Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4679-4683
Studi Komparasi Kebijkan Pemerintah Indonesia dengan Umar Bin Khattab dalam Penetapan Harga
Nuri Ma’rifatul Laily 1*) , Masyhuri Machfudz 2) , Mahrus Sholeh 3) 1,2,3 Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang *Email korespondensi: nurimarifatullaily@gmail.com

## Abstract
The soaring price of cooking oil made the government issue a policy of fixing one price for cooking oil. However, the impact of this policy was a shortage of oil in Indonesia. The purpose of this study is to find out the similarities and differences between government policies and Umar bin Khattab's policies in price fixing and to find out the factors of government failure in implementing cooking oil HTE policies. This type of research is a descriptive qualitative  research  library.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  many  similarities  in  government policies with Umar bin Khattab in setting prices. However, there are differences in terms of the target object that will  benefit,  the  government  is  more  inclined  towards  the  benefit  of  consumers  without  providing  feedback  to producers. The cause of the government's failure to implement the HET for cooking oil is the difference between the buying and selling system of traditional markets and modern markets, the existence of panic buying from the public, and the hoarding of cooking oil by several parties.
Keywords: Government Policy,Umar, Pricing
Saran sitasi : laily, N. M., Machfudz, M., & Sholeh, M. (2023). Studi Komparasi Kebijkan Pemerintah Indonesia dengan  Umar  Bin  Khattab  dalam  Penetapan  Harga .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  4679-4683.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang memiliki  kekayaan  alam  dan  laut  yang  melimpah. Banyak  dari  masyarakatnya  yang  menggantungkan hidupnya  kepada  Sumber  Daya  Alam  yang  ada, Nelayan  memanfaatkan  kekayaan  alam  yang  ada  di lautan,  petani  memanfaatkan  sumberdaya  alam  yang ada di daratan dan di jadikan persawahan, perkebunan, ladang dll.
Negara  juga  memanfaatkan  sebagian  besar Sumber Daya Alam, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit sehingga menjadikan negara ini sebagai 85% penyuplai minyak  sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Beberapa tahun terakhir Produksi CPO di Indonesia terus menurun sejak tahun 2019. Pada 2021, produksi  CPO  menurun  sebesar  0,9%  dari  tahun sebelumnya menjadi 46,89 juta ton (GAPKI, 2022).
Harga  CPO  di  Indonesia  menggunakan  patokan harga  lelang  yang  ditetapkan  oleh  PT.  Kharisma Pemasaran  Besar  Nusantara  (KPBN)  Dumai,  yang merupakan  anak  usaha  PT.  Perkebunan  Nusantara.
Harga  lelang  KPBN  berkorelasi  langsung  dengan harga  CPO  di  pasar  internasional.  Oleh  karena  itu, harga CPO Internasional secara langsung mempengaruhi  harga  minyak  goreng  di  Indonesia. Sepanjang  tahun  2021,  harga  CPO  di  pasar internasional  naik  secara  signifikan  sebesar  36,3% dibandingkan  2020.  Pada  akhir  Januari  2022, kenaikan  harga  CPO  mencapai  Rp  15.000/kg  dan menjadi  harga  tertinggi  yang  pernah  tercatat  dalam sejarah  seperti  yang  dinyatakan  Sawit  Indonesia (2022)  mengutip  Direktur  KPBN,  Rahmanto  Amin Djatmiko.  Tingginya  harga  tersebut  terjadi  karena pasokan  CPO  turun,  sementara  permintaan  sedang meningkat  di  berbagai  bagian  dunia  menyusul pemulihan ekonomi pasca gelombang kedua pandemi COVID-19(Amanta & Nafisah, 2022).
Kenaikan  harga  minyak  goreng  merupakan masalah  serius  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun 2022,  kenaikan  tersebut  juga  di  ikuti  dengan minimnya  stok  yang  tersedia  di  pasar  sehingga masyarakat mempunyai dualisme masalah yang harus
segera  di  selesaikan.  Masalah  tersebut  sangat berdampak  karena  minyak  goreng  merupakan  salah satu  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat.  Sehingga pemerintah mengambil tindakan dengan menetapkan harga tertinggi yakni melakukan kebijakan satu harga untuk  minyak  goreng  sebesar  Rp.14.000,00  per  liter diberlakukan  sejak  tanggal  19  Januari  2022 (MENDAG, 2022b).
Penetapan  kebijakan  satu  harga  minyak  goreng tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  pemerintah seperti,  penelitian  Asrindah  Nasution  disebutkan bahwa  semenjak  pemerintah  mengeluarkan  surat edaran  terkait  penyatuan  harga  minyak  goreng nasional  sebesar  Rp14.000/liter  pada  februari  2022. Akibat dari penurunan harga yang murah menyebabkan  adanya  panic  buying  dari  masyarakat untuk  berebut  membeli  minyak  goreng.  Akibat  dari perilaku  pemborongan  pembelian  yang  dilakukan masyarakat  minyak  goreng  kembali  langka  di pasaran(Nasution, 2021).
Dikutip dari Liputan6 oleh Aslam Mahfuz pada 09  Maret  2022  dikatakan  bahwa  telah  ditemukan penimbunan  minyak  goreng  sebanyak  kurang  lebih 31.320  liter  di  gudang  yang  beralamat  di  Jalan Gubenur  Suebardjo,  Kabupaten  Banjar.  Diketahui modus pelaku melakukan penimbunan minyak goreng tak  lain  untuk  dijual  kembali  keada  masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.
Kekhawatiran  terjadinya  penimbunan  barang akibat adanya penetapan harga telah ditunjukkan oleh Rasulullah dengan tidak menetapkan harga pada saat harga  melambung  tinggi(Muslimin  et  al.,  2020). Namun  pada  saat  masa  pemerintahan  Umar,  beliau pernah menetapkan harga untuk mencegah harga terus menerus  melambung  tinggi.  Hal  ini  dilakukan  pada saat  terjadinya  wabah  pest  di  Arab  sehingga  banyak dari para saudagar hijaz menghentikan perdagangannya  karena  takut  ikut  terjangkit  wabah tersebut. Akibat dari banyaknya pedagang yang tidak berjualan  membuat  kelangkaan  pasokan  makanan sehingga pedagang lain mengambil kesempatan untuk menaikkan  harga  yang  sangat  tinggi.  Namun  hal  ini dapat diatasi oleh Khalifah Umar dengan melakukan pengawasan pasar terhadap pedagang dan melakukan penetapan  harga  sesuai  dengan  persediaan  dan permintaan barang(Hakim, 2016).
Kebijakan penetapan harga yang dilakukan Umar bin Khattab berjalan dengan baik berbanding terbalik dengan  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  yang  memberikan  dampak  buruk  bagi
masyarakat.  penelitian  tentang  ta’sir  atau  penetapan harga  menurut  islam  telah  dilakukan  oleh  Rahmi (2015), Baharuddin(2017), dan Baharuddin, & Islamy (2021)  yang  menyatakan  bahwasanya  ta’sir  boleh dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  kondisi  tertentu dengan  beripijak  pada  ketentuan  khusus .  Penelitian tentang  kelangkaan  minyak  goreng  juga  telah dilakukan Afrizal et al (2022)  dan (Fatri et al., 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitiam sebelumnya yang hanya meneliti tentang hukum penetapan harga dalam  islam  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang menyebabkan  kelangkaan  minyak  goreng,  namun penelitian ini akan meneliti perbedaan pemerintah dan Khulafaur Rasyidin dalam melakukan kebijakan harga dan  mengetahui  penyebab  kegagalan  pemerintah dalam  melakukan  penetapan  harga  tertinggi  untuk minyak goreng.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan library  research kualitatif  deskriptif. Teknik  pengambilan  data  menggunakan  analisis referensional.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut penelitian  ini  mengkaji  judul  yang  ditulis  dengan kajian pustaka atau teori yang sumbernya diambil dari buku,  jurnal  dan  publikasi  internet  yang  berkaitan dengan judul yang dikaji. Kemudian mengkomparasikan  mekanisme  kebijakan  penetapan harga  minyak  goreng  pada  pemerintah  Indonesia dengan  mekanisme  kebijakan  penetapan  harga  pada masa  pemerintahan  Umar  bin  Khattab,  dan memperoleh hasil yang telah ditulis. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  persamaan  serta  perbedaan pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Umar bin Khattab  dalam  melakukan  kebijakan  harga  sehingga dapat  diketahui  penyebab  kegagalan  pemerintah dalam  melakukan  penetapan  harga  tertinggi  untuk minyak goreng.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Analisis  Komparasi  Mekanisme  Kebijakan Penetapan  Harga  Minyak  Goreng  Pada Pemerintah  Indonesia  Dengan  Mekanisme Kebijakan  Penetapan  Harga  Pada  Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab
Kebijkakan  penetapan  HET  minyak  goreng tertinggi berawal dari adanya kenaikan harga minyak goreng  ada  akhir  tahun  2021  yang  mencapai  Rp 20.677/liter Adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi oleh  pemerintah  bermula  karena  tingginya  harga
minyak  goreng  dipasaran.  Kenaikan  harga  minyak goreng disebabkan oleh beberapa faktor(Arief, 2022), yakni  menurunnya  produksi  CPO  di  Malaysia  yang disebabkan  kurangnya  tenaga  kerja  selama  pandemi Covid 19, adanya bencana banjir di perkebunan sawit yang juga berdampak terhadap produktivitas minyak goreng,  tingginya  harga  pupuk  yang  membuat kenaikan  biaya  produksi(CPOPC,  2021),  sehingga petani  yang  tidak  mampu  membeli  pupuk  akan mengurangi  penggunaan  pupuk  yang  berakibat  pada menurunnya hasil panen(Austin et al., 2018).
Dalam  pengendalian  harga  minyak  goreng pemerintah  telah  melakuakan  beberapa  kebijakan yakni melakukan kebijakan minyak goreng satu harga yang  berakhir  dengan  adanya  kelangkaan  minyak goreng,  selanjutnya  pemerintah  melakukan  domestic market  obligation  (DMO)  dan  domestic  price obligation  (DPO)  yang  mewajibkan  eksportir  CPO menjual  20%  volume  ekspornya  untuk  konsumsi dalam  negri  dengan  harga  Rp  9.300/kg  (MENDAG, 2022a),  melakukan  penetapan  harga  eceran  tertinggi (HET)  minyak  goreng  dengan  harga  Rp  11.500/liter untuk minyak goreng curah, dan Rp 14.000/liter untuk minyak goreng kemasan premium sesuai dengan UU No  6  Tahun  2022(tirto.id,  2022).  Namun,  kebijakan ini belum berhasil mengatasi masalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran(Fatri et al., 2022).    Selanjutnya  pada  bulan  Maret  pemerintah merevisi  penetapan  haraga  eceran  tertinggi  minyak goreng  curah  sebesar  Rp  14.000/liter  atau  Rp 15.000/liter  sebagaimana dalam Permenda RI Nomor 11  Tahun  2022(MENDAG,  2022c).pada  bulan  April pemerintah  juga  melarang  ekspor  sementara  produk CPO  dan  turunannya  untuk  memenuhi  pasokan minyak  goreng  dalam  negeri,  hal  ini  berdampak positif dengan terpenuhnya target kebutuhan minyak goreng  nasional  dan  turunnya  harga  minyak  goreng curah  yang  awalnya  Rp19.800/liter  menjadi  Rp 17.200  hingga  Rp  17.600.  kebijakan  pelarangan ekspor minyak  goreng  ini akan  diberlakukan  sampai 22 Mei 2022 dan akan dibuka kembali pada tanggal 23 Mei 2022(KEMENKO Perekonomian, 2022).
Melakukan  perencanaan  distribusi  minyak goreng  rakyat  dengan  HET  Rp  14.000/liter pemerintahan  juga  memberikan  penugasan  kepada Perum  BULOG  untuk  mengelola  cadangan  minyak goreng  sebesar  10%  dari  total  kebutuhan  minyak goreng bentuk kemasan sederhana. Adanya pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea dan Cukai, Satgas Pangan Polri, Kementrian, Pemerintah
Daerah  dan  Kejaksaan  Agung  terhadap  pelaksanaan ekspor  oleh  produsen(KEMENKO  Perekonomian, 2022).  Akhirnya  minyak  goreng  dengan  HET  Rp 14.000/liter  terwujud    pada  tanggal  06  Juli  2022 dengan  melakukan  peluncuran  minyak  goreng kemasan  rakyat  dengan  merek  “Minyakita”.  serta melakukan monitoring terhadap harga minyak goreng curah  dan  harga  minyak  goreng  kemasan  rakyat “Minyakita”  oleh  erwakilan  BKP  di  seluruh Indonesia(BPKP-RI, 2022).
Intervensi  harga  yang  dilakukan  khalifah  Umar bin  Khattab  adalah  menstabilkan  harga  yang  ada  di pasar karena Umar tidak menginginkan adanya pihak- pihak yang melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan  pihak  lainnya  terdzalimi.  Seperti halnya  disalah  satu  riwayat  dikisahkan  bahwa  umar memarahi salah satu pedagang karena menjual barang dibawah  rata-rata  harga  pasar  dan  mengakibatkan barang  yang  dijual  oleh  pedagang  lain  tidak  laku. Kemudian  Khalifah  Umar  memerintahkannya  untuk menaikkan harga barang yang dijual sehingga sesuai dengan rata-rata harga yang ada di pasaran(Qadariyah, 2018).
Persamaan  dari  kedua  pemerintahan  tersebut ialah  sama-sama  melakukan  kebijakan  untuk menstabilkan harga yang ada dipasar serta melakukan operasi  pasar  sebagai  bentuk  dari  pengawasan pemerintah  terhadap  para  pedagang.  Sedangkan perbedaannya,  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin Khattab  ialah  fleksibel  dalam  menentukan  harga, menaikkan saat harga rata-rata sebuah barang naik dan menurunkannya  saat  harga  rata-rata  sebuah  barang menurun.  sedangkan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah indonesia  ialah berusaha menekan harga, padahal  harga  rata-rata  barang  tersebut  mengalami kenaikan.  Seperti  petani  kelapa  sawit  yang  tidak merasakan  dampak  positif  saat  terjadinya  kenaikan harga  CPO,  Karena  pemerintah  melarang  adanya ekspor  dan  menekan  harga  minyak  goreng  tetap murah,    padahal  harga  CPO  internasional  sedang mengalami kenaikan. Seharusnya pemerintah mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  menjaga peredaran barang dan harga tetap stabil serta tersedia, dengan  cara  seperti  itu,  petani,  produsen,  dan pemerintah  mendaatkan  keuntungan  yang  maksimal, mengingat  Indonesia  adalah  salah  satu  Negara pengekspor CPO terbesar di dunia.
3.2. Faktor-faktor  Kegagalan  Pemerintah  dalam Melaksanakan  Penetapan  Harga  Eceran Tertinggi Minyak Goreng.
Menurut  Manullang  (2022)  Sekertaris  jendral dewan  pimpinan  pusat  ikatan  pedagang  pasar Indonesia  (IKAPPI)  menyatakan  bahawa  hambatan pemerintah  dalam  menetapkan  HET  minyak  goreng disebabkan  adanya  perbedaan  mekanisme  jual  beli antara  pasar  tradisional  dengan  pasar  modern,  yakni adanya  tawar  menawar  pada  pasar  tradisional. Sehingga  sangat  sulit  bagi  pemerintah  dalam merealisasikan  penetapan  HET  minyak  goreng. Adanya perilaku panic buying dalam masyarakat yang menyebabkan  adanya  kelangkaan  minyak  goreng dipasaran(kontan.co.id,  2022)  Kelangkaan  minyak goreng juga terjadi akibat adanya produsen yang tetap melakukan  eksor  tanpa  ijin(Jawapos,  2022),  serta banyak  pihak  yang  melakukan  penimbunan  minyak goreng  demi  perolehan  keuntungan  yang  banyak ketika dijual saat terjadi kelangkaan (Mulyana, 2022).

## 4. KESIMPULAN
Pemerintahan  yang  baik  akan  menjamin perekonomian yang dipimpinnya mempunyai regulasi yang  baik  dan  memberikan  manfaat  terhadap warganya.  Dimulai  dari  petani,  produsen  serta konsumen yang menggunakan barang tersebut untuk memenuhi  kebutuhannya  (minyak  goreng)  .Dalam ekonomi,  penstabilan  dan  kepastian  harga  serta ketersediaan barang di pasar sangat di perlukan oleh pedagang  dan  pembeli,  supaya  pendapatan  yang  di terima  oleh  pedagang  maksimal  dan  terpenuhinya kebutuhan konsumen.
Pemerintah harus mengantisipasi adanya monopoli individu atau kelompok yang menyebabkan beruntungnya  salah  satu  pihak  dan  meruginya  pihak yang  lain.  Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah banyak  memiliki  kesamaan  dengan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Umar  Bin  Khattab,  Namun  terdapat perbedaan  dalam  segi  objek  sasaran  yang  akan diuntungkan,  pemerintah  lebih  condong  terhadap kemaslahatan  konsumen  tanpa  memberikan  suatu feedback kepada produsen.
Penelitian  ini  hanya  mengkaji  perbedaan  serta persamaan  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam penetapan harga dan meneliti faktor-faktor kegagalan pemerintah  dalam  memberlakukan  Harga  Eceran tertinggi  minyak  goreng.  Disarankan  untuk  peneliti
selanjutnya untuk meneliti intervensi harga perspektif syariah.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Pertama,  penulis  ucapkan  puji  syukur  kepada Allah  SWT  atas  limpahan  rahmat-Nya.  Penulis  juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas doa dan  dukungannya.  Kepada  segenap  dosen  Magister Ekonomi  Syariah  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang penulis sanagat berterimakasih atas bimbingan  dan  arahannya  dalam  menyelesaikan artikel  ini.  dan  yang  terakhir  penulis  ucapkan terimakasih  kepada  pihak  pengelola  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Islam  (JIEI)  STIIE  ASS  Surakarta  karena telah  memberikan  kesempatan  untuk  diterbitkannya penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Afrizal, A., Amrizal, A., Dani, R., & Hierdawaty, T.
(2022). Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng  di  Indonesia  Tahun  2022. Journal Development , 10 (1), 28–33.
Amanta,  F.,  &  Nafisah,  N.  (2022). Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia . Arief,  A.  M.  (2022). Masalah  Pupuk  Subsidi  yang Turut Memicu Lonjakan Harga Minyak Goreng -
Industri Katadata.co.id .
https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61f8068 e6c94d/masalah-pupuk-subsidi-yang-turut- memicu-lonjakan-harga-minyak-goreng Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz,  S.,  &  Kasibhatla,  P.  S.  (2018). Intensification by Smallholder Farmers Is Key To Achieving  Indonesia’s  Palm  Oil  Targets. Land Use Policy , 69 , 41–48. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036
Baharuddin,  D.  (2017).  Ta’sir  (Price  Fixing)  Dalam Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah , 13 (2).
Baharuddin, D., & Islamy, M. R. F. (2021). Relevansi Hadis  TA’s  ir  (Pnetapan  Harga)  Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia .
BPKP-RI. (2022). Situs Resmi BPKP-RI . https://www.bpkp.go.id/jatim/berita/read/37311/ 0/BPKP-Jawa-Timur-Memonitor-Implementasi- Kebijakan-Harga-Minyak-Goreng.bpkp CPOPC.  (2021). Palm  Oil  Supply  and  Demand Outlook Report 2022. https://www.cpopc.org/wp-content/ uploads/2021/12/CPOPC-OUTLOOK-2022.pdf
Fatri, L., Insan, A., Fahrezi, B. A. A., Hardianto, C., Sinurat,  N.,  &  Saepudin,  E.  (2022).  Urgensi Transparansi  Publik  Pada  Kasus  Kelangkaan Minyak Goreng. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 114–121.
GAPKI.  (2022). Kinerja  Industri  Sawit  2021  &
Prospek  2022  -  Gabungan  Pengusaha  Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) . https://gapki.id/news/20519/kinerja-industri-
sawit-2021-prospek-2022
Hakim,  M.  A.  (2016).  Peran  Pemerintah  Dalam Mengawasi  Mekanisme  Pasar  Dalam  Perspektif Islam. Iqtishadia , 8 (1). Jawapos. (2022). Terkuak Sudah Penyebab Kelangkaan  Minyak  Goreng,  Ada  Indikasi  Hal ini . https://www.jawapos.com/ekonomi/10/03/2022/ terkuak-sudah-penyebab-kelangkaan-minyak- goreng-ada-indikasi-hal-ini/
KEMENKO  Perekonomian.  (2022). Ketersediaan Minyak Goreng Dalam Negeri Terpenuhi, Harga Minyak  Goreng  Turun,  Pemerintah  Putuskan Untuk  Buka  Ekspor  -  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia . https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4137/ke tersediaan-minyak-goreng-dalam-negeri- terpenuhi-harga-minyak-goreng-turun- pemerintah-putuskan-untuk-buka-ekspor kontan.co.id. (2022). Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan  di  Pasaran  Menurut  Ombudsman . https://industri.kontan.co.id/news/penyebab- minyak-goreng-sulit-ditemukan-di-pasaran- menurut-ombudsman
Manullang,  S.  O.  (2022).  Sosialisasi  Kebijakan Pemerintah  Cabut  HET  Minyak  Goreng Kemasan  di  Jakarta. Journal  of  Community Dedication , 2 (1), 48–56.
MENDAG. (2022a). Mendag: Implementasi
Kebijakan  DMO  dan  DPO  Minyak  Goreng  Tak Boleh Rugikan Petani Kelapa Sawit -
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia . https://www.kemendag.go.id/id/search/mendag- implementasi-kebijakan-dmo-dan-dpo-minyak- gorengtakboleh-rugikan-petani-kelapa-sawit-1 MENDAG.  (2022b). Mendag:  Kebijakan  Minyak Goreng Satu Harga - Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia .
https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/medi a-corner/mendag-kebijakan-minyak-goreng- satu-harga-1
MENDAG. (2022c). Menteri Perdagangan Republik Indonesia .
Mulyana,  Y.  (2022).  Penegakan  Hukum  oleh  Polri terhadap  Tindak  Pidana  Penimbun  Minyak Goreng. JOEL:  Journal  of  Educational  and Language Research , 1 (8), 1061–1072.
Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan  Harga  Dalam  Perspektif  Islam. Al- Azhar Journal of Islamic Economics , 2 (1), 1–11. Nasution,  A.  (2021).  Panic  Buying  Masyarakat terhadap  Kenaikan  Harga  dan  Kelangkaan Minyak  Goreng  di  Kota  Medan  Denai. Jurnal Bisnis Corporate , 6 (2), 113–120. Qadariyah,  L.  (2018). Buku  Ajar  Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam .  Duta  Media  Publishing. https://books.google.co.id/books?id=dAz5DwA AQBAJ
Rahmi,  A.  (2015).  Mekanisme  pasar  dalam  islam. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Kewirausahaan , 4 (2), 177–192. tirto.id.  (2022). HET  Minyak  Goreng  &  Celah Kebijakan  yang  Buat  Warga  Tak  Menikmati . https://tirto.id/het-minyak-goreng-celah- kebijakan-yang-buat-warga-tak-menikmati- gohr?utm_source=Tirtoid&utm_ medium=Terkait