Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia

## KAWISTARA
VOLUME 1                                      No. 1, 21 April 2011 Halaman  1-102

## DISKURSUS “ ILLEGITIMATE SEXUAL ACTIVITY” ANAK BANGSA DALAM PERSPEKTIF TABLOID INDONESIA
Nisa Kurnia I
Universitas Airlangga  Surabaya Email: looneymochi@gmail.com

## ABSTRACT
In Indonesia, sexual activity that has not been legitimized by the state is a reality which is  construct- ed by “masculine-heterosexual”language, which in this context language is defined absolutely by the state. This paper is intended to dismantle the usage of "masculine-heterosexual" language by the Indone- sian mass media when defining and putting illegitimate sexual activity in the landscape of the nation's discourse regarding sexuality.   Using critical multiculturalism framework, identity theory and construc- tivist paradigm, this paper will explore discourse articulated by mass media in articles regarding those matters. Using discourse analysis as the method, a corpus of four tabloids ( Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010, Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010, Tabloid Wanita Indonesia No. 1069 21-27 Juni 2010, and Tabloid Genie Edisi 50 Tahun VI, 21-27 Juni 2010) are discussed..
Keywords: nation identity, illegitimate sexual activity, media studies, discourse analysis, Indonesian’s tabloid.

## ABSTRAK
Di Indonesia, aktivitas seksual yang belum dilegitimasi oleh negara merupakan salah satu realitas yang dikonstruksi oleh bahasa “maskulin-heteroseksual” yang dalam konteks tersebut merupakan dis- kursus yang pendefinisiannya mutlak di tangan negara. Tulisan ini hendak membongkar lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa “maskulin-heteroseksual” oleh media massa Indonesia dalam mendefi- nisikan serta meletakkan  diskursus illegitimate  sexual  activity anak  bangsa  dalam  lanskap  diskursus seksualitas Indonesia. Menggunakan kerangka pikir critical multiculturalism , teori identitas serta para- digma konstruktivis yang berargumen bahwa media massa merupakan agen konstruksi realitas, tulisan ini hendak mengeksplorasi diskursus yang berusaha diartikulasikan media dalam artikel-artikel yang membahas mengenai hal tersebut. Untuk memetakan diskursus tersebut digunakan metode analisis wacana. Empat tabloid yang digunakan sebagai subjek penelitian, yaitu Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010, Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010, Tabloid Wanita Indone- sia No. 1069 21-27 Juni 2010, dan Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010.
Kata kunci: illegitimate sexual activity, identitas bangsa, media studies, analisis wacana, tabloid Indone- sia.
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67

## PENGANTAR
Di  Indonesia,  sebuah aktivitas  seksual yang belum dilegitimasi oleh negara meru- pakan salah satu realitas yang dikonstruksi oleh bahasa “maskulin-heteroseksual” (Ali- mi,  2004:  64).  Pengkonstruksian  tersebut juga berlaku  dalam  pendefinisian  realitas video mirip Ariel-Luna Maya-Cut Tari, yang utamanya dilakukan oleh media massa. Tu- lisan  ini hendak  membongkar lebih  lanjut mengenai  penggunaan bahasa  “maskulin- heteroseksual” oleh  medua massa  Indone- sua dalam mendefinisikan serta meletakkan diskursus illegitimate  sexual  activity anak bangsa dalam lanskap diskursus seksualitas Indonesia. Untuk memetakan diskursus itu, saya menggunakan  beberapa tabloid  yang membingkai kasus celebrity porn video yang sanggup  menyaingi  gempita  World  Cup 2010,  di  Indonesia  (Tabloid Bintang,  Edisi 997,  2010:  3).
Kasus illegitimate  sexual  activity yang melibatkan  selebriti  ini  sebenarnya  bukan yang  pertama  di  Indonesia. Namun,  yang menyebabkannya mencuat  di puncak  dis- kursus adalah para pelakunya yang tengah berada  pada  puncak popularitas  (Tabloid Nova,  No.1165,  2010:  3).  Seperti  yang  di- ungkapkan oleh O’Guinn (2003 dalam Ibra- him,  2007:  133):  “Masyarakat  abad  ke-21 segalanya adalah mengenai selebriti”. Apa- lagi  masyarakat  Indonesia  yang  dicekoki tayangan berbumbu selebritas tiap hari de- ngan intensitas yang tidak bisa dikategorisasi- kan  sebagai  sedikit,  hingga  menganggap kehidupan  selebritas  menjadi  makanan pokok  yang  tidak  mungkin  dilewatkan (Haryanto, 2006: 5). Selain acara infotainment di  televisi,  salah  satu  media  massa  garda depan yang  menjadikan selebritas  sebagai bahan  dasarnya adalah  tabloid.
Menjadi semakin problematis  manaka- la  pasangan selebritis  yang tengah  disorot tersebut menjadi salah  satu pasangan “pa- nutan”  bagi para  remaja Indonesia  (http:/ /www.facebook.com/74677948965/).  Se- lain status sebagai selebritis, kedua individu tersebut memiliki status lain sebagai bagian dari bangsa  Indonesia, saya  menggunakan istilah anak bangsa. Kasus illegitimate sexual
activity di Indonesia yang dilakukan oleh para remaja semakin  meningkat tiap  tahunnya, ditambah lagi dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi yang digunakan  un- tuk mendokumentasikan sekaligus menye- barluaskan aktivitas tersebut. Fenomena ini seolah-olah memecahkan puncak gunung es kasus illegitimate sexual activity yang banyak mencuat  pada  kondisi  realitas  Indonesia. Urgensi untuk “meluruskan” diskursus ille- gitimate sexual activity mulai muncul mana- kala  seksualitas  sebagai  salah satu  bagian dari identitas nasional bangsa mulai diper- tanyakan.
Identitas  nasional  sendiri  merupakan salah satu  konsep yang  problematis di  In- donesia. Anggapan bahwa identitas nasional merupakan  sesuatu  yang given dan karenanya  mutlak dilekatkan  pada tiap in- dividu, sehingga mengarahkan segala ting- kah laku mengikuti standar nilai “nasional” tersebut,  menyebabkan  berbagai  problem yang paradoksal. Sesuai dengan pemikiran Anderson (1983:  5-6) yang  mendefinisikan bangsa sebagai “ imagined political communi- ty-and  imagined  as  inherently  limited  and soveirgn ” sehingga konstruk sebuah kondisi kebangsaan pada dasarnya merupakan dis- kursus ideologi yang dibayangkan. Menjadi menarik  manakala  bangsa  yang  pada  da- sarnya dibentuk dari beragam latar belakang sosial  budaya  ditransformasikan  menjadi suatu konsep “nasional” yang memiliki nilai seragam.
Inilah yang menyebabkan bangsa men- jadi sebuah fenomena modern, sejarah dan kebersamaan yang dibentuk dan dibayang- kan,  dengan  cepat  dan  secara  terus-me- nerus, oleh banyak orang. Bangsa kemudian menjadi ada melalui  sebuah system  of  sig- nification (Ibid, 40). Karenanya, kebangsaan merupakan  sebuah  bayangan  yang  diba- ngun dan direproduksi terus-menerus mela- lui sistem pemaknaan serta bahasa yang di- gunakan  oleh  individu  dalam  kehidupan kesehariannya di dalam masyarakat. Menu- rut Hall, nilai-nilai dasar kebangsaan terse- but dibentuk dari the narrative of nation (Hall, 1992:  293).
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
A set of stories, image, landscapes, scenarios, his- torical events, national symbols and rituals which stand for or represent the shared experience which give meaning to the nation.
Reproduksi  nilai-nilai kebangsaan  melalui sistem penandaan tersebut turut mengkons- truksi sebuah konsep seksualitas yang diang- gap “pantas” oleh negara untuk dilekatkan pada tiap  warganya.
Akibat dari reproduksi konsep kebang- saan  melalui  sistem  penandaan  tersebut, konstruksi mengenai identitas individu yang menjadi anggota suatu bangsa pada dasar- nya  akan selalu  berubah bergantung  pada penguasa sistem penandaan tersebut. Seperti yang  diungkapkan  oleh  Foucoult  (1968: 127):
But we know very well that, in its distribution, in what it permits and what it prevents, it follows the lines laid down by social differences, conflicts and struggles. Every educational system is a political means  of  maintaining  or  modifying  the  appro- priation of  discourses,  with  the  knowledge  and power they bring with them.
sehingga  diskursus ke”bangsaan”  menjadi terartikulasikan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam membingkai sebuah reali- ta.  Realita  yang  bersinggungan  langsung dengan lokus identitas, seperti etnisitas, aga- ma,  kelas,  wilayah  serta  gender  dan  sek- sualitas  menjadi  bergantung  pada  peng- gunaan bahasa tersebut untuk mendefinisi- kannya. Termasuk dalam kasus video “mi- rip”  artis tersebut.  Seperti yang  disampai- kan oleh Foucault, heteroseksualitas bukan hanya didirikan di atas naturalisasi dan pe- lipatgandaan  tingkah  laku  seksual  yang prokreatif, melainkan juga pada patologisa- si, abnormalisasi setiap bentuk praktik sek- sual  yang nonprokreatif.  Sehingga bagi se- tiap  aktivitas  seksual  yang  dinilai  non- prokreatif,  yang  dalam  konteks  paper  ini adalah illegitimate  sexual  activity didefinisi- kan sebagai sesuatu yang patologis. Pemerintah  Indonesia, khusunya  pada masa  Orde Baru  yang mengusung  konsep negara  integralistik  (Suryakusuma,  1991 dalam  Hadiz,  2004:  355)  menganalogikan Negara dengan  konsep azas kekeluargaan. Dengan  kata lain,  negara sebagai keluarga
yang memiliki dasaran UUD 1945 sehingga menggunakan  Patrimonialisme  (suatu ideolog yang menggabungkan laki-laki dan perempuan  dalam  suatu  konteks  yang  in- tegral  (rumah  tangga)  sebagai  landasan struktur  pelapisan sosial  di Indonesia,  de- ngan  Presiden sebagai  Bapak Utama.  Ter- dapat ciri hubungan kawula-gusti yang kuat dalam  budaya politik  Jawa, yang  ditandai oleh  hormat pada  kekuasaan dan  otoritas, yang sejalan dengan hirarkhi. “ Kawula ” di- gunakan  sebagai kata  ganti  orang  dengan kedudukan  yang  lebih  rendah,  sementara “Gusti”  digunakan  untuk  penguasa  atau yang  lebih  tinggi.  Salah  satu  slogan  yang diusung Orde Baru adalah proyek “Pemba- ngunan Nasional”  yang membutuhkan pe- merintah yang kuat, stabil dan berwibawa, yang  didukung  oleh  aparat  negara  yang “sempurna”, salah  satunya  adalah  keluar- ga sebagai bagian integralistik dari negara.
Rumah  tangga  adalah  merupakan  unit masyarakat yang terkecil dari sebuah negara … Negara hanya akan kuat apabila terhim- pun dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil hanya akan terwujud dari susunan rumah tangga yang adil.
(Rekso Soedirjo, 1990:17; Hadiz, 2004:360)
Oleh karena itu, menegakkan sebuah rumah tangga berarti ikut berpartisipasi menegak- kan  suatu Dasar Negara.
Pandangan konstruksi identitas nasional bangsa yang didengungkan pada masa Orde Baru  ternyata  masih  direproduksi  pada masa reformasi.  Sesuai dengan pandangan heteronormativitas  yang  lebih  memihak pada  politik maskulin,  negara sebagai  ma- nifestasi  puncak  dari  konsep  “keluarga” tersebut memiliki kewajiban untuk “menja- ga”  anak-anak  bangsa  mereka  meng- gunakan ideological state apparatus yang salah satunya diartikulasikan oleh media  massa. Untuk mempertahankan diskursus kebang- saan yang sesuai dengan identitas nasional maka  seluruh  proses  yang  menggunakan sistem  penandaan  dikonstruk  sedemikan rupa  sehingga berjalan  sejalan  dengan the narrative of nation .
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67
Saya  menggunakan  empat tabloid  un- tuk membongkar konstelasi diskursus illegi- timate sexual  activity di  Indonesia yang  di- representasikan oleh kasus celebrity porn vi- deo tersebut. Pemilihan tabloid sebagai ob- jek pengamatan bukannya tanpa implikasi, mengingat tabloid merupakan suatu media yang pada  dasarnya  memiliki  segmentasi kelas bawah, salah satu indikatornya adalah harganya  yang berada  pada  kisaran  6000- 7000 rupiah serta bahan dasarnya yang dari kertas  koran,  bukan glossy (McLaughlin, 2000:  5) . Penggunaan  kata glossy adalah salah satu indikator dari media massa yang ditujukan untuk kelas menengah. Sehingga, asumsi dasar yang digunakan bahwa menu- rut kelas  tersebut, isu illegitimate sexual  ac- tivity masih  menjadi diskursus  seksualitas yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi mengingat peletakannya sebagai isu utama di semua tabloid yang tengah beredar pada masa ini.
Menggunakan pendekatan ‘ critical mul- ticulturalism ’,  penulis  hendak  membedah konstelasi  wacana  multikulturalisme  dan seksualitas  yang berusaha  diartikulasikan melalui artikel-artikel dalam keempat tabloid yang  digunakan  sebagai  sampel.  Untuk memaparkan realitas seksualitas dan multi- kulturalisme tersebut, penulis akan memper- hatikan  beberapa  elemen.  Karena  sebuah pendekatan critical multiculturalism memiliki perspektif  yang  cukup  luas,  sehingga  pe- nilaian mengenai realitas multikultur harus disarikan dari berbagai elemen  pembentuk diskursus. Seperti  yang diungkapkan  oleh Kellner (Ibid):
A critical multicultural perspective takes serious- ly the conjunction of class, race, ethnicity, gender, sexual preference, and other determinants of iden- tity as important constituents  of culture which should be carefully scrutinized and analyzed in order to detect sexism, racism, classism, homopho- bia, and other tendencies that promote domination and oppression .
Untuk itu, saya akan memaparkan pemosi- sian  pelaku  dan  korban,  serta  peran  serta saksi ahli yang memiliki  legitimasi penge- tahuan untuk  menjustifikasi kebenaran vi-
deo tersebut, dan yang terakhir posisi nega- ra sebagai puncak legitimasi seksualitas, un- tuk menganalisis bagaimana diskursus sek- sualitas  dalam  perspektif critical  multicul- turalism dalam artikel-artikel yang ditampil- kan  oleh  tabloid-tabloid tersebut.  Dengan pendekatan  ini  diharapkan  hasil  analisis yang lebih  komprehensif. Pertanyaan  uta- ma yang  akan  dijawab  melalui  tulisan  ini adalah bagaimanakah artikel-artikel  dalam tabloid Indonesia mengartikulasikan diskur- sus seksualitas anak bangsa, utamanya ille- gitimate  sexual  activity , melalui  sistem  pe- nandaan, menggunakan perspektif multikul- turalisme kritis.

## Identitas dan Tabloid sebagai Agen Konstruksi Realitas
Pendefinisian mengenai gender dan sek- sualitas  sebagai  salah  satu  lokus  identitas individu sendiri selalu mengalami perdebat- an. Menurut  Judith  Butler  (1999: 25),  gen- der itu bersifat performatif, hal ini menya- takan  secara tidak  langsung bahwa identi- tas gender seseorang dihasilkan melalui pe- nampilan ( performance )  dan  permainan pe- ran ( role - playing ). Pengulangan memainkan peran penting dalam proses ini, karena de- ngan  menampilkan tindakan-tindakan ter- tentu secara berulang individu memperoleh sebuah identitas koheren yang nyata. Selan- jutnya  pengulangan  didikte  oleh  se- perangkat tata nilai yang berupa ekspektasi oleh budaya tertentu terhadap anggotanya, oleh ideologi dominan dan cara-cara meng- atur perilaku seksual. ‘Performa gender’, menurut Butler, ber- gantung pada praktik-praktik pengulangan rezim-rezim seksual yang bersifat mengen- dalikan. Sebuah peran gender, oleh karena- nya, tidak bersifat alami maupun opsional. Pada kenyataannya  peran gender  terkons- truksi  oleh pelbagai  wacana  kultural,  dan khususnya  oleh  bahasa.  Melalui  kegiatan mendisiplinkan  tubuh dan  menyesuaikan- nya dengan performa gender yang dituntut oleh  lingkungan  sosiokultural  akan  me- mungkinkan terjadinya,  apa  yang  disebut Foucault  sebagai  “ledakan  diskursus  sek-
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
sualitas”. Menurut Foucault (1988 dalam Ali- mi, 2004: 76), seksualitas merupakan ruang yang paling dalam tempat terkuburnya ke- benaran  tentang  diri,  sebagai  inti  esensial yang  mendasari  kesadaran  rasional  yang mungkin muncul dan membentuk identitas.
Sebagai respons atas pemikiran tersebut, Yuval  Davis  (1977 dalam  Alimi, 2004:  76) mengungkapkan bahwa seksualitas memain- kan  peranan  penting  dalam  reproduksi bangsa secara sosial ( the social production of nation )  atau disebut  juga dengan kulturna- tion dan reproduksi bangsa secara biologis ( the biological production of nation ) atau dise- but juga sebagai volknation .  Melalui kultur- nation, relasi gender dan seksual digunakan sebagai  pusat  pembentukan  identitas  na- sional.  Sementara volknation ,  digunakan untuk mengamankan integritas bangsa, ba- tas dan fungsi tubuh diatur ketat. Batas-ba- tas ditentukan, dijaga, dan para penyimpang seksualnya  diidentifikasi  melalui  teknik- teknik  baru  pengetahuan,  dan  dieksklusi melalui  teknik  “kuasa”  sehingga  bangsa dapat  mengonsolidasikan pemahaman  ko- munitas  yang  lebih  kuat.  Sejalan  dengan pemikiran tersebut, proses pendefinisian se- buah praktik  seksual menjadikan  “ the nar- rative of nation ”  sebagai acuan utama. Tabloid merupakan sebuah produk bu- daya yang dibuat oleh suatu institusi media massa  yang  notabene  merupakan  bagian dari masyarakat sosial itu sendiri. Menurut McQuail (2000: 61)  tabloid (media massa), budaya ( culture ),  dan  masyarakat  ( society ) adalah tiga  hal  yang  tidak dapat  dipisah- kan.  Tabloid merupakan suatu produk bu- daya  yang  memanifestasikan  gagasan- gagasan suatu  masyarakat mengenai  suatu realita  (objek).  Objek  tersebut  tidak  serta- merta  ditampilkan  sebagaimana  adanya, melainkan  mengalami  sebuah  presentasi ulang yang merupakan hasil konstruksi pi- hak yang memroduksi teks tersebut.
Bahasa populer untuk realitas kedua ini adalah  representasi.  Menurut  Stuart  Hall (2002: 15) yang dimaksud dengan represen- tasi adalah suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa  yang memiliki  mak- na tertentu yang didefinisikan secara sosio-
kultural  untuk menggambarkan,  mewakil- kan,  atau  mempresentasikan  ulang  suatu objek (atau realita). Sehingga proses repre- sentasi pada dasarnya adalah proses meng- konstruksi ulang realita melalui bahasa yang memiliki pemaknaan konsensual.
Bentuk  representasi  realitas  ideal  ini pada akhirnya menjadi suatu praktik diskur- sif yang dijalankan oleh sistem masyarakat untuk  melanggengkan status  quo mereka. Dapat dikatakan bahwa melalui tabloid, ins- titusi  yang  memroduksinya  juga  melaku- kan penetrasi ideologi  terhadap para  pem- bacanya dalam bentuk representasi realitas tersebut. Sehingga sedikit banyak dapat dika- takan bahwa praktik diskursif yang berlang- sung dalam sebuah tabloid, sebenarnya juga tengah  berlangsung  dalam  realitas  sosial masyarakat itu sendiri. Praktik-praktik dis- kursif tersebut pada akhirnya memproduk- si, mereproduksi, atau bahkan melanggeng- kan  wacana  yang  mendukung  suatu  ke- kuasaan dominan yang menghasilkan “ com- mon sense ” atau “ taken for granted ” bagi pub- lik yang mengonsumsinya. Dapat  dikatakan  bahwa  tabloid  me- nampilkan suatu realitas simbolis yang meru- pakan representasi dari realitas faktual yang terjadi di lingkungan sosial. Realitas simbolis ini  diproduksi  melalui  interaksi  simbolis yang  dibentuk  oleh  bahasa  dan  konvensi atau pemaknaan  bersama  (Fiske,  1996:  53- 56).  hingga  penggunaan  bahasa  yang  di- gunakan  untuk merepresentasikan  realitas tersebut menjadi bias dan tidak bebas nilai. Oleh  karena  itu,  dalam  setiap  pemilihan bahasa yang hendak digunakan selalu  ada nilai-nilai yang melekat dalam penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa di sini tidak hanya terbatas pada kata-kata, melain- kan juga pada atribut, gestur, serta bahasa- bahasa  tabloid seperti angle , plot ,  ataupun layout (McLaughlin  (2000:  8).  Jadi,  pada dasarnya  realitas  simbolis  yang  ada  pada tabloid  memberikan penawaran  nilai-nilai tertentu kepada pembacanya mengenai kon- disi masyarakat yang ideal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis paradigma kritis, meng- gunakan metode Discourse Analysis . Pende-
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67
katan kualitatif artinya penelitian ini adalah sebuah Grounded  Research yang  berangkat dari fenomena sosial yaitu konstruksi sosial mengenai konsep “ illegitimate sexual activi- ty ” yang direpresentasikan dalam tabloid In- donesia. Fenomena  ini dianalisis  menggu- nakan paradigma kritis yang dasar filosofi- nya adalah realitas sosial yang ada sekarang ini  adalah  sebuah  realita  yang  timpang dikarenakan adanya  dominasi dari  kelom- pok  tertentu  yang  melanggengkan  ke- kuasaannya  melalui  wacana  dalam  kehi- dupan sehari-hari  ( everydaylife  discourse ). Sehingga Discourse Analysis dalam kon- teks penelitian ini digunakan sebagai instru- men dalam upaya peneliti untuk memahami, mengungkap,  membongkar,  dan  akhirnya melawan struktur  kekuasaan yang  terben- tuk dari wacana-wacana yang  dilanggeng- kan oleh kultur mengenai diskursus “ illegi- timate sexual activity ” anak bangsa dalam tab- loid Indonesia. Keempat tabloid yang saya gunakan  adalah,  Tabloid  Nova  No.  1165/ XXIII 21-27 Juni 2010, Tabloid Bintang Edisi 997  Tahun  XX  Minggu  Ketiga  Juni  2010, Tabloid  Wanita  Indonesia  No.  1069  21-27 Juni 2010, dan yang terakhir adalah Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010.

## PEMBAHASAN
Siapa Pelaku, Siapa Korban? Salah satu perdebatan yang timbul dari munculnya kasus ini  adalah mengenai  po- sisi pelaku dan korban. Dari judul yang ter- pampang di  sampul depan  tabloid-tabloid tersebut sudah tampak penggunaan  sistem penandaan  yang  mengartikulasikan  pan- dangan mereka mengenai posisi korban dan pelaku.  Judul  yang  diusung  oleh  Tabloid Nova  yaitu  “Main  Api  Terbakar  Sendiri” jelas  memosisikan  para  anak bangsa  yang terlibat sebagai pemain video tersebut sebagai pelaku  yang  sudah  selayaknya  mendapat hukuman. Penggunaan  metafora main  api terbakar sendiri, memiliki makna  denotatif bahwa para pemeran dalam video tersebut telah melewati batas-batas norma kesusilaan
di Indonesia sehingga mereka “wajar” mem- peroleh akibatnya.
Sudut  pandang  lain  ditampilkan  oleh Tabloid  Genie  yang  memilih  judul  utama “Video itu Asli; Ariel hanya Memanfaatkan Luna”.  Posisi  korban  disandangkan  pada Luna sebagai objek pasif dari pelaku Ariel sebagai  subjek  aktif.  Posisi ini  ditentukan oleh  penggunaan  kata  “memanfaatkan”. Bahasa maskulin ini juga melegitimasi bah- wa perbuatan mereka tidak prokreatif kare- na menimbulkan kerugian  bagi pihak  lain, yang dalam hal ini adalah Luna. Sementara Tabloid Bintang  yang menggunakan  judul utama  “Imej dan  Karier Berantakan,  Ariel- Luna Tetap Tak terpisahkan”, menawarkan sudut  pandang  lain  bahwa illegitimate sexual activity akan memberikan konsekuensi buruk bagi kehidupan individu yang mela- kukannya.  Walaupun  tabloid  ini  tidak menawarkan  posisi  pelaku  atau  korban, namun  secara gambling  tabloid ini  meng- usung diskursus dominan bahwa illegitimate sexual activity adalah kesalahan yang harus mendapat  hukuman.
Tabloid Bintang  merupakan salah  satu tabloid yang  memaparkan perdebatan  po- sisi pelaku-korban dari berbagai perspektif. Tidak  hanya menghakimi  anak bangsa pe- laku illegitimate sexual activity secara sepihak, Bintang  mencoba  untuk  memberikan wadah bagi  para “pelaku”  adegan-adegan tersebut  untuk  membeberkan  perasaan mereka.
Dalam sesi wawancara itu, berkali-kali Luna- Ariel menekankan mereka korban dari orang- orang yang ingin melihat karier mereka han- cur (Tabloid Bintang, Edisi 997, 2010: 3).
Pada dasarnya,  para partisipan illegitimate sexual  activity merasa  menjadi  korban  de- ngan beredarnya video tersebut, dan mere- ka  menempatkan  para  pengganda  video tersebut sebagai pelaku. Senada dengan bin- tang, Tabloid Genie  juga menyuarakan hal serupa, bahwa tidak  ada ruginya  meminta pihak  yang  bersangkutan secara  langsung dalam memberikan pandangan mereka ter- hadap masalah tersebut. Walaupun sebagai
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
implikasi logis dari beredarnya dokumenta- si tersebut menimbulkan efek domino bagi korban-korban  lainnya.
Menggunakan angle yang berbeda, Bin- tang juga memaparkan pendapat individu- individu seperti  Ade Armando dan Tifatul Sembiring yang dianggap memiliki legitimasi akan kebenaran mengenai siapa yang men- jadi pelaku dan siapa yang menjadi korban.
Masalah utamanya, penyebaran video porno yang tidak terbendung dengan cara yang ja- hat, secara sengaja, dan sistematis. Jadi kalau ada yang menyebut Luna dan Ariel korban, harusnya kita melihat lebih luas lagi. Korban sebenarnya masyarakat luas. Bukan mereka” (Ibid, 2).
Masalah video itu cukup menguras perhatian publik. Kalau itu benar mereka, bukan saya saja yang kecewa. Mereka ini idola puluhan juta  jiwa  anak  muda  Indonesia…Menurut saya, korban sebenarnya anak-anak. Mereka bisa saja meniru (Ibid, 4).
Tabloid Bintang mengutip pernyataan Ade Armando, seorang  pengamat  media  yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indone- sia. Ade Armando yang dianggap memiliki kredibilitas  untuk  menanggapi  kasus  ini menyatakan bahwa korban yang lebih luas adalah masyarakat Indonesia, dan para pe- laku video tidak sepantasnya memosisikan diri mereka sebagai korban. Pernyataan ini ditekankan  kembali  oleh  tabloid  Bintang menggunakan  pernyataan  Tifatul  Sembi- ring,  Menkominfo  Kabinet  Indonesia  Ber- satu  II.  Korban  sebenarnya  adalah  anak- anak, yang ditekankan oleh Tifatul sebagai penggemar Ariel  dan Luna,  yang bias saja meniru perbuatan mereka.
Seperti yang telah dipaparkan sebelum- nya,  kondisi  sebuah  negara  yang  sistemik pada akhirnya menempatkan sebuah diskur- sus seksualitas pada jalinan diskursus iden- titas nasional pada sebuah masyarakat. Se- hingga, tidak heran jika bagi media massa, selalu ada berbagai macam versi yang meru- juk pada pelaku maupun korban dari kasus tersebut. Namun, dengan melihat  paparan dari  tabloid Bintang,  bisa  dilihat  kecende- rungan angle yang lebih memihak pada dis- kursus identitas  nasional yang  menempat-
kan anak bangsa yang berpartisipasi dalam video sebagai pelaku  dan masyarakat  luas sebagai korban.
Jika  Bintang  berusaha  menampilkan dari berbagai perspektif, lain halnya dengan Nova  yang  cenderung  mengambil  posisi ofensif dalam kasus ini.
Mereka  ini  kan,  sengaja  merekam  aktivitas seksual mereka. Video itu tidak akan pernah ada jika mereka tidak merekamnya. Bagaima- na mungkin mereka hanya sebagai korban? (Tabloid Nova, No.1165, 2010: 8).
Bagi Tabloid Nova, Ariel, Luna dan Cut Tari tidak mungkin diposisikan sebagai  korban mengingat  merekalah  yang  memroduksi dokumentasi illegitimate sexual activity terse- but. Namun yang menjadi polemik, dari ke semua  taboid  tersebut  tidak  ada  yang menyuarakan secara  gamblang siapa yang bisa divonis menjadi pelaku. Meskipun hing- ga  artikel  tersebut  dipublikasikan  Ariel sudah  ditetapkan  menjadi  tersangka  dan menjadi  tahanan  tetap,  media  massa  juga belum  merujuk  pada  pelaku  utama  yang patut  dihukum.
Menurut saya, setidaknya para  tabloid itu masih mengusung asas praduga tak ber- salah. Walaupun di  setiap artikel  memiliki nada-nada  yang  memihak,  namun  belum ada  yang  mengutuk  atau  menjustifikasi salah satu individu yang ditetapkan sebagai pelaku sebelum hukum menyatakan  demi- kian. Sehingga, dari perdebatan ini bisa di- simpulkan  jika  media  massa  berada  pada posisi  mediator  dalam  kasus  ini,  mereka menyiarkan, menambahi sedikit bumbu agar sedap, namun tidak langsung menjustifika- si. Namun, media massa tidak sepenuhnya lepas tangan dalam mendengungkan  pem- beritaan tersebut sehingga menjadi penting bagi publik yang mengonsumsinya. Tabloid Bintang menyadari benar kalau diri mereka turut andil dalam kasus ini, sebagai “pelaku” penyebaran: Kasus ini jelas tidak bisa dise- pelekan. Apalagi media memberitakan  de- ngan gencar. Masyarakat disuguhi gambar, tontonan yang mendorong rasa ingin tahu”. Ketiga tabloid lain, juga merasa bahwa pem-
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67
beritaan yang dilakukan oleh media massa semakin mendorong rasa ingin tahu masya- rakat, utamanya anak-anak penggemar ke- tiga selebritas tersebut, sehingga memosisi- kan media massa sebagai salah satu pelaku penyebaran video tersebut. Hal ini juga di- afirmasi oleh Tifatul Sembiring yang mera- sa media massa terlalu sering menampilkan peristiwa  tersebut.
Di sisi lain, dalam memosisikan pelaku dan  korban  dalam  ulasan rubriknya,  para tabloid  ini  memiliki  kecenderungan  yang seragam. Pertama, mereka sepakat meletak- kan masyarakat,  utamanya anak-anak,  se- bagai korban dari peristiwa ini. Kedua, se- mua sepakat bahwa para pelaku illegitimate sexual activity memiliki andil dalam peristi- wa tersebut, walaupun posisinya tidak da- pat  dikatakan sebagai pelaku atau  korban. Yang terakhir, seluruh tabloid menyepakati bahwa illegitimate sexual activity adalah per- buatan yang salah. Jika melakukannya maka akan menerima konsekuensi negatif baik itu formal  (dituntut  secara  hukum)  maupun informal (dikucilkan, disalahkan dan dicela oleh  publik) karena  menyalahi  norma  ke- susilaan yang dikonstruk oleh identitas na- sional sebagai anak bangsa.
Posisi “Saksi Ahli” Di sini, istilah saksi penulis gunakan un- tuk merujuk pada individidu yang dianggap tabloid  memiliki  kredibilitas  untuk  mem- bahas peristiwa ini dari sudut pandang kom- petensi  masing-masing.  Menurut  Stephen Littlejohn (2000: 237-238), Foucault menya- takan bahwa setiap periode peradaban ma- nusia  memiliki  perbedaan sudut  pandang dalam melihat dunia, yang ia sebut sebagai struktur  konseptual  ( conceptual  structure ), yang menentukan pendefinisian kebenaran melalui pengetahuan yang dianggap sudah seharusnya  ( the  nature  of  knowledge )  pada masa itu. Sehingga, setiap pengetahuan pasti memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan periode  peradaban di  mana ia  digunakan. Foucault menyebutnya sebagai epistemé atau formasi diskursif ( discursive formation ).
Maka  dari  itu,  untuk  melanggengkan kekuasan melalui formasi wacana yang ber- edar,  maka  harus  ada  kontrol  terhadap wacana itu  sendiri. Foucault  menyebutnya sebagai ‘ rarefaction  of  the  speaking  subjects ’ dengan tiga cara utama, yaitu memberikan suatu kualifikasi tertentu agar individu da- pat  diakui  sebagai  subjek  yang  berbicara, terkait dengan dimensi ruang dan waktu di mana wacana  tersebut disampaikan.  Yang kedua dengan membatasi kelompok terten- tu yang  dapat diakui sebagai subjek,  serta yang  terakhir adalah  legitimasi secara  for- mal terhadap subjek yang berbicara, dan le- gitimiasi  tersebut  hanya  bisa  didapatkan dengan satu cara, pendidikan formal.
Individu  yang  memiliki  legitimasi  se- bagai subjek yang berbicara pada akhirnya memiliki akses terhadap peredaran wacana. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Foucault (1968: 127) berikut ini:
But we know very well that, in its distribution, in what it permits and what it prevents, it follows the lines laid down by social differences, conflicts and struggles. Every educational system is a political means  of  maintaining  or  modifying  the  appro- priation of  discourses,  with  the  knowledge  and power they bring with them.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penge- tahuan  ( knowledge )  adalah  gerbang  untuk meraih kekuasaan ( power ) dalam merumus- kan dan melanggengkan ideologi dominan bagi suatu tatanan masyarakat melalui pro- ses komunikasi yang memroduksi wacana. Itulah yang tergambar jelas dalam pen- definisian kebenaran dalam kasus illegitimate sexual activity yang divideokan tersebut. Para ahli telematika seperti Roy Suryo dan Abi- manyu dijadikan garda depan dalam pem- buktikan kebenaran sekaligus menjustifika- si  secara  moral  para  pelaku  dan  aktivitas yang mereka lakukan. Para psikolog berlom- ba-lomba  membuat  pernyataan  yang  me- legitimasi kebenaran versi mereka mengenai realita illegitimate sexual activity yang dilaku- kan oleh selebriti. Para pengacara, juga de- ngan standar kebenarannya secara judicial, turut memosisikan illegitimate sexual activity dalam diskursus seksualitas nasional.
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
Setelah lihat video tersebut dari bukti yang dipegang  polisi,  saat  itu  pula  saya  merasa Luna berbohong menyatakan video itu reka- yasa.  Tadinya  saya  kira  Luna jujur  kesaya, menyatakan video itu rekayasa. Setelah meli- hat  video itu, saya  nyatakan,  video itu  asli 100%.  Tidak  mungkin  rekayasa  (Tablodi Nova, No.1165, 2010: 4).
Menjadi  problematis,  manakala  saksi  ahli yang dijadikan pelegitimasi kebenaran  da- lam kasus tersebut tidak hanya sekedar mem- berikan  pendapat  objektif  mengenai  asli tidaknya video yang beredar. Namun mere- ka turut menjustifikasi moralitas para peser- tanya serta memberikan alternatif hukuman bagi  mereka.  Seperti  yang  dilakukan  oleh Roy  Suryo,  yang  merasa  kuatir  jika  per- edaran video ini bisa merusak moral bang- sa. Selain melihat dari sudut pandang mo- ralitas, berbagai saksi ahli dihadirkan untuk mengulas peristiwa ini dari berbagai sudut pandang.  Seperti yang dilakukan oleh  tab- loid  Bintang  yang  menggunakan  Effendi Ghazali, seorang  pengamat media,  sebagai narasumber  utamanya.
Yang bisa  menjerat  Ariel  dan Luna  adalah kenyataan  lain  bahwa  mereka  melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mereka bisa terjerat undang-undang perzinahan (Tabloid Bintang, Edisi 997, 2010: 2).
Ghazali memberikan pernyataan bahwa, il- legitimate sexual activity yang didokumenta- si dan disebarluaskan pada dasarnya bukan faktor terpenting. Yang lebih penting adalah aktivitas seksual di luar konsep pernikahan yang dilegitimasi oleh Negara. Pelanggaran, pada  dasarnya  dilakukan  oleh  para  anak bangsa  ini  karena  aktivitas  seksual  diatur sepenuhnya oleh negara. Sebagai pengamat media Ghazali  mengambil posisi  komenta- tor yang menyatakan bahwa hukum berpi- hak pada individu yang mematuhi hukum Negara dalam melakukan aktivitas seksual.
Para tabloid ini juga menyoroti perilaku para pemain video ini dari sudut pandang psikologis. Sudut pandang psikologis yang digunakan  pun  diambil  dari  dua  sisi.  Sisi pertama adalah psikologi  popular dan  sisi
kedua adalah sudut pandang psikologi aga- ma.
Ariel itu superstar , naughty boy . Di dalam du- nia pergaulan, naughty boy hard to resist . Saya enggak akan bilang dia psycho … Wahai Ariel, Luna, Cut Tari, bangsa Indonesia itu bangsa yang permisif dan pardonis, mudah memaaf- kan serta nrima . Kalau Anda berulang-ulang tidak  mengaku,  orang  bisa  kesal  (Tabloid Nova, No.1165, 2010: 7).
Mengacu pada kasus video porno yang pe- lakunya mirip Ariel dan Luna, Psikiater Da- dang Hawari menduga si pelaku pria men- derita 3 penyimpangan seks sekaligus, narsis- me, ekshibisionist dan satirisme … “Sekarang begini, pasangan suami istri melakukan sek- sual memang hal yang sah di agama. Masalah- nya timbul karena dilakukan bukan dengan pasangan.  Lalu  semakin  menjadi  masalah lagi, ketika video tersebut bocor ke publik” (Tabloid  Wanita  Indonesia,  No.1069,  2010: 31).
Narasumber yang dipilih oleh Tabloid Nova, Prasantyo, mewakili sudut pandang psiko- logi  populer menyatakan  bahwa apa yang dilakukan oleh Ariel bukanlah hal yang pa- tologis  di  dalam  lingkungan  sosial.  Yang menjadikan seorang Ariel menjadi bergan- ta-ganti pasangan  dalam melakukan illegi- timate sexual activity adalah kepribadiannya yang sulit ditolak oleh para selebriti perem- puan  Indonesia.
Berbeda  lagi  sudut  pandang  yang  di- gunakan  oleh  Dadang  Hawari.  Menurut Dadang, apa yang dilakukan oleh para pe- main  video tersebut,  utamanya adalah pe- meran pria, merupakan suatu hal yang pa- tologis. Dadang  bahkan menjustifikasi  pe- main pria dalam video tersebut sebagai in- dividu yang menderita penyimpangan sek- sual. Dadang bahkan tidak ragu untuk me- nyebut Ariel  sebagai “penderita”  penyim- pangan seksual dan menyampaikan bahwa pokok permasalahan dari peristiwa itu ada- lah  terjadinya illegitimate  sexual  activity . Masalah  tersebut  menjadi  makin  besar manakala publik  telah mencium  permasa- lahan  tersebut.
Sementara itu,  tabloid Genie  mengam- bil angle berbeda dengan membahas masalah
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67
ini  dari  sudut  pandang  agama.  Menggu- nakan Ketua MUI, Amidhan, sebagai nara- sumber  utama.
Dari sisi agama sudah jelas itu perbuatan di- larang. Dosa besar. Tidak bisa ditolerir. Tapi kalau  agama  kan  hukumannya  di  akhirat, ya… Karena ini kejahatan sosial yang sangat merusak masyarakat. Video itu kan bisa diak- ses  jutaan  orang  dan  akan  merusak  moral jutaan orang (Tabloid Genie, Edisi 50, 2010: 5).
Setiap ahli dari masing-masing bidang yang dianggap memiliki legitimasi untuk menjus- tifikasi  kasus  tersebut  turut  memberikan perspektifnya  mengenai kebenaran  dalam konteks diskursus illegitimate sexual activity yang  didokumentasikan tersebut.  Apakah mengategorisasikan mereka sebagai pembo- hong, pezinah atau bahkan memiliki kelain- an seksual.
Para tabloid Indonesia mengambil angle - nya  masing-masing dalam  mendefinisikan para pemain dari dokumentasi seksual terse- but.  Kesepakatan  yang  tibul  dari  pembe- ritaan  tersebut adalah  para pemain diang- gap  melanggar prinsip good  sex heteronor- mativitas  dari  perspektif  manapun.  Mulai dari perspektif agama, sosial hingga psiko- logikal. Atau dengan kata lain, tabloid masih mengikuti narasi besar heteronormatif yang meletakkan illegitimate  sexual  activity yang didokumentasikan  sebagai  diskursus  sek- sualitas  yang  menyimpang  dan  harus dibenahi. Hal ini senada dengan konstruksi identitas nasional bangsa yang diartikulasi- kan  menggunakan  bahasa  maskulin-he- teroseksual  yang  meletakkan  para  anak bangsa sebagai pihak yang melakukan peng- rusakan identitas bangsa.

## Negara sebagai Puncak Legitimasi
Seksualitas Diskursus negara integralistik yang di- usung oleh Orde Baru untuk mengonstruk- si identitas  nasional ternyata    masih  dire- produksi serta dijadikan kerangka pikir uta- ma negara dalam mengonstruksi kehidupan masyarakat  Indonesia,  sehingga  pihak-pi- hak yang memiliki hubungan langsung de-
ngan  pemerintah,  yang  menjadi  “bapak” negara, merasa memiliki urgensi untuk tu- rut campur mengonstruksi pemikiran pub- lik mengenai  kasus ini. Tidak hanya  Men- teri Komunikasi dan Informatika yang me- miliki keterkaitan  dengan peredaran  infor- masi,  baik  itu  cetak  maupun  elektronik, mulai dari Presiden hingga Ketua RT mera- sa  perlu untuk  berkomentar dan  melurus- kan pemikiran  bangsa  dalam  memandang dan mencerna kasus ini. Atau dengan kata lain untuk memberikan arahan bagi “anak- anaknya”.
Ketua  MUI  yang  berbicara  dari  sudut pandang  agama  bahkan  menyatakan  per- lunya para  anak bangsa  yang menjadi  pe- laku untuk segera “diamankan” karena me- reka  akan  menimbulkan  dampak  negatif bagi  masyarakat.  “Pengamanan”  itu  juga bukan  bentuk  pengamanan  sembarangan, Ketua  MUI  mendesak  kepolisian  sebagai Repressive State  Apparatus untuk  bertindak cepat  dalam  memberikan  hukuman  bagi para pemain video tersebut.
Pernyataan dia (Ariel, red) yang menyatakan korban berarti ia mengakui itu (video) ada. Mengakui itu benar. Dan para ahli menyata- kan video ini bukan rekayasa. Menurut saya, polisi jangan lamban seperti sekarang … Bagi kita, polisi seharusnya melihat dampak yang besar di masyarakat. Polisi harus lebih tegas dan tidak hanya mengatakan mereka sebagai korban (Ibid, 5).
Kepolisian  sebagai  perpanjangan  tangan dari  pemerintah  dianggap  sebagai  pihak yang paling memiliki legitimasi untuk meng- konstruksi  pandangan  masyarakat  me- ngenai kasus ini yang bisa dikategorikan se- bagai  “kejahatan”. Para  pelaku  juga  tidak memiliki hak  untuk  mendeklarasikan  diri mereka sebagai korban mengingat dampak yang terlalu besar yang mereka  timbulkan pada  masyarakat.
Tidak hanya Ketua MUI yang mengang- gap polisi sebagai legitimasi puncak dalam menindak  para pelaku  video tersebut,  Ke- tua RT di kediaman Luna Maya juga mera- sa perlu  untuk berlaku  sebagai pihak  ber- wenang dan menertibkan perilaku mereka.
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
Ruswandhi juga sempat “menertibkan” Luna dan Ariel. Mereka, katanya, “ditangkap” ko- mandan regu keamanan kompleks. “Ia per- nah datang bersama Ariel dini hari. Saya pu- nya danru yang seorang tentara pernah mena- han KTP Ariel sama Luna Maya..Ariel sering menginap di sini,” ungkapnya (Ibid, 4).
Tindakan Ariel dan Luna yang tidur di ba- wah  satu  atap,  yang  walaupun  dilakukan tepat di atas properti pribadi, namun masih dalam  teritori  kekuasaan  rumah  “Bapak” yang  oleh  negara  diwakilkan  pada  Ketua RT,  dianggap  menyalahi  identitas  bangsa yang  menempatkan  hal  tersebut  sebagai melanggar norma moral. Sehingga Pak RT merasa  perlu  memanggil  komandan  regu keamanan,  yang  seorang  tentara,  untuk “menangkap”  keduanya  dan  kemudian menahan KTP Ariel.
Menkominfo,  sebagai  perwakilan  dari Presiden,  yang  diserahi  tanggung  jawab pada  peredaran  informasi  di  rumah  “ke- luarga  besar Indonesia”  pun merasa  perlu memberikan pengarahan  kepada  para  pe- laku, penonton sekaligus pengedar informasi ini.
Padahal, tekanan dari berbagai kalangan agar masalah ini segera dituntaskan semakin kuat saja. Bahkan Presiden SBY pun akhirnya ikut bersuara  mengenai  kasus  ini.  Intinya,  SBY mendukung pemeriksaan hingga tuntas, an- tara lain demi menjaga moral bangsa ini (Tab- loid Nova, No.1165, 2010: 3).
Kalau  bisa  ada  lembaga  yang  memberikan award untuk Ariel sebagai orang yang berha- sil merusak generasi bangsa sepanjang sejarah Masalah video itu cukup menguras perhatian publik. Kalau itu benar mereka, bukan saya saja yang kecewa. Mereka ini idola puluhan juta jiwa anak muda Indonesia. Dan ini bisa menjadi  preseden  buruk  (Tabloid  Bintang, Edisi 997, 2010:4).
Menkominfo Tifatul Sembiring meminta Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari membantu kepoli- sian  dengan  mengaku  terus  terang,  “Saya imbau supaya mereka bersikap gentle. Video- nya ada dan tersebar luas, tapi tidak ada yang mengaku bertanggung jawab” (Tabloid Genie, Edisi 50, 2010: 5).
Imbauan” diberikan  oleh  menkominfo  se- bagai perwakilan dari “Bapak Negara” ke-
pada para anak bangsa yang melakukan il- legitimate sexual activity untuk mempertang- gungjawabkan perbuatannya. Bentuk tang- gung jawab macam apa yang dituntut tidak dijelaskan secara eksplisit, namun “Bapak” Menteri  menghimbau  mereka  untuk  seti- daknya  mengaku dan  memohon maaf  ke- pada Bangsa Indonesia. Utamanya kepada adik-adik  mereka  yang  menjadikan  para selebritis ini sebagai “ role model ”. Preseden yang  disampaikan  oleh  Tifatul  bisa  jadi mengarah pada perusakan identitas nasional yang  sudah  dikonstruk  bertahun-tahun mengenai illegitimate  sexual  activity . Untuk itulah, militer, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak kepolisian menjadi alat negara dalam  menegakkan  moral  bangsa. Dengan kata lain, illegitimate sexual activity , menurut  “Bapak”  adalah  tindakan  peru- sakan moral bangsa, sehingga untuk meng- gesernya ke tepi diskursus seksualitas diper- lukan repressive state apparatus , yang dalam hal ini adalah polisi.
Dari  semua  artikel  yang  dimuat  oleh tabloid-tabloid tersebut, negara diposisikan sebagai institusi puncak yang memiliki legiti- masi  dalam mendefinisikan posisi tiap  pe- main  dalam  kerangka  narasi  ini.  Nagara pula yang dianggap sebagai sutradara yang harus  bertanggungjawab atas  “kenakalan” para pemainnya  untuk kemudian  ditindak sesuai  dengan  diskursus  seksualitas  yang telah direproduksinya terus-menerus. Hal ini memperkuat diskursus  heteronormativitas yang dianut oleh Indonesia. Seperti yang di- sampaikan oleh Rubin (1984: 14).
… Sexuality that is “good”, “normal” and “natu- ral” should ideally be heterosexual, marital mo- nogamous, reproductive and non-commercial. It should be coupled, relational, within the same ge- neration and occur at home. It should not involve pornography, fetish objects, sex toys of any short, or roles other than male and female. Any sex that validates this rules is “bad, “abnormal”, or “un- natural”. Bad sex may be homosexual unmarried, promiscuous, non-procreative, or commercial. It may be masturbatory or take place at orgies, may be causal, may cross generational lines, and may take in “public”, or at least in the bushes or the baths. It may involve the use of pornography, fe- tish objects or unusual roles .
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 55-67
Maka  setiap aktivitas  seksual yang  berada di luar ranah good sexuality harus “dilurus- kan”  oleh  institusi  puncak  yang  memiliki legitimasi dalam menata diskursus seksuali- tas, yang dalam konteks heteronormativitas adalah maskulin. Dengan kata lain, jika di- tarik lebih jauh lagi  dalam tataran  Indone- sia,  simbol maskulinitas  dalam  asas  keke- luargaan bangsa terletak pada Presiden dan aparaturnya sebagai  “Bapak” bangsa  yang memiliki legitimasi pendefinisian seksualitas yang “patut”,  menggunakan  kerangka  na- sional maskulin, bukannya multikultural.
SIMPULAN Berdasarkan pembahasan tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa diskur- sus illegitimate sexual activity yang  didoku- mentasikan,  masih  menjadi  realitas  yang secara kultural bisa diperdebatkan bagi tab- loid Indonesia. Melihat dari perspektif mul- tikulturalisme kritis, tabloid Indonesia masih berada  pada posisi  hegemoni ideologi  do- minan negara yang menganut heteronorma- tivitas. Pendefinisian fenomena tersebut di- ambil dari sudut pandang negara yang me- letakkan diskursus  seksualitas di peripheri wacana  kebangsaan.  Sehingga illegitimate sexual activity yang didokumentasikan terse- but  dijadikan  indikator  moralitas  bangsa sekaligus, sebuah aib yang harus  direpresi secara hukum publik karena mengakibatkan “kerusakan” moral  bangsa.
Terkait dengan konstruksi identitas na- sional  yang  direproduksi  terus-menerus melalui  wacana kebangsaan menggunakan sistem  penandaan,  media  massa  sebagai agen  dari sistem  penandaan  negara  men- jalinkan diskursus  seksualitas tanpa  legiti- masi  tersebut  sebagai  pelanggaran  yang sudah selayaknya diberikan hukuman. Me- dia massa  sebagai ideological state apparatus memainkan perannya dalam mengkonstruk- si  pandangan  publik  mengenai  peristiwa tersebut sejalan dengan wacana kebangsaan. Para narasumber yang digunakan oleh tab- loid untuk mengulas permasalahan ini juga didasarkan pada legitimasi negara  melalui kredibilitas narasumber tersebut.
Setiap  tabloid  yang  membahas  kasus tersebut, belum  mampu  memperluas  pan- dangan  mereka  di  luar diskursus  tersebut sehingga pemberitaan yang dipublikasikan cenderung seragam. Namun, tidak bisa dika- takan  mutlak demikian,  karena tabloid  In- donesia mulai  berani menampilkan  suara- suara marginal yang dalam hal ini diwakili oleh  para pemeran  video  tersebut.  Sangat disayangkan, ketika masyarakat sebagai pi- hak yang bersinggungan langsung dengan dampak  yang  ditimbulkan  dari  peristiwa tersebut tidak  mendapatkan tempat  untuk berbicara. Yang terakhir, menurut saya pem- beritaan dari para tabloid tersebut menjadi berlebihan  mengingat  pengulangan  dan peletakkannya sebagai isu utama, karena hal ini berimplikasi pada konstruksi isu yang di- anggap  penting  bagi  publik,  sehingga masyarakat melupakan isu-isu lainnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Alimi,  Yasir.  M.,  2004, Dekonstruksi  Sek- sualitas Poskolonial: Dari Wacana Bang- sa  Hingga Wacana  Agama, Jogjakarta: LKiS.
Anderson,  B.,  1983, Imagined  Communities: Reflection  on  the Origin  and Spread  of Nationalism, London:  Verso.
Butler,  J.,  1999,  “Gender  Trouble”  da­lam Feminism and The Subversion of Identi- ty , London: Routledge.
Fiske, J., 1996, “Communication, Meaning and Sign” dalam Introduction  to Com- munication Studies , London: Routledge.
Foucault, M., 1968,  “Discourse, Power  and Knowledge”, dalam The Will to Truth , New York: Tavistock Publication.
Hall, S., 2002, “The Work of Representation” dalam  Stuart  Hall  (ed.), Re- presentation;  Cultural  Representations and Signifying Practices , London: Sage Publication.
Ibrahim, Subandy.  I., 2007, Budaya  Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontempo- rer , Bandung:  Jalasutra.
Nisa Kurnia -- Diskursus "Illegitimate Sexual Activity" Anak Bangsa dalam Perspektif Tabloid Indonesia
Kellner, D., 1995, Media Culture , New York:
Routledge.
Littlejohn, S. W., 2000, “Critical Theories” dalam Theories of Human Communica- tion. London: Wasdworth Publishing.
_______________   , 2000, Theories  of Human  Communi- cation, London:  Wasdworth  Pub- lishing.
McLaughlin, L., 2000, The Language of Mag- azines , New York: Routledge.
McQuail,  D.,  2000,  “Theory  of  Media  and Theory of Society” dalam Mass Com- munication  Theories, London:  Sage Publication.
Rubin, G.,  1984, “ Thinking Sex:  Notes for  a Radical Theory of the Politics of Sexuali- ty ”. Boston and London: Routledge.
Rubin,  G.,  1984, Thinking  Sex:  Notes  for  a Radical  Theory  of  the  Politics  of
Sexuali­ty , Boston and London: Rout- ledge.
Suryakusuma, J. I, 1991, “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam Liza Had- iz (ed.), Perempuan dalam Wacana Poli- tik  Orde Baru:  Pilihan Artikel  Prisma , Jakarta:  LP3S.
Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX, Ming- gu Kedua Juni 2010.
Tabloid Genie Edisi 50 Tahun VI, 21-27 Juni 2010.
Tabloid  Nova  No.  1165/XXIII  21-27  Juni 2010.
Tabloid  Wanita  Indonesia  No.  1069  21-27
Juni  2010