## PERANAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.573 Submitted: 02-12-2023    Reviewed: 17-01-2024   Published: 25-02-2024
Hary Satrio Nugroho harysatrionugroho16@gmail.com Politeknik Imigrasi Tatang Iskandar tatangiskandaarr@gmail.com Politeknik Imigrasi Muhammad Daffa Khairan daffakh14@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract (In English). In Law No. 6 of 2011 concerning immigration, it is explained that immigration has the mandate and function of an important role in law enforcement, not only in the country but abroad, and has responsibility for the passage of its citizens. One of the things that is of concern at this time is the role of immigration in protecting its citizens in force majeure circumstances, where there is a precarious condition or situation that threatens the safety of its citizens. In this case, immigration abroad has a very important role in regulating the traffic of citizens to a country, and immigration also provides consular services that can protect its citizens who are abroad. Of course, in terms of providing consular services, international relations are needed, especially in opening consular and consular relations with other countries, so that the duties and functions of immigration are more optimal, as is the placement of consular officials and arrangements related to immigration policies.
Keywords: Immigration; Consular; International Relations; Immigration Attache.
Abstract  (In  Bahasa). Dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2011  tentang keimigrasian,  dijelaskan  bahwa  imigrasi  memiliki  tugas  dan  fungsi  peranan  penting dalam penegakkan hukum, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di  luar negeri imigrasi memiliki  kewenangan  atas  perlintasan  warganya.  Salah  satu  hal  yang  menjadi perhatian saat ini adalah peranan imigrasi dalam memberikan perlindungan warganya dalam  keadaan force  majure ,  dimana  terjadi  kondisi  atau  keadaan  genting  yang mengancam  keselamatan  warganya.  Dalam  hal  ini,  imigrasi  di  luar  negeri  memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas warga negara ke suatu negara, dan  juga  imgrasi  menyediakan  layanan  konsuler  dimana  dapat  memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri. Tentunya dalam hal menyediakan layanan konsuler ini, perlunya hubungan internasional, khususnya dalam membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain, agar tugas dan  fungsi  keimigrasian  semakin  optimal  serta  peranan  pejabat  konsuler  maupun diplomatik terkait kebijakan keimigrasian di luar negeri.
Kata kunci: Imigrasi; Konsuler; Hubungan Internasional; Atase imigrasi.

## 1. PENDAHULUAN
Isu  keimigrasian  menjadi  topik hangat  di  Indonesia, terutama berkaitan  dengan perlindungan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  tinggal  di  luar  negeri, termasuk  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan  WNI  yang  sedang  menempuh pendidikan  di  luar  negeri.  Salah  satu  fokus  utama  adalah  perlindungan  bagi mahasiswa  Indonesia  di  luar  negeri.  Diketahui  bahwa  untuk  studi  di  luar  negeri, diperlukan  persiapan  komprehensif  meliputi  aspek  finansial,  akademik,  dan  fisik, mengingat  mereka akan berada di sana untuk periode waktu yang lama. Sebagian besar  WNI  yang  belajar  di  luar  negeri  umumnya  mendapatkan  dukungan  finansial melalui  beasiswa,  yang  bisa  berasal  dari  berbagai  sumber  seperti  pemerintah Indonesia,  perusahaan,  universitas  di  luar  negeri,  atau  pemerintah  negara  lain (Kusumawati, 2020).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diketahui bahwa salah satu peran  penting  dari  keimigrasian  adalah  dalam  penegakan  hukum,  dimana  imigrasi diberikan wewenang penuh terhadap pengawasan WNI di luar negeri. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara internasional dalam urusan keimigrasian, baik dengan negara lain maupun organisasi internasional, sesuai dengan peraturan yang ada.
Kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  WNI  di  luar  negeri  sering menjadi  topik  pembahasan  utama.  Contohnya  adalah  situasi  force  majure,  dimana terjadi insiden di luar negeri yang mengancam keamanan WNI, seperti konflik antara Ukraina dan Rusia (Izzuddin et al., 2022). Dalam situasi tersebut, WNI yang berada di Ukraina menghadapi ancaman keamanan dan kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena kondisi yang tidak stabil.
Beberapa  tahun  yang  lalu,  dunia  dihadapkan  pada  pandemi  COVID-19  yang menyebabkan  situasi  darurat.  Banyak  negara  menerapkan  kebijakan  lockdown, mengakibatkan  warga  dari  berbagai  negara,  termasuk  dari  Indonesia,  tidak  dapat kembali ke tanah air karena kondisi yang tidak stabil (Yunus & Rezki, 2020). Barubaru ini, terdapat kasus pemulangan WNI, khususnya mahasiswa dari Sudan, dimana pada tanggal 28 dan 30 April 2023, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang 385 dan 363 WNI, menjadikan total 823 WNI yang dievakuasi dari zona konflik di Sudan ke Indonesia, terdiri dari 555 pria dan 268 wanita. Konflik ini terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, menimbulkan ancaman bagi keselamatan WNI di sana.
Dalam konteks ini, keimigrasian memegang peranan vital dalam melindungi dan memfasilitasi kepulangan WNI dari luar negeri. Keimigrasian di luar negeri berperan penting dalam mengatur pergerakan warga negara  internasional. Salah satu fungsi utama  keimigrasian  adalah  menyediakan  layanan  konsuler,  yang  tidak  hanya diberikan kepada warga negara sendiri tetapi juga kepada warga negara asing yang berada di negara tersebut. Layanan ini mencakup bantuan administratif dan hukum, termasuk pengurusan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya, serta memberikan dukungan kepada warga negara yang menghadapi kesulitan di luar negeri.
Dalam  ranah  hubungan  internasional,  upaya  konkret  untuk  memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri melibatkan pembangunan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Melalui hubungan diplomatik ini, sebuah negara dapat  mendirikan  kantor  perwakilan  di  negara  lain,  yang  berfungsi  memfasilitasi perlindungan  bagi  warganya  yang  berada  di  luar  negeri.  Selain  itu,  negara  juga berkomitmen  pada  perlindungan  hak  warga  negaranya  melalui  ratifikasi  berbagai konvensi  internasional,  yang  mengikat  negara  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban sesuai dengan ketentuan konvensi yang diratifikasi.
Dalam  konteks  ini,  peran  diplomatik  dalam  memberikan  perlindungan  kepada warga negara di luar negeri menjadi penting. Tata kelola perlindungan ini telah menjadi fokus penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Nina & Wrenn, yang mengembangkan konsep  The  Duty  of  Care  (DoC).  Konsep  ini  menjadi  mekanisme  penting  dalam perlindungan warga negara, terutama dalam situasi genting atau force majure, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi negara.
Dalam  situasi  force  majure,  keimigrasian  memainkan  peran  krusial  dalam mengatasi  kondisi  tersebut,  dimana  kerjasama  dan  peran  dari  atase  keimigrasian menjadi  sangat  penting.  Atase  keimigrasian  berperan  dalam  berbagai  aspek, termasuk dalam kerjasama internasional yang diatur dalam perundang-undangan (Adi Chandra  Kurniawan,  Larissa  Nabilah  Faiqoh,  2020).  Untuk  menghadapi  kasus semacam  ini,  diperlukan  kerjasama  internasional  yang  bersifat  diplomatik  antar negara terkait dengan kebijakan keimigrasian. Berdasarkan dari konteks ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu ditangani.
1.  Apa saja bentuk perlindungan WNI di luar negeri?
2.  Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melindungi WNI di luar negeri?
3.  Bagaimana upaya peningkatan perlindungan WNI di luar negeri?
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang disampaikan maupun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, maka perlunya diulas dalam jurnal ini sehingga dapat  memberikan  pemahaman  kepada  publik  mengenai  peranan  dan  tugas keimigrasian di luar negeri.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih  untuk  menerapkan  pendekatan  yuridis normatif  yang  memiliki  karakteristik  kualitatif.  Pendekatan  ini  dipilih  dengan  tujuan utama untuk secara mendalam mendeskripsikan, menganalisis, dan mengembangkan diskusi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya. Dalam  rangka  mengumpulkan  data  yang  diperlukan,  penelitian  ini  mengadopsi beberapa  metode.  Pertama,  dilakukan  identifikasi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan,  yang  diikuti  dengan  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan ini tidak hanya mencakup penelusuran terhadap tulisan-tulisan dan hasil karya  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan,  tetapi  juga  melibatkan  penggalian  informasi
dari  sumber-sumber  bahan  lain  yang  dianggap  relevan  dengan  topik  yang  sedang diteliti.
Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa  tahapan.  Tahapan  ini  meliputi  pengolahan  data  yang  telah  dikumpulkan, analisis  terhadap  data  tersebut,  serta  deskripsi  hasil  analisis.  Proses  ini  dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai perspektif dan pandangan yang beragam terkait  dengan  data  dan  topik  yang  sedang  dibahas,  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  luas  dan  mendalam  mengenai  isu  yang  diteliti.  Melalui pendekatan dan metode yang sistematis ini, penelitian berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai topik yang sedang diteliti, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam praktik.

## 3. PEMBAHASAN A. Bentuk Perlindungan WNI di Luar Negeri
Hubungan diplomatik merupakan mekanisme formal yang memfasilitasi interaksi antar negara melalui perwakilan diplomatik, dengan tujuan utama untuk memelihara dan memajukan kepentingan bersama serta memperdalam kerjasama internasional. Dalam  kerangka  ini,  hubungan  diplomatik  didefinisikan  sebagai  serangkaian  upaya formal  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  untuk  berkomunikasi,  melakukan negosiasi,  dan  berkolaborasi  guna  menjaga  perdamaian,  keamanan,  dan kesejahteraan bersama. Kegiatan diplomatik ini bertujuan untuk menghindari konflik dan mendukung kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara. Selain itu, hubungan diplomatik berperan dalam melindungi kedaulatan dan kepentingan  nasional  setiap  negara  di  arena  internasional,  serta  menyediakan platform  untuk  menyelesaikan  konflik  antarnegara  secara  damai.  Ini  menjadikan hubungan diplomatik sebagai alat penting dalam menciptakan hubungan antarnegara yang  harmonis  dan  saling  menguntungkan  (Hasna Adiba  &  Puspita  Sari Assistant Professor, 2023).
Landasan hukum untuk hubungan diplomatik ditemukan dalam berbagai dokumen hukum  internasional  dan  domestik.  Konvensi  Wina  tahun  1961  tentang  Hubungan Diplomatik  berperan  sebagai  dokumen  kunci  yang  menyediakan  kerangka  untuk prinsip dan aturan dasar dalam menjalankan hubungan diplomatik, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam diplomasi. Selain itu, di tingkat nasional, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan fondasi bagi Indonesia untuk mengembangkan dan  memelihara  hubungan  diplomatik  dengan  negara-negara  lain.  Kehadiran landasan  hukum  ini  memungkinkan  negara-negara  untuk  menjalankan  hubungan diplomatiknya  sambil  memprioritaskan  prinsip-prinsip  hukum  internasional, mempertahankan kedaulatan, dan melindungi kepentingan nasional mereka.
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh berbagai perundang-undangan. Hal ini  penting  untuk  menjaga  keamanan,  hak,  dan  kepentingan  WNI  yang  berada  di
manapun  mereka  berada  di  dunia.  Dalam  konteks  ini,  ada  beberapa  pasal  yang mengatur perlindungan WNI di luar negeri, yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada WNI baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia.(Robert Khuana, 2020)
Salah satu pasal yang menjadi landasan perlindungan terhadap WNI di luar negeri adalah  Pasal 46 ayat (1)  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  96 Tahun  2018.  Pasal  ini menetapkan bahwa apabila seorang WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, kematian  tersebut  harus  dilaporkan  kepada  Kementerian  Luar  Negeri.  Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada WNI di manapun mereka berada, termasuk ketika mereka telah meninggal dunia di luar negeri. Perlindungan ini tidak  hanya  terbatas  pada  pelaporan  kematian,  tetapi  juga  mencakup  repatriasi jenazah ke Indonesia, menegaskan bahwa negara akan hadir untuk mendukung WNI dan keluarganya dalam situasi sulit seperti ini.(Tamami, 2021)
Selain itu,  Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin  hak-hak  bagi  setiap  WNI,  termasuk  yang  berada  di  luar  negeri.  Hal  ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap WNI tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga  merupakan  kewajiban  konstitusional  negara  untuk  melindungi  hak-hak  dasar setiap warga negaranya di manapun berada.
Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Luar  Negeri  mengatur  perlindungan khusus  bagi  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Undang-undang  ini  menegaskan tanggung  jawab  negara  dalam  melindungi  TKI  dari  berbagai  risiko  yang  mungkin mereka hadapi di tempat kerja atau di lingkungan baru di luar negeri. Ini mencakup hak-hak terkait dengan upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak.
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri menjadi  fokus  utama  Pemerintah  Indonesia,  terutama  dalam  menghadapi  pandemi Covid-19  yang  melanda  dunia.  Langkah-langkah  strategis  telah  diambil  untuk memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.Di era global saat ini, migrasi merupakan fenomena yang tak bisa dihindari, dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri mencapai angka tertinggi yaitu 3,011 juta orang. Menariknya, sebagian besar dari mereka, yakni 90%,  adalah  pekerja  migran  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  ekonomi  dan hubungan internasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah menunjukkan dedikasi yang kuat dalam melindungi WNI di luar negeri. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah telah menyediakan fasilitas repatriasi  untuk  73  ribu  WNI,  menegaskan  komitmen  terhadap  keselamatan  dan kesejahteraan  warganya  di  mana  pun  mereka  berada.  Langkah  ini  menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada WNI di tengah tantangan global, termasuk pandemi COVID-19 yang telah mengubah pola mobilitas internasional (Asep Setiawan, 2020).
Fokus lain dari pemerintah adalah pada pemeliharaan hak keuangan WNI, dengan berhasil menyelamatkan hak keuangan WNI sebesar Rp179,3 miliar pada tahun 2021.
Ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah  dalam  memastikan  kesejahteraan  ekonomi WNI yang bekerja di luar negeri, tidak hanya sebagai pengirim pekerja migran tetapi juga sebagai pelindung hak dan kepentingan mereka di kancah internasional
Meskipun ada peningkatan dalam perlindungan WNI, masih terdapat hambatan yang harus  diatasi, termasuk anggaran yang terbatas dibandingkan dengan jumlah WNI  yang  memerlukan  perlindungan.  Pemerintah  mengalokasikan  rata-rata  Rp3,1 juta  per  kasus  untuk  menangani  masalah  WNI,  namun  dengan  anggaran  yang terbatas  ini,  masih  ada  2.188  kasus  yang  belum  teratasi,  menunjukkan  kebutuhan mendesak  untuk  memperkuat  infrastruktur  dan  dukungan  finansial  dalam perlindungan WNI.
Namun, pencapaian dalam indeks perlindungan WNI menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata penyelesaian kasus mencapai 83,06% per tahun dan indeks  perlindungan  mencapai  91,94%  per  tahun.  Ini  menandakan  keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada WNI di luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah,  tetapi  juga  menjadi  indikator  kemampuan  negara  dalam  melindungi warganya di kancah internasional (Dharossa &  Rezasyah, 2020a).  Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah harus  meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan, memastikan bahwa setiap WNI merasa aman, dihormati, dan terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan mereka di luar negeri.Top of Form Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan, hak,  dan kesejahteraan mereka di mana pun mereka berada di dunia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, bantuan fisik, hingga dukungan sosial.

## Gambar 1: KJRI Hong Kong dan Otoritas Imigrasi Saling Berkomitmen  untuk Keselamatan dan Kesejahteraan
WNI Sumber: Kemenlu 2024
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menjamin  bahwa hakhak  hukum  WNI  diakui  dan  dilindungi  di  negara  tempat  mereka  tinggal  atau bekerja.  Hal  ini  melibatkan  penyediaan  informasi  hukum,  advokasi,  serta pendampingan  hukum  bagi  WNI  yang  menghadapi  masalah  hukum  di  luar  negeri. Bantuan  hukum  juga  menjadi  aspek  penting,  di  mana  pemerintah  memberikan dukungan dalam proses hukum agar kepentingan dan hak-hak WNI tetap terjaga.
Perwakilan WNI dalam proses hukum merupakan sarana di mana diplomat atau perwakilan  pemerintah  Indonesia  di  luar  negeri  berperan  aktif  dalam  memberikan bantuan dan pendampingan kepada WNI yang terlibat dalam kasus hukum. Mereka
dapat  memberikan  informasi,  saran,  dan  advokasi  untuk  melindungi  hak-hak  WNI dalam sistem peradilan asing. Selain itu, negosiasi dengan pemerintah setempat juga menjadi bentuk upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cara damai dan meminimalkan dampak negatif terhadap WNI.
Perlindungan fisik melibatkan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI di luar negeri. Evakuasi WNI dalam situasi darurat, seperti konflik atau bencana alam, menjadi langkah kritis untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, bantuan bagi WNI yang mengalami kecelakaan atau bencana alam juga termasuk  dalam  kategori  perlindungan  fisik,  di  mana  pemerintah  berupaya memberikan dukungan medis dan kemanusiaan.
Perlindungan  sosial  mencakup  bantuan  bagi  WNI  yang  mengalami  kesulitan ekonomi di luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial, baik  dalam  bentuk  bantuan  keuangan  maupun  bantuan  lainnya,  guna  mendukung WNI  yang  menghadapi  kesulitan  ekonomi  di  negara  tempat  tinggal  mereka. Pemulangan WNI yang bermasalah juga merupakan bentuk perlindungan sosial, di mana  pemerintah  berupaya  mengamankan  kepulangan  WNI  yang  menghadapi tantangan serius di luar negeri. Dengan demikian, perlindungan terhadap WNI di luar negeri  melibatkan  serangkaian  tindakan  yang  mencakup  aspek  hukum,  fisik,  dan sosial.  Upaya  ini  menggambarkan  komitmen  pemerintah  untuk  menjaga kesejahteraan  dan  hak-hak  WNI  di  manapun  mereka  berada,  mencerminkan hubungan yang kuat antara negara dan warganya di kancah internasional.

## Gambar  2:  Hubungan  Diplomatik  RI  Dengan  Kazakhstan  Dalam  Pemberian  VoA Sumber: Rakyat Merdeka 2023
Visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  di  luar  negeri  yang  prima,  sejalan  dengan amanat  pembukaan  UUD  1945,  menandakan  komitmen  tinggi  pemerintah  dalam melindungi  kepentingan  dan  kesejahteraan WNI  di  kancah  internasional  (Mahfudzi, 2020).  Dengan  jumlah  WNI  di  luar  negeri  yang  mencapai  3,01  juta  jiwa,  terutama didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) sebesar 90%, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Melalui serangkaian program  perlindungan  WNI,  pemerintah  melalui  Kemlu  terus  mengukir  pencapaian yang signifikan.  Hingga Desember 2022,  lebih  dari 73.000 WNI di luar negeri telah berhasil difasilitasi dalam program repatriasi. Upaya ini sejalan dengan pemahaman akan  kompleksitas  tantangan  yang  dihadapi  oleh  WNI,  terutama  dalam  konteks pandemi  COVID-19.  Penyaluran  paket  sembako  sebanyak  24.000  untuk  WNI
terdampak COVID-19 mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan WNI di tengah krisis.
Dalam upaya diplomasi perlindungan WNI, Kemlu berhasil membebaskan tujuh WNI  dari  hukuman  mati,  serta  empat  WNI  dari  penyanderaan,  menunjukkan peran strategis dan tanggap pemerintah dalam menjaga hak dan keamanan WNI di berbagai belahan dunia. Selain itu, penyelamatan hak finansial WNI sebesar lebih dari Rp179,3 miliar menjadi bentuk konkrit dari keberhasilan program perlindungan yang digagas oleh Kemlu. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan WNI di luar negeri, dengan memfasilitasi vaksinasi bagi 88.637 WNI yang tersebar di berbagai  penjuru  dunia.  Langkah  ini  tidak  hanya  mencerminkan  tanggung  jawab terhadap  kesehatan  WNI,  tetapi  juga  menjadi  bentuk  kontribusi  Indonesia  dalam menjaga keamanan global (Santoso et al., 2023).
Sejalan  dengan  dinamika  geopolitik,  pemerintah  tidak  menyia-nyiakan  upaya dalam menghadapi situasi krisis, seperti evakuasi 33 WNI dari Kabul, Afghanistan, di tengah  ketidakpastian  geopolitik.  Ini  mencerminkan  kemampuan  adaptasi  dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul, serta komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan WNI.
Dalam melihat perkembangan kinerja perlindungan WNI di luar negeri, terdapat dua  indikator  penting,  yaitu  persentase  penyelesaian  kasus  dan  capaian  indeks perlindungan.  Kedua  indikator  tersebut  menunjukkan  peningkatan  positif  selama setengah  dekade  terakhir.  Persentase  penyelesaian  kasus  WNI  di  luar  negeri meningkat dari 80,62% pada tahun 2017 menjadi 90,29% pada tahun 2021. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2018 dan 2020, namun rata-rata penyelesaian kasus mencapai 83,06% selama periode 2017-2021. Capaian indeks perlindungan WNI juga terus meningkat, mencapai 93,5% pada tahun 2021.
Meskipun  demikian,  tantangan  tetap  ada,  terutama  terkait  dengan  dukungan anggaran  yang  relatif  terbatas.  Alokasi  anggaran  rata-rata  Rp3,1  juta  per  kasus menyisakan ribuan kasus (2.188 kasus) yang belum dapat ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk memperkuat infrastruktur dan dukungan finansial  bagi  perlindungan  WNI  di  masa  mendatang.  Secara  keseluruhan,  kinerja perlindungan  WNI  di  luar  negeri  mencerminkan  komitmen  pemerintah  Indonesia dalam  melindungi  dan  membantu  WNI di  tengah  dinamika  hubungan  internasional. Dengan terus meningkatnya capaian dan ketersediaan sumber daya yang memadai, diharapkan program perlindungan WNI dapat terus memberikan dampak positif dan memberikan  keberlanjutan  dalam  menjaga  kepentingan  dan  kesejahteraan  WNI  di dunia internasional.
Pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan WNI sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Hal ini tercermin dari Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan setiap  WNI,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  dalam  situasi pandemi  Covid-19,  pemerintah  wajib  melakukan  langkah-langkah  konkret  untuk melindungi WNI dari segala risiko yang mungkin timbul.(Meganingratna & Nur, 2022)
Kedua,  untuk  memaksimalkan  perlindungan  terhadap  WNI  di  tengah  pandemi, pemerintah harus siap dengan skenario terburuk. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi  I  DPR  RI  Abdul  Kharis  Almasyhari,  yang  menggarisbawahi  pentingnya persiapan terhadap kemungkinan terburuk seperti yang terjadi di negara tetangga, . Dengan  adanya  jutaan  WNI  yang  terdampak  penguncian  wilayah  atau  Movement Control  Order  (MCO),  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  semua  WNI mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  adil.  Ini  mencakup  pemberian  bantuan, evakuasi,  dan  penyediaan  tempat  karantina  sementara  bagi  WNI  yang  pulang  ke Indonesia.
Ketiga,  sinergi  antara  berbagai  pihak,  terutama  diplomat  para  Duta  Besar  RI, menjadi kunci dalam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Para duta besar diharapkan dapat memimpin semua upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemberian bantuan kepada WNI yang berada di daerah-daerah terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, perwakilan diplomatik, dan  lembaga  terkait  lainnya,  diharapkan  upaya  perlindungan  terhadap  WNI  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menjadi  landasan  hukum  bagi  pemerintah  dalam  mengambil  langkah-langkah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Dengan pengakuan resmi atas keadaan darurat pandemi Covid-19, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah lebih proaktif dan menyeluruh untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan WNI di manapun mereka berada.
Secara keseluruhan, bentuk perlindungan WNI di luar negeri mencakup berbagai langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, baik dalam hal evakuasi, pemberian bantuan,  maupun  koordinasi  dengan  pihak  terkait  lainnya.  Dalam  menghadapi pandemi Covid-19, perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama yang harus dijalankan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  kesungguhan  untuk  memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)
Kementerian  Luar  Negeri  memainkan  peran  penting  dalam  memberikan perlindungan kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Melalui perwakilan-perwakilannya di berbagai negara, Kementerian Luar Negeri menyediakan layanan  dan  bantuan  kepada  WNI  yang  membutuhkan,  mulai  dari  konsuler  hingga bantuan hukum. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di  luar  negeri  merupakan  tanggung  jawab  penting  yang  diemban  oleh  negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap WNI memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak-hak yang berlaku di luar negeri.  Perlindungan ini meliputi berbagai aspek yang mencakup perlindungan hukum,  konsular,  tenaga  kerja,  pemulangan,  kesehatan,  dan  perlindungan  hukum dalam konteks pemulangan.
Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam memastikan hak-hak WNI di luar negeri terjaga. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak ini, memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk melindungi WNI di manapun mereka berada. Selain  itu,  Kementerian  Luar  Negeri  juga  turut  berperan  dalam  memberikan
perlindungan konsular kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Ini  termasuk  pelayanan  perwakilan  yang  meliputi  pelaporan  kematian,  repatriasi jenazah, dan layanan visa.
Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi TKI dari berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja atau di lingkungan baru di luar negeri. Perlindungan ini termasuk hak-hak terkait dengan upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak.
Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam hal pemulangan WNI yang berada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemulangan WNI melalui berbagai cara, seperti repatriasi mandiri, repatriasi jenazah, evakuasi,  dan  pengaduan  pelayanan  publik.  Selain  itu,  dalam  aspek  kesehatan, Kementerian  Luar  Negeri  juga  memberikan  perlindungan  dengan  memberikan layanan kesehatan kepada WNI dan BHI di luar negeri.
Perlindungan  hukum  juga  menjadi  fokus  utama  dalam  pemulangan  WNI  yang terlibat  dalam  kegiatan  hukum  di  luar  negeri.  Direktorat  Pelindungan  WNI  dan  BHI menerbitkan peraturan yang mengatur pelindungan hukum bagi WNI di luar negeri, termasuk proses pemulangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa WNI yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dan hak-haknya terlindungi.
Secara  keseluruhan,  perlindungan  komprehensif  bagi  WNI  di  luar  negeri mencakup  berbagai  aspek  yang  mencakup  perlindungan  hukum,  konsular,  tenaga kerja, pemulangan, kesehatan, dan perlindungan hukum dalam konteks pemulangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif pemerintah, diharapkan WNI dapat  merasa aman dan terlindungi saat berada di luar negeri,  serta mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dari negara mereka.
Terakhir, keberadaan undang-undang yang mengatur perlindungan bagi WNI yang terlibat dalam kegiatan hukum di luar negeri menegaskan bahwa negara  mengakui pentingnya  memberikan  bantuan  hukum  kepada  WNI  yang  mungkin  menghadapi masalah  hukum  di  luar  negeri.  Ini  termasuk  pengaturan  hak  untuk  mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan atas hak-hak mereka dalam proses hukum di negara asing. Secara keseluruhan, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri tidak hanya merupakan tanggung jawab moral,  tetapi juga kewajiban konstitusional  dan  hukum  negara.  Dengan  adanya  landasan  hukum  yang  kuat, diharapkan bahwa WNI dapat merasa aman dan dilindungi saat berada di luar negeri, serta memiliki akses terhadap bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan dari negara mereka.

## B. Tantangan Kompleks dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri
Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi tugas berat yang  diemban  oleh  perwakilan  diplomatik  dan  konsuler,  di  tengah  kompleksitas tantangan  yang  dihadapi.  Dengan  jumlah  WNI  yang  mencapai  3,01  juta  jiwa  dan tersebar  di  berbagai  negara,  beberapa  tantangan  mendasar  perlu  dicermati  untuk memahami  dinamika  dan  kompleksitas  dalam  menjalankan  tugas  perlindungan (Nurvianti & Fathurrahman, 2020). Salah satu tantangan utama adalah jumlah WNI yang  besar  dan  tersebar  di  berbagai  negara.  Dengan  keberagaman  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  politik  di  masing-masing  negara,  perwakilan  diplomatik  dan  konsuler dihadapkan  pada  tugas  yang  kompleks  dalam  memberikan  perlindungan.  Upaya untuk menjangkau, memahami, dan merespons keberagaman kondisi WNI menjadi pekerjaan yang tidak ringan.
Keragaman  permasalahan  yang  dihadapi  WNI  menjadi  tantangan  serius  yang perlu  diatasi.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  WNI  dapat  berkisar  dari  masalah hukum, kesehatan, hingga sosial budaya. Dalam penanganan berbagai masalah ini, perwakilan  diplomatik  dan  konsuler  harus  memiliki  kemampuan  yang  luas,  serta pengetahuan mendalam mengenai sistem hukum dan kebijakan di negara tempat WNI berada.
Keterbatasan sumber daya dan kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler menjadi  kendala  dalam  memberikan  perlindungan  yang  optimal. Alokasi  anggaran yang terbatas dan keterbatasan personel dapat menghambat efektivitas dan efisiensi dalam  menanggapi  berbagai  kasus  perlindungan  WNI.  Selain  itu,  kewenangan perwakilan  diplomatik  dan  konsuler  juga  perlu  diperkuat  untuk  dapat  berinteraksi secara  lebih  proaktif  dengan  pemerintah  setempat  dalam  menyelesaikan  berbagai permasalahan (Bilhikam et al., 2022).
Kurangnya kesadaran WNI tentang hak dan kewajibannya di luar negeri menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang preventif. Kesadaran ini melibatkan pemahaman akan peraturan dan kondisi di negara tempat tinggal, serta pemahaman akan hak-hak yang dimiliki WNI. Pendidikan dan informasi yang cukup kepada WNI tentang  hak  dan  kewajiban  di  luar  negeri  menjadi  kunci  untuk  mengurangi  potensi risiko  dan  masalah  yang  mungkin  timbul.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan kolaborasi antarsektor dan usaha kolektif dari pemerintah, perwakilan diplomatik dan konsuler,  serta  komunitas.  Meningkatkan  kemampuan  dan  sumber  daya  dari perwakilan  diplomatik,  memperkuat  kerjasama  internasional,  dan  memberikan pendidikan  secara  intensif  kepada  WNI  merupakan  langkah  strategis  yang  dapat diambil untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dalam  menghadapi  tantangan  perlindungan  WNI  di  luar  negeri,  keseimbangan antara  responsif  terhadap  permasalahan  konkret  dan  penguatan  upaya  preventif menjadi kunci keberhasilan. Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika dan keragaman  kondisi  WNI  di  berbagai  negara,  serta  penguatan  sumber  daya  dan kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler, diharapkan perlindungan terhadap WNI dapat terus ditingkatkan, mencerminkan komitmen penuh pemerintah Indonesia terhadap kepentingan dan kesejahteraan warganya di dunia internasional.
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri merupakan  tugas  yang  kompleks  dan  memerlukan  penanganan  yang  terkoordinasi secara  baik  dari  pemerintah  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  terkait.  Berbagai aspek  tantangan  harus  diatasi  untuk  memastikan  bahwa  setiap  WNI  mendapatkan perlindungan  yang  layak  dan  memadai,  mulai  dari  perlindungan  hukum  hingga kesehatan mental.
Pertama,  perlindungan  hukum  bagi  WNI  di  luar  negeri  menjadi  aspek  yang penting.  Meskipun  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjamin  hak-hak  bagi  setiap  WNI,  masih  banyak  tantangan  dalam  menerapkan perlindungan  hukum  ini,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  masalah hukum di luar negeri. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri dan  direktorat  pelindungan  WNI  dan  BHI  untuk  memastikan  pemulangan  dan perlindungan hukum yang tepat bagi WNI yang terlibat dalam kegiatan hukum di luar negeri.(Meganingratna & Nur, 2022)
Kedua,  perlindungan  konsular  juga  menjadi  bagian  integral  dalam  memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri harus melakukan  pelayanan  perwakilan  dengan  baik,  termasuk  dalam  hal  kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan kesehatan mental bagi  WNI  di  luar  negeri,  yang  memerlukan  lebih  banyak  perhatian  dan  sumber daya.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)
Ketiga,  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  merupakan  tantangan tersendiri,  terutama  terkait  dengan  keberadaan  TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen lengkap. Meskipun upaya seperti Satgas Pencegahan TKI Ilegal telah dibentuk, masih banyak TKI yang memasuki negara-negara tujuan melalui jalur tak resmi dan tanpa dokumen yang sah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan prosedur pemberangkatan TKI dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur resmi ke luar negeri.
Keempat, perlindungan sosial dan keselamatan juga menjadi aspek yang krusial dalam perlindungan WNI di luar negeri. WNI perlu dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk  konflik  bersenjata  dan  situasi  geopolitik  yang  tidak  kondusif.  Selain  itu, penting  juga  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  yang  meliputi  perlindungan hukum dan kesehatan yang komprehensif.Secara keseluruhan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi dan upaya bersama  dari  berbagai  pihak  terkait.  Dengan  mengatasi  tantangan-tantangan  ini, diharapkan WNI dapat merasa lebih aman dan dilindungi saat berada di luar negeri, serta memiliki akses terhadap bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan dari negara mereka(Dharossa & Rezasyah, 2020b)
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri menjadi  sebuah  tugas  berat  yang  dihadapi oleh Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu). Kompleksitas  dan  keragaman  permasalahan  yang  dihadapi  WNI membentuk  suatu realitas  yang  memerlukan  penanganan  serius  dan  terstruktur.  Sebagaimana diungkapkan oleh Kemlu, permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri mencakup berbagai  aspek,  seperti  kasus  keimigrasian,  ketenagakerjaan,  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO),  penyanderaan,  tindak  pidana  dan  perdata,  hingga
dampak pandemi Covid-19. Khususnya, kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak  Buah  Kapal  (ABK)  kapal  ikan  menjadi  perhatian  utama,  diikuti  oleh  kasus keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kasus terkait Covid-19.
Pemerintah,  melalui  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  berkomitmen  untuk mengatasi  berbagai  kasus  yang  dihadapi  WNI  di  luar  negeri.  Namun,  terdapat hambatan  teknis  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tersebut,  yang  memerlukan pendekatan yang lebih personal dan intervensi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat. Beberapa tantangan utama dalam melindungi WNI di luar negeri mencakup kebijakan dari pemerintah negara tempat tinggal, keterbatasan dalam mendapatkan bukti dan informasi, serta perbedaan dalam sistem hukum dan proses peradilan.
Dukungan  anggaran  untuk  perlindungan  WNI  di  luar  negeri  menjadi  perhatian tersendiri. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian kasus, alokasi anggaran  relatif  kecil  dengan  fluktuasi  yang  signifikan  dalam  lima  tahun  terakhir menimbulkan pertanyaan  terkait  optimalitas  perlindungan.  Dengan  alokasi  rata-rata Rp3,1 juta per kasus, terdapat 2.188 kasus yang tidak tertangani pada tahun 2021.
Berdasarkan data Kemlu, terlihat bahwa tren inflasi di Indonesia meningkat secara signifikan,  mencapai  3,8%  pada  Juli  2022,  tertinggi  sejak  tahun  2014.  Faktor penyumbang utama adalah lonjakan harga bahan pangan dan kebijakan pemerintah terkait harga yang diatur. Di tingkat provinsi, sebanyak 30 provinsi mengalami inflasi di atas rata-rata nasional, dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Dari  perspektif  ekonomi  daerah,  karakteristik  pertanian,  peternakan,  dan perikanan  seharusnya  menjadi  potensi  yang  dapat  menjaga  tingkat  inflasi  daerah pada level rendah. Namun, terlihat bahwa sejumlah daerah masih bergantung pada 1 atau  2  produk  pertanian  utama,  tanpa  memperhatikan  diversifikasi  produk.  Dalam menghadapi  tantangan  ini,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan diversifikasi  produk  pertanian,  memahami  supply-demand  bahan  makanan,  serta memastikan distribusi bahan makanan dapat berjalan normal. Perlindungan terhadap WNI di luar negeri juga harus diperkuat melalui optimalisasi anggaran, peningkatan koordinasi dengan pemerintah negara tujuan, dan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat Indonesia di luar negeri. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan terintegrasi, tantangan kompleks ini dapat diatasi untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan WNI di dunia internasional.

## C. Upaya Peningkatan Perlindungan WNI di Luar Negeri
Perlindungan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  di  luar  negeri  menjadi fokus utama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam menjalankan tugasnya. Upaya sistematis  dan  strategis  terus  dilakukan  guna  memastikan  kesejahteraan  dan keamanan WNI di tengah kompleksitas tantangan global. Penguatan peran perwakilan diplomatik  dan  konsuler  menjadi  salah  satu  pendekatan  krusial  dalam  menangani permasalahan  yang  dihadapi  oleh  WNI.  Melalui  perwakilan  tersebut,  Kemlu  dapat memberikan  bantuan  hukum,  sosialisasi  hak  dan  kewajiban  WNI,  serta mengintervensi  pada  tingkat  pemerintah  setempat.  Adanya  peningkatan  peran  ini sejalan  dengan  laporan  kinerja  tahunan  Kemlu,  yang  mencatat  berhasilnya
memfasilitasi repatriasi, menyelamatkan hak finansial, dan mengatasi permasalahan hukuman mati serta penyanderaan (Gultom et al., 2022).
Kerjasama  lintas  negara  menjadi  kunci  dalam  memastikan  perlindungan  WNI. Peningkatan  kerjasama  bilateral  dan  multilateral  mendorong  negara-negara  untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kesejahteraan WNI di berbagai penjuru dunia. Langkah  ini  mencakup  penguatan  infrastruktur  dan  norma  perlindungan  di  tingkat global, sebagaimana yang ditekankan dalam pembentukan kerja sama bilateral dan norm setting di level multilateral (Maulana, n.d.).
Edukasi dan sosialisasi terhadap WNI menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting.  Peningkatan  kesadaran  tentang  hak  dan  kewajiban  di  luar  negeri  dapat mengurangi  risiko  terjadinya  permasalahan.  Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  melalui berbagai media, seminar, dan program edukasi guna memberikan pemahaman yang lebih  baik  kepada  WNI.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadi solusi  modern  dalam  meningkatkan  efektivitas  perlindungan.  Kemampuan  untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat, serta memfasilitasi komunikasi antara WNI  dan  perwakilan  diplomatik,  dapat  mempercepat  penyelesaian  kasus  dan meminimalkan risiko yang dihadapi WNI.
Perkembangan  zaman  telah  membawa  kemajuan  yang  pesat  dalam  bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seiring dengan hal ini, muncul pula bentuk baru  dari  diplomasi,  yaitu  diplomasi  digital,  yang  menjadi  instrumen  penting  dalam kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Indonesia,  sebagai  negara  berkembang,  turut mengadopsi  diplomasi  digital  sebagai  salah  satu  strategi  dalam  menjalankan kebijakan luar negerinya. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam diplomasi digital Indonesia  adalah  perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  di  luar  negeri, terutama di .
Kehadiran diplomasi digital dalam konteks perlindungan WNI di  menjadi penting mengingat  adanya  berbagai  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  negara  tersebut. Dengan  memanfaatkan  kemajuan  TIK,  pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan beberapa media digital untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap WNI di .
Pertama,  terdapat  layanan  "welcoming  sms  blast"  yang  memberikan  informasi kontak perwakilan RI terdekat kepada para WNI yang tiba di luar negeri melalui pesan teks. Kedua, ada aplikasi "safe travel" yang menyediakan informasi lengkap mengenai negara  yang  akan  dikunjungi  beserta  fasilitas  panic  button  untuk  situasi  darurat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur maps untuk memudahkan mengetahui lokasi WNI secara real-time. Terakhir, terdapat portal "peduli WNI" yang berfungsi sebagai wadah tunggal untuk menghimpun dan mengelola seluruh data WNI  di luar negeri, yang terintegrasi dengan lembaga terkait lainnya.
Dengan  adanya  ketiga  media  digital  tersebut,  pelayanan  dan  perlindungan terhadap WNI dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan media digital  ini  juga  dapat  mengurangi  jumlah  WNI  ilegal  di    karena  memudahkan penghimpunan data mengenai para WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, inovasi teknologi digital juga mempermudah pemerintah dalam memantau
dan mengelola informasi terkait sebaran lokasi dan pekerjaan WNI di luar negeri.Tidak hanya  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah,  diplomasi  digital  dalam  perlindungan WNI  di    juga  memberikan  keuntungan  bagi  WNI  itu  sendiri.  Mereka  dapat  dengan mudah  melakukan  pengaduan  dan  mengawasi  proses  penyelesaian  masalah  yang mereka hadapi melalui media komunikasi digital yang tersedia.(Hutabarat et al., 2022)
Dengan demikian,  dapat  disimpulkan bahwa penerapan diplomasi digital dalam perlindungan  WNI  di    telah  terbukti  efektif  dan  sangat  membantu  dalam mempermudah  upaya  perlindungan  WNI.  Inovasi  dalam  teknologi  digital  membuka peluang  baru  dalam  menjalankan  kebijakan  luar  negeri  yang  lebih  adaptif  dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri. Perlindungan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  berada  di  luar  negeri menjadi  prioritas  utama  bagi  pemerintah  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, pemerintah  telah  mengimplementasikan  berbagai  strategi  yang  melibatkan pendekatan  beragam,  termasuk  pendekatan  diplomasi  digital,  model  diplomasi perlindungan,  perlindungan  tenaga  kerja,  peningkatan  pesatuan  dan  kesatuan, pembangunan sistem pelindungan, digitalisasi pelayanan, dan investasi pada aspek pencegahan.
Pertama,  pendekatan  diplomasi  digital  menjadi  salah  satu  strategi  utama pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK),  pemerintah  dapat  mengumpulkan  data  yang  lebih kredibel serta menggambarkan proses pengaduan dan penyelesaian masalah secara lebih efektif dan efisien.(Tamami, 2021)
Kedua, model diplomasi perlindungan digunakan untuk memberikan perlindungan hukum,  pelayanan  konsular,  dan  koordinasi  dengan  perwakilan  Indonesia  di  luar negeri  guna  melindungi  hak-hak  WNI.  Ini  melibatkan  upaya  bersama  antara pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi WNI. Ketiga, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi fokus  utama,  yang  dijalankan  melalui  Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  Jenderal Indonesia.  Upaya  ini  melibatkan  kerjasama  intern  dan  ekstern  guna  memberikan perlindungan yang optimal bagi TKI yang berada di luar negeri.
Keempat,  pemerintah  mendorong  peningkatan  pesatuan  dan  kesatuan  antara WNI di luar negeri. Hal ini melibatkan pembangunan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk penyusunan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan WNI dan  mendukung  kerukunan  antara  sesama  WNI  di  manapun  berada.  Kelima, pembangunan sistem pelindungan dilakukan untuk membangun institusional memory yang  dapat  menjaga  kualitas  pengiriman  layanan  tanpa  tergantung  pada  individu tertentu.  Ini  menjadi  penting  agar  sistem  perlindungan  WNI  dapat  berjalan  secara berkelanjutan dan efektif.
Keenam,  digitalisasi  pelayanan  menjadi  langkah  strategis  dalam  meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan.  Dengan menerapkan teknologi digital, pemerintah dapat menciptakan sistem pelindungan yang lebih responsif dan mudah diakses  oleh  WNI  di  seluruh  dunia.  Terakhir,  investasi  pada  aspek  pencegahan dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional serta infrastruktur diplomasi untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hal
ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh WNI di luar negeri melalui upaya pencegahan yang proaktif.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)
Dengan  mengimplementasikan  berbagai  strategi  tersebut,  diharapkan perlindungan  terhadap  WNI  di  luar  negeri  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan, sehingga  WNI  dapat  merasa  aman  dan  dilindungi  dalam  menjalani  kehidupan  di negara asing. Dengan segala upaya ini, pemerintah melalui Kemlu telah menunjukkan komitmen seriusnya dalam melindungi WNI di luar negeri. Tantangan kompleks global tidak hanya dijawab dengan tindakan responsif, namun juga perbaikan sistemik dan kolaboratif.  Hanya  dengan  sinergi  berbagai  elemen  tersebut,  keberhasilan perlindungan WNI di kancah internasional dapat terus ditingkatkan.
Peranan  hubungan  diplomatik  menjadi  aspek  penting  dalam  menjaga  dan meningkatkan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hubungan  diplomatik  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  jalur  komunikasi  antara negaranegara,  namun  juga  memainkan  peran  kunci  dalam  mengatasi  berbagai tantangan yang dihadapi WNI di mancanegara. Diplomasi menjadi alat utama dalam menangani  berbagai  permasalahan,  mulai  dari  bantuan  hukum,  negosiasi  dengan pemerintah  setempat,  hingga  evakuasi  dalam  situasi  darurat.  Dengan  menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tuan rumah, perwakilan diplomatik dapat memberikan bantuan dan perlindungan maksimal kepada WNI.
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menjadi fondasi hukum yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara, memberikan landasan bagi perwakilan diplomatik untuk melindungi kepentingan dan hak-hak warganegara mereka (Mita et al.,  2023).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan dasar  hukum  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  perlindungan terhadap WNI.
Melalui upaya-upaya seperti penguatan peran perwakilan diplomatik dan konsuler, peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain, edukasi dan sosialisasi kepada WNI, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus berkomitmen untuk memajukan perlindungan terhadap WNI di seluruh penjuru dunia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan global,  pemerintah  Indonesia  perlu  terus  mengoptimalkan  peran  diplomasi  sebagai instrumen utama dalam memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak WNI di luar negeri. Hanya dengan koordinasi yang baik, kerjasama yang kuat, dan langkah- langkah proaktif, hubungan diplomatik akan tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap WNI di tingkat internasional.
Upaya perlindungan WNI di luar negeri juga melibatkan berbagai model diplomasi, seperti diplomasi perlindungan dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keselamatan  WNI  yang  bekerja  atau tinggal di negara lain. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, seperti kurangnya sumber daya  manusia  yang  berkualifikasi  dan  jumlah  guru  yang  tidak  memadai  di  wilayah Papua.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga
pendidikan,  dan  masyarakat  untuk  mengatasi  masalah  ini  secara  bersama-sama. Secara  keseluruhan,  perlindungan  WNI  di  luar  negeri  merupakan  tanggung  jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan adanya  upaya  perlindungan  yang  efektif  dan  berkelanjutan,  diharapkan  WNI  dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat berada di negara-negara lain.

## 4. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  di  luar  negeri  merupakan  tanggung  jawab  kompleks  yang memerlukan  koordinasi  dan  kerjasama  yang  erat  antara  pemerintah  Indonesia, perwakilan  diplomatik  dan  konsuler,  serta  mitra  internasional.  Meskipun  telah  ada kemajuan  signifikan  dalam  upaya  perlindungan  WNI,  masih  terdapat  berbagai tantangan  yang  perlu  diatasi,  termasuk  keterbatasan  anggaran,  permasalahan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan strategi  komprehensif  yang  melibatkan  penguatan  peran  diplomatik,  peningkatan kerjasama  lintas  negara,  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  WNI,  serta  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat terus ditingkatkan  sehingga  hak  dan  kesejahteraan  mereka  dapat  terjamin  di  mana  pun mereka berada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, R. N. A. & V. D. M. (2020).
Pencegahan Dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian Dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (3), 1–4.
Asep Setiawan. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era B.J Habibie. Independen, Jurnal Politk Indonesia Dan Global , 1 (2), 65–74.
https://doi.org/10.24853/independen.1.2.65-74
Bilhikam, M. Y., Putra, H. T., & Jumena, M. (2022). Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum , 2 (1), 105. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15233
Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020a). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). Padjadjaran Journal of International Relations , 2 (1), 105. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055
Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020b). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). Padjadjaran Journal of International Relations , 2 (1). https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055
Gultom, C. R. R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2022). Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) , 2 (1), 25. https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41098
Hasna Adiba, H., & Puspita Sari Assistant Professor, V. (2023). Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. Jurnal Hubungan Luar Negeri , 8 (1), 90–115.
Hutabarat, L., Sianipar, I. M. J., Maya, A. J., & Mukhtar, S. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar
Negeri. JURNAL ComunitÃ  Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan . https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.4126
Izzuddin, A., Indrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian  Konflik  Rusia  -  Ukraina Tahun  2022. Jurnal  Pena  Wimaya , 2 (2). https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7226
Kusumawati, A. (2020). Tourism and study abroad options: The use of sources of information by Indonesian postgraduate students to choose an overseas university | Pilihan studi luar negeri dan wisata: Penggunaan sumber informasi oleh mahasiswa pascasarjana indonesia untuk memili. Journal of International Students , 10 (Special Is), 1–23.
Mahfudzi, N. El. (2020). Tata Kelola Perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Melakukan Peran Digital Diplomasi. Jurnal Hubungan Internasional , 13 (1), 55. https://doi.org/10.20473/jhi.v13i1.17996
Maulana, I. (n.d.). Tinjauan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan serta Masa Depan Hubungan Bilateral India dan Indonesia . 1–18.
Meganingratna, A., & Nur, A. (2022). Implementasi Aplikasi Safe Travel Terhadap Perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  di  Luar  Negeri. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2). https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.24746
Mita, M., Dewi, S., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2023).

## PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA
UTARA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 . 1 (September), 249–258.
Nurvianti, D., & Fathurrahman. (2020). Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi ( Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ). Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan , 32 , 422–435.
Robert Khuana, J. (2020). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 8 (8).
https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p14
Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) ,
02 (01), 241–256.
Tamami, K. (2021). DIPLOMASI SPIRITUAL KULTURAL DALAM PENCEGAHAN PEMBAYARAN DIYAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WNI DI
LUAR  NEGERI  YANG  MENERAPKAN  SYARIAT. An  Nawawi , 1 (2). https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.13
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi  Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-i , 7 (3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083