## PENDAHULUAN
Tingkat pertumbuhan sektor pariwisata kini telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi sumber pendapatan terbesar Negara, melalui penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Dampak kegiatan pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 mencapai Rp. 495,74 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 4,13 persen dari total PDB nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5% (Kemenpar 2017). Salah satu tujuan wisata andalan di Indonesia adalah Raja Ampat yang terletak di jantung pusat segitiga karang dunia. Konsep pariwisata yang dijalankan di Raja Ampat adalah ekowisata. Ekowisata adalah konsep pengembangan pariwisata dengan tujuan sosial lingkungan, sehingga dalam pengelolaannya
masyarakat setempat memiliki kesempatan memberi keputusan mengenai aktivitas wisata dan pengembangannya (Ballesteros dan Brondizio 2013).
Bhuiyan, Siwarl dan Ismaill (2016) menjelaskan bahwa ekowisata menggunakan sumber daya yang ada di suatu daerah dan menciptakan keseimbangan antara kegiatan potensial dari keindahan alam, kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya. Salah satu kegiatan ekowisata adalah ekowisata bahari, sebagai kegiatan menikmati pemandangan terumbu karang, lamun, berbagai jenis ikan, hewan-hewan kecil di laut yang dilakukan baik dengan cara berenang, diving , maupun snorkeling , dengan meminimalisir kerusakan dan memperhatikan lingkungan (Garrod dan Wilson 2004). Kondisi ekosistem terumbu karang

## MEKANISME AKSES DAN KEKUASAAN DALAM MEMPERKUAT KINERJA INSTITUSI PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
Mechanisms of Access and Power in Strengthening the Performance of Marine Ecotourism Management Institutions (Study Case: Arborek Tourism Village,
Meos Mansar in the District of Raja Ampat, West Papua)
Nuraini 1 , Arif Satria 1 , dan Ekawati Sri Wahyuni 1
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail: aini.kpmipb@gmail.com

## ABSTRACT
The objective of this research is to analyze: 1) The distribution of benefits of Kampung Arborek’s toursim; 2) The access and power mechanism  of  the  community  who  manages  the  ecotoursim  in  obtaining,  maintaining,  and  controlling  the  resources;  3)  and  the performance of the power of the management institution of Kampung Arborek marine ecotoursim. The approach used in the research is the qualitataive approach. The techniques used to collect the data are through observation, documentation, interviews, focus group discussions, and secondary data collection. The results of this research show that the distribution of benefits that is obtained by the community who manages the ecotourism is an increase and more stable income compared to their previous income as fishermen. The distribution of benefits that was felt by the community who manages the ecotourism is inseparable from the access and power mechanism that they own. Through the bundle of power such as technology, capital, market, workforce, knowledge, authority, social identity and social relation, are used by the ecotoursim management community to obtain and maintain access towards resources. Through this bundle of power they are also capable of strengthening the performance of the marine ecotourism institution’s managment in Kampung Arborek. Therefore, equality in access and power for the community is needed to open new oppurtunities to obtain benefits from managing the ecotourism and also reinforcement of the performance of the institution’s management.
Keywords: Access and power, ecotourism management, management institution

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Alur manfaat potensi wisata Kampung Arborek; 2) M ekanisme akses dan kekuasaan masyarakat pengelola ekowisata dalam memperoleh, mempertahankan dan mengontrol sumberdaya; 3) dan Kekuatan kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Wisata Arborek .  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, focus  group  discussion, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur manfaat yang diterima masyarakat pengelola ekowisata adalah pendapatan yang meningkat dan lebih stabil dibandingkan saat mereka menjadi nelayan. Alur manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pengelola ekowisata, tidak terlepas dari mekanisme akses dan kekuasaan yang dimiliki. Melalui bundle of power seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan relasi sosial, digunakan masyarakat pengelola ekowisata untuk memperoleh dan mempertahankan akses terhadap sumberdaya. Melalui bundle of power tersebut juga mampu memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Arborek. Dengan demikian, perlunya kesetaraan akses dan kekuasaan pada masyarakat untuk membuka kesempatan mereka memperoleh manfaat dari pengelolaan ekowisata bahari yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keterlibatan mereka kedalam pengelolaan ekowisata serta penguatan kinerja institusi pengelolaan.
Kata kunci: Akses dan kekuasaan, institusi pengelolaan, pengelolaan ekowisata
dengan tingkat tutupan karang tinggi dapat menghasilkan pemandangan bawah laut yang menarik berupa bentuk terumbu karang dan biota yang ada, sehingga menjadikan kegiatan wisata selam telah menjadi semakin menarik bagi wisatawan (Davenport J dan Davenport JL 2006).
Raja Ampat merupakan kawasan pusat distribusi karang dan terkenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini (Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei terumbu karang Raja Ampat yang dilakukan sejak tahun 2001 dan telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 553 spesies karang, 1.320 jenis ikan 699 jenis moluska dan ditumbuhi oleh berbagai flora unik seperti kuskus berbintik, kakatua jambul kuning, bayan, katak, dan ular (Allen & Erdmann 2009; Veron et al 2009; Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 2018). Dengan potensi keanekaragaman hayati, keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Raja Ampat, mendorong para pemangku kepentingan melakukan pengelolaan wisata untuk meraih manfaat. Dalam identifikasi kepentingan dan pengaruh setiap pemangku kepentingan, dapat dijelaskan melalui matriks kepentingan pengaruh (interestinfluence  matrix) yang terdiri dari empat kategori yaitu: Key  players,  Context  setters, Subjects, dan Crowd (Bryson 2004; Reed et al 2009) 1 .
Setiap pemangku memiliki kemampuan akses dan kekuasaannya masing-masing terhadap pengolahan sumberdaya termasuk pengolahaan wisata berbasis lingkungan (ekowisata). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu, termasuk objek material, individu, institusi, dan simbol. Selain akses berbasis hak, terdapat akses berbasis struktural-relasional. Akses berbasis struktural- relational, terkait kekuasaan yang membentuk jaringan kepentingan dan membangun relasi sosial untuk mendapatkan akses sumber daya alam (Ribot dan Peluso 2003). Ribot dan Peluso (2003) mengemukakan terdapat sejumlah bundle of power yang dikuasai oleh pemangku kepentingan yang memungkinkan mereka dapat memperoleh, mempertahankan dan mengendalikan akses terhadap sumberdaya. Bundle of power tersebut meliputi teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial maupun relasi sosial (Ribot dan Peluso 2003). Mekanisme akses dan kekuasaan menjelaskan bagaimana cara masyarakat memperoleh, mempertahankan dan mengendalikan akses terhadap sumberdaya melalui kekuasaan apa saja yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adakah ketimpangan distribusi manfaat. Distribusi manfaat yang tidak proporsional di antara para pemangku kepentingan dapat mengarah pada kegagalan pengelolaan ekowisata dan konservasi (He et al 2008).
Salah satu faktor kegagalan pengelolaan ekowisata, ditandai dengan lemahnya kinerja institusi pengelolaan ekowisata. Melalui indikator kerja institusi pengelolaan sumberdaya yang dikemukakan oleh Ostrom (1990) dan Satria (2009), dapat mengetahui kuat atau lemahnya kinerja institusi pengelolaan. Indikator tersebut meliputi: (1) kejelasan batas wilayah; (2) kesesuaian aturan dengan kondisi lokal; (3) aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya; (4) adanya kelembagaan lokal; (5) pelaksana pengawasan dihormati masyarakat; (6) berlakunya sanksi; (7) mekanisme penyelesaian konflik;  (8)  kuatnya  pengakuan  dari  pemerintah;  (9)  adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bryant dan Bailey (1997), menyatakan bahwa ketimpangan distribusi manfaat terjadi akibat r elasi kekuasaan yang tidak setara antara pemangku kepentingan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan konflik akses.
1. Masyarakat masuk kedalam kategori subjects yang memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi pengaruh rendah terhadap sumber daya alam. Pihak yang bergantung pada sumberdaya alam, namun tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan pengelolaan sumberdaya alam sehingga perlu pemberdayaan. (Bryson 2004; Reed et al 2009).
Pada tanggal 12 April 2003 Kabupaten Raja Ampat telah resmi menjadi daerah otonom. Di tahun 2009, Bupati Papua barat meresmikan penetapan kampung wisata di Kampung Arborek. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan kampung wisata Arborek sebagai salah satu kampung wisata yang memiliki keindahan yang memukau dan ditata sedemikian rupa dengan berbagai macam kegiatan yang bernilai seni budaya, sehingga dapat menjadi tujuan kunjungan wisatawan (BPS 2017) 2 . Demi pengelolaan ekowisata yang optimal dan berkelanjutan di kawasan kampung wisata Arborek Raja Ampat, perlu pemeliharaan sumberdaya alam secara lestari dan pendistribusian manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat sekitar. Merujuk hal tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pijakan pertanyaan penelitian antara lain : 1) Bagaimana alur manfaat potensi wisata Kampung Arborek; 2) Bagaimana mekanisme akses dan kekuasaan yang dimiliki masyarakat pengelola ekowisata di kampung wisata Arborek; 3) dan Bagaimana memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata melalui bundle of power yang dimiliki. Merujuk hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Alur manfaat potensi wisata Kampung Arborek; 2) M ekanisme akses dan kekuasaan masyarakat pengelola ekowisata dalam memperoleh, mempertahankan dan mengontrol sumberdaya; 3) dan Kekuatan kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Wisata Arborek .

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Wisata Arborek Distrik Meos Mansar, Pulau Arborek, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Lampiran 1). Pelaksanaan penelitian dilakukan di bulan November 2018. Peneliti mengembangkan suatu teori secara induktif, dengan mengawali penelitian dengan data empirik di lapang. Pengumpulan data penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekataan kualitatif. Melalui paradigma dan pendekatan tersebut peneliti dapat mengembangkan makna-makna subjektif atas dasar pengalaman untuk mencari kompleksitas pandangan ketimbang mempersempit makna-makna menjadi kategori dan gagasan (Creswell 2016). Creswell (2016) menjelaskan bahwa makna-makna subjektif seringkali di negosiasi secara sosial dan historis. Mengacu pada pendapat Durkheim, ia menempatkan interaksi ekonomis manusia dengan alam sebagai pusat dari perubahan historis (Goldblatt 2015). Melalui perkembangan ekowisata di Kampung Arborek mampu merubah mayoritas mata pencaharian masyarakat dari nelayan menjadi pengelola ekowisata.
Sumber data berupa data primer dan data sekunder, melalui : (1) observasi lapangan; (2) dokumentasi; (3) wawancara mendalam dengan informan masyarakat pengelola maupun non-pengelola ekowisata Kampung Wisata Arborek, Anggota Asosiasi Homestay Raja Ampat, Kepala Kampung Arborek, Kepala dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD), The Nature Conservacy , Conservation Internasional, dan pihak swasta; (4 ) Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat pengelola ekowisata; (5) pengumpulan data sekunder yang antara lain meliputi : laporan kepariwisataan, laporan teknis pelaksanaan, laporan  statistik  daerah  (data  demografi,  monografi  desa)  dan dokumen lain yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowballing dan unit analisisnya adalah individu 3 . 2. Dari 24 kampung atau desa yang ada di Kabupaten Raja Ampat, terdapat enam kampung lainnya selain Kampung Arborek yang menjadi kampung wisata, yaitu kampung Sawandarek, Yenwaupnor, Sawinggrai, Yenbuba, Friwen dan Saporkren. 3. Menurut Creswell (2016)Teknik snowballing dilakukan dengan mencari informan kunci kemudian berlanjut kepada informan lainnya hingga informasi dan data jenuh (data atau informasi sudah terkonfirmasi sama).
66 |  Nuraini. et. al . Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 orang. Setelah seluruh data dan informasi terkumpul dilakukan analisis data kualitatif secara deskriptif, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi ( Creswell 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Ekowisata Kampung Arborek
Kampung Arborek terbentuk di tahun 1926, merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Meos Mansar 4 . Distrik Meos Mansar terletak pada bagian utara wilayah Kabupaten Raja Ampat.  Berdasarkan  profil  Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009, diketahui luas Kampung Arborek yaitu tujuh hektar dengan ketinggian tanah dari permukaan laut berkisar dua meter, suhu udara rata-rata 27-32 derajat celcius dan tipe topografi berupa pantai. Jarak Kampung Arborek dengan pusat pemerintahan Kecamatan/ Distrik yaitu sekitar lima belas kilometer, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten yang terletak di Kota Waisai yaitu sekitar empat puluh kilometer, dan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat yang terletak di Sorong yakni sekitar 97,30 Km (BPS Kabupaten Raja Ampat tahun 2018).

## Berdasarkan data monografi kampung 2017, jumlah penduduk
Kampung Arborek tahun 2017 berjumlah 197 orang yang terdiri dari 95 laki-laki dan 102 perempuan. Tingkat pendidikan, mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu 25 orang. Sisanya sebelas orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebelas orang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tiga orang lulusan Akademi/D1-D3, dan enam orang lulusan Sarjana. Mayoritas mata pencaharian Masyarakat Kampung Arborek sebagai pengelola ekowisata, yakni sekitar 45,71% (32 orang dari total tujuh puluh orang penduduk usia kerja). Setelah pengelola ekowisata, mata pencarian tertinggi kedua adalah nelayan, yakni sekitar 40% (28 orang dari total tujuh puluh penduduk usia kerja). Sebelum penetapan Kampung Arborek sebagai kampung wisata di tahun 2009, hampir seluruh mata pencaharian masyarakat Kampung Arborek adalah nelayan. Seiring perkembangan wisata yang terjadi di Kampung Arborek, masyarakat beralih dari nelayan menjadi pengelola ekowisata baik sebagai pemilik homestay , penjaga homestay , tourguide, tukang masak maupun tukang bersih-bersih homestay .
Perkembangan ekowisata di Kampung Arborek, berawal dari Max Ammer yang melakukan eksplorasi di Raja Ampat pada tahun 1993 5 . Dari hasil eksplorasi Max Ammer merasa kagum dengan alam bahari Raja Ampat yang menyimpan keanekaragaman luar biasa. Di tahun 1998, Max Ammer mengundang temannya yaitu Gerry Allen yang merupakan seorang ahli perikanan dari Australia untuk melakukan kajian potensi bahari Raja Ampat. Pada tahun 2001 Gerry Allen di bawah Australian  Institute  of Marine Science, bekerja sama dengan Conservation International (CI), Western Australian Museum , Universitas Cendrawasih, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan kajian Marine  Rapid  Assessment (MRAP) . Kajian MRAP dilakukan di 45 titik penyelaman yang mencakup sekitar 6.000 km 2 6 . Hasil dari kajian MRAP menunjukkan keanekaragaman 4. Distrik Meos mansar terletak di Pulau Waigeo, terdiri dari sembilan kampung, yaituYenbekwan, Yenbuba, Yenwaupnor, Saudarek, Arborek, Kapisawar, Sawinggrai, Kabuy, dan Kurkapa yang seluruhnya hanya dilalui lewat jalur laut.
5 . Max Ammer adalah seorang penyelam dan fotografer berkebangsaan Belanda yang melakukan eksplorasi di wilayah Raja Ampat pada tahun 1993an. Pada tahun 1994, ia mulai membangun resort bernama Papua Diving Resort di Yenwaupnor, District Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat. Dari tahun 1993 hingga tahun 2018, Max Ammer masih berdomisili di Raja Ampat. 6. 45 titik penyelaman dalam kajian MRAP meliputi beberapa titik di: Selat Dampier yang terletak antara Batanta Utara dan Waigeo, Pulau Pam,
hayati berupa, 456 jenis karang keras, 699 jenis moluska dan 828 jenis ikan (McKenna et al 2002). Kajian MRAP tersebut dipublikasikan dan menjadi perhatian dunia terkait potensi alam yang dimiliki di Raja Ampat. CI menempatkan Conservation International Indonesia (CII) sebagai LSM yang mendamping masyarakat dalam upaya menjaga dan mengelola sumberdaya alam sekitar dan membangun kantor di Waisai.
Peran yang dilakukan CII berupa sosialisasi: 1) perlindungan terhadap biota dan terumbu karang; 2) penanaman mangrove; 3) pengelolaan sumberdaya berkelanjutan; dan 4) pengembangan potensi. CII juga melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kayanya potensi alam yang mampu menjadi peluang pengembangan pariwisata. Masyarakatpun membentuk dua kelompok sadar wisata dengan jumlah dua belas orang  di tahun 2009. Dalam pengelompokkan komunitas lokal, harus memastikan bahwa kepentingan mayoritas komunitas di pedesaan terwakili (Saleh 2016). CII sebagai LSM yang mendampingi Kampung Arborek, turut serta mendukung pembentukkan kelompok sadar wisata di Kampung Arborek. Peran CII fokus pada konservasi, dan pariwisata menjadi program mutualisme dalam konservasi. Sehingga tidak membedakan ruang antara sumberdaya alam yang perlu dilindungi dengan kegiatan pariwisata, yang selanjutnya dikembangkan dengan konsep ekowisata. Pariwisata berkelanjutan merupakan bagian dari upaya konservasi, dan konservasi mampu menjadi nilai tambah dari pengembangan pariwisata (Buckley 2004).
Di tahun 2003, Raja Ampat ditetapkan sebagai kabupaten baru. Dari penetapan tersebut, pemerintah daerah Raja Ampat dapat menjalankan kewenangan maupun peran administrasinya secara otonom. Pasca penetapan Raja Ampat sebagai kabupaten baru, terdapat beberapa peraturan daerah yang ditetapkan untuk pembangunan khusus wilayah Raja Ampat. Salah satu contohnya penetapan Perda No 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam proses penetapan perda tersebut, di awali dengan lokakarya pengembangan strategi konservasi Raja Ampat di Desa Tomolol pada tanggal 11-13 Desember 2003. Pemangku kepentingan yang terlibat adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, LSM, akademisi dan masyarakat lokal termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan (Rudyanto et al 2015). Saleh (2016) mengemukakan bahwa masyarakat pedesaan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi strategi pembangunan berkelanjutan, kemudian rencana tersebut mencerminkan kebutuhan lokal.
Lokakarya pengembangan strategi konservasi Raja Ampat dipicu oleh hasil kajian MRAP yang berlangsung dari tahun 2001 hingga 2002, serta dengan terbentuknya Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten baru. Lokakarya tersebut dikenal sebagai deklarasi tomolol. Setelah penyusunan pengembangan strategi konservasi, ditahun 2006 diadakan kembali deklarasi untuk menentukan wilayah konservasi (dikenal sebagai deklarasi waiwo). Penetapan wilayah konservasi melalui deklarasi waiwo tersebut meliputi wilayah laut Sayang-Wayag, Telut Mayalibit, Ayau-Asia, Kofiau- Boo, Misol Timur Selatan, dan Selat Dampier (Rudyanto et al 2015). Kampung Arborek masuk kedalam wilayah Selat Dampier, yang setelah penetapan perda KKLD masuk kedalam dua subzona yaitu: 1) subzona ketahanan pangan dan pariwisata; dan 2) subzona sasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat (lampiran 2). Sehingga dari penetapan zona tersebut, masyarakat Kampung Arborek diperbolehkan melakukan kegiatan pariwisata dan pemanfaatan tradisional masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Chen (2006) terkait perlunya peningkatan partisipasi masyarakat untuk memantau dan pulau Batang Pele, Waigeo Barat, Teluk Alyui, Pulau Kawe, dan Pulau Wayag (McKenna et al 2002).
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2019, hal 65-77 |  67
mendapatkan manfaat dari ekowisata.
Pada tahun 2009 Bupati Raja Ampat menetapkan Kampung Arborek sebagai kampung wisata. Penetapan tersebut ditandai dengan hibah pembangunan satu homestay, diatas tanah salah satu masyarakat yaitu Bapak Nomincen. Bapak Nomincen juga merupakan salah satu aparatur pemerintah kampung, ini menandakan kewenangan dan relasi sosial sebagai bundle of power yang mendorong perolehan manfaat. Bapak Nomincen bersedia menjadikan tanah kosongnya untuk dibangun homestay yang rencananya akan di kelola bersama oleh kelompok sadar wisata. Namun pengelolaan homestay yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata hanya bertahan dalam waktu satu tahun, karena sebagian besar anggota berpendapat kurangnya transparasi dana pemasukan dan pengeluaran. Selain itu masyarakat melihat semakin meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Arborek, sehingga mendorong beberapa anggota kelompok sadar wisata memilih untuk membangun homestay sendiri. Peningkatan pengunjung Kampung Arborek dikarenakan kampung tersebut dijadikan tempat singgah wisatawan yang mengunjungi piaynemo (salah satu destinasi favorit yang dikunjungi wisatawan di  Raja ampat). Saat singgah, wisatawan melakukan kegiatan snorkeling , diving, memberi makan ikan, menyisiri pantai, makan dan istirahat di pinggir pantai. Kegiatan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan di piaynemo, sehingga menjadikan Kampung Arborek ramai dikunjungi wisatawan.
Demi meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Raja Ampat, di tahun 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat (Dispar) mengikuti acara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, dikenal dengan istilah Raja Ampat Sale . Dari kegiatan promosi dan pengembangan wisata yang telah dilakukan, mampu meningkatkan jumlah wisatawan (Gambar 1).

## Sumber: UPT BLUD Raja Ampat 2017 dan BPS Raja Ampat (2018)
Gambar 1. Jumlah Wisatawan Raja Ampat
Durkheim menempatkan interaksi ekonomis manusia dengan alam sebagai pusat dari perubahan historis (Goldblatt 2015). Hal tersebut terlihat dari terbentuknya Kampung Arborek di tahun 1926 hingga sebelum perkembangan ekowisata, hampir seluruh masyarakat Kampung Arborek bekerja sebagai nelayan. Namun setelah perkembangan ekowisata, 45,71% masyarakat Kampung Arborek telah beralih menjadi pengelola ekowisata. Jumlah homestay di Kampung Arborek yang awalnya terdiri dari satu homestay (Manta Homestay ) di tahun 2009, kini di tahun 2018 sudah berkembang menjadi sebelas homestay . Homestay tersebut terdiri dari Manta, Mawar, Kayafyof, Worison, Arborek, Bubara, Lalosi, Barakuda, Mambrasar, Tenggiri, dan Bewas.

## Alur Manfaat Potensi Wisata Kampung Arborek
Peningkatan pengunjung ekowisata dan peralihan mata pencarian masyarakat di Kampung Arborek, tidak terlepas dari daya tarik potensi yang dimiliki. Masyarakat yang beralih dari matapencaharian nelayan menjadi pengelola ekowisata, dikarenakan masyarakat merasakan manfaat dari potensi yang ada di Kampung Arborek. Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan dengan adanya potensi sumberdaya, perlunya melakukan identifikasi: 1) potensi sumberdaya; 2) manfaat potensi tersebut; dan 3)  alur manfaatnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketimpangan distribusi manfaat dari potensi yang ada.  Selanjutnya,  dapat  meminimalisir  konflik  pengelolaan sumberdaya agar kedepannya potensi sumberdaya tersebut dapat dikelola bersama dan berkelanjutan 7 . Sejalan yang dikemukakan oleh Kinseng et al (2008) , bahwa pariwisata tidak hanya membawa manfaat, tetapi memiliki potensi untuk membawa tantangan  dan  konflik  bagi  masyarakat. Tantangan  dan  konflik bermula dari tidak meratanya distribusi manfaat.
Potensi wisata yang dimiliki di Kampung Arborek terdiri dari dua, yaitu potensi alam dan budaya. Berdasarkan profil Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009, potensi alam yang dominan dimiliki Kampung Arborek adalah berbagai ekosistem pesisir seperti pasir, terumbu karang dan padang lamun. dan mangrove. Pada ekosistem pasir didominasi oleh teripang, udang-udangan, pari dan lain-lain. Sedangkan ekosistem lamun di huni oleh jenis ikan baronang, bia kima, bintang laut, teripang, kerang, dan lain-lain. Dari ekosistem yang ada, ekosistem terumbu karanglah yang paling kaya yang dimiliki Kampung Arborek. Ahmed et al (2007) menyatakan bahwa keberadaan terumbu karang pada suatu kawasan menjadi fokus utama bagi pengembangan wisata, dikarenakan memiliki nilai daya tarik tinggi. Ekosistem terumbu karang Kampung Arborek dihuni oleh ratusan jenis karang, ikan, kerang-kerangan, udang lobster dan lain-lain. Selain dari potensi alam yang dimiliki Kampung Arborek, terdapat potensi budaya berupa tarian khas dan kerajinan tangan. Wisatawan yang datang akan disambut oleh tarian khas Arborek, biasanya tarian ini ditarikan oleh anak-anak umur delapan sampai empat belas tahun dan didampingin oleh kurang lebih tiga orang dewasa yang memainkan alat musik. Kampung wisata Arborek juga memiliki bentuk kerajinan tangan berupa noken (tas anyaman) dan kayafyof (topi). Kerajinan noken dan kayafyof ini sudah ada sejak tahun 2001, sebelum penetapan Kampung Arborek sebagai kampung wisata. Awalnya kerajinan tersebut ada untuk memenuhi pesanan cendramata dari kabupaten lain. Salah satu yang khas adalah topi berbentuk ikan pari Manta. Ikan pari Manta menjadi simbol di kampung wisata Arborek, karena perairan Kampung Arborek merupakan salah satu titik lokasi habitat ikan pari yang langka tersebut.
Dari potensi alam dan budaya yang di Kampung Arborek, memiliki manfaat berupa: 1) sebagai daya tarik wisatawan; 2) peningkatan ekonomi masyarakat lokal; dan 3) peningkatan kesadaran konservasi masyarakat. Peningkatan wisatawan yang masuk ke Raja Ampat termasuk yang masuk ke Kampung Arborek, dikarenakan Raja Ampat merupakan pusat distribusi karang dunia yang mampu menawarkan pesona wisata bahari yang luar biasa. Hal tersebut yang di manfaatkan oleh masyarakat lokal Kampung Arborek untuk membangun homestay dan fasilitas lain untuk para wisatawan yang datang. Menurut Deutsch dan Folke (2003) bahwa kegiatan wisata selam menjadi salah satu modal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Seluruh masyarakat pemilik homestay memberi tarif penginapan Rp350.000/perorang/permalam. Bagi masyarakat pekerja seperti tukang masak, penjaga, maupun 7 . Menurut Moore et al (2010) , pada sumberdaya terkait pariwisata dikonseptualisasikan sebagai sumber daya bersama.
68 |  Nuraini. et. al . Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
tukang bersih-bersih mendapat upah harian sekitar Rp75.000- Rp100.000/hari. Bagi tourguide sekaligus pembawa speedboat, mendapat upah sekitar Rp 300.000-500.000/hari tergantung rute dan waktu. Sumber pendapatan bagi pengrajin tangan sekitar Rp200.000-300.000/kerajinan. Sedangkan untuk biaya sewa alat snorkling dikenakan biaya sewa Rp50.000/alat/hari, sewa paket diving Rp575.000/orang/nyelam, sewa speedboa t Rp3.000.000, dan sewa longboat Rp1.500.000. Sumber pendapatan yang didapat, membuat masyarakat terdorong untuk tetap menjaga kawasan laut dan lingkungan kampung agar wisatawan tetap datang ke Kampung Arborek. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hashim et al (2015) di Langkawi Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan potensi yang ada, kemampuan beradaptasi untuk mengubah dan memanfaatkan lanskap pulau, penduduk setempat dapat terus memastikan keberlanjutan sosial ekonomi melalui ekowisata.
Alur manfaat dari potensi wisata di Kampung Arborek dirasakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah. Pertama, potensi wisata berupa potensi alam dan budaya dinikmati bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Masyarakat pengelola ekowisata memperoleh penghasilan pendapatan dari wisatawan yang masuk ke Kampung Arborek, seperti dari biaya penginapan, sewa alat snorkling atau diving , jasa tourguide , sewa speedboat atau longboat , pendapatan dari hasil kerajinan, pertunjukan tarian, warung, kios pulsa dan lainnya. Alur manfaat yang diterima masyarakat pengelola ekowisata adalah pendapatan yang meningkat dan lebih stabil, dibandingkan saat mereka menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan ekowisata, sebagian besar menikmati potensi alam terutama sember daya laut sebagai sumber penangkapan untuk dijual maupun dikonsumsi. Walaupun demikian, masyarakat Kampung Arborek mayoritasnya terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Kedua, meskipun tidak diperbolehkan pihak swasta membangun resort di Kampung Arborek, namun pihak swasta diperbolehkan menyediakan paket perjalanan wisata liveaboard yang menjadikan Kampung Arborek sebagai salah satu destinasi kunjungan . Tidak hanya satu liveaboard yang biasa bersandar disekitar pulau Arborek, namun terdapat beberapa liveaboard dari agen perjalanan yang berbeda-beda tiap harinya. Tidak jarang tourguide dari liveaboard, membawa wisatawan liveaboard menyebrang dengan speedboat yang tersedia dari liveaboard, menuju Kampung Arborek untuk menikmati pasir putih pantai Arborek, snorkling , berkeliling kampung, dan juga wisatawan liveaboard membeli hasil kerajinan masyarakat lokal berupa noken dan kayakyof. Ketiga, potensi wisata memberikan alur manfaat kepada pembangunan daerah yang dikelola langsung oleh pihak pemerintah daerah. Alur manfaat tersebut dapat dilihat dari Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. Pihak pemerintah yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) sebagai unit pelaksana teknis, juga menarik biaya retribusi berbentuk Kartu Jasa Lingkungan (KJL) kepada wisatawan. Bagi wisatawan mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000/ orang/tahun dan bagi wisatawan lokal sebesar Rp500.000/ orang/tahun. Pada tahun 2016, hasil pemasukan dari penjualan KJL selama setahun mencapai RP8.595.500.000 (Dispar 2017). Dari pemasukan dana KJL, nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan Kabupaten Raja Ampat, dana kesejahteraan masyarakat, operasional dan non operasional kawasan konservasi perairan.

## Mekanisme Akses dan Kekuasaan berbasis Struktural dan Relasional
Akses dan kekuasaan menentukan kemampuan setiap pihak untuk memperoleh keuntungan dalam pengelolaan sumber daya
alam. Perolehan manfaat dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata merupakan salah satu strategi untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan (Bhuiyan, Siward an Ismaill 2016). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu. Menurut Ribot dan Peluso (2003), kemampuan akses tidak hanya didasarkan pada hak yang dimiliki, namun bisa ditentukakan dari kekuasaan yang mampu membentuk jaringan kepentingan dan membangun relasi sosial (akses berbasis struktural dan relasional) 8 . Ribot dan Peluso (2003), menambahkan bahwa sejumlah bundle of power yang dikuasai oleh pemangku kepentingan, memungkinkan mereka selain memperoleh akses ( gaining access ) dari sumberdaya, juga dapat mempertahankan ( access maintenance ) dan mengendalikan akses ( access control ) yang dimilikinya untuk mendapatkan manfaat maupun keuntungan. Bundle  of  power yang meliputi teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial maupun relasi sosial, merupakan kekuasaan yang memengaruhi kemampuan akses aktor terhadap sumberdaya (Ribot dan Peluso 2003). Bryant (1998) mengemukakan bahwa permasalahan lingkungan baik itu pengelolaan, melibatkan manifestasi politik dan kekuatan ekonomi, dimana r elasi kekuasaan yang tidak setara antara pemangku kepentingan menimbulkan adanya konflik akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang merusak lingkungan.
Menurut Lund dan Sikor (2009), pihak yang memiliki power dan otoritaslah yang dapat menentukan siapa yang mampu memperoleh akses dan siapa yang tereksklusi dari sumberdaya. Tahun 2009, bupati Raja Ampat menetapkan Kampung Arborek sebagai kampung wisata. Selain itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak mengizinkan pembangunan resort milik swasta di kawasan kampung wisata. Hal tersebut sejalan dengan gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat, dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal yaitu masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Kinseng et al (2008), pemerintah memiliki peran mediatorial yang penting dalam menjamin hak masyarakat penduduk untuk tetap memperoleh manfaat seperti terkait mata pencaharian mereka. Berdasarkan penelitian Kardos (2012) yang dilakukan di enam negara Eropa, mengemukakan bahwa tata pemerintahan yang baik diakui sebagai alat penting memajukan pembangunan berkelanjutan dan elemen penting untuk dimasukkan dalam strategi pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan masyarakat lokal 9 . Meskipun di area kawasan Kampung Arborek pihak swasta tidak diperbolehkan membangun resort, namun liveaboard milik swasta diberikan izin akses melintas dan wisata berlayar di kawasan laut pulau Arborek dengan dikenakan biaya retribusi. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun resort, namun tidak di area kampung wisata. Berdasarkan hasil penelitian kelompok pemerintah mampu mengakses sumberdaya melalui bundle of right. Sedangkan masyarakat pengelola ekowisata di Kampung Arborek yang tidak memiliki bundle  of  right, bisa  mengakses melalui bundle of power.
Masyarakat pengelola ekowisata di Kampung Arborek mampu membentuk bundle of power dalam memperoleh akses ( gaining access ) dan mempertahankan akses ( access maintenance ) 8 . Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan mekanisme akses terbentuk melalui adanya akses berbasis hak dan berbasis struktural dan relasional. Akses dimaknai sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (Ribot dan Peluso 2003), maka properti dimaknai sebagai hak atas sesuatu yang bernilai tersebut yang mendapatkan pengakuan sosial/ publik/masyarakat dan dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan (Sikor dan Lund 2009).
9.  Pada  tahun  2012  Kardos  melakukan  penelitian  tentang  refleksi pemerintahan yang baik dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di enam negara Eropa, yaitu Sweden, Denmark, Hungary, Lithuania, United Kingdom, Ireland, Spain, dan Belgium.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2019, hal 65-77 |  69
terhadap sumberdaya ekowisata. Sebagian besar masyarakat pengelola ekowisata di Kampung Arborek belum sampai pada tahap mengendalikan ( access control). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrunnisa (2016), menyatakan bahwa dalam mengakses sumber daya alam ditunjukkan dengan pola hubungan ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Pada penelitian ini, pola hubungan yang terlihat dalam pengelolaan ekowisata adalah pola hubungan ekonomi, sosial budaya, ekologi dan kekuasaan. Bundle  of  power yang dimiliki masyarakat pengelola ekowisata meliputi teknologi,  modal,  pasar,  tenaga kerja,  pengetahuan,  kewenangan,  identitas  sosial  dan  relasi sosial.
Dengan teknologi seperti penggunaan speedboat , masyarakat pengelola ekowisata dapat memperoleh akses terhadap wisatawan. Wisatawan akan memilih homestay yang menawarkan antar jemput dan paket perjalanan dengan menggunakan speedboat sebagai moda transportasi. Melalui speedboat, waktu tempuh untuk antar jemput wisatawan menjadi lebih cepat.
Strategi mempertahankan akses yang dilakukan untuk tetap dapat menjangkau wisatawan adalah dengan merawat speedboat agar bisa beroperasi. Tiga dari sebelas homestay menambah jumlah mesin dan jumlah speedboat untuk tetap dapat menampung wisatawan yang datang ketika high season , dikarenakan pada high season (dari bulan September hingga bulan Mei) wisatawan yang datang menjadi dua kali lipat lebih banyak dari biasanya.
Melalui modal , masyarakat membangun homestay di tanah adat yang mereka miliki dan fasilitas penunjang lainnya. Modal awal yang harus dimiliki masyarakat untuk membangun homestay adalah lahan. Bagi masyarakat lokal yang memiliki tanah adat, mereka memiliki peluang membangun homestay. Selain modal tanah adat, modal dana pembangunan homestay sangat dibutuhkan dalam membangun homestay dan jasa wisata. Sebagian besar modal didapat dari pinjaman Bank. Modal juga digunakan masyarakat pengelola ekowisata, khususnya pemilik homestay untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya wisata. Dengan modal sekitar Rp200.000-400.000 (tergantung lama berdirinya homestay dan jumlah kamar) yang dibayarkan perbulan oleh pemilik homestay kepada pengurus asosiasi homestay Raja Ampat, agar homestay mereka tetap diiklankan di website www.stayrajamapat.com .
Adanya bundle  of  power berupa pasar melalui kerjasama masyarakat pengelola ekowisata dengan agen perjalanan untuk memasarkan homestay , membuka kemampuan lebih masyarakat pengelola ekowisata memperoleh wisatawan sebagai salah satu sumberdaya wisata. Demi mempertahankan akses tersebut, antara pemilik homestay dan agen perjalanan membangun kerjasama yang baik. Salah satunya dengan sistem pembagian hasil yang sama sama menguntungkan,  jujur dan pembayaran tepat waktu.
Melalui tenaga kerja yang dimiliki  mampu menjangkau kegiatan operasional wisata. Tenaga kerja yang dipekerjakan di homestay Kampung Wisata Arborek rata-rata berjumlah 4 orang meliputi pembawa kapal, tourguide , tukang masak, dan tukang bersih-bersih. Semakin sedikitnya tenaga kerja yang digunakan ketika tuntutan kebutuhan wisatawan yang harus dipenuhi cukup banyak, dapat menurunkan kualitas pelayanan. Strategi mempertahankan akses berupa pelayanan baik yang dilakukan oleh tenaga kerja demi memperoleh kepuasan wisatawan, dilakukan dengan memilih tenaga kerja yang mudah diatur dan dapat dipercaya. Pemilik homestay memilih tenaga kerja yang berasal dari keluarganya sendiri. Tenaga kerja juga dilibatkan dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekowisata.
Tabel 1.Mekanisme Akses dan Kekuasaan Masyarakat Pengelola Ekowisata di Kampung Arborek
Bundle of Power Strategi Memperoleh Akses Strategi Mempertahankan Akses Teknologi Dengan teknologi seperti speedboat , pemilik homestay dapat memperoleh wisatawan. Karena wisatawan memilih speedboat untuk moda transportasinya. Dengan merawat mesin speedboat atau menambah jumlah mesin atau jumlah speedboat, agar tetap dapat menjangkau wisatawan. Modal Melalui modal, masyarakat membangun homestay di tanah adat yang mereka miliki dan fasilitas penunjang lainnya. Membayar komisi Rp200.000-400.000/ bulan ke asosiasi homestay Raja Ampat, agar homestay tetap bisa dipasarkan di website Pasar Memperluas pasar demi memperoleh dan meningkatkan wisatawan yang datang. Membentuk hubungan kerjasama bagi hasil dengan agen perjalanan. Tenaga Kerja Melalui tenaga kerja yang dimiliki mampu menjangkau kegiatan operasional wisata. Tenaga kerja dari keluarga sendiri karena lebih mudah diatur dan lebih dapat dipercaya. Tenaga kerja tersebut dilibatkan dalam pelatihan. Pengetahuan Melalui pengetahuan terkait SDA maupun ekowisata, mendorong masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan ekowisata. Rutin mengikuti pelatihan yang biasanya diadakan sebulan hingga tiga bulan sekali. Kewenangan Masyarakat memiliki hak ulayat yang memberi kewenangan untuk mengelola SDA dan memperoleh manfaat. Upaya perlindungan hak-hak adat telah diakui secara hukum, sehingga membuka kesempatan masyarakat untuk tetap terlibat. Identitas Sosial Marga yang memiliki tanah adat di Kampung Arborek adalah ia yang bermarga Mambraku dan Mambrasar dari suku Biak. Penduduk laki-laki memilih untuk tetap tinggal di Kampung Arborek, karena telah memiliki tanah adat di Arborek.
Relasi Sosial Menjalin hubungan dengan stakeholders untuk memperoleh manfaat pengelolaan ekowisata. Menyatukan semua kepentingan stakeholders agar saling menguntungkan.
Dengan pengetahuan terkait sumberdaya alam maupun ekowisata, mendorong masyarakat memperoleh kemampuan pengelolaan ekowisata yang baik melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan diadakan sebulan hingga tiga bulan sekali. Materi pelatihan berupa good service training , manajemen pelayanan ekowisata, keamanan dan keselamatan pengunjung, penggalian potensi sebagai daya tarik wisata, manajemen keuangan, pelatihan bahasa, kesadaran lingkungan dan konservasi. Strategi untuk mempertahankan akses yang dilakukan oleh masyarakat
70 |  Nuraini. et. al . Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
pengelola ekowisata adalah dengan rutin mengikuti kegiatan pelatihan. Hal tersebut dinilai membantu untuk akses informasi dan pengembangan kemampuan mengelola ekowisata. Bagi mereka yang aktif dalam kegiatan pelatihan juga akan dilibatkan dalam pengurusan asosiasi homestay Raja Ampat.
Bundle of power berupa kewenangan ditandai dengan masyarakat lokal Raja Ampat yang memiliki hak adat dan telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Dalam Undang-Undang tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat memiliki kewenangan untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari kekayaan alamnya sendiri. Upaya perlindungan hak-hak adat juga telah tertera dalam BAB XI pasal 43 UU No 21 tahun 2001. Atas dasar hukum tersebut membuat masyarakat tetap mempertahankan keterlibatannya dalam pengelolaan ekowisata dan merasakan langsung manfaatnya.
Strategi memperoleh akses melalui bundle  of  power identitas sosial terlihat dari mereka yang memiliki tanah berupa tanah adat, adalah mereka yang bermarga Mambraku dan Mambrasar dari suku Biak. Hal tersebut dikarenakan nenek moyang masyarakat Kampung Arborek dari marga tersebut, kemudian generasi penerusnya tetap memilih tinggal di Kampung Arborek. Penduduk laki-laki memilih untuk tetap tinggal di Kampung Arborek. Dengan tanah adat yang dimiliki, membuat mereka menetap di Arborek. Hal tersebut juga menjadi strategi mempertahankan akses oleh masyarakat pengelola ekowisata Kampung Arborek.
Masyarakat pengelola ekowisata membangun relasi sosial dengan bentuk kerjasama dengan kelompok pemerintah, masyarakat, LSM dan swasta dalam pengelolaan ekowisata. Relasi yang dibangun tersebut mampu membuka kesempatan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan ekowisata. Pada tahap pelaksana, masyarakat sebagai aktor kunci pengelolaan ekowisata. Namun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan pemerintah, LSM dan swasta. Pemerintah mendukung pelaksanaan pengelolaan ekowisata yang dilakukan masyarakat dengan memberlakukan aturan tentang tidak diperizinkannya pembangunan resort oleh pihak swasta di wilayah kampung wisata. Karena hal tersebut dinilai dapat menggoyahkan pemasukan pendapatan masyarakat. Pihak LSM juga pada awalnya membantu pelaksanaan pengelolaan ekowisata, dengan mendamping masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui sosialisasi yang dilakukan oleh LSM. Kemudian masyarakat membangun relasi kerjasama dengan agen perjalanan dalam memperoleh wisatawan. Strategi mempertahankan akses melalui bundle of  power relasi, dengan menyatukan semua kepentingan stakeholders yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak. Kepentingan tersebut berupa kepentingan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

## Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari
Kegiatan manusia dalam berekowisata dapat memberi dampak kepada sistem sosial lingkungan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Folke 2006). Ostrom (1990) dan Satria (2009) menjelaskan dalam pengelolaan sumberdaya alam terdapat institusi yang berupa seperangkat aturan kerja yang harus diikuti setiap prosedurnya demi keberhasilan upaya pengelolaan.
Ostrom (1990) mengemukakan bahwa kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari dapat dinilai kuat ( robust ) atau lemah ( fragile ). Kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Arborek di nilai kuat, terlihat dari semua indikator yang telah dipenuhi. Indikator tersebut meliputi: (1) kejelasan batas wilayah; (2) kesesuaian aturan dengan kondisi lokal; (3)
aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya; (4) adanya kelembagaan lokal; (5) pelaksana pengawasan dihormati masyarakat; (6) berlakunya sanksi; (7) mekanisme penyelesaian konflik;  (8)  kuatnya  pengakuan  dari  pemerintah;  (9)  adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar.
Kejelasan batas wilayah merupakan batas wilayah yang dirumuskan secara jelas sehingga setiap orang mudah untuk mengidentifikasi  dan  mengenalnya  (Ostrom  1990)  dan  Satria 2009). Perairan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kawasan konservasi dengan dua sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu sistem zonasi KKP Nasional (KKPN) dan sistem zonasi KKP Daerah (KKPD) (Lampiran 1). Berdasarkan peta zonasi jejaring Kawasan konservasi perairan di Kabupaten Raja Ampat (CII 2015), perairan pulau Arborek masuk memiliki zona perikanan berkelanjutan/ zona sasi berdasarkan sistem zonasi KKP Nasional. Sedangkan berdasarkan sistem zonasi KKP Daerah, perairan pulau Arborek memiliki dua zona, yaitu 1) zona pemanfaatan terbatas dengan subzona ketahanan pangan dan pariwisata (no take zone/ no fishing) dan subzona perikanan berkelanjutan dan budidaya; dan 2) zona lainnya dengan subzona sasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat. Berdasarkan penelitian Pongantung (2018) Pulau Arborek memiliki dua buah zona larangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau yang biasa dikenal dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL): (1) DPL Indip seluas 34 Ha yang letaknya di sebelah barat laut dari Pulau Arborek; dan (2) DPL Mambarayu seluas 68,7 Ha yang letaknya disebelah tenggara dari Pulau Arborek. Dalam penetapan KKPD atau KKLD, melibatkan kewenangan masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam deklarasi tomolol (penetapan strategi konservasi) dan deklarasi waiwo (penetapan Kawasan konservasi). Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal Kabupaten Raja Ampat memiliki hak ulayat. Sehingga bundle of power berupa kewenangan yang dimiliki masyarakat mampu mempengaruhi kejelasan batas wilayah. Hak ulayat tersebut telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Melalui hak ulayat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari kekayaan alamnya sendiri.
Menurut Ostrom (1990) dan Satria (2009), kesesuaian aturan dengan kondisi lokal ditandai dengan adanya aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumber daya, perlindungan ekonomi lokal, penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi. Dalam penetapan KKLD sesuai Perda No 27 tahun 2008, perairan Pulau Arborek masuk kedalam subzona ketahanan pangan dan pariwisata, subzona perikanan berkelanjutan dan budidaya dan subzona sasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat. Jauh sebelum penetapan KKLD, Kawasan Arborek sudah menjadi kawasan sasi. Sasi dilakukan secara turun menurun dengan sistem sasi pante (pantai), dengan aturan larangan menangkan ikan, kerang, lobster, teripang, dan hasil laut lainnya dalam jarak 2 mil dari batas pulau. Buka sasi dilakukan bila ada pergelaran acara besar dan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga dengan adanya penetapan KKLD, dinilai aturan tersebut telah sesuai dengan kondisi lokal. Sasi dilakukan karena perairan Arborek merupakan salah satu kawasan pemijahan ikan dan telah dilakukan dari jaman nenek moyang mereka berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki. Kini masyarakat juga mengetahui bahwa ikan yang melimpah merupakan salah satu daya tarik wisatawan.  Sehingga bagi mereka yang memiliki bundle  of  power berupa pengetahuan, akan semakin mendorong mereka mematuhi aturan yang pada dasarnya aturan.
Aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumberdaya, dalam hal ini adalah masyarakat berupa: 1) larangan penangkapan
ikan; 2) larangan menginjak karang; 3) larangan membuang sampah sembarangan; 4) larangan melompat dari jetty . Larangan penangkapan ikan telah dipatuhi oleh masyarakat Kampung Arborek. Aturan tersebut dipatuhi karena sudah sejak lama masyarakat Kampung Arborek menerapkan kelembagaan pengelolaan sasi, meskipun dari generasi ke generasi semakin memudar. Berdasarkan informasi kepala kampung, sasi sudah tidak efektif berjalan di tahun 1990an akibat eksploitasi laut untuk memenuhi perkembangan perdagangan. Seperti pengeboman, illegal fishing, penangkapan ikan hiu, rusaknya terumbu karang dan lain sejenisnya. Dengan terjadinya pengembangan ekowisata di awal tahun 2000an, mampu membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat Kampung Arborek sehingga mengurangi illegal fishing . Selain itu, tujuan ekowisata untuk mengurai kegiatan illegal  fishing yang dilakukan sebagaian kecil oleh nelayan. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki bundle of power berupa pasar dan modal, mendorong mereka untuk melakukan illegal fishing kembali. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa pemilik homestay sebagai berikut:
“Kitorang  akan  tangkap  dan  jual  ikan  hiu  lagi jika beberapa bulan lagi tidak ada pengunjung yang datang menginap. Saya tidak takut untuk ditangkap, karena tim patroli masih keluarga (PM 58 Tahun) ”
Terdapat kelembagaan lokal dalam pengelolaan ekowisata di Raja Ampat, kelembagaan tersebut yaitu asosiasi homestay Raja Ampat. Asosiasi homestay Raja Ampat bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan, membuat aturan, mengorganisir kegiatan homestay dan pramuwisata, mempermudah pertukaran informasi antar anggota, media pembelajaran, wadah untuk mengembangan pariwisata berkelanjutan dan penguat institusi pengelolaan. Pengurus asosiasi membantu memasarkan homestay melalui website www.stayrajaampat.com . Mereka yang tergabung dalam kelembagaan asosiasi homestay Raja Ampat adalah yang bermarga Mambrasar dan Mambraku dari suku Biak. Hal tersebut dikarenakan kedua marga tersebut yang memiliki tanah adat untuk membangun homestay. Pemilik homestay akan mengajak keluarga dari marga mereka yang tidak memiliki tanah adat untuk bergabung membantu pemilik homestay mengelola ekowisata. Sehingga bundle of power berupa identitas sosial yang mampu membuka kesempatan seseorang terlibat dalam asosiasi homestay Raja Ampat.
Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat , ditandai dengan masyarakat memilliki instrumen dan mekanisme pengawasan sendiri dengan para pelaku pengawasan yang mendapat legitimasi masyarakat (Ostrom 1990 dan Satria 2009).  Masyarakat Kampung Arborek menghormati pelaksanaan pengawasan dan sekaligus ikut terlibat dalam pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat Kampung Arborek yang sekali patroli terdapat enam orang masyarakat lokal yang ditugaskan. Enam orang tersebut sebagai tim patroli yang diangkat dan digaji oleh UPT BLUD. Empat orang ditempatkan di pos manta (manta sandy), dan dua orang di dermaga/ jetty pulau Arborek yang menjaga secara bergantian. Tim patroli tersebut bertugas mengawasi dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya konservasi  di  Kampung  Arborek.  Seperti  mengawasi  aktifitas wisatawan dalam perilaku menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, tidak boleh menginjak karang saat berenang, lompat dari jetty, dan menangkap ikan atau biota lain. Selain itu tim pengawas memeriksa Kartu Jasa Lingkungan (KJL) setiap wisatawan yang masuk. Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat, karena masyarakat langsung yang diberi tanggung jawab oleh UPT BLUD untuk melaksanakan patroli pengawasan di wilayah konservasi Raja Ampat. Masyarakat lokal Kampung
Arborek memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam sekitarnya. Kewenangan tersebut berdasarkan hak ulayat yang diberikan dan diakui kepada masyarakat lokal Raja Ampat. Melalui bundle of power kewenangan yang dimiliki masyarakat lokal, membuka kesempatan untuk terlibat dalam seluruh tahap pengelolaan ekowisata, termasuk dalam pengawasan.
Sanksi yang diterapkan di Kampung Arborek apabila terjadi pelanggaran meliputi sanksi sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi. Bila ada pelanggaran yang diketahui oleh pihak masyarakat, maka masyarakat akan melaporkan kepada kepala kampung untuk memberi sanksi. Sanksi diberikan oleh kepala kampung yang memilliki bundle  of  power berupa kewenangan atas kampungnya. Sanksi tersebut berupa kerja bakti membersihkan kampung selama satu hari, denda, hingga sanksi yang lebih berat berupa pengusiran. Namun sanksi pengusiran tersebut belum pernah terjadi di Kampung Arborek. Masyarakat juga dapat langsung melaporkan berbagai bentuk pelanggaran kepada UPT BLUD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bila terjadi pelanggaran yang diketahui oleh pihak UPT BLUD, maka UPT BLUD akan berkoordinasi dan melaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin usaha yang berlaku kepada pemilik agen perjalanan, liveaboard, dan homestay.
Masyarakat memiliki mekanisme  penyelesaian  konflik di luar mekanisme  formal  (Ostrom  1990  dan  Satria  2009).  Konflik yang pernah ada setelah berkembangnya pengelolaan ekowisata, berupa konflik lahan. Ketidakjelasan batasan dan tidak adanya sertifikat tanah, mendorong adanya konflik lahan tersebut. Konflik lahan yang pernah terjadi berupa pengakuan hak milik lahan antara dua keluarga, yang nantinya lahan tersebut akan dibangun homestay .  Konflik  lahan  tersebut  berhasil  diselesaikan  dengan mekanisme penyelesaian konflik secara adat. Penyelesaian secara adat ini dengan mengumpulkan kedua belah pihak keluarga dan menghadirkan mediator tokoh adat. Tokoh adat tersebut merupakan sosok yang mengetahui batasan-batasan adat di Kampung Arborek. Tokoh adat tersebut merupakan sosok yang dituakan oleh masyarakat. Bedasarkan sumber informasi yang dimiliki oleh ketua adat mengenai batasan tanah adat mampu menyelesaikan  konflik  tersebut.  Sehingga  yang  mempengaruhi mekanisme penyelesaian konflik tersebut adalah bundle of power identitas sosial. Masyarakat Kampung Arborek memiliki identitas sosial yang dinilai cukup kuat, dalam setiap permasalahan mereka selalu melibatkan ketua adat dan juga kepala kampung.  Apa yang diputuskan oleh ketua adat itulah yang dipatuhi, karena ketua adat merupakan sosok yang paling dituakan dan dihormati. Sebagian besar masyarakat menilai ucapan ketua adat, sifatnya adalah sakral.
Kuatnya pengakuan dari pemerintah dapat berbentuk undang- undang, peraturan, atau peraturan daerah (Ostrom 1990, Satria 2009). Pemerintah telah memberikan pengakuan kepada hak ulayat masyarakat lokal Raja Ampat melalui UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah Papua. Secara umum ada 14 kelompok yang terdiri atas sub-suku, marga besar dan komunitas masing-masing adalah: Ansan, Ambel, Arborek, Batanta/Maya, Kawe,  Kofiau/Matbat,  Maya,  Omkai/Daam/Paam,  Salawati/ Maya/Moi, Usba, Wardo dan Wauyai/Gaman (KPHL Unit I Raja Ampat 2016). Dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua disebutkan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KPHL Unit I Raja Ampat 2016). Sehingga masyarakat lokal Raja Ampat
72 |  Nuraini. et. al . Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
memiliki bundle of power berupa kewenangan dan identitas sosial. Pengakuan dari pemerintah juga terlihat dalam kelembagaan pengelolaan sasi. Pengakuan tersebut berbentuk Perda No 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat, terdapat subzona sasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat. Sasi diterapkan oleh masyarakat adat yang tinggal di hampir seluruh Pulau Papua secara turun temurun untuk menjaga sumberdaya alam mereka secara tradisional (KKP 2018).
Ikatan atau jaringan dengan Lembaga luar , menurut Ostrom (1990) dan Satria (2009) adalah jaringan antar komunitas (bridging sosial capital) maupun dengan di luar komunitas seperti perguruan tinggi, LSM, maupun swasta (linking sosial capital) . Masyarakat lokal  Kampung Arborek memiliki jaringan selain dengan pemerintah yaitu dengan LSM Conservation International Indonesia (CII), Akademisi, dan Swasta dalam membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Manta melalui bundle of power relasi sosial. Dalam Pokja Manta masyarakat lokal disebut sebagai kader manta yang bertugas sebagai tim pengawas lapang yang ditempatkan di pos manta sandy secara bergilir untuk mengatur sistem booking pengunjung, mendata pengunjung, mendata waktu dan jumlah manta yang terlihat, memeriksa Kartu Jasa Lingkungan (KJL) wisata dan mengawasi perilaku pengunjung agar sesuai dengan code of conduct . Awalnya ada Sembilan kader manta, namun yang masih aktif terdapat 4 kader. Kader manta berada dibawah satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD). Setiap minggu masyarakat membuat laporan kepada UPT BLUD terkait jadwal kunjungan, data pengunjung, jumlah manta yang terlihat , dan data KJL. Masyarakat yang bergabung dalam tim pengawas lapang mendapat gaji dari UPT BLUD. Code of conduct yang diberlakukan di Manta Sandy merupakan hasil dari penelitian dan kajian pihak LSM CII dan Akademisi Universitas Papua (Unipa) sebagai peneliti. Peneliti meneliti jenis manta, perilaku manta, faktor berkurangnya manta, musim banyaknya manta, dan rantai makanan manta. Pihak swasta seperti Papua Diving Resort dan beberapa pengusaha liveaboard juga memberikan bantuan dana dalam pembangunan pos Manta Sandy. Berikut dapat disajikan dalam lampiran (Tabel 2) mengenai beberapa indikator kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari, beserta bundle of power masyarakat pengelola ekowisata Kampung Arborek yang mempengaruhi kinerja institusi pengelolaan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Alur manfaat dari potensi wisata di Kampung Arborek yang dirasakan oleh masyarakat pengelola ekowisata adalah pendapatan yang meningkat dan lebih stabil, dibandingkan saat mereka menjadi nelayan; 2) Alur manfaat yang diperoleh tersebut, tidak terlepas dari mekanisme akses dan kekuasaan yang dimiliki. Melalui bundle  of  power seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan relasi sosial, mampu mempengaruhi kemampuan akses masyarakat pengelola ekowisata terhadap sumberdaya ; dan 3) bundle of power yang dimiliki masyarakat pengelola ekowisata mampu memperkuat kinerja institusi pengelola ekowisata bahari di Kampung Arborek. Sehingga untuk memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata, maka perkuat bundle  of  power masyarakat untuk memperoleh akses dan merasakan manfaat secara adil.
Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kebijakan antara lain: pertama , kebijakan terkait biaya retribusi yang awalnya diberatkan oleh pemilik homestay , harapannya dapat ditopang dari pemasukan kartu
jasa lingkungan atau dengan sistem persentase dari pemasukan pemilik homestay . Kedua , pembentukan manajemen kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dengan pendistribusian manfaat yang adil. Ketiga , pelatihan keterampilan dan sosialisasi pengelolaan ekowisata dari sisi tata kelola hubungan antar pemangku kepentingan. Keempat, standarisasi penginapan homestay demi kenyamanan wisatawan. Kelima, peningkatan atraksi dari potensi alam dan budaya. Kardos (2012) menjelaskan dalam mencapai peran tata kelola yang baik diperlukan mekanisme integrasi kebijakan dalam hal koordinasi vertikal dan horizontal, konsultasi publik yang transparan dan keterlibatan pengelolaan berkelanjutan dapat diakses masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, A. 2000. Adaptive management in transboundary protected areas: The Bialowieza National Park and Biosphere Reserve as a case study. Environmental Conservation . 27 (4): 326-333.
Ahmed M, Umali GM, Chong CK, Rull MF, Garcia MC. 2007. Valuing  recreational  and  conservation  benefits  of  coral reefs - The case of Bolinao, Philippines. j.ocecoaman. 50: 103–118.
Allen GR, Erdmann MV. 2009. Reef fishes of the Bird’s Head Peninsula, West Papua, Indonesia. Check List. 5:587–628.
Ballesteros ER, Brondizio E. 2013. Building Negotiated Agreement: The Emergence of Community-Based Tourism in Floreana (Galápagos Islands). Journal of Human Organization. 72: 323-335.
Bhuiyan MAH, Siwarl C, Ismaill SM. 2016. Sustainability Measurement for Ecotourism Destination in Malaysia: A Study on Lake Kenyir, Terengganu. Journal of Social Indikators Research. 128: 1029-1045
Bryant RL, Bailey S. 1997. Third World Political Ecology. Routledge: London and New York.
Bryant RL. 1998. Power, Knowledge, and Political Ecology in the third world: a Review. Journal Proggress in Pshysical Geography 22, 1 pp 79-94.
Bryson JM. 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholders identification and analysis techniques. Public management review.Vol 6 . 2004:21-53.
Buckley R. 2004. Partnerships in ecotourism: Australian political frameworks. The International Journal of Tourism Research; Bognor Regis. 6 (2):  75-83.
[BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Raja Ampat. 2017. Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2017.  Diunduh pada tanggal 10 Juli 2018 [internet]. Dapat diakses di https://rajaampatkab.bps. go.id/publication/2017/08/15/3a98a88fe3e4621225144553/ kabupaten-raja-ampat-dalam-angka-2017.html
[BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Raja Ampat. 2018. Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2018. Diunduh pada tanggal 17 fEBUARI 2019 [internet]. Dapat diakses di https://rajaampatkab.bps.go.id/ publication/2018/12/10/1b58c73f4d15f8ac3a9e2bbd/ statistik-daerah-kabupaten-raja-ampat-2018
Chen JM. 2006. On research analysis and suggestions of development of community-based ecotourism. Probl For Econ. 26(6):558–561
[CII] Conservation International Indonesia. 2015. Peta Zonasi Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Raja Ampat.
Creswell JW. 2016. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2014). Alih bahasa oleh Fawaid A, Pancasari RK . Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Davenport J, Davenport JL. 2006. The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: a review. Journal of Estuarine, Coastal and Shelf Science.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2019, hal 65-77 |  73
67: 280–292. Deutsch L, Folke C. 2003. The critical natural capital of ecosistem performance as insurance for human well- being. j.ecolecon. 44: 205–217.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. 2017. Pendapatan Penjualan Kartu Jasa Lingkungan Tahun 2016 Kabupaten Raja Ampat.
Fahrunnisa, Soetarto E, Pandjaitan NK. 2016. Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa NTB. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 4 (2): 145-151.
Folke C. 2006. Resilience: the emergence of a perspective for sosial–ecological sistems analyses. j.gloenvichan. 16: 253–267.
Garrod B, Wilson JC. 2004. Nature on the Edge? Marine Ecotourism in Peripheral Coastal Areas. Journal of Susistanable Tourism. 12 (2):95-99.
Gollbatt D. 2015. Analisa Ekologi Kritis. Darmawan (editor). Yogyakarta: Resist Book
Hashim R, Latif ZA, Merican FM, Zamhury N. 2015. The Praxis of Langkawi’s Sustainable Regeneration Strategy through Eco-Tourism. Social and Behavioral Sciences. 170: 49-57. He G, Chen X, Liu W, Bearer S, Zhou S, Cheng LY, Zhang H,
Ouyang Z, Liu J. 2008. Distribution of Economic Benefits from Ecotourism: A Case Study of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas in China. Journal of Environmental Management. 42:1017-1025.
Kardos M. 2012. The reflection of good governance in sustainable development strategies. Social and Behavioral Sciences. 58: 1166-1173.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2017. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2018. Dapat diakses di http://www. kemenpar.go.id/userfiles/LAKIP%202017%20250518. pdf Kinseng RA, Nasdian FT, Fatchiya A, Mahmud A, & Stanford RJ. 2018. Marine-tourism development on a small island in Indonesia: blessing or curse?. Asia Pacific Journal of Tourism Research.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Buka Sasi Laut Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Dapat diunduh di https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/ artikel/3612-buka-sasi-laut-kampung-malaumkarta- kabupaten-sorong . Diakses pada 17 Maret 2019
[KPHL] Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit I Raja Ampat. 2016. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RPHJP KPHL) Unit I Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2025. Dapat diakes di http://kphl.sim-pdashl. menlhk.go.id/kphlnew/report/dok_rphjp/RPHJP%20 KPHL%20Raja%20Ampat.pdf . Diunduh pada tanggal 17 Maret 2019.
McKenna SA, Allen GR, Suryadi S. 2002. A Marine Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia. RAP Bulletin of Biological Assessment 22. Washington, DC: Conservation International.
Moore, Susan A, Rodger K. 2010. Wildlife Tourism as a
Common Pool Resource Issue: Enabling Conditions for Sustainability Governance. Journal of Sustainable Tourism. 18(7):831-844.
Ostrom E. 1990. Governing The Commons. New York (GB):
Cambridge Univ Pr.
Ostrom, 2000. Collective action and evolution of social norms. The Journal of Economic Perspectives. 14 (3): 137-158. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. 2018. Potensi Pariwisata Raja Ampat. Diunduh pada tanggal 14 Juni 2018. Dapat diakses di http://www.rajaampatkab.go.id
Pongantung NV. 2018. Perubahan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kampung Arborek Kabupaten Raja Ampat Setelah Menjadi Kawasan Wisata. Agri SosioEkonomi Unstrat. 14(1): 109-116.
Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J,  Prell  C,  Quinn  CH,  Stringer  LC.  2009.  Who’s  and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. Journal of Enviromental Management. 30:1-17.
Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology.
68(2): 153-181.
Rudyanto, Rumetna L, Setyawan D, Prabowo NA. 2015. Dokumentasi Proses dan Pembelajaran Pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. The Nature Conservancy.
Saleh A. 2016. Concept of Village Regrouping as an Alternative Strategy for Sustainable Micro Regional Development. Social and Behavioral Sciences. 216: 922 – 937.
Satria A. 2009. Pesisir dan laut untuk rakyat. Bogor [ID]: IPB Press.
Sikor T, Lund C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. Development and Change. 40:1:1-22.
Rudyanto, Rumetna L, Setyawan D, Prabowo NA. 2015.
Dokumentasi Proses dan Pembelajaran Pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Raja Ampat (ID): The Nature Conservancy.
[UPT BLUD] Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2017. Jumlah Wisatawan Raja Ampat. Diunduh pada tanggal 1 September 2018 [internet]. Dapat diakses di http://www.kkpr4.net/index. php?page=page&id=34
Veron JEN, DeVantier LM, Turak E, Green AL, Kininmonth S, Stafford-Smith,  M,  Peterson  N.  2011.  Delineating  teh Coral Triangle. Galaxca Journal of Coral Reef Studies. 11:91-100.

## Lampiran 1. Tabel 2. Kekuatan Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Kampung Arborek
Indikator Kinerja Institusi Pengelolaan Deskripsi Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari Bundle of Power yang Mempengaruhi Kinerja Institusi Kejelasan batas wilayah Dalam KKLD perairan Arborek masuk kedalam zona ketahanan pangan dan pariwisata . Sehingga kegiatan ekowisata di Kampung Arborek diperbolehkan. Kewenangan: Hak ulayat masyarakat mempengaruhi penetapan KKLD, melalui Deklarasi Tomolol dan Waiwo. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal Larangan penangkapan di zona ketahanan pangan (Perda No 27 tahun 2008), sesuai dengan aturan adat yang diberlakukan sebelum penetapan Perda tersebut. Pengetahuan: melalui pengetahuan lokal dan kesadaran yang dimiliki, memudahkan masyarakat mematuhi perda. Aturan disusun dan dikelola oleh pengguna Aturan yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat berupa:1) larangan penangkapan; 2) larangan menginjak karang; 3) larangan membuang sampah ke laut; 4) melompat dari jetty Pasar dan Modal: masyarakat pengelola ekowisata yang memiliki akses pasar dan modal, tidak kembali melakukan ilegal fishing. Adanya kelembagaan lokal Tourguide lokal, pemilik dan pekerja homestay membentuk asosiasi homestay Raja Ampat yang menjadi wadah pertukaran informasi dan penguat institusi 10 . Identitas sosial: di Arborek, anggota asosiasi bermarga Mambrasar dan Mambraku 11 . Karena merekalah yang memiliki tanah adat. Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat, karena masyarakatlah yang diberi tanggung jawab oleh UPT BLUD untuk melaksanakan patroli pengawasan di wilayah konservasi Raja Ampat. Kewenangan: masyarakat lokal secara diberi kewenangan oleh UPT BLUD untuk mengawasi wilayah konservasi. Berlakunya sanksi Sanksi berupa teguran, sumbang tenaga, pencabutan izin usaha, denda hingga pengusiran bagi yang melanggar Kewenangan: Pihak yang memberi sanksi adalah Kepala Kampung. Mekanisme penyelesaian konflik Konflik  yang  pernah  terjadi  berupa  tidak  jelasnya bukti kepemilikan tanah adat untuk membangun homestay , namun dapat diatasi dengan musyawarah adat. Identitas sosial: dengan kumpul adat yang dipimpin oleh  ketua  adat,  mampu  menyelesaikan  konflik yang ada. Kuatnya pengakuan pemerintah Hadirnya UU No 21 tahun 2001 yang memberi pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat. Kelembagaan pengelolaan sasi juga telah diakui melalui Perda No 27 tahun 2008 Identitas Sosial: Arborek salah satu dari 14 sub-suku yang memperoleh otonomi khusus Papua Kewenangan: masyarakat memiliki hak perlindungan ulayat. Adanya ikatan dengan lembaga luar Pembentukan Pokja Manta, dimana masyarakat lokal sebagai kader dan pengawas Pos Manta Sandy Relasi sosial: Pokja manta merupakan kolaborasi masyarakat bersama pemerintah, LSM, akademisi, dan swasta.
10. Ostrom (2000) dan Agrawal (2000) menambahkan faktor kelembagaan utama menuju keberhasilan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dipengaruhi oleh batas-ba tas yang jelas.
11. Terdapat enam belas marga yang ada di kampung Arborek yaitu: sauyai, mambrasar, mambraku, rumbewas, fakdawer, hoor, rumbrawer, latuperisa, mandurun, latuhihing, nunumete, womsiwor, omkarsba, mayor, dimara, dan korano
Keterangan: : Wilayah Kampung Arborek sebagai Lokasi Penelitian.
Keterangan: : Wilayah Kampung Arborek sebagai Lokasi Penelitian.