hukum  Adat.” Yogyakarta: Penerbitan Universitas, 1961.
19 Ibid ., 20 Lihat  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari  Hukum… Op.
Cit ., h. 202-203.
Pancasila Sebagai “Das Sollen” dan “Volkgeist” Dalam …
konsep  hukum  modern  dengan  segala  ciri  dan atributnya.  Terlebih  lagi  negara-negara  modern pada  milenia  ketiga  ini  yang  menetapkan  ciri- ciri  hukum  modern  yang  digunakannya  pun yang  harus  lebih  mampu  mengakomodasi  kon- disi  global  yang  melanda  masyarakat  di  planet bumi ini.
Ciri-ciri serta karakteristik hukum modern di  abad  ini  harus  terdiri  atas: (a)  uniform  and unvarying  in  their  application;  (b)  transactio- nal;  (c)  universalistic;  (d)  hierarchical;  (e)  or- ganized  bureaucratically;  (f)  rational;  (g)  run by  professional;  (h)  lawyers  replace  general agents;  (i)  amandable;  (j)  political;  (k)  legisla- tive,  judicial,  and  executive  are  separate  and distinct . 21
Kristalisasi  dari  ciri-ciri  di  atas,  idealnya untuk suatu hukum nasional yang modern dalam era  globalisasi  di  samping  mengandung “local characteristic” seperti  Ideologi  bangsa  Panca- sila,  kondisi-kondisi  manusia,  alam,  dan  tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan- kecenderungan (international  trends) yang  dia- kui  oleh  masyarakat  dunia    yang    beradab. 22
Oleh  karena  itu,  sebagai  suatu  negara  bangsa yang  merdeka,  Indonesia  yang  berdaulat,  serta merupakan  bagian  dari  masyarakat  bangsa- bangsa  yang beradab lainnya, untuk mengguna- kan  hukum  adat  yang  bermuatan  tradisi  bangsa dengan “local  characteristic” -nya,  sebenarnya juga  tidak  cukup  memadai.  Oleh  sebab  hukum adat sesungguhnya hanya relevan untuk menata kehidupan  penduduk  pribumi  di  desa-desa  dan kampung-kampung.  Sedangkan  dalam  rangka mengakomodasi  berlangsungnya  interaksi  yang semakin  kompleks  antar  masyarakat  bangsa- bangsa beradab dalam berbagai bentuknya, baik kerjasama  investasi  maupun  perniagaan  yang berlangsung di pusat-pusat perkotaan, maka un- tuk  kepentingan  tersebut  diperlukan  kaidah  hu- kum  yang lebih berkepastian dan berlaku untuk semua warga masyarakat tanpa kecualinya.
Di samping itu juga, dalam era globalisasi orang  tidak  mungkin  lagi  hanya  mengoperasio- nalkan nilai-nilai domestik. 23 Untuk itu maka
21 Lihat  Muladi,  Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem Peradilan  Pidana.  Semarang:  Badan  Penerbit  Undip, 1997, h. 64.
22 Ibid ., h. 63.
23 Muladi, Hak Asasi… Op. Cit ., h. 65.
hukum  Barat  yang  tidak  selalu  berlawanan  de- ngan  hakikat  nasionalisme  modern,  tidak  perlu dinilai  secara  berlebihan  sebagai  hukum  yang akan  merusak  kepribadian  bangsa. 24 Bahkan Soetandyo  berkenaan  dengan  hal  tersebut  me- nyarankan  bahwa:  “…hukum  Barat  yang  telah dengan  cukup  baik  dikembangkan  pada  masa kolonial  sesungguhnya  dapat  saja    diteruskan dan  didayagunakan  untuk  menyatukan  bangsa, menjaga stabilitas politik, mengefisienkan jalan- nya  administrasi  pemerintahan,  dan  melancar- kan  pertumbuhan  ekonomi.” 25 Menilik  saran tersebut  tampak  kepada  kita  bahwa,  pada  prin- sipnya Soetandyo tidak terlalu keberatan apabila Indonesia  setelah  merdeka  mengoper  sejumlah pranata  dan  lembaga  hukum,  sejauh  memiliki daya serta nilai guna bagi pencapaian kesejahte- raan bangsa di masa-masa mendatang. Oleh ka- rena  dalam  pandangannya  kaidah  maupun lembaga  hukum  itu  pun  “telah  dengan  cukup baik dikembangkan pada masa kolonial.”

## D. Indonesia Bersatu Pasca Reformasi
Bangsa Indonesia pasca reformasi menga- lami perubahan yang signifikan dalam memaha- mi  ideologi  bangsa  Pancasila.  Pancasila  jarang disebut-sebut  dan  dikumandangkan  dalam  per- cakapan  resmi  sehari-hari  di  lingkungan  birok- rasi, demikian pula di lingkungan lembaga pen- didikan.  Berbeda  halnya  dengan  ketika  masa orde baru, Pancasila bahkan menjadi kurikulum mata  pelajaran  di  sekolah  dan  mata  kuliah  di perguruan  tinggi.  Bahkan  ada  penataran  khusus berjenjang  atau  yang  kita  kenal  dengan  Penata- ran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila  (P4)  yang  diberikan  saat  siswa/siswi SD,  SLTP  dan  SLTA  awal  masuk  sekolah. Akan tetapi sekarang tidak ada lagi.
Bukankah sebagai sebuah ideologi, pema- haman  terhadap  Pancasila  itu  seharusnya  di- ingatkan secara terus-menerus. Demikian halnya tentang  pengamalannya  atas  ideologi  Pancasila tersebut, ketika hal itu tidak lagi disosialisasikan kepada  khalayak  terutama  para  generasi  muda maka lambat laun ideologi  yang menjadi landa- san berbangsa dan bernegara itu akan memudar, perlahan tapi pasti, masyarakat akan melupakan
24 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari  Hukum… Op.  Cit .,  h. 205.
25 Ibid .
bahwa  sesungguhnya  nilai-nilai  luhur  yang  ter- kandung  pada  ideologi  Pancasila  itu  semakin dilupakan  generasi  bangsa  ini.  Oleh  sebab  itu, menjadi conditio sine qua non untuk merealisa- sikan  penjiwaan,  pemahaman,  serta  pengama- lan,  akan  nilai-nlai  luhur  Pancasila  tersebut  da- lam  kehidupan  sehar-hari.  Dengan  demikian Pancasila  sungguh  akan  kembali  menjadi Volk- geist (jiwa bangsa) Indonesia yang majemuk ini.
E. Pancasila sebagai Philosofische Grondslag bangsa Indonesia
Secara  etimologi  Istilah  ideologi  berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pe- ngertian dasar, cita-cita, buah pikiran dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian  sehari-hari idea disamakan  artinya dengan  cita-cita.  Cita-cita  yang  dimaksud  ada- lah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dica- pai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu se- kaligus  merupakan  dasar,  pandangan  atau  fa- ham.  Dengan  demikian  ideologi  mencakup  pe- ngertian  tentang  idea-idea,  pengertian  dasar, gagasan dan cita-cita.
Secara  terminologi  ideologi  adalah  suatu kumpulan  gagasan,  ide,  keyakinan  serta  keper- cayaan yang bersifat sistematis yang mengarah- kan  tingkah  laku  seseorang  dalam  berbagai  bi- dang  kehidupan  baik  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  agama,  hukum,  dan  lain-lain.  Kedudu- kan  Pancasila  adalah  sebagai philosofische grondslag (dasar  filosofis)  atau weltans- chauung (pandangan  hidup)  bagi  bangsa  Indo- nesia,  yang  di  dalamya  mengajarkan  tentang pentingnya  nilai-nilai  “Ketuhanan,  Kemanusia- an, Persatuan, Kerakyatan, Kebijaksanaan, serta Keadilan”. Di samping itu Pancasila merupakan sebuah  identitas  atau  jati  diri  kebangsaan  Indo- nesia. Pancasila adalah  wujud kepribadian serta karakter bangsa Indonesia atau dengan kata lain sebagai corak peradaban bangsa Indonesia.
Peranan ideologi Pancasila menjadi sangat penting  karena  sejatinya  Pancasila  merupakan sumber  jatidiri,  kepribadian,  moralitas,  dan  ha- luan  kehidupan  bangsa.  Indonesia  akan  berwu- jud bangsa yang memiliki peradaban agung jika segenap masyarakat bangsanya bersedia dengan rela  berkorban  untuk  mengamalkan  Pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Ideologi Panca-
sila akan terpenuhi arti dan maknanya jika nilai- nilai  agung  Pancasila  teraplikasi  dan  terimple- mentasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  berne- gara segenap rakyat Indonesia.

## F. Pengamalan  Pancasila  dalam  Kehidupan Masyarakat
Sila  pertama, Ketuhanan  yang  Maha Esa ; mengandung makna bahwa masyarakat In- donesia  adalah  masyarakat  yang  beragama  dan berketuhanan;  Artinya  Ideaologi  Bangsa  Indo- nesia  sudah  tidak  bisa  ditawar  lagi  akan  sangat menolak segala macam ideologi yang tidak me- ngakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikut- nya,  sila  kedua, Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab ; mempunyai makna menghargai orang lain,  tidak  egois  atau  mau  menang  sendiri,  me- lainkan  lebih  toleran.  Toleransi  dalam  kehidu- pan  berbangsa  dan  bernegara  di  dalam  NKRI menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  sudah given sejak bengsa ini lahir sebagai bangsa yang mer- deka, bersatu, dan berdaulat. Sila ketiga, Persa- tuan  Indonesia ;  yaitu  bahwa  masyarakat  Indo- nesia  harus  bersatu  agar  tercipta  suasana  aman, damai,  dan  tentram,  tidak  ada  konflik  vertikal maupun  horizontal  di  antara  sesama  warga bangsa.  Oleh  karena  itu,  tawuran  antar  pelajar dan tawuran antar warga masyarakat, sudah pas- ti  tidak  mencerminkan  pengamalan  sila  ketiga Pancasila.  Dewasa  ini  terjadinya  pertikaian  da- lam  masyarakat  kita  seolah  sudah  menyiratkan sudah demikan terkikisnya rasa kebersatuan kita sebagai  warga  bangsa.  Kita  merindukan  negeri yang  damai  dan  aman,  karena  yang  sering  kita saksikan sekarang sedikit saja berbuat salah bisa menyulut emosi.
Sila  keempat, Kerakyatan  yang  dipim- pin  oleh  Hikmah  Kebijaksanaan  dalam  Per- musyawaratan/Perwakilan ;  Terhadap  sila  ke- empat  ini  pun  tampaknya  harus  dilakukan  pe- maknaan  kembali,  karena  boleh  jadi  makna  de- mokrasi ala Indonesia berdasarkan sila keempat menurut  kehendak  the founding  father bangsa Indonesia itu berbeda dengan yang kita amalkan sekarang. Apabila dibaca dengan saksama bunyi sila  keempat  Pancasila  adalah:  “Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  Hikmah  Kebijaksanaan  da- lam  Permusyawaratan/Perwakilan;  Makna  “… hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan” menunjukkan bahwa para  pendiri
Pancasila Sebagai “Das Sollen” dan “Volkgeist” Dalam …
Republik  Indonesia  mengarahkan  kita  bahwa “kedaulatan  memang  di  tangan  rakyat”  akan tetapi  perwujudannya  dilakukan  melalui  “per- musyawaratan  atau  bermusyawarah”  dalam bimbingan  “hikmah  kebijaksanaan”  oleh  para wakil rakyat di parlemen.
Oleh  karena  itu,  menurut  pemahaman  pe- nulis,  demokrasi  yang  sekarang  diamalkan  di negeri  kita  dengan  cara  melibatkan  setiap  indi- vidu  rakyat  dalam  proses  pemilihan  langsung atau  dikenal  dengan one  share  one  vote dalam setiap proses memilih, apakah itu pemilihan ek- sekutif  maupun  legislatif,  merupakan  pemaha- man yang bias dari kalimat “Hikmah Kebijaksa- naan  dalam  Permusyawaratan  Perwakilan”.  Hal itu  disebabkan  memilih  pemimpin  secara  lang- sung  dengan  tidak  lagi  melalui  permusyawara- tan  perwakilan,  saya  khawatir  menjadi  tidak sejalan  dengan  makna  sila  keempat  sebagaima- na  yang  dikehendaki  oleh  para  pendiri  bangsa ini yang merumuskan ideologi Pancasila itu sen- diri.
berbangsa  dan  bernegara  masyarakat  Indonesia tidak  lagi  berpedoman  pada  sila  kesatu,  kedua, ketiga, dan keempat maka akibatnya sila kelima, juga  akan  secara  otomatis  tergeser  keberadaan- nya  oleh  paham  kapitalisme.  Sistem  ekonomi kapitalis  yang  orientasinya  adalah  keuntungan semata-mata, dampaknya akan sangat dirasakan oleh  rakyat  kecil,  karena  praktik  perekonomian semacam  itu  sama  sekali  tidak  pro  rakyat,  se- hingga tidak heran jika dewasa ini kita menyak- sikan  “yang  kaya  makin  kaya,  yang  miskin makin miskin.”
Seperti  halnya  negara-negara  berkembang lainnya,  Indonesia  kini  juga  sudah  menyatakan komitmennya  pada  modernisasi.  Modernisasi diharapkan  akan  menjadi  jembatan  yang  me- ngantarkan rakyat dan bangsa Indonesia kepada kehidupan  yang  makmur  dan  sejahtera.  Akan tetapi komitmen pada modernisasi itu cepat atau lambat  pada  gilirannya  akan  membawa  penga- ruh pula terhadap bidang hukum.
Rasa khawatir yang sangat mendalam jika kelak falsafah Pancasila sebagai dasar negara itu tidak  diajarkan  dan  disosialisasikan  sejak  di bangku sekolah hingga di Perguruan Tinggi ke- pada  generasi  muda  calon  penerus  bangsa.  Ma- ka anak-anak yang lahir semenjak reformasi di- khawatirkan  mereka  tidak  lagi  bisa  memahami dan  menerapkan  nilai-nilai  luhur  yang  terkan- dung  dalam  ideologi  bangsanya  dengan  baik. Tentu  saja  itu  akan  menyebabkan  terjadinya krisis  pemahaman  ideologi  bangsa  yang  sebe- narnya.  Oleh  sebab  itu,  hendaknya  kita  tidak menyalahkan  masyarakat  kalau  mereka  tidak memahami  jatidiri  bangsanya,  karena  ideologi bangsanya  pun  sekarang  sudah  tidak  diajarkan secara intensif seperti dulu.
Memaknai kondisi bangsa dewasa ini, su- dah  seyogianya  jika  Pancasila  yang  merupakan ideologi bangsa Indonesia kembali diajarkan se- cara  terus-menerus,  sehingga  masyarakat  bisa memahami hakikat keberadaannya di dalam ne- gara bangsa yang majemuk serta bagaimana me- reka harus hidup dalam keberagaman namun te- tap rukun serta damai. Oleh karena hidup dalam kebhinekaan  itu  sesungguhnya  merupakan  ke- niscayaan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Sila kelima, Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia ; Apabila dalam konteks kehidupan

## G. Penutup
Sebagai  penutup  paparan  ini,  dapatlah  di- kemukakan  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi hasil  pemikiran  yang  sedalam-dalamnya  dari bangsa  Indonesia  telah  terbukti  dipercaya  dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-nor- ma,  nilai-nilai)  yang  paling  benar,  paling  adil, paling  bijaksana,  paling  baik  dan  paling  sesuai bagi bangsa Indonesia. Maka fungsi utama Pan- casila bagi bangsa dan negara Indonesia ini ada- lah:
a) Pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa Indonesia;
b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia; dan
c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Dengan demikian agar semangat pemben- tukan  serta  pengembangan  sistem  hukum  Indo- nesia  ke  depan  tidak  tercerabut  dari  akar  buda- yanya,  maka  cita-cita  Proklamasi  Kemerdekaan bangsa  Indonesia  harus  menjadi  modal  utama- nya.  Pada  gilirannya,  Pancasila  harus  dijadikan “das sollen” dan sekaligus menjadi “Volkgeist” atau jiwa bangsa  Indonesia dalam rangka mela- kukan pembentukan serta pengembangan sistem hukum  Indonesia  sekarang  maupun  di  masa yang akan datang.***

## DAFTAR PUSTAKA
Esmi  Warassih  Pujirahayu, “Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum (Proses  Penegakan  Hukum  dan  Persoalan  Keadilan)” ;  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001.
Daniel  S.  Lev.  1990, “Hukum  Kolonial  dan  Asal-usul  Pembentukan  Negara  Indonesia” dalam Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES.
Djojodigoeno. 1952, Adat Law in Indonesia . Jakarta: Djambatan.
-----------------, 1961, Reorientasi Hukum dan Hukum Adat. Yogyakarta: Penerbitan Universitas.
H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta.
Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. Muladi. 1997, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila , Cet. ke 9 . Jakarta: Pancuran Tujuh. Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. Ke 9 , Jakarta: Pantjuran Tujuh. Satjipto Rahardjo. 1986, “Hukum dalam Perspektif Perkembangan” , dalam Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Soetandyo Wignjosoebroto. 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial- Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sunarjati Hartono. 1971, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung: Alumni.