## AKTOR KULTURAL DALAM PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)

## Yasril Yunus
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email : yeye_unp@yahoo.com

## Abstract
This paper aims to propose the existence of the role of  indigenous actors both as tribal stakeholders as well as administrators of the nagari (local administrative village) in  West  Sumatera,  home  to  the  Minangkabau  people.  This  study  used  qualitative approach.  Both  internal  aspects  and  external  consideration  of  the  adat  (tradition)  are analysed  using  SWOT  by  in-depth  interview  and  focus  group  discussion  of  the  tribal stakeholders as well as indigenous actors. The result shows that there are important role and  leadership  of  the  cultural  actors  in  the  governance  of  nagari  who  are  capable  of appreciating  the  values  and  rights  of  indigenous  people  without  ignoring  the  values  of modern democracy.
Key words: cultural actors, governance of nagari, Minangkabau tradition

## Pendahuluan
Perubahan dari nagari ke desa masa orde baru  tidak  saja  perubahan  struktural  dan kegoncangan budaya ( culture shock ) di Minangkabau,  tetapi  sekaligus  juga  perubahan orientasi  dan  filosofinya.  Sekalipun  demikian Nagari  tetap  eksis  sebagai  masyarakat  hukum adat  dalam  sebuah  lembaga  Kerapatan  Adat Nagari (KAN).
Secara  teoritik  banyak  penulis  menyata- kan  seperti  Lawang  dalam  Irfan  (2003)  mem- perkuat  temuan  ini  dengan  mengingatkan bahwa  bila  kita  hanya  memahami  perundang- undangan  yang  berorientasi  pada  lembaga “jadi-jadian”  tingkat  lokal niscaya  institusional atau  capacity  building  tidak  berjalan  secara optimal. Tidak sedikit the best practice lembaga lokal  didukung  oleh  indigenous-knowladge. Menurut A.Tarigan (2003), nilai budaya bangsa seperti  hubungan  interpersonal,  trust,  keke- luargaan,  dan  gotong-royong  mampu  menjadi ikatan  kebersamaan  dan  modal  sosial  yang handal. Ada tiga faktor positif dari modal sosial yaitu  fungsi  fasilitasi,  koordinasi  dan  fungsi mengurangi  resiko.  Eko  Prasojo,  Kurniawan  & Hasan  (2004)  juga  mendukung  bahwa  temuan program  inovasi  di  Kabupaten  Jembrana  Bali ternyata  didominasi  oleh  program  yang  di  luar institusi  pemerintah  dibanding  dengan  yang locus -nya  di  dalam  institusi  pemerintahan.
Salah satu kekuatannya adalah sinerjinya antara organisasi  pemerintahan  formal  (lurah)  dengan organisasi tak formal (desa adat).
Eksistensi  yuridis  Nagari  diakui  se- panjang  masa,  masa  Belanda  tercantum  dalam pasal  75  Regeringreglement  dan  Inslandsche Gemeente  Ordonantie  voor  Buitengewesten (IGOB)
Stb. 498/1938 (Soetandyo Wignjosoebroto,  1994).  Jepang  menguatkan IGOB dengan mengeluarkan Peraturan No.1/1942  dan Osamu  Seirei No.27/1942 (Sunardjo,  1984).  Setelah  kemerdekaan  aturan di  atas  tetap  berlaku  (Aturan  Peralihan  UUD 1945).  Setelah  merdeka  nagari  khusus  diatur dalam;
a. Maklumat  Residen  Sumatera  Barat  No.20- 21/1946, tentang perubahan struktur
Pemerintahan Nagari,
b. Perda  Sumatera  Tengah  No.50/G.P/1950 tentang Pokok-Pokok Pemda;
c. SK  Gubernur  KDH  Sumatera  Barat No.2/Desa/GSB/Prt-1963  tentang  Corak Pemerintahan Nagari,
d. SK  Gubernur  KDH  Sumatera  Barat No.015/GSB/1968  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
e. SK  Gubernur  KDH  Sumatera  Barat No.155/GSB/1974  tentang  Nagari  sebagai Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan pemerintahan yang terendah.
Aktor Kultural dalam...
f. Perda  Propinsi  Sumatera  Barat  No.13/ 1983,  tentang  Nagari  sebagai  masyarakat hukum adat. Peraturan ini sebagai legitimasi  nagari,  tanpa  fungsi,  hak  dan kewenangan  menyelenggarakan  pemerin- tahan.
Secara praktis Pemerintahan Desa selama Orde  Baru  dengan  Perda  Propinsi  Sumatera Barat    No.13/1983  terjadi  dualisme  yaitu  desa dan nagari, yang mengakibatkan 1) disintegrasi masyarakat  seperti  lemahnya  nilai-nilai  keke- rabatan  adat  Minangkabau;  2)  Kurangnya dukungan  masyarakat  terhadap  pembangunan; 3)  lemahnya  peran  penghulu,  alim  ulama, cerdik  pandai  yang  tergabung  dalam  lembaga KAN;  4)  terjadi  dekulturisasi  yang  meng- hilangkan  identitas  Minang;  5)  suburnya  pola birokrasi  dan  menguatnya  negara  dan  pemerin- tahan secara formal (Yasril Yunus. 2001). Perda Provinsi  Sumatera  Barat  No.  9  tahun  2000  jo UU  No.  22  tahun  1999  desa  dikembalikan  lagi ke  bentuk  nagari,  karena  Pemerintahan  Nagari lebih  menghormati  martabat  dan  hak  asli masyarakat  adat,  disamping  juga  memper- timbangkan dan menselaraskannya dengan nilai demokrasi modern.
Penelitian  Yasril  Yunus  (2001)  telah menemukan  model-model  pemerintahan  nagari sejak  sebelum  Islam,  masa  Belanda,  masa kemerdekaan  dan  semasa  UU  No.5/1979, hingga  ditetapkannya  UU  No.  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Model-model itu  dipengaruhi  berbagai  variabel,  dan  gaya manajemen  pemerintahan  pada  priode  masing- masing.  Model  Kepemimpinan  Pemerintahan Nagari pada masa-masa tersebut tidak sepi dari berbagai konflik nilai, tarik menarik antara gaya otoritarian  dengan  gaya  demokratik  seperti Dasman  Lanin  (2003)  menemukan  pula  bahwa komitmen dan kapabilitas penyelenggara nagari masih  menunjukkan  komitmen  yang  belum utuh.  Belum  terdapat  keserasian  antara  nilai- nilai  ketatanegaraan  adat  dengan  nilai-nilai ketatanegaraan  modern,  dan  Syafnil  Effendi (2003)  menemukan  bahwa  SDM  eksekutif nagari  belum  mengarah  ke  cita-cita  reformasi yang  demokratik,  masih  memiliki  mental sebagai  birokratik  seperti  desa  sebelumnya. Temuan  Fatmariza  (2003)  bahwa  kendala demokrasi dalam kesetaraan gender tidak hanya dari  sisi  politik  tapi  juga  dari  nilai  patriachi yang masih kental. Masih terlihat ideologi yang menjadikan  tafsiran  ajaran  agama  untuk menjastifikasi  penolakan  kesetaraan  gender  di
nagari. Helmi Hasan (2004) menemukan bahwa modal  sosial  yang  ada  pada  budaya  Minang berupa  nilai-nilai  demokrasi  tetap  terpelihara dalam struktur budaya nagari. Kendala pemerintahan  disebabkan;  (1)  birokrat  nagari mengeluarkan  peraturan  yang  tidak  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  adat,  baik  yang berhubungan  dengan  kelembagaan  maupun proses  pengambilan  keputusan;  (2)  kondisi ekonomi  dan  pengetahuan  masyarakat  yang rendah  sering  menjadi  kendala  dalam  ber- partisipasi  di  nagari.  Tentang  aktor  falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah (ABS-SBK),  Dasman  Lanin  (2005) menemukan  kesenjangan  antara  aktor  ABS- SBK  sebagai  pekerja  sosial  yang  sukarela dengan  karakter  tugas  pemerintahan  modern mereka  di  nagari,  yang  menuntut  profesional dan  kualifikasi  pemahaman  agama  dan  budaya yang  tinggi.  Jadi  Benda–Beckmann  &  Franz (2001)  mengemukakan  “ the  return  to  the nagari  has  led  to  a  new  interest  in  adat  as  a legitimation of political authority”.
Disamping  temuan  di  atas,  telah  ditemu- kan  pula  bahwa  modal  sosial  adat  tetap  ter- pelihara,  seperti  temuan  Dasman  Lanin  (2006) bahwa  kemauan  Lembaga  Adat  Nagari  yang menjalankan  peran  konservasi  nilai  kultural, ternyata  memiliki  potensi  yang  tinggi  dalam menjamin  terlaksananya  otonomi  nagari  di bidang  resolusi  konflik sako dan pusako ,  dan Dasman  Lanin  (2007)  juga  menemukan  bahwa nilai budaya Minang yang integral dalam sistem Pemerintahan  Nagari  telah  menjadi  nilai tambah  tersendiri.  Modal  sosial  tersebut  telah bekerja  sebagai  spirit  yang  alamiah  pada pelaksanaan  Pemerintahan  Nagari  meskipun belum maksimal.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  kualitatif  diguna- kan  untuk  menelusuri,  mengidentifikasi,  meng- klasifikasi  dan  mengklarifikasi  nilai-nilai  ke- adatan  dan  nilai  nilai  yang  memperkuat  dan mendegredasinya  sepanjang  sejarah  pemerin- tahan nagari dan perkembangan paham demok- rasi  dewasa  ini  dianalisis  dengan content analysis .
Adapun  variabel  yang  diteliti  menyang- kut model nilai peradaban kepemimpinan Aktor Kulturalatau  pemangku  adat  dan  sistem pemerintahan  nagari  yang  berbasis  Adat Minangkabau  dan  Pemerintahan  Nagari  yang berbasis  demokrasi,  dengan  populasi  nagari  di
luak Kabupaten Tanah Datar yang karakteristik penduduknya  masih  kuat  dan  lembaga  keke- rabatan  geonologisnya  masih  terlihat  dengan jelas  serta  nagari  di  rantau  yaitu  Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan karateristik populasi  dan  tujuan,  maka  teknik  pengambilan sampel yang telah digunakan adalah purposive sampling , untuk kredibilitasi, nilai-nilai pemerintahan  adat  di  nagari  dianalisis  dengan analisa SWOT dari dokumen adat itu sendiri.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah dokumen adat dan buku-buku adat Minangkabau seperti tambo dan lain sebagainya serta  komunitas  pemangku  adat  di  luhak. Adapun  teknik  pengumpulan  data  adalah lembaran  daftar  klarifikasi  nilai  Pemerintahan Nagari  yang  berisikan  tentang  kekuatan  dan kelemahannya  dan  dikonfirmasi  dengan  hasil penelitian, disamping Wawancara dan FGD.

## Temuan dan Pembahasan

## Struktur Kultural Adat di Nagari
Tambo  dan  mamang  (pepatah-petitih) mengatakan  bahwa  nagari  pertama  itu  adalah nagari  Pariangan  di  Kecamatan  Pariangan Kabupaten  Tanah  Datar.  Pariangan  sebagai nagari  pertama  di  Minangkabau  diakui  oleh semua ahli. Berdasarkan observasi dan wawancara  peneliti  (Yasril  Yunus;  2008)  di Pariangan  Kabupaten  Tanah  Datar  meng- ungkapkan  Nagari  Pariangan  adalah  nagari pertama,  tetapi  secara  nilai  keadatan  tidak otomatis  menjadi  sentral  kekuasaan  adat  di seluruh  Minangkabau,  karena  prinsip  dasar kekuasaan itu ada pada masing-masing nagari.
Jadi  nagari  dijalankan  dengan  kekuasaan yang berpusat pada nagari. Mamang tentang hal itu  mengungkapkan  “ cupak  salingka  batuang, adat  salingka  nagari;  diasaknyo  layua,  kok dicabuiknyo  mati;  lain  padang  lain  bilalang, lain  lubuak  lain  ikannyo ”  (takaran  selingkaran betung, adat selingkungan nagari, kalau ditukar tidak  sah  lagi,  lain  padang  rumput,  lain  pula belalangnya, lain lubuk, lain pula ikannya)
Hal  ini  diperkuat  oleh  Syafnil  Effendi (2003)  setiap  nagari  memiliki  kekuasaan sendiri-sendiri,  tidak  berhubung-kait  dengan nagari lain. Mamang keotonomian itu ditegaskan  lagi  dengan  ungkapan “ lain  lubuak lain  ikannyo,  lain  ladang,  lain  bilalang;  lain nagari, lain adaiknyo ”
Syarat  berdirinya  sebuah  nagari  adalah memiliki  empat  suku,  punya  mesjid,  punya balai,  punya  pandan  perkuburan  dan  lain-lain.
Sesuai  dengan  undang-undang  pembentukan nagari,  seperti  dalam  pituah  adat; Nagari  ba kaampek  suku,dalam  suku  babuah  paruik; rumah  ba  tungganai,  tiok  suku  bapanghulu basasok bajurami balabuah batapian, barumah batanggo,  bakorong  bakampuang,  basawah baladang, babalai bamusajik, bapandan bapakuburan, kamanakan barajo ka mamak,mamak  barajo  ka  pangulu,  panghulu barajo kamufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sendiri . (Amir M.S, 2004)
Secara  teritorial,  nagari  disusun  dalam struktur  tingkatannya  sebagaimana  digambar- kan  dalam  legitimasi  adat  bahwa  tingkatannya itu  adalah taratak , dusun , koto dan nagari . Namun  struktur  geneologisnya  dapat  dipahami dalam  mamang  yang  mengatakan  “ Nagari bakaampek  suku,  Nan  bahindu  babuah  paruik, Kampuang batuo, Rumah batungganai ” (nagari memiliki empat suku, suku memiliki paruik dan paruik  memiliki  indu,  kampung  memilki ketuanya,  rumah  memiliki  tungganai  atau pemimpin di rumah. ( Khairul Anwar 1998) Struktur  masyarakat  adat  sesuai  dengan Undang,undang  Pembentukan  Nagari,  pada umumnya  “ balanggo,  langgai ”  dari  dasar sampai  ke  puncak  seperti  tergambar  berikut; tiok  rumah  tanggo  dikepalai  oleh  rang sumando,  kelompok  sajurai  dikepalai  oleh mamak  tunganai,  kelompok  sasuku  dikepalai oleh pangulu andiko tiok ampek suku dikepalai oleh  pangulu  pucuak  ka  ampek  suku,  tiok suduik  dikepalai  oleh  pangulu  pucuak  suduik, tiok nagari dikepalai oleh pangulu pucuak adat atau  oleh  ketua  kerapatan  Adat  Nagari (Amir, 2004)
Keluarga Minang ( paruik ) adalah sebuah persekutuan  hukum  adat.  Keluarga  di  sini adalah  dalam  arti  keluarga  besar  yang  dihitung dari garis ibu (matrilinial) sampai lima generasi turunannya,  sedangkan  suaminya  tidaklah  di- hitung sebagai anggota keluarga paruik . Secara hirarkhis  garis  ibu  dalam paruik lima  generasi ( limo kali turun ) itu adalah (1) Puyang (ibu dari moyang),  (2) Moyang (ibu  dari  nenek),  (3) Nenek (ibu  dari  ibu),  (4)  ibu  dan  (5)  anak  itu sendiri. Secara organisasional paruik terdiri dari jurai,jurai atau  gabungan  jurai-jurai  adalah paruik.  Jurai  terdiri  dari sainduak,  sainduak ( indu , indu )  dan indu terdiri  dari samandeh- samandeh . Jadi pada tingkat paruik generasinya adalah puyang ,  generasi  pada  tingkat jurai adalah moyang , generasi pada tingkat sainduak adalah nenek dan  generasi  pada  tingkat
Aktor Kultural dalam...
samandeh adalah ibu dan yang terbawah adalah generasi anak.
Sementara ke atas, organisasional geneologis  orang  Minangkabau  itu  adalah sasuku,  minimal  4  (empat)  suku  telah memenuhi  syarat  untuk  mendirikan  sebuah nagari. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi geneologis di nagari, tingkat generasi matrilinial  di  nagari  dan  pemimpin  yang menjalankannya  pada  setiap  tingkat  itu,  ada baiknya dikemukakan tabel 1.

## Tabel 1.  Tingkat  Organisasi  Geneologis  di Nagari
No Tingkat Generasi Matrilinial Tingkat organisasi Matrilinial Tingkat Pimpinan Matrilinial 1. - Suku Kapalo, penghulu suku 2. Puyang Paruik (kaum) Penghulu, Paruik, Andiko, Pucuak 3. Moyang Jurai Mamak Jurai 4. Nenek Sainduak (Indu) Mamak Kepala Waris 5. Ibu Samandeh Tunganai 6. Anak perempuan Anak-anak  -
Sumber: Nasroen, 1957; Khairul Anwar, 1998;  Amir, 2004
Eksistensi Aktor Kultural dalam Pemerintahan Nagari Model-model  Pemerintahan  Nagari  se-
panjang  sejarah,  telah  diteliti  oleh  berbagai kalangan. Dari berbagai penelitian itu ditemukan  sruktur  Pemerintahan  Nagari  yang berbeda-beda dari satu priode ke priode.  Yasril Yunus  (2001)  membagi  prioderisasinya  dalam tahapan;  (1)  priode  sebelum  Penjajahan Belanda  atau  masa  Minangkabau  tradisional, (2)  Priode  Pemerintahan  Hindia  Belanda,  (3) periode  sebelum  Undang-undang  No.  5  tahun 1979  dan  (4)  setelah  berlakunya  Undang- undang  No.  5  tahun  1979,  masing-masing mempunyai  struktur  pemerintahan  sendiri- sendiri.  H.A.  Dt.  Rajo  Mangkuto  (1999) membagi  prioderisasi  itu  pada  (1)  priode Jahiliyah,  (2)  setelah  kedatangan  Islam,  (3) zaman PemerintahanPemerintahan Hindia Belanda  (4)  priode  Maklumat  KKSB  No.  20 tahun  1946,  (5)  priode  zaman  Orde  Lama,  (6) priode zaman Orde Baru.
Berdasarkan prioderisasi yang digunakan oleh  kedua  peneliti  di  atas  dapat  disusun prioderisasi baru dengan menambah prioderisasi  Pemerintahan  Nagari  setelah  orde
baru  (reformasi)  yang  terdiri  dari  priode  Perda No.  9/2000  dan  priode  Perda  No.  2/2007. Akhirnya  terdapat  8  (delapan)  prioderisasi Pemerintahan Nagari tersebut yaitu Minangkabau tradisional yang terdiri (1) priode Jahiliyah,  dan  (2)  setelah  kedatangan  Islam yang  memiliki  struktur  Pemerintahan  Nagari yang  berbeda.  Pada  priode  Kolonial  Belanda hanya terdapat satu priode yaitu (3) priodePemerintahan  Hindia  Belanda  yang struktur  Pemerintahan  Nagarinya  berbeda  dari yang  sebelumnya.  Setelah  Indonesia  mereka terdapat  5  (lima)  priode  Pemerintahan  Nagari yaitu (4) priode awal merdeka (5) priode zaman Orde  Lama,  (6)  priode  zaman  Orde  Baru,  dan masa reformasi tedapat dua priode yaitu priode (7) berlakunya Perda No. 9/2000, dan (8) priode berlakunya Perda No. 2/2007.
Adapun  struktur  Pemerintahan  Nagari setiap  priode  itu  dikemukakan  dan  dijelaskan secara kronologis berikut ini:
1. Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Jahiliyah
Tidak  banyak  yang  mengetahui  bagai- mana  elit  tradeisional  memperoleh  kekuasaan dalam  Pemerintahan  Nagari.  Namun  menurut H.A.  Dt.  Rajo  Mangkuto  (1999)  Kepala  Laras mengayomi seluruh nagari. Berdasarkan ketataadatan  Minangkabau  pada  masa  itu sebagai  eksekutif  nagari  adalah  “penghulu kepala”,  sedangkan  fungsi  Kerapatan  Nagari yang  terdiri  dari  penghulu-penghulu  kaum hanya sebatas membantu Penghulu Kepala yang tercantum pada gambar 1.
Pada  masa  ini  Islam  belum  masuk  ke Minangkabau.  Hal  ini  terlihat  dalam  struktur Pemerintahan  Nagari  tersebut  di  atas  bahwa elit-elit,  otoritas  badan  dan  lembaga  yang  ada bebas  dari  nilai-nilai  agama  untuk  mengatur kehidupan  duniawi  dalam  bermasyarakat  di nagari.

## Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Minangkabau Tradisional
Nagari  dalam  perspektif  nilai  keadatan adalah  organisasi  politik  pemerintahan  adat tertinggi masyarakat Minangkabau yang bersifat persekutuan hukum geneologis, teritorial.  Hal  tersebut  dapat  diperhatikan struktur  pemerintahan  nagari  dengan  nilai keadatan  yang  murni  dan  asli  sebagaimana gambar 2.
Dari  gambar  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  organisasi  ini  dijalankan  oleh  majelis
ninik  mamak  atau  dewan  penghulu  atau kerapatan  adat  secara  kolektif  oleh  para penghulu  suku  atau/dan  penghulu  andiko,  baik urusan pemerintahan, peradilan maupun keagamaan,  yang  dipimpin  oleh  penghulu pucuak adat sebagai wali nagari.
Jika  disimak  bagaimana  kedudukan  para Aktor  Kultural  Minangkabau  masa  itu  ber- dasarkan  carta  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dewan  penghulu  yang  merupakan  federasi penghulu.  Penghulu  pada  suatu  nagari  menjadi penentu  wali  nagari,  baik  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  tugas  kepemerin- tahannya maupun yang berkaitan dengan proses pengretrutannya,  yang  dipilih  dan  diangkat dikalangan  penghulu  yang  ada  dalam  dewan penghulu  itu  dan  bertanggungjawab  secara kolektif.
Dari  gambar  tersebut  dapat  dijelaskan
bahwa  organisasi  ini  dijalankan  oleh  majelis ninik  mamak  atau  dewan  penghulu  atau kerapatan  adat  secara  kolektif  oleh  para penghulu  suku  atau/dan  penghulu  andiko,  baik urusan pemerintahan, peradilan maupun keagamaan,  yang  dipimpin  oleh  penghulu pucuak adat sebagai wali nagari.
Jika  disimak  bagaimana  kedudukan  para Aktor Kultural Minangkabau masa itu berdasarkan carta di atas dapat dipahami bahwa dewan  penghulu  yang  merupakan  federasi penghulu.  Penghulu  pada  suatu  nagari  menjadi penentu  wali  nagari,  baik  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  tugas  kepemerin- tahannya maupun yang berkaitan dengan proses pengretrutannya,  yang  dipilih  dan  diangkat dikalangan  penghulu  yang  ada  dalam  dewan penghulu  itu  dan  bertangunjawab  secara kolektif.
Gambar 1. Eksistensi Aktor Kultural dalam Pemerintahan Nagari Masa Jahiliyah
Gambar 2. Eksistensi Aktor Kultural pada Pemerintahan Nagari Masa Minangkabau Tradisional
ANAK NAGARI Penghulu-Andiko Dewan Kepenghuluan PENGHULU PUCUK- WALI NAGARI Penghulu Malin Manti Dubalang Sumber : H.A. Dt. Rajo Mangkuto (1999) Rakyat Kemantian Kerapatan Nagari Keamanan Peradilan Bandaro Wk-wk. Penghulu Penghulu Kepala Kepala Laras KAUM Penghulu Kepala (Penghulu)Kaum Kepala (Penghulu)Kaum Kepala (Penghulu)Kaum Kepala (Penghulu)Kaum Penghulu-Penghulu KEPALA ORONG KEPALA ORONG Kepala Jorong
Aktor Kultural dalam...

## Gambar 3. Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Setelah Kedatangan Islam
Pemerintah  adat  yang  tertinggi  di Minangkabau.  Nagari  sebagai  satu  kesatuan kepada masyarakat adat menurut alur suku dan indu  yang  ada.  Kedudukan  Wali  Nagari  yang merupakan  pucuk  dari  dewan  penghulu  hanya didahulukan  “selangkah”  saja  dan  ditinggikan cuma “seranting” saja. Nagari dan Wali Nagari adalah lembaga dan pemimpin hukum geneologis,  teriorial,  memiliki  pemimpin  yang berjenjang secara geneologis. Pemimpin nagari, tidak  hanya  wali  nagari  tetapi  juga  penghulu suku,  penghulu paruik atau  penghulu andiko , mamak  kepala  waris,  dan  mamak  rumah. Dengan  demikian,  rakyat  atau  warga  nagari terbagi  habis  ke  dalam  suku,  paruik,  jurai, saindu dan samandeh. Tidak ada satu orangpun yang  berada  di  luar  sistem  itu.  Pendatangpun juga  harus  masuk  dalam  sistem  organisasi genelogis  itu  dengan  sebuah  mekanisme naturalisasi secara adat yang disebut malakok . Rekrutmen  Penghulu  atau  Wali  Nagari adalah  pemimpin  yang  berasal  dari  rakyat (anak-kemanakan)  dengan  proses  rekrutmen; tumbuahnyo  ditanam,  tingginyo  dianjuang, gadangnyo  diambang (H.J.  Dt.  Malako  Nan Putiah.  2004).  Proses  rekrutmen  pemimpin  itu terencana, terarah, melalui pengkaderan, pembibitan, seleksi terstruktur, kemudian diapresiasi  melalui  pencitraan  yang  positif. Sebaliknya,  pemimpin  itu  tidak  dilahirkan secara tiba,tiba, dikarbitkan atau melalui proses yang tidak teratur atau sembarangan.
Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Kedatangan Islam
Setelah  Islam  masuk  ke  Minangkabau,
maka  priode  ini  disebut  priode  tradisional Islam.  Melalui    proses  asimilasi  antara  nilai- nilai adat yang telah ada dengan nilai-nilai Islam yang  baru  masuk  tercantum  dalam  adagium syarak  mandaki,  adaik  manurun artinya  secara pisik  syarak  atau  agama  Islam  itu  berasal  dari arah pantai, sedangkan adat datang dari daratan (pergunungan). Keduanya berbaur dalam konsep  dan  pelaksanaan  yang  saling  toleransi. Secara  hakiki  atau  substansi  adat  bersedia dikoreksi  oleh  agama  dan  agama  bersedia menyesuaikan  diri  dengan  niai-nilai  adat. Kemudian  setelah  Pelakat  Panjang  terjadi asimilasi  intensif,  sehingga  lahir  falsafah  Adat Berandi  Syarak,  Syarak  bersandi  Kitabullah (ABS-SBK).
Eksistensi  agama  dan  para  cerdik  pandai secara formal telah diterima oleh nilai-nilai adat yang  tercermin  dalam  struktur  Pemerintahan Nagari  seperti  yang  ditulis  Dt.  Rajo  Mangkuto pada gambar 3.
Dengan  demikian  asimilasi  tersebut ditandai  dengan  masuknya  unsur  agama  (alim Ulama)  dalam  struktur  Kerapatan  Nagari  (KN) yang pada hakekat juga ikut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

## Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Priode Hindia Belanda
Pemerintahan  Hindia  Belanda  untuk meletakkan kekuasaan di nagari cukup hati-hati. Dengan  membiarkan  Nagari  menyatu  dengan kehidupan  anak  nagari.  Sekalipun  Hindia Belanda    memperlihatkan  kemauan  baik  dan tidak mencampuri urusan hubungan anak nagari dengan  pemimpinnya  atau  hubungan  penghulu
Nagari Peradilan Kerapatan  Nagari Kepala Laras Hulubalang WK-NM Wk-CP Kr.NM Kr.AU Kr.CP Wk-AU Kemantian Manti Bandaro Kapalo Nagari RAKYAT J O R O N G Lb.NM Lb.AU Lb.CP Kapalo Jorong K   A  U   M Kepala Kaum (Penghulu) NM AU CP
dengan  peradilan  adat.  Namun  kemudian Belanda  dengan  alasan  untuk  membenahi administrasi  Pemerintahan  Nagari  membentuk dewan  rakyat  yang  kemudian  pepuler  dengan sebutan  Kerapatan  Nagari  yang  anggota- anggota  terdiri  dari  penghulu-penghulu besliut - bersurat  yang  diangkat  Belanda  (Yasril  Yunus 2008).
Gambar 4.  Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Pemerin- tahan Kolonial Belanda
Ikut  campurnya  Pemerintahan  Hindia Belanda  dalam  pemerintahan  daerah  secara
yuridis formal diatur dalam regeerings reglement (RR)  yang  diikuti  dengan  ordanansi yang  mengatur  tentang  Pemerintahan  Desa yaitu  Stb.  1906  No  83  jo  Stb.  1919  No  27 dengan  nama  Inlandsche  Gemeente  Ordonantie (IGO)  untuk  Jawa  dan  Madura,  dan  untuk  luar Jawa dan Madura (negeri seberang) Pemerintahan  Hindia  Belanda  mengeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB)  dalam  Stb.  1938 No.498  yang  menyebutkan  bahwa  di  negeri- negeri  seberang  pemerintahan  dijalankan  oleh Kepala-Kepala  Nagari  dan  Dewan  Perwakilan Nagari, (Yasril Yunus, 2001).
Adapun keberadaan Aktor Kulturaldalam Pemerintahan  Nagari  yang  terbentuk  berdasar- kan  kebijakan  Pemerintahan  Hindia  Belanda dapat dilihat pada gambar 4.
Lebih rinci campur tangan atau intervensi Pemerintahan  Hindia  Belanda  dalam  Pemerin- tahan  Nagari  itu  dapat  diperhatikan  struktur internal  Pemerintahan  Nagari tersebut terutama hubungan  Kapalo  Nagari  dengan  KN  ciptaan Belanda  itu  sendiri  sebagaimana  yang  di- kemukakan Mangkuto (1999) dalam gambar 5.
Gambar 5. Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
JORONG KAPALO JORONG Lb.AU Lb.NM Lb.CP KAUM / RAKYAT KEPALA KAUM (PENGHULU) NAGARI KEAMANAN KERAPATAN NAGARI NAGARI HOOFD DISTRICK Wk-AU KEMATIAN PERADILANAT Wk-NM Wk-CP KK Ker.AU KEPALA KAUM (PENGHULU) Ker.NM AU CP Lb.CP KEPALA KAUM (PENGHULU) Kerapatan Nagari Gubernur-Residen Kepala Nagari Controleur Demang-Laras Asisten Residen (Tuan Luak) Ass. Wedana- Ass. Demang R A K Y AT
Aktor Kultural dalam...

## Gambar 6. Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Awal Kemerdekaan
Dengan memperhatikan cara di atas maka dengan nyata ikut campur  Pemerintahan Hindia Belanda  dengan  mengesahkan  Tungku  Tigo Sajarangan,  Ninik  Mamak,  Alim  Ulama  dan Cadiak  Pandai  sebagai  unsur/unsur  (partai) yang  mewakili  rakyat  dalam  Pemerintahan Nagari  dan  Kerapatan  Nagari  (Legeslatif Nagari)  ;  (Yasril  Yunus  2008).  Artinya  dalam carta  di  atas  terlihat  bahwa  Alim  Ulama  (AU), Cadiak  Pandai  (CP)  Penghulu  Kaum  atau Kepala Kaum (KK), masig-masingnya memiliki organisasi  yang  disebut  lembaga  (lb)  yang terdiri  dari  lb.  Ninik  Mamak  (NM)  sebagai organisasi  Kerapatan  Kaum  (KK).  Lb  Alim Ulama  (AU)  dan  lb  Cadiak  Pandai  (CP) keduanya  sebagai  organisasi  alim  ulama  dan cadiak pandai. Masin-masing organisasi lb NM, lb  AU  dan  lb  CP  memiliki  forum  yang  disebut kerapatan  (ker)  yang  diberi  nama  ker  NM,  ker AU  dan  ker  CP.  Masing-masing  kelompok kerapatan  itu  memiliki  seorang  wakil  di Kerapatan  Nagari.  Secara  struktural  Peme- rintahan  Nagari  bikinan  Hinda  Belanda  seperti ini membuat masyarakat yang ada dalam nagari terkooptasi  kekuasaan  Kepalo  Nagari  yang diangkat  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda. Namun  secara  substansi  struktur  seperti  tidak legitimet  atau  tidak  diakui  oleh  masyarakat secara hakiki. Masyarakat adat tetap saja meng- hormati  organisasi  geonologis  yang  mereka anut selama ini, baik pada tingkat jurai, paruik, suku, kaum dan bernagari.

## Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama
Semangat  yang  timbul  setelah  merdeka adalah  untuk  meluruskan  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda terhadap Pemerintahan Nagari. Secara berturut- turut  akan  diuraikan  eksistensi  Aktor  Kultural Minangkabau  pada  awal  kemerdekaan  dan masa Orde Lama yang tercermin dalam struktur baru  Pemerintahan  Nagari  berdasarkan:  a) Maklumat  Residen  Sumatera  Barat  No.  20-21/ 1946, tentang perubahan struktur Pemerintahan Nagari;  b)  Perda  Sumatera  Tengah  No.50/G.P/ 1950  tentang  Pokok-Pokok  Pemda;  c)  SK Gubernur  KDH  Sumatera  Barat  No.2/Desa/ GSB/Prt-1963  tentang  Corak  Pemerintahan Nagari;  d)  SK  Gubernur  KDH  Sumatera  Barat No.015/GSB/1968 tentang Pokok-Pokok Peme- rintahan  Nagari;  e)  SK  Gubernur  KDH Sumatera  Barat  No.155/GSB/1974  tentang Nagari  sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  dan  pemerintahan  yang  terendah.  Dari semua peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut diatas jika digambarkan pada hakekatnya  hampir  sama.  Untuk  itu  dapat disimpulkan  bahwa  struktur  Pemerintahan Nagari adalah sebagai gambar 6.

## Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Orde Lama
Struktur  Pemerintahan  Nagari  di  atas berdasarkan  SK  Gubernur  Sumatera  Barat  No. 32/1959,  Pemerintahan  Nagari  terdiri  dari Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Nagari sebagai Legeslatif yang mewakili sepuluh unsur
NM AU CP Wk-NM Wk-AU Wk-CP BENDAHARAWAN DEWAN PERWAKILAN NAGARI WALI NAGARI BUPATI SEKERTARIS DHN KEAMANAN Wk-AU Wk-NM Wk-CP Lb.NM Lb.AU Lb.CP KEPALA KAUM (PENGHULU) KEPALA KAUM (PENGHULU) KEPALA KAUM (PENGHULU) KEPALO JORONG KEPALO JORONG KEPALOJORONG
dalam  masyarakat,  (pemuka  adat,  agama,  front nasional,  LSN,  koperasi,  wanita,  tani/nelayan, buruh,  pemuda  dan  veteran).  Dalam  proses penseleksian  itu  langsung  Muspika  (Camat, Danramil  dan  Kapolsek)  menunjuk  Peme- rintahan Nagari dan menetapkan anggota Badan Musyawarah  Nagari  yang  berada  di  bawah Kapalo  Nagari.  Akhirnya  Pemerintahan  Nagari dikuasai  oleh  pendukung  Sukarno  dengan Manipol Usdek-nya. TTS dan ABS-SBK mulai dilupakan  (H.A.  Dt.  Rajo  Mangkuto,  1999). Struktur  formal  yang  dikemukakan  H.A.  Dt. Rajo  Mangkuto  (1999)  di  atas  menurut  Yasril Yunus  (2001)  tidak  ditemukan  prakteknya  di lapangan,  karena  Maklumat  Residen  Sumatera Barat  itu  tidak  pernah  diberlakukan  oleh pemerintah,  dan  pada  akhirnya  peraturan tersebut dicabut dengan Perda Sumatera Tengah No.50/G.P/1950  tentang  Pokok-Pokok  Peme- rintahan Daerah sebagaimana gambar 7.

## Gambar 7.  Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Orde Lama
Mengenai eksistensi aktor kultural secara berurut  mulai  masa  Minangkabau  tradisional, masuknya  Islam,  masa  Belanda  dan  awal  ke- merdekaan  serta  masa  Orde  Lama,  tetap  men- duduki  sebagai  pemangku  adat  dan  dalam pemerintahan,  yang  berlandaskan  ke-Islam-an. Pemangku  adat  atau  aktor  kuktural  dalam pemerintahan  pada  masa-masa  tersebut  di- anjung sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada masa  itu  yaitu  lembaga  dan  pemimpin  hukum geneologis,  teriorial,  memiliki  pemimpin  yang berjenjang secara geneologis. Pemimpin nagari, tidak  hanya  wali  nagari  tetapi  juga  penghulu suku,  penghulu paruik atau  penghulu andiko , mamak  kepala  waris,  dan mamak  rumah.  roses rekrutmen; tumbuahnyo  ditanam,  tingginyo dianjuang,  gadangnyo  diambang sebagaimana
yang ditulis H.J. Dt. Malako Nan Putiah. (2004) di  atas.  Proses  rekrutmen  pemimpin  itu terencana,  terarah,  melalui  pengkaderan,  pem- bibitan,  seleksi  terstruktur,  kemudian  diapre- siasi melalui pencitraan yang positif.
Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Orde Baru
Adapun pada periode orde baru, khususnya  setelah  berlakunya  UU  No.  5/1979, juga  terdapat  struktur  pemerintahan  nagari seperti  yang  telah  dikemukakan  Mangkuto  di atas,  tetapi  Yasril  Yunus (2001)  melihat  nagari bukan  lagi  sebagai  pemerintahan  terendah melainkan  sebagai  persekutuan  hukum  adat, maka  strukturnya  juga  berbeda  dengan  yang dikemukakan  Mangkuto.  Dengan  demikian Aktor Kultural tidak lagi memiliki otoritas pada pemerintahan  (dalam  hal  ini  Pemerintahan Desa).  Namun  dengan  Perda  Prov.  Sumatera Barat No. 13/1983 keberadaan Aktor Kulturaldi Minangkabau  tetap  diakui oleh  pemerintah  dan tetap  memegang  peran  dalam  masyarakat Minangkabau yaitu dalam kelembaga Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).    Hal  tersebut dapat kita lihat pada carta di bawah ini.
Gambar 8.  Struktur  Nagari  sebagai  Masya- rakat Hukum Adat (KAN) Masa Orde  Baru  (UU.  No.  5/1979 Perda Sumbar No. 13/1983)
Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  eksistensi  Aktor  KulturalMinangkabau jika  dibandingkan  antara  Pemerintahan  Hindia Belanda  dengan  masa  Orde  Baru,  maka  lebih eksis  mereka  pada  masa  Hindia  Belanda ketimbang  dengan  Pemerintahan  negaranya sendiri. Sungguh ironis, bukan.

## Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Perda Prov. Sumbar No. 9/2000
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan pada  awal  periodesasi  ini,  bahwa  pada  periode reformasi  ini  terdapat  dua  model  struktur  yang telah  berlaku  yaitu  berdasrkan  Perda  Provinsi
CAMAT NAGARI JORONG MUSPIKA BMN Kapalo Nagari Sekertari s KAUM Kapalo Jorong Kepala Kaum (penghulu) Wk.Sepuluh Unsur Ketua-Pucuk Adat (KAN) Bidang-Bidang Urusan Sekretaris Nagari (manti) Anggota Pleno (Fungsionaris Adat dan Orang Empat Jenis Anak Kemenakan
Aktor Kultural dalam...
Sumatera  Barat  No.  9/2000  jo  UU  No.22/1999 dan  struktur  yang  berdasarkan  Perda  No. 2/2007  jo  UU  No.  32/2004.  Keduanya  lahir karena spirit budaya dan menonjolkan identitas keminangkabauan yang diberi paradigma “kembali ke nagari”. Identitas keminangkabau- an  itu  secara  substansif  adalah  menegakkan identitas  nilai  demokrasi  adat  yang  pro  kepada memperkuat  peran  ninik  mamak  (pimpinan adat)  yang  sudah  hancur  dan  mengembangkan identitas  falsafah  “adat  basandi  syarak  dan syarak basandi kitabullah”.
Namun dua semangat yang substantif itu tidak  juga  tercermin  dalam  struktur  yang  di- lahirkan.  Peranan  ninik  mamak  masih  marjinal seperti  periode  Hindia  Belanda,  periode  orde lama  dan  pada  orde  baru.  Begitu  juga  falsafah ABS-SBA  juga  muncul  dan  lenyap  pada  dua struktur  itu.  Untuk  lebih  proposrsionalnya analisis  kita  ini  ada  baiknya  dikemukana  dua struktur itu secara berurutan di gambar 9.
Gambar 9.  Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Reformasi (Perda Prov. Sum. Barat No. 9 tahun 2000)
Dari  struktur  di  atas  sangat  terlihat identitas  falsafah  ABS-SBK,  tetapi  peranan ninik  mamak  menjadi  terpecah-pecah  sekitar pusat  kekuasaan  Wali  Nagari.  Ninik  mamak terpinggirkan  oleh  Badan  Perwakilan  Anak Nagari  (BPAN)  yang  lebih  mengakomodasi demokrasi perwakilan dalam konteks demokrasi modern. Dengan demikian demokrasi  adat  yang  diperankan  oleh  ninik- mamak menjadi kehilangan peranannya.
Eksistensi  Aktor  Kultural  di  Nagari  pada Masa Perda Prov. Sumbar No. 2/ 2007
Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  No. 9/2000,  direvisi  dengan  Perda    Provinsi
Sumatera  Barat  No.  2/2007,  yang  bermaksud menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang terjadi,  seperti  pergantian    UU  No.  22/1999 tetang  Pemerintahan  Daerah  dengan  UU  No. 32/2004.
Perkara  kelembagaan,  umpamanya  KAN dirubah  tata  hubungannya  dengan  elemen lainnya  di  nagari.  Dalam  pasal  29  Perda Provinsi  Sumatera  Barat  No.  2/2007  KAN melakukan tugas-tugas melalui proses bajanjang naiak, batanggo turun serta berkoordinasi  dengan  Pemerintahan  Nagari. Perda  provinsi  ini  menginstruksikan  untuk ditindaklanjuti  dengan  Perda  Kabupaten/Kota yang  berbunyi  bahwa  “tugas  dan  fungsi susunan  dan  kedudukan  serta  hak  dan kewajiban KAN  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam Perda  Kabupaten/  Kota”.  Dengan  demikian struktur  pemerintahan  nagari  itu  dapat  dilihat dalam gambar 10 berikut.
Gambar 10.  Eksistensi Aktor Kultural di Nagari pada Masa Reformasi (Perda Prov. Sum. Barat No. 2 tahun 2007)
Berdasarkan  struktur  di  atas  dapat  di- pahami  bahwa  Aktor  Kultural  yang  tergabung KAN  diletakkan  sebagai  lembaga  tertinggi  se- bagai  perwakilan  permusyawaratan  masyarakat adat (pasal 28, Perda Prov. Sumatera Barat No. 2/2007).  Namun  Perda  ini  tidak  menjelaskan bagaimana  hubungannya  yang  konkrit  dengan Wali Nagari. Sementara Wali Nagari
(Pemerintah  Nagari)  dan  Badan  Musyawarah (Bamus)  Nagari  adalah  dua  lembaga  yang disebut  Pemerintahan  Nagari  (pasal  5  ayat  1 Perda Prov. Sumatera Barat No. 2/2007).
Pasal 12 Perda Prov. Sumatera Barat No. 2/2007  Bamus  terdiri  dari  berbagai  elemen masyarakat  yang  disebut  unsur  Ninik  Mamak (NM), Alim Ualama (AU), Cadiak Pandai (CP), Bundo  Kanduang (BK) dan  Komponen
BMAS Bupati Wali Jorong BPAN Camat Wali Nagari LAN LSN Sekretaris Nagari Seksi Unit KAUR KAUR KAUR Bupati Wali Jorong Camat Wali Nagari KAUR KAU R KAUR KA N NM AU CP BK KML Sekretaris Nagari B A MU S
Masyarakat  lainnya  (KML),  namun  secara “kultural geneologis ”,  Bamus  belum  men- cerminkan  penghormatan  terhadap  nilai  adat secara  dominan.  Oleh  sebab  itu  Bamus  Nagari belum  menjadi  lembaga  yang  setara  dengan KAN  secara  adat  yang  asli  ( usali ),  jika  yang perda  ini  bermaksud  bahwa  Bamus  menjalan- kan  fungsi  KAN  yang  sebenarnya  atau setidaknya  menjalankan  fungsi  KAN  secara serius  dan  maksimal.  Sementara  KAN  sendiri tidak  diposisikan  sebagai  lembaga  yang menyatu dengan pemerintahan nagari meskipun perda  ini  meletakkannya  dalam  posisi  yang tinggi,  tetapi  tidak  ada  kaitannya  dengan pertanggungjawaban  pemerintah  nagari  (Wali Nagari). Sebab Wali nagari hanya bertanggung- jawab  kepada  Bamus  saja  (pasal  5,  10  dan  28 Perda Prov. Sumatera Barat No. 2 tahun 2007). Artinya,  nilai  adat  masih  belum  dijadikan  per- timbangan  yang  utama  dalam  struktur  tersebut. Nama  yang  dipakai  dalam  adat  serta  nama kelembagaannya  baru  sebatas  asesoris  dalam struktur tersebut.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Elit  Tradisional  di  Minangkabau  yang tergabung dalam lembaga Lembaga Adat Nagar (LAN)  atau  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) mewakili  sejak  dahulu  diakui  eksistensinya sebagai  penyelenggara  Pemerintahan  Nagari, yang secara geneologis memiliki anak- kemenakan  yang  dipimpinnya  dan  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.
Aktor  Kulturaldi  Minangkabau  yang tergabung  dalam  lembaga  Lembaga  Adat Nagari  (LAN)  atau  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN)  adalah  organisasi  secara  langsung memimpin Nagari secara keseluruhan penyelesaian  konflik  secara  adat  tentang  sako dan pusako.
Pemerintah saat ini belum merealisasikan kedudukan  Ninik  Mamak  pada  tempatnya sesuai yang dituntut  oleh pasal 28 Perda Prov. Sumbar No. 2/2007.

## Saran
Aktor  Kultural  di  Minangkabau  saat  ini memerlukan pengakuan yang riil dari pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan  Nagari,  sehingga  mendapat kedudukan  yang  sejajar  dalam  pemerintahan bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari.
a. Memperhatikan eksis Ninik Mamak selama
ini, maka dalam rekrutmen wali nagari saat ini perlu melibatkan KAN untuk menentukan  kandidat  melalui fit  and propert test calon WN sebelum dipilih oleh anak nagari
b. Diharapkan  bila  Aktor  Kultural  dengan SDM  yang  memadai,  maka    rakyat  dapat dimenej dengan pemerintahan yang berbasiskan  kepada  nilai-nilai  budaya  dan peradaban  yang  mereka  “akrabi  dan yakini”,  maka  rakyat  semakin  mudah  dan cepat  pula  diberdayakan,  sehingga  rakyat semakin  percaya  diri  ( self  confident )  dan beradab.
c. Bila  dapat  dimanfaatkan,  tulisan  ini  sangat berguna  sebagai  sarana  resolusi  konflik yang  aktual  dalam  masyarakat  nagari  dan dapat  pula  memberdayakan  masyarakat dengan efektif. Dan dapat dijadikan sumber akademik dalam meran-cang alternatif model Kepemimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

## Daftar Rujukan
A.Tarigan.  2003. Paradigma  baru  dalam pengelolaan  potensi  dan  pembangunan daerah; Suatu tinjauan terhadap perencanaan pengembangan daerah, kasus:  Propinsi  Banten  Dalam  Era Otonomi Daerah . Jurnal Ilmu Administrasi  dan  Organisasi;  Bisnis dan  Birokrasi,  Volume  XI/Nomor 1/Januari/2003 , ISSN  No.  0854-3844 , Departemen  Ilmu  Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta
Amir.  M.S.  2004. Pemerintahan  Nagari  dan Masyarakat  Adat,  Suatu  Tinjauan Kritis.  Minangkabau  yang  Gelisah . Editor  H.CH.N.  Latief  Dt.  Bandaro. Bandung. CV. Lubuk Agung
Benda-Beckmann,  &  Franz,  K.  2001. State, Religion and Legal Pluralism: Changing Constellations In West Sumatra (Minangkabau)  And  Comparative  Issue. Working  Paper  No.19.  Max  Planck Intitute  For  Social  Anthropology. ISSN: 615-4568 Dasman Lanin. 2003. Komitmen dan
Kapablitas Penyelenggara Pemerintahan Nagari  dalam  Operasionalissi  Tugas Pokok dan Fungsinya di Sumatera Barat . Jurnal  Demokrasi  Vol.  II  No.  2114,  1
Aktor Kultural dalam...
April  2003 .  Pusat  Kajian  Civics  FIS
UNP. Padang
Dasman  Lanin.  2005. Frofil  Penyelenggara
Falsafah ABS-SBK di Nagari se Sumatera Barat dan Implikasinya . Jurnal Pemikran Islam dan Pendidikan  Al-Ta’lim  Vol.  XII  No.22 Th.2005,  ISSN  1410-7546 .  Padang. Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Imam  Bonjol
Padang.
Dasman Lanin. 2006. Konservasi Nilai Kultural Adat  Minangkabau  Melalui  Kebijakan Otonomi  Nagari . Jurnal  Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke 12 No. 059 ISSN  0215-2673  Maret  2006 .  Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta Dasman  Lanin.  2007. Management  of  Local
Governance  in  West  Sumatera;  A  Model of  Identity  Leadership  and  Culture  on
Rural . Jurnal  Rekayasa  Vol.  2/  2007 . FPAU, UUM. Malaysia
Eko Prasojo, Kurniawan, T  & Hasan, A. 2004. Peran  kepemimpinan  dalam  program inovasi  daerah:  Studi  kasus  kabupaten Jemrana . Jurnal Ilmu  Administrasi dan  Organisasi;  Bisnis  dan  Birokrasi, Volume  XII/Nomor  3/September/2004, ISSN  No.0854-3844 .  Departemen  Ilmu Administrasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta
Fatmariza.  2003. Kesetaraan  Gender:  Langkah Menuju  Demokratisasi  Nagari . Jurnal
Demokrasi  Vol.  II  No.  2114,  1  April
2003 .  Pusat  Kajian  Civics  FIS  UNP.
Padang
H.A.  Dt.  Rajo  Mangkuto.  1999. Pemerintah- an  Nagari  dan  Kepemilikan  Tanah Menurut Adat Minangkabau . H.J. Dt. Malako Nan Putiah. 2004. Matrilinial Dalam Adat Minangkabau. Minangkabau  yang  Gelisah .  Editor H.CH.N.  Latief  Dt.  Bandaro.  Bandung.
CV. Lubuk Agung
Helmi  Hasan.  2004. Demokrasi  Adat  di
Minangkabau  (sebagai  modal  sosial lokal  dan  kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaannya  Suatu  Studi  di Kanagarian Situjuh Gadang
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota . Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Padang
Irfan.  2003. Aspek  Politik  Kelembagaan Pembangunan  Daerah;  Subsistensi  atau Dipersimpangan  Jalan  ? Jurnal Ilmu Administrasi  dan  Organisasi;  Bisnis dan  Birokrasi,  Vol  11/No1/Januari/ 2003, ISSN No. 0854-3844 , Departemen
Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Indonesia. Khairul Anwar. 1990. Hukum Adat Indonesia,  Meninjau  Hukum  adat
Minangkabau . Jakarta. Rineka Cipta Perda  Prov.  Sumatera  Barat  No.  9 Tahun  2000 dan No. 2 Tahun 2007 Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. Dari Hukum  Koloni  ke  Hukum  Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan  Hukum  di  Indonesia . Raja-grafindo. Jakarta
Syafnil  Effendi.  2003. Profil  Sumber  Daya Manusia Pada Lembaga Eksekutif Nagari  di  Sumatera  Barat . Jurnal Demokrasi  Vol.  II  No.  1  April  2003 . Pusat Kajian Civics FIS UNP. Padang.
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  Tentang Otonomi  Daerah  dan  Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999 Tentang Perimbangan  Keuangan  Daerah.  Sinar Grafika. Jakarta
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004    Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  Tentang
Pemerintahan Desa. Bina Cipta. Jakarta
Yasril  Yunus.  2001. Pemerintahan  Nagari  di Era Orde Baru (Persepsi Pemerintahan dan masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dalam
Kaitannya  dengan  Otonomi  Daerah . Tesis . Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang
Yasril  Yunus.  2008. Model  Pemerintahan Nagari  Dengan  Pertimbangan;  Nilai Demokratisasi  (Otonomi  Daerah  Dan Ham)  Dan  Nation  State . Laporan Penelitian . Universitas Negeri Padang.