## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  925-933  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/ 10.55637/juinhum.5.1.8563.925-933

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN MEREK TERDAFTAR PADA PACKING SNACK KILOAN DI MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR I/MUNAS VII/MUI/5/2005

## TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Amalia Nurzannah 1 , Tetty Marlina Tarigan 2
1,2 Fakultas S yari’ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
1 amalianurzannah15@gmail.com, 2 tettymarlina02@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian mengenai pentingnya perlindungan hukum kepada kepemilikan merek, adanya merek digunakan pada produsen agar menjadikan perbedaan dengan produk lainnya. Hak atas merek berupa hak ekslusif (khusus) yang diberi  negara  bagi pemilik  merek  yang  sudah  mendaftarkan  mereknya  agar tidak  bisa dipergunakan kelompok lainnya baik berupa tanda yang sama. Tujuan adanya penelitian ini agar diketahuinya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemilik merek jika terjadi pemalsuan merek. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif lewat melakukan  analisis  dari  data  primer  dan  sekunder  dan  menganalisis  berbagai  literatur  sebagai  sumber  bacaan. Penyalahgunaan  merek  dalam  hal  penggunaan  merek  terdaftar  pada  packing  snack  kiloan  dapat  dijumpai  dan banyak beredar pada marketplace seperti aplikasi shopee dengan ciri khusus kemasan plastik bening dan tambahan potongan merek terkenal yang dicantumkan sangat tidak sesuai dengan ketentuan akan pengemasan produk yang telah  ditentukan  pengaturannya  oleh  Badan  Pengawas  Obat  serta  Makanan  (BPOM)  sesampainya  jelas  dan lengkap  informasi  mengenai  suatu  produk.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  hak  atas  merek  mendapatkan perlindungan dan kegiatan pelanggaran merek dalam  hal ini adalah pemalsuan merek berupa suatu tindakan yang haram  menurut  Fatwa  MUI  Nomor  I/MUNAS  VII/MUI/5/2005  terkait  “  Hak  Kekayaan  Intelektual  HKI dipandang  sebagai  salah  satu  huquq  maliyyah  (hak  kekayaan)  yang  mendapat  perlindungan  hukum  (mashun) sebagaimana  maal  (kekayaan)  “  .  Selain  fatwa  MUI,  perlindungan  hukum  juga  diaturkan  pada  UU  Nomor  20 Tahun  2016  terkait  “    Merek  dan  Indikasi  Geografis  juga  menjelaskan  tentang  bagaimana  aturan  terhadap perlindungan merek melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif “ .
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Packing Snack Kiloan

## ABSTRACT
Research regarding the importance of legal protection for brand ownership, the existence of brands is used by producers to differentiate them from other products. Trademark rights are in the form of exclusive (special) rights given by the state to brand owners who have registered their brand so that it cannot be used by other groups in the form of the same sign. The purpose of this research is to find out the legal protection that brand owners have in  the event of  brand counterfeiting. The research uses normative juridical  methods by analyzing primary and secondary data  and analyzing  various literature as reading  sources. Brand abuse in terms of  using registered brands  on  kilo  snack  packaging  can  be  found  and  is  widely  circulating  in  marketplaces  such  as  the  Shopee application with special characteristics of clear plastic packaging and additional pieces of well-known brands that  are  included  which  are  not  in  accordance  with  the  provisions  for  product  packaging  which  have  been determined by the Drug Supervisory Agency. and Food (BPOM) upon arrival with clear and complete information regarding  a  product.  Based  on  the  research  results,  brand  rights  receive  protection  and  brand  infringement activities in this case are brand counterfeiting in the form of an act that is haram according to MUI Fatwa Number I/MUNAS VII/MUI/5/2005 regarding “IPR Intellectual Property Rights are seen as one of the huquq maliyyah (property rights) which receive legal protection (mashun) as well as maal (wealth) “ . Apart from the MUI fatwa, legal protection is also regulated in Law Number 20 of 2016 regarding “Marks and Geographical Indications”. It  also  explains  the  rules  for  brand  protection  through  preventive  legal  protection  and  repressive  legal protection”.
Keywords : Legal Protection, Brands, Packing Kilo Snacks

## I. PENDAHULUAN
Islam memandang suatu kepemilikan sebagai keterikatan antara seseorang dengan hartanya yang ditetapkan ketentuannya oleh syara’. (Az-Zuhaili, 1989) . Pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI),  karena  semua  bentuk  yang  sifatnya  penggunaan  hasil  pemikiran intelektual  tidak  dapat  dipergunakan  tanpa  izin  pemiliknya  sebab  kekayaan  intelektual  termasuk kekayaan yang wajib diberikan perlindungan hukum.  HKI termasuk bagian dari  harta yang dimiliki oleh manusia, menurut as-Suyuti tidak dapat disebut harta ( maal) kecuali sesuatu yang telah dimiliki, mempunyai nilai dan ada sanksi bagi pihak yang melakukan pengrusakan. (Huda M. , 2020) Sebagian dari ulama kontemporer mengatakan harta yaitu setiap benda memiliki nilai materinya untuk manusia ataupun apa yang dapat dipunyai serta dapat mengambil darinya suatu manfaat, atau sebagai hasil karya manusia  yang dijadikan suatu kemaslahatan  bagi seseorang dan dapat dimiliki dan bebas  digunakan. (Hadi, 2011).
Merupakan  sesuatu  yang  mendasar  terkait  hak  milik  dalam  menjalankan  kehidupan,  Islam sangat memperhatikan tentang penggunaan harta kekayaan sebagai akibat dari kepemilikan harta yang dimiliki. Pada dasarnya kepemilikan akan terwujud apabila dijalankan sesuai arahan batasan yang sudah Allah SWT berikan seperti firman Allah SWT yang tercantum pada QS. Al-Baqarah [188].
{ ١٨٨ } ْمَأ  ْنِِّم اًقْي ِرَف ا ْوُلُكْأَتِل  ِماَّكُحْلا ىَلِإ اَهِب ا ْوُلْدُت َو ِل ِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ ا ْوُلُكْأَت  َلَ َو َن ْوُمَلْعَت ْمُتْنَأ َو  ِمْثِ ْلْاِب  ِساَّنلا ِلا َو
Artinya: “ Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  para  hakim  dengan  maksud  agar  kamu  dapat  memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui “ .
Nabi Muhammad saw juga mengatur tentang kekayaan melalui hadis sebagai berikut:
َو ُهُلاَم َو ُهُمَد ٌما َرَح  ِمِلْسُمْلا ىَلَع  ِمِلْسُمْلا ُّلُك َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ ُهُض ْرِع
Artinya:  “  Bahwa  Rasulullah  saw  bersabda:  “Setiap  muslim  atas  muslim  yang  lain  haram  darahnya, hartanya dan kehormatannya “ . (H.R. Muslim 2564).
Maka dapat diketahui bahwa harta dalam Islam sangat dilindungi dan harus dengan izin jika ingin menggunakannya, suatu keharaman jika mengambil apa yang bukan menjadi milik  kita. HKI berupa padanan kata dipergunakan agar “ Intellectual Property Rights (IPR) “ adalah hak yang muncul lewat pikiran  manusia,  dalam  kegiatan  tersebut  menghasilkan  produk  untuk  dapat  dinikmati  hasil  dari kreativitas  intelektual  dengan  cara  ekonomis.  HKI  merupakan  hak  khusus  ( ekslusif  ) diberikan  oleh negara  bagi  para  kreator,  pendesain,  inventor  untuk  sebuah  karya  atau  temuannya  yang  mempunyai nilai  komersil  sebagai  pengakuan  hak  atau  penghargaan  yang  cocok  diberikan  perlindungan.  HKI merupakan  hak  agar  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  dimiliki  seseorang,  kelompok,  maupun perusahaan.  (Fardiansyah,  2022).  Lembaga  berwenang  untuk  mengatur  adanya  HKI  yaitu  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada di bawah lembaga Departemen Kehakiman serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
HKI terbagi jadi 2 kategori, yakni “ Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri “ yang terbagikan lagi sebanyak  lima  jenis  ;  “  Paten,  Hak  Merek,  Indikasi  Geografis,  Desain  Industri,  Rahasia  Dagang  “  , Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). (Mujiyono, 2017).
Berdasarkan  kategori  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  HKI  memiliki  beberapa  jenis  hak yang memperoleh perlindungan salah satunya yaitu hak merek, merek menjadi bagian dari HKI tidak dapat  dilepaskan  dari  adanya  suatu  paham  bahwasanya  adanya  merek  berawal  dengan  penemuan- penemuan di bidang HKI. Dalam merek terdapat unsur menciptakan, misal huruf dan logo. Merek untuk produsen adalah bagian dari strategi bisnis sekaligus citra yang menggambarkan nama baik perusahaan. Bagi produsen tentunya tidak terlepas dari yang namanya penggunaan merek sebagai identitas untuk sebuah produk yang diproduksi  atau jasa yang diberikan. Identitas ini merupakan pembeda sekaligus tanda pengenal untuk dipergunakan oleh produsen lainnya. Hak atas merek oleh negara diberi kepada seseorang  yang  bersifat  khusus  ( ekslusif )  digunakan  sendiri  dan  dapat  juga    diberikan  kepada  pihak lainnya  lewat  izin  penggunaannya.  Adanya  hak  khusus  ini  mengharuskan  pemilik  merek  untuk melakukan pendaftaran merek, sehingga hak merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  terkait  Merek  dan  Indikasi  Geografis bahwasanya, “ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa “ .
Ketika suatu jasa dan barang mulai diedarkan maka sejak saat itu pula menghadirkan HKI di dalamnya.  Dibutuhkan  untuk  melindungi  HKI  dengan  demikian  timbul  kebutuhan  untuk  melindungi komoditi  dagang.  Pemegang  peranan  penting  dalam  permasalahan  atas  pelanggaran  merek  ini  yaitu HKI  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  penerapan  hasil  pemikiran  yang  memiliki  nilai  komersil. HKI merupakan buah pemikiran seseorang yang diakui dan diberikan oleh hukum atas hak kebendaan yang menjadikan hasil pemikiran, desain dan kreasi tersebut dapat dikomersilkan. (Asyhadie, 2012).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  difahami  bahwa  merek  memiliki  kemampuan  sebagai pembeda berupa tanda khusus sehingga tidak sama dengan barang/jasa yang sejenis. Merek sebagai aset berharga bagi perusahaan terlebih bagi merek predikat terkenal. Merek juga memiliki arti penting untuk barang/jasa  karena  berpengaruh  terhadap  bagusnya  kualitas  dan  mutu  barang.  Banyak  konsumen tentunya tertarik melakukan pembelian suatu barang dengan melihat merek yang sudah terkenal.
Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang menyatakan bahwa memakai  karya orang lain merupakan perbuatan  yang diharamkan.  Bermula dari penemuan tentang maraknya penjualan produk diduga palsu terkait snack kiloan yang banyak beredar pada situs belanja online Indonesia salah satunya yaitu di marketplace shopee, kasus penjualan  produk snack kiloan makanan ringan seperti merek chitato banyak beredar. Produk snack kiloan mempunyai ciri  yang  khas  yaitu  dikemas  menggunakan  plastik  bening  dengan  mencantumkan  potongan  merek terkenal pada kemasan produknya. Bentuk kemasan beragam misalnya saja ukuran 250 gr dijual seharga Rp. 38.500,00 dan dari data yang tertera pada etalase toko bahwa sudah terjual sebanyak 1.200 produk. Produk ini sangat mudah dijumpai khususnya pada situs jual beli online, dengan mencantumkan merek terkenal  pada  produk  kemasan  ulang    yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atas  pemalsuan  merek. Persaingan  yang  tidak  jujur  dalam  hal  ini  tentu  dapat  berdampak  buruk  bagi  pemilik  merek,  seperti menurunkan tingkat kepercayaan konsumen karena dianggap mengalami penurunan dari segi kualitas produk.
Dalam  bidang  perdagangan  masalah  perlindungan  hukum  tentu  sangat  diperlukan,  seiring perkembangan ilmu teknologi yang pesat banyak memberi pengaruh pada dunia industri perdagangan. Sering  sekali  terjadi  persaingan  yang  tidak  sehat  bahkan  tidak  memperhatikan  nilai-nilai  etis  dalam dunia usaha. Merek yang sudah terkenal digunakan untuk tujuan komersil memiliki tujuan untuk meraih keuntungan dalam kegiatan perdagangan banyak terjadi pemakaian merek tanpa adanya hak.
Maka  berdasar  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  agar  menjalankan  penelitian  yang berjudulkan  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencantuman  Merek  Terdaftar  Pada  Packing  Snack Kiloan  Di  Marketplace  Shopee  Perspektif  Fatwa  MUI  Nomor  I/MUI  VII/MUI/5/2005  Tentang  Hak Kekayaan Intelektual”.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian ini dilihat sebagai aturan atau norma. Merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah yang akan dibahas menggunakan bahan-bahan hukum (Salim, 2016). Pendekatan yuridis normatif yaitu  pendekatan yang melakukan proses menelaah hal bersifat  teoritis terkait asas-asas hukum dan konsepsi hukum. (Fathoni, 2011). Bahan hukum primer digunakan dengan mengkaji dan menganalisa data primer berupa Fatwaa MUI  Nomor  I/MUNAS  VII/MUI/5/2005  dan  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  sekunder dipergunakan untuk memberi keterangan tambahan pada bahan data primer dengan menggunakan studi kepustakaan  seperti  data  yang  dijadikan  sebagai  bahan  pendukung  agar  memperkuat  hasil  penelitian yaitu buku-buku, kitab, literatur, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. Penelitian ini tujuannya mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait pelanggaran atas hak merek dalam kegiatan packing snack kiloan yang banyak dijumpai khususnya pada marketplace shopee.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Ketentuan Hukum Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan Di Marketplace Shopee  Perspektif  Fatwa  MUI Nomor  I/MUI  VII/MUI/5/2005  Tentang  Hak  Kekayaan Intelektual
Marketplace shopee adalah sebuah tempat belanja yang dilakukan secara online yang diluncurkan sejak  bulan  desember  tahun  2015  oleh  PT.  Shopee  Indonesia.  Shopee  memiliki  tujuan  untuk
memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan kebutuhannya dengan cara mudah dan aman. Melalui shopee  kegiatan  transaksi  jual  beli  menjadi  semakin  efisien  karena  tersedia  berbagai  fitur  menarik seperti voucher gratis ongkir, metode pembayaran seperti Cash On Delevery (COD), shopepay, transfer bank,  serta promo lainnya yang tentunya menguntungkan. Segala kebutuhan dapat diperoleh  hanya dengan  membuka  aplikasi  shopee  yang  menyediakan  berbagai  jenis  produk  mulai  dari  elektronik, otomotif,  gadget,  makanan,  fashion,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  kemudahan  yang  sudah  ada memberikan peluang bagi setiap orang untuk melakukan proses jual beli salah satunya yaitu penjualan snack kiloan makanan ringan.
Pengemasan  ulang  makanan  ringan (packing  snack) adalah  kegiatan  produksi  pangan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  memasarkan  produknya.  Penjualan  seperti  ini  memungkinkan terjadinya  permasalahan  yang  ditimbulkan  yaitu  ketika  membeli  makanan  online  adalah  menerima makanan yang tidak sesuai. Tentu sangat merugikan bagi pembeli atau konsumen. Dalam hal ini penjual snack kiloan sudah tentu tidak memperhatikan produk yang dijualnya terlebih tengah ramai pada situs online  seperti  pada  aplikasi  shopee.  Bagi  pembeli  perlu  untuk  lebih  teliti  melihat  keterangan  barang yang  dijual  misalnya  melihat  tanggal  kadaluwarsa  bahkan  komposisi  dan  kemasan  dari  produk  yang hendak dibeli (Ayu, 2023). Tanggal kadaluwarsa merupakan suatu informasi penting dari produsen ke konsumen  dengan  adanya  tanggal  tersebut  memberikan  batas  atau  jangka  waktu  yang  baik  untuk menggunakan suatu produk. Dengan adanya informasi tanggal yang jelas berarti suatu produk dalam keadaan kualitas paling baik hanya sampai waktu yang ditetapkan (Pratama, 2018).
Kegiatan  packing  snack  kiloan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  mengemas  produk  menggunakan plastik bening dan diberi potongan kemasan dari produk aslinya. Namun, ada juga produk yang tidak mencantumkan merek pada produk snack kiloannya, tentu saja sebuah produk kemasan ulang  kiloan seperti ini tidak memenuhi kriteria pengemasan sesuai ketentuan label pangan yang telah dipersyaratkan oleh  peraturan  perundang-undangan.  Peredaran  berbagai  produk  makanan  ringan  pada  situs  belanja online shopee tanpa mencantumkan label makanan secara jelas dalam hal memberikan informasi atas suatu produk. Penjualan produk seperti ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan label pangan dan tentu mengkhawatirkan  bagi  para  konsumen  serta  tanpa  adanya  informasi  maka  dapat  menimbulkan terjadinya kecurangan (Merah, 2022).
Untuk  lebih  mengetahui  permasalahan  terkait  pencantuman  merek  terdaftar  untuk  kegiatan packing  snack  kiloan  yang  tidak  sesuai  standar  pengemasan  yang  telah  ditetapkan,  maka  peneliti melampirkan gambar berikut.
Gambar 1 . Kemasan Chitato Asli Sumber: https://shp.ee/muj6zgm
Gambar pertama menampilkan gambar kemasan asli yang resmi ditampilkan dan dipromosikan produsen  sebagai  pihak  yang  memiliki  merek  makanan  ringan  chitato  dengan  nomor  daftar D002009023195  pada  Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  dapat  dilihat  bahwa  kemasan mencantumkan aspek lengkap terkait informasi tentang jenis produk sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat  serta  Makanan  (BPOM).  Kemudian,  gambar  kedua  produk  palsu  yang  banyak  beredar  pada aplikasi  shopee  berdasarkan  keterangan  salah  satu  penjual  snack  kiloan  menyatakan  bahwa  produk mereka  merupakan  produk  original  dan  tidak  menjual  produk  kadaluwarsa.  Namun,  terlihat  bahwa pelaku usaha tersebut hanya melakukan kegiatan mengemas ulang suatu produk menggunakan plastik bening dan menambahkan potongan nama merek kemasan asli tanpa memuat keterangan lain berkaitan dengan produk pada kemasan yang dijual seperti tanggal kadaluawarsa, sehingga pembeli tidak dapat memastikan apakah makanan kemasan ulang tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak.
Kegiatan  ini  khususnya  dalam    hal  diperjual  belikan  tentunya  diwajibkan  memuat  keterangan sesuai dengan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 terkait Label Pangan Olahan, yaitu; “nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi  atau  mengimpor,  keterangan  kadaluwarsa,  halal  bagi  yang  dipersyaratkan,  kode  dan tanggal produksi, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu” (Hapsari, 2022).
Berdasarkan gambar produk tersebut pada snack kiloan hanya menampilkan potongan kemasan chitato  tanpa  disertai  aspek-aspek  untuk  label  pangan  olahan  karena  merupakan  produk  tidak  resmi. Adanya pernyataan dari toko @indofoodofficial bahwa pihak mereka tidak memproduksi dan menjual snack  dengan  ukuran  kiloan  dan  pihaknya  juga  tidak  mengetahui  tentang  beredarnya  produk  snack kiloan yang mengatasnamakan mereknya. Serta tidak memperbolehkan produk snack miliknya untuk dikemas ulang, karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas produk dan tidak sesuai dengan izin edar dari BPOM. Saat ini produk hanya dijual dalam kemasan pack ukuran 15 gram, 35 gram, 68 gram, 120 gram dan 168 gram. Makanan yang dikemas ulang tentunya dapat mengakibatkan kualitas produk menjadi menurun hal ini sesuai  seperti keluhan pembeli yang terdapat pada ulasan komentar pada akun marketplace shopee diantaranya mengeluhkan rasa kecewa dengan pengemasan yang jelek mengakibatkan  isi  kemasan  menjadi  hancur  serta  terdapat  juga  berat  produk  tidak  sesuai  dengan keterangan berat yang diberikan oleh penjual.
Terkait permasalahan ini, Pemerintah juga mengeluarkan aturan mengenai label pangan terdapat dalam  Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69  Tahun  1999  menyatakan “Bahwasanya  setiap  orang  yang  memproduksi  atau  menghasilkan  pangan  yang  dikemas  ke  dalam wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  wajib  menampilkan  label  pada,  di  dalam,  atau  di  kemasan pangan”.
Kemudian berdasarkan fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 merek termasuk kategori huquq  maliyyah (hak  milik). Huquq  maliyyah adalah  harta  (karya  merek)  karena  hak  ini  berkaitan dengan  hak-hak  kebendaan  terhadap  suatu  karya  tertentu  yang  memiliki  kewenangan  kepada pemiliknya. Hak ini termasuk harta yang dimiliki dan melekat pada seseorang, hak kebendaan memiliki sifat-sifat, yaitu: Pertama, hak kebendaan memiliki keutamaan untuk pemiliknya dibandingkan pihak lain. Kedua, hak tersebut senantiasa mengikuti obyeknya. Ketiga, hak kebendaan termasuk hak mutlak, hak kebendaan terlindungi dari orang lain (Suryana, 2018).
Fatwa MUI  Nomor  I/MUNAS  VII/MUI/5/2005 menjelaskan  bahwasanya  pelanggaran  terkait HKI telah sampai pada tahap meresahkan maka dari itu dengan adanya fatwa MUI mengacu pada hal di atas, maka pemegang merek harus dilindungi berdasarkan ketentuan yang sudah ada untuk dijadikan pedoman oleh para pihak yang memerlukan. Ketentuan hukum mengatakan bahwa bentuk pelanggaran terhadap HKI dapat terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut ; “menggunakan kekayaan intelektual  orang  lain  tanpa  izin  untuk  mengedar,  menyerahkan,  menyediakan,  mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, menggunakan, mengungkapkan, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor,  serta  membajak  merupakan  kezaliman  hukumnya  adalah  haram”.  Penggunaan  merek untuk  melindungi  konsumen  dari  adanya  barang  palsu,  bagi  produsen  merek  dipakai  sebagai  wadah yang  memberi  kemudahan  dalam  hal  mempromosikan  produk  mereka.  Hukum  tentu  melindungi pemilik  merek  dari  pihak-pihak  yang  mau  mengambil  keuntungan  dari  reputasi  merek  yang  telah produsen  kembangkan.  Kegiatan  packing  snack  kiloan  termasuk  bentuk  pelanggaran  yang  telah dijelaskan dalam fatwa tersebut yaitu memalsu dengan memakai merek orang lain tanpa izin.

## 3.2   Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan Perspektif Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005
Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang hidup dan harus diyakini oleh umat Islam sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT. Melalui nabi Muhammad saw, Allah SWT menurunkan hukum guna menjadi pedoman hidup umat Islam. Aturan yang diturunkan tersebut memiliki tujuan untuk manusia mendapatkan kebaikan ( maslahah ) baik di dunia dan akhirat (Syatibi, 2003). Kemaslahatan meliputi banyak aspek kehidupan manusia termasuk terhadap kekayaan intelektual diberikan perlindungan hukum. Berbagai penemuan saat ini hasil dari pikiran manusia yang semakin mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman serta teknologi ilmu pengetahuan semakin maju menghasilkan aturan baru dalam kehidupan bermasyarakat.
Suatu upaya memberikan perlindungan  pada seseorang dari perlakuan sewenang-wenang yang bertolak  belakang  lewat  aturan  hukum  dalam  mewujudkan  ketertiban  sehingga  setiap  manusia  dapat menikmati  martabat  dirinya  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  (Muchsin,  2003).  Untuk melindungi  setiap  individu  serta  menyelaraskan  nilai-nilai  dalam  segala  tindakan  dan  sikap  supaya tercipta ketertiban menjalankan kehidupan bermasyarakat. Melindungi harta kekayaan dan akal pikiran seseorang  dalam  Islam  termasuk  golongan  kebutuhan  yang  sifatnya  pokok  ( dharuriyat ).  Perspektif hukum Islam mengeluarkan aturan hukum dalam wujud fatwa untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul  berkaitan  dengan  banyaknya  kasus  pelanggaran  hak  merek.  Fatwa  MUI  Nomor  I/MUNAS VII/MUI/5/2005 dapat dijadikan pedoman bagi para pihak  yang membutuhkannya dalam  pandangan hukum Islam. Suatu tindakan seperti halnya mencantumkan merek terdaftar merupakan persoalan yang tentu  saja  merugikan  orang  lain,  hal  ini  merupakan  hal  yang  dilarang.  Kegiatan  agar  terhindar  dari kemudharatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan adanya proses pengendalian  jika  terjadi  persoalan  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  sehingga  dapat  dihindari sehingga mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan (Fardiansyah, 2022).
Allah  SWT  mengatur  bahwa  sebagai  seorang  muslim  tidak  diperbolehkan  mengambil  atau memakan  kekayaan  dengan  jalan  yang  tidak  benar  sungguh  Allah  SWT  maha  mengetahui.  Qawa’id fiqhiyah juga menjelaskan bahwa:
ُز ْوُجَي  َلَ ِهِنْذِإ  ِرْيَغِب  ِرْيَغْلا  ِكْلِم ىَلَع  ُف ُّرَصَّتلا
Artinya: “Tidak boleh melakukan tindakan hukum atas (mempergunakan) hak milik orang lain tanpa izin”.
Maka dapat diketahui bahwa harta dalam Islam sangat dilindungi dan harus  ada izin jika ingin menggunakannya,  suatu  keharaman  jika  mengambil  apa  yang  bukan  menjadi  milik  kita.  Setiap pelanggaran  atas  merek  telah  sampai  di  tahap  meresahkan  maka  dari  itu  dengan  adanya  fatwa  MUI mengacu terkait hal di atas, maka pemegang merek harus dilindungi berdasarkan ketentuan yang sudah ada oleh para pihak yang memerlukan bisa dijadikan pedoman. Memuat penjelasan dalam hukum Islam memberikan  perlindungan  kepada  pemilik  HKI  fatwa MUI  Nomor  I/MUNAS  VII/MUI/5/2005 menjelaskan  dengan  memuat  ketentuan  hukum,  yaitu  ;  “HKI  dipandang  sebagai  salah  satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum ( mashun ) sebagaimana maal (kekayaan), HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, HKI dapat dijadikan obyek akad ( al-ma’qud ‘alaih ), baik akad mu’awadhah (pertukaran,  komersial),  maupun  akad tabarru’at (nonkomersial),  serta  dapat diwaqafkan dan diwariskan, Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada  menggunakan,  mengungkapkan,  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor, mengedarkan,  menyerahkan,  menyediakan,  mengumumkan,  memperbanyak,  menjiplak,  memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”. (Widyastuti, 2020).
Al-maal dari  kata maala-yamiilu harta  dalam  Islam  secara  etimologi  bermakna  dari  tengah berpaling ke arah salah satu sisinya, al-maal berarti segala sesuatu yang memberikan kesenangan bagi manusia serta dipelihara baik berbentuk manfaat maupun  dalam wujud materi. Sesuatu yang bernilai dan bagi yang melenyapkan atau merusak dapat dikenakan ganti rugi. HKI merupakan suatu gagasan, ciptaan, hak atas suatu benda, hak kebendaan yang bersumber dari hasil kinerja pikiran manusia. Selama hasil temuan yang dimiliki masih mempunyai nilai dan manfaat serta tidak keluar dari hukum syara’ maka  dapat  dijadikan  objek  transaksi  atau  akad.  Karakteristik  hak  merek  bentuk  dari  hasil  ciptaan kreativitas  manusia  ada  yang  tertuang  menjadi  bentuk  benda  dan  tidak  berbentuk  benda  namun manfaatnya  bisa  dirasakan.  Hak  merek  memang  tidak  bermateri  namun  merek  termasuk  hak  milik
pribadi  yang  diperoleh  dengan  cara  yang  baik  sesuai  dengan  syari’at  tidak  keluar  dari  batasan  Allah SWT, Islam mengharamkan pemilik harta menggunakan hartanya jika tujuannya melakukan kerusakan di  muka  bumi  atau  membahayakan  orang  lain.  Perlindungan  hak  merek  berdasar  pada  pemahaman tentang  konsep  harta  kekayaan  dalam  Islam  bahwasanya  harta  atau  kekayaan  dalam  istilah    jumhur ulama fiqih merupakan sesuatu memiliki nilai ( al-maal mutaqawwim ) (Shiddiq, 2019).
Teori  maqasid  syariah  mendasari  prinsip  perlindungan  hak  merek  dalam  Islam  yakni berhubungan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk padanya kegiatan muamalah. Penerapan maqashid syariah untuk perlindungan merek sangat terkait  terhadap  perlindungan  hak  milik  atau  harta  ( mukhafadhah  al-Maal )  bahwasanya  pengakuan diberikan oleh Islam untuk siapa yang bekerja dengan halal,  kerja secara fisik maupun hasil kerja atas dasar  pikiran.  Setiap  usaha  yang  dilakukan  seseorang  melekat  hak  padanya  untuk  menghindari perbuatan plagiat merek terkenal milik orang lain (Huda, 2020).
Memalsukan suatu merek jika menimbulkan kerugian bagi pemiliknya maka menurut Wahbah Zuhaili memaknai dengan adanya ganti rugi ( ta’widh ) yaitu merupakan usaha menutup kerugian yang telah terjadi akibat hal keliru  atau pelanggaran, menjelaskan juga bahwa berlaku pada ganti rugi bisa berupa  ketentuan  umum  dalam  upaya  menutup  kerugian  berbentuk  bahaya( dharar )  sebagai  upaya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (Wahbah, 1998). Kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai  suatu  pelayanan  dan  subjek  dilindungi  dengan  segala  upaya  yang  bisa  menjamin  adanya kepastian hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum.
Hal yang sama juga terdapat juga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  Pasal 38 dijelaskan sanksi yang dapat dijatuhi bagi pihak yang mengingkari janji, yaitu: Membayar ganti rugi, Membatalkan akad, Peralihan resiko, Denda dan/atau, Membayar biaya perkara.
Berdasarkan lima sanksi di atas sebagai bentuk perlindungan hukum pada permasalahan ini yaitu membayar ganti rugi. Penggantian kerugian riil yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan ingkar janji kepada pemilik merek yang dirugikan (Hasibuan, 2023). Bagi pelaku pemalsuan merek, menjual produk  mengatasnamakan  merek  orang  lain  merupakan  tindakan  merugikan.  Islam  memerintahkan untuk melakukan kegiatan jual beli yang jujur dan adil sehingga pihak lain tidak terzhalimi.
Selain KHES, mengenai kasus ini perlindungan hukum juga diatur UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan bagaimana aturan terhadap perlindungan merek melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif.
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif
Negara  melindungi  seseorang  dengan  memberikan  ketentuan  guna  mencegah  terjadinya pelanggaran.  Perlindungan  hukum  preventif  ini  merupakan  langkah  awal  dalam  meminimalisir terjadinya  pelanggaran  merek  yaitu  dapat  dilaksanakan  dengan  mendaftarkan  merek  yang  dimiliki. Suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu karena hukum merek menerapkan sistem yaitu first to file yang  memiliki  pengertian  bahwa  diberikan  suatu  merek  kepada  para  pihak  yang  pertama  kali mendaftarkan pengajuan merek ke DJKI. Pihak chitato sebagai pemilik merek sehingga tanpa izin dari pemilik merek pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum Secara Represif
Perlindungan  hukum  represif  yaitu  perlindungan  akhir  lewat  cara  pemberian  ancaman  berupa hukuman atau sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya dapat diberi setelah adanya putusan  atas  suatu  pelanggaran  merek.  Penyelesaian  atas  suatu  sengketa  bisa  dijalankan  lewat pengadilan (secara litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). a. Pengadilan (litigasi)
Jika pemegang merek merasa dirugikan terhadap pihak yang memalsukan merek dapat membuat pengajuan  gugatan  ke  pengadilan  berupa  gugatan  perdata  sesuai  dengan  UU  MIG  Pasal  83  ayat  (1) menjelaskan  tentang  “  Pemilik  merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan “ pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut’’ .
Pasal 83 ayat (2) berisikan bahwa “Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan”. Pasal 83 ayat (3) menjelaskan tentang “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”.
Bagi pelaku pelanggaran merek dalam kasus ini adalah penjual snack kiloan maka dapat dijatuhi sanksi  berupa  pembayaan  sejumlah  uang  sebagai  bentuk  ganti  rugi  yang  dialami  pemilik  merek  atas adanya pelanggaran merek, pemilik merek harus mampu membuktikan bahwa benar telah mengalami kerugian  akibat  tindakan  tergugat,  tujuan  dari  adanya  ganti  rugi  untuk  mengembalikan  keadaan penggugat seperti sebelum pelanggaran terjadi (Janed, 2018).
Selain gugatan perdata perlindungan  hukum  represif juga dapat dilakukan  oleh pemilik merek terhadap  pelaku  pemalsu  merek  packing  snack  kiloan  dengan  adanya  tuntutan  pidana  dan  termasuk kepada  delik  aduan,  khusus  pihak  terkait  saja  yang  dapat  melakukan  aduan  jika  terjadi  pelanggaran merek  adanya  ancaman  sanksi  pidana  untuk  pelaku  pelanggaran  merek.  Ketentuan  pidana  menurut Pasal 100 UU MIG ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
b. Melalui Luar Pengadilan (non litigasi)
Para pihak yaitu pemilik merek dan pemalsu merek dapat menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase atau juga melalui alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk pelanggaran atas merek merupakan  kejahatan  dan  dapat  diberikan  sanksi/hukuman  baik  gugatan  perdata  maupun  tuntutan pidana.  Dalam  Islam  kekayaan  ( maal )  merupakan  suatu  hak  yang  mendapatkan  perlindungan.  Maka pelaksanaan packing snack kiloan yang telah banyak dilakukan merupakan bentuk pelanggaran karena menggunakan  merek  orang  lain  tanpa  adanya  izin  dari  pemiliknya  dalam  pembahasan  ini  adalah memalsukan merek dan ketentuan  Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 hukumnya adalah haram. Perlindungan  hukum  yang  tercantum  dalam  Fatwa MUI  Nomor  I/MUNAS  VII/MUI/5/2005 memuat  penjelasan  dalam  hukum  Islam  memberikan  perlindungan  kepada  pemilik  HKI.  HKI dipandang  sebagai  salah  satu huquq  maliyyah (hak  kekayaan)  yang  mendapat  perlindungan  hukum ( mashun )  sebagaimana maal (kekayaan).  Dilakukan  dengan  memberikan  ta’widh  atau  ganti  rugi merupakan  wujud  penggantian  atas  kerugian  riil  yang  harus  dbayar  oleh  pihak  yang  melakukan pelanggaran,  usaha  menutup  kerugian  yang  terjadi  akibat  kekeliruan.  Selain  Fatwa  MUI,  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  juga  memberikan  ketentuan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yaitu perlindungan hukum secara represif yang merupakan langkah akhir dengan memberikan ancaman sanksi/hukuman berupa denda, penjara  maupun  hukuman  tambahan  lainnya  yang  dapat  dilakukan  melalui  proses  di  pengadilan (litigasi) dan juga di luar pengadilan (non litigasi). Dengan demikian diharapkan adanya peraturan yang memberikan kemudahan bagi para pemilik merek dalam melindungi hak mereknya.

## 4.2 Saran
Harus  ada  aturan  khusus  dalam  menerapkan  hukum  untuk  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  kegiatan  packing  snack  kiloan.  Serta  harus  ada  tindakan  hukum  yang  tegas  terhadap pelanggaran  merek  oleh  aparat  penegak  hukum  agar  pelanggaran  merek  agar  pelanggaran  dapat diminimalisir dan terpenuhinya aspek penegakan hukum yang optimal di Indonesia. Untuk pelaku usaha snack kiloan agar tidak lagi mencantumkan merek terdaftar pada produk usahanya agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie, Zaeni. (2012). Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia . Depok:Raja Grafindo Persada. Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta:Gema Insani.
Az-Zuhaili,Wahbah, (1998). Nadzaariyah al-Dhamaan , Damsyiq:Dar al-Fikr. Ayu,  Dwi  Sekar.  (2023). Bahaya  yang  (Sangat  Mungkin)  Mengintai  dibalik  Snack  Repack ),  Mahasiswa  Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Artikel Food & Travel. https://kumparan.com/dwi-sekar- ayu/bahaya-yang-sangat-mungkin-mengintai-di-balik-snack-repack-1zZEnS73lDL.
Eggy Bintang Pratama, I Gede; Sudjana, I Ketut. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan  Kemasan Tanopa Tanggal Kadaluarsa . Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 4, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29542. Fathoni, Abdurrahman. (2011). Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi . Jakarta: Riena Cipta. Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual Hadi, Chairul, Mujiburrahman. (2011). Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya . Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. Hapsari,  CM, Prakondisi  Label  BPOM  Bagi  Pelaku  Umkm  Sebagai  Regulasi  Pengiriman  Komoditas Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Economina, 1(2), 299-310. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina.
Hasibuan,  Z.,  &  Marlina  Tarigan,  T.  (2023). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Rumah  Bersubsidi Perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  Kabupaten  Deli Serdang . UNES Law Review, 6 (1), 1636-1644. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.907. Huda, M. (2020 ). Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam . Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(1), 35-48. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87.
Huda, N., & Jannah, R. M. (2020). Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam.
Jened, Rahmi. (2018). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Merah, NAP & Hutabarat, SMD (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen marketplace terhadap pencantuman berat  bersih  dalam  produk  makanan  kemasan. Jurnal  Cakrawala  Hukum,  13(1)  48-67. https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5333.
Muchsin, (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia , (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
Mujiyono, Feriyanto. (2017). Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta:LPPM UNY SENTRA HKI UNY.
Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018  tentang Label Pangan Olahan.
Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ropei,  Ahmad. Formulasi  Hukum  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Kerangka  Maqoshid  As- Syari'ah . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 4, no. 02, Dec. 2020, pp. 165-179, https://doi.org/10.26618/j- hes.v4i02.4259.
Salim, Syahrum. (2016). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung:Cita Pustaka Media. Shiddiq, M. H. A. (2019). Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh Dan Hukum Positif. Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 1(2), 128-142. Suryana, A. Hak  Cipta Perspektif Hukum Islam . Al  Mashlalah:  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial  Islam. 3(5), 247-273.
Syatibi, Asy. (2003). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah . Beirut:Dar Kutub al-‘Ilmiyyah. Widyastuti, Y. (2020). Analisis Fatwa Mui No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan IntelektuaL  (Hak  Cipta)  Dalam  Perspektif  Maṣlaḥah  Mursalah . Jurnal  Al-Hakim:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi , 2 (1), 73–82. https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2496