Hasibuan, Sahdin. (2019). Strategi Komunikasi dalam Resolusi Konflik Umat Beragama di Kota Tanjung Balai. MUKADIMAH , 3 (1),
42-51.

## STRATEGI KOMUNIKASI DALAM RESOLUSI KONFLIK UMAT BERAGAMA DI KOTA TANJUNG BALAI

## Sahdin Hasibuan*
Fakultas Dakwah dan Komunikasi – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Article History Abstrak Received  : January, 2019 Artikel  ini  bertujuan  membahas  strategi  komunikasi  dalam  resolusi konflik umat beragama di Kota Tanjung Balai, berbagai macam kegiatan komunikasi  dalam  meredam  konflik  keagamaan  telah  dilakukan  oleh pihak-pihak yang terkait. Dengan melihat berbagai macam keadaan yang ada  mengenai  kehidupan  sosial  masyarakat  pada  Kota  Tanjung  Balai, komunikasi  dalam  dialog  keberagaman  dilakukan  oleh  para  pihak pemuka  agama  dari  lintas  keagamaan.  Penelitian  ini  mengandalkan metode  studi  lapangan  ( field  research )  dan  studi  pustaka  ( library research ).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Tanjung  Balai  dengan mengunjungi  beberapa  lembaga  keagamaan  yang  terkait  serta  instansi pemerintahan, dan masyarakat sekitar yang berada pada saat  kejadian. Adapun  yang  dapat  diperoleh  dari  data  hasil  penelitian  antara  lain:  1) Upaya  peningkatan  kesejahteraan  sosial  melalui  bidang  ekonomi;  2) Dialog dan komunikasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 3) Pemerintah, Departemen Agama, dan Pihak MUI yang berupaya untuk berkomunikasi  dengan  pihak  yang  terlibat  melalui  dialog  lintas keagamaan.
Accepted  : January, 2019
Published : February, 2019

## Kata Kunci
Strategi komunikasi, resolusi konflik, Tanjung Balai.

## PENDAHULUAN
Konflik  belakangan  ini  sering  terjadi,  baik  dalam  skala  lokal,  regional,  nasional  dan dalam lingkup internasional, baik konflik antar umat beragama, antar etnis atau konflik lainnya. Istilah konflik ( conflict ) oleh para pakar dalam berbagai literatur, mengandung banyak pengertian. Dalam Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern , misalnya,  Lewis Coser didefinisikan  sebagai perseteruan atas nilai atau klaim status, kekuasaan,  dan sumber  daya  yang  langka,  di  mana  tujuan  dari  pihak    yang  berkonflik    bukan  hanya mendapat  apa-apa  yang  diinginkannya  tetapi  juga  menetralkan,  melukai,  atau menghilangkan  rivalnya.  Konflik  bisa  terjadi  antar-individu  atau  antar-kelompok. Konflik antar-kelompok dan konflik dalam kelompok adalah ciri abadi dari kehidupan sosial;    konflik  adalah  komponen  esensial  dari  interaksi  sosial  di  setiap  masyarakat (Outhwaite, 2008, p. 142).
Menurut Sigmund Freud, konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih,  mengandung  agresivitas  dan  diekspresikan.  Selanjutnya,  Schermerhorn,  Hunt dan  Osborn  menyatakan  bahwa  konflik  terjadi  pada  saat  muncul  ketidaksepakatan dalam  situasi  sosial  yang  ditandai  oleh  friksi  emosi  antara  individu  atau  kelompok (Koeswinarno & Abdurrahman, 2006, p. 5).  Walaupun demikian, konflik bukan berarti selalu merupakan “faktor negatif” yang melemahkan kehidupan kolektif. Konflik sering berperan  dalam  pemeliharaan  dan  perkembangan  kelompok  dan  memperkuat  relasi antar-orang (Outhwaite, 2008, p. 142).
Konflik atau pertentangan bisa  timbul di dalam diri seseorang (masalah intern) maupun  dengan  orang  lain  (masalah  ekstern)  yang  ada  di  sekitarnya.  Konflik  dapat berupa perselisihan ( disagreement) , adanya ketegangan ( the presence of tension ), atau munculnya  kesulitan-kesulitan  lain  di  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Konflik  sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang  terlibat  memandang  satu  sama  lain  sebagai  pengahalang  dan  pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.
Setiap    pertentangan,  permusuhan,    perang,  atau  konflik  apapun  bentuk  dan lingkupnya,  komunikasi  merupakan  solusi  terbaik  dalam  mengatasinya.  Konsep komunikasi penting untuk  bidang yang beragam. Masing-masing menggunakan istilah ini dengan caranya yang khas. Memang komunikasi telah digunakan  dalam banyak hal dan dalam banyak konteks.
Penelitian  ini  akan  mengekplorasi  komunikasi  yang  dilakukan  terkait  konflik umat  beragama  antara  komunitas  muslim  dengan  komunitas  Budhis  etnis  Tionghoa yang berlangsung selama enam tahun lebih (2010-2016) di Kota Tanjung Balai. Konflik secara spesifik terkait dengan pendirian rupang atau patung Amithaba di atas  Vihara Tri  Ratna yang mendapat protes dari  komunitas muslim atau Gerakan Islam  Bersatu (GIB) dan protes seorang etnis Tionghoa bernama Meliana terkait dengan suara keras sound Masjid Al-Makshum di kota tersebut.
Puncak  atau  eskalasi  konflik  terjadi  pada  tanggal  29  Juli  2016  yaitu  aksi kerusuhan dan  pembakaran 15 bangunan dan penjarahan rumah ibadah etnis Tionghoa di Tanjung Balai pada akhir Juli 2016. Terlepas dari dari apakah konfli kini bernuansa agama atau konflik ekonomi tidak lah begitu penting, karena sumber konflik bisa saja ekonomi, tetapi tanpa mendapat justfikasi agama dan power konflik etnisitas, konflik ini tidak akan meluas dan mendapat dukungan banyak pihak yang berkonflik. Karena itu, melekatkan agama sebagai salah satu varian potensial pemicu kekerasan adalah hal yang tidak mudah. Ini karena agama dianggap sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran yang sarat dengan nilai kedamaian dan keselamatan (Hasibuan, 2017, p. 224).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanjung  Balai  pada  masa  lalu  merupakan  kota  pelabuhan  dan  pusat  pemerintahan Kerajaan  Asahan.  Pada  era  kolonial  Belanda,  Tanjung  Balai  pernah  menjadi  kota Afdeeling (setingkat  Kabupaten)  tempat  kedudukan  seorang Assisten  Resident . Gementee (Kotapraja) Tanjung Balai didirikan berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 27 Juni 1917, No. 284 dengan luas wilayah 106 Ha. Pada tahun 1956, berdasarkan Undang-Undang  Darurat  No.  9  tahun  1956  (Lembaran  Negara  1956  No.  60)  nama Gemeente Tanjung  Balai  diubah  menjadi  Kota  Tanjung  Balai  dan  jabatan  Walikota terpisah  dari  Bupati  Asahan  (berdasarkan  surat  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  18 September 1956 No. U.P.  15/2/3). Setahun berselang, melalui UU No. 1 Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjung Balai diubah menjadi Kotapraja Tanjung Balai.
Kondisi  sosial-budaya  di  Kota  Tanjung  Balai  meliputi  masyarakat  yang  punya perpaduan antar etnis yang sudah membaur menjadi sebuah kebudayaan orang pesisir. Begitu unik dan menarik campuran etnis Batak, Padang, Karo,  Mandailing, Tionghoa
dan lainnya sehingga tercipta kultur masyarakat yang rukun. Secara ekonomis kondisi Kota Tanjung Balai sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini terlebih lagi dengan dukungan sarana dan prasarana, infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup memadai, baik berupa transportasi darat, laut, jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah.
Perencanaan  pembangunan  ekonomi  dimulai  dengan  penetapan  tujuan pembangunan  ekonomi  yang  diselaraskan  dengan  visi  dan  misi  kepala  daerah  yakni melaksanakan  pembangunan  ekonomi  yang  bertumpu  kepada  sektor  industri  dan perdagangan  dengan  memaksimalkan  fungsi  pelabuhan.  Upaya-upaya  pembangunan ekonomi  dilakukan  melalui  langkah-langkah  strategis  di  bidang  ekonomi  dengan memperhatikan potensi dan kondisi wilayah yang ada, selanjutnya dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang  hakekatnya  merupakan  serangkaian  usaha  dan  kebijakan yang  bertujuan  untuk  membuka  peluang  kesempatan  kerja  dan  meningkatkan pendapatan per kapita yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  letak  geografis  yang  sangat  strategis,  maka  potensi  Kota Tanjungbalai yang dapat dikembangkan antara lain:
1) Sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A yakni Pusat Pembangunan Kawasan Sektor Unggulan  meliputi:  Perkebunan,  Pertanian  dan  Industri  terhadap  wilayah hinterland sesuai  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  7  Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2) Sebagai  jalur  transit  perdagangan  internasional  dari  negara  tetangga  seperti Malaysia dan Singapura dan Pelabuhan alternatif bagi daerah hinterland , seperti: Kabupaten  Asahan,  Kabupaten  Labuhan  Batu,  Kabupaten  Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Riau Kepulauan, Pesisir Provinsi Riau dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara.
3) Mempunyai lahan yang cukup luas dan produktif untuk pengembangan  sebagai kota industri, perdagangan, pelayanan jasa telekomunikasi yang didukung oleh Pelabuhan Teluk Nibung sebagai andalan keluar masuk barang (ekspor-impor) dan penumpang.
4) Dapat dilalui dengan sarana transportasi baik darat maupun sungai.
5) Fasilitas andalan yang tersedia seperti: jaringan air minum, listrik,  transportasi darat dan kereta api, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta sarana lainnya.
6) Sumber daya alam yang tersedia seperti : kandungan mineral, galian Sungai Silau dan Sungai Asahan.
7) Mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan di sektor  perikanan khsususnya perikanan tangkap dan budidaya.
8) Sumber daya manusia yang dapat dikembangkan.

## Konflik Keagamaan di Tanjung Balai dan Komunikasi Pihak yang Terlibat Pasca Konflik
Komunikasi antar umat beragama di Kota Tanjung Balai pada semua kalangan bisa  berjalan  harmonis  jika  aturan  yang  tertera  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah mengenai  umat  beragama  bisa  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Pemerintah menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  aturan,  demikian  pula  halnya  dengan masyarakat.  Sebenarnya  masyarakat  Kota  Tanjung  Balai  ini  sangat  toleran  satu  sama
lain dan juga sangat ramah terhadap sesama, akan tetapi kadang ada orang-orang yang tidak  bertanggungjawab  yang  merusak  semua  itu  dengan  memprovokasi  masyarakat untuk melakukan konflik ataupun insiden yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Kondisi semacam itu hanya bisa diatasi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di Kota Tanjung Balai.
Untuk  memprediksi  pencegahan  dan  resolusi  konflik  perlu  mengidentifikasi sumber  kekuasaan  dengan  kajian  teori  yang  memadai,  di  antaranya  dengan  kajian struktural,  kelembagaan dan unsur budaya yang berkaitan dengan  konteks domestik dan juga memfokuskan pada suatu “barang” untuk bahan evaluasi sebagai faktor asal potensi  ketidakstabilan  lingkungan.  Perspektif  struktural  konflik,  berkaitan  dengan berbagai  kelompok  sosial,  kelompok  kepentingan  dan  sumber  kepentingan.  Serta terjadinya  perubahan akses terhadap distribusi sumber ekonomi dan politik. Demikian pula  aspek  kecocokan  makna  infrastruktur  bagi  etnik  dan  mobilisasi  sosial  bagian penting dari kajian konflik. Peningkatan konflik  terjadi pula apabila ada ketidaksamaan materi  dan  adanya  diskriminasi  minoritas  lokal  yang  menyebabkan  timbulnya lingkungan stres (Sulaeman, 2015, p. 45).
Selanjutnya  Wolfe  menjelaskan  perihal  resolusi  konflik  yang  harus mengorganisir akar rumput ikut aktif ke dalam proses membangun perdamaian, yaitu dengan  membangun  akses  akar  rumput  terhadap  sumber  (kemampuan,  material, pribadi, informasi), kepemimpinan, tetapi yang lebih baik lagi peningkatan kepercayaan dan mencari pemahaman tingkat lokal (Sulaeman, 2015, p. 45).
Untuk  resolusi  konflik  menurut  Wolfe  ada  6  langkah  rekomendasi  yaitu (Sulaeman, 2015, p. 45):
1) Dalam  membuat  keputusan  mempertinggi  kesadaran  kepada  metode  asli pribumi.
2) Menginventarisir  dan  meringkaskan  sistem  pengelolaan  lokal  ( indegenous ) lintas etnis dan siap diaplikasikan.
3) Membuat  unsur  budaya  yang  tidak  nampak  lebih  nampak  dan  menyatukan pengetahuan etnografi dengan ilmu sosial lainnya.
4) Menempatkan  tujuan  isu-isu  yang  tak  terpecahkan  sebagai  tingkat  dan  unit analisis,  mulai  dari  isu  individu,  keluarga,  kelompok  dan  institusi  atau komunitas yang lebih luas.
5) Menggali  alat  dan  sistem:  pengetahuan,  simbol,  nilai  dan  pola  aktivitas  dan aplikasi asli tentang resolusi konflik.
6) Mengumpulkan berbagai hasil analisis tentang persyaratan masyarakat damai.
Selanjutnya Wolfe menjelaskan apa dan bagaimana proses negosiasi, bentuk dan proses negosiasi sumber yang digunakan adalah kekuasaan, pola komunikasi kesukaan formasi  dan  modifikasi,  strategi  dan  taktik,  serta  mengenal  variasi  nilai,  tujuan  dan makna. Kemudian  fase pencegahan konflik menurut Leatherman adalah:  pencegahan konflik  struktural,  kelembagaan,  kultural  dan  ekonomi;  pencegahan  eskalasi  konflik vertikal dan horisontal, mengintegrasikan dan merekontruksi supaya tidak timbul lagi (Sulaeman, 2015, p. 45).
Indonesia  dikenal  sebagai  suatu  sosok  masyarakat  yang  pluralistik  dalam  hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi pluralistik bisa menjadi  positif  dan  konstruktif  tetapi  di  sisi  lain  juga  bisa  menjadi  sebuah  kekuatan yang negatif dan destruktif yang dapat berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa. Kenyataannya  sejarah  masyarakat  adalah multi-complex yang  mengandung religious pluralism . Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya religious pluralism dalam masyarakat Indonesia (Imarah, 1999, p. 11).
Di  dalam  konflik  antar  agama  itu  sendiri  muncul  tindakan  yang  justru bertentangan  dengan  ajaran  agama,  dikarenakan  emosi  yang  tidak  dapat  terkendali sehingga dengan mudahnya mereka bertindak yang sebenarnya telah keluar dari nilai- nilai  ajaran  agama.  Jika  dikaitkan  antara  ajaran  agama  dan  tingkah  laku  umat  yang membakar tempat ibadah dan membunuh sesama umat sungguh sangat kontroversial. Padahal  semua  agama  mengajarkan  betapa  pentingnya  kerukunan  dan  kedamaian. Kalau pun terjadi konflik antarumat beragama, maka bukanlah ajaran agamanya yang salah namun umat atau pemeluk agama itu sendirilah yang sempit dalam memahami ajaran agama.
Terjadinya konflik  tidak terlepas dari adanya  dalang atau provokatornya tidak pernah diusut tuntas. Sehingga wajar jika masyarakat menuntut pemerintah bertindak tegas  menangkap  provokatornya.  Dari  berbagai  kerusuhan,  teror,  fitnah  dan pembunuhan  memang  sedang  melanda  bangsa  kita  sehingga  untuk  menghadapi berbagai bencana tersebut, maka semua pihak hendaknya senantiasa waspada. Sebab, berbagai  cara  akan  dilakukan  oleh  provokator  untuk  mengadu  domba  antar  umat beragama, antar suku dan antar etnis sehingga persatuan dan kesatuan menjadi rapuh (Daulay,  2001,  p.  138).  Oleh  karena  itu,  setiap  umat  beragama  senantiasa  berpegang teguh  pada  ajaran  agamanya,  agar  mereka  tidak  akan  terjebak  pada  isu-isu  yang disampaikan pada mereka.
Konflik  sebagai  akibat  dari  menajamnya  perbedaan  dan  kerasnya  benturan kepentingan  yang  saling  berhadapan,  disebabkan  oleh  beberapa  latar  belakang  yang ada.  Pertama,  adanya  latar  belakang  sosial  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  yang berbeda  dan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat.  Kedua,  adanya  pemikiran  yang menimbulkan  ketidaksepahaman  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Ketiga,  adanya sikap  tidak  simpatik  terhadap  suatu  pihak,  sistem  dan  mekanisme  yang  ada  dalam organisasi.  Keempat,  adanya  rasa  tidak  puas  terhadap  lingkungan  organisasi,  sikap frustasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila  harus  meninggalkan  kelompok,  berarti  harus  menanggung  resiko  yang  tidak kecil.  Kelima,  adanya  dorongan  rasa  harga  diri  yang  berlebih-lebihan  dan  berakibat pada  keinginan  untuk  berusaha  sekuat  tenaga  untuk  melakukan  rekayasa  dan manipulasi (Hidayat, 2009, p. 76).
Tindakan kekerasan yang terjadi akibat dari kesalahpahaman informasi yang di dalamnya termuat sentimen agama dan etnis, kemudian berujung pada kekerasan sosial seperti; pembakaran rumah ibadah vihara, klenteng dan bangunan lainnya, memberi pelajaran kepada kita semua, bahwa pemicu konflik dapat berbentuk apa saja, di mana
saja,  dan  kapan  saja  (Chandra,  1992,  p.  16).  Kerusuhan  di  Kota  Tanjung  Balai  telah memberi  bukti  nyata  bahwa  kekerasan  sosial  bernuansa  agama  dan  etnis  sekaligus dengan  motif-motif  yang  beragam  seperti  identitas  keagamaan  terkadang  masih menjadi  persoalan  yang  sulit  untuk  dihindari.  Ia  akan  dengan  mudah  disulut  oleh sentimen-sentimen identitas yang sesungguhnya bisa sangat sederhana (Suparto, 2014, p. 4).
Tindakan  pengrusakan  dan  pembakaran  di  Tanjung  Balai  yang  kemudian dibungkus  atas  nama  keyakinan  keagamaan  seakan  memberikan  pesan  bahwa  peta harmoni dari panorama keberagaman di Indonesia menghadapi masalah serius, rapuh dengan sentimen etnis menguat. Sepertinya di dalam kehidupan masyarakat ada tanda- tanda  yang  menunjukkan  sifat-sifat  kebencian  yang  berujung  pada  kekerasan  sosial. seperti api dalam sekam, artinya bahwa konflik  identitas sosial,  seperti agama, etnis, ras, selalu menuju titik kekerasan sosial, pada praktiknya apa yang terjadi di satu tempat tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  di  tempat  lain,  hanya  dengan  pemantik sederhana. Terlebih dalam masyarakat selalu ada unsur-unsur pembeda, majemuk atau heterogen  sehingga  persinggungan  di  dalam  interaksi  sosial  yang  bisa  menyinggung perasaan salah satu pihak akan berujung pada kekerasan sosial.
Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, hilangnya nilai-nilai moral, agama menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  tindak  kekerasan,  bahkan  kemiskinan  merupakan komponen  yang  paling  seksi  dan  provokatif  sebagai  pemicu  timbulnya  kerawanan sosial. Meskipun pemicu konflik seringkali berawal dari keyakinan keagamaan, etnik, ras  seperti  halnya  penjelasan  Usman  Pelly,  bahwa  kerusuhan  etnik  berakar  dari kesenjangan sosial ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan (Pelly, 1999, p. 34).
Pandangan  menarik  disampaikan  oleh  Gubernur  Sumatera  Utara  Tengku  Erry Nuradi  ketika  melakukan  kunjungan  kerja  ke  kota  Tanjung  Balai,  khususnya  terkait dengan  pasca  pembakaran  rumah  ibadah.  Secara  bersamaan  gubernur  juga menyinggung  persoalan  ketimpangan  ekonomi,  praktik  eksklusivitas  salah  satu  etnis yang  kurang  berbaur  dengan  etnis  lain.  “Sebagai  panutan,  tokoh  masyarakat  harus mampu mendinginkan dan menenangkan masyarakat supaya tidak timbul perpecahan sehingga  menimbulkan  kerugian  dan  krisis  kepercayaan.  Jika  komunikasi  terjalin dengan  baik,  maka  peristiwa  yang  mencoreng  kerukunan  umat  beragama  di  Kota Tanjung  Balai  yang  telah  lama  terjalin  dengan  baik  selama  ini  tidak  perlu  terjadi.” (Koran Sindo, 2016).
Tapi, di balik itu ada persoalan besar harus diselesaikan, yaitu persolan ekonomi dan eksklusivitas yang diberikan kepada masyarakat kelas atas sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Sumatera Utara merupakan provinsi kaya akan suku, adat istiadat, dan  agama.  Terdapat  tiga  etnis  utama,  yakni  etnis  lokal,  etnis  nusantara,  dan  etnis mancanegara.  Etnis  lokal  yakni  Batak  Simalungun,  Batak  Toba,  Batak  Pakpak,  Batak Karo,  Batak  Angkola,  Batak  Mandailing,  suku  Melayu,  dan  Nias.  Sedangkan  etnis nusantara  di  antaranya  etnis  Jawa,  Minang,  Aceh,  Sunda,  Bugis,  dan  Banjar.  Adapun etnis mancanegara di antaranya Arab, Tionghoa, dan India.”(Koran Sindo, 2016).
Pernyataan gubernur bukan tanpa alasan bahwa terkait relasi bangunan sosial antara masyarakat di Tanjung Balai memang menghadapi masalah serius, pasca konflik rumah ibadah yang terjadi memberikan gambaran bahwa ada pola adaptasi sosial yang tidak tepat dan ketimpangan ekonomi yang kuat, ketimpangan ini justru terjadi dalam dua kutub, yaitu antara majikan dan pekerja buruh, yaitu secara umum mereka yang bekerja sebagai buruh nelayan yang dimiliki oleh majikan etnis Tionghoa.
Konflik rumah ibadah bernuansa etnis di Tanjung Balai dapat diselesaikan oleh umat  beragama  yang  didukung  oleh  pimpinan  agama.  Upaya  menangani  konflik tersebut dilakukan dengan cara dialog lintas pemangku kepentingan. Secara demogafis Islam menjadi agama mayoritas di Tanjung Balai. Masyarakat Melayu pesisir memiliki fanatisme  religius  yang  kuat.  Secara  struktural  kokohnya  pengaruh  tokoh  agama  di masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perannya  sebagai cultural  broker yaitu, kemampuan  untuk  menghubungkan  tatanan  keagamaan  dengan  faktor  lokal.  Tokoh agama sering disebut sebagai agent of change dalam masyarakat. Berpusat dari peran tokoh agama, kehidupan sosial dan politik dapat ditentukan arahnya.

## Strategi Komunikasi dalam Resolusi Konflik
Resolusi konflik adalah suatu cara mengelola konflik yang bertujuan membantu orang- orang yang sedang berkonflik untuk mengatasi emosinya, sehingga mereka lebih siap untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  di  dalam  konflik  dengan  cara  yang digunakan  melalui  tindakan  yang  tenang  dan  cenderung  menggunakan  pikiran  yang dingin. Pengelolaan konflik juga mentransformasikan konflik menjadi suatu kekuatan yang  mempromosikan  penghidupan  berkelanjutan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk membantu orang mengetahui cara-cara mengatur tingkah laku mereka yang membantu mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang dianggap sebagai perbedaan-perbedaan. Dalam  konflik  antar  umat  beragama,  mengelola  konflik  berarti  memberikan seperangkat prinsip dan alat untuk memberikan ruang terhadap masyarakat agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian.
Pertama , kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Hal ini dikarenakan  konflik  merupakan  simbolisasi  kultur  barbarian.  Tentunya  dengan memiliki  kearifan  lokal,  komunitas  tersebut  ingin  mencitrakan  dirinya  sebagai komunitas yang cinta damai. Kedua, kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif seperti elemen perekat lintas agama, lintas warga,  dan kepercayaan. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang dan arena dialogis guna melunturkan segala jenis esklusivitas  politik  identitas  yang  melekat  di  antara  berbagai  kelompok.  Upaya menjembatani  berbagai  lintas  kepentingan  adalah  upaya  untuk  membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar.  Ketiga, berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini sering dilakukan para penegak hukum dan terkesan “memaksa”. Hal inilah yang menjadikan resolusi  konflik  dengan  hukum  positif  sendiri  justru  sifatnya  artifisal  dan  temporer meskipun  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Banyak  kasus  anarkisme  agama  yang diselesaikan melalui pendekatan hukum positif seperti halnya SKB Tiga Menteri sering mandeg dan  jalan  di  tempat,  bahkan  lebih  banyak  dilanggar.  Kearifan  lokal  sebagai
bagian dari resolusi konflik alternatf justu lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding  dengan  memanfaatkan  kedekatan  emosi  maupun  kultural.  Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama  menepis  berbagai  kemungkinan  yang  dapat  meredusir,  bahkan  merusak solidaritas  komunal,  yang  dipercaya  berasal  dan  tumbuh  di  atas  kesadaran  bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan  meletakkan di atas kebudayaan  yang  dimiliki.  Maka  bisa  dikatakan  bahwa  kearifan  lokal  merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan  kembali  hubungan  antar  sesama  masyarakat  yang  tereduksi  perebutan kepentingan politik maupun ekonomi (Ridwan, 2007, p. 31).
Untuk mencegah konflik yang terjadi di Tanjung Balai semakin memanas maka perlu  diadakannya  beberapa  mekanisme  yang  dapat  di  pilih,  misalnya:  Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat untuk diadakannya musyawarah agar  kiranya  menemukan  titik  damai,  Mengirim  sesepuh  dari  marga,  suku,  atau kelompok  adat  dengan  yang  dimaksud  adalah  golongan  tua  dengan  maksud  sebagai utusan  untuk  melakukan  dialog  perdamaian,  sebagai  pembuktian  agar  tidak  akan terulang  lagi  nilai-nilai  sentimentil  pada  diri  masyarakat,  mengundang  tokoh-tokoh agama  dari  lintas  agama  untuk  melakukan  intervensi,  dengan  tujuan  menyediakan ruang  untuk  mengumpulkan  seluruh  masyarakat  dari  lintas  agama  sebagai  wujud persatuan,  memanfaatkan  ritual  yang  ada  dengan  tujuan  untuk  membawa  orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada.
Pada  dasarnya  strategi  komunikasi  merupakan  paduan  dari  perencanaan komunikasi  dengan  maksud  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  strategi  komunikasi  harus  dapat  menunjukkan  bagaimana  pelaksanaan operasional secara taktis dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan yang dilakukan bisa berbeda-beda  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi.  Anwar  Arifin  mengungkapkan bahwa  berbicara  tentang  strategi  komunikasi,  berarti  berbicara  tentang  bagaimana sebuah  perubahan  diciptakan  pada  khalayak  dengan  mudah  dan  cepat.  Perubahan merupakan  hasil  proses  komunikasi  yang  tak  terelakkan.  Semua  pihak  yang berkomunikasi,  mau  tidak  mau  pasti  mengalami  perubahan  baik  perubahan  kecil maupun perubahan besar (Arifin, 1984, p. 10).
Di dalam perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat  sudah  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak,  terutama  bagaimana meningkatkan SDM dan Lembaga Kerukunan sesuai dengan keinginan umat, bangsa dan negara. Tindakan  MUI, pihak Kepala Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Tanjung Balai, melakukan musyawarah dan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik keagamaan.
Selain pemuka agama dalam kerangka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga  menjadi  tugas  Kepala  Daerah  seperti  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Bersama Mendagri  Nomor  9  Tahun  2006  dan  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  pedoman  tugas Kepala  Daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah terdapat pada BAB II Tentang
Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7; serta BAB III Forum Kerukunan Umat Beragama di dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12.
Jadi  kerukunan  umat  beragama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  sudah dilegalisir  oleh  pemerintah  karena  mempunyai  tugas  untuk  memberikan  bimbingan dan  pelayanan  agar  setiap  penduduk  dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya  dapat berlangsung  dengan  rukun,  lancar  dan  tertib,  dan  untuk  daerah  dalam  rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengawasan  tata  ruang  serta  kewajiban  melindungi masyarakat,  menjaga  persatuan,  dan  kerukunan  nasional  serta  keutuhan  negara Kesatuan Republik Indonesia terutama pada daerah Tanjung Balai.
Untuk  mewujudkan  komunikasi  antar  umat  beragama,  Pemerintah  Kota Tanjung  Balai  telah  membentuk  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Kota Tanjung Balai. Forum didirikan oleh masyarakat yang mewakili keberadaan agama dan disahkan  oleh  pemerintah.  FKUB  didirikan  pada  tingkat  kota  sampai  ke  tingkat kecamatan  sebagai  sebuah  media  untuk  berkomunikasi  antar  umat  beragama. Kehadiran  FKUB  merupakan  upaya  untuk  memfasilitasi  komunikasi  yang  mengarah pada  keharmonisasian  dan  dinamisasi  pembangunan  hubungan  internal  umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pihak lainnya.
Dalam  usaha  melakukan  komunikasi  antar  umat  beragama  maka  Pemerintah Daerah, MUI, Departemen Agama, dan FKUB Kota Tanjung Balai melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
1) Meningkatkan  konsolidasi,  dialog  kemitraan  secara  lebih  intensif  baik  interen maupun antar umat beragama dan pemuka agama sesuai dengan kondisi daerah Kota Tanjung Balai.
2) Meningkatkan  koordinasi,  konsultasi  secara  periodik  dengan  Pemerintah Daerah Kota  Tanjung  Balai, Departemen Agama Tanjung Balai, MUI, maupun intansi terkait lainnya termasuk pemuka agama.
3) Meningkatkan  peran  dan  pemberdayaan  program  Forum  Kerukunan  Umat Beragama Kota Tanjung Balai.

## PENUTUP
Dari pembahasan penelitian ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Pertama, pola-pola  komunikasi  yang  dikembangkan  dalam  meningkatkan  hubungan  umat beragama di Kota Tanjung Balai adalah dalam bentuk diskusi antar kelompok dengan mengedepankan  sikap  saling  keterbukaan,  saling  pengertian  sebagai  bentuk  dari manifestasi budaya bangsa Indonesia yang lemah lembut, santun, dan bijaksana. Kedua, untuk  mengembangkan  budaya  komunikasi  antarumat  beragama  maka  pemerintah Daerah  kota  Tanjung  Balai  dan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  merumuskan program dialog antar umat. Ketiga, memberikan pemahaman tentang hidup bersama melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh masing-masing pemuka agama dari lintas agama, agar kiranya mengedapankan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya sebagai bentuk  kehadiran  agama  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  masyarakat  lebih mengutamakan kaum dhuafa. Sehingga terbentuklah pemahaman hubungan manusia dengan  Tuhannya  dan  hubungan  manusia  dengan  manusia  serta  implementasi  dari
hukum  Islam  yang Rahmatan  Lil  Alamin .  Keempat,  komunikasi  atau  dialog  yang dilakukan dengan intensif dengan metode mediasi bisa menjadi paradigma baru bagi terjalinnya  komunikasi antar umat beragama  di Kota Tanjung Balai  yang merupakan manifestasi  dari  hukum  Islam  yang  mengedapankan  nilai-nilai  kemanusiaan (humanistik).

## REFERENSI
Arifin, A. (1984). Strategi Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas . Bandung: Armico.
Chandra, R. I. (1992). Konflik dalam Hidup Sehari-hari . Yogyakarta: Kanisius.
Daulay, H. (2001). Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik . Yogyakarta: LESTI.
Hasibuan, S. (2017). Dinamika Hubungan Umat Beragama di Kota Tanjung Balai (Studi tentang Konflik Rumah Ibadah) .
Hidayat, I. (2009). Teori-teori Politik . Malang: Setara Press.
Imarah, M. (1999). Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan) . Jakarta: Gema Insani Press.
Koeswinarno, & Abdurrahman, D. (2006). Fenomena Konflik Sosial di Indonesia, dari Aceh sampai Papua . Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
Koran Sindo. (2016). Persoalan Ekonomi Dan Eksklusivitas Harus Dituntaskan | Koran Sindo | Sumber Referensi Terpercaya. Retrieved February 9, 2019, from http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-01/5/1.
Outhwaite, W. (2008). The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought (Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern) . (T. W. BS, Trans.) (Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Pelly, U. (1999). Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. Jurnal Antropologi Indonesia , (58).
Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Ibda ’ , 5 (1).
Sulaeman, M. M. (2015). Konflik Pendekatan Ilmiah Modern dan Model Tradisional Berbasis Pengetahuan Lokal (Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). Sosiohumaniora , 17 (1), 41–48. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5671.
Suparto, D. (2014). Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung (Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung Tahun 2011). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 4 (2), 47–61.
https://doi.org/10.14710/POLITIKA.4.2.2013.47-61.