Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## KEBEBASAN BERAGAMA
(Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam)
Yudesman Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang yudesman@yahoo.com

## Abstract
Belief  can  not  be  enforced.  That  phrase  is often used as a philosophical argument why religious  freedom  should  be  upheld. Associated  with  the  issue  of  human  rights, religious  freedom  became  one  of  the individual rights that can not be dihegemoni  by  any  authority.  In  fact, included in this latter region, the freedom is no religion at all. If this issue is positioned with Islamic law on the one hand and with the  laws  of  Indonesia  on  the  other  hand, practically  will  invite  conversation  is  not simple. Whereas in Islam, acts out of Islam which  is  known  as  riddah  is  viewed  as  a crime.  Then,  how  is  it  possible  not  to religious  freedom  can  be  juxtaposed  with the  belief  in  one  God  who  became  the  first principle of Pancasila state ideology. Thus, the  claim  that  religious  freedom  is  a  basic philosophical  getting  strong  argument,  not necessarily can be a reality.

## Keywords:   Religious Freedom, Human
Rights, Islamic Law, Indonesia’s Legislation

## Abstrak
Keyakinan  itu  tidak  dapat  dipaksakan. Inilah  kalimat  yang  sering  dijadikan argumen filosofis kenapa kebebasan beragama harus dijunjung tinggi. Dikaitkan dengan  isu  hak  asasi  manusia,  kebebasan beragama  menjadi  salah  satu  hak  individu yang  tidak  dapat  dihegemoni  oleh  otoritas apapun.  Bahkan,  termasuk  dalam  wilayah yang  terakhir  ini,  kebebasan  untuk  tidak beragama  sama  sekali.  Apabila  isu  ini diposisikan dengan hukum Islam di satu sisi dan dengan perundang-undangan Indonesia  di  sisi  lain,  praktis  akan mengundang  perbincangan  yang  tidak sederhana. Padahal dalam Islam, perbuatan  keluar  dari  Islam  yang  dikenal dengan  riddah  dipandang  sebagai  sebuah kejahatan.  Kemudian,  bagaimana  mungkin kebebasan  untuk  tidak  beragama  dapat disandingkan  dengan  Ketuhanan  yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dasar negara Pancasila. Dengan demikian,  klaim kebebasan  beragama  yang  secara  filosofis mendapatkan dasar argumentasi yang kuat, tidak  serta  merta  dapat  menjadi  realitas kehidupan.
Kata  kunci:  Kebebasan  beragama,  Hak
Asasi Manusia, Hukum Islam,  Perundang-undangan Indonesia

## Pendahuluan
Isu  kebebasan  beragama  tidak  dapat  dipisahkan  dari  mencuatnya  gagasan  hak  asasi manusia  (HAM)  pada  tingkat  internasional  maupun  lokal  yang  berisikan  sejumlah  hak  dan kebebasan  yang  fundamental  bagi  manusia.  Isu  tersebut  menjadi  kontroversial  ketika dihadapkan  dengan  doktrin  agama  itu  sendiri,  tidak  terkecuali  Islam  (syariah).  Paling  tidak ada tiga hal yang sering dilihat sebagai "konflik" antara syariah dan HAM, yaitu menyangkut hak perempuan, hak non-muslim, dan kebebasan beragama 1 . i Proses yang terakhir ini, galibnya dihadapkan  dengan  tindakan riddah (keluar  dari  Islam  menjadi  kafir)  yang  dapat  dihukum berat (hukuman mati) karena dipandang sebagai salah satu kejahatan serius ( jarîmah hudûd ). Bukankah  hal  ini  praktis  menegasikan  doktrin  kebebasan  beragama  itu  sendiri.  Dalam  pada itu, bahwa Islam (baca:syariah) menjunjung tinggi kebebasan beragama melalui ungkapan lâ ikrâha fî al-dîn hampir menjadi pengetahuan umum umat Islam sendiri.
Di Indonesia, gagasan kebebasan beragama sesungguhnya tiga tahun lebih awal hadir dari    Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  tahun  1948,  yakni  tertuang  dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 yang menyatakan:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Namun  persoalannya,  apakah  konsep  kebebasan  beragama  yang  dimaksud  memiliki konotasi  yang  sama  antara  rumusan  DUHAM,  Perundang-undangan  Indonesia,  dan  Hukum Islam  ?  Betulkah  ada  "konflik"  antara  gagasan  kebebasan  beragama  yang  dianut  oleh  HAM dan syariah ? Apakah prinsip kebebasan beragama itu bersifat mutlak atau tidak? Pembahasan sederhana  berikut  ini  diharapkan  mampu  memberikan  jawabannya  atas  sejumlah  pertanyaan tersebut.

## Kebebasan Beragama dalam Perundang-Undangan Indonesia
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  dalam  UUD  1945  yang diproklamirkan  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  telah  ditegakkan  prinsip  kebebasan  beragama. Pada pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  diipahami  bahwa  usia  kebebasan  beragama  di Indonesia lebih tua tiga tahun dibandingkan gagasan internasional tentang kebebasan beragama yang dituangkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tahun 1948.
Dalam  amandemen  UUD 1945  yang  dilakukan  pada tahun 2000, tepatnya  18 Agustus 2000,  telah  ditambahkan  beberapa  pasal,  khususnya  Pasal  28E,  28I,  dan  28J  yang  juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya serta hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Selengkapnya ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 28E berbunyi:
(1) Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran,  dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah:
1. Negara hanya menjamin  kebebasan  warga negara untuk  memeluk agama masing-masing. Ini  berarti,  kebebasan  untuk  tiada  beragama  tidak  mendapatkan  jaminan.  Bahkan  bisa dikatakan  dilarang  jika  disertai  dengan  upaya  mengajak  orang  lain  untuk  melakukan  hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing.  Jika  seseorang  memeluk  agama  Islam  maka  harus  beribadat  menurut Islam,  bukan  berdasarkan  cara  lain.  Begitu  pula  jika  memeluk  Katolik,  Protestan,  Hindu,
Budha,  Konghucu,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  aliran  seperti Ahmadiyah  tidak  bisa  mengatasnamakan  Islam  dalam  beribadah,  karena  jika  demikian, telah  terjadi  pelanggaran  konstitusional  yang  memerintahkan  setiap  pemeluk  agama beribadat menurut agamanya. Jadi, sikap tegas agar Ahmadiyah berhenti mengatasnamakan  Islam  itu  tidak  melanggar  HAM,  justru  sebaliknya  menjunjung ketentuan  HAM  dalam  UUD  yang  memerintahkan  pemeluk  agama  beribadat  menurut agamanya masing-masing.
3. Ritus-ritus  keagamaan  yang  dijalankan  institusi  agama  bersama  pemeluknya  harus  dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.
Pada  tahun  1965,  dengan  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965,  yang  kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen  Protestan,  Kristen  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu.  Tetapi  tidaklah  berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia  dan  mendapatkan  jaminan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  UUD  1945.  Dengan kata  lain,  UU  No.  1/PNPS/1965  ternyata  sangat  terbuka  di  dalam  menjamin  kebebasan beragama  di  Indonesia.  Perlu  juga  dicatat  bahwa  UU  No.  1/PNPS/1965  itu  lahir  sebelum Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966 2 . ii
Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan 70. Pasal 22 UU HAM tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Sedangkan Pasal 70 UU ini selengkapnya sebagai berikut:
“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil sesuai
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
dengan  pertimbangan  moral,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis 3 .”iii
Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Dalam  UU  itu  ditegaskan  bahwa  setiap  anak  harus  mendapat  perlindungan  untuk beribadat  menurut  agamanya  dan    sebelum  anak  menentukan  pilihannya  maka  agama  yang dipeluk  anak  mengikuti  agama  orang  tuanya.  Negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga, orangtua,  wali,  dan  lembaga  sosial  menjamin  perlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya. Pengasuhan  anak  oleh  seseorang  seyogyanya  dilakukan  oleh  orang  yang  seagama. Pengangkatan anak juga harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal-hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU tersebut. Bunyi pasal-pasal itu selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 42 berbunyi:
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
Pasal 43 berbunyi:
(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
Pasal 37 berbunyi:
(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
(2) Pengasuhan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  oleh    lembaga  yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Dalam  hal  lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  berlandaskan  agama,  anak yang  diasuh  harus  yang  seagama  dengan  agama  yang  menjadi  landasan  lembaga  yang bersangkutan.
(4) Dalam  hal  pengasuhan  anak  dilakukan  oleh  lembaga  yang  tidak  berlandaskan  agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
(6) Perseorangan  yang  ingin  berpartisipasi  dapat  melalui  lembaga-lembaga  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 39 berbunyi:
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon  orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan  agama  yang  dianut  oleh  calon  anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam  hal  asal  usul  anak  tidak  diketahui,  maka  agama  anak  disesuaikan  dengan  agama mayoritas penduduk setempat 4 . iv
Pada  tahun  2003,  Indonesia  mengesahkan  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  yang  di  dalam  Pasal  12  ayat  1a  disebutkan  bahwa  setiap  peserta  didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang  mengajarkan  agama  itu  harus  memeluk  agama  yang  sama  dengan  agama  yang diajarkannya itu dan agama muridnya.
Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas itu selengkapnya berbunyi:
(1)    Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama 5 ; v
Ditegaskan pula dalam penjelasannya bahwa bagi  sekolah-sekolah  (swasta)  yang tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah memfasilitasi penyediaan guru-guru agama itu.
Penjelasan Pasal 12 ayat (1)a itu selengkapnya berbunyi:
“Pendidik  dan/atau  guru  agama  yang  seagama  dengan  peserta  didik  difasilitasi  dan/atau disediakan  oleh  Pemerintah  atau  pemerintah  daerah  sesuai  kebutuhan  satuan  pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) 6 .”vi
Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip  HAM.  Karena itu, apabila pengajaran pendidikan  agama  yang  dilakukan  di  suatu  sekolah  dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip aturan  di  atas  atau  bahkan  pendidikan  agama  tidak  diberikan  sama  sekali,  adalah  melanggar HAM 7 . vii
Pada  tahun  2005,  Indonesia  meratifikasi  Kovenan  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada Pasal 13 kovenan itu berbunyi:
“Para  negara  pihak  (yang  meratifikasi)  kovenan  ini  bertekad  untuk  menghormati  kebebasan orang tua dan wali, jika ada, untuk memilih sekolah bagi anak mereka di luar sekolah-sekolah negeri,  yang  memenuhi  standar  pendidikan  minimal  sesuai  ketentuan  negara  yang bersangkutan,  dan  untuk  menjamin  pendidikan  agama  dan  budi  pekerti  anak  mereka  sesuai dengan keyakinan mereka.”
Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak- hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada Pasal 18 kovenan itu berbunyi: 1. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama.  Hak  ini mencakup  kebebasan  untuk  menganut  atau  menerima  suatu  agama  atau  kepercayaan  atas pilihannya  sendiri,  dan  kebebasan  baik  secara  individu  maupun  bersama-sama  dengan orang  lain,  dan  baik  di  tempat  umum  atau  tertutup,  untuk  menjalankan  agama  atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak  seorang  pun  boleh  dipaksa  sehingga  mengganggu  kebebasannya  untuk  menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang  tua  atau  wali  untuk  menjamin  pendidikan  agama  dan  budi  pekerti  anak  mereka sesuai dengan keyakinan mereka 8 . viii
Pada  tahun  2006,  Indonesia  memberlakukan  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 UU itu mengatur tentang data yang termuat dalam KTP  seseorang,  termasuk  tentang  agama.  Diatur  pula  bahwa  bagi  penduduk  yang  agamanya belum  diakui  sebagai  agama  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan  atau  bagi penghayat  kepercayaan  sehingga  kolom  agama  tidak  diisi,  maka  ia  tetap  harus  mendapatkan pelayanan  dan  dicatat  dalam database kependudukan.  Selengkapnya  bunyi  Pasal  64  ayat  (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
(1) KTP  mencantumkan  gambar  lambang  Garuda  Pancasila  dan  peta  wilayah  negara Republik  Indonesia,  memuat  keterangan  tentang  NIK,  nama,  tempat  tanggal  lahir,  laki- laki  atau  perempuan,  agama,  status  perkawinan,  golongan  darah,  alamat,  pekerjaan, kewarganegaraan,  pas  foto,  masa  berlaku,  tempat  dan  tanggal  dikeluarkan  KTP,
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
(2) Keterangan  tentang  agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  Penduduk  yang agamanya  belum  diakui  sebagai  agama  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  atau  bagi  penghayat  kepercayaan  tidak  diisi,  tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat dalam database kependudukan.”
Penegasan  adanya  agama  yang  belum  diakui  sebagai  agama  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangan  pada  Pasal  64  ayat  (2)  tersebut  di  atas,  mengisyaratkan  adanya  agama yang  telah  diakui  oleh  peraturan  perundangan,  dalam  hal  ini  mungkin  maksudnya  adalah  6 agama  sebagaimana  termuat  dalam  UU  No.  1/PNPS/1965,  yaitu:  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal, jika kita cermati UU No.1/PNPS/1965, sebagaimana telah  dikutipkan  di  atas,  tidak  menyebutkan  adanya  agama  yang  diakui  itu.  Dalam  UU No.1/PNPS/1965  penyebutan  6  agama  itu  sekedar  sebagai  pemberitahuan  kenyataan  historis, bahkan  secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  agama-agama  lainpun  tidak  dilarang  di  Indonesia. Dari  sini  nampak  bahwa  pasal  64  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Adminduk bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 9 . ix
Pada  tahun  2007,  Pemerintah  mengeluarkan  PP  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan. Pada  Pasal  81  dinyatakan  bahwa  Perkawinan  Penghayat  Kepercayaan  dilakukan  di  muka Pemuka  Penghayat  Kepercayaan.  Ini  berarti,  pengertian  kata  “kepercayaannya”  yang disebutkan dalam rangkaian kata “agamanya dan kepercayaannya” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan  adalah  berbeda  dari  kata  “agamanya”  di  situ.  Dengan  demikian,  agama  dan kepercayaan telah diperlakukan sebagai entitas yang berbeda. Bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu adalah sebagai berikut:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  tahun  2008,  Indonesia  terus  bergerak  maju  memberikan  kerangka  perlindungan bagi  semua  warga  negara  dari  segala  bentuk  diskriminasi  rasial  dan  etnik  dengan memberlakukan  UU  No.  40  Tahun  2008  tentang  penghapusan  diskriminasi  rasial  dan  etnik, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5 dan 6.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Pasal  5  UU  No.  40  Tahun  2008  itu  selengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut: “Penghapusan diskriminasi ras dan etnik, harus dilakukan dengan memberikan:
a. perlindungan,  jaminan,  dan  kesamaan  di  depan  hukum  bagi  semua  warga  negara  agar mereka dapat hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnik.
b. jaminan  bahwa  tidak  akan  ada  hambatan  bagi  setiap  prakarsa  yang  dilakukan  oleh perorangan,  kelompok,  atau  lembaga  yang  sama-sama  memerlukan  perlindungan  dan jaminan untuk terlaksananya hak-hak sebagai warga negara.
c. informasi  yang  mendorong  pengertian  dalam  masyarakat  mengenai  pentingnya  pluralisme dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia melalui pelaksanaan program pendidikan nasional.
Sedangkan Pasal 6 UU ini berbunyi:
“Perlindungan  warga  negara  dari  segala  bentuk  diskriminasi  ras  dan  etnik  dilaksanakan  oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan partisipasi seluruh warga negara sesuai peraturan perundangan 10 .”x
Demikianlah terlihat konsistensi perundang-undangan di Indonesia menjamin salah satu prinsip  hak  asasi  manusia,  kebebasan  beragama  dan  berkepercayaan.  Namun,  sebagaimana telah  disebutkan  bahwa  kebebasan  yang  dijamin  dan  dilindungi  untuk  memilih  agama,  bukan untuk  tidak  beragama  dan  tidak  berkepercayaan.  Kesimpulan  ini  dapat  dikukuhkan  dengan melihat penjelasan UU No.1 PNPS bagian umum bahwa:
“Sebagai  dasar  pertama,  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa  bukan  saja  meletakkan  dasar  moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan.  Pengakuan  sila  pertama  (Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa)  tidak  dapat  dipisah- pisahkan  dengan  Agama,  karena  adalah  salah  satu  tiang  pokok  daripada  perikehidupan manusia  dan  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  juga  sebagai  sendi  perikehidupan  Negara  dan unsur mutlak dalam usaha nation-building 11 . xi
Dalam pada itu, peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak mengenal adanya sanksi  hukum  bagi  pemeluk  suatu  agama  atau  kepercayaan  yang  keluar  dari  agama  dan kepercayaannya  kemudian  berpindah  pada  agama  dan  kepercayaan  yang  lain.  Dengan demikian,  kebebasan  beragama  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  menjamin sepenuhnya  hak  untuk  menganut  dan  berpindah  agama  dan  kepercayaan.  Bahwa  ada  sanksi sosial  dari  komunitas  agama  dan  kepercayaan  yang  ditinggalkan,  jelas  tidak  mungkin dinegasikan kendati juga sebetulnya tidak sejalan dengan pengakuan kebebasan beragama.
Namun,  harus  diakui  dalam  praktiknya,  jaminan  kebebasan  beragama  tersebut  tidak berjalan semanis aturan-aturan yang ada. Laporan Wahid Institute, selama tahun 2011 saja telah terjadi peningkatan frekuensi pelanggaran kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia dari 64  kasus  di  tahun  2010  meningkat  18%  menjadi  92  kasus  di  tahun  2011.  Berikut  ini  akan dikemukakan rincian pelanggaran dimaksud:

## 1. Bentuk pelanggaran
Bentuk  pelanggaran  kebebasan  beragama  yang  paling  tinggi  adalah  pelarangan  atau pembatasan  aktivitas  keagamaan  atau  kegiatan  ibadah  kelompok  tertentu  dengan  49  kasus atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau  20%,  pembiaran  kekerasan  11  kasus  atau  11%,  kekerasan  dan  pemaksaan  keyakinan  9 kasus  (9%),  penyegelan  dan  pelarangan  rumah  ibadah  9  kasus  (9%),  dan  kriminalisasi  atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%).
2. Kategori Pelaku
Institusi Negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan  adalah  aparat  kepolisian  yakni  32  kali  (26%),  bupati,  walikota  atau  oknum- oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%), Tentara 16 kali (13%), Satpol PP (10 kali), Pemerintah Provinsi (8 kali), dan Kantor Kemenag atau KUA (8 kali).

## 3. Kategori Korban
Dari  92  kasus  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  selama  2011, Jemaat  Ahmadiyah  adalah  korban  terbanyak  dengan  46  kasus  (50%),  berikut  Jemaat  GKI Taman  Yasmin  Bogor  13  kasus  (14%),  jemaat  gereja  lainnya  12  kasus  (13%),  kelompok terduga  sesat  8  kasus  (9%),  Millah  Abraham  (4  kasus),  kelompok  Syiah  dan  aliran  AKI  (2 kasus),  aliran  Nurul  Amal,  aliran  Bedatuan,  aliran  Islam  Suci,  Padepokan  Padange  Ati  dan jemaah Masjid di NTT (masing-masing 1 kasus).

## 4. Sebaran wilayah pelanggaran
Jawa Barat  adalah daerah paling tinggi  tingkat  pelanggaran kebebasan beragama dan berkayakinan  yakni  55 kasus  atau 58%.  Diikuti Banten sebanyak  9 kasus  atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus, dan daerah-daerah lainnya antara 1 hingga 2 kasus.
5. Pelanggaran perbulan
Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebanyak 31 kasus, diikuti September 11 kasus, Februari dan Oktober 9 kasus 12 . xii
Agaknya,  pengakuan  dan  jaminan  kebebasan  beragama  di  Indonesia  belum  diikuti pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  melalui  kebijakan  aturan  dan  penegakan hukum aneka pelanggaran kebebasan beragama. Kemudian, dari sebaran pelakunya juga tidak terkecuali  oleh  pihak-pihak  yang  diharapkan  lebih  memahami  nilai  kebebasan  beragama, seperti  oknum  penguasa  dan  aparat  penegak  hukum.  Dari  segi  daerah  pelanggaran  pun, sebagaimana  disimpulkan  oleh  Wahid  Institute,  terlihat  sangat  terkait  dengan  penyebaran paham-paham  keagamaan  yang  ekstrim  dan  sepi  dari  kegiatan  ormas-ormas  Islam  yang moderat, seperti wilayah Jawa Barat yang disinyalir marak berkembang aliran salafi-wahabi. Oleh  karena  itu,  penegakan  nilai  kebebasan  beragama  di  Indonesia  tidak  dapat  dijalankan melalui pendekatan regulasi belaka tanpa penegakan aturan yang sungguh-sungguh dan yang lebih penting lagi perlu dilakukan penyebarluasan nilai-nilai kebebasan itu kepada masyarakat melalui sarana pendidikan, dakwah, penyuluhan, dan lain-lain.

## Kebebasan Beragama dalam HAM
Hak  Asasi  Manusia  ( Huqûq  al-Insân/Human  Rights )  yang  sering  disingkat  dengan HAM  menjadi  salah  satu  pusat  perhatian  manusia  sejagat  sejak  pertengahan  abad  kedua puluh. Hal ini ditandai oleh dikeluarkannya Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM]) pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal.
Salah  satu  prinsip  kebebasan  yang  dicanangkan  dalam  pernyataan  HAM  sedunia tersebut  adalah  menyangkut  kebebasan  beragama  yang  tertuang  dalam  pasal  18  DUHAM. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan  dengan  cara  mengajarkannya,  mempraktekkannya,  melaksanakan  ibadahnya dan  mentaatinya,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  muka  umum maupun sendiri”.
Dari  redaksi  pasal  ini  terbaca  dengan  sangat  jelas  bahwa  orang  berhak  atau  bebas untuk  mengganti  agama  atau  kepercayaannya,  tanpa  dapat  dipersalahkan  secara  hukum. Bahkan,  pasal  ini  juga  menjamin  orang  untuk  tidak  beragama  sekalipun.  Dengan  kata  lain, kebebasan beragama yang dianut oleh DUHAM ini adalah kebebasan beragama yang mutlak.
Dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  yang  disahkan  PBB pada  tanggal  16  Desember  1966,  pada  Pasal  18  juga  dinyatakan  hal  yang  sama  dengan  apa
yang  disebutkan  dalam  Pasal  18  Deklarasi  Universal  tentang  HAM  PBB.  Kemudian  dalam Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang  disahkan  PBB tanggal  16  Desember  1966,  pada  Pasal  13  dinyatakan  bahwa  semua  negara  pihak  yang meratifikasi  kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua  atau wali untuk  menjamin bahwa  pendidikan  anak  mereka  di  sekolah-sekolah  dilakukan  sesuai  dengan  agama  mereka. Dalam  Deklarasi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Intoleransi  dan  Diskriminasi Berdasarkan  Agama  atau  Kepercayaan  yang  diadopsi  PBB  tahun  1981,  pada  Pasal  1  juga dinyatakan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan  menganut  agama,  dan memanifestasikannya  secara  pribadi  dan  berkelompok,  baik  dalam  beribadat,  pengamalan, maupun  pengajarannya.  Dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Anak  yang  diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa negara- negara  pihak,  maksudnya  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  kovenan  itu,  harus menghormati  hak  agama  anak.  Dalam  dokumen Durban  Review  Conference bulan  April 2009,  paragraf  13,  juga  dinyatakan  bahwa  negara-negara  anggota  PBB  memperteguh komitmen  mereka  bahwa  semua  penyataan  yang  bersifat  kebencian  keagamaan  adalah termasuk  diskriminasi  yang  harus  dilarang  dengan  hukum.  Demikianlah  beberapa  dokumen internasional  yang  merupakan  kesepakatan  bangsa-bangsa  anggota  PBB  untuk  menegakkan HAM di bidang agama. Sebagian dari isi dokumen itu telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai  peraturan  perundangan  Indonesia,  dan  sebagian  lainnya  telah  diratifikasi  secara penuh tanpa catatan 13 . xiii
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama yang diamanatkan oleh DUHAM  dan  sejumlah  instrumen  internasional  lainnya  adalah  kebebasan  beragama  yang mutlak. Artinya, setiap orang juga diakui dan dijamin haknya untuk tidak beragama sekalipun. Hal  ini  juga  praktis  membawa  konsekuensi  bahwa  orang  tidak  dapat  dipersalahkan  apalagi disanksi bila meninggalkan kepercayaannya.

## Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam
Bahwa  orang  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menganut  akidah  atau  keimanan  Islam merupakan  salah  satu  ajaran  yang mâ  „ulima  min  dîn  al-Islâm  bi  al-dharûrah. Hal  ini didukung  oleh  penjelasan  Alquran,  Hadis,  rasio,  dan  fakta  sejarah  umat  Islam  sejak  awal. Cukup  banyak  ayat-ayat  Alquran  yang  menyinggung  substansi  ini  yang  oleh  Syekh  Abdul Muta„al al-Sha„idi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, dapat dikelompokkan pada dua  macam,  yakni  ayat  yang  melarang  memaksakan  suatu  agama  dan  ayat  yang  membela
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
kebebasan beragama. 14 Di antara ayat-ayat yang termasuk kelompok pertama, yang melarang memaksakan agama adalah:

## 1. Larangan melakukan pemaksaan dalam beragama
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan  beriman  kepada  Allah,  maka  sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada  buhul  tali  yang amat kuat  yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.  (QS. Albaqarah/2: 256) 15 xiv
2. Celaan terhadap tindakan paksaan beragama
“Dan  Jikalau  Tuhanmu  menghendaki,  tentulah  beriman  semua  orang  yang  di  muka  bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang- orang yang beriman semuanya ? (QS. Yunus/09:99) 16 xv
3. Penegasan tentang kebenaran akidah Islam dan penyerahan pada pilihan manusia
“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka, barangsiapa yang ingin (beriman)  hendaklah  ia  beriman,  dan  barangsiapa  yang  ingin  (kafir)  biarlah  ia  kafir" . Sesungguhnya  Kami  telah  sediakan  bagi  orang  orang  zalim  itu  neraka,  yang  gejolaknya mengepung  mereka.dan  jika  mereka  meminta  minum,  niscaya  mereka  akan  diberi  minum dengan  air  seperti  besi  yang  mendidih  yang  menghanguskan  muka.  Itulah  minuman  yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi/18: 29) 17 xvi
Ayat-ayat di atas dengan sangat jelas dan pasti menyatakan bahwa Islam menetapkan kebebasan  manusia  dalam  memilih  keyakinan  mereka  dan  tidak  ada  jalan  untuk  memaksa orang  untuk  memeluk  suatu  keyakinan,  dalam  hal  ini  adalah  agama  Islam.  Siapa  yang beriman,  sebenarnya  ia  beriman  dengan  pilihan  sukarelanya  dan  untuk  kepentingan  serta keselamatan  dirinya.  Sebaliknya,  siapa  yang  memilih  kekafiran,  dalam  kaca  mata  Islam, berarti telah melemparkan dirinya ke dalam siksaan.
Selanjutnya,  ayat-ayat  Alquran  yang  bersubstansikan  pembelaan  atas  kebebasan beragama dapat terlihat seperti dalam firman Allah berikut ini.
“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak memperkutukan(Nya). dan Kami tidak menjadikan  kamu  pemelihara  bagi  mereka;  dan  kamu  sekali-kali  bukanlah  pemelihara  bagi mereka. (QS. Al-An„am/06:107) 18 xvii
“Maka  berilah  peringatan,  karena  Sesungguhnya  kamu  hanyalah  orang  yang  memberi peringatan . (QS. Al-Ghasyiyah/88:21) 19 xviii
1 . Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun/109: 1-6) 20 xix
Landasan  kebebasan  dalam  berkeyakinan  ini  tentunya  sejalan  dengan  persepsi  Islam tentang  manusia  yang  memiliki  potensi  memilih.  Dalam  pada  itu,  Allah  SWT  juga memerintahkan  untuk  membangun  keyakinan  manusia  di  atas  pemikiran  dan  membebaskan akal  manusia  dari  segala  kekhurafatan,  kebohongan,  dan  ikut-ikutan  secara  tidak  kritis terhadap leluhur serta mengecam sikap bertaklid tanpa berfikir.
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab:  "(Tidak),  tetapi  Kami  hanya  mengikuti  apa  yang  telah  Kami  dapati  dari (perbuatan)  nenek  moyang  kami".  "(Apakah  mereka  akan  mengikuti  juga),  walaupun  nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".
“Dan  perumpamaan  (orang-orang  yang  menyeru)  orang-orang  kafir  adalah  seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.  Mereka  tuli,  bisu  dan  buta,  Maka  (oleh  sebab  itu)  mereka  tidak  mengerti. (QS.  Al- Baqarah/02:170-171) 21 xx
Apakah  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  kebebasan  beragama  ( freedom  of  religion ) sebagaimana  yang  sering  disuarakan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia?  Untuk  hal  ini tentunya  tidak  dapat  dijawab  secara  terburu-buru.  Namun  yang  pasti  sejumlah  ayat  di  atas sudah  cukup  untuk  membantah  anggapan  bahwa  Islam  membenarkan  pemaksaan  terhadap orang diluar Islam untuk memeluk agama Islam.
Secara  praktis,  Rasulullah  saw  juga  telah  mencontohkan  dalam  perilaku  Beliau sebagai  pemimpin  umat  Islam  baik  terhadap  kalangan  ahlul  kitab,  Yahudi  Madinah  dan Khaibar, Nashrani Najran, maupun kalangan yang non ahlul kitab, Majusi. Terhadap kalangan non-muslim,  Beliau  hanya  menuntut  kepatuhan  terhadap  hukum-hukum  syariat  yang menyangkut  kepentingan  umum  yang  tidak  bertentangan  dengan  akidah  dan  ritual  mereka seperti  persoalan-persoalan  muamalah  dan  pidana  sebagai  konsekuensi  logis  ketundukan mereka di bawah kekuasaan Islam. Oleh karena itu pula, para kalangan non-muslim dibebani kewajiban  membayar  pajak  ( jizyah )  dengan  tetap  menganut  agama  aslinya.  Mereka  tetap dibiarkan dengan akidah yang dianut dan menjalankan ritual (ibadah) yang mereka yakini 22 . xxi
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Khalifah  Umar  dicatat  oleh  sejarah  pernah  menulis  surat  untuk  penduduk  Baitul Maqdis. Umar berkata,” Ini adalah apa yang diberikan oleh Umar (Amirul Mukminin) kepada penduduk  Quds  yaitu  keamanan.  Memberikan  mereka  keamanan  terhadap  diri,  gereja,  dan juga agama mereka. Mereka tidak akan dipaksa atas agama mereka dan salah seorang mereka tidak akan disakiti 23 . xxii
Hal  ini  tentunya  berlaku  bagi  kalangan  yang  sejak  awal  bukanlah  penganut  agama Islam.  Artinya,  prinsip  tidak  ada  paksaan  ini  tidak  berlaku  untuk  orang-orang  yang  telah memeluk  ajaran  Islam.  Sebab,  merupakan  hal  yang  prinsip  juga  bahwa  bagi  pemeluk  Islam wajib  menjalankan  semua  kewajiban  yang  diembankan  oleh  syariat  sesuai  dengan  aturan syariat, baik dalam lapangan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sebagai konsekuensi kewajiban  mengikuti  aturan  syariat,  kekuasaan  Islam  pun  berkewajiban  mengawal  tegaknya hukum-hukum  syariat  tersebut  baik  dalam  lapangan  akidah,  ibadah,  akhlak,  dan  muamalah melalui  pembinaan,  penyediaan  sarana  prasarana,  dan  penegakan  hukum  terhadap  orang- orang  yang  melanggarnya.  Hal  ini  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya keberagaman  pemahaman  keagamaan  baik  dalam  semua  lapangannya.  Sepanjang  perbedaan itu masih dalam kerangka ajaran Islam, tentunya, tetap dapat ditolerir dan tidak sampai pada pemaksaan penafsiran tunggal terhadap ajaran agama apalagi sampai pada pengafiran ( takfîr ).
Ibnu  Taimiyah,  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Ahmad  Mufti  pernah menyebutkan  bahwa  tidak  boleh  mengafirkan  seorang  muslim  karena  dosa  dan  kesalahan yang  diperbuatnya.  Kelompok  khawarij  yang  diperangi  oleh  Ali  dan  para  sahabat  lainnya tetap  dipandang  sebagai  orang-orang  Islam.  Perang  itu  dilancarkan  dalam  rangka  menahan tindakan zalim mereka, bukan karena kekafiran mereka. Oleh karena itu, tidaklah dicela hal- hal  yang  mereka  lindungi  dan  tidak  dirampas  harta  benda  mereka.  Apabila  dalam  kasus seperti  ini,  di  mana  telah  positif  kesesatannya,  mereka  tidak  dikafirkan,  bagaimana  halnya dengan  orang-orang  yang  berbeda  pendapat  yang  belum  pasti  kesalahannya.  Maka,  tidak boleh bagi masing-masing kelompok yang berbeda ini mengafirkan yang lainnya, tidak halal darah dan hartanya sekalipun telah terjadi dalam kelompok itu bid„ah yang nyata 24 . xxiii
Secara filosofis,  prinsip  kebebasan beragama  yang dibawa  Islam ini tentunya sejalan dengan  karakter  keberagamaan  yang  sehat  bagi  manusia  sebagaimana  ia  telah  ditakdirkan sebagai  makhluk  yang  memiliki  potensi  untuk  memilih.  Dengan  kata  lain,  memaksa seseorang  untuk  menganut  suatu  keyakinan,  praktis  tidak  akan  menghasilkan  kualitas keberagamaan  yang  baik  dan  sekaligus  merendahkan  derajat  manusia  yang  memiliki kemampuan memilih. Dua hal ini jelas tidak akan dapat diterima oleh akal sehat.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Kemudian  secara  historis,  apa  yang  dipraktikkan  oleh  Rasulullah  saw,  para  sahabat sesudah Beliau, dan yang diikuti oleh generasi umat Islam sepanjang zaman, bahwa Islam itu disampaikan  (didakwahkan)  dan  tidak  dipaksakan  membuktikan  bahwa  dalam  konteks memasuki keyakinan Islam, orang diberi kebebasan sepenuhnya.
Sampai  pada  poin  ini,  pendapat  yang  valid  menyangkut  kebebasan  beragama  dalam pengertian  kebebasan  untuk  memeluk  Islam  atau  tidak  bagi  non  muslim  tidak  ada pertentangan 25 . xxiv Adapun  keluar  dari  Islam  yang  disebut riddah, para  ulama  tidak  satu  kata dalam menilainya sebagai bagian dari kebebasan beragama yang landasannya lâ ikrâha fî al- dîn.
Menyangkut  sanksi  dunia  dalam  kasus  murtad  ini,  paling  tidak  ada  tiga  versi  di kalangan ulama.
1. Menurut  jumhur,  kasus  murtad  termasuk  salah  satu jarîmah  hudûd. Dengan  kata  lain, bentuk  hukumannya  bersifat  pasti  dan  permanen  yakni  hukuman  mati  serta  tidak  ada peluang bagi penguasa untuk memaafkan pelaku. Alasan yang dikemukakan adalah hadis- hadis  Rasul  di  atas 26 . xxv Logika  pendapat  jumhur  ini  nampaknya  sejalan  dengan  poin-poin dalam  lima  prinsip  pokok  yang  dijaga  dalam  Islam,  yakni  agama,  jiwa,  keturunan,  akal, dan harta. Soalnya, poin-poin selain agama merupakan kategori jarîmah hudûd.
2. Kalangan Hanafiyah mengelompokkan kasus riddah ke dalam kategori jarîmah ta„zîr. Hal ini  berarti  hukuman  mati  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  hadis  itu  bersifat  tidak  pasti dan  permanen  serta  ada  peluang  bagi  penguasa  untuk  memaafkan  atau  mengampuninya sebagaimana tabiat jarîmah-jarîmah ta„zîr yang berkaitan dengan hak Allah lainnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku riddah adalah  hukuman  mati,  bukanlah  satu-satunya  pendapat  dalam  khasanah  hukum  Islam. Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa hadis ” man baddala dînahu ” dikategorikan sebagai keputusan  Nabi  Muhammad  saw  sebagai  kepala  negara,  bukan  fatwa  dan  syariat  yang disampaikan dari Allah swt yang harus diikuti umat Islam dalam segala zaman, tempat dan kondisi.  Ibrahim  al-Nakha‟i  dan  al-Tsauri  juga  mengikuti  pendapat  yang  dikemukakan Umar Ibn Khattab r.a. tersebut 27 . xxvi
3. Versi  lain  mengatakan  bahwa  kasus  murtad  yang  dipidanakan  itu  adalah  yang berkolaborasi  dengan  pengkianatan  politik  (pemberontakan).  Pendapat  ini  dikemukakan oleh  Mahmud  Syaltut,  Subhi  Mahmassani,  Abdul  Mut„al  al-Shu„adi, 28 xxvii dan  Abdullahi Ahmed  An-Na„im 29 . xxviii Alasan  yang  dikemukakan  pendapat  ini  di  antaranya  adalah  karena murtad  yang  dijatuhi  hukuman  mati  pada  masa  Rasul  adalah  murtad  yang  memerangi
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Islam.  Orang  yang  murtad  sesudah  Islam  biasanya  secepatnya  bergabung  dengan  musuh- musuh  Islam  dan  beperang  bersama  mereka  melawan  Islam.  Oleh  karena  itu,  perintah untuk  membunuhnya  adalah  karena  kebersamaannya  dengan  musuh-musuh  Islam  untuk memerangi  Islam.  Hal  ini  dikuatkan oleh fakta historis bahwa orang-orang munafik  yang murtad setelah mereka beriman, tidak dibunuh karena mereka tidak memerangi Islam 30 . xxix
Menurut  An-Na„im,  keberatan  terhadap  pendapat  bahwa  kemurtadan  adalah  sebuah kejahatan atau dianggap salah menurut hukum syariah adalah:
1. Bertentangan  dengan  dengan  prinsip  kebebasan  beragama  yang  dikumandangkan  oleh Alquran  sendiri  (QS.  Al-Baqarah:  217;  An-Nisa:  90;  Al-Maidah:54;  al-Nahl:  108;  dan Muhammad:  25).  Bahkan,  tambahnya,  QS.  Al-Nisa:  137  mengisyaratkan  bahwa  orang murtad dapat terus hidup di tengah-tengah komunitas muslim. Apabila ada hukuman mati bagi orang murtad, tentunya orang tersebut tidak dapat terus hidup.
2. Tidak  jelas  dan  lemahnya  konsep  dasar  hukum  dan  konsekuensi  hukum  yang  harus diterima seorang yang murtad.
Pada  umumnya,  para  fukaha  berpendapat  bahwa  kemurtadan  seseorang  sudah  cukup sebagai alasan dijatuhi sanksi karena di dalamnya telah terkandung pelecehan terhadap umat Islam,  menantang  untuk  perang,  memperburuk  sistem  Islam,  melecehkan  kesucian  dan undang-undangnya, serta mempermainkan agama.
Kembali  kepada  pendapat  yang  umumnya  dianut  oleh  kalangan  fukaha  klasik, khususnya para ulama  yang mengelompokkan riddah sebagai jarîmah hudûd sepakat  bahwa sanksi  pidana  pokok  yang  dijatuhkan  pelaku riddah adalah  hukuman  mati.  Imam  Abu Hanifah  yang  meletakkan  kasus riddah ke  dalam  kategori ta„zîr menyatakan  bahwa  bagi wanita  dan  anak-anak  yang  murtad  bukan  dibunuh,  melainkan  dipenjara.  Di  samping  sanksi pidana  ini,  terdapat  pula  akibat-akibat  hukum  lainnya  sebagai  hukuman  tambahan,  seperti putusnya  hubungan  perkawinan  dengan  isteri  atau  suaminya  yang  beragama  Islam  secara faskh ,  tidak  berhak  untuk  mewarisi  harta  warisan  dari  pewaris  yang  muslim,  dan  gugur haknya sebagai wali bagi anak-anaknya 31 . xxx
Sebelum  hukuman  dijatuhkan,  para  ulama  sepakat  bahwa  pelaku riddah disuruh bertaubat  terlebih  dahulu.  Apabila  dia  menolak,  barulah  dijatuhkan  sanksi  pidana  pokok berupa hukuman mati. Apabila pelaku riddah bersedia bertaubat, hukuman pokok gugur dan diganti  dengan  hukuman  pengganti  berupa  hukuman  takzir  (penjara,  celaan,  dan  lain-lain). Kalau  terdapat  ketidakjelasan  hukum  seperti  pada  kasus  murtadnya  wanita  atau  anak-anak, hukuman pokok juga diganti dengan hukuman pengganti 32 . xxxi
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya para fukaha klasik, baik  kalangan  jumhur  maupun  Abu  Hanifah  melihat riddah yang  semata-mata  berubah keyakinan sebagai jarîmah kendati ada perbedaan dalam memposisikan kategori jarîmah- nya . Hanya  pendapat  terakhir  yang  menolak  kasus  keluar  dari  Islam  semata  sebagai jarîmah. Riddah yang  dijatuhi  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  sejumlah  Hadis adalah yang bermuatan pemberontakan. Dengan kata lain, bukan riddah yang menjadi alasan penjatuhan  sanksi  tetapi  pemberontakan  atau  perlawanannya.  Pendapat  yang  terakhir  ini tampaknya  sangat  terinspirasi  oleh  spirit  kebebasan  beragama  yang  dipahami  dari  firman Allah yang menegaskan "tidak ada paksaan dalam agama".
Apabila dilakukan penilaian terhadap kedua pandangan tersebut, agaknya kesimpulan jumhur  yang  memahami riddah semata  sebagai jarîmah dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip kebebasan beragama yang dibawa oleh konsep lâ ikrâha fî al-dîn lebih sejalan dengan konteks  ayat,  hadis  Nabi  yang  menjelaskan  sanksi  bagi  pelaku riddah, dan  logika  hukum Islam itu sendiri. Bukankah riddah sebagai perbuatan maksiat tidak perlu dipertanyakan lagi. Apabila  hal  ini  dihubungkan  dengan  konteks  kekuasaan  Islam,  masuk  akal  manakala pelakunya  dijatuhi  sanksi  pidana,  sebab  konsep  dasar jarîmah dalam  hukum  Islam  adalah maksiat.  Apakah  kasus riddah ini  termasuk hudûd atau ta„zîr memang  masih  layak  untuk didiskusikan.  Untuk  yang  terakhir  ini,  penulis  cenderung  pada  pendapat  yang mengkategorikannya sebagai jarîmah ta„zîr, bukan hudûd . Agaknya prinsip idrâ' al-hudûd bi al-syubhât (menghindarkan  eksekusi  hudud  karena  faktor  keraguan)  dan  prinsip  lebih  baik tersalah memaafkan dari pada tersalah menjatuhkan hukuman memperkuat alasan-alasan lain yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  yang  tidak  setuju  mengelompokkan riddah sebagai jarîmah hudûd.
Apabila dirujukkan pada perbedaan pendapat mengenai keberadaan sanksi pidana bagi pelaku riddah di atas, hanya pendapat yang terakhir yang dapat dipastikan memandang bahwa prinsip  kebebasan  itu  juga  meliputi  kasus  keluar  dari  Islam.  Dua  pendapat  sebelumnya, kendati berbeda pendapat dalam memposisikan kategori jarîmah- nya, tetap melihat perbuatan riddah tersebut sebagai  kejahatan  yang pantas dijatuhi sanksi pidana. Ini  berarti, orang  yang telah menganut Islam tidak bebas lagi untuk tetap atau keluar dari Islam.

## Kebebasan Beragama dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Sedunia
Penerapan  Deklarasi  Universal  HAM  yang  dicetuskan  PBB  pada  10  Desember  1948 memang mengundang pro-kontra di kalangan umat  Islam.  Sebenarnya tidak hanya kalangan
Islam  yang  mempermasalahkan  penerapan  Deklarasi  Universal  HAM  PBB,  Kung  dan Moltmann  dalam The  Ethics  of  World  Religions  and  Human  Rights (1990)  menulis  bahwa hampir  semua  agama  besar  di  dunia  memiliki  masalah  dalam  mewujudkan  pasal-pasal  hak asasi yang tercantum dalam Deklarasi HAM 33 . xxxii
Menyikapi Deklarasi HAM PBB, Bielefeldt membagi umat Islam ke dalam kelompok konservatif  dan  liberal.  Kelompok  konservatif  bersikap  menolak  adanya  pemaksaan  standar Barat  diterapkan  pada  masalah-masalah  publik  masyarakat  Muslim.  Bagi  kelompok  ini, urusan publik dalam masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Sementara itu,  kelompok  liberal  menyatakan  perlunya  reinterpretasi  baru  atas  nilai-nilai  Islam  untuk memenuhi tuntunan norma global. Cendekiawan hukum Islam, Ahmed An-Naim mengatakan, secara  substantif  nilai-nilai  Islam  sangat  mendukung  dan  sejalan  dengan  norma  legal  HAM yang  dikembangkan  Barat  jika  nilai-nilai  Islam  ditafsirkan  secara  akurat.  Kaum  liberal Muslim  memandang  bahwa  tidak  ada  kontradiksi  yang  prinsipil  antara  nilai-nilai  Islam  dan standard  HAM  internasional  yang  dikembangkan  PBB.  Ide-ide  Alquran  tentang  tingginya martabat  manusia,  perlunya  solidaritas  kemanusiaan  bahkan  tidak  adanya  pemaksaan  dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM.
Perdebatan  semacam  itu  tentu  tak  akan  pernah  usai,  kini  umat  Islam  telah  memiliki konsep  HAM  dengan framework Islami.  Masyarakat  Muslim  telah  memiliki  dua  deklarasi HAM  yang dilandaskan  pada Alquran dan Sunnah. Keduanya antara lain, Universal Islamic Declaration of Human Right (UIDHR) 1981 dan Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI-1990).
Dari  dua  deklarasi  ini,  hanya  UIDHR  yang  memuat  secara  khusus  tentang  hak berkeyakinan  dan  kebebasan  beragama,  yakni  pasal  12  dan  13,  yang  secara  tegas menyebutkan konsep kebebasan beragama ini adalah pasal 13 yang berbunyi:
“Every  person  has  the  right  to  freedom  of  conscience  and  worship  in  accordance  with  his religious beliefs”.
(Setiap orang berhak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah menurut kepercayaannya)
Pasal  ini  dirujukkan  kepada  QS.  Al-Kafirun/109:  6  yang  berintikan  pengakuan  akan keberadaan  agama  lain  di  samping  Islam.  Namun,  nampaknya  deklarasi  ini  juga  tidak menjamin  kebebasan  seorang  muslim  untuk  keluar  dari  Islam.  Dengan  perkataan  lain semangat kebebasan yang diusung UIDHR ini sejalan dengan pandangan jumhur di atas yang memandang tindakan keluar dari Islam adalah sebuah kejahatan dan dapat dijatuhi sanksi.

## Kesimpulan
Pada akhir tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebebasan  beragama  dalam  perundang-undangan  Indonesia,  HAM,  dan  Hukum  Islam tidak  memiliki  pengertian  yang  sama.  Kebebasan  beragama  yang  dianut  oleh  DUHAM bersifat  mutlak  sampai  kepada  kebebasan  untuk  tidak  beragama  sekalipun.  Adapun kebebasan  beragama  dalam  perundang-undangan  Indonesia  bersifat  relatif  yang  tidak melegitimasi kebebasan untuk tidak beragama dan juga tidak melarang apalagi memberi sanksi orang berpindah agama. Kemudian, kebebasan beragama dalam hukum Islam ada dua  versi,  yakni  absolut  sebagaimana  yang  dianut  oleh  HAM  internasional  dan  bersifat relatif  dan  terbatas,  yakni  hanya  bebas  untuk  memilih  Islam  atau  tidak  dan  tidak  bebas untuk keluar dari Islam.
2. Pemikiran  yang  mempertanyakan  keabsahan  kriminalisasi riddah dalam  hukum  Islam klasik  cukup  beralasan  bila  disorot  dengan  pesan-pesan  universal  Islam  tentang kebebasan  dan  paling  relevan  untuk  diaplikasikan  di  zaman  sekarang,  khususnya Indonesia.
3. Untuk  konteks  Indonesia,  sebenarnya  kriminalisasi riddah praktis  tidak  efektif  berjalan dan  akan  amat  sulit  mentransformasikannya  ke  dalam  peraturan-perundang-undangan nasional.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Endnote
1 Lihat,  Abdullahi  Ahmed  An-Na„im, Islam  dan  Negara  Sekular:  Menegosiasikan  Masa  Depan  Syariah, (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), h.184.
2 M.Atho Mudzhar, Instrumen Internasional dan Peraturan Perundangan Indonesia tentang Kebebasan dan Perlindungan Beragama, (Makalah yang Disajikan pada Diklat Kepala Madrasah dan Aliyah Tingkat Mahir Bernuansa hak-Asasi Manusia (HAM)Tanggal 26 Juni 2011 di Kampus Pusdiklat Kementerian Agama Jakarta), h. 5
3 www.hukumonline.com
4 M.Atho Mudzhar, Instrumen … op.cit., h. 7-8 5 Undang-Undang  R.I  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas), (Bandung:  Citra Umbara, 2003), h.10
6 Ibid., h. 55 7 M.Atho Mudzhar, Instrumen … op.cit., h. 8-9 8 Ibid, h. 9-10 9 Ibid, 10 10 Ibid, 10-11 11 Lihat, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama , h. 4 12 Selengkapnya lihat Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia The Wahid Institute 2011 “Lampu Merah Kebebasan Beragama”
13 M. Atho Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara (2010 H. 1-2,  www.djpp.depkumham.go.id
                                                                                                                                                                              
Para  ahli  tafsir  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ungkapan  “tidak  ada  paksaan  dalam  agama” adalah  dalam  hal  keberimanan  orang  di  luar  Islam  terhadap  Islam.  Artinya,  menjadi  seorang  muslim  tidak boleh karena paksaan tetapi  mesti berdasarkan pilihan secara sadar akan  kebenaran ajaran  keimanan Islam. Kata al-rusyd yang berarti al-îmân dan al-ghayy yang berarti al-kufr pada bagian ayat mempertegas maksud di  atas  di  samping  latar  belakang  turunnya  ayat  ini  yang  berkaitan  dengan  keinginan  salah  seorang  Anshar untuk  memaksa  kedua  anaknya  yang  menganut  agama  Kristen  untuk  memeluk  agama  Islam.  Lihat, Jalaluddin  Muhammad  bin  Ahmad  al-Mahalliy  dan  Jalaluddin  Abdurrahman  bin  Abu  Bakar  al-Suyuthi. Tafsîr al-Jalâlain , (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), h. 40 16
                                                                                                    
17
                                                                                                                                                                              
                                                     
18
                                                                                            
19
                            
20
                                                                                                                                                
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                  22 Muhammad Ahmad Mufti dan Sâmî Shâlih al-Wakîl, Huqûq al-Insân fî al-Fikr al-Siyâsiy al-Gharbiy wa al- Syar„i al-Islâmiy (Dirâsah Muqâranah), (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Islâmiyyah, 1992), h. 74 23 Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baladzari, Futûh al-Buldân, (t.t: t.p. t.th), h. 136 24 Ibid., h.78-79 25 Soalnya, ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa ayat lâ ikrâha fî al-dîn itu telah di- nasakh oleh ayat-ayat  yang  memerintahkan jihad dalam QS.  Al-Taubah/09: 73 sebagaimana  yang diriwayatkan dari Ibn Mas„ud  terbantahkan  oleh  fakta  bahwa  QS.  Al-Baqarah/02:  256  turun  pada  tahun  ketiga/  keempat  hijriah sesudah  disyariatkannya  jihad  dan  izin  berperang  serta  tidak  sejalan  dengan sabab  al-nuzul ayat.  Lihat, Wahbah al-Zuhailiy, al-ap 26 Abdurrahman al-Jazîriy, al-Fiqh „ala al-Mazâhib al-Arba„ah, ( t.t. t.p., t.th.), Juz V, h. 13 27 Yusuf al-Qaradhawi, Jarîmah al-Riddah wa „ Uqûbah al-Murtad fi Dhau‟i al-Qurân wa al-Sunnah, (Kairo : Dar ash-Shahwah, 1992), h. 156.
28 Wahbah  al-Zuhailiy, Haqq  al-Hurriyyah  fi  al-Alam ,  (Terj.  Ahmad  Minan  dan  Safuddin  Ilyas,  (  Jakarta: Pustaka  al-Kautsar,  2000),  h.  158;  Ann  Elizabeth  Mayer, Islam...Loc.Cit.; Mahmud  Syaltût, al-Islâm... Loc.Cit.
29 Lihat Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na„im, Islam dan Negara Sekular…Op.cit., h. 184-194 30 Ibid.
31 Ahmad Fathi Bahnisi, al-Mausû‟ah al-Jinâ‟iyyah , (Beirut: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyyah, tt.), h. 128
32 „Abd  al-Qadir  „Audah, al-Tasyrî„  al-Jinâ‟iy  al-Islâmiy:  Muqâranah  bi  al-Qânûn  al-Wadh‟i, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 728.
33 Dua  Deklarasi  HAM  Milik  Umat  Islam dalam  (www.republika.co.id)  diakses  pada  tanggal  2  Maret  2011

## Referensi
Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-„Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmiy: al-Jarîmah (al-Qahirah: Dar al- Fikr.
al-Ashfahaniy,Ar-Raghib. 1992. Mufradât Alfâz al-Qurân, Beirut:  Ad-Dar al-Syamiyah.
Al-„Asqalâniy, t.th. Bulûgh al-Maram min Adillahal-Ahkâm, t.t: t.p
Asplund, Knut D dkk (Ed.), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII.
„Audah,  Abd  al-Qadir,  1992. al-Tasyrî„  al-Jinâ‟iy  al-Islâmiy:  Muqâranah  bi  al-Qânûn  al- Wadh‟i. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Al-„Awwa, Muhammad Salîm. 1983. Fî Ushûl al-Nizhâm al-Jinâ‟iy al-Islâmiy. Kairo: Dâr al- Ma„ârif.
Bahnisi, Ahmad Fathi, al-Mausû‟ah al-Jinâ‟iyyah . Beirut: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyyah.
al-Baladzari, Ahmad bin Yahya bin Jabir. t.th .Futûh al-Buldân. t.t: t.p.
Al-Jazîri, Abdurrahmân.t.th. al-Fiqh „ala al-Mazâhib al-Arba„ah. t.t. t.p.
Al-Luhaibiy, Sulaiman al-Sharhid. 1983. Al-„Uqûbât al-Tafwîdhiyyah wa Ahdâfuhâ fi Dhau‟i al-Kitâb wa al-Sunnah. Jedah: t.p.
al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi.  t.th. Tafsîr al-Jalâlain , Semarang: Usaha Keluarga.
Al-Marâghiy, Ahmad Mushthafâ. Tafsîr al-Marâghiy.
Mayer,  Ann  Elizabeth.  1999. Islam  and  Human  Right:  Tradition  and  Politics. Oxford: Westview Press
Mufti,  Muhammad  Ahmad  dan  Sâmî  Shâlih  al-Wakîl.  1992. Huqûq  al-Insân  fî  al-Fikr  al- Siyâsiy  al-Gharbiy  wa  al-Syar„i  al-Islâmiy  (Dirâsah  Muqâranah). Beirut:  Dâr  al- Nahdhah al-Islâmiyyah
Mudzhar,  M.Atho, Instrumen  Internasional  dan  Peraturan  Perundangan  Indonesia  tentang Kebebasan dan Perlindungan Beragama, (Makalah )
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013