Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Noviyanti Tue Universitas Ichsan Gorontalo Noviyantitue29@gmail.com

## Abstract
The Research Aims To Investigate (1) Strategi Of Regional Regulation Implentation No. 26 Of 2011 About  Building  Permit  Improvement  Of  Local  Government  Revenue  Of  Gorontalo  City  (2)  Factor Determining  Succes  Of  Regional  Regulation  Implementation  No.  36  Of  2011  About  Bulding  Permit And  Improvement  Of  Local  Government  Revenue  Of  Gorontalo  City  (3)  Optimization  Effort  Of Regional  Regulation Implementation  No.  36  Of  2011  About  Building  Permit  Improvement  Of  Local Government Revenue. It Applies Qualitative Approach By Having Primary Data As Data Source And They Are Obtained Trhough Interview. Technique Of Analyzing The Data Applies Miles & Huberman Interactive Model. Research Finding Are (1) Overall, Implementation Of Regional Regulation No. 36 Of  2011  About  Building  Permit  In  Improvement  Of  Local  Government  Revenue  Of  Gorontalo  City Has  Been  Good,  Yet  An  Improvement  Is  Required  Particulary  At  Its  Service  That  May  Decrease People Obedience As Well As Well As The Sanction Should Be More Assertive To Create Deterrent Effect.  (2) Strategy In The Implementation Of Regional Regulation No.36 Of  2011 About Building Permit In Improvement Of Local Government Revenue Of Gorontalo City Are Stable Strategy If The Service,  Retribution  Collection,  Supervision  And  Sanction  Impact  Retribution  Of  Building  Permit Paying  Obedience  And  Diversification  Strategy  If  The  Service,  Retribution  ,Collection  Supervision, And  Sanction  Are  Not  Optium.  (3)  Facto  Determining  Succes  Implementation    Of  Regional Regulation No. 36 Of 2011 About Building Permit In Improvement Of Local Government Revenue Off Gorontalo  City  Comprise  Comunication,  Resource,  Disposition,  Or  Atitude  Of  Implementer  And Structure    Of  Bureaucracy.(4)  Problem  On  Implementation  Of  Regional  Regulation  No.36  Of  2011 About Building Permit Improvement Of Local Government Revenuecan Be Solved Through Two Ways Namely Intensification And Extensification.
Keyword: Regional Regulation No.36 of 2011 of Gorontalo City

## A.  PENDAHULUAN
Pemerintah  Kota  Gorontalo  dalam  keberadaannya  sebagai  salah  satu  daerah  otonom menuju pemerintahan daerah yang mandiri berdasarkan semangat otonomi daerah melakukan pembenahan disemua lini pemerintahan termasuk di dalamnya birokrasi pelayanan khususnya pada  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Begitu  banyak  kebijakan  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo salah satunya adalah kebijakan mengenai perda nomor  36  tahun  2011  tentang  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  sebagai  tujuan  untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Melalui  penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  36    tahun  2011  mengenai  IMB  Kota Gorontalo  dijelaskan  juga  bahwa  dengan  adanya  IMB  pemerintah  daerah  Kota  Gorontalo dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan,  pengawasan  dan  penertiban  pembangunan  kota  yang  terarah  dan  sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan. Dengan memperhatikan berbagai penjelasan di atas, maka  diharapkan  setiap  pembangunan  yang  dilaksanakan  harus  memiliki  IMB  dan  benar- benar  memanfaatkan  ruang  yang  aman  dan  nyaman  dalam  rangka  untuk  mendukung terlaksananya pembangunan perkotaan.
Selanjutnya  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  berlaku  pula  untuk  bangunan  rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau  belum  ber-IMB.  Selain  untuk  rumah  tinggal,  izin  mendirikan  bangunan  juga  berlaku untuk  bangunan-bangunan  dengan  fungsi  yang  lain  seperti  gedung  perkantoran,  gedung industri,  dan  bangunan  fasilitas  umum.  Izin  mendirikan  bangunan  memiliki  dasar  hukum yang  harus  dipatuhi  sehingga  mutlak  harus  dimiliki  setiap  orang  yang  berniat  mendirikan sebuah bangunan, dan melalui bangunan tersebut masyarakat wajib untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Jumlah  keseluruhan  bangunan  di  Kota  Gorontalo  30.474  Bangunan,  yang  telah memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  sebanyak  16.520  sedangkan  yang  tidak  memiliki  Izin Mendirikan  Bangunan  sebanyak  13.954  Bangunan.  Melihat  banyaknya  masyarakat  yang belum  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  menurut  informasi  yang  diperoleh  dari masyarakat  layanan  pengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sulit  untuk  diakses  oleh masyarakat,  kurangnya  informasi  kepada  masyarakat  mengenai  Izin  Mendirikan  Bangunan, hal  ini  tentunya  menjadi  masalah  yang  sangat  krusial,  karena  apabila  tidak  memiliki  izin mendirikan  bangunan,  maka  sudah  pasti  masyarakat  tidak  membayar  retribusi  izin mendirikan bangunan, dan tentunya hal  ini dapat menurunkan peningkatan asli daerah Kota Gorontalo melalui retribusi IMB.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  tingkat kesadaran  masyarakat  Kota  Gorontalo  untuk  mengurus  izin  mendirikan  bangunan  (IMB) masih sangat rendah, karena ± 30 ribu bangunan rumah tinggal  yang ada di Kota Gorontalo hanya sekitar 50,3% yang memiliki IMB, dan selebihnya belum memiliki IMB atau berstatus bangunan  liar.  Tetapi  ini  hanya  berlaku  untuk  rumah  tinggal,  sedangkan  untuk  rumah  toko sebagian  besar  telah  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Dengan  demikian, Implementasi  Perda  Nomor  36  tahun  2011  mengenai  IMB  ini  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  oleh  Pemerintah  Kota  Gorontalo,  karena  jika  tidak  ditertibkan  mulai  dari  sekarang
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
selain menurunkan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo hal ini juga akan berdampak pada perkembangan  Kota  Gorontalo  yang  tidak  terarah  dan  selanjutnya  akan  menimbulkan kesulitan dalam penataan kota dimasa mendatang.
Terkait  dengan  teori  diatas  peneliti  menemukan  permasalahan  dilapangan  dan informasi  serta  keluhan  dari  berbagai  masyarakat  yaitu  (1)  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Gorontalo.  Akibatnya masyarakat  belum  memahami  arti  pentingnya  IMB,  juga  belum  memahami  standar  atau prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan pembangunan. Hal ini menjadikan masyarakat cenderung melaksanakan pembangunan terlebih dahulu setelah itu melakukan pengajuan IMB.
Selain  itu,  (2)  kurang  efektifnya  koordinasi  yang  dilakukan  antar  dinas  terkait pelaksanaan  IMB  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  berujung  pada lambannya  penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  tidak  adanya  kepastian  waktu  kapan terbitnya  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  tersebut.  (3)  Minimnya  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  Instansi  terkait  pelayanan  IMB  baik  itu  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruaang Kota Gorontalo maupun dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Terapadu Satu Pintu. (4) Jika dilihat dari sikap pelaksana yang ada, dinilai kurang profesional dan tidak adil,  karena  adanya  izin  yang  diberikan  kepada  pihak-pihak  tertentu  dalam  melakukan pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  karena  memiliki  kedekatan  dengan pejabat  tertentu, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial  bagi  masyarakat,  tetapi  apabila dilihat  dari  segi  aturan,  bangunan  tersebut  ternyata  tidak  layak  mendapatkan  IMB,  namun pelaksanaan pembangunan tetap dilaksanakan.

## B.  KAJIAN PUSTAKA

## Izin Mendirikan Bangunan
Izin  mendirikan  bangunan  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  kepada  pemilik  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Marihot Pahala Siahaan, (2008:54 )
Izin  ( verguning ),  adalah  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan  Undang-undang  atau Peraturan  Pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan larangan  peraturan  perundang-undangan.  Jadi  izin  itu  pada  prinsipnya  adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83

## Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Menurut  Susanta  (2009:  6),  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  adalah  izin  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  pribadi,  sekelompok  orang  atau  badan  untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan karena telah memenuhi  ketentuan  dari  berbagai  aspek,  baik  pertanahan,  teknis,  perencanaan  serta lingkungan.

## Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
Salah  satu  tugas  pokok  aparatur  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ridwan (2009:163) ada beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu: a. Biaya perizinan
1. Biaya pengurusan izin  sangat  memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan.
2. Penyebab  besarnya  biaya  disebabkan  karena  pemohon  tidak  mengetahui  besar  biaya resmi utuk pengurusan izin.
b. Waktu
1. Waktu  yang  diperlukan  mengurus  izin  relatif  lama  karena  prosesnya  yang  berbelit- belit
2. Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan.
3. Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat
c. Persyaratan
1. Persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh
2. Persyaratan yang diminta secara berulang-ulang

## Penataan Bangunan
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  06/PRT/M/2007 Tentang  Pedoman  Umum  Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan,  Tata  Bangunan merupakan  produk  dari  penyelenggaraan  bangunan  gedung  beserta  lingkungannya  sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan,  besaran,  dan  konfigurasi  dari  elemen-elemen  blok,  kavling/petak  lahan, bangunan,  serta  ketinggian  dan  elevasi  lantai  bangunan,  yang  dapat  menciptakan  kualitas ruang  kota  yang  akomodatif  terhadap  keragaman  kegiatan  yang  ada,  terutama  yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
Penataan  bangunan  merupakan  kegiatan  pembangunan  untuk  merencanakan  atau melestarikan  bangunan  tertentu  sesuai  dengan  prinsip  penataan  ruang  dan  pengendalian
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
bangunan gedung secara optimal, yang terdiri dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,  serta  kegiatan  pemanfaatan,  pelestarian  dan  pembongkaran  bangunan  gedung. Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  menguraikan  empat  komponen  penataan  bangunan  yaitu: Pertama, pengaturan blok lingkungan  yang merupakan perencanaan pembagian lahan dalam kawasan  menjadi  blok  dan  jalan,  dimana  blok  terdiri  atas  kavling/petak  lahan  dengan konfigurasi  tertentu  yang  terdiri  atas:  bentuk  dan  ukuran  blok;  pengelompokan  dan konfigurasi blok; serta ruang terbuka dan tata hijau. Kedua, pengaturan kavling/petak lahan, perencanaan  pembagian  lahan  dalam  blok  menjadi  sejumlah  kavling/blok  lahan  dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu. Ketiga, pengaturan bangunan yang merupakan  perencanaan  pengaturan  massa  bangunan  dalam  blok/kavling  yang  terdiri  atas  : pengelompokan  bangunan;  letak  dan  orientasi  bangunan;  sosok  massa  bangunan;  dan ekspresi arsitektur bangunan.

## C.  METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  serta  kerangka  konseptual  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  maka  yang  menjadi  tempat  atau  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Gorontalo  dan  Badan  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Gorontalo.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  analisis  model  interaktif  (Miles  &Huberman,  1992:15-19),  yang terdiri atas Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

## D.  HASIL PENELITIAN

## Rasio Pertumbuhan Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
Adapun hasil dari data rasio pertumbuhan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2014-2016 dapat disajikan tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 1: Rasio pertumbuhan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2014-
2016 No Tahun Pertumbuhan 1 2014 -20,586% 2 2015 28,117% 3 2016 17,871% Rata-Rata 8,468%
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  di  atas  ditemukan  bahwa  pertumbuhan  retribusi  izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2014-2016 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2014 sebesar  -20,586%  yang  menunjukan  bahwa  terjadi  penurunan  pertumbuhan  retribusi  izin
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
mendirikan  bangunan  (IMB)  dari  tahun  2013  ke  tahun  2014.  Kemudian  pada  tahun  2015 mengalami  peningkatan  pula  sebesar  28,117%.  Terakhir  pada  tahun  2016  mengalami penurunan  sebesar  17,871%.  Meskipun  fluktuatif  namun  rata-rata  dari  pertumbuhannya bernilai positif sebesar 8,468% yang menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan pertumbuhan retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  selama  2014-2016  berada  pada  daerah  rasional atau  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo.  Rasio  pertumbuhan yang  positif  menjadi  gambaran  pula  bahwa  adanya  kemampuan  yang  baik  dari  pemerintah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah.

## Rasio Efektivitas Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
Rasio  efektivitas  pajak/retribusi  daerah  dianggap  baik  apabila  mencapai  angka minimal 1 atau 100%. Dengan menggunakan kriteria penilaian Efektivitas sebagai berikut:
Tabel 2 Interprestasi Nilai Efektivitas Presentase (%) Kriteria ≥ 100 % SangatEfektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% CukupEfektif 60 – 80% KurangEfektif ≤ 60% TidakEfektif
Sumber data : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Sari: 2011)
Adapun  hasil  dari  data  rasio  efektivitas  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB) selama 2014-2016 dapat disajikan tabel 3 berikut ini:
Tabel 3: Rasio Efektivitas retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2014-2016
No Tahun Efektivitas Kriteria 1 2014 40,383% Tidak Efektif 2 2015 51,738% Tidak Efektif 3 2016 97,575% Efektif Rata-Rata 63,232% Kurang Efektif
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  di  atas  ditemukan  bahwa  efektivitas  dari  retribusi  izin mendirikan  bangunan  (IMB)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  63,232%  dari  anggaran  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Nilai  ini  jika  dikaitkan  dengan  kriteria  dari  efektivitas  rasio kinerja  keuangan  daerah  (efektivitas)  maka  terletak  pada  kriteria  yang  kurang  efektif. Sementara itu dilihat per tahun ditemukan bahwa pada tahun 2014 merupakan periode  yang nilai  efektivitasnya  paling  kecil  dan  masuk  dalam  kategori  yang  tidak  efektif.  Hal  tersebut karena  pada  tahun  2014  penentuan  anggaran  yang  terlampau  besar.  Kemudian  pada  tahun 2015  dan  2016  mengalami  peningkatan  karena  berbagai  langkah  intensifikasi  ekstensifikasi
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo sehingga penerimaanya menjadi lebih besar dari periode sebelumnya.

## Rasio Kontribusi Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
Adapun  hasil  dari  data  rasio  kontribusi  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB) selama 2014-2016 dapat disajikan tabel 4 berikut ini:
Tabel 4: Rasio Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2014-2016
No Tahun Kontribusi Retribusi PAD 1 2014 25,271% 1,295% 2 2015 16,942% 1,450% 3 2016 16,061% 1,416% Rata-Rata 19,425% 1,387%
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  di  atas  ditemukan  bahwa  rasio  kontribusi  dari  retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap jumlah retribusi masih sangat minim, yakni hanya sebesar  19,425%.  Nilai  kontribusi  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  terhadap retribusi  yang  tertinggi  yakni  pada  tahun  2014  sementara  yang  terendah  yakni  pada  tahun 2016.   Dengan  menggunakan  persentase  dan  kriteria  sebagai  ukurannya,  dapat  diketahui apabila  0%-19%  maka  termasuk  ke  dalam  kategori  kecil.  Dimana  jika  dikaitkan  dengan ketentuan  kriteria  rasio  kontribusi  maka  nilai  tersebut  menggambarkan  bahwa  kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) masih sangat kecil.
Kemudian untuk rasio kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan  asli  daerah  yakni  memiliki  rata-rata  sebesar  1,010%,  yang  menunjukan  bahwa kemampuan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  masih  sangat  minim  dana  masih  perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  Kota Gorontalo  (Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (DPM-PTSP)  Kota Gorontalo).  Meskipun  komposisi  dari  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  menjadi salah satu retribusi yang besar dan memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi namun dari rasio  kontrbusi  dapat  diketahui  bahwa  proporsi  dari  retribusi  izin  mendirikan  bangunan (IMB)  selama  3  tahun  terakhir  mengalami  penurunan  atau  dengan  kata  lain  peningkatan nominal  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  proporsi  dalam  total  retribusi  maupun  dari  aspke pendapatan asli daerah Kota Gorontalo secara keseluruhan.
Strategi  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  kemudian  dikolaborasikan  dengan  observasi yang  dilakukan  peneliti  maka  berikut  ini  disajikan  temuan  penelitian  mengenai  Strategi
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo:
Tabel 5: Temuan Penelitian Mengenai Strategi Implementasi Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kota Gorontalo NO Aspek Penilaian
Temuan Penelitian
Plus Minus Temuan Dampak Temuan Dampak 1 Pelayanan Pelayanan yang dilakukan terpadu Pelayanan lebih terarah Prosedur pelayanan yang rumit Keengganan dalam memenuhi kewajiban Aspek tangible kurang terpenuhi Pelayanan menjadi kurang maksimal 2 Pemungutan Retribusi Pendataan kembali bangunan tanpa IMB Objek retribusi menjadi lebih jelas Tindak lanjut pendataan kurang maksimal Target menjadi kurang terpenuhi 3 Pengawasan Pengawasan internal yang aktif Penerapan kebijakan menjadi lebih optimal Pengawasan hanya pada aspek teknis Dalam hal pelayanan kurang mendapatkan perhatian Pengawasan ekternal Penerapan kebijakan menjadi lebih optimal 4 Sanksi Sanksi yang kurang tegas Tidak adanya efek jerah bagi masyarakat
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  5  di  atas  maka  dapat  dijabarkan  hasil  dari  wawancara yang  dikolaborasikan  dengan  observasi  bahwa  Layanan  IMB  memiliki  tingkat  penyelesaian yang  lebih  rumit,  karena  menyangkut  layak/tidak  layaknya  struktur  bangunan  yang  akan ditempati.  Dokumen  IMB  memiliki  kekuatan  hukum  bagi  masyarakat  sekaligus  merupakan bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  pemilik  bangunan  dalam  jangka  waktu panjang  terhadap  masalah  hukum  yang  dihadapi  dikemudian  hari  nanti.  Oleh  karena  itu diperlukan  ketilitian  yang  tinggi  dalam  merekomendasikan  dokumen  perizinan  dimaksud. Layanan  IMB  memerlukan  intervensi  pemerintah.  Oleh  karena  itu  dalam  pengurusannya membutuhkan syarat  administrasi  dan mekanisme prosedur  yang cukup rumit  pula.  Karena tingkat  kesulitan  dalam  proses  yang  cukup  tinggi,  maka  biaya  administrasinyapun  lebih mahal,  yaitu sesuai dengan luas bangunan  yang dimiliki dan lokasi bangunan  yang strategis (sesuai NJOP).
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  di  atas  dapat  pula  diketahui  bahwa  pemungutan  tarif retribusi  didasarkan  pada  tarif  yang  ada  pada  bab  IV  pasal  8  Perda  Nomor  36  Tahun  2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana penentuan retribusi didasarkan pada volume atau luas  bangunan  kemudian  dikali  dengan  indeks  bangunan  serta  tarif  retribusi  yang  telah ditetapkan dalam aturan  tersebut.  Kemudian strategi  yang dilakukan dalam  pelayanan  yakni dengan menerapkan sanksi yang jelas bagi masyarakat  yang tidak patuh dimana hal tersebut sebagaimana  tertuang  dalam  bab  XI  pasal  16  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin Mendirikan  Bangunan  bahwa  sanksi  diberikan  sebesar  2%  tiap  bulan  selama  kewajiban retribusi dari wajib retribusi tersebut masih dalam tahap tidka bayar atau kurang bayar.
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Sehingga  secara  keseluruhan  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Gorontalo sudah  baik  namun  masih  perlu  adanya  pembenahan  terutama  pada  pelayanan  yang  kurang optimal  dan  dapat  menimbulkan  penurunan  kepatuhan  masyarakat,  serta  pada  sanksi  yang diberikan  masih  harus  diperhatian  terutama  dalam  aspek  ketegasan  dalam  sanksi  sehingga dapat  menimbulkan  efek  jerah.  Sementara  itu  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo yakni strategi stabil jika keempat aspek tersebut  ternyata  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  retribusi  IMB  dan  strategi  diversifikasi jika ternyata keempat aspek tersebut belum begitu optimal.

## Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Berdasarkan  hasil  wawancara  maka  berikut  ini  disajikan  temuan  penelitian  terkait dengan  Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo:

## Tabel 6: Temuan Penelitian Mengenai Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
NO Aspek Penilaian Temuan Penelitian Plus Minus Temuan Dampak Temuan Dampak 1 Komunikasi Koordinasi antar dinas terkait Pengurusan sedikit lebih mudah Sosialisasi belum maksimal Masyarakat menjadi kurang paham
2
Resources (Sumber Daya) Pegawai pelayanan sudah optimal Pelayanan menjadi lebuh baik
Pegawai teknis yang belum maksimal
Waktu peninjauan lebih lama Sarana dan prasarana masih sangat kurang Hasil kerja kurang maksimal Kerusakan pada sarana dan prasarana Hasil kerja kurang maksimal 3 Dispotitions or attitudes (Sikap Pelaksana ) Dukungan pelaksana yang baik Pekerjaan bisa lebih baik 4 Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) Telah memiliki SOP dan SPM Ada pedoman yang diikuti dalam kebijakan retribusi IMB SOP masih kurang dipahami Banyak pekerjaan tidak sesuai SOP
Berdasarkan  hasil  dan  gambar  di  atas  maka  dapat  dijabarkan  hasil  dari  wawancara yang dikolaborasikan dengan observasi ditemukan bahwa
1) Komunikasi
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Pada aspek komunikasi dditemukan bahwa sosialisasi masih sangat jarang dilakukan dan  jika  dilakukan  hanya  pada  tingkat  kelurahan  sehingga  informasi  mengenai  pentingnya IMB  masih  belum  optimal  yang  akibatnya  banyak  masyarakat  yang  masih  kurang  paham mengenai kewajibannya sebagai wajib retribusi.

## 2) Sumber Daya
Temuan  penelitian  dari  wawancara  dan  observasi  mengenai  sumber  daya  dapat dilihat dari 2 aspek yakni sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana masih sangat minim terutama dalam pelayanan teknis, sehingga ketika melakukan pelayanan teknis maka petugas  yang bertindak dalam pelayanan teknis tersebut  akan saling menunggu penggunaan sarana dan prasarana dari petugas lainnya. Kemudian sarana dan prasarana yang cenderung  kurang  baik  lagi  digunakan.    Jumlah  pegawai  teknis  yang  sedikit  sehingga membuat  banyak  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  hal-hal  teknis  dilakukan  atau dikerjakan  secara  tepat  waktu.  Sehingga  dalam  hal  ini  maka  perlunya  penambahan  jumlah pegawai  yang bertugas dalam hal-hal teknis karena pentingnya hal teknis yang bukan hanya bertugas untuk turun lapangan, namun juga bertugas dalam memberikan arahan atau masukan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan.

## 3) Sikap pelaksana
Sikap  pelaksana  merupakan  salah  satu  aspek  yang  krusial  karena  dengan  dukungan pelaksana  serta  dengan  komitmen  yang  tinggi  akan  membuat  sebuah  pelayanan  dirasakan sangat  puas.  Hasil  penelitian  melalui  wawancara  dan  observasi  ditemukan  bahwa  sikap pelaksana  sudah  menunjukan  sikap  yang  baik  namun  komitmen  dengan  waktu  masih  perlu untuk  dibenahi  terutama  oleh  pelaksana  teknis  serta  bagi  pegawai  administrasi  masih  perlu untuk meningkatkan sikap empati dalam memberikan pelayanan.
4) Struktur Organisasi
Penerbitan  IMB  menyangkut  keselamatan  penduduk  atas  bangunan  yang  dihuni, maka  dibutuhkan  peninjauan  langsung  ke  lapangan  untuk  memastikan  struktur  yang memenuhi  standar  dan  lokasi  yang  tidak  mengganggu  kepentingan  umum.  Pelayanan  IMB membutuhkan  fasilitas  pendukung  yang  lebih  spesifik  dibandingkan  dengan  layanan perizinan  yang  lainnya.    Dengan  tingkat  kerumitan  penerbitan  dokumen  izin  baik  layanan administrasi  maupun  peninjauan  di  lapangan,  maka  dibutuhkan  pula  SDM  yang  memiliki pengetahuan spesifik tentang bangunan.
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83

## Upaya  Optimalisasi  Implementasi  Perda  Nomor  36  tahun  2011  dalam  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemecahan  masalah  adalah  suatu  proses  terencana  yang  perlu  dilaksanakan  agar memperoleh  penyelesaian  tertentu  dari  sebuah  masalah  yang  mungkin  tidak  didapat  dengan segera.  Sehingga  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  kemudian  dikolaborasikan  dengan observasi yang dilakukan peneliti maka berikut ini disajikan temuan penelitian terkait dengan Upaya  Optimalisasi  Implementasi  Perda  Nomor  36  tahun  2011  dalam  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

## Tabel 7: Temuan Penelitian Mengenai Upaya Optimalisasi Implementasi Perda Nomor
36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
NO Aspek Penilaian Temuan Penelitian
Temuan Dampak
1 Intensifikasi Evaluasi kebijakan Sebagai bentuk optimalisasi pada tahap perencanaan Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Hasil pekerjaan akan lebih baik Memperhatikan angka ideal dalam anggaran Target akan mudah dicapai dimana pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan Bimbingan teknis dan pelatihan Pegawai akan memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi 2 Ekstensifikasi Integrasi IMB dengan perizinan lainnya Masyarakat akan susah dalam mengurus surat-surat atau izizn lain sehingga harus lebih dulu mengurus IMB Sosialisasi dengan cara yang efisien Pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan meningkat Pendataan kembali wajib retribusi yang memiliki banguna tanpa IMB Dengan pendataan maka akan lebih banyak wajib retribusi yang dapat dirangkul
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  di  atas  maka  dapat  dijabarkan  hasil  dari  wawancara yang dikolaborasikan dengan observasi ditemukan bahwa untuk intensifikasi dapat dilakukan dengan  Evaluasi  kebijakan,  Tindak  lanjut  rekomendasi  pengawasan,  Memperhatikan  angka ideal  dalam  anggaran  dan  Bimbingan  teknis  dan  pelatihan.  Dengan  tindakan  ini  maka diharapkan akan bermanfaat atau berdampak baik dimana  Sebagai bentuk optimalisasi pada tahap  perencanaan,  hasil  pekerjaan  akan  lebih  baik,  target  akan  mudah  dicapai  dimana pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan serta pegawai akan memiliki pengetahuan dan  komitmen  yang  tinggi.  Kemudian  melakukan  tindakan  ekstensifikasi  berupa  Integrasi IMB dengan perizinan lainnya, Sosialisasi  dengan cara  yang  efisien dan  Pendataan kembali wajib  retribusi  yang  memiliki  banguna  tanpa  IMB,  sehingga  akan  berdampak  pada masyarakat akan susah dalam mengurus surat-surat atau izizn lain sehingga harus lebih dulu mengurus  IMB,  Pengetahuan  masyarakat  dan  kesadaran  akan  meningkat  serta  dengan pendataan maka akan lebih banyak wajib retribusi yang dapat dirangkul
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83

## Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

## E.  PEMBAHASAN
1. Strategi  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Secara  keseluruhan  Implementasi  Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin Mendirikan  Bangunan  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Gorontalo  sudah baik namun masih perlu adanya pembenahan terutama pada pelayanan  yang kurang optimal dan dapat  menimbulkan penurunan kepatuhan masyarakat, serta pada sanksi  yang diberikan masih  harus  diperhatian  terutama  dalam  aspek  ketegasan  dalam  sanksi  sehingga  dapat menimbilkan  efek  jerah.  Sementara  itu  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  Implementasi Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Gorontalo  yakni  strategi  stabil  jika  keempat  aspek  tersebut ternyata  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  retribusi  IMB  dan  strategi  diversifikasi  jika ternyata  keempat  aspek  tersebut  belum  begitu  optimal.  Strategi  yang  harus  mendapat perhatian  karena  strateginya  kurang  baik  yakni  pada  sanksi  yang  diberikan  belum  begitu memberikan efek jera bagi masyarakat yang kurang patuh dalam hal retribusi daerah
Aspek layanan masih harus terus ditingkatkan agar ada kemauan masyarakat dalam memenuhi  kewajibannya.  Hal  tersebut  sebagaimana  dikatakan  oleh  Tjiptono  dan  Diana dalam  Syamsi  (2008:  26)  bahwa  kualitas  dan  kepuasan  masyarakat  berkaitan  erat.  Kualitas memberikan  suatu  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  menjalin  ikatan  yang  kuat  kepada perusahaan.  Dalam  jangka  panjang  ikatan  seperti  ini  memungkinkan  perusahaan  untuk memahami dengan seksama harapan masyarakat serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan  dapat  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  dimana  perusahaan  memaksimumkan pengalaman  masyarakat  yang  menyenangkan  dan  meminimumkan  atau  meniadakan pengalaman  masyarakat  yang  kurang  menyenangkan.  Pada  gilirannya  kepuasan  masyarakat dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas masyarakat kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  McCann., et.,al (2014)  bahwa  kinerja  yang optimal  dari  pegawai  akan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  persepsi  masyarakat. Penilaian  kinerja  aparatur  adalah    proses  penilaian  hasil  kerja    yang  akan  digunakan  oleh pihak  manajemen  untuk    memberikan  informasi  kepada  para  aparatur  secara  individual, tentang  mutu    hasil  pekerjaannya  dipandang  dari  sudut  kepentingan  perusahaaan.  Hal    ini dilakukan  dengan  alasan  bahwa    pegawai  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi persepsi  pengguna  jasa,  pegawai  merupakan  bagian  dari  jasa  itu  sendiri,  sehingga  bagi
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
pengguna jasa, pegawai berfungsi sebagai komunikator sekaligus wakil dari citra  dari suatu organisasi.
Sementara  itu,  sanksi  juga  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dalam  strategi implementasi Perda Nomor 36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut  sebagaimana  dikatakan  oleh  Devano  dan  Rahayu,  (2006:  198)  bahwa  sanksi perpajakan/retribusi  terdiri  dari  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana,  sanksi  administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak/retribusi melakukan pelaggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan biaya  yang  harus  dibayar.  sedangkan  sanksi  pidana  bisa  berupa  hukuman  kurungan  dan hukuman penjara.
Dalam  undang-undang  perpajakan/retribusi  terdapat  dua  jenis  sanksi,  berupa  sanksi pidana dan administrasi. Sanksi perpajak/retribusian dikenakan kepada wajib pajak/retribusi yang  tidak  patuh  dalam  memenuhi  perpajak/retribusiannya.  Sanksi  yang  semakin  berat tentunya  akan  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak/retribusi.  Sebagaimana  diungkapkan oleh Rohmawati dan Rasmini (2013) bahwa Sanksi perpajak/retribusian berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak/retribusi.
Sedangkan  aspek  yang  sudah  baik  namun  masih  harus  lebih  ditingkatkan  yakni pengawasan  karena  pengawasan  akan  membawa  peran  penting  baik  bagi  pelayanan administrasi dan teknis dalam IMB. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Toding (2016: 386)  bahwa  salah  satu  fungsi  dari  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  pengawasan. Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin agar semua pekerjan yang  sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnnya. Pentingnya pengawasan diharapkan dapat memotivasi kinerja pegawai  agar  pegawai  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  lebih  baik,  selain  itu pengawasan  juga  dapat  dilakukan  untuk  membimbing  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaannya  sehingga  terhindar  dari  kesalahan-kesalahan  yang  tidak  diharapkan  dan  dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri.
Pengawasan  adalah  kegiatan  yang  membandingkan  atau  mengukur  apa  yang  sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan (Handoko  dalam  Ardansyah  dan  Wasilawati,  2014:  154).  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh atasan  merupakan  pengawasan  yang  menyeluruh  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  oleh bawahan  dengan  maksud  agar  atasan  mengetahui  kegiatan  nyata  dan  setiap  aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dan
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
upaya  pencapaian  tujuan  serta  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Bila  terjadi  penyimpangan atasan segera mengambil langkah-langkah perbaikan seperlunya

## 2. Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Implementasi  Perda  Nomor  36 Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah  (Gubernur  atau Bupati/Walikota).  Peraturan  Daerah  terdiri  atas:  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibuat untuk mempertegas segala aktivitas dalam hal  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Dimana  pada  undang-undabg  nomor  28  tahun  2009 tentang  pajak  dan  retribusi  kemudian  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo  dikuatkan  dengan Perda  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  agar  kebijakan  ini  lebih baik dan berhasil.
Sebagaimana  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Faktor-faktor  yang  menentukan keberhasilan Implementasi Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Dimana hasilnya dapat dijabarkan sebagai berikut ini:
a. Komunikasi
Pada aspek komunikasi dditemukan bahwa sosialisasi masih sangat jarang dilakukan dan  jika  dilakukan  hanya  pada  tingkat  kelurahan  sehingga  informasi  mengenai  pentingnya IMB masih belum optimal. Sosialisasi menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan karena banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai kewajibannya sebagai wajib retribusi.  Pentingnya  sosialisasi  sebagaimana  dikatakan  oleh  Warouw  dkk  (2015)  bahwa sosialisasi  perpajakan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat  dilihat  dari  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  melapor,  dan meyampaikan  SPT,  serta  berkurangnya  wajib  pajak  yang  mempunyai  tunggakan  dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana.
b. Sumber Daya
Sumber aday terdiri dari bagaimana sarana dan prasarana di lapangan maupun dalam pelayanan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sarana dan prasarana masih sangat minim terutama dalam pelayanan teknis, sehingga ketika melakukan pelayanan teknis maka petugas  yang bertindak dalam pelayanan teknis tersebut  akan saling menunggu
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
penggunaan sarana dan prasarana dari petugas lainnya. Kemudian sarana dan prasarana yang cenderung kurang baik lagi digunakan. Tidak hanya itu, jumlah pegawai teknis yang sedikit sehingga membuat banyak pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal teknis dilakukan atau dikerjakan secara tepat waktu.
c. Sikap pelaksana
Sikap  pelaksana  merupakan  salah  satu  aspek  yang  krusial  karena  dengan  dukungan pelaksana  serta  dengan  komitmen  yang  tinggi  akan  membuat  sebuah  pelayanan  dirasakan sangat  puas.  Hasil  penelitian  melalui  wawancara  dan  observasi  ditemukan  bahwa  sikap pelaksana  sudah  menunjukan  sikap  yang  baik  namun  komitmen  dengan  waktu  masih  perlu untuk  dibenahi  terutama  oleh  pelaksana  teknis  serta  bagi  pegawai  administrasi  masih  perlu untuk meningkatkan sikap empati dalam memberikan pelayanan.
d. Struktur Organisasi
Penerbitan  IMB  menyangkut  keselamatan  penduduk  atas  bangunan  yang  dihuni, maka  dibutuhkan  peninjauan  langsung  ke  lapangan  untuk  memastikan  struktur  yang memenuhi  standar  dan  lokasi  yang  tidak  mengganggu  kepentingan  umum.  Pelayanan  IMB membutuhkan  fasilitas  pendukung  yang  lebih  spesifik  dibandingkan  dengan  layanan perizinan  yang  lainnya.    Dengan  tingkat  kerumitan  penerbitan  dokumen  izin  baik  layanan administrasi  maupun  peninjauan  di  lapangan,  maka  dibutuhkan  pula  SDM  yang  memiliki pengetahuan spesifik tentang bangunan.
Faktor-faktor  yang menentukan keberhasilan  Implementasi Perda  Nomor  36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur  Birokrasi.  Dimana  untuk  komunikasi  ditemukan  bahwa  sosialisasi  masih  sangat jarang dilakukan dan jika dilakukan hanya pada tingkat kelurahan, sumber daya masih sangat minim dari kualitas dan kuantitas pegawai serta sarana prasarana, dari aspek sikap pelaksana yang  sudah  baik  dalam  komitmen  bekerja  serta  struktur  birokrasi  yang  baik  karena  adanya ketersediaan SOP dan SPM dalam Implementasi Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan  Bangunan.  Faktor  yang  paling  dominan  yakni  faktor  kuantitas  pegawai  serta sarana prasarana
Sementara  yang  tidak  kalah  penting  yakni  pada  aspek  internal  pemerintahan  yakni kemampuan atau kompetensi SDM dan sarana prasarana. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Steers (1984) (dalam Sutrisno: 2009 :151) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja  yakni kemampuan dari pegawai itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  Sumber  daya  manusia  memegang  peran  utama  dalam  setiap  kegiatan  perusahaan.
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83

## Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Banyaknya  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya,  tanpa  dukungan  sumber  daya  manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik.

## 3. Upaya Optimalisasi Implementasi Perda Nomor 36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemecahan masalah adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan  masalah  dibuat  penyelesaiannya  dengan  cara  menentukan  masalah,  mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah itu terjadi. Sebuah kebijakan tentunya tidak  selalu  berjalan  dengan  baik,  terdapat  berbagai  masalah.  Hal  yang  sma  juga  tentunya terjadi pada  Implementasi  Perda Nomor 36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Upaya  Optimalisasi  Implementasi  Perda  Nomor  36  tahun  2011  dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  dengan  intensifikasi  dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi dapat dilakukan dengan Evaluasi kebijakan, Tindak lanjut rekomendasi pengawasan, Memperhatikan angka ideal dalam anggaran dan Bimbingan teknis dan  pelatihan.  Dengan  tindakan  ini  maka  diharapkan  akan  bermanfaat  atau  berdampak  baik dimana  Sebagai bentuk optimalisasi pada tahap perencanaan, hasil pekerjaan akan lebih baik, target  akan  mudah  dicapai  dimana  pencapaian  target  merupakan  ukuran  keberhasilan  serta pegawai akan memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi.
Kemudian  perlunya  dalam  melakukan  tindakan  ekstensifikasi  berupa  Integrasi  IMB dengan perizinan lainnya, Sosialisasi dengan cara yang efisien dan Pendataan kembali wajib retribusi yang memiliki banguna tanpa IMB, sehingga akan berdampak pada masyarakat akan susah  dalam  mengurus  surat-surat  atau  izin  lain  sehingga  harus  lebih  dulu  mengurus  IMB, Pengetahuan  masyarakat  dan  kesadaran  akan  meningkat  serta  dengan  pendataan  maka  akan lebih banyak wajib retribusi yang dapat dirangkul
Dalam  jangka  pendek  kegiatan  yang  paling  mudah  dan  dapat  dilakukan  adalah melakukan  intensifikasi  terhadap  objek  atau  sumber  pendapatan  daerah  yang    sudah  ada, seperti  melakukan  intensifikasi  terhadap  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Dengan melakukan  efektivitas  dan  efesiensi  sumber  atau  objek  pandapatan  daerah,  maka  akan meningktakan  produktivitas  PAD  tanpa  harus  melakukan  perluasan  sumber  atau  objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukanstudi, proses danwaktu yang panjang.
Penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan  retribusi  daerah  merupakan  kegiatan  dalam  pungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  ekspansi  untuk  menambah  objek-objek  maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi  untuk  dipungut
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
pajak  dan  retruibusinya.  Sehingga,  dengan  bertambahnya  objek  dan  subjek  retribusi  daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan PAD akibat bertambahnya penerimaan dari objek retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi.
Pemerintah  di  tingkat  (SKPD)  mengadakan  kerjasama  dengan  pihak  kelurahan  dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya IMB, sehingga dengan  banyaknya  masyarakat  yang  mengajukan  IMB  maka  semakin  banyak  pula pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  retribusi  IMB.  Kemudian  pemecahan  masalah  harus segera diimplementasikan kemudian peningkatan pemastian mutu dengan cara menambahkan Tim  Pengawas  dan  Pengendalian  di  lapangan,  sehingga  adanya  pengawasan  pembangunan yang bangunannya sesuai di berkas permohonan baik luas bangunan dan fungsinya.

## F.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Strategi  yang dilakukan  dalam  Implementasi  Perda  Nomor 36 Tahun 2011 Tentang  Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo yakni strategi  stabil  yang  digunakan  jika  pelayanan,  pemungutan  retribusi,  pengawasan  dan sanksi  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  retribusi  IMB  dan  menerapkan  strategi diversifikasi jika ternyata pelayanan, pemungutan retribusi, pengawasan dan sanksi belum begitu  optimal.  Strategi  yang  harus  mendapat  perhatian  karena  strateginya  kurang  baik yakni  pada  sanksi  yang  diberikan  belum  begitu  memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat yang kurang patuh dalam hal retribusi daerah.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Gorontalo terdiri  dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi  atau Sikap Pelaksana dan  Struktur  Birokrasi.  Dimana  untuk  komunikasi  ditemukan  bahwa  sosialisasi  masih sangat  jarang  dilakukan  dan  jika  dilakukan  hanya  pada  tingkat  kelurahan,  sumber  daya masih sangat minim dari kualitas dan kuantitas pegawai serta sarana prasarana, dari aspek sikap  pelaksana  yang  sudah  baik  dalam  komitmen  bekerja  serta  struktur  birokrasi  yang baik  karena  adanya  ketersediaan  SOP  dan  SPM  dalam  Implementasi  Perda  Nomor  36 Tahun  2011  Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Faktor  yang  paling  dominan  yakni faktor kuantitas pegawai serta sarana prasarana
3. Upaya optimalisasi dalam Implementasi Perda Nomor 36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.  Kedua  aspek  tersebut  merupakan  pemecahan  masalah  dalam  hal  retribusi
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
IMB  yang  paling  relevan  karena  mampu  mendorong  baiknya  masalah-masalah  dalam pemungutan IMB di Kota Gorontalo.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  simpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  saran penelitianiniadalahsebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah Sebaiknya Dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  satu  Pintu  (DPM-PTSP)  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  (PU-PR)  harus  lebih  tegas  dalam  pengawasan  dan  juga meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap  masyarakat  dengan  lebih  mempercepat penyelesaian proses berkas permohonan perizinan IMB, dan harus lebih kerja keras untuk mencapai target yang harus dipenuhi supaya PAD dari reribusi izin mendirikan bangunan lebih cepat terealisasi dan terlampaui dari target yang ditentukan
2. Untuk lebih mengefektifkan proses pengurusan  IMB hendaknya Dinas terkait dalam hal ini  DPMPTSP  mengadakan  kerjasama  dengan  pihak  kelurahan  dan  kecamatan  untuk melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  akan  pentingnya  IMB,  sehingga  dengan banyaknya  masyarakat  yang  mengajukan  IMB  maka  semakin  banyak  pula  pendapatan daerah yang berasal dari retribusi IMB.
3. Pemecahan  masalah  harus  segera  diimplementasikan  dimana  untuk  intensifikasi  dapat dilakukan dengan evaluasi kebijakan, tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  2009.  Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika
Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pajak. Sinar Grafika : Jakarta.
Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Azhar Susanto .2009,”Sistem Akuntansi Prosedur dan Metode’, Yogyakarta : BPFE
Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Ibrahim, Amin. 2008.Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya.Bandung : Mandar Maju.
Kadji,  Yulianto.  2015.  Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik  Kepemimpinan  Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Fealitas. Gorontalo. UNG Press Gorontalo
Lijan, Poltak Sinambela dkk (2006) Reformasi Pelayanan Publik ,Jakarta: PT.Bumi Aksara Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.Jakarta: PT. BumiAksara.
Volume 15 Nomor 2, Desember 2019 Halaman 65-83
Ridwan  Juniarso.  2009.  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik. Bandung: Nuansa
Santoso,  Pandji,  2008, Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance ,  Refika Aditama, Bandung.
Sadyohutomo,  Mulyono.  2008.  Manajemen  Kota  dan  Wilayah  Realita  dan  Tantangan. Jakarta. Bumi Aksara.
Tangkisilan Hessel Nogi S,2003, Kebijakan Publik Yang Membumi ,YPAP,Yogyakarta Triguno,  (1997).  Budaya  Kerja,  Menciptakan  Lingkungan  yang  Kondusif  untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Golden Teravon Press.
Winarno, Budi. 2002. Teori Dan proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media press. Yamit, Zulian. 2010. Manajemen Kualitas Produk & Jasa. Yogyakarta. Ekonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah nomor 36 tahun 2011 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasolong, Harbani. 2014.Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Penerbit CV.Alfabeta Dwi, Yuni. 2008. Panduan Praktis Mengurus IMB. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
Yunus, Y. 2004. Tanah dan Pengolahannya. Bandung: CV Alfabeta Tarigan, Henry Guntur. 2009. PengkajianPragmatik. Bandung: Penerbit Angkasa
Halim,  Abdul.  2004.  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
Deddy  Supriady,  Bratakusuma  dan  Solihin  Dadang.  2009.  Otonomi  Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  keuangan  daerah,.  Edisi  Revisi, Jakarta, Salemba Empat
Darise,  Nurlan,  2008,  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor.  Publik),  Jakarta:  PT Indeks.
Irfansyah,  2015.  Kontribusi  Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.

## Jurnal
Warouw,  Jounica  Zsezsa  Sabhatini;  Jullie  J.  Sondakh  dan  Stanley  K.  Walandouw.  2015. Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). Jurnal ISSN 2303-1174