## PENDAHULUAN
Perbedaan konteks pembangunan menunjukkan adanya perbedaan strageti bertahan hidup maupun strategi koping petani untuk keberlanjutan mata pencaharian. Sembiring dan Dharmawan (2014)  menunjukkan adanya perbedaan aspek pembentuk strategi nafkah di Dusun Klaces dan Dusun Lempong Kabupaten Cilacap. Disisi lain,  Elis (2000) juga menunjukkan hal yang berbeda  terkait dengan aspek pembentuk strategi  nafkah  yakni  on-farm,  off-farm,  dan  non-farm.  Hal ini menunjukkan adanya peluang penelitian yang secara kontekstual dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus kajian tentang tentang livelihood . Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan livelihood petani kelapa di wilayah terpencil, yakni wilayah perbatasan dan pedesaan.
Kearifan lokal Makiriwo dalam perspektif sustainable livelihood untuk mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian sebagai petani perkebunan kelapa menjadi penting untuk diteliti secara mendalam mempertimbangkan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu yang secara kontekstual
memperkuat argumen bahwa kearifan lokal sebagai rekonstruksi gagasan mayarakat untuk mempertahankannya sekaligus menjaga keberlanjutan hidup dalam konteks pembangunan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan livelihood petani kelapa di Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia yakni pemanfaatan jejaring, kepercayaan, nila-nilai bersama dalam ranah kebudayaan untuk keberlanjutan mata pencaharian petani  kelapa  di  era  Revolusi  Industri  4  sebagai  tantangan globalisasi dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kehidupan petani di wilayah pedesaan khususnya di daerah perbatasan  negara  Indonesia,  tidak  terlepas  dari  fenomena kemiskinan  sejak  adanya  krisis  ekonomi.  Hal  tersebut disebabkan adanya penyesuaian nafkah petani perkebunan skala kecil (plasma) dalam menyiasati krisis ekonomi. Adapun, nafkah ganda menjadi perilaku atau praktik ekonomi yang dominan dimanfaatkan petani perkebunan miskin sebagai bentuk strategi bertahan  hidup.  Dalam  konteks  Indonesia,  Sumarti  (2007) menunjukkan bahwa subsektor perkebunan yang didominasi perkebunan rakyat telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis di Indonesia. Bahkan pada krisis ekonomi, perkebunan rakyat mengalami peningkatan kesejahteraan

## KEARIFAN LOKAL “MAKIRIWO” DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE LIVELIHOOD

## ( Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia)
Local Knowledge “Makiriwo” in The Sustainable Livelihood Perspective (Case of Apulea Coconut Farm Community in North Halmahera Regency, Indonesia)
Yosafat Kotalaha 1*) , Gatot Sasongko 1
1 Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana
*) E-mail: josafat_kotalaha@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to describe a portrait of Apulea community in North Halmahera District which is located in the border region between Indonesia-Philippines and North Halmahera-West Halmahera District. This study uses a qualitative method with a case study approach that specifically describes a survival strategy for the sustainability of the livelihoods of coconut farmers in the village of Apulea in North Halmahera Regency, Indonesia. Retrieval of research data using in-depth interview techniques, document observation and study. The informants involved in this study were selected selectively based on livelihoods and experience using social capital and cultural capital as a strategy to achieve livelihood sustainability. The results of this study indicate that local knowlidge makiriwo is embodied in natural resource capital and social capital that is used to sustain life  amid barriers to acces to financial capital, physical capital and human capital.
Keywords: Local Knowledge, Livelihood, Sustainability of Livelihoods, Apulea village

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan potret kehidupan masyarakat desa Apulea di Kabupaten Halmahera Utara yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina sekaligus perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang secara spesifik menguraikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup petani perkebunan kelapa Desa Apulea di Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia. Pengambilan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih secara selektif berdasarkan  latar belakang mata pencaharian dan pengalaman yang relevan dengan konteks penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal makiriwo terjewantahkan dalam modal sumber daya alam dan modal sosial yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup di tengah hambatan akses terhadap modal finansial, modal fisik dan modal manusia.
Kata Kunci: kearifan lokal, penghidupan, keberlanjutan mata pencaharian, Desa Apulea
meskipun  terjadi  depresiasi  rupiah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa perkebunan rakyat menjadi sumber pertumbuhan dan perbaikan distribusi pendapatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.
Upaya  untuk  mempertahankan  kontribusi  perkebunan  rakyat dalam hal pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, tidak terlepas dari permasalahan harga produk perkebunan primer serta harga input yang berimplikasi pada keuntungan usaha sehingga  produktivitas  perkebunan  rakyat  relatif  rendah.  Hal ini tidak terlepas dari faktor kelembagaan yang menyebabkan permasalahan sosial maupun ekonomi sehingga usaha pertanian dan produktivitasnya terhambat. Adapun, krisis moneter serta krisis ekonomi politik yang berlangsung pada tahun 1998 di  Indonesia  meskipun  telah  mengalami  proses  pemulihan, implikasinya masih relevan dengan konteks wilayah perbatasan khususnya  deaerah  terluar.  Implikasi  krisis  ekonomi  bagi masyarakat pedesaan ialah meningkatknya pengangguran, menurunnya daya beli serta peningkatan populasi penduduk di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dampak krisis ekonomi ialah krisis moral serta disintegrasi sosial (peningkatan kriminalitas dan ketimpangan sosial). Sementara itu, dalam konteks perkebunan rakyat, implikasi krisis ekonomi terhadap ekologi lingkungan ialah pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal. Dalam perspektif kelembagaan, permasalahan semacam ini muncul akibat interaksi dengan supra desa yang bekerja atas kekuatan pasar sehingga petani lapisan atas dan pedagang yang mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan petani kecil.
Mempertimbangkan adanya dinamika dalam mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian petani di wilayah perbatasan Indonesia-Philipina  khususnya  Desa  Apulea,  Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kearifan lokal Makiriwo dalam perspektif sustainable livelihood untuk keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa. Adapun perspektif kelembagaan terkait dengan livelihood digunakan untuk mengamati kelembagaan ekonomi lokal yakni strategi nafkah ganda rumah tangga petani kelapa dalam praktik Makiriwo untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan.
Keberlanjutan mata pencaharian dalam perspektif Chambers and Conway (1992) memberikan gambaran secara kontekstual yakni mata pencaharian masyarakat pedesaan dan aspek keberlanjutannya dengan memanfaatkan 5 (lima) modal penghidupan terdiri dari modal manusia ( human capital ), modal sosial ( social capital ), modal sumber daya alam ( natural capital) ,  modal  fisik  ( physical capital ),  dan  modal  finansial
( financial capital ). Konsep yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway (1992) ini dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis kondisi mata pencaharian rumah tangga petani kelapa di Desa Apulea.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2015; Emzir, 2012; Moleong, 2011). Data yang dikumpul dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan  teknik  wawancara  mendalam  dan  observasi, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen pemerintah desa maupun pemerintah daerah serta lembaga terkait seperti data statistik dan sebagainya. Proses penetapan infroman dilakukan menggunakan teknik snowball untuk menemukan informan kunci. Adapun,  hasil wawancara mendalam direkam dalam bentuk transkrip hasil wawancara
yang dikelola dalam bentuk matriks hasil transkrip wawancara menggunakan teknik trianggulasi untuk menyesuaikan adanya kesesuaian  antara  hasil  wawancara  dengan  hasil  observasi maupun studi dokumen.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia  dengan  Philipina  yakni  di  Kabupaten  Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Lebih spesifik, lokasi penelitian ini terletak di Desa Apulea Kecamatan Loloda, yang dapat digambarkan dalam peta lokasi penelitian sebagai berikut.
Secara administratif, Desa Apulea terletak di Kecamatan Loloda Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara  Provinsi  Maluku  Utara. Meskipun demikian, Desa Apulea juga terletak di perbatasan wilayah  Kabupaten  Halmahera  Barat  dan  Halmahera  Utara. Luas wilayah Desa Apulea ialah 5.192,85 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 442 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 226 jiwa dan perempuan sebanyak 216 jiwa. Selain itu, jumlah Kepala Keluarga yang terdokumentasi sebesar 104 (RPJMDes 2015-2020). Aksesibilitas jalan darat dari ibukota Kabupaten Halmahera Utara maupun ibukota Kabupaten Halmahera Barat belum tersedia, sehingga transportasi laut menjadi satu-satunya akses menuju ibukota Kabupaten. Akses komunikasi yang belum tersedia, membuat masyarakat Desa Apulea kesulitan berkomunikasi dengan penduduk di ibukota Kabupaten Halmahera Utara. Adapun, alokasi waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan laut dari ibukota Kabupaten Halmahera Utara  menuju  Desa  Apulea  membutuhkan  waktu  6  (enam) sampai  7  (tujuh)  jam  perjalanan  menggunakan  kapal  kecil (transportasi tradisional yang dikenal dengan istilah longboat atau motor ).
Secara  geografis,  Desa  Apulea  merupakan  wilayah  pesisir karena pemukiman penduduk yang dekat dengan pesisir pantai. Meski demikian mata pencaharian masyarakat tidak hanya sebagai nelayan melainkan sebagai petani perkebunan kelapa. Keterbatasan aksesibilitas dan transportasi menuju ibukota Kabupaten  Halmahera  Utara,  membentuk  mekanisme  sosial ekonomi masyarakat lokal dalam mempertahankan hidup melalui strategi nafkah ganda. Kondisi ini menarik untuk dikaji secara mendalam dengan pendekatan livelihood . Hal-hal yang menarik untuk diuraikan secara mendalam dalam kajian ini ialah kearifan lokal makiriwo dalam perspektif sustainable livelihood untuk mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian.

## Pengambilan dan Pengolahan Data Penelitian
Proses pengambilan dan pengolahan data dilakukan secara
253 |  Kotalaha Yosafat. et. al . Kearifan Lokal “Makiriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood
Sumber :   Sistem Informasi Geografi. 2015. Peta Administrasi Kecamatan Loloda Utara.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Desa Apulea
seksama untuk memperoleh informasi yang kredibel dan valid. Adapun, pemilihan informan dilakukan secara selektif sehingga data yang diperoleh tidak bias untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait tindakan ekonomi, strategi nafkah ganda dan budaya sebagai strategi mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa di Desa Apulea.
Teknik pengambilan data yang digunakan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, wawancara dilakukan bersama informan yang telah diseleksi mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan konteks penelitian. Pada tahap penjajakan, peneliti menggunakan teknik snowbowl yakni wawancara door to door menggunakan karakteristik sosial- budaya lokal sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat lokal sebelum melakukan wawancara penelitian. Adapun, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, studi dokumen yang dimaksudkan ialah kajian data statistik yang didokumentasikan oleh Pemerintah Desa Apulea terkait dengan data petani perkebunan  kelapa  maupun  data  lain  yang  relevan  dengan konteks penelitian ini.
Infroman  kunci  yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari 4 orang yakni Rein Terere (72 Tahun), Ribens Datty (64 Tahun),  Simson  Wadui  (81  Tahun),  dan  Ayub  Botara  (46 Tahun). Penetapan keempat informan sebagai informan kunci dilakukan secara selektif mempertimbangkan latar belakang informan sebagai petani serta pengalaman dalam perkebunan kelapa sejak usia muda yang diwariskan oleh orang tua secara turun temurun. Selain itu, informan kunci merupakan keluarga dari pemimpin desa yang memahami persoalan sosial, budaya dan ekonomi Desa Apulea. Dalam daftar kepemimpinan masyarakat Desa Apulea sejak tahun 1912-1947 dikenal sebagai Kimalaha, Bubady Datty telah menjadi pemimpin masyarakat Desa Apulea. Sebagai pemimpin pada saat itu, perkebunan kelapa telah menjadi mata pencaharian rumah tangga untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup. Pekerjaan sebagai petani perkebunan kelapa secara turun temurun diwariskan kepada Yoel Datty yang menjabat sebagai Kimalaha pada tahun 1947-1965.
Selanjutnya, kepemimpinan diwariskan kepada Ribens Datty sebagai generasi penerus untuk mengelola perkebunan kelapa. Selain itu, informan kunci Simson Wadui merupakan keturunan Kepala Desa yang dikenal dengan istilah Hamente (1966-1979) serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Yeremias Wadui sebagai Kepala Desa (2000-2004). Pengalaman sebagai petani kelapa telah dimulai sejak usia muda karena pekerjaan sebagai petani perkebunan kelapa telah dimulai sejak dahulu oleh generasi sebelumnya. Demikian halnya Ayub Botara sebagai Kepala  Desa  sejak  tahun  (2005-2017)  yang  juga  memiliki pengalaman bekerja sebagai petani kelapa sejak usia muda.
Masing-masing informan memiliki latar belakang pendidikan tertinggi pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan  SMU  serta  pendidikan  terendah  ialah  Sekolah  Dasar (SD). Pekerjaan sebagai petani kelapa masih bersifat tradisional serta mengalami kendala untuk mengakses pasar yang lebih luas sehingga kopra yang dihasilkan selalu dijual kepada pedagang pengumpul  (pengepul)  di  dalam  desa.  Hambatan  tersebut berimplikasi pada tekanan ekonomi saat terjadi fluktuasi harga kopra. Kondisi ekonomi yang lemah serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi menjadi penghambat peningkatan pendidikan masyarakat setempat.
Proses adaptasi bersama masyarakat Desa Apulea membutuhkan
waktu yang cukup lama. Pada pendekatan awal dibutuhkan waktu selama satu bulan untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat.
Kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal menunjukkan adanya kerjasama antar petani kelapa yang dikenal dengan istilah gotong royong ( makiriwo). Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dilakukan dengan strategi nafkah ganda. Masyarakat Desa Apulea memiliki mata pencaharian alternatif baik sebagai nelayan dan melakukan tindakan ekonomi berupa  diversifikasi  tanaman  produktif  untuk  mencukupi kebutuhan pangan dalam konteks budaya lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Makiriwo Petani Kelapa Desa Apulea
Mardiyaningsih, et.al. (2010) dalam penelitiannya tentang dinamika sistem penghidupan masyarakat tani tradisional dan modern di Jawa Barat, menghubungkan kelembagaan sosial asli masyarakat pedesaan dalam menjamin sistem penghidupan masyarakat. Pandangan tersebut berawal dari adanya gagasan tentang konseptualisasi perubahan sosial pada masyarakat tani yang tidak terlepas dari perubahan dimensi etika sebagai dasar sistem kehidupan sosial bermasyarakat. Penelitiannya menunjukkan  adanya  intervensi  kebudayaan  lokal  yakni Kasepuhan Sinar Resmi yang mampu mempertahankan eksisitas sistem penghidupan tradisional tanpa menutup diri dari arus modernisasi. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa falsafah hidup “ibu bumi bapak langit dan tanah ratu” komunitas  kasepuhan  dalam  menjalankan  aktivitas  nafkah terutama di bidang pertanian dan ekstrasi sumber daya alam mampu mempertahankan keberlanjutan nafkah rumah tangga.
Dalam konteks masyarakat Apulea, kearifan lokal makiriwo menempati posisi penting dalam mempertahankan hidup petani kelapa. Praktik makiriwo juga dikenal sebagai pemanfaatan modal sosial dan modal budaya untuk keberlanjutan mata pencaharian. Bagi masyarakat petani kelapa di Desa Apulea menjadi solusi untuk meringankan beban kerja petani kelapa dalam proses menghasilkan kopra. Dengan adanya makiriwo, proses produksi yang membutuhkan tenaga kerja upahan dalam jumlah banyak dan biaya yang relatif tinggi, dapat diatasi dengan pendekatan kelembagaan ekonomi lokal yang secara kolektif mengkombinasikan pendekataan kekerabatan atau kekeluargaan  dalam  tindakan  ekonomi  petani  kelapa.  Hal  ini menunjukkan bahwa, praktik makiriwo memobilisasi interaksi sosial  antar  individu  di  Desa  Apulea  dengan  memperluas jejaring sosial, menumbuhkan norma-norma atas dasar kebersamaan serta meningkatkan kepercayaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal tersebut nampak dalam sistem kerja
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 252-262 |  254
Gambar 2. Transportasi Laut Masyarakat Desa Apulea
Makiriwo petani kelapa di desa Apulea, sebagai berikut.
Dalam konteks Desa Apulea, pemilik lahan perkebunan kelapa merupakan petani kelapa. Meskipun memiliki lahan perkebunan kelapa yang luas, pemilik lahan juga turut bekerja dalam menghasilkan kopra. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Apulea, makiriwo merupakan praktik kebudayaan lokal yang secara kolektif disepakati oleh para sesepuh Desa Apulea untuk membantu salah satu anggota masyarakat menyelesaikan pekerjaannya.
Praktik makiriwo petani kelapa di Desa Apulea dapat digambarkan sebagai berikut: setiap petani kelapa yang memiliki lahan, memiliki waktu panen yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, interaksi sosial antar petani membentuk ikatan sosial yang kuat sehingga diakomodir dalam bentuk kelembagaan ekonomi lokal yakni kelompok kerja. Apabila salah satu anggota kelompok kerja hendak menghasilkan kopra, maka anggota kelompok lainnya akan berperan sebagai pekerja upahan yang bertanggungjawab membersihkan lahan perkebunan kelapa, memetik dan mengumpulkan buah kelapa serta membelah dan melakukan proses pengankutan hasil pengasapan daging kelapa. Sementara itu, pemilik lahan perkebunan kelapa akan bekerja secara bersama-sama pada tahap pengankutan kopra hasil pengasapan yang akan dijual kepada pengepul. Adapun, hasil penjualan kopra kepada pengepul akan dibayarkan sesuai upah kerja kelompok dengan biaya relatif murah sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan kelompok kerja. Setelah itu, pemilik lahan perkebunan kelapa yang telah melakukan proses panen dapat berperan menjadi anggota kelompok kerja dan membantu anggota lainnya yang mendapatkan giliran panen berikutnya.
Praktik makiriwo merupakan kearifan lokal warga Desa Apulea yang diwariskan secara turun temurun untuk meringankan tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Interaksi sosial dalam praktik makiriwo menimbulkan nilai-nilai budaya baru yang dikonstruksi secara kolektif tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Lingkungan sosial komunitas yang terisolir karena keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, justru memberikan ruang bagi penguatan kelembagaan ekonomi lokal dalam konteks makiriwo. Dengan demikian, kepercayaan antar  petani  dalam  kelompok  kerja  semakin  kuat.  Hal  ini menunjukkan bahwa jejaring, norma dan kepercayaan bagi masyarakat dalam ruang yang terisolir memperkuat akumulasi modal  sosial  sehingga  dapat  dimanfaatkan  dan  dikonversi menjadi modal ekonomi.
Modal Livelihood Petani Kelapa Desa Apulea
Keterbatasan petani kelapa di Desa Apulea dalam mengakses modal  untuk mencapai keberlanjutan mata pencaharian dalam konteks livelihood yang diadaptasi dari pemikiran Chambers dan Conway (1992) dapat digambarkan seperti pada  gambar
4 berikut ini.
Keberlanjutan mata pencaharian dalam perspektif Chambers and Conway (1992) memberikan gambaran secara kontekstual yakni mata pencaharian masyarakat pedesaan dan aspek keberlanjutannya.  Untuk  memahami  pelbagai  permasalahan terkait keberlanjutan mata pencaharian di desa, konsep yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway (1992) dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis kondisi mata pencaharian rumah tangga petani kelapa di desa Apulea.

## Modal Manusia
Modal manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan  produktivitas  seseorang.  Modal  manusia  pada penelitian ini menunjuk pada latar belakang pendidikan, pelatihan  dan  pengalaman  petani  Desa  Apulea.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, petani kelapa desa Apulea rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sangat sedikit berpendidikan tinggi yakni Sekolah Menengah Atas (SMA /  SMU),  dan  mayoritas  petani  kelapa  tradisonal  dan  hanya mengandalkan kepala keluarga dalam mencari nafkah. Selain itu petani kelapa di Desa Apulea masih belum memiliki pemahaman terkait dengan inovasi produk berbahan dasar kelapa maupun pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi kopra yang berkualitas. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Ayub Botara (46 tahun) sebagai pendukung argument terkait modal manusia di Desa Apulea :
Bahasa lokal: “Kami disini paling tinggi sekolah itu hanya SMA, itupun hanya satu dua, paling banyak itu  SD bahkan ada yang tidak sekolah, samua kapala keluarga sebagai pekerja petani kalapa, juga torang mangael  untuk torang pe makan hari-hari,  jadi  torang pehasil itu menunggu kuartal kelapa”.
Bahasa Indonesia: Kebanyakan kami sebagai petani berpendidikan SD bahkan ada yang tidak selesai SD dan hanya sedikit yang berpendidikan SMA, semua kepala keluarga adalah pekerja petani kelapa, dengan hasil kopra yang dikerjakan 4 bulan sekali atau kuartal dan  kami juga melaut untuk kebutuhan keseharian kami.
Wawancara bersama Ribens Datty (64 Tahun) pada tanggal 9 Oktober 2017:
Bahasa Lokal (Desa Apulea) : “Maneoka ja nako ua, de isiodaka wasi kokowo de okia puniti bisa imadadi pipi, jadi ka  misalnya nanga keluarga de nako nyawa ima gajako woja gao, jadi ma puniti ka wosi jowo to, nako maruka dai Sulawesi ona ja lewang nako maneisa jo siodakua”.
Bahasa  Indonesia:  “Disini  kami  tidak  tahu  sama  sekali,
255 |  Kotalaha Yosafat. et. al . Kearifan Lokal “Makiriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood
Gambar 3. Sistem Kerja Makiriwo Petani Kelapa Desa Apulea
Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa Kelompok Kerja Tahap Pembersihan Lahan Tahap Memetik dan Mengumpulkan Buah Kelapa Tahap Membelah dan Pengangkutan hasil Pengasapan Daging Kelapa Household Social Financial Physical Natural Human Sustainable Livelihood Assets
Geography Ecosystems Climate Vulnerability Climate Change
Natural Environment Political System Policies Institution Political Environment Livelihood Strategies Gambar 4. Sustainable Livelihood Assets Sumber : Kerangka sustainable livelihood yang diadaptasi dari Chambers and Conway (1992)
bagaimana mengelola atau memanfaatkan bahan dari pohon kelapa menjadi produk yang lain seperti tempurung atau sabutnya. Proses produksi kopra kami berbeda dengan tempat lain, di tempat kami, tempurung dan sabut kelapa masih digunakan untuk pengasapan. Proses menghasilkan kopra tidak menggunakan cara lewang seperti di Sulawesi atau di tempat lain, kami masih tradisional”.
Mardi (2011)    dalam  penelitian  tentang  konvesi  waduk Wonogiri, menunjukkan bahwa modal manusia yang memiliki latar belakang penddikan, pelatihan dan pengalaman di bidang pertanian sangat penting dalam mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkualitas untuk keberlanjutan penghidupan petani. Selanjutnya, (Barro, 1991; Mankiew et al. 1992), membuktikan bahwa modal manusia yang diukur melalui indikator pendidikan, berpengaruh positif terhadap output perkapita.
Schultz (1961) menyatakan  bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal, sebagaimana modal fisik dan teknologi. Modal manusia adalah dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang akan  memengaruhi  kemampuan  produktivitas  orang  tersebut. Sedangkan Acemoglu dan Autor (2005) serta  Anwar  (2017) mengatakan modal manusia sebagai suatu hal yang berhubungan dengan bekal pengetahuan atau karakteristik pekerja yang dimiliki (baik bawaan atau diperoleh) yang memberikan kontribusi  “produktivitas”.  Dalam  pendekatan  penghidupan ( livelihoods approach ) modal manusia ( pople center ) memiliki perhatian pertama dan utama sebagai subyek yang penting. Hal ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam meperoleh akses yang lebih baik terhadap kondisi penghidupan mereka. Rumah tangga petani yang hanya mengandalkan pada satu orang sebagai pencari nafkah, dan keterbatasan kemampuan mengelola sumber daya  karena rendahnya pendidikan, pengetahuan  dan keterampilan yang dimiliki sangat rentan dengan kemiskinan.
Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan perkebunan kelapa di Desa Apulea menyebabkan terjadinya tekanan ekonomi atau hambatan akses terhadap modal  finansial.  Hambatan  akses  terhadap  modal  finansial berimplikasi pada akses terhadap modal manusia dan modal fisik,  demikian  halnya  hambatan  akses  terhadap  modal  fisik berimplikasi pada modal manusia dan modal finansial. Dalam konteks petani Desa Apulea, modal finansial, modal fisik dan modal manusia memiliki hubungan kausalitas satu sama lain.
Petani Desa Apulea saat ini mewarisi perkebunan kelapa milik generasi sebelumnya, oleh sebab itu akses terhadap modal sumber daya alam telah dimiliki. Selanjutnya, kearifan lokal makiriwo yang diwariskan oleh generasi sebelumnya merupakan modal sosial petani kelapa di Desa Apulea yang mampu memperluas jejaring sosial, menumbuhkan nilai-nilai atas kepentingan bersama serta kepercayaan kepada sesama. Dengan adanya makiriwo proses produksi yang membutuhkan tenaga kerja upahan dalam jumlah yang banyak dan biaya yang relatif tinggi dapat diatasi dengan pendekatan kekerabatan dan kekeluargaan.

## Modal Sumber Daya Alam
Sumber daya alam mempunyai peran cukup penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Begitu pentingnya sumber daya alam bagi manusia dalam pembentukan peradaban kehidupan bagi manusia, sehingga setiap manusia memiliki
konsepsi dan pandangan tersendiri dalam penguasaan dan pengelolaannya (Hidayat, 2011). Bagi masyarakat desa Apulea, modal sumber daya alam berupa tanah dan laut di manfaatkan untuk keberlanjutan mata pencaharian petani dengan bercocok tanam tanaman holtikultura, kelapa,  pala dan cengkeh serta melaut (nelayan) yang dilakukan secara tradisonal dan subsisten. Berikut kutipan wawancara : Simson Wadui (81 tahun) :
Bahasa Lokal: “Kami disini dusun kelapa itu ada yang peninggalan orang tua tapi ada juga kami tanam sendiri, selain menanam kelapa,berkebun bermacam kebutuhan maknan hari- hari, kami juga menanam pala dan cengkeh tapi untuk pala dengan cengke sangat terbatas yang paling banyak itu hasilnya kopra juga mengail  untuk makan hari-hari, jika ada lebih kita jual, tapi paling banyak itu hanya untuk makan. Juga dusun kelapa itu tempatnya beda-beda jika hanya sendiri kerja pasti terlambat, belum lagi kebun itu ada yang jauh dan digunung- gunung dan kelapa itu biasanya kami kerja 4 bulan sekali”.
Bahasa Indonesia: Kami memiliki lahan kelapa yang sebagian merupakan warisan orang tua dan juga usaha kami sendiri, selain sebagai petani kelapa yang menghasilkan kopra sebagai komoditi unggulan, areal perkebunan kelapa kami ada yang berada di tempat yang jauh dan berbukit atau berlereng sehinga kami kesulitan mengerjakannya bersamaan ketika masa panen, proses panen kelapa membutuhan 4 bulan sekali, selain itu kami juga menanam pala dan cengke tetapi jumlah tidak banyak. Untuk memenuhi nafkah sehari-hari kami memanfaatkan alam sekitar untuk menanam tanaman bulanan dan juga melaut.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  petani  perkebunan  kelapa  desa Apulea, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia, namun memanfaatkan sumber daya alam juga mempraktikan strategi nafkah ganda rumah tangga, seperti menanam tanaman produktif lainnya serta menjadi nelayan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Petani kelapa di Desa Apulea mempertimbangkan masa panen kelapa setiap 4 bulan dan masa panen tanaman cengkeh dan pala serta tanaman holtikultura atau umbi-umbian.
Hasil penelitan ini menunjukkan adanya perbedaan luas lahan petani kelapa desa Apulea. Beberapa lahan yang diperoleh sebagai aset, merupakan warisan orang tua dan ada yang diperoleh berdasarkan usaha sendiri. Selain itu, proses panen kelapa membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk memproduksi kopra. Istilah yang lebih akrab dikenal petani lokal ialah kuartal. Hambatan  dalam  proses  produksi  ialah  kondisi  geografis lingkungan perkebunan yang merupakan lereng perbukitan. Hal  tersebut  memengaruhi  produktivitas  usahatani  kelapa. Oleh karenanya, praktik makiriwo sangat membantu dalam meringankan proses pengelolaan kelapa menjadi kopra. Pada perkebunan kelapa petani desa Apulea menunjukkan adanya sebua kerentanan terhadap pendapatan petani disebabkan pengolahan kelapa yang menghasilkan kopra tidak dikerjakan secara optimal, selain itu pengerjaannya dilakukan secara tradisional.
Wijayanti et al. (2016), menyatakan bahwa modal sumber daya alam merupakan persediaan alam yang dihasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia yang terdiri dari penguasaan  lahan  dan  produktivitas  lahan,  sumber  daya  air dan jasa lingkungan. Selain itu, peneliatan yang dilakukan oleh Hidayat  (2011)    pada  kominitas  adat  lokal  PakPak  di  Dairi Sumatera  Utara,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  sumber daya alam atas dasar kearifan tradisional, yang dikelola secara holistik, moralitas, praksis dan ekologis mampu menjamin
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 252-262 |  256
keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks petani desa Apulea, menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap modal sumber daya manusia oleh karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan, keterbatasan akses terhadap modal fisik karena tidak tersedianya infrastruktur dan  transpotasi  penunjang  aktifitas  ekonomi  petani  yang berimplikasi  pada  keterbatasan  modal  finansial,  maka  petani desa Apulea memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan berbagai aktifitas mata pencaharian dengan menggunakan cara- cara tradisonal sebagai upaya keberlanjutan penghidupannya.
Hal ini tampak dalam pemanfaatan sumber daya alam bukan saja sebagai petani kelapa, tetapi juga mempraktikan strategi nafkah ganda rumah tangga dengan menanam tanaman produktif lainnya seperti tanaman pala, cengkeh dan tanaman holtikultura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mata pencaharian sampingan sebagai nelayan juga dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup. Strategi mencapai keberlanjutan mata pencaharian juga ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, kondisi geografi, dan ekosistem. Selain itu, lingkungan politik juga memengaruhi keputusan untuk menetapkan strategi mencapai keberlanjutan matapencaharian.  Hal-hal  terkait  dengan  sistem  politik, kebijakan dan kelembagaan juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi petani perkebunan kelapa dalam mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.
Selanjutnya, kearifan lokal makiriwo yang diwariskan oleh generasi sebelumnya merupakan modal sosial petani kelapa di Desa Apulea yang mampu memperluas jejaring sosial, menumbuhkan nilai-nilai atas kepentingan bersama serta kepercayaan kepada sesama digunakan sebagai akses terhadap modal  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.    Hal  ini  tampak pada kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan perkebunan kelapa yang menghasilkan kopra, mulai dari pembersihan lahan, pekerjaan memetik buah kelapa, pekerjaan pemisahan daging kelapa dan proses pengankutan dilakukan secara bersama-sama dengan pendekatan kearifan lokal yang disebut dengan makiriwo sebagai bentuk strategi bertahan hidup dalam memanfaatkan modal sumber daya alam dan modal sosial dalam bentuk nafkah ganda rumah tangga untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.

## Modal Finansial
Modal finansial merupakan salah satu modal yang amat penting. Modal ini merupakan modal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sumber utama modal keuangan petani desa Apulea adalah dari hasil penjualan kopra dalam satu kuartal (4 bulan). Rata-rata petani menghasilakan kopra  sebanyak 1 – 2 ton dalam satu kuartal, pengusaha pengumpul membelinya dengan harga yang ditetapkan sendiri tidak disesuaikan dengan harga kopra yang dijualkan ke pedagang kopra utama (Tobelo). Harga kopra yang ditetapkan pengusaha pengumpul (pengepul) di desa Apulea sebesar Rp. 6.000/kg. Jika dihitung pendapatan petani pada hasil penjualan kopra dengan rata-rata 1,8 ton/kuartal  yang dikerjakan oleh pemilik kebun kelapa maka 1.800 kg, dikalikan dengan harga yang ditetapkan  Rp 6.000 maka penghasilan petani dalam satu kuartal sebesar Rp 10.800.000, sehingga jika dirata-ratakan pendapatan petani perbulan dapat dihitung dari total pendapatan satu kuartal sebesar Rp 10.800.00 kemudian dibagi 4 bulan maka, pendapatan petani perbulan sebesar Rp 2.700.000.
Sementara itu, apabila proses pengolahan kopra menggunakan tenaga kerja, maka hasil penjualan akan dibagi dua antara
pemilik lahan kebun kelapa dengan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian hasil perhitungan penjualan kopra Rp 10.800.000 dibagi dua maka pendatapan petani dalam satu kuartal sebesar Rp 5.400.000, sehingga jika dirata-ratakan pendapatan petani kelapa perbulan dengan menggunakan tenaga kerja adalah Rp 5.400.000 dibagi 4 bulan maka pendapatan petani perbulan sebesar Rp 1.350.000. pendapatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, petani berhutang kepada pengusaha kopra (pengepul). Lebih jauh dapat dilihat hasil wawancara bersama Ribens Datty (64 Tahun)
Bahasa lokal : “ Nako ngomi maeoka mia pipi ka igono, jadi nako mia kebutuhan i mendakak misalnya ngoaka jo sakolah atau wo gogama paling ka pengusaha ika mimageje. Igono madugala sekarang maneoka Rp. 6.000 kilo moi nako wolega memang i cukup kaua apalagi nako nanga igono nyawa jaakana so woma kabage oka pasti icukup kaua belum lagi nanga nagimi wosi tutup”.
Bahasa  Indonesia:  Petani  Desa Apulea  tidak  memiliki  modal (uang tunai) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga petani hanya mengandalkan alam dan pengusaha pengumpul (pengepul) kopra. Rata-rata harga kopra saat ini dibeli dengan harga Rp. 6000/ kg, kalau dilihat pasti tidak cukup belum lagi jika kebun kelapa dikerjakan oleh orang lain sudah tentu dibagi dua dengan pekerja, selain itu hasil pembagian tersebut dipotong hutang ke pengusaha pengepul maka sudah tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga jika ada kebutuhan mendesak seperti kebutuhan anak sekolah atau sakit dan kebutuhan lainnya maka harus berhutang kepada pengusaha kopra atau pengepul.
Menurunya harga kopra berimplikasi pada ketidakmampuan petani untuk menggunakan tenaga kerja upahan serta berdampak pada ketidakmampuan petani menafkahi keluarga (biaya pendidikan sekolah anak dan kesehatan). Selain itu, masalah lain yang dihadapi petani kelapa ialah adanya hutang kepada pengepul kopra yang menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan akan dikurangi jumlah hutang. Faktor-faktor tersebut menurunkan kuantitas dan kualitas hasil produksi serta memperkuat ketergantungan petani pada pengepul karena tidak berdaya dalam menetapkan harga kopra.
Pengelolaan perkebunan rakyat dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia, harga yang selalu berubah, kepentingan politik pemerintah dan dan perusahaan swasta, serta ketergantungan. Faktor-faktor penentu keberlanjutan pengelolaan perkebunan rakyat tersebut saling memengaruhi satu dengan lainnya. Mengitsu (2015) menunjukkan adanya tantangan dalam strategi nafkah ganda yakni masalah administratif  sumber daya komunitas yang mengalami kelangkaaan. Sedangkan, Alboere (2018) berargumen bahwa strategi nafkah ganda merupakan norma dalam ekonomi di wilayah pedesaan yang berkembang menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Lebih jauh, Ewebiyi dan Meludu (2013) menunjukkan hambatan diversifikasi mata pencaharian rumah tangga di desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan asset dan sistem transportasi yang buruk. Beberapa peneliti terdahulu, menghubungkan strategi nafkah ganda dengan pendekatan livelihood di wilayah pedesaan yang menekankan pada tindakan ekonomi dan perspektif kelembagaan (Belete, 2018; Gelan, 2018; Liu dan Lan, 2015; Gebreyesus, 2016; Robaa dan Tolossa, 2016). Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan perilaku sesuai konteks budaya
257 |  Kotalaha Yosafat. et. al . Kearifan Lokal “Makiriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood
pada wilayah yang berbeda.
Ding et al. (2018) menghubungkan modal aset livelihood dengan strategi bertahan hidup komunitas penggembala dan menemukan bahwa akses terhadap asset sangat minim sehingga peningkatan kapasitas dapat mempermudah proses transisi rumah tangga untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Disisi lain, Pandey (2017) menunjukkan bahwa strategi nafkah ganda muncul akibat keterbatasan akses terhadap aset livelihood ,  sehingga  membutuhkan  intervensi  kelembagaan berupa kebijakan untuk mencapai keberlanjutan. Su et al, (2018) menunjukkan adanya resiko ketidak berlanjutan apabila akses  terhadap  aset  livelihood  terhambat.  Disisi  lain,  Nayak (2017) berargumen bahwa tidak selamanya akses terhadap aset livelihood menjamin keberlanjutan mata pencaharian keluarga, akan tetapi terdapat kemungkinan mata pencaharian keluarga tidak berkelanjutan meskipun akses terhadap modal sangat mungkin. Penelitiannya lebih menekankan pada perubahan- perubahan aspek kelembagaan yang justru menjadi penyebab ketidak berlanjutan mata pencaharian.
Beberapa peneliti terdahulu juga menunjukkan adanya peluang terjadinya transformasi kelembagaan nafkah. Seperti halnya, Mardiyaningsih et.al (2018) dalam konteks Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Temuannya menunjukkan adanya perubahan pada aras kelembagaan akibat keterbatasan akses salah satunya perubahan ekologi kawasan hutan, dimana kelembagaan nafkah modern yang hadir menggantikan kelembagaan nafkah tradisional. Scott (1981) melihat komunitas desa mengatur kegiatan ekonomi rumahtangga masyarakatnya dengan mengadakan koordinasi melalui kelembagaan adat, oleh sebab itu aspek kultural menjadi sangat esensial dalam kelembagaan nafkah masyarakat lokal. Terlepas dari ekonomi ganda, Boeke (1953) masih relevan dengan konteks perubahan sosial di pedesaan, dimana masih banyak karakter masyarakat pra-kapitalis dengan sistem kelembagaan nafkah tradisional. Sementara itu, pemerintah, swasta dan LSM hadir dengan membawa karakter masyarakat kapitalis di pedesaan. Lebih jauh, Sellato (2007) melihat banyaknya program LSM maupun proyek pemerintah yang mempromosikan keswadayaan pada komunitas pedesaan justru menghasilkan hasil yang kurang efektif.
Pola nafkah ganda di pedesaan merupakan proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Scott (1981) mengemukakan tiga strategi nafkah yang umumnya dilakukan masyarakat pedesaan yakni  intensifikasi  atau  ekstesifikasi  pertanian,  diversifikasi nafkah serta migrasi baik secara sukarela maupun tidak. Selain itu, tindakan ekonomi merupakan proses yang dilakukan individu dalam relasi sosial sehingga tindakan ekonomi selalu melibatkan makna dan memperlihatkan kekuasaan yang melekat dalam jejaring atau hubungan interpresonal antar aktor yang didorong oleh kepentingan. Dalam konteks kehidupan petani, perilaku ekonomi yang terpinggirkan dalam tatanan komoditi tanaman komersial berimplikasi pada ketidakmampuan melakukan investasi. Petani yang hidupnya dekat dengan batas subsistensi cenderung mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang diperoleh dalam jangka panjang.
Kelembagaan ekonomi lokal diperlukan untuk mengatur hubungan antar petani dan pemilik modal sekaligus pedagang (pengepul) sehingga berorientasi pada prinsip resiprositas. Hal tersebut dapat menjadi solusi atas pelbagai permasalahan kelembagaan ekonomi lokal sehingga berimplikasi pada
menurunnya kesejahteraan ekonomi petani dan meningkatknya kesenjangan antar lapisan. Dalam konteks ini, tindakan ekonomi menjadi faktor yang esensial. Swedberg (2003) berpendapat bahwa tindakan ekonomi didorong oleh suatu kepentingan sebagai kekuatan mendasar, selain itu kepentingan merupakan fenomena sosial yang direalisasikan melalui relasi sosial. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan ketidakberdayaan  petani  kelapa  akibat  fluktuasi  harga  kopra yang berhubungan dengan faktor pengolahan seperti penggunaan tenaga kerja, pengadaan modal, bahan, alat, pemasaran dan pengembangan usaha. Dalam berbagai dimensi kepentingan, rasa keadilan yang terusik memunculkan perlawatan dari petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi nafkah rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidupnya dipengaruhi oleh kepentingan  sosial.  Dengan  demikian,  kolektifitas  komunitas lebih penting daripada individu.
Pada kasus perkebunan kelapa di desa Apulea, menurunnya harga kopra berimplikasi pada ketidakmampuan petani untuk menggunakan tenaga kerja upahan serta berdampak pada ketidakmampuan petani menafkahi keluarga (biaya pendidikan sekolah anak dan kesehatan). Selain itu, masalah lain yang dihadapi petani kelapa ialah adanya hutang kepada pengepul kopra yang menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan akan dikurangi jumlah hutang. Faktor-faktor tersebut menurunkan kuantitas dan kualitas hasil produksi serta memperkuat ketergantungan petani pada pengepul karena tidak berdaya dalam  menetapkan  harga  kopra.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perkebunan kelapa rakyat mengalami kemunduran sehingga menimbulkan gejala kemiskinan dan perilaku ekonomi yang terpinggirkan dalam tatanan komoditi tanaman komersial di Desa Apulea,  Kabupaten  Halmahera  Utara,  Provinsi  Maluku Utara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sumber  kemiskinan petani kelapa berawal dari penguasaan modal pada tatanan kelembagaan ekonomi lokal. Ketimpangan penguasaan modal antar lapisan, menentukan keberlanjutan mata pencaharian petani.
Keberhasilan usahatani sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seorang petani yakni prestasi ekonomi, meskipun demikian pengelolaan kebun juga cukup dipengaruhi oleh kondisi kekuatan luar seperti pasar dunia yang menentukan naik turunnya harga kopra. Selain itu, perilaku petani dalam pengelolaan perkebunan rakyat menunjukkan adanya indikasi tindakan rasional instumental yang didasari nilai untung rugi secara ekonomi. Dalam kondisi tekanan ekonomi, petani semakin tidak mandiri dalam pengembangan usaha. Dalam konteks Desa Apulea, kelembagaan ekonomi lokal atau kelembagan tradisional permodalan dan pemasaran yang dikenal sebagai pedagang pengumpul (Pengepul), justru memperkuat ketergantungan  petani  melalui  hutang.  Hal  ini  menunjukkan adanya tindakan ekonomi petani dalam jejaring sosial yang secara ekonomi berdampak negatif tetapi menguntungkan pada sisi sosial. Dengan demikian, petani kelapa semakin tidak berdaya menghadapi masalah keterbatasan akses meningkatkan finansial.
Kelembagaan yang baru seperti koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih relatif rendah. Selain itu, belum efektif untuk dapat bersaing dengan pengepul karena keterbatasan mengakses modal serta keterbatasan akses sumber daya manusia. Meskipun demikian, manfaat yang dirasakan petani ialah manfaat sosial yakni intensitas hubungan sosial antar petani. Tatanan kelembagaan ekonomi lokal masih berdasarkan “kesepakatan” antara petani dan pengepul, meskipun demikian tidak ada keterbukaan dalam penentuan harga dan penetapan harga kopra. Petani kelapa hanya berpatokan pada harga yang
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 252-262 |  258
ditetapkan oleh pengepul tetapi tidak pernah tahu harga resmi yang berlaku. Adapun, harga kopra di Desa Apulea berbeda dengan desa lainnya, meskipun dalam kabupaten yang sama. Petani kelapa hanya bisa mengeluh dengan adanya perbedaan harga tanpa mengetahui hal-hal yang membedakan harga kopra tersebut. Tatanan kelembagaan ekonomi lokal telah membentuk mekanisme sosial sehingga tekanan ekonomi tidak melanggar subsistensi petani. Kesempatan meminjam uang yang diberikan pengepul kepada petani seakan menjadi asuransi sosial untuk keberlanjutan mata pencaharian. Meskipun demikian, petani menanggung hutang yang cukup banyak sehingga terbatas memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dengan demikian, mekanisme tersebut diakui memberi peluang mobilitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan melainkan merugikan petani.
Rasa ketidakadilan karena keterbatasan akses petani untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguasaan modal terjewantahkan dalam aksi demonstrasi kepada Pemerintah Derah  Kabupaten  Halmahera  Utara  untuk  memperhatikan ketimpangan sosial tersebut, meskipun demikian kekuatan luar menjadi penentu harga kopra sehingga tekanan ekonomi sejak krisis  ekonomi  Indonesia  seakan  tidak  mengalami  perubahan dengan  pedesaan  di  daerah  perbatasan  Indonesia-Philipina khususnya Desa Apulea. Sejauh ini, upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tekanan ekonomi petani dilakukan dengan membangun akses transportasi secara merata ke seluruh pedesaan  di  Kabupaten  Halmahera  Utara.  Indikasi  perbedaan harga kopra dipengaruhi oleh hambatan akses transportasi pengepul di Desa Apulea untuk mendistribusikan kopra ke ibu kota Kabupaten. Dengan demikian, upaya menyediakan aksesibilitas dan transportasi diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi aras kabupaten.

## Modal Fisik
Modal fisik merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung kelancaran  aktifitas  masyarakat  berupa  infrastruktur. Infrasturktur yang dimaksud adalah barang publik yang dapat diakses semua orang tanpa biaya.  Dalam konteks DEsa Apulea,  terdapat  hambatan  dalam  memanfaatkan  modal  fisik berupa sarana prasarana seperti jalan, jembatan, transportasi dan  komunikasi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  untuk mengakses  semua hasil usaha dan aktivitas masyarakat Desa Apulea ke ibu kota kabupaten (Tobelo) sebagai pusat ekonomi masyarakat menggunakan kapal laut milik swasta, sedangkan untuk menghubungkan antara desa yang satu dengan desa lainnya hanya menggunakan motor jon z on/ longboad. Selain itu, petani desa Apulea tidak memiliki teknologi modern dalam menghasilkan kopra sebagai salah satu komoditi utama dalam keberlanjutan penghidupannya, tetapi hanya menggunakan peralatan seadanya yang dilakukan secara tradisional. Peralatan tersebut berupa: parang, sabit, bika (lonjung), karung, kore- kore (alat pengeruk daging kelapa), dan para-para (tempat pengasapan daging kelapa).
Parang, dipakai untuk melepaskan kelapa dari tandannya, Sanggut/sabit digunakan sebagai alat pembersihan arel kebun kelapa atau membuang gulma (rumput dan ilalang), bika (lonjung) yaitu sejenis keranjang berbahan rotan dan digunakan dengan cara menggendong di bagian belakang, sebagai alat pengumpul buah kelapa, kore-kore (alat pengeruk sesebagai pemisah daging kelapa dari tempurung) dan karung (tempat pengepakan daging kelapa pada saat pengerjaan proses pemisahan daging kelapa dan tempurung atau kopra apabila sudah dilakukan peroses pengasapan atau pengeringan), para-para (tempat pengasapan daging kelapa)  sebagai tempat pengasapan kopra  berbentuk
rumah panggung yang bahan-bahan terbuat dari bambu. Untuk mengangkut kopra dari para-para (tempat pengasapan kopra), terkadang petani langsung mengangkat dengan tenaganya sendiri dengan cara memikul yaitu meletakan kopra pada punggungnya ataupun dengan menggunakan jasa angkut orang lain yang memiliki kendaraan roda dua, kemudian dibawa ke gudang pengusaha atau pengepul karena petani tidak memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan kopra. Berikut ini adalah kutipan  hasil  wawancara  bersama  Rein  Terere  (72  Tahun)  9 Oktober 2017 di Areal Perkebunan Kelapa :
Bahasa Lokal (Desa Apulea): “Maneoka mamasalah ka perhubungan bolo! maruka daku joku oka de wosi guti nege ko wokangelasi karena mene ja tetede meiasi, tapi nako de ngekomo magilamoko demenaka bisa saja ja tede okia alat, jadi ngomi mane mi temo ngekomo mane harus isi mana la nanga ekonomi de barang yang wa ojo-ojomo mane de nanga gina ka wa noa uku de alat ja tede, nako ua bole mane mangoe de cuman karena ngekomo meia to, jadi wokangela jadi paling penting mane perhubungan. Nako ua mia hasil maneoka akunu de i supu oka kota ika, maruka bole, gugumuni, sibi, kastela tapi karena ma perhubungan mane i susa to jadi ka dai o matengo ai wola jambatan masonoa isa, so ka una ika mimabubukunu, jadi manege ngina-ngina manga usaha bolo”.
Bahasa Indonesia: “Masalah utamanya adalah perhubungan atau akses jalan, kebun saya terletak di daerah pegunungan sehingga proses panen cenderung lebih sulit kalau tidak tersedia jalan. Saya butuh jalan bahkan jembatan untuk mengangkut hasil panen, susah bagi kami untuk mengangkut hasil panen kalau tidak ada jalan atau alat yang dapat meringankan beban kerja kami. Kami berharap akan dibangun jalan untuk mempermudah usaha kami”.
Petani kelapa di Desa Apulea dalam menghasilkan kopra masih menggunakan cara-cara tradisional menggunakan peralatan seadanya, menunjukkan bahwa petani kelapa di Desa Apulea masih  belum  memiliki  pemahaman  terkait  dengan  inovasi produk berbahan dasar kelapa maupun pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi kopra yang berkualitas, selain itu infrastruktur berupa jalan, jembatan dan transportasi lainnya bahkan komunikasi yang tidak memadai, sehingga kesulitan dalam mengakses hasil pertanian.
DFID  (1999)  menyampaikan  bahwa  asset  fisik  adalah infrastrutur dasar dan barang-barang yang diperlukan untuk mendukung penghidupan. selain infrastruktur, asset fisik juga meliputi kepemilikan peralatan dan sarana prasarana untuk kegiatan produksi. Ewebiyi dan Meludu (2013) menunjukkan hambatan diversifikasi matapencaharian rumah tangga di desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan asset dan sistem transportasi yang buruk. Dalam konteks kewilayahan, sarana parasaran dapat berupa infrastruktur jalan, irigasi maupun akses terhadap informasi dan kominukasi (Scoones, 1998).
Hal  ini  menunjukkan  pula  adanya  indikasi  hambatan akses terhadap modal manusia yakni keterampilan untuk menghasilkan produk yang unggul. Selain itu, keterbatasan akses modal fisik berupa sarana dan prasarana penunjang atau teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kopra maupun dalam bertransaksi, sebab modal fisik merupakan salah satu penunjang kehidupan masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum dan penunjang kehidupan diukur untuk melihat sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendukung mata pencaharian karena ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan
259 |  Kotalaha Yosafat. et. al . Kearifan Lokal “Makiriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood
kehidupan yang layak.
Dalam hubungan dengan kearifan lokal petani Desa Apulea, interaksi sosial dalam praktik makiriwo sebagai nilai-nilai budaya yang dikonstruksi secara kolektif tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Lingkungan sosial komunitas yang terisolir karena keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, justru memberikan ruang bagi penguatan kelembagaan lokal dalam konteks makiriwo. Hal ini tampak pada kegiatan kerja sama pengangkutan kopra dari tempat pengasapan yang berada di perkebunan kelapa ke gudang pengepul dilakukan bersama oleh pemilik kopra dan anggota kelompok lainnya hanya  bermodalkan  kekuatan  fisik  manusia,  dengan  cara memikulnya  diatas  punggung.  Hal  ini  menunjukkan  adanya motivasi implementasi yang dilandasi oleh prinsip hidup dalam peribahasa “Berat sama dipikul, ringan sama di jinjin”.

## Modal Sosial
Ada banyak pandangan tentang modal sosial sesuai dengan konteks yang ditempatkan oleh masing-masing peneliti terdahulu. Putnam (1993) menempatkan modal sosial pada konteks institusi, sementara Coleman (1990) pada aspek individu.  Uphoff  (1999)  menekankan  adanya  hubungan antara modal sosial dengan pembangunan. Modal sosial juga dipandang sebagai kontrol sosial, dukungan keluarga dan jejaring, Portes (2000) untuk mencapai keberlanjutan matapencaharian, Baker (2000) menekankan pada kepemilikan asset pribadi. Selain itu, DeFilippis (2001) menempatkan modal sosial sebagai hubungan sosial. Lebih jauh, Grootaert dan Bastelaer (2001) berpandangan bahwa modal sosial dapat dilihat pada aspek mikro, meso maupun makro yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan maupun norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nakagawa dan Shaw (2004) menempatkan kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonomi. Tirmizi (2005) mengkaji hal-hal terkait dengan modal sosial dalam komunitas yakni partisipasi, kepemimpinan, kelembagaan ekonomi, serta tindakan kolektif.
Dalam rekonstruksi paham pembangunan, menempatkan modal
sosial sebagai ketahanan dalam membangun kekuatan kolektif untuk  mencapai  aspek  keberlanjutan. Adapun,  Inayah  (2012) memandang modal sosial sebagai komunikasi atau interaksi antarindividu dan kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Wood et al., (2013) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan masalah fundamental dalam proses informal dan formal untuk membangun ikatan yang kuat dalam rekonseptualisasi struktur sosial masyarakat. Lebihjauh, modal sosial menjadi nilai yang relevan  dalam  konteks  pemerintah,  pengambilan  kebijakan, kesehatan, komunitas masyarakat, manajemen resiko, maupun keberlanjutan lingkungan. Sedangkan, Bock dan Macke (2014) menempatkan modal sosial sebagai elemen penting dalam kolaborasi antar aktor. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis pemanfaatan modal sosial dan modal ekonomi untuk keberlanjutan mata pencaharian.
Dalam studi kasus penelitian ini, modal sosial nampak dalam ikatan sosial dan budaya tidak hanya terjalin antar petani atau pemilik lahan perkebunan kelapa dalam kelompok kerja, melainkan juga antara petani dengan pedagang pengumpul (pengepul). Meskipun demikian, ikatan sosial antara petani dan pengepul terbentuk bukan karena praktik makiriwo melainkan karena kesempatan yang diberikan pengepul terhadap petani untuk berhutang. Secara tidak langsung, pengepul berupaya mengakses modal sosial dengan memperluas jejaring sosial dengan petani meskipun memiliki tujuan untuk memperoleh pasar. Adapun, kesempatan mengakses modal yang diberikan pengepul kepada petani dalam bentuk hutang merupakan kepercayaan yang diberikan untuk memperkuat jejaring serta menumbuhkan nilai-nilai atau norma di kalangan masyarakat akibat rasa hutang budi.
Dalam konteks Desa Apulea, kearifan lokal makiriwo menjadi mobilisator modal sosial petani untuk mengakses modal ekonomi. Selain itu, pengepul menyediakan kesempatan berhutang bagi petani untuk mengakses modal sosial dan meningkatkan akumulasi modal ekonomi secara bersamaan.
Interaksi  pemilik  lahan  perkebunan  kelapa  dengan  pedagang pengumpul di Desa Apulea tidak menunjukkan adanya konflik. Keberadaan pengepul di Desa Apulea mendapat respon baik dari
Pemilik Lahan

## Perkebunan Kelapa

## Pengepul
(Desa Apulea)
Pemilik  Lahan Perkebunan Kelapa  dapat  mengakses modal Finansial  kepada Pengepul, dengan jaminan kopra akan dijual kepada pengepul tersebut (sistem
“Panjar”)
Adanya  ketergantungan  antara  pemilik  lahan  perkebunan  kelapa  terhadap pengepul karena terjerat hutang maupun keterbatasan finansial mengakses pasar secara luas.
Implikasi keterbatasan  akses modal finansial  menyebabkan  tidak  adanya ekspansi terhadap modal lainnya.
Gambar 5. Interaksi Sosial Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa dan Pedagang Pengumpul
pemilik lahan perkebunan kelapa karena adanya kesempatan untuk berhutang bagi petani yang disediakan pengepul. Kesempatan tersebut mampu menjawab kebutuhan ekonomi petani yang mendesak. Meskipun pemilik lahan perkebunan kelapa menyadari bahwa hal tersebut bersifat transaksional, dimana secara tidak langsung pengepul tengah berupaya untuk menguasai jejaring bisnis penjualan kopra di Desa Apulea. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara petani dan pengepul dalam aspek ekonomi menunjukkan sifat transaksional sedangkan dalam konteks sosial bersifat saling menguntungkan. Respon positif terhadap tindakan ekonomi pengepul juga disebabkan oleh keterbatasan ekonomi pemilik lahan perkebunan kelapa untuk  mengakses  pasar  di  ibukota  Kabupaten  Halmahera Utara  akibat  belum  tersedianya  aksesibilitas  transportasi  dan komunikasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  asset livelihood memiliki peran yang sangat esensial bagi masyarakat di Desa Apulea. Pemanfaatan modal sosial paling dominan jika dibandingkan dengan modal lainnya. Pengelolaan perkebunan rakyat seyogianya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Meskipun demikian, bagi desa terpencil khususnya di wilayah perbatasan yang terisolir (tidak ada akses jalan, transportasi yang memadai dan akses komunikasi) maka kearifan lokal menjadi strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup komunitas. Strategi bertahan hidup yang dimaksud dapat berupa nafkah ganda rumah tangga maupun optimalisasi kelembagaan ekonomi lokal. Kehidupan petani perkebunan kelapa di Desa Apulea menunjukkan adanya potensi kemiskinan apabila akses terhadap modal sosial dan sumber daya alam tidak dimanfaatkan, dan akses terhadap modal manusia, modal fisik serta  modal  finansial  tidak  diakomodir.  Diperlukan  intervensi kelembagaan ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal makiriwo terjewantahkan dalam modal sumber daya alam dan modal sosial yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup ditengah hambatan akses terhadap modal finansial, modal fisik dan modal manuasia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alboere, A. 2018. Review on Determinants of Sustainable Rural Livelihood  Diversification  of  Small  Holder  Farmer  in Ethiopia.  International  Journal  of Advanced  Research, Vol 6(2) : 251-259. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: https://doi.org/10.5281/zenodo.1197864
Anwar, A. 2017. Peran Modal Manusia Terhadap P ertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. Jurnal Economia , Vol 13 (1): 79-94. (Internet). 18 Januari 2019. Diunduh dari: https:// www.researchgate.net/profile/Aminuddin_Anwar/ publication/317115063
Baker,  E.  2000.  Social  Capital,  Collective  Action,  and Adaptation to Climate Change. Economic Geography, Vol 79(4): 387-404.
Barro, R. J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics , 106(2),
407-443.  (Internet).  19  Januari  2019.  Diunduh  dari: https://www.academic.oup.com Belete , A. 2018. Determinants of Rural Household’s Livelihood Strategies  in  MachakelWoreda,  East  Gojjam  Zone, Amhara  Nation  Regional  State,  Ethiopia.  Developing Country Studies, Vol 8(10) : 1-6. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: https://www.iiste.org
Bock,  A.,  Macke.  J.  2014.  The  Social  Capital  and the  Development  of  Collaborative  Networks.
RevistaBrasileira  de  PesquisaEmTurismo.  Vol    8(1)  : 23-41. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: https:// www. redalyc.org
Boeke, J. 1953. Economic Policy of Dual Societies as Exemplified  by  Indonesia.  1982.  Bunga  Rampai Perekonomian  Desa.  Bogor  : Yayasan  Obor  Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
Chambers, R. 1995. ‘Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts ?’, Discussion Paper 347. Brighton, UK : Institute of Development Studies.
Chambers, R., Conway, G.R. 1992. ‘Sustainable Rural Livelihoods : Practical Concepts for the 21 Century’s’, Discussion  Paper  296.  Brighton,  UK  :  Institute  of Development Studies.
Coleman, S. 1990. Foundation of Social Theory. Foundations of Social Theory, Vol 69 (2) : 993.
Creswell,  J.  W.  2015.  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
DeFilippis. J. 2001. The Myth of Social Capital in Community Development. Housing Policy Debate, Vol 12(4): 781- 806. (internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: https:// www. tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/10511482.200 1.9521429
DFID.  1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheet. Department  for  International  Development  (DFID),
London.
Ding.  W. et al. 2018.  Influence  of  Livelihood  Capitals  on Livelihood Strategies of Herdsmen in Inner Mongolia, China. Sustainability, Vol 10(9): 3325. (internet).  19 Januari 2019. Diunduh dari:  https://doi.org/10.3390/ su10093325
Elis, F. 2000. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. New York  [US] : Oxford University.
Emzir. 2012. Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif.
Jakarta : Rajawali Pers
Ewebiyi,  I.,  Meludu,  N.  2013.  Constraints  to  Livelihood Diversification  Among  Rural  Households  in Southwestern Nigeria. Global Approaches to Extension Practice : A Journal of Agricultural Extension, Vol 9 (1):
64-77. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https:// www.ajol.info/index. php/gaep/article/view/119264
Gebreyesus, B. 2016. The Effect of Livelihood Diversification on Household Income : Evidence from Rural Ethiopia, International Journal of African and Asian Studies, Vol 20(1):  1-12.  (Internet).  15  Januari  2019.  Dinduh  dari: https://www.iiste.org/Journals/index.php/JAAS/article/ view/29962 Gelan, D. 2018. Livelihood Diversification Determinants in the Teff Growing Area of East Shoa Zone of Oromia Region, Ethiopia. Research on Humanities and Social Sciences, Vol  8(23):  9-18.  (Internet).  15  Januari  2019.  Diunduh dari: https://www.iiste.org/  Journals/index.php/RHSS/ article/view/45597
Grootaert,  C.,  Bastelaer,  T.  2001.  Understanding  and Measuring Social Capital : A Synthesis of Findings and Recommendations  from  the  Social  Capital  Initiative. Social  Capital  Initiative  Working  Paper,  Vol  24(24): 1-31.
Hidayat.  2011.  Pengelolaan  Sumber  daaya  Alam  Berbasis Kelembagaan  Lokal.    Jurnal  Sejarah  CITRA  LEKHA, Vol. XV, No. 1: 2011: 19-32
Inayah. 2012. Peran Modal Sosial dalam Pembangunan. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol 12(1) : 43-47
Liu, Z., Lan, J. 2015. The Sloping Land Conversion Program in  China  :  Effect  on  the  Livelihood  Diversification  of Rural Households. World Development, Vol 70(1): 147-
261 |  Kotalaha Yosafat. et. al . Kearifan Lokal “Makiriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood
161. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https:// curis.ku.dk/portal/da/publications/the-sloping-land- conversion-program-in-china Mankiew, N. G. et al . (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics , 107, 407-437.
Mardiyaningsih, D. et al . 2010. Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani Tradisional dan Modern di Jawa Barat. Jurnal Sodality, Vol 4(1) : 116-145. Mardiyaningsih, D. et al. 2018.  Transformasi  Kelembagaan Nafkah Pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau,  Kalimantan  Timur.  Jurnal  Sodality,  Vol  6(2)  : 163-174.
Maridi.  2011.  Modal  Manusia  untuk  Konservasi  Waduk Wonogiri  :  Studi  Kasus  di  Sub  Daerah Aliran  Sungai Keduang.  BIOEDUKASI,  Vol.  4,  No.2,  hal.  86-94. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: http://www.
jurnal.fkip.uns.ac.id/ index.php/biologi/article/view/881 Mengistu,  S.  2015.  Challenges  of  Livelihood  Diversification in  Pastoral  Lands  of  Ethiopia  Evidence  From  South Omo Pastoralists. International Journal of Scientific & Technology  Research,  Vol  4(8)  :  147-153.  (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari:  http://www.ijstr. org/final-print/sep2016/Challenges-Of-Livelihood- Diversification-In-Pastoral-Lands-Of-Ethiopia- Evidence-From-South-Omo-Pastoralists.pdf
Moleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

## PT. Remaja Rosdakarya
Nakagawa, Y., Shaw, R. 2004. Social Capital : A Missing Link to  Disaster  Recovery.  International  Journal  of  Mass Emergencies and Disasters, Vol 22(1): 5-34. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari:   https://www.researchgate. net/profile/Rajib_ Shaw/publication/255659714_Social- Capital-A-Missing-Link-to-Disaster-Recovery.pdf
Nayak,  P.  2017.  Fisher  Communities  in  Transition  : Understanding Change from a Livelihood Perspective in Chilika Lagoon, India. Maritim Studies, Vol 16(1): 1-33.
(Internet).  15  Januari  2019.  Diunduh  dari: https://doi. org/10.1186/ s40152-017-0067-3
Pandey,  R.  2017.  Life  and  Livelihoods  in  the  Forbiden Kingdom,  the  Trans-Himalaya  Nepal.  Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol 11(1): 24- 59. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https:// www.researchgate.net/profile/Rishikesh_Pandey8/ publication/322159938_Life-and-Livelihoods-in-the- Forbidden-Kingdom-the-Trans-Himalaya-Nepal.pdf
Pemerintah Desa Apulea. 2005. RPJM Desa Apulea  2015-2020. Portes, A. 2000. Social Capital : Its Origins and Applications in Modern Sociology. Knowledge and Social Capital. Boston : Butterworth-Heinemann Putnam, D. 1993. The Prosperous Community : Social Capital and  Public  Life. The American  Prospects, Vol  13(13): 35-42.
Robaa, B., Tolossa, D. 2016. Rural Livelihood Diversification and  its  Effects  on  Household  Food  Security  : A  Case Study  at  Damota  Gale  Woreda,  Wolayta,  Southern Ethiopia. Eastern Africa Social Science Research Review, Vol 32(1): 93-118. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari:  http://www.ajol.info/index.php/eassrr/ article/view/131508 Schultz,  T.  W.  (1961).  Investment  in  Human  Capital. The American Economic Review , 51(1), 1-17. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: https://www.jstor.org/stable
Scoones, I. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis . IDS Working paper, 72. Brightons.
Scott, J.C. 1981. Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LPE3ES, Jakarta.
Sellato,  B.  1994.  Nomads  of  the  Borneo  Rainforest  :  The Economics,  Politics,  and  Ideology  of  Settling  Down. Honolulu : University of Hawai Press.
Sembiring, S., Dharmawan, A. 2014. Resiliensi Nafkah Rumah Tangga  Petani  di  Kawasan  Rawan  Bencana  ROB Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Jurnal Sodality, Vol 2(1): 30-42
Sistem  Informasi  Geografi.  2015.  Peta  Administrasi Kecamatan  Loloda  Utara.  (Internet).  5  September 2017.  Diunduh  dari  :  https://www.google.co.id/peta +administratif+kabupaten+halmahera+utara+2017+pdf Su, F. et al. 2018. Relationship Bethween Livelihood Risks and Livelihood  Capitals  : A  Case  Study  in  Shiyang  River Basin  China.  Sustainability, Vol  10(2):  509.  (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https://doi.org/10.3390/ su10020509
Sumarti,  T.  2007.  Kemiskinan  Petani  dan  Strategi  Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan. Jurnal Sodality, Vol 1(2): 217-232.
Swedberg, R. 2003. Principles of Economic Sociology.
Princeton University Press. Newjersey, US.
Tirmizi, A. 2005. The Contribution of Levels of Social Capital to Community Development. Iowa State University.
Uphoff, N. 1999. Understanding Social Capital : Learning from the Analysis and Experience of Participation. Social Capital : A Multifaceted Perspective, pp 215.
Wijayanti, et al. 2016. Strategi Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol 4 (2) : 133- 152.  (Internet).  19  Januari  2019.  Diunduh  dari:  http:// ejournal2.undip.ac.id/index. php Wood, J. et al. 2013. How Communities Cope and Adapt : A Social Perspective, pp. 141-169.