## PENGARUH EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PENGUASAAN TANAH PRABUMIAN

## BERDASARKAN KONSEPSI KOMUNALISTIK RELIGIUS DI BALI
Made Oka Cahyadi Wiguna Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Dosen Hukum Adat Email: okacahyadi@undiknas.ac.id

## ABSTRAK
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  di  Bali  sangat  mempengaruhi  eksistensi penguasaan  tanah  prabumian  berdasarkan  konsep  komunalistik  religius. Konsepsi komunalistik  religius  adalah  konsepsi  utama  dalam  pembangunan  tanah  nasional untuk mencapai unifikasi hukum tanah nasional. Konsepsi komunalistik religius juga tercermin  dalam  penguasaan tanah  prabumian , desa  pakraman di  Bali  oleh krama desa .  Unsur  komunalistik  terwujud  dalam  penguasaan  tanah  tersebut  sebagai tempat bermukim dan untuk digarap sehingga memberikan suatu hasil yang dapat dipergunakan  untuk  menunjang  kehidupan  sebagai  sumber  nafkah.  Sebagai  unsur kebersamaan  maka  bagian  tertentu  dari  hasil  penggarapan  tanah  yang  harus diserahkan  kepada desa  pakraman untuk  kepentingan  bersama  dalam  upacara yadnya  dan  adanya  larangan  pengalihan  tanah  tersebut  tanpa  ada  persetujuan bersama  dalam paruman  desa  pakraman .  Mengenai  unsur  religius  tercermin  dari adanya suatu kepercayaan bahwa pemerajan dan Pura Kahyangan Tiga di desa yang didirikan di atas tanah prabumian harus tetap dijaga dan dirawat karena dipercayai terdapat  kekuatan  Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa  beserta  segala  manifestasi-Nya termasuk juga roh para leluhur.
Kata Kunci : Komunalistik religius, Tanah Prabumian, Desa Pakraman

## ABSTRACT
The existence of adat law community in Bali significantly affects the control of prabumian  land  based  on  the  religious  communalistic  concept.  The  religious communalistic  concept  is  the  initial  conception  of  national  land  development  to achieve unification of national land law. The religious communalistic  concept is also reflected  in  the  control  of  the  prabumian  land  of  Pakraman  Village  in  Bali  by  the Krama  Desa  (Village  Inhabitants).  The  communalistic  element  is  manifested  in  the land control as a place for living and cultivation so as to provide an outcome to as a source of life. As an element of togetherness, the particular part of the cultivation yield should be handed over to Pakraman Village as a common interest in Yadnya ceremony, and there is a prohibition of diversion of the land without any consent from Paruman Pakraman  Village.  Regarding  the  religious  element,  it  is  reflected  in  the  belief  of pemerajan  and  Pura  Kahyangan  Tiga  established  above  the  Prabumian  land  in  the
village that must be maintained and cared because it is believed there are an Ida Sang Hyang Widhi Wasa strength and all His manifestations including the ancestors’ spirits.
Keywords : religious communalistic, PrabumianLand, Pakraman Village

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  lebih  dikenal  dengan  UUPA, merupakan  landasan  yuridis  untuk  meunifikasi  hukum  tanah  nasional.  Unifikasi hukum tersebut ditujukan untuk menghilangkan berlakunya pluralisme hukum yang berlaku  terhadap  pengaturan  mengenai  pertanahan  yang  berlaku  sebelum  UUPA diberlakukan.  Berlakunya  pluralisme  hukum  terhadap  ketentuan  pertanahan  di Indonesia  tentunya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat.  Oleh karena  itu,  unifikasi  hukum  tanah  nasional  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan kepastian hukum bagi segenap bangsa Indonesia dalam bidang pertanahan.
Telah  disepakati  bahwa,  kehendak  bangsa  Indonesia  untuk  meunifikasi hukum  tanah  nasional  didasarkan  pada  hukum  adat,  khususnya  dalam  bidang pertanahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukumnya masyarakat Indonesia asli mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan hukum negara ( state law ), yang dalam hal ini pembangunan hukum tanah nasional. Sehingga peran dan kedudukan  hukum  adat  dalam  pembangunan  hukum  tanah  nasional  tersebut melahirkan hubungan fungsional antara hukum adat dengan hukum tanah nasional. Oleh  karenanya  menurut  Urip  Santoso  “hukum  adat  tentang  tanah  mempunyai kedudukan  yang  istimewa  dalam  pembentukan hukum  agraria  nasional”  (Santoso, 2010: 65). Berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya tampak jelas bahwa hukum yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh-pengaruh hukum adat dan bahkan tidak dapat dijauhkan pula dari pengaruh agama yang terkadang mempengaruhi hukum adat.
Adanya  suatu  ideologi  yang  dinamakan  dengan  sentralisme  hukum  (legal centralism)  yang  menginginkan  berlakunya  hukum  negara  sebagai  satu-satunya hukum  yang  berlaku  dan  terlepas  dari  pengaruh  pranata  hukum  lainnya  yang mengikat warganya,  secara empirik tidak dapat diberlakukan di Indonesia, karena senyatanya  hukum  adat  dan  hukum  agama  sebagai  pranata  hukum  selain  hukum negara dianut dan dipatuhi oleh masyarakat (Nurjaya, 2014: 15).
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  multietnik,  ras,  agama  dan  beragam  budaya yang  tercermin  dalam  kebhinekaan,  dalam  banyak  hal  ternyata  mempunyai kesamaan. Pada bidang pertanahan misalnya, sekalipun tersebar di berbagai daerah di  nusantara,  masyarakat  adat  mempunyai  kesamaan  pola  dalam  hubungannya dengan tanah-tanah komunal yang mereka tempati sebagai lebensraum. Atas dasar tersebut  seorang  warga  masyarakat  hukum  adat  kemudian  berhak  untuk memanfaatkan  tanah  tersebut  untuk  mengumpulkan  hasi-hasil  hutan,  memburu binatang  liar  yang  hidup  dalam  lebensraum-nya,  mengerjakan  tanah  itu  terus- menerus,  namun  hak  tersebut  masih  dibatasi  oleh  hak  ulayat  (Wiguna,  2009:  13). Sehingga kesamaan tersebut kemudian menjadi dasar sekaligus sumber utama dan
sumber  pelengkap  dalam  pembangunan  hukum  tanah  nasional  yang  terefleksi dalam hubungan fungsional antara hukum adat dengan hukum tanah nasional.
Menurut  Boedi  Harsono,  dalam  pembangunan  hukum  tanah  nasional hubungan  fungsional  tersebut  terwujud  dalam  fungsi  hukum  adat  sebagai  sumber utama  yaitu  berupa  konsepsi,  asas-asas  dan  lembaga  hukumnya  yang  kemudian dirumuskan  dengan  menggunakan  sistem  hukum  adat  dan  sebagai  sumber pelengkap  jika  dihubungkan  dengan  hukum  positif  mengenai  hukum  tanah (Harsono,  2008:  205).  Salah  satu  dari  beberapa  sumber  utama  pembangunan hukum  tanah  nasional  adalah  konsepsi  komunalistik  religius,  yaitu  konsep  yang menggambarkan  bahwa  memungkinkan  penguasaan  tanah  komunal  masyarakat hukum  adat  secara  individual,  dengan  hak-hak  atas  tanah  secara  pribadi  dan penguasaan tersebut masih tetap mengandung unsur kebersamaan.
Konsepsi ini secara tidak langsung sangat berperan penting utamanya dalam merekonstruksi filosofi pola hubungan negara dengan tanah. Di mana sebelumnya jika  ditarik  secara  historis,  hubungan  negara  dengan  tanah  sebelum  Indonesia merdeka  adalah  semua  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan  kepemilikan  hak  atas tanahnya,  maka  tanah  tersebut  merupakan  milik  negara.  Kenyataan  demikian merupakan suatu  implementasi dari prinsip domein verklaring yang berlaku  pada zaman  Hindia  Belanda.  Tentu  saja  prinsip  tersebut  tidak  sesuai  lagi  diterapkan pasca Indonesia merdeka, karena bersendikan kolonialis. Kemudian pola pemilikan tersebut  diubah  menjadi  pola  menguasai  seiring  dengan  disahkannya  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 yang kemudian juga sebagai landasan  konstitusional  dari  UUPA.  Khususnya  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) yang mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.
Jika  berbicara  mengenai  konsepsi  komunalistik  religius,  tentu  tidak  akan dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  tanah-tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  di seluruh  wilayah  Indonesia,  tidak  terkecuali  di  Bali.  Bali  sebagai  bagian  dari multikulturalnya  dan  multietniknya  Indonesia,  secara  tidak  langsung  juga memberikan  sumbangsih  terhadap  pembangunan  hukum  tanah  nasional.  Hal  itu disebabkan karena secara historis, Bali juga mempunyai banyak masyarakat hukum adat  yang  mempunyai  tanah-tanah  ulayat  pada  masing-masing  wilayah  desa pakraman  di  Bali  yang  disebut  dengan  tanah  desa  atau  tanah  prabumian.  Dalam tulisannya  S.  Hendriatiningsih,  A.  Budiartha,  Andri  Hernand  menyebutkan  bahwa terdapat  beberapa  jenis  tanah  adat  di  Bali  yaitu  (Hendriatiningsih,  Budiartha  dan Hernand, 2008: 523):
1. Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah
Kuburan,Tanah Bukti,
2. Tanah  Pelaba  Pura adalah  tanah  yang  dulunya  milik  desa  yang  khusus digunakan  untuk  keperluan  Pura  yaitu  tempat  bangunan  Pura  dan  yang
dipergunakan guna pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara- upacara rutin, hingga perbaikan pura,
3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang  diberikan  kepada  krama  negak  untuk  tempat  tinggal  dengan  ayahan yang melekat,
4. Tanah  Ayahan merupakan  tanah  yang  dikuasai  desa  pakraman  yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan ayahan. Kemudian,  konsepsi  komunalistik  religius  tersebut  tumbuh,  hidup  dan berkembang  dalam  hubungan  krama  desa  (anggota  masyarakat  hukum  adat) dengan tanah ulayatnya. Atas dasar tersebut, terjadi saling keterkaitan antara krama desa dengan tanah-tanah adatnya. Sehingga eksistensi tanah prabumian di Bali tidak dapat dilepaskan pula dari eksistensi pengaruh masyarakat hukum adatnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaruh  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  terhadap  penguasaan  tanah prabumian berdasarkan konsepsi komunalistik di Bali. Kajian ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu:
1. Apakah  eksistensi tanah  prabumian dipengaruhi  oleh  eksistensi  masyarakat hukum adat (desa pakraman) ?
2. Bagaimana  pola  penguasaan  tanah prabumian oleh krama  desa  pakraman berdasarkan konsepsi komunalistik religius?

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaruh  Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat  ( Desa  Pakraman )

## Terhadap Eksistensi Tanah Prabumian
Sebelum  membahas  lebih  mendalam  mengenai  eksistensi  konsepsi komunalistik  religius  pada  penguasaan  tanah  prabumian  di  Bali,  sangat  penting untuk  diketahui  bersama  bahwa,  eksistensi desa  pakraman sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  secara  tidak  langsung  akan  mendukung  eksistensi  dari penguasaan  tanah-tanah  adat  baik  di  Bali.  Bali merupakan salah  satu  daerah  yang mempunyai  tatanan  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  yang  jumlahnya  cukup signifikan. Dalam tulisannya I  Nyoman Budiana menyebutkan bahwa “Bali sebagai pulau  dewata  terbagi  habis  ke  dalam  1.473  (seribu  empat  ratus  tujuh  puluh  tiga) desa pakraman “ (Budiana, 2011: 9). Berdasarkan kuantitas desa pakraman tersebut nampak  jelas  bahwa  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali  sangat terjaga.
Eksistensi  tanah  adat  di  Bali  sejauh  ini  mayoritas  masih  tetap  bertahan  dan bahkan  terdapat  kecenderungan  semakin  menguat.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri juga  di  beberapa  daerah  justru  eksistensi  tanah  adat  semakin  melemah. Melemahnya  atau  hilangnya  eksistensi  dari  tanah  adat  tersebut  dapat  disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut penulis faktor internal yang mempengaruhi hal tersebut, yang pertama adalah hilangnya eksistensi masyarakat hukum  adatnya  sendiri.  Kedua  adalah  sangat  berhubungan  erat  dengan
keberlangsungan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  yaitu  menurunnya  ketaatan masyarakat  hukum  adat  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  adat  dan  lembaga adatnya.  Apabila  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  tersebut  telah  hilang  maka secara  tidak  langsung  juga  akan  menyebabkan  ketentuan-ketentuan  hukum  adat yang  diadakan  oleh  masyarakat  untuk  dipatuhi  tidak  dapat  diberlakukan  lagi, termasuk  juga  mengenai  ketentuan  tanah-tanah  prabumiannya  akan  secara otomatis tidak dapat diberlakukan lagi.
Kemudian,  faktor  eksternal  yang  dapat  menyebabkan  melemahnya  atau bahkan  menghilangkan  keberadaan  tanah  adat  adalah  kurang  kompeherensifnya pengakuan dalam ius consitutum dari negara terhadap masyarakat hukum adat dan tanah-tanah adat tersebut. Sehingga menyebabkan proteksi dari hukum atas tanah- tanah  adat  secara  tidak  langsung  juga  menjadi  lemah.  Hal  ini  yang  menyebabkan ketika  terjadi  sengketa  pertanahan  mengenai  tanah  adat,  acapkali  yang  dirugikan adalah masyarakat hukum adat yang kedudukan hukumnya sangat lemah terhadap tanah adat yang mereka miliki dan kuasai.
Padahal,  dalam  ketentuan  Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang  dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.” Berdasarkan  ketentuan  tersebut  tampak  jelas  bahwa  konstitusi  telah mengamanatkan  agar  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya  diatur  dalam  ketentuan  undang-undang.  Namun  faktanya  sampai saat  ini  undang-undang  yang  dimaksudkan  belum  juga  dihadirkan  oleh  negara untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  hukum adat serta hak tradisionalnya, di mana di dalamnya termasuk juga tanah-tanah adat yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat.
Ketiadaan  undang-undang  yang  diatribusi  langsung  oleh  Undang-Undang Dasar  tersebut,  tidak  menyurutkan  eksistensi  desa  pakraman  di  Bali  untuk  tetap menjaga  eksistensi  tanah-tanah  prabumian  yang  dikekolanya.  Eksistensi  tersebut tercermin  dari  unsur-unsur  dari  desa  pakraman  yang  masih  tetap  terjaga eksistensinya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah “sekelompok orang-orang yang terikat oleh hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  karena persamaan  tempat  tinggal  ataupun  berdasarkan  atas  keturunan”.  Desa  pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai ketentuan adat (awig-awig) yang  masih  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  anggota  dari  masyarakat  hukum  adat. Masih  dilakasanakannya  ketentuan-ketentuan  hukum  adat  tersebut,  memberikan gambaran  nyata  bahwa  suatu  masyarakat  hukum  adat  masih  ada  dan  tentunya pengaturan  mengenai tanah-tanah adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan adat tersebut.
Sejauh  ini  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  (termasuk  tanah prabumian)  dilakukan  secara  parsial  yang  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah yang  senyatanya  tidak  sinkron  dan  cenderung  tumpang  tindih,  sehingga  tidak memenuhi  hierarki  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Padahal,  sejak tahun  1960  tepatnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  mengakui  eksistensi  hukum adat  sebagai  hukumnya  masyarakat  hukum  adat.  Konsepsi  dari  ketentuan  tanah adat  mengenai  pola  penguasaan  tanah  adat  telah  menjadi  sumber  utama  dalam pembangunan  hukum  tanah  nasional.  Konsepsi  tersebut  adalah  konsepsi komunalistik  religius.  Oleh  karena  itu,  sangat  perlu  untuk  memberikan  kepastian hukum  yang  lebih  konstruktif  dan  lebih  hirarkis  terhadap  pengakuan  dan perlindungan masyarakat hukum adat (termasuk desa pakraman di Bali) dan tanah- tanah adatnya, melalui peraturan undang-undang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.  Sehingga  nantinya  dapat  diharapkan  memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  utuh  dan  tentunya  diharapkan  mampu untuk  menyelesaikan  sengketa  pertanahan  yang  melibatkan  masyarakat  hukum adat dengan tanah adatnya.
Jelas dalam uraian tersebut memposisikan hukum sebagai instrumen atau alat yang dapat merekayasa kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana maksud dari law as a tool of social engineering sebagai sarana rekayasa kehidupan sosial masyarakat (Fuady, 2013: 249). Tentu  saja rekayasa kehidupan sosial  yang diharapkan adalah kehidupan  sosial  yang  damai,  tenteram,  sejahtera,  dapat  memberikan  kepastian hukum serta mampu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghindarkan  kehidupan  sosial  tersebut  dari  chaos  dan  disintegrasi  bangsa. Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat tentunya  juga  secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  terhadap  eksistensi  dari tanah-tanah  ulayatnya  dan  tentu  saja  juga  dapat  memberikan  kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat hukum adat.
2. Pola Penguasaan Tanah Prabumian Oleh Krama Desa Pakraman di Bali Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius
Dalam  setiap  kehidupan  manusia  di  mana  pun  ia  berada,  tanah  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  menopang  dan  menunjang  seluruh  aspek kehidupan yang dijalani. Demikian pula bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Bali yang masih kental hubungannya secara fungsional dengan tanah-tanah adatnya. Tanah  tidak  hanya  berperan  sebagai  tempat  untuk  mendirikan  rumah  akan  tetapi tanah  juga  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  mengambil  segala  sesuatu  sebagai sumber kehidupan.
Dalam hubungan hukumnya antara manusia sebagai bagian dari masyarakat hukum  adat  di  Bali  dengan  hukum  adatnya  sendiri,  juga  terhadap  tanah  yang dikuasainya adalah terikat dalam suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena  itu,  disebutkan  bahwa manusia dikatakan  tidak  terlepas  dari  tanah  karena tanah  adalah  tempat  untuk  tinggal  dan  sekaligus  sebagai  sumber  kehidupan  bagi
keluarga  dan  masyarakat,  sebagai  tempat  peristirahatan  terakhir  bagi  anggota masyarakat  yang  meninggal  dan  dipercayai  pula  bahwa  pada  tanah  tersebut  juga tempat  bersemayamnya  Dewa-Dewa  dan  tempat  bersemayamnya  roh-roh  para leluhur  mereka.  Dalam  pandangannya,  Nurhasan  Ismail  berpendapat  bahwa mempunyai tanah itu sangat terkait dengan harga diri, kekuasaan dan pula sangat erat  hubungannya  dengan  nilai-nilai  spiritual  atau  dengan  kata  lain  jika  tidak mempunyai  tanah  maka  manusia  akan  kehilangan  harga  diri,  sumber  hidup,  jauh dari  kekuasaan,  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  kehilangan  penghubung antara manusia dengan Tuhan (Ismail, 2012: 34).

## a. Sifat Komunalistik Penguasaan Tanah Prabumian
Bagi krama  desa  pakraman di  Bali,  hubungannya  yang  sangat  erat  dengan tanah  adalah  suatu  hal  yang  harus  tetap  untuk  dipertahankan.  Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  untuk  melangsungkan  kehidupannya  sudah  barang  tentu krama  desa  pakraman perlu  untuk  menguasai  sebidang  tanah.  Penguasaan  atas tanah  tersebut  dapat  terjadi  dengan  menguasai tanah  prabumian (tanah  ulayat). Penguasaan tanah semacam ini merupakan penguasaan secara individu atas tanah- tanah  milik  komunal.  Pemberian  penguasaan  tanah  prabumian  yang  merupakan milik  komunal  desa  pakraman,  dapat  diberikan  kepada  krama  atau  anggota masyarakat dari desa pakraman dengan sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai timbal baliknya kepada desa pakraman .
Menurut  Sukirno,  milik  komunal  “merupakan  bentuk  penguasaan,  di  mana seseorang  (atau  keluarga)  memanfaatkan  tanah  tertentu  yang  hanya  merupakan bagian dari tanah komunal desa, yaitu bahwa orang tersebut tidak diberi hak untuk menjualnya atau memindahtangankan tanah tersebut dan pemanfaatannya biasanya digilir  secara  berkala”  (Sukirno,  2012:  24).  Implementasi  dari  penguasaan  secara individu  atas  tanah  milik  komunal  di  Bali,  secara  umum  tercermin  pada  adanya penguasaan atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) maupun penguasaan Tanah Ayahan Desa (AYDS). Penguasaan atas tanah tersebut difungsikan oleh krama desa sebagai tempat  untuk  bermukim  dan  sebagian  digunakan  sebagai  ladang  maupun persawahan  yang  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  kehidupan keluarganya.
Dalam kaitannya dengan kebutuhan primer krama desa untuk bermukim atau mendirikan tempat tinggal, maka oleh desa pakraman sebagai lembaga adat, krama desa diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  dan  mengatur  pemanfaatan  dan peruntukan tanah-tanah komunal tersebut, kemudian diberikan kepada krama desa tanah  PKD  untuk  dikuasai  secara  individu  sebagai  tempat  bermukim.  Seperti misalnya di Desa Pakraman Beng, Gianyar menurut Ni Putu Arie Sulastri dan I Gusti Nyoman  Guntur,  tanah  pekarangan  desa  yang  diberikan  penguasaannya  kepada masyarakat,  hanya  dipergunakan  untuk  tempat  bermukim  dengan  menggunakan sikut  satak (konsep  arsitektur  bali  yang  terdiri  dari  tempat  sembahyang,  sebuah bangunan yang berada di sebelah timur , sebuah bangunan yang terletak di sebelah utara , sebuah bangunan yang didirikan di sebelah barat dan bangunan yang berada di  sebelah  selatan  dari  areal  rumah  serta  mempunyai  fungsinya  masing-masing)
atau  yang  biasa  disebut  dengan  bangunan  rumah  adat  Bali  (Sulastri  dan  Guntur, 2013:  293).  Selain  tanah  PKD  terdapat  pula  tanah  AYDS  yang  dapat  diberikan kepada krama  desa untuk  menggarap  tanah  tersebut  sehingga  memberikan  suatu hasil yang dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan sebagai sumber nafkah, dengan  ketentuan  bahwa  ada  bagian  tertentu  yang  harus  diserahkan  kepada desa pakraman sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  dengan awig-awig di masing-masing desa pakraman .
Pola  penguasaan  secara  individu  terhadap  tanah-tanah  komunal  tersebut dapat  dicontohkan  terjadi  di  beberapa desa  pakraman di  Bali. Desa  Pakraman Panestan,  Ubud  dengan  tegas  mengatur  hubungan  krama  desanya  dengan  tanah- tanah  milik  komunal  beserta  kewajiban  yang  melekat  atas  hubungan  penguasaan tersebut.  Dalam Pawos 4 awig- awig  (peraturan  adat  yang  dibuat  dan  disepakati bersama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di suatu desa pakraman atau banjar  pakraman ,  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  untuk  mengatur ketertiban) disebutkan bahwa sane kabaos Krama Desa Pekraman Penestanan inggih punika sahananing kulawarga sane ngamong karang utawi jumenek mapaumah ring wewidanga Desa Pekraman Penestanan sane meagama Hindu pemekasnya kulawarga sane  nyungsung  Kahyangan  Tiga  Desa  Pekraman  Penestanan,  saha  satinut  ring sahaning  awig  –awig  Desa  utawi  Banjar  lan  pemargin  Krama  Desa  Pekraman Penestaan (keluarga  yang  tinggal  di  Desa  Penestan  yang  beragama  Hindu  yang berkewajiban  untuk  ngayah  di  Kahyangan  Desa  dan  mentaati  awig-awig  yang dimiliki  oleh  Banjar  atau  desa  Pekraman  Penestanan.  Namun,  ada  juga  beberapa tanah pekarangan desa yang sudah diserahkan kepada krama desa untuk dikelola, akan  tetapi  penguasaannya  tetap  dalam  penguasaan desa  pakraman )  (Putra,  et.al.,
“Jual  Beli  Tanah  Pekarangan  Desa  (PKD) Studi  Kasus  di  Desa  Pakraman  Panestan,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, ( http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83013&val=908 ), diakses 07 Februari 2016).
Ketentuan  serupa  juga  terdapat  dan  berlaku  bagi krama Desa  Pakraman Kemenuh,  Gianyar.  Namun, Desa  Pakraman Kemenuh menggunakan istilah karang ayah untuk menamai tanah PKD, dalam ketentuan Sargah IV Indik Karang Ayah Paos Papat awig-awig Desa  Pakraman Kemenuh  ditentukan  bahwa  “ sane  keanggeh karang ayah punika, pekarangan sane ngawentenang hak lan kewajiban merepe ring sane  ngenahin  minakadi  i  krama  adat  Banjar ”  (yang  disebut karang  ayah adalah pekarangan yang terdapat hak dan kewajiban bagi yang mendiami yaitu warga adat banjar).
Demikian pula di Desa Pakraman Tusan, Kabupaten Klungkung yang mengenal hubungan  penguasaan  secara  individu  oleh krama  desa terhadap  tanah-tanah komunal  atau  tanah  ulayat.  Dalam  Pawos  27 awig-awig Desa  Pakraman Tusan ditentukan  bahwa “krama  desa  pengemong  karang  desa  patut  ngawatesin  karang inucap sanistane antuk pagehan utawi tembok mangde pakantanenania asri” (warga desa yang menguasai tanah pekarangan desa wajib membatasi tanah tersebut paling tidak dengan pembatas atau tembok agar asri) (Suwitra, 2010: 96).
Penguasaan  tidaklah  dapat  diartikan  sama  dengan  kepemilikan.  Sehingga penguasaan atas tanah-tanah komunal bagi masyarakat hukum adat di Bali adalah hubungan  penguasaan  bukanlah  pemilikan.  Menurut  I  Made  Suwitra,  dalam  hal untuk  memberikan  makna  penguasaan,  sebelumnya  harus  dipenuhi  dua  unsur, yaitu: pertama adanya kenyataan bahwa subjek menguasai dan menggunakan objek dimaksud dan kedua yang harus terpenuhi adalah adanya sikap batin bahwa subjek dimaksud  mempunyai  keinginan  untuk  menguasai  maupun  menggunakan  objek tersebut.  Konsekuensi  hukum  pemegang  kedudukan  berkuasa  mempunyai  suatu hak  untuk  mempertahankan,  menikmati,  memanfaatkan,  dan  mendayagunakan benda  yang  ada  dalam  penguasaannya  dengan  tidak  meninggalkan  kewajibannya (Suwitra, 2010: 65).
Berdasarkan pandangan di atas maka krama desa dari suatu desa pakraman di Bali telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang menguasai tanah  tersebut.  Hal tersebut dapat tercermin secara faktual bahwa ia telah menggunakan tanah tersebut sebagai  tempat  tinggal  atau  dimanfaatkan  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Secara batin,  dapat  tercermin  karena  adanya  ikatan  rasa  dengan  para  leluhurnya  karena menempati tanah tersebut secara turun temurun.
Penguasaan  terhadap  tanah  PKD  maupun  tanah  AYDS  sejatinya  diberikan kepada krama desa yang mampu untuk menjalankan segala bentuk kewajiban yang melekat terhadap tanah-tanah tersebut. Adapun kewajiban-kewajiban yang melekat adalah dalam bentuk melakukan ayah-ayahan kepada desa pakraman . Adanya ayah- ayahan tersebut  juga  menjadi  suatu  indikator  jangka  waktu  penguasaan  tanah tersebut oleh seorang krama desa atau keluarganya dan sekaligus sebagai bukti atas penguasaan tanah PKD atau AYDS tersebut. Sepanjang ayah-ayahan tersebut masih dijalankan atau masih ada pihak yang bersedia melanjutkan ayahan termasuk para ahli  warisnya,  maka  penguasaan  atas  tanah  PKD  maupun  AYDS  masih  tetap berlangsung dan bahkan akan dikuasai secara turun temurun. Mengenai hubungan penguasaan  tanah  tersebut  dan  bentuk  kewajiban  yang  harus  dijalankan  diatur dalam awig-awig (hukum adat tertulis) pada masing-masing desa pakraman.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan intra komunal  antara  masyarakat  hukum  adat  secara  komunal  dan  individu  ( person ) masing-masing  anggota  masyarakat,  pola  penguasaan  yang  berlaku  adalah  pola penguasaan yang timbal balik antara hak bersama masyarakat hukum adat dan hak- hak  individu  masing-masing  anggota  masyarakat  hukum  adat.  Penguasaan  tanah prabumian  secara  individu  oleh krama  desa suatu desa  pakraman selalu  tetap mengandung unsur kebersamaan (komunal).

## b. Sifat Religius Pada Penguasaan Tanah Prabumian
Pada hakikatnya untuk memahami eksistensi tanah-tanah milik komunal pada masyarakat hukum adat di Bali, terlebih dahulu harus dipahami bahwa tanah-tanah tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  unsur palemahan yang merupakan  suatu  cerminan  dari  suatu  ajaran  Agama  Hindu  yang  kemudian  lebih dipahami  dengan  konsep Tri  Hita  Karana .  Dengan  penerapan  konsep  yang
bersumber pada ajaran agama, nampak jelas tersirat sifat religius pada penguasaan tanah-tanah adat di Bali oleh krama desa pakraman .
Tri  Hita  Karana merupakan  suatu  konsep  keseimbangan  dari  ajaran  filsafat Agama Hindu,  yang dimaknai sebagai keselarasan yang bertujuan untuk mencapai suatu  keharmonisan  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  (Ida  Sang  Hyang Widhi Wasa)  atau unsur parahyangan ,  hubungan  antara manusia  dengan manusia atau  unsur pawongan dan  hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungannya  atau unsur palemahan .  Ketiga  unsur  tersebut  menjadi  suatu  kesatuan  sistem  dalam kehidupan  manusia,  yang  dapat  menimbulkan  suatu  disharmonisasi  apabila  satu dari  tiga  unsur  tersebut  diabaikan.  Untuk  mewujudkan  keharmonisan  tersebut, maka ajaran Tri Hita Karana ini menjadi pedoman bagi suatu desa pakraman dalam menjalankan tata kehidupan yang dijabarkan dalam awig-awig desa pakraman . Unsur palemahan adalah  salah satu bagian  dari  konsep Tri  Hita  Karana tersebut  yang  terwujud dalam  wilayah  yang  dapat  berupa  tanah-tanah  ulayat  dari desa  pakraman .  Dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman diatur bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun  temurun  dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Berdasarkan  dari  ketentuan  di  atas  dapat  ditemukan  unsur-unsur  yang membentuk  suatu desa  pakraman .  Paling  tidak  terdapat  3  (tiga)  unsur  utama  di dalamnya,  yaitu  tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  Hindu,  adanya  ikatan kahyangan  desa,  dan  mempunyai  wilayah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Wayan  P. Windia menuturkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam desa pakraman terdiri dari tiga unsur yang terkandung dalam Tri Hita Karana , yaitu  unsur parahyangan yang dapat disimbolkan dengan adanya Pura Kahyangan Tiga dan Pura Kahyangan Desa, unsur pawongan disimbolkan  dengan  adanya  tata  pergaulan  masyarakatnya dan palemahan terdiri  dari karang  ayahan  desa (istilah  lain  dari  tanah  PKD  dan AYDS) dan wewengkon (wilayah desa pakraman) (Windia, 2010: 18-19).
Memahami  konsep  tersebut  di  atas  dan  bagaimana  implementasinya  dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, maka pandangan yang memahami bahwa ideologi sentralisme hukum (legal centralism) dalam pembangunan hukum nasional adalah  suatu  kemustahilan,  karena  pranata-pranata  hukum  selain  hukum  negara (state  law) tetap  hidup  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga  hukum  adat  dan hukum  agama  tetap  hidup  berdampingan  dengan  hukum  negara  dan  bahkan mempengaruhi satu sama lainnya.
Kaitannya  dengan  penguasaan  tanah-tanah  PKD  dan  AYDS  secara  individu oleh krama  desa ,  juga  merupakan  salah  satu  wujud  dari  penerapan  ajaran keselarasan tersebut di atas. Perwujudan konsep Tri Hita Karana dalam penguasaan tanah  tersebut  tercermin  dari  adanya  suatu  pemahaman  bahwa  dengan diberikannya penguasaan tanah PKD dan AYDS kepada masing-masing krama desa yang  mampu  untuk  menjalankan ayahan dengan  luas  yang  sama  sebagai  tempat
untuk  bermukim  dan  sebagai  sumber  nafkah,  akan  tercipta  kesejahteraan.  Ketika apa  yang  disebut  dengan  kesejahteraan  dapat  terpenuhi  maka  kehidupan  sosial krama desa diyakini akan dipenuhi dengan rasa nyaman, aman dan tertib sehingga keselarasan menuju keharmonisan dalam unusur pawongan dapat tercapai.
Penerapan unsur parahyangan dalam penguasaan tanah PKD tercermin dalam dua  wilayah.  Dalam  wilayah  yang  lebih  kecil  yaitu  di  dalam  kehidupan  keluarga, terdapat kepercayaan bahwa pemerajan (tempat suci dalam lingkungan rumah umat Hindu  di  Bali)  yang  didirikan  di  atas  pemukiman  harus  tetap  diurus  secara berkesinambungan,  karena  adanya  kepercayaan  di  tempat  tersebut  beristana  Ida Sang  Hyang  Widhi  Wasa  beserta  manifestasi-Nya  termasuk  juga  tempat diistanakannya  roh  para  leluhur.  Kemudian  dalam  wilayah  yang  lebih  besar  yaitu hubungan  individu  dan  keluarga  yang  menguasai  tanah  adalah  adanya  suatu kewajiban untuk melaksanakan ayah-ayahan pada saat dilaksanakan upacara Dewa Yadnya (koban  suci  secara  tulus  ikhlas  yang  dipersembahkan  kepada  Ida  Sang Hyang  Widhi)  di Pura  Kahyangan  Tiga maupun Pura  Kahyangan  Desa di desa pakraman setempat.  Adanya  kewajiban  semacam  ini,  bukanlah  hanya  sekedar menjalankan suatu kewajiban saja, namun adanya upaya pembinaan hubungan yang selaras  antara krama  desa dengan  Tuhan  (Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa)  untuk mencapai kehidupan yang harmonis pula.
Hubungan  keselarasan  antara krama  desa dengan  lingkungannya  juga  dapat terwujud dengan penguasaan tanah PKD maupun AYDS. Dalam hal ini penguasaan dimaksudkan  agar  dikelola  dan  diolah  dengan  baik  guna  kepentingan  sosial, ekonomi,  dan  religius.  Di  samping  itu,  penguasaan  tanah-tanah  tersebut  dibatasi dengan ketentuan awig-awig yang melarang kepada individu yang menguasai untuk mengalihkannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan berdasarkan paruman desa pakraman (rapat  desa)  yang  bertujuan  untuk  tetap  menjaga  kelestarian  dan ketersediaan tanah agar tidak terjadi alih fungsi lahan termasuk juga tanah sebagai komoditi perdagangan.
Atas  dasar  tersebut,  maka  konsep  penguasaan  tanah  PKD  dan  AYDS  dapat dipahami  mempunyai  berbagai  fungsi.  Tanah-tanah  tersebut  yang  tergolong  ke dalam  tanah-tanah  komunal  atau  ulayat  (bagian  Hak  Ulayat)  melekat  fungsi keagamaan  (religius),  fungsi  social,  dan  fungsi  ekonomi  yang  diperoleh  dari pengolahan  hasil  tanah  (Mandala,  2011:  116).    Demikian  pentingnya  fungsi  tanah PKD  dan  AYDS  bagi krama  desa ,  diharapkan  agar  fungsi-fungsi  tadi  tidak menghilangkan  aspek  komunal  dari  tanah  tersebut.  Seperti  telah  diuraikan sebelumnya  bahwa  tanah-tanah  tersebut  pada  dasarnya  mengandung  konsepsi komunalistik religius. Konsepsi komunalistik religius oleh Boedi Harsono dimaknai sebagai  suatu  konsep  “yang  memungkinkan  penguasaan  tanah  secara  individual, dengan  hak-hak  atas  tanah  yang  bersifat  pribadi,  sekaligus  mengandung  unsur kebersamaan”  (Harsono,  2008:  181).  Penguasaan  tanah  adat  secara  individu  yang dikuasai  oleh  anggota  masyarakat  hukum  adat  dalam  hal  ini  adalah krama desa pakraman , sekalipun dikuasai secara individu, namun masih tetap terkandung unsur kepunyaan  bersama  (komunal).  Pendapat  di  atas  nampaknya  sejalan  dengan  teori
hak  milik  Grotius  menurut  paham  hukum  kodrat  yang  menjelaskan  bahwa  segala sesuatu  dalam  alam  sebagai  milik  bersama  dan  hak  milik  secara  individu  adalah dalam  pemahaman  hak  untuk  menggunakan  kepunyaan  bersama  (Suwitra,  2010: 70).

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  eksistensi  masyarakat hukum  adat  sangat  berpengaruh  terhadap  penguasaan  tanah prabumian berdasarkan konsepsi Komunalistik religius di Bali. Lemah atau kuatnya eksistensi tanah  adat  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pertama adalah  hilangnya eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri. Kedua adalah menurunnya ketaatan masyarakat  hukum  adat  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  adat  dan  lembaga adatnya.  Apabila  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  tersebut  telah  hilang  maka secara  tidak  langsung  akan  menyebabkan  ketentuan-ketentuan  hukum  adat  yang wajib  untuk  dipatuhi  tidak  dapat  diberlakukan  lagi.  Demikian  pula  mengenai ketentuan  tanah-tanah  prabumiannya  akan  secara  otomatis  tidak  dapat diberlakukan lagi. Faktor tersebut dapat menjadi faktor internal yang berpengaruh terhadap eksistensi tanah adat (tanah prabumian).
Ketika masyarakat hukum adat ( desa pakraman ) tetap ada, maka masyarakat hukum  adat  ( krama  desa )  dapat  dilimpahkan  penguasaan  atas  tanah  prabumian. Adapun  penguasaan  tersebut  dilandasi  oleh  konsepsi  komunalistik  religius. Cerminan  konsepsi  tersebut  dapat  dilihat  pada  pola  penguasaan  tanah-tanah prabumian.  Unsur  komunalistiknya  masih  tetap  mengandung  unsur  kebersamaan, karena  hak  penguasaan  bukanlah  hak  milik.  Artinya, diberikannya  penguasaan tanah  PKD  kepada krama  desa untuk  dikuasai  secara  individu  sebagai  tempat bermukim  dan  tanah  AYDS  untuk  digarap  dalam  rangka  memberikan  hasil  yang dapat  dipergunakan  untuk  menunjang  kehidupan  sebagai  sumber  nafkah,  dengan ketentuan bahwa ada bagian tertentu yang harus diserahkan kepada desa pakraman . Di  samping  itu  wujud  dari  adanya  unsur  kebersamaan  dari  tanah-tanah  tersebut adalah penguasaan tanah-tanah tersebut dibatasi dengan ketentuan awig-awig yang melarang individu yang menguasai untuk mengalihkannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan berdasarkan paruman desa (rapat desa).
Mengenai  unsur  religius  tercermin  dari  adanya  suatu  kepercayaan  bahwa pemerajan (tempat melakukan persembahyangan di rumah) yang didirikan di atas pemukiman harus tetap dijaga karena berstana Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta manifestasi-Nya  termasuk  juga  distanakannya  roh  para  leluhur.  Kemudian  dalam wilayah  yang  lebih  besar  yaitu  hubungan  individu  dan  keluarga  yang  menguasai tanah adalah  adanya suatu  kewajiban untuk melaksanakan ayah-ayahan pada saat dilaksanakan  upacara Dewa  Yadnya di Pura  Kahyangan  Tiga di desa  pakraman setempat sebagai tempat berstananya Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Penguasaan tersebut sejujurnya juga  tidak  dapat  terlepas  dari  pengaruh  konsep  Tri  Hita  Karana  yang  berasal  dari
ajaran  Agama  Hindu,  yaitu  unsur palemahan ,  unsur parhyangan ,  dan pawongan . Ketiga  unsur  tersebut  mempengaruhi  dan  memberikan  dampak  pada  pola penguasaan tanah-tanah prabumian di Bali.

## 2. Saran
Dalam rangka menjaga eksistensi dari tanah-tanah prabumian di Bali beserta konsepsinya  yang  adi  luhung  maka,  penulis  menyarankan  kepada krama  desa pakraman (masyarakat  hukum  adat  di  bali)  agar  tetap  menjaga  eksistensi masyarakat  hukum  adatnya,  sehingga  eksistensi  dari  tanah-tanah  prabumiannya juga  tetap  terjaga.  Kemudian,  tidak  kalah  pentingnya  saran  juga  ditujukan  kepada pembentuk  peraturan  perundang-undangan  agar  segera  memberikan  pengakuan dan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  melalui  pembentukan  undang-undang sesuai  dengan  amanat  konstitusi,  untuk  dapat  menjamin  kepastian  hukum  bagi masyarakat  hukum  adat  di  seluruh  Indonesia  beserta  hak-hak  tradisionalnya termasuk di dalamnya hak terhadap tanah adatnya. Karena masyarakat hukum adat juga bagian dari Negara Indonesia dan Bangsa Indonesia yang juga mempunyai hak- hak asasi yang harus diberikan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU, JURNAL, DAN MAKALAH
Budiana,  I  Nyoman,  2011,  Memahami  Otonomi  Desa  Pakraman  Sebagai  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali (Kajian Dari Perspektif Hirarki Perundang- Undangan Indonesia), Jakarta Pusat, Jurnal Konstitusi Vol. I, Nomor 1, Juni. Fuady,  Munir,  2013,  Teori-Teori  Besar  ( Grand  Theory )  Dalam  Hukum,  Jakarta, Kencana. Harsono,  Boedi,  2008, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  Edisi  Revisi,  Jakarta, Djambatan.
Hendriatiningsih S, Budiartha A, Andri Hernand, 2008, Masyarakat dan Tanah Adat di  Bali  (Studi  Kasus  Kabupaten  Buleleng,  ProvInsi  Bali),  Jurnal  Sosio Teknologi ITB, Edisi 15 Tahun 7, Desember.
Ismail,  Nurhasan,  2012, Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  dan  Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat , Jakarta, Jurnal Rechsvinding, Vol. 1 Nomor 1,
April.
Mandala  I  Gusti  Partana,  2011, Eksistensi  Desa  Adat  Dalam  Penguasaan  dan Pemanfaatan  Tanah  Adat  di  Bali ,  Denpasar,  Jurnal  Hukum,  FH  Uiversitas Pendidikan Nasional, Vol. 7 Nomor 2 November.
Nurjaya  I  Nyoman,  2014, Paradigma  Pembangunan  Hukum  Nasional  Dalam Masyarakat  Multikultural  :  Perspektif  Antropologi  Hukum ,  Denpasar,  Jurnal Hukum Undiknas, Fakultas Hukum Undiknas, Vol. 1 No. 1 Agustus.
Santoso, Urip, 2010, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Ke 6, Jakarta, Kencana Prenada Media.
Sukirno,  22  Desember  2012, Dinamika  Relasi  Hukum  Negara  Dengan  Hukum  Adat (Studi  Kasus  Pengakuan  Hak  Ulayat  Atas  Tanah) ,  Makalah  pada  seminar Hubungan  Hukum  Negara,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama  di  Negara  Asia dan Asia Tenggara, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Sulastri, Ni Putu Arie dan Guntur, I Gusti Nyoman, 2013, Sistem Tenurial Tanah Adat Di Bali:  Studi Tanah  Pekarangan Desa Di Desa Pakraman Beng , Yogyakarta, Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan, Nomor 38 Tahun 12, Oktober.
Suwitra, I Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas tanah Adat di Bali, dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Bandung, LoGoz Publishing. Wiguna, I Gusti Ngurah Tara, 2009, Hak-Hak Atas Tanah Pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi, Cetakan Pertama, Denpasar, Udayana University Press.
Windia,  Wayan  P.,  2010, Bali  Mawacara  Kesatuan  Awig-Awig,  Hukum  dan Pemerintahan di Bali, Denpasar, Udayana University Press.

## B. INTERNET
Putra Made Adi Berry Kesuma, Parwata A.A. Gde Oka, Dewi A.A. Istri Ari Atu, diakses 07  Pebruari  2016,  “Jual  Beli  Tanah  Pekarangan  Desa  (PKD) Studi  Kasus  di Desa Pakraman Panestan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”( http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83013&val =908 .)