## PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

## Ismail Pettanase
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Email: ismail_pettanase@yahoo.com

## ABSTRACT
Penitentiary  is  stated  as  a  system  of  guidance  for  lawbreakers  and  as  an  embodiment  of justice which aims to achieve social reintegration or the restoration of the unity of relations between Prisoners  and  the  community.  Penitentiary  in  Indonesia  has  experienced  significant  changes, especially  regarding  the  method  of  treating  prisoners  themselves.  The  idea  of  the  function  of punishment  according  to  Indonesia  which  adheres  to  the  Pancasila  ideology  is  no  longer  just deterrence  but  is  also  an  attempt  to  rehabilitate  and  reintegrate  socially  Correctional  Guidance (WBP)  which  has  been  established  with  a  system  of  treatment  of  lawbreakers  in  Indonesia  called the penal system
Keywords: Correctional Facilities; Prisoners; Offenders

## ABSTRAK
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya  kesatuan  hubungan  antara  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dengan  masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan  terhadap  narapidana  itu  sendiri.  Pemikiran  mengenai  fungsi  pemidanaan  menurut Indonesia  yang  menganut  ideologi  Pancasila  tidak  lagi  sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  telah ditetapkan  dengan  suatu  sistem  perlakuan  terhadap  para  pelanggar  hukum  di  Indonesia  yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.
Kata Kunci: Pemasyarakatan; Narapidana; Pelanggar Hukum;

## I. PENDAHULUAN
A.        Latar Belakang Adanya model pembinaan bagi narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  terlepas  dari  sebuah  dinamika,  yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan  setelah  selesai  menjalani  masa hukuman  (bebas).  Seperti  halnya  yang  terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan  dipilih  sesuai  dengan  visi  dan misi  lembaga  itu  untuk  menyiapkan  para narapidana  kembali  ke  masyarakat.  Istilah  ini dicetuskan  pertama  kali  oleh  Rahardjo,  S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.
Menurut  Gillin  dan  Gillin,  beberapa  ciri umum lembaga kemasyarakatan antara lain :
1. Suatu  lembaga  kemasyarakatan  adalah organisasi  pola-pola  pemikiran  dan  pola- pola  perilaku  yang  terwujud  melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil- hasilnya.  Lembaga  kemasyarakatan  terdiri dari  adat-istiadat,  tata-kelakuan,  kebiasaan serta  unsur-unsur  kebudayaan  lainnya  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri  dari  semua  lembaga  kemasyarakatan. Sistem-sistem  kepercayaan  dan  aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga  kemasyarakatan  setelah  melewati waktu yang relatif lama.
3. Lembaga  kemasyarakatan  mempunyai  satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga  kemasyarakatan  mempunyai  alat- alat perlengkapan yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan,  seperti  bangunan,  peralatan, mesin  dan  lain  sebagainya.  Bentuk  serta penggunaan  alat-alat  tersebut  biasanya berlainan  antara  satu  masyarakat  dengan masyarakat lain.
5. Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang  tersebut  secara  simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
6. Suatu Lembaga kemasyarakatan mempunyai  tradisi  tertulis  atau  yang  tidak tertulis,  yang  merumuskan  tujuannya,  tata tertib yang berlaku dan lain-lain.
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum  dan  sebagai  suatu  pengejawantahan keadilan  yang  bertujuan  untuk  mencapai reintegrasi  sosial  atau  pulihnya  kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan  yang  cukup  berarti,  khususnya tentang  metode  perlakuan  terhadap  narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan  menurut  Indonesia  yang  menganut ideologi  Pancasila  tidak  lagi  sekedar  penjeraan tetapi  juga  merupakan  suatu  usaha  rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  yang  telah  ditetapkan dengan  suatu  sistem  perlakuan  terhadap  para pelanggar  hukum  di  Indonesia  yang  dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali
disampaikan  oleh  Almarhum  Bapak  Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan  gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas
Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. 1
1 Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi  Jawatan  Kepenjaraan  yang  dilaksanakan  di Lembang  Bandung,  istilah  pemasyarakatan  dibakukan sebagai  pengganti  kepenjaraan.  Pemasyarakatan  dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu system pembinaan  terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  sebagai suatu  pengejawantahan  keadilan  yang  bertujuan  untuk mencapai  reintegrasi  sosial  atau  pulihnya  kesatuan hubungan  hidup,  kehidupan  dan  penghidupan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  dalam  masyarakat.  Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya
Plato menyatakan bahwa tidak ada  yang bisa  mengubah  nasib  manusia  kecuali  dirinya sendiri.Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan  manusia  mengenal  dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan  tahap  motivasi  berupa  tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan  motivasi  untuk  dirinya  sendiri sehingga  dapat  memandang  positif  setiap kejadian.  Dengan  adanya  motivasi  diri  yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan  suatu  proses  pengembangan  diri dengan tahapan self development. 2
Dengan adanya Undang Undang
Pemasyarakatan  ini  maka  makin  kokoh  usaha- usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan  batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Lembaga  Permasyarakatan  merupakan salah  satu  komponen  dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan  pembinaan  terhadap  narapidana. Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  suatu sistem  penegakan  hukum  sebagai  upaya penanggulangan  kejahatan.  Sistem  Peradilan Pidana  terdiri  dari  4  komponen  (sub  sistem), yaitu  sub  sistem  kepolisian,  sub  sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.
Sistem Peradilan Pidana terbagi manjadi 3  tahap  yaitu  tahap  sebelum  sidang  pengadilan (pra  adjudikasi),  tahap  sidang  pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana  mensyaratkan  adanya  kerjasama  antar
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
2 C.Harsono, Sistem  Baru  Pembinaan  Narapidana , Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 10
sub  sistem  agar  Sistem  Peradilan  Pidana  dapat berjalan dengan baik.
Keempat  sub  sistem  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  mempunyai  tugas  yang berbeda-beda  namun  keempat  sub  sistem tersebut  mempunyai  tujuan  yang  sama  dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah  satu  sub  sistem  ada  yang  tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.
Lembaga  Permasyarakatan  sebagai  sub sistem  yang  paling  akhir  yang  langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan  pembinaan,  mempunyai  posisi yang  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan
diharapkan mampu merealisasikan  tujuan  akhir  Sistem  Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.
Sistem  Pemasyarakatan  di  samping bertujuan  untuk  mengembalikan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik,  juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak pidana  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, serta  merupakan  penerapan  dan  bagian  yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3
Pelaksanakan  sistem  pemasyarakatan tersebut,  diperlukan  juga  partisipasi  atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun  dengan  sikap  bersedia  menerima kembali  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang telah selesai menjalani pidananya. 4
Namun  demikian,  setelah  dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  ada  hal-hal  yang dapat  dilihat  sebagai  suatu  permasalahan  yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta  tujuan  dari  pemasyarakatan  tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan  Narapidana  tersebut  dapat  diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.
Dalam perkembangan selanjutnya Sistem  Pemasyarakatan  mulai  dilaksanakan sejak  tahun  1964  dengan  ditopang  oleh  UU  No
3 Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia Membangun  Manusia  Mandiri .  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  HAM RI, 2004, hal. 21.
4 Ibid . hal. 22-23.
12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  UU Pemasyarakatan  itu  menguatkan  usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan  mengacu  pada  pemikiran  itu,  mantan Menteri  Hukum  dan  HAM  Hamid  Awaludin mengatakan  bahwa  pemasyarakatan  adalah suatu  proses  pembinaan  yang  dilakukan  oleh negara  kepada  para  narapidana  dan  tahanan untuk  menjadi  manusia  yang  menyadari kesalahannya.
Selanjutnya  pembinaan  diharapkan  agar mereka  mampu  memperbaiki  diri  dan  tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.  Kegiatan  di  dalam  LP  bukan sekedar  untuk  menghukum  atau  menjaga narapidana  tetapi  mencakup  proses  pembinaan agar  warga  binaan  menyadari  kesalahan  dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi  tindak pidana yang pernah dilakukan.
Dengan  demikian  jika  warga  binaan  di LP  kelak  bebas  dari  hukuman,  mereka  dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya  dan  dapat  hidup  secara  wajar seperti  sediakala.  Fungsi  Pemidanaan  tidak  lagi sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan  suatu proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  Warga Binaan yang ada di dalam LP.
Tentu  saja  hal  ini  sangat  kontradiktif apabila  dibandingkan  dengan  visi  dan  misi pemasyaratan sebagai tempat pembinaan narapidana,  agar  keberadaannya  dapat  diterima kembali  oleh  masyarakat  sewaktu  bebas.  Perlu bagi  kita  untuk  sejenak  melihat  kembali  tujuan pengadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana  menjadi  “lurus”  dan  siap  terjun kembali  ke  masyarakatnya  kelak.  Apakah selama  ini  pola  dan  cara  pembinaan  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  sampai  pada tujuannya?  Apakah  bukannya  pola    pembinaan di  LP  itu  malah  membekali  si  narapidana  akan kelak  lebih      profesional?  Butuh  pemikiran bersama  dalam  mengurai  benang  kusut  di  balik jeruji besi selama ini.

## B.        Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  mengerucut beberapa  pertanyaan  yang  menjadi  kerangka pemikiran penulis untuk menyusun makalah ini:
1. Unsur  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi pembinaan narapidana?
2. Bagaimanakah  dukungan  terhadap  proses pembinaan narapidana
dalam pemasyarakatan, apakah sudah sesuai dengan  kebutuhan  konsep  pemasyarakatan itu sendiri?
3. Jika tidak sesuai, apa faktor penghambatnya dan  bagaimanakah  solusi  yang  dapat dilakukan?

## II. PEMBAHASAN

## A.        Proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan
Menurut Sahetapy  tidak  dapat  disangkal bahwa  dalam  pengertian  pidana  tersimpul unsur-unsur  penderitaan,  tetapi  penderitaan dalam  tujuan  membebaskan  bukanlah  semata- mata  untuk  penderitaan  agar  si  pelaku  menjadi takut  atau  merasa  menderita  akibat  suatu pembalasan  dendam  melainkan  derita  itu  harus dilihat  sebagai  obat  atau  sebagai  kunci  jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan  kemungkinan  bertobat  dengan penuh keyakinan. 5
Peter  Hoefnagels  mengemukakan  tujuan pidana  adalah  untuk  penyelesaian  konflik (conflict resolution), mempengaruhi para pelanggar  dan  orang-orang  lain  ke  arah perbuatan  yang  kurang  lebih  sesuai  dengan hukum  (influencing  offenders  and  possibly other  than  offenders  toward  more  or  less  law- conforming behavior). 6
Rijksen,  membedakan  antara  dasar hukum  dari  pidana  dan  tujuan  pidana.  Dasar hukum  dari  pidana  terletak  pada  pembalasan terhadap  kesalahan  yakni  dari  pembalasan  itu terletak pembenaran dari wewenang pemerintah untuk  memidana  (strafbevoegdheid  van  de overheid). Apakah penguasa juga akan menggunakan  wewenang  itu  tergantung  dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan itu merupakan penegakan wibawa, penegakan norma,
5 Ibid , hal. 280.
6 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1998, hal. 21.
menakut-nakuti,  mendamaikan,  mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. 7
Selanjutnya  Roeslan  Saleh  berpendapat bahwa  pada  hakekatnya  ada  dua  poros  yang menentukan  garis hukum  pidana  yaitu;  pertama dari  segi  prevensi  yaitu  bahwa  hukum  pidana adalah  hukum  sanksi,  suatu  upaya  untuk  dapat mempertahankan  kelestarian  hidup  bersama dengan  melakukan  pencegahan  kejahatan  dan kedua dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana  sekaligus  merupakan  pula  penentuan hukum,  merupakan  koreksi  dari  dan  reaksi  atas sesuatu  yang  bersifat  tidak  hukum  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  pidana  adalah  selaku merupakan  perlindungan  terhadap  masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. 8 Memahami fungsi
Lembaga
Pemasyarakatan  yang  dilontarkan  Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode  dan  pemasyarakatan  sebagai  proses. Dengan  dipakainya  sistem  pemasyarakatan sebagai  metode  pembinaan  narapidana,  jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan  yang  tadinya  sebagai  tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di  dalam  perjalanannya,  bentuk  pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi: 9
1. Pembinaan  berupa  interaksi  langsung sifatnya  kekeluargaan  antara  pembina dan yang dibina;
2. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha  merubah  tingkah  laku  melalui keteladanan;
3. Pembinaan  berencana,  terus-menerus dan sistematis;
4. Pembinaan  kepribadian  yang  meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran  hukum,  keterampilan,  mental spiritual.
Keterbatasan  sarana  dapat  merupakan salah  satu  penghambat  pembinaan  narapidana seperti  yang  diharapkan.  Oleh  karenanya,  sulit untuk  menghasilkan  pembinaan  yang  efektif, efisien  serta  berhasil  guna.  Hal  ini  cukup
7 Ibid , hal 21.
8 Disamping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan  sebagai  sesuatu  yang  akan  membawa kerukunan  dan  pidana  adalah  suatu  proses  pendidikan untuk  menjadikan  orang  dapat  diterima  kembali  dalam masyarakat.
9 Departemen Kehakiman, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , 1990.
beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan  itu  sangat  ideal,  sedangkan sarananya  sangat  terbatas.  Akibatnya,  setiap petugas  akan  mengalami  kejenuhan  mengenai cita-cita pemasyarakatan.
Richard  D.  Schwartz  dan  Jerome  H. Skolnick, menyatakan sanksi pidana dimaksudkan  untuk  a)  mencegah  terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism); b) mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama similar acts); c) menyediakan saluran untuk mewujudkan motif- motif  balas  (to  provide  a  channel  for  the expression of realiatory motives). 10 Selanjutnya Emile Durkheim mengatakan mengenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan  emosi-emosi  yang  ditimbulkan  atau diguncangkan  oleh  adanya  kejahatan  (the function of punishment is to create a possibility for  the  release  of  emotion  that  are  aroused  by the time). 11
Roger Hood berpendapat  bahwa sasaran pidana  disamping  untuk  mencegah  terpidana atau  pembuat  potensial  melakukan  tindak pidana  juga  untuk,  pertama  memperkuat kembali  nilai-nilai  sosial  (reinforcing  social values),  kedua  menentramkan  rasa  takut masyarakat  terhadap  kejahatan  (allaying  public fear of crime). 12
Ahli  di  bidang  kepenjaraan  (penolog) mengakui  bahwa  ada  3  (tiga)  elemen  pokok apabila  tujuan  pemasyarakatan  tercapai,  yaitu: 1)  petugas;  2)  narapidana;  dan  3)  masyarakat. Dipertimbangkannya  unsur  masyarakat  adalah sesuatu  yang  rasional  dan  tepat  mengingat beberapa  hal  bahwa  narapidana  adalah  anggota masyarakat  yang  telah  melanggar  hukum,  serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani hukuman kembali ke masyarakat.
Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  belum  mencapai  hasil  yang memadai, dengan beberapa indikator:
1. Narapidana  yang  melarikan  diri  dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pelanggaran hak-hak narapidana.
3. Penolakan bekas narapidana oleh masyarakat.
10 Op. Cit . Muladi dan Barda Nawawi Arief, hal. 20
11 Ibid , hal. 19.
12 Ibid , hal. 21.
4. Keterbatasan  sarana  maupun  prasarana dalam mendukung pembinaan.
Departemen  Hukum  dan  HAM  sebagai payung  sistem  pemasyarakatan  Indonesia, menyelenggarakan  sistem  pemasyarakatan  agar narapidana  dapat  memperbaiki  diri  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  narapidana dapat  diterima  kembali  dalam  lingkungan masyarakatnya,  kembali  aktif  berperan  dalam pembangunan  serta  hidup  secara  wajar  sebagai seorang warga negara.
Saat seorang narapidana menjalani vonis yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan,  maka  hak- haknya  sebagai  warga  negara  akan  dibatasi. Sesuai  UU  No.12  Tahun  1995,  narapidana adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.
Walaupun
terpidana kehilangan kemerdekaannya,  tapi  ada  hak-hak  narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Setelah  proses  pembinaan  telah  berjalan selama    2/3  masa  pidana  yang  sebenarnya  atau sekurang-kurangnya  9  bulan,  maka  pembinaan dalam  tahap  ini  memasuki  pembinaan  tahap akhir.  Pembinaan  tahap  akhir  yaitu  berupa kegiatan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program integrasi  yang  dimulai  sejak  berakhirnya  tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat  diberikan  cuti  menjelang  bebas  atau pembebasan  bersyarat.  Pembinaan  dilakukan diluar  Lapas  oleh  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan. B.  Identifikasi Sarana dan Prasarana

## Pendukung Pembinaan
Dalam  proses  pembinaan  narapidana oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dibutuhkan sarana  dan  prasarana  pedukung  guna  mencapai keberhasilan  yang  ingin  dicapai.  Sarana  dan prasarana tersebut meliputi:
1. Sarana Gedung Pemasyarakatan Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya.  Keadaan  gedung  yang  layak dapat  mendukung  proses  pembinaan yang  sesuai  harapan.  Di  Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan warisan kolonial, dengan kondisi
infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras.  Tembok  tinggi  yang  mengelilingi dengan  teralis  besi  menambah  kesan seram penghuninya.
2. Pembinaan Narapidana Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan  sangat  terbatas,  baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya,  dan  bahkan  ada  sarana  yang sudah  demikian  lama  sehingga  tidak berfungsi  lagi,  atau  kalau  toh  berfungsi, hasilnya  tidak  memadai  dengan  barang- barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi perusahan).
3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan  dengan  masalah  petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum
sepenuhnya dapat menunjang
tercapainya  tujuan  dari  pembinaan  itu sendiri,  mengingat  sebagian  besar  dari mereka  relatif  belum  ditunjang  oleh bekal  kecakapan  melakukan  pembinaan dengan  pendekatan  humanis  yang  dapat menyentuh  perasaan  para  narapidana, dan  mampu  berdaya  cipta  dalam melakukan pembinaan.
C.  Paradigma Sistem

## Pembinaan Narapidana
Ironis,  hampir  seluruh  tindak  kejahatan yang  ditangani  oleh  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  selalu  berakhir  di  penjara.  Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan”  yang  ditimbulkan  oleh  tindak kejahatan  tersebut  masih  bisa  di  restorasi sehingga  kondisi    yang  telah  “rusak”  dapat dikembalikan  menuju  keadaan  semula,  di  mana dalam  keadilan  restoratif  mi  dimungkinkan adanya  penghilangan  stigma  dari  individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap  dapat  direstorasi  kembali,  dikenal suatu  paradigma  penghukuman  yang  disebut sebagai  restorative  justice,  di  mana  pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian  yang  telah  ditimbulkannya  kepada
korban,  keluarganya  dan  juga  masyarakat. Berkaitan  dengan  kejahatan  yang  kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat  menginginkan  agar  bagi  pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif.  Masyarakat  mengharapkan  para pelaku  kejahatan  akan  menjadi  lebih  baik dibanding  sebelum  mereka  masuk  kedalam institusi  penjara,  inilah  yang  dimaksud  proses rehabilitasi.
Kebutuhan  dan  keselamatan  korban menjadi  perhatian  yang  utama  dari  proses restorative  justice.  Korban  harus  didukung  dan dapat  dilibatkan  secara  langsung  dalam  proses penentuan  kebutuhan  hasil  akhir  dari  kasus tindak  pidana  yang  dialaminya.  Namun  dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana  diabaikan.  Pelaku  tindak  pidana  harus direhabilitasi  dan  di-reintegrasikan  ke  dalam masyarakat.  Konsekuensi  dari  kondisi  mi mengakibatkan  perlunya  dilakukan  pertukaran informasi  antara  korban  dan  pelaku  tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  di antara  keduanya  sebagai  hasil  akhir  dari  tindak pidana yang terjadi.

## D.   Perwujudan  Konkret  Rehabilitasi  dan Reintegrasi Sosial
Teori  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial mengembangkan  beberapa  program  kebijakan pembinaan  narapidana  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi : 1. Asimilasi
Dalam asimilasi dikemas berbagai macam  program  pembinaan  yang  salah satunya  adalah  pemberian  latihan  kerja dan produksi kepada narapidana.
2. Reintegrasi Sosial Dalam  integrasi  sosial  dikembangkan dua  macam  bentuk  program  pembinaan, yaitu  pembebasan  bersyarat  dan  cuti menjelang bebas.
a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan  dengan  beberapa  syarat kepada  narapidana  yang  telah  menjalani pidana  selama  dua  pertiga  dari  masa pidananya,  di  mana  dua  pertiga  ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
b. Cuti  menjelang  bebas  adalah  pemberian cuti  kepada  narapidana  yang  telah menjalani  dua  pertiga  masa  pidanannya, di  mana  masa  dua  pertiga  itu  sekurang- kurangnya sembilan bulan.

## III. PENUTUP

## A.        Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Apabila ditinjau melalui tujuan didirikan Lembaga  Pemasyarakatan,  proses  pembinaan yang  seharusnya  diberikan  kepada  narapidana belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan karena sarana  dan  prasarana  Lembaga  Pemasyarakatan yang  belum  dapat  mengakomodir  konsep Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah
pembinaan  narapidana.  Selain  itu  beberapa faktor  non-teknis  seperti:  paradigma  tentang narapidana  dan  wujud  pembinaan  yang  belum sempurna turut memperburuk kondisi pembinaan di pemasyarakatan.

## B.        Saran
Melihat  fenomena  pemasyarakatan  yang ada  cukup  memprihatinkan,  beberapa  hal  yang ingin penulis sampaikan adalah :
1. Adanya  koordinasi  terkait  antara  pihak kepolisian, kejaksaan, pegawai
pemasyarakatan, serta masyarakat dalam membina pelaku kejahatan.
2. Pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung proses
pembinaan narapidana
dalam pemasyarakatan,
selain  itu  diperlukan  sistem  yang berorientasi  pada  nasib  narapidana ketika  bebas  dan  kembali  lagi  dalam masyarakat.
3. Pemerintah melalui kekuasaannya diharapkan  dapat  mengubah  paradigma tentang pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
C. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan, 1995.
Departemen Kehakiman, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , 1990.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1998.
Petrus, Irwan Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan  Pidana,  Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan, 1995.
Sujatno, Adi, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun
Manusia Mandiri . Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PP  No  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

## C. Internet
www.media-indonesia.com www.dephumkam.go.id