## PENDAHULUAN
Difabel  atau  people  with  different ability  merupakan  istilah  yang  digunakan untuk penyandang cacat fisik atau masyarakat dengan  kebutuhan  khusus.  Jumlah  difabel  di Indonesia  berdasarkan  data  Susenas  pada 2018    ada  14,2  persen  penduduk  Indonesia yang  menyandang  disabilitas  atau  30,38  juta jiwa. Dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020 ada 197.582 jiwa penyandang  disabilitas.  Angka  relatif  kecil dibandingkan  jumlah  penduduk  Indonesia pada  waktu  itu  berjumlah  sekitar  220  juta jiwa. Walaupun demikian selayaknya semangat pelayanan tidak dipengaruhi jumlah besar  atau  kecilnya  pengguna  layanan.  Para
difabel  juga  merupakan  warga  negara Republik  Indonesia  yang  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  dijamin  untuk  memiliki kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Dalam rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  itu Pemerintah hendaknya
aksesibilitas pelayanan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan
kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan  sosial  dan  kesehatan  serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel,  termasuk  aksesibilitas  terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan  difabel  dimana  sebagian  besar hambatan  aksesibilitas  tersebut  berupa hambatan  arsitektural,  membuat  difabel kehilangan  haknya  dalam  mendapatkan pelayanan  yang  baik.  Disabilitas  merupakan isu kompleks pada semua lapisan masyarakat. Disabilitas  mencakup  orang-orang  dengan kekurangan  fisik  maupun  psikis  yang  ada dalam  masyarakat.  Maka  penyebutan  orang- orang  disabilitas  dapat  lebih  familiar  dengan menyebut  dengan  difabel.  Dengan  adanya predikat  difabel,  maka  masyarakat  dengan mudahnya  membagi  strata  sosialnya  dengan diri  “orang  normal”  dibandingkan  dengan “orang cacat/difabel”.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia,  lebih  bersifat  belas  kasihan  dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih

## MODEL LAYANAN PUBLIK RAMAH DIFABEL INISIATIF MEMBANGUN KOTA INKLUSI
Diffabble-Friendly Public Service Model Building Initiatives the City of Inclusion
Rahmawati
Heru Adi Putranto
STIA Satya Negara
Palembang, Palembang,
Indonesia email: r wati6676@gmail.com

## Abstrak
Disabilitas  merupakan  isu  kompleks  pada  semua  lapisan  masyarakat.  Disabilitas mencakup  orang-orang  dengan  kekurangan  fisik  maupun  psikis  yang  ada  dalam masyarakat.  Maka  penyebutan  orang-orang  disabilitas  dapat  lebih  familiar  dengan menyebut dengan difabel. Dengan adanya predikat difabel, maka masyarakat dengan mudahnya  membagi  strata  sosialnya  dengan  diri “ orang  normal ‟ dibandingkan dengan “ orang  cacat/difabel ‟ .  Tujuan  penelitian  ini  adalah  beertujuan  untuk menemukan  gagasan  dan  landasan  teoretis  yang  dapat  digunakan  untuk mendefinisikan “kota inklusif.” Karena definisi saja belum cukup, tulisan juga akan mengkaji  indikator  kota  inklusif.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.
Berdasarkan kajian teoretis yang dilakukan, penulis berpendapat ada empat indikator kota  inklusif:  (i)  adanya  partisipasi  difabel;  (ii)  adanya  upaya  pemenuhan  hak-hak difabel; (iii) terjaminya aksesibilitas; dan (iv) adanya sikap inklusif warga kotanya.

## Kata Kunci:
Model Layanan Difabel Kota Inklusi Keywords : Service Model Diffable Inclusive City Accepted Januari 2023 Published April 2023

## Abstract
Disability is a complex issue at all levels of society. Disabilities include people with physical and psychological deficiencies in society. So the mention of people with disabilities can be more familiar by calling them disabled. With the diffable predicate, people can easily divide their social strata with 'normal people' rather than 'disabled/disabled people'. The purpose of this research is to find ideas and theoretical foundations that can be used to define "inclusive cities." Because definitions alone are not enough, this article will also examine indicators of inclusive cities. This study uses qualitative research. Based on the theoretical studies conducted, the authors argue that there are four indicators of an inclusive city: (i) the  participation  of  persons  with  disabilities;  (ii)  there  are  efforts  to  fulfill  the  rights  of persons with disabilities; (iii) guaranteed accessibility; and (iv) the inclusive attitude of the city residents.
dinilai  sebagai  masalah  sosial  yang  kebijakan pemenuhan  haknya  baru  bersifat  jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam upaya  mengembangkan  dirinya  melalui kemandirian sebagai
manusia yang bermartabat. Sesuai undang-undang tersebut,  definisi  penyandang  disabilitas adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak.
Dengan  penyebutan  seperti  itu maka sudah ada diskriminasi yang kuat pada susunan  masyarakat  kita.  Maka  tidak  heran difabel  yang  ada  dalam  masyarakat  kita menarik diri dalam partisipasi di masyarakat. Misalnya  pada  penyebutan  orang  berkursi roda, tangan palsu, orang gila dan sebagainya. Adanya  label  predikat  tersebut  maka  sulit bagi  difabel  untuk  ikut  berbaur  dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  masyarakat. Pasti  dalam  diri  difabel  ada  perasaan  yang berpengaruh  pada  aktifitas  kehidupannya. Bahkan  banyak  difabel  yang  hidup  dalam keluarga  dan  komunitas  masyarakat  yang belum  memahami  atau  ikut  mendukung  diri difabel  tanpa  adanya  diskriminasi  dan prasangka.
Pemahaman diri difabel akan adanya pemenuhan  kebutuhan  dirinya  tidak  akan dapat  terwujud  tanpa  adanya  dukungan penuh  dari  orang-orang  di  sekitarnya.
Pemahaman  diri  tercermin  dari  partisipasi difabel  dalam  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat.  Partisipasi  difabel  dalam pelayanan publik menjadi prioritas yang wajib bagi  keberadaan  difabel.  Hal  ini  merupakan kesetaraan  bagi  setiap  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  hidupnya. Difabel  menggunakan  fasilitas  umum  sama dengan manusia pada umumnya. Maka perlu adanya  ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang  mampu  menunjang  difabel  untuk mengakses  layanan  publik.    Kesadaran  diri difabel  tidak  lepas  dari  kekuatan  dalam  diri difabel untuk terus dapat berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat. Dengan adanya partisipasi tersebut, maka pandangan orang- orang  terhadap  difabel  dapat  lebih  baik. Mereka dapat memahami keberadaan difabel dan  dapat  menempatkan  posisi  dirinya  saat bersama  difabel.  Untuk  menghilangkan diskriminasi  dan  prasangka  memang  tidak mudah,  maka  perlu  peran  serta  dari  semua pihak  untuk  dapat  mendukung  partisipasi difabel  dalam  bermasyarakat.  Orang-orang difabel  yang  berada  dalam  lingkungan masyarakat  memiliki  sudut  pandang  yang berbeda.  Masyarakat  yang    pada  umumnya terdiri  dari  manusia  normal  memiliki kelengkapan  tubuh  yang  berbeda  dengan difabel. Semua sarana umum yang ada dalam ranah  publik  hanya  diperuntukkan  untuk orang-orang  normal  saja.  Hal  ini  yang membuat  difabel  merasa  kesulitan  untuk mengakses  fasilitas  yang  ada  disekitar mereka.  Bahkan  fasilitas  yang  ada  tidak  ada bagi  para  difabel.  Orang  lain  yang  normal menganggap difabel tidak produktif yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Sehingga  hak-haknya  pun  diabaikan.  Karena
kurang adanya kesetaraan hak asasi manusia khsusunya  pada  difabel  maka  perlu  adanya evaluasi dari pihak pemerintah.
Pemerintah  hanya  menyediakan pusat rehabilitasi bagi difabel. Padahal difabel yang  ada  di  masyarakat  sangat  banyak  dan tidak  dapat  tertampung  semua  dalam  pusat rehabilitasi.  Istilah  pusat  rehabilitasi  juga merujuk  kepada  difabel  bahwa  mereka berbeda  dengan  manusia  normal.  Difabel bukan  penyakit  kronis  yang  disamakan dengan  pusat  rehabilitasi  narkoba  dan  anak jalanan  bahkan.  Penyebutan  bagi  tempat difabel  untuk  berkumpul  dalam  satu komunitas  kurang  tepat.  Hal  tersebut membuat  kesenjangan  yang  semakin  besar dibuat  oleh  lembaga  sendiri  yang  notabene harus memenuhi hak semua warga negara.
Ragam penyandang disabilitas
meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik,  yang dapat  dialami  secara  tunggal,  ganda,  atau multi  dalam  jangka  waktu  lama  yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Penyandang  disabilitas  adalah  bagian  dari warga  negara  Indonesia,  sehingga  berhak mendapatkan  pelayanan  publik  yang  sama seperti  halnya  dengan  warga  negara  yang memiliki kondisi normal lainnya.
Pelayanan  publik  pada  dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara  negara,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah.  Kebutuhan  masyarakat  yang dimaksud  bukanlah  kebutuhan  yang  sifatnya individual  tetapi  kebutuhan  yang  diharapkan masyarakat  umum  (Sinambela,  dkk.,  2006). Hal demikian menunjukkan bahwa pelayanan publik  harus  dimaknai  sebagai  bentuk
pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  umum. Oleh  sebab  itu,  akses  terhadap  pelayanan publik  selayaknya  dibuka  untuk  seluruh kalangan  masyarakat,  sehingga  semua masyarakat  dapat  menikmati  dengan  baik setiap  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah dalam setiap level pemerintahan baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah sampai pemerintah desa. Pemahaman tentang Pelayanan publik sering dipahami juga sebagai pemberian  layanan  atau  melayani  keperluan masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan (Sinambela,  dkk.,  2006).  Oleh  sebab  itu, penyelenggaraan  pelayanan  publik  ditujukan secara  luas  bagi  masyarakat  umum,  yang merupakan warga negara.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  model pelayanan  publik  yang  ramah  bagi  semua warga  negara  termasuk  bagi  penyandang disabilitas  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam menerima  pelayanan.  Hal  ini  bisa  dilakukan dengan membangun suatu kawasan mulai dari pedesaan hingga perkotaan yaitu membangun suatu  budaya  inklusi,  sehingga  kemudian terciptalah suatu konsep pembangunan desa dan kota inklusi yang bertujuan untuk untuk membangun  lingkungan  yang  terbuka  untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.
Asal-usul Inklusivitas: Social Exclusion Diskusi-diskusi umum yang terkait kecenderungan  eksklusivitas  kota  dan masalah-masalah  sosial  yang  diakibatkannya sangat  sejalan  dengan  keprihatinan  di kalangan gerakan difabel di Indonesia. Diskusi
dan  gagasan-gagasan  yang  muncul  itu  akan san gat berguna dalam diskusi “kota inklusif” bagi difabel di Indonesia karena akar masalah yang  disorot  adalah  sama,  yaitu  social exclusion  yang  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  baik  yang  bersifat  fisik  maupun kultural  dan  sosial.  Pesan  itu  terlihat  dalam beb erapa  definisi  “inclusive  cities”  yang muncul  dalam  berbagai  studi  yang  telah dilakukan.
Menurut definisi nexcity.org, inclusive city adalah: An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents — including the most marginalized of poor workers — have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable  livelihoods,  legal  housing  and affordable basic services such as water/sanitation  and  an  electricity  supply (‘Commentary’, 2013).
Definisi  ini  menempatkan  manusia, warga kota, sebagai kata kuncinya dan bahwa kota  yang  inklusif  adalah  kota  yang  secara politik  menghargai  warganya  secara  setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran,  dan secara  fisik  mereka  memperoleh  akses terhadap  layanan  dasar  bagi  kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik.
Proyek inclusive cities yang dikawal World Bank menyebutkan tiga faktor penting untuk  membangun  sebuah  kota  inklusif:
Pertama, spacial inclusion atau inklusi ‘ruang’ (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok  sehari-hari  berupa  perumahan  yang layak  huni,  air  bersih,  dan  sanitasi.  Kedua, social  inclusion  atau  inklusi  sosial.  Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak
dan  partisipasi  semua  orang,  termasuk mereka  yang  paling  termarjinalkan.  Eksklusi terhadap  mereka  terbukti  mengakibatkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di berbagai kota. Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi.  Kota  inklusif  harus  mampu menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati  buah  pertumbuhan  ekonomi (‘Inclusive Cities’, 2015).
Supaya lebih baik memahami konsep “inklusif” seperti yang diusung di atas, penting untuk  memahami  konsep  social  exclusion. Konsep ini awalnya muncul di Perancis pada tahun 1970an. Saat itu, istilah social exclusion digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi kelompok-kelompok  marjinal  di  masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan  dan  jaminan  kesejahteraan  ( the income  safety  nets  of  the  welfare  state ).  Les exclus  (mereka  yang  tereksklusi)  tidak mendapatkan  hak-hak  asasi  sebagai  warga negara, entah karena mereka menjadi korban diskriminasi,  seperti  kalangan  difabel,  atau kerena mereka bukan warga negara Perancis dan tinggal di negeri itu sebagai pencari swaka politik.  Mereka  juga  tidak  memiliki  akses terhadap  lembaga-lembaga  penting  yang mungkin  dapat  menolong  dan  menyuarakan kepentingan  mereka,  seperti  serikat  dagang atau  serikat  warga  (Pierson,  2010,  pp.  7 – 8) (Pierson, 2010).
Child  Poverty  Action  Group mendefinisikan  social  exclusion  sebagai proses terhalangnya, sebagian atau sepenuhnya,  akses  terhadap  sistem  sosial, ekonomi,  dan  budaya  yang  menjadi  kunci dalam  integrasi  seseorang  di  masyarakat. Menurut defnisi ini, sebagian orang ada yang
berada  di  luar  lingkaran,  tidak  dapat berpartisipasi  penuh  di  masyarakat,  dan masalah  ini  bersifat  sistematik  karena bersumber  dari  apapun  sebabnya  sistem sosial  (Sheppard,  2006,  p.  7).  Menurut Sheppard,  kelompok  yang  dapat  tereksklusi secara  sosial  diantaranya  adalah:  (1) Kelompok  miskin,  penganguran,  dan  tidak beruntung  lainnya;  (2)  Tidak  memperoleh pemenuhan haknya sebagai warganegara; dan (3) Mereka yang terputus dari relasi sosialnya (Sheppard, 2006, p. 10).  Sementara itu, the centre  for  the  analysis  of  Social  Exclusion menyatakan bahwa orang dikatakan
tereksklusi  secara  sosial  bila:  (a)  ia  secara geografis  (bukan  KTP)  adalah  penduduk  di suatu wilayah; (b) ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh warga  di  tempat  itu,  dan  (c)  ia  sangat  ingin berpartisipasi,  tetapi  keinginannya  terhalang oleh  berbagai  faktor  di  luar  kontrol  dirinya (Burchardt,  Le  Grand,  &  Piachaud,  1999,  p. 227).
Definisi ini tegas menekankan bahwa orang tereksklusi ketika ia tinggal di sebuah perkampungan, komunitas, atau negeri tetapi terhalang oleh keadaan-keadaan yang di luar kemauan  dan  kemampuan  mereka  sendiri. Definisi  ini  penting  dan  pantas  diangkat karena  menekankan  bahwa  tidak  ada  orang yang  mengeklusikan  diri.  Orang  disebut excluded  karena  ia  memang  excluded, berbeda  dengan  orang  yang  sengaja mengucilkan  diri  dengan  kemauan  sendiri karena satu dan lain hal.
Pierson menyebutkan lima komponen penting dalam eksklusi sosial: (1) kemiskinan;  (2)  pengangguran;  (3)  tidak adanya  jejaring  pendukung  sosial;  (4)
pengaruh  tempat  tinggal  dan  lingkungan sosial; (5) terkecualikan dari layanan umum. Ia berpendapat bahwa kelima komponen itu sesungguhnya  saling  terkait  dan  saling memperparah eksklusi, sehingga upaya untuk membangun  inklusi  sosial  memerlukan pendekatan  dan  program  multi-dimensi untuk  menangani  satu  per  satu  komponen tersebut,  semisal  peningkatan  pendapatan, memperkuat  jejaring  sosial,  meningkatkan kualitas  hidup  di  sebuah  kawasan,  dan membuat  layanan  umum  yang  aksesibel. (Pierson, 2010, p. 13).

## Difabel  Sebagai  Kelompok  Rentan Eksklusi
Dalam  tulisan  Pierson  tentang  lima komponen  eksklusi  tidak  menyebutkan secara spesifik subjeknya. Hanya saja, ketika indikator  yang  ia  buat  digunakan  untuk mengidentifikasi  kelompok  rentan  ekslusi  di dalam  masyarakat,  akan  mudah  ditemukan bahwa  kelompok  difabel  adalah  salah  satu yang paling mungkin terperangkap dalam lima komponen eksklusi sosial. Riset-riset berikut menggambarkan relasi kuat antara eklsusi ini dan difabel.
Pertama,  komponen  terpenting yang menciptakan eksklusi adalah kemiskinan dan  penghasilan  yang  kecil.  Kemiskinan sendiri  ada  dua  macam:  kemiskinan  absolut yang  ditentukan  oleh  angka  tertentu  untuk menentukan  kemiskinan;  dan  kemiskinan relatif yang didefinisikan sebagai tidak adanya sumberdaya  untuk  memenuhi  kebutuhan yang dianggap  layak  dalam  sebuah masyarakat.  Ada  banyak  studi  yang  dengan baik menunjukkan ‘lingkaran setan’ disabilitas dan kemiskinan ini (Yeo & Moore, 2003, pp. 572 – 573). Secara sederhana dapat dikatakan,
kemiskinan  mengakibatkan  gizi  buruk  pada ibu  hamil.  Gizi  buruk  pada  gilirannya  dapat mengakibatkan  disabilitas  pada  anak  yang dikandung. Kemudian, lahirlah anak difabel di keluarga  miskin  itu.  Karena  ia  difabel  dan miskin, maka akses terhadap  semua layanan dasar  terbatas  dan  kelak  mengakibatkan kesehatannya  yang  tidak  memadai  dan seterusnya. Difabilitas melahirkan kemiskinan dan kemiskinan melahirkan difabilitas.
Dalam  hal  posisi  difabel  dalam kelompok  masyarakat  miskin,  Wolfensohn berpendapat bahwa:
People
with disabilities in developing  countries  are  over-represented among the poorest people. They have been largely  overlooked  in  the  development agenda  so  far,  but  the  recent  focus  on poverty  reduction  strategies  is  a  unique chance  to  rethink  and  rewrite  that  agenda. One of the Millennium Development Goals is  the  eradication  of  extreme  poverty  and hunger,  a  goal  that  cannot  be  achieved without taking into consideration a group of people  that  is  so  disproportionately represented  among  the  world’ s  poorest people (Eide & Ingstad, 2011, p. 2).
Artinya,  jika  orang  ingin  berbicara tentang  kelompok  miskin  dan  pengentasan kemiskinan,  maka  nyaris  tidak  mungkin mengabaikan  difabel  dalam  diskursus  itu. Jumlah  difabel  dalam  kelompok  masyarakat miskin itu over-represented, terlalu banyak.
Kedua,  pengangguran  dan  akses  ke dunia  kerja.  Karena  kondisi  fisiknya,  difabel adalah  kelompok  masyarakat  yang  paling sering mengalami eksklusi di dunia pekerjaan. Sejumlah  penelitian  di  Inggris  menunjukkan bahwa (1) 60% difabel usia kerja tidak bekerja
di pekerjaan bergaji (paid work); (2) tingkat pengangguran  di  kalangan  difabel  tiga  kali lebih tinggi daripada non-difabel; (3) demikian juga  waktu  tunggu  untuk  mendapatkan pekerjaan yang lebih lama; sedangkan (4) satu dari  enam  orang  yang  mendapatkan pekerjaan,  hanya  mampu  bertahan  selama setahun hingga kehilangan pekerjaan lagi dan sepertiga  pekerja  difabel  menganggur  lagi setelah setahun; (5) difabel juga memperoleh penghasilan  yang  jauh  lebih  rendah  dari umumnya  pekerja  dan  50%  difabel memperoleh  pendapat  di  bawah  garis kemiskinan;  dan  paling  menariknya  lagi  (6) para  difabel  juga  mengalami  lebih  banyak tidak  terserap  di  lapangan  pekerjaan  yang seharusnya  mereka  lebih  dari  memenuhi syarat (overqualified) untuk bekerja di bidang itu (C Barnes & Mercer, 2006, pp. 533 – 534).
Komponen  ketiga  dari  eksklusi sosial  adalah  lemahnya  jaringan  sosial  yang dimiliki oleh individu, keluarga atau kelompok tertentu dalam masyarakat. “Jaring kemiskinan”  biasanya  mencegah  orang  dari memiliki akses kepada kehidupan dan standar kehidupan  yang  layak  dalam  sebuah masyarakat.  Difabel mengalami eksklusi  dari memanfaatkan  jejaring  sosial  karena  masih banyaknya  keluarga  yang  tertutup  soal anaknya yang difabel hingga menyembunyikan anaknya (‘parenting - Hak Anak Difabel’, n.d.).
Alih-alih  memperoleh  manfaat  dari  jejaring sosial, difabel malah semakin terkucil. Mereka yang  menyandang  disabilitas  mental  masih banyak  mengalami  pemasungan  di  Indonesia (‘Setidaknya 18.800 orang masih dipasung di Indonesia’, 20 16).
Keempat, lingkungan fisik. Menurut Wendell,  masyarakat  yang  secara  fisik
terstruktur  dan  secara  kelembagaan  tertata biasanya  dilandasakan  pada  asumsi-asumsi yang  tak  disadari/tak  diakui  bahwa  semua orang  itu  sehat,  non-difabel,  muda  tetapi dewasa,  dan  berprilaku  seperti  yang diidealkan. Asumsi-asumsi laten seperti inilah yang seringkali menciptakan disabilitas karena mengabaikan fakta bahwa tidak semua orang mencapai level ‘ideal’ untuk bisa sepenuhnya menjadi  bagian,  berpartisipasi,  dalam masyarakat (Wendell, 1996, p. 39).  Asumsi- asumsi  laten  ini  pada  gilirannya  melahirkan pembangunan  fisik  yang  membuat  orang menyandang disabilitas. Karena asumsi (yang tidak disadari) bahwa Muslim yang baik adalah yang sehat jasmani dan rohani, maka masjid- masjid  dibuat  megah  meninggi.  Karena meninggi, maka dibutuhkan undakan berundak  untuk  memasuki  masjid.  Struktur ini  lalu  membuat  pengguna  kuris  roda menjadi  ‘disabled’’  (dibuat  tidak  mampu).
Demikian juga dengan tempat wudu. Karena semua  orang  diasumsikan  melihat,  maka stuktur bangunan yang ramah bagi tunanetra diabaikan (Maftuhin, 2014).
Komponen  kelima  adalah  layanan, baik layanan publik maupun swasta. Berbagai penelitian  telah  menunjukkan  bagaimana difabel  tereksklusikan  dalam  layanan  publik semacam  transportasi.  Trotoar  di  hampir semua kota di Indonesia jarang sekali ramah bagi  pengguna  kursi  roda.  Sehingga  para pengguna  kursi  roda  tereksklusikan  dari partisipasi  dalam  banyak  kesempatan  yang memerlukan  aksesibilitas  di  luar  rumah. Demikian  juga  angkutan  umum  yang  belum memenuhi aksesibilitas untuk mengakomodasi  kebutuhan  mereka.  Sedikit demi sedikit, kantor-kantor pemerintahan di
Kota  Yogyakarta,  misalnya,  memang  telah direnovasi  agar  ramah  difabel.  Tetapi, mayoritas  bangunan  tetap  tidak  terakses dengan baik.
Korelasi antara social exclusion dan inklusi bagi kaum difabel muncul jelas dalam studi  yang  didanai  oleh  the  European Commission  pada  tahun  2001.  Penelitian “Disability and Social Exclusion in the EU  – time for change, tools for change” menyisir enam  bidang  layanan  publik  di  berbagai negara  Eropa:  (1)  Kesehatan  dan  layanan sosial;  (2)  Layanan  pemerintahan;  (3) Lingkungan  Sosial;  (4)  Transportasi;  (5) Informasi;  (6)  Ketersediaan  layanan  sosial. Studi  ini  menunjukkan  bagaimana  difabel  di negara-negara  Uni  Eropa  belum  meperoleh akses  dan  layanan  yang  layak  di  berbagai bidang  yang  dikaji  tersebut  dan  menjadi bagian  masyarakat  yang  paling  rentan terhadap eksklusi sosial (The Greek National Confederation of Disabled People, 2002).
Jadi,  difabel  adalah  kelompok  yang paling rentan eksklusi sosial dan karena itulah penulis  berpendapat  bahwa  apa  yang berkembang di Indonesia dalam konsep “kota inklusif”  sangat  dapat  dipahami.  Meski  di belahan dunia yang lain konsep “kota inklusif” lebih  diartikan  sebagai  kota  yang  membuka partisipasi  semua  orang,  pilihan  untuk memaknai  “kota  inklusif”  sebagai  kota yang ramah  difabel  lebih  dari  cukup  untuk merepresentasikan  kota  yang  ramah  bagi semua  orang.  Sebab,  di  antara  kelompok- kelompok rawan ekslusi sosial, difabel adalah kelompok yang berisiko tertinggi. Katakanlah jika perempuan miskin adalah kelompok yang rawan  ekslusi,  maka  perempuan  miskin
difabel  adalah  orang  yang  paling  rentan tereksklusi. Model-model Disabilitas dan

## Inklusivitas
Dalam studi disabilitas, ada sejumlah model  disabilitas  yang  biasanya  digunakan untuk menganalisis isu-isu disabilitas. Terkait dengan  hal  ini,  pembaca  dapat  merujuk  ke berbagai tulisan semisal dalam tulisan-tulisan di  buku  Rethingking  Disability  (Devlieger, 2003), Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction (Goodley, 2011),atau Disability Studies Today (Colin Barnes, Oliver, & Len, 2002).  Karya-karya  tersebut  sudah  secara baik  membahas  berbagai  teori,  pendekatan, dan model mutakhir dalam kajian disabilitas.
Dalam  bagian  ini,  penulis  hnaya mengevaluasi  berbagai  model  itu  dalam kaitannya  dengan  konsep  kota  inklusif  yang akan  diusulkan  di  bagian  berikutnya.  Sebab, tidak  dapat  dipungkiri,  berbagai  model  itu selalu  mewarnai  pengambilan  kebijakan- kebijakan  publik  terkait  dengan  difabel. Misalnya,  dalam  riset  terhadap  Undang- undang no. 8 tahun 2016, Millati menemukan pengaruh  model-model  teoretis  itu  dalam setiap  pasal-pasal  undang-undang  (Millati, 2016).
Dalam  konteks  perumusan  konsep kota  inklusif,  masing-masing  model  akan melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang  khas. Pertama,  model  kultural  dan  medis  akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sasaran utamanya adalah ‘orang’ per ‘orang’. Pendekatan  kultural,  yang  berpendapat bahwa disabilitas adalah ‘takdir’ atau ‘karma’,
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berusaha  mengubah  individu  difabel  untuk menerima,  untuk  berpikir  positif  tentang
keadaan  dirinya,  dan  bahwa  Tuhan  telah memilihnya  untuk  menjadi  demikian  karena punya  tujuan.  Demikian  pula  terhadap  non- difabel,  pendekatan  ini  akan  menghasilkan kebijakan  yang  menghendaki  masyarakat untuk  ‘mengasihani’  difabel  dan  agar menjad ikan  hidup  mereka  sebagai  ‘cermin untuk bersyukur’.
Sedangkan model medis, sebagaimana  sudah  banyak  dikritik,  akan melahirkan  kebijakan  yang  semata-mata rehabilitatif.  Seperti  pendekatan  kultural, pendekatan  medis  juga  menyasar  individu, khususnya  individu  difabel.  Karena  difabel dikategorikan  ‘sakit’  atau  ‘cacat’,  maka kebijakannya  adalah  ‘menormalkan’  atau ‘menyembuhkan’ si individu dari disabilitasnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah,  melalui  kementerian  dan  dinas sosial, masih banyak dipengaruhi oleh model ini.
Sedangkan  model  sosial  akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang, menurut  para  kritikusnya,  ‘mengabaikan’ kebutuhan dan pengalaman orang per orang difabel karena fokusnya yang diarahkan untuk mengubah  struktur  sosial.  Produk-produk kebijakan  yang  mengacu  ke  model  sosial dapat dilihat dalam pembuatan trotoar yang ramah kursi roda, dilengkapi dengan guiding block bagi tunanetra, pintu masuk yang lebar, penyediaan  akses  ramp,  mofidifikasi  rambu lalu lintas, dan lain-lain. Dapat dikatakan, ide- ide  ‘kota  inklusif’  sendiri,  sebagaimana  yang berkembang  dan  muncul  selama  ini, sebenarnya banyak dipengaruhi dan terinspirasi  oleh  model  sosial.  Hal  ini  dapat dilihat, misalnya, dari rekomendasi- rekomendasi  yang  dihasilkan  dalam  forum
Temu  Inklusi  tahun  2014.    Sebagai  contoh kasus dapat dilihat dalam rekomendasi bidang ketenagakerjaan.  Dari  dua  belas  item  yang direkomendasikan,  hanya  satu  item  yang mengacu  kepada  model  medis.  Selebihnya, sebelas  item,  adalah  daftar  kebijakan  yang mengacu  ke  model  sosial  (Salim,  Sy afi’i,  & Elisabeth, 2015, p. 116).
Model  sosial,  terlepas  dari  para kritikusnya,  adalah  model  yang  paling  dapat membantu  merumuskan  kebijakan  ‘kota inklusif.’  Istilah  ‘kota  inklusif’  sendiri berasumsi  bahwa  masalah  disabilitas  ada  di ‘kota’,  bukan pada  individu  difabel.  Dalam model sosial, ada tiga hambatan yang diyakini mengahalangi terwujudnya kota inklusif: sikap (attitudional),  lingkungan  (environmental),
dan  lembaga  (ins titutional):  Disabled  people may be socially excluded by attitudes of fear and ignorance  on  the  part  of  non-disabled  people, who may use negative and pejorative language about  them;  or  they  may  be  excluded  from society because of generally low expectations of what disabled people can achieve. Environmental discrimination  occurs  where  public  services, buildings,  and  transport  are  not  designed  with access for disabled citizens in mind. Institutional discrimination occurs where the law discriminates  (explicitly  or  by  omission)  against the  rights  of  disabled  people,  making  them  in some  way  second-class  citizens – without  the right  to vote, to  own land,  to attend school, to marry  and  have  children  (Harris,  Enfield,  & Oxfam GB, 2003, p. 11)
Berdasarkan  pernyataan  di  atas bahwa penyandang disabilitas mungkin secara sosial sering dikucilkan oleh sikap ketakutan dan  ketidaktahuan  dari  pihak  non- penyandang  disabilitas,  yang  mungkin
menggunakan bahasa negatif dan merendahkan  penyandang  disabilitas;  atau mereka  mungkin  dikucilkan  dari  masyarakat karena pada umumnya harapan yang rendah tentang  apa  yang  dapat  dicapai  oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi lingkungan  terjadi  ketika  layanan  publik, bangunan,  dan  transportasi  tidak  dirancang dengan mempertimbangkan akses bagi warga penyandang disabilitas. Diskriminasi institusional  terjadi  ketika  undang-undang mendiskriminasi (secara eksplisit atau tidak) terhadap  hak-hak  penyandang  disabilitas, membuat  mereka  dalam  beberapa  hal menjadi warga negara kelas dua – tanpa hak untuk  memilih,  memiliki  tanah,  bersekolah, menikah dan memiliki anak.

## Membangun  Masyarakat  yang  Inklusi, Adil, dan Tanpa Diskriminasi
Membangun Masyarakat yang inklusi adalah tujuan  dari pemerintah pada saat ini. Membangun  masyarakat  yang  inklusi  berarti membangun  suatu  masyarakat  yang  setara dari  bidang  apa  pun.  Namun,  siapakah masyarakat yang inklusi tersebut? Masyarakat inklusi  bertumpu  pada  kata  ‘inklusi’  yang dalam  bahasa  Inggris, inclusion yang  artinya mengajak  atau  mengikutsertakan  seluruh elemen  yang  ada.  Inklusi  adalah  lawan  kata dari  eksklusi  yang  berarti  memisahkan. Masyarakat  inklusi  berarti  masyarakat  yang mampu  menerima  keragaman  bentuk  yang ada  di  dalam  masyarakat  kita.  Inklusi  juga diharuskan dapat mengakomodasikan seluruh kegiatan  yang  berfungsi  untuk  mengaktifkan seluruh  tatanan  yang  ada  dan  infrastruktur yang  ada.Yang  dimaksud  dengan  keragaman dan  perbedaan  yang  ada  adalah  keragaman
budaya,  gender,  bahasa,  suku,  ras,  strata ekonomi,  termasuk  di  dalamnya  adalah kemampuan fisik atau mental yang sering kita sebut dengan disabilitas.
Intinya  adalah  kita  ada  dalam lingkungan  yang  inklusif  haruslah  memiliki sikap  yang  inklusif  juga.  Karena  lingkungan yang inklusif berarti lingkungan sosial di dalam masyarakat  yang  memiliki  keterbukaan, keramahan  yang  terjaga,  dan  meminimalisir kesalahan yang ada di dalam masyarakat kita karena  masyarakat  diharuskan  untuk  saling menjaga  satu  dengan  yang  lainnya, menghargai  satu  dengan  yang  lainnya,  dan harus  saling  merangkul  satu  dengan  yang lainnya.
Masyarakat
Inklusif berarti
masyarakat  yang  terdiri  dari  banyak perbedaan  yang  meliputi  ras,  suku,  budaya, agama,  dan  perbedaan  yang  lainnya,  namun saling  menjaga  satu  dengan  yang  lainnya sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling menerima  dan  menghargai  perbedaan  yang ada.  Dampak  dari  Inklusifitas  yang  benar- benar  terbangun  adalah  masyarakat  dapat saling  berdampingan  satu  dengan  yang lainnya.  Salah  satu  hal  yang  harus  dilakukan oleh  kelompok  masyarakat  yang  tergabung dalam  suatu  sistem  sosial  adalah  mencoba merepresentasikan  kesetaraan  yang  dapat merangkul  seluruhnya  termasuk  masyarakat difabel.
Penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang inklusif memiliki perbedaan di  bagian  fisik  atau  kemampuan  berpikir mereka karena mereka memiliki kekurangan di bagian tersebut (Hasbullah, 2006).
Bagaimana  kita  dapat  menyikapi  fenomena tersebut  adalah  pembahasan  yang  selalu
harus  dibahas.  Karena  secara  empirik  di dalam masyarakat masihlah ada berbagai hak yang  seharusnya  mereka  terima  belum tersampaikan dan didapatkan secara maksimal.  Perlindungan  sosial  belumlah bersifat  maksimal  dan  optimal  bagi  mereka penyandang disabilitas.
Dengan  gambaran  yang  sudah dijelaskan  di  atas  akan  tercermin  bahwa masyarakat inklusif sebetulnya sangatlah erat dengan pola komunikasi dan interaksi kita di dalam masyarakat. Mengingat pada dasarnya manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu harus  berhubungan  dengan  orang  lain,  dan tidak dapat hidup sendiri. Masyarakat inklusi adalah kita semua yang hidup di dalam wilayah tertentu yang saling memiliki tanggung jawab untuk dapat mengupayakan kemudahan yang berupa  bantuan  layanan,  sarana,  prasarana agar  masing-masing  di  antara  kita  semua dapat  terpenuhi  haknya  secara  keseluruhan (Budiono, 2000).
Secara umum dapat diupayakan ketersediaan layanan,  prasarana,  dan  sarana  namun memang  tidaklah  dapat  di  sama  ratakan seluruhnya  karena  setiap  individu  dan masyarakat  memiliki  kebutuhannya  masing- masing. Setiap masyarakat memiliki keunikan masing-masing  yang  berbeda,  namun  harus terpenuhi  kebutuhannya  sebagai  seorang masyarakat. Tidak boleh untuk membedakan satu dengan yang lainya dan haruslah dibantu terpenuhinya hak mereka selaku masyarakat.
Dengan  demikian  setiap  orang  di dalam  masyarakat  yang  inklusi  memerlukan cara yang sangat berbeda dengan masyarakat yang  lainnya.  Masyarakat  memerlukan layanan, sarana, prasarana, dan sesuatu yang sesuai  dengan  keunikan  dari  masyarakatnya.
Sarana dan prasarana diharuskan untuk dapat mewadahi setiap bentuk perbedaan yang ada di  dalam  masyarakat  baik  masyarakat  yang difabel atau nondifabel.
Bagaimanakah  cara  menunjukan suatu  keadilan  dalam  penciptaan  sarana  dan prasarana  yang  ada  di  dalam  masyarakat secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan  hak  bagi  kelompok  difabel dalam segala ranah.
Ranah  kebijakan  secara  eksplisit sudah  mengakomodir  karena  kita  memiliki UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang mengaturnya. Kita memiliki juga UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang  mengakomodir  semua  keperluan penyandang  disabilitas  di  Indonesia  dari pelayanan,  pemenuhan  kebutuhan,  dan  hak dari  kelompok  difabel.  Hak  tersebut mencakup  seluruh  hak  yang  ada,  seperti pendidikan,  ekonomi,  kesejahteraan  sosial, pekerjaan, aksesibilitas, dan seluruh hak asasi manusia  yang  lainnya  secara  universal. Undang-undang  sebagai  payung  hukum seharusnya  mengakomodir  secara  baik  hak dari  kelompok  difabel  secara  keseluruhan. Penyandang disabilitas perempuan juga harus dipenuhi adanya karena undang-undang harus secara keseluruhan melindungi masyarakatnya.
Hak-hak  perempuan  seperti  hak kesehatan  reproduksi,  penolakan  untuk menggunakan  alat  kontrasepsi,  hak  untuk memiliki  anak,  dan  hak  kewanitaan  yang lainnya  juga  harus  dipenuhi  adanya.  Terkait dengan  kelompok  difabel  di  dalam masyarakat  inklusif  diharapkan  tidak  saja mampu  untuk  melihat  kekurangan  yang  ada namun,  dapat  melihat  potensi  dan  kekuatan
dari  penyandang  disabilitas.  Mewujudkan masyarakat  inklusi  adalah  upaya  yang  baik dalam pemberdayaan kesejahteraan kelompok difabel dalam kehidupan mereka. Penyandang  disabilitas  yang  sudah  lama menjadi  masyarakat  subordinat,  sudah seharusnya  mereka  disetarakan  dengan masyarakat  yang  lainnya.  Sehingga  mereka terbebas  dari  kesulitan  yang  ada,  baik kesulitan  untuk  mengakses  infrastruktur maupun  terbebas  dari  anggapan  buruk masyarakat  yang  sudah  lama  melekat  pada diri kelompok difabel. Peraturan yang dibuat oleh  pemerintah  melalui  undang-undang haruslah meliputi pemenuhan kesamaan dan kesempatan  mereka  penyandang  disabilitas dalam segala aspek yang ada di dalam negara dan masyarakat.
Pemenuhan, penghormatan, penyediaan  aksesibilitas,  akomodasi  yang layak,  dan  perlindungan  hak  penyandang disabilitas harus ditegakan supaya pembangunan  masyarakat  inklusi  segera terwujud.
Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan  hak  dari  kelompok  disabilitas memiliki  tujuan  untuk  dapat  mewujudkan taraf  hidup  mereka  yang  baik  dan  lebih berkualitas,  adil,  sejahtera  fisik  dan  mental mereka,  serta  derajat  yang  sama  dengan masyarakat  yang  lainnya.  Selain  itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak mereka juga bertujuan  untuk  dapat  melindungi  mereka dari  penelantaran,  eksploitasi  yang  tidak manusiawi,  melindungi  dari  pelecehan  dan segala  bentuk  diskriminasi  yang  mereka dapatkan  di  dalam  masyarakat,  serta melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa mereka.
Membangun  Masyarakat  dan  Kota yang  Ramah  Disabilitas  Masyarakat  yang ramah  disabilitas  bisa  diciptakan  oleh  kita semua  ketika  kita  dapat  membuka  mata bahwa  mereka  adalah  manusia  yang  sama seperti  kita  semua.  Anggapan  yang  buruk yang  menganggap  mereka  berbeda  dengan kita  semua  adalah  sebuah  kesalahan  yang patut  kita  selesaikan.  Masyarakat  nondifabel juga memiliki kekurangan, harus disadari dan kita  amini  bahwa  tidak  ada  individu  yang sempurna.
Masyarakat  nondifabel  mungkin dapat mempergunakan tubuh mereka semua, namun  kemampuan  dari  tubuh  mereka  juga belum  tentu  mencapai  sesuatu  yang maksimal.  Ketika  berbicara  terkait  difabel, mungkin  hanya  sebagian  dari  tubuh  mereka yang  memiliki  kekurangan,  tetapi  mereka dapat  mempergunakan  indranya  yang  lain dengan  maksimal.  Sebagai  contoh,  orang difabel netra yang tidak bisa melihat, mereka akhirnya  dapat  memaksimalkan  indra  yang lainnya,  seperti  pendengaran  mereka  yang lebih  tajam  atau  indra  peraba  mereka  yang lebih tajam dari nondifabel.
Dari  contoh  di  atas  berarti  kita selaku manusia memang memiliki kekurangan masing-masing. Kenormalan yang disebutkan KBBI sudah membuat kedudukan kelompok difabel menjadi rendah dan dibedakan. Yang patut  kita  sadari  bahwa  penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan nondisabilitas juga memiliki kekurangan. Kita sama-sama manusia yang memiliki kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing. Kita  sebagai  seorang  manusia  sudah seharusnya  memanusiakan  manusia  lainnya sehingga  kita  dapat  menjadi  benar-benar
manusia.  Stigmatisasi  yang  berjalan  sedari dulu  sudah  seharusnya  disingkirkan  dalam pola  pikir  kita  semua  bahwa  penyandang disabilitas hanya terganggu di bagian tubuhnya saja  tidak  secara  utuh  terganggu.  Mereka memiliki kemampuan yang lainnya yang dapat mereka  lakukan.  Mereka  dapat  melakukan kegiatan yang sama dengan masyarakat yang lainnya walaupun mereka membutuhkan alat bantu untuk melakukannya.
Patut  kita  sadari  juga  masyarakat nondifabel  juga  memiliki  peluang  untuk menjadi difabel entah karena kecelakaan, atau penyakit  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu, kita  semua  sudah  seharusnya  terbuka pikirannya bahwa difabel bukan berarti tidak dapat  melakukan  segala  hal,  namun  mereka memiliki  keterbatasan  di  bidangnya,  pun mereka memiliki kelebihan yang lainnya sama seperti nondisabilitas.
Penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa mereka  yang  difabel  juga  seharusnya mendapatkan  posisi  yang  sama  di  dalam lingkungan sosial mereka.
Ruang tempat tinggal mereka sudah seharusnya menerima mereka selaku manusia yang  sama  dengan  manusia  yang  lainnya. Ruang  kota  yang  menjadi  tempat  tinggal mereka  semua  haruslah  inklusif  dan  mudah aksesnya  untuk  semua  orang.  Pengetahuan terkait ramah disabilitas yang masih kurang di dalam  masyarakat  harus  segera  dibereskan. Pemerintah daerah hingga pusat harus segera membangun sebuah regulasi yang baik untuk semua  orang.  Semua  orang  harus  dapat bersama-sama  belajar  untuk  mencari  akar permasalahan  yang  nantinya  menjadi  awalan untuk menyusun langkah-langkah yang sesuai untuk kota ramah disabilitas.
Pembahasannya  akan  mencakup keseluruhan  tentang  kota  ramah  disabilitas dari  fasilitas  bangunan,  aksesibilitas,  payung hukum  hingga  pembenahan  pola  pikir  di dalam masyarakat terkait disabilitas. Sehingga kelompok  difabel  mendapatkan  kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan  mereka.  Apa  yang  harus dilakukan untuk dapat mewujudkan kota yang ramah  disabilitas?  Pertama-tama  yang  harus dibangun  di  dalam  mewujudkan  kota  ramah disabilitas adalah revolusi mental dari semua anggota masyarakat yang ada.
Dari  mulai  pemerintahan  yang meliputi  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif yang harus sadar dan memiliki pikiran ramah disabilitas,  sampai  seluruh  masyarakat  yang memiliki pikiran yang ramah disabilitas. Sebenarnya  peraturan  sudah  cukup  banyak dibuat, namun pelaksanaanya saja yang masih belum  diterapkan  dengan  baik  di  dalam masyarakatnya.  Kedua  adalah  pembentukan sarana prasarana yang terpadu bagi disabilitas. Aksesibilitas transportasi,  jalan umum harus sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat yang  ada.  Aksesibilitas  untuk  mobilitas masyarakat ketika disesuaikan untuk seluruh masyarakat  akan  lebih  inklusi  dan  dirasakan oleh  seluruh  masyarakat  yang  ada.
Pemerintah kota harus melibatkan penyandang  disabilitas  untuk  ikut  serta merancang dan melaksanakan fasilitas publik,
seperti pembuatan jalan, pembuatan bangunan publik, dan banyak hal lagi sehingga kita  saling  mengerti  kebutuhan  satu  sama lainnya.
Membangun  kota  yang  ramah disabilitas  tanpa  adanya  diskriminasi,  setara, adil,  dan  mendahulukan  hak  asasi  manusia
adalah impian kita semua yang harus dibangun adanya.  Cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk membangun  masyarakat  yang  adil  dan makmur  adalah  tanggung  jawab  kita  semua. Cita-cita  bangsa  yakni  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta ketika kita menciptakan saya, maka dari itu mari kita bersama-sama  menciptakan  cita-cita  kita semua  mulai  dari  dalam  pikiran,  renungkan dalam  hati,  dan  salurkan  dalam  perbuatan, niscaya  keinginan  memanusiakan  manusia akan terwujud mulai dari diri kita sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah. Peneliti adalah sebagai instrument kunci. Jenis penelitian  ini  menggunakan  prosedur penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan secara  menyeluruh  dan  teliti  sesuai  dengan persoalan yang akan dipecahkan. Pendekatan dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk menunjukkan  bahwa  dalam  kepemimpinan transformasional dan transaksional, ada satu faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar,  yaitu peran gender. Lokasi penelitian menunjukkan dimana  penelitian  tersebut  akan  dilakukan. Wilayah  penelitian  biasanya  berisi  tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks) dan unit  analisis.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di Kota Inklusif
Penelitian  ini  bersifat  literer  dan karena  itu  metode  yang  digunakan  adalah dengan  melakukan  riset  literatur  atas sumber-sumber  teoretis  primer  terkait untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan

## terkait  dengan  konsep  “kota  inklusif”  di
Indonesia dan inclusive cities dalam literatur berbahasa asing. Literatur tersebut kemudian dikaji secara cermat untuk menemukan data- data  literer  relevan  yang  digunakan  untuk mendukung argumen penulis tentang konsep dan indikator kota inklusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut penulis untuk membangun sebuah  kota  inklusif,  satu  pendekatan  saja tidak  cukup.  Pendekatan  satu  model  akan melahirkan  kebijakan  yang  parsial  dan  tidak
komprehensif  sehingga  tidak  memberikan solusi yag baik dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, karena masih menimbulkan diskriminasi antara penyandang disabilitas  dan  orang  normal.      Sebagai alternatifnya,  maka  kota  inklusif  yang diidealkan oleh makalah ini adalah kota yang melakukan pendekatan komprehensif dengan mendengarkan  dan  melaksanakan  berbagai aspek  penting  dalam  berbagai  model difabilitas  secara  integral,  seperti  dalam ilustrasi berikut:
Society for all
Full Participation School
Job Opportunity WELCOME  INTEGRATED SOLUTION
Rehabilitation and Equipment + Access + Attitude
Change
Gambar 1 : Solusi Komprehensif untuk Kota Inklusif
Berdasarkan  gambar  tersebut  di  atas solusi untuk membangun suatu kota inklusi adalah membangun kota inklusi secara terintegrasi dalam memberikan  pelayanan  kepada  penyandang disabilitas  di  mana  rehabilitas  dan  peralatan  yang digunakan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada penyandang  disabilitas  juga  tersedia  dengan  baik, akses  bagi  penyandang  disabilitas  juga  sudah terpenuhi  dan  diakomodir  oleh  pemerintah  atau pemberi  pelayanan  publik  kepada  penyandang disabilitas.  Perubahan sikap juga sangat diperlukan oleh petugas pelayanan, sehingga tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Menurut Penulis untuk dapat mengajukan konsep  solusi  yang  komprehensif  dan  integratif untuk  membangun  kota  iklusif,  maka    Penulis berpendapat bahwa untuk menyasar tiga hambatan inklusi  tersebut  (sikap,  lingkungan,  dan  lembaga), sebuah “kota inklusif” wajib memperhatikan empat komponen  berikut:  (1)  Partisipasi  difabel;  (2) Ketersediaan  layanan  hak-hak  difabel;  (3)
Pemenuhan  aksesibilitas;  dan  (4)  Sikap  Inklusif warga  kota,  baik  yang  menjabat  sebagai  aparat pemerintahan  maupun  warga  kota  umumnya.
Sedangkan sebagai indikatornya, penulis berpendapat  bahwa  untuk  saat  ini  kita  wajib mengacu  kepada  UU  No.  8  tahun  2016  tentang penyandang  disabilitas  dengan  rincian  sebagai berikut :
Partisipasi  penuh.“Partisipasi  penuh”  artinya difabel  dapat  berperan  serta  secara  aktif  dalam segala aspek kehidupan sebagai warga kota. Dalam hal ini, indikatornya adalah keterlibatan difabel dan atau  perwakilan  difabel  dalam  perumusan kebijakan,  mulai  dari  tingkat  keluarahan  hingga kota.  Dalam  Pasal  UU  No.  8  tahun  2016
disebutkan  perlunya  melibatkan  kegiatan  sosial, politik (Pasal 75), budaya, dan seni (Pasal 16) dan partisipasi  dalam  penanggulangan  bencana  (Pasal 109).
Ketersediaan layanan hak. Adanya upaya untuk menyediakan layanan, fasilitas, program, atau bangunan  untuk  memenuhi  hak-hak  penyandang disabilitas sesuai dengan yang dimanatkan UU dan peraturan  pemerintah.  Indikatornya  dapat mengacu ke UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan secara terinci 22 hak dasar  difabel  (Pasal  5),  adanya  Unit  Layanan Disabilitas  di  bidang  pendidikan  (Pasal  42),  di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55), dan adanya unit Layanan Informasi dan Tindak Cepat untuk difabel perempuan dan anak (Pasal 125). Pemerintah dan umum  juga  wajib  menyediakan  akomodasi  yang layak (Pasal 1-9, pasal 18-b). Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan sosial (Pasal 90 dan 91).
Aksesibilitas.  Artinya  kemudahan  bagi difabel  untuk  tanpa  hambatan  memperoleh manfaat  dari  sebuah  bangunan,  fasilitas,  layanan, dan  program.  Secara  rinci,  Undang-undang menyebutkan  hal-hal  berikut  sebagai  indikator aksesibilitas  ini.  Pertama,  aksesibilitas  untuk memanfaatkan  fasilitas  publik  (Pasal  18-a), aksesibilitas  gedung  yang  memiliki  fungsi:  hunian, keagamaan,  usaha,  sosial  budaya,  olahraga,  dan khusus  (Pasal  98).  Kedua,  aksesbilitas  sarana  dan prasarana  umum,  seperti  jalan,  jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau  dari  segi  jarak  dan  biaya,  aksesibilitas dalam  layanan  peradilan  (Pasal  9).  Ketiga, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan  pemilihan  umum,  pemilihan
gubernur,  bupati/walikota,  dan  pemilihan  kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik  (Pasal  13).  Demikian  pula,  keempat,  hak aksesibilitas  rumah  ibadah  (Pasal  14),  layanan kebudayaan  dan  pariwisata  (Pasal  85).  Untuk menjamin  pemenuhan  hak-hak  aksesibilitas  para difabel,  UU  menentukan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  audit terhadap  ketersediaan  fasilitas  Aksesibilitas  bagi Penyandang  Disabilitas  pada  setiap  bangunan gedung (Pasal 99).
Sikap Inklusif. Artinya, sikap aparat pemerintahan dan  masyarakat  umum  yang  tidak  diskriminatif, memberikan  pemenuhan,  perlindungan,  dan penghormatan  atas  hak-hak  difabel.  Sikap  inklusif tidak  disebutkan  secara  jelas  di  dalam  undang- undang, tetapi dari teori yang disebutkan di awal, jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam  proses  inklusi.  Dalam  kasus  kota Yogyakarta,  hambatan  attitudional  yang  tidak inklusif  ini  dapat  dilihat  dalam  kasus  fasiltas aksesibilitas  yang  tidak  dihormati  oleh  baik pengambil  kebijakan  dan  masyarakat.  Guiding block  di  Malioboro,  misalnya,  digunakan  untuk parkir  dan  kaki  lima.  Mereka  tidak  tahu, mengabaikan,  atau  tidak  mengerti  bahwa  guiding block adalah fasilitas inklusi difabel.
Dengan memperhatikan keempat komponen  tersebut  dalam  membangun  model layanan  publik  ramah  difabel  inisiatif  membangun kota  inklusi  maka  diharapkan  pemerintah  daerah dapat  memberikan  akses  kemudahan  bagi  para penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik oleh petugas pelayanan.

## KESIMPULAN
Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendefinisikan “kota inklusif” dalam konteks lokal karena umumnya secara global “kota inklusif”  dipahami  berbeda.  “Kota  Inklusif”  lebih dimaknai  sebagai  inklusivitas  ekonomi  daripada “inklusifitas  dan akses  difabel.”  Upaya  tulisan  ini untuk mencari akar-akar konseptual dan teoretis, dari teori-teori inklusi-eksklusi sosial menujukkan adanya peluang untuk membuka diskusi lebih lanjut tentang  apa  dan  bagaimana  kota  inklusif.  Kota inklusif  dapat  didefinis ikan  sebagai  ‘kota  yang ramah  difabel’  yang  terukur  dengan  empat indikator yang disusulkan: partisipasi, ketersediaan layanan  hak  difabel,  upaya  pemenuhan  hak,  dan sikap  atau  budaya  inklusif  warga  kota.    Dengan definisi yang lebih baik, upaya-upaya berbagai kota untuk  mewujudkan  hak  dapat  lebih  terarah, agendanya  terstruktur,  dan  sasarannya  terukur. Jadi, jangan lagi ada simplifikasi bahwa kota inklusif adalah “kota pendidikan inklusif”, karena hak -hak difabel yang harus dipenuhi tidak hanya pendidikan, melainkan  dua  puluh  dua  hak  yang  tercantum dalam pasal demi pasal Undang-undang No 8 tahun 2016,  yang  mencakup  hak  politik,  ekonomi, budaya, hingga olahraga dan seni.

## LITIMASI DAN STUDI LANJUTAN
Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan  yang  diketahui  melalui  pengamatan dalam  sepanjang  jalannya  penelitian.  Berdasarkan pada  pengalaman  langsung  peneliti  dalam  proses penelitian  ini,  ada  beberapa  keterbatasan  yang dialami  dan  dapat  menjadi  beberapa  faktor  yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti- peneliti  yang  akan  datang  dalam  lebih menyempurnakan  penelitiannya  karna  penelitian
ini  sendiri  tentu  memiliki  kekurangan  yang  perlu terus  diperbaiki  dalam  penelitian-penelitian kedepannya.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah mengunakan  studi  literatur  terhadap  model pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas karena  belum  banyak  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia  yang  memberikan  perhatian  terhadap para  penyandang  disablitas  dalam  kemudahan untuk  akses  pelayanan  publik  dalam  sebuah  kota inklusi  yang  memberikan  akses  kemudahan pelayanan  publik  bagi  para  kaum  difabel  di Indonesia.
Studi  lanjutan  adalah  mengembangkan model  pelayanan  ramah  terhadap  kaum  difabel dengan mengembangkan pembangunan kota inklusi bagi para penyandang disabilitas yang ada di wilayah penelitian  dengan  memberikan  usulan  serta masukan terhadap pengembangan model pelayanan  publik  yang  ramah  khusus  bagi  kaum difabel  dengan  membangun  model  pelayanan publik  yang  terintegritas  dengan  akses  pelayanan publik  umum  lainnya  kepada  pihak-phak  yang berkompeten  dalam  membangun  akses  pelayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
About  the  Inclusive  Cities  Project.  (n.d.).
Retrieved
from http://www.inclusivecities.org/about_us/
Barnes, C., & Mercer, G. (2006). Disability, Work, and  Welfare:  Challenging  the  Social Exclusion  of  Disabled  People.  Peace Research Abstracts Journal, 43(1).
Barnes, C., Oliver, M., & Len, B. (2002). Disability Studies Today. Cambridge: Polity Press.
Behrens, M., Bukow, W.-D., Cudak, K., & Strünck, C.  (2016).  Inclusive  City:  Überlegungen Zum  Gegenwärtigen  Verhältnis  Von Mobilität  Und  Diversität  in  Der Stadtgesellschaft. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?dir ect=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk &AN=1046671
Burchardt, T., Le Grand, J., & Piachaud, D. (1999). Social  Exclusion  in  Britain  1991-1995. Social  Policy  And  Administration,  33(3), 227 – 244
Commentary: What We Mean By ‘Inclusive Cities’ – The  Informal  City  Dialogues.  (2013, January  28).  Retrieved  13  January  2017, from https://nextcity.org/informalcity/entry/com mentary-what-we-mean-by-inclusive-cities Budiono,  Kusumohamidjojo.  2000. Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia. Jakarta: Grasindo Devlieger,  P.  (2003).  Rethinking  Disability:  The Emergence of New Definitions, Concepts and Communities. Garant.
Diskusi Desa Inklusi dalam Jagongan Media Rakyat 2016.  (2016,  April  21).  Retrieved  13 January 2017, from http://desainklusi.sigab.or.id/berita/2016/04 /21/diskusi-desa-inklusi-dalam-jagongan- media-rakyat-2016/
Eide,  A.  H.,  &  Ingstad,  B.  (2011).  Disability  and
Poverty: A Global Challenge. Bristol: Policy Press. Retrieved from http://public.eblib.com/choice/publicfullrec ord.aspx?p=726872
Espino,  N.  A.  (2015).  Building  the  Inclusive  City: Theory  and  Practice  for  Confronting Urban Segregation.
Goltsman,  S.  M.,  &  Iacofano,  D.  S.  (2007).  The inclusive city: design solutions for buildings, neighborhoods and urban spaces. Berkeley, Calif.: MIG Communications.
Goodley,  D.  (2011).  Disability  Studies:  An Interdisciplinary  Introduction.  London: SAGE Publications.
Hadi Rudyatmo Mencanangkan ‘Solo Kota Inklusi’. (2013,  September  29).  Retrieved  13 January  2017,  from  http://www.pikiran- rakyat.com/pendidikan/2013/09/29/252837 /hadi-rudyatmo-mencanangkan-solo-kota- inklusi
Hanson, J. (2004). The Inclusive City: Delivering a More  Accessible  Urban  Environment Through Inclusive Design. In Presented at:
RICS Cobra 2004 International Construction  Conference:  responding  to
change. (2004). York, UK. Retrieved from http://discovery.ucl.ac.uk/3351/
Harris,  A.,  Enfield,  S.,  &  Oxfam  GB.  (2003). Disability,  Equality,  and  Human  Rights  a Training  Manual  for  Development  and Humanitarian  Organisations.  Oxford:
Oxfam. Retrieved from http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/add _info_020.asp Hasbullah,  J.  2006. Social  Capital  (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR.United Press Jakarta.
Inclusive  Cities:  Overview.  (2015,  October  29).
[Text/HTML]. Retrieved 13 January 2017, from http://www.worldbank.org/en/topic/urban development/brief/inclusive-cities
Kurniawan,  H.  (2014).  Tipologi  Renovasi Aksesibilitas  Halte  Trans  Jogja.  INKLUSI, 1(1), 1 – 18.
Laquian,  A.  A.,  Tewari,  V.  K.,  &  Hanley,  L.  M. (2007).  The  Inclusive  City:  Infrastructure and Public Services for the Urban Poor in Asia.  Washington,  D.C.;  Baltimore: Woodrow  Wilson  Center  Press  ;  Johns Hopkins University Press.
Maftuhin,  A.  (2014).  Aksesibilitas  Ibadah  bagi Difabel:  Studi  atas  Empat  Masjid  di Yogyakarta. INKLUSI, 1(2), 249 – 268.
Manual  Making  PRSP  Inclusive:  6.1.1  The  four models. (n.d.). Retrieved 23 January 2017,
from http://www.making-prsp-
inclusive.org/6-disability/61-what-is- disability/611-the-four-models.html
Millati, S. (2016). Disability  Policy in Indonesia A Critical Discourse Analysis. the University of Sheffield, Sheffield. parenting- Hak Anak Difabel. (n.d.). Retrieved 20 January 2017, from http://www.republika.co.id/berita/koran/le asure/14/12/16/ngny4a4-parenting-hak- anak-difabel
Peringati  Hari  Disabilitas  Internasional,  Pemkot Canangkan  Empat  Kecamatan  Inklusi. (2015, June 12). Retrieved 13 January 2017, from http://www.jogjakota.go.id/news/Peringati- Hari-Disabilitas-Internasional-Pemkot- Canangkan-Empat-Kecamatan-Inklusi
Pierson, J. (2010). Tackling Social Exclusion. New York,  NY:  Routledge.  Retrieved  from http://site.ebrary.com/id/10349708
Salim,  I.,  Syafi’i,  M.,  &  Elisabeth,  N.  (2015). Indonesia  dalam  Desa  Inklusi.  Sleman, Yogyakarta: Sigab.
Setidaknya  18.800  orang  masih  dipasung  di Indonesia. (2016, March 21). Retrieved 20 January 2017, from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2016/03/160320_indonesia_hrw_pas ung
Sheppard,  M.  (2006).  Social  Work  and  Social Exclusion: The Idea of Practice. Aldershot,
England; Burlington, VT: Ashgate. Retrieved from http://site.ebrary.com/id/10211147
Sosialisasi  Pendidikan  Inklusif  Menuju  Solo  Kota Inklusi.  (n.d.).  Retrieved  13  January  2017, from http://www.surakarta.go.id/konten/sosialis asi-pendidikan-inklusif-menuju-solo-kota- inklusi