## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK KANTOR MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI MALUKU
Irna Ekram 1 , Wahab Tuanaya 2 , dan Marno Wance 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura (Penulis korespondensi: ipmummu@gmail.com)
Diterima: 05 Juni 2022; Disetujui: 03 Juli 2022; Dipublikasikan: 14 Juli 2022

## Abstrak
Lemahnya  penguasaan  teknologi  informasi  pegawai  kantor  manunggal  satu  atap  di  Provinsi Maluku  dapat  menghambat  pelayanana  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Adanya  beberapa  indikasi permasalahan penelitian seperti belum efektif komunikasi dan lambatnya pelayanan pegawai kantor dalam  mengoperasikan  teknologi  menyebabkan  tidak  efektif  dan  efisiennya  pekerjaan,  terutama berkaitan  dengan  pengelolaan  arsip  kendaraan,  penegecekan  fisik  kendaraan,  maupun  dalam  hal pelayanan  verifikasi  data  kendaraan  atas  hasil  cek  fisik  yang  dilakukan.  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  penggunaan  teknologi  dalam  melakukan  pelayanan  publik  di  kantor  Manunggal  Satu Atap. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung bersama informan utama yang telah ditentukan. Adapun novelti penelitian adalah (1).  Pelayanan  sistem  administrasi  terpadu  dengan  menggnakan  aplikasi  tertentu  secara  online kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  dan  pengetahuan.  (2).  Pemanfaatan  teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien masih diperlukan adanya pelatihan berbasis online kepada pegawai kantor manunggal satu atap Provinsi Maluku. (3). Perlu adanya rekrutmen pegawai yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang baik sehingga dapat melakukan pelayanan secara efektif dan efisien.
Katakunci: Pemanfaatan teknologi; Pelayanan Publik; Samsat; Maluku.

## Abstract
Weak mastery of information technology for single-roof office employees in Maluku Province can hinder the service of a Driving License (SIM). There are several indications of research problems such  as  ineffective  communication  and  slow  service  of  office  employees  in  operating  technology, causing  ineffective  and  inefficient  work,  especially  with  regard  to  vehicle  archive  management, vehicle physical  checks,  as  well  as  in terms of  vehicle  data verification  services  on  the results  of physical  checks  carried  out.  The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  use  of  technology  in performing  public  services  at  the  Manunggal  One  Roof  office.  The  research  method  used  is descriptive  qualitative  by  conducting  direct  interviews  with  the  main  informants  who  have  been determined.  The  research  novelties  are  (1).  Integrated  administrative  system  services  by  using certain  applications  online  to  the  public  to  obtain  information  and  knowledge.  (2).  Utilization  of information technology that  is  more effective  and  efficient  still  requires  online-based training  for employees of the one-stop office of Maluku Province. (3). It is necessary to recruit employees who have good technological mastery skills so that they can perform services effectively and efficiently.
Keywords : Utilization of technology; Public service; Samsat; Maluku.
_______________

## PENDAHULUAN
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat merupakan  serangkaian  kegiatan  dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
(Ranmor),  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  dan pembayaran  Sumbangan   Wajib  Dana Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  (SWDKLLAJ)  secara  terintegrasi dan  terkoordinasi  dalam  Kantor  Bersama Samsat.  pajak  kendaraan  bermotor  ini harus  dapat  dikelola  dengan  profesional dan  transparan  dalam  rangka  optimalisasi dan usaha untuk meningkatkan kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli daerah  (PAD).  Sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  yang  strategis, maka  pemungutan  pajak  daerah  ini  harus dilakukan  secara  berkala  dan  teratur dengan  memanfaatkan  secara  optimal teknologi  informasi  yang  ada  dalam rangka peningkatkan pembangunan daerah.
Informasi  ini  dapat  berupa  aturan- aturan  tentang  organisasi  perkantoran, aturan-aturan  tentang  pelayanan  kepada masyarakat, dan revolusi tentang pelayanan  terkini  kepada  masyarakat. Informasi  tersebut  dapat  disimpan  dalam bentuk tulisan, suara, gambar mati ataupun gambar hidup. Sehingga informasi
akhirnya dapat berupa ilmu dan pengetahuan  itu  sendiri.  (Hidayat  & Uliyah, 2014). Kapasitas pemerintah untuk dapat meningkatkan penyelengaraan pemerintah  (Wance  dkk.,  2020).  Namun bila informasi tersebut dalam volume yang besar,  diperlukan  teknik  dan  prosedure tertentu  untuk  menyimpannya  agar  mudah mencari informasi yang tersimpan. Komputer  mempunyai  kapasitas  untuk menyimpan  informasi  dalam  volume besar.  Tujuan  pelayanan  organisasi  untuk memberikan  penjelasan  kepada  semua pihak  baik  internal  maupun  eksternal memberikan penilaian serta evaluasi kinerja  (Herizal  dkk.,  2020).  Peningkatan sistem  informasi  manajemen  pelayanan (Siregar, 2022).
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Propinsi Maluku dimana terhimpun didalamnya  Dinas  Pendapatan  Daerah, Satuan  Polisi  lalu  Lintas  Jalan  Raya,  dan Dinas Perhubungan Darat, bahkan ada pula pihak  Jasa  Raharja.    Terkait  dengan kondisi ini maka dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab masing-masing  satuan  yang  ada  salam rangka menggenjot peningkatan pendapatan  daerah  dari  sektor  Pajak Kendaraan  Bermotor,  serta  ketepatan strategi  yang  digunakan  pengelolaannya, maka  diperlukan  sumber  daya  manusia yang  handal  dan  mampu  menggunakan
secara  optimal  teknologi  informasi  yang tersedia  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  pelayanan  publik  secara baik  dan  lancar.  Tata  kelola  pelayanan berbasis pada inovasi pemberdayaan untuk meningkatkan kreativitas pelayanan publik (Wance  dkk.,  2021).  Proses  inovasi pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan (Romadhoni,  2008).  Efektivitas  pelayanan pajak e-Samsat (Oktavianto dkk.,  2021).
Perkembangannya  dalam  pengama- tan penulis, ternyata penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada Kantor ini tidak efektif dan efisien, terutama berkaitan dengan pengelolaan arsip kendaraan,  penegecekan  fisik  kendaraan, maupun  dalam  hal  pelayanan  verifikasi data  kendaraan  atas  hasil  cek  fisik  yang dilakukan. Situasi ini menunjukan pelayanan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, serta terbuka ruang akan terjadinya pungutan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.  Disamping itu, beberapa indikasi  yang  dapat  dijelaskan  kurang efektif  dan  efisien  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi pada Kantor ini, dapat terlihat seperti :
a. Website Kantor
SAMSAT
Provinsi  Maluku,  yang  dijadikan sebagai  sumber  informasi  bagi pelayanan  publik  kepada  warga masyarakat  selaku  wajib  pajak, tidak selalu meng update informasi    tentang  mekanisme
perubahan pembayaran pajak kepada para wajib pajak.
b. Tidak  semua  pegawai  di  Kantor ini menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.  Hal  ini  nampak  dari mekanisme  mengoperasionalkan internet maupun meng- operasionalkan  website  sebagian kecil  para  pegawai.    Bahkan pencarian  arsip  kendaraan  pun masih bersifat manual.
c. Rata-rata perangkat teknologi informasi  dan  komunikasi  yang tersedia  di  Kantor  ini  hanya dioperasionalkan  oleh  2-4  orang saja  yang  memiliki  keahlian dalam mengoperasionalkannya. Kondisi ini turut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kepada para wajib pajak. Pasalnya kinerja  pelayanan  publik  kepada warga  masyarakat  di  Kantor  ini terbebani  kepada  segelintir  kecil pegawai, baik sebelum maupun di era  pandem  Covid-19  sekarang ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif.    Kualitatif  yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan
diamati.  Secara  teoritis  metode  deskriptif adalah  pencarian  data  dengan  interpretasi yang  tepat,  bertujuan  untuk  membuat gambaran secara sistematik terhadap objek kajian  yang  menjadi  fokus  penelitian. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk menggambarkan faktor penghambat pegawai  dalam  pemanfaatan  penggunaan teknologi  informasi  di  Kantor  SAMSAT Provinsi  Maluku  dalam  proses  pelayanan pembayaran Surat Tanda Nomor
Kendaraan  dan  Plat  Nomor  Kenderaan
Bermotor  termasuk  mutasi  Kenderaan
Bermotor  di  Provinsi  Maluku  yang dilaksanakan oleh pegawai Samsat Provinsi Maluku.
Penelitian  yang  dilakukan  pada Kantor Manunggal Satu Atap Kota Ambon untuk  mengetahui  pelayanan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  yang lebih cepat dan akuntabel. Selain itu, untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam  pemanfaatn  teknologi  pada  kantor Samsat  Kota  Ambon.  Artikel  ini  dalam memberikan kebaruan bidang ilmu pemanfaatan  teknologi  dalam  melakukan pelayanan  kendaraan  bermotor  di  Kota Ambon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  permasalahan  pokok  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah “apakah strategi pungutan yang
dilaksanakan Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(Samsat)  Provinsi  Maluku  telah  berjalan efektif?.”  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut  secara  empirik  maka  penelitian lapangan penulis lakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang kemudian akan diolah dan di analisis guna mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan strategi pungutan yang dilaksanakan  terkait  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  pada  Kantor  Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Maluku. Setelah data-data diperoleh
selanjutnya direduksi pemilihan dan seleksi  terhadap    data-data  dari  berbagai instrument yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan senantiasa menfokuskan  perhatian  terhadap  masalah yang  dihadapi  dan  tujuan  penelitian  yang ingin  dicapai,  maka  jawaban-jawaban informan lewat instrument-instrumen tersebut  yang  intinya  sama  atau  ada kemiripannya  tidak  akan  disajikan  secara terpsah satu persatu tetapi cukup disajikan jawaban  yang  mewakili  sekian  jawaban yang sama tersebut dengan tetap melakukan Kross Cek (bandingan pembenarannya)  dari  hasil  observasi maupun  wawancara  mendalam  (sepanjang diperlukan).  Dari  hasil  tersebut  kemudian diberikan  kesimpulan  sendiri  oleh  peneliti
berdasarkan  pada  pedoman  wawancara dengan  beberapa  informan  kunci  seperti dari  Kepala  Bidang  Pendapatan,  kepala Seksi  Pendapatan  Pajak  dan  Retribusi, Seksi  Penetapan  Pajak  dan  Retribusi  dan Seksi Penagihan, bagi hasil dan Penerimanaan  lain-lain,  Kepala  Bidang Verifikasi, Pembukuan, Pertimbangan Keberatan  dan  Validasi,  Seksi  Verivikasi dan  Pembukuan  serta  Seksi  Pertimbangan Keberatan dan Validasi surat-surat
berharga  dalam  lingkungan  Kantor  Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(Samsat) Provinsi Maluku.
Atas  dasar  uraian  tersebut  maka berikut  ini  akan  disajikan  secara  berturut- turut  gambaran  hasil  penelitian  dan pembahasaannya melalui berbagai indikator-indikator  antara  lain  sebagai berikut :

## Tersedianya  sumber  daya  teknologi informasi
Pengetahuan  manusia  dimulai  sejak manusia  mengenal  informasi,  kemudian informasi yang didapat selanjutnya diteruskan  kepada  orang  lain  melalui komunikasi.  Hal  ini  berlangsung  antar manusia  dengan  manusia,  baik  itu  secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian  pengetahuan  dan  informasi tersebut bergerak dinamis melalui organisasi dalam berbagai cara, tergantung bagaimana organisasi memandangnya.
Menyongsong  diberlakukannya  ekonomi pasar  bebas  dimana  kompetisi  dan globalisasi  menjadi  ciri  utama,  maka tuntutan  tersedia  sumber  daya  manusia (SDM)  dengan  daya  saing  tinggi  menjadi satu keharusan. Basis keunggulan bersaing telah mengalami perubahan dari pendekatan  konvensional  ke  pendekatan kontemporer,  yakni  berbasis  pengetahuan ( knowledge based assets intellectual capital ), seperti kreativitas, inovasi, pembelajaran  organisasi,  dan  kapabilitas strategik.
Menurut  Affandi  (2009)  bahwa pergeseran paradigma tersebut telah melahirkan manajemen pengetahuan
( knowledge  management )  yang  dipandang lebih powerfull sebagai sumberdaya penting  yang  menjadi  syarat  terciptanya keunggulan  bersaing  bagi  individu,  unit, departemen  dan  organisasi.  Davidson  dan Voss  dalam  Setiarso  (2008)  menyatakan bahwa  mengelola  knowledge  sebenarnya merupakan  cara  bagaimana  organisasi mengelola
karyawan mereka, mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki karyawan, menyimpan dan membagi  dalam  tim,  serta  meningkatkan dan mewujudkan inovasi.
Sedangkan  menurut  Pleffer  dalam Affandi (2009) sumber keunggulan bersaing yang penting bagi setiap organisasi  seyogyanya  bertumpu  pada aspek sumber daya manusia serta
bagaimana mengaturnya. Manajenen pengetahuan  yang  efektif  memerlukan perspektif  multidimensi,  yaitu  gabungan dari  manusia,  teknologi,  dan  proses. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi banyak  aspek  dalam  manajemen,  struktur dan  aktivitas  tugas  organisasi.  Selain  itu, Rockart  dalam  Efendi  (2012)  menyatakan bahwa Teknologi Informasi (TI) merupakan senjata strategik dan memanfaatkan TI menjadi sangat penting.
Dijelaskan dalam
buku
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi oleh Kementerian  PPN/Bapenas  (2018),  bahwa salah  satu  fenomena  dalam  era  globalisasi yang  mengemuka  adalah  maraknya  dan tingginya frekuensi lalu lintas sumber daya manusia  antar  negara  dalam  berbagai bidang  kehidupan.  Teknologi  informasi dan  komunikasi  sebagai  sebuah  sektor industri yang sangat cepat perkembangannya merupakan bidang yang begitu banyak membutuhkan tenaga manusia  profesional  di  berbagai  bidang keahlian.
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang,  mendesain,  mengkonfigurasi, dan  membuat  perangkat  lunak  ( software ) maupun aplikasi yang dijalankan/ dioperasikan  dalam  lingkungan  komputer, piranti digital, maupun jaringan. Spektrum kemampuan  ini  berhubungan  erat  dengan
metodologi  atau life  cycle pembuatan perangkat  lunak,  yaitu:  perencanaan, perancangan,  pemrograman,  pengujian, perbaikan,  penerapan,  dan  penilaian. Disamping  itu,  aspek  ini  berkaitan  pula dengan  kemampuan  seorang  individu dalam  membuat  atau  mengembangkan program  komputer  yang  dapat  dijalankan dalam  berbagai  lingkungan  komputasi (standalone maupun network), baik menggunakan  bahasa  tingkat  rendah (low level language) hingga tingkat tinggi (high level language) baik  yang  bersifat terbuka
(open source) maupun tertutup (proprietary).

## Pemanfaatan website dalam penyebaran informasi Pajak Kendaraan Bermotor
TIK  merupakan  sebuah  langkah untuk  menjembatani  permasalahan  dari keterbatasan  aktifitas  keseharian  yang dilakukan secara manual, dengan memanfaatkan layanan digital di lingkungan pemerintahan untuk memberikan  pelayanan  kepada  seluruh masyarakat.  Namun  demikian  TI  tidak mampu  digunakan  secara  baik  jika formulasi  yang  diberikan  tidak  sesuai  dan tidak  tepat  sesuai  dengan  layanan  yang dimaksud.  Oleh  karena  itu  keberadaan  TI juga dipengaruhi oleh keberadaan organisasi di dalam melakukan desain atau perancangan, sumber daya yang menggunakan dan evaluasi dari
implementasinya.  Pemanfaatan  TI  di lingkungan pemerintahan, biasanya disebut dengan  e-Government.  Tata  kelola  pajak dapat  memberikan  kontribusil  pendapatan daerah  (Swamdana,  2012).  Pelayanan dapat  dilakukan  secara  cepat  melalui tindakan  dan  antisipasi  dari  pegawai (Novianto, 2015).
e-Government mengacu pada penggunaan  TI  oleh  pemerintahan  yang dapat  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah  dan  pihak-pihak  lain  menjadi lebih  mudah  dan  tepat  guna.  Manfaat  e- Government  yang  dapat  dirasakan  antara lain:  1.  Pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat;  2.  Peningkatan  hubungan antara  pemerintah,  pelaku  bisnis,  dan masyarakat  umum;  3.  Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh;  4.  Pelaksanaan  pemerintahan yang  lebih  efisien.  Tuntutan  masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.
Salah  satu  solusi  yang  diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan  sistem  informasi  on-line  antar instansi  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah untuk  mengakses  seluruh  data  dan informasi  terutama  yang  berhubungan dengan  pelayanan  publik.  Hal  terpenting yang  harus  dicermati  adalah  sektor pemerintah  merupakan  pendorong  serta
fasilitator  dalam  keberhasilan  berbagai kegiatan  pembangunan,  oleh  karena  itu keberhasilan pembangunan harus didukung  oleh  kecepatan  arus  data  dan informasi  antar  instansi  agar  terjadi keterpaduan  sistem  antara  pemerintah dengan pihak penggunan lainnya.
Secara umum peranan mendasar dari TI, antara lain adalah: 1. Fungsi operasional,  dimana  teknologi  informasi dapat berperan dalam kegiatan operasional sebuah  organisasi  (dalam  hal  ini  adalah pemerintahan),  sehingga  dapat  tercipta sebuah organisasi yang efisien, efektif dan auditable  dalam  bekerja;  2.  Fungsi monitoring  dan  control,  dimana  dalam  hal ini  peran  dari  teknologi  informasi  adalah memudahkan  pimpinan  atau  pihak  yang berkepentingan  dalam  suatu  organisasi untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan dan kontrol terhadap operasional organisasi;  3.  Fungsi  planning  dan decision, dengan bantuan teknologi informasi yang dapat mengelola knowledge (pengetahuan) berdasarkan data  dan  informasi  yang  mengalir  pada usatu sistem informasi, akan memudahkan suatu  organisasi  dalam  melaksanakan perencanaan  dan  pengambilan  keputusan;
4. Fungsi communication, teknologi informasi  juga  dapat  berperan  dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berko- operasi,  dan  berinteraksi,  baik  itu  antar individu,  maupun  dengan  organisasi;  5.
Fungsi  interorganizational,  peran  dari teknologi  informasi  juga  bisa  menjadi penghubung antar  organisasi  dengan melakukan proses integrasi maupun sinkronisasi  data  dan  aplikasi  antar organisasi.
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merencanakan,  merancang,  membangun, mengujicoba,  menerapkan,  mengembang- kan,  menilai,  dan  mengendalikan  sistem informasi. Sistem informasi pada dasarnya dibangun  oleh  sejumlah  komponen  yang saling  terkait  satu  dan  lainnya,  dimana elemen  pembentuknya  terdiri  dari  tiga bagian  utama,  yaitu:  manusia  (organisasi), proses,  dan  teknologi.  Dalam  tataran implementasinya,  terdapat  berbagai  jenis variasi  sistem  dimaksud,  misalnya:  sistem informasi  keuangan,  sistem  informasi sumber  daya  manusia,  sistem  informasi korporat,  sistem  informasi  rumah  sakit, sistem  informasi  pengendalian,  dan  lain sebagainya.
Permasalahan  yang  berhubungan dengan  aplikasi  antara  lain:  1.  Kebutuhan aplikasi  tidak  terencana  dengan  baik;  2. Belum ada perencanaan untuk penggunaan standar atau regulasi terkait pengembangan dan  pengadaan  aplikasi;  3.  Pembangunan aplikasi tidak seragam dan banyak aplikasi yang  berjalan  tidak  terintegrasi  dengan aplikasi  lainnya  dalam  mengolah  proses atau  data  yang  berkaitan;  4.  Beberapa
aplikasi  sudah  tidak  digunakan  lagi  atau belum terpantau penggunaannya; 5. Aplikasi  yang  dikelola  sangat  banyak dengan jenis beragam.
Keberadaan Samsat Online mendapat  sambutan  yang  positif  dari masyarakat. Dengan Samsat Online setidaknya mampu memperpendek antrean yang  mengular  di  kantor-kantor  Samsat. Namun,  ruang  lingkup  Samsat  Online tidaklah  seluas  pelayanan  pada  kantor Samsat.  Artinya,  Samsat  Online  hanya melayani pengurusan dokumen dan pembayaran  pajak  kendaraan  dengan syarat-syarat  tertentu. Oleh sebab  itu, masyarakat  perlu  memperhatikan  secara seksama  syarat-syarat  yang  diberlakukan pada  layanan  Samsat  Online,  karena terbatas  pada  ruang  lingkup  sebagai berikut:
1. Pembayaran  PKB  dengan  syarat kendaraan dalam
kondisi pengesahan STNK satu tahun.
2. Pembayaran  PKB  dengan  syarat kendaraan  dalam  kondisi  tidak ganti STNK.
3. Pembayaran  PKB  dengan  syarat kendaraan  dalam  kondisi  disertai BPKB,  STNK,  dan  identitas  diri berupa KTP asli pemilik kendaraan.
4. Pembayaran  PKB  dengan  syarat kendaraan  dalam  kondisi  tidak terlambat lebih dari satu tahun.
5. Pembayaran  PKB  dengan  syarat kendaraan  dalam  kondisi  baik  dan berwujud fisik, artinya tidak hilang atau  rusak,  lapor  jual,  kecelakaan lalu  lintas,  dan  disita  sebagai barang bukti suatu tindak kriminal. Meski  ruang  lingkup  layanannya terbatas, namun keberadaan Samsat Online tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tak perlu jauh- jauh mendatangi  kantor  Samsat  di  mana kendaraan bermotor terdaftar, tetapi pembayaran  pajak  dapat  dilakukan  di kantor  Samsat  mana  saja  selama  masih dalam  satu  provinsi.  Layanan  ini  jelas mempermudah  masyarakat,  karena  lebih praktis dan efektif juga efisien, masyarakat bisa  menghemat  waktu  dan  tenaga  untuk membayar pajak kendaraannya.
Kemampuan aparatur dalam meperbaharui data dan informasi wajib pajak
Permasalahan  yang  berhubungan dengan  data  dan  informasi  antara  lain:  1. Belum ada regulasi terkait pemasukan data (entry  data);  2.  Masih  rendah  tingkat keakuratan, kemuktahiran dan keterpaduan data  atau  informasi,  karena  dipengaruhi dari tanggung jawab setiap PD yang harus melakukan pembaharuan data; 3. Pengelolaan  dan  pemeliharaan  data  oleh masing-masing unit kerja secara parsial; 4.
Belum adanya perencanaan data terintegrasi;  5.  Terjadi  duplikasi  data karena  kurangnya  pemanfatan  bersama data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari proses  layanan  lainnya;  6.  Masih  belum tersedianya standarisasi data atau informasi  yang  memungkinkan  terjadinya pemanfaatan  dan  pertukaran  data  antar PD/Unit  Kerja;  7.  Belum  tersedianya rekaman  data  elektronis  yang  dapat dimanfaatkan  antar  PD/Unit  Kerja;  8. Belum  ada  panduan  terkait  pengelolaan dan  pemeliharaan  data;  9.  Data  belum dapat dievaluasi dengan baik karena masih terkumpul  di  beberapa  pihak;  10.  Data sebagian  besar  belum  menjadi  knowledge (pengetahuan); 11. Data dari luar pemerintahan sebagian besar belum dipantau  dan  evaluasi  secara  rutin. Kelayakan proses registrasi melalui pelayanan  teknologi.  (Djaenieb,  2020). Layanan  pembayaran  pajak  dimulai  skala unggulan  pada  kantor  Samsat  setempat. (Budiman, 2018).
Permasalahan  yang  berhubungan dengan  organisasi  dan  birokrasi  antara lain:  1.  Terdapat  sekat-sekat  organisasi yang  menghambat  proses  layanan;  2. Terdapatnya aturan birokrasi yang memerlukan  tatap  muka  antara  pengguna dan  pemberi  layanan  dalam  banyak tahapan  proses  layanan;  3.  Masih  belum tersedianya  standarisasi  penggunaan  dan pemanfaatan data elektronis untuk
melakukan  transaksi;  4.  Masih  ketatnya ketentuan  ketersediaan  dokumen  fisik mulai awal proses layanan yang menyebabkan  lamanya  proses  pengiriman dan pendistribusian dokumen untuk keperluan  evaluasi;  5.  Masih  lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktivitas serta  pemanfaatannya  untuk  penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan, penyesuaian  rencana  maupun  sebagai masukan  untuk  rencana  ke  depan;  6. Belum ada perencanaan koordinasi organisasi TIK serta pendefinisian layanan TIK  yang  jelas  dan  terstruktur;  7. Dukungan  untuk  E-Government  dalam bentuk organisasi, regulasi, dan tata kelola TIK belum baik; 8. Belum ada penanggung jawab  yang bertindak sebagai pembuat  kebijakan  untuk  TIK  Pemkot Bandung  serta  Steering  Committee;  9. Perlu  juga  dibentuk  unit  khusus  yang melakukan  pengelolaan  dan  analisa  data serta pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur TIK.
Meski  ruang  lingkup  layanannya terbatas, namun keberadaan Samsat Online tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tak perlu jauh-jauh mendatangi  kantor  Samsat  di  mana kendaraan bermotor terdaftar, tetapi pembayaran  pajak  dapat  dilakukan  di kantor  Samsat  mana  saja  selama  masih dalam  satu  provinsi.  Layanan  ini  jelas
mempermudah  masyarakat,  karena  lebih praktis dan efektif juga efisien, masyarakat bisa  menghemat  waktu  dan  tenaga  untuk membayar pajak kendaraannya.
Kemampuan  pegawai  menggunakan peralatan  teknologi  informasi  dalam pelayanan publik
Perkembangan dan pengaruh teknologi  informasi  terhadap  organisasi telah  mendorong  organisasi  untuk  dapat mengaplikasikan teknologi tersebut, dengan  tujuan  agar  organisasi  lebih  dapat memperbaiki  kinerja,  daya  tahan,  dan respon  organisasi.  Penggunaan  teknologi informasi  menuntut  suatu  perencanaan yang  memadai  yang  menjamin  tujuan strategis  dan  menuntut  adanya  perubahan organisasi  yang  memungkinkan  integrasi sistem. Teknologi Informasi selalu mengalami  perubahan  dan  perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dikatakan  sebagai  kekuatan  pendorong yang  sangat  besar  bagi  meningkatnya minat  organisasi  terhadap  manajemen pengetahuan (knowledge management).
Majunya  TI  memang  dapat  memacu efisiensi  dan  efektifitas  organisasi,  karena dirasakan banyak manfaatnya bagi organisasi  sehingga  usaha-usaha  untuk lebih memaksimalkan TI terus berkembang,  Teknologi  Informasi  telah menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dan merupakan infrastruktur yang penting bagi
organisasi atau memberi nilai tambah atau keuntungan kompetitif. Peran sumber daya manusia  (SDM)  sangat  diperlukan  untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. Organisasi  berperan  penting  dan  dapat mempengaruhi daya inovasi dan kemampuan  organisasi  dalam  menyerap pengetahuan,  organisasi  dapat  melakukan inovasi  dengan  lebih  baik  disebabkan organisasi  tersebut  memiliki  divisi  atau lembaga  penelitian  dan  pengembangan yang canggih.
Menurut  Barney  dalam  Affandi (2009)  yang  terpenting  dan  harus  dimiliki organisasi adalah keberhasilan menciptakan  inovasi.  Organisasi  yang mampu  bersaing  adalah  organisasi  yang mampu  belajar  dan  kreatif.  Hal  ini  hanya mungkin  terlaksana  apabila  interaksi berupa  aktivitas  berbagai  pengetahuan (knowledge sharing ) di  dalam  institusi terlaksana  dengan  baik.  Sebagai  sebuah organisasi,  Samsat  senantiasa  berinteraksi dengan instansi yang berada dalam Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  yakni pihak  Dinas  Perhubungan,  Kepolisian  dan Jasa  Raharja.  Interaksi  yang  terjadi diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  sarana untuk  menghasilkan  kinerja  yang  sangat bermanfaat  bagi  instansi  ini  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab pelayanan  kepada  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang ada.
Kinerja  Samsat  termasuk  halnya Samsat Wilayah Propinsi Maluku tentunya akan  mampu  mencapai  harapan  dalam memberikan  bahan  kebijakan  pelayanan terbaik yang mengarah kepada profesionalisme  institusi  ini.  Namun  perlu disadari  bersama  bahwa  untuk  mencapai keunggulan  bersaing  institusi  pemerintah di  era  ini,  kemampuan  manajemen  untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas organisasi untuk memposisikan produk  dan  jasanya  kepada  pengguna sangat diperlukan. Dan keunggulan bersaing  yang  telah  dikemukakan  dari pendekatan  konvensional  ke  pendekatan kontemporer  yakni  berbasis  pengetahuan (knowlegde-based asset intellectual capital), telah  melahirkan  manajemen pengetahuan (knowledge  management) yang dipandang lebih kuat sebagai sumber daya penting yang menjadi syarat terciptanya  keunggulan  bersaing  bagi individu, dan organisasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data penelitian tentang Pemanfaatan Penggunaan  Teknologi  Informasi    Dalam Pelayanan  Publik  (Studi  Pada  Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)  Propinsi  Maluku),  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Model  pelayanan  Samsat  Propinsi Maluku  sekarang  ini  telah  mengalami
perubahan yang signifikan terkait peningkatan kualitas pelayanan dari waktu-kewatu. Pembenahan yang dilakukan  meskipun  belum  sepenuhnya terkait kebutuhan pelayanan, namun upaya perbaikan  kearah  yang  lebih  baik  terus diupayakan sehingga Kantor Samsat Propinsi  Maluku  dapat  menyetarakan keberadaannya dengan kantor-kantor Samsat lainnya yang ada di daerah lainnya. Dan  kemajuan  ini  mejadi  harapan  kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan
Samsat (Sistem
Administrasi Manunggal  Satu  Atap)  merupakan  suatu sistem  administrasi  terpadu  yang  dibentuk untuk  mempermudah,  mempercepat,  dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat  terkait  dengan  pengurusan dokumen  kendaraan  bermotor  dalam  satu gedung. Karena itu, agar masyarakat dapat memahami  secara  baik  bentuk  pelayanan sistem administrasi terpadu dengan menggnakan aplikasi tertentu secara online,  maka  kegiatan  sosialisasinya  perlu diintensifkan  sehingga  pemahaman  akan menjadi  lebih  baik  terhadap  upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor.
Permasalahan  sumber  daya  manusia menjadi  faktor  penentu  bagi  seluruh organisasi  baik  organisasi  pemerintah maupun  swasta  dalam  meningkatkan
kualitas pelayanan publik, termasuk halnya dengan  kantor  Samsat  Propinsi  Maluku. Dengan  begitu  maka  perapan  layanan Samsat  Online  dapat  dengan  mudah direalisasikan  baik  terkait  pelayanan  SIM dan  STNK,  BPKB  yang  merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap  pemilik  kendaraan  bermotor  yang diterbitkan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas (Satlantas) POLRI.
Pemanfaatan  teknologi  informasi yang  lebih  efektif  dan  efisien  masih diperlukan  adanya  pelatihan  berbasis online.  Kondisi ini menunjukan kemajuan teknologi informasi saat ini sudah diandalkan dalam berbagai organisasi baik swasta  maupun  pemerintah  termasuk halnya organisasi Samsat Propinsi Maluku sehingga  pelayanan  publik  berbasis  online dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, M. (2009). Perencanaan
Pembelajaran Pendidikan Dasar . Budiman, R. A. (2018). Analisis
Penggunaan  Layanan  Unggulan  e- SAMSAT  atas  Pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  pada Kantor  Bersama  SAMSAT  Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan  Daerah  UPTD  Kota Malang) (Doctoral dissertation,
Universitas Brawijaya).
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.
(2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan  publik  dalam  mengikuti perubahan paradigma
baru
administrasi  publik. Journal  of Governance and Social  Policy, 1 (1), 24-34.
Hidayat,  A.  A.  A.,  &  Uliyah,  M.  (2014). Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia . Jakarta: Salemba Medika. Kementerian PPN/Bapenas. (2018).
Sumber  Daya  Manusia  Teknologi Informasi dan Komunikasi .
Novianto, M. A. (2015). Pelayanan Prima Di  Kantor  Pertahanan  Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Program Quick Wins  Pertahanan) .  Skripsi  tidak diterbitkan.  Surabaya:  Universitas Negeri Surabaya.
Oktavianto,  N.,  Afifah,  N.,  &  Den  Ka,  V.
S. (2021). Efektivitas Penerimaan E- Samsat  Sebagai  Media  Pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Pabean: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi  Manajemen,  3 (2),  197-
206.
Romadhoni,  Y.  I.  (2018). Proses  Inovasi
Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Judes  (Jujug  Desa)  (Studi  pada Kantor Bersama SAMSAT Jombang)
(Doctoral  dissertation,  Universitas
Brawijaya).
Siregar,  M.  P.  (2022).  Pengaruh  Sistem Informasi Manajemen Dan Pelayanan  Publik  Terhadap  Kinerja Pegawai Penerima Pendapatan Dikantor Sistem Administrasi Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT)
Aek Kanopan. Journal Economy and Currency Study (JECS), 4 (1), 1-13.
Wance,  M.,  Kaliky,  P.  I.,  &  Syahidah,  U.
(2021).  Pkm  Inovasi  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  Desa  Pasir  Putih Kabupaten Halmahera Selatan.
SELAPARANG  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 3 (2), 233- 240.
Wance,  M.,  Muhtar,  M.,  &  Kaliky,  P.  I.
(2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan  Dalam  Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2), 229-338.