Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA SERTIFIKASI HALAL YANG DIJUAL MELALUI MEDIA LAYANAN GOFOOD
Aris Firman Hidayat 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum Email: arisfirmanhidayat@gmail.com, rosalindael@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Kasus maraknya permasalahan tentang produk makanan labelisasi halal di Indonesia yang belum jelas akan  kehalalanya,  menunjukkan  bahwa  berbagai  produk  di  Indonesia  telah  mencantumkan  suatu labelisasi halal di suatu produknya, akan tetapi produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal dari Kementerian  Agama  artinya  menunjukkan  bahwa  inisiatif  dari  pihak  produsen,  sehingga  produk tersebut belum jelas akan kehalalannya. Dalam era yang semkin modern ini dengan serba teknologi, menjadi perubahan dalam pemasaran suatu produk makanan khususnya Bangsa Indonesia, dengan adanya teknologi ini membuat masyarakat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan efisien, tidak terkecuali dalam hal pemasaran makanan. Dengan adanya teknologi ini telah memberikan peluang pemasaran  bagi  pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan  produk  makanan  secara  online.  Adapun media online yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan adalah melalui  media  layanan  aplikasi  Gofood.  Karena  dapat  menjadi  peluang  besar  untuk memperdagangkan  produk  makanan  degan  mudah.  Dalam  penelitian  ini  dengan  mengkaji  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kehalalan  produk  makanan  yang  dijual melalui media layanan Gofood.
Kata Kunci : halal, label, produk makanan, Media layanan Gofood  sertifikasi.

## Abstrak
Cases of rampant problems regarding halal-labeled food products in Indonesia that are not yet clear about  their  halal  status,  show  that  various  products  in  Indonesia  have  included  a  halal  label  on  a product, but the product does not have halal certification from the Ministry of Religion, which means that  the  initiative  from  the  producer,  so  that  the  product  is  not  yet  clear  about  its  halal.  In  this increasingly modern era with all the technology, there has been a change in the marketing of a food product, especially for the Indonesian people, with this technology making everything in society faster and more efficient, including in terms of food marketing. The existence of this technology has provided marketing opportunities for businesses to trade food products online. The online media that is often used by the public to meet their food needs is through the Gofood application service media. Because it can be a great opportunity to trade food products easily. In this research, it examines the laws and regulations relating to the halal food products sold through the Gofood service media.
Keywords : lawful, labeling, food product, Gofood media services, certification

## PENDAHULUAN
Bisnis  yang  terdapat  di  media  layanan  Gofood  pada  produk  makanan  yang  telah menjadi layanan bagi masyarakat terhadap pembelian produk makanan yang pada saat ini sangat  berkembang  pesat  dalam  masyarakat,  didorong  adanya  kemajuan  teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia serta menjadi mempermudah dalam melaksanakan jualbeli  dalam  aplikasi  Gofood.  Produk  makanan  pada  tempat  produk,  baik  itu  produk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
usaha  pasaran  maupun  usaha  modern  di  Indonesia,  yang  diperjualbelikan  dalam  media layanan  Gofood  ini.  Beragam  segala  macam  makanan  yang  bisa  dijual  melalui  aplikasi Gofood  ini  semakin  mudah  untuk  memperjualbelikan  makanan  tersebut.  Sayangnya, kebanyakan  produk  makanan  tersebut  tidak  mempunyai  sertifikasi  halal  yang  belum mencantumkan  label  informasi  akan    kehalalan  produk  tersebut.  Sementara  itu,  tanda labelisasi tersebut diharapkan agar menjadi kebutuhan oleh konsumen dengan menerima tanda  label  halal  yang  jelas  mengenai produk usaha tersebut. Dalam  hal  tersebut  maka kontribusi  negara  agar  memberikan  pelayanan  terhadap  perlindungan  konsumen terutama rakyat yang beragama muslim berkaitan kewajiban suatu makanan yang halal ini terhadap produk usaha tersebut. Dalam UUD RI Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 29 ayat  2  yang  menjelaskan  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya. (H Panjaitan, 2016)
Dengan  pesatnya  pertumbuhan  bisnis  online  pada  media  layanan  Gofood  disuatu produk makanan, maka tidak dipastikan untuk menjamin kehalalan produk dengan hal ini menjadi  kebutuhan  hak  terhadap  konsumen  muslim  yang  setiap  bulannya  terus  ada peningkatan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  atas  jaminan  kehalalan.  Lembaga Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa ada peningkatan penduduk di Indonesia tertulis pada Bulan Agustus Tahun 2022 yaitu sejumlah 275.361.267 jiwa manusia. Angka pertumbuhan tersebut naik sekitar 0,54 persen dibanding dengan sejenis pada tahun 2021. Sedangkan Kementerian Agama mengatakan bahwa negara Indonesia jumlah umat islam sejumlah 86,7 persen dari angka pertumbuhan di Indonesia tersebut. Total keseluruhan populasi  penduduk  Indonesia.  Hal  ini  setara  Persentase  itu  dengan  231,06  juta  jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Padahal pemerintah jauh sebelumnya sudah menerbitkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan peraturan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (selanjutnya  disebut  UU  JPH)  sebagai  landasan  hukum  terhadap  masyarakat    dalam kepentingan  konsumen  muslim  agar  sesuai  syariat  Islam  dan  tidak  terlibat  dalam  dosa mengkonsumsi makanan yang haram, baik terhadap dalam segi komposisi bahan makanan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
utama  yang  terdapat  dalam  produk,  maupun  dalam  proses  pengolahan  produk  hingga pada kemasan yang dipergunakan. (Samad, 2019)
Terdapat  perbedaaan  arti  yaitu  antara  Sertifikasi  halal  dan  labelisasi  halal  namun, memiliki  hubungan  antara  satu  dengan  lainnya,  sertifikasi  halal  dapat  diartikan  sebagai surat yang sah dari lembga terkait dengan Tindakan yang tepat untuk melihat apakah ada sesuatu  disampaikan  oleh  suatu  organisasi  telah  menyetujui  pengaturan  halal. Mencantuman label halal atau pelabelan suatu produk, terutama terhadap produk usaha dalam makanan yang diperjualbelikan. Sertifikat halal makanan ini menjadi sangat penting karena  saling  berkaitan  dengan  keberadaan  manusia  itu  sendiri,  namun  di  negara Indonesia  yang  terkenal  mayoritas  agama  islam  ini  masalah  menyelesaikan  perdebatan terhadap konsumen yang merupakan masalah yang saat ini yang belum menemukan titik terang atau jelas dan cakap berdasarkan peraturan peraturan pada Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat banyaknya masalah  yang belum menemukan titik terang sampai saat ini, misalnya kasus mencantumkan label halal secara  bodong  tanpa  melalui  alur  pembuatan  sertifikat  halal  dari  Kementerian  Agama. Pada permasalahan ini yang posisi pihak konsumen adalah pihak yang biasanya dirugikan oleh  pihak  produsen,  sehingga  permasalahan  ini  tidak  mampu  untuk  mempertahankan kepentingnnya,  pada  saat  ini  banyaknya  produk-produk  makanan  utamanya  yang  dijual dalam  aplikasi  Gofood  ini  yang  belum  mempunyai  sertifikat  halal,  akan  tetapi  pihak produsen  mencantumkan  label  halal  secara  bodong.  Sehingga  masyarakat  diresahkan dengan produk makanan halal maupun makanan  non halal. Dengan produk yang belum halal ini agar rakyat Indonesia pintar memilah makanan halal yang dijual dimedia online tersebut. Dalam pencantuman label halal pada kemasan makanan  merupakan kewajiban produsen  dan  disertai  adanya  sertifikasi  halal  dari  badan  yang  berwenang  untuk menyatakan  halal  bagi  masyarakat.  Suat  keterangan  halal  atau  yang  disebut  sertifikasi halal  merupakan  lembaran  kertas  yang  tertulis  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah oleh Lembaga berwenang yang untuk memberikan suatu kehalalan produk makanan itu engan diterbitkan oleh Kementerian Agama, sedangkan tanda bukti kehalalan di kemasan merupakan  arti  dari  label  halal  yang  menunjukan  kehalalan  suatu  produk.  (Negeri Surabaya Jl Rektorat Unesa dkk., 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sertifikasi halal adalah menjadi satu-satunya indikator yang membuktikan keamanan kehalalan  suatu  produk  makanan  oleh  umat  muslim  atas  produk  makanan  yang diperjualbelikan  di  media  layanan  Gofood,  yang  hendak  dikonsumsinya  denga  naman. Karena dalam  UU  JPH   menekankan  agama  islam  untuk  mendapatkan produk  makanan yang halal yang terdapat disuatu produk makanan dimedia layanan Gofood. Akan tetapi pihak  produsen  menginisiatif  dalam  produknya  untuk  memberikan  label  halal dikemasannya,  tetapi  produk  tersebut  tidak  mempunyai  sertifikasi  halal  yang  sah  dari Kementerian Agama atau yang disebut bodong. Oleh sebab itu masyarakat akan sulit untuk membedakan antara produk tersebut benar-benar halal atau bodong. Dalam umat muslim ini merupakan permasalahan akan karena keimanan dalam beragama Islam mewajibkan setiap orang yang beriman berkonsumsi dengan makanan yang halal, baik dalam zatnya, cara  memperolehnya,  halal  dalam  proses  jualbelinya,  serta  dalam  bentuk  penyajiannya makanan tersebut. Serta sebelum peraturan disahkan UU Nomor 33 Tahun 2014, produk aturan lainya sudah mengatur akan problem kehalalan makanan ini, yaitu dalam Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen.  Sedangkan  penelitian  ini  lebih  membahas  pada  perlindungan hukum terhadap makanan dengan mencantumkan label halal secara bodong.
Pada  beberapa  penelitian  sebelumnya  pernah  ditelitih  oleh  Balqis  Siagian  dengan judul  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Makanan/Minuman  Yang  Tidak Berlabel  Halal  Di  Kota  Medan”.  Pada  penelitian  penulis  ini  lebih  terfokus dalam  tidak mencantumkan label halal disuatu produknya, selanjutnya terdapat juga penelitian oleh Arsyad  Subhan  Purba  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Keabsahan  Produk Makanan  Tanpa  Label Halal  Bagi  Konsumen  Muslim”  dalam  penelitian  ini  kelayakan kebenaran  label  halal  bagi  konsumen  agama  muslim,  dan  penelitian  selanjutnya  Rifany Arbita  Lubis  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Produk  Makanan Dan  Minuman  Kaki  Lima  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  (Studi  Pada  Pasar  Kaget  Binjai)” pada  penelitian  ini  lebih mengarah dalam perlindungan hukum bagi konsumen mengenai pedagang kaki lima.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  ingin  penelitian  untuk  membahas  tentang bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  produk  makanan  tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan Gofood.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini lebih mengarah dalam pendekatan kepustakaan dengan mengkaji beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan  hukum  primer  berupa  dengan  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan dengan  kehalalan  produk  makanan  yang  dijual  melalui  media  online.  Sedangkan  bahan hukum  sekunder  berupa  buku  hukum  perlindungan  konsumen  dan  jurnal  hukum, pendapat  tokoh  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  konsumen.  Dianalisis secara kualitatif yuridis normatif kemudian disusun secara sistematis yang diarahkan untuk permasalahan dengan menggunakan Perundang-Undangan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Labelisasi halal di Indonesia
Pemerintah sudah menetapkan menunjuk adanya institusi terkait labelisasi terhadap produk makanan yaitu peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tahun 2019 perihal  mengenai  Layanan  Sertifikasi  Halal,  terdapat  3  lembaga  yang  saling  berkaitan dalam melaksanakan proses terciptanya sertifikat halal, antara lain:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang pada pengajuan permohonan sertifikasi halal serta penerbitan sertifikat halal.
2. Lembaga  Pemeriksaan  Halal  (LPH)  yang  berwenang  dalam  pemeriksaan  produk maupun  instansi  terhadap  pengujian  kehalalan  suatu  produk  yang  disampaikan terhadap auditor halal yang ada pada dalam LPH. Yang dikeluarkan sertifikat tersebut oleh BPJPH.
3. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  pengkajian ilmiah terhadap akibat pemeriksaan serta pengujian atas kehalalan produk. Selain itu, MUI berwenang pada pelaksanaan sidang fatwa halal.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dengan terdapatnya 3 lembaga diatas tersebut diharapkan dapat menaikkan kualitas mengenai  produk  makanan  yang  beredar  dalam  penduduk  Indonesia,  dengan  standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (selanjutnya disebut UU Pangan).
Sebelum  masuk  pada  isi  dalam  UUPK,  terlebih  dahulu  untuk  mengenali  dulu  akan terkait  istilah  dengan  apa  itu  konsumen  serta  asal  mula  konsumen.  Konsumen  yang diperbincangkan pada hal ini artinya setiap produk makanan untuk kebutuhan diri sendiri, dan  tidak akan memproduksi  makanan lain atau untuk memperdagangkannya kembali, adanya  transaksi  konsumen  online  yang  terdapat  di  media  layanan  Gofood,  konsumen sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  proses  akan  terjadinya  suatu  peralihan  pemilikan makanan  dari  pihak  produsen  ke  pihak  konsumen  yang  dinikmati  makanannya  yang diperjualbelikan  di  media  online  Gofood  atau  berasal  penyedia  makanan  kepada  pihak konsumen .
Bahwa hak terhadap konsumen  memiliki atas hak akan menentukan makanan serta menerima suatu makanan tersebut selaras dengan menggunakan ketentuan kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak produsen serta mendapatkan  perlindungan hukum mengenai keterangan dengan tepat tentang produk makanan tersebut serta akan jaminan terhadap  makanan,  hak  bagi  menerima  ganti  kerugian    atau  meminta  untuk  menukar dengan  produk  makanan  yang  tidak  sesuai  dengan  permintaan  dari  pihak  konsumen, apabila  makanan  yang  diterima  oleh  konsumen  yang  tidak  seperti  menggunakan kesepakatan dengan tidak sebagaimana mestinya. (Hakim, 2020)
Pada  sisi  lain,  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  dimedia  layanan  Gofood,  seperti  yang terdapat pada Pasal 7 UUPK antara lain yaitu menyampaikan suatu informasi yang tepat, transparan dan terjamin tentang keadaan dan jaminan terhadap makanan dan  memberi penjelasan yang tepat terhadap penggunaannya, penggantian dan memberi kompensasi terhadap  konsumen,  ganti  rugi  atau  penggantian  seandainya  produk  makanan  maupun minuman yang diterima oleh konsumen tidak selaras menggunakan kesepakatan. Dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan makanan maupun minuman yang tidak selaras dengan suatu perjanjian yang menerangkan terdapat dalam labelisasi suatu produk atau mempromosikan produknya penjualan makanan yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dijual  di  media  online.  Sesuai  dengan  pasal  pasal  8  UUPK  tersebut,  ketidaksesuaian spesifikasi kemasan atau suatu produk makanan dengan itu konsumen menerima dengan barang atau suatu produk makanan yang terdapat pada iklan atau foto di media Gofood, penawaran  barang    dalam  melakukan  suatu  perjanjian  ialah  bentuk  pelanggaran  atau larangan bagi pelaku penjual dalam memperdagangkan barang tidak sesuai denga napa yang terdapat dalam kemasan makanan tersebut. (Irwandi, 2022)
Maka dalam hal ini pihak konsumen selaras dengan peraturan mengenai UUPK yang terdapat  pada  Pasal  4  huruf  h  yaitu  konsumen  mempuyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dengan keringanan yaitu ganti rugi atau yang disebut  penggantian suatu  makanan  yang  diperjanjikan  tidak  sesuai  dengan  kenyataanya  dalam  makanan tersebut yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha terhadap pihak konsumen. Sebaliknya yaitu bagi produsen produk makanan yang tertuang dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 7  huruf  g  bahwa  pelaku  usaha  harus  memberikan  gantii  rugi  serta  penggantian  apabila makanan  yang  didapatkan  oleh  konsumen  atau  tidak  selaras  dalam  kenyataannya  yang telah  diperjanjian.  Jika  pihak  produsen  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagai  pelaku usaha,  pihak  produsen  tersebut  dapat  diancam  pidana  dengan  peraturan  yang  berlaku dalam Pasal 62 UUPK.

## Kontrak Gofood terhadap pelaku usaha berdasarkan UU ITE
Dalam  pelaksanaan  transaksi  jualbeli,  yang  terdapat  dalam  media  layanan  Gofood meskipun  aksesnya  dilakukan  secara  online,  berdasarkan  UU  ITE  dan    Peraturan Pemerintah    Penyelenggara  Sistem  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  PP  PSTE) tentu diakui menjadi transaksi elektronik yang bisa akan dipertanggungjawabkan. Dalam transaksi  kontrak  elektronik  ini  sendiri  yang  tercantum dalam  Pasal 48 ayat  (3)  PP PSTE setidaknya  harus  terdapat  hal-hal  menjadi  berikut  yaitu  identitas  para  pihak,  objek  dan spesifikasi,  persyaratan  Transaksi  online  atau  secara  elektronik,  harga  dan    biaya, mekanisme  pada  hal  terdapat  pembatalan  oleh  para  pihak,  ketentuan  yang menyampaikan hak pada pihak yang telah dirugikan akibat kelalaian terhadap produsen akan  dapat  mengembalikan  produk  makanan  untuk  meminta  penggantian  produk  yang diinginkan apabila terdapat adanya produk tidak sesuai dengan kenyataannya, dan  pilihan hukum menjadi penyelesaian Transaksi online atau elektronik tersebut. (Aulia dkk., 2019)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
` Berdasarkan tersebut yang terdapat pada transaksi secara online atau elektronik yang terjadi  dalam  kasus  suatu  barang  atau  produk  makanan  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataannya dapat berlandaskan dengan instrumen UU ITE dan atau PP PSTE yang telah menjadi  dasar  hukum  untuk  menangani  permasalahannya.  Dalam  adanya  perlindungan konsumen,  yang  terdapat  bahwa  produsen  harus  menyampaikan  akan  kejelasan keterangan  mengenai  penawaran  kontrak  Gofood  dengan  pelaku  usaha.  kemudian terdapat pertanyaan yaitu bagaimana apabila produk makanan bagi pihak konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan kenyataannya yang terdapat diaplikasi media layanan Gofood atau periklanan yang telah diperjanjikan?
Berdasarkan dalam Pasal 49 ayat (3) tentang PP PSTE mengatur secara spesifik tentang hal  tersebut,  yaitu  pelaku  usaha  wajib  menyertakan  batasan  waktu  terhadap  pihak konsumen  agar  mengembalikan  suatu  produk  yang  telah  dikirim  apabila  suatu    produk makanan tidak sesuai dengan yang ada ketika perjanjian dilakukan atau terdapat adanya perbedaan  suatu  makanan  yang  diterima  konsumen.  Dalam  adanya  peraturan  hukum tersebut, dan Ketika makanan yang diperoleh dalam transaksi jualbeli online tidak sesuai dengan  yang  dalam  gambar  pada  Aplikasi  media  layanan  Gofood  atau  terdapat  di periklanan  media  online  ini  (menjadi  bentuk  penawaran),  hal  tersebut  bisa  dengan menggugat Pelaku Usaha denga ketidaksesuaian suatu makanan dengan aslinya (pada hal ini  ialah  pihak  produsen  atau  penjual)  dalam  secara  hukum  perdata  menggunakan  dalil terjadinya suatu wanprestasi tentang transaksi jualbeli pada media Gofood yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak penjual.
Menurut Prof. R. Subekti, S.H. yang terdapat bukunya mengenai “hukum Perjanjian”, wanprestasi ialah kelalaian atau kealpaan yg bisa berupa 4 macam kondisi yaitu:
a. tidak melakukann apa yg disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat;
d. Melakukan sesuatu yg menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Apabila  terjadi  tidak  sesuai  dengan  bentuk    4  macam  point  tersebut  yang  telah dilakukan, maka dengan demikian dalam secara perdata dapat menggugat pihak produsen suatu barang atau produk yang dilakukan secara online, contohnya media aplikasi shopee
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan  media  layanan  Gofood,  dengan  menggunakan  dalil  terjadi  suatu  wanprestasi  yang dilakukan oleh penjual. (misalnya, suatu produk makanan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan  spesifikasi  produk  dengan  terdapatnya  suatu  label  halal  yang  terdapat  di  suatu produk  tetapi  produk  tersebut  tidak  mempunyai  sertifikasi  halal  yang  diterbitkan  oleh (BPJPH) yang terbentuk dalam naungan Kementerian Agama. Atau yang dikatakan produk tersebut  bodong,  dan  terjadinya  terdapat  dalam  tampilan  beranda  suatu  laman  media layanan Gofood).
Implementasi UU JPH terutama terhadap produk  makanan  yang  terdapat  media online khususnya dalam Media Layanan Gofood yang seharusnya dilaksanakan lebih ketat oleh Pemerintah, mengingat pertumbuhan Negara Indonesia mayoritas penduduk  muslim di bangsa Indonesia ini yang semakin pesat. Hal tersebut dengan otomatis sebagai bangsa yang memiliki produk makanan yang harus halal. Salah satu penelitian terkait hal tersebut artinya bahwa produk usaha menengah ke bawah yang turut menggunakan aplikasi media layanan  Gofood  online  ini,  yang  dari  segi  pemasaran  meningkat.  Karena  mempemudah bagi  pihak  konsumen  dan  pihak  pembeli,  sehingga  aplikasi  media  layanan  Gofood  ini sangat mudah dan efisien terhadap masyarakat. Pertumbuhan jumlah unit produk usaha menengah kebawah ini atau rumahan  yang  memproduksi  makanan  yang  dijual melalui  media  layanan  Gofood  yang  semakin  melonjak  akan  pemasaran  secara  online. Artinya  dalam  penerapan  implementasi  Label  halal  tersebut,  pemerintah  seharusnya mensosialisasikan  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  penyertaan  label  halal  di setiap  produk  yang  ditawarkan  serta  dibeli  oleh  kosumen  tanpa  pandang  siapa  yang menjadi  konsumen.  Dengan  mengarah  hal  tersebut  mampu  dilakukan  dengan  macam- macam tahapan yaitu, pertama, dimulai masalah tentang persiapan adanya pelaksanaan  sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  melakukan serangkain  proses  sertifikasi  halal  yang  cepat,  efisien  dan    mudah  dijangkau  di  setiap bagian terkecil pemerintahan. (ANGRIYANI, 2020)
Beberapa  hambatan  akan  penerapan  label  halal  terhadap  otoritas  yang  ada  mesti diminimalisir,  antara  lain  yaitu,  BPJPH,  MUI,  serta  Kementerian  terkait  yang  mengatur mengenai jaminan produk halal dan wajib berhubungan terhadap para pengelola server aplikasi  penjualan  secara  online,  misalnya  seperti  aplikasi  media  Layanan  Gofood  serta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Menyusun  dasar  mengenai  pelaksanaan  pelabelan  produk  halal  yang  menggunakan tahapan-tahapan proses yang cepat serta efisien. Dalam melaksanakan Proses sertifikasi halal  tersebut  tentunya  perlu  dilakukan  secara  bertahap  serta  berkelanjutan,  selama proses  sertifikasi  tersebut  belum  selesai,  maka  perlu  dicantumkan  logo  halal  pada kemasannya  yang  masih  pada  proses  sertifikasi  halal  berdasarkan  yang  diamanatkan dalam PP No. 31 Tahun 2019, bahwa barang yang harus bersertifikasi tetapi belum lolos boleh dengan cara yang ditawarkan serta yang dijual ke masyarakat wajib  mencantumkan logo disuatu produknya. hal ini menjadi suatu keadaan dengan penerapan sertifikasi halal yang  bertujuan  untuk  mencantumkan  label  halal  pada  setiap  produk  makanan  yang diperjualbelikan  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  akan  kehalalan  produk  tersebut dan serta terus terimplementasikan atau diterapkan oleh pihak produsen.
Faktor-faktor yang perlu kita ketahui agar perlu didorong buat mengimplementasikan penyertaan  label  halal  yang  terdapat  pada  produk  kemasan  yang  dijual  melalui  Media Layanan  Gofood,  merupakan  diperlukannya  langkah  langkah  terhadap  pemerintah  dan lembaga terkait mengenai label halal yang terdapat dalam kemasan produk untuk :
a) Diberlakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  acara  dan    kampanye nasional, akan pentingnya labelisasi halal padaproduk kemasan
b) Dibutuhkan adanya konsistensi terhadap masyarakat akan langkah mengenai proses pengauan sertifikasi halal agar mendesak seluruh pihak  terutama terhadap penjual  atau  produsen,  sehingga  terlibat  untuk  ikut  pada  proses  sertifikasi  halal disertai sanksi aturan hukum bagi pelaku usaha secara tegas.
c) Dibutuhkan  pembentukan  lembaga  badan  operasional  sertifikasi  yang  bisa menjangkau  kepada  para  pelaku  usaha  menengah  kebawah  serta  menyediakan akses  pengurusan  sertifikasi  halal  yang  praktis,  cepat  serta  terjangkau  untuk masyarakat untuk melaksanakan sertifikasi halal.
d) Diperlukannya  kerjasama  antara  Aplikasi  Media  Layanan  Gofood,  sehingga memberikan persyaratan adanya label halal pada produk kemasan yang dijual pada bisnisnya di media online.
Apabila  suatu  pelaksanaan  pelabelan  halal  pada  produk  kemasan  telah terimplementasikan dengan baik dan benar, kemungkinan hal tersebut dapat mendorong
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pelabelan halal menajadi perubahan yang signifikan, sebagai contoh yaitu meningkatnya terhadap  peluang  tenaga  pekerjaan,  seperti  yang  kita  ketahui  mengenai  dalam  industri rumahan  ataupun  usaha  mikro  menengah  kebawah  merupakan  bisnis  yang  padat  akan karya  produk  yang  dihasilkan  dan  dapat  membuka  peluang  pekerjaan  terhadap masyarakat  Indonesia,  hal  ini  akan  terciptanya  pasar  bisnis  dengan  adanya  produk makanan halal terbesar di dunia dan bangsa yang memiliki penduduk muslim terbanyak merupakan negara Indonesia hal ini menjadi suatu kewajiban terhadap pemerintah untuk memperhatikan  suatu  kehalalal  produk  tersebut,  serta  dalam  tingkatan  yang  semakin bertumbuhnya  pelaku-pelaku  usaha  produk  makanan  yang  dapat  meningkatkan perekonomian nasional. Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan:  “Produk  yang  masuk, beredar, serta diperdagangkan di daerah Indonesia harus menyertakan bersertifikat halal.” Penjelasan dari pasal 4 UU JPH ini sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha atau produsen yang secara jelas serta tegas pada pasal tersebut, artinya bahwa adanya pasal ini seluruh produsen atau  pelaku  usaha  yang  berdagang  dalam  wilayah  Indonesia, wajib  mengurus produknya  ke  lembaga  yang  berwenang  dalam  mengajukan  label  halal,  agar  produk tersebut menerima sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Akan tetapi permasalahan pada  saat  ini,  ketidakpatuhan  produsen  terhadap  adanya  aturan  hukum  pada  pasal tersebut belum menerima sanksi bagi yang melanggar aturan yang tegas tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Label Halal Dengan adanya permasalah yang saat ini beredar ditengah-tengah masyarakat yaitu dengan pemalsuan akan pencantuman label halal yang terdapat pada produk kemasan, ini jelas  sangat  meresahkan  dan  merugikan  terhadap  konsumen,  terlebih  masyarkat  yang beragama  muslim  di  Indonesia.  Karena  umat  muslim  diwajibkan  untuk  mendapatkan makanan yang dikonsunsumsi dengan yang halal, baik itu dari bentuk untuk mendapatkan suatu  makanan  tersebut  maupun  bahan  makanan  yang  dikonsumsi  benar-benar  halal. Produk  makanan  Inkonsisten  serta  ketidaksesuaian  dengan  aturan  terhadap  sertifikasi serta akan label halal, seperti yang sebelumnya di atas, sebagai penyebab akan terjadinya suatu Tindakan yang melanggar aturan pidana tersebut. Dengan masih terdapatnya bagi produsen atau penjual yang masih belum mendaftarkan suatu produk makanan kepada Kementerian  Agama  agar  menerima  sertifikat  serta  label  halal  yang  sah  terhadap
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
produknya,  akan  tetapi  karena  memang  sampai  saat  ini  sangat  penting  bagi  produsen untuk  memberikan  keterangan  label  halal  pada  produk  makanan  dengan  mendapatkan sertifikat halal yang telah diajukan oleh produsen terhadap BPJPH, artinya suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya di media online layanan Gofood. (Asnawi, 2004)
Berdasarkan  upaya  pemerintah  Indonesia  terhadap    perlindungan  hukum  yaitu dengan adanya aturan sanksi pidana bagi produsen dalam produk yang diperjualbelikan tersebut  yang  melanggar  ketentuan  hukum  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Kementerian Agama. Adapun dalam Undang-Undang Pangan maupun UU Pangan maupun UUPK yang telah ada aturan mengenai sanksi yang diterapkan saat terjadi adanya melanggar dengan aturan tersebut  oleh  pelaku  usaha  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku. Selain adanya mengenai perlindungan hukum terhadap penerima makanan yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  ialah  untuk  mendapatkan  pengawasan  oleh  pemerintah    terhadap produk  makanan  yang  beredar  dimedia  online.  Hal  ini  sangat  penting  karena  Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penganut agama muslim terbanyak di dunia. (BEATRIKS SAFSAFUBUN, 2014)
Berdasarkan  dalam  buku  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah  sebelumnya menjelaskan  tentang  aturan  ketentuan  mengenai  akan  pemalsuan  surat.  Dalam   aturan yang  tedapat  dalam  KUHP,  mengenai  kejahatan  terhadap  pemalsuan  surat  pada kebanyakan berupa tentang pamalsuan surat yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP.
Surat ialah alat komunikasi antara dua pihak yang terdapat tulisan dalam lembaran atau kertas yang terdiri dengan kalimat, huruf, serta termasuk nomor yang memiliki unsur yang  berisi pola pikiran seseorang  atau  sebuah makna  tertentu,  yang termuat misalnya berupa  tulisan  tangan,  menggunakan  mesin  ketik  atau  laptop  maupun  komputer,  yang tercetak oleh printer, menggunakan mesin cetak serta dengan alat dengan cara apapun yang bisa menghasilkan surat tersebut dengan maksud untuk memberitahukan mengenai informasi  yang  diberikan  oleh  pengirim  yang  terdapat  di  dalam  surat  tersebut.  (Hakim, 2020)
Membuat surat keterangan secara palsu (membuat palsu atau dalam Bahasa Belanda dengan valshcelijk opmaaken, terhadap sebuah surat) ialah melahirkan sebuah surat yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berisikan semua atau Sebagian dari isi surat tersebut mengandung unsur palsu, atau yang bertentangan dengan kenyataannya. Dalam mewujudkan surat keterangan  secara palsu tedapat dua hal yaitu:
1. Mewujudkan sebuah surat yang sebagian besar isi surat tersebut  atau keseluruhan isi surat  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya  dan  bertentangan  terhadap kebenaran surat tersebut.
2. Menghasilkan surat yang seakan-akan suurat tersebut yang dihasilkan orang lain selain pihak produsen.
Memalsukan  yang  terdapat  dalam  surat  artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh penjual atau produsen dengan menggunakan cara perubahan-perubahan terhadap isi dari surat tersebut dengan cara tanpa hak dari konsumen, yang ada dalam surat atau tulisan, dirubahnya atas nama produsen dimana yang bisa bertentangan dengan isinya. Bahwa hal tersebut sebelumnya ialah perubahan terhadap tulisan dalam surat yang sebelunya surat tersebut  tidak  benar  dan  terdapat  perubahan  dengan  benar  surat,  hal  ini  adalah dinamakan pemalsuan surat. Perbuatan tersebut bisa terjadi apabila terdapat 3 hal sebagai berikut:
1. Penghapusan istilah, kalimat, angka, dan tandatangan
2. Penambahan istilah, angka serta penambahan kalimat dalam surat ;
3. Penggatian kalimat, istilah, nomor , tanggal serta tandatangan.
Dari penjelasan tersebut terlihat benar dengan adanya KUHP sudah mengatur tentang pelanggaran  mengenai  kejahatan  adanya  pemalsuan  terhadap  surat  ,  dengan  ini  dapat diterapkan  dengan  aturan  mengenai  pemalsuan  sertifikat  halal  dalam  suatu  produk makanan yang diperjualbelikan. Karena adanya sertifikat halal juga merupakan surat bukti akan kehalalan suatu produk yang diperuntukan  untuk membuktikan kepada konsumen tentang kehalalan suatu produk yang dibelinya.
Sedangkan  mengenai  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  tentang adanya pemalsuan labelisasi halal dalam produk makanan, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan adanya suatu pelindungan hukum terhadap konsumen yang berupa sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pemalsual labelisasi halal. Dan terdapat perlindungan hukum terhadap produk makanan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang  lain  misalnya  berupa  seperti  pengawasan  oleh  pemerintah,  sebab  sikap  terhadap penjual atau produsen yang mencantumkan label halal yang tidak sinkron menggunakan label dengan semestinya, dengan harus memiliki sertifikasi halal dari kementerian agama. Hal  tersebut  intinya  telah  menyalahi  hak  bagi  konsumen.  Oleh  demikian  itu  untuk menegakkan peraturan mengenai pemalsuan surat dalam label halal yang berlaku serta menjamin  hak  bagi  konsumen,  dengan  demikian  dibutuhkan  adanya  pemeriksaan terhadap makanan yang beredar dimedia online Gofood. Pada hal tersebut UUPK ini serta mengatur  kebijakan  mengenai  pengawasan  terhadap  produk  makanan.  Dalam  UUPK peraturan  yang  mengenai  menyampaikan bahwa  perlindungan hak-hak bagi  konsumen. (Diajukan dkk., 2014)
Sesuai  dengan    ketentuan  yang  terkandung  pada  pasal  29  UUPK  dengan  nyata pemerintah  memiliki peran  terhadap  masyarakat  dalam hal  mengenai  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  terhadap  produk  makanan,  Adapun  peran  pemerintah  dalam melaksanakan  perlindungan  konsumen  dengan  berupa  pemeriksaan  terhadap  produk makanan  yang  beredar.  Dalam  pengawasan  makanan  merupakan  satu  cara  memberi perlindungan  untuk  konsumen  atas  persebaran  makanan  pada  media  layanan  Gofood. sesuai dengan peraturan pasal 30 UUPK dapat ditinjau bahwa kenyataannya pengawasan mampu  dilakukan  bagi  lembaga  pemerintah  atau  Lembaga  Pelindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat serta rakyat. Undang-Undang lainnya ialah meliputi dalam UU JPH dengan  disahkannya  UUD  RI  setelah  lima  tahun  maka  seluruh  produk  makanan  yang dijualbelikan  kepada  konsumen  atau  yang  ditawarkan  kepada  konsumen  maka  produk tersebut wajib mencantumkan label halal dalam kemasannya untuk menjamin kehalalan suatu produknya kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  sangat  rentan  dengan  berbagai permasalahan  pemalsuan  mengenai  label  halal  yang  banyak  dirugikan  oleh  pihak  dari produsen  atau  pelaku  usaha  produk  makanan  yang  tidak  beritikad  baik  dalam melaksanakan  jualbeli dalam media layanan Gofood atau secara online. Transaksi jual beli secara  online tersebut, bagi pihak  konsumen  atau pihak produsen  maka  harus memiliki
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
iktikad  baik  dari  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pihak  konsumen  dan  produsen dengan  kesepakatan  mengenai  jualbeli  dimedia  layanan  Gofood.  Adapun  apabila  pihak pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  kesepakatan  jualbeli  tidak  melaksanakan  dengan semestinya dengan aturan yang berlaku  terhadap konsumen maka dapat menggunakan UUPK.  Dengan  demikian  produsen  wajib  berrtanggungjawab  atas  perbutannya  dalam permasalahan  memalsukan  label  halal  yang  dicantumkan  pada  produk  makanan  dan diperjualbelikan di media layanan Gofood.

## DAFTAR PUSTAKA
ANGRIYANI,  A.  M.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  MUSLIM  DARI PRODUK  PANGAN  YANG  TIDAK  BERLABEL  HALAL  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA DAN DI KOREA. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 12 (1). https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2987 Asnawi, H. F. (2004). Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam . Aulia,  C.,  Jeumpa,  K.,  &  Chairunnisa,  C.  (2019). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE) . BEATRIKS SAFSAFUBUN. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN  DENGAN PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL . Diajukan,  S.,  Memenuhi,  U.,  &  Memperoleh,  P.  (2014). PERLINDUNGAN  KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL SECARA ILEGAL . H  Panjaitan.  (2016). PEMBERLAKUAN  PERJANJIAN  BAKU   DAN  PERLINDUNGAN  TERHADAP KONSUMEN .
Hakim, aulia rahman. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman
Tanpa Label.
Jurnal
YUSTITIABELEN , 98 – 110. https://www.journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/248
Irwandi, H. S. (2022). PRAKTEK JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL MENURUT HUKUM ISLAM . 7 (1).
Negeri  Surabaya  Jl  Rektorat  Unesa,  U.,  Wetan,  L.,  &  Lakarsantri,  K.  (2021).  Kepastian Pengaturan  Label  Halal  Produk  Siap  Saji  Non  Kemasan  pada  Bisnis  Online  Bagi Masyarakat  dalam  Era  Pandemi  Covid-19  Siti  Nur  Azizah. Journal  of  Social  Religion Research Oktober-2021 , 6 (2), 2527 – 3744. https://doi.org/10.24256/pal.vxix.xxxx
Samad, T. F. (2019). The concept of E-Commerce in Islamic Perspective Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam. Dalam Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam (Vol. 4).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal
Undang-undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022