Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO DIMASA PANDEMI COVID-19

## IMPLEMENTATION OF THE CORRECTIONAL DATABASE SYSTEM POLICY AT MANADO CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION DURING COVID-19 PANDEMIC
Hendra Stevi Lumataw (1) , Max Rembang (2) , Welly Waworundeng (2)
1) Staf dan Peneliti pada Kantor Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengeloaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: hendralumataw@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Selasa, 6 April 2021 Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  what  causes  the  implementation  of  the correctional database system policy at Manado Class IIA Correctional Institution is not optimal. The  method  used  in  this  research  is  qualitative  with  a  descriptive  case  study  approach.  This research instruments are document study, observation and interviews. The research found that the process of integration rights services for prisoners through the correctional database system is not in accordance with the standard operating procedures set because there are still delays in the process of integration of prisoners. Meanwhile, the correctional database system is not optimal due  to  the  lack  of  resources  for  operators,  a  verification  mechanism  and  approval  of  the integration program, and synergy between institutions. For this reason, it is necessary to increase the number of operators, the verification and approval mechanisms, it is necessary to share the authority with the regional offices, the availability of adequate budget and facilities.
Keywords : implementation; correctional database system; correctional institution

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  apa  yang  menyebabkan  implementasi kebijakan  sistem  database  pemasyarakatan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado belum  optimal.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Instrumen penelitian ini melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan proses pelayanan hak integrasi narapidana melalui  sistem  database  pemasyarakatan  belum  sesuai  standar  operasional  prosedur  yang ditetapkan karena masih terjadi keterlambatan dalam proses integrasi narapidana. Adapun tidak optimalnya sistem database pemasyarakatan disebabkan kurangnya sumberdaya tenaga operator, mekanisme verifikasi dan persetujuan program integrasi, sinergitas antar lembaga. Untuk itu perlu dilakukan  penambahan  tenaga  operator,  mekanisme  verifikasi  dan  persetujuan  perlu  dilakukan pembagian kewenangan dengan kantor wilayah, ketersediaan anggaran dan sarana yang memadai.
Kata kunci : implementasi; sistem database pemasyarakatan; lembaga pemasyarakatan
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam pasal  1  ayat  3  Undang-undang  No.12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan.  Sebelum  dikenal  istilah Lapas  di  indonesia,  tempat  tersebut  disebut  dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit  Pelaksana  Teknis  dibawah  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia R.I. Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh narapidana,  warga  binaan  pemasyarakatan  (tahanan maupun  anak  didik  pemasyarakatan).  Konsep Pemasyarakatan  pertama  kali  digagas  oleh  Menteri Kehakiman  Suharjo  pada  tahun  1962,  istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Suharjo pada 5 juli 1963 pemasyarakatan oleh beliau  menyatakan  sebagai  tujuan  dari  pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 april 1964  dalam  konferensi  jawatan  kepenjaraan  yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  1995  pada  pasal  1  ayat  1, disebutkan  bahwa  pemasyarakatan  adalah  kegiatan untuk  melakukan  pembinaan  Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan, dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan  demikian  kedudukan  pemasyarakatan  pun menjadi  semakin  kuat  sebagai  bagian  akhir  dari sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Pada  pasal  1 ayat  2  ditegaskan  bahwa  sistem  pemasyarakatan adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Direktorat Jendral Pemasyarakatan memiliki misi  terkait  pembinaan  dan  pembimbingan  warga binaan  pemasyarakatan.  Kegiatan  pembinaan  dan pembimbingan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kemampuan  narapidana  agar  dapat  berintegrasi secara  sehat  dengan  masyarakat.  Pembinaan  bagi
narapidana dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu yang lebih dikenal sebagai Proses Pemasyarakatan :
1. Pembinaan  pada  tahap  awal  dikenal  dengan admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan (mapenaling),  yang  berlangsung  dari  sejak menjalani  pidana  sampai  dengan  kurang  lebih sepertiga  masa  pidana dan  paling  lama  satu bulan.
2. Tahap  lanjutan  kedua,  tahap  ini  disebut  juga dengan tahap Asimilasi yaitu proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Pembinaan  tahap  akhir,  atau  pembinaan  tahap integrasi, yakni tahap membaurkan narapidana dengan tinggal berada sepanjang waktu berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya.
Integrasi  adalah  pemulihan  kesatuan  hubungan hidup,  kehidupan  dan  penghidupan  Narapidana Pemasyarakatan  dengan  masyarakat    Tahap integrasi  ini  dilaksanakan  sepenuhnya  di  luar tembok (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan,dengan pengamanan yang minimum  ( minimum  security )  sampai  dengan masa pidananya berakhir.
Proses  pentahapan  pembinaan  akhir  atau tahap  integrasi  narapidana  yang  dulunya  masih dilakukan  secara  manual  seiring  perkembangan teknologi informasi diera modern saat ini yang begitu pesat,  membuat  setiap  instansi  baik  pemerintah maupun  swasta  berusaha  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  pelayanan dan kinerja, begitu juga di instansi pemerintah seperti Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan  pembinaan  narapidana  tentunya membutuhkan  sarana  dan  prasarana  penunjang agar  pelayanan  dapat  maksimal,  hal  inilah  yang membuat  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Hukum  dan  hak  asasi  manusia  mengeluarkan kebijakan  dan  terobosan  untuk  dapat  mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam Lapas, dengan cara memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan terhadap narapidana yang sedang dibina di Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Manado adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Sulawesi Utara sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan  narapidana,  tugas  pembinaan  ini  tentu tidaklah  mudah  tanpa  ditunjang  sarana  dan prasarana  yang  memadai,    Lapas  Manado  sendiri memiliki  kapasitas  menampung  490  orang
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474
narapidana dengan  jumlah  pegawai  102  orang, didalam  Lapas  narapidana  mendapat  pembinaan ketrampilan,  pembinaan  mental  maupun  rohani, narapidana  diberikan  hak-hak  integrasi  yang  diatur sesuai  pasal  14  undang-undang  No.12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan.    Hak  integrasi  tersebut antara  lain  berupa  memperoleh  Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.
Proses  administrasi  pemenuhan  hak-hak integrasi  narapidana  sebelum  ada  sistem  database pemasyarakatan masih dilakukan dan diproses secara manual  sehingga  sering  terjadi  keterlambatan pelayanan  terhadap  narapidana  untuk  memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan pemenuhan hak-hak narapidana lainnya yang sering kali menjadi persoalan didalam Lembaga Pemasyarakatan.  Mekanisme kerja secara manual dalam mengontrol berjalannya proses pidana pada hak-hak  integrasi  narapidana  seperti  program Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Bersyarat  dan  Cuti Menjelang  Bebas,  banyak  mengalami  kesulitan pada  pelaksanaannya  dan  bahkan  beberapa  hak narapidana sering terlewat atau tidak tepat waktu, masalah-masalah keterlambatan pelayanan program  integrasi  narapidana  yang  terjadi  sangat berpengaruh terhadap citra lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
Sehingga  pada  perkembangannya  proses pelayanan  program  integrasi  narapidana  yang masih manual dan tidak terintegrasi secara sistem, dinilai sudah tidak seharusnya diterapkan di zaman yang berteknologi modern seperti  saat ini. Fungsi lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat  untuk pembinaan  tidak  akan  pernah  terwujud  jika  tidak ada  pembenahan  dalam  Lapas  itu  sendiri. Pembenahan  awal  yang  dilakukan  pemerintah melalui  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan Sistem  Database  Pemasyarakatan  yang  berbasis teknologi  informasi  yang  terintegrasi,  Sistem Database  Pemasyarakatan  ini  menjadi  semakin penting  karena  dengan  adanya  sistem  teknologi informasi ini, bisa mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di Lapas.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Database  Pemasyarakatan  berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.HH-OT.02.02  Tahun  2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Yang kemudian dibuatlah Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  39  tahun  2016  Tentang  Sistem Database Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  39  Tahun  2016  Tentang  Sistem  Database Pemasyarakatan  Pasal  1  Ayat  1  yang  dimaksud dengan  Sistem  Database  Pemasyarakatan  yang selanjutnya disingkat SDP adalah Keseluruhan sistem informasi  yang  meliputi  pengumpulan,penyaringan, pengelolaan,  penyajian,  dan  pengkomunikasian informasi  pemasyarakatan.  SDP  juga  sebagai mekanisme  pelaporan  dan  konsolidasi  pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  berfungsi sebagai  alat  bantu  kerja  disetiap  Lembaga Pemasyarakatan untuk peningkatan kualitas layanan kepada  Narapidana,  Peningkatan  pelayanan  kepada Masyarakat,  dan  juga  Kualitas  Pelayanan  diinternal Pemasyarakatan.  Peran SDP menjadi sangat penting dalam  proses  pembinaan  dan  pemenuhan  hak-hak integrasi  narapidana,  serta  peningkatan  pelayanan terhadap narapidana, sehingga diharapkan keterlambatan pelayanan hak-hak integrasi narapidana seperti sering terjadi sebelumnya pada proses manual, bisa teratasi dengan adanya SDP.
Dengan adanya Teknologi Informasi SDP di  Lapas  Kelas  IIA  Manado  diharapkan  program pembinaan  akhir  atau  integrasi  narapidana  dalam memperoleh  hak-hak  dapat  terlayani  dengan  baik serta  adanya  peningkatan  pelayanan  terhadap program pembinaan narapidana dan juga masyarakat. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana  data  yang  ada  di  SDP  dan  registrasi Lapas  Kelas  IIA  Manado,  walaupun  proses  hak- hak  integrasi  narapidana  sudah  menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan  kantor  wilayah  dan    Direktorat  jenderal pemasyarakatan,  pemenuhan  hak-hak  integrasi narapidana masih menemui kendala dan permasalahan,  dimana  masih  belum  adanya ketepatan  waktu  narapidana  memperoleh  surat keputusan  program  integrasi,  pelayanan  belum sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.  Permasalahan-permasalahan    inilah yang  nantinya  akan  diteliti  oleh  penulis.  Karena betapa  baiknya  fasilitas  teknologi  informasi  yang disediakan  tanpa  implementasi  yang  baik  maka tidak akan banyak berarti.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan dalam uraian latar belakang masalah diatas,  selanjutnya  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu  Mengapa  Implementasi Kebijakan  Sistem  Database  Pemasyarakatan  pada Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado Belum Optimal?
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis apa yang menyebabkan implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Manado belum optimal.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :
1. Secara  teoritis,  tesis  ini  sebagai  masukan ilmiah  bagi  kepentingan  dunia  akademik khususnya  studi  Pengelolaan  Sumberdaya Pembangunan.
2. Secara praktis, diharapkan Tesis ini menjadi bahan  referensi  dan  sumbangsi  pemikiran serta  solusi  bagi  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Sulawesi  Utara,  dibawah  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan pilot projek sistem database  pemasyarakatan  di  unit  pelaksana teknis pemasyarakatan Sulawesi Utara yang dari fakta dan data yang ada masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi sistem
database pemasyarakatan (SDP) terhadap pemenuhan hak integrasi narapidana.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  yang  bersifat  deskriptif.  Metode  kualitatif lebih  menekankan  pada  meneliti  substansi  makna dari  fenomena  yang  diamati  kemudian  dianalisis sehingga  ketajaman  penelitian  kualitatif sangat terpengaruh  pada kata  dan  kalimat  yang dideskripsikan  atau  digunakan.  Dalam  berbagai literatur  pengertian  penelitian  kualitatif  dapat didefinisikan  antara  lain  menurut  Sugiono  (2015) metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada
kondisi objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi  atau gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode penelitian  studi  kasus  dimana  menurut Surahman (1982) studi kasus adalah pendekatan yang memusatkan pada suatu kasus intensif dan rinci.
Menurut  Yusuf  (2014)  penelitian  studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi  secara  mendalam,  detail,  insentif, holistik  dan  sistematis  tentang  kejadian,  latar sosial, individu  atau  kelompok  dengan menggunakan  berbagai  metode  dan  teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana fenomena, latar sosial individu dan kelompok berjalan  atau  berfungsi  sesuai  dengan konteksnya. Dengan menggunakan metode ini dapat mengungkap gambaran yang mendalam dan  detail  tentang  situasi  atau  objek.  Menurut Mulyana  (2010)  studi  kasus  adalah  uraian  dan penjelasan komprehensif berbagai aspek seseorang  individu  suatu  kelompok,  suatu organisasi,  suatu  program,  atau  suatu  instansi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin  seorang  individu,  kelompok,  suatu kejadian  dan  suatu  program  peneliti  bertujuan memberikan  pandangan  yang  lengkap  dan mendalam mengenai objek yang akan diteliti.

## Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  dari metode observasi  dan  wawancara  dan  data sekunder  yaitu  data  yang  sudah  ada  terinput dalam  SDP  dan  juga  tercatat  dalam  buku register,  laporan,  dokumen  surat  keputusan dan  surat  bebas  juga  dokumentasi  sebagai sumber  data  utama  dalam  penelitian.  Selain dokumen  peneliti  juga  menggunakan  sumber dokumentasi untuk  menunjang  data  yang  ada, metode  dokumentasi  yang  digunakan  adalah informasi  yang  berasal  dari  surat-surat  dan catatan serta arsip yang ada.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474

## Fokus Penelitian
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn bahwa  kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh beberapa  variabel  yang  saling  berkaitan, variabel-variabel tersebut sebagai berikut : 1. Standar  dan  sasaran  kebijakan/ukuran  dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

## Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik key person , karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek  penelitian  maupun  informan  yang dibutuhkan. Dalam pemilihan informan
penelitian  penulis  menggunakan purposive sampling. Hal ini didasarkan pada pertimbangan keterbatasan  waktu  dan  tenaga  sehingga  tidak dapat  diambil  sampel  yang  besar.  Menurut Sugiyono (2012:126) purposive sampling adalah teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.  Adapun  dalam  menentukan  informan dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan orang yang dianggap tahu tentang apa yang akan diteliti  sehingga  diharapkan  tujuan  penelitian akan  tercapai.  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah  12  orang  yang  terdiri  dari  Informan Internal  :  Kepala  Lapas,  Kepala  Seksi Pembinaan  Narapidana,  Petugas  Operator  SDP dan  bagian  Pembinaan,  Narapidana.  Dari informan  eksternal:  Keluarga  Narapidana, Ombudsman, Lembaga Sosial Masyarakat.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga jenis  metode  pengumpulan  data  yaitu  studi dokumen  atau  bahan  pustaka,  pengamatan  atau observasi dan wawancara atau interview . Dalam proses  pengumpulan  data  baik  data  primer maupunn  data  sekunder  peneliti  menggunakan teknik  pengumpulan  data  berdasarkan  tinjauan literatur  yang  dibaca  untuk  membantu  peneliti memperoleh data yang akurat dan relevan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah kualitatif, dalam penelitian ini dilakukan karena  data  empiris  yang  diperoleh  adalah  data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan  rangkaian  angka  serta  tidak  dapat  disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi dengan  menggunakan  data  sekunder yang dikumpulkan  dalam  bentuk  dokumen-dokumen dan  juga  file-fileyang  berhubungan  dengan  fokus penelitian,selanjutnya  dianalisa  sesuai  dengan kebutuhan  penelitiansetelah  itu  di  buat  kategori data  untuk  selanjutnya  diuraikan  dalam  bentuk kesimpulan.tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan m atematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang terletak di Jln.  MH  Thamrin  No.52  Kelurahan  Tuminting Kecamatan  Tuminting  Kota  Manado  Propinsi Sulawesi Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado  berdiri  pada  tahun  1984  yang  diresmikan pada  tanggal  2  april  1984  oleh  Menteri  Kehakiman R.I Bapak Ali Said, SH.

## Rangkuman Hasil Observasi dan Hasil Wawancara
Setelah  dilakukan  wawancara  dengan  12 orang informan yang telah dipilih dengan menggunakan    teori  Implementasi  Kebijakan  Van Meter  dan  Van  Horn  untuk  mengukur  kinerja implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIA  Manado,  maka  hasil  rangkuman wawancara diukur dari 6 Variabel sebagai berikut

## Standar  dan  Sasaran  Kebijakan/Ukuran  dan Tujuan Kebijakan
Sistem  Database  Pemasyarakatan  di Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Manado menurut informan AL sudah ditetapkan mengenai mekanisme  standar  operasional  prosedur  /  SOP terkait  program  integrasi narapidana  mulai  dari
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)
pengusulan  sampai  narapidana  memperoleh pembebasan  bersyarat  dan  semua  dilakukan melalui  Sistem  database  pemasyarakatan  untuk memberikan  pelayanan  yang  transparan,  efektif dan  efisien.  tetapi pada  kenyataannya  masih ditemukan kendala dan permasalahan keterlambatan narapidana memperoleh program  integrasi.  menurut  informan  AZ bahwa  tidak  berjalannya  standar  operasional prosedur  yang  ditetapkan  karena  kurangnya tenaga operator SDP dimana untuk operator SDP Pusat  1  orang  operator  harus  menangani  3 sampai  4  wilayah  propinsi,  serta  sering  terjadi kesalahan  input  berkas  usulan  integrasi. Sedangkan  menurut  informan  MF  mekanisme proses persetujuan dan verifikasi terlalu panjang sehingga sulit dilaksanakan sesuai Standar yang ditetapkan  karena  tidak  didukung  sumberdaya manusia atau petugas pelaksana yang memadai.

## Sumber Daya
Menurut informan MF Petugas operator  SDP  dan  petugas  pembinaan  yang menangani  program  integrasi  narapidana sudah  memiliki  pengalaman  dan    menguasai tugas karena sudah lama dibagian tersebut dari segi  kinerja  selama  ini  dapat  dikatakan  baik karena dilihat dari program integrasi narapidana berdasarkan  data  yang  ada  terjadi  peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi memang permasalahannya  pada  ketepatan  waktu  proses integrasi  narapidana  untuk  itu  perlu  adanya perhatian  serta  ketersediaan  sumber  anggaran untuk  SDP.  sedangkan  menurut  informan  GK bahwa  petugas  pelaksana  program  integrasi narapidana  sudah  menunjukan  kinerja  dan pelayanan  yang  baik  karena  dia  sudah  cukup mendapat  informasi  dan  penjelasan  terkait persyaratan  yang  harus  disiapkan  untuk pengusulan program integrasi. Menurut informan  AZ  bahwa  sumber  daya  manusia berupa tenaga operator sangat kurang dan perlu ditambah  karena  saat  ini  1  orang  operator menangani  beberapa  wilayah  propinsi.  Lain halnya  dengan  informan  JM  mengatakan bahwa  saat  ini  tenaga  operator  SDP  kantor wilayah hanya tertinggal 1 orang karena lainnya dipromosikan dan belum segera digantikan.
Ciri-Ciri Atau Sifat Badan / Instansi Pelaksana Menurut informan AS mekanisme persetujuan  program  integrasi  narapidana  saat  ini terlalu  terpusat  di  SDP  Pusat  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  dimana  dulunya  untuk  program integrasi  narapidana  umum  persetujuannya  cukup sampai  pada  SDP  kantor  wilayah.  Untuk  itu melihat  keterbatasan  tenaga  operator  agar  dapat dipertimbangkan kembali mekanisme atau standar operasional prosedur yang ada saat ini. sedangkan menurut  informan  ZS  bahwa  pelayanan  program integrasi  narapidana  melalui  SDP  belum  sesuai yang  diharapkan  karena  mekanismenya  terasa menyulitkan.  seperti  yang  dialaminya  saat  akan mengurus usulan integrasi oleh petugas menyampaikan  ada  masalah  terkait  berkas penahanan,  padahal  dalam  program  sebelumnya tidak ada masalah terkait berkas tersebut sehingga program  integrasinya  sempat  tertunda  dan terlambat  diproses  untuk  itu  dia  mengharapkan perlu  adanya  standar  persyaratan  yang  jelas  agar kepastian pelayanan program boleh mereka terima dengan baik.
Komunikasi Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana
Menurut  informan  NK  bahwa  sebagai petugas  tentunya  memahami  apa  yang  menjadi tujuan kebijakan sistem database pemasyarakatan, tetapi walaupun aturan –aturan terkait persyaratan pelaksanaan  program  sudah  ditetapkan  tetapi implementasinya  sering  terjadi  multi  tafsir  terkait dengan syarat dan kelengkapan dokumen narapidana dimana  seringkali  berkas  narapidana  tiba-tiba direkomendasi  untuk  dilakukan  perbaikan  oleh operator  SDP  Pusat  padahal  sebelumnya  tidak  ada masalah  terkait  berkas  tersebut.  Perbaikan  ini tentunya selain akan menghambat program terhadap narapidana juga tentunya menambah beban kerja bagi kita operator di SDP Lapas, karena seharusnya kita mengerjakan pekerjaan yang baru tetapi diperhadapkan dengan pekerjaan yang sebelumnya sudah selesai tentunya sangat tidak efektif. Untuk itu  perlu  dilakukan  koordinasi  atau  bahkan pendidikan  dan  pelatihan  tenaga  operator  untuk menyatukan  persepsi  dan  pemahaman  terkait aturan  yang  ada  agar  tetap  konsisten.  Sedangkan menurut  informan  SA  perlu  diperjelas  lagi  terkait kelengkapan  berkas  narapidana  dalam  sistem database  pemasyarakatan  agar  tidak  menjadi kendala  dan  hambatan  saat  akan  disulkan  hak integrasi.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474

## Sikap Para Pelaksana
Menurut informan LM petugas pelaksana  program  integrasi  sudah  memilki sikap tanggung jawab yang baik terhadap tugas dimana  sudah  menghubungi  dirinya  untuk menyampaikan  terkait  program  integrasi  yang akan  diberikan  terhadap  suaminya  yang merupakan narapidana di Lapas Manado, adapun dijelaskan  mengenai  syarat  dan  kelengkapan berkas  yang  harus  disiapkan,  karena  saat  ini merupakan masa pandemi Covid-19 saya menyampaikan kepada petugas bahwa belum bisa memenuhi  persyaratan  karena  selain  jarak  rumah berada  diluar  kota  manado  waktu    itu  ada pembatasan  terkait  protokol  covid-19.  Saat  itu petugas pelaksana menyampaikan bahwa program integrasi  harus segera diusulkan agar tidak terjadi keterlambatan. petugas memberikan solusi dengan cara  mengirimkan surat  yang  harus  saya  selaku penjamin tandatangani dan juga pihak kelurahan melalui  aplikasi  WhatsApp  dan  saya  print kemudian  tanda  tangan  setelah  itu  dikirim kembali melalui aplikasi yang sama.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Menurut  informan  JM  bahwa  program integrasi  narapidana  sering  terhambat  pada lambatnya  pihak  kejaksaan  membuat  surat eksekusi  terhadap  putusan  yang  sudah  memiliki kekuatan  hukum  tetap  disisi  lain  juga  pihak pengadilan sering kali terlambat dalam mengrimkan  berkas  putusan  padahal  narapidana tersebut  sudah  mendekati  tanggal  jatuh  tempo program integrasi. Selain itu menurut informan GK program  integrasinya terlambat  karena  laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan terlambat di terima. Sedangkan menurut informan  LM masa pandemi Covid-19 saat  ini  menyulitkan  mereka  melengkapi  dan menyiapkan persyaratan yang dimintakan petugas pelaksana.

## Pembahasan
Dalam  melakukan  penelitian  terkait Implementasi kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado sebagaimana hasil penelitian yang  sudah  dilakukan  menggunakan  teori Implementasi  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn untuk  bisa  menjawab  terkait  permasalahan
Implementasi kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  program integrasi  narapidana.  Selanjutnya  pembahasan terkait  dengan  Implementasi  Kebijakan  Sistem Database Pemasyrakatan pada Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado  di  Masa Pandemi  Covid-19,  menggunakan  teori  Van Meter dan Van Horn untuk mengukur pengaruh kinerja  kebijakan  dari  beberapa  variabel  yang saling berkaitan, dapat diuraikan sebagai berikut:

## Standar  dan  Sasaran Kebijakan  / Ukuran  dan Tujuan Kebijakan
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya  dari  ukuran  dan tujuan  kebijakan  yang  bersifat  realistis.  Menurut Agustino  (2006)  ketika  ukuran  dan  sasaran kebijakan  terlalu  ideal  (utopis),  maka  akan  sulit direalisasikan.  Menurut  Grindel  (dalam  Agustino 2008:139)  keberhasilan  implemetasi  kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  program sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  yaitu melihat pada tindakan program dan apakah tujuan dari program itu tercapai.
Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado  pelaksanaan program  integrasi  narapidana  melalui  Sistem Database Pemasyarakatan sudah memiliki Standar Operasional  Prosedur  yang  jelas  mengenai  waktu pengusulan  proses  sampai  program  integrasi selesai atau memperoleh surat keputusan, sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  informan AL mengatakan bahwa sudah ditetapkan mengenai mekanisme  standar  operasional  prosedur  /  SOP terkait  program  integrasi  narapidana  mulai  dari pengusulan sampai narapidana memperoleh pembebasan  bersyarat  dan  semua  dilakukan melalui  Sistem  database  pemasyarakatan  untuk memberikan  pelayanan  yang  transparan,  efektif dan  efisien.  tetapi  pada  kenyataannya  masih ditemukan kendala dan permasalahan keterlambatan  narapidana  memperoleh  program integrasi.  Menurut  informan  AZ  mengatakan bahwa standar operasional prosedur yang ditetapkan  untuk  program  integrasi  narapidana terkendala pada tenaga operator SDP yang kurang, dimana  saat  untuk  operator  SDP  Pusat  1  orang operator  harus  menangani  3  sampai  4  wilayah propinsi.  Sedangkan  menurut  informan MF mekanisme  proses  persetujuan  dan  verifikasi
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)
terlalu  panjang  sehingga  sulit  dilaksanakan sesuai  Standar  yang  ditetapkan  karena  tidak didukung  sumberdaya  manusia  atau  petugas pelaksana yang memadai.
Dengan demikian peneliti menyimpulkan  bahwa  standar  operasional prosedur  /  SOP  yang  ditetapkan  tidak  berjalan sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  sistem  database pemasyarakatan karena masih terjadi keterlambatan proses integrasi narapidana hal ini disebabkan  standar  dan  mekanisme  yang  diatur dalam  pelaksanaan  program  integrasi  tidak didukung  dengan  ketersedian  sumberdaya tenaga  operator  yang  memadai.  untuk  itu  agar implementasi  kebijakan  ini  berjalan  sesuai standar  dan  tujuan  yang  diharapkan  perlu dilakukan  penambahan  tenaga  operator  SDP, pembenahan dan penyesuaian standar operasional prosedur terkait pembagian mekanisme  kerja  agar  tidak  semua  usulan integrasi harus melalui persetujuan pusat.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  faktor  penentu keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006) kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia  baik  manusia,  finansial  dan  waktu  akan menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam penentu keberhasilan implementasi  kebijakan  karena  sebagai  sumber penggerak  dan  pelaksana  kebijakan  sedangkan waktu dalam pelaksanaan kebijakan dan finansial diperlukan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan.  Salah  satu  faktor  kegagalan  suatu implementasi kebijakan disebabkan tidak tersedianya anggaran atau dana. Menurut Mathis dan Jackson (2006) bahwa sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal  pada  sebuah  organisasi  dengan  tujuan memastikan  penggunaan  dan  keahlian  manusia secara  efektif  serta  efisien  untuk  tercapainya tujuan organisasi.
Dari  hasil  penelitian  sumber  daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado  khusunya  petugas  bagian  pembinaan narapidana dan petugas operator SDP dari tingkat pendidikan  merupakan  sarjana  S1  dan  dari  hasil wawancara dengan informan MF Petugas operator
SDP  dan petugas  pembinaan  yang  menangani program  integrasi  narapidana  sudah  memiliki pengalaman  dan  menguasai  tugas  karena  sudah lama  dibagian  tersebut  dari  segi  kinerja  selama ini  dapat  dikatakan  baik  karena  dilihat  dari program  integrasi  narapidana  berdasarkan  data yang  ada  terjadi  peningkatan  dari  tahun sebelumnya,  hanya  saja  memang  permasalahan pada ketepatan waktu proses integrasi narapidana untuk itu perlu adanya perhatian serta ketersediaan  sumber  anggaran  untuk  SDP. Menurut  informan  AZ  dan  informan  JM menyampaikan  perlu  untuk  segera  melakukan penambahan  tenaga  operator  dan  pembenahan Sistem  SDP.  sedangkan  menurut  informan  GK bahwa  petugas  pelaksana  program  integrasi narapidana  sudah  menunjukan  kinerja  dan pelayanan  yang  baik  karena  dia  sudah  cukup mendapat  informasi  dan  penjelasan  terkait persyaratan yang harus disiapkan untuk pengusulan program integrasi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  petugas  pembinaan  dan  operator  SDP  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Manado sudah  memilliki  skill  dan  kompetensi  serta  dari segi  pengalaman  tugas  sudah  sangat  menguasai dan  mengetahui  terkait  pelaksanaan  program integrasi  narapidana  melalui  Sistem  Database Pemasyarakatan. mengapa kebijakan sistem database  pemasyarakatan  belum  optimal  dalam pelaksanaan  program  integrasi  disebabkan  karena kurangnya tenaga operator SDP Pusat, serta tidak adanya  anggaran  yang  diatur  secara  khusus  di DIPA.

## Ciri-ciri Sifat Badan / Instansi Pelaksana
Kinerja impelementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri dan sifat organisasi pelaksana hal  ini  sangat  penting  karena  badan  atau  instansi yang  memiliki  ciri,  sifat  yang  tepat  serta  cocok tentunya akan berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut
Edward  III  (1980) Karakteristik  utama  dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar  dan  fragmen.  Standar  operasional prosedur sebagai keseragaman dalam pelaksanaan tugas kerja badan atau instansi. SOP sebagai pedoman yang telah diatur untuk situasi yang  mengkin  menghambat  perubahan  dalam kebijakan yang tidak sesuai dengan program baru. Fragmentasi  merupakan  pembagian  tugas  dan
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474
tanggung jawab terhadap suatu kebijakan dalam unit kerja  badan  atau  instansi.  Semakin  luas koordinasi  atau  persetujuan  yang  berkaitan keputusan -keputusan suatu kebijakan semakin kecil implementasi tersebut berhasil. Menurut Subarsono (2006) keberhasilan suatu kebijakan  dipengaruhi oleh  kualitas  ciri-ciri para  aktor,  kualitas  tersebut  adalah  tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya.
Sebagaimana  rangkuman  wawancara yang  peneliti  lakukan  dengan  informan  AS mengatakan  mekanisme  persetujuan  program integrasi  narapidana  saat  ini  terlalu  terpusat  di SDP Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana  dulunya  untuk  program  integrasi narapidana umum persetujuannya  cukup sampai  pada  SDP  kantor  wilayah.  Untuk  itu melihat  keterbatasan  tenaga  operator  agar dapat  dipertimbangkan  kembali  mekanisme atau  standar  operasional  prosedur  yang  ada saat  ini.  sedangkan  menurut  informan  ZS bahwa pelayanan program integrasi narapidana  melalui  SDP  belum  sesuai  yang diharapkan  karena  mekanismenya  terasa menyulitkan . Sedangkan menurut informan MF kualitas dan tingkat pendidikan petugas operator sudah  sangat  baik  dan  kompeten  serta berpengalaman dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa mekanisme  pelaksanaan  program integrasi  narapidana  melalui  sistem  database pemasyarakatan  perlu  dilakukan  pembenahan dan  perubahan  terkait  prosedur  pelaksanaan pengusulan dan persetujuan program integrasi, dimana  perlu  adanya  pembagian  tugas verifikasi  persetujuan  serta  keputusan  antara pusat  dan  daerah.    yang  berjalan  saat  ini mekanismenya secara birokrasi terlalu panjang dan luas perlu dirampingkan agar implementasi dilapangan lebih mudah. karena walaupun kualitas petugas pelaksana di Lapas Manado  memiliki  kompetensi  dan  tanggung jawab  menyelesaikan  program  tepat  waktu tetapi di tingkat SDP kantor wilayah dan pusat tidak berjalan , tentunya keterlambatan program integrasi narapidana akan tetap terjadi.

## Komunikasi  Organisasi  Terkait  dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana
Komunikasi  sangat  penting  dalam pelaksanaan  kebijakan  karena  penyampaian informasi yang baik dan jelas mengenai tujuan dan  standar  kebijakan  akan  menciptakan sinergitas  dan  kesamaan  pandangan  antar organisasi yang saling berhubungan hal inilah mengapa  koordinasi  antar  lembaga  menjadi faktor yang penting. Menurut Edwar III (dalam Widodo  2010)  kebijakan  publik  perlu disampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan sehingga  dapat  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan  dipersiapkan  untuk  menjalankan kebijakan  yang  ada  sehingga  tujuan  dan sasaran  kebijakan  dapat  dicapai  sesuai  yang diharapkan .
Menurut  informan  NK  bahwa  sebagai petugas  tentunya  memahami  apa  yang  menjadi tujuan kebijakan sistem database pemasyarakatan, terkait persyaratan pelaksanaan program sudah
ditetapkan tetapi implementasinya  sering  terjadi  multi  tafsir terkait dengan syarat dan kelengkapan dokumen narapidana untuk  itu  perlu  dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyatukan persepsi  dan  pemahaman  terkait  aturan  yang ada  agar  tetap  konsisten.  informan  AS mengatakan bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan sesama operator di pusat dikarenakan jadwal  dan  pembagian  tugas  yang  diatur sehingga  ada  hal  perlu  terkait  percepatan program  integrasi  tidak  bisa  langsung dikomunikasikan dan ditindak lanjuti, informan  MF  mengatakan  koordinasi  dan komunikasi  sering  dilakukan  baik  dengan pihak  kejaksaan  pengadilan,  pemerintah daerah  dan  pihak  Bapas.  Sedangkan  menurut informan SA koordinasi antara Lapas manado, pengadilan  dan  kejaksaan  agar  ditingkatkan karena kurangnya sinergitas antara lembaga ini menghambat  proses  kelengkapan  berkas narapidana  dan  juga  perlu  diperjelas  lagi terkait  kelengkapan  berkas  narapidana  dalam sistem  database  pemasyarakatan  agar  tidak menjadi  kendala  dan  hambatan  saat  akan disulkan hak integrasi.
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  petugas  pelaksana  program  integrasi narapidana  di  Lapas  Manado  sudah  memahami tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran kebijakan  sistem  database  pemasyarakatan dalam pelaksanaan program integrasi. Petugas pelaksana  juga  mampu  menjelaskan  dan memberikan  informasi  yang  baik  kepada narapidana,  hal  ini  dapat  diukur  dengan meningkatnya  program  integrasi  narapidana. persoalannya  ada  pada  sinergitas  antar lembaga yang tidak berjalan dimana keterlambatan  putusan  dan  eksekusi  dari  pihak pengadilan,  kejaksaan  juga  hasil  laporan penelitian  kemasyarakatan  dari  pihak  balai pemasyarakatan yang sering terlambat berpengaruh pada program integrasi narapidana.

## Sikap Para Pelaksana
Kedisiplinan  merupakan  kunci  dari keberhasilan implementasi kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan meliputi struktur birokrasi, norma-norma  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  dalam  biro krasi.  Menurut  Edwar  III (1980) sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan publik diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan memiliki  kapabilitas  untuk  melakukannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Petugas  pelaksana  program  integrasi narapidana di Lapas  Manado  Menurut informan  LM  sudah  memilki  sikap  tanggung jawab  yang  baik  terhadap  tugas  hal  ini  dapat dilihat saat petugas integrasi  menghubunginya untuk  menyiapkan  berkas  berupa  penjamin terhadap suaminya adapun dijelaskan mengenai syarat dan kelengkapan berkas yang harus  disiapkan,  karena  di  masa  pandemi Covid -19  keluarga  narapidana  menyampaikan kepada petugas  bahwa  belum  bisa  memenuhi persyaratan  karena  selain  jarak  rumah  berada diluar kota manado waktu  itu ada pembatasan terkait  protokol  covid-19.  karena  program integrasi  harus  segera  diusulkan  agar tidak
terjadi  keterlambatan,  petugas  memberikan solusi  dengan  cara  mengirimkan  surat  yang harus  disiapkan  oleh  penjamin  untuk  di tandatangani  penjamin  dan  pihak  kelurahan melalui  aplikasi  WhatsApp,  kemudian  setelah diprint  dan  tandatangan  dikirimkan  kembali  ke petugas  pelaksana  dengan  aplikasi  yang  sama. tentunya apa yang dilakukan petugas pelaksana menunjukan  sikap  dan  tindakan  yang  efektif, efisien serta tepat sasaran. Sikap seperti inilah yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat optimal. Sedangkan menurut AS bahwa kendala  sering  terjadi  pada  perbaikan- perbaikan  berkas  yang  salah  penginputan dalam  sistem  atau  adanya  kekurangan  berkas narapidana  saat  akan  memintakan  otorisasi perbaikan  harus  menunggu  jadwal  karena petugas operator di SDP Pusat membagi jadwal konsultasi untuk  melayani  beberapa  wilayah propinsi yang menjadi tanggung jawabnya hal ini tentu tidaklah efektif.
Dengan  demikian  dapat  simpulkan bahwa  sikap  para  pelaksana  petugas  operator SDP dan petugas pembinaan narapidana dalam pelaksanaan  program  integrasi  melalui  sistem database pemasyarakatan  di  Lapas  Manado sudah  memiliki  sikap  dan  tanggung  jawab yang  baik  dalam  tugas  serta  memiliki keinginan untuk menyelesaikan setiap permasalahan  yang  ada  baik  karena  faktor gangguan  sistem,  perbaikan-perbaikan  serta kelengkapan  berkas  dalam  sistem  database. Kendala terjadi pada sikap petugas pelaksana operator SDP pusat  yang kurang responsif.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Variabel  terakhir  yang  mempengaruhi kebijakan  adalah  lingkungan.  Menurut  Van Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino  2006) kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana  lingkungan  eksternal  ikut  mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan,  lingkungan  eksternal  tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 463 - 474
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan Menurut  informan  JM  bahwa  lambatnya  pihak kejaksaan  membuat  surat  eksekusi  terhadap putusan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap  dan  juga  pihak  pengadilan  sering  kali terlambat  dalam  mengrimkan  berkas  putusan padahal  narapidana  tersebut  sudah  mendekati tanggal  jatuh  tempo  program  integrasi  hal  ini tentunya  merugikan  narapidana  dan  juga berdampak pada implementasi standar operasional prosedur yang ditetapkan. Selain itu menurut  informan  GK  program  integrasinya terlambat karena laporan penelitian kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan terlambat  di  terima.  Sedangkan  menurut informan  LM  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini menyulitkan mereka melengkapi dan menyiapkan persyaratan yang dimintakan petugas pelaksana.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  program  integrasi  narapidana  melalui Sistem database pemasyarakatan terhambat oleh faktor  eksternal  seperti  pengadilan,  kejaksaan dan juga balai pemasyarakatan dalam merespon dan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan pihak Lapas  untuk  kelengkapan  berkas  administrasi program  integrasi  narapidana.  juga  masa pandemi covid-19 menyulitkan keluarga narapidana melengkapi dan menyiapkan persyaratan  yang  diperlukan  karena  adanya pembatasan  sosial,  masa  pandemi  covid-19 berdampak  juga  terhadap  ekonomi  keluarga narapidana yang berada diluar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIA  Manado  dalam  pelaksanaan  program integrasi narapidana belum optimal karena :
1. Masih terjadi keterlambatan program integrasi narapidana  sehingga  Standar  operasianal prosedur  /  SOP  yang  ditetapkan  tidak  sesuai dengan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  sistem database pemasyarakatan yakni untuk peningkatan kualitas pelayanan narapidana.
2. Kurangnya sumberdaya tenaga Operator SDP Direktorat  jenderal  pemasyarakatan  /  pusat. tidak adanya anggaran khusus untuk program integrasi  narapidana  melalui  Sistem  database pemasyarakatan.
3. Prosedur  /  mekanisme  sistem  verifikasi  dan persetujuan surat keputusan program integrasi semua  kewenangan  berada  di  SDP  Pusat tetapi tidak didukung ketersedian sumber daya tenaga operator. karena 1 operator SDP pusat saat  ini  menangani  3  sampai  4  wilayah propinsi tentunya tidak efektif dan efisien.
4. Komunikasi  dan  sinergitas  antar  lembaga terkait seperti Balai pemasyarakatan, pengadilan dan  kejaksaan tidak berjalan baik dan maksimal.
5. Petugas operator SDP pusat kurang responsif dalam  penyelesaian  masalah  dalam  sistem SDP.
6. Lambatnya  keluarga  narapidana  merespon dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan,  selain  karena  masa  pandemi Covid-19  terjadi  pembatasan  sosial  juga berdampak  pada  kesulitan  ekonomi  keluarga narapidana.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  penelitian, maka peneliti memberikan saran agar implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  program integrasi narapidana dapat optimal sebagai berikut: 1. Standar operasional prosedur program integrasi  narapidana  melalui  sistem  database pemasyarakatan,  mengenai  mekanisme  dan prosedur  verifikasi  dan  persetujuan  surat keputusan perlu dilakukan pembagian tanggung  jawab  dan  kewenangan.  untuk usulan  integrasi  narapidana  tindak  pidana umum  persetujuan  dan  keputusan  diberikan kewenangan  kepada  Kepala  kantor  wilayah melalui SDP kantor wilayah.
2. Penambahan  tenaga  Operator  SDP  dan penataan  anggaran  SDP  dalam  DIPA  setiap Unit Pelaksana Teknis.
3. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas antar lembaga  terkait  dan  antar  petugas  pelaksana dalam  hal  ini  petugas  Operator  UPT,  kantor Wilayah  dan  SDP  Pusat  untuk  adanya kesamaan  pandangan  dan  persepsi  dalam pelaksanaan tugas.
Implementasi Kebijakan Sistem Database...…………………..…(Hendra Lumataw, Max Rembang, Welly Waworundeng)
4. Dimasa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kelengkapan berkas dari keluarga narapidana perlu  adanya  inovasi  dalam  memanfaatkan teknologi informasi untuk kelancaran program integrasi narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006.  Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Agustino,  Leo.  2008.  Dasar-dasar  Kebijakan
Publik. Bandung: Alfabeta.
Budiharto,  Widodo.2010.  Robotika:  Teori  +
Implementasi. Yogyakarta: Andi Offset.
Edward,  III.1980. Implementasi  Public  Policy . Washington DC: Congresional Quarter press.
Mathis,  R.L.  &  J.H.  Jackson.  2006. Human
Resource  Management :  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba empat.
Mulyana,  Deddy.  2010.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Surachman, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian  Ilmiah  Dasar,  Metode Teknik. Bandung: Tarsito.
Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian  Kombinasi ( Mix Methods ). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Subarsono.  2006.  Analisa  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. The Policy  Implementation  Process : A Conceptual
framework .” Administration And Society . February. Yusuf.  2014.  “Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan”. Jakarta: prenadamedia group.