Hukum  dan  Moral:  Mengulik  Ulang  Perdebatan  Positivisme Hukum  dan  Teori  Hukum  Kodrat  H.L.A  Hart  &  Lon  F. Fuller
Muhammad Rusydi DR
Tenaga Ahli DPR-RI

## Abstrak
Tulisan ini mengulas kembali secara deskriptif pertukaran pendapat antara dua teoritikus hukum yang cukup berpengaruh dalam Ilmu Hukum: H.L.A. Hart dan Lon F. Fuller. Tokoh yang pertama merupakan salah satu pemikir dari madzhab positifisme hukum, sementara yang kedua lebih dekat kepada teori  hukum  alam  atau  hukum  kodrat.  Perdebatan  antara  keduanya  dalam tulisan  ini  merujuk  kepada  dua  teks  awal  perdebatan  keduanya,  yaitu “Positivism  and  the  Separation  of  Law  and  Morals” dari  Hart  dan “Positivism  and  Fidelity  to  Law-A  Reply  to  Professor  Hart” dari  Lon Fuller dimana keduanya terbit pada tahun yang sama, 1958.

## Keywords:
Postivisme  Hukum,  Teori  Hukum  Alam,  H.L.A.  Hart,  Lon  F. Fuller.
Corresponding  Author: Muhammad Rusydi DR Tenaga Ahli DPR-RI E-mail: muhammadrusydidr@gmail.com
© The Author(s) 2021 DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.134
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material  in  any  medium  or  format,  so  long  as  attribution  is  given  to  the creator. The license allows for commercial use.

## JA

## 1

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 27 Februari 2021
Accepted: 21 April 2021
Online: 21 April 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 1-7 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Perdebatan  perspektif  dalam  Ilmu  Hukum  sangatlah  menarik.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  pemikiran-pemikiran  para  pemikir  hukum  yang  terus  berkontestasi  agumen khususnya  mengenai  hukum,  penerapan,  hingga  tujuan  dari  hukum  tersebut.  Kontestasi pemikiran  ini  kemudian  tertuang  dan  menjadi  landasan  para  pemikir-pemikir  selanjutnya dalam memahami hukum. Perdebatan demi perdebatan terus bergeliat hingga memunculkan aliran-aliran pemikiran bagi keilmuan Hukum itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  perdebatan  yang  sangat  menarik  dalam  keilmuan  Hukum  hingga  saat  ini adalah  Perdebatan  antara  H.L.A  Hart  dan  Lon  Fuller.  Perdebatan  antara  mereka  dapat dikatakan  sebagai  perdebatan  paling  menarik  dalam  abad  ke-21.  Kedua  pemikir  ini memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks Hukum yang sebenarnya. Tulisan ini akan menguraikan dengan sangat sederhana mengenai perdebatan diantara kedua pemikir besar tersebut.
Pemikiran kedua pemikir ini lebih kepada bagaimana Hukum yang di fahami didasari pada  dua  filsafat  yang  berbeda.  Dimana  Positivisme  hukum  dan  Hukum  Alam  mengambil peran  dalam  memandang  hukum.  Positivisme  hukum  ini  dikemukakan  oleh  H.L.A  Hart sedangkan Hukum alam dikemukakan oleh Lon Fuller, kedua pemikir ini dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pentolan dari kedua filsafat hukum tersebut meskipun mereka bukan orang yang pertama sekali memperkenalkan pemahaman ini.
Sebenarnya  Positivisme  Hukum  merupakan  aliran  yang  bersifat  Yudisprudensi analitis. Artinya, filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari Apa itu Hukum. Meskipun banyak  pemikir  yang  beranggapan  Yudisprudensi  analitis  ini  semakin  kabur  pemaknaanya, namum  belum  ada  pemikir  yang  mampu  menjelaskan  sejauh  mana  filsafat  ini  kabur  dari tujuan asalnya. Filsafat jenis ini dikembangkan oleh pemikir hukum pada abad ke-18 dan 19 seperti Jeremy Bentham dan juga John Austin. Sedangkan Hukum alam adalah jenis filsafat yang menitikberatkan pada hak kodrat manusia.
Sejarah hukum alam tidak terepas dari adanya pemkikiran penggunaan akal manusia yang  akan  bermanfaat  bagi  banyak  orang. 1 Keterkaitannya  dengan  hukum  adalah  Hukum merupakan  produk  akal  manusia  yang  harus  bisa  dimanafaatkan  oleh  manusia  dan  berguna bagi  manusia  untuk  mencapai  hak  kodrat  manusia  itu  sendiri.  Moralitas  adalah  salah  satu kodrat yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan itu telah di tungaskan di banyak kitab- kitab suci seperti perjanjian lama dan Baru serta sebelumnya pada kitab-kitab Yunani kuno. 2 Bahkan di beberapa buku di sebut juga sebagai filsafat Romawi kuno, dikarenakan filsafat ini banyak secara simultan muncul di berbagai negara.
Pemikiran ini didasari pada adanya penentangan terhadap Gejera dan Agama Kristen yang  digunakan  sebagai  alat  kekuasaan  dan  penindasan  atasnama  Agama.  Banyak  pemikir saat  itu  telah  menggunakan  akal  sebagai  salah  satu  rujukan  berfikir  yang  saat  itu  telah dibutakan  oleh  Kristen.  Penentangan  ini  didasari  adanya  perlakuan  amoral  dari  pemimpin Kerajaan  dan  Kristen  dalam  menguasai  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia termasuk  kehidupan  sosial,  Pajak,  dan  penebusan  dosa  yang  tidak  beraturan  dan bertetantanagan dengan ajaran yang ada. Kristen menjadi satu ide yang salah, Gereja menjadi institusi  yang  jahat  dan  kerajaan  adalah  penguasa  bagi  Kristen  dan  Gereja  yang  berujung pada tidak berlakunya kehidupan sosial yang baik pada masa itu.
Kedua  filsafat  ini  kemudian,  antara  Positivisme  Hukum  dan  Hukum  alam  menjadi salah  satu  pemikiran  Hukum  yang  besar  dan  paling  berpengaruh.  Pada  pembahasan  ini
1 Strauss, Leo, 1968, “Natural Law” Encyclopedia of the Social Sciences , Macmillan.
2 Rommen, Heirinc A, 1947, “The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy Trans”
perdebatan  ini  didasari  pada  sebuah  fenomena  sosial  besar  di  masa  lalu.  Terdapat  anomali yang  tampak  jelas  mengenai  hukum  yang  masing-masing  dasar  pemikiran  besar  tersebut terhiraukan oleh fenomena tersebut.
Namun  sebelumnya,  perlu  difahami  dasar  pemikiran  dan  konteks  awal  lahirnya perdebatan  antara  H.L.A  Hart  dan  Lon  Fuller  adalah  mengenai  penerapan  Hukum  di  masa Perang dunia kedua. Pada masa itu Nazi Jerman memiliki sistem hukum yang tersendiri dan dianggap penerapannya sangat keji dan tidak manusiawi dikalangan negara-negara lain. Nazi menerapkan  sistem  dengan  dasar  Fasisme  dan  Nasionalisme,  dimana  Hukum  di  dasarkan pada semangat Kebangsaan Aria dan Nasionalisme Fasis ala Nazi.
Semua  hukum  dilakukan  untuk  kepentingan  nasional  Nazi  meskipun  dalam  hukum tersebut banyak terdapat hukuman yang hirau akan kemanusiaan; pembunuhan, kerja paksa, menawan  tawanan  perang,  penyiksaan,  pembakaran,  hingga  pemusnahan  etnis  atau  orang yang  dianggap  berkhianat  dan  bukan  bagian  dari  Bangsa  Aria  Nazi,  serta  orang  yang  tidak mau tunduk dan patuh dengan kepentingan Nasional Nazi.
Pada  fenomena  tersebut,  Hart  berpendapat  bahwa  tindakan-tindakan  ini  meskipun dianggap tidak manusiawi adalah sah menurut hukum. 3 Penjelasan ini lebih rinci dijelaskan Hart  karena  otoritas  hukum  haruslah  di  buat  oleh  otoritas  tertinggi  di  suatu  wilayah, kemurnian  hukum  juga  akan  muncul  jika  otoritas  tersebut  tidak  tercampur  dengan  otoritas- otoritas  lainnya  baik  yang  tampak  jelas  maupun  secara  abstrak  dan  hidup  pada  dunia kolektifitas masyarakatnya (Moralitas).
Bagi  Hart,  hukum  memiliki  kedaulatan  hukum  negara  atau  wilayah  dimana  sebuah sistem  berlaku  pada  wilayah  dan  sistem  hukum  negara  tersebut.  Karena  pada  dasarnya, Hukum adalah ketetapan yang ketika seseorang telah berada pada zona hukum suatu negara berarti telah berkomitmen pada sistem dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini menjadi  salah  satu  cara  negara  bisa  menerapkan  hukum  dan  kedualatannya  tanpa  harus menerima  pandangan  dan  intervensi  negara  dan  hukum  asing  dari  luar  wilayah  negara tersebut.
Tanpa  menomorduakan  aspek-aspek  lain,  satu-satunya  cara  agar  pelaku  atau pelanggar  hukum  bisa  ditindak  secara  hukum  adalah  melalui  Undang-Undang  yang  ada. Undnag-Undang  merupakan  produk  yang  telah  lahir  dengan  kesepakatan  yang  sama  dan dengan  kesamaan  posisi  bagi  semua  masyarakat.  Tidak  ada  satu  unsurpun  yang  boleh merubah  hukum  demi  terlaksananya  hukum  murni  di  suatu  wilayah.  Kemurnian  hukum adalah  ketika  pelaksanaanya  tidak  tergantung  pada  situasi  dan  keadaan  yang  mampu mengintervensi kekuatan dan wibawa hukum.
Menurut  Hart,  hukum  itu  sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya  menjadi  hukum  itu sendiri. 4 Mempertahankan aspek lain selain hukum tidak hanya dapat menjadi masalah buruk secara  intelektual,  tetapi  juga  dapat  mendorong  individu  atau  masyarakat  untuk mempertanyakan  atau  bahkan  menolak  untuk  mematuhi  sebuah  Hukum.  Pada  hakikatnya hukum tidak bermoral, 5 dan tidak ada moralitas dalam hukum, bagi Hart.
Hukum yag didekatkan dengan moral akan cenderung membawa hukum pada tujuan yang buruk. Keberadaan Hukum yang dalam penegakannya selalu tertahan dengan moralitas bisa meningkatakan semangat individu atau masyarakat untuk mematuhi secara membabibuta dan hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral.
3 Hart, H. L. A, 1958, "Positivism and the Separation of Law and Morals", Harvard Law Review, 71 (4): 593-629.
4 Hart, H. L. A, (1958), Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, 71 (4): 593-629.
5 Hart, H. L. A, ibid , 593-629.
Keberadaan moral bisa menjadi alat penguasa atau sekelompok orang untuk bisa lepas dari  hukum.  Moral  yang  dijadikan  alat  untuk  memerangi  hukum  pada  dasarnya  adalah sebagai alat untuk memerangi moral tersebut, dengan memberi dalil-dalil yang secara tidak langsung menjatuhkan wibawa dan kedaulatan Hukum. Sehingga memunculkan pemahaman jika  Hukum  haruslah  dipisahkan  dari  segala  bentuk  aspek-aspek  di  luar  hukum,  termasuk moral.
Melihat teori hukum ini, Hart melihat bahwasanya moralitas yang dianggap sebagai Hukum  akan  memiliki  nilai  yang  berbeda  diantara  pemimpin  pemerintah  yang  satu  dengan yang  lainnya  khususnya  dalam  penegakan  hukum. 6 Akan  terjadi  kerusakan  hukum  yang besar,  dimana  validasai  hukum  akan  kalah  dengan  perspektif  pemimpin  yang  akan menegakkan  hukum.  Hukum  haruslah  sesuai  fakta  hukum,  sedangkan  moralitas  hanya sebagai norma yang hanya diakui dikalangan masyarakat dan bukan bagian dari penegakan hukum karena tidak tertulis dan dikodifikasi sebagai aturan menjadi sebuah Undag-Undang.
Pandangan  ini  kemudian  dibantah  dengan  perspektif  Lon  Fuller.  Fuller  memiliki argumentasi lain mengenai sistem, hukum dan penegakannya. Bagi Fuller, Hart terlalu cepat mengakui  bahwa  tindakan  tidak  manusiawi  atas  dasar  hukum  itu  sah  dan  diperbolehkan. Menjadi catatan penting dalam argumentasi Fuller adalah untuk mencapai tujuan hukum yang baik  tidaklah  dengan  melalui  hukum  yang  benar. 7 Pada  argumentasi  ini  Fuller  berpendapat jika  Nazi  Jerman  memiliki  tujuan  yang  tidak  bermoral  dan  manusiawi,  justru  hukum  yang berlaku di Nazi Jerman dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral.
Fuller menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia  untuk  mengatur  interaksi  mereka  satu  sama  lain  dengan  mengacu  pada  aturan. Sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik yang berujung pada padunya antara Hukum dan Moralitas yang digunakan dengan cara yang benar dan sah. Hukum yang dimaksud Fuller adalah  Hukum  publik  yang  jelas,  tidak  kotradiktif,  proskriptif,  dapat  diandalkan,  mungkin untuk mematuhi, dan diterapkan sebagai Hukum yang seharusnya dijalankan. 8
Bagi Fuller penyimpangan prosedur sistemik di mana Nazi sangat melanggar prinsip- prinsip  hukum  yang  bertujuan  pada  penerapan  kemanusiaan  dan  moralitas. 9 Prinsip  yang dimaksud adalah prinsip moralitas yang mana menurut Fuller tujuan hukum adalah mencapai tingkat moralitas yang tinggi. Sangat tidak mungkin moral lahir dari sistem hukum yang tidak melihat pada sisi moral malah memisahkan diri dari moral itu sendiri.
Karena  pada  kenyataanya,  arguemantasi  Fuller  menunjukkan  bahwa  keberadaan Hukum  Nazi  secara  sepihak  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  yang  ilegal.  Argumen  ini  dia bangun  karena  pada  sistem  Nazi  terdapat  penyimpangan  termasuk  penggunaan  secara  luas atas Undang-Undang untuk tindakan yang tidak bermoral termasuk pembunuhan massal yang sah, peraturan dan perundang-undangan rahasia, dan campur tangan politik dengan lembaga peradilan yang sedemikian rupa sehingga interpretasi dan penerapan Hukum menjadi tunduk pada keinginan pemimpin tanpa ada dasar Hukum yang baik dan benar.
Mengingat penyimpangan ini, Fuller pasca pengadilan Nazi dapat secara sah menolak untuk  menghindari  akibat  hukum  atas  tindakan  tidak  manusiawi  yang  dilakukan  di  bawah warna  "hukum"  Nazi. 10 ktidakmanusiawian  itu  menjadi  dasar  yang  dapat  digunakan  untuk menolak semua dalil-dalil hukum dan penerapan yang ada di Nazi. Ketidakmanusiawiaan itu lantas  merupakan  bentuk  hukum  paling  buruk  yang  ada  karena  sama  sekali  tidak
6 Hart, H. L. A, ibid , 593-629.
7 Fuller, Lon L, 1958, Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart , Harvard Law Review. 71 (4): 630-672.
8 Fuller, Lon L, ibid , 630-672
9 Fuller, Lon L, ibid , 630-672.
10 Fuller, Lon L, ibid , 630-672
mencerinkan  nilai  hukum  yang  murni  dan  mencerminkan  mengapa  hukum  itu  di  buat  dan mengapa hukum itu ada.
Pendapat Fuller ini terkait dengan teori hukum umumnya, menurutnya sistem hukum tidak  didasari  oleh  pada  perspektif  pemimpin  secara  internal  belaka  dan  tentang  apa  yang dianggap sebagai perangkat hukum yang sah, melainkan oleh orientasi yang dibagikan oleh para  pejabat  dan  subjek  hukum  yang  sama-sama  mengatur  interaksi  mereka  satu  sama  lain dengan cara yang menampilkan kesetiaan pada prinsip-prinsip legalitas. Fuller menyebutnya sebagai  moralitas  internal  hukum. 11 Pada  akhirnya  antitesis  yang  ditawarkan  oleh  Fuller adalah  Moralitas  sebagai  tujuan  dan  landasan  dari  adanya  hukum.  Keberadaan  Hukum haruslah sesuai dengan moralitas, dan moralitas tidak bisa dilepaskan dari hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perdebatan  kedua  pemikir  ini  lantas  membawa  pemahaman  yang  luas  terhadap pemahaman mengenai Hukum. Setidaknya hampir dalam abad ke-21 ini pemahaman ini masi menjadi perbincangan hangat terlebih kritik-kritik pemikiran mereka. Banyak pemikir dengan disiplin  ilmu  lain  kemudian  mengangkat  pemikiran  hingga  sejarah  ini  seperti;  sejarawan hukum,  filsuf  hukum  analitik,  sarjana  hukum  internasional,  penteori  hukum  dan  sastra, pluralis hukum, sarjana hukum pidana, bersimpati kepada Hart dan Fuller.
Hingga  saat  ini  hubungan  antara  hukum  dan  moralitas  secara  umum  termasuk perdebatan  antara  Hart  dan  Fuller  keberagaman  perspektif  yang  akan  membantu  banyak dalam  hal  berpikir  melalui  perdebatan  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  disiplin  ilmu, khususnya  Ilmu  Hukum.  Kenyataan-kenyataan  di  dunia  nyata  juga  kerap  kali  terus memperdebatkan dua filsafat besar ini dimana terdapat hukum yang perlu moral dan moral yang perlu dipisahkan dari hukum untuk bisa menjalankan hukum itu secara lurus menurut para pengikutnya.

## REFERENSI
Strauss, Leo. 1968. “Natural Law” Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan.
Rommen,  Heirinc  A.  1947.  “The  Natural  Law:  A  Study  in  Legal  and  Social  Philosophy Trans”.
Hart,  H.  L.  A.  (1958).  "Positivism  and  the  Separation  of  Law  and  Morals".  Harvard  Law Review. 71 (4): 593-629.
Fuller, Lon L. (1958). "Positivism and Fidelity to Law- A Reply to Professor Hart". Harvard Law Review. 71 (4): 630-672.
11 Fuller, Lon L, ibid , 630-672.
Competing interests No conflict interest.
Funding. None.
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a researcher at Parliament Republic of Indonesia