Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota)
Ilham Havifi 1 , Revi Marta 2 , Diego 3 , Lusi Puspika Sari 4, Oktri Permata Lani 5
Universitas Andalas 1, 2, 3, & 4 , UIN Mahmud Yunus Batusangkar 5
Email Korespondensi: Ilhamhavifi@gmail.com
Diterima: Disetujui: Diterbitkan:

## Abstrak
Komunikasi memegang peranan penting dalam upaya mencapai sukses, yang dalam penelitian ini  dilihat dari komunikasi humas pemerintah pada aspek politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui komunikasi politik di DPRD  Sumatera  Barat.  Humas  pemerintah  DPRD  memiliki  peranan  penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja DPRD sebagai  roda  aspirasi  masyarakat  di  ranah  politik  dan  proses  demokrasi  di Indonesia  melalui  kajian  komunikasi  politik.  Dalam  penelitian  ini  dipelajari secara  detil  proses,  karakteristik,  power  relations  dengan  perspektif komunikasi politik, lebih khusus di humas pemerintahnya. Analisis penelitian ini  dimulai  dengan  memetakan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  Humas Pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai  dengan  amanat  UU  14/2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik DPRD  Kota  dan  Kabupaten  di  Sumatera  Barat.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  Paradigma  Konstruktivisme. Subjek penelitian adalah pejabat Humas Pemerintah di DPRD Sumatera Barat, Anggota  DPRD,  Praktisi  Media,  aktivis  politik  dan  pemangku  kepentingan terkait  lainnya.  Hasil  penelitian  melihat  model  komunikasi  politik  humas pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  DPRD  Kota  Padang  dan  Kabupaten  50  Kota  Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Kata  Kunci: Model  Komunikasi,  Humas  Pemerintah,  DPRD  Kabupaten  dan Kota

## Abstract
Communication plays a pivotal role in the endeavor to achieve success, which, in this  study,  is  examined  through  the  lens  of  government  public  relations' communication  in  the  political  context,  to  channel  the  aspirations  of  the community  through  political  communication  in  the  Regional  People's Representative  Council  (DPRD)  of  West  Sumatra.  The  government  PR  of  the DPRD plays a significant role in conveying information to the public regarding the performance of the DPRD as the vehicle for public aspirations in the political arena and the democratic processes in Indonesia, through the study of political communication. This research delves into the processes, characteristics, power relations  from  the  perspective  of  political  communication,  specifically  within government PR. The research analysis commences by mapping the issues faced by  Government  PR  as  Information  and  Documentation  Management  Officials, who function as the custodians and conveyors of documents held by Public Bodies in  accordance  with  the  mandate  of  Law  No.  14/2008  on  Public  Information Disclosure in the DPRD of Cities and Regencies in West Sumatra. The research methodology employs a qualitative approach with a Constructivist Paradigm. The research subjects encompass government PR officials in the DPRD of West Sumatra,  members  of  the  DPRD,  media  practitioners,  political  activists,  and other relevant stakeholders. The research findings observe a model of political communication  by  local  government  PR  officers,  implemented  by  the Information and Documentation Management Officials (PPID) of the DPRD in the City of Padang and the 50 Districts in the West Sumatra Province, in order to enhance public trust through effective public information disclosure.
Keywords: Communications  Model,  Government  Public  Relations,  DPRD  City and District

## PENDAHULUAN
Komunikasi  seharusnya  dapat  mengurangi  citra  negatif  Dewan Perwakilan Rakyat saat ini yang sedang disorot oleh media karena berbagai kasus ditengah pro-kontra kebijakan di tingkat DPR maupun di DPR Daerah Pusat (DPRD).  Resiko kegagalan komunikasi dapat memperburuk pandangan masyarakat  dari  berbagai  pemberitaan  di  media  massa  dan  media  sosial. Berbagai  pemberitaan  tidak  bisa  dikontrol  apabila  instansi  DPR  dan  DPRD tidak dapat meng-counter issue (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di  media  dengan  cepat  kemudian  menerbitkan  pemberitaan  tidak  hanya informasi  positif  namun  juga  informasi  negatif.  Disinilah  peran  humas  DPR dan  DPRD  perlu  memberikan  informasi  dan  dokumentasi  kegiatan  instansi dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat umum untuk menjaga citra dewan sebagai perwakilan rakyat.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  Lembaga  negara  dalam  system ketatanegaraan  Republik  Indonesia  yang  merupakan  Lembaga  perwakilan
rakyat  dan  memegang  kekuasaan  membentuk  Undang-Undang.  DPR  dan DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Banyak hal yang membuat citra DPR RI menjadi beraneka ragam dimata masyarakat. Baik itu citra positif maupun citra negatif mengenai DPR di Pusat dan DPR di Daerah. Hal  ini  merupakan  bentuk  apresiasi  masyarakat  dan  keingintahuaan masyarakat  luas  tentang  hal  yang  berkaitan  dengan  dewan  yang  mewakili aspirasi rakyat yang sering kali citra-nya dikaitkan kearah citra yang negatif, sehingga sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) khusus untuk dapat menangani maupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentang DPR RI. (Haeril, 2020: 2)
SDM yang sangat menekuni citra dan pengelolaannya harus mengerti akan komunikasi. Dengan komunikasi orang dapat mencapai commonness – kesamaan  pandangan  yang  selanjutnya  bertransformasi  kepada  kerjasama yang baik. Oleh sebab itu komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai sukses, yang dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh humas pemerintah pada aspek politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui komunikasi politik dengan situasi politik daerah yang saat ini cukup menarik untuk diamati dengan kultur Minangkabau dan masyarakat yang dinamis dalam berpolitik tentu upaya DPRD Sumatera Barat dalam menghasilkan kinerja yang baik perlu menjadi perhatian.
Humas pemerintah DPRD di Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja DPRD sebagai roda aspirasi masyarakat diranah politik dan proses demokrasi di  Indonesia.  Kajian  komunikasi  politik  humas  pemerintah  DPRD  Sumatera Barat  di  analisis  dengan  memetakan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi Humas  Pemerintah  sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID)  berfungsi  sebagai  pengelola  dan  penyampai  dokumen  yang  dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam  hal  ini  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Pembantu  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Pembantu Sekretariat DPRD Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat “MENUJU INFORMATIF” dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Hal ini  dapat  terlihat  dari  Penataan/perbaikan  dari  sisi  tampilan  dan  konten website dan semua system informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informastif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.
Dalam  konteks  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam pengelolaan  pemerintahan  menjadi  suatu  tuntutan  utama  terhadap peningkatan  kinerja  pelayanan  aparatur  negara.  Ini  semakin  dirasakan  dan penting,  karena  pelayanan  yang  baik  dan  prima  akan  berdampak  pada terwujudnya  iklim  usaha  yang  kondusif.  DPRD  Sumatera  Barat  merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan  merujuk  kepada  tugas  pokok  dan  fungsi  DPRD.  Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan
keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota  dewan  untuk  menyampaikan  informasi  terkait  pembangunan  yang bersifat  aspiratif  kepada  masyarakat.  Maka  keberhasilan  pembangunan  di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik.
Penerapannya,  Sekretariat  DPRD  Sumatera  Barat  juga  rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang  paripurna  DPRD  Sumatera  Barat  dan  penyebaran  informasi  melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi  serta  merta  yang  dapat  diberikan  melalui  pengumuman,  DPRD Sumatera  Barat  memiliki  beberapa  papan  pengumuman  dan  baliho  yang berada di kantor Sekretariat DPRD Sumatera Barat.
PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera sebagai humas pemerintah membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin  kemitraan  dengan  media  massa,  cetak,  maupun  online  dengan melalui  kerjasama  advetorial  dan  Parlementaria  dalam  rangka  pemuatan berita-berita  kegiatan  DPRD  Sumatera  Barat.  Oleh  karena  itu,  kajian komunikasi  politik  pada  humas  pemerintah  DPRD  Sumatera  Barat  dalam penelitian ini diharapkan dapat  dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif ilmu komunikasi, lebih khusus di humas pemerintahnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  akan  fokus  pada model komunikasi politik PPID selaku humas pemerintah di DPRD Sumatera Barat  yang  diharapkan  dapat  dipelajari  secara  detil  model  dari  proses, karakteristik,  power  relations  dengan  perspektif  ilmu  komunikasi,  lebih khusus  di  humas  pemerintah-nya  sehingga  dapat  diterapkan  di  DPRD Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang baik  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  kinerja  pemerintah daerah di ranah komunikasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi politik humas pemerintah daerah DPRD Kota  dan  kabupaten  di  Sumatera  Barat  dalam  penerapan  keterbukaan informasi publik, sehingga dapat membangun dan mengembangkan konsep humas  politik  dengan  penggunaan  komunikasi  sebagai  sebuah  solusi  DPRD Sumatera  Barat  dalam  memberikan  informasi  yang  terbuka  kepada masyarakat.

## KERANGKA TEORI Humas Pemerintah
Definisi  humas  pemerintah  dapat  dikatakan  hampir  sama  dengan definisi  humas  pada  umumnya.  Humas  lembaga  pemerintah,  yakni  “ merupakan  suatu  keharusan  fungsional  dalam  rangka  tugas  penyebaran informasi  kebijakan,  program  dan  kegiatan-kegiatan  lembaga  pemerintah kepada  masyarakat”.  (Rahmadi,  1999:  77)  Humas  dalam  pemerintah merupakan  kelanjutan  dari  proses  penetapan  kebijaksanaan,  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  sikap  yang  disesuaikan  dengan
kepentingan orang atau golongan agar lembaga atau instansi dimana humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas.
Pelayanan  dan  sikap  yang  baik  sangat  penting  demi  terciptanya pengertian  dan  penghargaan  yang  sebaik-baiknya.  Humas  pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak atau publik mengenai  kebijakan  dan  langkah-langkah  atau  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah serta mengusahakan tunbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada masyarakat  tentang  apa  yang  dikerjakan  oleh  instansi  pemerintah  dimana humas tersebut berada dan berfungsi.

## Keterbukaan Informasi Publik
Pernyataan  Indonesia  sebagai  Negara  Demokrasi  secara  tegas dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  45  :  Kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilakukan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Istilah  demokrasi bermula dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang  berarti  kekuasaan,  yang  mana  bila  digabungkan  artinya  adalah kekuasaan  rakyat,  maka  Indonesia  adalah  negara  dengan  pemegang kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi  publik  tersebut  karena  menyadari  hanya  dengan  bekal  informasi yang  cukuplah  masyarakat  dapat  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai  demokratis,  keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pada 30 April 2008 muncullah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undangundang ini memiliki tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat  yang  sadar  akan  pentingnya  keterbukaan  informasi  publik  dan berpartisipasi  dalam  mengontrol  setiap  kebijakan  pemerintah  melalui keterbukaan  informasi  publik  tersebut.  Kontrol  masyarakat  terhadap pemerintah  melalui  keterbukaan  informasi  publik  tersebut  mendorong penyelenggaraan  pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel  sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

## Model Komunikasi
Model  Komunikasi  yang  digambarkan  dalam  penelitian  humas pemerintah ini merujuk pada model Public Relations meenurut Grunig, dalam (Ruslan, 2008 : 103) perkembangan public relation dalam konsep dan praktik dalam  proses  komunikasi  yaitu  terdapat  4  model  yakni Model-Publicity  or
Press  Agentry, dimana model  ini,  humas  melakukan  propaganda  atau kampanye melalui proses komunikasi searah ( one way process ) untuk tujuan publisitas  yang  menguntungkan  secara  sepihak,  khususnya  menghadapi media  massa  dan  dengan  mengabaikan  kebenaran  informasi  sebagai  upaya untuk  menutupi  (manipulasi)  unsur-unsur  negatif  dari  suatu  lembaga (organisasi).
Model-Public  Information, Humas  bertindak  seolah-olah  sebagai Journalist in resident. Berupaya membangun kepercayaan organisasi melalui proses  komunikasi  searah  (one  way  process)  dan  tidak  mementingkan persuasif. Seolah-olah bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita ke publik.
Model-Two  Way  Asymmetrical ,  Humas  melakukan  kampanye  melalui komunikasi dua arah, dan penyampaian pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta  strategi  komunikasi  persuasif  publik  secara  ilmiah  (scientific persuasive).
Model-Two  Way  Symmetrical , model  komunikasi  simetris  dua  arah yang  menggambarkan  bahwa  suatu  komunikasi  propaganda  (kampanye) melalui dua arah timbal balik yang berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik  secara  strategis  agar  dapat  diterima,  dan  dianggap  lebih  etis  dalam penyampaian pesan-pesan (informasi) melalui teknik komunikasi membujuk (persuasive communication) untuk membangun saling pengertian, dukungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Model-model komunikasi di atas, bagi PR dipergunakan dengan model yang berbeda untuk tujuan berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula secara tepat serta efektif, baik untuk tujuan penelitian maupun kegiatan secara praktikal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  melihat  model  komunikasi  pemerintah  ini secara keseluruhan merupakan cara berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  penelitian,  meliputi pendekatan  yang  digunakan,  prosedur  ilmiah  (metode  yang  ditempuh) termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positifis dengan pendekatan  deksritip  kualiatatif  dengan  analisis  induktif  yang  berpotensi mengembangkan  kategori‐kategori  ke  dalam  sebuah  model  atau  kerangka dengan  meringkas  data  mentah  yang  kompleks.  Analisa  secara  induktif merupakan  prosedur  untuk  menemukan  konsep,  tema,  ataupun  model berdasarkan interpretasi analisis yang dalam penelitian ini dengan mengurai model-model komunikasi di humas pemerintah.
Selanjutnya,  peneliti  menetapkan  waktu  dan  lokasi  penelitian  untuk mencapai  target  output  dari  penelitian  yang  dilaksanakan.  Penelitian  ini dilaksanakan  mulai  bulan  Januari  2023  hingga  Desember  2023  dimana penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  di  tahun  pertama.
Penelitian dilaksanakan di lingkup kerja wilayah legislatif DPRD  di Provinsi Sumatera Barat yang terbagi di dua tingakatan daerah, yakni di Kota Padang dan Kabupaten 50 Kota.
Tahapan  dalam  proses  penelitian  ini  yang  paling  penting  adalah pengumpulan  data  penelitian.  Hal  ini  karena  jawaban  dari  perumusan masalah yang sudah ditetapkan hanya apabila peneliti mendapatkan data-data yang  tepat  dan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  hal  ini  disebabkan  model komunikasi dapat dilihat melalui aktifitas komunikasi yang dilakukan humas pemerintah  dalam  mengimplementasikan  keterbukaan  informasi  publik. Pengumpulan  data  yang  dilaksanakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan beberapa cara yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun Data Informan Penelitian dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Data Informan Penelitian No Nama Informan Pekerjaan 1  Suzi Helda, S.I.Kom  Kasubag  Humas  Sekretariat DPRD Kota Padang 2 Indra Gunawan R, SH Humas  Sekretariat  DPRD Kota Padang 3 Nicel Riza Anggraini, SE Pranata  Humas  Muda/Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi 4 Agung Permana Idwar, SE Staff  Humas,  Protokol,  dan Publikasi Sumber: Data Olahan Peneliti
Data  model  komunikasi  humas  pemerintah  daerah  yang  diperoleh melalui  kajian  ini  merupakan  data  kualitatif  dan  dianalisis  secara  kualitatif dengan melihat bagaimana DPRD dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi  publik  di  dua  daerah  dengan  tingkatan  berbeda  yang  dalam penelitian ini di kota Padang dan Kabupaten 50 Kota. Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian  ini  berlangsung  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data dimulai dari sebelum data benar-benar terkumpul sampai dengan penulisan laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang lazim disebut model interaktif, dimana aktifitas dalam analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  jenuh  (Sugiyono:  2011).  Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.  Langkah  dalam  analisis  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan bersamaan.

## PEMBAHASAN

## Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah di DPRD Sumatera Barat dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan  proses komunikasi yang dituangkan dalam model komunikasi yang dilakukan humas pemerintah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  membandingkan  kinerja Humas Pemerintah di Kota Padang dengan Humas Pemerintah di Kabupaten 50 Kota. Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan dan kualitas informasi yang disampaikan oleh Humas Pemerintah dalam memberikan informasi yang terbuka  kepada  masyarakat.  Ini  menjadi  salah  satu  indikator  bagaimana terciptanya pemerintah yang baik dalam keterbukaan informasi publik. Peran penting  Humas  Pemerintah  DPRD  ini  melibatkan  penyediaan  informasi terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dan dibuat oleh anggota dewan termasuk berbagai kunjungan dan rapat-rapat yang dilakukan anggota dewan untuk membuat sebuah kebijakan. Oleh karena itu,  Penelitian ini dilakukan dengan melihat Model Komunikasi Humas Pemerintahan Daerah

## Model Komunikasi Humas Pemerintah di DPRD Kota Padang
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  Model  Komunikasi  Humas Pemerintahan  Daerah  untuk  menjelaskan  mengenai  bagaimana  Penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh DPRD yang berada pada daerah  Sumatera  Barat  terkhusus  DPRD  Kota  Padang,  hal  ini  karena  dalam menjalankan  perannya   Humas  berupaya  meng- counter  issue (berita  hoax) yang  beredar  di  masyarakat  atau  di  media  massa  dengan  cepat,  kemudian menerbitkan  informasi  dan  dokumentasi  kegiatan  DPRD  Kabupaten  Bima serta  mengupayakan  pelayanan  melalui  media center  dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD (Haeril, 2020).
Model Publicity-Press Agentry Humas DPRD Kota padang melakukan keterbukaan informasi dengan proses satu arah ( one way processs) dengan tujuan pemberian informasi utama sebagai  bentuk  publisitas  bagi  instansi  pemerintahan  melalui website dari DPRD  Kota  Padang.    Dimana  dalam  hal  ini  Humas  memberikan  berbagai infomasi  seperti  profil  dewan,  agenda  yang  akan  dilakukan,  video  maupun berita,  hingga  dokumen  yang  dapat  diakses  langsung  pada  website.  Hal  ini merupakan  salah  satu  bentuk  keterbukaan  infomasi  yang  dilakukan  oleh Humas DPRD Kota padang dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Apalagi dengan DPRD Kota Padang yang merupakan lembaga politik yang ada pada Kota Padang.
Gambar 1. Tampilan Laman Website DPRD Kota Padang (Sumber: Olahan penulis, 2023)
Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang terlihat pada  website  yaitu https://dprd.padang.go.id/ .  Dengan  laman  awal  yang menampilkan  gedung  khas  dari  DPRD  Kota  Padang  dengan  beberapa  fitur yaitu Profil, Dewan, Alat Kelengkapan, Sekretariat, Agenda, Video, Berita dan Dokumen. Humas sendiri berperan penting dalam mengelola laman berita dan Video mengenai DPRD Kota Padang. Pada laman berita berisi mengenai press release dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang yang dikelola  langsung  oleh  Kepala  Subbagian  Humas  dalam  membuat  dan menerbitkan press  release di  laman  berita  DPRD  Kota  Padang  seperti  yang dikatakan oleh Ibu Susi selaku Kepala Bagian Humas DPRD Kota Padang:
“Untuk  website,  saya  langsung  yang  mengelola  dan  membuat press release. ” (Wawancara dengan Ibu Susi/Selasa, 25 Juli 2023)
Pengelolaan  langsung  pada  website  oleh  Kepala  Subbagian  Humas berdampak  pada  informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  mengenai DPRD  Kota  Padang.  Namun,  penggunaan  website  sendiri  masih  belum maksimal karena minimnya Sumber Daya Manusia dari bagian Humas, belum lagi  dengan  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Bagian  Humas sehingga press  release yang  diberikan  pada  laman  berita  masih  belum maksimal.
Model Public Information
Humas  di  DPRD  Kota  Padang  menerapkan  model  komunikasi public infomation dengan  bertindak  seolah-olah  sebagai Journalist  in  Resident. Dengan  upaya  membangun  kepercayaan  pada  instansi  dengan  proses komunikasi  satu  arah  dan  tidak  mementingkan  persuasif.  Dimana  humas bertindak menjadi wartawan dan menyebarluaskan publisitas dan informasi kepada publik. Dalam hal ini, Humas DPRD Kota Padang menggunakan media sosial  yaitu  facebook  dan  instagram  yang  dapat  dilihat  melalui  Gambar  2 berikut:
Gambar 2. Sosial Media DPRD Kota Padang (Sumber: Olahan penulis, 2023)
Instagram dan facebook menjadi media sosial yang dipilih oleh DPRD Kota Padang dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan akun instagram yaitu @dprd.padang dan akun facebook yaitu DPRD Kota Padang. Hal ini turut disampaikan oleh Kepala Subbbagian Humas yaitu Ibu Susi,:
“Dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  kami menggunakan beberapa media sosial seperti facebook, instagram, website ada. Walaupun masih belum optimal.” (Bu Susi/Selasa, 25 Juli 2023)
Media  sosial  digunakan  oleh  Humas  DPRD  Kota  Padang  sebagai  alat dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat mengetahui mengenai kinerja dari Dewan DPRD Kota Padang. Dimana pada pemberian informasi ini disesuaikan dengan kegiatan dan cara penyampaian yang  lebih  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Pemberian  informasi  pada umumnya  berfokus  pada  dokumentasi  yang  ada  untuk  menggambarkan kondisi dan kegiatan yang dilakukan.

## Model Two-Way Asymmetrical
Humas  DPRD  Kota  Padang  melakukan  kampanye  dengan  melakukan komunikasi  dua  arah  dengan  tujuan  untuk  mempersuasi  publik  agar  dapat bekerja sama dan terbuka sesuai dengan keinginan organisasi. Dimana hal ini diterapkan dengan adanya hubungan yang dibentuk antara DPRD Kota Padang terutama humas dengan media massa yang bekerja sama. DPRD Kota Padang sendiri menjalin kerja sama dengan berbagai media baik media cetak maupun media online . Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Humas, yaitu:
“Humas  berperan  dalam  memberikan  informasi  kepada masyarakat,  hal  itu  kita  lakukan  dengan  menjalin  kerja  sama dengan  media  cetak  maupun online .”  (Wawancara  dengan  Bu Susi, Selasa/25 Juli 2023)
Kerja  sama  yang  dilakukan  dengan  berbagai  media  yang  ada menunjukan adanya harapan feedback dan feedforward dari publik yang dalam hal ini adalah media. Dimana pada model ini masalah mengenai feedback dan feed forward dari publik sangat diperhatikan. Walaupun dengan kerja sama yang dilakukan ini, humas masih memiliki peran dominan dalam menentukan informasi yang keluar nantinya.
“Kalau  dengan  media  secara  hubungan  kita  baik,  tapi  dalam memberikan  informasi  kami  cukup  berhati  hati  dan  sangat memilah informasi keluar.” (Wawancara dengan Pak Indra/Rabu, 9 Agustus 2023)
Pemberian informasi yang diberikan kepada media masa merupakan salah  satu  bentuk  dari  model  komunikasi Two-way asymmetrical.  Hal  ini terlihat dari adanya dominasi yang di lakukan oleh Humas DPRD Kota Padang dalam memberikan informasi kepada media. Dimana informasi yang diberikan melewati beberapa tahap dimana dokumentasi yang ada, diberikan ke kepala subbagian  Humas,  lalu  diberikan  kepada  pimpinan  baru  setelah  itu  bisa disebarkan kepada media.
“Alur  kerja  yaitu  dari  saya  yang  mengambil  dokumentasi,  lalu diberikan ke bu susi dan nantinya bu susi yang akan meneruskan ke  sekwan.”  (Wawancara  dengan  Pak  Indra,  Rabu/  9  Agustus 2023)
Hal ini, didukung dengan pernyataan Ibu Susi selaku Kabid Humas di DPRD Kota Padang yang mengatakan bahwa:
“Untuk  informasi  sendiri  saya  meneruskan  ke  pimpinan  baru nantinya diberikan kepada media.” (Wawancara dengan Bu Susi, Selasa/ 25 Juli 2023)
Pemberian  informasi  yang  dilakukan  secara  beberapa  tahap menunjukan  adanya  dominasi  dari  DPRD  Kota  Padang  dalam  memberikan infomasi kepada masyarakat. Adanya  dominasi ini dilakukan dengan tujuan untuk  memastikan  informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat  agar  sesuai dengan keinginan dari DPRD Kota Padang yaitu agar masyarakat mengetahui mengenai kegiatan dari kinerja dewan dan meminimalisir persepsi-persepsi negatif masyarakat mengenai instasi lembaga politik.

## Model Two-Way Symmetrical
Model  komunikasi  simetris  dua  arah  disini  menggambarakan  bahwa adanya komunikasi propaganda atau kampanye melalui komunikasi dua arah secara  timbal  balik  yang  berimbang  antara  satu  dengan  yang  lain.  Model komunikasi  pada  DPRD  Kota  Padang  diterapkan  dengan  melakukan komunikasi dua arah kepada ajudan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan  apa  yang  dilakukan  oleh  dewan  serta  inti  dari  kegiatan  tersebut. Nantinya informasi ini akan diteruskan dalam bentuk postingan maupun press release yang diberikan kepada wartawan.
“Saya  harus  mencari  cara  untuk  mendapatkan  info  mengenai kegiatan dewan, yaitu dengan berkoordinasi dengan ajudan dari pimpinan  dewan  untuk  mengetahui  kegiatan  yang  dilakukan, serta  mendapatkan  dokumentasi  dan  keterangan  dari  kegiatan tersebut.”(Wawancara dengan Bu Susi, 25 Juli 2023)
Penerapan komunikasi dua arah dilakukan oleh Humas kepada ajudan untuk  mendapatkan  informasi  dan  berharap  dapat  menguntungkan  kedua belah  pihak.  Dalam  hal  ini  dengan  informasi  yang  diberikan  oleh  ajudan kepada humas bertujuan agar kegiatan yang telah dilakukan oleh dewan dapat menjadi publikasi dan nantinya berdampak pada kepercayaan publik kepada dewan tersebut. Komunikasi ini nantinya akan membentuk komunikasi dua arah yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak, humas dengan tugasnya  memberikan  informasi  mengenai  kinerja  dewan  dan  dewan mendapatkan publikasi dari kegiatan yang telah dilakukan.
Humas pemerintahan terutama dalam ruang lingkup politik pada saat ini tidak hanya memberikan sekedar informasi melainkan turut memberikan informasi  yang  nantinya  berdampak  pada  reputasi  maupun  padangan masyarakat terhadap instansi itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan  dari  Undang-Undang  No.14  tahun  2008  mengenai  Keterbukaan Informasi  Publik.  Penerapan  ini  terlihat  pada  DPRD  Kota  Padang  yang memberikan  informasi  dengan  dokumentasi  sebagai  bentuk  usaha  dalam mengubah  persepsi  masyarakat  terhadap  instansi  pemerintah  terutama dalam  hal  politik  yang  saat  ini  dipandang  negatif,  agar  bisa  mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat di daerahnya. Pemberian informasi yang dilakukan  oleh  Humas  sendiri  merupakan  salah  satu  fungsi  humas  seperti yang dijelaskan oleh Moore (2004) bahwa disamping fungsi dan peranannya, humas  harus  dapat  menjalankan  tugas  dan  tujuannya  untuk  mendukung keberhasilan dari organisasinya dengan melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya  adalah  persiapan  dalam  membuat  artikel  pemberitaan,  siaran pers,  foto  dan  latar  belakang  infomrasi  bagi  para  penulis  dan  redaktur aktivitas industri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  pentingnya  peran Humas  dalam  mengelola  informasi  mengenai  DPRD  Kota  Padang  dengan
melakukan berbagai model komunikasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan  yang  dilakukan.  Humas  DPRD  Kota  Padang  juga  memberikan pelayanan yang baik yang terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada tamu yang  hadir  dan  terlihat  pada  kegiatan  pada  saat  Rapat  Paripurna  dimana Humas menjadi peran penting dalam memoderatori kegiatan dan mengambil dukumentasi  dari  kegiatan  tersebut.  Namun,  minimnya  infomasi  yang diberikan  mengenai  struktur  Humas  maupun  stuktur  mengenai  DPRD  Kota Padang  sendiri  yang  tidak  terlihat  di  DPRD  Kota  Padang.  Hal  ini  tentu membutuhkan  perbaikan  kedepannya  agar  masyarakat  yang  hadir  dapat mengetahui  mengenai  struktur  dari  DPRD  Kota  Padang  sendiri  dan  Humas DPRD Kota Padang sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

## Humas Pemerintah di DPRD Kabupaten 50 Kota
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan  proses bagaimana DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu indikator bagaimana terciptanya pemerintah  yang  baik  dalam  keterbukaan  informasi  publik.  Peran  penting Humas Pemerintah DPRD dalam proses ini melibatkan penyediaan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dan dibuat oleh anggota dewan termasuk berbagai kunjungan dan rapat-rapat yang dilakukan anggota dewan untuk membuat sebuah kebijakan.
Struktur organisasi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memiliki sub- bagian Humas, Protokoler, dan Publikasi sebagai bagian integral dari struktur pemerintahannya dalam membantu pimpinan dewan di segala kegiatannya. Humas  DPRD  juga  memposisikan  dirinya  sebagai  jembatan  yang menghubungan  pimpinan  dengan  berbagai  lembaga  pemerintahan  lainnya maupun berbagai elemen masyarakat.
DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  memiliki kebijakan  secara  tersirat dalam penerapan pelayanan prima di berbagai unit yang ada agar tercapainya pemerintah  yang  baik  di  mata  masyarakat.  Penelitian  ini  akan  mengurai bagaimana  peran  humas  pemerintah  dalam  memposisikan  dirinya  dari berbagai  kepentingan  partai  politik  di  dalamnya  dengan  tetap  profesional dalam menjalankan aktivitasnya sebagai falisitator serta distributor informasi guna  tercapainya  keterbukaan  informasi  publik.  Selanjutnya,  aktifiktas komunikasi humas Pemerintah di Kabuaten 50 Kota ini diurai melalui Model komunikasi  humas  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

## Model Publicity-Press Agentry
Model komunikasi ini, Humas Pemerintah DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menerapkan pendekatan komunikasi searah ( one-way process) sebagai bagian  dari  sumber  informasi  mereka.  Tujuan  dari  pendekatan  ini  adalah untuk mempublikasikan informasi yang cenderung mengutamakan kegiatan
anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebagai sumber utama informasi mereka kepada masyarakat.
Inisiatif  dalam  pendekatan  ini  lebih  condong  berasal  dari  pimpinan ataupun  anggota  dewan  dan  humas  pemerintah  DRRD  sebagai  pengirim informasi.  Model  ini  lebih  condong  bagaimana  proses  dan  hasil  kegiatan- kegiatan  anggota  dewan  serta  kebijakan  apa  yang  telah  dikeluarkan  oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pada setiap rapatnya.
Gambar 3. Tampilan Laman Website DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Sumber: Olahan Penulis, 2023
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  website  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota ( https://setwan.limapuluhkotakab.go.id/ )  yang  pada  halaman  utamanya menampilkan profil anggota, struktur lembaga, legislasi, partai, pemberitaan dan informasi serta informasi publik. Lebih lanjut, situs web ini berisi kegiatan anggota dewan, seperti rapat paripurna, pemberian informasi publik melalui humas  pemerintah  DPRD,  daftar  informasi  publik  yang  tersedia,  informasi yang berkala, informasi yang serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

## Model Public Information
Humas pemerintah DPRD memposisikan perannya sebagai Journalist in Resident. Fokus  mereka  adalah  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah nagari melalui pendekatan komunikasi searah (one way process), tanpa menekankan elemen persuasif dalam penyampaian informasi publik. Seperti halnya seorang jurnalis, mereka bertujuan untuk menyebarkan publisitas,  informasi,  dan  berita  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  humas pemerintah  memanfaatkan  media  sosial  instagram  mereka  sebagai  wadah utama  dalam  publikasi    informasi.  Pendekatan  ini  direfleksikan  dalam pernyataan Ibu Cinden, yang menjabat sebagai Staff Humas, Protokoler, dan Publikasi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
“Karena  kita  kerja  sama  dan  berhubungan  baik  dengan  media, untuk  penyampaian  informasi    ke  masyarakat  biasanya diletakkan  di  halaman  instagram  dan  website.  Jadi  apabila  ada
wartawan yang ingin menulis berita tidak usah repot-repot japri ke saya lagi, melainkan tinggal mengambil informasi dan berita yang ada di laman instagram dan website” (Wawancara dengan Cinden, 17 Juli 2023)
DPRD  Kabupaten  lima  puluh  kota  menggunakan  media  sosial instagram  sebagai  platform  utama  dalam  penyebaran  publikasi  informasi dengan  nama  akun  @dprdlimapuluhkota.  Selain  itu,  dengan  instagram  ini, humas  pemerintah  mampu  mengendalikan  berita  sesuai  dengan kebutuhan dan  kegiatan  DPRD.  Konten  laman  instagram  yang  tersedia  berupa  foto kegiatan disertai dengan lampiran informasi berupa tulisan yang menyertai foto  tersebut.  Konten  tersebut  ditujukan  untuk  memperlihatkan  berbagai aktifitas yang telah dilakukan anggota dewan kepada masyarakat.
Gambar 4. Tampilan Laman Instagram @dprdlimapuluh kota Sumber: Olahan Penulis, 2023
Hal ini dapat dilihat dari laman instagram @dprdlimapuluhkota yang dibuat  oleh  Staff  Humas,  Protokoler,  dan  Publikasi  DPRD  Kabupaten Limapuluh  Kota  yang  menggambarkan  bahwa  halaman  profil  DPRD Kabupaten  Limapuluh  Kota  berisikan  kegiatan  anggota  dewan  DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

## Model Two Way Asymmetrical
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Limapuluh  Kota  sedang  melakukan  kampanye  dengan  cara  berkomunikasi dua arah, dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat agar bekerja sama dan bersikap  terbuka  sesuai  dengan  visi  organisasi  mereka.  Pendekatan  ini diwujudkan  melalui  kerja  sama  yang  dibangun  antara  DPRD  Kabupaten Limapuluh  Kota,  terutama  bagian  Humas,  dengan  berbagai  media  massa. DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menjalin kemitraan dengan berbagai jenis media,  baik  yang  cetak  maupun  berbasis  online.  Hal  ini  selaras  dengan pernyataan Kepala Subbagian Humas, yang menyatakan bahwa peran Humas adalah memberikan informasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan
media cetak dan online. Meskipun bekerjasama dengan media, Humas tetap memiliki peranan dominan dalam mengontrol informasi yang disampaikan.
Pemberian  informasi  kepada  media  massa  sesungguhnya  mewakili model  komunikasi  asimetris  dua  arah.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  dominasi Humas  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  dalam  mengendalikan  aliran informasi menuju media. Proses ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pengumpulan  dokumen  yang  dikelola  oleh  Kepala  Subbagian  Humas, kemudian  diajukan  kepada  pimpinan,  sebelum  akhirnya  diberikan  kepada media.  Proses  ini  juga  ditekankan  oleh  Kepala  Subbagian  Humas,  yang menjelaskan bahwa informasi akan disampaikan kepada  pimpinan sebelum disebarluaskan kepada media. Pendekatan ini direfleksikan dalam pernyataan Ibu Cinden, yang menjabat sebagai Staff Humas, Protokoler, dan Publikasi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
“Karena  kita  kerja  sama  dan  berhubungan  baik  dengan  media, untuk  penyampaian  informasi    ke  masyarakat  biasanya diletakkan  di  halaman  instagram  dan  website.  Jadi  apabila  ada wartawan yang ingin menulis berita tidak usah repot-repot japri ke saya lagi, melainkan tinggal mengambil informasi dan berita yang ada di laman instagram dan website” (Wawancara dengan Cinden, 17 Juli 2023)
Pendekatan bertahap ini mengindikasikan dominasi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Dominasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan tujuan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu agar masyarakat memahami aktivitas kinerja dewan dan mengurangi persepsi negatif terhadap lembaga  politik.  Seorang  staf  Humas  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota mengakui  pentingnya  perubahan  persepsi  masyarakat  terhadap  DPRD  dan berharap  bahwa  dokumen-dokumen  tersebut  dapat  mengubah  pandangan tersebut.
Dengan  berkomunikasi  melalui  pendekatan  dua  arah  dengan  media, DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  secara  efektif  mengelola  arus  informasi dalam  masyarakat,  sekaligus  mempertegas  penerapan  model  komunikasi asimetris dua arah. Terlihat dari proses aliran informasi yang masih dikuasai oleh  Humas  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sebelum  diumumkan  kepada wartawan untuk dipublikasikan di media cetak dan online. Keseluruhannya, ini  menggambarkan  kekuatan  Humas  Kabupaten  Limapuluh  Kota  dalam menjaga  dan  membentuk  citra  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  di  mata masyarakat.

## Model Two Way Symmetrical
Model  komunikasi  yang  diimplementasikan  oleh  Humas  Pemerintah DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  diperlihatkan  dalam  bentuk  simetris  dua arah. Proses komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi yang seimbang
melalui  dua  arah  semisal  contoh  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  serta Peraturan  Daerah  (perda)  yang    telah  ditetapkan  ke  masyarakat  setempat. Informasi  kebijakan  dan  perda  tersebut  bisa  diakses  juga  melalui  lawan website  dan  instagram  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota.  Staff  Humas, Protokoler,  dan  Publikasi  DPRD  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Agung, menjabarkan hal ini.
“Sumbangsih  tersebsar  dari  pihak  humas  adalah  dengan mensosialisasikan  kebijakan  serta  perda  yang  telah  ditetapkan dalam musyarawah bersama kepada masyarakat sekitar. Setelah informasi disampaikan barulah informasi tersebut
dipublikasikan di website maupun laman instagram” (Wawancara dengan Agung, 17 Juli 2023)
Model ini berhasil mengatasi atau mencegah timbulnya konflik melalui strategi  yang  mengarah  pada  pemahaman  publik  yang  lebih  baik  sehingga dapat  diterima  secara  positif.  Model  komunikasi  ini  menggunakan  teknik komunikasi  persuasif  ( persuasive  communication )  untuk  membangun pemahaman yang saling mendukung dan menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai model komunikasi tersebut digunakan oleh Humas Pemerintah dengan pendekatan yang berbeda-beda  tergantung pada tujuan dan situasi yang ada, baik dalam konteks penelitian maupun dalam praktiknya. Pentingnya musyawarah dan mufakat juga sangat terasa di sini, seperti bagaimana  pimpinan  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  menghadapi demonstrasi  masyarakat  sekitar  atas  ketidakpuasan  atas  kinerja  Bupati dengan mengundang perwakilan masyarakat berunding dan bermusyawarah bersama  pimpinan  dewan  guna  mencapai  kata  mufakat  dan  mencari  solusi terbaik  untuk  menghadapi  permasalahan.  Kepala  Sub-Bagian  Humas, Protokoler, dan Publikasi, Nicel, menegaskan pentingnya hal ini.
Dalam menghadapi demonstrasi yang terjadi, kita menggunakan cara menjadwalkan  pertemuan  dengan  memanggil  perwakilan  masyakat  dan pimpinan dewan untuk mendiskusikan dan mencari solusi yang terbaik untuk ke  depannya.  Menghadapi  persoalan  ini  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota menggunakan  acuan  PP  no  12  tahun  2018  untuk  melakukan  penyelesaian permasalahan dan pembuatan kebijakan melalui musyarah bersama ataupun vioting  bila  tidak  bisa  diselesaikan  secara  musyarawah.  Sehingganya Two Ways  Symmetrical Humas  Pemerintah  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota berlangsung efektif melalui musyawarah dan diskusi.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  proses  komunikasi dalam model komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dengan membandingkan kinerja Humas Pemerintah di Kota Padang  dan  Kabupaten  50  Kota.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat
perbandingan  dan  kualitas  informasi  yang  disampaikan  oleh  Humas Pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  indikator  terciptanya  pemerintah yang  baik  dalam  keterbukaan  informasi  publik.  Fokus  penelitian  juga mencakup  peran  penting  Humas  Pemerintah  DPRD  dalam  menyediakan informasi terbuka tentang kegiatan dan kebijakan anggota dewan, termasuk kunjungan dan rapat yang berperan dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini  menggunakan  Model  Komunikasi  Humas  Pemerintahan  Daerah  untuk menjelaskan  penerapan  keterbukaan  informasi  publik,  khususnya  di  DPRD Kota Padang dengan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.
Humas politik memiliki peran kunci dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat, terutama terkait dengan kinerja politisi dan proses politik di Indonesia. Mereka memahami secara rinci proses, karakteristik, dan dinamika  kekuatan  dalam  konteks  komunikasi  politik.  Konsistensi  dalam komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  Humas  politik  dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia, baik dari sisi positif maupun  negatif.  Pemerintah  daerah  memiliki  Perangkat  Pemberdayaan Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  yang  memiliki  peran  penting  dalam menyampaikan  informasi,  membantu  kepala  daerah  dalam  tugas pemerintahan, dan menciptakan keterbukaan informasi publik. Daerah yang telah mencapai status "Daerah Mandiri" seringkali memiliki kemajuan dalam keterbukaan informasi publik, yang juga tercermin melalui peran PPID. Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  desa  dan  daerah  untuk  mengadopsi struktur  pemerintahan  yang  mendukung  penyediaan  informasi  publik  yang lebih  baik  melalui  Humas  daerah,  sebagai  salah  satu  upaya  pemberdayaan masyarakat daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ehling,  W.  P.  1985.  ‘Application  of  decision  theory  in the  construction  of  a theory  of  public  relations  management:  II’  dalam  Jurnal  Public Relations Research & Education. 2(1). Hal. 4-22.
Haeril.  2020.  Peran  Humas  DPRD  Dalam  Menjaga  Kinerja  Dan  Citra  DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima) dalam Journal of Government and Politics (JGOP)
Hutton, J. 1999, ‘The Definition, Dimensions,and Domain of Public Relations’, Public RelationsReview 25(2) (Summer), 199 – 214.
Kartz  dalam  Soemirat,  Soleh  dan  Ardianto,  Elvinaro.  (2005).  Dasar- dasar Public Relations. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
Lauzen.  M.  M.  (1986).  Public  Relations  and  Confict  Within  The  Franchise Sistem. Disertasi doktor. University of Maryland, College Park.
Liu, B. F. dan Levenshus A. B. 2012. ‘Crisis Public Relations for Government Communicators’  dalam  Lee,  M.,Neeley  G,.  Stewart  K..  The  Practice  of Government Public Relations. Boca Raton – New York: CRC Press Moore, Frazier. 2004. Humas Membangun Citra dengan Komunikasi. Bandung
: PT. Remaja Rosdakarya.
Plowman,  Kenneth  D.  1998.  ‘Power  in  Conflict  for  Public  Relations’ dalamJournal  of  Public  Relations  Research,  10  (4).  Hal  237-261 Prily,  Adinda,  dkk.  2023.  Upaya  Edukasi  Politik  Humas  DPR  RI  Pada Generasi Muda Melalui Program Parlemen Remaja 2021. Dalam Jurnal Cyber PR, Volume 2, No. 1, Juni 2023, Hal. 60 – 73
Rahmadi,  F.  1999.  Public  Relations  dalam  Teori  dan  Praktek.  Jakarta:PT Gramedia Pustaka.
Ruslan,  Rusadi.  2003.  Manajemen  Public  Relations  dan  Media  Komunikasi.
Bandung : Raja Grafindo Persada.
Reklam  AB,  Jupiter.  2008.  Crisis  Communications  Handbook.  Huskvarna: Swedish Emergency Management Agency (SEMA)
Seeger,  M.  W.,  Sellnow,  T.  L.,  Ulmer  R.  R.  2001.‘Public  Relations  and  Crisis Communication  Organizing  and  Chaos’dalam  Heath,  R.  L. (ed.),Handbook  of  Public  Relations.  California-London:  Sage Publications, Inc. Hal. 155 – 165 Suranto  A.  W,  2005.  Komunikasi  Perkantoran:  Prinsip  Komunikasi  untuk meningkatkan  Kinerja  Perkantoran,  Yogyakarta:  Media  Wacana Comfort,  L.  K.  (2007).  Crisis  Management  in  Hindsight:  Cognition, Communication,  Coordination,  and  Control.  Public  Administration Review. December 2007. Special Issue
Husain, Z. (2013). ‘Effective communication brings successful organizational change’. The Business & Management Review, ol.3 Number -2, January Widjaja , H. A. W., 2002 . Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Jakarta: Bumi Aksara