OPEN ACCESS J. O F INISTA, V OL . 5, N O . 1, PP .036-042, N OV 2022 ISSN : 2622-8106 (ONLINE)
DOI: 10.20895/ INISTA . V 5 I 1.506
Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications
Analisis Hasil Kajian Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Mendukung Grand Design Riau Digital
Anggy Trisnadoli #1 , Satria Perdana Arifin #2 , Istianah Muslim #3 #1,2,3 Program Studi Sistem Informasi, Politeknik Caltex Riau Pekanbaru, Riau, Indonesia
1 anggy@pcr.ac.id
2 satria@pcr.ac.id
3 istianah@pcr.ac.id
Received on 03-02-2022, revised on 03-12-2022, accepted on 27-12-2022

## Abstract
Salah  satu  upaya  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mendukung  pemerintahan  yang  berjalan  dengan  basis  teknologi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penggerak  roda  pemerintahan.  Namun,  inkonsistensi  dalam  aturan  pelaksanaan  berdampak  pemanfaatan  TIK  tidak menyeluruh  hingga  kabupaten/kotamadya.  Oleh  karena  hal  itu,  dicanangkan  sebuah  Grand  Design  Riau  Digital (GDRD). Salah satu aspek yang diperhatikan dalam kegiatan GDRD ini adalah Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Dengan tujuan usulan Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi yang dikaji dan dilakukan analisis ini dapat menjadi salah satu acuan dan rekomendasi maupun blueprint infrastruktur teknologi informasi di Provinsi Riau yang akan dikembangkan. Sesuai dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan GDRD, penelitian ini menggunakan metode Performance, Information, Economics, Control and Security, Eficiency, Services (PIECES) untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dilanjutkan dengan metode Framework for The Appication System Techniques (FAST) untuk  menggali  hubungan  sebab-akibat  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat berbagai solusi yang dapat diterakan untuk meminimalisir hingga menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kondisi infrastruktur di pemerintahan Provinsi Riau, sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik.
Keywords: Provinsi Riau, Infrastruktur Teknologi Informasi, IT Govenance, Grand Design Riau Digital

## I. I NTRODUCTION
P rovinsi  Riau  merupakan  salah  satu  Provinsi  yang  berada  di  tengah  pulau  Sumatera,  Indonesia. Komoditas unggulan Provinsi ini  berasal sumber daya  mineral berupa minyak bumi, perkebunan  kelapa sawit  dan  sektor  perdagangan  yang  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  pemasukan  Indonesia  [1]. Kekayaan  alam  ini  terkelola  dengan  baik,  salah  satu  upayanya  dengan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Provinsi  Riau.  Tata  kelola  pemerintah  yang  baik  memberikan  suasana  yang  kondusif  untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan menarik investor untuk berinvestasi di provinsi ini.
Salah  satu tantangan terbesar Pemerintah Provinsi Riau adalah  melakukan transformasi digital berupa penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai wujud reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaanya, reformasi  birokrasi  sepatutnya  mampu  mendorong  dan  meningkatkan  perbaikan  kinerja  birokrasi pemerintah  yang  antara  lain  ditunjukkan  oleh  keluaran  ( output ),  nilai  tambah  ( value  added ),  hasil
( outcome ), dan manfaat ( benefit ) yang lebih baik serta penghargaan dan sanksi ( reward and punishment ) secara konsisten dan berkelanjutan [2].
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  laporan  evaluasi  beberapa  OPD  di  Lingkungan  Pemerintahan Provinsi  Riau,  pada  dasarnya  Provinsi  Riau  telah  melaksanakan  dan  mengimplementasikan  reformasi birokrasi, diantaranya adalah pelayanan terpadu satu atap untuk kepengurusan terkait kependudukan. Hasil observasi lapangan yang telah dilakukan dalam fase awal penelitian, didapatkan bahwa reformasi birokrasi ini belum sepenuhnya menyentuh 12 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Provinsi Riau. Padahal sejatinya kesuksesan  reformasi  birokrasi  ini  menjadi  acuan  pelaksanaan  dan  penerapan  reformasi  di Kabupaten/Kotamadya.  Tantangan  yang  dihadapi  dilapangan  adalah  inkonsistensi  pelaksanaan  apabila terjadi peralihan di pucuk pemerintahan. Atas dasar inilah Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan Grand Design  Riau  Digital.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  ditemukan  beberapa  masalah  yang  perlu diselesaikan,  seperti  memahami  permasalahan  penerapan  TIK,  khususnya  di  Pemerintahan  Propinsi Riaumelakukan  kajian  perencanaan  infrastruktur  teknologi  informasi,  serta  merumuskan  hasil  kajian menjadi bagian dokumen IT Master Plan Provinsi Riau. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyelesaiakan permasalahan untuk melakukan kajian terkait IT governance seperti ini [3], seperti TOGAF, PIECES, COBIT dan sebagainya [4].
Dalam pengembangan strategis sistem informasi untuk mendukung jalannya alur pemerintahan, metode Performance,  Information,  Economics,  Control  and  Security,  Eficiency,  Services (PIECES)  dapat digunakan  untuk  melakukan  identifikasi  permasalahan  [5].  Ketika  permasalahan  telah  berhasil diidentifikasi,  langkah  berikutnya  adalah  dengan  melakukan  pengujian  sebab-akibat  untuk  memperoleh System Improvement Objective dengan mengadopsi Problem Analysis dari metodologi Framework for The Appication  System  Techniques (FAST).  Kajian  analisis  penerapan  e-Government  yang  dapat  dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan strategis sistem informasi, khususnya di Provinsi Bali telah berhasil dilakukan dengan metode tersebut.
Selain itu Galberto [6] juga melakukan penelitian terhadap Pemerintah Kota Salatiga. Dalam perencanaan sistem informasi, peneliti menggunakan Enterprise Arcitecture (EA) berupa The Open Group Architecture Framework (TOGAF).  Metodologi  ini  memiliki  beberapa  fase,  yaitu preliminary,  architecture  vision, business  architecture,  information  system  architecture dan technology  architecture .  Dimana  fase-fase tersebut  bersifat  iteratif,  dinamis  dan  berkelanjutan.  Hasil  akhir  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi perencanaan strategis sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan sistem informasi di  Pemerintah  Kota  Salatiga.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini mengadopsi  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Yaitu  penerapan  framework  TOGAF dalam melakukan kajian infrastruktur dalam basis lingkungan pemerintahan kota maupun provinsi. Hal ini tentunya dengan mengedepankan ciri khas penelitian ini, yaitu menghasilkan kajian infrastruktur teknologi informasi yang akan menjadi salah satu rekomendasi Grand Design Riau Digital.
Pemanfaatan metode TOGAF untuk mengembangkan arsitektur enterprise ini menggunakan tools atau kerangka  TOGAF  yang  disebut  dengan  TOGAF  ADM  ( Architecture  Development  Method ).  Penekanan kajian  infrastruktur  teknologi  informasi  bertujuan  untuk  memetakan  permasalahan  terkait  implementasi TIK di pemerintahan pusat dan daerah, merancang infrastruktur teknologi informasi yang terstandar dan adaptif  apabila  terjadi  perubahan  di  pucuk  pemerintahan  dan  memastikan  hasil  usulan  kajian  ini terimplementasikan dengan baik.

## II. S TUDI L ITERATUR
e-Government dilakukan  dengan  tujuan  untuk  digalakknya  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah [5]. Selain itu, e-Government yang merupakan representasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat, baik kepada sesama institusi pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen birokrasi yang terdiri dari kelembagaan, SDM, akuntanbilitas, pengawasan, pelayanan public dan ketatalaksanaan. Ketentuan terkait reformasi birokrasi tersebut tertuang pada TAP MPR-RI Nomor VI/2001 [2].
Faktor  yang  juga  penting  dalam  suatu  proses  perencanaan  strategis  terkait  teknologi  informasi  adalah adanya  metodologi.  Penggunaan  metodologi  bertujuan  untuk  mengurangi  resiko  kegagalan  yang  akan terjadi, serta memastikan semua pihak yang berkepentingan akan terlibat. Selain itu guna meminimalisir ketergantungan pada individu. Dimana proses ini pada akhirnya akan lebih menekankan pada proses dan
target yang ditentukan. Beberapa metodologi populer terkait TI sudah banyak dikembangkan, salah satunya adalah seperti yang dikemukan oleh Ward dan Peppard [7].
Pendekatan  metodologi  perencanaan  strategis  ini  berawal  dari  kondisi  investasi  IT  dimasa  lalu  yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis dari sebuah organisasi. Sehingga peluang bisnis serta fenomena untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi tidak mampu memanfaatkan IT dengan maksimal, serta disebabkan  karena rencana  tersebut  terkadang  lebih fokus kepada teknologi  yang  ingin digunakan, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dalam berbagai kasus di infrastruktur IT tata kelola di lingkungan pemerintahan, fase TOGAF ADM dapat terbatas pada proses peluang dan solusi dan hanya diterapkan pada proses bisnis utamanya [8].

## Gambar 1. TOGAF ADM Framework [8]
Secara  fisik,  infrastruktur  teknologi  informasi  adalah  perangkat  keras,  perangkat  lunak  dan  media komunikasi  yang  digunakan  untuk  membantu  pekerjaan.  Dalam  praktiknya,  infrastruktur  teknologi informasi  merupakan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan/instansi.  Sumber  daya  ini  mesti memberikan  manfaat  dalam  peningkatan  kinerja,  jaminan  kecepatan  dan  akses  24/7  dan  keamanan  data bagi individu yang berada pada ekosistem infrastruktur tersebut.
Infrastruktur  Teknologi  Informasi  merupakan  investasi  yang  besar  dalam  perusahaan.  Dengan pengeluaran dana yang tidak sedikit, bahkan tergolong banyak, maka akan dirasa berat bagi setiap instansi yang perlu menyediakannya. Hal tersebut, yang biasanya menjadikan kerugian yang dirasakan perusahaan dalam suatu investasi besar namun tidak diiringi dengan manfaat [9].

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Berdasarkan  beberapa  kajian  yang  telah  dilakukan  pada  bagian  sebelumnya,  maka  metodologi  dari penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  dilakukan  dalam  berbagai  tahapan,  denganharapan  dapat  menemukan perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini di Provinsi Riau. Sebagai detail gambaran, tahapan yang dilakukan adalah seperti yang ditampilkan pada Gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Metodologi Penelitian
Adapun rincian tahapan-tahapan dari metodologi dari Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Studi Literatur
Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literasi terkait Visi dan Misi Provinsi Riau, kajian-kajian mengenai perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang berasal dari lingkungan Provinsi Riau, Indonesia, maupun luar negeri sebagai bahan referensi dan penetapan metode yang sesuai dengan karakteristik di Provinsi Riau.
2. Pengumpulan Data
Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  menggunakan  kuesioner  serta  observasi dengan pihak terkait dalam pengembangan Grand Design Riau Digital . Pada fase pengumpulan data menggunakan  metode  PIECES  untuk  melakukan  identifikasi  permasalahan.  Tahapan  selanjutnya menggunakan  metode  FAST  untuk  menggali  hubungan  sebab-akibat  dari  permasalahan  yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau.
3. Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi
Pada tahapan ini diantaranya melakukan GAP analysis antara infrastruktur yang telah ada dengan usulan infrastruktur teknologi informasi yang diusulkan, analisis kondisi internal dan eksternal dan memetakannya dalam SWOT analisis dan analisis lainnya yang dirasa perlu. Termasuk pada fase ini menetapkan tren pekembangan teknologi informasi di masa yang akan datang.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi
Untuk  menghasilkan  rekomendasi  blueprint  infrastruktur  teknologi  informasi,  metodologi TOGAF  digunakan  sesuai  dengan  fase-fasenya,  seperti Preliminary  phase,  Architecture  vision, Business  architecture,  Information  System  architecture lalu  diakhiri  dengan Technology architecture .

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Terkini Infrastruktur TIK
Sebagaimana  diamanatkan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  Riau  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun  2005-2025,  guna  mendukung  terwujudnya  visi  pembangunan  Provinsi Riau  " Terwujudnya  Provinsi  Riau  sebagai  Pusat  Perekonomian  dan  Kebudayaan  Melayu  dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025 ", maka kepala daerah Provinsi Riau kemudian menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahun sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)". Strategi ini didapatkan berdasarkan hasil analisis GAP yang dibantu dengan pemetan SWOT yang dilakukan berdasarkan Evaluasi Diri dari kondisi terkini,  sehingga  menunjukkan  kekuatan,  kelemahan  peluang  dan  ancaman  yang  akan  terjadi  dalam pembentukannya.  Dimana  dalam  strategi  tersebut  berisi  langkah  serta  program-program  prioritas pembangunan daerah dalam menuju capaian yang ditargetkan.
Studi Literatur Pengumpulan data Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi
Selanjutnya, visi jangka panjang diuraikan kedalam 12 Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari
12. Mewujudkan masyarakat madani
Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah adalah:
1. Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  Beriman,  Berkualitas  dan  Berdaya  Saing  melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan,
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing,
5. Mewujudkan  Budaya  Melayu  sebagai  Payung  Negeri  dan  Mengembangkan  Pariwisata  yang Berdaya Saing dan
6. Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Pelayanan  Publik  yang  prima  berbasis Teknologi Informasi
Arah kebijakan sebagai pedoman  untuk  mengarahkan rumusan strategi  yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam  rangka  mencapai  sasaran  pembangunan  daerah.  Rumusan  arah  kebijakan  merasionalkan  pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Arah kebijakan biasanya dirumuskan dalam waktu lima tahun dan dijalankan dalam satu tahun atau lebih. Fokus pembangunan tahunan tersebut dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas yang pada tahun berkenaan. Rencana Strategis ini yang menjadi pedoman dalam usaha meraih visi, misi, tujuan dan sasaran  yang  diharapkan  oleh  setiap  instansi,  dengan  harapan  dikemudian  hari  dapat    mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik serta transparansi akuntabilitas.
T ABEL I. T EMA /F OKUS PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN P ROVINSI R IAU 2020/2024 Tahun Tema / Fokus 2020 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang berbasis budaya melayu 2021 Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi 2022 Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima 2023 Memantapkan  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  publik  dan  daya  saing daerah yang kompetitif 2024 Mewujudkan  riau  yang  berdaya  saing,  sejahtera,  bermartabat  dan  unggul  di indonesia
Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, kuantitas sumber daya aparatur serta  ketersediaan  anggaran  untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  tersebut.  Dengan  komitmen  yang  telah ditetapkan bersama, Rencana Strategis tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana yang lebih  rinci  dan  operasional.  Masalah  yang  masih  ditemukan  pada  pemanfaatan  aplikasi  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  masih  lemahnya  proses  integrasi  antar  aplikasi.  Saat  ini  Pemerintah Provinsi Riau menggunakan sistem penghubung bernama MANTRA. Akan tetapi, penggunaan MANTRA sifatnya adalah berdasarkan permintaan integrasi, dengan kata lain belum terdapat pemetaan integrasi antar data atau aplikasi yang baku dan terstruktur. Fokus dari pemanfaatan MANTRA juga masih berada di level
transaksional,  belum  menyentuh  level  analitikal  sebagai  pendukung  pengambilan  keputusan  pada  level eksekutif. Selain kondisi lemahnya integrasi data, aplikasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mayoritas juga belum dilengkapi dengan dokumen teknis yang menunjukkan desain aplikasi. Dokumen yang ditemukan rata-rata berupa dokumen panduan penggunaan aplikasi.
Sudut pandang infrastruktur TIK dapat dilihat dari 3 bagian besar, yaitu : a). Infrastruktur server sebagai lingkungan  aplikasi,  b).  Infrastruktur  jaringan  komunikasi,  serta  c).  Infrastruktur  keamanan.  Pada  sudut pandang infrastruktur server, ditemukan kondisi bahwa masih terdapat Operator Data Daerah (OPD). Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan infrastruktur server yang dimiliki oleh Diskominfotik selaku wali data Pemerintah Provinsi  Riau belum bisa  mengakomodasi semua kebutuhan OPD. Sebagai  usaha  yang telah dikembangkan saat ini, Diskominfotik Riau sudah mulai menggunakan Cloud Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo.
Dari sudut pandang infrastruktur jaringan komunikasi, juga ditemukan kondisi terdapat OPD yang masih mengembangkan jaringan internal-nya sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan yang disediakan oleh Diskominfotik juga belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh OPD. Jaringan Intra Pemerintahan sudah ada berbentuk MetroLink atau VPN Namun belum mencakup seluruh bagian pemerintahan OPD.

## B. Usulan Model Infrastruktur
Infrastruktur  SPBE  yang  ada  pada  pemerintah  daerah,  biasanya  terdiri  dari  jaringan  dalam  (intra) pemerintah daerah (PEMDA) dan sistem penghubung layanan dari PEMDA itu sendiri. Dimana Jaringan tersebut adalah  jaringan  yang  diselenggarakan  untuk  menghubungkan   antar   PEMDA,  melalui  jaringan simpul  dalamnya.  Sedangkan  untuk  Sistem  Penghubung  Layanan  Pemerintah  Daerah  bertujuan  untuk penyelenggaraan PEMDA dalam melakukan pertukaran layanan SPBE. Infrastruktur SPBE ini bertujuan untuk  melakukan  peningkatan  terhadap  keamanan,  kemudahan  integrasi  serta  efisiensi  guna    memenuhi kebutuhan  Infrastruktur  SPBE bagi internal PEMDA.
Pada  wilayah  pemerintah  provinsi  Riau,  Backbone  tersebut  kedepannya  perlu  dibangun  seoptimal mungkin dengan perawatan yang murah dan mudah. Seperti penggunaan kabel FO, yang sudah sangat baik. Namun  demikian,  pemerintah  provinsi  riau  tetap  dapat  mewujudkan  infrastruktur  dengan  bekerjasama bersama  berbagai  pihak,  contohnya  ISP,  atau  sebagai  alternatif  lainnya  dengan  menggunakan  media transmisi nirkabel (wireless) serta akses point juga bisa dipertimbangkan agar coverage semakin luar dan stabil.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  juga  perlu  menjadi  perhatian  dalam  penerapan  media  tersebut. Keterampilan, pengetahuan dan jumlah SDM pengelola juga perlu dilakukan peningkatan secara signifikan. Dengan  harapan  seluruh  target  yang  ingin  dicapai  adalah  layanan  masyarakat  dan  komunikasi  antar pemerintah dapat meningkat dengan lebih baik lagi. Selain infrastruktur backbone jaringan intra pemerintah juga perlu dibangun dengan mekanisme yang baik, misal dengan membangun link metro antar OPD atau mekanisme VPN. Disamping konektifitas jaringan server dan datacenter yang perlu diperhatikan, terdapat ruang data center yang juga menjadi perhatian tambahan. Dimana ruangan tersebut sebaiknya berukuran yang  luas  dan  didesain  sesuai  dengan  standar  mutu  NOC.  Selain  itu,  Pola  backup  data  juga  sebaiknya diupayakan realtime dengan  sistem mirroring agar  mengakomodir  serta  mengantisipasi  jika  terjadi kehilangan  maupun  kerusakan  data  ketika  terjadi  bencana  alam  atau  faktor  lainnya.  Hal  lain  sebagai tambahan  konsentrasi  dalam  hal  ini  adalah  keamanan,  sehingga  penghubung  layanan  antar  pemerintah dengan keamanan yang berlapis akan memberikan keamanan serta kenyamanan terhadap penyimpanan data yang dilakukan. Secara garis besar, seluruh fase dari kegiatan dengan mengimplementasikan TOGAF ADM Framework  telah  dilakukan  mulai  dari  rangkaian  tahapan  Observasi  hingga  menghasilkan  rancangan arsitektur  usulan  yang  terbaik  meliputi  pengembangan  Visi  dan  Misi,  Strategi  dan  Rencana  Kerja, Pengembangan  Teknologi  Informasi,  hingga  Pengembangan  Arsitektur  dan  Infrastruktur  SPBE  seperti Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung.

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian perencanaan infrastruktur teknologi informasi perlu dan telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang pada
dasarnya, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemprov Riau sudah baik. Hal ini karena adanya kesadaran agar antar unit kerja terhubung antar instansi maupun antar daerah.
Dalam  perencanaan  ini,  dibutuhkan  kerjasama  antar  unit  kerja  yang  terlibat  dalam  pengelolaan infrastruktur  teknologi  infomasi  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau,  serta  usulan  Infrastruktur teknologi  informasi  ini  dapat  menjadi  usulan  dalam  pengembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  di masa depan.
R EFERENCES
[1] Official Website Pemerintah Provinsi Riau. (2021). www.riau.go.id
[2] Komarudin. (2014). Reformasi Birokrasi dan Peayanan Publik. Genesindo.
[3] Maskur;  Adolong,  N;  Mokodongan,  R.  (2017).  Implementasi  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan  Framework COBIT 5 Di BPMPTSP Bone Bolango. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi
[4] Rizki, K; Bahtiar,  N. (2020). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Menggunakan COBIT 5 (Studi Kasus di UPT Puskom Universitas Diponegoro). Jurnal Masyarakat Informatika
[5] Ketut, N. D. (2017). Kajian Analisa: Penerapan dan Pengembangan e-Government pada Pemerintah Propinsi Bali. Cite c.
[6] Galberto,  A.  T.  (2018).  Perencanaan  Stratetis  IS/IT  Pemerintahan  Menggunakan  The  Open  Group  Architecture  Framework. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia
[7] Ward, J. A. (2002). Strategic Planning for Information System. John Wiley & Son.
[8] Santosa, P.A.B.; Sensuse, D.I. (2020). Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF: Studi Kasus di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)
[9] Rambe,  B.H.  (2020).  UML  Modeling  and  Black  Box  Testing  Methods  in  the  School  Payment  Information  System.  Jurnal Mantik.
[10] Fikri, A.H; Purnomo, W.; Putra, W.H.N. (2020). Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM pada PT. Hafintech Prima Mandiri. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer
[11] Fathurrohman; Hikmawat, N. K. (2018). Perancangan Tata Kelola Akademik Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi. Jurnal Energy
[12] Fauzy, A. E. (2021). Buku Panduan PKM. Jakarta: Kemendikbud.
[13] Kharlina, R. E. (2017). Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bank dengan Framework TOGAF. Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis.