## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER

## Galih Wicaksono
Jurusan perpajakan Universitas Jember

## Tree Setiawan Pamungkas

## Jurusan Adminstrasi Negara Universitas Jember

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  Kabupaten  Jember,  dan  (2) untuk  mengetahui  tingkat  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan  (PBB  P2)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten  Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berdasarkan penjelasan angka-angka. Data  pada  penelitian  ini  berupa  target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2),  serta  target  dan  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten  Jember  selama 3  (tiga)  tahun. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa tingkat  efektivitas  PBB  P2  pada  tahun  2013  berada dalam  kategori  cukup  efektif,  sedangkan  pada  tahun  2014  dan  2015  berada  dalam kategori  kurang  efektif.  Untuk  tingkat  kontribusi  PBB  P2  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD),  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2013-2015  tingkat  kontribusi  berada dalam kategori sangat kurang.
Kata  Kunci  : Efektivitas,  Kontribusi,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Pendahuluan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tolak  ukur  yang  penting  untuk menentukan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara nyata  dan  bertanggungjawab.  Otonomi  daerah  membawa  dampak  positif  bagi  daerah yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam,  tetapi  tidak  demikian  dengan  daerah  yang miskin  sumber  daya  alam.  Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  pemerintah  daerah kabupaten/kota  pada  umumnya  adalah  terbatasnya  dana  yang  berasal  dari  daerah sendiri  (PAD),  sehingga  proses  otonomi  daerah  belum  bisa  berjalan  sebagaimana mestinya (Datu, 2012).
Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Konsekuensi  dari  penerapan  otonomi  daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  guna
membiayai  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Peningkatan  ini  ditunjukan  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan  ini  ditunjukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah  satunya  dengan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain :  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010).
Menurut  Datu  (2012), Pendapatan  Asli Daerah  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan, karena dana  ini  adalah  milik  pemerintah  daerah  sendiri, sehingga  pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang  penuh  untuk  mengelola  dana tersebut.  Di  lain  pihak,  pemerintah  daerah  juga  mempunyai  tanggung  jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena  dana  itu  berasal  dari  masyarakat  daerah  setempat  yang  berhak  untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah  tersebut. Salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  diandalkan  oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah.
Pemungutan  Pajak  Daerah  di  Indonesia  diatur dalam UU  No.  28  Tahun  2009. Dalam  undang-undang  tersebut  pajak  daerah ialah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang, yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.
Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  dan  pajak  pengambilan  dan pemanfaatan  air  permukaan,  serta  pajak  rokok.  Pajak  kabupaten  atau  kota  terdiri  dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  pengambilan  dan  pengelolahan  bahan  galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan,  serta  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan
Menurut Siti  Resmi (2012),  Pajak  bagi  pemerintah  daerah  berperan  sebagai sumber pendapatan (budgetary  function) yang  utama  dan sebagai  alat pengatur (regulatory  function).  Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah,  membangun  dan  memperbaiki  infrastruktur,  menyediakan  fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai  alat pengatur, pajak mempunyai  maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial  dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.
Berdasarkan  UU  No.28  Tahun  2009,  pemerintah  daerah  diperkenankan  untuk melakukan  pemungutan  pajak  daerah  di  suatu  daerah  disesuaikan  dengan  potensi  dan kebijakan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda).  Salah  satu  jenis pajak  daerah  yang  diperkenankan  untuk  dilakukan  pemungutannya  oleh  pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi  yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan  PBB  adalah  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP).  NJOP  ditentukan  berdasarkan harga  pasar  per  wilayah  dan  ditetapkan  setiap  tahun  oleh  menteri  keuangan  bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran  yang  cukup  besar  bagi  kelangsungan  dan  kelancaran  pembangunan,  sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010)
Dalam  pengelolaan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Efektivitas  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris  “ efektivity ”  yang  berarti  tingkat  kejadian,  tingkat  pengadaan  atau  tingkat  keberhasilan. Efektivitas  pada  dasarnya  merupakan  pencapaian  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan seperti  yang  telah  ditetapkan.  Ditekankan  pula  bahwa  tingkat  efisiensi  juga  berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah  suatu  tindakan  untuk  ikut  serta  bertindak  aktif  dengan  mengoptimalkan kemampuan  sesuai  bidang  dan  kapasitas  masing-masing  yang  dimaksudkan  untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Wikipedia, 2016).
Kabupaten  Jember  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  wilayah  Provinsi  Jawa Timur  yang  sudah  menerapkan  Pajak Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB P2)  sebagai  salah  satu pajak  daerah sejak  tahun  2013.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  menindaklanjuti  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah,  yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola  sendiri  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2).
Selain  mengelola  besarnya  PBB P2,  pemerintah  Kabupaten  Jember  juga  perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  Kabupaten  Jember.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  : Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

## Metode Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Jember periode tahun 2013 – 2015. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara  dengan  staf  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Jember mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2). Data sekunder diperoleh dari laporan yang berkaitan dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2),  serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, serta analisis data.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  dan  interpretasi sebagai berikut :
Tabel 1. Kriteria Efektivitas
Presentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 (1996) Tabel 2. Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria 0,00 %-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik

## Diatas 50%

## Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991)

## Hasil dan Pembahasan
1. Target dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember
Tabel  3.  Target  dan  Realisasi  PBB  P2  dan  PAD  Kabupaten  Jember  Tahun Anggaran 2013-2015
No Tahun Target PBB P2 Realisasi PBB P2 Target PAD Realisasi PAD 1. 2013 29.000.000.000 25.685.324.278 303.645.078.814 308.383.350.305 2. 2014 50.000.000.000 35.523.880.818 504.157.202.641 441.605.617.223 3. 2015 50.000.000.000 33.010.049135 508.448.614.149 462.457.671.770
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (2015)
Berdasarkan  tabel  3  dapat diketahui  bahwa  target  penerimaan  PBB  P2 dan  PAD  Kabupaten  Jember,  diprediksi  cenderung  meningkat  setiap  tahunnya. Untuk  realisasi  penerimaan  PBB  P2  setiap  tahunnya  masih  bersifat  fluktuatif  atau naik  turun,  dimana  pada  tahun  2014  realisasinya  lebih  besar  dibandingkan  tahun 2013 dan 2015, sedangkan tahun 2013 realisasi penerimaan PBB P2 paling rendah dibandingkan tahun sesudahnya. Untuk taget dan realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya  menunjukkan  trend  yang  positif,  yaitu  selalu  meningkat.  Target  dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Sedangkan target dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013 adalah yang terendah dibandingkan tahun 2014 dan 2015.
2. Analisis  Efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Jember
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB P2 Tahun Anggaran 2013-2015
No Tahun Target Penerimaan (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Tingkat Efektivitas (%) 1. 2013 29.000.000.000 25.685.324.278 88,57 % 2. 2014 50.000.000.000 35.523.880.818 71,05 % 3. 2015 50.000.000.000 33.010.049.135 66,02 %
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (2015)
Berdasarkan  tabel  4 dapat  diketahui  bahwa target  penerimaan  PBB  P2 Kabupaten  Jember  selama  2  tahun  terakhir  ditetapkan  sebesar  Rp  50.000.000.000.
Sedangkan  untuk  realisasi  penerimaan  PBB  P2  cenderung  fluktuatif,  yaitu  naik turun setiap tahunnya. Berikut analisis efektivitas setiap tahunnya :
a. Pada tahun  2013,  target  penerimaan dan  realisasi  penerimaan PBB  P2 paling rendah dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Hal ini kemungkinan karena adanya peralihan  pengelolaan  yang  semula  PBB  P2  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat, kemudian  pada  tahun  2013  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah.  Sehingga Pemerintah Daerah tidak berani mematok terlalu tinggi target penerimaan, yang mengakibatkan  realisasi  penerimaan  juga  relatif  rendah.  Akan  tetapi,  tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dan 2015, yaitu sebesar 88,57 %. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 relatif mendekati yang ditargetkan. Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas sebesar 88,57 % berada dalam kategori Cukup Efektif.
b. Pada  tahun  2014,  target  penerimaan  PBB  P2  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun 2013  dan  sama  dengan  tahun  2015. Target  yang  lebih  tinggi  kemungkinan karena  Pemerintah  Daerah  sudah  mengelola  sendiri  PBB  P2,  sehingga mempunyai kemampuan untuk memprediksi seberapa besar target dan realisasi PBB P2  yang akan diperoleh. Untuk realisasi penerimaan PBB P2 lebih tinggi dibandingkan  tahun  2013  dan  2015.  Akan  tetapi,  tingkat  efektivitas  PBB  P2 pada tahun 2014  cenderung lebih  rendah dibandingkan tahun 2013, serta lebih tinggi  dibandingkan  tahun  2015,  yaitu  sebesar  71,05 %.  Hal  ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 relatif agak jauh dengan yang ditargetkan. Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas sebesar 71,05 % berada dalam kategori Kurang Efektif.
c. Pada  tahun  2015,  target  penerimaan  PBB  P2  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun 2013  dan  sama  dengan  tahun  2014.  Target  yang  sama  dengan  tahun  2014 kemungkinan  karena  Pemerintah  Daerah  sudah  mempunyai  kemampuan  untuk memprediksi  seberapa  besar  target  dan  realisasi  PBB  P2  yang  akan  diperoleh. Untuk realisasi penerimaan PBB P2 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, serta lebih  rendah  dari  tahun  2015.  Akan  tetapi,  tingkat  efektivitas  PBB  P2  pada tahun  2015  cenderung  lebih  rendah  dibandingkan  tahun 2013  dan  2014,  yaitu hanya  sebesar  66,02  %.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  realisasi  penerimaan PBB  P2  relatif  berbeda  jauh  dengan  yang  ditargetkan.  Menurut  Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas sebesar 66,02 % berada dalam kategori Kurang Efektif.
3. Analisis  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember
Tabel  5.  Tingkat  Kontribusi  PBB  P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2013-2015
No Tahun Realisasi Penerimaan PBB P2 (Rp) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tingkat Kontribusi (%) 1. 2013 25.685.324.278 308.383.350.305 8,33 % 2. 2014 35.523.880.818
441.605.617.223 8,04 % 3. 2015 33.010.049.135 462.457.671.770 7,14 %
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (2015)
Berdasarkan  tabel  5 dapat  diketahui  bahwa  realisasi  penerimaan  PBB  P2 dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tingkat  kontribusi  PBB  P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) setiap tahunnya  selalu  mengalami  penurunan.  Berikut  adalah  analisis  kontribusi  setiap tahunnya :
a. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan PBB P2  dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dibandingkan  tahun  2014  dan  2015. Realisasi penerimaan  PBB  P2  yang  lebih  rendah  kemungkinan  dikarenakan  pada  tahun 2013 Pemerintah Daerah masih baru dalam pengelolaan PBB P2, karena yang tahun-tahun sebelumnya PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  2014  dan  2015,  yaitu  dengan  tingkat kontribusi  sebesar  8,33  %.  Menurut  standar  Tim  Litbang  Depdagri  Fisipol UGM  pada  tahun  1991,  tingkat  kontribusi  sebesar  8,33  %  berada  dalam kategori Sangat Kurang.
b. Pada  tahun  2014,  realisasi  penerimaan  PBB  P2  lebih  tinggi  dibandingkan tahun  2013  dan  2015.  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) lebih  tinggi dibandingkan  tahun  2013,  serta lebih  rendah  dibandingkan  2015.  Tingkat kontribusi  PBB  P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) pada  tahun  2014 lebih  rendah  dibandingkan  tahun  2013,  serta  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun 2015,  yaitu  dengan  tingkat  kontribusi  sebesar  8,04  %.  Menurut  standar  Tim
Litbang  Depdagri  Fisipol  UGM  pada  tahun  1991,  tingkat  kontribusi  sebesar 8,04 % berada dalam kategori Sangat Kurang.
c. Pada  tahun  2015,  realisasi  penerimaan  PBB  P2  lebih  tinggi  dibandingkan tahun  2013  dan  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  2014.  Realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Realisasi Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang  semakin  meningkat  menandakan  bahwa Pemerintah Daerah sudah dapat menggali beberapa potensi penerimaan daerah. Tingkat  kontribusi  PBB P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) pada tahun  2015  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  2013  dan  2014,  yaitu  dengan tingkat  kontribusi  sebesar  7,14  %.  Menurut  standar  Tim  Litbang  Depdagri Fisipol UGM pada tahun 1991, tingkat kontribusi sebesar 7,14 % berada dalam kategori Sangat Kurang.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Untuk  analisis  efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB  P2),  pada  tahun  2013  sebesar  88,57  %  dengan  kategori  cukup  efektif.  Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02 % dengan kategori kurang  efektif. Tingkat  efektifitas  tertinggi  pada  tahun  2013,  sedangkan  terendah pada  tahun  2015.  Tingkat  efektifitas  semakin  menurun  setiap  tahunnya, karena target  penerimaan  PBB  P2  yang  besar  setiap  tahunnya,  tidak  diimbangi  dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target.
b. Untuk  analisis  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2013-2015 masing- masing sebesar 8,33 %, 8,04 %, dan 7,14 % dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah ada tahun 2015. Tingkat kontribusi  semakin  menurun  setiap  tahunnya,  hal  ini  karena  realisasi  PAD  selalu meningkat  setiap  tahunnya,  akan  tetapi  realisasi  PBB  P2  masih  bersifat  fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mitra Wacana Media : Jakarta.
Datu  K,  Indra  Rindu.  2012. Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Makasar Tahun 1999-2009. Universitas Hasanuddin Makasar.
Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Jember.  2015.  Daftar  Target  dan  Realisasi  Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013-2015.
Keputusan  Menteri  dalam  Negeri No.  690.900.327  Tahun  1996 tentang  Kriteria Efektivitas.
Resmi, Siti. 2012. Perpajakan di Indonesia. Salemba Empat : Jakarta.
Suparmono. 2010. Perpajakan Indonesia. Penerbit Andi : Yogyakarta.
Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi.
Undang – Undang Republik  Indonesia No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Republik  Indonesia No.  28  Tahun  1999  tentang  Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah.
www.google.co.id www.wikipedia.org