Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka

## Belitung
Dwi Haryadi 1, , Ibrahim 2, , dan Darwance 3, * , 1 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia 3 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka,
Provinsi Bangka Belitung, Indonesia
* Korespondensi: darwance@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2022). Environmental Law Awareness as Social Capital Strategic in Unconventional Tin Mining Activities in the Bangka Belitung Islands. Society, 10(2), 665-680.
DOI: 10.33019/society.v10i2.455
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 30 November, 2022; Diterima: 24 Desember, 2022 ; Dipublikasi: 30 Desember, 2022
Sejak dahulu kala, Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah  satu  penghasil  timah  terbesar  di  dunia.  Penambangan telah  dilakukan  secara  masif  sejak  timah  tidak  lagi  menjadi komoditas strategis, ditandai dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan  yang  memberikan  izin  kepada  siapapun  untuk menambang  timah.  Penambangan  yang  semula  banyak dilakukan  di  darat,  lama  kelamaan  dan  karena  kebutuhan dalam  aspek  ekonomi,  juga  dilakukan  di  laut.  Akibatnya, penambangan  yang  sebagian  besar  dilakukan  tanpa  izin berdampak pada kerusakan lingkungan dan aspek hukum dan sosial  lainnya.  Padahal,  dari  sisi  regulasi,  pemerintah  telah mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi acuan  dalam  pengelolaan  lingkungan,  termasuk  kaitannya dengan  sektor  pertambangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kesadaran  hukum  lingkungan  dalam  kegiatan penambangan  timah  inkonvensional  di  Kepulauan  Bangka Belitung.  Dilihat  dari  jenisnya,  penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  suatu objek  melalui  mana  data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis untuk  menyimpulkan.  Penelitian  dilakukan  di  seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya meskipun mereka tahu, faktanya sebagian  besar  penambangan  dilakukan  tanpa  izin,  ditambah lagi  belum  pernah  ada,  dan  tidak  pernah  ada  sosialisasi mengenai izin penambangan timah. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga mengetahui bahwa kegiatan

## Society, 10 (2), 688-703, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
penambangannya  merusak  lingkungan  dan  mengakui  bahwa kegiatan  penambangan  tersebut  merusak  habitat  makhluk hidup. Artinya, berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, para  penambang  lebih  ke  arah  ekosentrisme  karena  mereka menjadikan  alam  sebagai  objek,  bukan  ekosentrisme  yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci: Hukum  Lingkungan;  Kesadaran  Hukum; Penambangan Timah

## 1. Pendahuluan
Kegiatan  penambangan  timah  yang  dimulai  ratusan  tahun  lalu,  bahkan  hingga  saat  ini, merupakan bagian dari sejarah panjang Kepulauan Bangka Belitung ( Sutedjo, 2015 ). Daerah ini merupakan  salah  satu  daerah  penghasil  timah  terbesar  di  Indonesia  yang  tidak  hanya memenuhi kebutuhan timah secara nasional tetapi juga merupakan penghasil timah terkemuka dunia ( Darwance & Haryadi, 2019 ). Fitch Solution menyatakan Indonesia merupakan produsen tambang  timah  terbesar  kedua  di  dunia.  Pada  tahun  2021,  total  produksi  tambang  timah Indonesia  mencapai  83.000  ton.  Jumlah  ini  setara  dengan  26%  produksi  pertambangan  dunia ( Andrianto, 2022 ). Penambangan timah tidak terlepas dari harga pasar dunia dan dipengaruhi oleh  penawaran  dan  permintaan.  Timah  mengglobal  pada  abad  ke-19  dengan  ditemukannya deposit  raksasa  di  Bolivia,  Nigeria,  Afrika  Selatan,  Inggris  Raya,  Australia,  Malaysia,  Cina, Thailand,  dan  Indonesia.  Pada  saat  itu  timah  sangat  dibutuhkan  oleh  dunia  terutama  Eropa yang berada pada era industri untuk pembuatan kaleng, piring, gelas, wadah air, dan pelapis besi ( Irzon, 2021 ).
Secara normatif, lanskap pengelolaan pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung tidak  lepas  dari  reformasi  yang  meruntuhkan  rezim  Orde  Baru  pada  21  Mei  1998.  Salah  satu tuntutan reformasi yang berujung pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya melahirkan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang menjadi  dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah,  juga  berdampak  pada  tata  kelola  pertambangan timah.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang semula dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada tahun 1999, pemerintah antara lain mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  146/MPP/Kep/4/1999  tentang  Perubahan Lampiran  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 558/MPP/KEP/12/1998  tentang  Ketentuan  Umum  di  Bidang  Ekspor,  salah  satunya pencabutan  status  timah  sebagai  komoditas  strategis,  dan  Keputusan  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  294/MPP/Kep/10/2001  tentang  Pencabutan Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 146/MPP/KEP/4/1999 dan Penetapan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya, yang  tidak  memuat  tata  niaga  komoditi  timah  sebagai  barang  yang  diatur,  diawasi  dan dilarang ekspornya. Dalam konteks penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, inilah titik awal kekacauan pengelolaan timah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Apalagi, tidak terlalu jauh dari itu, terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
tentang Pemerintahan Daerah yang membawa semangat otonomi daerah, dimana pemerintah daerah  menjadikannya  sebagai  momentum  untuk  memperluas  kekuasaan  dan kewenangannya.
Sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan  urusan  kehutanan,  kelautan,  dan  energi  dan  sumber  daya  mineral, termasuk dalam hal pemberian izin pertambangan, beralih pemerintah pusat dan pemerintah provinsi  melalui  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  ( Wulandari  &  Fahrozi,  2021 ).  Hanya  saja,  dan  yang  terjadi  di  Kepulauan  Bangka Belitung  sejak  daerah  diberi  kewenangan  dan  diizinkan  menambang  timah  oleh  siapa  saja, persoalannya menjadi kompleks dan sulit.
Selama  sepuluh  tahun  era  otonomi  daerah,  eksploitasi  sumber  daya  alam  tambang  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir tidak terkendali. Dampak kerusakan lingkungan, penyelundupan, dan korupsi sumber daya alam yang merajalela dan tak terbendung, akhirnya membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke masa suram seperti sekarang ini ( Yulianti et al., 2020 ).  Pertambangan  dalam  konteks  ini  merupakan  potensi  bencana  dengan  bahaya  yang terkait, termasuk perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, gangguan stabilitas lereng, hilangnya habitat flora-fauna, abrasi pantai, perubahan penggunaan lahan, penurunan kualitas air,  dan  keresahan  sosial  ( Rusfiana  &  Hermawan,  2019 ).  Misalnya,  kegiatan  proyek penambangan timah di kawasan pantai Matras berdampak negatif terhadap sumber daya ikan dan pekerjaan nelayan tradisional karena telah merusak ekosistem laut. Hal ini tidak lepas dari terbitnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bangka  Belitung  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Rencana Zonazi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang menjadi dasar hukum pemberian izin pengelolaan laut ( Adrian & Hartanto, 2022 ).
Saat  memulai  kegiatan  tambang  inkonvensional,  para  penambang  membuka  hutan,  baik berupa hutan asli maupun hutan hasil reklamasi dari PT. Timah, lalu terjadi perusakan hutan. Saat  melakukan  kegiatan  penambangan  yang  menggunakan  air  untuk  penyemprotan,  air  ini bercampur lumpur mengalir ke sungai, dan air sungai yang semula bersih dan jernih menjadi keruh.  Aliran  air  sungai  ke  laut  membawa  endapan  lumpur  ke  laut,  mengganggu keseimbangan  ekosistem  di  laut  dan  merusak  keindahan  pantai  yang  semula  berpasir  putih menjadi  abu-abu  kehitaman  dan  kotor  ( Ibrahim,  2015 ).  Meski  sudah  ditertibkan,  aktivitas penambangan  seperti  ini  kembali  terjadi.  Hal  ini  menunjukkan  tingginya  ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat terhadap pertambangan timah ( Haryadi et al., 2020 ). Akibatnya, berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk varietas lokal di wilayah ini ( Darwance et al., 2022 ).
Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa pada umumnya dalam kegiatan penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat mengabaikan aspek pelestarian lingkungan sebagai  bagian  yang  harus  menjadi  perhatian  penting  dalam  upaya  keseimbangan  ekosistem dan dampak sosial yang terjadi. Artinya, kesadaran hukum terhadap lingkungan masih rendah. Secara  yuridis,  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  lingkungan hidup  sudah  relevan  diterapkan  dalam  kegiatan  pertambangan,  khususnya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  yang  selama  ini  digunakan  untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  di Indonesia.  Secara  sektoral,  di  bidang  pertambangan,  perlindungan,  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  juga  telah  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020.

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Beberapa  hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penambangan  timah  memiliki  berbagai dampak,  termasuk  aspek  lingkungan.  Dampak  kegiatan  penambangan  timah  inkonvensional terhadap  lingkungan,  termasuk  kandungan  air  kolong  bekas  penambangan  timah  yang tercemar logam berat, dapat menimbulkan beberapa penyakit, seperti keracunan, kanker, dan penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran aliran sungai menyebabkan kualitas air menjadi kotor dan  terjadi  pendangkalan  sehingga  meningkatkan  luas  lahan  kritis  ( Pirwanda  &  Pirngadie, 2015 ).  Kerusakan  lingkungan  tidak  hanya  terjadi  di  lahan  yang  hutannya  dirusak,  lubang- lubang galian yang menganga berisi air yang oleh penduduk setempat disebut kolong (lubang tambang) yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria, tetapi juga di pantai-pantai yang merusak keindahan pantai. yang aslinya berpasir putih bersih dan airnya jernih menjadi kotor,  dan  air  laut  menjadi  keruh  akibat  kandungan  lumpur  limbah  tambang  yang  terbawa sungai  ke  laut  ( Ibrahim,  2015 ).  Selain  lingkungan,  penambangan  timah  berdampak  negatif terhadap  kondisi  sosial  masyarakat  ( Erwana et  al., 2016 ).  Di  laut,  penambangan  timah berdampak pada tenaga kerja pada kegiatan penangkapan ikan ( Adrian et al., 2021 ).
Setiap warga negara berkewajiban untuk melindungi dan mengendalikan lingkungan jika terjadi  pencemaran.  Apalagi  dalam  menjalankan  suatu  usaha/kegiatan  seperti  pertambangan yang  jelas  mediumnya  adalah  daratan,  sungai,  atau  laut  yang  akan  memberikan  dampak ( Haryadi et al., 2020 ). Dengan demikian, kualitas lingkungan tergantung pada tanggung jawab masing-masing  individu  terhadap  pemeliharaan  lingkungan.  Rasa  tanggung  jawab  yang dimiliki  setiap  individu  untuk  menjaga,  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  perlu dikembangkan,  dan  ini  merupakan  nilai  yang  harus  dijaga  dan  dimiliki  oleh  setiap  individu ( Taufiq, 2014 ).
Sejak  timah  tidak  lagi  menjadi  komoditas  strategis,  ditandai  dengan  berbagai  kebijakan yang memberikan izin kepada siapa pun untuk menambang timah, penambangan timah terjadi secara masif. Beberapa data menyebutkan bahwa akibat penambangan timah yang dilakukan hampir  ke  segala  arah,  baik  laut  maupun  darat,  telah  menimbulkan  beberapa  kejadian  yang erat  kaitannya  dengan  dampak  ekologis.  Hingga  saat  ini,  selain  isu  lingkungan  yang  selalu hadir dalam setiap pembicaraan tentang penambangan timah, masyarakat tetap setia menjadi penambang.  Bagi  masyarakat,  masalah  ekonomi  menjadi  masalah  utama.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  mengkaji  persepsi  masyarakat  penambang  terhadap  masalah  lingkungan  dari kegiatan penambangan mereka.
Soekanto  menyatakan  kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  akan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  diri  manusia  mengenai  hukum  yang  ada  atau  yang  diharapkan  ( Soerjono, 1982 ). Mengenai kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi masyarakat yang sudah  mengetahui  hukum  dan  masyarakat  yang  buta  hukum.  Masyarakat  yang  sudah  tahu adalah  masyarakat  terpelajar  dan  modern  yang  seharusnya  menjadi  masyarakat  yang  sudah tahu  hukum.  Sedangkan  masyarakat  yang  buta  hukum,  yaitu  masyarakat  yang  tidak mengetahui materi hukum itu sendiri disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan ( Mursidah,  2017 ).  Kesadaran  hukum  diharapkan  mendorong  seseorang  untuk  patuh  dan melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  apa  yang  dilarang  dan  atau  diperintahkan  oleh undang-undang  ( Hasibuan,  2016 ).  Perasaan  hukum  individu  dan  keyakinan  hukum  dalam masyarakat  yang  merupakan  kesadaran  hukum  individu  menjadi  dasar  kesadaran  hukum masyarakat ( Usman, 2015 ).
Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  kesadaran  hukum  masyarakat  penambang  timah yang melakukan penambangan di berbagai wilayah di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pangkalpinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung,  dan  Belitung  Timur.  Di  setiap  kabupaten/kota  akan  dipilih  beberapa  wilayah  yang

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
dikenal  sebagai  wilayah  dengan  aktivitas  pertambangan  paling  masif.  Penelitian  juga mencakup kesadaran akan peraturan yang mengatur pertambangan dan lingkungan, termasuk dampak negatif pertambangan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggambarkan suatu objek melalui mana data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  untuk  menyimpulkan  ( Sugiyono,  2009 ).  Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi penambang tentang hubungan aktivitas mereka  dengan  dampak  kerusakan  lingkungan  dan  keselamatan  kerja.  Penelitian  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  beberapa  responden  yang berlatar  belakang pertambangan. Responden penelitian berjumlah 350 orang dengan rincian 50 penambang untuk setiap  kabupaten/kota  di  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Responden  tidak  diambil  secara  acak atau  dengan probability  sampling yang  ditentukan  secara purposive  sampling atau  berdasarkan kriteria  tertentu.  Diantaranya  adalah  para  penambang  timah  di  desa-desa  yang  wilayah kerusakan  lingkungannya  masif.  Sumber  data  primer  merupakan  sumber  utama  yang digunakan  karena  data  diambil  melalui  kuesioner  yang  disiapkan  dengan  enumerator melakukan  wawancara  langsung.  Meskipun  data  yang  diperoleh  bersifat  kuantitatif,  namun data  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Data  kuantitatif  digunakan sebagai bahan utama untuk menemukan fakta-fakta nyata dalam pelaksanaannya.

## 3. Gambaran Umum Masyarakat Penambang di Kepulauan Bangka Belitung
Timah  sejak  lama  menjadi  komoditas  yang  sangat  diperlukan  masyarakat  lokal  dalam berbagai  bentuk  ( Indra,  2014 ),  salah  satunya  adalah  tambang  inkonvensional.  Munculnya tambang  inkonvensional  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  didasari  oleh  tiga  faktor  yaitu keputusan  PT.  Timah  untuk  mensubkontrakkan  sebagian  proyek  penambangan  timah  darat kepada  pengusaha  lokal  pada  awal  1990-an,  jatuhnya  harga  lada  ( Piper  nigrum  L )  sebagai komoditas pertanian utama di Bangka pada akhir 1990-an, dan pemisahan Kepulauan Bangka dan  Belitung  dari  Provinsi  Sumatera  Selatan  menjadi  provinsi  sebagai  akibat  pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk membuka pertambangan.  Selain  menambang  karena  kebutuhan  ekonomi,  masyarakat  menganggap  ini sebagai momen untuk melepaskan diri dari ketidakadilan yang dirasakan terhadap kekayaan alamnya  ( Sulista,  2019 ).  Pasalnya,  sebelumnya  timah  hanya  bisa  ditambang  oleh  perusahaan tertentu yang mendapat izin dari pemerintah, yakni PT. Timah dan PT. Koba Tin, sedangkan masyarakat tidak boleh menambang sama sekali ( Ibrahim & Haryadi, 2013 ).
Setelah  kegiatan  penambangan  timah  tidak  lagi  menjadi  monopoli  perusahaan  tertentu, penambangan  timah  dilakukan  secara  masif,  termasuk  tanpa  izin.  Penambang  timah  tidak hanya  berasal  dari  Pulau  Bangka  atau  Pulau  Belitung,  tetapi  juga  dari  luar  daerah.  Mereka sengaja  datang  ke  Pulau  Bangka  untuk  menjadi  buruh  tambang  timah  ( KOMPAS.com,  2022 ). Selain itu, sektor pertambangan yang terkesan maskulin hanya dilakukan oleh laki-laki sebagai pekerja. Itu juga dilakukan oleh perempuan bahkan anak-anak ( Sulista, 2019 ).
Penelitian dilakukan terhadap penambang timah yang melakukan kegiatan penambangan di  wilayah  lain,  bukan  di  wilayah  tempat  tinggalnya.  Misalnya,  orang  A  berasal  dari  Desa  B tetapi menambang di Desa C atau Desa D, kemudian pindah ke Desa E, dan seterusnya. Jika dirata-ratakan  secara  keseluruhan,  usia  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  adalah  33,6  persen  berusia  26-35  tahun  dan  32,9  persen  berusia  36-45  tahun.  Kedua usia tersebut merupakan usia produktif bagi pekerja untuk bekerja. Hanya Kabupaten Belitung Timur yang lebih banyak memiliki penambang timah muda, yakni berusia di bawah 26 tahun.

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Di  Kabupaten  Bangka  Selatan,  penambang  timah  berusia  26-35  tahun  dan  36-45  tahun mendominasi kegiatan penambangan.
Sebanyak  93,8  persen  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah laki-laki,  dan  hanya  6,2  persen  perempuan  yang  bekerja.  Kabupaten  dengan  penambang perempuan  terbanyak  adalah  Kabupaten  Bangka  Tengah  sebesar  21,7  persen;  Kabupaten Bangka  Barat  sebesar  15  persen;  dan  Kota  Pangkalpinang  sebesar  6,7  persen.  Keikutsertaan perempuan  di  sektor  pertambangan  di  tiga  kabupaten/kota  tersebut  karena  merupakan pekerjaan sampingan, harga timah yang tinggi, dan tidak adanya pekerjaan alternatif.
Sebanyak  88,09  persen  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah penduduk  asli  atau  warga  lokal,  dan  11,91  persen  adalah  pendatang.  Hanya  Kabupaten Belitung yang 100 persen penambang timahnya adalah warga lokal. Kabupaten yang memiliki penambang  dari  daerah  lain  atau  pendatang  adalah  Kabupaten  Bangka  Barat  (28,3  persen), Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah (21,7 persen), Kabupaten Belitung Timur (6,7 persen), Kabupaten  Bangka  Selatan  (3,3  persen)  dan  Kota  Pangkalpinang  (1,7  persen).  Alasan  para pendatang melakukan kegiatan pertambangan adalah harga timah yang naik, mereka memiliki pekerjaan sampingan, dan tidak ada pekerjaan alternatif.
Rata-rata, 40,7 persen kegiatan penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan  kurang  dari  12  bulan  dan  30,5  persen  lebih  dari  48  bulan.  Kegiatan  penambangan yang  dilakukan  kurang  dari  12  bulan  sebesar  83,3  persen  di  wilayah  Kabupaten  Bangka, Kabupaten  Belitung  Timur  sebesar  53,2  persen,  Kota  Pangkalpinang  sebesar  48,4  persen, Kabupaten  Bangka  Barat  sebesar  40,1  persen  dan  Kabupaten  Bangka  Selatan  sebesar  38,4 persen.  Sedangkan  di  Kabupaten  Belitung  sebesar  73,5  persen  kegiatan  penambangan dilakukan  lebih  dari  48  bulan  atau  empat  tahun,  kemudian  di  Bangka  Tengah  mencapai  58,3 persen.  Berapa  lama  kegiatan  penambangan  ini  tergantung  pada  cadangan  timah  di  titik penambangan.  Jika  pasokan  timah  berada  di  titik  yang  sudah  digali,  penambang  cenderung berpindah ke tempat lain.
Rata-rata  70,93  persen  pendapatan  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Rp2.000.000-Rp5.000.000. Sementara itu, 17,40 persen memiliki lebih dari Rp5.000.000, dan  11,67  persen  memiliki  kurang  dari  Rp2.000.000.  Penambang  yang  berpenghasilan  di  atas Rp5.000.000,- cenderung merupakan penambang yang memiliki peralatan dan tambang sendiri atau  bekerja  pada  perusahaan  tambang  swasta.  Sedangkan  mereka  yang  berpenghasilan kurang  dari  Rp2.000.000,-  cenderung  merupakan  pekerja  lepas  yang  bekerja  di  lokasi pertambangan. Pekerja dengan upah Rp2.000.000-Rp5.000.000 merupakan variasi dari dua jenis tenaga kerja yang telah disebutkan sebelumnya. Besar kecilnya pendapatan dari penambangan timah  juga  ditentukan  oleh  lokasi  tambang,  luas  areal  penambangan  yang  berhektar-hektar, dan peralatan yang digunakan saat menentukan lokasi awal tambang.
Sebanyak  37,84  persen  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung berpendidikan  SMA,  28,11  persen  berpendidikan  SMP,  26,90  persen  berpendidikan  SD,  6,20 persen tidak tamat SD, dan 0,94 persen berpendidikan perguruan tinggi. Menariknya, sebagian besar  pekerja  berpendidikan  perguruan  tinggi  berada  di  Kabupaten  Belitung  Timur  (3,3 persen),  Kabupaten  Bangka  Selatan  (1,7  persen),  dan  Kabupaten  Bangka  Tengah  (1,6  persen). Para pekerja berpendidikan tinggi ini bekerja di area pertambangan karena harga timah yang tinggi,  dan  tidak  ada  alternatif  pekerjaan.  Penambang  di  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan Bangka  Tengah  memiliki  pendapatan  tertinggi  untuk  lulusan  perguruan  tinggi  yaitu Rp3.000.000,- sedangkan di Kabupaten Belitung berkisar antara Rp1.500.000-Rp2.000.000.
Dilihat  dari  gambaran  umum  tersebut,  berdasarkan  berbagai  perspektif,  masyarakat pertambangan memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk menciptakan kesadaran hukum

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
terhadap kegiatan pertambangan. Setidaknya hal itu terlihat dari rangkuman hasil pendataan, meliputi  usia,  asal,  dan  pendidikan  penambang.  Usia  bervariasi;  sebagian  besar  penambang adalah  penduduk  local  dan  didominasi  oleh  mereka  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan menengah  dan  tinggi.  Pola  berpikir  mereka  dinilai  jauh  lebih  rasional  dan  menggunakan logika. Apalagi, seandainya ini dimanfaatkan dan diterapkan secara kolektif untuk kepentingan bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini sejalan dengan  konsep  modal  sosial  itu  sendiri,  yang  muncul  dari  pemikiran  bahwa  anggota masyarakat  mungkin  tidak  mampu  mengatasi  berbagai  masalah  yang  mereka  hadapi  secara individual.  Namun  tetap  harus  ada  kebersamaan  dan  kerjasama  yang  baik.  Selain  itu, sebagaimana dikemukakan oleh Lang & Hornburg, modal sosial secara umum mengacu pada adanya rasa saling percaya dalam masyarakat ( stocks of social trust ), norma, dan jaringan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama ( Fathy, 2019 ).
Prinsip dasar modal sosial adalah hanya kelompok masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang secara mandiri  ( Syahra,  2003 ).  Beberapa  ahli  kemudian  mempertegas  makna  ini.  Hanifan  misalnya menyatakan  bahwa  dalam  modal  sosial  terdapat  itikad  baik,  persahabatan,  saling  simpati, hubungan  sosial,  dan  kerjasama  yang  erat  antara  individu  dan  keluarga  yang  membentuk suatu  kelompok  sosial.  Sementara  itu,  Bourdieu  melihat  modal  sosial  sebagai  sumber  daya pada  individu  dan  kelompok  yang  terhubung  dalam  suatu  jaringan,  yang  terkait  dalam hubungan  kelembagaan  dan  non  kelembagaan,  dan  saling  menguntungkan  satu  sama  lain ( Dollu & Tokan, 2020 ).

## 4. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Penambang Terhadap Aspek Hukum Lingkungan Hidup
Sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan  urusan  kehutanan,  kelautan,  dan  energi  dan  sumber  daya  mineral, termasuk  dalam  hal  pemberian  izin  pertambangan,  beralih  ke  pemerintah  pusat  dan pemerintah provinsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ( Wulandari & Fahrozi, 2021 ). Secara normatif, peraturan memberi ruang bagi siapa saja untuk menambang timah sepanjang secara administratif memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki Izin Usaha Pertambangan.
Salah satu hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Selain  itu,  menurunnya  kualitas  lingkungan  telah mengancam  kelangsungan  hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  sehingga  perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara serius dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Demikian beberapa pertimbangan yang mendasari terbitnya Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tentunya sangat relevan dengan tujuan disepakatinya peraturan ini, yaitu  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari perlindungan seluruh ekosistem.
Penambangan  timah  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek lingkungan.  Berdasarkan  lokasinya,  79,29  persen  penambangan  timah  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  dilakukan  di  darat,  17,86  persen  di  daerah  aliran  sungai,  dan  2,86  persen  di pesisir/laut. Sekitar 96,7 persen penambangan darat dilakukan oleh penambang di Kabupaten

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Belitung,  sebanyak  88,3  persen  di  Kabupaten  Belitung  Timur,  sebanyak  86,6  persen  di Kabupaten  Bangka,  80  persen  di  Kota  Pangkalpinang,  sebanyak  71,7  persen  di  Kabupaten Bangka Barat, sebanyak 70 persen di Kabupaten Bangka Tengah dan 61,7 persen di Kabupaten Bangka Selatan.
Luas lahan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata mencapai 51,9 persen dengan luas kurang dari 1 hektar, terutama di Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, dan  Kabupaten  Belitung  Timur.  Terbesar  kedua  dengan  rata-rata  20,7  persen  luas  tambang  1 hektar  hingga  1,5  hektar,  terutama  di  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan  Kabupaten  Belitung Timur.  Hanya  penambang  di  Kabupaten  Bangka  Barat  (60  persen)  yang  memiliki  persepsi bahwa luas tambang harus lebih dari 2,5 hektar.
Dari  hasil  penelitian,  83,33  persen  pertambangan  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dilakukan  tanpa  izin,  sedangkan  hanya  16,67  persen  yang  dilakukan  dengan  izin pertambangan.  Izin  pertambangan  sebanyak  53,3  persen  banyak  dilakukan  di  Kabupaten Belitung Timur, 41,7 persen di Kabupaten Bangka, dan 21,7 persen di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan  100  persen  penambang  berada  di  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Bangka  Tengah, Belitung,  dan  Kota  Pangkalpinang  tidak  melakukan  perizinan  dalam  melakukan  kegiatan penambangan.
Mengenai  persepsi  penambang  timah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  terkait perizinan,  sebanyak  28,57  persen  menyatakan  tahu  namun  tidak  mau  disibukkan  dengan perizinan.  Kemudian  sebanyak  27,84  persen  menyatakan  mengetahui  tetapi  tidak  memahami prosedur,  dan  27,14  persen  menyatakan  mengetahui  tentang  izin  pertambangan.  Penambang yang sangat paham perizinan lebih banyak di Kota Pangkalpinang (46,7 persen) dan Kabupaten Belitung  Timur  (45  persen).  Sementara  itu,  penambang  yang  paling  banyak  mengetahui perizinan  namun  tidak  mau  disibukkan  dengan  pengurusan  perizinan  berada  di  Kabupaten Belitung (63,3 persen) dan Kabupaten Bangka (43,3 persen). Sebanyak 33,4 persen penambang di Kabupaten Bangka Tengah menjawab tidak tahu menahu soal perizinan.
Penambang  timah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  sebanyak  54,51  persen  menilai selama  ini  belum  pernah  dan  belum  ada  sosialisasi  mengenai  izin  penambangan  timah, khususnya di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian  sebanyak  18,34  persen  mempersepsikan  sosialisasi  izin  ini  tidak  pernah mengundang penambang untuk mengikuti kegiatan tersebut, khususnya menurut penambang di Kabupaten Bangka  Barat. Ada 12,16 persen yang sudah mengikuti sosialisasi namun tidak paham dan masih bingung dengan prosedur perizinan, terutama dialami penambang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
Sebanyak  33,34  persen  penambang  timah  asal  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung mengungkapkan  bahwa  lokasi  penambangan  dilakukan  karena  penambang  lain,  kemudian 25,94  persen  menentukan  lokasi  tambang  menggunakan  alat  deteksi,  dan  21,67  persen menggunakan  faktor  keberuntungan.  Pola  penentuan  titik  lokasi  tambang  berdasarkan partisipasi  penambang  lain  banyak  dilakukan  oleh  penambang  Kota  Pangkalpinang  dan Kabupaten  Bangka  Selatan.  Sedangkan  yang  menggunakan  pengecekan  lokasi  dengan peralatan  banyak  dilakukan  oleh  penambang  di  Kabupaten  Belitung  Timur  dan  Kabupaten Bangka Barat.
Penambang  yang  menentukan  lokasi  penambangan  berdasarkan  kebetulan  banyak dilakukan  oleh  penambang  di  Kabupaten  Belitung.  Penambang  di  Kabupaten  Bangka menentukan  lokasi  tambang,  selain  bergabung  dengan  penambang  lain  juga  ditentukan  oleh instruksi  pemilik/bos  tambang.  Selain  menggunakan  peralatan  untuk  mengecek  lokasi tambang, penambang di Kabupaten Bangka Tengah ikut serta bersama penambang lainnya.

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  rata-rata  56,5  persen menentukan satu titik lokasi penggalian sebelum pindah ke lokasi lain selama 1 sampai 3 bulan, khusus  penambang  di  Kabupaten  Belitung,  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Barat. Sekitar 29 persen penambang lain menentukan lokasi satu titik sebelum pindah ke lokasi lain selama 3 hingga 6 bulan, terutama penambang  di  Kabupaten  Bangka  dan  Belitung  Timur.  Artinya,  sumber  timah  masih  sangat melimpah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga penambang tidak perlu bersusah payah bertahun-tahun untuk menentukan lokasi tambang.
Sebanyak  49,30  persen  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung mengetahui bahwa kegiatan penambangan merusak lingkungan. Namun, mereka tetap harus melakukannya  untuk  memenuhi  kebutuhan,  terutama  para  penambang  Kabupaten  Belitung dan  Kabupaten  Bangka.  Hanya  14,04  persen  yang  mengetahui  kerusakan  lingkungan  akibat pertambangan,  dan  kegiatan  pertambangan  termasuk  kegiatan  yang  tidak  merusak lingkungan,  khususnya  di  Kabupaten  Bangka,  Kabupaten  Bangka  Selatan,  dan  Kota Pangkalpinang.

## Gambar 1. Persepsi Tambang Timah Merusak Lingkungan
Persepsi  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  menyatakan  bahwa kegiatan penambangan timah dapat mengganggu habitat makhluk hidup sebesar 35,49 persen, khususnya penambang yang berasal dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Dampak kedua kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan adalah dapat menimbulkan bencana  alam  (29,76  persen).  Persepsi  tertinggi  disampaikan  oleh  penambang  dari  Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat.
Hanya  4,29  persen  penambang  melakukan  perbaikan  lingkungan  setelah  kegiatan penambangan  tetapi  tidak  berhasil,  terutama  yang  dilakukan  oleh  penambang  Kota Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka,  dan  Kabupaten  Belitung  Timur.  Sementara  itu,  sebanyak 13,57  persen  penambang  telah  melakukan  perbaikan  lingkungan,  terutama  yang  dilakukan
0 20 40 60 80 100 Belitung Timur Belitung Pangkal Pinang Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat 3,3 11,7 1,7 3,2 3,3 1,7 3,3 43,4 86,7 40 25 53,3 66,7 30 6,7 3,3 20 13,3 20 25 10 46,7 6,7 40 46,7 23,3 5 60 Sangat tahu Tahu, tetapi berusaha untuk tidak merusak lingkungan
Tahu, tetapi tetap harus menambang karena kebutuhan
Tidak tahu dan tidak mau tahu Tidak tahu sama sekali

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
sebagian  besar  penambang  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Namun  sebanyak  40,46  persen  tidak melakukan  perbaikan  karena  kendala  dana/fasilitas/pengetahuan,  dan  31,20  persen  malah tidak melakukan perbaikan.
Para penambang timah menyatakan bahwa yang harus memperbaiki lahan bekas tambang (30  persen)  adalah  penambang  dan  pemilik  tambang  (26,44  persen),  diikuti  oleh  Pemerintah Desa Setempat (19,76 persen) dan Badan Lingkungan Hidup (10,96 persen). Hanya 12,84 persen yang  menganggap  lahan  bekas  tambang  tidak  perlu  diperbaiki,  biarkan  saja,  terutama penambang di Kabupaten Bangka Tengah (46,7 persen).
Harapan untuk reklamasi lingkungan yang rusak akibat penambangan timah sangat besar bagi penambang, yakni 47,61 persen, terutama penambang di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, 25,71 persen berpendapat  kerusakan  lingkungan  akibat  penambangan  timah  dapat  dijadikan  alternatif kegiatan  ekonomi  lainnya,  khususnya  bagi  penambang  di  Kabupaten  Bangka.  Namun,  11,69 persen  dan  10,94  persen  berpendapat  bahwa  lingkungan  yang  rusak  akibat  penambangan sebaiknya dibiarkan saja karena nanti akan menjadi lebih baik, dan mereka merasa kerusakan itu bukan urusan penambang.
Penambang yang berniat memperbaiki lingkungan akibat penambangan timah hanya 27,86 persen,  dan  penambang  menyatakan  pendapat  tertinggi  di  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan Bangka Barat. Pendapat terbanyak kedua (24,77 persen) adalah penambang ingin memperbaiki lingkungan  yang  rusak,  tetapi  penambang  lain  juga  harus  melakukannya,  terutama  yang berasal  dari  Kabupaten  Belitung  Timur  dan  Bangka.  Pendapat  ketiga  (23,56  persen)  tidak berniat memperbaiki lingkungan tetapi melihat kondisinya nanti. Secara khusus, pendapat ini merupakan yang tertinggi diungkapkan oleh para penambang Kabupaten Belitung dan Bangka Tengah.  Penambang  bingung  harus  mulai  dari  mana  dengan  rencana  perbaikan  lingkungan sebanyak 16,66 persen yang sebagian besar berada di Kota Pangkalpinang.
Gambar 2. Persepsi Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Undang Undang Lingkungan Hidup
0 10 20 30 40 50 60 70 Belitung Timur Belitung Pangkal Pinang Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat
20 16,7 26,7 61,7 1,7 36,7 26,6 63,3 15 13,3 35 11,7 10 10 20 11,7 13,3 45 13,3 41,7 10 35 13,3 15 38,3 33,3 1,7 3,3 36,7 3,3 16,7 Tidak tahu sama sekali Tidak tahu, tidak pernah dengar
Tidak, tidak paham isinya Tahu, tetapi belum pernah baca
Tahu dengan jelas

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Sebanyak  29,5  persen  penambang  timah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung mengetahui UU Lingkungan Hidup namun belum pernah membacanya, terutama penambang di  Kabupaten  Belitung  Timur,  Kabupaten  Bangka,  dan  Kabupaten  Bangka  Barat.  Sedangkan 28,6  persen  tidak  mengetahui  UU  Lingkungan  Hidup,  khususnya  penambang  di  Kabupaten Bangka  Tengah.  Sebagian  penambang  tidak  mengetahui  dan  tidak  pernah  mendengar  UU Lingkungan Hidup (20,7 persen), khususnya penambang di Kabupaten Belitung (63,3 persen). Penambang  yang  mengetahui  UU  Lingkungan  Hidup  yakni  sekitar  16,7  persen  berada  di Kabupaten Bangka Barat.
Penambang timah sebesar 41,2 persen tahu betul jika merusak lingkungan bisa dikenakan sanksi, khususnya penambang di Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka  Selatan,  dan  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Sementara  itu,  sebanyak  24,5  persen  merasa tidak  tahu  hukuman  apa  yang  akan  diberikan  jika  merusak  lingkungan  tetapi  pernah mendengarnya,  terutama  bagi  penambang  di  Kabupaten  Belitung.  Menurut  penambang  di Kabupaten  Bangka  Barat,  sebanyak  50  persen  menganggap  mengetahui  hukum  merusak lingkungan, padahal selama ini tidak pernah ada kegiatan penambangan yang diproses secara hukum.

## Gambar 3. Persepsi Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penegakan Hukum
Selama  kegiatan  penambangan  timah,  sebanyak  40  persen  penambang  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  mengungkapkan  tidak  pernah  tertangkap  razia  oleh  aparat penegak hukum, khususnya di Kabupaten Belitung. Beberapa di antaranya, yakni 26,4 persen, pernah  digerebek  aparat  penegak  hukum  namun  hanya  mendapat  teguran,  terutama  dari penambang  di  Kabupaten  Bangka  dan  Bangka  Barat.  Sementara  itu,  20,5  persen  penambang lainnya  mengaku  tidak  pernah  terjaring  razia  oleh  pihak  berwajib  karena  sebelumnya  telah mendapat  informasi  tentang  kegiatan  tersebut,  khususnya  di  Kota  Pangkalpinang  dan Kabupaten Belitung Timur.
0
10 20 30 40 50 60 70 Belitung Timur Belitung Pangkal
Pinang Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat
3,3 10 16,7 16,7 5 5 3,3 11,6 5 10 26,7 63,4 18,3 11,7 23,3 25 3,3 3,3 23,3 11,7 16,7 6,7 41,7 50 61,7 13,3 56,7 43,3 48,3 28,3 36,7 Tidak tahu sama sekali
Tidak tahu dan tidak mau tahu Tidak tahu pasti tetapi pernah mendengar
Tahu, namun tidak pernah diproses hukum
Tahu

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung

## 5. Pekerjaan Lain Selain Penambangan; Inisiatif dan Persepsi Alternatif
Jika  dirata-ratakan  dari  hasil  jawaban  alasan  penambangan  timah  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  sebanyak  37,14  persen  menjawab  karena  tidak  ada  alternatif  pekerjaan  lain, dan  33,58  persen  menjawab  karena  harga  timah  yang  tinggi.  Karena  tidak  ada  alternatif pekerjaan,  maka  menambang  menjadi  jawaban  oleh  66,7  persen  penambang  di  Kabupaten Bangka  Barat,  58,3  persen  penambang  di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  dan  51,7  persen penambang  di  Kabupaten  Bangka  Selatan.  Sementara  itu,  50  persen  penambang  dari  Kota Pangkalpinang, 48,3 persen dari Kabupaten Bangka, dan 46,7 persen dari Kabupaten Belitung memilih menambang karena harga timah yang tinggi.

## Gambar 4. Alasan Dilakukannya Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  para  penambang  timah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung berjumlah 28,30 yang bervariasi yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh harian dan sopir,  yang  masih  sekolah  bahkan  menganggur.  Sedangkan  24,76  persen  dan  21,46  persen berprofesi  sebagai  petani/pekebun  dan  nelayan.  Penambang  timah  berprofesi  sebagai petani/pekebun  terbanyak  terdapat  di  Kabupaten  Bangka  Selatan  yaitu  sebesar  71,7  persen. Sementara  itu,  66,7  persen  penambang  timah  yang  sebelumnya  memiliki  variasi  pekerjaan terbanyak  berada  di  Kabupaten  Belitung.  Buruh  tambang  yang  sebelumnya  bekerja  sebagai nelayan  sebanyak  43,4  persen  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Profesi  penambang  timah  yang sebelumnya  pedagang  adalah  43,4  persen  di  Kota  Pangkalpinang.  Sedangkan  36,7  persen penambang timah yang bekerja sebagai karyawan berada di Kabupaten Belitung Timur.
0 10 20 30 40 50 60 70 Belitung Timur Belitung Pangkal
Pinang Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat 28,3 58,3 8,3 66,7 11,7 23,3 16,7 5 13,3 35 3,3 28,3 3,3 13,3 15 11,7 6,7 10 28,3 46,7 50 21,7 23,3 48,3 16,7 3,4 1,7 3,3 Tidak ada alternatif pekerjaan lain Ikut keluarga Kerja sampingan Harga timah tinggi
Lainnya

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung

## Gambar 5. Pekerjaan sebelum menambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sejauh  ini,  pekerjaan  penambang  timah  masih  menjanjikan,  terlihat  dari  38,1  persen penambang  masih  mempertimbangkan  beralih  profesi.  Namun  dengan  melihat  situasi kenaikan  harga  timah  yang  baik  dan  peluang  ke  depan,  jawaban  tersebut  disampaikan penambang di Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Belitung, dan Belitung Timur. Sementara itu, 26,4 persen menginginkan pindah pekerjaan, terutama dari penambang  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  Bangka  Tengah.  Sebanyak  14,3  persen  masih bergantung pada timah sebagai sumber utama pendapatan keluarga, khususnya disampaikan oleh  para  penambang  dari  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  Bangka  Tengah.  Profesi  sebagai penambang timah akan ditinggalkan jika timah tidak ada lagi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13,8 persen, khususnya penambang di Kabupaten Belitung.
Pada  akhirnya  sebagian  besar  penambangan  dilakukan  tanpa  izin,  dan  sebagian  besar pelaku  penambangan  mengetahui  bahwa  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan  merusak lingkungan, namun tuntutan hidup membuat mereka mengabaikan dampak ekologis tersebut. Artinya  penambang  dalam  konteks  ini  masih  dalam  sikap  antroposentrisme,  memandang bahwa manusia adalah pusat alam semesta dan berhak menjadikan alam sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan manusia. Kebalikan dari ekosentrisme adalah menjadikan alam sebagai pusatnya, sehingga perilaku manusia harus selaras dengan kebutuhan alam ( Sulaeman et  al., 2021) .  Apalagi,  sebagian  besar  juga  mengakui  bahwa  kegiatan  pertambangan  merusak habitat  makhluk  hidup.  Hal  ini  bertentangan  dengan  kebanyakan  orang  yang  menyadari bahwa merusak lingkungan dapat dikenakan sanksi. Namun, sejauh ini, tidak ada yang pernah dituntut secara hukum.

## 6. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penambangan di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan tanpa izin. Pada prinsipnya masyarakat penambang mengetahui, minimal pernah  mendengar,  peraturan-peraturan  di  bidang  pertambangan.  Pelaku  penambang  juga mengetahui bahwa izin harus diperoleh, namun sebagian besar tidak mau berurusan dengan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Belitung Timur Belitung Pangkal Pinang Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat 13,3 3,3 13,3 31,7 71,7 20 20 11,7 30 6,7 10 11,7 36,7 43,4 36,7 23,3 10 6,7 23,3 3,3 6,7 43,4 6,7 3,3 11,7 3,3 31,6 66,7 13,3 41,6 6,6 8,3 30 Lainnya Pegadang Karyawan swasta Nelayan
Petani/pekebun

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
masalah ini. Apalagi, sebagian besar menganggap belum pernah ada, dan belum ada sosialisasi mengenai  izin  penambangan  timah.  Selain  itu,  sebagian  besar  dari  mereka  juga  mengetahui bahwa kegiatan pertambangan mereka merusak lingkungan, namun tuntutan hidup membuat mereka mengabaikan dampak ekologis tersebut. Sebagian besar juga mengakui bahwa kegiatan penambangan merusak habitat makhluk hidup. Temuan ini menjadi semakin kontradiktif jika dikaitkan  dengan  pengetahuan  mereka  yang  sebagian  besar  sadar  bahwa  jika  merusak lingkungan, mereka dapat dikenakan sanksi. Apalagi sampai saat ini belum pernah ada yang dituntut  secara  hukum.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  kesadaran  hukum  lingkungan  dalam kegiatan  pertambangan  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  belum  dijadikan  sebagai  modal  sosial yang strategis dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  yang telah  mendanai  penelitian  ini  dan  kepada  Universitas  Bangka  Belitung  sebagaimana  tertuang dalam kontrak Nomor 392/UN50/L/PP/2022.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adrian,  K.,  &  Hartanto,  R.  V.  P. (2022).  Pemenuhan  Hak  Nelayan  Tradisional  Atas  Pekerjaan Akibat Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 17 (2), 211-225. Retrieved from http://ejournal- balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/10903
Adrian,  K.,  Winarno,  W.,  &  Hartanto,  R.  V.  P.  (2021).  Analisis  Dampak  Aktivitas  Proyek Tambang Timah Di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif Inclusive Citizenship. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11 (2), 76- 84. Retrieved from https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/12253 Andrianto,  R.  (2022,  September  8).  Jadi  Raja  di  Dunia,  34%  Pasokan  Timah  Berasal  Dari  RI!
CNBC Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/market/20220908104508-17- 370318/jadi-raja-di-dunia-34-pasokan-timah-berasal-dari-ri
Darwance,  D.,  &  Haryadi,  D.  (2019).  Kebijakan  Pertambangan  Timah  Berbasis  Pancasila  dan Konstitusi.  In Pancasila:  Konstitusi  &  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Perempuan . Yogyakarta: Thafa Media.
Darwance, D., Haryadi, D., & Sari, R. (2022). Tin Exploration and Protection of Local Varieties as  Communal  Intellectual  Property  in  the  Bangka  Belitung  Islands.  In E3S  Web  of Conferences (Vol. 359, p. 02036). EDP Sciences.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235902036
Dollu,  E.  B.  S.,  &  Tokan,  F.  B.  (2020).  Modal  Sosial:  Studi  tentang  Kumpo  Kampo  sebagai Strategi  Melestarikan  Kohesivitas  Pada  Masyarakat  Larantuka  di  Kabupaten  Flores Timur.  Warta  Governare:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(1),  59-72.  Retrieved  from https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/329
Erwana,  F.,  Dewi,  K.,  &  Rahardyan,  B.  (2016).  Kajian  Dampak  Penambangan  Timah Inkonvensional  Terhadap  Lingkungan  Dan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Kasus:

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten  Bangka  Barat  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung). Mahadi , 22 (2),  32–41. https://doi.org/10.5614/j.tl.2016.22.2.4
Fathy,  R.  (2019).  Modal  Sosial:  Konsep,  Inklusivitas  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463
Haryadi,  D.,  Darwance,  D.,  &  Saputra,  P.  P.  (2020).  Antroposentrisme  dan  budaya  hukum lingkungan  (Studi  eksploitasi  timah  di  Belitung  Timur). Progresif , 14 (1),  64-75. https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777
Hasibuan,  Z.  (2016).  Kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  masyarakat  dewasa  ini.  Jurnal Justitia:  jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora,  1(1),  78-92.  Retrieved  from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40
Ibrahim,  I.  (2015).  Dampak  penambangan  timah  ilegal  yang  merusak  ekosistem  di  Bangka Belitung. Jurnal  Hukum  dan  Bisnis  (Selisik),  1 (1),  76-89.  Retrieved  from https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/626
Ibrahim, I., & Haryadi, D. (2013). Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila . Yogyakarta: Imperium.
Indra,  C.  A.  (2014).  Implikasi  Terbitnya  Regulasi  Tentang  Pertimahan  Terhadap  Dinamika
Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka. Society . https://doi.org/10.33019/society.v2i1.47
Irzon,  R.  (2021).  Penambangan  timah  di  Indonesia:  Sejarah,  masa  kini,  dan  prospeksi. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara , 17 (3), 179–189. https://doi.org/10.30556/jtmb.vol17.no3.2021.1183
KOMPAS.com.  (2022,  August  1).  Kisah  Penambang  Timah  Selam  di  Bangka,  Bekerja
Tergantung Angin Musim Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com . https://regional.kompas.com/read/2022/08/01/105830478/kisah-penambang-timah- selam-di-bangka-bekerja-tergantung-angin-musim?page=all
Mursidah,  M.  A.  I.  (2017).  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Rangka Penegakan  Hukum. Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  dan  Politik  Ketatanegaraan,  8 (2),  104-116. Retrieved from https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1621 Pirwanda,  F.,  &  Pirngadie,  B.  (2015).  Dampak  Kegiatan  Tambang  Timah  Inkonvensional Terhadap  Perubahan  Guna  Lahan  Di  Kabupaten  Belitung. Jurnal  Planologi  Unpas,  2 (3), 177-194. Retrieved from
https://journal.unpas.ac.id/index.php/planologi/article/view/737
Rusfiana,  Y.,  &  Hermawan,  D.  (2019).  Potensi  Bencana  Alam  Pasca  Penambangan  Timah Inkonvensional  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung: Perspektif  Ketahanan  Wilayah. Jurnal  Konstituen,  1 (1),  57-74.  Retrieved  from https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/57-74
Soerjono, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulaeman, O., Sumadinata, R. S., & Yulianti, D. (2021). Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme  Dalam  Perspektif  Filsafat  Mulla  Sadra. Khazanah :  Jurnal  Studi  Islam  Dan Humaniora , 19 (2), 161. https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4914
Sulista,  S.  (2019).  Tambang  inkonvensional:  Peran  masyarakat  dan  daya  tarik  ekonomi  bagi penambang.
Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara , 15 (1), 63–75.
https://doi.org/10.30556/jtmb.vol15.no1.2019.348
Sutedjo,  S.  (2015). Dampak  Kehadiran  Timah  Indonesia  Sepanjang  Sejarah .  Jakarta:  Cempaka Publishing.

## Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung
Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 5 (1), 1–22. https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.256
Taufiq,  A.  (2014).  Upaya  Pemeliharaan  Lingkungan  Oleh  Masyarakat  Di  Kampung  Sukadaya
Kabupaten Subang. Jurnal Geografi GEA, 14 (2), 124-134.
https://doi.org/10.17509/gea.v14i2.3402
Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya
Negara  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1),  26–53. https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74
Wulandari, R. P. & Fahrozi, M. H. (2021). Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah  Pusat  Terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah. Salam:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i, 8 (1), 191-206. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19445
Yulianti, Y., Bani, B., & Albana, A. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Ekonomi , 22 (1), 54–62. Retrieved
from
https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/629 __________________________

## Tentang Penulis
1. Dwi  Haryadi memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Diponegoro,  Indonesia,  pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  Bangka  Belitung,  Indonesia,  dan  sekarang  menjabat  sebagai  Wakil  Rektor Bidang  Perencanaan,  Sistem  Informasi,  dan  Kerjasama  di  Universitas  Bangka  Belitung, Email: dwi88belitong@gmail.com
2. Ibrahim memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  Filsafat  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  2012  dan  gelar  Doktor  dalam  bidang  Ilmu  Politik  dari  Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. Beliau  juga  pernah  menjadi  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Bangka  Belitung  dari  tahun  2014  hingga  2020  dan  saat  ini  menjabat  sebagai  Rektor Universitas  Bangka  Belitung  dari  tahun  2020  hingga  2024.  Beliau  juga  menjabat  sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . E-mail: iim_babel@yahoo.com
3. Darwance memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia,  pada tahun  2014.  Penulis  adalah  dosen  dan  Ketua  Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia . E-mail: darwance@yahoo.co.id