## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  3  bulan  Oktober  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3, Oktober 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  pada  Objek  Wisata  Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.
 Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro.
 Model  Pendidikan  Karakter  Anak  Usia  Prasekolah  Berbasis  Metode  Dongeng  pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari.
 Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 Penguatan  Peran  Pemerintah  Daerah  dan  Kepolisian  di  Provinsi  Sulaweso  Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.
 Negosiasi  dalam  Pelaksanaan  Ritual Kaago-ago  Liwu pada  Masyarakat  Desa  Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara.
 Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari.
 Komunikasi  Perspektif Gender pada Anak  Usia Dini  Melalui Reproduksi Narasi  Buku Cerita Anak Berarketip Gender.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 3, Oktober 2014

## DAFTAR ISI
H. Nasruddin Suyuti Hartini Wa Ode Sitti Hafsah La Ode Aris Dedy Subandowo Fenny  Thresia Marsia Sumule Genggong Asrul Jaya Laode Mustafa R Erens Elvianus Koodoh Marwati La Ode Sahidin La Manguntara La Ode Amaluddin La Iba 602-613 614-621 622-631 632-641 642-649 650-671 672-679 680-690 691-700 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Peranan Budaya Lokal dalam Men- dukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Strategi Kesopanan Berbahasa ter- hadap Kemampuan Tindak Tutur Ma- hasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muham- madiyah Metro Model Pendidikan Karakter Anak
Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari Fungsi Pemerintah Desa dalam Pem- binaan Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkoba Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual
Kaago-ago Liwu pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi
Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP PENANGGULANGAN
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 1
Erens Elvianus Koodoh 2
Marwati 3

## ABSTRAK
Studi  ini  mengkaji  tentang  upaya  menelusuri  peran  pemerintah  dan  pihak  ke-polisian  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terhadap  komitmen  untuk  memberantas  peredaran  dan penyalahgunaan  narkoba.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  motivasi  dan  latar belakang  individu  dari  semua  kalangan  baik  oknum  pegawai  pemerintah,  oknum  kepolisian,  dan sebagainya  yang  terlibat  dalam  tindak  kejahatan  dan  penyalahgunaan  narkoba.  Selain  itu,  juga untuk mengidentifikasi pola pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan oleh berbagai institusi terkait. Metode yang digunakan dalam pengumpulan  data,  yaitu  wawancara,  dan  pengamatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  hal  yang  memotivasi  se-seorang  untuk  menyalahgunakan  narkoba,  antara  lain:  (a) Keinginan untuk mencoba nar-koba yang biasanya ditawarkan secara gratis oleh teman atau rekan; (b) Pergaulan bebas; (c) Beratnya beban hidup atau permasalahan hidup juga memberi sumbangsih dan  motivasi  seseorang  untuk  mengkonsumsi  narkoba;  (d)  Mudahnya  memperoleh  obat-obatan jenis  tertentu  yang  dapat  disalahgunakan  oleh  masyarakat  khususnya  di  kalangan  remaja;  (e) Ketidaktahuan  tentang  efek  dari  narkoba  itu  sendiri.  Terkait  dengan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  narkoba,  ada  beberapa  intitusi  yang  berperan  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  penyelahgunaan  dan  peredaran  narkoba  di  wilayah  Kota  Kendari dan  Kabupaten  Konawe,  antara  lain  pihak  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Tenggara,  Kepolisian Resort  di  masing-masing  Kota/Kabupaten,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  BBN  Kota  Kendari  dan  BNN  Kabupaten  Konawe,  Dinas  Ke-sehatan  Kota/Kabupaten, dan  Lembaga  Pemasyarakatan/Rutan  serta  masyarakat  itu  sendiri.    Peran  yang  dijalankan  oleh beberapa institusi telah cukup maksimal, namun institusi lainnya seperti BNN belum menunjukkan kinerja  yang  maksimal,  khususnya  pada  bidang  pemberdayaan  dan  pemberantasan;  Dinas Kesehatan pada aspek pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan peredaran obat-obatan kategori tertentu;  serta  Lapas,  pada  aspek  pembinaan  narapidana  juga  tampaknya  belum  maksimal khususnya jika di bandingkan dengan Lapas-Lapas lainnya di Indonesia.
Kata kunci: penguatan, peran, penanggulangan, peredaran, penyalahgunaan, narkoba

## ABSTRACT
This  study  reviews  the  effort  of  government  and  the  law  in  Southeast  Sulawesi  Province about  the  commitment  to  eradicate  trafficking  and  drug  abuse.  The  purpose  of  this  study  is  to identify the motivation and individual background from all walks of life both individual government
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: erens_antro@yahoo.co.id
3 Staf Pendidik Pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: marwati01@yahoo.co.id
officials,  police  officers,  and  so  on  who  are  involved  in  crime  and  drug  abuse.  In  addition,  this study  also  has  purpose  to  identify  the  system  of  overcoming  and  eradicating  drug  abuse  in Southeast  Sulawesi  Province,  which  is  done  by  related  institution.  The  data  collecting  method  of this  research  is  interview  and  observation.  The  results  show  that  there  are  some  motivations  of someone in abusing the drug, they are: (a) the desire to try drugs that are usually offered for free by  a  friend  or  colleague,  (b)  promiscuity,  (c)  burden  of  life  or  life  problem  also  has  role  in contributing and motivating a person to consume drugs, (d) easily to obtain certain types of drugs that can  be  abused  by  people,  particularly  among adolescents,  (e)  ignorance about  the  effects  of the  drug  itself.  Related  to  the  prevention  and  eradication  of  drug  abuse,  there  are  several institutions that play roles in the prevention, eradication, abuse and drug trafficking in the city of Kendari and Konawe, namely: Southeast Sulawesi Regional Police, Police in each city/district, the National  Narcotics  Agency  (BNN)  of  Southeast  Sulawesi  Province,  BBN  Kendari  and  BNN Konawe,  Health  Department  of  City/District,  prison/detention  and  the  society  itself.  Some institutions have given a maximum role, but the other institutions such as BNN has not shown their maximum effort, particularly in the field of empowerment and eradication. It also can be shown in Department  of  Health  on  aspects  of  development  and  the  prevention  of  abuse  of  narcotics  for certain categories; in the prison, the inmates coaching aspect also seems not maximized, especially when compared with other prisons in Indonesia.
Keywords: reinforcement, role, prevention, trafficking, abuse, drug

## A. PENDAHULUAN
Narkoba adalah singkatan dari nar- kotika  dan  obat/bahan  berbahaya.  Selain narkoba,  istilah  lain  yang  diperkenalkan khususnya  oleh  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia  adalah napza yang merupakan  singkatan  dari  narkotika  psi- kotropika  dan  zat  adiktif.  Narkoba  adalah setiap zat yang memiliki efek samping bila digunakan  terus-menerus  akan  menimbul- kan ketagihan, sehingga  semakin lama se- seorang  akan  mengkonsumsi  dengan  jum- lah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat  dari  zat  tersebut.  Dalam  jangka panjang  akan  menyebabkan  efek  kompli- kasi  yang  bisa  berbentuk  bermacam- macam.
Narkotika  dalam  Undang-Undang No.   22   /1997   adalah  tanaman    Papever, Opium  mentah,  Opium  masak,  seperti Candu,  Jicing,  Jicingko,  Opium  obat, Morfina,  Tanaman  koka,  Daun  koka, ko- kaina  mentah,  Ekgonina,  Tnaman  Ganja, Damar  Ganja,  Garam-garam  atau  tu- runannya  dari  morfina  dan  kokaina.  Se- hingga  dapat  disimpulkan,  narkotika ada- lah  obat  atau  zat  yang  dapat  menenang- kan  syaraf,  mengakibatkan    ketidaksada- ran, atau  pembiusan,  menghilangkan  rasa
nyeri  dan  sakit,  menimbulkan  rasa meng- antuk  atau  merangsang,  dapat  menimbul- kan  efek  stupor,  serta  dapat  menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh  Menteri  kesehatan  sebagai  Narkotika (Mardani, 2008: 18)
Narkoba  semakin  menjadi  persoa- lan  yang  ramai  dibicarakan.  Narkotika memang telah menjadi bencana dunia yang menjadi  perhatian  serius.  Disinyalir  ba- nyak  kalangan,  jaringan  peredaran  nar- kotika  semakin  meningkat  dengan  tercium adanya  keberadaan  sindikat  narkotika  in- ternasional.  Menurut  data  Kepolisian  Re- publik  Indonesia,  menyebutkan  bahwa  pe- redaran  narkoba  saat  ini  telah  merambah ke  segala  tingkat  kehidupan  dan  tingkat usia  masyarakat  Indonesia,  mulai  dari  pe- jabat  pemerintah  hingga  rakyat  biasa  dan dari  usia  tua  dan  kepada  para  generasi muda. Malah  yang sangat memprihatinkan adalah  ditemukannya  generasi  yang  masih duduk  di  sekolah  tingkat  pertama  yang menjadi  pecandu  narkoba  Hikmat  (2006: 4)
Berbagai  analisis  dari  para  ahli  te- lah  memperkirakan  bahwa last  generation atau  adanya  generasi  yang  hilang  barang- kali  akan  terjadi  di  Indonesia  akibat  sema-
kin  meningkatnya  penggunaan  narkoba akhir-akhir  ini.  Alasanya  karena  narkoba adalah sejenis obat-obatan yang mengandu- ng racun dan bukan saja merusak seseorang secara  fisik  tetapi  juga  merusak  jiwa  dan masa depannya.
Seseorang  yang  telah  kecanduan narkoba,  maka  fisiknya  berangsur-angsur akan  mengalami  kerusakan  dan  gangguan, sementara  itu  mentalitas  pecandu  narkoba tersebut  akan  menjadi  sangat  tergantung kepada  obat  tersebut  dan  membutuhkan pemenuhan  narkoba  dalam  dosis  yang  sa- ngat tinggi. Apabila pecandu tersebut, tidak berhasil  memperoleh  kebutuhan  narkoba, maka  tubuhnya  akan  mengalami  reaksi yang  menyakitkan  diantaranya  sembelit, muntah-muntah,  kejang-kejang,  dan  badan menggigil (Sarwono, 2001: 20).
Peredaran  dan  perilaku  yang  tera- sosiasi  dengan  zat  adiktif  berbahaya  kini semakin kentara berada di permukaan kese- harian  masyarakat  Indonesia.  Sudah  men- jadi  sebuah  fakta  bahwa  narkoba  ada  di sekeliling  kita.  Dalam  survei  bersama  Ba- dan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pu- sat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indo- nesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan nar- koba  di  Indonesia  menunjukkan  tren  me- ningkat  dan  tidak  ada  tanda  untuk  mereda (Ricardo, 2010: 232).
Penyalahgunaan  ketergantungan  na- rkoba  di  Indonesia  telah  sampai  pada  titik yang  mengkhawatirkan.  Berdasarkan  data yang  dihimpun  Badan  Narkotika  Nasional, jumlah  kasus  narkoba  meningkat  dari  se- banyak 3.478 kasus pada tahun 2000, men- jadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,9 % pertahun. Jumlah tersangka tindak  kejahatan  narkoba  pun  meningkat dari  4.955  orang  pada  tahun  2000  menjadi 11.315  kasus  pada  tahun  2004,  atau  me- ningkat rata-rata 28,6 % per tahun.
Sementara  itu,  pihak  Kepolisian  RI berhasil mengungkap 23.531 kasus narkoba di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2010,
yang  terdiri  dari  kasus  narkotika  sebanyak 15.948,  kasus  psikotropika  949  kasus  dan bahan  berbahaya  sebanyak  6.634  kasus. Jumlah  tersangka  dalam  kasus  narkoba 29.681  orang  terdiri  dari  narkotika  se- banyak  21.430  orang,  psikotropika  1.239 orang dan bahan berbahaya sebanyak 7.012 orang (www.kalsel.polri.go.id).
Di  Sulawesi  Tenggara,  Kepolisian Daerah  Sulawesi  tenggara  mencatat  pe- nanganan  kasus  narkoba  sebanyak  1.083 kasus.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  pe- ningkatan  dari  728  kasus  di  tahun  2011. Mereka  yang  terjerat  dalam  kasus  narkoba tersebut  adalah  warga  negara  Indonesia,  2 orang pelaku psikotropika, 70 orang pelaku narkoba  dan  1.011  pelaku  obat  berbahaya (www.kendarinews.com).  Menurut  Yophi- andi  (2004:  18)  bahwa  modus  operansi yang dilakukan oleh para pengedar narkoba memperjualbelikan  barang  haram  tersebut, sudah  sedemikian  canggih.  Mereka  telah melakukan kolaborasi dengan oknum aparat keamanan seperti yang terjadi di Jakarta, di- mana  seorang  Pilisi  Brigadir  Asep  tertang- kap    karena  mengambil  barang  bukti  sabu- sabu seberat 5 gram dari satuannya. Barang bukti  kemudian  diselewengkan  melalui  pe- rantaranya  ke  Bandar  shabu  yang  lebih besar.  Lebih  lanjut    dijelaskan  Yophiandi bahwa  yang  paling  ironis  sekarang  ini adalah  generasi  muda,  terutama  remaja  In- donesia di masa depan, ternyata diantaranya ada  yang  menjadi  pengedar  sekaligus  pe- candu  narkoba.  Fakta  ini  tidak  dapat  di- bantah  karena  menurut  hasil  laporan  ketua Gerakan  Nasional  Anti  Narkoba  (Granat) tahun  2004  palin  sedikit  3  juta  generasi muda termasuk para remaja Indonesia kelak terlibat  pengedaran  narkoba  dan  sekaligus menjadi pecandunya.
Tidak  hanya  terjadi  di  institusi  Ke- polisian, bahkan kasus penyalahgunaan nar- koba  juga  melibatkan  pejabat  negara,  bah- kan kalangan akademisi,  selebriti, pegawai pemerintah,  maupun  tenaga  pendidik,  dan sebagainya.  Menurut  data  yang  dirilis  oleh
Badan  Narkotika  Nasional  dalam  www. kompas.com bahwa berdasarkan penelitian, penyalahgunaan  narkotika  tak  mengenal profesi atau kalangan dalam strata ekonomi. Mulai  dari  artis,  polisi,  pedagang,  hingga pejabat  terlibat  kasus  penyalahgunaan  nar- kotika.  Semua  strata  ekonomi  dari  yang tinggi, rendah, seluruh profesi di Indonesia, dapat  dikatakan  terdapat  penyalahgunaan narkoba.  Para  pengedar  memang  sengaja masuk  ke  kalangan-kalangan  tertentu  guna melemahkan  profesi  dan  lembaga  terkait. Pengedar  ini  akan  berusaha  mempengaruhi mereka-mereka ini, supaya di profesi itu bi- sa menjadi semakin melemah, termasuk ju- ga  aparat  dan  petugas  penegak  hukum. mereka  akan  mempengaruhi,  mencoba  me- nggalang  para  penegak  hukum  ini  dengan berbagai  macam  cara.  Bahkan  pada  tahun 2011  terdapat  3  orang  dari  BNN  yang  ter- libat kasus  penyalahgunaan narkotika (ww- w.kompas.com)
Sementara  itu,  BNN  Maluku  Utara menyebutkan  bahwa  beberapa  pejabat  da- erah  setempat  terindikasi    menggunakan narkoba.  Hal  tersebut  sebagaimana  dilansir dalam  Majalah  Tempo  (17  Mei  2012).  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pengungkapan kasus  narkoba  selama  tahun  2010-2012  di Maluku  Utara,  di  mana  60  persen  kasus pengunaan narkoba selalu melibatkan pega- wai negeri dan pejabat daerah.
Penyalahgunaan narkoba terjadi  ka- rena  adanya  sebab-sebab  tertentu,  yakni karena faktor subversi serta faktor ekonomi. Faktor  subversi  berkaitan  dengan  jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi  sasaran,  maka  praktis  penduduknya atau  bangsa  di  negara  yang  bersangkutan akan  berangsur-angsur  untuk  melupakan kewajibannya sebagai  warga   negara,  sub- versi    seperti    ini    biasanya    tidak    berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial. Sementara  itu,  pada  aspek  ekonomi,  dise- babkan  karena  setiap  pecandu  narkoba  se- tiap  saat  membutuhkan  narkotika  sebagai
bagian  dari  kebutuhan  hidupnya  yang cenderung  dosisnya  akan    selalu    bertam- bah,   dibandingkan   dengan   dengan   bebe- rapa  barang  dagangan  lainnya,  narkotika adalah  komoditi  yang  menguntungkan, meskipun  ancaman  dan  resikonya  cukup berat (Sitanggang, 1999 : 32).
Terkait dengan penyalahgunaan nar- koba,  maka  berbagai  pihak  berupaya  me- ngambil  peran  dalam  upaya  pencegahan dan penanggulangannya, salah satu institusi tersebut  adalah  kepolisian.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ricardo  (2010:  239) menunjukkan  bahwa  upaya  penanggulang- an  penyalahgunaan  narkoba  oleh  satuan Narkoba    Polres  Metro  Bekasi  ke  dalama tiga  bagian,  yakni  preemtif,  preventiv,  dan represif.  Ketiga  hal  ini  merupakan  fungsi- fungsi  utama  (oprasional)  sesuai  dengan tugas  pokok  Polri  yang  diatur  dalam  pasal 13  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Ke- polisian Republik Indonesia.
Upaya  preventif  adalah  upaya  pen- cegahan  yang  dilakukan  secara  dini  antara lain  mencakup  pelaksanaan  kegiatan  peny- uluhan yang bersifat  dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab pen- dorong  dan  faktor  peluang  (faktor  korelatif kriminogen) dari adanya kejahatan. Sehing- ga akan tercipta suatau kondisi perilaku dan norma  hidup  bebas  dari  ancaman  narkoba (Dit Bimmas Polri, 2000: 23).
Upaya preventif  sebagaimana dika- takan  oleh  Momo  Kelana  (2002)  merupa- kan tindakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang  diarahkan  kepada  upaya  pencegahan terjadinya ganguan kamtibmas. Adapun pe- nanganan  secara  preventif  yang  dapat  dila- kukan  adalah  dengan  meningkatkan  kegia- tan  kepolisian.  Dalam  pencegahan  masalah tindak  pidanan  narkoba,  pihak  Satuan  Nar- koba  melakukan  Operasi  Rutin  Kepolisian dan Operasi Khusus kepolisian.
Upaya represif dimulai  ketika polisi mendapatkan  informasi  mengenai  terja- dinya  tindak  kejahatan.  Sumber  informasi
tersebut  bisa  berasal  dari  laporan  masya- rakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat,  maupun  data  yang  diberikan  oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh in- formasi,  Satuan  Narkoba  Kepolisian  tentu tidak  langsung  terjun  ke  lapangan  untuk melakukan penegakan hukum. Namun petu- gas    dilapangan  diperintahkan  untuk  men- cari  kebenaran  informasi  tersebut.  Dengan demikian,  jika  terjadi  kesalahan  informasi, polisi  tidak  akan  menyia-nyiakan  terlalu banyak  waktu,  dana  dan  sumber  daya  ma- nusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidi- kan  untuk  mengetahui  kebenaran  informasi bila  dilakukan  dengan  beragam  cara,  yakni pengamatan, wawancara, surveilance (pem- buntutan),  dan  undercover  (penyamaran). Setelah  informasi  yang  diterima  diyakini kebenarannya,  barulah  Satuan  Narkoba Bekasi bergerak melakukan penangkapan.
Di  Sulawesi  Tenggara  ditemukan fakta  bahwa  bisnis  barang  haram  tersebut justru  melibatkan  ibu  rumah  tangga.  Ber- dasarkan  informasi  dari  Kapolda  Sultra Brigjen  Pol  Ngadino  menyebutkan  bahwa sebanyak 162 ibu rumah tangga di Sulawesi Tenggara  selama  tahun  2012  terlibat  kasus tindak pidana kejahatan narkoba. Selain ibu rumah  tangga  juga  menyeret  petani/buruh sebanyak 128 tersangka, pelajar/mahasiswa empat orang, pekerja wiraswasta 639 orang, dua orang diantaranya adalah anggota Polri dan  pegawai  negeri  sipil  sebanyak  delapan orang.  Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  ku- alifikasi  tingkat  pendidikan    tersangka  nar- koba,  maka  tersangka  narkoba  tersebut antara  lain  terdiri  dari  42  orang  yang  ber- pendidikan  sekolah  dasar,  sekolah  mene- ngah pertama 328 orang dan sekolah mene- ngah umum 626 orang dan kalangan pergu- ruan tinggi sebanyak satu orang. Tersangka berdasarkan  kualifikasi  pendidikan  tingkat SMU  merupakan  kategori  yang  terbanyak cukup  memiriskan  karena  sesungguhnya telah  dieksploitasi  oleh  pengedar  narkoba yang berpengalaman.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  dike- mukakan  di  atas,  maka  diperlukan  komit- men semua pihak agar pemberantasan pere- daran  narkoba  dan  penyalahgunaannya  da- pat dihentikan atau paling tidak dapat dimi- nimalisir,  khususnya  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara. Namun demikian, upaya tersebut relatif  sukar,  mengingat  bahwa  kasus  dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari tahun  ke  tahun  terus  menunjukkan  peni- ngkatan  dan  telah  merambah  pada  semua kalangan  masyarakat.  Tidak  saja  masyara- kat  menegah  ke  atas,  tetapi  menegah  ke bawah.  Hal  tersebut  tidak  hanya  sebatas komitmen,  namun  demikian  juga  tampak dalam  upaya  nyata  yang  terpadu  antara  pi- hak  pemerintah  daerah  dari  berbagai  ins- tansi  terkait,  kepolisian  daerah  di  beberapa wilayah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk: (1)  mengidentifikasi  motivasi  dan  latar belakang individu dari semua kalangan baik oknum  pegawai  pemerintah,  oknum  kepo- lisian,  kalangan  akademisi,  dan  sebagainya yang  terlibat  dalam  tindak  kejahatan    dan penyalahgunaan  narkoba;  mengidentifikasi pola  pencegahan,  dan  pemberantasan  pe- nyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Tenggara, di  mana semua pihak terkait ter- libat  secara  aktif,  baik  pemerintah  daerah, pihak  kepolisian  di  semua  tingkatan,  dan masyarakat umum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan    di  dua wilayah yakni Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.  Pemilihan  lokasi  ini  dianggap mewakili representasi berbagai kasus-kasus tindak pidana kejahatan narkoba dan penya- lahgunaannya  yang  pernah  ditangani.  Ber- dasarkan  penelusuran  informasi  awal,  dite- mukan fakta bahwa kedua wilayah tersebut merupakan  daerah-daerah  dengan  jumlah kasus  penyalahgunaan  dan  tindak  pidana kejahatan narkoba menunjukan peningkatan setiap  tahunnya  dibandingkan  di  daerah
lainnya  di  provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Se- lain  itu,  pemilihan  dua  lokasi  sekaligus bertujuan  sebagai  perbandingan  pola  pena- nganan  kasus  tindak  pidana  narkoba  di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
Sumber  data  primer  dalam  peneli- tian  ini  diperoleh  dari  informasn-informan yang dipilih secara sengaja ( purposive sam- pling ).  Informan  yang  dipilih  didasarkan atas  pertimbangan  bahwa  mereka  memiliki pengetahuan dan pengalaman budaya dalam upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak pidana  kejahatan  narkoba  dan  penyalahgu- naanya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menekankan  pada  penelitian  yang  bersifat etnografi (Spradley: 1977). Oleh karena itu, untuk  memperoleh  data,  peneliti  tidak  ha- nya  mewawancarai  informan  yang  berasal dari  instansi  pemerintahan  yang  terkait  de- ngan permasalahan dalam penelitian ini, te- tapi  juga  instansi  penegak  hukum,  seperti pihak  kepolisisan.  Selain  itu,  informan  ter- sebut  juga  dipilih  dari  pihak  lain  seperti mereka  yang    pernah  tersangkut  kasus  nar- koba,  baik  sebagai  pecandu  ataupun  yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan  nar- koba.  Informan  dikembangkan  lebih  lanjut yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapa- ngan.
Teknik  yang  digunakan  dalam  pro- ses  pengumpulan  data  yakni:  1)  pengama- tan terlibat ( participant observation ), adalah  teknik  pengumpulan  data  yang secara  khusus  dilakukan  dengan  menga- mati aktivitas yang terkait pembinaan nara- pidana  di  Lapas  Kelas  II  A  dan  Rumah Tahanan Unaaha; 2) wawancara menda-lam ( indepth  interview ), adalah  teknik  pengum- pulan  data  yang  menekankan  pada  upaya menggali  data  secara  mendalam.  Beberapa hal  yang    utama  berusaha  ditelusuri  antara lain  terkait  dengan  komitmen  pemerintah dan  pihak  kepolisian  lembaga-terkait  lain- nya  dalam  upaya  pencegahan  dan  pena- nganan  tindak  pidana  kejahatan  narkoba dan penyalahgunaannya; motivasi atau latar belakang  individu  yang  terlibat  kasus
narkoba  melakukan  tindak  pidana  ke- jahatan narkoba  ataupun menyalahgunakan pemanfaatannya. Dalam proses pengumpul- an data, maka digunakan pedoman wawan- cara.  Namun  demikian,  pedoman  wawan- cara  tersebut  hanya  sebagai  panduan  awal bagi  peneliti.  Proses  di  lapangan  tentu  saja akan  sangat  dinamis,  sehingga  pedoman wawancara  bersifat  tentative  yang  akan  se- lalu  disesuaikan  dengan  kondisi  proses pengumpulan data di lapangan.

## C. MOTIVASI MENGGUNAKAN NARKOBA
Banyak  faktor  yang  dapat  menye- babkan  seseorang  atau  sekelompok  orang mengkonsumsi  narkoba.  Persoalan  tersebut diuraikan melalui teknik life history dengan melakukan  wawancara  terhadap  beberapa orang yang pernah mengkonsumsi  narkoba atau  sedang  menjalani  masa  hukuman  di Lapas  dan  Rutan  karena  kasus  penyalah- gunaan  narkoba  (narkotika,  psikotropika, dan  zat  adiktif).  Dengan  menggunakan penelusuran teknik life history informan pe- ngguna  narkoba  sebagaimana  di  atas,  me- nunjukkan  bahwa  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan  mereka  memilih  mengkon- sumsi narkoba, antara lain:
1. Keinginan untuk mencoba narkoba yang biasanya  ditawarkan  secara  gratis  oleh teman  atau  rekan  mereka  yang  juga mengkonsumsi  atau  bahkan  menge- darkan  narkoba.  Hal  ini  terungkap  dari wawancara  peneliti  dengan  sebagian besar Informan.
2. Pergaulan  bebas.  Hal  ini  terjadi  di- kalangan remaja (pelajar dan mahasiwa) yang  umumnya  masih  mencari jati  diri. Usia  belia  berpotensi  untuk  salah  ber- gaul,  serta  berpotensi    besar  pula  untuk terjerumus  ke  dalam  penyalahgunaan narkoba.  Keinginan  untuk  selalu  eksis dan  diakui  dalam  kelompok  membuat mereka  memutuskan  untuk  ikut-ikutan mengkonsumsi  narkoba,  yang  akhirnya menjadi ketergantungan
3. Beratnya  beban  hidup  atau  permasa- lahan  hidup  juga  memberi  sumbangsih dan  motivasi  seseorang  untuk  meng- konsumsi  narkoba.  Mengkonsumsi  sha- bu dan ganja misalnya, membuat  mere- ka  lebih  percaya  diri,  merasa  lebih mampu  melakukan  segala  sesuatu.  Me- reka  lebih  rajin  atau  lebih  aktif  bekerja untuk mencari uang dibandingkan sebe- lumnya.
4. Mudahnya  memperoleh  obat-obatan  je- nis  tertentu  yang  dapat  disalahgunakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja.  Somadril  yang  dengan  mudah diperoleh dalam jumlah besar di apotek- apotek tertentu berbanding lurus dengan penyalahgunaannya  yang  semakin  ma- rak.
5. Ketidaktahuan  tentang  efek  dari  nar- koba  itu  sendiri.  Beberapa  informasi yang  diwawancarai  mengaku  bahwa obat-obatan  yang  diberikan  oleh  rekan yang baru mereka kenal adalah vitamin. Padahal  jenis  obat-obatan  tersebut  me- rupakan jenis narkoba yang secara fisik mirip dengan vitamin yang biasanya be- redar di masyarakat.

## D. POLA  PENCEGAHAN  DAN  PEM- BERANTASAN  PENYALAHGUNA- AN NARKOBA
Untuk  mencegah  dam  memberantas penyalahgunaan  narkoba,  maka  semua  pi- hak  harus  terlibat.  Metode  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika yang  paling  mendasar  dan  efektif  adalah promotif  dan  preventif.  Upaya  yang  paling praktis  dan  nyata  adalah  represif.  Upaya yang  manusiawi  adalah  kuratif  dan  reha- bilitatif.  Upaya  Promotif,  preventif    dila- kukan  hampir  semua  instansi  dan  kalangan masyarakat,  baik  pihak  kepolisian,  Badan Narkotika,  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah  Tahanan,  serta  dunia  pendidikan. Sementara  itu  Upaya  Kuratif  dan  reha- bilitatif  ditempuh  oleh  BA  dan  Narotika Nasional Unit Terapi dan Rehabilitasi, yang
terdapat  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia. Pihak  Kepolisian  dan  Badan  Narkotika Nasional baik di tingkat pusat dan di daerah memiki  wewenang  yang  khusus  dalam  hal pemberantasa peredaran narkoba.
Berdasarkan penelitian ini, maka pe- ran beberapa instansi tersebut cenderung ti- dak maksimal  pada beberapa bidan, namun pada  beberapa  bagian  telah  cukup  optimal, berikut  uraian  mengenai  pola  pencegahan dan  pemberantasan  yang  dilakukan  oleh berbagai  pihak  di  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara.

## 1. Kepolisian
Pihak  Kepolisian  selama  ini  meru- pakan ujung tombak pemberantasan penya- lahgunaan  narkoba  yang  memegang  peran yang  paling  penting.  Bahkan  ketika  BNN Pusat  dan  didaerah  belum  terbentuk.  Oleh karena  itu,  dari  aspek  pemberantasan  pe- nyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian te- lah  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur (SOP). Selain itu, institusi ini juga memliki divisi  pencegahan  dan  pembinaan  yang  se- cara  rutin  terus  melakukan  sosialisasi  ten- tang bahaya narkoba kepada masyarakat.
Berkaitan  dengan  upaya  penanggu- langan  penyalahgunaan  narkoba  yang  dila- kukan  oleh  Satuan  Narkoba  di  masing-ma- sing unit  yakni  Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort Kota Kendari,  dan  Kepolisian  Resort  Konawe meliputi tiga aspek, yakni preemtif, preven- tif  dan  represif.  Secara  ideal,  ketiga  hal tersebut  merupakan  fungsi–fungsi  utama yang bersifat operasional, sebagai berikut:
a. Upaya preemtif,
Upaya  preemtif  adalah  upaya  pen- cegahan  yang  dilakukan  secara  dini,  antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyu- luhan.  Sasarannya  untuk  mempengaruhi faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang menyalahgunakan  narkoba.  Di  bidang  pen- cegahan,  pihak  Kepolisian  Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort Kota Kendari,  dan  Kepolisian  Resort  Kabupaten
Konawe melakukan berbagai kegiatan-kegi- atan, meski masih cenderung konvensional, seperti:
1) Sosialisasi  tentang  bahaya  narkoba  di Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),dan Sekolah Menengah Atas (SMA), instan- si  pemerintah  daerah  dan  swasta.  Kegi- atan  ini  sebagian  besar  bekerja  sama dengan  BNN  baik  di  tingkat  proviinsi maupun  Kota  Kendari  dan  Kabupaten Konawe.
2) Memberikan himbauan melalui iklan di Stasiun Radio yang ada di daerah
3) Menggelar  spanduk  di  beberapa  titik keramaian yang berisi himbauan kepada masyarakat  untuk  menghindari  narkoba sejak dini.
Sosialisasi  kepada  masyarakat  me- rupakan  cara  utama  yang  ditempuh  oleh pihak  kepolisian  di  wilayah  Provinsi  Sula- wesi  Tenggara  untuk  memberi  pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya meng- konsumsi  narkoba  bagi  diri  sendiri  dan keluarga  mereka.  Selain  itu  juga  untuk memberikan  pemahaman  mengenai  cara mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka sendiri. Cara yang di tempuh adalah dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  upa- ya  tersebut,  untuk  berperan  serta  bersama- sama  pihak  kepolisian  memberantas  pere- darannya.
b. Upaya preventif
Upaya  Preventif  adalah  cara  yang ditempuh  oleh  pihak  kepolisisan  yang  di- arahkan  sebagai  upaya  pencegahan  terja- dinya  ganggun  kamtibmas.  Dalam  pence- gahan  masalah  tindak  pidana  narkoba,  pi- hak  Satuan  Narkoba  di  setiap  uni  melaku- kan  Operasi  Rutin  kepolisian  dan  Operasi Khusus Kepolisian. Penanganan secara pre- ventif  yang  dilakukan  oleh  pihak  Satuan Narkoba  Polda  Sulawesi  Tenggara,  Polres Kota Kendari dan Polres Kabupaten Konawe terkait  adanya kesamaan kebutuhan,  dalam hal  ini  mengurangi  penyalahgunaan  narko- ba  yang  ada  di  masyarakat  sesuai  dengan
konsep  pemolisian  ( policing ).  Di  mana  pi- hak  Satuan  Narkoba  dalam pelaksanaan  tu- gas  polisi  mengacu  pada  hubungan  antara polisi dengan pemerintahan  maupun  dengan masyarakat  yang  adanya  kewenangan,  ke- butuhan  serta  kepentingan  baik  dari  pihak kepolisian,  masyarakat  maupun  dari  berba- gai organisasi lainnya
Operasi  Khusus  Kepolisian  biasa- nya  d i l a k u k a n   pihak  Satuan  Narkoba bersama  dengan  instansi  lain,  seperti  LSM yang  bergerak  di  bidang  pencegahan  nar- koba  dan  instansi  pemerintah  lainnya.  Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi se- hingga  diperlukan  operasi  tersendiri  (Ope- rasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan  sehari-hari  oleh  Satuan  Narkoba. Operasi  Rutin  Kepolisian  yang  dilakukan Satuan Narkoba Bekasi adalah operasi yang dilakukan  sehari-hari  dalam  kaitannya  de- ngan  kebijakan  Kepala  Kepolisian  di  ma- sing-masing  unit  mengenai  target  minimal kasus  per  bulan.  Operasi  ini juga termasuk melakukan  razia  terhadap  kendaraan  ber- motor.
c. Upaya represif,
Upaya  represfif  adalah  upaya  pem- berantasan tindak pidana narkoba. Kegiatan ini  dimulai  ketika  polisi  mendapatkan  in- formasi tentang terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bias berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung  oleh  aparat,  maupun  data  yang diberikan oleh intelijen kepolisisan.
Setelah memeperoleh informasi, Sa- tuan  Narkoba  tidak  langsung  terjun  ke lapangan  untuk  melakukan  penegakan  hu- kum.  Namun,  petugas  di  lapangan  diperin- tahkan  untuk  mencari  kebenaran  informasi tersebut.  Dengan  demikian,  jika  terjadi  ke- salahan  informasi,  polisi  tidak  akan  me- nyia-nyiakan  terlalu  banyak  waktu,  dana dan sumber daya manusia tanpa hasil.
Teknik  penyelidikan  dilakukan  un- tuk mengetahui kebenarna informas dengan
beberapa cara, antara lain: pengamatan, wa- wancara, serveilance (pembuntutan), under- cover (penyamaran).  Setelah  informasi yang  diterima  tersebut  diyakini  kebenaran- nya, barulah Satuan Narkoba  bergerak me- lakukan penangkapan.
Ketika  tertangkap  tangan,  maka  di- lakukan penyelidikan dan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk peng- geledahan  dan  penyitaan  dilakukan  secara legal  oleh  Satuan  Narkoba  berdasarkan  ke- benaran  informasi  yang  telah  diterima  ke- polisian  sebelumnya  saat  penyelidikan.  Ta- hap  selanjutnya  adalah  membuat  Berita Acara  Pidana  (BAP)  terhadap  saksi  dan tersangka,  hingga  melakukan  pemeriksaan barang bukti di laboratorium.
Masing-Masing unit, baik Polda Su- lawesi  Tenggara,  Polres  Kota  Kendari  dan Polres  Kabupaten  Konawe  dapat  melam- paui ruang graknya di wilayah-wilayah lain. Namun,  tetap  harus  berkoordinasi  dengan kepolisian  di  wilayah  yang  bersangkutan bahkan  hingga  di  tingkat  kesatuan  polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Kerjasama tersebut  tidak  hanya  dilakukan  diantara  se- sama  lembaga  kepolisian  lainnnya.  Namun juga  dengan  lembaga-lembaga  lainnya  da- lam  upaya  penanggulangan  penyalahgu- naan  narkoba.  Salah  satunya  adalah  Badan Narkotika Nasional di masing-masing wila- yah  tempat  terjadinya  tindak  pidana  narko- ba.    Kegiatan  ini  biasanya  dikenal  sebagai operasi gabungan yang berskala besar .
Sumber  informasi  yang  paling  pen- ting  juga  adalah  melalui  informan  yang memang  dimiliki  oleh  masing-masing  apa- rat  kepolisian  di  Satuan  Narkoba.  Mereka lebih  dikenal  dengan  istilah Cepu. Cepu memegang peranan penting terhadap upaya membongkar tindak pidana penyalahgunaan narkoba.  Informan-informan  tersebut  terse- bar  di  berbagai  wilayah  di  Sulawesi  Teng- gara. Uniknya informan tersebut hanya ber- interaksi dengan satu aparat kepolisian saja. Sehingga aparat polisi yang satu tidak akan mengetahui  cepu  dari  aparat  polisi  yang
lain. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, namun umumnya mereka juga adalah man- tan  narapidana  narkoba, atau  mantan  peng- guna  yang  telah  berhenti  mengkonsumsi narkoba.  Namun,  dapat  saja  cepu  tersebut berasalh  dari  kalangan  masyarakat  umum yang sewaktu-waktu selalu memberikan in- formasi tentang penyalahgunaan narkoba di sekitar  lingkungannya.  Terkadang  cepu  ini juga  dikenal  sebagai banpol atau  bantuan polisi.

## 2. Badan Narkotika Nasional
Badan  Narkotika  di  tingkat  daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih relatif baru,  baik  masih  berbentuk  badan  forum, Satuan Kerja dan Perangkat  Daerah hingga telah  menjadi  Badan  Narkotika  yang  ber- sifat  definitif.  Di  provinsi  Sulawesi  Teng- gara  ada  beberapa  Badan  Narkotika  yang masih berbentuk forum, yang dipimpin oleh Wakil Bupati/Walikota; Ada pula yang ber- bentuk  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah, antara  lain  Badan  Narkotika  Kabupaten Konawe,  Badan  Narkotika  Kabupaten  Ko- nawe  Selatan  dan  Badan  Narkotika  Ka- bupaten Kolaka Utara. Garis koordinasi dan pertanggungjawaban  mereka  langsung  ke Bupati  masing-masing  daerah  kabupaten. Sementara  itu,  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Badan  Nar- kotika  Nasional  Kota  Kendari  dan  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Kolaka garis  koordinasi  dan  pertanggungjawaban- nya langsung ke Badan Narkotika Nasional di  Jakarta.  Perbedaan  status  lembaga  se- bagai mana di atas, dalam penelususran pe- neliti  membawa  dampak  pada  peran  dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing lembaga  tersebut  yang  cenderung  berbeda. Ada yang cukup maksimal, namum lainnya sangat  tidak  maksimal.  Tentu  saja  hal  ini dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Berikut uraian mengenai hal tersebut.
Penelusuran  dilakukan  pada  bebe- rapa  lembaga  Badan  Narkotika  di  Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Badan Narkotika Nasional  (BNN)  Provinsi  Sulawesi  Teng-
gara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Ko- ta Kendari dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Konawe.
Struktur  kelembagaan  ketiga  badan pemerintah  tersebut  menunjukkan  bahwa ada  tiga  bidang  yang  memegang  peranan penting  yakni,  bidang  pencegahan,  pem- berdayaan  dan  pemberantasan.  Masing- masing  bidang  memiliki  peran  dan  fungsi yang berbeda-beda.
a. Bidang pencegahan
Pencegahan terhadap penyalahguna- an dan peredaran narkoba, merupakan salah satu tupoksi dari BNN. Baik BNN Provinsi Sulawesi  Tenggara,  BNN  Kota  Kendari maupun  Badan  Narkotika  Kabupaten  Ko- nawe  telah  menjalankan  perannya  khusus- nya  dibidang  ini.  Namun,  dibandingkan  2 instansi  lainnya,  Badan  Narkotika  Kabu- paten  Konawe  merupakan  instansi  yang relatifbpaling  sedikit  menggelar  kegiatan- kegiatan  yang  berkaitan  dengan  upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Bidang  Pencegahan  BNN  Provinsi Sulawesi  Tenggara  telah  melakukan  bebe- rapa  hal  terkait  dengan  tugas,  pokok  dan fungsi bidang tersebut (selama tahun 2013), antara lain:
1) Menggelar  perayaan  hari  anti  narkoba nasional
Mengkoordinir  pelaksanaan  peraya- an  Hari Anti Narkoba pada tanggal 20 Juni setiap tahun sejak  masih berbentuk sebagai SKPD hingga menjadi badan yang definitif. Beberapa  item  kegiatan  yang  dilaksanakan antara  lain:  (a)  menggelar  dialog  interaktif melalui  radio  tentang  narkoba;  (b)  me- nyerahkan iklan spot di radio-radio di Kota Kendari  yang  berisi  pesan-pesan  tentang narkoba dengan masa kontrak 2 bulan (ma- sa  kontrak  ini  disesuaikan  dengan  dana yang  diporsikan);  terlibat  daam  Pameran Pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Te- nggara dan Kota Kendari.
Beberapa  kegiatan  di  atas,  merupa- kan  bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Bidang Pencegahan  BNN Provinsi Sulawe- si Tenggara. Jika di lihat bentuk-bentuk ke- giatan  tersebut  cenderung  bersifat  normatif dan  berlangsung  satu  arah,  kecuali  dialog interaktif  yang  dilaksanakan  di  beberapa stasiun radio di Kendari. Namun, tetap saja kegiatan tersebut hanya bersifat ceremonial yang  hanya  dilaksanakan  ketika  ada  pera- yaan Hari Anti Narkoba Nasional.
2) Advokasi bahaya penyalahgunaan narkoba
Bidang  tersebut juga melaksanakan advokasi  di  beberapa  SKPD  Kabupaten Buton (Badan Kesatuan Bangsa, inspektorat dan  Sekretariat  )  dan  Kabupaten  Bombana (Dinas  Kesehatan).  Selain  itu,  BNN  Pro- vinsi  juga  melakukan  advokasi  terhadap beberapa  instansi  swasta  seperti  Makasar Raya Motor, PT. Hajji Kalla, Brillyan Plaza (Mall  Matahari  Lama).  Di  instansi  peme- rintah,  advokasi  dilakukan  terhadap  pe- jabat-pejabat  dan  kepala  bidang  di  ling- kungan  SKPD  yang  bersangkutan.  Se- dangkan  di  instansi  swasta,  BNN  Provinsi Sulawesi Tenggara mengadvokasi para ma- nager  dan  pegawai  ditingkat  atas.  Berda- sarkan  penelitian  ini,  ada  beberapa  tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  BNN  antara  lain: (a) memberikan pemahamana mengenai ba- haya  narkoba  bagi  masyarakat,  khususnya bagi  PNS  pegawai  di  lingkungan  kerja;  (b) memberikan  penguatan  kepada  instansi yang  bersangkutan  untuk  membuat  ke- giatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  so- sialisasi  narkoba  atau  penyebarluasan  ten- tang  narkoba;  (c)  membuat  rencana  tindak lanjut  berkaitan  dengan  sosialisasi  yang  te- lah  dilakukan.  Melalui  advokasi  ini,  di- harapkan Pegawai  Negeri Sipil  (PNS), kar- yawan di instansi swasta terkait dan seluruh keluarga  mereka  memperoleh  informasi yang  lengkap  tentang  bahaya  narkoba  se- cara berkesinambungan. Sehingga sejak di- ni,  mereka  dapat  menghindarinya.  Selain itu,  mereka  menjadi  “corong”  bagi  penye-
barluasan informasi  mengenai   bahaya nar- koba.
3) Pembentukan  kader  penyuluh  anti  nar- koba
Untuk  membantu  penyebaran  infor- masi  mengenai  bahaya  penyalahgunaan narkoba,  BNN  Provinsi  Sulawesi  Tenggara juga  melaksanakana  program  pembentukan kader  penyuluh anti narkoba. Hingga tahun 2013,  BNN  Provinsi  telah  memiliki  320 Kader  Anti  Narkoba,  yang  terdiri  dari  160 orang kader  yang berdomisili di Kota Ken- dari,  80  kader  yang  berdomisili  di  Kabu- paten  Bombana  dan  80  orang  lainnya  ber- domisili di Kabupaten Buton Utara.
Kader  anti  narkoba  tersebut  terdiri dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  ber- tugas di lingkungan pemerintah daerah pro- vinsi,  kabupaten  dan  kota.  Setiap  instansi mengusulkan 4 (empat) orang pegawainnya yang selangjutnya akan diberikan  pelatihan mengenai    pencegahan  dan  penangananan dini  terhadap  penyalahgunaan  narkoba.  Pa- da  tahun  2013,  mereka  mendapatkan  pe- latihan  di  Hotel  Athaya  Kendari  yang  di- bagi menjadi 3 angkatan.
Target  yang  ingin  dicapai  melalui pembentukan kader anti narkoba sekali lagi sebagai  upaya  menyebarkan  informasi  ten- tang  narkoba.  BNN  Provinsi  Sulawesi  Te- nggara,  tidak  memungkinkan  menjangkau semua  lapisan  masyarakat  dalam  waktu yang  relatif  singkat.  Selain  karena  keter- batasan anggaran, BNN juga mengaku tidak memiliki  sumber  daya  yang  besar  untuk menggelar  serangkaian  sosialisasi  formal kepada  segenap  lapisan  masyarakat.  Sehi- ngga  melalui  pembentukan  kader  ini, orang-orang  terpilih  tersebut  diharapkan mampu  membantu  BNN  mensosialisasikan mengenai  bahaya penyalahgunaan narkoba, baik  dari  mulut  ke  mulut,  maupun  dengan memediasi  bentuk  kegiatan  yang  berkaitan dengan kampanye anti narkoba.
Cara  ini  menurut  peneliti    memang relatif lebih efisien dan efektif. Karena indi-
vidu,  dan  kelompok-kelompok  kader  anti narkoba  tersebut  diberikan  kesempatan  un- tuk  mengengembangkan  kreatifitas  terkait dengan  kampanye  anti  narkoba.  Sehingga memungkinkan  akan  ditemukan  cara-cara yang tidak konvensional yang dapat dikem- bangkan  lebih  lanjut  oleh  BNN  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Namun  demikian,  ter- kait  dengan  hal  tersebut  belum  ada  te- robosan  kreatif  yang  dilakukan  oleh  kader anti  narkoba  yang  dibentuk  oleh  BNN provinsi  tersebut.  Cara  konvensional,  se- perti menyebarkan stiker berisi pesan-pesan anti narkoba, leaflet, brosur dan buku-buku edukatif  tentang  narkoba,  serta  memfasi- litasi  diadakannya  sosialisasi  mengenai  ba- haya  narkoba  di  lingkungannya,  memang masih  menjadi  pilihan  yang  paling  memu- ngkinkan.
Sementara  itu,  BNN  Kota  Kendari juga melakukan hal  yang sama, namun tar- get  pengkaderan  cenderung  berbeda.  Jika target  pengkaderan  yang  dilakukan  oleh BNN  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah PNS  dilingkungan  Pemerintah  Daerah  se Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Maka  BBN Kota  Kendari  memilih  target  Pelajar  SMA. BNN  Kota  Kendari  merekrut  5  orang  pe- lajar  dari  setiap  SMA  yang  ada  di  Kota Kendari.  Selanjutnya  menggelar  pelatihan pengkaderan  anti  narkoba  selama  tiga  hari. Narasumber  pengkaderan  tersebut  berasal dari BNN Kota Kendari, Kepolisian Daerah Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Kanwil  De- partemen  Agama  Kota  Kendari,  serta  me- nghadirkan  mantan  pecandu  yang  berbagi pengalaman  dengan    kader-kader  anti  nar- koba di Kota Kendari.
Tujuannya  tidak  jauh  berbeda  de- ngan  yang  dilakukan  oleh  BNN  Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni mencoba membi- dik  kelompok pelajar untuk membantu me- nsosialisasikan  mengenai  bahaya  penyalah- gunaan  narkoba  di  kalangan  remaja  dan pelajar  di  Kota  Kendari.  Keterlibatan  pe- lajar  sebagai  perpanjangan  tangan  BNN Kota  Kendari  umumnya  maish  terbatas  pa-
da 3 hal, yakni  mensosialisasikan  penting- nya menghindari narkoba dengan sasara te- man  sepergaulan  dan  keluarga,  serta  men- distribusikan buku-buku yang releva, stiker dan leaflet berisi infomasi tentang narkoba, serta  memfasilitasi  sosialisasi  tentang  ba- haya  narkoba  pada  kelompok-kelompok lain.  Jika  kader  yang  bersangkutan  tidak mampu  untuk  memberikan  pemahaman  se- cara  langsung  kepada  mereka,  maka  ia  da- pat  meminta  bantuan  kepada  BNN  Kota kendari sebagai nara sumber. Dalam hal ini, kader  anti  narkoba  hanya  berperan  sebagai fasilitator. Namun demikian, cara demikian relatif  banyak  membantu  BNN  Kota  Ken- dari untuk menjangkau generasi muda yang sangat mungkin menjadi sasaran empuk pa- da pengedar narkoba. Sehingga dengan me- ngetahui  lebih  dini  mengenai  bahaya  nar- koba,  maka  pelajar  dan  generasi  muda  se- cara  sadar  akan  menjauhi  segala  hal  yang memungkinkan  mereka  dapat  terpengaruh untuk  menggunakan  narkoba.  Di  tahun 2012, jumlah  pelajar  di  Kota  Kendari  yang berhasil  di  kader  oleh  BNN  Kota  Kendari telah  berjumlah  462  pelajar,  dan  ditahun 2013 berjumlah 300 pelajar.
Sementara  itu,  di  BNN  Kabupaten Konawe belum  menjalankan program yang sama  sebagaimana  di  atas.  Ada  beberapa kendala  yang  dialami,  seperti  keterbatasan anggaran untuk   mempersiapkan kader anti narkoba.  Karena  lembaga  ini  masih  ber- bentuk  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  sehingga    BNN  Kabupaten  Kona- we  masih  berada  di  bawah  koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
b. Bidang pemberdayaan
Bidang  pemberdayaan  BNN  lebih banyak berperan dalam upaya pelibatan ma- syarakat  untuk  ikut  mengambil  bagian  da- lam  upaya mencegah dan memberantas pe- nyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba.  Da- lam  konteks  tersebut,  maka  ada  beberapa kegiatan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh BNN  di  setiap  wilayah  di  Indonesia,  yang meliputi  aspek  rehabilitasi  bagi  pecandu
narkoba,  dan  pemberdayaan  bagi  masya- rakat.  Aspek rehabilitasi meliputi memban- tu  pemulihan  pecandu  narkoba  dari  keter- gantungannya terhadap narkoba. Sementara itu,  aspek  pemberdayaan  bagi  masyarakat, meliputi  kegiatan  memberdayakan  masya- rakat yang menyalahgunakan¸ mengedarkan narkoba, atau menananm jenis tanaman ter- tentu  yang  mengandung  unsur  narkoba  un- tuk memenuhi kebutuhan ekonomi individu atau  keluarga.  BNN  memberdayakan  me- reka  agar  tidak  berpikir  untuk  kembali  ke aktivitas ekonomi mereka yang berbasis pe- nyalahgunaan narkoba, tetapi memilih jenis pekerjaan-pekerjaan produktif lainnya. Cara yang  ditempuh  adalah  dengan  memberikan serangkaian  pelatihan  keahlian  dan  kete- rampilan  sehingga  diharapkan  mereka  me- miliki pekerjaan sebagai sumber penghasil- an baru yang produktif.
Terkait  dengan  peran  tersebut  yang seharusnya  dijalankan  oleh  BNN  Provisni Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari dan BNN  Kabupaten  Konawe,  maka  pada ketiga institusi tersebut, hanya dua  instansi BNN yang menjalankan peran pemberdaya- an,  yakni  BNN  Provinsi  dan  BNN  Kota Kendari.  BNN  Provinsi  Sulawesi  telah memfasilitasi pengiriman beberapa pecandu narkoba  yang  di  Unit  Rehabilitasi  ke  Balai Rehabilitasi  BNN  Badoka  Makasar.  Umu- mnya pecandu narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  dirujuk  untuk memperoleh  pemulihan  karena  ketergan- tungan  obat-obatan  terlarang  dilakukan  di Balai Rehabilitasi tersebut. Namun, dari se- kian  kasus  penyelahgunaan  narkoba  yang ditangani  oleh  pihak  kepolisian  dan  BNN Provinsi  Sulawesi  Tenggara  maupun  Kota Kendari,  baru  sekitar  2  orang  yang  difasi- litasi  untuk  memperoleh  rehabilitasi  terse- but.  Sementara  itu,  BNN  Kabupaten  Ko- nawe belum memfasilitasi satu pun pecandu narkoba  sekalipun.  Hal  ini  disebabkan  ka- rena  memang  tidak  ada  laporan  dari  ma- syarakat  itu  sendiri  yang  mengingingkan adanya  rehabilitasi  untuk  individu  maupun kerluarga  mereka.  Selain  itu,  tidak  ada  sa-
tupun  putusan  pengadilan  yang  menangani beberapa  kasus  narkoba  di  daerah  tersebut yang merujuk pada putusan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba.
BNN  Provinsi  Sulawesi  Tengara dan  Kota  Kendari,  termasuk  BNN  Kabu- paten  Konawe  belum  memiliki  divisi  khu- sus  rehabilitasi  sehingga  kegiatan  reha- bilitasi  langsung  ditangani  oleh  Badan  Re- habilitasi  yang  terdekat  dengan  wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, Balai  Rehabilitasi  BNN  Badoka  di  Makas- sar.  Namun  demikian,  BNN  Provinsi  Sula- wesi  Tenggara,  BNN  Kota  Kendari  memi- liki kesepakatan kerjasama dengan Kemen- trian  SOsial  dan  Kementerian  Kesehatan. Dalam  hal  menetapkan  Institusi  Penerima Wajib Lapor (IPWL). Di kota Kendari yang ditunjuka  sebagai  IPWL  adalah  Rumah Sakit  Jiwa.  Prosedur  pelaksanaannya  yakni jika ada pecandu narkoba yang melaporkan dirinya  baik  ke  BNN  Provinsi  Sulwesi  Te- nggara  maupun  pihak  kepolisian,  akan  di fasilitasi  untuk  menjalani  terapi  sementara di  Rumah  Sakit  Jiwa  Kota  Kendari.  Ter- hadap  mereka  tidak  akan  dikenai  sanksi hukum,  namun  akan  difasilitasi  untuk  pe- mulihannya di institusi kesehatan tersebut.
Selain  itu,  peran  pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNN juga  mela- kukan tes urine di berbagai lingkungan ker- ja. Idealnya hal tersebut juga seharusnya di- terapkan  terhadap  dunia  pendidikan,  dan masyarakat  umum.  Namun,  kegiatan  ini membutuhkan  anggaran  yang  tidak  kecil, sehingga  hanya  dilakukan  dalam  frekuensi yang  kecil  saja,  misalnya  atas  permintaan instansi  tertentu,  baik  pemerintah  maupun swasta.
Sementara  itu,  desa  peduli  narkoba dan  pembentukan  forum-forum  daerah  di wilayah  provinsi  Sulawesi  tenggara  belum tersentuh  bidang  ini,  yang  juga  seharusnya mendapat  perhatian  pihak  BNN  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  maupun  dua  institusi BNN  di  Kota  Kendari  dan  Kabupaten  Bu- ton lainnya. Pada aspek pembedayaan alter-
natif,  tampaknya  ketiga  institusi  ini  masih melakukan  observasi  terhadap  kemungki- nan  adanya  oknum  masyarakat  yang  men- jadikan  penyalahgunaan  narkoba  sebaga profesi  untuk  kepentingan  ekonomi,  atau mereka  yang  sengaja  menanam  tanaman yang  mengandung  unsur  narkoba  di  da- lamnya  di  lahan  miliknya.  Terhadap  ke- mungkinan  adanya  kalangan  masyarakat yang    demikian,  maka  pihak  BNN  mela- kukan pemberdayaan yang tujuannya untuk mengubah  dan  meninggalkan  kebiasaan masyarakat  yang  menjadikan  penyalahgu- naan  narkoba  sebagai  sumber  penghasilan ekonomi.  Dengan  memilih  jenis  pekerjaan lain  yang  produktif.  Di  Indonesia,  peran pemberdayaan  ini  telah  dilakukan  oleh BNN  Provinsi  Aceh  dan  BNN  Provinsi DKI  Jakarta.  Di  Aceh  yang  yang  masya- rakatnya  banyak  menanam  ganja,  diberda- yakan  dengan  memfasilitasi  penggantian jenis  tanaman  tersebut  menjadi  tanaman produktif  yang  bernilai  ekonomis  sehingga masyarakat tetap memiliki penghasilan, na- mun  tidak  lagi  menanam  jenis  tanamana ganja  di  sekitar  mereka.  Sementara  itu,  di Jakarta  pemberdayaan  dilakukan  terhadap warga kampung Ambon atau Kampung Per- mata.  Di  daerah  tersebut  banyak  oknum warga  yang  menjual  narkoba  sebagai  sum- ber  pendapatan.  Oleh  karena  itu,  mereka diberdayakan  oleh  pihak  BNN  dengan memberikan  pelatihan  keahlian  dan  ke- terampilan  sesuai  minat  mereka,  sehingga dengan keterampilan tersebut mereka mem- punyai  kemampuan  untuk  mencari  peng- hasilan  lain.    Pihak  BNN  terus  melakukan pendampingan terhadap proses tersebut.
c. Bidang pemberantasan
Dibandingkan dua bidang yang lain- nya,  Bidang  Pemberantasan  merupakan bagian  dari  BNN  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara  dan  BNN  Kota  Kendari  serta  BNN Kabupaten  Konawe,  yang  perannya  paling tidak  maksimal.  Secara  umum  ketiga  bi- dang  tersebut  mempunyai  tugas,  melaksa- nakan  Pemberantasan  Penggunaan  dan  Pe-
redaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  di  bidang pemberantasan  di  wilayah  kerja  masing- masing.  Dalam  melaksanakan  tugas  terse- but,  seksi  pemberantasan  menyelenggara- kan  fungsi:  (a)  pelaksanaan  kegiatan  in- telijen  berbasis  teknologi;  (b)  pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran da- lam  rangka  pemutusan  jaringan  kejahatan terorganisasi  penyalahgunaan  dan  pereda- ran  gelap  Narkotika  Psikotropika,  dan bahan  adiktif  lainnya  kecuali  bahan  adiktif untuk  tembakau  dan  alkohol;  (c)  pelaksa- naan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset.
Terkait  dengan  peran  ideal  yang  te- lah digariskan oleh masing-masing institusi, sepanjang  terbentuknya  Badan  Narkotika Nasional  baik  di  tingkat  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  Kota  Kendari  dan  Kabupaten Konawe  belum  maksimal  menjalankan peran-peran  mereka.  Hal  tersebut  disebab- kan karena koordinasi yang relatif terlambat antara  pihak  BNN  di    masing-masing  ting- katan  wilayah  dengan  pihak  Kepolisian baik  di  tingkat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dan Kota Kendari serta Kabupaten Konawe. Di BNN Provinsi misalnya, baru sekitar dua bulan  menempatkan  petugas  yang  berasal dari  institusi  Kepolisian  Daerah  Provinsi. Namun,  dalam  kurun  waktu  dua  bulan  ter- sebut,  jajaran  petugas  bidang  Pemberantas- an  telah  menangani  satu  kasus  peredaran narkoba  dan  sedang  dalam  proses  penyidi- kan.
Dalam  bidang  pemberantasan  ini, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan insti- tusi  BNN  di  wilayah  Kota  dan  Kabupaten secara  spesifik  memiliki  fungsi  yang  ber- beda.  BNN  Provinsi  Sulawesi  Tenggara memiliki  kewenangan  melakukan  penang- kapan,  dan  penyidikan  sebagaimana  tugas yang umumnya dilakukan oleh pihak Kepo- lisian.  Selain  itu,  institusi  ini  juga  men- jalankan  fungsi  intelegen  yakni  mengum- pulkan informasi yang mutakhir dan akurat terkait dengan penyalahgunaan dan pereda- ran narkoba. Informasi  tersebut  selanjutnya
dijadikan  dasar  pengambilan  keputsan  un- tuk  melakukan  pengejaran,  penangkapan dan  penyidikan  kasu-kasus  tersebut.  Se- mentara  itu,  BNN  Kota  Kendari  dan  Ka- bupaten  hanya  menjalankan  fungsi  intele- gen sana, dimana jika ada informasi   yang akurat mengenai kemungkinan penyalahgu- naan  narkoba  di  wilayah  mereka  masing- masing  atau  di  wilayah  sekitarnya  yang mereka  ketahui,  maka  institusi  tersebut akan  melakukan  koordinasi  secara  cepat dengan  BNN  Provinsi  Sulawesi  Tenggara untuk segera bergerak mengambil tindakan.
Sementara  itu,  di  BNN  Kabupaten Konawe, fungsi pemberantasan belum sama sekali  belum  dilaksanakan.  Selain  karena seksi  pemberantasan  di  badan  ini  belum terbentuk,  koordinasi  antara  BNN  Kabu- paten  Konawe  dan  Kepolisian  Resort  Ko- nawe  masih  terbatas  pada  kerjasama  di bidang pencegahan saja.

## 3. Dinas Kesehatan
Di instansi  ini fokus penelitian ada- lah  pada  bidang  perencanaan  dan  Bidang Farmasi. Sejatinya, Dinas Kesehatan memi- liki  fungsi  pengawasan  terhadap  peredaran obat-obatan.  Dalam  konteks  penelitian  ini, maka penelusuran dilakukan terhadap bebe- rapa instansi, yakni Badan Pengawasan Ob- at  dan  Makanan  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara,  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari  dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
Melalui  penelusuran  peneliti,  maka ditemukan  beberapa  hal.  Salah  satunya, bahwa institusi ini memang memiliki peran strategis  dalam  upaya  mencegah  peredaran dan  penyalahgunaan  terhadap  obat-obatan, khususnya  Bidang  Farmasi,  Makanan  dan Minuman.  Terkait  dengan  tugas  dan fungsi bidang  tersebut,  maka  Dinas  Kesehatan  di daerah  Provinsi,  Kota  Kendari  dan  Kabu- paten  Konawe  menjalankan  penyusunan, pelaksanaan  rencana  program  dan  petunjuk teknis  dibidang  farmasi,  makanan  dan  mi- numan.  Selain  itu,  juga  berkoordinasi  dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
terkait  bidang  tersebut.  Tugas  lain  bidang ini  adalah  melaksanakan  pengawsan  dan pengendalian  di  bidang  farmasi,  makanan dan minuman.
Terkait  dengan  peredaran  obat- obatan  terlarang,  maka  Bidang  Farmasi Dinas Kesehatan di beberapa wilayah terse- but  telah  melakukan  pengawasan  terhadap berbagai  jenis  obat-obatan  yang  beredar (diperjualbelikan)  di  masyarakat.  Jika  dili- hat dari kategorinya, maka berdasarkan  Pe- raturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 membagi kategori obat  ke  dalam  lima  golongan  yaitu:  Obat Bebas,  Obat  Bebas  Terbatas,  Obat  Wajib Apotek, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
Obat  bebas  adalah  obat  yang  boleh digunakan  tanpa  resep  dokter  disebut  obat OTC (Over  The  Counter), terdiri  atas  obat bebas  dan  obat  bebas  terbatas.  Obat  bebas dapat  dijual  bebas  di  warung  kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Dalam  pemakaiannya,  penderita  dapat  me- mbeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan,  jenis  zat  aktif  pada  obat  go- longan  ini  relatif  aman  sehingga  pema- kaiannya tidak memerlukan pengawasan te- naga  medis  selama  diminum  sesuai  petun- juk  yang  tertera  pada  kemasan  obat.  Oleh karena  itu,  sebaiknya  golongan  obat  ini  te- tap dibeli bersama kemasannya. Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K. Menkes RI  Nomor  2380/A/SKA/I/1983  tentang tanda  khusus  untuk  obat  bebas  dan  obat bebas terbatas. Di Indonesia, obat golongan ini  ditandai  dengan  lingkaran  berwarna  hi- jau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang termasuk golongan obat ini yaitu obat anal- getik  atau  pain  killer (parasetamol),  vita- min/multivitamin dan mineral. Contoh lain- nya,  yaitu  promag,  bodrex,  biogesic,  pana- dol,  puyer  bintang  toedjoe,  diatabs,  entros- top, dan sebagainya.
Obat  bebas  terbatas  adalah  obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih  dapat  dijual  atau  dibeli  bebas  tanpa
resep  dokter,  dan  disertai  dengan  tanda  pe- ringatan.  Tanda  khusus  pada  kemasan  dan etiket  obat  bebas  terbatas  adalah  lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dulu obat  ini  disebut  daftar  W  = Waarschuwing (Peringatan), tanda peringatan selalu tercan- tum  pada  kemasan  obat  bebas  terbatas,  be- rupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5cm, lebar 2cm dan me- muat  pemberitahuan  berwarna  putih.  Se- harusnya  obat  jenis  ini  hanya  dapat  dijual bebas  di  toko  obat  berizin  (dipegang  se- orang  asisten  apoteker)  serta  apotek  (yang hanya  boleh  beroperasi  jika  ada  apote- ker, no  pharmacist  no  service ),  karena  di- harapkan pasien memperoleh informasi ob- at  yang  memadai  saat  membeli  obat  bebas terbatas.  Contoh  obat  golongan  ini  ada- lah: obat  batuk,  obat  pilek,  krim  antiseptic, neo rheumacyl neuro, visine, rohto, antimo, dan lainnya.
Obat  Wajib  Apotek  (OWA),  meru- pakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker  Pengelola  Apotek  (APA)  kepada pasien.  Walaupun  APA  boleh  memberikan obat  keras,  namun  ada  persayaratan  yang harus  dilakukan  dalam  penyerahan  OWA, yakni:  (a)   Apoteker  wajib  melakukan  pen- catatan  yang  benar  mengenai  data  pasien (nama,  alamat,  umur)  serta  penyakit  yang diderita; (b)  Apoteker wajib memenuhi ke- tentuan  jenis  dan  jumlah  yang  boleh  dibe- rikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin  salep  saja  yang  termasuk OWA,  dan  hanya  boleh  diberikan  1 tube; (c)  Apoteker  wajib  memberikan  informasi obat  secara  benar  mencakup:  indikasi, kontra-indikasi,  cara  pemakain,  cara  pe- nyimpanan  dan  efek  samping  obat  yang mungkin  timbul  serta  tindakan  yang  di- sarankan  bila  efek  tidak  dikehendaki  ter- sebut  timbul.  Tujuan  OWA  adalah  mem- perluas  keterjangkauan  obat  untuk  masya- rakat,  maka  obat-obat  yang  digolongkan dalam  OWA  adalah  obat  ang  diperlukan bagi  kebanyakan  penyakit  yang  diderita pasien.  Antara  lain:  obat  antiinflamasi  (as- am mefenamat), obat alergi kulit (salep hid-
rokotison),  infeksi  kulit  dan  mata  (salep oksitetrasiklin),  antialergi  sistemik  (CTM), obat KB hormonal.
Obat keras (dulu disebut obat daftar G= gevaarlijk =berbahaya)  yaitu  obat  ber- khasiat  keras  yang  untuk  memperolehnya harus  dengan  resep  dokter,  berdasarkan keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras  dengan  lingkaran  bulat  berwarna merah  dan  garis  tepi  berwarna  hitam  serta huruf  K  yang  menyentuh  garis  tepi.  Obat- obatan  yang  termasuk  dalam  golongan  ini adalah  antibiotik  (tetrasiklin,  penisilin,  dan sebagainya),  serta  obat-obatan  yang  meng- andung  hormon  (obat  kencing  manis,  obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini ber- khasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa  berbahaya  bahkan  meracuni  tubuh, memperparah  penyakit  atau  menyebabkan kematian.  Obat-obat  ini  sama  dengan  nar- koba  yang  kita  kenal  dapat  menimbulkan ketagihan.  Karena  itu,  obat-obat  ini  mulai dari  pembuatannya  sampai  pemakaiannya diawasi  dengan  ketat  oleh  Pemerintah  dan hanya  boleh  diserahkan  oleh  apotek  atas resep  dokter.  Tiap  bulan  apotek  wajib  me- laporkan  pembelian  dan  pemakaiannya  pa- da pemerintah.
Psikotropika  adalah  Zat/obat  yang dapat  menurunkan  aktivitas  otak  atau  me- rangsang  susunan  syaraf  pusat  dan  menim- bulkan  kelainan  perilaku,  disertai  dengan timbulnya  halusinasi  (mengkhayal),  ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam pe- rasaan  dan  dapat  menyebabkan  ketergan- tungan  serta  mempunyai  efek  stimulasi (merangsang) bagi  para pemakainya. Jenis- jenis  yang  termasuk  psikotropika  adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narko- tika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbul- kan  pengaruh-pengaruh  tertentu  bagi  mere- ka  yang  menggunakan  dengan  memasuk- kannya  ke  dalam  tubuh  manusia.  Pengaruh tersebut  berupa  pembiusan,  hilangnya  rasa
sakit,  rangsangan  semangat,  halusinasi/tim- bulnya  khayalan-khayalan  yang  menyebab- kan  efek  ketergantungan  bagi  pemakainya. Macam-macam  narkotika,  yaitu  Opiod (Opiat)  seperti  Morfin,  Heroin  (putaw), Codein,  Demerol  (pethidina),  Methadone} Kokain, Cannabis (ganja) dan lainnya. Ciri- cirinya  antara  lain  :  (a)  Dulu  dikenal  obat daftar  O  (Golongan  Opiat/Opium);  (b) Logonya berbentuk seperti palang ( + ); (c) Obat  ini  berbahaya  bila  terjadi  penyalah- gunaan  dan  dalam  penggunaannya  diperlu- kan  pertimbangan  khusus,  dan  dapat  me- nyebabkan  ketergantungan  psikis  dan  fisik oleh  karena  itu  hanya  boleh  digunakan dengan dasar resep dokter.
Berdasarkan  kategori  di  atas,  maka obat-obatan  kategori  Obat  Bebas  Terbatas, Obat  Wajib  Apotek,  Obat  Keras,  Obat Psikotropika dan Narkotika, perlu mendapat perhatian  khusus  dari  institusi  kesehatan  di Kota  Kendari maupun di Kabupaten Kona- we.  Sehingga  regulasi  mengenai  peredaran obat-obatan  tersebut  menjadi  sangat  ketat. Salah  satunya  adalah  dengan  hanya  meng- izinkan  penjulanannya  sesuai  dengan  resep yang  dikeluarkan  oleh  dokter  tertentu.  De- ngan  demikian,  obat-obatan  ini  tidak  akan dijumpai  bebas  di  masyarakat,  kecuali  un- tuk  kepentingan  pengobatan  terhadap  pa- sien.
Namun demikian, dalam kenyataan- nya  di  tengah-tengah  masyarakat  di  Kota Kendari dan Kabupaten Konawe khususnya di  kalangan  pelajar  dan  mahasiswa  disi- nyalir  berkembang  aktivitas  penyalahguna- an  obat-obatan.  Kalangan  pelajar  di  kedua wilayah  tersebut  mengenalnya  sebagai mu- mbul .  Mumbul  merupakan  aktivitas  meng- konsumsi  obat-obatan  tertentu  yang  dosis- nya    ditambah  dari  yang  semestinya,  sehi- ngga menimbulkan efek halusinasi sebagai- mana yang dirasakan ketika mengkonsumsi narkoba. Mumbul menggunakan  beberapa jenis obat-obatan yang sebenarnya legal dan mudah diperoleh di apotek seperti somadril yang  dikenal  dengan  nama  generiknya sebagai carisoprodol.
Namun  demikian,  bedasarkan  hasil penelusuran  penelitian  ini,  tampak  bahwa tidak  semua  intitusi  kesehatan    tidak  me- ngetahui  dengan  benar  mengenai  informasi aktivitas  penyalahgunaan  obat-obatan  ter- sebut  tersebut  di  masyarakat,  kecuali  dari sudat edaran yang dikeluarkan oleh Kemen- terian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Di- rektorat  Jenderal  Bina  Upaya  Kesehatan pada  tahun  bulan  Desember  2012  tentang himbauan untuk memperhatinan potensi pe- nyalahgunaan  atas  obat-obatan  legal  dan ilegal. Dalam surat edaran tersebut disebut- kan  adanya  beberapa  zat  yang  relatif  baru dan  telah  disalahgunakan  di  Indonesia secara  umum,  yakni  sebagai  berikut:  Kro- kodil, Yaba, Alprazolam, Ketamine, Happy Five,  Dextrometorphan,  Trihexyphenidyl. Dari  beberapa  jenis  zat  tersebut,  maka  di daerah  Kota  Kendari  dan  Kabupaten  Ko- nawe  tidak  teridentifikasi  adanya  penggu- naan  zat-zat  tersebut  dan  disalahgunakan oleh masyarakat.
Namun, penelusuran lebih jauh, jus- tru  merujuk  pada  penggunaan  jenis  zat lainnya  yakni carisoprodol yang  oleh  ka- langan remaja di kedua Kabupaten Konawe dan  Kendari  lebih  dikenal  dengan  merk dagang Somadril. Kondisi ini menunjukkan bahwa  penyalahgunaan  obat-obatan  lebih maju  selangkah,  dibandingkan  upaya  pen- cegahan  dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh insitusi kesehatan itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  me- nunjukkan  bahwa  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Konawe  maupun  Kota  Kendari, secara  rutin  melakukan  pembinaan  dan  pe- ngawasan  terhadap  apotek-apotek,  terma- suk  toko-toko  obat  yang  ada  di  kedua  dae- rah  ini.  Sehingga  kecil  kemungkinan  terja- dinya  penyalahgunaan  narkotika  yang  ber- muara  dari  penjualan  secara  bebas  obat- obatan  yang  masuk  dalam  kategori  psiko- tropika.  Jika  ditemukan  ada  apotek  atau toko  obat  yang  menyalahgunakan  wewe- nang  mereka,  maka  akan  diberi  peringatan serta  tindakan  lain  mulai  dari  yang  paling
ringan hingga yang berat. Pihak dinas Kese- hatan, terlebih dahulu akan memberikan te- guran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak  apotek  dan  toko  obat.  Jika  tidak  di- indahkan,  maka  apotek-apotek  tersebut akan  dicabut  izin  operasionalnya.  Namun, dalam  kenyataan  di  masyarakat,  obat-oba- tan  tersebut  masih  beredar  meski  hanya  di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

## 4. Lembaga  Pemasyarakatan  /  Rumah Tahanan
Secara  umum  dapat  digambarkan peran  Lembaga  Pemasayarakatan  atau  Ru- mah  Tahanan  nampak  pada  saat  seseorang atau sekelompok orang tersangkut kasus pe- nyalahgunaan  narkoba  ataupun  telah  di- vonis  secara  hukum  melalui  proses  per- adilan.  Sehingga  peran  mereka  lebih  pada aspek  pengawasan  dan  pembinaan  narapi- dana selama berada di dalam lapas.
Penelusuran  dilakukan  pada  dua tempat  yakni  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIA  dan  Rumah  Tahanan  Unaaha. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat  ke- samaan  kondisi  pada  kedua  lembaga  ter- sebut,  yakni  narapidana  narkoba  menjalani masa hukuman mereka bersama narapidana krininal umum lainnya dalam satu lapas/ru- tan.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pi- hak  Lapas  Pemasyarakatan  meliputi  dua aspek, yakni kepribadian dan aspek keman- dirian. Aspek kepribadian meliputi  pembi- naan  agama,  dan  olah  raga.  Napi  narkoba dibiasakan untuk menjalankan ibadah sesu- ai  dengan  agama  dan  keyakinan  mereka masing-masing.  Sehingga  pelan-pelan  me- reka akan memahami lebih mendalam  aja- ran  agama  mereka  masing-masing,  menge- tahui perkara-perkara yang dilarang agama, termasuk  merusak  diri  sendiri  dengan  me- ngkonsumsi narkoba. Dengan demikian, di- harapkan  secara  rohani  mereka  menjadi relatif lebih tenang selama berada di dalam Lapas/Rutan.  Selain  itu,  diharapkan  pula bahwa  setelah  menjalani  masa  hukuman,
mereka  tidak  kembali  lagi  melakukan  tin- dak kriminal sebagaimana dahulu.
Pembentukan  karakter  positif  juga ditempuh  dengan  membiasakan  napi  ber- olah raga setiap hari. Pihak Lapas Kelas IIA Kendari  dan  Rumah  Tahanan  Unaaha  me- nyediakan fasilitas olahraga tersebut. Beda- nya, Lapas Kelas IIA menyediakan fasilitas yang  lebih  banyak  dan  variatif  dibanding- kan  Rutan  Unaaha,  seperti  lapangan  futsal, volley  ball,  sepak  takraw,  bulu  tangkis,  te- nes meja, tenis lapangan, catur, dan bilyard. Sedangkan Rutan Unaaha hanya menyedia- kan  fasilitas  olah  raga  seperti  tempat  olah raga,  lapangan  volley  ball,  takraw,  tenis meja.  Olah  raga  merupakan  kegiatan  rutin yang  mereka  lakukan  hampir  setiap  hari, sebagai bagian pembinaan kepribadian. De- ngan  membiasakan  berolah  raga,  diharap- kan  napi  sehat  secara  jasmaniah,  sehingga mereka menjadi lebih dapat berpikir jernih, dan pikiran untuk selalu menggunakan nar- koba,  atau  keinginan  untuk  melakukan perilaku negatif serta beban pikiran lainnya akan teralihkan ke hal-hal  yang positif. Se- hingga selama berada di dalam lapas hingga akhirnya  mereka  menyelesaikan  masa  hu- kuman,  mereka  dapat  kembali  menjadi orang  yang  baru  dengan  kepribadian  yang positif.
Pembinaan yang lain diterapkan pa- da  napi  narkoba  baik  di  Lembaga  Pema- syarakatan  Kelas  IIA  maupun  Rumah  Ta- hanan  Unaaha  adalah  pada  aspek  keman- dirian.  Narapidana  narkoba  termasuk  nara- pidana kriminal umum, dilatih keterampilan tertentu  untuk  menanamkan  kemandirian pada  setiap  individu  napi  sesuai  dengan minatnya  masing-masing.  Pihak  Lapas  dan Rutan terlebih dahulu menelusuri minat dari masing-masing  napi  narkoba  saat  menje- lang  mereka  harus  menjalani  masa  huku- man  di  kedua  tempat  tersebut.  Setelah  me- lalui proses wawancara singkat dengan  pa- ra  napi,  mereka  akan  dibina  berdasarkan minat  tersebut.  Namun  demikian,  tidak  se- mua pilihan napi yang mampu diakomodasi
oleh  pihak  lapas/rutan,  karena  pihak  La- pas/Rutan  hanya  menyediakan  beberapa jenis  pelatihan  kemandirian  seperti:  perbe- ngkelan otomotif, baik roda empat maupun roda  dua;  perkebunan;  dan  peternakan  (ka- mbing  dan  sapi)  serta  perikanan  (empang). Hal ini disebabkan karena tidak ada sumber daya  petugas  Lapas  yang  mampu  melatih beberapa  jenis  pelatihan  dibidang  lainnya. Sehingga hal tersebut tetap menjadi kendala yang  dirasakan  oleh  pihak  lapas/rutan.  Pe- tugas lapas juga memiliki  pengetahuan dan keterampilan  yang  terbatas  mengenai  jenis pelatihan  yang  disediakan,  khususnya  pada pelatihan  perbengkelan  otomotif.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  pihak  lapas/rutan memanfaatkan  tenaga  napi  lainnya  yang telah  mengikuti  pelatihan  di  luar  lapas. Napi-napi tersebut selanjutnya selama men- jalani masa hukuman akan membantu petu- gas  untuk  melatih  keterampilan  para  napi lainnya.  Bahkan  khusus  Lapas  Kelas  IIA menjalin  kerjasama  dengan  beberapa  ins- tansi  terkait,  seperti  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara.  Kerja  sama  ini  dalam  hal  penyediaan tenaga pelatih untuk jenis keterampilan ter- tentu. Pelatihan kemandirian diterapkan ba- gi napi narkoba  maupun napi kriminal um- um  yang  telah  menjalani  ½  dari  masa hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Ke- las  IIA  maupun  di  Rumah  Tahana  Unaaha. Pelatihan  kemandirian  dilakukan  hampir setiap  hari  yang  sifatnya  rutin  disela-sela menjalani  aktifitas  lainnya  seperti  berolah raga  maupun  berasimilasi  untuk  napi-napi narkoba tertentu diluar sel blok narkoba.
Asimilasi  merupakan  kegiatan  ber- sosialisasi  yang  diterapkan  kepada  napi yang  memenuhi  kriteria  tertentu.  Kriteria tersebut  termaktub  dalam  Peraturan  Peme- rintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Pera- turan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999, tentang  Syarat  dan  tata  cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal  36  disebutkan  bahwa  Setiap  Narapi- dana dan anak di didik Pemasyarakatan ber-
hak mendapatkan asimilasi. Asimilasi terse- but  diberikan  kepada:  (a)    narapidana  dan anak  pidana  yang  telah  memenuhi  per- syaratan  seperti:  berkelakuan  baik  selama menjalani  masa  hukuman;  aktif  mengikuti program  pembinaan  dengan  baik;  telah menjalani  ½  (satu  per  satu)  masa  pidana; (b)  Anak  negara  dan  anak  sipil,  setelah menjalani  masa  pendidikan  di  LAPAS Anak  selama  6  (enam)  bulan  pertama;  (c) Narapidana  yang  dipidana  karena  melaku- kan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan prekusor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanana  negara,  ke- jahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya, setelah memenuhi persyaratan: berkelakuan baik;  aktif  mengikuti  program  pembinaan dengan  baik;  telah  menjalani  2/3  (dua  per tiga masa pidana.
Berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2009 tersebut menunjukkan  bahwa  napi  narkotika  dan psikotropika  berhak  mendapatkan  asimilasi selama  menjalani  masa  pidana.  Namun  de- mikian,  tidak  semua  napi  dapat  mempero- leh asimilasi.  Napi  narkoba  dapat  memper- oleh hak asimilasi jika memenuhi persyara- tan  tertentu,  seperti  telah  membayar  huku- man  denda  sesuai  hasil  putusan  atau  vonis pengadilan.  Namun  jika  yang  besangkutan tidak  mampu  membayar  hukuman  denda tersebut,  maka  paling  tidak  napi  narkoba menyatakan  kesediaan  untuk  bekerjasama dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar  perkara  tindak  pidana  yang dilakukannya,  atau  tindak  pidana  narkoba lainnya.  Kesediaan  tersebut  dinyatakan  da- lam  bentuk  surat  pernyataan  yang  melibat- kan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika di  wilayah  masing-masing.  Kesediaan  ter- sebut  akan  memberikan  keringanan  bagi napi narkoba selama menjalani masa pidana di  dalam  Lapas  atau  Rutan,  di  mana  yang bersangkutan tidak perlu lagi membayar hu- kuman  denda  yang  dibebankan  setelah vonis dari pengadilan.
Ada keinginan agar napi dan tahan- an  narkoba  sebaiknya  ditempatkan  dalam Lapas  tersendiri.  Karena  penanganan  dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak  Lapas  dan  Rutan  terhadap  napi  nar- koba  relatif  berbeda.  Keterbatasan  fasilitas yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIA  Kendari  me- nyebabkan  pihak  Lapas  harus  memisahkan sel  napi  narkoba  dengan  sel  napi  tindak pidana umum. Hal ini dilakukan untuk me- minimalisir kemungkinan interaksi yang le- bih  jauh  antara  napi  narkoba  dan  napi  tin- dak pidana umum. Dengan demikian, dapat dicegah  kemungkinan  lanjutan  dari  inte- raksi  tersebut,  di  mana  napi  tindak  pidana umum mungkin saja dapat terpengaruh dan ingin  mencoba  mengkonsumsi  narkoba, khususnya setelah mereka keluar dari Lapas atau Rutan.
Idealnya Lapas menjadi rumah yang aman dari peredaran narkoba serta menjadi tempat  yang  baik  untuk  proses  pembinaan narapidana  narkoba  dan  narapidana  tindak pidana  umum. Namun, kenyataannya hing- ga  tahun  2013  justru  telah  terjadi  dua  kali kasus  penyelundupan narkoba ke dalam  la- pas.  Penyalahgunaan  dan  peredaran  narko- ba masih tetap memungkinkan berlangsung di  dalam Lapas dan Rutan. Di Lapas Kelas IIA  sendiri  telah  terjadi  dua  kali  upaya  pe- nyelundupan  narkoba  yang  dilakukan  oleh rekan  dari  narapidana  yang  sedang  menja- lani  masa  hukuman  di  Lapas  tersebut.  Mo- dus  kasus  yang  pertama  adalah  dengan menyembunyikan  narkoba  jenis  shabu  ke dalam  bungkus  mie  instan  yang  dibawa oleh  penjenguk.  Sedangkan  modus  penye- lundupan  narkoba  ke  Lapas  yang  kedua adalah dengan memasukkan pake shabu ter- sebut ke dalam bungkus rokok.
Berkat  kesigapan  petugas  di  Lapas Kelas  IIA  upaya  penggunaan  narkoba  ber- hasil digagalkan. Meskipun, tetap saja petu- gas  lapas  kecolongan  yang  menyebabkan masuknya paket  narkoba tersebut  ke dalam Lapas.  Kendala  yang  dihadapi  petugas  ter- kait  dengan  hal  tersebut  adalah  pada  ke-
giatan  penggeledahan  terhadap  barang  ba- waan pengunjung atau penjenguk. Idealnya, setiap  barang  bawaan  termasuk  tubuh  dari pengunjung/pembesuk  seharusnya  di  gele- dah  atau  diperiksa,  baik  barang  pribadi maupun  barang  yang  diperuntukan  narapi- dana  itu  sendiri.  Biasanya  barang  yang dimaksud  berupa  makanan  untuk  keluarga atau rekan mereka di dalam Lapas. Namun, secara kultural di daerah ini memeriksa ma- kanan masih merupakan hal yang tidak pan- tas dilakukan. Hal tersebut juga dialami ol- eh  petugas  Lapa  Kelas  IIA  Kendari.  Rasa tidak  enak  dan  tidak  nyaman  karena  harus memeriksa makanan yang sudah dibungkus rapat  oleh  pemilikinya.  Bahkan  dalam  be- berapa  insiden,  petugas  kerap  bersitegang dengan keluarga narapidana. Karena maka- nan yang mereka bawa untuk narapidana di Lapas  tersebut  dibuka,  diperiksa.  Setelah beberapa  kali  insiden  yang  sama  terjadi, membuat pihak Lapas melonggarkan aturan tersebut.  Namun  imbasnya  adalah  terjadi- nya upaya penyeludupan barang haram ter- sebut ke dalam Lapas.
Menurut  pihak  Lapas  Kelas  IIA Kendari,  cara  yang  paling  baik  dan  me- mungkinkan  adalah  dengan  menyediakan mesin  X-Ray  yang  berfungsi  sebaga  pe- mindai  setiap  barang  bawaan  pengunjung Lapas. Sehingga, ketika ada narkoba dalam barang  bawaan  mereka,  akan  dapat  segera teridentifikasi.  Namun,  kendala  yang  dite- mui  adalah  sukarnya  mengusulkan  penga- daan mesin  tersebut,  karena  harganya  yang sangat tinggi.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal seba- gai berikut:
1. Ada  beberapa  hal  yang  memotivasi  se- seorang untuk menyalahgunakan narko- ba, antara lain:
a. Keinginan  untuk  mencoba  narkoba yang  biasanya  ditawarkan  secara gratis oleh teman atau rekan. Hal ini
terungkap  dari  wawancara  peneliti dengan sebagian besar Informan.
b. Pergaulan  bebas.  Hal  ini  terjadi  di- kalangan  remaja  (pelajar  dan  maha- siwa)  yang  umumnya  masih  men- cari  jati  diri.  Usia  belia  berpotensi untuk salah bergaul, serta berpotensi besar  pula  untuk  terjerumus  ke  da- lam  penyalahgunaan  narkoba.  Ke- inginan untu  selalu eksis dan diakui dalam  kelompok  membuat  mereka memutuskan  untuk  ikut-ikutan  me- ngkonsumsi narkoba, yang akhirnya menjadi ketergantungan
c. Beratnya  beban  hidup  atau  perma- salahan  hidup  juga  memberi  sum- bangsih  dan  motivasi  seseorang  un- tuk  mengkonsumsi  narkoba.  Meng- konsumsi shabu dan ganja misalnya, membuat mereka lebih percaya diri, merasa lebih mampu melakukan se- gala sesuatu. Mereka lebih rajin atau lebih  aktif  bekerja  untuk  mencari uang dibandingkan sebelumnya.
d. Mudahnya  memperoleh  obat-obatan jenis  tertentu  yang  dapat  disalahgu- nakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja. Somadril yang de- ngan mudah diperoleh dalam jumlah besar  di  apotek-apotek  tertentu berbanding  lurus  dengan  penyalah- gunaannya yang semakin marak.
e. Ketidaktahuan tentang efek dari nar- koba itu sendiri. Beberapa informasi yang diwawancarai mengaku bahwa obat-obatan  yang  diberikan  oleh  re- kan  yang  baru  mereka  kenal  adalah vitamin.  Padahal  jenis  obat-obatan tersebut  merupakan  jenis  narkoba yang secara fisik mirip dengan vita- min  yang  biasanya  beredar  di  ma- syarakat.
2. Ada  beberapa  intitusi  yang  berperan dalam  upaya  pencegahan  dan  pembe- rantasan penyelahgunaan dan peredaran narkoba  di  wilayah  Kota  Kendari  dan
Kabupaten  Konawe,  antara  lain  pihak Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Tenggara, Kepolisian  Resort  di  masing-masing Kota/Kabupaten,  Badan  Narkotika  Na- sional  (BNN)  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara, BBN Kota Kendari dan BNN Ka- bupaten  Konawe,  Dinas  Kesehatan Kota/Kabupaten,  dan  Lembaga  Pema- syarakatan/Rutan  serta  masyarakat  itu sendiri.
3. Peran  yang  dijalankan  oleh  beberapa institusi  telah  cukup  maksimal,  namun pada  beberapa  bidang  masing  belum maksimal. Pada aspek pencegahan yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  telah menunjukkan  kinerja  yang  sangat  baik. Demikian  pula  pada  aspek  pemberan- tasan  tindak  pidana  narkoba.  NAmun demikian  BNN  belum  dapat  menjalan- kan  perannya  dengan  maksimal,  khu- susnya  di  bidang  pemberdayaan  dan pemberantasan. Hal tersebut disebabkan karena  baik  BNN  Provinsi  Sulawesi Tenggaram  BNN  Kota  Kendari  dan BNN  Kabupaten  Konawe  masih  relatif baru  terbentuk.  Sehingga  pembenahan di  bidang  tersebut  relatif  lebih  lama dibandingkan  bidang  pencegahan.  Bi- dang  pencegahan  BNN  baik  di  tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Ken- dari dan Kabupaten KOnawe telah men- jalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal.  Bidang  ini  secara  rutin  se- panjang  tahun  melakukan  sosialisasi pencegahan  penyalahgunaan  narkoba. Namun,  model  sosialisasi  yang  dilaku- kan  cenderung  masih  konvensional. Perlu dirumuskan metode sosialisasi de- ngan  kemasan  yang  menarik,  sehingga masyarakat  lebih  tertarik  untuk  me- ngikuti setiap sosialisasi tentang bahaya narkoba.
4. Institusi  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Su- lawesi  Tenggara,  Kota  Kendari  dan Kabupaten Konawe berperan dalam pe- ngawasan  peredaran    obat-obatan  yang beredar  di  masyarakat.  Perannya  perlu
ditingkatkan sehingga institusi ini harus selangkah  lebih  maju  dibandingkan penyalahgunaan obat-obatan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amolo,  Palce.  2006. Undana  Jadi  Baro- meter  Pencegahan  Narkoba .  Online (www.mediaindo.co.id).  Diakses  ta- nggal 13 Maret 2013.
Ricardo,  Paul.  2010.  Upaya  Penanggu- langan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian  (Studi  Kasus  Satuan  Nar- koba  Polres  Metro  Bekasi,  dalam Jurnal  Kriminologi  Indonesia Vol.  6 No. III Desember 2010: 232 – 245. Dit  Bimmas  Polri.  2000. Penanggulangan Penyalahgunaan  Bahaya  Narkoba .
Jakarta: Dit Bimmas Polri.
Endraswara,  Sumardi.  2003. Metodologi Penelitian Kebudayaan .  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Gusman,  Ery.  2012.  Kasus  Narkoba  Naik 355  Kasus.  Online  (http://www.ken- dari  new  s.com/index.php?option=- com_content&task=view&id=38130 &  Itemid=140.  Diakses  tanggal  12 April 2013.
Kelana,  Momo.  2002. Memahami  Undang- Undang Kepolisian: Undang-Undang No  2  Tahun  2002,  Latar  Belakang dan  Komentar  Pasal  Demi  Pasal .
Jakarta. PTIK Press.
Maharani,  Dian.  2012.  Narkoba,  dari  Artis Sampai  Pejabat.  Online  (http://edu- kasi. kompas.com/read/2012/06/07- /15520719/Narkoba.dari.Artis.sampai
.Pejabat.  Diakses  tanggal  13  Maret 2013.
Mardani,  H.  2008. Penyalahgunaan  Nar- koba  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan Hukum Pidana Nasional . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Nurgianto,  Budhy.  Pejabat  Daerah  di  Ma- luku  Utara  Terindikasi  Menggunakan
Narkoba.  Majalah  Tempo,  17  Mei 2012.
Sarwono,  Sarlito  W.  2001.  Psikologi  Re- maja.  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persa- da.
Yophiandi.  2004. Meningkat  Pengedar Narkoba  oleh  Oknum  Polisi .  Online (www.tempo.co.id).  Diakses  tanggal 13 April 2013.
www. antarasumsel.com. 2013. 162 Ibu RT terkena kasus narkoba . Online (http:// www.antarasumsel.com/berita/26957 3/162-ibu-rt-terkena-kasus-narkoba. Diakses Tanggal 14 Maret 2013.
www.kalsel.polri.go.id.  2012. Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  Daerah Kalimantan  Selatan  Polri  Ungkap
23.531  Kasus  Narkoba  di  Indonesia . Online  (http://www.kalsel.polri.go.id- /index.php/berita/714-polri-ungkap- 23531-kasus).  Diakses  tanggal  3  Ap- ril 2013.