jabv8n2.tex; 9/01/2014; 18:55; p.1

## Volume 8, Nomor 2, Tahun 2012
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Binis, diter- bitkan oleh Center for Business Studies (CeBiS), Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Jur- nal Administrasi Bisnis diterbitkan 2 (dua) kali dalam satu tahun, setiap bulan Maret dan September, yang memuat essay dan atau hasil penelitian dalam kajian Ilmu Ad- ministrasi Bisnis. Jurnal Administrasi Bisnis bertujuan untuk menyebarluaskan hasil pemikiran dan analisis ilmiah dalam bidang Ilmu Admnistrasi Bisnis. Pada tahun 2010 JAB diterbitkan juga secara on-line melalui http://journal.unpar.ac.id/
Pelindung Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Pengarah Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Ketua Penyunting Gandhi Pawitan Penyunting pelaksana Penyunting ahli Hasan Mustafa , Urip Santoso , Sanerya Hendrawan , Fransisca Mulyono ,
Marihot Tua Effendi H.
Mitra bestari
Ferdinand Saragih , Universitas Indonesia A.B.M. Witono , President University David P.E. Saerang , Universitas Sam Ratulangi A.Y. Agung Nugroho , Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Kertahadi , Universitas Brawijaya Elvira Luthan , Universitas Andalas
Tata usaha B. Cucu Suhesih
dan sirkulasi Alamat Penerbit Center for Business Studies - CeBiS
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis - FISIP Unpar Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 Telp : 022 2032655 - ext : 342
Fax : 022 2035755 Email : cebis@unpar.ac.id
Percetakan Karyamanunggal Lithomas
Penggandaan artikel untuk keperluan pengajaran dan penelitian diijinkan dengan syarat menyebut sumber dengan jelas. Untuk tujuan lain harus mendapat ijin dari penerbit.
jabv8n2.tex; 9/01/2014; 18:55; p.2

## Daftar isi
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 8, Nomor 2, Tahun 2012
Editorial iv James R. Situmorang Pemasaran Pada Era Globalisasi 106 Fransisca Mulyono Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Kecil dan Menengah : Kajian Konseptual 117

## Rulyusa Pratikto
Analisa Exchange Rate Overshooting Melalui Pendekatan Error Correc- tion Model 132 Maria Widyarini dan Yovita Poppy Oktaviani Pengaruh Ownership Concentration terhadap Kinerja Operasional Per- bankan di Indonesia 143

## Gandhi Pawitan dan Vivi Bunga Ratih
Evaluasi Kualitas Layanan Berdasarkan House of Quality : Studi Kasus Cafe di Bandung 156

## Nia Juliawati
Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi : Sebuah Kerangka Studi177

## M.E.Retno Kadarukmi
Asas Keadilan dalam Transaksi Derivatif (Khusus yang Diperdagangkan dalam Bursa) Sebagai Objek Pengenaan Pajak Penghasilan
193
jabv8n2.tex; 9/01/2014; 18:55; p.3

## Editorial
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 8, Nomor 2, Tahun 2012
J urnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 8 Nomor 2 Tahun 2012 menyajikan tujuh artikel yang berisi hasil penelitian dan juga kajian konseptual. James R. Si- tumorang memaparkan konsep bisnis global serta strategi yang perlu di lakukan dalam menghadapi globalisasi. Sedangkan Fransisca Mulyono memaparkan ka- jian konseptual mengenai pengembangan sumber daya manusia di usaha kecil dan menengah. Ada kecenderungan penerapan manajemen sumber daya manusia yang informal di sektor UKM.
Rulyusa Pratikto membahas hasil penelitian tentang exchange rate overshoot- ing dengan pendekatan error correction model . Peneliti menyajikan analisis fenom- ena nilai tukar overshooting di Indonesia pada periode Agustus 1997 sampai Juni 2007. Maria Widyarini dan Yovita Poppy Oktaviani membahas hasil penelitian tentang pengaruh ownership concentration terhadap kinerja operasional perbankan nasional. Ada dua kelompok bank yang diamati yaitu bank BUMN dan bank swasta.
Gandhi Pawitan dan Vivi Bunga Ratih menyajikan hasil penelitian tentang aplikasi house of quality dalam melakukan evaluasi kinerja layanan. Sebagi objek penelitian yang diteliti adalah sebuah cafe di Kota Bandung. Penggunaan teknik house of quality akan memberikan arah pada evaluasi kinerja layanan yang lebih de- tail. Nia Juliawati memaparkan sebuah kerangka studi tentang koordinasi dan usaha koordinasi dalam organisasi. Hasilnya adalah sebuah model koordinasi dan usaha koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organiasi. Penulis M.E.Retno Kadarukmi memberikan uraian tentang asas keadilan dalam transaksi derivatif (khusus yang diperdagangkan dalam bursa) sebagai objek pengenaan pajak penghasilan. Faktor kunci derivatif adalah orang dapat membeli dan menjual semua risiko dari aset pokok tanpa memperdagangkan aset tersebut. Transaksi derivatif keuangan sebagian besar lebih sering digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan dari kegiatan spekulasi, bukan untuk mengurangi risiko atau perlindungan nilai.

## Asas Keadilan dalam Transaksi Derivatif (Khusus yang Diperdagangkan dalam Bursa) Sebagai Objek Pengenaan Pajak Penghasilan

## M.E.Retno Kadarukmi
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Basically derivative transactions carried out for the divertion of risks that may arise, either the exchange rate risk, interest rate and stock price fluctuations. Derivative transactions is then evolved rapidly. This increase is due to many benefits and profits derived from derivative transactions. The benefits in the form of tools for risk man- agement and price discovery, so appear protection (hedging) of assets. The profit is increasing the income of the. transactors. In fact, derivative transactions more often used to make a profit from speculative activities, not for protection (hedging). Now the derivative transactions are set out in the Income Tax Act, is inserted into one of the objects of Income Tax. Income Tax imposed by the final and by some businessmen considered to violate the principle of justice.
Keywords: Tax, Benefit, Profit, Hedging

## 1. Pendahuluan
Pada era perdagangan bebas saat ini telah terjadi liberalisasi keuangan, kapasitas dan produksi manufaktur dari perekonomian negara-negara maju yang sudah mapan, serta rendahnya suku bunga di negara-negara maju, juga kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi yang semuanya ini berkembang secara bersamaan dan telah mengakibatkan perubahan besar pada sistem keuangan global. 1 Akibatnya, sistem keuangan menjadi semakin kompleks dan semakin tidak nyata atau tidak riil. 2 Pe- rubahan drastis ini tidak hanya terjadi pada instrumen dan lembaga keuangan saja, melainkan juga pada fungsi dasar sistem keuangan global tersebut.
Pasar keuangan global mulai bergerak melampaui fungsi awalnya. Pada awal- nya, pasar uang berfungsi untuk menyediakan tabungan bagi perekonomian riil dan investasi jangka panjang sektor produksi, kemudian bergeser dan tertarik masuk ke dalam putaran aktivitas yang spekulatif dengan tawaran keuntungan yang dapat diraih
1 Kavalijt Singh, Menjinakkan Arus Keuangan Global ( Taming Global Financial Flows, A Citizen’s Guide ), Jakarta : Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), 2005, hlm.10 2 Ibid, hlm.16.
Jurnal Administrasi Bisnis (2012), Vol.8, No.2: hal. 193–202, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2012 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .

## M.E.Retno Kadarukmi
dalam waktu singkat. Hal ini berdampak dengan banyaknya modal yang kemudian dialihkan dari perekonomian riil ke aktivitas-aktivitas yang spekulatif.
Kegiatan perputaran uang lintas batas negara yang dikenal sebagai perdagangan valuta asing, pada kenyataannya nilainya dapat melebihi nilai perdagangan riil di dunia. Sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas negara adalah dengan cara mengkonversi mata uang yang satu ke mata uang yang lain dan sekaligus untuk melancarkan transaksi-transaksi lintas negara tersebut. Perdagangan valuta asing diperlukan untuk menghindari risiko yang timbul akibat fluktuasi harga di pasar. Perdagangan global valuta asing berkembang, namun di samping itu muncul sekuritas yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan modal uang yang menjadi luar biasa pesat. Sekuritas memacu munculnya instrumen-instrumen keuangan baru, salah satunya adalah transaksi derivatif.
Transaksi derivatif adalah sebuah kontrak finansial yang nilainya bergantung pada nilai asset pokok keuangan lain (seperti saham, obligasi hipoteek, valuta asing), atau asset yang mendasarinya ( underlying transaction ) dimana substansinya adalah perjanjian untuk melakukan pertukaran future asset-asset yang saat ini nilainya se- tara. Faktor kunci derivatif adalah orang dapat membeli dan menjual semua risiko dari asset pokok tanpa memperdagangkan asset tersebut. 3 Pertama kali transaksi ini muncul pada awal abad 17 dan berkembang secara perlahan, namun transaksi derivatif yang modern dan rumit terjadi sekitar tahun 1970-an sebagai efek dari peri- stiwa runtuhnya sistem kurs atau nilai tukar tetap ( fixed exchange rate ) model Bretton Woods pada awal tahun 1970-an.
Perdagangan keuangan derivatif ini kemudian berkembang sangat pesat baik dari segi instrumen maupun volumenya atau jumlahnya. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya benefit dan profit yang dapat diberikan oleh transaksi derivatif untuk pihak-pihak yang menggunakannya. Benefit yang didapat antara lain adalah sebagai alat untuk manajemen risiko dan price discovery. 4 Sebagai alat untuk manajemen risiko, transaksi derivatif digunakan sebagai alat untuk mengalihkan risiko, sehingga muncul perlindungan nilai (hedging) asset dari risiko keuangan yang memang ingin dihindari oleh para pelaku dalam transaksi finansial mereka. 5 Risiko keuangan terse- but muncul karena adanya realisasi pergerakan harga komoditas, tingkat suku bunga, dan tingkat pertukaran mata uang asing. Sedangkan Profit yang diterima oleh para pengguna transaksi ini adalah bertambahnya penghasilan dari para pelakunya.
Namun pada kenyataannya, transaksi derivatif keuangan sebagian besar lebih sering digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan dari kegiatan spekulasi, bukan untuk mengurangi risiko atau perlindungan nilai (hedging). Jadi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dalam praktek yang sering terjadi adalah dua tujuan penggunaan instrumen derivatif yaitu : pertama, untuk melakukan lindung nilai (biasanya dilakukan oleh para hedger) dan kedua, untuk mengumpulkan dana (biasanya dilakukan oleh para spekulator).
3 Op.Cit, hlm.39.
4 Lani Salim, Derivatif : Option & Warrant. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003, hlm.4.
5 Johannes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.22.
Para pemain transaksi ini adalah bank, pedagang valuta asing, institusional in- vestor, speculator dan hedger. Transaksi derivatif merupakan transaksi yang dapat dilakukan, baik di dalam bursa maupun di luar bursa. Indonesia juga mengenal dua mekanisme perdagangan ini, yang dikenal dalam beberapa macam bursa atau pasar, yaitu : Bursa (pasar komoditi atau commodity market) yaitu : Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Pasal Modal (Capital Market) yaitu : Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), dan Pasar Uang.

## 2. Transaksi Derivatif Di Indonesia
Di Indonesia perdagangan instrumen derivatif disukai oleh para pelaku, alasannya adalah pertama, karena transaksi ini merupakan two way trading (dapat diawali baik dengan membeli ataupun menjual). Kedua, high return (keuntungan yang didapat cepat dan tak terbatas), juga terdapat faktor utama lain yang paling menarik yaitu transaksi ini ternyata no tax (bebas pajak). Keuntungan yang terakhir ini yang sangat menarik, karenanya lembaga-lembaga yang bergerak dalam perdagangan derivatif ini mengajak para calon investor atau kliennya untuk bergabung (berinvestasi) dengan gambaran keuntungan bebas pajak.
Sudah menjadi hal yang umum jika para investor dalam melakukan investasi memiliki kecenderungan untuk sedapat mungkin menghindari pajak, khususnya Pa- jak Penghasilan. Padahal segala penghasilan dalam bentuk apapun yang berasal dari pembiayaan selain yang dikecualikan dalam undang-undang akan dikenai pajak, khususnya Pajak Penghasilan.
Sekarang ini transaksi derivatif yang menguntungkan tersebut sudah diatur da- lam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Pemerintah sebagai fiskus (pemungut pajak) menyadari betapa besar keuntungan yang dapat diterima oleh negara jika tran- saksi derivatif dimasukan menjadi salah satu objek Pajak Penghasilan. Pengaturan Pajak Penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang ternyata dalam perjalanannya sampai saat ini telah men- galami empat kali perubahan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pokok perubahan, salah sat- unya adalah mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap transaksi derivatif yang diperdagangkan di dalam bursa, seperti swap, options, futures. Pemerintah menge- nakan pajak final pada transaksi-transaksi tersebut. Perubahan ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa :
”Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berbunyi :
”Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pen- galihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau ban- gunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dan
e. penghasilan tertentu lainnya”
Adanya perubahan ini menunjukan adanya penambahan objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berupa pengenaan Pajak Penghasilan final terhadap sekuritas lainnya dan derivatif yang diperdagangkan di bursa.
Dengan adanya sedikit perubahan namun dampaknya sangat besar dalam mem- pengaruhi perekonomian Indonesia. Pemerintah berharap bahwa pengenaan Pajak Penghasilan terhadap transaksi derivatif akan mampu mengontrol volatilitas dan aktivitas spekulatif dari para pengguna transaksi derivatif, sehingga penggunaan tran- saksi derivatif dapat kembali ke fungsi awalnya yaitu sebagai instrumen lindung nilai. Pada kenyataannya, banyak pihak dari kalangan dunia usaha yang pro dan kontra mengenai hal ini. Kalangan yang pro mengatakan bahwa dikenakannya Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif justru dirasa akan banyak manfaatnya. Salah satu pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Utama Bursa Efek Surabaya (BES), yang mengusulkan agar penghasilan dari transaksi derivatif tertentu, seperti swap, options, futures, warrant, dan forward dikenakan Pajak Penghasilan yang final 6 , ka- rena justru diharapkan dengan pengenaan Pajak Penghasilan Final akan menciptakan transparansi harga dan terjamin perlindungan bagi investor, sehingga investor akan tertarik untuk memanfaatkan transaksi di dalam bursa dibandingkan di luar bursa. Pemberian insentif dengan kebijakan Pajak Penghasilan final ini pasti akan sangat menguntungkan fiskus karena menjadikan pemungutan pajak lebih efisien. Dalam Pajak Penghasilan final wajib pajak tidak perlu menghitung utang pajaknya pada akhir tahun karena pajak dikenakan berdasarkan transaksi yang terjadi.
Apabila komentar di atas merupakan penilaian yang positif, ternyata banyak juga tanggapan miring atas pengenaan Pajak Penghasilan Final atas transaksi derivatif ini. Beberapa kalangan yang mempunyai pendapat berbeda menyatakan bahwa apa- bila Pajak Penghasilan tersebut dikenakan berdasarkan nilai transaksi derivatif, maka dapat memukul pemain derivatif serta akan membuat dunia usaha enggan meman- faatkan produk tersebut. Dalam dunia perpajakan, Pajak Penghasilan Final biasanya
6 Klik pajak.com,. Insentif Pajak Emiten Bisa Gairahkan Investasi.
dipotong dari jumlah bruto dalam bentuk persen, sebanyak yang ditentukan oleh pemerintah.
Namun masalahnya dalam hal ini adalah dasar pengenaan pajak final ini juga belum jelas, apakah berasal dari keseluruhan transaksi bruto atau berdasarkan ni- lai premi. 7 Apabila Pajak Penghasilan diambil dari keseluruhan transaksi bruto dari penggunaan produk derivatif yang biasanya ditransaksikan dalam jumlah yang banyak maka besar kemungkinan dapat membuat para pelaku menjadi enggan untuk berinvestasi pada produk derivatif. Menurut Kepala Badan Pengawas Perdagan- gan Berjangka Komoditi, Ardiansyah Parman, 8 selama ini jenis pajak yang sudah diterapkan terhadap kegiatan perdagangan derivatif adalah Pajak Penghasilan atas pendapatan masing-masing badan usaha terkait secara umum misalnya perusahaan pialang, perusahaan milik investor, bursa, dan sebagainya.
Pada penerapannya kegiatan jual beli transaksi derivatif ini dilakukan berkali- kali dalam satu hari, sehingga pasti akan sulit untuk menghitung dan menentukan Pajak Penghasilan Final-nya. Pengenaan Pajak Penghasilan Final ini bagi sebagian kalangan dunia usaha juga memiliki kelemahan karena dapat melanggar Asas Kead- ilan karena atas dasar apa transaksi derivatif dikenakan Pajak Penghasilan Final jika pada kenyataannya transaksi ini tidak selalu membuahkan keuntungan.
Sebenarnya jauh sebelum Indonesia menyadari betapa pentingnya pengenaan pajak terhadap transaksi derivatif, pada tahun 1972 seorang Profesor di Universitas Princeton bernama James Tobin telah mengajukan sebuah proposal mengenai pemu- ngutan pajak atas transaksi foreign exchange (forex), yang kemudian dikenal dengan nama Tobin Tax.
Dalam proposalnya tersebut, James Tobin melihat dampak buruk dari transaksi forex yang tidak terkendali atau terawasi. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk menerapkan pengenaan pajak atas transaksi forex berdasarkan tarif flat (flat rate tax) dengan besaran tarif berkisar antara 0,1
Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya beberapa masalah, yaitu per- tama tentang tepat tidaknya pengenaan Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Final terhadap transaksi derivatif yang diperdagangkan di dalam bursa. Kedua, apakah keuntungan (dalam hal ini merupakan capital gain) yang didapat dari hasil tran- saksi derivatif layak untuk dikategorikan sebagai penghasilan atau lebih tepat jika dikategorikan sebagai bentuk pengalihan risiko, mengingat fungsi awal dari transaksi derivatif yang merupakan sarana lindung nilai. Ketiga, transaksi derivatif ini sudah dijadikan objek Pajak Penghasilan dalam perumusan Undang-Undang Nomor 36 ten- tang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pertanyaannya apakah pencantuman transaksi derivatif sebagai objek Pajak Penghasilan tersebut sudah memenuhi Asas Keadilan bagi seorang hedger dibandingkan dengan seorang spekulan ?
7 Sumber : Bisnis Indonesia. Derivatif akan kena PPh Final, tanggal 06 Juli 2000
8 PB&CO - News & Events, Transaksi Berjangka tidak tepat kena PPh, tanggal 7 Juli 2004.

## 3. Pengaturan Transaksi Derivatif Di Indonesia
Transaksi derivatif dapat diartikan sebagai transaksi turunan. Transaksi derivatif mempunyai andil yang besar dalam perkembangan perekonomian dan stabilitas moneter di semua negara, termasuk Indonesia. Namun transaksi ini mengandung risiko yang tinggi dan transaksi ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. Peraturan Bank Indonesia tersebut sebagai penyempurnaan terbaru dari Bank Indonesia setelah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR/1995 tanggal 29 Desember 1995.
Sesuai Pasal 1 butir (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005, yang merupakan Transaksi Derivatif adalah :
”Suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan Indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrument, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.”
Di Indonesia transaksi derivatif selain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, juga dapat dikatakan berlaku ketentuan Hukum Perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata (khususnya tentang perjanjian), tepat- nya pada Bab I dan Bab II.
Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan : ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Hukum Perjanjian sebagai dasar dari transaksi derivatif menganut asas kebe- basan berkontrak yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang disepakati bersama, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan berkontrak tersebut termasuk kebebasan para pihak untuk mengikatkan diri dalam transaksi derivatif.
Asas kebebasan untuk membuat perjanjian dalam KUH Perdata berkaitan de- ngan Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :
”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Hal yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata adalah ma- syarakat diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapa saja, mengenai hal apa saja asal saja dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)). Konsekuensinya adalah perjanjian tersebut menjadi mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda) seperti layaknya undang-undang. Oleh karenanya asas ini merupa- kan dasar terbentuknya perjanjian transaksi derivatif, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Dengan tujuan supaya perjanjian dapat mengikat maka harus dipenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Transaksi derivatif fungsinya selain sebagai sarana lindung nilai (hedging), juga merupakan suatu instrument investasi yang sangat menarik, khususnya bagi kalangan investor. Konsep dasar investasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseo- rang dengan memanfaatkan modal dan peluang yang ada guna memperoleh sejumlah keuntungan tertentu. Dengan berinvestasi menggunakan transaksi derivatif, investor mendapatkan profit (keuntungan) dan benefit (manfaat). Keuntungan yang didapat berasal dari pemanfaatan basis perbedaan antara harga spot (harga pasar fisik) dengan harga future (harga yang terjadi di pasar future). Sedangkan manfaat yang didapat setelah mendapatkan profit, adalah berupa pertambahan nominal penghasilan bagi para investor tersebut.
Apabila investor mendapatkan penghasilan dari kegiatan investasinya ini, maka investasi melalui transaksi derivatif ini masuk ke dalam pengertian objek Pajak Peng- hasilan. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri.
Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah :
”Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar In- donesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”
Pengertian kata ”tambahan kemampuan ekonomis” memiliki arti yang sangat luas, karenanya tampaknya transaksi derivatif memiliki kriteria untuk dijadikan objek pengenaan Pajak Penghasilan.
Direktorat Jenderal Pajak melihat pentingnya instrumen derivatif ini untuk mod- ernisasi ekonomi Indonesia, dan kemudian memberi ”masukan” yang pada akhirnya ”masukan” tersebut diterima dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (yang ter- baru), yaitu mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Final pada saat terjadi transaksi instrument derivatif yang dilakukan di dalam bursa.
Hukum mempunyai tujuan Keadilan, demikian juga dengan Hukum Pajak. Keadilan dalam Hukum Pajak sudah dimulai sejak disusunnya undang-undang Pa- jak. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru mencantumkan transaksi derivatif yang diperdagangkan dalam bursa sebagai salah satu penambahan objek Pajak Peng- hasilan.
Untuk menguji Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru (perubahan keem- pat Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang menetapkan transaksi derivatif sebagai objek Pajak Penghasilan apakah sudah mencerminkan rasa keadilan, maka harus

## M.E.Retno Kadarukmi
dipenuhi asas-asas dalam pembuatan suatu peraturan pajak yang biasa disebut dengan nama ”Adam Smith’s Canon, yaitu :
1. Asas keadilan. Dalam asas equaliti atau asas keadilan ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas yuridis. Dalam asas ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah men- genai subjek, objek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pemba- yarannya.
3. Asas ekonomis. Asas ini menekankan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat terdekat dengan waktu diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Asas financial. Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dila- kukan dengan memperhitungkan perbandingan antara biaya pemungutan dengan hasil pemungutan pajak tersebut.
Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya ”Ethica Nico- machea” dan ”Rhetorica” bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (rechtsvaardigheid). Menurut Aristoteles pada dasarnya ada dua jenis keadilan, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan Komutatif. 9
Adapun yang dimaksud dengan Keadilan Distributif adalah : keadilan yang muncul dari tindakan pimpinan (organisasi) masyarakat untuk memberikan kepada para warga masyarakat beban social, fungsi-fungsi, imbalan, balas jasa dan kehor- matan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya. Maksudnya adalah bahwa yang menjadi asas pada Keadilan Distributif bukanlah per- samaan bagian, melainkan kesebandingan. Keadilan Distributif merupakan asas yang menguasai atau mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan (negara).
Sedangkan yang dimaksud dengan Keadilan Komutatif adalah kesenilaian an- tara prestasi dan kontraprestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antarwarga masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi titik berat dalam Keadilan Komutatif adalah asas persamaan, sehingga asas Kead- ilan Komutatif dapat dipakai mendasari hubungan antar warga masyarakat secara perseorangan.
Hubungan antara Wajib Pajak dan Fiskus didasarkan pada asas Keadilan Dis- tributif, yang menjadi asas untuk mempertimbangkan besarnya pajak yang akan dikenakan pada masing-masing Wajib Pajak.
Wajib Pajak menggunakan transaksi derivatif sebagai instrumen lindung nilai dan kegiatan spekulatif, sedangkan Pajak digunakan sebagai salah satu alat un- tuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan adanya kerjasama yang baik dalam penerapan pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang berasal dari transaksi derivatif.
9 Bahan perkuliahan PIH (Pengantar Ilmu Hukum) Universitas Parahyangan, 1995, hlm.38
Keadilan merupakan asas pemungutan pajak yang memegang peran utama. Asas keadilan ini tercermin dalam beberapa teori yang memberikan pembenaran pemungutan pajak oleh negara. Teori-teori tersebut adalah : 10
1. Teori Asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak- hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar ke- pentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warganegara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori Daya Beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Mak- sudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.
Dari teori-teori tersebut di atas, yang paling sesuai sebagai justifikasi pemu- ngutan pajak oleh negara yang dalam hal ini pemungutan Pajak Penghasilan terhadap transaksi derivatif adalah Teori Daya Pikul.
Pemerintah akan memungut pajak berdasarkan kemampuan ekonomis masing- masing wajib pajak. Transaksi derivatif khusus yang diperdagangkan di dalam bursa seperti swap, option, future akan dikenai pungutan pajak final. Pajak final ini akan di- lihat dari hasil transaksi yang sudah terealisasi dari masing-masing wajib pajak yang menggunakan transaksi derivatif sebagai instrument untuk menambah kemampuan ekonomisnya.
Setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis dari hasil penggunaan transaksi derivatif tersebut akan menanggung beban pajak yang berbeda- beda (sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak), tergantung dari seberapa besar wajib pajak mendapatkan tambahan ekonomis dari transaksi derivatif.

## 4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis pada bagian ini mencoba untuk mem- berikan kesimpulan sebagai berikut :
− Di Indonesia transaksi derivatif sudah makin berkembang dengan pesat.
10 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002, Yogyakarta : Andi, 2002, hlm.3
− Transaksi derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/31/PBI/2005 sebagai penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR/1995.
− Sekarang transaksi derivatif sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Peng- hasilan, sehingga penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa menjadi salah satu objek Pajak Penghasilan.
− Dari berbagai teori perpajakan yang ada, yang paling sesuai dan memenuhi asas keadilan menyangkut justifikasi pemungutan Pajak Penghasilan terhadap transaksi derivatif adalah Teori Daya Pikul.
Selanjutnya, untuk dapat efektifnya pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif, saran yang penulis sampaikan pada kesempatan ini adalah : pemerin- tah harus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia maupun perangkat teknologi informasi bagi para petugas pajak, agar para petugas pajak tersebut dapat mengikuti dan mengawasi setiap transaksi derivatif yang dilakukan secara paperless dan pada akhirnya tujuan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif ini dapat tepat sasaran dan berhasil guna.

## Daftar Rujukan
Johannes Ariffin Wijaya. 2002. Bursa Berjangka . Penerbit Andi, Yogyakarta. Lani Salim. 2003. Derivatif : Option & Warrant . Elex Media Komputindo. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Perpajakan . Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta. Singh, Kavaljit. 2005. Menjinakkan Arus Keuangan Global (Taming Global Fi- nancial Flows, A Citizen’s Guide) . International NGO Forum on Indonesia
Development (INFID), Jakarta. Visser’t, Hooft H. Ph. 2003. Filsafat Ilmu Hukum . Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. PB & CO. News & Events. Transaksi Berjangka Tidak Tepat Kena Pajak Peng- hasila n. 7 Juli 2004. Bisnis Indonesia. Derivatif Akan Kena PPh Final . 6 Juli 2000. Klik pajak.com. Insentif Pajak Emiten Bisa Gairahkan Investasi . 7 Maret 2006. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

## Pedoman penulisan

## Jurnal Administrasi Bisnis Center for Business Studies - CeBiS
1. Naskah orisinal berupa hasil pemikiran dan analisis ilmiah yang disajikan dalam bentuk essay dan atau hasil penelitian dalam bidang Administrasi Bisnis, yang ditulis dengan Bahasa Indonesia ataupun Inggris;
2. Judul disertai dengan nama penulis, institusi/lembaga, dan email. Panjang judul tidak lebih dari 14 kata atau 10 kata bila ditulis dalam bahasa Inggris.
3. Panjang naskah antara 5000-7000 kata atau 15-25 halaman berspasi 2 (dua), marjin kiri, kanan, atas, dan bawah lebih kurang 1 inci;
4. Abstrak memuat abstraksi tulisan secara lengkap, yang ditulis dalam bahasa Inggris antara 100-120 kata, dan disertai juga dengan kata kunci dalam Bahasa Inggris;
5. Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
− Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian;
− Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan;
− Metode penelitian;
− Hasil dan analisa data; − Diskusi; dan
− Kesimpulan, yang mencakup saran;
− Daftar pustaka.
6. Sistematika penulisan kajian teoritis ataupun essay ilmiah adalah sebagai berikut
− Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dari kajian;
− Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil kajian terdahulu yang relevan;
− Bahasan utama, berisi kajian terhadap aspek-aspek yang diteliti;
− Kesimpulan, mencakup juga saran;
− Daftar pustaka.
7. Rujukan pustaka harus menyebutkan sumber dan tahun, atau halaman. Format penulisan rujukan adalah
Jurnal Administrasi Bisnis (2012), Vol.8, No.2: hal. i–ii, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2012 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .
Pedoman penulisan JAB Cebis
− penulisan rujukan di awal kalimat : Nama akhir (keluarga) Penulis (Ta- hun(, halaman yang dikutip)) .
− penulisan rujukan di akhir kalimat : ( Nama akhir (keluarga) Penulis, Tahun , halaman yang dikutip ).
8. Nama-nama penulis yang karyanya dikutip di dalam naskah, harus konsisten dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar pustaka;
9. Kutipan sebagian besar berasal dari rujukan pustaka yang terkini, yaitu penerbi- tan tidak lebih dari 10 tahun kebelakang dari waktu penulisan naskahnya;
10. Tabel dan gambar dibuat berdekatan dengan teks yang menjelaskannya. Penomoran tabel dan gambar disusun secara berurutan dari awal sampai akhir dengan angka Arab. Mencantumkan sumber rujukan tabel dan gambar di bagian bawah tabel dan gambar.
11. Format penulisan daftar pustaka mengikuti pola penulisan sebagai berikut :
− Rujukan artikel jurnal ataupun buku :
Cheema, G. Shabbir. 1983. Decentralization and Development : Policy Implementation In Developing Countries. Sage Publications. Hill, A.V., Hays, J.M., dan Naveh, E. 2000. A Model for Optimal Delivery Time Guarantees. Journal of Service Research, Vol. 2, No. 3; 254-264.
− Rujukan buku tanpa penulis ataupun lembaga :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Tahun terbit . Nama Penerbit .
Badan Pusat Statistika. 2006. Sosialisas Sensus Ekonomi. Badan Pusat Statistika Propinsi Jawa Barat.
− Rujukan dari media cetak ataupun internet : Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Nama cetakan.
Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Alamat internet.
12. Redaksi berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa mengurangi maksud tulisan.
13. Naskah dikirimkan dalam bentuk softcopy disertai alamat, no telepon dan fax (bila ada) serta dilengkapi dengan curriculum vitae. Naskah yang tidak dimuat tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis. Kepada penulis yang naskahnya dimuat akan diberikan satu eksemplar jurnal sebagai bukti penerbitan.
14. Naskah dikirimkan kepada ketua dewan redaksi dengan alamat sebagai berikut :
Ketua Dewan Redaksi Jurnal Administrasi Bisnis
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis - FISIP Unpar Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 Telp : 022 2032655 (ext : 342), Fax : 022 2035755 Email : cebis@unpar.ac.id

## Indeks pengarang dan artikel

## Jurnal Administrasi Bisnis – ISSN 0216–1249

## Volume 8, Nomor 1, Tahun 2012
Sheila Virginia, Elizabeth Tiur Manurung dan Muliawati . Pengaruh Pengumuman Earnings Terhadap Abnormal Return Saham Erna Listiana . Pengaruh Country Of Origin terhadap Perceived Quality Dengan Moderasi Etnosentris Konsumen Agus Gunawan . Application of ANNs and Dynamic Modeling for SMEs Moh Farid Najib . Analisis Tingkat Prioritas Atribut Kualitas Layanan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Logistik James R. Situmorang . Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya Fransisca Mulyono . Faktor Demografis Dalam Perilaku Pembelian Impulsif

## Volume 8, Nomor 2, Tahun 2012
James R. Situmorang . Pemasaran Pada Era Globalisasi Fransisca Mulyono . Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Kecil dan Menengah : Kajian Konseptual
Rulyusa Pratikto . Analisa Exchange Rate Overshooting Melalui Pendekatan Error Correction Model Maria Widyarini dan Yovita Poppy Oktaviani . Pengaruh Ownership Concentration terhadap Kinerja Operasional Perbankan di Indonesia
Gandhi Pawitan dan Vivi Bunga Ratih . Evaluasi Kualitas Layanan Berdasarkan House of Quality : Studi Kasus Cafe di Bandung Nia Juliawati .
Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi : Sebuah Kerangka Studi M.E.Retno Kadarukmi . Asas Keadilan dalam Transaksi Derivatif (Khusus yang Diperdagangkan dalam Bursa) Sebagai Objek Pengenaan Pajak Penghasilan