Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal. 150-170 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM
HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13

## TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Abdul Atsar, Aryo Fadlian Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. Majapahit No. 62 Gomong Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Jl HS Ronggowaluyo abdulatsar@unram.ac.id, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap  pemegang  Paten dalam hubungan  kerja  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten  dan  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Jenis    penelitian    adalah  penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam  hubungan  kerja  merupakan  pihak  yang  memberikan  pekerjaan,  kecuali  diperjanjikan  lain. Pemegang  Paten  atas  Invensi  yang  dihasilkan,  baik  oleh  karyawan  maupun  pekerja  yang menggunakan  data  dan/atau  sarana  yang  tersedia  dalam  pekerjaannya  adalah  pihak  yang memberikan  pekerjaan  kecuali  diperjanjikan  lain.  Inventor  dalam  hal  ini  tenaga  kerja  yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi  kerja  dan  tenaga  kerja/Inventor.  Inventor  juga  mempunyai  hak  moral  berupa  hak  untuk tetap  dicantumkan  namanya  dalam  sertfikat  Paten.  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja.  UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas.
Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  legal  protection  of  patent  holders  in  an  employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder  for  the  invention  produced  by  the  Inventor  in  an  employment  relationship  is  the  party providing  the  work  unless  agreed  otherwise.  Patent  holders  for  inventions  produced,  both  by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/investor. The  inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name  included  in  the  patent  certificate.  Law  No.  13  of  2003  concerning  Manpower  does  not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated.

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai  bagian integral  dari pembangunan nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan  merata,  baik  material  maupun  spiritual, dimana  pembangunan  ketenagakerjaan  juga  mempunyai  banyak  dimensi  dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum  dan  sesudah  masa  kerja,  tetapi  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha,  pemerintah  dan  masyarakat.  Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan  industrial  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja/buruh pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Hubungan  hukum  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing pihak.  Dalam  kegiatan  sehari-hari  apabila  membuat  suatu  perjanjian  hendaklah berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas). 1 Juga prinsip lainnya yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan,  asas  kebiasaan,  dan  asas  perlindungan. 2 Selain  itu  dalam  perjanjian diperlukan  lagi  syarat-syarat  untuk  sahnya  suatu  perjanjian.  Pasal  1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu :
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek perjanjian;
1 H. Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
9
2 Ibid., 13.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
4. Adanya kausa yang halal.
Dalam  perjanjian  kerja  ada  4  prinsip  yang  membedakannya  dengan perjanjian-perjanjian lain. Keempat prinsip tersebut yaitu :
1. Adanya unsur tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. 3
2. Adanya unsur perintah. Hal ini memiliki peranan pokok, tanpa adanya perintah berarti antara kedua belah pihak kedudukannya sama.
3. Adanya waktu tertentu. Bisa waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.
4. Adanya unsur upah. Sesuai dengan pengertian upah yang terdapat pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  tenaga  kerja merupakan implementasi  atas  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan  Pancasila.  Prospek  hubungan  kerja  yang  berkeadilan  antara  tenaga kerja dan pengusaha, harus mengarah pada tujuan untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis,  dan  berkeadilan.  Alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea  tersebut  diuraikan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  28C  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  dan  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”.
Pasal  28C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  (UUD  NRI)  Tahun 1945 berkaitan erat  dengan pengaturan Paten karena Paten terjadi dari hasil olah
3 Darwan  Prinst, Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja,  Buku  Pegangan  bagi  Pekerja  untuk Mempertahankan Hak-Haknya , Bandung: Citra Aditya, 1994, 67.
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
kemampuan  intelektual  manusia  yang  memperoleh  manfaat  dari  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan di bidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.
Paten  adalah  segala  hak  yang  berkaitan  dengan  hasil  kreativitas  manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide baru yang ditemukan oleh manusia. Ide baru bisa  diaplikasikan  dalam  berbagai  bentuk  sejauh  pikiran  manusia  bisa menghasilkannya. Aplikasi pada kebutuhan manusia dan keinginan manusia, bisa menjadi  sesuatu  yang  berguna  bagi  perkembangan  kemanusiaan.  Ide-ide  baru tersebut  bisa  terwujud  dalam  benda-benda  seperti  buku,  musik,  seni,  atau  dalam bentuk  mesin  teknis,  atau  mesin  proses,  bisa  juga  berbentuk  suatu  objek  yang dipergunakan dalam rumah tangga ataupun dalam kepentingan industri komersial, atau dalam bentuk sumber informasi lainnya. Daftar ini tidak terbatas, sebagaimana potensi  yang  dapat  ditemukan  sebagai  wadah  ekspresi  baru.  Sekali  penemuan tersebut  diaplikasikan  pada  kebutuhan  manusia,  nilai  ide  berkembang  luas  mulai dari yang bersifat komersil dan industrial hingga pada dunia sastra, seni, dan desain, yang  menyumbang  pada  perkembangan  teknologi,  ekonomi,  sosial  dan kebudayaan. 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan  kewajiban  bagi  para  tenaga  kerja  maupun  para  pengusaha  di  dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Perlindungan tenaga kerja yang bertujuan  agar  bisa  menjamin  hak-hak  dasar  tenaga  kerja  dan  menjamin kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi.  Hal  ini  merupakan  esensi  dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  bagi  pekerja
4 Catherine  Colston ,  Principles  of  Intellectual  Property  Law, London  &  Sydney:  Cavendish Publishing Limited, 1999, 1.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
adalah  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
Permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  terkait  mengenai  hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat  perjanjian, akan tetapi  iklim persaingan  usaha  yang  makin  ketat  yang  menyebabkan  perusahaan  melakukan efisiensi biaya produksi ( cost of production ).
Perlindungan hukum atas hak atas kekayaan intelektual tenaga kerja berupa perlindungan  terhadap  hak  Paten  memerlukan  regulasi  yang  secara  pasti mengaturnya agar kepentingan atau hak-hak terkait hak kekayaan intelektual dalam hal  hak  Paten  dapat  dilindungi  sehingga  diharapkan  kelak  akan  membawa kesejahteraan  bagi  tenaga  kerja  yang  menghasilkan  invensi  tersebut  dan  akan meningkatkan  kompetensi  dan  gairah  tenaga  kerja  untuk  terus  menggali kreativitasnya  tanpa  dibayang-bayangi  ketidakpastian  akan  invensi  yang dihasilkannya kelak berdaya guna dan berhasil guna atau tidak bagi  diri mereka. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  paten dalam  hubungan  kerja  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  13  tahun  2016  tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian    hukum    normatif  ,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 5 Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 6
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari  masyarakat  melainkan  dari  bahan  dokumen,  peraturan  perundang-undangan,
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum  Normatif  SuatuTinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 13.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press,  2005, 10
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.  Penulis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  agar  didapat kejelasan masalah yang akan diteliti. Menurut Soerjono Sukanto, analisis kualitatif merupakan  suatu  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. 7

## C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS
Perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu dengan  cara  menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam sebuah  hak  hukum. 8 Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi subyek-subyek  hukum  melalui  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  adalah adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya tersebut. 9 Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum  terjadinya  suatu  pelanggaran  (sengketa).  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  Perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan
7 Ibid,. 12
8 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, 357.
9 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta: Kompas, 2003, 121.
yang diberikan kepada pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan ini biasanya dilakukan Pengadilan. 10
Kata Paten berasal dari bahasa Eropa (Paten/Ocktroi) yang mempunyai arti suatu  perniagaan  atau  izin  dari  pemerintah  yang  menyatakan  bahwa  orang  atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).” 11 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, Paten  ialah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi  tersebut  atau  memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya. Invensi atau penemuan disini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu proses, hasil  produksi,  penyempurnaan  dan  pengembangan  proses  serta  penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. 12
Hak Paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan aset yang mengandung  nilai  ekonomis.  Kepada  pemiliknya  diberikan  hak  monopoli  atau eksklusif  untuk  mengontrol  penggunaan  karya  intelektual  yang  dilindungi. Pemegang  Paten  akan  memperoleh  imbalan  keuangan  atas  investasinya  dalam menghasilkan  karya  intelektual.  Hak  yang  diperoleh  melalui  Paten  adalah  hak khusus  untuk  menggunakan  invensi  yang  telah  dilindungi  Paten  serta  melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang Paten. Oleh  karena  itu,  Pemegang  Paten  harus  mengawasi  haknya  agar  tidak  dilanggar oleh pihak lain. 13
Paten tersebut berlaku untuk jangka waktu yang terbatas, biasanya 20 tahun semenjak tanggal permintaan permohonan Paten, jika biaya pemeliharaan hak atas Paten tersebut, yang diharuskan selalu dibayar tepat pada waktunya. Sebuah Paten
10 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.
11 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Jakarta: , PN  Balai  Pustaka,  1976, 1012.
12 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012, 205-206.
13 Abdul  Atsar, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Invensi  di  Bidang  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi, Jakarta: Mitra Wacana, 2018, 9
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
merupakan  hak  teritorial, dibatasi  oleh  batas-batas  gografis  negara  atau  wilayah yang bersangkutan. Sebagai dampak dari hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah Paten,  pemohon  diwajibkan  untuk  mengumumkan  temuannya  tersebut  kepada publik dengan cara memberikan deskripsi tertulis yang rinci, akurat,  dan lengkap mengenai  temuan  tersebut,  seperti  yang  tertulis  dalam  permohonan  Paten.  Paten yang  diberikan  oleh  beberapa  negara  didahului  dengan  diumumkan  permohonan Paten kepada publik melalui publikasi dalam jurnal resmi atau gazette 14 .
Lahirnya  Paten  tergantung  dari  pemerintah  bahwa  “perkataan oktroi atau Paten berarti juga suatu privilege , suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberian itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak cipta 15 . Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan  hak  eksklusif  inventor  atas  hasil  invensinya.  Dimaksudkan  sebagai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terhadap Paten diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagai hak Paten dengan tujuan mencegah atau menghentikan pihak-pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual,  menjual  atau  mengimpor  suatu  produk  atau  suatu  proses,  berdasarkan invensi  yang  dipatenkan  tanpa  persetujuan  pemegang  Paten.  Paten  dapat merupakan  suatu  alat  bisnis  potensial  bagi  pemiliknya  untuk  memperoleh eksklusivitas atas suatu produk atau proses baru, mengembangkan posisi pasar yang kuat dan memperoleh pendapatan tambahan melalui lisensi. 16
Penemu  adalah  mereka  yang  untuk  pertama  kali  mengajukan  permintaan Paten,  kecuali  terbukti  sebaliknya.  Artinya,  undang-undang  memakai  titik  tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan Paten dianggap sebagai  penemunya.  Tetapi  apabila  dikemudian  hari  terbukti  sebaliknya  dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Dalam hal
14 World Intellectual Property  Organization, Penemuan Masa Depan Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah, USA: WIPO, 2014, 3.
15 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda , Jakarta: PT Pembimbing Mass, 2010, 212.
16 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, Bandung: Alumni, 2013, 10.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
hubungan dengan suatu perjanjian kerja, maka yang berhak memperoleh Paten atas suatu  penemuan  yang  dihasilkan  adalah  orang  yang  memberikan  pekerjaan  itu, kecuali bila diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian  perburuhan.  Hal  ini  juga  berlaku  terhadap  penemuan  yang  dihasilkan baik  oleh  karyawan  maupun  pekerja  yang  menggunakan  data  dan  sarana  yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Dengan demikian inventor berhak mendapatkan imbalan yang  layak  dengan  memperhatikan  manfaat  ekonomi  yang  dapat  diperoleh  dari penemuannya. Penemu,  tetap mempunyai  hak untuk  tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian Paten. Pencantuman nama penemu dalam surat Paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah moral right. 17
Penemu Paten mempunyai hak eksklusif untuk mengekploitasikan Patennya secara  komersial  selama  waktu  tertentu  seperti  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016, dengan mendapat hak tersebut penemu mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatannya, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain. Penemu kemudian dapat keuntungan dari penemuannya, atau hasil penjuannya serta penemu dapat melisensikan penemuannya kepada orang lain, jika penemuannya  sudah  dipatenkan  atau  didaftarakan.  Setelah  dilakukannya pengalihan/lisensi  Paten  maka  harus  pula  didaftarkan  di  Kantor  Paten  sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang  Paten  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap penemuan  dalam  baik  berupa  proses  maupun  produk.  Paten  diberikan  terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan  suatu  produk  maupun  hanya  merupakan  proses  saja. 18 Namun, Undang-Undang Paten juga mengatur tentang penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan Paten. Undang-Undang Paten menyatakan bahwa suatu Paten baru  diberikan  perlindungan  hukum  kalau  didaftarkan  pada  kantor  Paten.  Sistem
17 Ibid, 100.
18 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, 207.
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
tersebut  mengharuskan  dan  mewajibkan  penemu  teknologi  untuk  mendaftarkan penemuannya, agar penemuan teknologinya dapat diberikan perlindungan hukum. Tanpa  adanya  pendaftaran  suatu  Paten  dan  Paten  Sederhana  tidak  akan mendapatkan perlindungan hukum.
Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undangg No.  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  hubungan  kerja adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Hubungan  kerja  pada  masa  sekarang  ini  secara  umum  disebut  hubungan kerja  yang  fleksibel,  dalam  arti  hubungan  kerja  yang  terjadi  dewasa  ini  tidak memberikan  jaminan  kepastian  apakah  seseorang  dapat  bekerja  secara  terus menerus  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  haknya.  Fleksibelitas  bisa menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam kerja yang  ditentukan  pemberi  kerja,  juga  ditentukan  oleh  pekerja  itu  sendiri.  Dalam praktik pada mulanya ditemukan ada 4 jenis hubungan kerja fleksibel, yaitu:
1. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman pekerja;
2. Hubungan kerja yang dilaksankan di rumah;
3. Hubungan kerja bebas;
4. Hubungan kerja berdasarkan panggilan. 19
Pada  dasarnya  hubungan  kerja,  yaitu  hubungan  antara  pekerja  dan pengusaha  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  oleh  pekerja  dengan  pengusaha  di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  pekerja  dengan  membayar upah. 20
Pemegang  Paten  adalah  Inventor  sebagai  pemilik  Paten,  pihak  yang menerima atas Paten tersebut  dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima
19 RR  Ani  Wijayati,  “Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain (Outourcing) Dalam UU No. 13/2003”, dalam Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kini, Jakarta, UKI Press, 2004, 65.
20 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Djambatan, 1999, 88.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten).  Sedangkan yang dimaksud Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  berupa  produk  atau  proses,  atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Pemegang  paten  memiliki hak  eklusif untuk  melaksanakan  Paten  yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
1. Dalam  hal  Paten  Produk:  membuat,  menjual,  mengimpor,  menyewa, menyerahkan,  memakai,  menyediakan  untuk  di  jual  atau  disewakan  atau diserahkan produk yang di beri paten.
2. Dalam hal Paten Proses: Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat  barang  dan  tindakan  lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam huruf a.
• Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
• Pemegang  Paten  berhak  menggugat  ganti  rugi  melalui  pengadilan  negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas.
• Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar  hak  pemegang  paten  dengan  melakukan  salah  satu  tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 diatas.
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  oleh  negara  merupakan  suatu kewajiban  yang  dilaksanakan  pemerintah  berdasarkan  amanat  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  terutama  perlindungan  bagi  para kaum lemah (pekerja) dalam hubungan kerja, namun demikian dalil ini mendapat reaksi dari  penganut paham liberal, khususnya pemberi kerja, bahwa perlindungan hukum  oleh  negara  merupakan  pelanggaran  atas  asas  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum.
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejatraan pekerja dan keluarganya dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan kepentingan  pengusaha.  Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan perlindungan  bagi  pekerja  yakni  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  peraturan  pelaksana  dari  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan.
Perlindungan hukum bagi pekerja didasarkan pada ketentuan Pasal 27 (1) dan ayat (2),   Pasal 28 D ayat (1), dan ayat (2),   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Pasal 27 (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945,  yaitu  segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUDNRI)  Tahun 1945,  yaitu tiap-tiap warga negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Selain  itu  jaminan  perlindungan  atas  pekerjaan, dituangkan  pula  dalam  ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan  hukum.  Pasal  28  D  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945,  yaitu  setiap  orang  berhak untuk bekerja serta mendapat  imbalan dan perlakuan  yang adil  dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja  telah  memperoleh  tempat  yang  penting  dan  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUDNRI)  Tahun  1945.  Dibidang ketenagakerjaan,  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  didasarkan  pada  Undang- Undang  No.  13 Tahun 2003, Undang-Undang  No. 2  Tahun 2004 dan Undang- Undang  No.  21  Tahun  2000,  beserta  peraturan pelaksanaannya.
Pengaturan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  di  dalam  Undang-Undang No.  13  Tahun 2003  diatur  dalam  Pasal  67-101.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,  pembangunan  ketenagakerjaan diselenggarakan  atas  asas  keterpaduan  dengan  melalui  koordinasi  fungsional lintas  sektoral  pusat  dan  daerah.  Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja dalam  mewujudkan  kesejahteraan  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan ketenagakerjaan.
Perlindungan  tenaga  kerja  sangat  mendapat  perhatian  dalam  hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diantaranya yang mengatur hal itu, adalah sebagai berikut.
1) Salah  satu  tujuan  pembangunan  tenagakerjaan  adalah  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
3) Setiap  pekerja  atau  buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
4) Setiap  tenaga  kerja  berhak  untuk  memperoleh  dan/atau  meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
5) Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).
6) Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
7) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1)).
8) Setiap pekerja  atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
9) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
10) Setiap  pekerja  atau  buruh  berhak  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat pekerja atau serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)). 21
Perlindungan  tenaga  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya sistem  hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Untuk  ini  Pengusaha  diwajibkan melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 22 Berdasarkan  pemberian  perlindungan  hukum  bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:
a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
Perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan  oleh  pekerja  sebelum  ia  menjalani hubungan  kerja.  Masa  ini  sering  disebut  dengan  masa  pra  penempatan  atau pengerahan.
b. Bidang hubungan kerja;
Masa  yang  dibutuhkan  oleh  pekerja  sejak  ia  mengadakan  hubungan  kerja dengan  pengusaha.  Hubungan  kerja  itu  didahului  oleh  perjanjian  kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.
c. Bidang kesehatan kerja;
Selama menjalin hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus  mendapat  jaminan  atas  kesehatan  tubuhnya  dalam  jangka  waktu  yang relatif lama.
d. Bidang keamanan kerja;
Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  atas  alat-alat  kerja  yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.
e. Bidang jaminan sosial buruh;
21 Ahmad Fauzi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungan Hukumnya, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017, 59-62
22 Eko Wahyudi, (et al), Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 31-33
Telah  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 23
Aspek  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  diarahkan  pada  upaya  untuk menghindari  adanya  eksploitasi  oleh  pemberi  kerja  (pengusaha),  mengingat posisinya memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Perlindungan hukum terhadap  pekerja  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial  dilakukan  dengan menetapkan  berbagai  peraturan  yang  bersifat  memaksa.  Berdasarkan  pemberian perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  menurut  Imam  Soepomo  meliputi  lima bidang hukum perburuhan, yaitu:1) Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja; 2) Bidang hubungan kerja; 3) Bidang kesehatan kerja; 4) Bidang keamanan kerja;
5) Bidang jaminan sosial buruh. 24
Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negaranya,  walaupun  hal  ini ternyata bukan tugas ringan bagi negara manapun juga, namun menjadi kewajiban yang  harus  diwujudkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. 25 Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi:
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan  khusus  bagi  pekerja  atau  buruh  perempuan,  anak  dan penyandang cacat;
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam  Undang-Undang  No.  13  tidak  ada  satu  Pasalpun  yang  memberikan jaminan perlindungan hukum tenaga kerja atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak Paten Hak. Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  negara  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  atas  karya  ciptaan  atau
23 Asri wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 11.
24 Asri Wijayanti, Op.cit , 11.
25 Revrisond Baswir, et.al., Pembangunan Tanpa Perasaan : Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Elsam, 2003, 24
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
temuannya. HKI mencakup Hak Paten, hak Cipta, Hak Merek, hak desain indusri, hak tata letak sirkuit terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang.
Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten ialah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil invensinyanya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk  selama  waktu  tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Jadi obyek pengaturannya ialah suatu invensi baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri.
Paten ( Oktrooi ) adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri. 26 Permohonan Paten yang  diajukan  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual-Kementerian Hukum  dan  HAM  sebagian  besar  masih  berasal  dari  luar  negeri.  Jumlah permohonan  Paten  Indonesia  yang  sangat  sedikit  dibandingkan  dengan permohonan Paten luar negeri dapat terjadi karena masih kurangnya sosialisasi HKI yang  dilakukan  terutama  oleh  Pemerintah  melalui  Direktur  Jenderal  HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun demikian, dengan sosialisasi HKI yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, jumlah permohonan Paten dalam negeri dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Agar sebuah Paten dapat benar- benar berkembang di dalam negeri dan ke mancanegara dibutuhkan perlindungan hukum  terhadap  invensi  tersebut.  Latar  belakang  perlunya  perlindungan  hukum Paten  bermula  dari  pertimbangan  bahwa  sebuah  invensi  merupakan  hasil kemampuan  berpikir  (daya  kreasi)  seorang  inventor.  Hasil  kemampuan  berpikir tersebut  hanya  dimiliki  oleh  inventor  secara  khusus  (eksklusif)  yang  kemudian diwujudkan dalam bentuk invensi.
Paten  diberikan  atas  dasar  permohonan  dan  memenuhi  syarat  administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang paten. Sistem Paten yang diterapkan  di  Indonesia  menganut  sistem first-to-file. Sistem first-to-file adalah suatu  sistem pemberian  paten yang menganut  mekanisme bahwa seseorang yang
26 Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 16
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
pertama  kali  mengajukan  permohonan  dianggap  sebagai  pemegang  paten pemegang paten bila semua persyaratannya dipenuhi. 27 Dalam Pasal 34 Undang- Undang Paten menyebutkan bahwa apabila untuk suatu invensi yang sama ternyata diajukan  lebih  dari  satu  permohonan  paten  oleh  pemohon  yang  berbeda,  hanya permohonan paten yang pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima.
Invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja kelak nantinya menjadi salah satu sumber  penghasilan  bagi  tenaga  kerja,  karena  dengan  penemuan-penemuan  dan hasil  dari  kreativitas  tenaga  kerja  itulah  kehidupan  tenaga  kerja  atau  buruh  akan semakin  menjadi  berkembang.  Oleh  karenanya  Undang-undang  Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut beserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih dari si pemberi kerja pada tenaga kerja. Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak Paten adalah untuk  memberi  imbalan  kepada  si  Penemu  atas  usaha  dan  investasi  yang  telah ditanamkan  dalam  penemuannya  itu,  maka  jangka  waktu  berlakunyapun  penting karena masa itu si Pemegang Paten dapat memanfaatkan hak khusus dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan  mengenai    penemuan  si  Pemegang  Paten,  sedangkan  bagi pihak lain tidak diberi izin tidak diperkenankan melakukan hal yang sama, kecuali jangka waktu perlindungan telah berakhir. 28

## D. PENUTUP
Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja  merupakan  pihak  yang  memberikan  pekerjaan,  kecuali  diperjanjikan  lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan  pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam  hal ini  tenaga  kerja  yang  menghasilkan  Invensi  berhak  mendapatkan  imbalan berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  pemberi  kerja  dan  Inventor  atau
27 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, Bandung: Alumni, 2013, 36.
28 Abdul Atsar, Lock.cit,. 10
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
tenaga kerja yang menghasilkan invensi, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi yang dimaksud. Imbalan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah  tertentu  dan  sekaligus,  presentase,  gabungan  antara  jumlah  terrtentu  dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Dalam  hal  tidak  terdapat  kesesuaian  mengenai  cara  perhitungan  dan  penetapan besarnya  Imbalan,  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga. Selain hak ekonomi, Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan  namanya  dalam  sertfikat  Paten  (Pasal  12  ayat  1-6  Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai hubungan kerja antara  tenaga  kerja  dengan  pemberi  kerja  terkait  invensi  yang  dihasilkan  oleh tenaga  kerja  dalam  hubungan  kerja.  Dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha dengan  pekerja  atau  buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten  tergantung  pada  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja karena hak tersebut merupakan salah satu jenis hak yang mestinya diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 52 UUK  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  umum.  Objek  yang  diperjanjikan  berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak memuat mengenai sanksi terhadap  pelanggaran  ketentuan  Pasal-Pasal  yang  mengatur  mengenai  perjanjian kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja untuk menuntut hak- haknya  secara  hukum,  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Atsar,  Abdul. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Invensi  di  Bidang  Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Mitra Wacana, 2018
Baswir,  Revrisond.  et.al. Pembangunan  Tanpa  Perasaan  :  Evaluasi  Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Elsam, 2003
Colston , Catherine. Principles  of  Intellectual  Property  Law. London  &  Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999
Fuady,  Munir. Pengantar  Hukum Bisnis : Menata  Bisnis Modern di  Era Global, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012
H.  Salim,  HS. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Harjono. Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa,. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
Hutagalung,  Shopar  Maru. Hak  Cipta  :  Kedudukan  &  Peranannya  dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Nurfitri,  Dian  dan  Rani  Nuradi. Pengantar  Hukum  Paten  Indonesia. Bandung:
Alumni, 2013
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  PN  Balai Pustaka, 1976
Prinst,  Darwan. Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja,  Buku  Pegangan  bagi Pekerja untuk Mempertahankan Hak-Haknya . Bandung: Citra Aditya, 1994
Prodjodikoro, Wiryono. Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda. Jakarta: PT Pembimbing Mass, 2010
Abdul Atsar : Perlindungan Hukum...
Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas, 2003
Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum  Normatif  SuatuTinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2005
Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta: Djambatan, 1999
Usman,  Rachmadi. Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni, 2003
Wahyudi, Eko. (et al). Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika,
2009
Wijayati,   RR  Ani. Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain  (Outourcing)  Dalam  UU  No.  13/2003”,  dalam  Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kin. Jakarta: UKI Press, 2004
World  Intellectual  Property    Organization. Penemuan  Masa  Depan  Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah. USA: WIPO, 2014.\

## B. Hasil Penelitian/tugas Akhir
Fauzi,  Ahmad. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Alih  Daya (Outsourcing)  Ditinjau  dari  Prinsip  Keadilan  dan  Karakteristik  Yuridis Hubungan  Hukumnya, Disertasi,  Program  Doktor  Fakultas  Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Fadlian,  A.  (2019).  Hubungan  Konstitusi  dengan  Tugas  Lembaga  Perwakilan  dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara. Jurnal Hukum Positum , 4 (2), 120–129. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186
Hutasuhut,  R.  R.,  &  Fadlian,  A.  (2021).  PRAPERADILAN  ATAS  PENETAPAN TERSANGKA  DILUAR  KETENTUAN  KUHAP. JURNAL  ILMIAH  LIVING
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
LAW , 13 (2), 91–99. Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4240

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten