## ASPEK HUKUM PEMETAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

## Thesalonika Vega Puspa Agatha, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret e-mail : thesalonikavega@student.uns.ac.id 1 rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Alih  fungsi  lahan  atau  konversi  lahan  ialah  perubahan  sebagian  atau  keseluruhan  suatu kawasan  lahan  yang  dialih  fungsikan  dan  memberikan  dampak  bagi  lingkungan  dan potensi  lahan  suatu  wilayah.  Salah  satu  dampak  dari  adanya  kegiatan  alih  fungsi  lahan ialah  pengurangan  lahan  pertanian  produktif  dan  hal  ini  menjadi  pusat  perhatian  oleh pemerintah. Alih fungsi lahan juga terjadi di  Kabupaten Temanggung, sehingga terdapat Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2012  mengenai  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana  pemetaan  pelaksanaan  alih  fungsi  lahan  di  Kabupaten  Temanggung  dan bagaimana  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  mengenai  alih  fungsi lahan  di  Kabupaten  Temanggung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten Temanggung  pada  tahun  2019  -  2020  terdapat  lahan  seluas  835.101,00  m 2 yang dialihfungsikan  dengan  47  permohonan.  Hambatan  disebabkan  karena  hambatan kebijakan  dan  ketidakpahaman  masyarakat  khususnya  di  Kabupaten  Temanggung mengenai lahan yang diajukan dan rencana tata ruang dan pola ruang.
Kata Kunci : Aspek Hukum; Alih Fungsi Lahan; Pertanian

## ABSTRACT
Transfer  of  function  or  convertion  of  land  area  is  parsial  change  or  totality  a rezoned area and give a impact  for  environment and a potential land  of  region. One of the impacts of function transfer is the reduction of agricultural productivity and it is the center of goverment attention. Transfer of function also happening in Temanggung regency, so that there exist the regent’s regulation number 5, 2012 about  controlling  transfer  of  function  wetland  in  Temanggung  regency.  This research  is  aimed  how  exercise  mapping  transfer  of  function  in  Temanggung regency  and  how  obstacles  are  faced  in  execution  in  Temanggung  regency.  The result shows that in Temanggung regency in 2019 – 2020 applications transfer of function with 835.101,00 m 2 in total with 47 supplication . Obstacles are due to policy and misunderstandings of people in Temanggung regency concerning the proposed land, layout plan and the pattern of space.
Keywords : Legal Aspects; Transfer of Function; Agricultu

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk  disuatu  wilayah,  mengakibatkan  kuantitas  tanah  yang  mulai menurun, tetap harus mampu untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para penghuninya guna permukiman,  perkantoran,  jasa  industri,  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Adanya  keterbatasan keberadaan  tanah,  akibat  adanya  peningkatan  jumlah  penduduk,  menjadi  perhatian  bagi pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah.
Hak  atas  tanah  ialah  hak  penguasaan  terhadap  tanah  berupa  serangkaian  wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk melalukan sesuatu terhadap tanah yang dihaki 1 Di  dalam  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  Pasal  6  menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” yang memuat suatu pernyataan bahwa hak – hak atas tanah yang yang secara tidak langsung menjelaskan mengenai sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak – hak atas tanah  yang merupakan konsepsi  yang mendasari Hukum Tanah Nasional dan lebih dikhususkan lagi pada Pasal 8 bahwa untuk kepentingan umum, yang meliputi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, hak – hak atas tanah yang dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang – Undang.
Ditinjau dari aspek pertanahan, terdapat beberapa permasalahan – permasalahan pertanahan khususnya di dalam sektor pertanian.  Yang pertama, semakin cepatnya alih fungsi lahan pertanian. Kedua,  semakin  terbatasnya  sumber  daya  tanah  yang  cocok  untuk  kegiatan  pertanian.  Ketiga, sempitnya tanah pertanian perkapita penduduk. Keempat, semakin banyaknya petani gurem. Dan yang terakhir adalah rentannya status penguasaan terhadap tanah pertanian 2 .
Dalam  penyelenggaraan  tata  ruang  terdapat  dominasi  kebijakan  sektoral  yang  didasari kepentingan tertentu di setiap sektoral, adanya perencanaan tata ruang tanpa menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuiaan antara rencana tata ruang kota/kabupaten, provinsi, dan nasional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, serta perencanaan pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  penataan  ruang  bahkan  tanpa  disertai  perencanaan  tata ruang yang komprehensif 3 . Dari beberapa permasalahan di atas menurut Safi (2010) perlu untuk melakukan  suatu  perbuatan  pemerintah  yang  sah  ( legitimate  and  justified ),  dapat dipertanggungjawabkan ( accountable and responsible ) dan bertanggung jawab ( liable ).
Kabupaten  Temanggung  memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih  870,6  km 2 dengan  total penduduk  sebanyak  800.276  kondisi  geografis  yang  bervariatif  mulai  dari  daerah  datar, bergelombang, berbukit, sampai bergubung menjadikan penggunaan tanah yang bervariatif pula 4 . Pada tahun 2015, alih fungsi lahan pertanian dalam rentang waktu dua tahun terakhir mencapai 73,6 hektare didominasi sebagai tempat tinggal. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung menuturkan bahwa setidaknya terdapatnya 6 permohonan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian di Kawasan Kabupaten Temanggung 5 . Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dan  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  alih  fungsi  lahan  di  Kabupaten
1 Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang  - Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya . Djambatan : Jakarta hlm 283
2 Isa. 2004 . Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Jurnal Badan Pertanahan Nasional hlm 2
3 Jazuli. 2017. Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan . Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 2 hlm 266
4 Muryono. 2016. Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah . Bumi Vol 2 No 1 Mei 2016 hlm 88
5 Ali. 2021. Rapat Alih Fungsi Lahan https://dpm.temanggungkab.go.id/home/berita/380/rapat-alih-fungsi-lahan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Temanggung,  dengan  mengangkat  judul  “ ASPEK  HUKUM  PEMETAAN  ALIH  FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG ”.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  maka permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini dapat Penulis rumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung?
b. Apakah  hambatan  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  alih  fungsi  lahan  di  Kabupaten Temanggung ?

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum apa yang berlaku dan  kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat 6 .  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga merupakan penelitian  empiris,  dikarenakan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hambatan  yang terdapat dalam pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung.
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

## a. Data Primer
Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan  Permukiman  Temanggung.  Serta  mengkaji  ketentuan  perundang  –  undangan yang berlaku.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2012:141) sumber sekunder  adalah sumber data  yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku – buku, serta dokumen.
Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder sebagai berikut :
1. Buku – buku
2. Jurnal dan  skripsi
3. Artikel hukum
4. Bahan – bahan hukum dari media internet
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  2  metode  pengumpulan  data  yaitu  metode  wawancara  dan metode kepustakaan.
a. Metode Wawancara
Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas  Penanaman  Modal,  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Perumahan,  dan  Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur, dengan adanya pertanyaan yang telah disusun dan lebih menfokuskan pada aspek hukum
6 Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta : Jakarta hlm 126
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung.
b. Metode Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  merupakan  suatu  studi  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan informasi  dan  data  dengan  bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  di  perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah – kisah sejarah, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

## A. ASPEK  HUKUM  PEMETAAN  ALIH  FUNGSI  LAHAN  DI  KABUPATEN TEMANGGUNG
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di Sebelah Utara, Kabupaten Semarang di  Sebelah Timur, Kabupaten Magelang di  Sebelah Selatan, serta Kabupaten Wonosobo  di Sebelah  Barat.  Dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  870,6  km²  dengan  20  kecamatan  yaitu Bansari,  Bejen,  Bulu,  Candiroto,  Gemawang,  Jumo,  Kaloran,  Kandangan,  Kedu,  Kledung, Kranggan,  Ngadirejo,  Parakan,  Pringsurat,  Selopampang,  Temanggung,  Tembarak, Tlogomulyo,  Tretep,  dan  Wonoboyo.  Kabupaten  Temanggung  merupakan  daerah  agraris yang  sebagaian  besar  penduduknya  bermata  pencaharian  sebagai  petani  dan  luas  lahan pertanian mencapai 60,956 Ha.
Kondisi  fisik  Kabupaten  Temanggung  yang  bervariatif  mulai  dari  daerah  datar, bergelombang,  berbukit,  serta  bergubung  menjadikan  terjadi  penggunaan  tanah  yang bervariatif.  Terdapat  3  (tiga)  jenis  penggunaan  tanah  di  Kabupaten  Temanggung  baik penggunaan tanah alami maupun non alami. Yaitu lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan sawah, terbesar ada di Kecamatan Kedu seluas 2.190  Ha dengan kontribusi terbesar yaitu irigasi seluas 2.178 Ha sedangkan luasan lahan sawah terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 57 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu 57 Ha. Penggunaan lahan  bukan  sawah,  terbesar  ada  di  Kecamatan  Bejen  seluas  5.639Ha  dengan  kontribusi terbesar yaitu hutan negara seluas 3.547 Ha sedangkan luasan lahan bukan pertanian terkecil ada di Kecamatan Temanggung seluas 345 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu tegal/kebun seluas 315 Ha.
Pada tahun 2019 penggunaan lahan terbesar untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 58,1%,  diikuti  oleh  lahan  sawah  sebesar  23,6%,  adapun  penggunaan  terkecil  untuk  lahan bukan pertanian sebesar  18,1%. Jenis  penggunaan lahan selanjutnya lahan bukan pertanian yaitu  penggunaan  lahan  untuk  jalan,  permukiman,  perkantoran,  sungai,  dsb.  Penggunaan lahan  bukan  pertanian  terbesar  ada  di  Kecamatan  Gemawang  seluas  2.116    Ha  sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Selopampang seluas 306 Ha.
Pada  tahun  2020  penggunaan  lahan  terbesar  adalah  untuk  lahan  pertanian  bukan  sawah sebesar  64,3%,  diikuti  oleh  lahan  sawah  sebesar 25,4%, adapun penggunaan terkecil adalah untuk lahan  bukan  pertanian  sebesar  17,5%.  Untuk penggunaan  lahan  sawah,  terbesar  ada  di Kecamatan  Kedu  seluas  2.190  Ha  dengan kontribusi  terbesar  yaitu  irigasi  seluas  2.190  Ha dengan  tanaman  padi  sedangkan  luasan  lahan sawah terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 57 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu 57 Ha dengan tidak  ditanami  tanaman  padi.  Untuk  penggunaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
lahan  bukan  sawah,  terbesar  ada  di  Kecamatan  Bejen  seluas  5.639  Ha  dengan  kontribusi terbesar yaitu hutan negara seluas 3.547 Ha sedangkan luasan lahan bukan sawah terkecil ada di Kecamatan Temanggung seluas 345 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu tegal/kebun seluas 315 Ha. Jenis penggunaan lahan selanjutnya lahan bukan pertanian yaitu penggunaan lahan untuk  jalan,  permukiman,  perkantoran,  sungai,  dsb.  Terbesar  ada  di  Kecamatan  Pringsurat seluas 1.472 Ha sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 217 Ha.
Dalam  rentang  waktu  2019  –  2020,  perubahan  penggunaan  lahan  tidak  mengalami kenaikan  yang signifikan  yaitu lahan sawah sebesar 10 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 1.540 Ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1.549 Ha.
Rencana  tata  ruang  dan  tata  guna  tanah  dapat  dikembangkan  dengan,  apabila  di  dalam pemanfaatannya  terkoodinasi  dengan  baik  dan  tetap  menjaga  kelestarian  lingkungan  serta mencegah  penggunaan  tanah  yang  merugikan  masyarakat.  Rencana  tata  ruang  juga  akan menjadi acuan bagi pengembangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek perencanaan fisik  kota  lingkungan,  perencanaan  penggunaan  tanah,  dan  penemuan  lain  termasuk pengembangan kota.
Penataan  ruang  di  Kabupaten  Temanggung  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten Temanggung  Nomor  1  Tahun  2012  tentang    Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan  berkelanjutan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertahanan keamanan di Kabupaten Temanggung.
Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Temanggung Dalam rangka pemanfaatan Ruang membutuhkan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 mengenai Izin Pemanfaatan Ruang yang  menjelaskan  diperlukan  a)  izin  prinsip;  b)  izin  lokasi;  c)  izin  perubahan  penggunaan tanah;  dan  d)  izin  mendirikan  bangunan.  Yang  bertujuan  untuk  pengefektifan  pemanfaatan ruang,  mencegah  terjadinya  konflik  antar  fungsi,  melindungi  masyarakat  dari  penggunaan ruang dan menjamin adanya pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 7 . Dan diatu pula mengenai tata cara pemberian alih fungsi lahan melalui :
1. Mekanisme pengajuan
a) Pemohon  mengajukan  permohonan  alih  fungsi  lahan  kepada  Bupati  melalui  Ketua Tim Pengendali;
b) Kelengkapan dokumen pendukung seperti : a) salinan kartu tanda penduduk (KTP);  b)  salinan  bukti  kepemilikan tanah;  dan  c)  gambar  letak  lokasi  yang dimohon.
2. Verifikasi
Tim  Pengendali  yang  terdiri  dari  Badan Pertanahan  Nasional,  Dinas  Pekerjaan
Umum,
Perumahan, dan Kawasan Permukinan Temanggung, Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten
Temanggung,  serta  Dinas  Penanaman  Modal,  menerima  dokumen  permohonan  alih fungsi  lahan  pertanian  yang  diajukan,  maka  akan  menugaskan  tim  teknis  untuk
7 Linda. 2021. Izin Pemanfatan Ruang. https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/izin-pemanfaatan-ruang/
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
melakukan  rapat  koordinasi,  verifikasi  dokumen,  dan  peninjauan  lapangan  serta pelaporan hasil.
Di  Kabupaten  Temanggung,  dalam  upaya  untuk  pemanfaatan  ruang,  terdapat  beberapa kegiatan  alih  fungsi  lahan  dari  lahan  pertanian  ke  non  pertanian.  Tercatat  terdapat  47 permohonan alih fungsi lahan pada tahun 2019 – 2020 total luasan lahan yang dialihfungsikan yaitu seluas 835.101,00 m 2 m 2 dengan luas lahan yang ditolak seluas 161.706,00 m 2 . Perubahan penggunaan lahan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan 8 .  Yang  kemudian  diubah  dalam  Undang  –  Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan sangat berlaku apabila dilengkapi dengan data  spasial  dalam  bentuk  peta  misalnya  lokasi  bidang  yang  perlu  dilindungi/dilestarikan, adanya peyangga dan bidang yang dapat diubah untuk kebutuhan pembangunan. Serta adanya analisis data spasial dan kondisi lingkungan bidang yang perlu dilindungi dan dapat dikonversi diketahui  dengan  cepat  melalui  teknologi 9 .  Yang  salah  satunya  berguna  untuk  melindungi kawasan  dan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dan  menjamin  ketersediaan  lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## Gambar 2
Peta Persebaran LP2B dan LCP2B
Didalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian  Kabupaten  Temanggung  terdapat  batasan  mengenai  kegiatan  alih  fungsi  lahan pertanian yaitu :
a. Lahan  yang  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  yang dlilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan;
b. Semua lahan pertanian yang beralih fungsi.
Pengendalian  tersebut  berdasarkan  pada  pertimbangan:  a)  diluar  lahan  yang  ditetapkan sebagai LP2B; b) kesuburan tanah; c) luas tanam; d) irigasi; e) produktivitas usaha tani; dan f) lokasi.
Kegiatan  alih  fungsi  lahan  guna  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat dilaksanakan apabila memenuhi  persyaratan sebagai berikut :
a. Adanya  kajian  kelayakan  strategis,  mencakup  1)  Luas  dan  lokasi  yang  akan dialihfungsikan; 2) Potensi kehilangan hasil;3) Resiko kerugian investasi; dan 4) Dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
b. Adanya  rencana  alih  fungsi  lahan,  mencakup  1)  Luas  dan  lokasi  yang  akan dialihfungsikan;  2)  Jadwal  alih  fungsi;3)  Luas  dan  lokasi  lahan  pengganti;  4)  Jadwal penyediaan lahan pengganti; dan 5) Pemanfaatan lahan pengganti.
c. Adanya pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dengan adanya ganti kerugian (insentif) yang besarannya ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2012  tentang  Insentif  Perlindungan  Pangan  Berkelanjutan  dengan  adanya pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian 10
d. Ketersediaan  lahan  pengganti  LP2B  yang  dialihfungsikan  (LCP2B),  yang  harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, yang diperoleh dari adanya  1)  Pembukaan  lahan  baru  pada  LCP2B;  2)  Pengalihfungsian  lahan  dari  bukan
8 Tarigan. 2021. The Effect Of Transfer Of Land Function On The Development Of Te Area Through  Community Empowement. IOP Conf. Series : Earth and Enviromental Science 755 doi:10.1088/1755-1315/755/1/012057
9 Lanya.  2017.  Transfer  function  control  strategy  of  Subak  rice  field  land  and.  IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental Science 54 (2017) doi:10.1088/1755-1315/54/1/01200
10 Rahayu  Subekti  dkk.  2017. Solidifying  the  Just  Law  Protection  for  Farmland  to  Anticipate  Land  Conversion . International Journal of Economic Research. Volume 14 Number 13 Tahun 2017.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Lahan hutan;dan 3) Penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
Kementan Sarwo Edhy memberikan apresiasi kepada Kabupaten Temanggung yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B).  Sebagai  salah  satu  jalan  memenuhi  kebutuhan  pangan  utamanya  di Kabupaten  Temanggung  yakni  dengan  melakukan  intensifikasi  untuk  meningkatkan produktivitas  dan indeks pertanaman 11 . Produktivitas tanaman pangan  dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (hektar). Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten  Temanggung  uatamanya  yaitu:  tanaman  padi,  jagung,  ubi  kayu,  ubi  jalar,  dan kacang tanah 12 .
Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2020. Yang pertama produktivitas tanaman padi di kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung  meningkat  .  Yang  menunjukkan  adanya  peningkatan  dalam  tata  cara  budidaya tanaman  pangan  khususnya  padi.  Sedangkan  produktivitas  tanaman  jagung  selama  3  (tiga) tahun.  Yang  dipengaruhi  oleh  faktor  cuaca  dimana  lahan  pertanian  jagung  sangat  rentan terhadap  kerusakan  terutama  karena  oleh  faktor  angin.  Selain  itu,  faktor  benih  juga  sangat berpengaruh, dimana sebagian besar komoditas tanaman jagung bukan benih unggul karena penggunaannya  untuk  kebutuhan  pangan  lokal.  Produktivitas  tanaman  ubi  kayu  juga mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan penanaman dilakukan secara tumpang sari  dengan  tanaman  lain  sehingga  perawatannya  kurang  intensif.  Produktivitas  ubi  jalar mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dan  produktivitas  kacang  tanah  yang cenderung  mengalami  fluktuasi.  Dan  pada  tahun  2019  –  2020  jumlah  lahan  sawah  tidak mengalami  pengurangan  oleh  sebab  kegiatan  alih  fungsi  lahan.  Penyebab  berkurangnya tanaman  pangan  di  Kabupaten  Temanggung  diakibatkan  faktor  cuaca,  iklim,  dan  sarana prasarana pertanian.

## B. HAMBATAN YANG TERDAPAT DALAM PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Berkurangnya lahan pertanian menjadi salah satu masalah utama dalam sektor pertanian di Jawa  Tengah  serta  menjadi  perhatian  serius  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  dan mendorong  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  untuk  menetapkan  Lahan  Pertanian Berkelanjutan (LP2B) secara spasial yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Terdapat kendala yang menyebabkan peraturan mengenai alih fungsi lahan menjadi sulit untuk  dilaksanakan.  Yang  pertama  mengenai  kendala  kebijakan.  Di  satu  sisi  pemerintah Kabupaten  Temanggung  berupaya  untuk  mengendalikan  alih  fungsi  lahan,  namun  masih mendorong terjadinya alih fungsi lahan melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya. Dengan adanya pembangunan pabrik baru yang sudah mulai dilakukan di Temanggung 13 .
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Temanggung  Nomor  2  Tahun  2021  mengenai Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021 – 2041 dengan pengembangan produk unggulan.
11 Tribun News . 2019. Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/11/20/kementan-apresiasi-temanggung-implementasikan- perda-lp2b
12 Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung. 2019. https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/RENJA_DINTANPANGAN_Tahun_2020.pdf
13 Hebat Himpunan Berita Temanggung. 2020. http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1721847
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Terdapat 8 pengembangan produk unggulan  yang didominasi di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan  Kandangan.  Di  kecamatan  Pringsurat  sendiri  sudah  terdapat  penggunaan  lahan sawah seluas  639 Ha, lahan bukan sawah 3.617  Ha  yang mengalami  penurunan dari tahun sebelumnya  yaitu  seluas  3.726  Ha,  dan  lahan  bukan  pertanian  seluas  1.472  Ha  yang mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  seluas  1.362  Ha.  Serta  di  Kecamatan Pringsurat  sendiri  sudah  terdapat  14  industri  besar  dan  11  industri  sedang.  Sedangkan  di Kecamatan Kandangan terdapat 2 industri besar dan 9 industri sedang 14
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Temanggung  Nomor  2  Tahun  2011  tidak  termuat strategi  mengenai  penempatan  lokasi  pengembangan  industri  yaitu  berkaitan  dengan penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan  Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), sedangkan di dalam Peta 2 di kawasan Kecamatan Pringsurat dan  Kecamatan  Kandangan  terdapat  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Namun sampai saat ini, belum ada pembaharuan peta mengenai  rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung  yang terbaru mengenai kebijakan tersebut.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 mengatur mengenai strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dan permohonan alih  fungsi  lahan  yang diajukan didominasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Yang diatur dalam Pasal 122 ayat 6. Maka permasalahan yang kedua adalah sebagian pemohon yang melakukan pengajuan  alih  fungsi  lahan  ditolak  perizinannya,  disebabkan  ketidaktahuan  masyarakat mengenai lahan yang dimohonkan, misalnya lahan yang dimohonkan termasuk dalam LP2B (lahan  sawah  irigasi,  lahan  pertanian  basah,  dan  sebagainya).  Masyarakat  belum  paham mengenai rencana tata ruang dan pola ruang di Kabupaten Temanggung, yang menyebabkan permohonan alih fungsi lahan yang diajukan ditolak. Serta peruntukan, lokasi, dan pemohon yang tidak jelas.

## PENUTUP

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  aspek  hukum  pemetaan  alih  fungsi lahan dan hambatan pelaksanaan di Kabupaten Temanggung, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Aspek  hukum  pemetaan  alih  fungsi  lahan  di  Kabupaten  Temanggung  yaitu  berdasarkan Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang izin pemanfaatan ruang dan terdapat permohonan peruntukan lahan  yang tidak sesuai  dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung yaitu pada tahun 2019 - 2020 dengan luas lahan yang ditolak seluas 161.706,00 m 2 dan tercatat terdapat 47 permohonan pengajuan alih fungsi lahan dengan total seluas 835.101,00 m 2 lahan yang untuk dialihfungsikan. Guna pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung, maka terdapat suatu produk hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2011  –  2031  yang  bertujuan  untuk  mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah.
2. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung ialah adanya hambatan kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan, namun  masih  mendorong terjadinya  alih fungsi  lahan melalui kebijakan pertumbuhan
14 Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. 2020. Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya dan ketidaktahuan masyarakat mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Perundang – Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dalam melalui Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

## Buku
Boedi Harsono. (2007). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan . Jakarta : Djambatan.
Iwan Isa. (2004). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian . Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Indonesia.
Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : Rineka Cipta.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 . Temanggung : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

## Jurnal
Ahmad Jazuli. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan . Jurnal RechtsVinding Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.
Muryono. (2016). Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah . Bumi Vol 2 No 1 Mei 2016
R.R.A Tarigan, dkk. (2021). The Effect Of Transfer Of Land Function On The Development Of Te Area Through Community Empowement . IOP Conf. Series : Earth and Enviromental Science 755R.
Indayati Lanya. Transfer function control strategy of Subak rice field land and agricultural development in Denpasar city. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 54, (2017).
Rahayu Subekti dkk. Solidifying the Just Law Protection for Farmland to Anticipate Land Conversion . International Journal of Economic Research. Volume 14 Number 13 ,(2017).
Ali. 2021. Rapat Alih Fungsi Lahan https://dpm.temanggungkab.go.id/home/berita/380/rapat- alih-fungsi-lahan . Diakses 1 Oktober 2021 pukul 10.30.
Linda. 2021. Izin Pemanfatan Ruang. https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/izin- pemanfaatan-ruang/ Diakses 19 Oktober 2021
Tribun News. 2019. Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B. https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/11/20/kementan-apresiasi-temanggung- implementasikan-perda-lp2b . Diaskes 20 Oktober 2021
Hebat. 2020. Lahan Pertanian Menyusut 54 Ribu Hektar Ketahanan Pangan Jawa Tengah Terancam Industrialisasi. http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1721847 . Diakses 20 Januari 2022

## Lain – Lain
Pertanian Kabupaten Temanggung. (2019). Rancangan Rencana Kerja (Renja).