doi: mkts.v27i1.33764

## Hambatan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan: Perspektif Pemerintah
* Debby Willar 1 , Bambang Trigunarsyah 2
1 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado
2 Department of Construction and Project Management, RMIT University, Melbourne, Australia
*) debby.willar@sipil.polimdo.ac.id
Received: 27 Oktober 2020 Revised: 23 Juli 2020 Accepted: 28 Juli 2020

## Abstract
Sustainable  construction  is  a  way  for  the  construction  industry  to  achieve  sustainable  development  by considering  social,  economic,  environmental,  and  cultural  issues.  Policies  for  implementing  sustainable construction  in  infrastructure  delivery  are  still  not  clearly  understood,  resulting  in  challenging implementationby  planners  and  contractors.  This  research  study  identifies  the  barriers  to  implementing sustainable construction in developing infrastructure projects in Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, and  Perumahan  Permukiman  sectors  in  North  Sulawesi  Province.  Data  collection  using  semi-structured interviews  involved  23  informants  from  these  four  sectors.  The  results  of  the  study  found  that  the  barriers evenly occur throughout the life cycle of an infrastructure project in four sectors, namely: (1) the programming phase related to strategic planning documents and identification of barriers, (2) the technical planning phase related to technical understanding and competence service providers, (3) construction implementation phase related to expert consultants, service provider competence, and green construction technology, (4) utilization phase  related  to  socialization,  promotion,  and  education,  (5)  demolition  phase  related  to  mechanisms  and availability  of  resources.  The  study  results  provide  academic-based  information  for  the  government  to minimize barriers to implementing sustainable construction policies throughout Indonesia.

## Keywords: Sustainable construction, project life cycle, infrastructure

## Abstrak
Konstruksi  berkelanjutan  merupakan  cara  bagi  industri  konstruksi  menuju  tercapainya  pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan isu-isu sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Kebijakan untuk menerapkan konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur masih belum dipahami dengan jelas sehingga  mengakibatkan  konsep  konstruksi  berkelanjutan  masih  sulit  diterapkan  oleh  perencana  maupun pelaksana konstruksi infrastruktur. Studi penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala penerapan konstruksi berkelanjutan pada pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan Permukiman di Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur  melibatkan  23  orang  informan  yang  berasal  dari  empat  sektor  tersebut.  Hasil  studi menemukan  hambatan-hambatan  yang  merata  terjadi  pada  empat  sektor  dalam  menerapkan  kebijakan konstruksi  berkelanjutan  disepanjang  siklus  hidup  proyek  infrastruktur,  yaitu:  (1)  tahap  pemograman berkaitan dengan dokumen renstra dan identifikasi hambatan, (2) tahap perencanaan teknis berkaitan dengan pemahaman  teknis  dan  kompetensi  penyedia  jasa,  (3)  tahap  pelaksanaan  konstruksi  berkaitan  dengan konsultan  ahli,  kompetensi  penyedia  jasa,  dan  teknologi  konstruksi  hijau,  (4)  tahap  pemanfaatan  berkaitan dengan  sosialisasi,  promosi  dan  edukasi,  (5)  tahap  pembongkaran  berkaitan  dengan  mekanisme  dan ketersediaan  sumber  daya.  Hasil  studi  menyediakan  informasi  berbasis  akademik  bagi  pemerintah  dalam upaya meminimalisir hambatan penerapan kebijakan konstruksi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Kata kunci: Konstruksi berkelanjutan, siklus hidup proyek, infrastruktur

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  berbasis  konstruksi berkelanjutan  ( sustainable  construction )  menjadi perhatian  Pemerintah  saat  ini,  guna  menciptakan konstruksi infrastruktur yang tidak hanya berkualitas tinggi namun berdampak pada keamanan  dan  kesehatan  lingkungan  serta  pada peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial. Sasaran  ini  berkaitan  dengan  peran  produk infrastruktur  dalam  mewujudkan  pembangunan yang  berkelanjutan  ( sustainable  development ); yaitu pembangunan yang mendorong generasi saat ini  untuk  mampu  memenuhi  kebutuhannya  serta juga  mampu  mempersiapkan  generasi  mendatang memenuhi kebutuhan mereka kelak (WCED, 1987).
Keterkaitan  antara  konstruksi  berkelanjutan  dan pembangunan  berkelanjutan  yaitu,  pembangunan konstruksi yang mengintegrasikan lingkungan kerja yang sehat, efisiensi kerja dan kualitas hidup (Abd Jamil & Fathi, 2016) melalui efisiensi proses desain, pengadaan berkelanjutan, dan pelaksanaan konstruksi berkelanjutan (Abrahams, 2017). Sementara  itu,  kebijakan  untuk  menerapkan konstruksi  berkelanjutan  pada  penyelenggaraan infrastruktur  masih  belum  dipahami  dengan  jelas, sehingga mengakibatkan konsep konstruksi berkelanjutan masih sulit diterapkan oleh perencana maupun pelaksana konstruksi infrastruktur.
Sektor konstruksi telah menjadi salah satu indikator utama  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  oleh karenanya  tidak  dapat  dihindari  konstruksi berkelanjutan mendesak untuk diterapkan. Pemerintah telah mengatur implementasi konstruksi berkelanjutan  pada  penyelenggaraan  infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015. Namun,  masih  terdapat  kendala  ( gap )  antara peraturan yang telah diterbitkan dengan penerapannya  pada  siklus  hidup  proyek-proyek infrastruktur.  Permasalahan  penerapan  prinsip konstruksi  berkelanjutan  menjadi  masalah  di sebagian  besar  negara  berkembang  (Aghimien et.al .,  2019).  Dengan  mempertimbangkan  manfaat penerapan  konstruksi  berkelanjutan,  khususnya pada  pembangunan  infrastruktur,  maka  studi penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  kendala- kendala  penerapan  konstruksi  berkelanjutan  pada lima tahap siklus hidup infrastruktur, yang berasal dari  perspektif  pemerintah.  Kelima  tahap  tersebut adalah, (1) pemograman, (2) perencanaan teknis, (3) pelaksanaan  konstruksi,  (4)  pemanfaatan,  dan  (5) pembongkaran. Hasil penelitian diharapkan menjadi  masukan  bagi  pemerintah  dan  pemangku kepentingan  proyek  infrastruktur  lainnya  dalam upaya meminimalisir hambatan penerapan
kebijakan  konstruksi  berkelanjutan  di  seluruh wilayah Indonesia.

## Penerapan konstruksi berkelanjutan
Sektor  konstruksi  memiliki  peran  penting  dalam menyediakan infrastruktur daerah dan permukiman bagi  manusia,  serta  bertanggung  jawab  atas sejumlah  besar  penggunaan  sumber  daya,  baik sumber daya yang terkait langsung dengan kegiatan konstruksi, maupun sumber daya lainnya yang turut terkena  dampak  kegiatan  konstruksi,  seperti lingkungan,  sosio-ekonomi,  dan  budaya.  Hal  ini sejalan  dengan  isu  konstruksi  berkelanjutan  yang pendekatannya  dalam  melaksanakan  rangkaian kegiatan  konstruksi  perlu  mencipatakan  suatu fasilitas  fisik  yang  memenuhi  tujuan  ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang  akan  datang,  serta  memenuhi  prinsip berkelanjutan (Permen 05/PRT/M/2015). Konstruksi  berkelanjutan  merupakan  cara  bagi industri konstruksi menuju tercapainya pembangunan  berkelanjutan  melalui  keterlibatan langsung dengan faktor sosial, ekonomi, lingkungan  dan  budaya  (Agyekum-Mensah et  al ., 2012; Xia et al ., 2015, 2016; Aghimien et al ., 2019). Penerapan konstruksi berkelanjutan menjadi penting untuk terciptanya
infrastruktur berkelanjutan yang pada gilirannya akan berkontribusi  kepada  pembangunan  berkelanjutan di Indonesia.
Beberapa  hasil  studi  tentang  penerapan  konsep ‘konstruksi  berkelanjutan’  di  berbagai  negara menunjukkan  penekanan  yang  berbeda-beda, disesuaikan  dengan  bagaimana  konsep  tersebut diadopsi  untuk  kepentingan  mendesak  di  masing- masing  negara.  Pemerintah  Indonesia  melalui Peraturan  Menteri  PUPR  05/PRT/M/2015  telah mengatur konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan  infrastruktur  bidang  pekerjaan umum  dan  permukiman.  Pengaturan  tersebut mencakup langkah-langkah dan teknik penyelenggaraan  infrastruktur  disepanjang  siklus hidup  infrastruktur, meliputi  tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan serta pembongkaran,  yang  mempertimbangkan  prinsip berkelanjutan.
Hasil  penelitian  Ervianto  (2015)  mengkonfirmasi bahwa Indonesia sedang fokus pada pembangunan konstruksi  yang  berwawasan  lingkungan.  Selain Indonesia,  beberapa  negara  kategori  sedang berkembang  juga  mempromosikan  konstruksi berkelanjutan  sesuai  dengan  urgensi  masing- masing.  Malaysia  menekankan  pada  pengelolaan limbah konstruksi (Abd Hamid & Kamar, 2012), Sri Lanka  pada  kebijakan,  sumber  daya,  dan pendidikan  (Athapaththu  &  Karunasena,  2018),
Nigeria  dan  Afrika  Selatan  pada  promosi menggunakan  material  konstruksi  berkelanjutan (Aghimien et al ., 2019). Sedangkan negara-negara maju,  seperti  United  Arab  Emirates  menekankan pada manajemen rantai pasok hijau (Balasubramanian  &  Shukla,  2017),  dan  United Kingdom  menerapkan life  cycle  costing sebagai upaya mewajibkan diri pada konstruksi berkelanjutan (Higham et al ., 2015).
Penerapan  konsep  konstruksi  berkelanjutan  pada penyelenggaraan proyek infrastruktur guna terciptanya infrastruktur berkelanjutan yang berkontribusi  kepada  pembangunan  berkelanjutan, tentu  saja  memerlukan  pemahaman  yang  tajam tentang konsep prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan.  Istilah  ‘konstruksi  berkelanjutan’ dikembangkan untuk menjelaskan tanggung jawab industri konstruksi dalam mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  (Kibert,  2008).  Abd. Hamid & Kamar (2012) mendefinisikan konstruksi berkelanjutan sebagai pembangunan dan pemeliharaan  yang  bertanggung  jawab  terhadap kesehatan  lingkungan  yang  dibangun,  berdasarkan prinsip-prinsip  ekologi  dan  penggunaan  sumber daya yang efisien.
Konsep  konstruksi  berkelanjutan  mengutamakan pembauran  lingkungan  yang  sehat  dan  aman, kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi (Abd Jamil  &  Fathi,  2016;  Balasubramanian  &  Shukla, 2017;  Ismail et  al .,  2017).  Penerapan  konstruksi berkelanjutan  sepatutnya  telah  dimulai  pada  tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap penutupan proyek  (Ismail et  al .,  2017),  termasuk  penerapan pada  kegiatan  pengadaan  untuk  proyek-proyek milik pemerintah (Da Silva et al ., 2018).

## Hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan
Namun demikian, penerapan konstruksi berkelanjutan  dapat  mengalami  kendala-kendala. Meningkatkan  penyerahan  produk  konstruksi berkelanjutan  adalah  masalah  disebagian  besar negara-negara berkembang (Aghimien et al ., 2019).
Hasil-hasil  penelitian  mengemukakan  beberapa kendala  utama  yang  menghambat  keberhasilan dalam penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan pada pembangunan konstruksi, antara lain: penambahan biaya  pembangunan  proyek  (Opoku  &  Ahmed, 2014;  Karunasena et  al .,  2016;  Aghimien et  al ., 2019),  kurangnya  minat  para  pelaksana  proyek konstruksi (Djokoto et al ., 2014; Aigbavboa et al ., 2017),  kesadaran  publik  yang  rendah  dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat konstruksi yang berkelanjutan (Opoku et al ., 2015; Azeem et al ., 2017; Aghimien et al ., 2019), dan ketidakpastian  yang  melatarbelakangi  pemahaman konsep  konstruksi  berkelanjutan  (Goel,  2019).
Untuk  itu,  diperlukan  peran  dan  tanggung  jawab bersama  Pemerintah,  pelaku  jasa  konstruksi  dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan praktik konstruksi berkelanjutan di Indonesia.
Implementasi  konstruksi  berkelanjutan  berhasil dipastikan memberi dampak positif bagi kinerja jasa konstruksi dimanapun baik saat ini maupun diwaktu mendatang.  Penerapan  konstruksi  berkelanjutan bermanfaat  menciptakan  kesehatan  lingkungan kerja  di  dalam  proyek  dan  di  lingkungan  sekitar pembangunan  proyek  (Abd  Jamil  &  Fathi,  2016; Ndlangamandla  &  Combrinck,  2019),  termasuk mengelola  sampah  konstruksi  yang  sedikit  (Abd Jamil  &  Fathi,  2016).  Penerapan  konstruksi berkelanjutan  menciptakan  suasana  kerja  proyek yang aman yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas  kerja  (Abd  Jamil  &  Fathi,  2016), sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  penyerahan produk  konstruksi  berkelanjutan  (Aghimien et  al ., 2019). Implementasi praktik hijau telah berdampak positif  pada  kinerja  ekonomi  dan  bisnis  para pemangku kepentingan proyek konstruksi (Balasubramanian  &  Shukla,  2017),  antara  lain, mengoptimalkan penggunaan sumber daya anggaran, manusia, logistik dan teknologi informasi pada kegiatan pengadaan dengan konsep berkelanjutan  di  lingkungan  pemerintah  (Da  Silva et  al .,  2018).  Bagi  para  penyedia  jasa  konstruksi, mempraktikan  konstruksi  hijau  dan  konstruksi berkelanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan dan keunggulan berkompetisi secara berkelanjutan (Shurrab et al ., 2019).
Beberapa  studi  kasus  membuktikan  bahwa perusahaan  akan  mendapatkan  manfaat  lebih banyak jika konsep berkelanjutan diterapkan secara holistik diseluruh organisasi dan bukan hanya pada tingkat proyek (Abd Jamil & Fathi, 2016). Dengan demikian, terdapat banyak manfaat dalam penerapan  konstruksi  berkelanjutan  yang  pada prinsipnya mengutamakan kesehatan dan keamanan lingkungan di sepanjang siklus hidup infrastruktur, guna  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi, serta pelestarian budaya.
Namun  demikian,  komitmen,  pengetahuan  dan keterlibatan  berbagai  pemangku  kepentingan industri konstruksi sangat penting untuk menghasilkan  proyek  yang  mencerminkan  upaya substansial  dalam  mewujudkan  lingkungan  yang lebih  hijau  (Abd  Jamil  &  Fathi,  2016).  Selain  itu, terdapat persyaratan-persyaratan yang perlu dikembangkan untuk meminimalisir hambatan agar konstruksi  nasional  sukses  menerapkan  konstruksi berkelanjutan. Pemerintah perlu membuat undang- undang  untuk  promosi  konstruksi  berkelanjutan, dimana  di  negara-negara  berkembang  adanya peraturan pemerintah merupakan pendorong utama
penerapan  konstruksi  berkelanjutan  (Oke et  al ., 2019). Pemerintah harus mempromosikan peraturan tentang penghijauan kota (Klimas & Lideika, 2018). Peran  pemerintah  dalam  menciptakan  kesadaran publik  terhadap  inisiatif  ‘hijau’  dapat  dilakukan melalui  seminar,  lokakarya,  serta  mengeluarkan kode  bagi  bangunan  dengan  konsep  hijau,  bahkan menyediakan  insentif  untuk  mempromosikan praktik green building (Azeem et al ., 2017).
Para  pembuat  kebijakan  dapat  pula  mengeluarkan standar  penilaian  kelayakan  bangunan  dengan menggunakan  indeks  bangunan  berkelanjutan, sebagai  upaya  perbaikan  dalam  membangun bangunan  berkelanjutan  untuk  jangka panjang  dan jangka pendek (Hasan,  2016).  Selain  merumuskan kebijakan, peran penting ada pada sikap manajemen dalam mengkontrol penerapan prosedur pembangunan  konstruksi  berkelanjutan  di  seluruh tingkatan  organisasi  (Opoku et  al .,  2015),  baik  di kalangan pemerintah maupun swasta.
Untuk  mampu  memahami  dan  mengerjakan pembangunan konstruksi berkelanjutan, para tenaga kerja konstruksi perlu diberi pelatihan peningkatan kompetensi  dan  keterampilan  teknis  menangani proyek  infrastruktur  berkelanjutan  (Murphy  & Nahod, 2017); dan diperlengkapi dengan dorongan motivasi  dari  manajemen  untuk  tidak  bersikap apatis  melainkan  meningkatkan  inovasi  dan kreativitas  dalam  praktik  konstruksi  hijau  (Abd. Hamid  &  Kamar,  2012).  Oleh  karenanya, Pemerintah  dan  mitranya  perlu  memahami  dan mendukung prinsip konstruksi berkelanjutan menjadi  aspek  kebijakan,  peraturan  dan  perbaikan tata  kelola  yang  didukung  oleh  ketersediaan pendanaan untuk promosi, pendidikan dan pelatihan.

## Metode
Pengumpulan  data  penelitian  pada  industri konstruksi  harus  menggunakan  metode  penelitian yang tepat (Abowitz & Toole, 2010). Metode yang digunakan dalam studi penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara semi- terstruktur,  untuk  mencapai  tujuan  penelitian. Teknik  wawancara  digunakan  apabila  peneliti memerlukan  data  yang  lebih  mendalam  dari informan (Sugiyono, 2016). Dalam studi penelitian ini,  peneliti  ingin  mengetahui  dari  informan,  yaitu
para  pejabat  pemerintah,  tentang  hambatan- hambatan  yang  merata  dialami  dalam menerapkan prinsip-prinsip  konstruksi  berkelanjutan  pada pembangunan  infrastruktur.  Instrumen  wawancara semi-terstruktur  menggunakan  Permen  PUPR 05/PRT/M/2015  yang  berisi  langkah-langkah  dan teknik  pengelolaan  proyek  infrastruktur  yang mempertimbangkan  prinsip  berkelanjutan.  Data hasil wawancara semi-terstruktur dianalisis menggunakan  Model  Miles  and  Huberman. Analisis  data  dengan  model  ini  mencakup  data reduction ,  data display ,  dan conclusion  drawing/ verification (Sugiyono, 2016). Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan jawaban informan atas pertanyaan kunci: “ Apakah yang menjadi hambatan dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  konstruksi berkelanjutan  pada  (1)  tahap  pemograman,  (2) tahap  perencanaan  teknis,  (3)  tahap  pelaksanaan konstruksi,  (4)  tahap  pemanfaatan,  dan  (5)  tahap pembongkaran, pada pembangunan proyek infrastruktur di Sulawesi Utara ?”
Dalam  mereduksi  data,  jawaban  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  penelitian  dan  pertanyaan  kunci itulah yang direduksi. Setelah data direduksi, maka langkah  selanjutnya  adalah  menyajikan  data  (data display )  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  Data yang disajikan mendeskripsikan hambatan- hambatan  yang  berulang-ulang  disampaikan  oleh para  informan,  dan  hambatan-hambatan  yang digambarkan  dengan  kata-kata  secara  jelas  dan terperinci  oleh  sebagian  besar  informan.  Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles et  al .  (2013)  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.
Kesimpulan dalam analisis data studi penelitian ini berupa  deskripsi  hambatan-hambatan  yang  merata terjadi  pada  empat  sektor  dalam  menerapkan kebijakan  konstruksi  berkelanjutan  di  sepanjang siklus  hidup  proyek  infrastruktur.  Pada  Tabel  1 menjelaskan  data  informan  wawancara  semi- terstruktur  yang  melaksanakan  tugas  sebagai Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker), menangani Unit Layanan  Pengadaan  (ULP),  sebagai  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  sebagai  Panitia Penerimaan  Hasil  Pekerjaan  (PPHP),  staf  bagian perencanaan, dan staf bagian teknik. Total informan sebanyak 23 orang  dari  sektor  Bina  Marga,  sektor Cipta  Karya,  sektor  Sumber  Daya  Air,  dan  sektor Perumahan dan Permukiman.
Tabel 1. Data informan wawancara semi-terstruktur
Sektor Satker ULP PPK PPHP Perencanaan Teknik Bina Marga 2 1 1 - 1 - Cipta Karya - 2 1 1 - - Sumber Daya Air - 2 - 1 - 1 PERKIM 1 5 2 2 - - Total 3 10 4 4 1 1

## Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan  hasil  pengumpulan  data  kualitatif dikelompokkan  berdasarkan  pemahaman  dan pengalaman  para  informan  pejabat  pemerintah tentang penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan pada siklus hidup proyek infrastruktur di Sulawesi Utara  serta  kendala-kendala  yang  dialami  pada pembangunan  proyek  infrastruktur  di  Sulawesi Utara, khususnya menyangkut hambatan penerapannya.

## Hambatan penerapan tahap pemograman
Sebagian  besar  informan  memberikan  penekanan yang  berhubungan  dengan  dokumen  renstra  dan identifikasi hambatan sebagai hambatan penerapan konstruksi  berkelanjutan  pada  tahap  pemograman. Komentar  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut: (1)  Kami  kurang  mendapatkan  informasi  ataupun penjelasan  terkait  dengan  dokumen  renstra, termasuk  juga  isi  renstra,  sehingga  kami  hanya menjalankan isi program tanpa memahami dengan terperinci  program-program  yang  terkait  dengan renstra. (2) Kami hanya menjalankan program yang turun  dari  pusat,  dan  kalau  tentang  renstra,  kami hanya mendengarkan saja informasi pada saat rapat.
Hambatan  selanjutnya  adalah:  (3)  Pada  saat  awal pembahasan  rencana  pelaksanaan  program,  jarang kami membahas hambatan-hambatan yang mungkin  dapat  terjadi.  (4)  Pembahasan  hambatan pada  tahap  pemograman  sangat  diperlukan,  selain pembahasan  hambatan  karena  masalah  lahan. Sebaiknya  memang  dalam  rapat  koordinasi,  perlu pembahasan  kemungkinan  hambatan  yang  terjadi disepanjang tahap-tahap pelaksanaan konstruksi.
Keterangan  informan  lain  yang  berkaitan  dengan hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan pada tahap  pemograman,  adalah:  (1)  Hambatan  pada kesiapan  lahan,  terkadang  lelang  telah  dilakukan padahal lahan pembangunan belum siap atau bebas dari masalah. Terkadang pula status lahan telah siap karena  telah  ditanda  tangani  oleh  pejabat  yang berkewenangan,  tetapi  setelah  akan  dilakukan pekerjaan  mobilisasi,  lahan  pembangunan  belum bebas dari masalah atau belum siap untuk dimasuki. (2)  Komunikasi  yang  kurang  lancar  diantara  para penyelenggara  proyek,  misalnya,  komunikasi penyelenggara proyek di daerah dengan pejabat di pusat yang berhubungan dengan solusi atas masalah di  daerah,  terkadang  solusi  yang  turun  dari  pusat kurang  sesuai,  karena  pusat  kurang  memahami masalah  yang  terjadi  di  dearah.  Jalur  komunikasi dan  tupoksi  antara  kementerian,  balai  tingkat provinsi, dan daerah kurang jelas. (3) Pemahaman yang kurang dari personil pokja terhadap program pembangunan  infastruktur  yang  telah  ditetapkan;
hal  ini  disebabkan  oleh  personil  yang  bergantian setiap tahun.
Hambatan berikutnya adalah: (4) Ketersediaan dana pembangunan yang kurang sesuai dapat mengakibatkan  program  ditinjau  kembali,  dan menghasilkan keputusan berdasarkan pada pekerjaan-pekerjaan prioritas, yang tidak lagi sesuai dengan  perencanaan  awal.  Kekurangan  dana seringkali  dibebankan  pada  daerah  jika  program pembangunan  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan perencanaan awal. (5) Usulan objek pembangunan dari  daerah  tidak  terakomodir  di  pusat,  padahal daerah lebih mengetahui kebutuhan objek pembangunan.  Ketersediaan  sumber  dana  yang terbatas  sehingga  realisasi  pembangunan  kurang sesuai dengan kebutuhgan daerah.
Hambatan  selanjutnya  termasuk:  (6)  Koordinasi untuk penyamaan visi antara para pihak penyelenggara  infrastruktur  berkelanjutan  sulit terlaksana, karena seringnya penggantian wakil dari para  pihak.  Sulitnya  dicapai  kesepakatan  bersama diantara  para  pihak  karena  kebijakan  daerah  yang tidak  sinkron  dengan  kebijakan  pusat.  (7)  Kajian social  pada  kelayakan  pembangunan  infrastruktur berkelanjutan  tidak  terpenuhi  karena  status kepemilikan tanah oleh pemda, yang mengakibatkan  tarik-ulur  dalam  pengelolaan proyek.  (8)  Kajian  atau  penilaian  kelayakan pembangunan  infrastruktur  berkelanjutan  tidak selesai  dilakukan  pada  tahap  pemograman,  karena terjadi  perubahan  kebijakan  pemda  yang  dapat mengakibatkan perubahan rencana pembangunan.

## Hambatan  penerapan  pada  tahap  perencanaan teknis
Sebagian  besar  informan  memberikan  penekanan yang  berkaitan  dengan  pemahaman  teknis  dan kompetensi  penyedia  jasa  sebagai  hambatan penerapan  konstruksi  berkelanjutan  pada  tahap perencanaan  teknis.  Beberapa  komentar  penting yang berkaitan dengan hambatan-hambatan tersebut adalah:  (1)  Penggunaan  material  yang  dapat digunakan  kembali  masih  terbatas  jumlahnya,  dan berbeda-beda untuk setiap jenis infrastruktur. Baik kami  pengguna  jasa  maupun  penyedia  jasa  belum sepenuhnya  paham  tentang  penggunaan  material maupun teknologi konstruksi hijau. (2) Yang kami ketahui tentang perencanaan konstruksi infrastruktur  berkelanjutan  adalah,  penyedia  jasa, khususnya  kontraktor,  sebagian  besar  terkendala dengan  kompetensi  dan  pengetahuan  tenaga kerjanya.  (3)  Perencanaan  teknis  pada  konstruksi berkelanjutan  masih  terkendala  pada  ketersediaan teknologi dan tenaga kerja yang mampu menerapkan  konstruksi  berkelanjutan.  Sebagai contoh, tenaga ahli atau konsultan perencana yang
peka
terhadap perencanaan konstruksi berkelanjutan.
Keterangan  informan  lainnya  yang  berkaitan dengan hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan  pada  tahap  perencanaan  teknis, termasuk  yang  berikut  ini:  (4)  Identifikasi  para pihak  yang  berkepentingan  terkendala  oleh tumpang-tindih  perencanaan  antara  pusat  dan daerah. Hal ini mengakibatkan koordinasi diantara para  pihak  untuk  kesamaan  tujuan,  lingkup  dan target  pembangunan  infrastruktur  terkendala  oleh ketidaksesuaian  antara  proyek  yang  diusulkan dengan keadaan di lapangan. (5) Perencanaan teknis dengan konsep konstruksi berkelanjutan terkendala oleh penetapan KAK, dan sustainable procurement yang  belum  dapat  dilaksanakan,  karena  standar biaya  yang  berlaku  belum  mengakomodir  prinsip konstruksi  berkelanjutan.  (6)  Masyarakat  sebagai user tidak  terlibat  dalam  perencanaan,  sehingga terkadang  sinkronisasi  diantara  pemilik,  penyedia dan  penguna  (masyarakat)  sebagai user tidak ditemukan.
Selanjutnya  informasi  lain  pada  tahap  ini  adalah (7)  Perencanaan  teknis  dengan  acuan  biaya konstruksi  hijau  masih  dianggap  mahal,  apalagi perencanaan yang menggunakan kembali sebagian material  konstruksi,  dan  belum  terbiasa  dengan perencanaan  penggunaan  energi  dan  air  secara optimal. (8) Kurangnya tenaga ahli yang menguasai value engineering , c lean construction dan life-cycle cost  analysis . Value  engineering sulit  diterapkan karena terikat dengan nilai kontrak.

## Hambatan  penerapan  pada  tahap  pelaksanaan konstruksi
Sebagian  besar  informan  memberikan  penekanan yang  berkaitan  dengan  konsultan  ahli,  kompetensi penyedia  jasa,  dan  teknologi  konstruksi  hijau sebagai hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan  pada  tahap  pelaksanaan  konstruksi. yaitu:  (1)  Kami  akui  bahwa  belum  sepenuhnya pelaksanaan  pembangunan  menggunakan  prinsip konstruksi berkelanjutan. Penyedia jasa belum siap dengan SDM yang mampu mengerjakan teknologi konstruksi hijau. Evaluasi kompetensi penyedia jasa terkadang hanya di atas kertas saja. (2) Perencanaan sering tidak sesuai dengan yang diharapkan karena lemahnya kompetensi konsultan perencanaan yang ahli.  (3)  Kebanyakan  penyedia  jasa  masih  kurang menguasai  atau  belum  siap  dengan  prinsip-prinsip konstruksi  berkelanjutan.  (4)  Kontraktor  masih kesulitan  dalam  mengerjakan  proyek  dengan konsep konstruksi hijau.
Keterangan  informan  lainnya  yang  berkaitan dengan hambatan penerapan konstruksi
berkelanjutan  pada  tahap  pelaksanaan  konstruksi, termasuk yang berikut: (5) K3 kurang diperhatikan oleh  penyedia  dan  pengguna  jasa,  dan  jarang diterapkan  pada  paket  pekerjaan  kecil.  (6)  Hasil survei awal di lapangan berbeda dengan hasil desain yang  diterima;  hasil  kerja  konsultan  perencana sering  tidak  seperti  yang  diharapkan.  (7)  Sistem online yang berlaku kadang menyulitkan komunikasi dua arah antara penyedia dan pengguna jasa  untuk  klarifikasi  hal-hal  teknis,  padahal  perlu dijelaskan  secara  tatap  muka.  (8)  Pola  kemitraan belum  diterapkan  dengan  masyarakat  setempat karena terkendala dengan tingkat keahlian masyarakat setempat.
Informasi  hambatan  lainnya  adalah:  (9)  Target capaian  volume  kerja  tidak  sesuai  dengan  target fungsi  infrastruktur  berkelanjutan.  Pada  MC  0 masih  terdapat  deviasi  antara  perencanaan  dengan pelaksanaan.  Terdapat  deviasi  realisasi  anggaran sebesar 20% dari yang telah terprogram. (10) Belum tersedia tenaga independent checker untuk melacak kemajuan,  termasuk  mengecek  kesiapan  peralatan laboratorium dan status kalibrasi alat-alat laboratorium  yang  tidak  dilakukan  secara  regular. (11)  Keterlambatan  waktu  pelaksanaan  karena menyesuaikan dengan waktu kontrak dan seringnya terjadi  perubahan  desain  konstruksi  infrastruktur. (12)  Komunikasi  juga  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan konstruksi. Tidak lancarnya komunikasi  antara  kontraktor  dan  sub-kontraktor. Kadang  kami  bingung,  karena  kami  didatangi langsung  oleh  sub-kontraktor,  padahal  mereka harusnya bertanya kepada kontraktor.

## Hambatan penerapan tahap pemanfaatan
Sebagian  besar  informan  memberikan  penekanan yang  berkaitan  dengan  sosialisasi,  promosi  dan edukasi  sebagai  hambatan  penerapan  konstruksi berkelanjutan  pada  tahap  pemanfaatan  produk infrastruktur.  Komentar  yang dimaksud  adalah  (1) Belum tersedia manual pemanfaatan dan pemeliharaan  produk  infrastruktur  yang  sesuai dengan rencana teknis. Menurut kami, ketersediaan manual  yang  dimaksud,  sekaligus  menjadi  bahan sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  dan pemerintah untuk bersama-sama memanfaatkan dan memelihara infastruktur. (2) Edukasi bagi masyarakat  sebagai  pengguna  infrastuktur  dapat menjadi  solusi  dalam  pemeliharaan  infrastruktur secara  berkelanjutan,  baik  pada  jangka  menengah sampai dengan jangka panjang. Hal ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.
Selain dua hal di atas informasi tahap ini adalah: (3) Pada  beberapa  objek  infrastruktur,  perlu  adanya program  pelatihan  bagaimana  memanfaatkan infrastruktur  berkelanjutan,  yang  terkadang  tidak
sinkron dengan waktu sebelum serah terima objek infrastruktur. Kami usul, konsultan hadir pada saat pelatihan penggunaan objek infrastruktur.
Informasi  selanjutnya  adalah:  (4)  Hambatan  pada pemanfaatan  infrastruktur  karena  para  pihak menyerahkan produk infrastruktur secara seremonial saja, hal ini kurang mendapat perhatian dari pengguna saat menerima produk infrastruktur. Masyarakat tidak memahami cara penggunaan dan pemeliharaannya, misalnya, terkait dengan apa saja yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh masyarakat  pengguna.  (5)  Sosialisasi  dan  edukasi perlu  dilakukan  kepada  masyarakat  apalagi  jika terkait dengan sanksi hukum.
Keterangan  informan  lainnya  yang  berkaitan dengan hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan  pada  tahap  pemanfaatan,  termasuk yang  berikut  ini:  (6)  Kendala  dari  tahap pemograman  berdampak  sampai  pada  tahap pemanfaatan.  Selain  pada  masa  pemeliharaan, belum  tersedia  inspeksi  pada  masa  pemanfaatan. Belum  tersedia  manual  pemanfaatan  infrastruktur berkelanjutan. (7) Belum tersedia tenaga ahli untuk melakukan  evaluasi  kinerja  komponen-komponen infrastruktur jika memenuhi prinsip-prinsip konstruksi  berkelanjutan.  (8)  Pengguna  kurang tertarik  dengan  objek  infrastruktur  berkelanjutan pada  saat  serah  terima,  yang  mengakibatkan pengguna/masyarakat  sering  melanggar  aturan pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan. (9) Pemilik infrastruktur berkelanjutan tidak memperhatikan  lagi  kegiatan  evaluasi  komponen infrastruktur berkelanjutan pada tahap pemanfaatan karena telah beralih dengan kegiatan pembangunan yang baru.

## Hambatan penerapan tahap pembongkaran
Sebagian  besar  informan  memberikan  penekanan yang berkaitan dengan kompetensi dan ketersediaan sumber daya sebagai hambatan penerapan konstruksi berkelanjutan pada tahap pembongkaran produk  infrastruktur.  Komentar  tersebut  adalah: (1) Pembongkaran seharusnya menggunakan tenaga kerja  untuk  menjaga  material  agar  tidak  rusak, namun  penyedia  jasa  pelaksana  pembongkaran lebih  memilih  menggunakan  alat  berat  untuk mempercepat waktu pekerjaan. (2)  Belum tersedia prosedur  pelaksanaan  pembongkaran,  yang  dapat menggunakan kembali sebagian material konstruksi. (3) Kendala alat berat yang sulit masuk lokasi, tenaga kerja lokal yang terampil melakukan pekerjaan  pembongkaran  tidak  tersedia,  dan  jika didatangkan dari luar ada biaya tambahan.
Keterangan  informan  lainnya  yang  berkaitan dengan hambatan penerapan konstruksi
berkelanjutan pada tahap pembongkaran, termasuk yang berikut ini: (4) Kebanyakan rekomendasi hasil uji  kelayakan  hanya  sampai  pada  kegaiatan rehabilitasi, tidak sampai pada kegiatan pembongkaran  objek  infrastruktur.  (5)  Sanksi  jika menggunakan ulang material bangunan yang lama.

## Pembahasan
Secara  operasional,  pemerintah  Indonesia  perlu memulai pendekatan holistik sejak tahap awal, yaitu tahap pemograman, dalam mewujudkan pembangunan  infrastruktur  yang  berkelanjutan. Pandangan  para  informan  tentang  pentingnya informasi  rencana  strategis  (renstra)  bidang pekerjaan  umum  dan  permukiman  dipahami  oleh para  pejabat  pelaksana  di  daerah,  secara  umum sangat  mirip.  Perhatian  para  informan  terhadap permasalahan-permasalahan  yang  kemungkinan dapat  terjadi  sepanjang  siklus  hidup  infrastruktur, juga menjadi perhatian bersama para informan dari keempat sektor.
Pemograman infrastruktur dengan konsep konstruksi  berkelanjutan  yang  tertuang  dalam renstra  Kementerian  PUPR  perlu  lebih  spesifik diprogramkan,  disesuaikan  dengan  bagaimana konsep  tersebut  diadopsi  untuk  kepentingan mendesak  bagi  pembangunan  infrastruktur  di Indonesia.  Mengembangkan  berbagai  indikator yang  terkait  dengan  evaluasi  keberlanjutan  atau tujuan penilaian (Abd Hamid & Kamar, 2012), dan mempekerjakan ahli life cycle costing (LCC) untuk mengevaluasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan  dari  proyek-proyek  infrastruktur  yang diusulkan  (Higham et  al .,  2015),  pada  jangka panjang  dan  jangka  pendek  (Hasan,  2016). Rekomendasi-rekomendasi  ini  dapat  memandu pemerintah  menentukan  proyek  infrastruktur  yang diusulkan  untuk  memenuhi  prinsip  dan  kriteria keberlanjutan pada keadaan di Indonesia.
Perspektif para informan tentang antisipasi kendala yang  dapat  saja  terjadi  di  sepanjang  tahapan penyelenggaraan proyek infrastruktur dapat dilakukan dengan menetapkan persyaratan- persyaratan untuk meminimalisir hambatan menerapkan konstruksi berkelanjutan. Bagi pemerintah sebagai pemilik dan pemimpin proyek, perlu menetapkan gaya kepemimpinan strategis dan transformasional,  yang  mengedepankan  agenda keberlanjutan (Opoku et al ., 2015).
Mengingat  pentingnya  tahap  perencanaan  teknis dalam merancang pelaksanaan proyek infrastruktur yang berkelanjutan, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah  Indonesia untuk menerapkan penilaian siklus hidup infrastruktur melalui desain hijau dan promosi praktik pengadaan berkelanjutan diseluruh
rantai  pasok  material  konstruksi  (Abd  Jamil  & Fathi,  2016;  Da  Silva et  al .,  2018),  dan pengembangan  sistem  penilaian  evaluasi  proyek konstruksi  jika  berdampak  positif  terhadap keamanan  lingkungan  (Attallah et  al .,  2013). Perencanaan teknis proyek infrastruktur berkelanjutan  memang  memerlukan  desain  yang inovatif dan dukungan teknologi maju (Agyekum- Mensah et al ., 2012; Abd Jamil & Fathi, 2016; Oke et  al .,  2017;  Shurrab et  al .,  2019).  Mengadopsi praktik baik dari negara maju dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan dan konstruksi hijau memungkinkan pemerintah dan para penyedia jasa perencanaan teknis meningkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan desain dengan konsep konstruksi berkelanjutan.
Peran  organisasi  kontraktor  sebagai  aktor  utama dalam  tahap  pelaksanaan  konstruksi  banyak bergantung  pada  pengetahuan  dan  kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan.  Schröpfer et  al . (2017)  telah  menekankan  bahwa  peningkatan transfer pengetahuan tentang bagaimana membangun  secara  berkelanjutan  diantara  semua peserta proyek dapat memecahkan hambatan untuk membangun konstruksi yang berkelanjutan; adopsi praktik-praktik baik memungkinkan industri konstruksi  Indonesia  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip berkelanjutan dalam proyek-proyek infrastruktur dari tahap pemrograman hingga tahap pembongkaran proyek.
Upstill-Goddard et al . (2016) mendorong organisasi konstruksi  untuk  menyediakan  sumber  daya manusia serta melengkapinya dengan pengetahuan, seperti  program  pelatihan,  untuk  memperkenalkan kebijakan  dan  proses  keberlanjutan  pada  operasi mereka dari  sudut  pandang  lingkungan  dan  sosial. Pendidikan dan pelatihan tentang manfaat pembangunan berkelanjutan harus dapat menjangkau pelanggan konstruksi baik pemerintah maupun swasta (Aigbavboa et al ., 2017). Selain itu, Opoku et al . (2014) merekomendasikan kontraktor untuk  berkolaborasi  dengan  pelanggan  proyek dalam  mengadopsi  teknik  analisis  seluruh  biaya hidup ( whole life costing -WLC) proyek konstruksi, sehingga  mereka  tidak  hanya  mempertimbangkan besaran  biaya  awal  proyek  konstruksi  tetapi mempertimbangkan WLC sebagai aset proyek.
Pada  tahap  pemanfaatan,  selain  menyangkut pemeliharaan  infrastruktur,  juga  memerlukan tindakan  menjaga  kualitas  produk  infrastruktur selama  umur  pakai.  Program  pemeliharaan  untuk tetap  menjaga  kualitas  produk  infrastruktur  jarang dipertimbangkan  oleh  para  pemilik  infrastruktur maupun pengguna. Tahap ini tidak dapat diabaikan mengingat pemanfaatan infrastruktur adalah bagian
dari  prinsip-prinsip  berkelanjutan.  Penerapan konsep  konstruksi  berkelanjutan  pada  tahap pemanfaatan  seharusnya  dimulai  sebelum  proses serah terima produk infrastruktur.
Para  informan  berpendapat  bahwa  sosialisasi, promosi,  dan  edukasi  kepada  masyarakat  sangat bermanfaat  bagi  keberlanjutan  fungsi  dan  operasi infrastruktur;  hal  ini  dapat  dilakukan  sebagai persiapan sebelum masyarakat menggunakan objek infrastruktur.  Faktor  pendorong  keberhasilan praktik  konstruksi  berkelanjutan  di  negara-negara berkembang selain adanya peraturan dan mekanisme  pembangunan,  juga  kesadaran  dan tuntutan  pemangku  kepentingan  proyek  terhadap pemberlakuan prinsip-prinisp berkelanjutan (Oke et al .,  2019).  Promosi,  sosialisasi,  edukasi  kepada masyarakat  dan  pemerintah  setempat  tentang pemanfaatan  infrastruktur  yang  telah  dibangun dengan  konsep  konstruksi  berkelanjutan  dapat memelihara  kualitas  infrastruktur  selama  umur pakai.
Tahap akhir siklus hidup infrastruktur adalah tahap pembongkaran.  Persepsi  yang  merata  dari  para informan  pejabat  pemerintah  tentang  hambatan penerapan  konstruksi  berkelanjutan  pada  tahap pembongkaran terkait dengan mekanisme pelaksanaan  pembongkaran  dan  ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah yang akan diambil dalam  tahap  pembongkaran  infrastruktur  yang berkelanjutan  sesuai  Peraturan  Menteri  PUPR 05/PRT/M/2015 adalah (1) memperoleh lisensi dari pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  laporan  uji kelayakan  infrastruktur  yang  berkelanjutan;  (2) membuat rencana pembongkaran infrastruktur yang berkelanjutan;  (3)  membangun  penyedia  layanan pembongkaran; (4) melakukan proses pembongkaran  sesuai  rencana  pembongkaran;  dan (5)  melakukan  tertib  dokumentasi  dalam  tahap pembongkaran.
Jelas  bahwa  pada  tahap  pembongkaran,  apa  yang telah  diprogramkan  dan  direncanakan  untuk pelaksanaan  proyek  infrastruktur  akan  berdampak pada  tahap  pembongkaran,  misalnya  penggunaan kembali material konstruksi. Cara industri konstruksi Malaysia menangani masalah penggunaan  material  berkelanjutan  dan  konstruksi hijau  adalah  dengan  mengembangkan  skema  eco- labelling untuk bahan bangunan dan mempromosikan pengurangan, penggunaan kembali,  dan  daur-ulang  material  konstruksi  (Abd Hamid & Kamar, 2012).

## Kesimpulan
Studi  penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi kendala-kendala penerapan konstruksi
berkelanjutan  pada  lima  tahap  siklus  hidup infrastruktur, yang berasal dari perspektif pemerintah. Kelima tahap tersebut adalah, (1) tahap pemograman,  (2)  tahap  perencanaan  teknis,  (3) tahap pelaksanaan konstruksi, (4) tahap pemanfaatan,  dan  (5)  tahap  pembongkaran.  Hasil analisis data wawancara semi-terstruktur menemukan  hambatan-hambatan  yang  merata terjadi pada empat sektor, yaitu Bina Marga, Cipta Karya,  Sumber  Daya  Air,  dan  Perumahan Permukiman  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  dalam menerapkan  kebijakan  konstruksi  berkelanjutan disepanjang siklus hidup proyek infrastruktur.
Pada  tahap  pemograman,  para  sektor  memandang perlu  pentingnya  distribusi  informasi  rencana strategis  (renstra)  bidang  pekerjaan  umum  dan permukiman  secara  menyeluruh  kepada  para pejabat  pelaksana  dan  jajaran  staf  di  daerah. Pemahaman akan renstra dapat mendorong adanya perhatian  terhadap  permasalahan-permasalahan yang  kemungkinan  dapat  terjadi  disepanjang penyelenggaraan  proyek  infrastruktur.  Pemerintah dapat lebih spesifik menetapkan beberapa hal teknis untuk  pemograman  infrastruktur  dengan  konsep konstruksi  berkelanjutan,  seperti  mengembangkan indikator untuk evaluasi keberlanjutan pada rencana pembangunan, menghitung LCC untuk mengevaluasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan  dari  proyek-proyek  infrastruktur  yang diusulkan untuk dibangun. Pada tahap perencanaan teknis,  pemerintah  perlu  menerapkan  penilaian siklus hidup infrastruktur melalui desain hijau dan promosi praktik pengadaan berkelanjutan di seluruh rantai pasok material konstruksi pada proyek yang akan  dibangun,  dengan  tetap  menilai  jika berdampak positif terhadap keamanan lingkungan. Pada  tahap  ini  baik  pemerintah  maupun  penyedia jasa perlu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman  untuk  menghasilkan  desain  dengan konsep konstruksi berkelanjutan.
Sedangkan  tahap  pelaksanaan  konstruksi  lebih mengutamakan peran organisasi kontraktor sebagai aktor  utama,  yang  memiliki  pengetahuan  dan kemampuan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penerapan konstruksi berkelanjutan  pada  proyek-proyek  infrastruktur pada prinsipnya telah  dimulai dari tahap pemrograman  hingga  pembongkaran  proyek,  dan pada tahap pelaksanaan konstruksi, kontraktor perlu menyediakan  sumber  daya  yang  memahami  dan terlatih  untuk  mengeksekusi  pembangunan.  Selain itu,  penyedia  dan  pengguna  jasa  dapat  pula bersama-sama menganalisis WLC proyek konstruksi,  yang  tidak  hanya  mempertimbangkan biaya awal proyek konstruksi tetapi mempertimbangkan juga keseluruhan nilai dari aset proyek  yang  sedang  dibangun.  Selanjutnya,
penerapan  konsep  konstruksi  berkelanjutan  pada tahap  pemanfaatan  produk  infrastruktur  telah dimulai  sebelum  proses  serah  terima  melalui sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat, tentang bagaimana memanfaatkan dan memelihara  infrastruktur  yang  telah  dibangun dengan  konsep  konstruksi  berkelanjutan  agar kualitas  infrastruktur  terus  terjaga  selama  umur pakai. Tahap akhir siklus hidup infrastruktur adalah pembongkaran.  Jika  diperlukan  pembongkaran infrastruktur,  maka  hal  penting  yang  perlu diperhatikan pemerintah adalah mekanisme pelaksanaan  pembongkaran  dan  ketersediaan sumber  daya.  Mengingat  Indonesia  sedang berupaya untuk menerapkan siklus hidup infrastruktur dengan konsep konstruksi
berkelanjutan,  maka  adopsi  praktik  baik  dari negara-negara lainnya dapat mendukung keberhasilan penerapan konstruksi berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Daisy D.G.  Pangemanan  yang  membantu  pelaksanaan pengumpulan data penelitian.

## Daftar Pustaka
Abd. Hamid, Z., & Kamar, K.A.M. (2012). Aspects of  off-site  manufacturing  application  towards sustainable construction in Malaysia. Construction Innovation , 12 (1), 4-10.
Abd  Jamil,  A.H.,  &  Fathi,  M.S.  (2016).  The integration  of  lean  construction  and  sustainable construction: A stakeholder perspective in analyzing sustainable lean construction strategies in Malaysia. Procedia  Computer  Science , 100 , 634-643.
Abowitz,  D.A.,  &  Toole,  T.M.  (2010).  Mixed method  research:  Jundamental  issues  of  design, validity,  and  reliability  in  construction  research. Journal of Construction Engineering and Management ASCE , 136 (1), 108-116.
Abrahams,  G.  (2017).  Constructing  definitions  of sustainable  development. Smart  and  Sustainable Built Environment , 6 (1), 34-47.
Aghimien, D.O., Aigbavboa, C.O., & Thwala, W.D. (2019). Microscoping the challenges of sustainable construction  in  developing  countries. Journal  of Engineering, Design and Technology , 17 (6), 1110- 1128. doi: 10.1108/JEDT-01-2019-0002.
Agyekum-Mensah, G., Knight, A., & Coffey, C. H. (2012).  4Es  and  4  Poles  model  of  sustainability:
redefining  sustainability  in  the  built  environment. Structural Survey , 30 (5), 426-442.
Aigbavboa,  C.,  Ohiomah,  I., &  Zwane,  T.  (2017). Sustainable construction practices: ‘A lazy view’ of construction  professionals  in  the  South  Africa construction  industry. Energy  Procedia , 105 , 3003-3010.
Athapaththu,  K.I.,  &  Karunasena,  G.  (2018). Framework for sustainable construction practices in Sri  Lanka. Built  Environment  Project  and  Asset Management , 8 (1), 51-63.
Attallah,  S.  O.,  Senouci,  A.,  Kandil,  A.,  &  Al- Derham,  H.  (2013).  Utilization  of  life-cycle analysis to evaluate sustainability rating systems for construction  projects  with  a  case  study  on  Qatar Sustainability  Assessment  System  (QSAS). Smart and Sustainable Built Environment , 2 (3), 272-287.
Azeem, S., Naeem, M.A., Waheed, A., & Thaheem, M.J.  (2017).  Examining  barriers  and  measures  to promote the adoption of green building practices in Pakistan. Smart and Sustainable Built Environment , 6 (3), 86-100.
Balasubramanian,  S.,  &  Shukla,  V.  (2017).  Green supply chain management: An empirical investigation  on  the  construction  sector. Supply Chain  Management:  An  International  Journal ,
22 (1), 58-81.
Da Silva, R.C., Betiol, L., Villac, T., & Nonato, R.
(2018).  Sustainable  public  procurement:  The federal  public  institution’s  shared  system, Revista de Gestao , 25 (1), 9-24.
Djokoto, S.D., Dadzie, J., & Ohemeng, E.A. (2014). Barriers to sustainable construction in the Ghanaian construction  industry:  Consultants  perspectives. Journal of Sustainable Development , 7 (1), 134-143.
Ervianto,  W.I.  (2015). Implementasi  Green Construction sebagai Upaya Mencapai
Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia . Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Forum  Wahana  Teknik  ke-2,  Forum  Wahana Teknik, 10 Agustus 2015, Yogyakarta.
Goel, A. (2019). Sustainability in construction and built environment: A ‘wicked problem’?. Smart and Sustainable Built Environment , 8 (1), 2-15.
Hassan, O.A.B. (2016).  An integrated approach to assessing the sustainability of buildings. Journal of Engineering,  Design  and  Technology , 14 (4), 835-850.
Higham, A., Fortune, Ch., & James, H. (2015). Life cycle  costing:  Evaluating  its  use  in  UK  practice. Structural Survey , 33 (1), 73-87.
Ismail,  F.Z.,  Halog,  A.,  &  Smith,  C.  (2017).  How sustainable  is  disaster  resilience?:  An  overview  of sustainable  construction  approach  in  post-disaster housing  reconstruction. International  Journal  of Disaster Resilience in the Built Environment , 8(5),
555-572.
Karunasena,  G.,  Rathnayake,  R.M.N.U.,  & Senarathne,  D.  (2016).  Integrating  sustainability concepts  and  value  planning  for  sustainable construction. Built  Environment  Project  and  Asset Management , 6 (2), 125-138.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.  (2015). Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.05/PRT/M/2015 tentang  pedoman  umum  implementasi  konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman . Jakarta: Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.
Kibert,  C.J.  (2008). Sustainable  construction: Green  building  design  and  delivery .  2nd  ed.
Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
Klimas,  E..  &  Lideika,  M.  (2018).  Sustainable development:  greening  and  urban  agriculture  in Lithuania. Journal  of  Property,  Planning  and Environmental Law , 10 (3), 240-254.
Miles,  M.B.,  Huberman,  A.M.,  &  Saldana,  J. (2013). Qualitative  data  analysis:  A  methods sourcebook .  3rd  ed.  Thousand  Oaks,  CA:  SAGE Publications.
Murphy, M.E., & Nahod, M-M. (2017).
Stakeholder competency in evaluating the environmental  impacts  of  infrastructure  projects using BIM. Engineering Construction and Architectural Management , 24 (5), 718-735.
Ndlangamandla,  M.  G.,  &  Combrinck,  C.  (2019). Environmental sustainability of construction practices  in  informal  settlements. Smart  and Sustainable  Built  Environment , 9 (4),  523-538. doi: 10.1108/ SASBE-09-2018-0043.
Oke, A., Aghimien, D., Aigbavboa, C., & Musenga, Ch.  (2019).  drivers  of  sustainable  construction practices  in  the  Zambian  Construction  Industry. Energy Procedia , 158 , 3246-3252.
Oke,  A.E.,  Aigbavboa,  C.O.,  &  Semenya,  K. (2017). Energy savings and sustainable
construction:  Examining  the  advantages  of nanotechnology. Energy Procedia , 142 , 3839-3843.
Opoku, A., Cruickshank, H., & Ahmed, V. (2015). Organizational  leadership  role  in  the  delivery  of sustainable  construction  projects  in  UK. Built Environment Project and Asset Management , 5 (2), 154-169.
Opoku,  A.,  &  Ahmed,  V.  (2014).  Embracing sustainability  practices  in  UK  construction organizations: challenges facing intra- organizational  leadership. Built  Environment Project and Asset Management , 4 (1), 90-107.
Shurrab, J., Hussain, M., & Khan, M. (2019). Green and  sustainable  practices  in  the  construction industry:  a  confirmatory  factor  analysis  approach. Engineering Construction and Architectural Management , 26 (6), 1063-1086.
Sugiyono.  (2016). Metode  penelitian  kuantitatif, kualitatif,  dan  kombinasi  (mixed  methods) . Bandung: Alfabeta.
Upstill-Goddard,  J.,  Glass,  J.,  Dainty,  A.,  & Nicholson, I. (2016). Implementing sustainability in small  and  medium-sized  construction  firms:  The role of absorptive capacity. Engineering Construction  and  Architectural  Management ,
23 (4), 407-427.
Schropfer,  V.L.M.,  Tah,  J.,  &  Kurul,  E.  (2017). Mapping  the  knowledge  flow  in  sustainable construction  project  teams  using  social  network analysis. Engineering Construction and
Architectural Management , 24 (2), 229-259.
WCED.  (1987). Our  common  future .  Oxford: Oxford University Press.
Xia,  B.,  Zuo,  J.,  Wu,  P.,  &  Ke,  Y.  (2015). Sustainable Construction Trends in Journal Papers . In Proceedings of the 19th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate, Springer-Verlag, Heidelberg, 169-179.
Xia, B., Rosly, N., Wu, P., Bridge, A., & Pienaar, J. (2016).  Improving  sustainability  literacy  of  future quantity  surveyors. Smart  and  Sustainable  Built Environment , 5 (4), 325-339.