## PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS NON-RETROAKTIF DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT

## Hendra Rawung

## Dosen Program Studi Ilmu Hukum FIS UNIMA

## Abstract
Indonesia  has  been  criticized  by  the  international  community,  especially  the  many actors  who are considered responsible for some particularly of the gross violation of human rights that occurred in the past are allowed to live free from prosecution. With regard to the occurrence of the gross violations of human rights in the past there is a legal breakthrough in an effort to uncover and resolve cases the gross violations of human rights, namely the demise of a provision enacted criminal known as retroactive. It is stipulated in Article 43 Paragraph (1)  Law  No.  26  of  2000  concerning  Human  Rights  Court.  Efforts  to  impose  a  retroactive principle on one hand has been controversial because it is considered contrary to the principle of non retroactivity which is a manifestation of the principle of legality, which in principle is a provision  that  prohibits  the  enactment  of  the  statute  retroactively.  But  the  other  side  of  the principle  of  non  retroactivity  is  also  considered  to  be  protecting  the  perpetrators  to  be  free from prosecution and sentencing.
Kata Kunci: Penyimpangan, Asas, Non-Retroaktif, Pelanggaran, HAM.

## A. Pendahuluan
Mengacu pada sejumlah instrumen yuridis baik  internasional  maupun  nasional,  setiap negara  memiliki  kewajiban  yang  diembankan untuk  mengadakan  penuntutan  terhadap  tiap pelaku  pelanggaran  HAM  berat.  Apalagi, kejahatan-kejahatan  hak  asasi  manusia  yang terjadi  di  masa  lalu  itu  memiliki  karakter jus cogens ,  yang  membawa  implikasi  legal  bagi negara  untuk  menghukum  pelakunya  sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan ( obligatio erga omnes ). 2 Begitu  pula  yang  berlaku  di  Indonesia, tidak  ada  pengecualian  baik  itu  dari  kalangan sipil, polisi maupun militer yang kebal terhadap hukum,  semua  harus  tetap  tunduk  terhadap ketentuan hukum. Ketika ada indikasi terjadinya pelanggaran  HAM,  proses  peradilan  terhadap pelaku  pelanggaran  HAM  harus  dilakukan karena  tidak  boleh  melestarikan impunity yang sudah  dinikmati  puluhan  tahun  dan  ini  penting sebagai  pembelajaran  sejarah  di  masa  depan. 3 Namun demikian, kendati perlindungan terhadap  HAM  di  Indonesia  dalam  konsepnya sebagai  hukum  positif  telah  tertuang  dalam sejumlah  peraturan  perundang-undangan,  akan tetapi pada tataran implementasinya penerimaan terhadap  prinsip-prinsip  universalitas  HAM masih terkendala. 4
Banyak  diantara  individu-individu  yang bertanggung  jawab  atas  beberapa  kasus
2 Ifdhal  Kasim, “Jalan  Ketiga”  bagi Penyelesaian  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di Masa  Lalu, dalam,  Ifdhal  Kasim,  et,  al, Pencarian Keadilan di Masa Transisi , http://www.elsam.or.id/downloads/1296551052_Pen carian_Keadilan_di_Masa_Transisi.pdf, hlm. 6.
3 Todung  Mulya  Lubis, Jalan  Panjang  Hak Asasi  Manusia ,  Gramedia  Pustaka,  Jakarta,  2005, hlm.13.
4 Konsep  universalitas  HAM  menunjukkan bahwa HAM adalah norma perilaku yang diterima di seluruh  dunia,  lihat  lebih  lanjut  dalam  Geoffrey Robertson Q.C., Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan  Untuk  Mewujudkan  Keadilan  Global , Komnas HAM, Jakarta, 2002, hlm. 545-549.
pelanggaran  HAM  berat  dibiarkan  hidup  bebas dari  tuntutan  hukum  sehingga  kepada  mereka sering  diistilahkan  dengan  “ the untouchable ”, bahkan  ada  yang  tetap  sebagai  warga masyarakat  yang  terhormat. 5 Hal  ini menimbulkan  anggapan  bahwa  kekerasan  dan pembiaran  oleh  negara  pada  beberapa  kasus tersebut  terjadi  karena  aparat  TNI,  Polri  dan Intelijen  masih  menjadi  alat  kekuasaan,  bukan alat negara. 6
Bila  permasalahan  (pelanggaran  HAM berat)  dimasa  lalu  tidak  segera  dicarikan  solusi dan mekanisme penyelesaiannya, dikhawatirkan segregasi sosial dimasyarakat, akibat stigmatisasi  warisan  rezim  otoriter,  menjadi terus berkepanjangan,  yang  sewaktu-waktu bisa menyulut  konflik  horisontal,  dikemudian  hari. Hal  ini  mengingat  begitu  banyaknya  kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan mewariskan bermacam  stigma  dan  predikat  bagi  para korbannya, tanpa ada kejelasan kapan semua itu akan diakhiri. 7
Berkenaan  dengan  peristiwa  pelanggaran HAM  berat  dimasa  lalu  khususnya  sebelum berlakunya  undang-undang  yang  mengatur tentang  pengadilan  HAM,  ada  upaya  untuk mengungkap  dan  menyelesaikannya  yakni dengan  menerapkan  hukum  berkekuatan  surut (retroaktif).  Hal  ini  sangat  dimungkinkan penyelenggaraannya  sebagaimana  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  No.  26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  yang menyatakan  “ Pelanggaran  hak  asasi  manusia
5 Usman  Hamid,  et.al, Menatap  Wajah Korban,  Upaya  Mendorong  Penyelesaian  Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 , TIFA, Jakarta, 2005, hlm. 40. 6 Kompas, Kasus  Talangsari  22  Tahun Menggantung , 8 Februari 2011, hlm 3.
7 ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali
UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pandangan  ELSAM  Mengenai  Pentingnya  RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi , http://www.elsam.or.id/downloads/1301382601_Bri ef_Paper_Mendorong_Pembentukan_Kembali_UU_ KKR.pdf,  hlm. 2.
yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya  Undang-undang  ini,  diperiksa dan  diputus  oleh  Pengadilan  HAM  ad  hoc. ” Begitupula  dengan  Penjelasan  Pasal  4  UU  No. 39  Tahun  1999,  yang  menyebutkan:  ”… Hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  dapat  dikecualikan  dalam  hal pelanggaran  berat terhadap  hak asasi  manusia yang  digolongkan  kedalam  kejahatan  terhadap kemanusiaan ”.
Ketentuan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  No.  26 Tahun  2000  yang  secara  implisit  menyimpangi asas  non-retroaktif  dipandang  oleh  sebagian kalangan  melanggar  ketentuan  Pasal  28I  Ayat (1)  UUD  1945  hasil  amandemen  kedua,  yang secara lengkapnya menyebutkan:
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Dalam
hukum pidana adanya penyimpangan  terhadap  asas  non-retroaktif menimbulkan  kontroversi  karena  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP, yang  berbunyi “tiada  suatu  perbuatan  yang dapat  dipidana  sebelum  ada  undang-undang yang  mengatur  tentang  suatu  perbuatan tersebut”. Ketentuan ini
merupakan manifestasai  dari  asas  legalitas  sebagai  sendi utama hukum pidana yang menolak diberlakukannya hukum secara surut. 8
Asas  non-retroaktif,  selain  diakui  dalam hukum  nasional  juga  tertuang  dalam  beberapa hukum  internasional  diantaranya,  Pasal  11 Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  1948 ,  Pasal  15  Ayat  (1 )  International Convention  on  Civil  and  Political  Rights ( ICCPR) 1966 , serta Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal
8 Mahrus  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat,
Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat:  In  Court System  &  Out  Court  System ,  Gramata  Publishing,
Jakarta, 2011, hlm. 63.
22 Ayat (1) International Criminal Court (ICC) 1998 .
Akan  tetapi  meskipun  telah  ditentukan adanya  larangan  hukum  berlaku  surut  bukan berarti  tidak  ada  pembatasan  atau  pengecualian terhadapnya.  Pengecualian  terhadap  asas  non- retroaktif tetap diperkenankan apabila dibenarkan oleh hukum internasional, diantaranya  Pasal  15  Ayat  (2)  ICCPR  yang secara  jelas  menentukan  pembatasan  terhadap asas  ini.  Praktek  hukum  internasional  juga menunjukkan  bahwa  terhadap  pelanggaran HAM  berat  dapat  dibenarkan  menerapkan hukum secara surut. 9
Beberapa  peradilan  internasional  yang mempraktekkan  berlakunya  hukum  secara retroaktif  yaitu, International  Military  Tribunal (IMT)  Nuremberg  1945,  International  Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Tokyo 1946 , International  Court  Tribunal  for  Yugoslavia (ICTY)  1993 ,  dan International  Court  Tribunal for Rwanda (ICTR) 1994 . 10
Selain  diterapkan  pada  Tribunal  Ad  Hoc tersebut  di  atas,  hukum  berlaku  surut dipraktekkan  juga  dalam  beberapa  Mahkamah Pidana  Ad  Hoc  lainnya,  kendatipun  dengan mekanisme  yang  berbeda  yakni  model pengadilan  campuran (hybrid  court). Terdapat beberapa mahkamah  yang  menggunakan  model seperti ini, yaitu: the Special Panels for Serious Crimes di  Timor-Leste,  the  “ Regulation  64 Panels” di Kosovo, the War Crimes Chamber in the  Court  of  Bosnia  and  Herzegovina,  the Special  Court  for  Sierra  Leone ,  serta the Extraordinary Chambers di Kamboja. 11
9 Bagir  Manan,  et.al., Perkembangan Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia, Alumni,  Bandung,  2006,  hlm.  128; Adnan  Buyung  Nasution  dan  A.  Patra  M.  Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 101.
10 Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum Pidana  Internasional    Bagian  II ,  Hecca  Mitra Utama, Jakarta, 2004, hlm 56.
11 Lihat  Indria  Fernida, Hak  Asasi  Manusia, Akuntabilitas  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia: Sebuah  Toolkit ,  Insitute  for  Defense,  Security  and Peace  Studies  Press,  Jakarta,  2009,  melalui,
Berlakunya  UU  No.  39  Tahun  1999  dan UU  No.  26  Tahun  2000  tidak  terlepas  dari peristiwa yang
melatarbelakangi pembentukannya,  dimana  dalam  peristiwa Timor-Timur  (Tim-Tim)  pasca  jajak  pendapat tahun  1999  dipandang  oleh  komunitas internasional  telah  terjadi  berbagai  bentuk kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Desakan internasional melalui Dewan Keamanan
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (DK  PBB)  untuk membentuk  Mahkamah  Ad  Hoc  seperti  halnya
ICTY  dan  ICTR,  berhasil  digagalkan  oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena pemerintah  Indonesia  menyatakan  masih mampu  untuk  mengadili  sendiri  pelakunya berdasarkan  hukum  nasional  Indonesia.  Atas dasar  itu,  membawa  konsekuensi  bagi pemerintah  Indonesia  untuk  mengeluarkan  UU No.  39  Tahun  1999  dan  UU  No.  26  Tahun 2000. 12
Kedua  undang-undang  tersebut  masing- masing  ditetapkan  dan  diundangkan  pada tanggal  23  September  1999  dan  23  November 2000,  yang  selanjutnya  dibentuk  Pengadilan HAM  Ad  Hoc  dengan  menerapkan  undang- undang tersebut terhadap mereka yang didakwa sebagai  pelaku  pelanggaran  HAM  berat  dalam kasus  di  Tim-Tim.  Dilihat  dari  waktu  mulai berlaku  dan  penerapannya,  yaitu  terhadap peristiwa  pelanggaran  yang  terjadi  sebelum mulai  berlakunya  kedua  undang-undang  ini, maka  tampak  dengan  jelas  telah  menyimpangi asas non-retroaktif di dalam prakteknya. 13 Penyimpangan  terhadap  asas  non- retroaktif  masih  menimbulkan  pandangan  pro dan  kontra,  utamanya  dari  pihak  pelaku  dan (keluarga)  korban.  Kalangan  yang  menolak dikesampingkannya asas non-retroaktif, didasari atas  pandangan  bahwa  ini  bertentangan  dengan asas  primaritas  dalam  hukum  pidana  yaitu  asas
http://www.dcaf.ch/content/download/35686/526589 /file/8.%20Human%20Rights%20and%20SSR.pdf, hlm.7-8.
12 I  Wayan  Parthiana, Hukum  Pidana
Internasional  dan  Ekstradisi ,  Yrama  Widya,
Bandung, 2004, hlm. 96.
13 Ibid , hlm. 115.
legalitas. Sedangkan yang mendukung disimpanginya  asas  non-retroaktif  didasarkan, karena  hukum  pidana  sebagai  hukum  positif belum  dapat  menjangkau  kejahatan  yang dikategorikan  sebagai  pelanggaran  HAM  berat. Karenanya  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  dan  memahami  tentang  isu  hukum penyimpangan  terhadap  asas  non-retroaktif dalam  perkara  pelanggaran  HAM  berat ditinjau menurut  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional Indonesia.

## B. Pembahasan 1. Landasan Teori
Sebelum  masuk  pada  asas  retroaktif  itu sendiri, harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999, ditegaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara  hukum,  Pemerintahan, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengakuan  dan  jaminan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  pada dasarnya  telah  terkandung  dalam  nilai-nilai Pancasila, maupun Undang-Undang Dasar 1945, serta  perundang-undangan  lainnya.  Bahwa HAM  di  Indonesia  yang  didasarkan  pada Pancasila  dan  UUD  1945  bersifat enlightened tentang  manusia,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Jacques Maritain dalam tulisannya The Right of Man, yaitu  hak-hak  yang  dipunyai  oleh seseorang  karena  fakta  ia  adalah  manusia. 14 Menurut  Franz  Magnis-Suseno  sebenarnya  hak asasi  manusia  merupakan  pengejawantahan seluruh  Pancasila.  Masalah  hak  asasi  manusia dapat dipahami sebagai operasionalisasi
Pancasila. 15
14 Bagir Manan, Op. Cit , hlm. 28.
15 Syamsir  Rozali  Abdullah, Perkembangan HAM  dan  Peradilan  HAM  di  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 12.
Dari  kelima  sila  yang  diamanatkan  dalam Pancasila  dapat  diuraikan  hubungan  antara HAM dengan Pancasila sebagai berikut: 16
1. Sila  pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara  bebas  untuk  memeluk  agama  dan kepercayaan masing-masing. Hal ini tentunya  selaras  dengan  Pasal  2  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM) dimana  terdapat  perlindungan  HAM  dari adanya  diskriminasi  atas  dasar  jenis kelamin,  warna  kulit,  agama,  ras,  bahasa, politik,  rasial,  asal-usul  kebangsaan  dan statusnya.
2. Sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab.  Sila  ini  mengamanatkan  adanya persamaan  derajat,  persamaan  hak  dan persamaan kewajiban antara sesama manusia  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  7  DUHAM  yang  melarang  adanya diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
3. Sila  ketiga,  Persatuan  Indonesia.  Sila  ini mengamanatkan  adanya  unsur  pemersatu diantara  warga  negara  dan  semangat  rela berkorban  dan  menempatkan  kepentingan bangsa  dan  negara  diatas  kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip  HAM  dimana  hendaknya  sesama manusia  bergaul  satu  sama  lainnya  dalam semangat  persaudaraan. Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  HAM  dimana  hendaknya sesama  manusia  bergaul  satu  sama  lainnya dalam  semangat  persaudaraan.  Sesuai dengan  Pasal  1  DUHAM  yang  menentukan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai  martabat  dan  hak-hak  yang sama.  Mereka  dikaruniai  akal  dan  hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
4. Sila  keempat,  Kerakyatan  Yang  Dipimpin Oleh Hikmat Kebijksanaan Dalam Permusyawaratan  Perwakilan.  Inti  dari  sila ini  adalah  musyawarah  dan  mufakat  dalam setiap penyelesaian masalah dan
pengambilan  keputusan  sehingga  setiap orang  tidak  dibenarkan  untuk  mengambil tindakan  sendiri  atas  inisiatif  sendiri  yang
16 http://www.pusakaindonesia.org/pancasila- memayungi-hak-asasi-manusia-ham/
dapat  mengganggu    kebebasan  orang  lain. Hal  ini  sesuai  pula  dengan  Deklarasi  HAM PBB.
5. Sila  kelima,  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia.  Asas  keadilan  dalam HAM  tercermin  dalam  sila  ini,  dimana keadilan  disini  ditujukan  bagi  kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia  yang  telah  melewati  kurun  waktu berlakunya  tiga  konstitusi,  yakni  UUD  1945, Konstitusi  RIS  1949  dan  UUDS  1950 kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM dalam bidang politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya. 17 Dengan  adanya  pengakuan  akan HAM  di  Indonesia  dalam  UUD  1945  yang mendahului  lahirnya  DUHAM  10  Desember 1948  maka  seharusnya  bangsa  Indonesia  lebih maju  dari  bangsa  lain  dalam  memberikan jaminan perlindungan akan HAM.
Oleh  karena  persoalan  HAM  tidak  lagi bersifat  nasional  tetapi  internasional,  maka hubungan  antara  hukum  nasional  harus  sejalan dengan  kewajiban  hukum  internasional,  hal mana  pengaturan  hukum  nasional  tidak  boleh bertentangan  dengan apa yang  dibebankan oleh kewajiban  hukum  internasional. 18 Mengenai hubungan  antara  kedua  perangkat  hukum  ini terdapat  dua  teori  yaitu  teori  monisme  dan dualisme.
Berdasarkan  pandangan  monisme  dengan para  pelopornya  antara  lain  Hans  Kelsen  dan Georges  Scelle,  menyatakan  semua  hukum (hukum  internasional  dan  hukum  nasional) merupakan  satu  sistem  kesatuan  hukum  yang mengikat baik terhadap individu-individu dalam suatu  negara  ataupun  terhadap  negara-negara dalam  masyarakat  internasional.  Dalam  teori monisme  terdapat  pula  dua  pandangan,  yaitu yang  memberikan  primat  pada  hukum  nasional atas  hukum  internasional  dan  primat  hukum internasional  atas  hukum  nasional. 19 Inti  ajaran
17 Bagir Manan, Op. Cit , hlm. 80.
18 Titon  Slamet  Kurnia, Reparasi  Terhadap Korban  Pelanggaran  HAM  di Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 241.
19 Boer  Mauna, Hukum  Internasional: Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era
monisme  primat  hukum  nasional  bahwa keterkaitan  antara  hukum  nasional  dan  hukum internasional,  maka  penerapan  utamanya terletak pada hukum nasional, karenanya secara hirarki  kedudukan  hukum  nasional  lebih  tinggi dari  pada  hukum  internasional. 20 Sedangkan ajaran  dualisme  dengan  beberapa  pelopornya seperti  Triepel  dan  Anzilotti  menyatakan  hal sebaliknya,  bahwa  hukum  internasional  dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain. 21
Dalam  kaitannya  dengan  eksistensi ketentuan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang secara  implisit  menganut  hukum  secara  surut, dapatlah  dikemukakan  bahwa  penerapan ketentuan ini secara teoritis sejalan dengan teori monisme  primat  hukum  nasional.  Sebab pembentukan  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  yang menerapkan hukum berdaya surut sesungguhnya berpijak  pada  ketentuan  hukum  nasional  yakni UU No. 26 Tahun 2000 dan UU  No. 39 Tahun 1999.  Jadi  tidak  didasarkan  atas  primaritas hukum internasional seperti Resolusi DK PBB.
2.  Ketentuan  yang  Menyimpangi  Asas  Non- Retroaktif dalam Hukum Internasional
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya, berbagai  ketentuan  hukum  internasional  secara eksplisit  telah  menegaskan  tentang  diakuinya larangan  memberlakukan  surut  atas  suatu
Dinamika  Global ,  Edisi  ke-2,  Alumni,  Bandung, 2005, hlm. 12-13.
20 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar Hukum  Internasional, Bandung,  Binacipta,  1976, hlm.43.
21 Perbedaan dalam teori dualisme ini terletak pada:  (1)  Sumber  Hukum:  hukum  nasional bersumber  pada  hukum  kebiasaan  dan  hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir  atas  kehendak  bersama  negara-negara;  2) Perbedaan Mengenai Subjek: subjek hukum nasional adalah  individu-individu  yang  terdapat  dalam  suatu negara  ataupun  terhadap  negara-negara  dalam masyarakat  internasional;  3)  Perbedaan  Mengenai Kekuatan  Hukum:  hukum  nasional  mempunyai kekuatan  yang  mengikat  dibandingkan  dengan hukum  internasional  yang  lebih  bersifat  mengatur negara-negara.
Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja , ibid .
ketentuan  pidana.  Namun  demikian  dalam hukum  internasional  khususnya  berkaitan dengan  penegakkan  hak-hak  asasi  manusia, diatur  pula  tentang  kemungkinan  untuk menerapkan  hukum  secara  surut.  Pengaturan yang  memungkinkan  disimpanginya  asas  non- retroaktif  tertuang  dalam  beberapa  instrumen internasional  baik  yang  sifatnya  berupa deklarasi  maupun  kovenan.  Tentang  ketentuan tersebut diantaranya dapat dijumpai dalam Pasal 103 Charter  of  the  United  Nations ,  yang berbunyi:
“In  the  event  of  a  conflict  between  the obligations  of  the  Members  of  the  United Nations  under  the  present  Charter  and their obligations under any   other international   agreement,  their  obligations under the present Charter shall prevail”.
Ketentuan  ini  menjelaskan,  apabila terdapat pertentangan antara kewajiban- kewajiban  anggota  PBB  menurut  piagam  ini serta kewajiban-kewajiban para anggota berdasarkan  persetujuan  internasional  lainnya, maka  yang  berlaku  ialah  kewajiban-kewajiban menurut  piagam ini.  Hal  ini  berarti  bahwa asas lex  posteriori  derogat  legi  priori (peraturan yang  terbaru  mengesampingkan  peraturan  yang lama)  dapat  dikecualikan  oleh  Pasal  103 Charter  of  the  United  Nations. 22 Menurut  I Wayan  Parthiana,  pasal  ini  tidak  menyatakan secara  eksplisit  adanya  pembedaan  antara kewajiban  negara-negara  sebagai  anggota  PBB yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang telah  berlaku  sebelum  berlakunya  Piagam  dan yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang berlaku  sesudahnya.  Tidak  adanya  penegasan tersebut,  maka  piagam  harus  diutamakan penerapannya apabila bertentangan baik dengan kewajiban yang bersumber pada perjanjian yang berlaku  sebelum  atau  sesudahnya.  Bahkan berlaku  surutnya  piagam  tersebut  tidak  secara tegas  dinyatakan  hingga  kapan  diberlakukan, sepanjang  kewajiban  yang  bersumber  dari perjanjian  itu  bertentangan  dengan  ketentuan
22 Agustinus  Supriyanto, Urgensi  Memahami Beberapa  Aspek  Hukum  Internasional  Dalam Mengamandemen  Pasal-Pasal  Tertentu  UUD  1945 , Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  X,  No.  36,  2000, hlm. 23-24.
piagam,  maka  ketentuan  piagam  inilah  yang mesti diutamakan. 23 Pengecualian terhadap asas non- retroaktif, tersimpul pula di dalam Pasal 29 Ayat (2) Universal  Declaration  of  Human  Rights ( UDHR ) 1948 yang menyatakan:
“In  the  exercise  of  his  rights  and freedoms,  everyone  shall  be  subject  only tosuch  limitations as are determinied by law  solely  for  the  purpose  of  securing  due recognition  and  respect  for  the  rights and  freedoms  of  others and  of  meeting  the  just requirements  of  morality,  public  order, and  the  general  welfare  in  a  democratic society”.
Inti  dari  ketentuan  ini , bahwa  di  dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan- kebebasannya  setiap  orang  tunduk  kepada pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang guna menjamin pengakuan serta penghormatan  hak-hak  dan  kebebasan  orang lain,  serta  untuk  memenuhi  syarat-syarat  yang adil  dalam  hal  kesusilaan,  ketertiban  dan kesejahteraan  umum  dalam  suatu  masyarakat yang  demokratis.  Berdasarkan  aturan  ini  maka dapat  dipahami  kemudian,  apabila  asas  non- retroaktif  yang  sebelumnya  dianut  dalam ketentuan  Pasal  11  Ayat  (2)  UDHR  menjadi terbuka untuk dikecualikan.
Ketentuan selanjutnya yang memberikan kemungkinan  untuk  menerapkan  hukum  secara surut  terkandung  di  dalam  Pasal  15  Ayat  (2) ICCPR  1966.  Kendati  di  dalam  ketentuan yang sama  yaitu,  Pasal  15  Ayat  (1)  ICCPR dinyatakan  adanya  pengakuan  terhadap  asas non-retroktif.  Akan  tetapi  ketentuan  Ayat  (1) tersebut menjadi relatif keberlakuannya manakala  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  15 Ayat  (2)  yang  secara  implisit  merupakan pengecualian  terhadap  Pasal  15  Ayat  (1). Jelasnya,  Pasal  15  Ayat  (2)    ICCPR  berbunyi sebagai berikut:
“Nothing  in  this  article  shall  prejudice the trial  and  punishment  of  any  person  for any act or omission which, at the time when it  was  committed,  was  criminal  according  to
23 I  Wayan  Parthiana, Op.  Cit ,  hlm.  108  dan 112.
the general principles of law recognized by the community of nations”.
Dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan  ketentuan  yang  menentang  praktik impunitas. Ketentuan tersebut menegaskan tidak akan  menghambat  ataupun  menghalang-halangi pemidanaan terhadap seseorang atas perbuatannya yang dianggap merupakan kejahatan  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum umum  yang  diakui  oleh  masyarakat  bangsa- bangsa.  Berlandaskan  ketentuan  ini,  maka  asas non-retroaktif  seperti  yang  dimaksudkan  dalam Pasal  15  Ayat  (1)  dimungkinkan  untuk dikesampingkan. Sebab asas non-retroaktif tidak dapat  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak kejahatan,  yang  mana  kejahatan  atau  perbuatan tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang diakui masyarakat bangsa-bangsa ( community of nations ). 24 Kendatipun perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu kejahatan,  namun  atas  dasar  prinsip  hukum internasional  yang  mengakui  kejahatan  tersebut bertentangan  dengan  hukum  internasional ( crime  under  international  law,  crime  jure gentium ) yang merupakan musuh umat manusia ( hostis  humani  generis ),  maka  terhadap  para pelaku  kejahatan  dapat  dilakukan  peradilan untuk dimintakan pertanggungjawabannya. 25 Kemungkinan lain penerapan surut suatu hukum  internasional  yaitu  berkenaan  dengan munculnya  kaidah  hukum  yang  sifatnya jus cogens . Adapun penjelasan mengenai jus cogens ini  menurut  Pasal  53  Konvensi  Wina  1969  dan Konvensi  Wina  1986  menentukan  bahwa jus cogens atau peremptory  norm  of  general international  law adalah  norma  yang  sifatnya kuat dan imperatif yang diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai kaidah hukum yang tidak dapat diganti, kecuali apabila norma  hukum  internasional  yang  baru mempunyai sifat yang sama. 26
Dalam  kaitannya  dengan  kemungkinan berlaku  surutnya  suatu  kaidah  hukum  yang tergolong jus  cogens sebagaimana  yang disebutkan  di  atas,  Pasal  64  kedua  konvensi
24 Ibid , hlm. 110 dan 113.
25 Ibid , hlm. 110.
26 Ibid , hlm. 107-108.
tersebut  merumuskan: “If  a  new  peremptory norm of general international law emerges, any existing  treaty  which  is  in  conflict  with  that norm  becomes  void  and  terminates.” Pasal  ini menjelaskan,  bila  kemudian  muncul  suatu norma  hukum  internasional  baru,  maka perjanjian-perjanjian  yang  bertentangan  dengan norma  baru  tersebut  menjadi  tidak  sah  dan berakhir. Dengan kata lain jika suatu perjanjian internasional yang telah berlaku terlebih dahulu ternyata  bertentangan  dengan  norma  yang bersifat jus  cogens ,  kendati  norma  ini munculnya  paling  belakangan,  maka  peranjian yang  sudah  ada  sebelumnya  menjadi  batal. Adanya  ketentuan-ketentuan  semacam  ini tentunya  menunjukkan  bahwa, jus  cogens sifatnya berlaku surut karena dapat mengesampingkan  asas  non-retroaktif.  Dengan demikian Konvensi Wina secara jelas memberikan  prioritas  atau  primat  pada jus cogens . 27
3. Penyimpangan  Terhadap  Asas  Non- Retroaktif  dalam  Perkara  Pelanggaran HAM Berat di Peradilan Internasional
Pada awalnya, praktek peradilan internasional  terhadap  para  pelaku  pelanggaran HAM  berat  ditempuh  oleh  masyarakat internasional  dengan  membentuk ad  hoc extrajudicial  tribunal. Sejak berakhirnya PD  II, disepakati  bahwa  segala  bentuk  kejahatan terhadap  kemanusiaan  harus  ditentang  dan kepada para pelakunya sedapat mungkin diadili. Apabila kemudian terbukti bersalah, maka harus dihukum  untuk  menunjukkan  bahwa  jenis kejahatan ini sama sekali tidak bisa ditolerir dan harus  dicegah  dari  kemungkinan  berulang dimasa  yang  akan  datang.  Pikiran  inilah  yang mendasari dan menjadi alasan dari pembentukan ad  hoc  extra  judicial  tribunal .  Peradilan  ini bersifat extra  legal atau extra  judicial ,  karena dibentuk  dengan  sangat  terpaksa  untuk menyiasati
kekosongan norma-norma internasional  dan  adanya  pertentangan  antara
27 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:
Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika  Global ,  Edisi  ke-2,  Alumni,  Bandung, 2005, hlm. 153; I Wayan Parthiana, loc. Cit.
norma internasional dan norma nasional. Dalam konteks  ini  peradilan  yang  awal  mula  dibentuk adalah peradilan untuk kasus Nuremberg (IMT) 1945 dan Tokyo (IMTFE) 1946. 28
Kegagalan  untuk  mengadili  pelaku kejahatan  terhadap  kemanusiaan  pada akhir PD I  tampaknya  turut  mengilhami  untuk  menuntut para pelaku kejahatan dengan model mahkamah kejahatan  internasional  yang  berbeda.  Piagam London yang disepakati tanggal 8 Agustus 1945 menjadi  dasar  bagi  pembentukan  Mahkamah Nuremberg sebagai forum untuk mengadili para penjahat perang Jerman. 29
Mahkamah Nuremberg menerapkan prinsip ex  post  facto yang  bertentangan  dengan maxim nullum  crimen  sine  lege,  nulla  poena sine lege atau nullum delictum nulla poena sine praevia  lege  poenali .  Dengan  model  yang kurang  lebih  sama  dengan  Mahkamah Nuremberg, pada kawasan Timur Jauh dibentuk Mahkamah  Tokyo  yang  menerapkan  pula hukum  berdaya  surut  dalam  mengadili  para pelaku kejahatan perang Jepang. 30
Mahkamah  Nuremberg  dan  Tokyo  telah menciptakan konsep-konsep hukum internasional baru yang penting serta diakui oleh PBB dan diadopsi oleh hukum internasional dan dilaksanakan oleh pengadilan pidana internasional lainnya.  Selain  berlakunya  hukum secara retroaktif, juga terdapat asas pertanggungan  jawab  pribadi  yang  merupakan prinsip  baru  yang  diatur  dalam  Statuta  IMT Nuremberg  dan  IMTFE  Tokyo. 31 Bahkan prinsip-prinsip  peradilan  Nuremberg  sudah
28 Zainal  Abidin, Pengadilan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia:  Regulasi,  Penerapan  dan Perkembangannya , Makalah yang disampaikan pada Kursus  HAM untuk Pengacara ke  XIV, diselenggarakan  oleh  ELSAM,  Jakarta,  2010, http://www.elsam.or.id/downloads/
1290394945_Paper_Pengadilan_HAM_untuk_Kursu s_HAM.pdf, hlm. 6.
29 Arie  Siswanto, Yurisdiksi  Material Mahkamah Kejahatan Internasional , Ghalia
Indonesia, Bogor, 2005, hlm , 3 .
30 Ibid , hlm. 4.
31 Eddy  Djunaedi, dari  Pengadilan  Militer Internasional  Nuremberg  ke  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia , Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 16-18.
diakui  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional. Praktik  hukum  internasional  tersebut  terus dilanjutkan  dan  terbukti  dengan  pembentukan ICTY  dan  ICTR. 32 Menurut  Yudha  Bhakti, dengan  adanya  penerimaan  terhadap  prinsip- prinsip  Nuremberg  yang  telah  diadopsi  PBB tersebut,  maka  hal  itu  dapat  dikatakan  sebagai bentuk tanggung jawab internasional. 33 Berdasarkan  Pasal  6  Statuta  IMT, Mahkamah  Nuremberg  memiliki  kewenangan untuk mengadili kejahatan peradamaian ( crimes against  peace ),  kejahatan  perang  ( war  crimes ) dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes againsy humanity ). Pengaturan prinsip pertanggungjawaban  pribadi  tampak  dalam Pasal  6  Statuta  IMT  yang  berbunyi “war criminals  of  European Axis  countries…whether as individuals or as members of organizations…”. Selanjutnya  Statuta  yang ditetapkan  tahun  1945  ini  berlaku  surut  untuk kejahatan  yang  terjadi  sebelum  dibuatnya Statuta,  yaitu  selama  PD  II  dan  berlangsung  di mana saja “… for the trial and punishment of the major  war  criminals  for  the  European  Axis countries .” 34
Saat  berlangsungnya  peradilan,  para terdakwa  melakukan  sanggahan  atas  dakwaan penuntut umum, terutama menyangkut berlakunya hukum secara retroaktif ini. Menurut para terdakwa, berlakunya hukum berdaya surut yang  diterapkan  oleh  Mahkamah  Nuremberg telah  bertentangan  dengan  asas  legalitas  yang berlaku  dalam  hukum  pidana. 35 Bahwa mahkamah  yang  pembentukannya  melalui London Charter , dibuat setelah ada serangkaian perbuatan  Nazi  Jerman  selama  PD  II. Mahkamah  juga  dianggap  sebagai  pengadilan politik  dan  lebih  pada  balas  dendam  ( Lex Talionis ) negara-negara sekutu terhadap negara-
32 Romli Atmasamita, Op. Cit , hlm. 56.
33 Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra ,  Hukum Internasional;  Bunga  Rampai, Alumni,  Bandung, 2003, hlm. 175.
34 Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Op.  Cit ., hlm.  16;  Lihat  Pasal  6 Charter of  the  International Military Tribunal-Nuremberg (IMT).
35 Ibid; Eddy  O.S.  Hiariej, Pengadilan  atas Beberapa  Kejahatan  Serius  terhadap  HAM , Erlangga,Jakarta,2010, hlm. 59.
negara  poros  atas  penyerangan  yang  dilakukan selama PD II. 36
Sanggahan  yang  dikemukakan  para terdakwa  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  IMT dengan  argumen,  bahwa  asas  non-retroaktif hanya  berlaku  untuk  kejahatan  biasa  ( ordinary crimes ) yang terjadi di wilayah hukum nasional di  mana  hukum  pidana  nasional  diberlakukan. Asas non-retroaktif tidak berlaku bagi kejahatan internasional,  terlebih  lagi  sejumlah  perangkat hukum  internasional  antara  lain  yang  mengatur humanitarian law , konvensi-konvensi internasional dan hukum perang ( law of the war –jus  beli )  telah  ada  sebelumnya  dan  telah diterima oleh negara-negara di dunia. 37 Beberapa pertimbangan yang dikemukakan  oleh  Majelis  Hakim  IMT berkenaan  dengan  disimpanginya  asas  non- retroaktif  yang  dianut  oleh  mahkamah, diantaranya: 38
1. Hakim  Henri  Donnedieu  de  Vabres menyatakan,  menghukum  dengan  melanggar asas legalitas memang tidak adil, akan tetapi jauh  lebih  tidak  adil  lagi  apabila  tidak menghukum  orang  yang  bersalah  karena kejahatan yang dilakukannya.
2. Jika  ada inkonsistensi  antara undang-undang (hukum  Positif)  dan  keadilan  maka  yang lebih diutamakan adalah keadilan.
3. “Strong’ Radbruch argument of the superior and  compelling  needs  of  justice .  Bahwa, meskipun  perbuatan  terdakwa  adalah  legal, namun  perbuatan  tersebut  tercela  sehingga keadilan  membenarkan  untuk  menghukum perbuatan  tersebut  sekarang.  Sebab  itu, penghukuman yang diberikan saat ini adalah contoh dimana penghukuman secara retroaktif  dibenarkan  atas  dasar  prinsip- prinsip keadilan yang lebih  tinggi derajatnya mengalahkan prinsip non-retroaktif.
Selanjutnya, berdasarkan preseden pembentukan  Mahkamah  Nuremberg,  PBB membentuk  Komisi  Hukum  Internasional ( International  Law  Commission (ILC)  melalui Resolusi Majelis  Umum PBB  No.174  (II)  yang
36 Ibid . 37 Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Op.  Cit ., hlm.16-17.
38 Lihat  dalam,  Eddy  O.S.  Hiariej, Op.  Cit ., hlm. 60-61.
ditetapkan  pada  tanggal  21  November  1947. Komisi  ini  diberi  mandat  untuk  menyusun sebuah  standar  hukum  internasional  sebagai pedoman bagi setiap negara anggota PBB untuk memformulasikan  prinsip-prinsip  hukum  yang muncul  dalam  Mahkamah  Nuremberg. 39 Pada Tanggal 29 Juli 1950, ILC menetapkan prinsip- prinsip  hukum  tersebut,  yang  dikenal  dengan tujuh  prinsip  umum  hukum  internasional  ( the Nuremberg Principles ). 40
Formulasi  prinsip  Nuremberg  memiliki arti  penting  terhadap  pembentukan  mahkamah kejahatan  internasional  selanjutnya,  terbukti dengan  diakui  dan  diadopsinya  prinsip-prinsip tersebut pada IMTFE Tokyo 1946. Sesuai Pasal 5  Statuta  IMTFE  Tokyo  disebutkan  bahwa Mahkamah  Tokyo  memiliki  yurisdiksi  untuk mengadili  kejahatan  terhadap  perdamaian ( crimes  against  peace ),  kejahatan  perang konvensional  ( conventional  war  crimes )  dan kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against humanty ). 41 Seperti diutarakan di atas, peradilan IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo
memberikan  dampak  yang  penting  dalam sejarah  hukum  internasional  dan  juga  terhadap pengadilan  pidana  internasional,  oleh  karena sebelumnya  bagi  kejahatan  internasional  diadili oleh  masing-masing  negara  dimana  kejahatan dilakukan  sesuai  hukum  nasional  masing- masing. 42
Kemudian  pada  masa-masa  sesudahnya, pembentukan  ICTY  sebagai  Mahkamah  Pidana Internasional  Ad  Hoc  yang  menerapkan  hukum secara  surut  kembali  diberlakukan  untuk mengadili  pelaku  pelanggaran  HAM  berat  di negara-negara  bekas  Yugoslavia,  melalui Resolusi  Nomor  827/1993  DK  PBB.  Dasar pembentukan  ini  yang  membedakan  dengan Mahkamah  Nuremberg  dan  Tokyo,  di  mana
39 Agung  Yudhawiranata, Analisa  Kritis Terhadap  Pengadilan  HAM  Internasional ,  melalui, http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_Berkaca%20Pa da%20Tokyo%20dan%20Nuremberg.pdf, hlm. 1 40 Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Op.  Cit ., hlm.16-19
41 Lihat  Pasal  5 Charter  of  the  International Military Tribunal for The Far East-Tokyo (IMTFE)
42 Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Op.  Cit ., hlm. 21.
pihak yang menentukan dalam upaya pembentukan  ICTY  ini  adalah  Dewan Keamanan  PBB. 43 Pembentukan  mahkamah didasari pula oleh kenyataan, bahwa Yugoslavia tidak  dapat  dipercaya  untuk  melaksanakan peradilan, selain memang dalam beberapa kasus justru dipimpin oleh para kriminal. 44 Adapun  yurisdiksi ratione  materiae meliputi,  pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi Jenewa  1949,  pelanggaran  terhadap  kebiasaan perang,  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  ( vide Pasal  2-Pasal  5  Statuta ICTY).  Menyangkut  yurisdiksi  tempat  dan waktu  ( territorial  and  temporal  jurisdiction ) berdasarkan  Pasal  8  Statuta  disebutkan, peradilan  ICTY  diberlakukan  sejak  tanggal  1 Januari 1991 diwilayah bekas negara Yugoslavia.  Termasuk  di  dalam  yurisdiksi ICTY ialah para pelaku kejahatan di Bosnia dan Kosovo. 45 Dengan  demikian  mengacu  pada tanggal  pembentukkan  tribunal  dan  yurisdiksi waktunya, maka tampaklah bahwa prinsip untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku surut tidak dianut oleh ICTY.
Dalam  persidangan  sejumlah  terdakwa mengajukan  keberatannya  atas  peradilan  ICTY yang  dinilai  menyimpangi  asas  non-retroaktif. Hal  ini  sebagaimana  nampak  dalam  perkara Dusco  Tadic  yang  dengan  tegas  menolak peradilan  ICTY  karena  bertentangan  dengan asas legalitas. Tadic mempertanyakan keabsahan  pembentukan  forum  ICTY  oleh  DK PBB  yang  dianggapnya  tidak  sah,  sebab menurutnya  PBB  bukanlah  lembaga  yang berwenang  menetapkan  hukum  dan  bukan badan legislatif. 46
Majelis  Hakim  ICTY  tidak  menerima sanggahan Tadic dengan beberapa pertimbangan yang  antara  lain  menyatakan,  merujuk  pada Mahkamah  Nuremberg  yang  menyimpulkan bahwa  tanggung  jawab  pidana  internasional tidak dapat dihalangi karena tidak adanya pasal-
43 Arie Siswanto, Op. Cit ., hlm. 6.
44 Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM ,   Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 153.
45 Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Op.  Cit ., hlm. 29.
46 Lihat, Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit , hlm. 152- 153.
pasal dalam perjanjian tersebut untuk menghukum  pelaku.  Bahwa  kejahatan  atas hukum  internasional  hanya  bisa  ditegakkan dengan  menghukum  pelaku  kejahatan  tersebut. Antonio Casese, sebagai presiden pada Appeals Chamber ICTY berpendapat, bahwa
pembentukan  organ  pengadilan  oleh  DK  PBB telah sesuai dengan aturan hukum internasional. Disamping  itu,  asas  legalitas  dalam  hukum pidana  internasional  lebih  menekankan  pada aspek  keadilan.  Bahkan  sejumlah  fakta  dalam persidangan  juga  menunjukkan  bahwa  Tadic terlibat  langsung  atas  pelanggaran  berat terhadap  Konvensi  Jenewa  1949  dan  kejahatan terhadap hukum kebiasaan perang. 47
Selanjutnya  pada  tahun  1994  dibentuk pula  Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan genosida di  Rwanda  (ICTR)  juga  oleh  DK  PBB.  Dalam kasus  Rwanda  1994  DK  PBB  memutuskan pembentukan  Mahkamah  Pidana  Internasional pada  tanggal  8  November  1994,  tanpa menunggu  hasil  konklusi  akhir  dari  Komisi Ahli.  Hal  ini  didasari  karena  keberadaan mahkamah  saat  itu  adalah  mendesak,  sebab tindakan aksi balas dendam mulai dilancarkan. 48 Yurisdiksi temporis- nya ICTR yaitu untuk mengadili  para  pelaku  kejahatan  di  wilayah Rwanda dan negara-negara tetangga yang terjadi pada kurun waktu antara tanggal 1 Januari 1994 hingga  tanggal  31  Desember  1994. 49 Maka, dilihat  dari  segi  waktu  pembentukan  dan terjadinya kejahatan, ICTR juga memberlakukan hukum  berdaya  surut.  Sedangkan  kejahatan- kejahatan sebagai pelanggaran HAM berat yang menjadi  kewenangan  mahkamah  meliputi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,  serta  pelanggaran  atas  Pasal  3 Konvensi Genewa dan Protokol Tambahan II. 50 Beberapa  pertimbangan  Majelis  Hakim ICTR  sehubungan  dengan  berlakunya  hukum secara retroaktif,  diantaranya:  berdasarkan  teori
47 Ibid , hlm. 153-158.
48 Arie Siswanto, Op. Cit , hlm. 8.
49 Lihat Pasal 1 jo Pasal 7 Ayat (1) Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda.
50 Lihat  Pasal  2-Pasal  4 Statute  of  the International Criminal Tribunal for Rwanda.
pemidanaan  relatif  yaitu  pidana  bertujuan preventif,  tidak  adanya  ancaman  pidana  yang jelas  dalam  Statuta  ICTR,  serta  pemberlakuan surut statuta memang bertentangan dengan asas legalitas.  Namun  guna  melindungi  masyarakat dalam pengertian keadilan terhadap para korban, pengabaian  terhadap  asas  legalitas  dapat dibenarkan.  Terlebih,  menyangkut  jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran  HAM  berat.  Kemudian  Statuta ICTR  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  kejahatan-kejahatan  yang ada  dalam  statuta  diancam  dengan  pidana,  hal ini  bertentangan  dengan makna kedua dari asas legalitas, yaitu nullum crimen, noela poena sine lege  scripta (tidak  dapat  dipidana  hanya berdasarkan  hukum  kebiasaan  dan  tidak  ada pidana  lain  kecuali  yang  ditentukan  undang- undang).  Terkait  ini,  kiranya  Majelis  Hakim ICTR,  berpedoman  pada  hukum  kebiasaan internasional sebagaimana terbentuknya Mahkamah Nuremberg, Tokyo dan ICTY. 51
4. Ketentuan  yang  Menyimpangi  Asas  Non-
Retroaktif dalam Hukum Nasional Indonesia Dalam instrumen hukum nasional Indonesia, justifikasi normatif terhadap pemberlakuan  hukum  secara  surut  dalam perkara  pelanggaran  HAM  berat  didasarkan pada Penjelasan atas Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999  yang  menyatakan,  ” Hak  untuk  tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut dapat  dikecualikan  dalam  hal  pelanggaran berat  terhadap  hak  asasi  manusia  yang digolongkan  kedalam  kejahatan  terhadap kemanusiaan .”  Pasal  penjelasan  ini  merupakan pengecualian  terhadap  keberadaan  asas  non- retroaktif  yang  sebelumnya  dicantumkan  dalam pasal  yang  dijelaskannya. 52 Akan  tetapi  sifat
51 Lihat  catatan  kritis  Eddy  O.S.  Hiariej, Op. Cit , hlm. 199-204.
52 Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999: “Hak untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagi pribadi  dan  persamaan  dihadapan  hukum,  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun  dan  oleh  siapa
mengikat  pasal  penjelasan  ini  dipertanyakan apabila  dikaitkan  dengan  sistem  perundang- undangan  kita,  yaitu  sejauh  mana  suatu  pasal dapat  dikecualikan  atau  dikesampingkan  oleh ketentuan  yang  ada  dalam  bagian  penjelasan. Menurut Parthiana penempatan substansi seperti dalam  penjelasan  ini  sebaiknya  diatur  dalam ayat  dari  pasal  tersebut  atau  bila  perlu  diatur dalam pasal tersendiri. 53
Kemudian,  ketentuan  berikutnya  yang melegitimasi  dikesampingkannya  asas  non- retroaktif  secara  implisit  terkandung  di  dalam Pasal  43  Ayat  (1)  UU  No.  26  Tahun  2000 sebagai  dasar  pembentukan  Pengadilan  HAM Ad  Hoc,  yang  berbunyi,  “ Pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat  yang  terjadi sebelum diundangkannya  Undang-undang  ini,  diperiksa dan  diputus  oleh  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc ”. Lebih  lanjut  di  dalam  bagian  umum  penjelasan atas  undang-undang a  quo menyebutkan, “ mengenai  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat  seperti  genosida  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  berdasarkan hukum  internasional  dapat  digunakan  asas retroaktif .” 54 Hal  ini  berarti  Undang-undang Pengadilan  HAM  bersifat  retroaktif,  sebab mengatur penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum  diundangkannya  undang-undang  ini. Bahkan  daya  berlaku  surut  ketentuan  ini  tidak secara  tegas  memberikan  batasan  sejak  tahun berapa  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  berat masa lalu dapat diperiksa.
pun.” Pasal lainnya dari undang-undang a quo yang menyatakan larangan berkekuatan surut, yaitu Pasal 18 Ayat (2) yang merumuskan, “Setiap orang tidak boleh  dituntut  untuk  dihukum  atau  dijatuhi  pidana, kecuali  berdasarkan  suatu  peraturan  perundang- undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.”
53 Lihat lebih lanjut dalam I Wayan Parthiana,
Op.  Cit ,  hlm.  116-118.  Lihat  juga  Agus  Raharjo, Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana
Indonesia ,
melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/ files/VOL8J2008%20AGUS%20RAHARJO.pdf, hlm. 75.
54 Lihat  bagian  penjelasan  umum  UU  No.  26 Tahun 2000, paragraf delapan.
Secara  konstitusional  hukum  berkekuatan surut sebagaimana yang dianut di dalam UU No. 26  Tahun  2000,  pada  dasarnya  berpijak  pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua yang menyatakan:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”
Ketentuan tersebut secara implisit merupakan  pembatasan  terhadap  asas  non- retroaktif  yang  tersimpul  dalam  Pasal  28I  Ayat (1) UUD 1945. Sebab meskipun hak untuk tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut termasuk hak yang bersifat non-derogable akan tetapi  hak  tersebut  tidak  bediri  sendiri melainkan  bersanding  pula  dengan  hak-hak lainnya  yang  juga  bersifat non-derogable diantaranya yaitu hak untuk hidup. 55
Jadi  asas  non-retroaktif  yang  dianut  di dalam  Pasal  28I  Ayat  (1)  sifatnya  menjadi relatif,  sebab  adanya  pengecualian  oleh  Pasal 28J  Ayat  (2)  UUD  1945  dilakukan  sebagai konsekuesi  logis  karena  terjadinya  pelanggaran terhadap  hak  lainnya  yang  juga  bernilai non- derogable , yakni hak untuk hidup yang dimiliki oleh tiap individu lainnya.
Dengan  demikian  ketentuan  Pasal  28I Ayat  (1)  ini  memiliki  relevansi  dengan  Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Telaah terhadap kedua ketentuan  ini  tidak  boleh  dilakukan  secara sepotong-sepotong, sebab makna lebih jauh dari Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 ini sifatnya justru
55 Terdapat  tujuh  jenis  hak  bersifat non- derogable yang  diatur  dalam  Pasal  28I  Ayat  (1) UUD 1945, yaitu:  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut.
membatasi  setiap  tindakan  dan  perbuatan seseorang  demi  penghormatan  terhadap  hak orang  lain.  Apabila  tidak  ada  pembatasan terhadap  hal  ini,  tentu  berpotensi  terjadinya tindakan  semena-mena  yang  dapat  mengarah pada  tersulutnya  tindakan  anarkis.  Pengertian yang terkandung dengan adanya pembatasan ini bahwa,  semutlak-mutlaknya  sifat  mengikat  dari norma  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi,  hal itu tetap menjadi bersifat relatif. Sebab menurut Pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945  justru  setiap orang  (tanpa  kecuali)  wajib  menghormati  hak asasi orang lain. 56
Bahwa,  ketentuan  Pasal  28J  Ayat  (2) sejalan  juga  dengan  ketentuan  Pasal  28I  Ayat (5)  UUD  1945  yang  dapat  diperbandingkan sebagai berikut:
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. ”
Ketentuan  Pasal  28I  Ayat  (5)  tersebut merupakan jalan keluar bagi Pasal 28J Ayat (2) untuk membatasi atau mengecualikan eksistensi Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. 57 Ketentuan yang berisikan non-derogable  rights ini  justru merupakan ketentuan yang sangat kontroversial, sebab pencantuman asas non-retroaktif di dalam ketentuan  ini  dipandang  dapat  melindungi pelaku  pelanggaran  berat  HAM  dimasa  lalu. 58 Karenanya
dapat dipahami bahwa
pengesampingan  terhadap  asas  non-retroaktif pada  Pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945 dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia juga.
5. Penyimpangan  Terhadap  Asas  Non- Retroaktif  dalam  Perkara  Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
56 Binsar  Gultom, Pelanggaran  HAM  dalam Hukum  Keadaan  Darurat  di  Indonesia ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 191-192.
57 Ibid .
58 Bagir Manan, et.al., Op. Cit , hlm. 128.
Bentuk peradilan ad hoc dalam Pasal 43 UU  No.  26  Tahun  2000  yang  berlaku  untuk locus dan tempos  delicti tertentu mengacu pada bentuk  pengadilan  internasional  ad  hoc  (IMT 1945,  IMTFE  1946,  ICTY  1991  dan  ICTR 1994),  yang  antara  lain  memungkinkan berlakunya  prinsip retroaktivitas. 59 Pengadilan HAM  sendiri  dibentuk  berdasarkan  Pasal  104 Ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun  UU  No.  26  Tahun  2000  merupakan pengganti  Perppu  No.  1  Tahun  1999  tentang Pengadilan  HAM  yang  diangap  tidak  memadai sehingga  tidak  disetujui  oleh  DPR  menjadi undang-undang. Salah-satu keberatan DPR yaitu tidak  dimasukannya  asas  retroaktif  dalam Perppu No. 1 Tahun 1999. 60
Di  luar  amanat  Pasal  104  UU  No.  39 Tahun  1999  yang  menjadi  dasar  pembentukan Pengadilan  HAM,  faktor  lain  yang  membuat pengadilan ini terbentuk  yakni karena munculnya  desakan  oleh  internasional  (PBB) tentang  kemungkinan  pembentukan  pengadilan internasional,  sehingga  kemudian  pemerintah segera  mengajukan  rancangan  legislasi  baru menggantikan  Perppu  No.  1  Tahun  1999 tersebut.  Dalam  keterbatasan  waktu  inilah proses  pembahasan  UU  No.  26  Tahun  2000 berjalan,  di  mana  pada  bulan  November  Tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM. 61
Dengan  telah  masuknya  rekomendasi dari Commission  of  Inquiry ke  Sekretaris Jenderal  dan  DK  PBB,  maka  peradilan  bagi mereka  yang  disangka  melakukan  kejahatan kemanusiaan  di  Tim-Tim  pasca  jajak  pendapat melalui  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  harus berjalan dengan sungguh-sungguh, professional,
59 Muladi, Mekanisme  Domestik  untuk Mengadili Pelanggaran  HAM  Berat  Melalui  Sistem Pengadilan atas Dasar UU RI No. 26 Tahun 2000 , Seri  Bahan  Bacaan  Kursus  HAM  untuk  Pengacara X, Tahun 2005, http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_ UU_26_ 2000.pdf, hlm.8.
60 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Op. Cit , hlm. 82.
61 Lihat, Zainal Abidin, Op Cit , hlm. 1-2.
independen dan konsisten sesuai dengan standar peradilan internasional. 62
Berdasarkan  Keppres  RI  No.  53  Tahun 2001  yang  ditetapkan  tanggal  23  April  2001 telah  dibentuk  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  bertugas untuk  mengadili:  ”… pelanggaran  HAM  berat yang  terjadi  di  Timor  Timur  pasca  jajak pendapat  dan  di  Tanjung  Priok  pada  tahun 1984 .” Dengan Keppres RI No. 96 Tahun 2001 yang  ditetapkan  tanggal  1  Agustus  2001,  maka Keppres  RI  No.  53  Tahun  2001  telah  dirubah tempus dan locus  delicti sehingga  kewenangan Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  lebih  dibatasi,  yaitu hanya  untuk  mengadili:  “ …pelanggaran  yang terjadi  di  Timor  Timur  dalam  wilayah  Liquica, Dili  dan  Soae  pada  bulan  April  1999  dan September  1999,  dan  yang  terjadi  di  Tanjung Priok pada bulan September 1984 .” 63
Saat  persidangan,  para  terdakwa  yang diadili  selain  menolak  keabsahan  Pengadilan HAM  Ad  Hoc  karena  dianggap  menerapkan hukum  secara  retroktif  juga  menyanggah tuduhan  keterlibatan  dalam  perkara  kejahatan terhadap  kemanusiaan  di  Tim-Tim  pasca  jajak pendapat.  Salah  satunya  yaitu  terdakwa  Eurico Barros Guterres ( Nomor Perkara 04 / Pid . HAM / Ad . Hoc / 2002 / PH . JKT . PST) yang di dalam pembelaannya
antara lain menyatakan: 64 1. Bahwa  ketentuan  Pasal  43  UU  RI  No.  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, secara implisit mengandung asas retroaktif. Dengan demikian  bertentangan  dengan  asas  legalitas sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana  yang  tidak  memperkenankan  hukum pidana berlaku surut.
62 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Op. Cit , hlm. 83.
63 Ibid , hlm. 90.
64 Disadur  dari  Eddy  O.S.  Hiariej, Op.  Cit ., hlm.  104-105.  Lebih  lengkap  mengenai  eksepsi Eurico  Guterres  dalam  perkara  pelanggaran  HAM berat Tim-Tim dapat dilihat melalui, http://www.elsam.or.id/pdf/monham/timtim/Eurico %20Gutterres-Eksepsi%204%20Juli% 202002. PDF
2. Bahwa hukum pidana yang berlaku surut atas suatu  ketentuan  pidana hanya  berlaku  dalam pengadilan  internasional  dan  tidak  dalam pengadilan nasional.
Majelis  Hakim  Pengadilan  HAM  Ad Hoc  yang  mengadili  perkara  Eurico  Guterres, banyak  menjelaskan  atau  menggunakan  dasar hukum baik hukum nasional maupun yurisprudensi  dalam  praktek-praktek  peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM berat. Majelis hakim secara tegas mengacu pada praktek  pengadilan  Nuremberg  dan  Tokyo, ICTY  dan  ICTR  dalam hal  mengenai  tanggung jawab  individu  dan  elemen  lainnya  yaitu mengenai  tanggung  jawab  atasan  yang  juga menggunakan ketentuan-ketentuan internasional.
Pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan tiap elemen yang didakwakan  selalu  dijelaskan  dengan  praktek- praktek  pengadilan  HAM  internasional,  doktrin hukum  yang  berkembang,  prinsip-prinsip  dan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Hakim  menyatakan  adanya  relevansi  prinsip- prinsip  hukum  internasional  dalam  kasus pelanggaran HAM berat di Tim-Tim. 65 Beberapa  pertimbangan  hukum  yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam perkara Eurico  Guterres  tersebut,  diantaranya  adalah sebagai berikut: 66
1. Bahwa  tidak  ada seorang  pun  berada  di atas hukum,  bahwa  tanggung  jawab  dipastikan pelaksanaannya  dan  tidak  ada  pihak  yang bisa  lolos  dari  hukum  karena  kejahatan  di masa lalu atau masa depan.
2. Bahwa  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan  perang  dan  genosida  merupakan hostis humanis generis yaitu musuh bersama umat  manusia,  yang  termasuk  dalam kejahatan  internasional  sehingga  tidak  boleh lolos dari penuntutan dan penghukuman.
65 Lihat,  ELSAM, Progres  Report  IX, Pemantauan  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Perkara Pelanggaran  HAM  Berat  di  Timor-Timur:
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Tanpa Penanggung Jawab , Jakarta, 20
Desember2002,melalui,http://www.elsam.or.id/dow nloads/1268376446_Progress_Report_Pengadilan_T imor_Timur_9.pdf, hlm. 4-5.
66 Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, hlm. 105-108.
3. Bahwa  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, sudah  menjadi  bagian  dari  prinsip  hukum umum  yang  diakui  oleh  masyarakat  bangsa- bangsa dan orang yang melakukan kekerasan ( comission ) atau pembiaran ( omission ) dapat dituntut secara retroaktif.
4. Bahwa  diundangkannya  UU  No.  26  Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
internasional  dan  kebiasaan  internasional dalam  mengadili  pelaku  pelanggaran  HAM berat  ( vide penjelasan  UU  RI  No.  26  Tahun 2000,  serta  penjelasan  Pasal  7  undang- undang a quo ), sehingga dapat  diterapkan di Indonesia,  dalam  hal  ini  sepanjang  ada relevansinya  dengan  kasus  pelanggaran HAM berat di Tim-Tim.
Kejahatan  yang  didakwakan  terhadap
Guterres, adalah kejahatan terhadap
kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan  yang  dalam  konteks  hukum nasional  Indonesia  merupakan  pelanggaran HAM  berat  yang  penuntutannya  dapat  berlaku surut sesuai Pasal 43 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000.  Apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan internasional, maka pemberlakuan surut ketentuan pidana pada kejahatan terhadap HAM seperti  yang  terjadi  di  Tim-Tim  dapat dibenarkan, sebab penerapannya lebih
mengutamakan  nilai  keadilan  dibandingkan kepastian  hukum  dengan  pertimbangan  bahwa kejahatan-kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap jus cogens. 67
Tidak  beberapa  lama  setelah  digelarnya Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  untuk  kasus pelanggaran  HAM  berat  di  Tim-Tim  (2002), menyusul  kemudian  dibentuk  pula  peradilan yang sama guna  menyelesaikan kasus pelanggaran  HAM  berat  di  Tanjung  Priok (2003).
Tidak  berbeda  dengan  persidangan  atas perkara  pelanggaran  HAM  berat  di  Tim-Tim, para terdakwa dalam perkara pelanggaran HAM berat  di  Tanjung  Priok  juga  mengajukan penolakkannya terhadap keberadaan Pengadilan HAM  Ad  Hoc  yang  menerapkan  hukum  secara surut.  Penolakkan  atas  berlakunya  hukum retroaktif  tersebut  diantaranya  sebagaimana
67 Ibid , hlm.110.
yang  disampaikan  oleh  terdakwa  R.A.  Butar- Butar (No.Reg.Perkara 02/HAM/TJ-
Priok/09/20003),  Pranowo  (No.Reg.  Perkara 03/HAM/TJ-Priok/09/2003) dan Sutrisno Mascung  dkk  (No.  Reg.  Perkara  01/HAM/TJ- Priok/08/2003).  Pada  prinsipnya  para  terdakwa menyatakan  keberatan  terhadap  pembentukan Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  yang  menerapkan persidangan  atas  dasar  ketentuan  pidana  yang diberlakukan  secara  surut,  sebab  berlakunya hukum  secara  retroaktif  dinilai  bertentangan dengan hukum dan keadilan. Secara garis besar para  terdakwa  menyatakan  bahwa  ketentuan Pasal 4 jo Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang dijadikan dasar dalam mengadili para terdakwa, adalah bertolak belakang dengan Pasal 28I UUD 1945  amandemen  kedua.  Para  terdakwa  juga menyatakan  bahwa  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc yang  menerapkan  hukum  berkekuatan  surut adalah  tidak  sejalan  dengan asas  legalitas sebagai  asas  primaritas  dalam  hukum  pidana, seperti  yang  ditentukan dalam  Pasal  1  Ayat  (1) dan  Ayat  (2)  KUHP.  Disampaikan  pula  oleh para  terdakwa,  bahwa  penerapan  ketentuan pidana  secara  surut  tidak  sesuai  pula  dengan asas  universalitas  yang  diakui  oleh  masyarakat internasional  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  11  Ayat  (2)  UDHR. 68 Majelis  Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc menolak permohonan yang  diajukan  para  terdakwa  tersebut  di  atas. Beberapa  pertimbangan  dari  majelis  hakim, antara lain: 69
1. Nilai  keadilan tidak  diperoleh  dari  tingginya nilai  kepastian  hukum,  melainkan  dari keseimbangan  perlindungan  hukum  atas korban dan pelaku kejahatan. Semakin serius bentuk  kejahatan,  maka  semakin  besar  nilai
68
http://www.tempo.co/read/news/2003/10/08/055205 60/Pembela-Peristiwa-Priok-Bukan-Tanggung- Jawab-Dandim,  8  Oktober  2003;  ELSAM,
Preliminary  Conclusive  Report  Pengadilan  HAM Kasus Tanjung Priok , http://www.elsam.or.id/downloads/ 1316576901_04._Preliminary_Conclusive_Report12
3.pdf, hlm 23-31
69 Ibid.
keadilan  yang  dipertahankan,  yang  lebih besar dari nilai kepastian hukum.
2. Bahwa  penerapan  hukum  secara  surut tersebut  tidak  bertentangan  dengan  UUD 1945,  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  penjelasan  umum  UU  No.  26 Tahun  2000,  Pasal  28J Ayat  (2) UUD 1945, Pasal  15  Ayat  (2)  ICCPR  serta  praktik peradilan internasional.
3. Pendapat  terdakwa  yang  mempersoalkan penerapan  hukum  secara  surut  bertentangan dengan  asas nullum  crimen  sine  lege dalam hukum pidana dan bertentangan dengan asas universalitas,  menurut  majelis  pendapat tersebut  tidaklah  tepat,  sebab  khusus mengenai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan yang  banyak  berkaitan  dengan  pelanggaran HAM  berat  dipandang  tidak  melanggar  asas standar  legalitas  dalam  pidana  internasional, asas legalitas dapat  disimpangi  menyangkut pelanggaran  HAM  berat  sebagai extra ordinary crime .
4. Bahwa  tujuan  tertib  hukum  tidaklah  semata- mata  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum, melainkan untuk menegakkan
atau menciptakan  keadilan  bagi  semuanya accept justice  for  all yang  mengacu  pada  prinsip- prinsip universal HAM yang berlaku. Bahwa dalam  penegakan  keadilan  tidak  didasarkan pada  adagium nullum  delictum  nula  poena sine lege , melainkan didasarkan pada nullum delictum  nula  poena  sine  iure .  Dengan prinsip  ini  terkandung  maksud  untuk menghapus atau mengakhiri praktik
impunitas,  yaitu  sikap  mengabaikan  tanpa memberi hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.
Dapat dikemukakan di sini terkait dengan diterapkannya  hukum  secara  retroaktif  dalam persidangan  perkara  pelanggaran  HAM  berat Tanjung Priok, kiranya putusan yang ditetapkan oleh  pengadilan  yang  menolak  keberatan  para terdakwa adalah sudah tepat. Putusan pengadilan  telah  sejalan  dengan  praktik peradilan  internasional  yakni  ICTY  dan  ICTR yang juga menerapkan hukum berkekuatan surut dalam  penuntutan  dan  penjatuhan  hukuman terhadap para pelaku kejahatan HAM, hal mana penjatuhan  hukuman  dimaksudkan  untuk mematahkan  impunitas.  Pembentukan  kedua
Mahkamah  Pidana  Internasional  Ad  Hoc tersebut  berdasarkan tempus  delicti -nya  yakni setelah  terjadinya  peristiwa,  namun  yurisdiksi kedua  mahkamah  tersebut  pada  dasarnya terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  sebelumnya sudah  merupakan  kejahatan  yang  diakui menurut prinsip umum hukum internasional.
Berlakunya hukum secara retroaktif dalam Undang-undang  Pengadilan  HAM  mengacu pula  pada  pertimbangan,  bahwa  terhadap pelanggaran  HAM  berat  apabila  diterapkan secara  surut  dianggap  tidak  melanggar  standar asas legalitas dalam hukum pidana internasional, sebab kejahatan tersebut hanyalah perluasan yurisdiksi ( jursidiction extention ) dari kejahatan  perang ( an  outgrowth  of  war  crimes) yang  telah  diterima  sebagai  hukum  kebiasaan internasional ( international customary law ) dan diputuskan  oleh  pengadilan  internasional  yang bersifat ad  hoc .  Praktek  peradilan-peradilan pada  sejumlah  mahkamah  tersebut  memberikan paradigma  dalam  perkembangan  hukum  yang bergeser yakni, adanya pandangan yang semula berpegang  teguh  pada nullum  crimen  sine  lege menjadi nullum  crimen  sine  iure (tiada kejahatan tanpa penghukuman). 70 Prinsip  tersebut menjadi pedoman,  bahwa setiap  perbuatan  yang  merupakan  bentuk kejahatan  internasional  tetap  dapat  dihukum walaupun belum ada hukum yang mengaturnya, karena  menjadi  tidak  adil  ketika  yang  bersalah tidak  dapat  dihukum  dan  dibiarkan  bebas ( unpunished ).  Dengan  preseden  peradilan  IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo yang mengawali pengecualian  atas  asas  legalitas,  diikuti pembentukan  ICTY  dan  ICTR  hingga  kasus Eichman  di  pengadilan  distrik  Yerussalem menunjukkan asas non-retroaktif dapat disimpangi demi tegaknya keadilan. 71 Eksepsi  para  terdakwa  yang  menyatakan Pasal 4 jo Pasal 43 UU RI No. 26 Tahun 2000
70 Machteld  Boot, Nullum  Crimen  Sine  Lege and  the  Subject  Matter  Jurisdiction  of  the International  Criminal  Court:  Genocide,  Crimes Against  Humanity,  War  Crimes ,  School  of  Human Rights  Research  Series,  Vol.  12,  sebagaimana dikutip Zainal Abidin, Op. Cit , hlm. 7.
71 Ibid .
bertentangan  dengan nullum  crimen  sine  lege , sesungguhnya  adalah  tidak  tepat.  Seperti  yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun  1999  dan  dalam  Penjelasan  Umum  UU No.  26  Tahun  2000,  yang  menyebutkan mengenai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  seperti  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan, dapat digunakan hukum berkekuatan surut berdasarkan hukum internasional.  Hal  ini  karena  kejahatan- kejahatan  tersebut  adalah  kontra  terhadap  hak yang  paling  hakiki  yakni  hak  untuk  hidup. Sebagaimana  juga  yang  disebutkan  dalam konstitusi  bahwa  asas  non-retroaktif  yang terdapat  dalam  Pasal  28I  Ayat  (1)  tidaklah berlaku  mutlak,  sebab  keberadaannya  dibatasi oleh  Pasal  28J  Ayat  (2).  Hal  ini  sebagaimana juga  yang  diputuskan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  terhadap  Perkara  No.  065/PUU-II/2004 dalam  Perkara  Uji  materiil  ketentuan  Pasal  43 Ayat  (1)  UU  No.  26  Tahun  2000  yang dimohonkan  oleh  Abilio  Jose  Soares  karena dianggap  bertentangan  dengan  Pasal  28I  Ayat (1)  UUD  1945  Amandemen  Kedua  yang  justru menganut asas non-retroaktif.
Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim MK  memberikan  beberapa  pertimbangan diantaranya,  bahwa  Pasal  28I  Ayat  (1)  UUD 1945  tidak  boleh  dibaca  secara  berdiri  sendiri melainkan  harus  dibaca  bersama-sama  dengan Pasal 28J Ayat (2). Dengan cara demikian maka tampaklah  bahwa  hak  untuk  tidak  dituntut berdasarkan  hukum  yang  berlaku  surut  (non- retroaktif)  tidaklah  bersifat  mutlak,  sehingga dalam  rangka  “memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban”,  dapat dikesampingkan. Tatkala tuntutan untuk menegakkan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan itu  terhalang  oleh  asas  non-retroaktif  –  yang secara  historis  pada  awalnya  dilatarbelakangi oleh  maksud  melindungi  kepentingan  manusia sebagai  individu  dari  kesewenang-wenangan penguasa  absolut  –  maka  pengesampingan  asas non-retroaktif  dimaksud  adalah  tindakan  yang tak  dapat  dihindari  karena  kepentingan  yang hendak diselamatkan melalui tindakan pengesampingan itu adalah kepentingan kemanusiaan  manusia  secara  keseluruhan  yang
nilainya  melebihi  kepentingan  manusia  sebagai individu. 72
Pertimbangan  lainnya  dari  majelis  hakim, bahwa ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian  hukum  dan  keadilan,  khususnya dalam  menegakkan  asas  non-retroaktif  harus dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tiga tugas/tujuan  hukum  yang  senantiasa  saling tarik-menarik ( spannungsverhältnis ) yaitu kepastian  hukum  ( rechtssicherkeit ),  keadilan hukum ( gerechtigkeit ), dan kebergunaan hukum ( zweckmassigkeit ).  Dengan  mempertimbangkan ketiga  tujuan  hukum  tersebut  secara  seimbang maka  pemberlakuan  hukum  secara  retroaktif yang terbatas, terutama terhadap kejahatan yang luar biasa ( extraordinary crimes ), secara hukum dapat dibenarkan. 73 Pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan  pada  aspek  keadilan  daripada aspek  kepastian  hukum  yang  mendasari berlakukannya  asas  retroaktif,  kiranya  hal  ini sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  Gustav Radbruch ( Radbruch’s formula ) di Jerman pada saat pengadilan Nuremberg berlangsung, bahwa hukum  positif  dianggap  sebagai  lawan  dari keadilan  dan  tidaklah  dapat  diterapkan  jika ada ketidakkonsistenan  antara  undang-undang  dan keadilan  maka  yang  lebih  didahulukan  adalah keadilan.  Formula  Radbruch  telah  diterima secara luas dalam literatur hukum Jerman. 74 Romli  Atmasasmita  berpendapat  bahwa, perbedaan  penerapan  asas  tersebut  (non- retroaktif) tergantung dari sudut pandang mana, apakah  sudut  pandang  aliran  hukum  alam  dan utilitarian  atau  sudut  pandang  positivist.  Dalam sudut  pandang  positivist,  asas  non  retroaktif termasuk  dalam  hukum  materiel  (hukum substantif)  sehingga  sifat  asas  tersebut,  “ non- derogable ” (tidak dapat disimpangi). Sedangkan menurut  sudut  pandang aliran  hukum  alam  dan utilitarian,  memandang  asas  non-retroaktif termasuk  hukum  prosedural  (hukum  acara)
72 Dirangkum  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi Perkara No. 065/PUU-II/2004.
73 Ibid.
74 Lihat  Antonio  Cassese, International Criminal  Law , Oxford University Press, 2003, hlm. 143,  dikutip dalam  Eddy  O.S.  Hiariej, Op.  Cit ,  hlm. 64.
sehingga sifat asas tersebut, “ derogable ” (dapat disimpangi). 75
Berpijak dari apa yang telah diuraikan di atas,  menjadi  jelas  kenapa  kemudian  asas  non- retroaktif  dapat  disimpangi  pelaksanaannya. Dalam  keadaan  tertentu  seperti  halnya kepentingan  kolektif  bagi  masyarakat,  bangsa, maupun  negara  yang  selama  ini  kurang mendapat perlindungan dari azas legalitas, maka pemberlakuan  hukum  pidana  secara  retroaktif kiranya dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral  pembalasan  masyarakat. 76 Hal  ini  untuk menegaskan  kembali  bahwa  sampai  kapanpun terhadap  pelaku  pelanggaran  HAM  berat  tetap harus dimintakan pertanggungjawabannya. Karenanya  penerapan  secara  surut  suatu ketentuan  pidana  adalah  relevan  dalam  konteks perkara pelanggaran HAM berat.

## C. Penutup
Kesimpulan
1. Putusan IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo yang  kemudian  diikuti  oleh  putusan Mahkamah  Ad  Hoc  lainnya  seperti  ICTY dan ICTR merupakan preseden
diterapkannya  asas  retroaktif  terhadap kejahatan-kejahatan  yang  dikategorikan pelanggaran  HAM  berat  sebagai  kejahatan berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  umum yang  diakui  oleh  masyarakat  internasional. Pertimbangan-pertimbangan dalam sejumlah mahkamah  tersebut  menunjukkan,  bahwa aspek  keadilan  menjadi  salah-satu  landasan terpenting  diterapkannya  hukum  secara retroaktif.  Sebab,  meskipun  kejahatan- kejahatan  yang  dilakukan  belum  ada pengaturannya dalam bentuk hukum  tertulis akan  tetapi  pelaku  kejahatan  tidak  dapat
75 Romli  Atmasasmita, Hukum  Pidana Internasional  dalam  Kerangka  Perdamaian  dan Keamanan  Internasional ,  Fikahati  Aneska,  Jakarta,
2010, hlm. 102-103.
76 Yudha  Bhakti,  et.,  al, Laporan  Akhir  Tim
Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif ,http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/14kompi lasiASAS%20RETROTIKAA.pdf, hlm.16.
melepaskan  diri  begitu  saja  tanpa  adanya penjatuhan  hukuman,  sehingga  hanya dengan  melakukan  penghukuman  terhadap pelaku  kejahatan,  maka  keadilan  dapat ditegakkan.
2. Beberapa kriterium yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur disimpanginya  asas  non-retroaktif  dalam perkara  pelanggaran  HAM  berat  di Indonesia,  yaitu:  (a)  untuk  melindungi  hak asasi  manusia  itu  sendiri  berdasarkan  Pasal 28J  Ayat  (2)  UUD  1945;  (b)  untuk mematahkan  impunitas;  (c)  didasarkan  atas prinsip keadilan bagi semua (the principle of justice  for  all) ,  terutama  terhadap  korban kolektif  tindak  pidana  dan  sekaligus  untuk memenuhi  tuntutan  moral  pembalasan masyarakat (society  retribution )  terhadap pelaku  kejahatan;  (d)  sebagai  penyeimbang asas  legalitas  yang  hanya  mengutamakan kepastian  hukum;  (e)  untuk  mencegah tindak  pidana  dan  sebagai  efek  jera  bagi pelaku;  (f)  diberlakukan  secara  khusus, tertentu  dan  limitatif  dengan locus dan tempus delicti yang jelas terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran HAM berat; (g) didasari karena pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik  tindak  pidana  yang  berbeda dengan  yang  ada  di  dalam  KUHP;  (h) besarnya  kepentingan  masyarakat  umum secara  kolektifitas  yang  harus  dilindungi, serta  bobot  dan  sifat  ( nature )  hak-hak  yang terlanggar  akibat  pemberlakuan  undang- undang demikian lebih kecil dari kepentingan masyarakat umum yang terlanggar; (i)  tidak  meletakkan  asas lex talionis dan political  revenge sebagai  dasar penerapan undang-undang tersebut, melainkan  pada  upaya  perlindungan  dan penegakan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia; dan  (j)  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban negara  atas  pemenuhan  kewajiban  hukum internasional (primary rules and obligation ).

## Saran
1. Perlu  dilakukan  penyesuaian  kembali terhadap  UU  No.  26  Tahun  2000  dalam menerapkan  asas  retroaktif  yang  hanya
terbatas  pada  dua  jenis  kejahatan  yang dikategorikan  sebagai  pelanggaran  HAM berat  yakni  kejahatan  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seyogyanya  mencakup  pula  kejahatan perang  sebagaimana  yang  diatur  dalam berbagai Statuta Mahkamah Pidana
Internasional.
2. Hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku surut dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD  1945  dan  Pasal  4  UU  No.  39  Tahun 1999  yang  justru  inkonsistensi  dengan bagian  penjelasannya,  harus  diubah  dengan rumusan  yang  pada  prinsipnya  menyatakan bahwa  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  dapat  dibatasi (derogable )  pelaksanaannya,  yaitu  dengan menerapkan asas retroaktif terhadap perkara pelanggaran  HAM  berat  yang  didasarkan pada  beberapa  kriterium  sebagaimana  yang telah  disebutkan  di  atas.  Selanjutnya,  patut pula  disempurnakan  penggunaan  istilah pelanggaran  HAM  berat  yang  tumpang tindih  antara  Pasal  104  UU  No.  39  Tahun 1999  dengan  Pasal  7  UU  No.  26  Tahun 2000.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adnan  Buyung  Nasution  dan  A.  Patra  M.  Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia ,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta, 2006.
Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab  Negara atas  Pelanggaran  Berat  HAM ,  Grasindo, Jakarta, 2005.
Arie  Siswanto, Yurisdiksi  Material  Mahkamah
Kejahatan Internasional , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Bagir  Manan,et.al., Perkembangan  Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni,  Bandung, 2006.
Binsar  Gultom, Pelanggaran  HAM  dalam Hukum  Keadaan  Darurat  di  Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era
Dinamika Global ,
Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005. Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, dari  Pengadilan Militer  Internasional  Nuremberg  ke Pengadilan Hak Asasi Manusia ,
Tatanusa, Jakarta, 2003. Eddy  O.S.  Hiariej, Pengadilan  atas  Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM , Erlangga, Jakarta, 2010. Geoffrey  Robertson  Q.C., Kejahatan  Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan   Keadilan Global , Komnas HAM, Jakarta, 2002. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional  dan  Ekstradisi ,  Yrama Widya, Bandung, 2004. Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat,
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court System   &  Out  Court  System , Gramata Publishing, Jakarta, 2011. Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum Internasional, Bandung, Binacipta, 1976. Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana Internasional
Bagian II , Hecca Mitra   Utama, Jakarta, 2004. --------------------------, Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional ,  Fikahati  Aneska,  Jakarta, 2010.
Titon  Slamet  Kurnia, Reparasi  Terhadap Korban  Pelanggaran  HAM  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia ,  Gramedia  Pustaka,  Jakarta, 2005.
Usman  Hamid,  et.al, Menatap  Wajah  Korban, Upaya  Mendorong  Penyelesaian  Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam  Peristiwa  Kerusuhan  Mei  1998 , TIFA,   Jakarta, 2005. Yudha Bhakti Ardhiwisastra , Hukum
Internasional;  Bunga  Rampai, Alumni, Bandung, 2003.
Sumber Lain: Agustinus  Supriyanto, Urgensi  Memahami Beberapa  Aspek  Hukum  Internasional Dalam  Mengamandemen Pasal-Pasal
Tertentu  UUD  1945 ,  Jurnal  Mimbar Hukum, Volume X, No. 36, 2000. Agus  Raharjo, Problematika  Asas  Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia , melalui,http://fh.unsoed.ac.id/sites/defau lt/files/VOL8J2008%20AGUS%2
0RAHARJO.pdf
Agung Yudhawiranata, Analisa Kritis Terhadap Pengadilan HAM Internasional , melalui,http://pusham.uii.ac.id/upl/articl
e/id_Berkaca%20Pada%20Tokyo %20dan%20Nuremberg.pdf ELSAM, Mendorong  Pembentukan  Kembali UU  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi:
Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya  RUU  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi , http://www.elsam.or.id/downloads/1301 382601_Brief_Paper_Mendorong_ Pembentukan_Kembali_UU_KKR.pdf,
--------, Progres  Report  IX,  Pemantauan Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Perkara Pelanggaran  HAM  Berat  di  Timor- Timur: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Tanpa   Penanggung  Jawab ,  Jakarta,  20 Desember2002,
melalui,http://www.elsam.or.id/downloa ds/1268376446_Progress_Report_Pengadi lan_ Timor_Timur_9.pdf --------, Preliminary Conclusive Report Pengadilan  HAM  Kasus  Tanjung  Priok , http://www.elsam.or.id/downloads/1316 576901_04._Preliminary_Conclusive_Rep ort 123.pdf Ifdhal  Kasim,  et,  al, Pencarian  Keadilan  di Masa Transisi , http://www.elsam.or.id/downloads/1296 551052_Pencarian_Keadilan_di_Masa_Tr ans isi.pdf Indria Fernida, Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia: Sebuah  Toolkit ,  Insitute for  Defense,  Security  and  Peace  Studies Press, Jakarta, 2009,melalui,http://www.dcaf.ch/content /download/35686/526589/file/8.%20Hum an %20Rights%20and%20SSR.pdf Kompas, Kasus Talangsari 22 Tahun Menggantung , 8 Februari 2011
Muladi, Mekanisme  Domestik  untuk  Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem  Pengadilan  atas  Dasar  UU  RI No.  26  Tahun  2000 ,  Seri  Bahan  Bacaan Kursus HAM   untuk Pengacara X, Tahun 2005, http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/ Mekanisme_UU_26_ 2000.pdf http://www.tempo.co/read/news/2003/10/08/055 20560/Pembela-Peristiwa-Priok-Bukan- Tanggung-Jawab-Dandim,  8  Oktober 2003.
http://www.pusakaindonesia.org/pancasila- memayungi-hak-asasi-manusia-ham/
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No. 065/PUU-II/2004.
Yudha  Bhakti,  et.,  al, Laporan  Akhir  Tim Kompilasi  Bidang  Hukum  Tentang  Asas Retroaktif ,http://www.tu.bphn.go.id/subs tantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAH UN %202006/14kompilasiASAS%20RETR OTIKAA.pdf Zainal  Abidin, Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia di  Indonesia:  Regulasi,  Penerapan  dan Perkembangannya , Makalah yang disampaikan  pada  Kursus  HAM  untuk Pengacara ke  XIV,  diselenggarakan oleh ELSAM, Jakarta, 2010, http://www.elsam.or.id/downloads/1290 394945_Paper_Pengadilan_HAM
_untuk_Kursus_HAM.pdf.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2000.
Charter of  the  International  Military  Tribunal- Nuremberg (IMT) .
Charter  of  the  International  Military  Tribunal for The Far East-Tokyo (IMTFE). Charter of the United Nations.
Statute of the International Tribunal for Rwanda Statute  of  the  International  Tribunal  for  the former Yugoslavia.
The Universal Declaration of Human
Rights ( UDHR ) 1948
The International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (1966).