## ANALISIS TARGET & REALISASI TERHADAP BEBERAPA JENIS PAJAK DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH
Muhyiddin Zainul Arifin Dosen pada Jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika STMIK Bahrul Ulum, Jombang hhtp//www.stmikbu.ac.id  Email:stmikbu@telkom.net

## Abstrak
Untuk  meningkatkan  kemandirian  pertumbuhan  ekonomi  Daerah.  Maka  Pemerintah Daerah  Pati  harus  berupaya  secara  optimal  bagaimana  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi untuk meningkatkan PAD melalui komponen penerimaan pajak daerah berWilayah konsumsi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bagian  pengelolaan  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan  di  Kabupaten  Pati  serta  beberapa  instansi  terkait.  Melihat  demikian  luasnya permasalahan yang ada, maka sasaran pengamatan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengelola PBB dan para pejabat di Kantor Dispenda Kabupaten Pati.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan program eviews , elastis pajak daerah, analisis MRP melalui  dua  pendekatan  yaitu  rasio  pertumbuhan  wilayah  referensi  (RPR)  dan  rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS), analisis location quotient (LQ), dan analisis overlay. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pertumbuhan  penerimaan  PBB  sektor perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Pati  selama  periode  2000/2001-2004/2005 berfluktuatif.  Terlihat  bahwa  pada  periode  2000-2004  mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya sebesar Rp491.594.820, atau turun sebesar 10,73%, kemudian periode 2000/2001 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp366.735.698 atau naik sebesar 8,96%, pada  periode  2004/2005  terjadi  penurunan  sebesar  Rp146.491.658  atau  berkurang  3,30%, selanjutnya pada periode 2001/2002 terjadi kenaikan sebesar Rp258.142.522 atau naik 5,6% sehingga  rata-rata  pertumbuhan  sel9ma  periode  pengamatan  sebesar  1,78%.  Demikian  pula halnya  dengan  wajib  pajak  yang  juga  mengalami  fluktuatif  dengan  rata-rata  pertumbuhan 0,50%.
Kata kunci : analisis MRP, analisis Location quotient , analisis overlay .

## I. Pendahuluan
Pengembangan  dalam  tiga  dasawarsa  di  negara  sedang  berkembang  menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapisan bawah tidak senantiasa dapat menikmati cucuran hasil  pembangunan  yang  diharapkan,  bahwa  strategi  pembangunan  yang  terlalu  “ GNP - Orinted” tidak memberikan pemecahan mengenai masalah kemiskinan (keterbelakangan). Perubahan  politik  akhir-akhir  ini  nampaknya  menciptakan  peluang-peluang  bagi kehidupan  sosial  ekonomi.  Hal  tersebut  setidaknya  tercermin  dari  lahirnya  paket  perundang yang  terdiri  dari  Undang-Undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah  dan Undang-Undang  nomor  25  tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Garis  besar  yang  ingin  dicapai  adalah  motivasi  dan  komitmen  untuk memperbaiki  kesalahan-kesalahan  struktural,  beragam  distorsi  dan  pelanggaran  hukum, sementara  ruang  lingkup  (dan  harapan)  spesifik  yang  hendak  dituju  adalah  mengalirnya investasi  efektif,  bergairahnya  aktivitas  perekonomian,  dan  meningkatnya  kesejahteraan diseluruh penjuru wilayah dengan didukung oleh good governance (Nugroho, 2000:103). Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  penulis  mengidentifikasi permasalahannya  terkait  dengan  masalah  yang  fokusnya  terletak  pada  PAD  yang  dimiliki Kabupaten Pati masih rendah.
Hal  ini  meyebabkan  penerimaan  yang  dibutuhkan  untuk  membiayai  pembangunan masih  sangat  tergantung  pada  penerimaan  yang  bersumber  dari  sumbangan  dan  bantuan pemerintahan  pusat  atau  Propinsi.  Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan  kemandirian pertumbuhan ekonomi Daerah. Maka Pemerintah Daerah Pati harus berupaya secara optimal bagaimana  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  untuk  meningkatkan  PAD  melalui komponen  penerimaan  pajak  daerah  berWilayah  konsumsi  yang  berhubungan  dengan pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan ini kiranya perlu untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Target  &  Realisasi Terhadap  Beberapa Jenis  Pajak  di Kabupaten  Pati Jawa Tengah”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  di kemukakan permasalahan sebagai berikut :
“Bagaimana Kinerja antara Target dan Realisasi beberapa Jenis pajak Daerah Kabupaten Pati ?”
Dari  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  diatas,  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah :
“Untuk  Mengetahui  Kinerja  antara  Target  dan  Realisasi  beberapa  jenis  pajak  Daerah Kabupaten Pati”
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan nilai manfaat sebagai berikut:
“Memberikan  sumbangan  pemikiran  pada  para  pengambilan  keputusan  dalam  usaha peningkatan PAD melalui komponen beberapa jenis pajak yang pada akhirnya bermuara sebagai  penunjang  pertumbuhan  ekonomi  Daerah  tanpa  menunggu  kucuran  dana  dari pusat”

## 2. Rancangan Penelitian dan Tehnik Analisis Data
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan,  maka  jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  Terapan.  Jika  ditinjau  dari  cara  atau  metode  untuk  mendapatkan  data maka penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Police Research .
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bagian  pengelolaan  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan  di  Kabupaten  Pati  serta  beberapa  instansi  terkait.  Melihat  demikian  luasnya permasalahan  yang  ada,  maka  sasaran  pengamatan  dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan pada pengelola PBB dan para pejabat di Kantor Dispenda Kabupaten Pati.
Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan salah satu pajak pusat yang dikenakan atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang  diatur  berdasarkan  Undang-undang  nomor  12 tahun 1985.
2. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
3. Bangunan  adalah  konstruksi  teknis  yang  di  tanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada tanah dan/atau perairan;
4. Nilai Jual  Obyek  Pajak  adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari  transaksi jual  beli yang terjadi secara wajar.
5. Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (UU No. 12 tahun 1985);
6. Dasar  perhitungan  pajak  adalah  Nilai  Jual  Kena  Pajak  yang  ditetapkan  serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak.
Dalam  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  PBB sektor  perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Pati  secara  efektif  melalui  kegiatan  sebagai berikut.
1. Penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  dengan  mempelajari  literatur  yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal, laporan berkala serta dokumen failnya yang berhubungan dengan obyek pembahasan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan pengelola PBB pada para pejabat di Kantor Dinas.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan program eviews , elastis pajak daerah, analisis MRP melalui  dua  pendekatan  yaitu  rasio  pertumbuhan  wilayah  referensi  (RPR)  dan  rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS), analisis location quotient (LQ), dan analisis overlay.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  peningkatan penerimaan  PAD  melalui  komponen  pajak  daerah  berWilayah  konsumsi,  dan mengidentifikasi  sektor  Wilayah  atau  andalan  yang  dapat  dikembangkan  yang  menekankan kepada struktur ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi.
Untuk  dapat  mencapai  tujuan  dimaksud  maka  akan  digunakan  alat-alat  model perhitungan sebagai berikut :
1. Pengujian  terhadap  pengaruh  PDRB  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah berWilayah  konsumsi  akan  dilakukan  dengan  elastisitas.  Rumus  elastisitas  pajak daerah terhadap PDRB sebagai berikut (lihat Parkin dan Bade, 1992 :117).
) 5 . 2 .( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... y i g g E  dimana:
E = elastisitas pajak daerah terhadap PDRB, g i = rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah.
g y = rata-rata laju pertumbuhan PDRB.
2. Mengidentifikasi  sektor  Wilayah  atau  andalan  yang  dapat  di  kembangkan  dalam rangka  peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah.
Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  keunggulan  suatu  sektor  pada  suatu  wilayah,  maka dapat dilakukan suatu pengkajian atas kegiatan sektor yang dimaksud berdasarkan rasio kontribusi  dan  pertumbuhannya  dengan  menggunakan  suatu  alat  yang  dinamakan model rasio pertumbuhan (MRP), location quotient (LQ), dan analisis overlay (Yusuf, 2000: 26-30).
a. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
) 6 . 2 .( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ) / ( ) / ( ) ( ) ( t t ER ER EiR EiR RPR    ) 7 . 2 .( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ) / ( ) / ( ) ( ) ( t iR t ij EiR E Ei E RPR    dimana:
∆E iR = EIR (t + n) – EiR (t) ∆ER = ER (t + n) – ER (t) Keterangan: ∆E iR = Perubahan pendapatan (PDRB) soktor I di wilayah referensi pada periode waktu t dan t + n, n = Jumlah tahun antara dua periode, ∆E R
= Perubahan pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi,
∆E ij = Perubahan pendapatan  (PDRB) total di wilayah studi, E ij = Pendapatan (PDRB) sektor I di wilayah studi, E R = Pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi.
location quotients analysis Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut (lihat Arsyad, 1997 : 291).
) 8 . 2 ......( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ) / ( ) / ( XR XiR X X LQ J ij 
di mana :
LQ = Sektor Wilayah (keuangan komperatif) di wilayah studi,
Xij = PDRB sektor i di wilayah studi, Xj = Total PDRB diwilayah referensi,
XiR = PDRB sektor I di wilayah referensi.
XR = total PDRB diwilayah referensi.

## c.  Overlay analysis (NO)
Analisis Overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria MRP dan LQ. Berdasarkan deskripsi tersebut ada empat kemugkinan yaitu: (1) MRP (+) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik pertumbuhan maupun kontribusi, (2) MRP (+) dan LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil, (3) MRP (-) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, (4) MRP (-) dan LQ (-) menunjukkan bahwa suatu sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

## 3. Hasil Analisis dan Pembahasan

## a. Perkembangan Data Variabel dan Hubungannya
Dari  hasil  penelitian  lapangan,  diperoleh  gambaran  perkembangan  masing-masing variabel  yang  diteliti.  Variabel  yang  diamati  adalah  pertumbuhan,  kontribusi,  potensi  dan proyeksi PBB di Kabupaten Pati.
Perkembangan  pertumbuhan  penerimaan  PBB  secara  umum  di  tunjukan  (gambar  1) Tampak  adanya  kecenderungan  pertumbuhan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  2000/2001 peningkatan  secara  tajam  terjadi  pada  tahun  2004/2005.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  yang  nampaknya  tinggi  sebenarnya  merupakan  penambahan  obyek/subyek pajak baru.
Gambar  1  memberikan  gambaran  mengenai  fluktuasi  yang  terjadi  pada  kontribusi PBB  terhadap  APBD  Kabupaten  Pati  tahun  2000/2001-2004/2005.  Dalam  gambar  jelas terlihat  bahwa  tahun  2004/2005  terjadi  peningkatan  kontribusi  PBB.  Berkaitan  dengan penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  pada  tahun  anggaran  tersebut  meningkat, sedangkan realisasi penerimaan APBD terjadi penurunan.
Gambar 1
Gambar 1. Kontribusi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhadap APBD
Kabupaten Pati, 2000/2001-2004/2005 0 100,000,000, 000 200,000,000, 000 300,000,000, 000 2000/2001 2002/2003 2004/2005 Realisasi PBB APBD
Gambar  1  menunjukkan  perkembangan  potensi  dan  proyeksi  PBB  berdasarkan ketetapan  KP  PBB  dengan  potensi  dan  proyeksi  hasil  pengamatan  dari  3  tahun  berurut-urut trennya  mengalami  kecenderungan  yang  terus  meningkat  karena  penentuan  klasifikasi  yang meningkat bersamaan dengan naiknya NJOP TKP sebesar Rp12.000.000.
6,400,000,000 6,900,000,000 7,400,000,000 Potensi KP PBB Potensi Pengamatan 2000/2001-2004/2005 Gambar 2. Perbandingan Potensi KP P88 dan Potensi Pengamatan 8,000,000,000 8,500,000,000 9,000,000,000 9,500,000,000 2000/2001 20004/2005

## Proyeksi
Gambar 3  Perbandingan Proyeksi, 2000/2001 dan 2004/2005
Seperti  yang  telah  di  kemukakan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  penentuan  besarnya potensi  penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Pati  cenderung didominasi oleh KP PBB, sehingga data untuk perhitungan potensi PBB sektor perdesaan dan perkotaan diperoleh dari KP PBB sebagaimana tersebut pada (tabel 3) berikut:
Tabel 3. Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, 2000/2001-2005
No. Tahun Anggaran Potensi Penerimaan Target Penerimaan Realisasi Penerimaan (Rp) (Rp) (%) (Rp) 1 2 3 4 5=4:3 6 7=6:3 1 2000/2001 5.835.021,314  4.520.333.302  77,47  4.582.441,614  78,53 2 2001/2002 5.944.365.146  4,614.774.000  77,63  4.090.846.794  68,8 3 2002/2003 6.082.629.540  4.630.000.000  76,19  4.457.582.492  73,28 4 2003/2004 6.293.824.110  4.700.000.000  74,68  4.604.074.150  73,15' 5 2004/2005 6.789.079.173  5.702.000.000  83,99  4.862.216.672  71,62 Rata-rata 6.188.983.856  4.833.421.480  78,10  4.639.432.344  73,08
Sumber: - KP PBB Kabupaten Pati data potensi, beberapa terbitan (data diolah).
- Kantor Dispenda Kabupaten Pati data realisasi, beberapa terbitan (data diolah).
Di Kabupaten Pati luas bumi di perdesaan yang dikenakan PBB rata-rata 15m x 35m =  525  m2  dan  apabila  dilihat  dari  penentuan  klasifikasi  dan  besarnya  NJOP  sebagai  dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perdesaan di Kabupaten Pati, dapat dilihat pada (tabel 4) berikut :
Tabel 4. Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bumi Sektor Perdesaandi Kabupaten Pati
Kelas Penggolongan Nilai Jual Bumi (Rp/m 2 ) Ketentuan NJOP Bumi (Rp/m 2 ) 42 > 1.400 s/d 2.000 1.700 43 > 1.500 s/d 1.400 1.200 44 > 760 s/d 1.050 910 45 > 550 s/d 760 660 46 > 410 s!d 550 480 47 > 310 s/d 410 350
Sumber: KP-PBB Pati
Sedangkan  luas  bangunan  rata-rata  di  perdesaan  adalah  7m  x  7m  =  49m 2 dan  apabila dilihat  dari  klasifikasi,  penggolongan  dan  ketentuan  Nilai  Jual  Bangunan  dapat  dilihat  pada (tabel 5) berikut.
Tabel 5. Klasifikasi dan Besarnya NJOP BangunanSektor Perdesaan di Kabupaten Pati
Kelas Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/m 2 ) Ketentuan Nilai Jual Bangunan (Rp/m 2 ) Besarnya Pajak Terhutang per m 2 (Rp/m 2 ) 11 > 194.Q00  s/d  256.000 255.000 225 12 > 188.000  s/d  194.000 191.000 191 13 > 136.000  s/d  188.000 162.000 162 14 > 128.000  s/d  136.000 132.000 132 15 > 104.000  s/d  128.000 116.000 116 Sumber: KP-PBB Pati
Karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai I Januari 2005 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan  setinggi-tingginya  Rp12.00G.000  untuk  tiap  wajib  pajak  (WP).  Apabila  WP mempunyai  lebih  dari  satu  obyek  pajak  maka  yang  mendapatkan  NJOPTKP  hanya  satu obyek,  yaitu  yang  nilainya  paling  tinggi  (brosur  dari  Departemen  Keuangan  RI  Direktorat Jenderal  Pajak  Seri  PBB-10).  Dari  klasifikasi  di  atas,  baik  untuk  bumi  maupun  bangunan, kalau dihitung dengan mengambil kelas dengan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual  beli  yang  terjadi  secara  wajar,  untuk  bumi  menggunakan  kelas  42  dan  untuk  bangunan menggunakan kelas 11, maka perhitungannya adalah:
NJOP Bumi : 525 m 2 x Rp 1.700 ..................... = Rp 892.500 NJOP Bangunan : 49 m 2 x Rp 255.000  ................... = Rp 12.495.000 NJOP sebagai dasar pengenaan  .................................... = Rp 13.387.500 NJOP TKP ..................................................................... = Rp 12.000.000 NJOP untuk Perhitungan PBB  ..................................... = Rp 1.387.500 PBB Terhutang: 0,5% x20% x Rp 1.387.500,- = Rp 1.387.5
Sedangkan  untuk  PBB  sektor  perkotaan  untuk  Kabupaten  Pati  keadaan  tahun  2001, untuk  bumi  rata-rata  luas  15m  x  30m  =  450m  dan  apabila  dilihat  dari  klasifikasi  dan besarnya  NJOP  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  berkisar  antara  kelas  36  s/d  41  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (tabel 6) berikut :
Tabel 6. Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bangunan Sektor Perkotaan di Kabupaten Pati Kelas Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/m 2 ) Ketentuan Nilai Jual Bangunan (Rp/m 2 ) Besarnya Pajak Terhutang per m 2 (Rp/m 2 ) 09 > 272.000 s/d 348.000 310.000 310 10 > 256.000 s/d 272.000 264.000 264 11 > 194.000 s/d 256.000 225.000 225 12 > 188.000 s/d 194:000 191.000 191 13 >.136.000 s/d 188.000 162.000 162 14 > 128.000 s/d 136.000 132.000 132 sumber: KP-PBB Pati
Dari  klasifikasi  di  atas,  baik  untuk  bumi  maupun  bangunan  kalau  dihitung  dengan mengambil salah satu kelas misalnya untuk bumi menggunakan kelas 36 di mana NJOP bumi Rp14.000/m 2 dan untuk bangunan kelas 11 dengan Nilai Jual Bangunan Rp225.000/m2 maka hasil perhitungannya adalah:
NJOP Bumi            : 450 m 2 x Rp 14,000 ........................... = Rp   6.300.000
NJOP Bangunan   : 54 m 2 x Rp 225.000 ............................ = Rp 12.150.000 NJOP sebagai dasar pengenaan pajak  ............................... = Rp 18.450.000 NJOPTKP  .......................................................................... = Rp 12.000.000 NJOP untuk perhitungan PBB  ........................................... = Rp   6.450.000
PBB Terhutang 0,5% x20% x 6.450.000  .......................... = Rp.         6.450. Potensi  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  perlu,dianalisis  dengan  metode  faktorial (Mardiasmo  dan  Makhfatih,  2000),  yaitu  memasukkan,  beberapa  variabel  yang berhubungan  secara  kausalitas  dengan  penerimaan  PBB.  Dalam  menganalisis  potensi PBB  dilakukan  kajian  terhadap  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  PBB,  untuk selanjutnya  dibuat  proyeksi  PBB  yang  merefleksikan;  (i)  pengaruh  dari  variabel- variabel  yang  "tidak  dapat  dikendalikan"  seperti  pertumbuhan  penduduk,  laju  inflasi, dan (ii) hasil dari kegiatan-kegiatan memperluas cakupan. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi besarnya potensi PBB.
Setelah  mengetahui  Perkembangan  Data  Variabel,  maka  diperlukan  informasi mengenai hubungan variabel-variabel. Hubungan tersebut bisa dilihat dari gambar berikut :

## Hubungan antar Variabel
Gambar 4: Model Kerangka Kerja Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan  Dan Perkotaan Tarif Pajak UU No.12/1994 Tarif Pajak UU No.12/1994 NJKP Nilai Jual Kena Pajak UU No.12/1994 NJKP Nilai Jual Kena Pajak UU No.12/1994 Pengukuran : • Tarif pajak, Nilai Jual Kena Pajak • Jumlah wajib pajak tahun tertentu, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya • Penerimaan PBB tahun ke-t, total penerimaan APBD tahun ke-t • Tahun dasar, tahun proyeksi, nilai potensi Pengukuran : • Tarif pajak, Nilai Jual Kena Pajak • Jumlah wajib pajak tahun tertentu, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya • Penerimaan PBB tahun ke-t, total penerimaan APBD tahun ke-t
• Tahun dasar, tahun proyeksi, nilai potensi Pertumbuhan PBB (2) Pertumbuhan PBB (2) Kontribusi PBB Terhadap Total Penerimaan Daerah (3) Kontribusi PBB Terhadap Total Penerimaan Daerah (3) APBD APBD Alokasi Belanja Rutin Alokasi Belanja Rutin Alokasi Belanja Pembangunan Alokasi Belanja Pembangunan Proyeksi Penerimaan PBB (4) Proyeksi Penerimaan PBB (4) Potensi Penerimaan PBB (1) Potensi Penerimaan PBB (1) Tarif Pajak UU No.12/1994 Tarif Pajak UU No.12/1994 NJKP Nilai Jual Kena Pajak UU No.12/1994 NJKP Nilai Jual Kena Pajak UU No.12/1994 Pengukuran : • Tarif pajak, Nilai Jual Kena Pajak • Jumlah wajib pajak tahun tertentu, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya • Penerimaan PBB tahun ke-t, total penerimaan APBD tahun ke-t • Tahun dasar, tahun proyeksi, nilai potensi Pengukuran : • Tarif pajak, Nilai Jual Kena Pajak • Jumlah wajib pajak tahun tertentu, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya • Penerimaan PBB tahun ke-t, total penerimaan APBD tahun ke-t
• Tahun dasar, tahun proyeksi, nilai potensi Pertumbuhan PBB (2) Pertumbuhan PBB (2) Kontribusi PBB Terhadap Total Penerimaan Daerah (3) Kontribusi PBB Terhadap Total Penerimaan Daerah (3) APBD APBD Alokasi Belanja Rutin Alokasi Belanja Rutin Alokasi Belanja Pembangunan Alokasi Belanja Pembangunan Proyeksi Penerimaan PBB (4) Proyeksi Penerimaan PBB (4) Potensi Penerimaan PBB (1) Potensi Penerimaan PBB (1)

## 4.  Hasil Analisis Data dan Pembahasan
a. Analisis Pertumbuhan
Berdasarkan  rumus  maka  hasil  perhitungan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dapat dilihat pada (tabel 7) berikut ini:
Tabel 7 Pertumbuhan Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, 2000/2001-2005
No Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan (Rp) Pertumbuhan (Rp) Pertumbuhan (%) 1 2000/2001 4.582.441.614 - - 2 2001/2002 4.090.846.794 491.594 820 -10.73 3 2002/2003 4.457.582 492 366.735.698 8.96 4 2003/2004 4.604.074 150 746. 91 658 16,21 5 2004/2005 4.862.216 672 258.142 522 5,61 Rata-rata 4,01
Sumber:  Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pati, beberapa terbitan (data diolah)
Memperhatikan  hasil  analisis  data  pada  tabel  7  tersebut,  dimana  pada  tahun 2000/2001  ke  2001/2002  mengalami  penurunan  sebesar  Rp491.594.820  atau  turun  sebesar 10,73%,  selanjutnya  dari  periode  2001/2002  ke  periode  2002/2003  mengalami  kenaikan sebesar  Rp366.735.698.  Namun  pada  periode  2002/2003  ke  periode  2003/2004  mengalami kenaikan  sebesar  Rp746.491.658  atau  naik  sekitar  16,75%,  kemudian  periode 2003/2004  ke periode 2004/2005 terjadi kenaikan kembali jumlah penerimaan sebesar Rp258.142.522 atau naik  sebesar  5,61%.  Secara  umum  tingkat  pertumbuhan  penerimaan  PBB  sektor  perdesaan dan perkotaan lima tahun terakhir mengalami Fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 4,01%, bahkan ada yang negatif ini terlihat pada dua periode pengamatan.
Demikian  pula  halnya  dengan  jumlah  wajib  pajak  pada  lima  tahun  terakhir  juga mengalami  Fluktuasi  seperti  yang  terjadi  pada  periode  2000/2001  ke  periode  2004/2005 mengalami  kenaikan  sekitar  6,14%,  kemudian  periode  2000/2001  ke  periode  2001/2002 mengalami  penurunan  sekitar  4,16%.  Selanjutnya  periode  2002/2003  juga  mengalami penurunan sekitar 5,01% dan periode 2003/2004 ke periode 2004/2005 juga terjadi penurunan sekitar 4,98%, seperti yang terlihat pada (tabel 8) berikut :
Tabel 8 Pertumbuhan wajib PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, 2000/2001-2004/2005
No Tahun Anggaran Wajib Pajak Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak % 1 2000/2001 619.364 - - 2 2001/2002 639.295 9 930 6,14 3 2002/2003 642.730 4.293 4,16 4 2003/2004 643.589 1.859 5,01 5 2004/2005 634.911 -1.401 4,98 Rata-rata 4,20
Sumber, KP-PBB Kabupaten Pati, beberapa terbitan (data diolah)
Terjadinya  peningkatan  ataupun  penurunan  penerimaan  dan  jumlah  obyek  pajak  PBB sektor perdesaan dan perkotaan tergantung pada upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB  serta  pemerintah  daerah  dalam  mengadakan  pendataan  obyek  pajak  dan  subyek  PBB setiap  periode  tertentu.  Perkembangan  penerimaan  PBB  dan  pertumbuhan  wajib  pajak  akan terus  meningkat  apabila  pendataan  diadakan  secara  intensif  dan  cermat  dilakukan  minimal dua  tahun  sekali,  dan  sebaliknya  apabila  pada  periode  tertentu  tidak  diadakan  pendataan memungkinkan terjadinya penurunan.
Pendataan obyek dan subyek PBB tentu memerlukan suatu biaya yang cukup besar, waktu yang lama serta tenaga profesional yang memadai untuk menghasilkan data yang lebih baik,  mengingat  keterbatasan  tersebut  di  atas  maka  pihak  pemerintah  daerah  masih  bersifat pasif  untuk  melakukan  pendataan  yang  akurat  sehingga  masih  ada  lokasi  yang  belum terjangkau oleh petugas pendata dari pihak KP PBB.
Untuk meningkatkan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pati  diperlukan  -suatu  pendataan  obyek  dan  subyek  PBB,  maka  pihak  pemerintah  daerah perlu  merencanakan  dan  menganggarkan  biaya  pendataan  PBB  setiap  tahunnya  dan  jangan hanya menunggu proyek yang datang dari pusat.

## b. Analisis Kontribusi
Untuk  mengetahui  tingkat  kontribusi  penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan terhadap total penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Pati dalam periode penelitian dapat  dihitung  sesuai  dengan  rumus  yang  tersebut  pada  alat  analisis,  hasilnya  dapat  dilihat pada (tabel 9) berikut ini:
Tabel 9 Kontribusi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhadap APBD Kabupaten Pati, 2000/2001 – 2004/2005
No Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan PBB Sektor perdesaan & Perkotaan (Rp) Total Realisasi Penerimaan Daerah (APBD) (Rp) Kontribusi (%) 1 2000/2001 4.582.441.614 107.195.008.956,98 4,27 2 2001/2002 4.090.846.794 127.124.813.739,78 3,22 3 2002/2003 4.457.582.492 153.074.366.740,75 2,91 4 2003/2004 4.604.074.150 128.061.43.2.623,96 3,05 5 2004/2005 4.862.216.672 297.903.538.681,32 1,63 Rata-rata 3,02
Sumber : Kantor Dispenda, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pati, beberapa terbitan (data diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel di atas terlihat bahwa kontribusi PBB sektor  perdesaan  dan  perkotaan  terhadap  APBD  Kabupaten  Pati  periode  2000/2001  hanya 4,27%,  kemudian  periode  2001/2002  turun  menjadi  3,22%,  selanjutnya  pada  periode 2002/2003  kontribusinya  menurun  kembali'menjadi  2,91%.  Namun  pada  periode  2003/2004 terjadi  kenaikan  sehingga  kontribusinya  mencapai  3,05%  dan  selanjutnya  pada  periode 2004/2005 turun kembali menjadi 1,63%.
Kontribusi  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  terhadap  APBD  Kabupaten  Pati selama periode penelitian hasilnya sangat berfluktuatif, kontribusi yang tertinggi terjadi pada periode  2000/2001  hal  ini  terjadi  oleh  karena  penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan  pada  tahun  anggaran  tersebut  meningkat  sedangkan  realisasi  penerimaan  APBD terjadi  penurunan.  Kemudian  lain  halnya  pada  periode  2004/2005  di  mana  kontribusi merupakan  yang  terendah  pada  periode  penelitian  yaitu  berkisar  1,70%  ini  karena  realisasi penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  den  perkotaan  kenaikannya  sangat  kecil  sedangkan realisasi  penerimaan  total  APBD  terjadi  kenaikan  yang  cukup  besar,  hal  ini  disebabkan dimulainya penerapan otonomi daerah di mana lembaga vertikal menjadi dinas daerah.

## c. Analisis Proyeksi Penerimaan PBB
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1994  tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, untuk Kabupaten Pati cukup berpengaruh yakni terjadinya  kenaikan terhadap penerimaan PBB khususnya sektor perdesaan, dan untuk NJOPTKP mulai 1 Januari 2004 sudah berubah dari Rp 8.000.000,- menjadi Rp12.000.000.
Untuk melihat berapa proyeksi penerimaan PBB tahun 2000 dan tahun 2005 adalah: A. Proyeksi tahun ke-1 (2000). Proyeksi penerimaan PBB tahun 2005 diawali dengan estimasi dasar setiap variabel untuk mendapatkan perhitungan pendapatan satu tahun. Perhitungannya adalah:
1.  Dari  perhitungan  potensi  PBB  tahun  2001  sebagai  asumsi  tahun  berjalan  adalah sebesar  Rp7.565.837.558  yang  terdiri  dari  sektor  perdesaanRp6.E57,937.051  dan sektor perkotaan Rp907.900.506
2.   Peningkatan cakupan
a)     Penambahan subyek/obyek pajak, tidak ada.
b)  Mengurangi tunggakan. Tunggakan tahun 2005 masing-masing sebesar 50% dari Rp918.120.809  =  Rp459,060.404  dan  untuk  sektor  perkotaan  50%  dari Rp106.782.213  =  Rp53.391.106  dengan  jumlah  keseluruhan  penerimaan  dari tunggakan adalah Rp 512.451.510.
c)  Pertumbuhan  penduduk  tetap  sebesar  1,60%  (diperoleh  dari    Pati  dalam  angka tahun  2004)  menyebabkan  jumlah  penduduk  bertambah  dari  1.588.369  tahun 2004 bertambah sebanyak 25.413, 80% adalah penduduk desa sebanyak 20.330 jiwa  dan  sisanya  sebanyak  5.083  jiwa  adalah  penduduk  perkotaan. Diasumsikan  0,5%  dari  pertambahan  ini  adalah  wajib  pajak  PBB  yang membayar masing-masing 1 obyek pajak sehingga perhitungannya adalah:
Sektor perdesaan 101 x Rp 5.000,- = Rp 13.417.800,- Sektor perkotaan 25 x Rp 6.450,- = Rp 1.536.700,- Jumlah Sektor pedesaan dan perkotaan =  Rp 14.954.500,- (lihat perhitungan hal 34, 43 dan 44) d)   Inflasi, diasumsikan masih tetap sebesar 6.21% Estimasi dasar,
Perdesaan, 6.21 % dari Rp 6.657.937.051   = Rp    413.457.890 Perkotaan, 6.21 % dari Rp 907.900.506       = Rp      56.380.621 Cakupan 2.a (nihil)
Penduduk Perdesaan, 6.21 % dari 13.417.800,- Perkotaan, 6.21 % dan 1.536.700,- = Rp     833.245 Total dari Inflasi = Rp    470.757.185
Dan hasil perhitungan proyeksi, maka penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2002  sebagai  akibat  adanya  perubahan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  sebesar Rp12.000.000 secara rata-rata untuk sektor perdesaan mengalami peningkatan demikian juga terhadap  sektor  perkotaan.  Karena  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  di  kota  obyek  pajak  yang  kecil dapat  ditutupi  oleh  nilai  jual  obyek  pajak  yang  besar.  Perhitungan  proyeksi  dimaksud  dapat dilihat pada (tabel 10) berikut ini.
Tabel 10.  Proyeksi PBB tahun 2005
No Variabel Nilai 1 Estimasi Dasar Perdesaan 6.657.937.051 Perkotaan 907.900.506 7.565.837.558 2 Peningkatan Cakupan a) Obyek baru Tidak ada b) Tunggakan 512.451.510 3 Pertumbuhan Penduduk 14.954.500 4 Inflasi 470.7670185(+)
Jumlah                8.564.010.753 Cadangan 10 %  (856.401.075)(-)
Proyeksi 2002      7.707.609.678
B.  Proyeksi  tahun  2005.  Asumsi  proyeksi  tahun  ke-2  yang  didasarkan  pada  proyeksi  tahun 2005, perhitungannya adalah:
1. Perhitungan PBB sektor perdesaan adalah Rp7.536.329.462 dan sektor perkotaan adalah Rp1.027.681.290 dengan jumlah keseluruhan adalah Rp8.564.010.753
2.Tunggakan, diasumsikan tunggakan tahun 2000 sebesar Rp 600.000.000. Tunggakan ini terjadi  karena  adanya  prosedur  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  Setelah  prosedur berjalan  baik,  tunggakan  aapat  diturunkan  menjadi  Rp350.000.000  pada  akhir  tahun 2005.  Jadi  ada  penerimaan  pajak  sebesar  Rp200.000:000  untuk  sektor  perdesaan  dan Rp50.000.000 untuk sektor perkotaan;
3.  Pertumbuhan  penduduk  diasumsikan  tetap  sebesar  1,60%  menyebabkan  jumlah penduduk  bertambah  dari  1.613.782  tahun  2000  bertambah  sebanyak  25.820,  80% adalah  penduduk  desa  sebanyak  20.656  jiwa  dan  sisanya  sebanyak  5.164  jiwa  adalah penduduk perkotaan. Diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya 0,5% dari
pertambahan  ini  adalah  wajib  pajak  PBB  yang  membayar  masing-masing  ?1  obyek pajak sehingga perhitungannya adalah:
Sektor perdesaan 203 x Rp 5.000; = Rp 1.015.000 Sektor perkotaan 26 x Rp 6.450; = Rp    167.700 Jumlah sektor perdesaan dan perkotaan = Rp 1.182.700 4. Inflasi, diasumsikan masih tetap sebesar 6,21% a. Estimasi dasar. 1. Perdesaan, 6.21 % dari Rp 7.536.329.462 = Rp 468.006.059 2. Perkotaan, 6.21 % dari Rp 1.027.681.290 = Rp   63.819.008 b. Cakupan 2.a (nihil) c. Penduduk: 1. Perdesaan, 6;21 % dari Rp 1.015.000 = Rp 6.303.150 2. Perkotaan, 6.21 % dari Rp 167.700 = Rp      10.414 Total dari inflasi ................................................................. = Rp 538.138.631
Dari hasil perhitungan proyeksi, maka penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2005 dapat dilihat pada (tabel 11) berikut ini :

## Tabel 11 Proyeksi PBB tahun 2005
No Variabel Nilai 1 2 4 5 Estimasi Dasar. Peningkatan Cakupan Pertumbuhan Penduduk Inflasi Perdesaan           7.536.329.462 Perkotaan            1.027.681.290 8.564.010.753 a) Obyek baru             Tidak ada b) Tunggakan         250.000.000 1.182.700 538.138.631(+) Jumlah                  9.353.332.084 Cadangan 10%       (935.333.208) (-) Proyeksi 2003       8,417 998 876

## 5. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Tingkat pertumbuhan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pati  selama  periode  2000/2001-2004/2005  berfluktuatif.  Realisasi  penerimaannya selalu  tidak  memenuhi  target  yang  ditetapkan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena diterimanya  SPPT  oleh  wajib  pajak  selalu  terlambat  6  bulan,  sehingga  keefektifan waktu  untuk  menagih  pada  wajib  pajak  terbatas  hanya  6  bulan  saja,  selain  hal tersebut  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  wajib  pajak,  yang  sangat  heterogen. Terlihat  bahwa  pada  periode  2000-2004  mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya  sebesar  Rp491.594.820,  atau  turun  sebesar  10,73%,  kemudian  periode 2000/2001 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp366.735.698 atau naik  sebesar  8,96%,  pada  periode  2004/2005  terjadi  penurunan  sebesar Rp146.491.658  atau  berkurang  3,30%,  selanjutnya  pada  periode  2001/2002  terjadi kenaikan  sebesar  Rp258.142.522  atau  naik  5,6%  sehingga  rata-rata  pertumbuhan sel9ma  periode  pengamatan  sebesar  1,78%.  Demikian  pula  halnya  dengan  wajib pajak yang juga mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 0,50%.
2. Kontribusi  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  terhadap  APBD  dihitung  dengan membandingkan  total  penerimaan  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan,  diperoleh bahwa pengaruh penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan selama periode pengamatan dengan tingkat rata-rata hanya mencapai 3,02% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan masih sangat kecil pengaruhnya terhadap total penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Pati. 3.    Hasil perhitungan proyeksi dengan metode faktorial menunjukkan bahwa prospek penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pati memperlihatkan angka yang meningkat. Pada prediksi ke I tahun 2005 sebesar Rp8.564.010.753, dan untuk prediksi ke 2 tahun 2003 sebesar Rp9.353.332.084 atau meningkat 9% dan pada periode sebelumnya yaitu tahun 2001 sebesar Rp 7.565.837.558 ke tahun 2002 sebesar Rp8.564.010.753 atau ada kenaikan sebesar 13%. Hasil prediksi tersebut masih dapat bertambah apabila pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak dilakukan secara akurat, penyuluhan terus. digiatkan, sumber daya manusia pengelola dikembangkan dan koordinasi berjalan dengan baik.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  kesimpulan  dapat  diajukan saran-saran sebagai berikut.
1. Selama  ini  baik  KP  PBB,  Dipenda,  Camat,  Lurah/kepala  Desa  belum  pernah memberikan  penyuluhan  tentang  klasifikasi,  tarif,  NJOP  dan  NJOPTKP,  sehingga setiap ada kenaikan selalu dirasakan berat oleh wajib pajak. Disarankan apabila pada tahun  depan  akan  ada  kenaikan,  maka  satu  tahun  sebelumnya  harus  sudah  ada Pemberitahuan Terlebih dahulu, informasi yang efektif Bisa melalui SPPT, dan SPPT diupayakan  sudah  dapat  diterima  wajib  pajak  pada  setiap  bulan  Januari,  sehingga petugas pemungut memiliki waktu kerja yang cukup.
2. Nilai  Jual  Kena  Pajak  sebesar  20%  akan  berpengaruh  terhadap  potensi  PBB meskipun  demikian  untuk  masing-masing  wilayah  dan  kelas  obyek  pajak  berbeda- beda. Apabila NJKP akan dinaikkan  maka disarankan untuk ditetapkan secara tidak beragam, hal ini berkaitan dengan status PBB sebagai penerimaan daerah.

## Daftar Pustaka
Insukindro,  et.al.  ,  1994, Evaluasi  Terhadap  Penentuan  Tarif,  NJKP,  NJOP  TKP  dan Peningkatan Efektivitas Pemungutan PBB Kerja sama PAU SE UGM dengan Dirjen Pajak Depke, PAU SE UGM, Yogyakarta.
Kaho,  Riwu,  Yosep,  1988, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia, Fisifol UGM, Yogyakarta.
Mardiasmo  dan  Makhfatih,  2000,  "Penghitungan  Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di Kabupaten Magelang", Laporan Akhir.
Munawir, 1997, Perpajakan, Edisi Kelima. Liberty, Yogyakarta.
Republik  Indonesia,1999. Undang-undang  Otonomi  Daerah ,  Biro  Bina  Otonomi  Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
Sidik, Machfud, 1996: "Pajak dan Retribusi Peranan dan Permasalahan" Bahan Kuliah pada Sekolah Staf dan Komando-TNI AL, Jakarta.
Sinar Grafika, 2000. Seri Perpajakan PBB , Jakarta.
Sjoquist.  David  L,  and  Mary,  B.W.  2000.  "Economies  of  Scale  In  Property  “Tax Assessment". National Tax Journal. Vol. 52. Iss. 2, Juni, P:207-2?0.
Soediyono, R, . 1992, Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Cetakan ke II, Liberty, Yogyakarta.
Suparmoko,  M.  1994.  Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Edisi  Empat,  BPFE- Yogyakarta.
Widodo Triyanto,1990, Indikator, Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Di Indonesia . Penerbit Kanisius, Yogyakarta.