## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FETISH JARIK
Hanny Dila Intan Pratiwi 1 , Erny Herlin Setyorini 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: hannyprojects@gmail.com 1 , ernyherlin@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
This research aims to find answers to legal protection efforts obtained by victims of finger fetish abuse. Which will be reviewed from the legal protection of children and adults who are victims. By paying attention to the decision of the case and the positive law that was in effect at the time the case was being handled or at the time this case occurred. Contains the legal rules and laws that are used when the judge decides on this finger fetish case. This research will later be reviewed from the Law on Child Protection and the Law on the Protection of Witnesses and Victims as well as the Criminal Code and other legal regulations related to the legal issues raised. Researchers use the type of normative juridical legal research and use a conceptual approach, statute approach, and case approach. By reviewing and analyzing the legal protection that victims receive, they will be able to solve legal problems regarding the legal issues being researched. So that later in order to obtain answers from the results of the study of the journals that have been researched.
Keywords: legal protection, fetish, jarik cloth, sexual violence, wrapping

## ABSTRAK
Jurnal  ini  dengan  tujuan  untuk  mencari  jawaban  dari  upaya  perlindungan  hukum  yang  diperoleh korban pelecehan fetish jarik. Yang akan ditinjau dari perlindungan hukum terhadap anak dan orang dewasa yang menjadi korban. Dengan tetap memperhatian dari putusan kasus dan hukum positif yang berlaku pada saat kasus sedang ditangani atau pada saat kasus ini terjadi. Memuat mengenai aturan hukum dan Undang-Undang yang dipergunakan pada saat hakim memutuskan perkara fetish jarik ini. Penelitian  ini  nantinya  akan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  anak  dan  Undang-Undang perlindungan saksi dan korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Aturan hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif  dan  mempergunakan  pendekatan  konseptual,  Pendeketan  Undang-Undang,  dan Pendekatan Kasus. Dengan mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diperoleh korban sehingga nantinya akan akan dapat memecahkan permasalahan hukum mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga nantinya agar diperolehnya jawaban dari hasil kajian jurnal yang telah diteliti.
Kata Kunci : perlindungan hukum, fetish, kain jarik, kekerasan seksual, pembungkusan.

## PENDAHULUAN
Ketertarikan  seksual  pada  suatu  objek  atau  gangguan  fetish  terjadi  pada  putusan Pengadilan  Surabaya  nomor  2286/Pid.Sus/2020/PN  Sby.  Pelaku  yang  bernama  Gilang mempunyai ketertarikan hasrat seksual apabila melihat tubuh yang dibungkus dengan kain jarik. Gangguan fetish pada Gilang ini merupakan fenomena penyimpangan seksual. Selain iu, korban pembungkussan jarik ini berjenis kelamin laki-laki. Korban pembungkusan kain jarik ini tidak hanya pada laki-laki dewasa saja akan tetapi ada korban yang merupakan anak. Pada
tahun  2020  lalu  terdapat  tindak  pidana  pelecehan  seksual  yang  mana  pelaku  merupakan orang  yang  memiliki  gangguan  fetish.  Perbuatan  pelaku  tersebut  tergolong  penyimpangan seksual karena pelaku sudah membahayakan fisik dan psikologis dari beberapa orang yang menjadi  korban.  Penyimpangan  seksual  adalah  wujud  dari  perbuatan  yang  berbenturan ataupun tidak selaras dengan ketentuan yang ada pada wilayah masyarakat. Kasus fetish jarik ini pada awalnya terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pelaku dari  fetish  jarik  ini  merupakan  pelaku  tunggal,  yang  dilakukan  oleh  seorang  mahasiswa semester 10 (sepuluh) di salah satu Universitas ternaa di Surabaya. Pelaku dari tindak pidana fetish jariki ini berjenis kelamin laki-laki dan para korban dari tindak pidana fetish jarik ini juga laki-laki.  Hal  ini  dapat  dikategorikan  juga  sebagai  perbuatan  penyimpangan  seksual dikarenakan terjadinya pelecehan seksual dengan sesama jenis dan perbuatan pelaku ini juga dikategorikan sebagai penyakit kelainan seksual.
Awal mula tindak pidana fetish jarik ini terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dengan korban yang berinisial MBBA adalah teman sesama mahasiswa di fakultas ilmu budaya. Pada kasus  pertama  ini  pelaku  melakukan  pelecehan  yang  termasuk  dikategorikan  sebagai pelecehan seksual secara fisik. pada tanggal 22 Maret 2018. Pelaku mengajak saksi untuk ke kost  pelaku.  Pelaku  mengatakan  kalau  dirinya  mempunyai  ilmu  terapi  dan  pelaku menewarkan  kepada  Terdakwa  untuk  diterapi.  Selanjutnya.  pelaku  meminta  saksi  untuk melepas  seluruh  pakaian  yang  dikenakan  oleh  saksi  dan  setelah  korban  melepas  seluruh pakaian  yang  dikenakan,  Terdakwa  menyuruh  saksi  untuk  tidur  diranjang.  Pada  saat melakukan  tindak  pidana  pelaku  membungkus  tubuh  korban  MBBA  dengan  menggunakan kain dan selanjutnya pelaku melakukan pelecehan terhadap organ vital dari korban.
Selanjutnya  dengan  kasus  serupa  terjadi  kembali  pada  bulan  agustus  tahun  2018. Korban  yang  berinisial  RDD  yang  masih  dalam  kategori  anak  pada  saat  terjadinya  tindak pidana ini. Pada bulan Agustus 2018, pelaku melalui pesan Whatsapp meminta saksi untuk membantu pelaku melakukan sebuah riset. Namun pada saat itu korban tidak diberitahu oleh Terdakwa  riset  ngemenai  apa  yang  dimaksud.  Selanjutnya  pelaku  mendatangi  korban  dan memberitahu  bahwa  riset  yang  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  mengenai  seseorang  yang dibungkus  hingga  keluar  bentuk  emosinya  dan  kemudian  pelaku  bertanya  kepada  korban: “Apakah kamu pernah onani ?” kemudian korban menjawab: “Iya pernah”. Setelah itu pelaku meminta korban untuk melepas baju dan pelaku melakukan pembungkusan terhadap korban
dan  korban  setuju  dengan  permintaan  pelaku  tersebut.  Selanjutnya  pada  saat  melakukan tindak pidana pelaku membungkus tubuh korban RDD dengan menggunakan kain jarik dan mengikat  tubuh  korban  menggunakan  tali  rafia.  Selanjutnya  pelaku  melakukan  pelecehan pada organ vital korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun diacuhkan oleh.
Tidak  berhenti  pada  tindak  pidana  tersebut.  Pelaku  kembali  melakukan  tindakan pelecehan seksual pada tahun 2020. Kali ini pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut secara non fisik melalui media sosial. Pelaku menghubungi MFS melalui WhatsApp untuk melakukan serangkaian tipu muslihat kepada saksi MFS dengan menjelaskan sedang melakukan riset untuk menulis prosa yang menceritakan seseorang yang dibungkus hingga keluar bentuk  emosinya  seperti  gugup,  takut,  menangis  namun  saksi MFS  menolak  karena merasa  takut.  Lalu  pelaku  melakukan  tipu  muslihat  kembali  kepada  MFS  agar  mengajak teman  daripada  MFS.  Akhirnya  saksi  MFS  mengajak  korban  RGP  yang  bersedia  untuk melakukan  adegan  pembungkusan.  Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  saksi  MFS terhadap RGP dengan mengikuti intruksi daripada pelaku. Adapun intruksinya adalah pelaku menyuruh  saudara  MFS  membungkus  saudara  RGP  dengan  menggunakan  2  (dua)  buah lakban, 3 (tiga) lembar kain jarik, dan tali rafia. Selanjutnya, pelaku mendapatkan kiriman foto dan video adegan pembungkusan yang dilakukan oleh saudara MFS kepada saudara RGP.
Pada  jurnal  penelitian  ini  memuat  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  yang diperoleh  korban  pada  kasus  pelecehan  seksual  fetish  jarik  dengan  meninjau  dari  hasil putusan  pengadilan  nomor  2286/Pid.Sus/2020/PN  Sby.  Sedangkan  pada  jurnal  ini  yang berjudul “ Kualifikasi Fetish Sebagai Tindakan Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang) “ yang ditulis oleh Moch. Akbar Alif Firmansyah dan Emmilia Rusdiana  membahas  mengenai  keabsahan  pasal  yang  didakwakan  pada  pelaku.  Namun kesamaan dari jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik” sedangkan pada jurnal “Kualifikasi Fetish Sebagai Tindakan Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (S tudi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang) “ adalah sama sama meneliti mengenai kasus fetish jarik yang sama dengan nomor putusan 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.
Pada  jurnal  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual”  yang  ditulis oleh Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, intisari dalam jurnal tersebut memuat mengenai perlindungan hukum yang diperoleh atau didapati oleh korban dari tindak pidana pelecehan dan penulisan jurnal tersebut mengenai ketentuan umum tanpa spesifikasi korban siapa dan
bagaimana  tindak  pelecehan  tersebut  terjadi.  Meski  terdapat  kesamaan  secara  judul  dan sama  sama  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari  perbuatan pelecehan seksual, akan tetapi pada jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual  Fetish  Jari k”  membahas  mengenai  bagaimana  upaya  negara  dalam  menyelesaikan dan memberi perlindungan terhadap korban fetish jarik.
Jurnal dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan  Seksual  Terkait  Kasus  Fetish  Jarik”  yang  d itulis  oleh  Indah  Iftiati,  dalam penelitiannya tersebut termuat mengenai pertanggung jawaaan pidana dan pengaturan pasal apa saja yang dapat membuat pelaku mepertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini jauh tidak  sama  dengan  apa dengan  muatan  atas  jurnal  ini,  jurnal  ini  pada  judul “ Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual  Fetish  Jarik” pada  inti  pembahasan  junal  ini mengenai perlindunngan hukum yang diperoleh dari hasil putusan pengadilan. Dalam kedua jurnal tersebut sama-sama termuat mengenai
Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan pendahuluan tersebut, maka jurnal penelitian ini akan meneliti upaya perlindungan hukum apa saja yang telah diperoleh korban fetish jarik ini.  Dengan  begitu  rumusan  masalah  yang  tepat  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap korban pelecehan seksual fetish jarik?

## METODE PENELITIAN
Jurnal ini memakai penelitian adapun jenisnya yaitu penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan aturan hukum yang ditulis (tertulis) atau hukum  positif  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  mengenai  pelecehan  seksual  sesuai  dengan putusan hakim yang terdahuu pada saat menangani kasus fetish jarik. Penelitian ini bertujuan untuk  menemukan  aturan  hukum  untuk  perlindungan  korban,  pengaturan  perlindungan korban. Dengan menggunakan prinsip hukum dan doktrin hukum yang berhubungan dengan jurnal penelitian ini guna menjawab isu hukum yang ditulis. Hasil dari penelitian adalah untuk memberikan  pengetahuan  terhadap  masyarakat  mengenai  tanggungjawaban  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  kasus  pelecehan  seksual.  Penelitian  ini  mempergunakan metode  pendekatan  yaitu  dengan  pendekatan  pendekatan  perundang-undangan  (statute aprroach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual merupakan penelitian dengan aturan hukum yang ada atau mengacu pada peraturan yang
berlaku  dengan  merujuk,  memahami  dan  mengidentifikasi  konsep  dari  prinsip  hukum  dan doktrin  hukum  yang  beralaku  pada  kasus  fetish  jarik,  sedangkan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  aprroach).  Jurnal  penelitian  ini  memakai  metode  pendekatan  yaitu pendekatan perundang-undangan adalah dengan pendekatan yang prosesnya dilaksanakan menggunakan cara melakukan analisa dari norma hukum dan ordinasi yang berkaitan erat dengan perbahasan isu hukum yang diangkat. (Peter Mahmud Marzuki 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Perlindungan Hukum Terhadap Laki- Laki Korban Kekerasan Seksual.
Sekarang ini kekerasan seksual masih ada pada lingkungan tempat tinggal masyarakat. Hal ini akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, karena akan mengganggunya kedamaian dan nantinya akan menimbulkan korban. Dan pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, mayoritas dari korbannya adalah orang yang lemah yang tidak bisa membela dirinya sendiri.  Para  pelaku  biasanya  akan  mencari  korbannya  orang  yang  lemah  shingga  pelaku dapat melakukan semaunya dari pelaku. Kekerasan sekual diartikan bahwa perbuatan yang jahat melanggar dari kesusilaan. Pada era sekarang, kekerasan seksual dapat terjadi dengan beragam  bentuk  mulai  dari  melalui  perkataan,  perbuatan  yang  tidak  menyentuh  maupun perbuatan  yang  menyentuh,  dengan  perbuatan  melalui  jejaring  media  social,  dan  lain sebagainya.  Perkembangan  dari  pada  perbuatan  seksual  itu  sendiri  juga  berawal  dari perkembangan pola pikir maupun perkembangan teknologi di masyarakat pada saat ini yang di  gunakanan  tidak  semestinya  atau  di  manfaatkan  untuk perbuatan  kejahatan.  Kekerasan pada  kesusilaan  sebenarnya  sanggup  terjadi  pada  semua  orang  dan  tidak  memperhatikan korbannya  siapa  dan  berjenis  kelamin  apa.  Bisa  laki  laki  dan  juga  perempuan  dapat  jadi sasaran pada perbuatan kesusilaan ini.
Toxic  masculinity  yang  terjadi  di  masyarakat  membuat  kita  meyakini  bahwa  laki-laki tidak  dapat  menjadi  korban  dari  tindakan  kekerasan  seksual  karena  laki-laki  akan  selalu dianggap  sebagai  pribadi  yang  kuat  dan  beranggapan  bahwa  laki-laki  yang  selalu menginginkan nafsu seksual. Sehingga apabila terjadi kekerasan seksual pada laki-laki maka laki-laki harusnya melawann dan kekerasan seksual akan tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Mitos tersebut berkembang pada pikiran masyarakat dan telah menjadi budaya yang mana apabila  terjadi  kekerasan  seksual  pada  laki  laki  seringkali  diabaikan  dan  tidak  dilaporkan
Kekerasan  seksual  terhadap  laki-laki  bukan  merupakan  peristiwa  yang  baru  terjadi  di masyarakat.  Meskipun  banyaknya  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  korban  dari  tindak pidana  kekerasan  seksual  di  cenderung  dominasi  oleh  perempuan  dan  kebanyakan  dari pelakunya adalah laki-laki. Akan tetapi pada fakta berdasarkan data di lapangan tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta lain pula bahwa pelecehan juga dapat diderita oleh laki-laki. Kekerasan seksual yang dirasakan pada laki-laki ada kalanya dianggap sebagai hal yang tidak serius.
Pada  saat  ini  kurangnya  kepedulian  masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  yang terjadi pada laki-laki. Kekekrasan seksual biasanya selalu dikaitkan dengan perempuan dan anak sehingga kurangnya kepedulian terhadap koran kekerasan seksual yang laki-laki. Namun seharusnya  hal  ini  tidak  menjadi  diskriminasi  terhadap  korban  kekerasan  seksual  yang berjenis  kelamin  laki-laki.  Dalm  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  dijelaskan bahwasannya ada hak kesetaraan terhadap seluruh orang atau masyarakat negara Indonesia tanpa dikecelualikan. Oleh karena itu setiap orang dalam lingkup WNI akan mempunyai hak setara sama dalam aturan hukum tanpa membedakan suku, ras, golongan, jabatan, ataupun jenis kelamin. (Widi et al. 2022)
Banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  khususnya  pelecehan  seksual  yang  terjadi,  ada faktor  yang  menjadi  penyebab  tingginya  angka  kasus  pelecehan  seksual.  Salah  satu penyebabnya yaitu karena tidak adanya laporan aduan dari diri korban yang sebagai pihak yang  di  rugikan.  Hal  yang  menjadi  alasan  mengapa  korban  tidak  melakukan  laporan pengaduan adalah karenna adanya risiko dipermalukan dan risiko merasa bahwa dirinya tidak merasa aman. Risiko tersebut dapat saja terjadi pada saat korban mengungkap atau membuat laporan aduan mengenai kejadian yang menimpanya. Selain itu takutnya tersebar data privasi korban di media sosial. Karena pada masa digital ini semuanya berita dapat dengn cepat dan mudah diakses di berbagai media sosial.
Dari  data  yang  diperoleh  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak sepanjang pada tahun 2017, anak dengan usia 13-17 tahun lebih rentan mendapatkan kekerasan seksual. Dari data Komentrian PPPA angka kekerasan seksual pada anak lebih tinggi terhadap laki-laki apabila diperbandingkan dengan perempuan yakni sebesar 8,3% angka ini merupakan  dua  kali  lipat  lebih  besar  daripada  kekerasan  seksual  pada  perempuan  yaitu sebesar  4,1%.  Sedangkan  pada  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  diperoleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
berupa korban semenjak kekerasan seksual pada tahun 2018 menunjukkan angka lebih tinggi dengan banyak korban anak laki-laki dengan perolehan data dimana jumlah presentase pada anak laki-laki lebih tinggi yaitu 60% jika dibandingkan dengan anak perempuan yang menjadi koran dari kekerasan seksual yaitu sekitar 40%. Berdasarkan dari laporan Indonesia Research Society (IJRS) dan INFID dari hasil Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender pada Tahun 2020 ada sekitar 33% laki laki menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual. Bentuk dari kekerasan seksual paling banyak korbannya laki-laki adalah tindak pelecehan seksual.
Pengaturan  daripada  perbuatan  pidana  yang  berkaitan  dengan  kesusilaan  selama  ini diatur dalam KUHP pada bab XIV kejahatan tentang kesusilaan. Pada tindak pidana pelecehan seksual  memang  tidak disebutkan  secara langsung pada  KUHP  akan  tetepi pada  KUHP  ada pasal  yang  unsurunya  masih  terkait  dalam  makna  yang  sama  dengan  pelecean  seksual. Karenanya KUHP merupakan aturan yang dibuat pada masa penjajahan oleh bangsa Belanda terdahulu maka isi dan bahasanya merupakan terjemahan dan banyaknya tulisan lama yang dipakainya.  Dalam  KUHP  istilah  pencabulan  lah  yang  dianggap  hampir  mirip  dengan perbuatan pelecehan. Namun akan tetapi pada praktik pengunaannya, masih kurang dari kata efisien mengingat perbuatan kekerasan seksual yang berbentuk peleeehan terjadinya kini ada berbagai macam wujud perbuatannya.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  bisa  di  sebut  dengan  KUHP  yang mengatur  mengenai  klasifisikasi  kejahatan  terhadap  kesusilaan  terbagi  atas  perzinahan, persetubuhan,  pencabulan,  pornografi  semua  hal  tersebut  terdapat  pada  buku  II  Bab  XIV. Kejahatan  akibat  pelanggaran  secara  terbuka  kesusilaan  umum  terdapat  pada  pasal  281, kejahatan pornografi terdapat pada pasal 282, kejahatan pornografi anak terdapat pada 283, kejahatan pornografi ketika kerja terdapat pada pasal 283bis, kejahatan zina terdapat pada pasal 284, kejahatan pemerkosaan terdapat pada pasal 285, kejahatan perkosaan saat tidak sadar atau tidak berdaya terdapat pada pasal 286, kejahatan perkosaan pada anak terdapat pada pasal 287, kejahatan perkosaan terhadap anak menimbulkan luka terdapat pada pasal 288,  kejahatan  pencabulan  terdapat  pada  pasal  289,  kejahatan  pencabulan  saat  tidak sadarkan  diri  terdapat  pada  pasal  290,  Apabila  kejahatan  pada  pasal  287,289,  dan  290 mengakibatkan  luka  berat  terdapat  pada  pasal  291,  dan  kejahatan  cabul  terhadap  anak sesama jenis kelamin terdapat dalam pasal 292.
Dari  keseluruhan  pasal  bahwa  kasus  kekerasan  seksual  terutama  pelecehan  seksual merupakan kasus delik aduan yang mengharuskan korbannya melaporkan kronologi kejadian pelecehan yang dialaminya secara langsung. KUHP yang dimiliki oleh Indonesia saat ini belum mampu untuk memberikan perlindungan ataupun pemulihan secara keseluruhan terhadap korban  dari  tindak  kejahatan  pelecehan  seksual.  Bentuk  dari  tindak  kejahatan  pelecehan seksual  ini  jumlahnya  juga  tidak  kalah  banyaknya  dengan  angka  kasus  pelecehan  seksual lainnya
Pada  era  digital  ini  pelecehan  seksual  terjadi  tidak  hanya  dalam  bentuk  pelecehan seksual fisik ataupun non fisik. Pada era ini juga munculnya pelecehan seksual visual, yang mana pelecehan seksual visual terjadi pada media elektronik dengan mengirimkan foto, video ataupun  dokumen  yang  memuat  hal  berkonotasi  sekual  tanpa  adanya  izin  dari  penerima ataupun izin dari seseorang yang berada dalam konten tersebut. Menurut data dari Komisi Nasional  Perempuan  melalui  diadakannya  INFID  didapati  bahwa  julah  kasus  kekerasan didunia  siber  terus  melonjak.  Hal  ini  dapat  diamati  dari  jumlah  angka  pengaduan  kepada Komnas Perempuan dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 ada sekitar 16 pengaduan, lalu jumlah kasus naik padaa tahun 2018 ada sekitar 97 pengaduan, selanjutnya  pada  tahun  2019  kasus  semakin  naik  dengan  jumlah  kasus  mencapai  281 pengaduan, lalu pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 940 pengaduan yang artinya jumlah meningkat tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya, dan selama tahun 2021 jumlah kasus meningkat dua kali lipat dari tahun 2020 yakni ada 1.721 pengaduan.
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  ini  sudah  sangat  menakutkan  dan  mengkhawatirkan masyarakat. Sehingga kejahatan terhadap kesusilaan ini tidak dapat dipandang dengan hanya satu  sisi  saja.  Perilaku  manusia  tidak  berkembang  dengan  sendirinya  akan  tetapi perkembangan  perilaku  manusia  akibat  adanya  pengaruh  lingkungan,  masyarakat  sekitar, ekonomi, sosial dan budaya termasuk kepercayaan. Kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual  adalah  kejahatan  yang  timbulnya  pada  diri  manusia  akibat  dari  faktor-faktor  itu. Kekerasan seksual menggambarkan kata lain yang mengacu kepada perilaku penyimpangan seksual atau menyimpangnya hubungan seksual, hal ini sangat membebani diri korban hal ini juga termasuk merusak ketentraman hidup korban. Apabila terjadi tindak kekerasan seksual yang  ada  di  masyarakat  maka  harus  ada  pemberian  perhatian  lebih  terhadap  korban  agar meminimalisir dampak trauma pasca kejadian. Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penitaan dari  harkat  kemanusian, namun  tidak sedikit orang  yang  beranggapan bahwa hal tersebut  merupakan  konsekuensi.  Yang  artinya  korban  pelecehan  dianggap  layak  untuk dilecehkan  akibat  dari  perilaku  ataupun  cara  berpaiakannya.  Apabila  ada  seseorang  yang berpakaian yang dinilai tidak sopan lalu ia menjadi korban dari tindak pelecehan, maka hal itu akan dianggap lumrah.
Pelecehan  seksual  adalah  perilaku  seksual  yang  mana  perilaku  tersebut  ditujukan kepada  seseorang  yang  tidak  dikehendaki  atau  tidak  diinginkan  oleh  korbannya.  Perilaku seksual  tersebut  termasuk  dalam  klasifikasi  menjadi  tindakan  yang  melecehkan  seksual, adapun  tindakan  tersebut  seperti  memaksa  untuk  melakukan  tindakan  seksual, direndahkannya orang lain dengan maksud seksual, lelucon yang mengandung unsur seksual, memegang  bagian  tubuh  tertentu  dengan  maksud  seksual,  meminta  untuk  melakukan perbuatan  atau  berucap  atau  berperilaku  yang  bersifat  seksual.  Pada  tindakan  tersebut bentuknya  bisa  dilakukan  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  (Triwijati  2015).  Berdasarkan pengertian  dari  pelecehan  seksual  tersebut  maka  pelecehan  seksual  sendiri  dapat didolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

## 1. Pelecehan seksual non fisik (pelecehan verbal)
Pelecehan  seksual  verbal  atau  yang  disebut  dengan  pelecehan  seksual  non  fisik merupakan  serangkaian  Tindakan  yang  merujuk  atau  berkonotasi  pada  Tindakan  atau perilaku atau berucap pada hal seksual yang tanpa adanya sentuhan fisik secara langsung antara diri pelaku dan diri korban.
2. Pelecehan seksual fisik (pelecehan nonverbal)
Pelecahan  seksual  fisik  atau  yang  disebut  juga  dengan  pelecehn  seksual  nonverbal merupakan pelecehan yang terjadinya akibat dari Tindakan pelaku yang merujuk pada Tindakan yang berkonotasi seksual yang ditujukan pada tubuh seseorang disertai dengan ancaman atau pemaksaan atau tipu muslihat atau terjadi begitu daja dengan niat untuk melecehkan dari tubuh korban dengan tanpa adanya persetujuan dari korban.
3. Pelecehan seksual visual
Pelecehan  seksual  visual  sebenarnya  termasuk  dalam  kategori  pelecehan  non  fisik. Namun  yang  menjadi  pembeda  adalah  pelecehan  seksual  visual  ini  terjadi  apabila dilakukannya pelaku dengan mengirim foto atau video atau dokumen yang kurang pantas yang mana isi dari foto atau video atau dokumen tersebut berkaitan dengan privasi tubuh
seseorang.  Pelecehan  visual  ini  berikaitan  konten  seksual  tanpa  persetujuan  dari  si penerima atau bahkan orang yang berada dalam konten tersebut.
Baik pelecehan seksual secara verba, non verbal, maupun pelecehan visual memberikan dampak  atau trauma  tersendiri pada  diri  korban.  Dampak  dari  pelecehan  seksual  tersebut antara  lain depresi,  gangguan  stress  pascatrauma,  disosiatif  (menarik diri dari  lingkungan), serangan  panik,  gangguan  makan  atau  tidur,  hingga  keinginan  untuk  bunuh  diri.  Hal-hal tersebut merupakan hal sering terjaid pada diri korban pelecehan seksual, apabila tekanan psikis yang dialami dari korban pelecehan seksual tersebut tidak ditangani dengan baik maka tekanan psikis tersbut dapat memicu pada gejala fisik. Kondisi mental yang tidak sehat akan dirasakan  oleh  korban  akan  menjadi  stres  berat  sehingga  dampaknya  adalah  beragamnya gejala kesehatan fisik. Mulai dari sakit nyeri otot, pusing sakit kepala, hingga pada masalah kesehatan lain yang bersifat kronis.
Dengan mempertimbangkan dampak yang diperoleh korban, tidak adil apabila korban tidak memperoleh perlindungan hukum penuh atas keamanan dan kesehatan dirinya pasca mengalami  kejadian  pelecehan  seksual.  Maka  dari  itu  tugas  negara  sebagai  pemangku kewajiban  dalam  menjalankan  HAM,  wajib untuk  melindungi  setiap dari  warga  negaranya. Bentuk  dari  keseriusan  negara  untuk  melindungi  diri  korban  pelecehan  seksual  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pada  pasal  5  dan  pasal  6 termuat tentang hak dari saksi dan juga korban yaitu:
Pasal 5
(1) Saksi dan korban berhak:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
(2) Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi  dan/atau  Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
(3) Selain  kepada  Saksi  dan/atau  Korban,  hak  yang  diberikan  dalam  kasus  tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
Pasal 6
(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  Korban  tindak  pidana  penyiksaan,
Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
a. Bantuan medis; dan
b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
(2) ) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
Hak atas penanganan merupakan hak dari korban, hak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang dengan tujuan agar dapat mengobati luka baik iu berbentuk  fisik maupun luka  psikis  yang  di  derita  oleh  korban  guna  kepentingan  korban  pula  yang  bersifat
berkelanjutan.  Pemenuhan  dari  hak  dari  korban  yaitu  hak  atas  penanganan  diri  maupun perkara, perlindungan hukum maupun pribadi dan hak untuk memperoleh pemulihan yang gunanya adalah untuk mencegah terulang kembali tindak kekerasan seksual dan dampak dari tindakan tersebut yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan upaya perlindungan negara wajib untuk memenuhi hak dari korban dengan disesuaikan pada kondisi kebutuhan dari korban. Perlindungan hukum adalah wujud melindungan yang dilakukan melalui para aparatus yang menegak  hukum  dengan  tujuan  demi  melindungi  hak  daripada  korban dengan  cara  sesuai hukum  agar  tidak  dilanggarnya  hak  tersebut  (Paradiaz  dan  Soponyono  2022).  Penegakan hukum  haruslah  dijalankan  seperti  dengan  ketentuan  sebagaimana  hukum  yang  absah. Pentingnya korban untuk meperoleh pemulihan adalah sebagai bentuk penyeimbangan dari kondisi koran yang mengalami gangguan psikis maupun fisik agar tertangani dengan tepat. Dalam hukum pidana di wilayah Indonesia, melindungi secara hukum kepada korban selalu cenderung secara tidak langsung.
Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, harkat, dan juga martabat dari seorang yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa tindak pidana, Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara sebagai upaya pemenuhan  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  dalam  menjalankan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  sebagaimana  hal  tersebut  disebutkan  pada  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  (  yang  selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945).  Pada  Pasal  1  ayat  3  UUD  NRI  1945 disebutkan  yaitu “Indonesia  adalah  Negara  Hukum”  dan  selanjutnya disebutkan  pula pada pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan  hak  asasi”.  Bahwa sannya  kedua  pasal  tersebut  memiliki  makna  yang berhubungan  satu  sama  lain,  maksudnya  Negara  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum yang  melindungi  warga  negaranya  baik  itu  dalam  perlindungan  diri  pribadi  hingga  pada kehormatan  dan  martabat  setiap  orang  warga  negaranya.  Tujuan  dari  pemberian perlindungan  hukum  bagi  korban  di  Indonesia  ialah  agar  dapat  diberikannya  bentuk kepedulian dan jaminan penjagaan terhadap kepentingan korban yang dirugikan akibat adnya tindak pidana
Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual fetish jarik
Fetish adalah kelainan seksual yang mana seseorang akan terangsang pada suatu objek yang sifat dari objek tersebut bukanlah termasuk pada bagian genital. Orang yang mempunyai gangguan dengan fetish akan memilii dorongan seksual atau terangsang yang berhubungan dengan objek tersebut. Nama lain dari gangguan fetish ini disebut dengan parsialisme yang merupakan  timbulnya  gairah  seksual  oleh  bagian  tubuh  tertentu  dari  yang  sifatnya  bagian tubuh non genital hingga pada bagian tubuh genital. Gangguan fetisme ini sifat rangsangan seksualnya sangat intens dan terjadi terus menerus karena penggunaan dari benda tak hidup atau dari tubuh bagian non genital yang sangan spesifik. (Putra 2021)
Kelainan  seksual  adalah  kondisi  dimana  seseorang  akan  terangsang  apabila membayangkan  (berhalusinasi)  atau  telibat  dala  hubungan  seksual  yang  aneh.  Gangguan kelaian seksual yang diderita oleh seseorang dapat berubah menjadi penyimpangan seksual apabila penderita tersebut membahayakan kondisi fisik atau psikologis orang lain. Fetish juga digolongkan  dalam  penyimpangan  seksual  (sexual  deviation).  Menurut  Suyatno penyimpangan  seksual  ialah  perbuatan  sexual  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan sensasi kenikmatan sexual dengan dilakukan secara tersebut yang tidak wajar. Hal  yang  tidak  wajar  yang  dimaksud  adalah  biasanya  cara  yang  dilakukan  orang  dengan penyimpangan seksual akan memakai cara dengan ojek seks yang tidak wajar pada biasanya. Hal ini disebabkan karena pelakunya mempunyai kelainan psikologis atau kelainan jiw dan pengalaman  buruk  dimasa  lalu  sehingga  menyebabkan  pelaku  mempunyai  gangguan penyimpangan seksual (Ramli 2018). Pada kasus pelecehan seksual fetish jarik, ketertarikan seksual  atau  gairah  seksual  pelaku  muncul  apabila  melihat  seseorang  yang  dibungkus dibungkus  dengan  menggunakan  kain  jarik  dan  setelahnya  pelaku  dapat  dengan  mudah melecehkan organ vital korban.
Pengaturan dari  tindak pidana fetish  jarik  ini  sudah  berkekuatan hukum  tetap  sesuai dengan putusan hakim. Pengaturan hukuman pidana pada kasus ini adalah agar pelaku dapat mempertanggung  jawabkan  tindakannya  dan  memberikan  rasa  aman  kepada  diri  korban karena dihukumnya pelaku. Pengaturan hukuman dari tindak pidana ini disesuaikan dengan tindak  pidana  korban,  dlaa  hal  ini  penjatuhan  hukumannya  sesuai  dengan  KUHP,  Undang- Undang ITE, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.
Berdasarkan kronologi pada yang sudah ada di pendahuluan, hal yang didapati bahwa perbuatan pelaku terbukti melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan atau melanggar ketentuan Pasal 45B jo. Pasal 29  29  Undang  -  undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang  -  Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu  melanggar ketentuan dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya melanggar dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo, Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  jo.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dan melanggar dari ketentuan Pasal 289 KUHP.
Kekerasan  seksual  berdasarkan  berbasis  fetish  dengan  menggunakan  kain  jarik dilakukan  oleh  pelaku  yang  mempunyai  masalah  Kesehatan  mental  atau  fetish  disorder dampaknya yang di alami oleh kroban akan sama saja dengan perbuatan kekerasan seksual lainnya.  Pada  perbuatan  yang  berbenturan  dengan  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku fetish jarik, ada beragam motif yang dilakukan. Mulai dari berkenalan dengan menggunakan sosial  media,  dan  memanfaatkan  teman  satu  angkatan.  Salah  satu  korbannya  ada  yang dibujuk dengan mengatasnamakan bahwa sang pelaku dapat melakukan terapis dan hal itu disetujui dengan korban karena ketidak mengertian korban bahwa ia akan dilecehkan. Lalu pada  3  korban  selanjutnya,  pelaku  membujuk  korbannya  dengan  menggunakan  cara bahwasannya pelaku sedang melakukan tugas kuliah atau sedang melakukan riset penelitian. Dan hal ini juga disetujui para krobannya. Pada korban MFS, ia sebenarnya merasa takut dan awalnya tidak menyetujui perbuatan tersbeut namun pelaku mengatakan untuk korban MFS membawa temannya saja dan hal tersebut disetujui pula oleh korban RGP. Perbuatan pelaku pada  kedua  korban  ini  jelasnya  tidak  secara  langsung  tetapi  menggunakan  dihubungkan melalui media sosial dan dibantu dengan korban MFS.
Mengingat akibat dari tindakan pidana fetish jarik ini menimbulkan korban yang lebih dari  satu  dan  perbuatan  dari  tindakan  pelecehan  pelaku  dilakukan  dengan  tipu  muslihat berbeda namun dengan inti dan sasaran yang sama. Korban dari tindak pelecehan seksual ini terbagi menjadi 2 (dua) rentang umur yaitu, korban anak dan dewasa. Tindakan dari pelaku termasuk dalam concursus realis. Concusus realis adalah himpunan dari beberapa tindakan terjadinya  sekiranya  pelaku  melangsungkan  beberapa  periaku  tindakan  pidana,  dan  satu
sama  lain  perbuatan pidana  itu  berpangkal  sebagai  suatu tindak tindak pidana.  (Soeskandi 2020)
Unsur-unsur dari runtutan Pasal berlapis yang di dakwakan pada pelaku antara lain;
1) pasal 45B jo. pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang rumusan pasalnya sebagai berikut:
Pasal 45B “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).”
Pasal  29  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut- nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi.” dari  rumusan pasal  tersebut,  dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:
1. setiap orang (individu),
2. Berniat Yang Tidak Secara Kebetulan dan Tidak Mempunyai Hak,
3. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
4. Isinya Berupa Mengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti atau Mengintimidasi.
5. Mengarah Secara Pribadi
Pasal yang di dakwakan tersebut sesuai dengan perbuatan pelaku kepada korban MFS dan  RGP  yang  mana  tindakan  pelecehan  seksual  tersebut terjadi  pada  tahun 2020.  Pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut secara non fisik melalui media sosial. Pelaku menghubungi  MFS  melalui  WhatsApp  untuk  melakukan  serangkaian  tipu  muslihat  kepada saksi  MFS  dengan  menjelaskan  sedang  melakukan  riset  untuk  menulis  prosa  yang menceritakan seseorang yang dibungkus hingga keluar bentuk emosinya seperti gugup, takut, menangis  namun  saksi  MFS  menolak  karena  merasa  takut.  Lalu  pelaku  melakukan  tipu muslihat  kembali  kepada  MFS  agar  mengajak  teman  daripada  MFS.  Akhirnya  saksi  MFS mengajak korban RGP yang bersedia untuk melakukan adegan pembungkusan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh saksi MFS terhadap RGP dengan mengikuti intruksi daripada pelaku.
Adapun intruksinya adalah pelaku menyuruh saudara MFS membungkus saudara RGP dengan menggunakan 2 (dua) buah lakban, 3 (tiga) lembar kain jarik, dan tali rafia. Selanjutnya, pelaku mendapatkan  kiriman  foto  dan  video  adegan  pembungkusan  yang  dilakukan  oleh  saudara MFS kepada saudara RGP.
2) Melanggar pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  jo.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak yang rumusan pasalnya sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  me langgar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal 76E
“Setiap  Orang  dilarang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsurunsur delik sebagai berikut:
1. Setiap Orang (Individu),
2. Menggunakan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan,  Memaksa,  Melakukan  Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk,
3. Kepada Anak ,
4. Agar Dapat Berbuat atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul,
Adapun poin dari pasal tersebut sesuai dengan korban yang merupakan  selagi dalam batasan  pada  usia  anak  pada  saat  tindak  pidana  tersebut  terjadi  menimpa  korban.  Kasus peleehan  terjadi  pada  bulan  agustus  tahun  2018.  Korban  yang  berinisial  RDD  yang  masih dalam kategori anak pada saat terjadinya tindak pidana ini. Pada bulan Agustus 2018, pelaku melalui  pesan  Whatsapp  meminta  saksi  untuk  membantu  pelaku  melakukan  sebuah  riset. Namun  pada  saat  itu  korban  tidak  diberitahu  oleh  Terdakwa  riset  ngemenai  apa  yang dimaksud.  Selanjutnya  pelaku  mendatangi  korban  dan  memberitahu  bahwa  riset  yang dilakukan  oleh  pelaku  adalah  mengenai  seseorang  yang  dibungkus  hingga  keluar  bentuk emosinya  dan  kemudian  pelaku  bertanya  kepada  korb an:  “Apakah  kamu  pernah  onani  ?” kemudian korban menjawab: “Iya pernah”. Setelah itu pelaku meminta korban untuk melepas
baju  dan  pelaku  melakukan  pembungkusan  terhadap  korban  dan  korban  setuju  dengan permintaan  pelaku  tersebut.  Selanjutnya  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  pelaku membungkus tubuh korban RDD dengan menggunakan kain jarik dan mengikat tubuh korban menggunakan tali rafia. Selanjutnya pelaku melakukan pelecehan pada organ vital korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun diacuhkan oleh pelaku.
3) melanggar  pasal  289  KUHP  yang  rumusan  pasalnya  sebagai  berikut:  “Barangsiapa dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  dihukum  karena  merusakkan  kesopanan dengan hukuman penjara selama –lamanya sembilan tahun.”
Menimbang,  bahwa  dari  rumusan  pasal  tersebut,  maka  dapat  ditarik  unsur-unsur  delik sebagai berkut:
1. siapa saja,
2. maksud melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, menintimidasi orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan,
3. tindakan
Pasal dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dengan  korban  yang  berinisial  MBBA  adalah  teman  sesama  mahasiswa  di  fakultas  ilmu budaya. Pada kasus pertama ini pelaku melakukan pelecehan yang termasuk dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara fisik. pada tanggal 22 Maret 2018. Pelaku mengajak saksi untuk ke kost pelaku. Pelaku mengatakan kalau dirinya mempunyai ilmu terapi dan pelaku menewarkan  kepada  Terdakwa  untuk  diterapi.  Selanjutnya.  pelaku  meminta  saksi  untuk melepas  seluruh  pakaian  yang  dikenakan  oleh  saksi  dan  setelah  korban  melepas  seluruh pakaian  yang  dikenakan,  Terdakwa  menyuruh  saksi  untuk  tidur  diranjang.  Pada  saat melakukan  tindak  pidana  pelaku  membungkus  tubuh  korban  MBBA  dengan  menggunakan kain dan selanjutnya pelaku melakukan pelecehan terhadap organ vital dari korban.
Pengaturan  hukum  mengenai  kekerasan  seksual  seharusnya  tidak  terbatas  pada pemidanaan bagi pelaku saja, tetapi harus mencakup juga upaya pemulihan pada korban dan memperhatikan perolehan hak yang diperoleh korban. Pemberian perlindungan hukum pada korban  kekerasan  seksual  menurut  ketentuan  Pasal  14c  ayat  (!),  Pasal  14a  dan  Pasal  14b KUHP, hakim juga bisa memberikan hukuman pidana bagi terdakwa beserta menggunakan syarat  khusus.  Maksudnya  adalah  mengganti  kerugian  kepada  korban  yang  ditimbulkan
akibat  dari  tindak  pidana  tersebut.  Ada  beberapa  wujud  upaya  perlindungan  hukum  yang diperoleh korban yang sering diberikan, antara lain: (Agustini et al. 2021)
a. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018,  memberikan  pengertian mengenai  kompensasi  dan  restitusi.  Inti  dari  pengertian  kompensasi  adalah kerugian  akan  diberikan  kepada  negara  karena  pelaku  tidak  sanggup memberikan ganti kerugian penuh yang menjadi bagian tanggungjawab pelaku, sedangkan  restitusi,  yaitu  ganti  kerugian  yang  dibagikan  untuk  korban  atau keluarganya yang dilakukan oleh pelaku atau dari pihak ketiga.
Ada 4 (empat) jenis pemberian restitusi dan kompensasi pada korban tindak kejahatan, yakni:
1) Ganti rugi bersifat perdata, pada proses ganti rugi ini diberikan diberikan dengan proses perdata. Dengan memisahkan pada proses rangkaian ganti rugi korban pada sistem pidana.
2) Kompensasi keperdataan diperoleh dengan melewati proses pidana.
3) Restitusi yang bersifat campuran maksudnya adalah restitusi ini berisifat perdata  dan  pidana  yang  diberikan  dengan  melalui  proses  pidana. Meskipun  restitusi  ini  akan  bersifat  perdata,  tetapi  tidak  diragukan  sifat pidananya.
4) Kompensasi  yang  sifatnya  perdata,  akan  tetpi  diperoleh  dengan menggunakan  proses  pidana,  dan  dengan  dibantu  juga  dengan  sumber penghasilan dari negara. Pada proses ini kompensasi tidak akan memiliki aspek  yang  bersifat  pidana,  walapun  dalam  prosesnya  diberikan  dengan melewati proses pidana. Pada dasarnya kompensasi ini akan pasti berupa lembaga  perdata  murni,  tetapi  yang  akan  menanggung  kewajiban  ganti rugi atau yang memenuhinya adalah negara.
b. Konseling. Perlindungan ini diberikan pada korban untuk mencegah pengaruh negatif pada psikis akibat terjadinya dari suatu tindak kejahatan. Diberikannya bantuan  konseling  ini  cocok  diberikan  pada  korban  usai  mengalami  tindak kejahatan agar tidak menjadi trauma yang berkepanjangan, contohnya pada kasus kesusilaan, penganiayaan, dan lain sebagainya.
c. Pelayanan  Bantuan  Medis  yang  dimaksud  adalah  dengan  wujud  nyata  pada pemeriksaan  jasmani  korban  dan  pada  laporan  kesehatan  tercatat  korban (seperti  keterangan  visum  atau  surat  keterangan  kesehatan  keshatan  yang nantinya  diperlukan  pada  saat  persidangan).  Keterangan  medis  ini  kadang kalanya  digunakan,  khusunya  jika  korban  akan  lapor  mengenai  tindak kejahatan  yang  telah  menimpanya  kepada  kepolisian  untuk  di  proses  lebih lanjut.
d. Bantuan Hukum terhadap korban merupakan satu bentuk upaya pengawalan negara  terhadap  korban  tindak  kejahatan.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  yang  berada  di  Indonesia  seing  kali  memberikan  bantuan  hukum terhadap  korban.  Pemberian  bantuan  hukum  haruslah  selalu  dilakukan sebagai  pemenuhan  hak  korban.  Dikarenakan  sebagian  korban  tingkat kesadaran hukumnya terbilang cukup rendah.
Selain pada pengaturan perlindungan korban untuk pelaku mempertanggung jawabkan perbutannya, disisi lain juga perlu adanya perlindungan hukum untuk korban dalam putusan hakim  juga.  Namun  pada  putusan  Nomor  2286/Pid.Sus/2020/PN  Sby  hakim  hanya menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tanpa  mencantumkan  perlindungan  hukum  khusus terhadap korban. Jika mengingat kembali pada kronologi kejadian, pelaku menggunakan tipu dayanya  untuk  merayu  dari  pada  korban.  Kemudian  korban  dibungkus  menggunakan  kain jarik  lalu  di  tali  menggunakan  tali  rafia  sedemikian  rupa  sehingga  korban  tidak  dapat melakukan  perlawan  pada  saat  di  lecehkan.  Dari  peristiwa  tersebut,  pastinya  akan meninggalkan ingatan buruk dan traumatis pada diri korban. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya bantuan perlindungan hukum berupa konseling dari pasca kejadian tersebut. Berdarkan artikel yang terpublish pada jurnalmojo, salah satu korban dengan motif terapis oleh tersangka berkata bahwa usai kejadian fetish jarik viral, akhirnya ia melaporkan kejadian serupa yang menimpa dirinya pada pihak kampus pelaku. Kemudian korban di dampingi dan dilakukan konselor.
Perlunya peran keluarga dan masyarakat pula pada saat korban mengalami hingga pada proses  persidangan  berlangsung.  Sebagaimana  keluarga  merupakan  orang  yang  paling mengetahui dan memahami secara betul mengenai kondisi dari korban. Keluarga dapat ikut turut  andil  dalam  meemberikan  rasa  nyaman  dan  aman  kepada  korban.  Hal  ini  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dibuktikan  dengan  pihak  keluarga  dengan  memberikan  korban  hiburan,  memberikan dukungan  baik  dengan  Tindakan  ataupun  dengan  motivasi  agar  masa  keterpurukan  dari korban dapat berkurang, dan keluarga juga berhak untuk melindungi korban dari gunjingan masyarakat lingkungan tempat tinggal korban. Sedangkan masyarakat juga berperan penting dalam memberikan perlindungan, hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat kurang lebih hampir sama dengan peran yang dilakukan oleh keluarga korban. Dengan tidak memberikan stigma  negatif  pada  diri  korban  dan  diharapkan  masyarakat  dapat  juiga  berperan  dalam mengayomi korban.
Selain  peran  keluarga  dan  juga  masyarakat,  korban  tindak  kekerasan  seksual  juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut :(Eleanora 2017)
1. Pada proses sebelum sidang pengadilan
Proses  ini  merupakan  langkah  pertama dari pemberian perlindungan  terhadap  korban kekerasan seksual. Pada saat aparat kepolisian menerima laporan bahwa adanya kasus kekerasan seksual. Maka pihak kepolisian diwajibkan untuk menangani kasus tersebut, selain  itu  diperlukannya  alat  bukti  untuk  membela  korban  maka  pihak  kepolisian  juga turut  andil  dalam  mengawal  pelayanan  bantuan  medis  kepada  korban.  Hal  inilah nantinya yang akan dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan nantinya (visum atau keterangan medis lainnya).
2. Pada proses persidangan berlangsung.
Proses persidangan berlangsung di pengadilan, pada saat korban menjadi saksi berhak untuk didampingi dengan pihak perwakilan LBH agar korban merasa tenang dan juga agar tidak  ada  rasa  takut.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  meminimalisir  rasa  takut  yang memberatkan psikis korban apabila memberikan keterangan mengenai kejadian yang ia alami dan juga harus berhadapan langsung dengan tersangka.
3. Setelah proses persidangan.
Sesudah proses persidangan selesai, hal-hal perlindungan yang diperlukan oleh korban adalah rasa kelegaan dan aman karena korban dan pelaku akan tidak bertemu lagi selama beberapa tahun kedepan. Selain itu korban juga berhak untuk mengetahui apabila pelaku dibebaskan  dari  penjara.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  tejadinya  kekerasan  seksual  lagi pada diri korban dengan pelaku.
Selain dampak pada korban dewasa, perbuatan dari fetish jarik ini juga menimbulkan korban yang merupakan anak pada saat kejadian tersebut berlangsung. Perlindungan hukum pada anak tersebut harusnya bersifat lebih mekankan pada kesembuhan anak ketika adanya dampak trauma yang tibul akibat ulah pelaku. Adapun faktor yang akan menunjang pelayanan kepada anak sebagai korban kejahatan yaitu:
a) Dengan  mnggunakan  cara  mengembangkan  pemberian  perlakuan  tindakan  yang  adil kepada anak dan meningkatkan angka kesejahteraan daripada anak itu sendiri.
b) Memanfaatkan  aturan  hukum  sebagai  dukungan  atas  penunjangan  pelaksaan  anak sebagai korban perbuatan kesusilaan.
c) Menciptakkkan  sarana  yang  bertujuan  agar  dapat  dimanfaatkannya  untuk  melakukan pelayanan pada korban perbuatan kesusilaan.
Pelaksanaan  dari  perlindungan  anak  untuk  anak  yang  menjadi  korban  perbuatan kejahatan sexual haruslah dimaksimalkan sebagaimana yang ada pada aturan yang tertulis. Berikut  ini  merupakan  wujud  dari  perlindungan  kepada  anak  yang  terdapat  pada  UU Perlindungan Anak, ada pada Pasal 64 ayat (3), intinya yaitu :
a) Berhak  mendapatkan  penyembuhan  baik  diperoleh  dari  lembaga  negara  ataupun  dari luar lembaga negara.
b) Memperjuangkan  korban  anak  untuk  memperoleh  identitas  baru  agar  mendapatkan image yang baik dan tidak di kenang dari masalalunya yang sebagai korban.
c) Memberikan  keselamatan  teruntuk  saksi  korban,  dan  saksi  lainnya  yang  terkait  dalam membantu menangani kasus anak.
d) Memberikan informasi terkait upaya dari penanganan kasus hingga pada pelaku bebas.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, harkat, dan juga martabat dari seorang yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa tindak pidana, Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara sebagai upaya pemenuhan  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  dalam  menjalankan  Hukum  Hak  Asasi Manusia sebagaimana hal tersebut tertera pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tujuan dari pemberian perlindungan dari segi hukum pada korban di Indonesia adalah untuk diberikannya bentuk kepedulian dan terlindunginya pada keperluan korban yang dirugikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
akibat  adanya  tindak  pidana.  Pada  pengaturan  perlindungan  korban  untuk  pelaku mempertanggung jawabkan perbutannya, disisi lain juga perlu adanya perlindungan hukum untuk korban dalam putusan hakim juga. Namun pada putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa mencantumkan perlindungan hukum  khusus  terhadap  korban.  Perlunya  peran  keluarga  dan  masyarakat  pula  pada  saat korban  mengalami  hingga  pada  proses  persidangan  berlangsung.  Sebagaimana  keluarga merupakan orang yang paling mengetahui dan memahami secara betul mengenai kondisi dari korban. Keluarga dapat ikut turut andil dalam meemberikan rasa nyaman dan aman kepada korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak keluarga dengan memberikan korban hiburan, memberikan  dukungan  baik  dengan  Tindakan  ataupun  dengan  motivasi  agar  masa keterpurukan  dari  korban  dapat  berkurang,  dan  keluarga  juga  berhak  untuk  melindungi korban dari gunjingan masyarakat lingkungan tempat tinggal korban Berdasarkan artikel yang terpublish pada jurnalmojo, salah satu korban dengan motif terapis oleh tersangka berkata bahwa usai kejadian fetish jarik viral, akhirnya ia melaporkan kejadian serupa yang menimpa dirinya pada pihak kampus pelaku. Kemudian korban di dampingi dan dilakukan konselor

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember , 2.3: 342 – 55 <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
Eleanora, Fransiska Novita. 2017. “PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak),” perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak , 9.1: 1 – 14
Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” 4: 61– 72
Peter Mahmud Marzuki. 2011. “Penelitian Hukum,” jurnal Penelitian Hukum
Putra, Muhammad Gilang Ramadhan. 2021. “Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual (Fetish) Kain Jarik Melalui Media Sosial” (Universitas Sriwijaya)
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
Ramli, Fird a Yunita. 2018. “PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG TOKOH NOVEL 86 KARYA OKKY MADASARI BERDASARKAN TEORI SEKS SIGMUND FREUD”
Soeskandi, Hari. 2020. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) (Surabaya) Triwijati, N.K. Endah. 2015. “Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis,” Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center , 20.4 Widi, I Made Suryantara, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. 2022. “URGENSI

## PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP LAKI – LAKI,” 11.06
Surayda,  Helen  Intania.  2013.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM”
Tololiu,  Yudi  Gabriel,  dan  Gde  Made  Swardhana.  2020. “PEMIDANAAN TERHADAP  PELAKU DENGAN GANGGUA N SEKSUAL,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8.10 (Universitas Udayana): 1516 <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p03>

## SUSI WIJI UTAMI. 2016. “HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN PELECEHAN SEKSUAL PADA  REMAJA  DI  UNIT  KEGIATAN  MAHASISWA  OLAHRAGA  UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO”
ATRI  FATRILYA.  2021.  “TINJAUAN  YURIDIS  PENERAPAN  SANKSI TERHADAP  PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK”
Angelin  N.  Lilua.  2016.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  SEBAGAI  KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA,” Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
Nihayah,  Ulin,  Riza  Umami,  Luthfi  Kharisma N.  A,  dan  Nabila  Anis  Saputri. 2021. “Implikasi Penyimpangan  Gangguan  Fethisme  dalam  Kesehatan  Mental,” Indonesian  Journal  of Counseling and Development , 3.2 <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1018>
Eleanora, Fransiska Novita. 2017. “PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN  TINDAK  PIDANA  (Peran  dan  Fungsi  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak),” perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Sebagai  Pelaku  dan  Korban  Tindak  Pidana  (Peran  dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak , 9.1: 1 – 14