## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## DINAMIKA YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Nahrowi nahrowi@iainponorogo.ac.id Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Muhammad Ali Murtadlo alimurtadlo@iainponorogo.ac.id Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

## Abstract
This article explores the dynamics of jurisprudence as a source of law within Indonesia's legal system. It highlights the role of jurisprudence in shaping legal decisions and its status among other legal sources such  as  legislation  and  customary  law.  Despite  being  an  essential  component,  jurisprudence  often receives  inadequate  attention,  leading  to  inconsistencies  in  its  application  across  various  judicial decisions. This paper employs a qualitative research approach, analyzing relevant literature and case law to examine the acceptance and challenges of jurisprudence in Indonesian practice. Through case studies of key court decisions, the article illustrates the influence of jurisprudence on judicial reasoning and  legal  development.  The  findings  indicate  that  jurisprudence  significantly  contributes  to  the formation  of  legal  norms  and  provides  a  crucial  framework  for  legal  interpretation.  However, challenges  such  as  inconsistent  application  and  limited  understanding  among  judges  highlight  the need for greater emphasis on jurisprudence in legal education and practice. The article concludes by recommending  measures  to  enhance  the  quality  and  consistency  of  jurisprudence,  thereby strengthening its role as a source of law in Indonesia.
Keywords: Jurisprudence, Indonesian Legal System, Consistency in Application, and Legal Education.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji dinamika yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Pembahasan mencakup peran yurisprudensi dalam membentuk keputusan hukum dan posisinya di antara  sumber  hukum  lainnya  seperti  undang-undang  dan  hukum  adat.  Meskipun  merupakan komponen  penting,  yurisprudensi  seringkali  kurang  mendapat  perhatian  yang  memadai,  sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya di berbagai keputusan yudisial. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menganalisis  literatur  yang  relevan  dan  putusan pengadilan  untuk  mengeksplorasi  penerimaan  dan  tantangan  yurisprudensi  dalam  praktik  hukum Indonesia.  Melalui  studi kasus  beberapa  putusan  pengadilan, artikel  ini  menggambarkan  pengaruh yurisprudensi  terhadap  alasan  dan  pengembangan  hukum.  Temuan  menunjukkan  bahwa yurisprudensi  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pembentukan  norma  hukum  dan menyediakan kerangka penting bagi interpretasi hukum. Namun, tantangan seperti penerapan yang tidak konsisten dan pemahaman yang terbatas di kalangan hakim menunjukkan perlunya penekanan lebih  besar  pada  yurisprudensi  dalam  pendidikan  dan  praktik  hukum.  Artikel  ini  menyimpulkan dengan  memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  konsistensi  yurisprudensi, sehingga memperkuat perannya sebagai sumber hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Yurisprudensi, sistem hukum Indonesia, konsistensi penerapan, dan pendidikan hukum.

## PENDAHULUAN
Yurisprudensi,  sebagai  landasan  filsafat  hukum,  memiliki  dimensi  idealitas  yang signifikan.  Konsep  ini  mencakup  tidak  hanya  panduan  interpretatif  terhadap  teks  hukum, tetapi  juga  refleksi  mendalam  terhadap  nilai-nilai  etis,  moral,  dan  keadilan  dalam  konteks keputusan  hukum. 1 Yurisprudensi  menjadi  medium  bagi  hakim  untuk  menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam bentuk hukum yang aplikatif, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan  yang  mungkin  tidak  secara  eksplisit  terjawab  dalam  peraturan tertulis.  Dengan  demikian,  yurisprudensi  menjadi  lebih  dari  sekadar  alat  teknis;  ia  adalah ekspresi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  yang  krusial.  Hakim  sering mengandalkan  yurisprudensi  untuk  menyelesaikan  perkara  serupa  yang  pernah  terjadi, memberikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Keberadaan yurisprudensi memaksa  hakim  untuk  berfungsi  sebagai  lembaga  independen  yang  melindungi  keadilan tanpa campur tangan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta hukum dalam kerangka yurisprudensi. 2
Yurisprudensi dihasilkan oleh hakim Mahkamah Agung ketika mereka  menghadapi perkara yang landasan hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang- undangan.  Dalam  situasi  seperti  ini,  hakim  harus  berkreasi  dalam  menafsirkan  undang- undang atau mengacu pada sumber lain seperti pendapat ahli hukum, ideologi negara, atau bahkan  wahyu  dari  Allah.  Proses  ini  membutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  dan kemampuan analisis yang tajam, sehingga menghasilkan putusan yang dapat diandalkan dan menjadi  referensi  di  masa  depan.  Dalam  praktiknya,  yurisprudensi  seringkali  melibatkan metode  penafsiran  dan  penemuan  hukum  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  ada  di masyarakat.  Hakim  berperan  aktif  dalam  mencari  solusi  untuk  kasus-kasus  yang  belum pernah terjadi sebelumnya, yang memerlukan penafsiran baru atau inovasi hukum. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya melengkapi kekurangan dalam peraturan tertulis tetapi juga berkontribusi pada perkembangan hukum dengan menciptakan norma-norma baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini. 3
Tidak  jarang,  putusan  hakim  Mahkamah  Agung  mendapat  kritik,  terutama  dalam konteks  hukum  keluarga  Islam.  Beberapa  putusan  dianggap  mengganggu  eksistensi  dan pelaksanaan  hukum  Islam  di  masyarakat,  bahkan  mencederai  keadilan  hukum.  Pendapat kontra  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  pandangan  dalam  interpretasi  hukum,  serta tantangan dalam mencapai keadilan yang diakui oleh semua pihak. Hal ini menjadi salah satu
1 Muhammad Yusuf, “Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia,” TSAQAFAH 8, no. 2 (2012): 369 – 92. 2 Rasdiyanah Rasdiyanah, “KAJIAN KRITIS TENTANG PERANAN YURISPRUDENSI DI DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” Jurnal Ar-Risalah 2, no. 1 (2022): 15 – 26.
3 Islamiyati Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Law, Development and Justice Review 3, no. 1 (2020): 1 – 14.
Submit Approve Publish 10 Maret 2024 30 Mei 2024 30 Juli 2024
kendala  dalam  penerapan  yurisprudensi  di  Indonesia,  terutama  dalam  konteks  pluralisme hukum yang ada. Salah  satu tantangan utama dalam penerapan yurisprudensi di Indonesia adalah  ketidakseragaman  dalam  penafsiran  dan  penerapannya.  Perbedaan  pandangan  di antara hakim, serta ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, di mana undang-undang menjadi sumber hukum utama, juga membatasi ruang gerak yurisprudensi sebagai sumber hukum. 4
Meskipun  demikian,  yurisprudensi  memiliki  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pembaruan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  banyak  kasus,  putusan  pengadilan  yang  berbasis yurisprudensi  telah  membantu  memperjelas  ketidakpastian  hukum  dan  memberikan  arah baru dalam penegakan hukum. Yurisprudensi sering kali menjadi acuan penting bagi pembuat undang-undang  dalam  merumuskan  aturan  baru  yang  lebih  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 5
Dari uraian  di atas, menunjukan bahwa yurisprudensi memiliki peran yang penting namun kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai sumber hukum yang dihasilkan dari putusan hakim, yurisprudensi menyediakan kerangka kerja yang dinamis untuk interpretasi hukum  dan  pengembangan  hukum.  Namun,  tantangan  dalam  konsistensi  penerapan  dan penerimaan di masyarakat menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pendidikan hukum dan penegakan hukum.
Penelitian  tentang  yurisprudensi  telah  banyak  dilakukan,  di  antaranya  ditulis  oleh Hasbi  Hasan, 6 Adi  Rizka  Permana, 7 Oly  Viana  Agustine, 8 dan    Imam  Sujono 9 .  Penelitian mereka  berfokus  pada  kedudukan  dan  peran  penting  yurisprudensi  dalam  tata  hukum  di Indonesia. Adapun artikel ini menitikberatkan pada analisis peran dan fungsi yurisprudensi dalam  dinamika  sistem  hukum  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  bagaimana  yurisprudensi digunakan  untuk  mengatasi  kekosongan  hukum  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam penerapannya.  Penelitian  ini  akan  menyelidiki hambatan  yang  ada  dan  menawarkan  solusi untuk mengoptimalkan penerapan yurisprudensi. Perbedaan utama dari penelitian terdahulu adalah  pendekatan  holistik  yang  tidak  hanya  melihat  peran  yurisprudensi  sebagai  sumber hukum  tetapi  juga  mengeksplorasi  faktor  sosial,  budaya,  dan  politik  yang  mempengaruhi penerapannya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
4 Sulistyowati Irianto, “Mempersoalkan Netralitas Dan Obyektivitas Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan,” Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan , 2008, 28 – 41.
5 Olivia RATNASARI, “Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang - Undangan” (Fakultas Hukum, n.d.).
6 Hasbi Hasan, “Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 3, no. 2 (2011).
7 Adi Rizka Permana, “Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia,” Khazanah Multidisiplin 2, no. 2 (2021): 70 – 84. 8 Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang -Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 642 – 65.
9 Imam Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.”,” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 585.
Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research dengan  mengumpulkan  data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Sumber data ini mencakup berbagai jurnal, buku, dan dokumen terkait yang memberikan wawasan tentang peran  dan  dinamika  yurisprudensi  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Analisis  ini  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  bagaimana  yurisprudensi diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapinya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  fungsi  yurisprudensi  dalam dinamika  sistem  hukum  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengidentifikasi  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  berbasis yurisprudensi, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan penerapan yurisprudensi dalam sistem  hukum.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Yurisprudensi
Kata  Yurisprudensi  berasal  dari  kata  Latin  jurisprudence  yang  berarti  pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Dalam bahasa Perancis disebut jurisprudente yang berarti hukum tetap atau hukum di luar peradilan. Dalam bahasa Inggris disebut Algemeene Rechtsleer: General Theory of Law yang artinya Teori Hukum atau dikenal juga dengan case law atau Judge Made Law.  Menurut  pengertiannya,  yurisprudensi  adalah  keputusan  hakim  yang  selalu  menjadi dasar bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama, hakim  disini adalah hakim Mahkamah  Agung.  Atau  yurisprudensi  adalah  putusan-putusan  hakim  terdahulu,  yang dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh  hakim-hakim  lain  ketika  mengambil  putusan  dalam perkara yang sama. 10
Umumnya  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum  civil-law atau  tatanan hukum  Eropa  kontinental,  istilah  yurisprudensi  diartikan  sebagai  keputusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  diikuti  oleh  hakim  atau  badan  hukum  lain  dalam perkara yang sama. Seringkali badan hukum seperti itu disebut "rechtersrecht" atau hukum yang sering kali dibuat berdasarkan keputusan hakim atau pengadilan. Sebaliknya, di negara- negara  dengan dan dipengaruhi  oleh sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, istilah “yurisprudensi”  mengacu  pada  ilmu -ilmu  hukum  yang  mencakup  prinsip-prinsip  hukum positif dan hubungan hukum. Pada saat yang sama, keputusan-keputusan hakim senior yang secara  rutin  diikuti  hingga  menjadi  bagian  dari  yurisprudensi  disebut “Case - law” atau  juga “ Judge made law ”. 11
Landasan  yuridis  bagi  yurisprudensi  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, memiliki  kewajiban  untuk  mempelajari,  memahami,  dan  mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang berkembang  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  Pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti,
10 Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.”
11 Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000).
serta  memahami  prinsip-prinsip  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  landasan tersebut, hakim diizinkan untuk memanfaatkan berbagai sumber legitimasi hukum, termasuk melakukan  penafsiran  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  hukum  masyarakat,  dalam menjalankan otoritas mutlaknya dalam proses peradilan.
Selain itu, Pasal 22 dari  Algemeene Bepalingen  Wetgwving Voor Nederlandsch Indie (AB)  atau  Hukum  Umum  Indonesia  menyatakan  bahwa  hakim  tidak  dapat  menolak memutuskan perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Ketika tidak ada aturan hukum yang jelas terkait suatu perkara, hakim diperbolehkan untuk membuat aturan sendiri guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang  untuk  menggunakan  kebijaksanaan  dan  mengembangkan  aturan  hukum  melalui yurisprudensi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan yang relevan di masyarakat. 12 Yurisprudensi  diterapkan  melalui  metode  penafsiran  dan  analisis  hukum  untuk menutup  kekosongan  dalam  hukum  serta  menyelesaikan  sengketa  secara  efektif,  sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam banyak kasus, yurisprudensi menjadi alat penting  bagi  hakim  untuk  memahami  perkara  yang  dihadapi,  terutama  ketika  peraturan perundang-undangan tidak memberikan pedoman yang jelas. Kekosongan hukum ini hanya bisa diatasi oleh hakim, yang kemudian menjadi sumber hukum itu sendiri, berfungsi sebagai landasan  bagi  terbentuknya  yurisprudensi  yang  nantinya  dapat  berkontribusi  terhadap kodifikasi hukum yang lebih lengkap dan menyeluruh. 13
Tidak jarang, ketika menghadapi perkara yang tidak diatur oleh undang-undang atau sumber  hukum  lainnya,  hakim  merujuk  pada  pandangan  kritis  dari  para  pakar  hukum. Pandangan ini, yang dikenal sebagai yurisprudensi, kerap digunakan sebagai dasar penting dalam  memutus  perkara.  Dalam  konteks  ini,  yurisprudensi  merujuk  pada  pendapat  ahli hukum  terkemuka  yang  menjadi  prinsip  atau  asas  yang  digunakan  dalam  praktik  hukum. Selain  itu,  yurisprudensi  juga  bisa  dimaknai  sebagai  putusan  pengadilan  sebelumnya  yang digunakan  sebagai  acuan  oleh  hakim-hakim  lain  dalam  memutus  perkara  serupa. Yurisprudensi  memiliki  sifat  tetap  dan  final,  memberikan  kepastian  serta  keadilan  hukum yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim-hakim di masa mendatang. 14
Yurisprudensi  ini  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menjaga  konsistensi  dan stabilitas dalam sistem  peradilan.  Ketika menghadapi situasi  di mana undang-undang  atau sumber  hukum  lainnya  tidak  memberikan  solusi  yang  jelas,  hakim  dapat  merujuk  pada putusan-putusan  sebelumnya  sebagai  preseden  yang  dapat  diandalkan.  Hal  ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan putusan yang adil dan sejalan dengan prinsip- prinsip hukum yang  telah diakui. Selain  itu, yurisprudensi juga berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menafsirkan hukum, memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pemahaman individual tetapi juga selaras dengan interpretasi hukum yang telah
12 Ahmad Rofiq, Rofah Setyowati, and Achmad Arief Budiman, “PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG,” Majalah Hukum Nasional 48, no. 2 (2018): 85 – 107.
13 Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.”
14 Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 83 – 104.
diterima  secara  luas. 15 Dengan  demikian,  yurisprudensi  tidak  hanya  membantu  dalam menciptakan  kepastian  hukum  tetapi  juga  mendorong  penerapan  hukum  yang  adil  dan konsisten  di  seluruh  yurisdiksi.  Hal  ini  juga  mencerminkan  fleksibilitas  hukum  untuk berkembang  seiring  dengan  perubahan  sosial,  budaya,  dan  nilai-nilai  masyarakat, menjadikannya alat yang vital dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum.

## Kriteria Yurisprudensi
Dalam  sistem  hukum common  law, pendekatan  hukum  hakim  umumnya  bersifat induktif. Artinya, norma hukum berkembang melalui praktik dan pengalaman kasus-kasus tertentu,  bukan  dari  aturan  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Konsep  "hakim  yang membuat  hukum"  mencerminkan  bagaimana  yurisprudensi  berperan  dalam  menciptakan dan menyempurnakan hukum selama proses pengambilan keputusan. Yurisprudensi, dalam hal ini, merujuk pada pengembangan hukum yang terjadi melalui keputusan pengadilan yang mempengaruhi kasus-kasus selanjutnya.
Proses ini berfokus pada kasus-kasus spesifik di mana aturan hukum diturunkan dari berbagai keputusan yang diambil sebelumnya. Hal ini membentuk sebuah sistem di mana keputusan  sebelumnya  berfungsi  sebagai  preseden  atau stare  decisis ,  yang  menjadi  dasar untuk keputusan di masa depan. Dalam sistem hukum Inggris, atau common law, doktrin preseden adalah elemen kunci, di mana keputusan pengadilan tingkat lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya dalam struktur hierarkis. Secara praktis, ini berarti ketika hakim menghadapi kasus baru, mereka akan memeriksa apakah ada keputusan sebelumnya yang relevan. Jika kasus serupa telah diputuskan sebelumnya, pengadilan diharapkan mengikuti keputusan  tersebut  untuk  memastikan  konsistensi  dan  stabilitas  dalam  hukum.  Dengan demikian, keputusan pengadilan sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil  kasus  yang  sedang  diadili,  menjaga  keteraturan  dan  kesinambungan  dalam  sistem hukum. 16
Yurisprudensi  merupakan  hasil  keputusan  hakim  yang  berfungsi  sebagai  hukum positif  yang  berlaku  secara  umum,  terbentuk  dari  atau  sebagai  konsekuensi  dari  putusan hakim. Keputusan yang memiliki karakter yurisprudensial memiliki asas atau prinsip yang bersifat universal dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh semua pihak. Putusan-putusan yang memiliki sifat terobosan hukum adalah yang sering kali  dijadikan  rujukan  oleh  hakim  lain  dalam  kasus  serupa.  Menurut  M.  Yahya  Harahap, putusan  pengadilan  yang  mengandung  nilai  terobosan  hukum  mencakup  beberapa  hal penting. 17
Pertama, putusan tersebut dapat menyimpang dari keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya, menciptakan preseden baru yang berbeda. Kedua, putusan tersebut membawa interpretasi  baru  terhadap  rumusan  undang-undang  yang  ada,  memberikan  pemahaman yang lebih relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Ketiga, putusan tersebut mungkin  memperkenalkan  prinsip-prinsip  baru,  menggantikan  prinsip  yang  sebelumnya dianggap mapan. Akhirnya, putusan yang berani menyimpang dari hukum tertulis yang telah
15 Muhamad Abas et al., PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
16 Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”
17 Fadhlin Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 41 – 50.
ada,  yang  mungkin  dianggap  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  rasa keadilan masyarakat, juga dapat dikategorikan sebagai terobosan hukum yang signifikan. 18 Putusan yang diikuti secara konsisten dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya:  (1)  Mengikutinya  secara  penuh  dan  tanpa  perubahan;  (2)  Menggunakannya sebagai  pedoman  berdasarkan  konteks  kasus  tertentu  atau  secara  kasuistis;  (3) Menjadikannya  pedoman  dengan  melakukan  penyesuaian  atau  modifikasi  yang  sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, untuk menetapkan sebuah putusan menjadi yurisprudensi bukanlah hal yang sederhana. Putusan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai stare decisis tanpa memenuhi beberapa syarat penting. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) Putusan harus  secara  konsisten  diikuti  dalam  kasus-kasus  selanjutnya;  (2)  Konsistensi  ini  harus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama; dan (3) Terdapat sejumlah besar putusan serupa  yang  menguatkan  penerapan  putusan  tersebut.  Dengan  demikian,  putusan  yang diakui  sebagai  yurisprudensi  harus  memiliki  sifat  keberlanjutan  dan  diikuti  oleh  banyak putusan lainnya dalam rentang waktu yang signifikan. 19
Made  Darma  Weda  menyatakan  bahwa  untuk  sebuah  putusan  diakui  sebagai yurisprudensi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, putusan tersebut harus berkaitan  dengan  suatu  peristiwa  hukum  di  mana  peraturan  yang  berlaku  belum  jelas. Kedua, putusan tersebut harus sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ketiga, putusan ini sering dijadikan referensi dalam memutuskan perkara serupa. Keempat, putusan tersebut harus  mampu  mencerminkan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Terakhir, Mahkamah Agung harus mengakui kebenaran dari putusan tersebut. 20
Sementara itu, menurut beberapa hakim agung yang dirujuk oleh Teguh Satya Bhakti, ada  tahapan-tahapan  yang  perlu  dilalui  sebelum  sebuah  putusan  dapat  diangkat  menjadi yurisprudensi.  Pertama,  putusan  tersebut  harus  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Kedua, kasus  yang  diputuskan  harus  menyangkut  hal-hal  yang  aturannya  belum  ada  atau  masih kurang jelas. Ketiga, putusan harus mengandung prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Keempat, putusan tersebut sudah berulang kali dijadikan acuan oleh hakim lain dalam kasus serupa. Kelima, putusan tersebut telah melalui proses eksaminasi oleh tim yurisprudensi di Mahkamah Agung. Dan keenam, putusan tersebut sudah direkomendasikan untuk diangkat sebagai yurisprudensi tetap. 21
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972 menetapkan bahwa dalam upaya mencapai  keseragaman  hukum,  Mahkamah  Agung  adalah  satu-satunya  lembaga  yang memiliki  wewenang  konstitusional  untuk  mengumpulkan  yurisprudensi.  Ketentuan  ini dimaksudkan  agar  para  hakim  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  mengikuti  pedoman hukum yang konsisten dan terarah. Meskipun sudah cukup lama diterbitkan, Surat Edaran ini belum pernah dicabut dan masih tercantum dalam kompilasi SEMA serta Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dari tahun 1951 hingga 2007.
Kehadiran SEMA No. 2/1972 tetap relevan dan berlaku sebagai panduan utama dalam proses pengumpulan, penerbitan, serta publikasi yurisprudensi hingga saat ini. Surat Edaran
18 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika, 2017).
19 Harahap.
20 Made Darma Weda, “Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana,” 1999.
21 Teguh Satya Bhakti and M H SH, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (Penerbit Alumni, 2022).
ini  menjadi  landasan  penting  yang  memastikan  bahwa  praktik  pengumpulan  dan penggunaan  yurisprudensi  oleh  para  hakim  di  seluruh  Indonesia  dapat  dilakukan  secara sistematis  dan  seragam.  Dengan  demikian,  kehadiran  SEMA  ini  terus  berfungsi  sebagai pedoman yang tidak tergantikan dalam menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia. 22 Teguh  Satya  Bhakti,  mengutip  pandangan  Dani  Elfah,  menyoroti  beberapa  aspek penting  yang  terkait  dengan  SEMA  No.  2/1972.  Pertama,  Mahkamah  Agung  adalah  satu- satunya  lembaga  yang  diberi  kewenangan  konstitusional  untuk  mengumpulkan yurisprudensi.  Institusi  lain,  baik  dari  pemerintah  maupun  sektor  swasta,  tidak  memiliki wewenang  ini  kecuali  jika  telah  dilakukan  koordinasi  sebelumnya  dengan  Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan yurisprudensi sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung.
Kedua, kewenangan ini diberikan dengan tujuan untuk menjamin adanya keseragaman dalam  praktik  peradilan.  Dengan  adanya  kesatuan  dalam  penerapan  hukum,  diharapkan putusan-putusan  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  pengadilan  di  seluruh  Indonesia  dapat mencerminkan  prinsip-prinsip  hukum  yang  konsisten  dan  tidak  bertentangan  satu  sama lain.  Oleh  karena  itu,  setiap  putusan  baru  yang  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  bagi hakim-hakim  lain  harus  melalui  proses  kasasi  dan  mendapatkan  pengesahan  hukum  di tingkat tertinggi.
Ketiga, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui proses kasasi  yang  dapat  diakui  sebagai  pedoman  hukum  yang  sah.  Putusan  yang  mencapai kekuatan hukum tetap tanpa melalui jalur kasasi tidak dapat dianggap sebagai acuan hukum yang mengikat. Dengan demikian, SEMA No. 2/1972 menekankan pentingnya proses kasasi sebagai  mekanisme  yang  memastikan  bahwa  hanya  putusan-putusan  yang  telah  melalui pengujian dan persetujuan di tingkat tertinggi yang layak dijadikan pedoman dalam praktik peradilan. 23

## Fungsi Yurisprudensi
Dalam mengembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil, penting untuk menempatkannya sesuai dengan peran utamanya, yaitu sebagai acuan dalam menangani kasus atau sengketa yang serupa. Fungsi yurisprudensi adalah memberikan pedoman yang konsisten untuk memastikan bahwa kasus yang memiliki kesamaan substansi ditangani secara seragam. Selain itu, Yahya Harahap mengidentifikasi beberapa fungsi penting dari yurisprudensi.
Pertama, yurisprudensi berperan dalam membentuk standar hukum yang baku, atau to settle law standard , di mana keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional,  relevan,  dan  faktual,  sehingga  menjadi  bentuk  kematangan  hukum  dalam masyarakat. Kedua, yurisprudensi membantu menciptakan kesatuan kerangka hukum (unified legal  framework) serta  kesamaan  pandangan  hukum (unified  legal  opinion), sehingga  ada keseragaman dalam penerapan hukum. Ketiga, yurisprudensi menegaskan kepastian hukum, dengan  mencegah  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  satu  putusan  dengan  putusan lainnya, sehingga dapat meminimalisir disparitas dalam keputusan pengadilan. 24
22 Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”
23 Bhakti and SH, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara . 24 Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan .
Yurisprudensi  juga  memainkan  peran  penting  sebagai  hukum  yang  dibentuk  oleh hakim,  atau judge  made  law ,  yang  berfungsi  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  hingga terbentuknya kodifikasi hukum yang lengkap dan standar. Baik dalam UUD 1945 (Pasal 24 sebelum  amandemen,  dan  Pasal  24A  setelah  amandemen)  maupun  dalam  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 1999, serta Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009), diatur bahwa hakim diberikan kebebasan otonom yang luas dalam menjalankan peran dan wewenangnya.
Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memiliki otoritas untuk  berperan  aktif  dalam  proses  peradilan.  Mereka  diharapkan  untuk  menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka secara optimal dalam menegakkan hukum. Dengan demikian,  hakim  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memanfaatkan  kewenangan  ini  sebaik mungkin,  berperan  dalam  pembentukan  yurisprudensi  yang  dapat  mengisi  kekosongan hukum yang ada, hingga tercapai kodifikasi hukum yang lengkap dan seragam.
Hakim diberi keleluasaan dalam beberapa hal, termasuk: (1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan  yang  ada;  (2)  Menemukan  dan  menerapkan  asas-asas  serta  prinsip- prinsip hukum; (3) Membuat hukum baru ketika menghadapi kekosongan hukum yang belum diatur  oleh  undang-undang;  (4)  Melakukan contra legem jika  suatu  pasal  dalam  perundang- undangan bertentangan dengan kepentingan umum; dan (5) Mengikuti yurisprudensi dengan kebebasan  penuh,  sebagai  pedoman  dalam  menangani  perkara  yang  serupa.  Hal  ini menegaskan  bahwa  hakim  memiliki otonomi  yang  signifikan  dalam  menjalankan  perannya sebagai penegak hukum. 25
Yahya  Harahap  mengemukakan  bahwa  hakim  memiliki  wewenang  untuk menciptakan hukum baru melalui mekanisme judge made law. Meskipun prinsip hukum yang dirumuskan oleh hakim ini tidak memiliki sifat universal dan hanya diterapkan pada kasus tertentu, hal ini dimungkinkan dalam kondisi di mana hukum yang berlaku (hukum konkreto) tidak  menyediakan  aturan  yang  jelas  atau  ketika  ada  tuntutan  kepentingan  umum  untuk sebuah keputusan baru. Fungsi yurisprudensi yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan peran vital yurisprudensi dalam pengembangan hukum baru, terutama ketika hukum positif belum mencakup secara spesifik situasi yang dihadapi oleh hakim atau ketika peraturan yang ada dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.
Meskipun  yurisprudensi  memiliki  peran  penting  dalam  pembentukan  hukum  baru, dalam  konteks  sistem  hukum  civil  law  yang  dianut  oleh  Indonesia,  hakim  tidak  secara otomatis  terikat  pada  putusan  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  tertinggi  ketika menghadapi  kasus  serupa.  Ini  sesuai  dengan  Pasal  1917 Burgerlijk  Wetboek (BW)  yang menetapkan  bahwa  kekuatan  mengikat  dari  sebuah  putusan  pengadilan  hanya  berlaku terbatas pada isi putusan tersebut dan tidak menjadikannya sebagai acuan yang wajib diikuti dalam  kasus-kasus  berikutnya.  Dengan  kata  lain,  meskipun  yurisprudensi  dapat mempengaruhi pembentukan hukum, hakim tetap memiliki keleluasaan untuk menilai dan mempertimbangkan  putusan  secara  independen  berdasarkan  konteks  dan  kondisi  yang dihadapinya.
Oleh  karena  itu,  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  meskipun  yurisprudensi  diakui sebagai  sumber  hukum  yang  signifikan,  hakim  tidak  diharuskan  untuk  secara  mutlak
25 Moh Imron Rosyadi, “Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2013): 96 – 123.
mengikuti  preseden  yang  telah  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Kebebasan  ini memungkinkan hakim untuk tetap menyesuaikan keputusan mereka dengan situasi konkret yang  mereka  hadapi,  sehingga  hukum  tetap  responsif  terhadap  perubahan  dan  kebutuhan masyarakat yang dinamis. 26
Fungsi Yurisprudensi dalam hukum memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
1. Melengkapi  Kekosongan  Hukum.  Dalam  beberapa  kasus,  peraturan  perundang- undangan tidak mengatur secara jelas tentang suatu permasalahan. Yurisprudensi hadir untuk  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut  dengan  memberikan  panduan  bagi  hakim dalam memutus perkara.
2. Menciptakan  Kepastian  Hukum.  Yurisprudensi  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat dengan memberikan contoh bagaimana hakim memutus perkara yang serupa. Hal  ini  membantu  masyarakat  untuk  memahami  bagaimana  hukum  akan  diterapkan dalam situasi tertentu.
3. Meningkatkan Keadilan. Yurisprudensi membantu hakim untuk memutus perkara secara adil  dan  konsisten.  Dengan  mengikuti  putusan  hakim  terdahulu  yang  telah  diuji  dan diverifikasi, hakim dapat menghindari kesewenang-wenangan dalam memutus perkara.
4. Memperjelas Penafsiran Hukum. Yurisprudensi dapat membantu memperjelas penafsiran hukum yang kabur atau ambigu. Putusan hakim yang konsisten dalam perkara serupa dapat  memberikan  panduan  yang  lebih  jelas  tentang  bagaimana  suatu  peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan.
5. Mengembangkan  Hukum.  Yurisprudensi  dapat  menjadi  alat  untuk  mengembangkan hukum. Hakim, melalui putusan-putusannya, dapat mempertimbangkan nilai-nilai dan norma  sosial  yang  berkembang  di  masyarakat  sehingga  hukum  dapat  mengikuti perkembangan zaman.
6. Menjaga Konsistensi Putusan Pengadilan. Yurisprudensi membantu menjaga konsistensi putusan  pengadilan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dengan  mengikuti  putusan  hakim terdahulu, hakim di daerah lain dapat memutus perkara serupa dengan cara yang sama. 27

## Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Yurisprudensi  memegang  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia sebagai  salah  satu  sumber  hukum  yang  membantu  membentuk  dan  mengembangkan pemahaman  hukum  yang  konsisten.  Yurisprudensi,  yang  merupakan  kumpulan  putusan pengadilan, berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dan menciptakan kesatuan dalam penegakan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, yang mengadopsi tradisi hukum civil law, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang- undang.  Namun,  ia  tetap  berfungsi  sebagai  sumber  hukum  yang  berharga,  terutama  dalam memberikan  penjelasan  dan  interpretasi  terhadap  norma-norma  hukum  yang  sering  kali bersifat umum atau ambigu. 28
26 Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan .
27 Tri Agus Gunawan and Indira Swasti Gama Bhakti, “Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG 4, no. 1 (2020).
28 Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang -Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat krusial dalam pengumpulan dan penerbitan yurisprudensi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972, MA  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  untuk  mengumpulkan  dan mendistribusikan  yurisprudensi  yang  harus  diikuti  oleh  hakim  dalam  pengambilan keputusan.  SEMA  ini  mengatur  bahwa  hanya  putusan-putusan  yang  telah  mendapatkan kekuatan  hukum  tetap  setelah  melalui  proses  kasasi  yang  dapat  dijadikan  pedoman, sementara putusan yang tidak melalui kasasi tidak memiliki sifat sebagai pedoman hukum. Dengan  demikian,  MA  berperan  dalam  memastikan  adanya  keseragaman  dalam  penerapan hukum melalui yurisprudensi yang dikumpulkannya. 29
Dalam  praktiknya,  yurisprudensi  membantu  hakim  untuk  mengatasi  kekosongan hukum  dan  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  penerapan  norma-norma  hukum. Yurisprudensi  juga  berfungsi  untuk  menyesuaikan  dan  memperbarui  pemahaman  hukum seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan hukum. Sebagai sumber hukum yang dinamis, yurisprudensi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga konsistensi  dan  keadilan  dalam  penegakan  hukum,  serta  memastikan  bahwa  interpretasi hukum selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi. 30
Secara  teknis,  keputusan  pengadilan  merupakan  hukum  yang  berasal  dari  putusan lembaga  peradilan.  Landasan  bagi  hakim  untuk  melakukan  ijtihad  atau  menciptakan yurisprudensi didasarkan pada Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang diajukan  kepadanya  dengan  alasan  ketidaklengkapan  atau  ketidakjelasan  peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hakim diharuskan mampu menemukan solusi hukum bagi setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus melakukan langkah-langkah tertentu guna menyelesaikan perkara dengan tepat.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah menempatkan perkara pada proporsi yang tepat dan benar. Setelah itu, hakim perlu merujuk pada aturan yang ada dalam perundang-undangan.  Jika  undang-undang  yang  relevan  tersedia,  maka  perkara  harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika aturan undang-undang tidak cukup jelas, hakim harus melakukan penafsiran untuk menentukan arah hukum yang tepat. Dalam  hal  tidak  terdapat  atau  belum  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  masalah  tersebut, hakim  harus  melakukan  konstruksi  hukum,  seperti rechtsverfining atau  menggunakan argumentasi a contrario untuk  menciptakan  solusi  yang  sesuai  dengan  prinsip  hukum  yang berlaku.
Keberadaan putusan hakim yang dikenal sebagai yurisprudensi di Indonesia memiliki peran  penting,  di  antaranya:  pertama,  yurisprudensi  berfungsi  sebagai  salah  satu  rujukan penting bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan suatu perkara. Putusan sebelumnya  dapat  menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam  mempertimbangkan  dan  menilai  kasus yang  sedang  dihadapinya.  Kedua,  yurisprudensi  mampu  memberikan  penjelasan  serta kekuatan hukum yang lebih jelas, terutama ketika terjadi perbedaan dalam penafsiran atau interpretasi  terhadap  aturan  yang  ada.  Ketiga,  yurisprudensi  memperkuat  hukum  dengan
29 Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.”.”
30 Abas et al., PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia .
menjadikannya  sebagai  tolok  ukur  dalam  penyelesaian  sengketa.  Terakhir,  yurisprudensi memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan solusi hukum melalui pendekatan yang bersifat harmonis, yang  membantu dalam proses penyelesaian masalah hukum secara lebih terstruktur: 31
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi  tidak  hanya  sebagai  sumber  hukum  tetapi  juga  sebagai  alat  untuk  pembaruan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  terus  berkembang  mengikuti  perubahan  dalam konstruksi sosial dan pemikiran masyarakat. Yurisprudensi, sebagai hasil penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung, berperan dalam memperkuat dan menegakkan hukum dengan cara  yang  adil  dan  benar.  Pembaruan  hukum  sendiri  adalah  bagian  dari  upaya  untuk membangun dan menyempurnakan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip fundamental. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung tidak hanya memberikan panduan dalam penegakan hukum saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pembaharuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 32

## Dinamika Penerapan Yurisprudensi (Hukum Keluarga) di Indonesia
Di Indonesia, yurisprudensi telah diakui sebagai salah satu sumber hukum  penting. Namun,  hakim  tidak  terikat  secara  mutlak  pada  yurisprudensi  yang  ada,  memberi  mereka fleksibilitas  dalam  penemuan  hukum.  Penerimaan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum memperjelas peran hakim dalam mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin terjadi. Yurisprudensi memainkan peran krusial ketika undang-undang tidak memberikan panduan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa.
Sebagai  contoh,  dalam  bidang  hukum  keluarga,  yurisprudensi  yang  dihasilkan  dari keputusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, berfungsi sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam.  Hasil  dari  keputusan-keputusan  tersebut membentuk dasar hukum Islam yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum tetap serta  mengikat.  Dengan  demikian,  yurisprudensi  dalam  konteks  ini  menyajikan  formulasi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Namun,  penerapan  yurisprudensi  yang  berbasis  pada  pemikiran  hukum  Islam  juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara aturan  hukum  yang  telah  dirumuskan  dengan  kondisi  nyata  di  lapangan,  yang  seringkali mengakibatkan  problema  hukum  dan  ketidakpuasan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya penyesuaian dan harmonisasi antara aturan hukum yang ada dan realitas sosial untuk  memastikan  bahwa  hukum  yang  diterapkan  benar-benar  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat. 33
Yurisprudensi memegang peranan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia, namun kualitas hakim juga merupakan faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Hakim yang memiliki  integritas  dan  pemahaman  mendalam  mengenai  prinsip-prinsip  syariat berkontribusi signifikan dalam menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan tuntutan
31 Permana, “Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia.”
32 Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.”
33 Mudriyanah Mudriyanah et al., “Problematika Penerapan Produk -Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 02 (2024): 242 – 57.
keadilan. Integritas dan pengetahuan hakim sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dalam perkara, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan yurisprudensi.
Hakim, sebagai penegak hukum, juga berfungsi sebagai penemu hukum terapan yang berasal dari pengalaman dan realitas masyarakat. Melalui putusan-putusan yang mereka buat, hakim menciptakan yurisprudensi yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, keahlian dan  pemahaman  hakim  tentang  hukum  dan  nilai-nilai  masyarakat  sangat  penting  dalam memastikan bahwa yurisprudensi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan yang relevan dengan konteks sosial.
Dengan demikian, meskipun yurisprudensi merupakan komponen vital dalam sistem hukum, kualitas hakim memegang peranan yang tidak kalah penting. Hakim yang kompeten dan  berintegritas  akan  menghasilkan  putusan  yang  dapat  memperkuat  dan  memperjelas penerapan hukum dalam masyarakat, serta berkontribusi pada perkembangan yurisprudensi yang adil dan efektif.
Salah  satu  masalah  utama  dalam  penerapan  yurisprudensi  adalah  kurangnya komunikasi yang efektif antara hakim-hakim yang berbeda. Ketidakcukupan dalam berbagi informasi  dan  pemahaman  mengenai  putusan-putusan  yang  telah  ada  dapat  menyebabkan penerapan  yurisprudensi  yang  tidak  konsisten  dan  kurang  optimal.  Ketika  hakim  tidak berkoordinasi dengan baik, hasil pemikiran hukum yang sudah ditetapkan seringkali tidak diterapkan  secara  merata,  sehingga  mengurangi  efektivitas  dan  penerimaan  yurisprudensi dalam  sistem  peradilan. 34 Maka dari  itu,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang  konkrit  dalam membangun  wahana  pengkomunikasian  antara  sesama  hakim  agar  dapat  terealisasi pemberlakuan hukum secara merata. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam penerapan yurisprudensi  hukum  keluarga  diantaranya  adalah  perbedaan  interpretasi  agama  atau keyakinan,  perkembangan  sosial  dan  budaya  yang  cepat,  serta  isu-isu  gender.  Selain  itu, implementasi hukum keluarga juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, serta ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Upaya untuk mencapai konsistensi dalam penerapan yurisprudensi seringkali menantang karena kompleksitasnya, tetapi penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua masyarakat.
Adapun  kendala  lain  yang  dialami  dalam  menerapkan  yurisprudensi  hukum  adalah sebagai berikut:
1. Ketidakpastian  Hukum:  Ketidakjelasan  atau  ambiguitas  dalam  hukum  dapat menyulitkan penegakan dan penerapan hukum secara konsisten.
2. Perbedaan Interpretasi: Berbagai pihak, termasuk pengadilan, pengacara, dan ahli hukum, mungkin  memiliki  interpretasi  yang  berbeda  terhadap  hukum  yang  sama,  yang  dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.
4. Perubahan Sosial dan Teknologi: Perubahan dalam masyarakat dan teknologi sering kali melampaui  perkembangan  hukum,  sehingga  menciptakan  kesenjangan  antara  hukum yang ada dan realitas sosial.
34 Mudriyanah et al.
5. Ketidaksetaraan Akses ke Keadilan: Akses terhadap sistem peradilan yang tidak merata, terutama  bagi  kelompok  rentan  seperti  masyarakat  miskin,  dapat  menghambat penerapan hukum yang adil.
6. Ketidakpatuhan: Ketidakpatuhan terhadap hukum, baik oleh individu maupun lembaga, dapat melemahkan integritas sistem peradilan dan mempersulit penerapan hukum yang efektif.
Mengingat berbagai kendala yang ada, penting untuk kembali menilai politik hukum yang diatur dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Politik hukum ini mencakup upaya untuk melakukan pembaruan, kodifikasi, dan  unifikasi  hukum  di  berbagai  bidang  dengan  mempertimbangkan  kesadaran  hukum masyarakat.  Proses  unifikasi  dan  kodifikasi,  khususnya  dalam  hukum  perdata,  menjadi tantangan signifikan karena harus menghadapi keragaman agama dan etnis di Indonesia serta perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang harus dikelola secara nasional.
Unifikasi  hukum  harus  dilakukan  dengan  penuh  perhatian  terhadap  keberagaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat, mengingat Indonesia memiliki latar belakang yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam merancang unifikasi hukum, perlu untuk memastikan bahwa  proses  tersebut  dapat  mengakomodasi  berbagai  keyakinan  dan  nilai-nilai  yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga relevan dan menghargai kekayaan budaya serta prinsip-prinsip yang ada di berbagai lapisan masyarakat. 35
Usaha  ke  arah  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum  sangat  penting  untuk  menciptakan sistem  hukum  yang  konsisten  dan  teratur,  terutama  dalam  bidang  hukum  tata  negara, administrasi negara, dan hukum keluarga. Dalam bidang hukum tata negara, unifikasi dapat membantu  menyelaraskan  berbagai  peraturan  dan  keputusan  yang  mengatur  struktur  dan fungsi  pemerintahan,  memastikan  bahwa  semua  lembaga  negara  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  konstitusi  yang  sama.  Di  bidang  administrasi  negara,  kodifikasi  dapat menyederhanakan  dan  merangkum  berbagai  regulasi  yang  mengatur  administrasi  publik, sehingga  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik.  Sementara  itu, dalam hukum keluarga, unifikasi hukum bertujuan untuk menciptakan standar yang jelas dan konsisten dalam mengatur masalah-masalah seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Namun, proses unifikasi dan kodifikasi ini harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama. Setiap usaha untuk menyusun  dan  menerapkan  aturan  hukum  harus  sensitif  terhadap  perbedaan  sosial  dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa proses unifikasi tidak hanya menyatukan berbagai norma hukum, tetapi juga menghormati dan memperhitungkan keragaman lokal. Dengan cara ini, sistem hukum yang dihasilkan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,  sehingga  mampu  menciptakan  keadilan  yang  lebih  merata  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk.
35 Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.”.”

## SIMPULAN
Dalam dinamika sistem hukum di Indonesia, yurisprudensi memainkan peran penting sebagai sumber hukum yang mengatasi kekosongan hukum dan menjembatani kekurangan yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  memberikan  pedoman  yang konsisten, yurisprudensi membantu memastikan keseragaman dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam penerapan yurisprudensi, terutama ketika interpretasi yang berbeda atau perubahan sosial  yang  cepat  memengaruhi  bagaimana  putusan  tersebut  diterima  dan  diterapkan  di lapangan.
Penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  hambatan  utama  dalam  penerapan yurisprudensi,  seperti  perbedaan  interpretasi  di  antara  hakim  dan  kurangnya  komunikasi yang efektif di antara mereka. Selain itu, perkembangan sosial dan budaya yang cepat sering kali  menyebabkan  ketidakselarasan  antara  yurisprudensi  dan  kondisi  masyarakat  saat  ini. Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  pendekatan  holistik  yang  tidak  hanya mempertimbangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, tetapi juga mengeksplorasi faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapannya.
Oleh  karena  itu,  solusi  untuk  mengoptimalkan  penerapan  yurisprudensi  harus melibatkan  reformasi  hukum  yang  menyesuaikan  aturan  dengan  realitas  masyarakat  serta peningkatan  komunikasi  dan  koordinasi  di  antara  hakim.  Pembaharuan  hukum  yang melibatkan unifikasi dan kodifikasi dapat membantu mengatasi disparitas dan memastikan bahwa  yurisprudensi  diterapkan  secara  konsisten.  Pendekatan  ini  akan  memungkinkan sistem hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas, Muhamad, Zuhrah Zuhrah, Yang Meliana, Khairina Khairina, Anisa Anisa, Muhammad Ridha Iswardhana, Suryaningrat Suryaningrat, Aermadepa Aermadepa, Yulfa Mulyeni, and Andi Ibnu Hadi. PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia . PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
Agustine,  Oly  Viana.  “Keberlakuan  Yurisprudensi  Pada  Kewenangan  Pengujian  Undang - Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 642 – 65. Bhakti, Teguh Satya, and M H SH. Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara . Penerbit Alumni, 2022.
Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum  Di  Indonesia.” Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 41 – 50.
Gunawan, Tri Agus, and Indira Swasti Gama Bhakti. “Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).” Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG 4, no. 1 (2020).
Harahap, M Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, 2017.
Hasan, Hasbi. “Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 3, no. 2 (2011).
Irianto,  Sulistyowati.  “Mempersoalkan  Netralitas  Dan  Obyektivitas  Hukum:  Sebuah Pengalaman Perempuan.” Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan , 2008, 28 – 41.
Islamiyati,  Islamiyati,  Ery  Agus  Priyono,  Dewi  Hendrawati,  and  Achmad  Arief  Budiman. “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” Law, Development and Justice Review 3, no. 1 (2020): 1 – 14.
Lotulung,  Paulus  Effendie. Peranan  Yurisprudensi  Sebagai  Sumber  Hukum .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000.
Mudriyanah, Mudriyanah, Muh Irsyad Fattah, Achmad Salipolo, Alimuddin Alimuddin, and Rahma  Amir.  “Problematika  Penerapan  Produk -Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  Di Indonesia.” AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 02 (2024): 242 – 57.
Permana,  Adi  Rizka.  “Peranan  Yurisprudensi  Dalam  Membangun  Hukum  Nasional  Di Indonesia.” Khazanah Multidisiplin 2, no. 2 (2021): 70 – 84.
Rasdiyanah,  Rasdiyanah.  “KAJIAN  KRITIS  TENTANG  PERANAN  YURISPRUDENSI  DI DALAM  PEMBARUAN  HUKUM  KELUARGA  ISLAM  DI  INDONESIA.” Jurnal  Ar- Risalah 2, no. 1 (2022): 15 – 26.
RATNASARI,  Olivia.  “Pengujian  Peraturan  Mahkamah  Agung  Dalam  Sistem  Peraturan Perundang- Undangan.” Fakultas Hukum, n.d.
Rofiq,  Ahmad,  Rofah  Setyowati,  and  Achmad  Arief  Budiman.  “PENEGAKAN  HUKUM PERKAWINAN  ISLAM  MELALUI  YURISPRUDENSI  MAHKAMAH  AGUNG.”
Majalah Hukum Nasional 48, no. 2 (2018): 85 – 107.
Rosyadi,  Moh  Imron.  “Judge  Made  Law:  Fungsi  Dan  Peranan  Hakim  Dalam  Penegakan Hukum  Di  Indonesia.” AL-HUKAMA:  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Family  Law 3,  no.  1 (2013): 96 – 123.
Simanjuntak,  Enrico.  “Peran  Yurisprudensi  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 83 – 104.
Sujono,  Imam.  “Urgensi  Penemuan  Hukum  Dan  Penggunaan  Yurisprudensi  Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.”.” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 585.
Weda, Made Darma. “Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana,” 1999.
Yusuf,  Muhammad.  “Menelusuri  Historisitas  Pembentukan  Hukum  Islam:  Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia.” TSAQAFAH 8, no. 2 (2012): 369 – 92.