## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19
Hertinawati 1
1 Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, hertinafriend@gmail.com
ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS ( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.4, No.2, Januari 2021 Halaman  : 118 – 130
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Kebijakan Fiskal; kebijakan Moneter; Wabah Pandemi Covid- 19
JEL. classification : C33, G21, G24, N15, N25

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan –
Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email : sekuritas@unpam.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisa  tentang kebijakan kebijakan fiskal, dan moneter Indonesia dalam upaya mengantisipasi  dampak  perekonomian  yang  diakibatkan  dari pandemi  Covid-19  terhadap  pengaruh  yang  lebih  besar terhadap  perkonomian  nasional  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan    metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu metode  untuk  memahami  berbagai  konsep  yang  ditemukan dalam  proses  penelitian,  dengan  teknik  analisis  isi  dan  riset kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berbagai upaya  pemerintah  Indonesia,  yaitu    kebijakan  moneter  yang diperlukan  dalam  rangka  menstabilkan  system  perekonomian dengan  mendukung  kebijakan  fiscal  oleh  lembaga    moneter nasional,  yatu  Bank  Indonesia  dan  juga  didukung  aktif  oleh peran  badan  Otoritas  Jasa  Keuangan  di  Indonesia.  Dalam  hal ini  pemerintah  Indonesia  tengah  telah  berupaya  menjalankan kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat mengentaskan Bangsa Indonesia dari krisis ekonomi yang lebih besar.
This study aims to conduct an analysis of Indonesia's fiscal and monetary policies in an effort to anticipate the economic impact resulting  from  the  Covid-19  pandemic  on  a  greater  impact  on Indonesia's  national  economy.  This  study  uses  descriptive qualitative  research  methods,  namely  methods  to  understand various  concepts  found  in  the  research  process,  with  content analysis techniques and library research. The results show that the  various  efforts  of  the  Indonesian  government,  namely  the monetary  policy  needed  in  order  to  stabilize  the  economic system  by  supporting  fiscal  policy  by  the  national  monetary institution,  namely  Bank  Indonesia,  are  also  actively  supported by  the  role  of  the  Financial  Services Authority  in  Indonesia.  In this  case,  the  Indonesian  government  is  trying  to  implement  a combination  of  these  policies  in  order  to  save  the  Indonesian nation from a bigger economic crisis.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## A. PENDAHULUAN
Corona  virus  termasuk  keluarga  besar  jenis  virus  yang  menjadi  penyebab  penyakit yang menyerang hewan dan juga manusia. Pada manusia, ada beberapa jenis virus corona yang  telah  diketahui  dapat  menjadi  penyebab  dari  infeksi  pada  system  pernafasan  mulai gejala  flu  ringan  sampai  penyakit  serius  seperti  Sindrom  Pernafasan  Timur  Tengah  atau dikenal dengan penyakit MERS dan SARS. Virus corona ini adalah yang menjadi penyebab penyakit corona virus COVID-19. (WHO, 2020)
Covid-19 mewabah ke seluruh dunia, berawal dari kasus local di Wuhan, China yang pada akhirnya menyebar dengan cara penularan dari luar wilayah asal, atau disebut kasus impor yaitu penularan melalui transmisi local yang terjadi antar penduduk. Kasus yang terjadi untuk pertama kalinya berkaitan dengan Covid-19 pada saat ini belum memberikan informasi yang menyeluruh tentang virus ini.
Katadata.com  dalam  laporannya  menulis  tentang  penyebaran  virus  corona  hingga memasuki  bulan  Juni  sudah mencapai  28,3  ribu  kasus  di  seluruh  dunia.  Jumlahnya  paling banyak  di  Tiongkok,  yakni  28  ribu  kasus.  Sisanya  tersebar  di  negara-negara Asia,  Eropa, dan Amerika, juga di Australia dan Uni Emirat Arab.Virus memaikan ini sudah menyebar  di 28  negara.  Sedangkan  pemerintah  Indonesia  mengkonfirmasi  dua  kasus  pasien  positif Covid-19 pertama Pada 2 Maret 2020. (Pranita:2020)
Data  yang  diperoleb   dari   learnbonds.com,   virus   novel  corona   (2019-nCo V) menjadi  epidemi        termahal      dalam      20    tahun      terakhir  .Tercatat      kerugian    ekonorni akibat      virus      yang  menyerang  sebagian    daratan   Tiongkok,  yang    merupakan      daerab pertama  yang  mengumumkan terjangkit   Covid-19   ini,   diproyeksikan  mencatat  kerugian sebesar  US$  62  miliar .Angka   ini lebih  besar  dari  kerugian  ekonomi  dari Ebola  yang senilai   US$  53 miliar.
Perekonomian    Tiongkok   melemah   akibat  penyebaran   virus  corona  ini. Padahal, produlk:  domestik    bruto    (PDB)    global    selama  ini    disumbang  sebanyak  17%    dari Tiongkok,  yang  secara otomatis   adanya  gangguan   perekonomiannya  dapat  dirasakan oleh  Negara  lain.  Paling  terdampak  adalah  Hong  Kong,  yang  diperkirakan  mengalami penurunan  pertumbuhan  ekonomi    1,74%.  Selanjutnya  Korea  Selatan  (0,41%),  Brasil (0,32%) , Australia (0, 29%) dan Indonesia (0,26%) pada tahun 2020.
Suryahadi  menyarnpaikan  bahwa  pelemahan  ekonomi  karena  Covid-19  akan meningkatkan    jumlah penduduk  miskin   di  Indonesia. Dampak  yang   lebih   buruk,   jika ekonorni      hanya      tumbuh  1  %,  akan  mengakibatkan  12,4%    tingkat      kemiskinan    di Indonesia. Angka kamiskinan ini meningkat disbanding tahun 2019  sebesar  9,2%, sehingaa implikasinya  untuk    membantu      masyaralk:at  miskin    baru    diperlukan    program perlingungan    sosial. (Suryahadi, 2020)
Menurut  kementrian  keuangan,  dalam  Surat  Perintah,  SP  –    27  /KLI/2020,    sejalan dengan  adanya  perturan  PSBB  dan  WFH,  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  dalam system perpajakan yaitu dengan pemberlakuan relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, yang berakibat pada ketidakoptimalan realisasi pendapatan Negara dari  PPh  Pasal  29  OP.  Terlebih  lagi,  pendapatan  Negara  bersumber  dari  Kepaeanan  dan Cukai secara nominal dari penerimaan Cukai dan Bea Masuk (BM), tumbuh mencapai angka 23,60% ( yoy ), bersumber dari jumlah pendapatan Cukai dengan pertumbuhan 36,50% ( yoy ). Sedangkan  dari  sisi  realisasi  penerimaan  Bea  Keluar  kumulatif  akan  mengalami pertumbuhan  yang  negatif  32,56%  ( yoy ).  Hal  ini  disebabkan  oleh  turunnya  volume  impor, sehingga  terjadi  kontraksi  pada  pertumbuhan  penerimaan  dari  sektor  pajak  perdagangan internasional,  hal  ini  menyebabkan  penurunan  harga  komoditas,  dan  juga  terjadi perlambatan  kegiatan  ekspor  barang  mentah  sebagai  akibat  dari  penyebaran  Virus  Covid- 19.
Peran kebijakan fiscal dalam stabilisasi sector ekonomi di suatu negara memang tidak terpisahkan  dari  kebijakan  moneter.  Cazacu  (2015:12).  Nainggolan  dalam  situs www.djkn.kemenkeu.go.id ,  menyatakan  bahwa  kebijakan  yang  menyeluruh  di  bidang  fiskal

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
maupun di bidang moneter telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi wabah Covid-19.  Di  bidang  fiskal,  kebijakan  memfokuskan  kembali  kegiatan  serta  refisi pengalokasian  anggaran  juga  telah  dilakukan  Pemerintah.  Presiden  Joko  Widodo,    telah menerbitkan  Inpres  No.4/2020,  tentang  instruksi  kepada  semua  jajaran  kementrian  serta para  pimpinan  termasuk  di  dalamnya  para  pejabat  di  tingkat  daerah  untuk  mempercepat pemfokusan  kembali  kegiatan,  realokasi  anggaran  juga  dalam  pengadaan  barang  jasa  hal ini merupakan upaya untuk  menangani wabah Covid-19.
Paper  ini  terdiri  dari  empat  bagian;  yang  pertama  adalah  pendahulan  yaitu menjelaskan tentang dampak ekonomi secara umum terhadap negara oleh wabah Covid-19. Selanjutnya  bagian  kedua  menjelaskan  secara  singkat  tentang  kajian  literature  tentang kebijakan perekonomian fiscal dan moneter. Pada bagian tiga menerangkan tentang metode kualitatif  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penulisan  paper  ini.  selanjutnya,  bagian  empat akan  menyampaikan  analisis  terhadap  hasil  serta  pembahasan  penelitian  mengenai kebijakan fiskal serta kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Pada  bagian  akhir  paper  ini  akan  disajikan  kesimpulan  yang  berkaitan  dengan  hasil  dan pembahasan.

## B. KAJIAN LITERATUR

## Kebijakan Fiskal
Teori Keynes telah menjadi dasar dari filosofi kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari depresi  besar  yang  terjadi  pada  sistem  ekonomi  Amerika  di  tahun  1930-an.  Kritik  yang disampaikan Keynes terhadap ahli ekonomi Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan  selalu full  employment .  Namun,  sistem  pasar  bebas  yang  dikemukakan  oleh  Keynes tidak  akan  otomatis  membuat  penyesuaian  kondisi  pekerjaan  penuh,  karena  diperlukan adanya  campur  tangan  pemerintah  dalam  bentuk  kebijakan  pemerintah,  yaitu  kebijakan fiscal dan moneter. Dikarenakan, tiap tambahan belanja negara bukan hanya merelokasikan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, namun diikuti timbulnya multipliereffect atas belanja tersebut. (Mankew, 2013:303)
Teori  angka  pengganda  fiskal  yang  disampaikan  Keynes  ini    didasari  oleh  pemikiran bahwa  ekspansi  fiskal  dapat  menyebabkan  dampak  pengganda  pada  permintaan  agregat yaitu  kemampuan  penawaran  agregat  dalam  merespon  kenaikan  permintaan  agregat, sehingga kenaikan harga tidak akan terjadi. (Abimanyu, 2005)

## Kebijakan Moneter
Mankiw  (2013:315)  menyatakan  bahwa focus  dan tujuan  dari  kebijakan  moneter  dan fiscal  itu  memiliki  perbedaan.  Mentransmisikan  variabel  yang  berbeda  di  dalam perekonomian    pada  setiap shock dari  pelaksanaan  kebijakan  moneter  dan  fiskal.  Jika pemerintah mengharapkan adanya pertumbuhan di sector ekonomi, ada beberapa kebijakan yang  bisa  dilakukan  pemerintah,  misalnya  dengan  menaikkan  tingkat  belanja  pemerintah. Diharapkan  dengan  adanya  peningkatan  belanja  pemerintah  ini  mendorong  naiknya permintaan  agregat,  sehingga  akan  menyebabkan  kenaikan  harga  barang.  Dan  ini  akan menyebabkan  terjadinya  Inflasi  akibat  kenaikan  permintaan  yang  melampaui  jumlah penawaran. Dalam  menghadapi tekanan inflasi ini, kebijakan  moneter yang akan diambil BI adalah  menaikkan  suku bunga acuan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  defisit fiscal juga akan semakin  besar  pula,  terlebih  ketika  pemerintah  diharuskan  membayar  bunga  hutangnya. Oleh  karena  focus  kebijakan  moneter  berbeda  dengan  kebijakan  fiscal,  maka  kedua kebijakan  ini  adalah  dua  kebijakan  terkait.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Cacazu (2015: 12) yang menegaskan bahwa peran kebijakan fiskal dalam stabilisasi ekonomi suatu negara tak terpisahkan dari kebijakan moneter

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  seperti  yang  disampaikan  oleh  Bogdan  dan  Taylor  merupakan  proses, prinsip,  dan  prosedur  yang  kita  gunakan  untuk  mengamati  masalah  serta  menemukan solusi. Perspektif teoritis dalam penelitian juga turut mempengaruhi metodologi, yaitu suatu kerangka  pemikiran  atau interpretasi  penulis  dalam memahami  data  dan  hubungannya dengan peristiwa lain. Sedangkan kualitatif adalah pengumpulan data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh tanpa menggunakan alat ukur tertentu. Juga bersifat natural yaitu apa adanya, tidak direkayasa. (Nasution 2003: 18).
Bog dan  dan  Taylor   (Moleong,  2010: 3) menyatakan kualitatif merupakan prosedur penelitian  yang  menghasilkan  perkataan  baik  lisan  maupun  tulisan  dari  seseorang  atau pelaku yang sedang kita amati .”
Maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif  maka sifat  data      yang  dikumpulkan  bercorak  kualitatif,  karena  tidak  menggunakan  alat  ukur tertentu,  situasi  lapangan  bersifat “natural”  atau  wajar,  sehingga   diperoleh  hasil  penelitian yang deskriptif.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  isi,  yaitu  suatu  cara  untuk  memperoleh penjelasan  dari  teks  dalam  bentung  lambang.  metode  ini  dapat  digunakan  semua  bentuk komunikasi,  baik  media  masa  cetak  maupun  elektronik.  Seiring  kemajuan  teknologi komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  general  inquirer  program.  Ide  yang  menjadikan analisisi  isi  sebagai  sebuah  metode  ini  muncul  dari  Bernard  Berelson  di  tahun  1959  yang telah  mencurahkan  perhatian  yang  lebih  pada  metode  analisis  ini.  (Rakhmat,  Jalaludin, 1999)
Sedangkan  metode  kajian  pustaka  adalah  merupakan  teori  yang  sesuai  dengan masalah  yang  sedang  diteliti.  Yaitu  adanya  kajian  tentang  konsep  yang  digunakan berdasarkan referensi yang ada, terutama dari artikel dalam karya ilmiah. Kajian pustaka  ii ditujukan  untuk  merangkum  konsep  yang  dijadikan  landasan  pemikiran  dalam  sebuah penelitian.( V.Wiratna Sujarweni, 2014)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  Covid-19  menjadi  wabah  yang  menyebar  hingga  199  negara  di  dunina. Semua  Negara  dengan  sigap  mengambil  langkah  yang  cepat  dalam  menghambat  laju penyebaran Covid-19 karena akan memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan, bukan hanya  dalam  bidang  kesehatan  yang  terpuruk  namun  juga  membawa  dampak  di  bidang social maupun ekonomi masyarakat yang semakin parah.

## Dampak Kesehatan Covid-19
Covid-19  adalah  virus  yang  dapat  menyebar  dengan  cepat  walaupun  tidak  cukup mematikan  seperti  halnya  virus  H2N1  dan  DBD,  namun  dapat  berbahaya  bagi  penderita lanjut  usia  dan  pasien  dengan  riwayat  penyakit  bawaan  seperti  jantung,  dan  penyakit  gula serta pasien dengan riwayat penyakit gangguan pernapasan akut.
Hingga  awal  bulan  Januari  2021,  jumlah  terkonfirmasi  Covid-19  di  seluruh  dunia adalah  86,5  juta  jiwa  dengan  kasus  meninggal  1,  87  juta  jiwa,  menurut  laporan  WHO. Negara  yang  paling  banyak  terinfeksi  seluruh  dunia  adalah  Amerika  serikat,  India,  Brazil, Rusia dan Inggris, Prancis dan Italia.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Tabel 1. Persebaran Kasus Covid- 19 di dunia
Sumber : WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
Sedangkan Indonesia berada pada posisi 20 besar dunia dari total kasus positif Covid- 19 dengan total kasus 780 ribu jiwa. Dengan kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. (Arnani, Mela. 2020)

## Dampak Sosial Covid-19
Upaya  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  yaitu  dengan  menjaga  jarak sosial, hal  ini  ditujukan  untuk  menanggulangi  penyebaran  virus  dengan  jarak  tertentu. Menurut  Pusat  Kontrol  dan  Pencegahan  Penyakit  (CDC)  di    AS,  social  distancing  adalah menghindari perkumpulan dan bertemunya masa serta menjaga jarak social sejauh 2 meter. Termasuk didalamnya terdapat kebijakan untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah.
Social  distancing ini  berpengaruh  sangat  besar  dalam  kehidupan  social  masyarakat Indonesia yang terkenal sangat guyup (sebagai contoh ketika merayakan acara pernikahan, adanya  kegiatan  upacara  adat  atau  acara  kumpul  bersama  keluarga  besar  dan  teman sejawat misalnya). Semenjak merebaknya virus Covid-19 ini tentu hal ini sudah tidak dapat dilakukan lagi.

## Dampak Ekonomi Covid-19
Adanya pandemi Covid-19 yang paling besar dampaknya adalah pada sektor ekonomi. Hal ini nampak pada proyeksi pemerintah bahwa perekonomian Indonesia tumbuh -0,4-2,3% pada  2020.  Namun  demikian  pada tahun  2021, pemerintah  Indonesia  tetap  optimis  bahwa perekonomian  diperkirakan  meningkat  4,5-5,5%.  Berbagai  institusi  keuangan  dunia memberikan  proyeksi  pertumbuhan  perekonomian  ekonomi  Indonesia  untuk  tahun  2020 hingga  2023.  Berbagai  penelitian  memperkirakan  COVID-19  akan  menurunkan  laju pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi antara 1 dan 4 persen. (Suryahadi, 2020:11)

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Gambar. 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020-2023 Sumber. Suryahadi, et all (2020)
Kementerian  Keuangan  melalui  Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF)  juga memproyeksikan bahwa  pertumbuhan  tigkat  pengangguran  dan  masyarakat  miskin  akan  meningkat  selama wabah  Covid-19. Tiga  proyeksi  kenaikan  yang  telah  disusun  oleh  Febrio  Nathan  Kacaribu, selaku pimpinan BKF, antara lain pada perhitungan dasar (normal), berat dan sangat berat. yaitu diperkirakan tingkat dasar, diproyeksikan pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,18%, hingga 9,02% dan kemiskinan pada angka 9,18% sampai 10,98% pada perhitungan sangat berat.

## Gambar 2. Proyeksi Pengangguran dan Kemiskinan Indonesia 2020
Sumber : katadata.co.id
BKF  Kemenkeu  membuat  sejumlah  proyeksi  peningkatan  angka  kemiskinan  pada tahun 2020, yang  terjadi akibat Pandemi Covid-19 saat ini. Angka kemiskinan yang terjadi di Pulau  Jawa  akan  meningkat  sangat  pesat,  diperkirakan  jumlah  penduduk  miskin  di  Pulau Jawa  bisa  bertambah  menjadi  2,75  juta  jiwa.  Sumatra,  bertambah  menjadi  1,11  juta,  di Sulawesi  meningkat  300  ribu  jiwa.  Selanjutnya  Bali  serta  Nusa  Tenggara  dan  Kalimantan,

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
250 ribu jiwa. Sedangkan di Maluku dan Papua diprediksi akan bertambah hingga 190 ribu jiwa penduduk miskin.
Gambar 3 . Peningkatan Penduduk Miskin Akibat Covid-19 Sumber : katadata.co.id
COVID-19  juga  memberikan  dampak  pada  perubahan  rata-rata  pengeluaran  rumah tangga  per  kapita  antara  tahun  2019  dan  2020,  diperkirakan  turun  -1,17  menjadi  -2,88 persen bila masing-masing pertumbuhan pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4.2 dan 3 persen,. Namun, penurunan tersebut akan jauh lebih tinggi sebesar -4.16, -5.44, dan -5.72 persen ketika pertumbuhan pada tahun 2020 diproyeksikan jauh lebih lambat pada masing- masing 2,1, 1,2, dan 1 persen. Suryahadi, et all  (2020: 8)
Tabel 2. Hasil Estimasi rata-rata pengeluaran pendapatan per kapita Rumah Tangga Tahun 2020
Sumber : Suryahadi, et all (2020)
Menurut  Herlambang  dalam  situs  https://www.ayosemarang.com  ,  ada  tiga  regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka melawan dampak ekonomi dan social dari pandemic  Covid-19.  Ketiga  regulasi  tersebut  adalah:  pertama,  Perppu  No.  1  Tahun  2020 mengenai kebijakan keuangan dan PP No. 21 Tahun 2020 serta Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang  peraturan  Pembatasan  Berskala  Besar  dan  darurat  kesehatan  di  masa  pandemic Covid-19.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Para  ekonom  masih  tetap  mewaspadai  kemungkinan  terburuk  kerugian  yang  akan terjadi  akibat  meningkatnya  pengangguran  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  lockdown  dari pemerintah  tersebut,  karena  orang-orang  tidak  keluar  rumah  untuk  melakukan  aktifitas produksi  dan  distribusi.  (Partington  &  Wearden,  2020).  Hikmah  dapat  kita  ambil  dari pemerintah Tiongkok telah berhasil dan sigap dalam mengambil tindakan langsung terhadap dalam  penanganan  Covid-19,  yaitu  bahwa  sebagai  pengambil  kebijakan  yang  terdepan, pemerintah  tidak  boleh  terhambat  dengan  kurangnya  dana.  Seperti  penyediaan  unit-unit perawatan  intensif  dan  juga  kapasitas  rumah  sakit  juga  harus  diperluas;  pembangunan rumah  sakit  sementara;  serta  alat  penunjang  kesehatan  seperti  respirator  dan  masker hendaknya diproduksi secara massal dan tersedia bagi masyarakat yang  membutuhkan. Di sisi lain, lembaga kesehatan hendaknya diberikan sumber daya serta dana yang dibutuhkan untuk melakukan disinfeksi ruang-ruang  public. Hal yang paling urgen untuk dilakukan pada saat  pandemic  Covid-19  saat  ini  adalah  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas    kebersihan lingkungan.  Perlu  juga  dilakukan  identifikasi  setiap  kasus  yang  ada,  karena  hal  ini merupakan upaya yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. ( Sikki, 2020:13).

## Implementasi Kebijakan Fiskal Indonesia
Implementasi  kebijakan  Fiskal  di  Indonesia  berdasar  PERPU  Nomor.  1  Tahun  2020 mengenai  Kebijakan  dan  Stabilitas  Sektor  Keuangan  Negara  yang  berlaku  sejak  31  Maret 2020, antara lain:
1. Penetapan  batas  deficit  Anggaran  Negara  diatas  3%  dari  PDB  pada  periode penanganan  COVID-19  sampai  tahun  fiscal  2022  dan  deficit  akan  kembali  pada angka paling tinggi sebesar 3% pada 2023
2. Adanya penyesuaian tariff pajak, antara lain:
a. Pajak pendapatan perusahaan sebesar 22% pada 2020 dan 2021, menjadi 20% di tahun 2022
b. Pajak  Penghasilan  Badan  Terbuka  untuk  Publik  dengan  kriteria  jumlah  saham yang  disetor  dapat  diperjualbelikan  paling  sedikit    sebesar  40%  dengan persyaratan  tertentu,  akan  dengan  tariff  pajak  3%  lebih  rendah  dari  pajak penghasilan pada poin 2a
3. Kemudahan dalam pelaksanaan pajak yaitu:
a. Kebijakan pengajuan keringanan pajak akan diperpanjang hingga 6 bulan
b. Masa pengembalian pajak hingga kurun waktu 1 tahun
c. Waktu  jatuh  tempo  tentang  klaim  pengembalian  pajak,  keberatan  pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi pajak diperpanjang dalam waktu 6 bulan.
4. Pembebasan  kepabeanan  dan  cukai  terhadap  barang  import  yang  terkait  dengan pegembangan industry Dalam Negeri.
Komitmen pemerintah Indonesia adalah terus menjaga kontinuitas fiscal di tahun 2020. Adanya defisit APBN sampai dengan bulan April 2020 sebesar Rp74,47 triliun hal ini setara dengan 0,44 % PDB. Sedangkan pembiayaan sampai April 2020 sejumlah Rp221,84 triliun hal ini meningkat sebesar 53,58 % (yoy), yang bersumber dari pembiayaan utang.
Sentimen negatif pasar keuangan terjadi pada awal bulan Maret lalu akibat situsi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19. Namun demikian situasi pasar uang dinilai mulai stabil sejak  April  meskipun  masih  tetap  harus  dipantau  volatilitasnya.  Pemerintah  juga  telah menerbitkan SUN dalam global bonds di bulan yang sama. Hal ini dilakukan sebagai suatu strategi  pembiayaan  APBN  2020  dalam  rangka  menunjang  biaya  yang  terjadi  akibat pandemic Covid-19.
Selanjutnya  pemerintah  juga  mensinergikan  BI  dalam  SKB  No  190/KMK.08/2020 antara  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  BI,  mengantisipasi  situasi  yang  dapat membahayakan  stabilitas  keuangan  Indonesia  akibat  pandemic  Covid-19.  Dalam  SKB tersebut BI dapat membeli SBN jangka panjang dan bersifat tradable pada pasar perdana. Yang dilaksanakan 2 tahap, yaitu pada rangkaian lelang SBSN dan SUN tanggal 21 dan 28

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
April  2020.  Selain  itu  Pemerintah  memperkenalkan  adanya  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN) dalam PP nomor 23 tahun 2020, hal ini merupakan upaya memberdayakan UMKM Adanya  Pandemi  Covid-19  yang  sukar  diprediksi  menyebabkan  lemahnya  system perekonomian Indonesia. Namun demikian pemerintah tetap menempatkan kebijakan fiscal untuk  menjaga  kestabilan  perekonomi  Indonesia.  Proyeksi  pemerintah  terhadap  angka defisit APBD melebar 6,27 persen terhadap PDB. Agar terpenuhi kebutuhan belanja Negara utamanya  dengan  prioritas  penanganan  Covid-19  dan  untuk  dalam  rangka  pemulihan perekonomian  akibat  pandemic  Covid-19,  pemerintah  perlu  tetap  mengutamakan  prinsip kehati-hatian, akuntabel serta transparan. (Puspasari, Rahayu, 2020)

## Analisa Mengenai Kebijakan Fiskal
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisa kebijakan fiscal yang dilakukan pemerintah  saat  ini.  Sebuah  study  yang  telah  dilakukan    antara  lain  tentang  fleksibilitas pajak  sebagai  intrumen  kebijakan  fiscal  untuk  menghadapi  krisi  yang  diakibatkan  oleh pandemic Covid 19. Adiananta (2020) menjelaskan kesuksesan  bangsa  Indonesia sebagai Negara yang lepas dari krisis ekonomi dengan strategi kebijakan fiskal yang cukup baik dan juga  telah  berhasil  melakukan  reformasi  peraturan  dan  sistem  perpajakan  modern. Pengalaman ini menjadi pelajaran yang penting bagi Pemerintah dalam rangka pembuatan kebijakan  dalam  rangka  antisipasi  terhadap  dampak  finansial  dan  moneter  akibat  wabah Covid-19, menyimpulkan bahwa: a) Pajak sebagai instrument kebijakan fiskal dengan fungsi mengatur serta menjaga stabilitas perekonomian negara yang diakibatkan adanya kontraksi dan  relaksasi  ekonomi,  yang  fleksibel  dari  sisi  peneriman  negara  yang  berkelanjutan;  b) Kebijaksanaan  fiskal  yang  berhasil  meningkatkan  daya  saing  investasi  dan  sebagai  upaya antisipasi melemahanya perekonomian global sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dengan mengoptimalkan  fungsi dari alokasi anggaran belanja negara yang  seimbang.
Studi  lain  juga  dilakukan  oleh  Silalahi,  et  all  (2020:  156)  mengenai  kebijakan  fiskal pemerintah,  yang  menekankan  kebijakan  pemerintah  dari  kedua  sisi  baik  dari  sisi penerimaan dan pengeluaran. Dalam  rangka mencapai target penerimaan negara dilakukan dengan  cara  revisi  terhadap  target  penerimaan  atas  pajak,  realokasi  pendapatan  pada APBN 2020  dan melakukan digitalisasi pajak. Di sisi pengeluaran negara, pemerintah akan melakukan revisi anggaran dalam rangka mengurangi deficit APBN . Tiga tahapan stimulus anggaran yang dilakukan pemerintah yang pertama di bulan Februari sebesar  Rp 8,5 triliun untuk  memperkuat  perekonomian  negara  dari  sector  pariwisata,  dan    Rp  22,5  triliun  yang dianggarkan  pada  bulan  Maret.  Kebijakan  fiskal  dan  nonfiskal  hal  ini  ditujukan  untuk mendorong  sector  industri  juga  mempermudah  eksporimpor  dan  dikucurkan  dana  Rp.  405 triliun pada akhir bulan Maret sebagai dana kebijakan kesehatan.
Dengan diterapkannya kebijakan fiscal terhadap pendapatan dan belanja negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Di sisi penerimaan, hendaknya pemerintah lebih  memperhatikan  dalam    kontribusi  pendapatan  terutama  yang  didapat  dari  PPN  dan PPh.  Pemerintah  harus memberi  perhatian  dari  aspek  realisasi  penggunaan  dana  dari  sisi pengeluaran,  agar  dana  tersebut  tepat  sasaran  dan  memfokuskan  kegiatan  pada  prioritas untuk  mencegah  merebaknya  wabah  Covid-19.  Sedang  dalam  rangka  menekan  defisit anggaran dari berbagai pembiayan yang dilakukan oleh pemerintah dengan  cara merevisi/ refocusing  terhadap  APBN  agar  dapat  dioptimalkan  penggunaannya  pada  masa merebaknya wabah Covid-19 . (Silalahi, et all. 2020:166)

## Implementasi Kebijakan Moneter Indonesia
Dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), yaitu mengenai fungsi BI dalam menjaga kestabilan moneter dan juga menjaga kestabilan keuangan dan kedua hal ini sangat terkait dan menunjang dalam upaya menstabilkan nilai rupiah. (Sabirin, 2020)
Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  menetapkan  kebijakan  moneter  negara, tertuang  dalam  PERPU  No  1  Tahun  2020  yaitu  dengan  memberikan  wewenang  kepada

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Bank  Indonesia  untuk:  memberi  pinjaman  likuiditas  jangka  pendek  baik  kepada  bank  baik sistemik maupun selain bank sistemik. Memberi akses penyaluran dana pada sector swasta melalui repo utang Pemerintah melalui perbankan. Menerima pengajuan pinjaman likuiditas khusus  jika  bank  sistemik  yang  sebelumlah  telah  menerima  pinjaman  likuiditas  jangka pendek namun masih mengalami kesulitan likuiditas kepada BI.
Selain  kebijakan  BI  diatas,  Pemerintah  juga  akan  mengatur  program  penjaminan selain  program  penjaminan  simpanan    dengan    menerbitkan  peraturan  pemerintah  untuk mencegah krisis system keuangan yang lebih dalam.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  situs  resminya,  menyatakan  bahwa  OJK  telah merespon  kondisi  perekonomian  Indonesia  saat  ini  yaitu  dengan  diterbitkannya  Peraturan OJK  No.  11/PJOK.  03/2020,  mengenai  stimulus  terhadap  perekonomian  nasional  sebagai kebijakan  counter  cyclical  dari  dampak  penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  ini  berlaku  untuk seua lembaga keuangan konvensional maupun syariah dan berlaku hingga 31 Maret 2021.
Kebijakan  OJK  tersebut  antara  lain:  mendukung  diterapkannya  kebijakan-kebijakan oleh Bank yang dapat memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi debitur dan UMKM yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 serta yang mengalami kesulitan untuk memenuhi  kewajiban  pada  Bank,  kebijakan-kebijakan  antara  lain:  menilai  kualitas  kredit meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengtur tentang penilaian kualitas aset. Penyaluran Kredit  lain  yang  baru  oleh  Bank  kepada  debitur  dengan  perlakuan  khusus  sesuai  POJK. Serta melakukan pelaporan berkala oleh Bank sejak akhir April 2020.
OJK  juga  memberi  perintah    pada  lembaga  jasa  keuangan  untuk  dapat  melakukan penggabungan,  konsolidasi  atau  konversi,  pengecualian  kewajiban  beberapa  lembaga keuangan  untuk   melakukan  pengungkapan  di pasar  modal, ketetapan terhadap ketentuan untuk  teknologi  informasi  dan  terahir  tentang  sanksi  yang  diberikan  kepada  orang-orang yang sengaja mengabaikan atau menghalangi kewenangan OJK dengan hukuman minimal 4  hingga  12  tahun  penjara  serta  denda  sebesar  Rp  10  hingga  300  Miliar.  Dan  bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka dihukum dengan denda minimum 1 trilyun.

## Analisa Mengenai Kebijakan Moneter
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tingkat  sentimen  investor  yang  rendah  terhadap pasar  yang  akhirnya  dapat  membawa  pasar  ke  arah  yang  cenderung  negatif  merupakan dampak  yang  terjadi  akibat  pandemi  COVID-19  ini  membawa  dampak  pada  fluktuasi ekonomi dengan pergerakan yang negatif. Beberapa langkah strategis di bidang fiscal dan moneter  sangat  dibutuhkan  diharapkan  dapat  memberikan  rangsangan  terhadap perekonomian.  Perlambatan  ekonomi global  yang signifikan  terjadi terhadap perekonomian Indonesia  terutama  akibat  dari  penurunan  kegiatan  ekspor  Indonesia  ke  China.  Hal  ini berdasarkan  analisis  sensitivitas  yang  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  perekonomian Indonesia  sangat  terdampak  akibat  adanya  perlambatan  ekonomi  global  yang  terjadi  saat ini. (Nasution, et all (2020: 212)
Modjo (2020:103) menyatakan bahwa akibat mempertahankan kebijakan pembatasan juga  akan  berdampak  pada  berlanjutnya  derita  ekonomi  yang  panjang,  yang  tidak  dapat tertolong  sekalipun  dengan  berbagai  insentif  dan  stimulus  telah  digelontorkan  pemerintah. Disisi  lain  dengan  tidak  melaksakan  utuk  menjaga  jarak  social  juga  akan  berisiko  dalam menambah yang besar terhadap kesehatan masyarakat dan juga akan semakin menambah jumlah  korban  akibat  virus  Covid-19.  Sehingga  dalam  fase new  normal di  Indonesia, berbagai  institusi  pemerintah,  dalam  hal  ini  Bappenas,  telah  menyiapkan  satu  Protokol kesehatan  yang  Aman  bagi  masyarakat  dalam    beraktivitas  sosial  ekonomi  di  masa Pandemi,  sesuai  kriteria    WHO.  Menyusun    skala  penanganan  yang  tepat  dalam merefleksikan kebutuhan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, dalam hal ini menjadi golongan masyarakat yang paling terdampak Covid-19, dalam melakukan penanganan dan intervensi sosial ekonomi secara langsung perlu dilakukan penguatan basis data. Roadmap yang  disusun  hendaknya    mempertimbangkan  aspek  kewilayahan  secara  mutlak.  Lebih

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
memperhatikan kekhasan wilayah  karena adanya heterogenitas pengaruh yang ditimbulkan dari Wabah Covid-19, mengingat adanya keunggulan komparatif yang berbeda yang dimiliki berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan SMERU Riseach Institute (2020:11), Indonesia hendaknya  menyiapkan  program  perlindungan  sosial  yang  dapat  membantu  orang  miskin baru  selain  orang  miskin  yang  sudah  ada.  Selain  kareana  besarnya  sumber  daya  yang diperlukan dalam mengatasi masalah ini maka untuk memastikan efektivitas sosial tersebut program perlindungan, Indonesia perlu mempelajari kembali dari pengalaman pada program serupa pada krisis yang terdahulu serta pembelajaran penanganan yang dilakukan di negara lain.

## E. KESIMPULAN
Upaya untuk mengatasi dampak pandemik Covid-19 ini, Pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiscal pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan  dan  kestabilan  perekonomian  Indonesia.  Di  sisi  pendapatan,  hal  yang  perlu diperhatikan  oleh  pemerintah  adalah  tentang  optimalisasi  kontribusi  dari  sisi  pendapatan pemerintah, terutama yang bersumber baik dari PPN dan PPh. Termasuk didalamnya adalah dalam  sistem  perpajakan,  strategi kebijakan fiskal  yang  dinamis  serta memperbarui  sistem perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Di sisi pengeluaran,  realisasi  penggunaan  dana  penanganan  Covid-19  ini  agar  tepat  sasaran dengan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah  perlu  menekan  defisit  anggaran  dengan  melakukan  revisi  terhadap  anggaran yang  tersusun  dalam  APBN  agar  penggunaannya  lebih  optimal  selama  masa  pandemic Covid-19.
Menyusun    prioritas  penanganan  yang  tepat  dalam  merefleksikan  kebutuhan  serta keberpihakan kepada masyarakat kecil yang paling terdampak, serta memperkuat basis data untuk mengatasi dan terlibat secara langsung pada sector sosial ekonomi, juga dengan lebih memperhatikan comparative  advantage yang  dimiliki  setiap  daerah  di  Indonesia,  dengan heterogenitas  dampak  yang  terjadi  akibat  pandemic  Covid-19  ini.  Selain  belajar  dari pengalaman  bangsa Indonesia dalam mengalami krisis  perkonomian  yang lalu,  hendaknya bangsa  Indonesia  juga  meninjau  langkah-langkah  kebijakan  perekonomian  dari  Negara- negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  Anggito.  (2005).  Kebijakan  Fiskal  dan  Efektivitas  Stimulus  Fiskal  di  Indonesia Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE-INDORANI . Jurnal Ekonomi Indonesia , Vol 1, No. 1: 1-36
Adiyanta,  FC.Susila.  (2020).  Fleksibilitas  Pajak  sebagai  Instrumen  Kebijaksanaan  Fiskal untuk  Mengantisipasi  Krisis  Ekonomi  sebagai  Akibat  Dampak  Pandemi  Covid-19, Administrative Law & Governance Journal . Volume 2 Issue 1: 162-181
Aksara,  Bima.  (2020). Rangkaian  Peristiwa  Pertama  Covid-19 ,  Bebas.  Kompas.id. https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/
Arnani,  Mela  (2020). Corona  di  Indonesia  Tembus  200.000,  Ini  5  Daerah  dengan  Jumlah Kasus
Tertinggi dan Terendahi .
Kompas.com https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/08/194500265/corona-di- indonesia-tembus-200.000-ini-5-daerah-dengan-jumlah-kasus?page=all .
Bogdan, Robert dan Taylor. (1992) Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional).

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Cazacu,  A.  M.  (2015).  Fiscal-Monetary  Policy  Interaction. Svar  Evidence  From  A  Cee Country. European Scientific Journal , 45 (3), 1857 – 7881.
Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. Man in India , 97 (24), pp. 131-148.
Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Indonesia  (2020).  Surat  Perintah,  SP  –    27  /KLI/2020:  1-5  Tentang:  Pemerintah  Waspada Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Ekonomi  Indonesia..  Jakarta  :  Kementrian Keuangan
Indonesia.  (2020).  Perpu  No.  1  tahun  2020  Tentang  :  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  SIstem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Diseas  2019 (Covid-19)  dan  atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Internasional  dan/  atau  Stabilitas  SIstem  Keuangan.  Jakarta: Sekertariat Negara.
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial  ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870.
Katadata.co.id (2020)
Mankiw, N. G. (2013). Macroeconomics Eight Edition . New York: Worth Publishers
Modjo,  Mohamad  Ikhsan.  (2020).    Memetakan  Jalan  Penguatan  Ekonomi  Pasca  Pandemi,
The Indonesian Journal of Development Planning , Vol IV No. 2 : hal. 103-116
Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya , Bandung Nainggolan, Edward UP. (2020). Kebijakan Fiskal dan Moneter menghadapi Dampak Covid- 19, djkn.kemenkeu.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter- Mengadapi-Dampak-Covid-19.html.
Nardi  Sunardi  &  T.  Husain  &  A.  Kadim,  2020.  "Determinants  of  Debt  Policy  a nd  Company’s Performance," International  Journal  of  Economics  &  Business  Administration  (IJEBA), International  Journal  of  Economics  &  Business  Administration  (IJEBA),  vol.  0(4),  pages  204- 213.
Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company’s Performance, International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII Issue 4, 204-213
Nasution (2003) Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung. Tasrsito
Nasution,  Dito  Aditia  et  all.  (2020).    Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita Vol. 5, No.2 :212-224
OJK. (2020) Tentang OJK ojk.co.id .. di : https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas- dan-Fungsi.aspx.
OJK.  (2020).  Ringkasan  eksekutif    Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  11/PJOK. 03/2020,  tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan  countercyclical dampak  penyebaran  Covid-19  (PJOK  Stimulus  Dampak  Covid-19).    Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Jakarta : OJK
Pranita, Ellyvon. (2020). Diumumkan Awal Maret, Ahli : Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari ,
kompas.com.
:
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret- ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Puspasari,  Rahayu.  (2020) Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Yang  Pruden Dalam  Menghadapi Pandemi ,  kemenkeu.go.id.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran- pers-kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-dalam-menghadapi-pandemi/
Rakhmat, Jalaludin. (1999). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Rosdakarya hlm. 89
Sabirin,  Syahril  Dr.    (2000)  .  Upaya  Pemulihan  Ekonomi  Melalui  Strategi  Kebijakan Moneter_Perbankan dan Indepedensi Bank Indonesia. Makalah.: Seminar Nasional  di KAGAMA  Jawa  Timur  dan  Perkumpulan  untuk  Peningkatan  Usaha  Kecil  (PUPUK ) Surabaya, 5 Februari.
Setiawan,  Heru.  (2018).  Analisis  Dampak  Kebijakan  dan  Moneter  terhadap  Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregreassion (SVAR) ”. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan . Vol. 03, No. 2: 23-41
Sikki, Kaisar Lahiya.  (2020). Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19, Journal of Islamic Civilization . Volume 2, No. 1: 8-16
Silalahi,  et  all.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam  Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Jesya : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2: 156-167
Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju  Desa  Sejahtra  Mandiri  (DMS)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. JIMF  (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma) , 4 (1).
Suryahadi, Asep et all. (2020). The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia. Smeru working Paper. The Smeru Research Institute , Jakarta.
V.  Wiratna  Sujarweni.  (2014).    Metodeologi  Penelitian  Yogyakarta  :  Pustaka  Baru  Perss. h.57.
WHO.
(2020).
Q&A on Coronaviruses
(COVID-19) . Who.int. :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and- answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms.
WHO.  (2020). WHO  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  Dashboard ,  covid-19.who.int. https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp- ksOTQFlFjoxhXSLH8v0SFJtdF-cWI5KbZm2I1leODA6sPCgWkxpCJlsaAijbEALw_wcB .