## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 185-203
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## History of Renewal of Islamic Family Law in Indonesia

## Nurhikmah Hairak H. Biga
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: hikmah2939@gmail.com
Abstract:  Indonesian  family  law  is  the  translation  of  family  law  in  Islam. One  problem  that  is  regulated  is  the  issue  of  marriage  law.  This  marriage law  in  its  development  experienced  a  long  journey  in  formation.  In  the history of the renewal of Islamic marriage law in Indonesia, there are three periods, namely the period before the arrival of colonialists, colonialism and independence.  The  independence  period  was  divided  into  three  periods, namely the old order, the new order and the reform period. During the old order, Law Number 22 Year 1946 and Law Number 32 of 1954 were born. In the  New  Order,  Law  Number  1  Year  1974  and  Presidential  Instruction Number  1  of  1991  were  born  regarding  the  Compilation  of  Islamic  Law. During  the  Reformation,  the  Government  and  the  Gender  Mainstreaming Team designed a revised draft on Compilation of Islamic Law.

## Keywords: Renewal, Family, Islamic Law, Marriage

## Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
Abstrak: Hukum keluarga Indonesia merupakan penjabaran hukum keluarga dalam  Islam.  Salah  satu  persoalan  yang  diatur  adalah  persoalan  undang- u n d a n g   p e r k a wi n a n .   Un d a n g - Un d a n g   Pe r k a wi n a n   i n i   d a l a m perkembangannya  mengalami  perjalanan  panjang  dalam  pembentukan. Dalam  sejarah  pembaruan  hukum  perkawinan  Islam  Indonesia,  ada  tiga periodisasi,  yakni  masa  sebelum  Indonesia  kedatangan  Penjajah,  masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan dibagi menjadi tiga periodisasi, yaitu masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Pada masa orde  lama,  lahir  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  dan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  Masa  Reformasi,  Pemerintah  dan  Tim Pengarusutamaan  Gender  telah  merancang  draft  revisi  terhadap  KHI.
Kata Kunci: Pembaharuan, Keluarga, Hukum Islam, Perkawinan

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

## A. Pendahuluan
Sistem  hukum  apapun  dan  di  manapun  di  dunia  ini,  hukum mengalami perubahan dan pembaharuan. Bagi hukum tanpa kitab suci atau hukum wadh’i,  perubahan  atau  pembaharuan  hukum  itu  dilakukan  untuk menyesuaikan  hukum  dengan  perkembangan  sosial  dan  kebutuhan masyarakat.  Ini  tentu  terkait  dengan  sifat  dasar  dan  ruang  lingkup  hukum (wadh’i) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan  hidup  antara  manusia  dengan  manusia  serta  penguasa  dalam masyarakat.
Pembaharuan hukum karenanya merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah.  Selain  bersifat  permanen,  hukum  juga  berubah.  Hukum  selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan  hukum  Islam  disebut  gerakan  pembaharuan  hukum  Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  yang  ditimbulkan  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern.  Menetapkan  ketentuan hukum  yang  mampu  menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  itu mengandung  dua  unsur.  Pertama,  menetapkan  hukum  terhadap  masalah- masalah  baru  yang  belum  ada  ketentuan  hukumnya,  seperti  masalah  bayi tabung.  Kedua,  menetapkan  atau  mencari  ketentuan  hukum  baru  bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.
Bentuk  pembaruan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yakni: Pertama, umumnya (mayoritas negara melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-undang. Kedua,  usaha  pembaruan  lahir  dalam  bentuk  ketetapan hakim.  Perlu  ditambahkan,  ada  pula  negara  yang  melakukan  pembaruan dengan berdasar pada dekrit (raja atau presiden). Tujuan pembaruan Hukum Keluarga  Islam  secara  umum  ada  tiga,  yaitu: Pertama,  unifikasi  hukum perkawinan.; Kedua, peningkatan status wanita; Ketiga, respon terhadap dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 1
1 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2010), 40.
Pembaruan hukum Islam dalam berbagai aspek sudah terjadi  dalam kurun  waktu  yang  lama,  berproses  dengan  kondisi  dan  situasi perkembangan  zaman.  Hal  ini  disebabkan  karena  hukum-hukum  yang terkandung  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  sudah  tidak  mampu  lagi mengakomodir  persoalan-persoalan  baru  yang  berkembang  dalam  hukum keluarga.

## B. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Hukum  Islam  masuk  ke  Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya agama  Islam  yang  dibawa  oleh  saudagar  Muslim  dari  Timur  Tengah  pada abad  ke-7  M.  Sebelum  Islam  masuk  ke  Indonesia,  hukum  yang  berlaku adalah  hukum  adat  masing-masing  yang  sangat  majemuk,  disamping pengaruh agama Hindu yang sangat kuat tertanam di Jawa. 2
Dalam  sejarah  pembaruan  hukum  perkawinan  Islam  Indonesia,  ada tiga  periodisasi,  yakni  masa  sebelum  Indonesia  kedatangan  Penjajah,  masa penjajahan  dan  masa  kemerdekaan,  di  mana  masa  kemerdekaan  dibagi menjadi  tiga  periodisasi,  yaitu  masa  orde  lama,  orde  baru  dan  masa reformasi.

## 1. Sebelum Penjajahan Belanda
Sejak  Islam  datang  ke  Indonesia,  ada  orang-orang  khusus  yang dipercayai  dan  diserahi  tugas  mengurus  masjid  dan  perkawinan.  Ketika terjadi persengketaan dikalangan muslim, termasuk masalah perkawinan dan perceraian,  peradilan  agama  muncul  dalam  bentuk tahkim  yang pengangkatannya oleh para pihak yang bersengketa. Apapun keputusan yang akan  dijatuhkan  oleh  orang  yang  ditunjuk  itu  keduanya  harus  taat mematuhinya. Bertaahkim  seperti  ini  dapat  juga  dilaksanakan  dalam  hal selain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak  mempunyai  wali.  Lembaga  tahkim  ini  berlaku  ketika  masyarakat memeluk  Islam  secara  sendiri-sendiri,  artinya  belum  terbentuk  sebagai pranata masyarakat yang teratur dan sistematis.
Kemudian  berlanjut  dengan  masyarakat  yang  sudah  teratur  tetapi belum mempunyai pemerintahan. Lembaga peradilannya adalah lembaga ahl al-hall  wa  al-‘aqdi  yang  oleh  Abdul  Manan  memberikan  definisi,  yaitu pemimpin  masyarakat  yang  diikuti  dan  dipercayai  oleh  umat,  dapat
2 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 192.
diteriman oleh semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqamah, bertakwa. Adil,  bijaksana  serta  memiliki  semangat  untuk  bekerja  demi  kepentingan umum. 3 Pengangkatan  untuk  menjadi  pelaksana  kekuasaan  kehakimanan yakni  dengan  mengangkat  orang-orang  ahli  hukum  Islam  oleh  masyarakat dalam bentuk peradilan Adat, di mana para hakim/ qadi diangkat oleh Rapat Marga, Negeri dan semacamnya. Lembaga ini kemudian dilanjutkan dengan lembaga  Peradilan  Surambi.  Peradilan  ini  dibentuk  setelah  terbentuk kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara.  Peradilan  Surambi  menangani masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat,  seperti perkawinan,  wasiat,  warisan,  hibah  dan  sebagainya.  Lembaga  ini  tidak secara  langsung  berada  di  bawah  raja,  tetapi  dipimpin  oleh  Ulama. Dinamakan Pengadilan  Surambi karena  diselenggarakan di Serambi Masjid Agung.  Keputusan  Pengadilan  Surambi  berfungsi  sebagai  nasehat  bagi Sultan  dalam  mengambil  keputusan. 4 Setelah  keluarnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1947  tentang  Penghapusan  Pengadilan  Raja ( Zelfbestuursrechtspraak), 5 maka  secara  yuridis-formal  Pengadilan  Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.
2. Masa Penjajahan Belanda
Ketika  Kolonial  Belanda  mulai  memasuki  Indonesia  melalui  VOC, ( Verenigde  Oostindische  Compagnie)  atau  Perusahaan  Hindia  Timur Belanda,  yakni  sebuah  wadah  dagang  yang  telah  mengarahkan  sasarannya untuk menjajah Nusantara, tak dapat menyepelekan eksistensi Hukum Islam yang telah berurat-berakar dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia.
Upaya penghapusan Hukum Islam hanya mampu pada bidang hukum pidana. Dengan mengadakan aturan pemisahan antara peradilan keduniawian ( werdwldijke  rechstpraak)  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Gubermen dengan Peradilan Agama. Sementara itu untuk hukum perdata, karena telah mapan  dilaksanakan,  maka  tetap  dibiarkan  hidup  dan  berjalan  sendiri ditangani  oleh  Peradilan  Agama.  Walaupun  tetap  diintervensi  oleh pemerintah Belanda.
Di  masa  tersebut,  hukum  perkawinan  yang  berlaku  adalah Compendium  Freijer,  yaitu  kitab  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  hukum perkawinan  dan  hukum  waris  menurut  Islam.  Kitab  ini  ditetapkan  pada
3 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, 194.
4 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, 201.
5 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu1947_23.pdf, diakses tanggal  07 Oktober 2018.
tanggal  25  Mei  1760  untuk  dipakai  oleh  Pengadilan  Persatuan  Kompeni Belanda  di  Hindia  Timur  (VOC).  Atas  usul  Residen  Cirebon,  Mr.  P.C Hasselaar  (1757-1765)  dibuat  kitab  Tjicebonshe  Rechtsboek.  Sementara untuk Landraad  (sekarang  Pengadilan  Umum).  Di  Semarang  tahun  1750 dibuat Compendium  tersendiri.  Sedang  untuk  daerah  Makassar  oleh  VOC disahkan  suatu Compendium  sendiri.  Keberadaan  dan  berlakunya Compendium  ini  diperkuat  dengan  surat  VOC  tahun  1808,  yang  isinya memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan.
Walaupun  kelihatannya  Pemerintah  Hindia  Belanda  memberikan jaminan  kebebasan  untuk  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia,  tetapi pemerintah  Hindia  Belanda  tetap  mengintervensi  hukum  Islam.  Terjadinya pengebirian  terhadap  hukum  Islam  ini  dipengaruhi  oleh  perpindahan kekuasaan dari VOC kepada pemerintah Hindia Belanda.
Ada  beberapa  perbedaan  pendapat  tentang  kapan  tepatnya Pemerintah  Hindia  Belanda  mulia  mengintervensi  hukum  Islam.  Ada  yang menyebut sejak lahirnya Stbl 1820 Nomor 24 pasal 13 yang diperjelas dalam Stbl 1835 Nomor 58. 6
Atas usul Mr. Lodewyk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) berdasarkan  teorinya receptio  in  complexu,  yaitu  suatu  faham  yang mengatakan  bahwa  bagi  orang  Indonesia  mengikuti  agamanya, 7 pada akhirnya  pemerintah  Hindia  Belanda  memberikan  aturan  secara  formal dalam  perundang-undangan  yang  lebih  konkrit  atas  pelaksanaan  Hukum Islam.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  Stbl  1882  Nomor  52 8 tentang
6 ‚Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal- soal  perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputus menurut  Hukum  Islam,  maka  pendeta  memberi  putusan  tetapi  gugatan  untuk  mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan pada pendeta itu harus diajukan kepada pengadilan- pengadilan biasa.‛
7 Sayuti Thalib, Receptio a Contrario (Jakarta:Bina Aksara, t.th.), 5.
8 Stlb 1882 Nomor 152 berisi tujuh pasal yang maksudnya sebagai berikut: Pasal  1:  Disamping  setiap  Landraad  (pengadilan  negeri)  di  Jawa  dan  Madura diadakan  satu  pengadilan  Agama,  yang  wilayah  hukumnya  sama  dengan  wilayah  hukum Landraad.
Pasal  2:  Pengadilan  Agama  terdiri  atas:  penghulu  yang  diperbantukan  kepada Landraad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Residen.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Pembentukan  Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  dengan  nama Priesterrad 9 .  Sedangkan  untuk  daerah  luar  Jawa  dan  Madura  diserahkan kepada peraturan-peraturan Adat maupun Swapraja.
Berbeda dengan L.W.C Van Den Berg, penganut dan pencetus teori receptio  in  complexu  adalah  Christian  Snouck  Hurgronje  (1857-1936).  Ia merupakan  salah  satu  ahli  hukum  ada,  mencetuskan  teori  baru  yang bertentangan  dengan  teori  L.W.C.  Van  Den  Berg.  Teori  C.  Snouck Hurgronye  tersebut  dikenal  dengan teori  receptie,  yakni  teori  yang mempunyai  jalan  pikiran  bahwa  sebenarnya  yang  sangat  berlaku  di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang telah masuk pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, baru mempunyai kekuatan  kalau  dikehendaki  dan  diterima  oleh  hukum  adat  dan  dengan demikian lahirlah ia sebagai hukum Adat bukan hukum Islam. 10
Berdasarkan  teorinya  ini,  maka  C.  Snouck  Hurgronye  menduduki jabatan  penasehat  Pemerintah  Hindia  Belanda  tentang  soal-soal  Islam  dan anak negeri, menganggap bahwa keluarnya Stbl 1882 Nomor 152 merupakan kesalahan  yang  patut  disesalkan.  Sebab,  Peradilan  Agama  ini  seharusnya dibiarkan  terus  berjalan  secara  liar    tanpa  campur  tangan  pemerintah
Pasal 3: Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya  tiga  orang  anggota,  termasuk  ketua.  Kalau  suara  sama  banyak,  maka suara ketua yang menentukan.
Pasal  4:  Keputusan  Pengadilan  Agama  dituliskan  dengan  disertai  alasan-alasan yang  singkat,  juga  harus  diberi  tanggal  dan  ditandatangani  oleh  para  anggota  yang  turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.
Pasal  5:  Kepada  pihak-pihak  yang  berperkara  harus  diberikan  salinan  surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua
Pasal 6 : Keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan  kepada  Residen  setiap  tiga  bulan  sekali  untuk  memperoleh  penyaksian  dan pengukuhan
Pasal  7:  Keputusan  pengadilan  agama  yang  melampaui  batas  wewenang/ kekuasaannya  atau  tida  memenuhi  ketentuan  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  di  atas  tidak  dapat dinyatakan berlaku.
9 Pengadilan  Agama  yang  disamakan  sebutannya  oleh  Kolonial  Belanda  dengan Pengadilan Pendeta
10 Sayuti Thalib, Receptio a Contrario, 13.
Nurhikmah Hairak H. Biga
sehingga  keputusan-keputusannya  tidak  perlu  memperoleh  kekuatan undang-undang. 11
Atas  desakan  dan  pengaruh  C.  Snouck  Hurgronye  dalam kedudukannya  tersebut,  secara  sistematis,  halus  dan  berangsur-angsur, hukum  yang  berlaku  bagi  orang  Islam mulai  diubah  dan  dipersempit  ruang geraknya dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan banyak reaksi dan  kekecewaan  pada  benak  masyarakat  Islam.  Kenyataan  tersebut  diatas seperti  halnya  perubahan  ketentuan  pasal  134  I.S  ( Indische Staatsregeling ( 1925  (yang  bunyinya  sama  dengan  ketentuan  Pasal  178  RR  1907  dan  RR 1919 dulu) yang antara lain bunyi ayat (2) nya: ‚Kalau terjadi perselisihan perdata antara sesama penduduk inlander atau penduduk yang dipersamakan dengan mereka, diputus oleh kepala agama atau kepala adat mereka menurut undang-undang  agamanya  atau  adat  aslinya‛.  Diubah  menjadi:  ‚dalam  hal terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang  Islam  akan  diselesaikan  oleh Hakim  Agama  Islam  apabila  hukum  adat  menghendaki  dan  sejauh  tidak ditentukan dengan suatu ordonansi.‛
Perubahan ini terjadi pada tahun 1929, berdasarkan Stbl 1929 Nomor 221 dengan demikian berarti hukum Islam telah dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pengebirian ini berlanjut dengan lahirnya Stbl 1931 Nomor  53  terjadi  pengurangan  kompetensi  bagi  Pengadilan  Agama  yang hanya mengenai sengketa  di bidang nikah, talak, rujuk, perceraian dan hal- hal  lain  yang  berhubungan  dengan  itu  seperti  mahar  dan  nafkah  isteri. Sedangkan  untuk  bidang hadlanah,  waris,  wakaf  dan  lain-lain  dicabut  dan selanjutnya  diserahkan  kepada landraat.  Meskipun  Stbl  1931  Nomor  53 tidak  sempat  diberlakukan  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda,  namun mengeluarkan ordonantie  baru  berupa  Stbl  1937  Nomor  116  yang diberlakukan mulai tanggal 1 april 1937 tentang perubahan dan penambahan atas  Stbl  1882  Nomor  152.  Pemberlakuan  Stbl  1937  Nomor  116  yang mencabut kewenangan Pengadilan Agama atas perkara waris  menimbulkan protes keras dari Masyarakat Islam. Tetapi tidak ditanggapi oleh Pemerintah Hindia  Belanda.  Di  bulan  juli  1937,  Pemerintah  mengedarkan  Rancangan ordononansi  Perkawinan  Tercatat  yang  diantara  isinya  menganut  prinsip monogami  serta  tidak  boleh  menjatuhkan  talak  diluar  pengadilan. Rancangan ini mendapat respon negatif dari kelompok muslim.
11 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basith Adnan, Sejarah Singkat Peadilan Agama di Indonesia (Surabaya:Bina Ilmu, 1983), 34.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Pada  masa  kekuasaan  Belanda,  perkawinan  diatur  dalam  beberapa peraturan menurut golongannya, yaitu:
a. Bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek BW)
b. Bagi  orang-orang  Tionghoa,  secara  umum  juga  berlaku  BW  dengan sedikit pengecualian yakni hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan.
c. Bagi orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
d. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum mereka ditambah untuk orang Kristen  berlaku  undang-undang  Perkawinan  Kristen  Jawa,  Minahasa, Ambon  (Huwelijk  Ordonantie  Christen  Indonesiers  Java,  Minahasa  an Amboina (HOCI)) berdasar Stbl. No 74 Tahun 1933.
e. Bagi  yang  tidak  menggunakan  salah  satunya  berlaku  peraturan Perkawinan Campuran.
Melihat  perbedaan  dan  pengelompokan  di  atas,  tidak  ada  aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia. Kesimpulannya, sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Ketika VOC berkuasa, hukum Islam masih diakui. Tapi setelah penyerahan kekuasaan  kepada  pemerintah  Hindia  Belanda,  islam  mulai  termaginalisasi dan hanya mengatur hal-hal yang sangat terbatas.

## 3. Masa Kemerdekaan
Sejarah  Pembaruan  Hukum  Islam  di  masa  kemerdekaan  dibagi menjadi  tiga  periode  yakni  masa  orde  lama,  yaitu  selama  masa  kekuasaan presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, yang kedua masa orde baru, yaitu masa  kekuasaan  presiden  kedua  Indonesia,  Jenderal  Soeharto  dan  ketiga masa reformasi, yaitu sejak jatuhnya Jenderal Soeharto.
a. Masa Orde Lama
Undang-undang  perkawinan  yang  lahir  setelah  Indonesia  merdeka pada  masa  orde  lama  adalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946. Undang-Undang  ini  sebagai  pengganti  dari  Stbl.    Huwelijksordonnantie  S. 1929  No.  348  jo.  S.  1931  No.  467  dan  Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98. 12 ‚Undang-undang Pentjatatan nikah,
12 ‚ bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti jang diatur didalam Huwelijksordonnantie  S.  1929  Nomor  348  jo.  S.  1931  Nomor  467.  Vorstenlandsche
talak dan rudjuk (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946). Undang-Undang ini dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia; akan  tetapi sebelum keadaan  mengizinkannya    serta  undang-undang  baru  itu  belum  berlaku, peraturan  yang  lama  masih  dianggap  sah.  Waktu  berlakunya  ‚Undang- undang pencatatan nikah, talak dan rujuk‛ untuk tanah Djawa dan Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang di daerah-daerah di luar tanah Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-Undang lain. 13
Undang-undang  ini  diperluas  wilayah  berlakunya  untuk  seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Ada tiga tahapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yakni: Pertama, pada tanggal  1  Februari  1947  berlaku  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 bagi  Jawa  dan  Madura,  berdasar  Penetapan  Menteri  Agama  tanggal  21 Januari  1947. Kedua,  bagi  Sumatera  mulai  berlaku  tanggal  16  Juni  1949 berdasar ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949, Nomor: 1/PDRI/KA. Ketiga, bagi wilayah-wilayah lainnya tanggal 2 November  1954,  berdasar  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1954  tanggal  26 Oktober 1954.
Secara  garis  besar,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  terdiri dari  7  pasal  yang  secara  umum  hanya  memuat  dua  hal  yaitu  peraturan tentang  pencatatan  perkawinan,  perceraian  dan  rujuk  serta  penetapan pegawai  yang  ditugasi  melakukan  pencatatan  perkawinan,  perceraian  dan rujuk.
Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, kebijaksanaan lain di awal kemerdekaan RI adalah adanya  Penetapan Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946 tentang perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga  Maklumat  Pemerintah  No.  II  tanggal  23  April  1946  kewenangan mengangkat  Penghulu  Ladraad,  Penghulu  Anggota  Raad  Agama,  dan pejabat  lain  yang  dahulu  pada  Residen  dan  Bupati  diserahkan  kepada Menteri Agama.
Tidak  banyak  Undang-Undang  yang  lahir  pada  Masa  Orde  Lama. Tetapi, Undang-Undang yang lahir di masa orde baru merupakan kelanjutan
Huwelijksordonnantie S 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa  sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan  baru  jang  sempurna  dan  memenuhi    sjarat  keadilan  sosial.‛  Lihat http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_22_1946.pdf, diakses tanggal  07 Oktober 2018.
13 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_22_1946.pdf, diakses tanggal  07 Oktober 2018.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
dan respon dari  tuntutan yang muncul di masa orde lama.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  adalah  Undang-Undang  pertama  yang  berisi  materi perkawinan.  Masyarakat  telah  lama  menginginkan  adanya  Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Keinginan ini tercermin dalam tuntutan beberapa  organisasi,  khususnya  organisasi  wanita  yang  sampai membicarakannya di dewan rakyat.
b. Masa Orde Baru
Perundang-udangan  yang  lahir  di  masa  orde  baru  merupakan kelanjutasn  dari  usaha  di  masa  orde  lama.  Sebagaimana  dicatata sebelumnya,  pada  tahun  1966  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara (MPRS)  dengan  ketetapan  No.  XXVIII/MPRS/1966  menyatakan  dalam pasal  1  ayat  (3)  bahwa  perlu  segera  diadakan  undang-undang  tentang perkawinan. Sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPRGR yaitu: RUU tentang  Pernikahan  Ummat  Islam  dan  RUU  tentang  Pokok  Perkawinan. Kedua  RUU  ini  dibicarakan  oleh  DPRGR  yang  akhirnya  tidak  mendapat persetujuan  berdasarkan  keputusan  5  Januari  1968.  Alasan  tidak  dapat disahkannya RUU terebut adalah karena salah satu fraksi menolak, dan dua fraksi abstain, meskipun 13 fraksi dapat menerimanya.
Di  awal  tahun  1967  pemerintah  (ketika  itu  Menteri  Agama  KH. Moh.  Dahlan)  menyampaikan  kembali  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Pernikahan Umat Islam untuk dibahas di dewan. Dalam waktu yang hampir sama  Dewan  Kehakiman  menyusun  RUU  tentang  Pekawinan  bersifat Nasional dan berjiwa Pancasila dan disampaikan ke DPR (September 1967), dengan maksud RUU dari Departemen Kehakiman sebagai RUU pokok dan dari  Departemen  Agama  sebagai  RUU  pelaksana.  Rancangan  ini  kembali gagal  disahkan  karena  anggota  DPR  tidak  bergairah  membahas.  Alasannya karena penyusunannya didasarkan pada perbedaan pandangan.
Beberapa  organisasi  dalam  masyarakat  tetap  menginginkan,  bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan, antara  lain  oleh  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia  (ISWI)  dan  Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia. Tanggal 31 Juli 1973  pemenrintah  menyiapkan  tentang  perkawinan  yang  baru  kepada  DPR yang  terdiri  dari  15  bab  dan  73  pasal.  RUU  ini  mempunyai  tiga  tujuan. Pertama,  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masalah-masalah  perkawinan, sebab  sebelum  adanya  undang-undang  perkawinan  hanya  bersifat  jugde
made  law. Kedua,melindungi  hak-hak  kaum  perempuan.  Ketiga, menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal. Ada beberapa tanggapan negatif terhadap Undang-Undang Nomor
1  Tahun  1974  ini  diantaranya  tentang  poligami  dari  Sarekat  Istri  Jakarta. Dalam  pembahasan  RUU  di  DPR  sejumlah  respon  negatif  muncul,  baik melalui  perseorangan  maupun  organisasi.  Diantaranya  pandangan  Asmah Sjahroni, Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan yang menyebut RUU tersebut menjadi indikasi pencabutan Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan  Islam.  Undang-Undang  Perkawinan  dianggap  dan  dituduh  oleh sebagian  masyarakat  sebagai  usaha  sekularisasi  yang  bertentangan  dengan ajaran  islam.  Rancangan  pasal-pasal  yang  dianggap  mendapat  kritik  paling keras dari kaum Muslim Indonesia di antaranya adalah:
1. Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan
2. Bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan
3. Pembatasan  usia  minimal  boleh  menikah  21  tahun  untuk  laki-laki  dan 18 tahun untuk perempuan
4. Perkawinan antara pemeluk agama
5. Pertunangan
6. Perceraian harus dengan izin pengadilan
7. Pengangkatan anak
Aturan ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sebab menurut masyarakat,  pernikahan  adalah  satu  ikatan  yang  sakral  dan  penuh  nuansa agama.  UU  ini  berlaku  secara  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975  terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.
Tahun  1991,  berhasil  disusun  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai Perkawinan,  pewarisan  dan  perwakafan.  Kompilasi  ini  berlaku  dengan instruksi  presiden  No.1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991  yang  kemudian diikuti  dengan  keluarnya  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  154  Tahun 1991  tentang  Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991 tersebut.  Selanjutnya  KHI  ini  disebarluaskan  kepada  semua  Ketua Pengadilan  Tinggi  Agama  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  melalui  Surat Edaran  Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  tanggal  25  Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91. 14
14 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Akademika Pressindo 1992), 50.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan tiga kitab hukum itu yaitu;  Jalur  kitab-kitab  fikih,  jalur  wawancara  denga  ulama,  jalur yurisprudensi peradilan agama dan jalur studi perbandingan. 15
Lahirnya  KHI  adalah  satu  kebutuhan  untuk  mengakhiri ketidakpastian  hukum  oleh  para  Hakim  di  Pengadilan  Agama.  Beberapa keputusan  hakim  di  Pengadilan  Agama  dalam  kasus  yang  sama  tetapi mempunyai keputusan yang berbeda. Ini terjadi karena rujukan hukum yang berbeda  dimana  para  hakim  menggunakan  puluhan  kitab  fikih.  Dalam Konsideran  KHI  disebutkan  bahwa  KHI  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman dalam  menyelesaikan  masalah  dibidang  tersebut  baik  oleh  Instansi Pemerintah maupun masyarakat.
Bustanul Arifin berpendapat bahwa tujuan pokok lahrinya Kompilasi Hukum  Islam  Indonesia  adalah  untuk  unifikasi  hukum.  Penetapan  KHI  ini diilhami  oleh  fakta  sejara  Muslim  yang  telah  mencoba  beberapa  kali melahirkan unifikasi hukum Islam. Terbukti pada masa Khalifah Umar Ibn Abd Al-Aziz terjadi unifikasi hukum Islam pertama kalinya.
Fungsi  KHI  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang.  Pertama,  dari sudut pandang hukum material, bahwa KHI dapat berfungsi sebagai hukum material  di  bidang  perkawinan,  warisan  dan  wakaf  di  samping  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  untuk  wakaf.  Kedua,  dari  sudut  unifikasi  hukum, bahwa  lahirnya  KHI  dapat  menjadi  kitab  hukum  yang  dapat  mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam.
Kritik yang muncul selanjutnya terhadap keberadaan KHI adalah dari tinjauan  teori  dan  tata  urutan  Perundang-undangan  Indonesia.  KHI ditetapkan  berdasarkan  Instruksi  Presiden.  Dari  sisi  kekuatan  hukum  dan urutan perundang-undangan, Instruksi Presiden berada pada urutan ketujuh. Karena  itu  KHI  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  lemah.  Menurut  A. Hamid  S.  Attamimi  bahwa  ada  interpretasi  lain  terhadap  status  instruksi presiden,  bukan  hanya  interpretasi  yang  mutlak  dan  absolut.  Dengan demikian,  dasar  pemberlakuan  KHI  yang  hanya  instruksi  Presiden berdasarkan interpretasi ini tidak perlu dipermasalahkan.
c. Masa Reformasi
15 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press 1966), 59-60.
Maksud  masa  reformasi  di  sini  adalah  sejak  jatuhnya  rezim  Orde Baru pada bulan Mei 1998 hingga saat ini. Hal ini berarti berada dalam lima masa  presiden,  yaitu  (1)  Prof.  Dr.  Ir.  B. J.  Habibie,  (2)  K.H.  Abdurrahman Wahid  (3)  Megawati  Soekarno  Putri  (4)  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (5) Periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono.
Isu  yang  muncul  pada  masa  reformasi  ini  adalah  usulan  mencabut Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  mengatur  tentang  izin perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Perkawinan yang  dimaksud  dalam  PP  ini  adalah  perkawinan  poligami. 16 Usulan pencabutan ini mencuat di tahun 1999 oleh Wanita Muslimat Partai Bulan Bintang  yang  menginginkan  diberlakukannya  poligami  tanpa  membatasi dengan ketat. Tapi usulan ini tidak mendapat respon positif dari  masyarakat Indonesia.
Di tahun 2000, isu ini mencuat kembali setelah ada pernyataan dari Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  pada  Masa  K.  H.  Abdurrahman Wahid, Khofifah Indar Parawansah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1983  seharusnya  dicabut  karena  masalah  poligami  menyangkut persoalan  pribadi  yang  tidak  perlu  diatur  negara.  Respon  masyarakat beragam.  Ada  yang  setuju  dengan  usulan  tersebut  namun  banyak  yang menolak.
Di penghujung tahun 2006, muncul usulan agar Peraturan Pemerintah Nomor 1983 diperluas pemberlakuannya, yaitu kepada seluruh warga negara Indonesia,  bukan  hanya  PNS  dan  yang  dipersamakan  dengannya.  Tetapi usulan  ini  semakin  hari  semakin    meredup  sampai  akhirnya  tidak diperbincangkan lagi.
Di  tahun  2006  juga  lahir  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 sebagai  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Undang-undang  ini  memberikan  otoritas  dan  status  yang  lebih  luas  lagi kepada  Pengadilan  Agama.  Disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  pasal  49  bahwa:  ‚Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  perkawinan;  kewarisan,
16 PP No. 10 Tahun 1983 ini ditahun 1990 terjadi beberapa perubahan yang di atur dalam PP. No. 45 tahun1990 yang diantaranya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang dalam PP.  No. 10 tahun 1983 diperbolehkan dengan syarat izin dari pejabat.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
wasiat,  dan  hibah,  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam;  wakaf  dan shadaqah.‛  Dalam  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: perkawinan;  harta;  wasiat;  hibah;  wakaf;  zakat;  infaq;  shadaqah;  dan ekonomi syari'ah.‛
Seiring  dengan  mencuatnya  perdebatan  masa  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983,  isu  merevisi  isi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  Undang-Undang  pokok perkawinan  pun  ikut  mendapat  perhatian.  Departemen  Agama  R.I  telah berhasil  menyusun  draft  (rancangan)  revisi  terhadap  KHI.  Draft  ini  kelak akan  menjadi  hukum  material  di  Peradilan  Agama  di  bidang  perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal.
Di  samping  itu,  ada  pula  draft  yang  merupakan  hasil  kajian  dan penelitian  Tim  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Departemen  Agama  R.I terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Draft PUG kemudian terkenal dengan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Buku I tentang Perkawinan  Islam  mencakup  116  pasal,  kedua  tentang  Hukum  Kewarisan Islam  mencakup  8  bab  dan  42  pasal  dan  buku  ketiga  tentang  perwakafan mencakup 5 bab 20 pasal. Rumusan yang digunakan CLD KHI berdasarkan maqasid  al-syari’ah  yakni  menegakkan  nilai  prinsip  keadilan  sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal, dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu; gender, pluralisme, HAM dan demokrasi. Rumusan ini bahkan telah dipublikasikan pada bulan september 2004.  Banyak  ulama  yang  mengecam  draf  ini.  Sebagian  ulama  telah menghitung  tidak  kurang  dari  39  kesalahan  dalam  CLD  KHI  dan  sebagian lain mengalkulasi minimal terdapat 19 kesalahan. Karena itu menurut ulam ini,  CLD  KHI  harus  segera  dicabut  dari  peredaran  agar  tidak membingungkan dan semakin meresakan masyarakat. Bahkan tim CLD KHI menurut  para  ulama  ini,  menciptkana  syariat  islam  baru,  sesuatu  yang seharusnya tidak dilakukan manusia karena hak dan wewenang menciptakan syariah  sepenuhnya  ditangan  Allah  swt.  Dengan  alasan  ini,  menteri  agama turun tangan membatalkan CLD KHI.
Ada  tiga  alasan  yang  mendasari  mengapa  revisi  terhadap  KHI merupakan  agenda  mendesak  diselenggarakan.  Yang  pertama  bahwa  KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Beberapa
pasal didalamnya bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam seperti yang banyak diungkap secara literal oleh Al-Qur’an, yaitu prinsip persamaan ( al- musawah),  persaudaraan  (al-ikha),  keadilan  (al-‘adl),  kemaslahatan, penegakan  HAM,  pluralisme  ( al-ta’addudiyah)  dan  kesetaraan  jender. Kedua,  KHI  tidak  paralel  dengan  produk  undang-undang  baik  hukum nasional  maupun  internasional  yang  telah  diratifikasi.  Bangunan epistimologi yang digunakan tim CLD KHI dalam merumuskan konsep yang ditawarkan  adalah  mengungkap  dan  merevitalisasi  kaidah  ushul  marjinal yang  tidak  terliput  secara  memadai  dalam  sejumlah  kitab  ushul  fikih  dan membongkar bangunan paradigma ushul fikih lama.
Pada  tanggal  27  Februari  2012,  pembaruan  hukum  terjadi  dalam undang-undang  hukum  perkawinan.  Terkait  dengan  adanya  permohonan yudisial  review  yang  diajukan  oleh  Aisyah  Mokhtar  dan  anaknya  yang bernama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono    terhadap  ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan  Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Moerdiono sebagai seorang  suami yang telah beristri  menikah  kembali  dengan  istrinya  yang  kedua  bernama  Aisyah Mokhtar    secara    syari’at    Islam  dengan    tanpa  dicatatkan  dalam  register Akta  Nikah,  oleh  karena  itu  ia  tidak  memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah, dan  dari  pernikahan  tersebut  lahir  seorang  anak  laki-laki  yang  bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.
Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43  ayat (1)) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  Aisyah  Mokhtar  dan  Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945  telah  dirugikan,  karena  status  perkawinannya  menjadi  tidak  sah, 17 demikian    juga    terhadap  anak  yang  dilahirkannya  menjadi  tidak  sah.  Dan berakibat  hilangnya  status  perkawinan  antara  Moerdiono  dengan  Aisyah serta  status  Muhammad  Iqbal  Ramdhan  sebagai  anak  Moerdiono  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  ‚perkawinan
17 A.  Mukti  Arto,  Diskusi  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor 46/PUU-IIIV/2010  Tanggal  27  Pebruari  2012  Tentang  Perubahan  Pasal  43  UUP,    (Bahan Diskusi  Hukum  Hakim  PTA  Ambon  dan  PA  Ambon  Bersama  Pejabat  Kepanitreaan  pada tangal  16  Maret  2012  di  Auditorium  PTA  Ambon).  Lihat  Syamsul  Anwar  Dan  Isak Munawar, ‚Nasab Anak Di Luar  Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/Puu-Iiiv/2010  Tanggal  27  Pebruari  2012  Menurut  Teori  Fikih  Dan  Perundang- Undangan,‛  dalam  https://www.academia.edu/5461536/  ARTIKEL_NASAB_ANAK_ DI_LUAR_ PERKAWINAN, diakses 07 Oktober 2018, 1.

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu‛  ayat  (2)-nya    menyatakan    ‚tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  ‚anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya‛. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan  ‚setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah‛,  Pasal  28  B  ayat  (2)  menyatakan bahwa  ‚setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi‛,      dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  yang  menyatakan  ‚setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum‛.
Atas  permohonan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat mengenai    ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang pencatatan perkawinan bahwa  sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor  1  Tahun  1974  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan  (1)  pencatatan perkawinan  bukan  faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan  (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.  Kewajiban-kewajiban  administrasi  tersebut  dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud  diwajibkan  dalam  rangka    memenuhi    fungsi  negara  untuk memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsif negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut  dianggap  pembatasan,  maka  pembatasan  yang  demikian  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  konstitusi  karena  pembatasan  dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas  hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang  berimplikasi    terjadinya  akibat  hukum    yang  sangat  luas,    dan dikemudian  hari  perkawinan  itu  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang sempurna  dengan  suatu  akta  autentik.  Oleh  karena  itu  Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan    yang  dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah
tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum  dengan  spermatozoa  baik  melalui  hubungan  seksual  maupun  melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.  Oleh  karena  itu  tidak  tepat  dan  tidak  adil  manakala  hukum menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang menyebabkan  terjadi  kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya  sebagai  seorang  bapak.  Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual  antara seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki  adalah  hubungan  hukum  yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya  adalah  anak,  ibu  dan  bapak.  Dengan  demikian  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian adanya  hubungan  darah    antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai bapak. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 19457 Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  tersebut  menjadi ‚anak    yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya‛. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  adalah  suatu  putusan  final  yang  berkaitan  dengan  uji  materil undang-undang,  yang  dalam  hal  ini  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Oleh  karena  itu  Putusan  MK  ini  berlaku  sebagai undang-undang  sehingga  substansinya  general,  tidak  individual  dan  tidak kasuistik  sesuai  ketentuan  Pasal  56  ayat  ((3)  jo  Pasal  57  ayat  (1)  UUMK. Oleh  karena  itu  pula  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  menjadi  norma hukum  yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara  Indonesia  tentang hubungan  hukum  antara  anak  dengan  kedua  orang  tuannya  beserta  segala konsekwensinya,  baik  anak  itu  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang perempuan  yang  dihamili   seorang  laki-laki  tanpa  ikatan  perkawinan  (anak zina),  dan  setelah  anak  itu  lahir  kedua  orang  perempuan  dan  laki-laki  ini tidak  pernah  mengikatkan  diri  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  maupun

## Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
setelah anak tersebut lahir kemudian kedua orang perempuan dan  laki-laki itu  mengikatkan  diri  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  (anak  di  luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang  laki-laki  dalam  ikatan  perkawinan  yang  tidak  memiliki  kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  (perkawinan  siri  atau perkawinan di bawah tangan). 18

## C. Penutup
Sejak abad ke VII M ketika Islam masuk ke Indonesia, Hukum Islam telah berlaku di Indonesia. Lembaga peradilan di zaman sebelum penjajahan yang  pertama  adalah tahkim  kemudian  berlanjut  pada  lembaga  ahl  al-hall wa-al’aqdi  kemudian  dilanjutkan  dengan  Lembaga  Swapraja  dan  akhirnya Pengadilan Agama yang bertahan hingga saat ini.
Di awal penjajahan Belanda di Indonesia, hukum islam di akui dan di gunakan  oleh  masyarakat  pemeluk  agama  Islam.  Setelah  VOC  mengalami kemunduran  dan  kekuasaan  berpindah  tangan  ke  pemerintah  Hindia Belanda,  penjajah  mulai  mengebiri  hukum  Islam  dengan  membatasi  ruang gerak peradilan Agama.
Pada masa orde lama, lahir Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1946 untuk  menggantikan  materi  hukum  yang  ditinggalkan  oleh  Belanda  yang berlaku  untuk  masyarakat  di  pulau  Jawa  dan  Madura.  Perluasan  wilayah untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
Pada  masa  Orde  Baru,  lahir  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagai hukum material di bidang perkawinan, warisan dan wakaf. Lalu pada tahun  1991  lahir  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  Instruksi Presiden dengan tujuan penetapan KHI untuk menjadi pegangan Hakim.
Pada  Masa  Reformasi,  muncul  isu  untuk  pencabutan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin poligami dan perceraian bagi PNS,  dan  hingga  saat  ini  Undang-Undang  tersebut  masih  berlaku.  Di
18 Syamsul  Anwar  dan  Isak  Munawar,  ‚Nasab  Anak  Di  Luar    Perkawinan  Paska Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/Puu-Iiiv/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori  Fikih  dan  Perundang-Undangan,‛  dalam  https://www.academia.edu/5461536/ ARTIKEL_NASAB_ANAK_DI_LUAR_ PERKAWINAN, diakses 07 Oktober 2018, 4-5.
samping itu, Kementerian Agama RI (dulu Departemen Agama RI) berhasil merancang draft revisi terhadap KHI dan Tim Pengarusutamaan Gender juga menghasilkan  draft  yang  merupakan  hasil  penelitian  dan  kajian  terhadap Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  Akademika Pressindo 1992.
Anwar  Syamsul,  dan  Isak  Munawar,  ‚Nasab  Anak  Di  Luar    Perkawinan
Paska  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  46/Puu-Iiiv/2010 Tanggal  27  Pebruari  2012  Menurut  Teori  Fikih  Dan  Perundang- Undangan,‛  dalam  https://www.academia.edu/5461536/  ARTIKEL_
NASAB_ANAK_ DI_LUAR_ PERKAWINAN
Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press 1966.
Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Nasution, Khoiruddin. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2010.
Noeh,  Zaini  Ahmad,  dan  Abdul  Basith  Adnan, Sejarah  Singkat  Peadilan Agama di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
Thalib, Sayuti. Receptio a Contrario. Jakarta:Bina Aksara, t.th.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_22_1946.pdf http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu1947_23.pdf.