## PLURALISME DEMOKRASI POLITIK DI INDONESIA

## M. Dian Hikmawan
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dionk_90@yahoo.com
Abstract: In defining citizenship, we need an pre-position that places everything in an equal position. This means that politics must be able to bridge the citizen's equal  behavior.  Under  these  circumstances,  the  possibility  of  political  life becomes  the  key  for  understanding  everyday  political  events.  This  paper discussing how citizens should struggle in politics in Indonesia to achieve equality for  these  citizenship.  Modern  democracy  which  requires  general  rationality becomes the problem that arises when the general rationality is transformed into a hegemonic that injures the rights of other citizens. The unique political life of the  citizens  is  reduced  by  the  common  sense  of  rationality,  At  least  this  paper cultivates the exclusion behavior of citizens in daily life.
Keywords: Diversity, Democracy, Equality, Differences
Imaji Budaya Budaya  merupakan  tempat dimana manusia membangun peradabannya. Pada awalnya, budaya hadir sebagai bentuk keseharian dari setiap orang yang memiliki cara dan sistem  hidupnya  masing-masing. Keunikan  budaya  adalah  ketika budaya selalu hidup dalam parsialitas.  Ini  berarti  budaya  selalu mengandaikan  dirinya  dengan  yang lain,  sehingga  identitas  satu  dengan yang  lainnya  bisa  sangat  berbeda. Nilai menjadi salah satu kunci untuk memahami  budaya  dalam  perkem-
bangannya. Namun seiringnya dengan  pemaknaan  akan  budaya sebagai  cara  hidup,  seringkali  ada kebersinggungan  antara  budaya  satu dengan  yang  lainnya.  hal  ini  tentu saja  mengganggu  dalam  cita-cita kehidupan  bersama  yang  ingin dibangun.  Namun  bukan  berarti  kita harus  saling  tidak  mengenali  satu sama  lain  dalam  budaya  yang berbeda, tetapi memelihara keberbedaan dalam kerangka kehidupan bersama. Salah  satu  filsuf  prancis  dari kalangan  psikoanalisis  yaitu  Lacan
selalu  mengandaikan  bahwa  tatanan simbolik  merupakan  sumber  dari kehidupan  manusia,  karena  dari tatanan inilah manusia mengembang- kan  peradabannya  sebagai  makhluk yang  dapat  menyesesuaikan  dan bertahan  dengan  alam-nya.  Namun tarik-menarik antara kehidupan
dalam  dimensi  budaya  dengan social-politik  memiliki  implikasi yang  sangat  dalam  bagi  keduanya.
relasi  antara  budaya  dan  social- politik  menuntut  manusia  harus memaknai ulang peradabannya.
Ruang  imajinasi  budaya  membentuk grup-grup  sosial  dengan  sistem  dan tata  nilai-nya  masing-masing.  Tetapi memaknai  perjalanan  relasi  kedua- nya  sangatlah  menarik  karena  pada era post-ism ini  ternyata  seangkrut pemasalahan  antara  relasi  yang ditimbulkan keduanya menjadi bahasan sejauhmana peradaban manusia  dapat  memaknai  keadilan
dalam kehidupan bersama.
Perhatian para pemikir abad
20-an  sudah  mulai  melihat  gejolak yang terjadi antara arikulasi individu dan grup sosial dalam praktik politik. Fokus politik mulai dengan
mempertanyakan  kembali  apakah
kebebasan  yang  dimaknai  dengan individu  yang  otonom  itu  berhasil membawa  mereka  pada  utopia keadilan  sebagai  warga  negara. Dalam  perdebatan-nya  sampai  hari ini,  kebebasan  selalu  di  lekatkan pada individu otonom dengan segala kemampuan dan kesempatan yang ia miliki.  Namun  mungkin  kita  bisa belajar  dari  pengalaman  sebuah negara Indonesia mengenai bagaimana  warga  negara  yang memiliki  banyak diversity  of  culture dengan bentuk grup sosial
masyarakat  dominan  dan  minoritas.
Kalangan  minoritas  tersebut  banyak mengalami  penindasan  dikarenakan artikulasi  dari  group  sosial  yang dominan berubah menjadi
majoritarian yang  berkuasa.  Terjadi semacam  pemerintahan  mayoritas atas  minoritas  karena  segala  bentuk dan cara hidup mengalami
normalisasi  yang  dilakuakan  oleh
kaum mayoritarian . Indonesia: Sebuah
Imajinasi
Keberagaman Warga Negara Sebagai  sebuah  negara  yang merdeka,  Indonesia  telah  memiliki banyak  cerita  mengenai  apa  itu
warga negara (citizens), berbagai isu mengenai  warga  negara  sebagai  hak civil politik maupun dalam ekonomi, sosial,  dan  budaya,  sekarang  ini menjadi  perhatian  yang  sangat  besar bagi  para  aktivis  di  dalam  negri maupun perhatian dunia internasional kala Indonesia memiliki banyak catatan merah akan pelanggaran  hak  asasi  manusia.
Belajar  dari  kasus-kasus  yang  telah terjadi di indonesia. Bila melihat dari sisi  historitas  indonesia  sebagai negara,  banyak  kasus  mengenai pelangggaran  hak  warga  negara terjadi karena akibat sistem pemerintahan  yang  otoriter  pada zaman  orde  baru.  Setidaknya  hak warga  negara  menjadi  hal  yang terabaikan  oleh  pemerintahan  orde baru.  Akibat  dari  itu  semua, puncaknya setelah era-reformasi kita mengenal  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan  di  Indonesia.  Namun bentuk pemerintahan yang demokratis  ini  ternyata  sudah terjangkiti  penyakit  gagap  dalam mengartikulasikan  apa  itu  warga negara.  Pasca-reformasi,  demokrasi ditandai dengan bentuk warga negara yang  membagi  dirinya  terhadap  dua
bentuk warga negara, yaitu majoritarian dan minoritarian.
Dualisme  kewarganegaraan  ini  di perparah dengan dasar yang menjadi pemisah  tersebut  seperti,  agama dalam  hal  ini  keyakinan,  suku,  ras, warna kulit, regional, bahasa, sampai dengan standardisasi norma kesopanan  dalam  berprilaku  sehari- hari.
Indonesia  memiliki  jumlah penduduk  mencapai  238  juta  jiwa, data  ini  diambil  dari  sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010  (Human  Rigths  Watch. In Religion’s  Name  ;  Abuses  against Religious  Minorities  in  Indonesia.
United  States  of  America.  2013.    p. 16).  Sebagai  negara  yang  besar  dan memiliki  kira-kira  lebih  dari  17000 pulau,  membuat  negara  Indonesia setidaknya  memiliki  lebih  dari  1000 bahasa dsn  suku yang berbeda-beda. Agama  yang  ada  di  Indonesia-pun meliputi Islam sebesar 88 persen, 9,3 persen kristen, 1,8 persen Hindu, 0,6 persen Budha, dan selebihnya adalah aliran  atau  sekte  tradisional  yang berasal  dari  tradisi  setiap  grup  etnik (http://kemenag.go.id/file/dokumen/ KEMENAGDALAMANGKAupload
.pdf).  Dari  begitu  beragamnya etnisitas di indonesia, letak geografis dari  setiap  etnis  berdampak  juga terhadap  religion  yang  berkembang dalam  etnisitas  tersebut.  dimana seiap  etnis  yang  berbeda  maka berbeda juga religion yang berkembangnya. Maka tidak mengejutkan  ketika  dari  persentase religion yang ada di indonesia, islam menjadi  mayoritas  atas  diskusi tentang  politik  dalam  masyarakat Indonesia (Idem, p.16). Keberagaman yang dimiliki indonesia dengan berbagai etnis yang ada,  menjadikan  Indonesia  menjadi sebuah negara plural dalam identitas warganya.  Setidaknya  dari  sensus etnis  yang  dilakukan  pada  tahun 2000,  setidaknya  ada  10  suku terbesar di Indonesia.

## Tabel 1.1 10 Largest Ethnic Groups of Indonesian Citizens:
2000 Census (idem) Ethnic Group Number Number (million) Percentage Javanese 83.8 41.7 Sundanese 30.9 15.4 Malay 6.9 3.5 Madurese 6.7 3.4 Batak 6.0 3.0 Minangkabao 5.5 2.7 Betawi 5.0 2.5 Buginese 5.0 2.5 Bantenese 4.1 2.0 Banjarese 3.5 1.7 Source: Indonesia’s Population: by Leo Suryadinata, Evi N. Arifin, Aris Ananta, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (Singapore: ISEAS, 2003) Demokrasi Dalam Politik Asimilasi Dalam  pandangan  kehidupan berbangsa dan bernegara, di Indonesia  menjadi  hal  yang  biasa jika melihat tindakan-tindakan
diskriminasi  terhadap  minoritas. Padahal  sebagai  sebuah  negara ( state )  kedudukan  warga  negara  di mata hukum sudah jelas yakni setara.
Setidaknya tercermin dalam
konstitusi negara Indonesia UUD 45 yang  pada  Bab  X  tentang  “Warga Negara” pasal 27 ayat 1, .....semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  tidak  ada kecualian, dan ayat 2 mengatakan  bahwa  tiap-tiap warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.... Akan  tetapi  kutipan  konstitusi ini  tidak  berlaku  nyata  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara di  Indonesia.  Kata-kata  tersebut hanya  sebatas legal  order yang kurang  berpengaruh  dalam  cara hidup masyarakat plural di indonesia. Potret  perjalanan  hidup  bangsa  dan negara  Indonesia  memperlihatkan begitu  besarnya  diskriminasi  yang telah  berubah  menjadi  cara  hidup masyarakatnya.  Hal  ini  bila  kita telusur  secara  historis  juga  bahakan bukan  hanya  permasalahan  yang baru  muncul  setelah  kemerdekaan indonesia,  namun  jauh  sejak  masa kolonial  pun  diskriminasi  telah muncul.  Adanya  istilah  pribumi  dan
non-pribumi,  juga  istilah  “timur asing”  yang  mengacu  pada  bangsa bangsa  china  saat  zaman  kolonial, dan  kejadian  ini  melekat  sampai sekarang.    Pada  orde  baru  kita mengenal  kebijakan  “asilmilasi” ( politik  asimilasi )  yang  di  terapkan orde  baru  guna  mengatur  agama, kepercayaan,  dan  adat  istiadat keturunan Cina, termasuk penggantian  nama  bagi  keturunan Cina.  Dalam  setiap  kebijakan  orde baru baik penyeleng-garaan program, pelaksanaan kegiatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Nuansa dikotomi antara pribumi dan non-pribumi  cukup  kental  mewarnai pemerintahan  orde  baru.  Hingga berakhirnya orde baru dan memasuki reformasi pemerintah dengan mengeluarkan  Instruksi  Presiden No.26  tahun  1998,    pada  tanggal  16 September  1998,  yang  pada  intinya memberikan  perlakuan  dan  layanan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia,  tanpa  perlakuan  berbeda atas  dasar  suku  bangsa,  agama,  ras maupun asal-usul (Danandjaja, 2003).
Tabel 1.2  Perbandingan Kondisi Religion Dalam Politik Asimilasi ( Dikutip dari Human Rigths Watch, United States of America. 2013)
Bila kita melihat data tersebut,  secara  kasat  mata  kita hanya melihat jumlah atau pertambahan penduduk serta pertumbuhan penduduk dalam berkeyakinan.  Namun  sebenarnya bila kita refleksikan lebih dalam ada sebuah  implikasi  yang  serius  dari sebuah politik asimilasi yang diwacanakan  pemerintah  orde  baru pada  saat  itu.  Kita  bisa  melihat pergerakan  aliran  Confusianisme sebagai  sebuah  kepercayaan  pada sensus  tahun  1971,  hilang  pada sensus  tahun  2000.  Hilangnya Confusian sebagai sebuah kepercayaan
pada saat itu dikarenakan  kebijakan  pelarangan terhadap  aliran  tersebut.  pada akhirnya  penganut  aliran  Confusian yang  hampir semuanya adalah kaum Cina  berpindah  keyakinan  pada agama  Kristen.  Kita  juga  bisa membaca bahwa berkurangnya
kategori  ( others )  dalam  hal  ini kepercayaan tradisional yang berkembang  pada  tahun  1971. Mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan.
Kita  tidak  bisa  membacanya hanya  sebagai  penurunan  populasi penduduk,    tetapi  telah  ada
permasalahan  serius  pada  saat  itu dengan  praktik  politik  asimilasi, dimana  proyek  seperti    islamisasi, kristenisasi,  membuat  identitas  yang plural  terpaksa  masuk  memenuhi ruang  yang  diatur  sebagai  bentuk dari  pendisiplinan  dan  normalisasi pemerintahan orde baru pada saat itu. Proyek  dari  praktik  politik  asimilasi tersebut  sebenarnya  sebuah  bentuk lain dari opresi dan dominasi dimana sebagai  warga  negara  justru  mereka tidak  mendapatkan  tempat  untuk meng-ekspresikan  dirinya  sendiri. dan  agama-agama  mayoritas  seperti islam  dan  kristen,  memanfaakan betul  hal  ini  sebagi  kekuatan  juga. Terlebih  islam  yang  diwakili  dua organisasi  besar  yaitu  Nahdatul
Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah.
Hal ini juga menjadi tidak mengherankan  kenapa  islam  sebagai agama  mayoritas  dengan  jumlah sampai  88  persen.  melalui  NU  dan Muhammadiyah  ikut  berperan  besar dalam  kehidupan  politik  masyarakat indonesia, termasuk mengenai kebijakan-kebijakan  publik  yang diproduksi.
Akan  tetapi  berakhirnya  orde baru  dan  masuknya  era  reformasi
tidak  sepenuhnya  merubah  keadaan paradigma  mengenai  minoritas  dan mayoritas, pribumi dan non pribumi. Munculnya reformasi justru
membuka  keran  bagi  identitas- identitas  baru  muncul.  Kebijakan orde  baru  yang  mengikat  ketat kebebasan bagi umat Islam misalnya dalam  politik,  berbangsa,  dan bernegara  secara  umum  melahirkan arus-arus  baru  dalam  kalangan  umat islam  guna  memanfaatkan  ruang demokrasi  ini  untuk  berkumpul  dan menyatakan  pendapat  secara  lebih leluasa. Yang kemudian nanti ruang- ruang  demokrasi  ini  menjadi  ruang untuk  mendominasi  atas  nama  umat beragama mayoritas.
Kedaulatan  atau  kebebasan individu  dan  kelompok  dalam  ruang demokrasi liberal ini yang kemudian memunculkan jarak dan persinggungan  antara  mayoritas  dan minoritas.  Terlebih  lagi  reformasi melahirkan kelompok-kelompok militan,  radikal,  dan  lain-lain  yang kemudian  ruang  demokrasi  yang sangat  bebas  tersebut  menampung semuanya yang ingin mengekspresikan  diri  dan  grup sosialnya. Namun kebebasan tersebut
tidak  dibarengi  dengan  pengertian seperti  penerimaan  terhadap  adanya perbedaan  satu  sama  lain.  Ekspresi dari  tidak  dapat  menerima  yang berbeda tersebut hanya beraktualisasi seperti  pengulangan  dala  politik asimilasi  orde  baru,  yaitu  berupa paksaan  untuk  menerima  apa  yang diatur  oleh  mayoritas.  Ekpresi tersebut  sama  sekali  tidak  dalam bentuk  kebebasan  berpendapat  dan berargumentasi, tetapi menjadi sebuah tindakan yang liar, liar dalam artian  koersi  dan  represive  dengan mengatasnamakan mayoritas menjadi fenomena yang sering sekali terjadi.  Identitas  mayoritas  pun terkadang  tertanam  dalam  aparatus negara.  Sehingga  sangat  terbuka ancaman  terhadap  minoritas  baik seperti diskriminatif terhadap mengakses ruang publik. Pemetaan  Berdasarkan  Etnisitas
dan Religion
Menarik  bila  kita  membaca data  mengenai  jumlah  persebaran etnis  dan  keyakinan  yang  dianutnya. Di  Indonesia  perkembangan  agama juga  tergantung  dari  perkembangan etnis dominan dalam teritorinya. Bila
kita  melihat  karakteristik  etnik  yang lekat  dengan  berkeyakinan  ini menjadikan suatu suku atau etnis itu selalu  identik  dengan  salah  satu keyakinan  sebagai  mayoritas  di daerah  teritorinya  tersebut.  hal  ini juga  yang  menjadikan  indonesia sangat  plural,  namun  pertanyaannya adalah apakah pluralitas dari identitas  yang  ada  mampu  berbaur dengan  etnis  lainnya  yang  berbeda. Pertanyaan  demikian  merupakan pertanyaan  besar  yang  sampai sekarang  ini  terus  di  pertanyakan. Dari  sensus  berbasis  pada  agama yang dilakuakan pada 33 provinsi di indonesia  menunjukan  dengan  jelas perbedaan-perbedaan
tersebut.
keberagaman  yang  ada  di  indonesia selalu  diliputi  dengan  mayoritas pemeluk  agama  dari  setiap  daerah yang menjadi teritori etnisnya.
Sebenarnya  Furnivall  juga telah  melakukan  penelitian  ini  dan menunjukan bahwa pluralnya Hindia Belanda  dari  zaman  Majapahit. Namun  yang  perlu  kita  refleksikan adalah dengan melihat data yang ada sekarang  dan  melihat  perkembangan minoritas dari setiap daerah. Terutama  kaum  minoritas  yang
berada  ditengah  mayoritas.  Hal  ini sangat mempengaruhi karena kerentanan  terjadinya  opresi  dan dominasi seringkali terjadi di terotori yang  seperti  demikian.  Cara  hidup berbudaya  ini  menjadikan  indonesia
sebuah  negara  yang  unik  karena
keberagaman  itu  tersekat-sekat  tidak hanya  karena  keunikan  dari  cara hidup  melainkan  teritori  yang menjadi  penanda  tersendiri  bagi setiap  etnis.  Lebih  lengkapnya  lihat tabel  dibawah  yang  menunjukan keberagaman tersebut.

## Tabel 1.3 Populasi Penduduk Berdasarkan Agama
Bila  sepintas  kita  mengana- lisa data tersebut, yang terbersit dari data  tersebut  bahwa  sebagian  besar penduduk  terkonsentrasi  di  jawa sebagai pusat dan mayoritas tersebut adalah  islam.    Melihat  gambaran seperti  ini  tidak  heran  selain  pusat penduduk  terbesar,  jawa  juga menjadi  pusat  politik  nasional, sehingga  tidak  heran  islam  sebagai mayoritas sedikit banyak memberikan  pengaruhnya  terhadap ploitik  di  indonesia.  Hal  yang menarik  lainnya  adalah  bila  kita
melihat  data others sebagai  bentuk keyakinan  minoritas.  Kita  melihat bahwa di jawa, konsentrasi minoritas ini  terpusat  di  Banten  mencapai 27,434  jiwa.  Dan  bila  kita  ingat dengan kejadian penyerangan terhadap  Ahmadiyah  yang  terjadi tahun  2011  silam.  Peristiwa  tersebut memperlihatkan  bahwa  sangat  besar resiko  terjadinya  kekerasan  yang dilakukan  oleh  mayoritas  terhadap minoritas  disaat  perbedaan  akan keyakinan menjadi simbol penggerak terjadinya  kekerasan.  Dan  hal
demikian  juga  sebenarnya  banyak terjadi  di  tempat  lain  di  jawa,  dan yang  lebih  parahnya  adalah    yang sering menjadi sasaran adalah rumah ibadah. Penaklukan Rumah Ibadah Sebagai Simbol Kekuasaan Dominatif Ulasan  yang  cukup  serius yang menjadi perbincangan dikalangan penggiat HAM di indonesia adalah pergerakan kekerasan  yang  menjadikan  rumah ibadah  sebagai  target  dari  tindakan dominatif  dari  mayoritas.  Dari  data yang  ada  mengenai  jumlah  rumah ibadah  yang  tersebar  di  Indonesia,
Jawa  menjadi  paling  banyak,  hal  ini tidak mengherankan karena mengingat  jawa  juga  menjadi  pusat penduduk  paling  banyak  bagi
Indonesia.  Dari  data  kementrian agama  mengenai  data  nasional rumah  ibadah  yang  diambil  pada tahun 2010, setidaknya 78,06 persen adalah  mesjid  sebagai  rumah  ibadah umat  islam,  15,12  persen  Gereja Kristen,  3,80  persen  Gereja  Katolik, 2,06 persen Pura Hindu, 0,74 persen Vihara Budha, 023 persen Confusius
Temple.  Dari  sekian  rumah  ibadah yang  banyak  tersebut,  seringkali peristiwa  perusakan,  penutupan,
maupun  pelarangan  akan  berdirinya rumah ibadah sebagai bentuk ekspresi dari berkeyakinan mengalami banyak permasalahan dan kendala.  Tidak  sedikit  kasus  yang menunjukan  bahwa  rumah  ibadah dari  minoritas  itu  menjadi  sasaran dari keinginan mayoritas.
Namun  ada  juga  kasus  yang ditimbulkan  mengenai  rumah  ibadah bukan  pertentangan  dari  agama  lain yang  mendominasi  agama  lainnya, namun  dari  dalam  agamanya  sendiri seperti  kasus-kasus  yang  banyak  di jumpai  dari  kalanagan  umat  islam yang banyak melakukan baik pelarangan, pendirian, sampai
dengan  pengrusakan  mesjid  bagi minoritas  islam,  contohnya  adalah perusakan  terhadap  mesjid  dari minoritas  islam  Ahmadiyah  di Cikeusik  pada  tahun  2011.  Hal demikian  juga  terdapat  dalam penganut agama lain dimana larangan  dan  penutupan  rumah ibadah  tersebut  tidak  hanya  datang dari  agama  mayoritas  seperti  islam, kristen juga sedikit banyak
mengalami  gejolak  tersebut.  tapi memang  yang  paling  menngganggu adalah pelarangan, penutupan, sampai  dengan  perusakan  itu  sering dilakuakan  oleh  militan  islam  yang mengatasnamakan sebagai mayoritas.  Walaupun  sebenarnya kurang jelas juga alasan dari mereka ata  perbuatan  tersebut.    lebih
jelasnya  lihatlah  tabel  dibawah  yang menginformasikan persebaran rumah ibadah  di  Indonesia.  Data  ini  hanya sebatas menggambarkan rumah ibadah  berdasarkan  agama  atau aliran yang kebanyakan dianut orang di Indonesia. Tidak mencakup semua keyakinan warga negara indonesia.
Tabel 1.4 Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia
Dari  data  persebaran  rumah ibadah  tersebut,  banyak  kasus mengenai rumah ibadah yang terjadi di  indonesia,  seperti  yang  dicatat oleh  Human  Rights  Watch.  Dalam kurun  waktu  dari  januari  2005 sampai  dengan  Desember  2010  saja ada  sekitar  430  gereja  yang  dipaksa untuk  ditutp  dengan  berbagai  alasan (Human Rigths Watch. In Religion’s Name  ;  Abuses  against  Religious Minorities  in  Indonesia. United States  of  America.  2013.  p.51).
Terlebih  tercatat  di  2006  ada  12 kasus  grup  militan  atas  nama mayoritas  melakukan  pelarangan berdirinya  rumah  ibadah  baru  dan sebanyak  31  rumah  ibadah  ditutup (idem).  Dengan berbagai Alasan hal tersebut  dilakukan,  mulai  dari  tidak mendapatkan  izin  dari  warga  sektar sampai dengan alasan dapat mengganggu  keharmonisan  agama mayoritas  yang  ada.  Kabar  ini  tentu saja  bukan  kabar  yang  menggem-
birakan bagi pluralisme.
Tabel 1.5  Pelarangan  Pendirian Rumah Ibadah ( Human Rights Watch. p,51) Nama Tempat Ibadah Lokasi dan Tahun GKI Yasmin Bogor 2006 HKBP Getsemane Jati Mulya, Bekasi 2006 HKBP Pondok Timur Indah Ciketing, Bekasi 2006 HKBP Kaliabang Kota Bekasi 2006 GKRI Kota Bekasi 2006 Gereja Pentecostal Kaliabang. Kota Bekasi 2006 Gereja St. Joannes Baptista Parung, Bogor 2006 Gereja Batak Karo Protestant Logas  Tanah  Darat  district, Kuantan  Singingi  regency 2006 Gereja Pentecostal Indonesia Kuantan  Singingi  regency 2006 Gereja Methodist Indonesia Kuantan  Singingi  regency 2006 Mesjid Batuplat Kupang 2006 Dan  Penutupan  19  Gereja  dan  1 native- faith houses Singkil, Aceh, Mei 2012
Dari  kejadian-kejadian  terse- but,  kita  belajar  banyak  bahwa sebenarnya  ada  permasalahan  serius tentang rumah ibadah sebagai bentuk ekspresi  kebebasan  setiap  warga negara. Pelarangan, penutupan sampai  dengan  perusakan  tempat ibadah  memberikan  catatan  nyata bahwa  bentuk  opresi  dan  dominasi yang  beraktulitas  menjadi  kekuatan mayoritas  banyak  menimbulkan permasalahan dalam cita-cita kehidupan bersama dalam masyarakat  yang  plural.  Tentu  saja permasalah ini juga bukan permasalahan  sepele  dan  butuh keseriusan dalam menanggulanginya. Majoritisme:  Monologisme  dalam Debat Demokrasi Konsensual Dominasi majority ini membawa  kita  pada  tradisi  dimana permasalahan  pluralisme  diselesai- kan hanya dengan kategorasi dominasi. Dominasi ini meliputi dari segi  kebebasan  fisik  maupun  non- fisik.  Bila  kita  merujuk  suatu idealisasi  dalam  politik  konselsual- deliberatif,  demokrasi  deliberatif Habermas  belum  mampu  menjawab model konsensus bersama ( majority )
yang  didalamnya  menyepakati  akan dominasi  terhadap  minoritas,  karena umumnya kita memahami demokrasi sebagai  perpaduan  dari  gagasan mengenai  kuasa  dari  rakyat  dan gagasan mengenai hak-hak
individual  yang  dijamin  secara hukum.  Pemaknaan  tersebut  adalah hasil  wacana individual  soveregnity sehingga  rakyat  dipahami  sebagai kumpulan individu-individu (Danujaya, 2012:xvi). Sebagai bentuk negara, konstisusi menjadi kunci dimana kita bersepakat sebagai demos untuk ber- negara  atas  dasar  hukum  dalam menjamin keseusuain dalam cita-cita hidup  bersama,  kelupaannya  adalah ada  hal-hal  yang  di  kuasi  oleh sebagian  kelompok  (majority)  yang melakuakan  dominasi dengan  cara konsensual majority terhadap kelompok lain (minority). Normalisasi yang diakukan (majority)  tersebut  mengaakibatkan kebingunagan  akan  menempatkan diri  di  dalam  ( pluralism  identity) keberagaman identitas sehingga opresi  dan  dominasi  bekerja  dalam hal yang seperti hal tersebut.
Daalm  segala  bentuk  feno- mena yang terjadi dalam masyarakat majoritarian,  tentu  saja  hal  tersebut membuat  kita  bertanya  ulang  akan arti  sebuah  negara,  pertanyaannya adalah  apakah  negara  kehilangan legitimasi  sebagai  sebuah  bentuk perwakilan pemerintahan dari rakyat. Terlebih kenyataan-nya saat ini yang terjadi  dalam society  life adalah  alih fungsi  hegemoni repressive yang dimiliki  institusi  negara  kepada sekelompok  organisasi  masyarakat atau  sekelompok  orang  ( majority ) yang  dominan  dalam  masyarakat. Fenomena  kekerasan  yang  sering
muncul tersebut lama-kelamaan menjadi  sebuah  peristiwa  kultural. Saya  mendefinisikannya  sebagai sebagai sebuah gejala rezim hegemoni  kultural.  Karena  telah terjadi overlapping consensus
dengan  melemahnya  fungsi  aparatus negara  yang  membuat  pergeseran terhadap  prilaku  sosial  masya- rakatnya. Model  opresi  dan  dominasi yang  berlangsung  dalam  kehidupan sosial masyarakat tersebut menimbulkan  sebuah  kesenjangan, Sehingga  masyarakat  dalam  lingkup
sosialnya terbagi menjadi masyarakat majority dan minority .  Beberapa kasus  di  Indonesia  menggambarkan hal  hal  yang  bersifat  koersif  dan represive  tersebut.  Misalnya  dalam buku  laporan  Human  Rights  Watch tahun  2013  yang  dikeluarkan  oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, laporan ini memberikan gambaran  bagaimana  kekerasan  atas nama  agama  banyak  terjadi  di Indonesia  antara  pemeluk  agama majoritarian  dan  minoritas,  bila melihat laporan daripenggiat
kesetaraan  di  indonesia  yaitu  Setara Institute  di  Jakarta,  merilis  bahwa hasil  dari  riset  mereka  terdapat setidaknya  sekitar    216  kasus serangan  terhadap  minoritas  agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264  kasus  pada  2012.  Data  ini setidaknya  memperlihatkan  kepada kita bahwasannya kekerasan
minoritas  atas  dasar  perbedaan agama  terus  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya.  Ini  berarti  ada sesuatu  gejala  sosial  yang  kurang peka terhadap perbedaan agama.
Seperti  yang  dilaporkan  oleh setara  institute  dari  hasil  risetnya, ada  laporan  lainnya  yang  menarik
mengenai permasalahan diskriminasi dalam  hal  agama.  Dari    data  yang dikeluarkan  oleh  Wahid  Institute, organisasi  ini  memantau  isu-isu pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di
Jakarta,  mendokumentasikan  bahwa- sannya  setidaknya  telah  terjadi sekitar 92 kasus pelanggaran terhadap  kebebasan  agama  dan  184
peristiwa  intoleransi  beragama  pada tahun 2011, peristiwa ini mengalami kenaikan  dari  64  kasus  pelanggaran terhadap  kebebasan  beragama  dan 134  peristiwa  intoleransi  beragama pada  tahun    2010.  Tinggi  angka kekerasan  tersebut  menggambarkan bahwa  kekerasan  terhadap  minoritas dalam  kategori  agama  menjadi  hal yang  sangat  rentan  terjadi  di Indonesia  (Human  Rigths  Watch. In
Religion’s  Name  ;  Abuses  against
Religious  Minorities  in  Indonesia.
United States of America. 2013.  p.2) Dalam beberapa kasus mayoritas  dan  minoritas,  diskrimi- nasi  terhadap  minoritas  tidak  hanya berlaku  atau  terjadi  dalam  bentuk kekerasan  atau  represive  saja  akan tetapi diskriminasi itu terjadi melalui di  perkecilnya  kesempatan  untuk berpendapat  bagi  minoritas.  Cara-
cara  dialogis  dalam  menyele-saikan masalah  di  persempit.  Karena  yang terjadi  adalah  dominasi  mayoritas terhadap minoritas. Kita bisa melihat dalam  beberapa  kasus  misalnya minoritas  terlebih  dahulu  disalahkan dan  mengalah  dengan  situasi  yang dikonstruksi  oleh  mayoritas.  Dalam peradilan-pun  keterbatasan  terhadap akses  dalam  mendapatkan  peradilan yang  setara  dipersempit  dengan segala aturan-aturan prosedural.
Aparatus  negara  yang  seharusnya sebagai penengah-pun seringkali ikut terjebak  dalam  dominasi  mayoritas, pada  akhirnya    yang  terjadi  tidak hanya  ruang  dialog  yang  tertutup melainkan sebuah diskriminasi dalam  bentuk  legalitas  hukum terhadap minoritas. Monologisme mayoritas
terhadap  minoritas  terjadi  karena dominasi  itu  sendiri.  Ada  indikasi bahwa pemanfaatan ruang demokrasi prosedural  oleh  mayoritas  dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika dialog antara mayoritas dan minoritas  itu  buntu  maka  demokrasi prosedural melalui konsensus mayoritas  selalu  di  paksakan  dalam menyelesaikan  masalah.  Maka  yang
terjadi  adalah  dominasi  mayoritas lagi.  Indikasi  dalam  memanfaatkan demokrasi prosedural dan kesalahpahaman  tentang  substansi dari  demokrasi  itu  sendiri  yang menjadikan cara penyelesaian masalah  menjadi  sangat  monolog. Tiap  kelompok  atau  identitas  dalam sistem  demokrasi  harus  diberi  ruang atau akses yang sama termasuk ruang dialog  yang  setara.  Meskipun  ruang dialog  yang  setara  belum  menjamin tercapainya  keputusan  yang  adil,
akan tetapi setidaknya sudah memulai sebuah dialog yang tidak di dominasi  oleh  mayoritas.  dengan adanya  jaminan  kesetaraan  dalam ruang dialog dan kesadaran berdemokrasi  maka  ketika  tidak terjadinya  konsensus  setidaknya menghindari tindak kekerasan ( violence) dan menghindari pemaksaan mayoritas terhadap minoritas. Menganalisa  Dialektika:  Tarik Menarik Keadilan Sebagai Kewajaran Perseteruan mengenai keadilan sangat kental dalam
antagonisme  yang  terjadi  antara
mayoritas  dan  minoritas.  Dari macam  antagonisme  yang  terjadi adalah  tarik  menarik  antara  claim mengenai  keadilan.  Membicarakan keadlian memang tidak ada habisnya, walaupun  kita  tidak  akan  bisa mencapai  keadilan  yang  seutuhnya. Karena keadlian yang ada akan terus terasa  kurang.  Oleh  karena  itu sebenarnya  yang  kita  bicarakan  dan sering perdebatkan sebenarnya adalah  jejak-jejak  tentang  keadilan.
Orang  seperti  Derrida  pemikir konsep  dekonstruksi  sebenarnya menyadari  hal  ini,  kita  hanya  bisa menelusur jejak-jejak keadilan tersebut  karena  konstruksi  akan keadilan  itu  sendiripun  berbeda- beda. Bila memperdebatkan keadlian dengan  kaitannya  mojoritarian  dan minoritarian, maka kita akan dihdapkan pada sebuah claim tentang keadlilan.  Mayoritas  tentu  saja  akan mengklaim  bahwa  keadilan  adalah tidak keluar dari apa yang disepakati dan  di  sadari  oleh  kebanyakan mayoritas  yang  ada.  Tetapi  bila  kita melihat  minoritas  sebagai  bentuk subjek  posisi  yang  berbeda  mereka memiliki hal lain dalam memandang keadilan untuk mereka.
Perbedaan  ini  haus  dimaknai dengan sesuatu yang lebih esensi dari keduanya  agar  tidak  ada  lagi pertentangan  mengenai  keadilan yang  partikular,  tetapi  harus  ada pemersatu sebagai substansi keadilan bagi  mereka  semua  yaitu  tentang cita-cita  kehidupan  bersama  ( co- eksistensial ). Bila memandang keadilan  itu  sebagai  sesuatu  yang berbeda  pula  haruslah  ada  sesuatu yang  universal  yang  menyatukan mereka  sehingga  mereka  bertemu pada  satu  tititk  yang  sama  untuk menghindari  konflik  yang  justru menjauhkan  mereka  pada  jejak-jejak mengenai  keadilan  itu  sendiri.  maka
dari itu jejak-jejak mengenai
keadilan itu hanya dapat kita ketahui melalui  penelusuran  terhadap  group- group sosial yang ada, karena group- group  sosial  di  Indonesia  memiliki keunikan  yang  berbeda-beda  dalam memandang keadilan sebagai sesuatu yang berbeda dari yang lain.

## Group  Sosial:  Keunikan  dan Keadilan
Setiap  grup  sosial  yang  unik sebenarnya memiliki peranan penting karena mengkonstitusi identitas
individu  dengan  kebudayaan  yang ada dalam grup sosial tersebut. Grup sosial  merupakan  elemen  penting dimana  dalam  kehidupan  warga negara grup-grup sosial yang unikum tersebut-lah  yang  selalu  akan  hidup ditengah-tengah  relasi  sosial  yang mempengaruhi  dirinya.  Unikum- unikum  dari  setiap  grup  sosial menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam persepsi kehidupan  sosial.  Chantal  Mouffe melihat  Keunikan  identitas  grup dengan berbeda dari keserba rasionalitasan model demokrasi deliberraik konsensual. Bahwa-
sannya  manusia  merupakan  individu namun  bukan  sebagai  monad  atau sesuatu yang utuh dengan sendirinya ( solipsism )  yang  terpisah  dari individu-indiidu  lainnya,  melainkan selalu  dikonstitusi  oleh  “ subject position ”  melalui  pelbagai  relasi sosial  yang  hadir  dalam  berbagai komunitas (Mouffe, 1993:97). Setiap identitas individu ditopang hubungannya  dengan  relasi  individu lainnya.  proses-proses  identifikasi- pun    hadir  melalui  norma-norma yang  berlaku.  Mulai  dari  streotipe
maupun mass  maping seperti  yang
diutarakan Chomsky. Model  demokrasi  agregatif liberal cenderung mengabaikan unikum dari setiap grup sosial dalam ranah  publik  (Hikmawan,  2017:90). anggapan bahwa menunjukkan perbedaan  menjadi  sebuah  sumber dari  tindakan-tindakan  dominasi  dan opresi  dalam  pemaknaan  secara tradisional  yang  menjadi  sebuah reseoning bagi  model  rasionalitas liberalisme. Kecemasan yang ditimbulkan  oleh  macam  perbedaan yang  dimaknai  sebagai  bentuk  lain dari  opresi  dan  dominasi  secara tradisional sangat bermakna pejoratif dimana  penaklukan  atau  penjajahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat  tertentu  menjadi  makna yang  dipahami  (Mirion  Young,
1990:43). Permasalahan  yang  pokok dari demokrasi pada konteks Indonesia  adalah  mayoritas  dan minoritas  diatas,  pada  kelompok kelompok  yang  memiliki  keunikan tertentu  terkadang  memiliki  kendala pada  akses  terhadap  ruang  publik tersebut (Hikmawan, 2017:91). Kasus-kasus  yang  banyak  terjadi
menempatkan minority sebagai sesuatu  yang  harus  mengalah  dan tersingkirkan.  Beberapa  kasus  juga bisa  kita  refleksikan  dari  laporan yang  sama  yakni  Human  Rights watch.  misalnya,  dalam  peradilan terkait kasus-kasus terhadap minoritas.  Dalam  beberapa  kasus sistem peradilan (pidana) di Indonesia  dinilai  gagal  dalam menuntaskan kasus-kasus diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap minoritas.  Sangat  jarang  kasusnya diproses  ke  pengadilan,  dan saat  itu dilaksanakan,  para  aparatus  negara seperti  jaksa  dan  hakim  tampak berprasangka buruk terhadap
individu  dan  kelompok  dari  agama minoritas  tersebut.  dan  malah sebaliknya  memberi  vonis  ringan pada militan  islamis  yang  terlibat pelanggaran  pidana  berat  (Human Rigths  Watch. In  Religion’s  Name  ; Abuses  against  Religious  Minorities in  Indonesia. United  States  of America. 2013.  p.88).
keadilan  menjadi    hak  bagi mereka  yang  kuat  secara  hitungan yakni  sebagai  kelompok  mayoritas. mereka yang minoritas harus tersingkir  atau  menyingkir.  Bagi
negara  dengan  tingkat  pluralitas tinggi seperti Indonesia tentu banyak sekali    kelompok-kelompok  kecil yang  memiliki  keunikan  keunikan tersendiri.  Kita  juga  bisa  mengambil contoh  kasus  anak  dalam  di  hutan sumatra  yang  semakin  tersingkirkan dan tersisih oleh penggusuran hutan. Tentu ini adalah bentuk diskriminasi kekuatan  besar,  kekuatan  pasar (ekonomi) dalam merambah hutan di sumatra  guna  mencari  keuntungan. Diskriminasi  tidak  hanya  kita pandang dalam kepercayaan minoritas yang ada akan tetapi kasus-
kasus  diskriminasi  juga  bisa  kita gambarkan  dalam  kasus  etnis-etnis kecil  yang  semakin  tersisihkan, termasuk tersisihkan oleh zaman dan kekuatan  pasar  dalam  kapitalisme global.

## Refleksi  dari  Beberapa  Kasus  di Indonesia
Nilai-nilai  kebebasan  dan kesetaraan  menjadi  seorang  individu hakikinya  telah  melekat  sebagai manusia.  Namun  sekarang,  kita dihadapkan  pada    model  Opresi  dan dominasi yang menimbulkan ketidakadilan. Tidak lagi disebabkan
oleh  paksaan  secara  repressive  saja,
melainkan kebanyakan karena sebuah  peristiwa  yang  menyehari dalam  masyarakat  dengan  berusaha memaksakan perbedaan untuk masuk ke  ruang-ruang majority  rules . Padahal pemaksaan untuk memasukkan  keunikan  grup  sosial yang minority ke  dalam  ranah majority dapat  dikatakan  sangat bertentangan  dengan  nilai  dasar demokrasi yang menjungjung
keseteraan.  Masalah  keadilan  ini yang  menjadi  ujian  bagi  negara- negara demokrasi.
Keadilan  bukanlah  sesuatu yang  terlepas  dari  hak-hak  sebagai warga negara. Keadilan bukan hanya di  mata  hukum  melainkan  juga keadilan terhadap akses-akses sebagai  warga  negara.  Jika  kita membaca kembali kebelakang terkait peraturan-  peraturan  yang  tidak memberikan  ruang  bagi  minoritas sebagai  warga  negara  dalam  negara demokrasi.  dalam  laporan  Human Rights  Watch  melihat  bahwasanya hukum  atau  peraturan  yang  ada  di
Indonesia belum mampu menyediakan  akses  yang  setara, sebaliknya bahkan tindakan-tindakan
represif  bahkan  pelecehan  dan pelanggaran  lainnya  terhadap  kaum minoritas terjadi. Diskriminasi  pada  tataran kebijakan juga menjadi persamasalahan  yang  besar,  pada level  lembaga  ini  warga  negara  sulit dalam  menikmati  akse  kedalam ruang publik dikarenakan keyakinannya yang berbeda. Penyisihan  minoritas  dari  sistem administrasi  semakin  memburukan keadaan  mereka  diaman  sebagai warga  negara  justru  mereka  tidak mendapatkan  jaminan  sosialnya  dari negara.  diskriminasi  negara  terkait agama  tak  cuma  pembangunan gereja,  masjid,  dan  pura.  Beragam peraturan pemerintah men- diskriminasi  minoritas  agama,  mulai dari pengajuan kartu tanda penduduk,  akta  kelahiran  dan pernikahan,  serta  akses  lain  dalam pelayanan  pemerintah.  Misalnya, pejabat  kabupaten  Kuningan,  Jawa Barat, menolak seorang pria Ahmadiyah  memproses  pendaftaran pernikahan  karena  keyakinannya
(Human Rigths Watch. In Religion’s Name  ;  Abuses  against  Religious Minorities  in  Indonesia. United
States of America. 2013.  p.66). Hal demikian  tersebut  banyak  terjadi, mungkin  salah  satunya  yang  banyak terangkat  adalah  kasus  mengenai suku samin.
Kasus  kasus  yang  ada menggambarkan  nilai  inklusivitas yang  dimiliki  demokrasi  retak  sebab dominasi  dan  macam  opresi  yang dipaksakan  oleh  kaum majority . Partisipasi  rakyat  adalah  yang menentukan  kebijakan  publik  dalam demokrasi.  Dengan  tidak  adanya pengakuan  perbedaan  dan  usaha untuk  merekognisi  perbedaan  akibat ke-unikum-an setiap grup sosial. Hal tersebut menjadikan majority sebagai desicion  maker karena  konsensus demokrasi  liberal  hanya  menerima rasional majority tersebut  sebagai haluan.  Oleh  karena  itu  yang  ada sebenarnya  partisipasi  rakyat  belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan mereka sebagai
warganegara  yang  harus  mendapat- kan  keadilan  yang  sama  dalam  ber- negara.

## Konteks HAM Dan Demokrasi
Kehilafan  dari  demokrasi konsensual  adalah  saat  praktek
kesetaraan yang mengabaikan keunikan dari grup sosial yang justru bisa  menjadi  sebuah  potensi  yang menimbulkan opresi dalam keberagaman  identitas  yang  ada (Hikmawan,  2017:88).  Liberalisme menyadari  ide  mengenai  asimilasi dimana mereka justru secara implisit mempertegas  sebuah  idealisasi  yang bersandar pada suatu standar tertentu yang secara semu seperti mengakomodir  kebutuhan  semua pihak  (Hikmawan,  2017:  89). Padahal  didalamnya  ada  sesuatu yang hilang karena konsensus liberal selalu mensyaratkan eksklusi terhadap  mereka  yang  dianggap berlainan  dari majority .  Bentuk  lain dari  ketidakadilan  yang  diakibatkan oleh  bentuk  lain  dari  penyamarataan justru  menjadi  sebuah  kejelasan ketika  semuanya  melihat  dari  sudut pandang yang mengangkat perbedaan  sebagai  titik  awal  dalam melihat keadilan (Hikmaawan, 2017:89). Ketika  demokrasi  dimaknai dalam elemen-elemen rasional sebagai  fondasi  liberalisme.  Secara logis  juga  semua  keunikan  yang dimiliki  minoritas  akan  tersingkir
dengan  sendirinya.  Hal  demikian yang menjadikan ketidakadilan masih tetap terjadi dalam masyarakat yang  menjunjung  tinggi  kebebasan individu. Majority membuat normalisasi  terhadap  standar  yang dipakai sehingga ketidakadilan menjadi sulit dideteksi karena terjadi secara  tidak  disadari  (Hikmawan, 2017:89). Sehingga hegemony majority yang  menjadi  keseharian dianggap  sebagai  sesuatu  yang normal  seperti  mekanisme  pasar, hierarki  birokrasi,  serta  stereotip budaya  dan  media  sesungguhnya menjadi sumber ketidakadilan (Mirion  Young,  1990:47).  Oleh karena  itulah,  permasalahan  yang muncul  tersebut  yang  akan  menjadi perhatian dalam penelitian kali ini.
Diskriminasi mayoritas terha- dap  minoritas  kerap  hadir  dan  di terjemahkan  dalam  bentuk  keke- rasan/represif.  Diskriminasi  sendiri dalam  pandangan  HAM  adalah sebuah  pelanggaran.  Keberadaan lembaga  HAM    di  harapkan  mampu menjadi  tameng  bagi  kelompok kelompok  minoritas  ternyata  belum menunjukan  hasil  yang  signifikan. Tindakan  diskriminasi  hingga  pada
level aksi kekerasan terus terjadi. Di sisi lain tindakan hukum bagi pelaku kekerasan masih terlalu ringan, yang kemudian  terjadi  adalah  kekerasan menjadi  hal  yang  biasa  ketika  tidak adanya konsensus (Hikmawan, 2017: 90).  Maka  setidaknya  keadilan  di mata hukum terlebih dahulu harus di jaga  sebagai  benteng  awal  terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi. Karena  ketika  konsensus  tidak tercapai,  jangan  sampai  bermuara pada  voting  apalagi  kekerasan  maka disisi  ini  negara  harus  mengambil fungsinya  dalam  ruang  demokrasi guna  menjaga  hak  hak  dan  batasan yang  harus  di  jaga.  Kasus  anak dalam  di  hutan  sumatra  pada  bagian sebelumnya  menggambarkan  bahwa minoritas  suku  anak  dalam  tidak mampu  melawan  bahkan  pengeta- huan  untuk  akses  pada  hak  hak advokasi  sangat  minim.  Maka  ruang demokrasi  ini  dalam  menjaga identitas  identitas  yang  ada  di indonesia perlu di ambil dan menjadi tugas negara, yang menjadi prasyarat kemudian  bahwa  negara  tidak  boleh terjebak  dalam  hegemoni  mayoritas termasuk  dominasi  kekuatan  besar (Hikmawan, 2017:90).

## Simpulan
Pengalaman demokratisasi dalam  studi  kasus  seperti  di indonesia  haruslah  dipahami  secara diskursif.  Memahami  pluralisme identitas tanpa dengan dialektika dari diskursifitas  hampir  tdak  mungkin, menyadari  sekaligus  memahami identitas  yang  diskursif  tersebut membuka pengetahuan akan perbedaan. Memahami sebagaian diri ada dan ber-eksistensi karena ada sisi lain  yang  berbeda  dan  tidak  meng- identikan  dirinya  dengan  kita. Pemahaman seperti inlah yang belum muncul dalam permasalahan pluralisme  dalam  kasus  indonesia. Tentu  saja  cara  memahami  kasus diskriminasi  di  indonesia  akan berbeda  dengan  di  tempat  lain, msalnya konflik yang terjadi di Israel dan  Palestina.  Untuk  mengurai permasalahan tersebut butuh
geneologi  agama  yang  sangat panjang,  dan  kasus  tersebut  sudah menjadi bukan sebatas permasalahan eksistensi  atau  rekognisi.  Melainkan permasalahan  mengenai  peradaban yang  mencoba  bertahan,  walaupun kita  tidak  bisa  membenarkan  juga
cara-cara  kekerasan  yang  dipakai kedua negara tersebut.
Indonesia  memiliki  konteks lain dalam memahami konflik dalam pluralitas. Bukan hanya permasalahan  bagaimana  pluralitas itu hidup, tetapi lebih jauh semua ini menyoal ideologi negara dalam hiruk pikuk  hidup  warga  negara-nya. Pasca-reformasi warga negara dengan  sadar  memilih  demokrasi sebagai  haluan  ideologi  negara,  dan seharusnya  hal  tersebut  tercermin tidak  hanya  sebatas  legal  order melainkan way of life warga negara- nya.  Perdebatan  warga  negara  yang seperti  apa  seharusnya  tidak  ada
hentinya. Citizenship dalam demokrasi seperti jantung penggerak
dalam hal demokratisasi. Memahami warga  negara  sebagai  sesuatu  yang universal  dalam  diskursifitas  etnis yang  ada  menjadi  kunci  sehingga tidak  ada  pemahaman  bahwa  ada warga negara kelas dua. Memarginalkan  kaum  minoritas sebagai  warga  negara  kelas  dua sebenarnya berarti memilih merendahkan  arti  warga  negara sendiri,  dengan  kata  lain  manusia sebagai warga negara yang
menghidupi peradaban, men-
degredasi peradabannya sendiri. Referensi Danandjaja, James. 2003. Diskriminasi Terhadap Minoritas  Masih  Merupakan Masalah  Aktual  Di  Indonesia Sehingga Perlu Di Tanggulangi  Segera .  Depok: Universitas Indonesia. Danujaya. Budiarto. 2012. Demokrasi  Disensus:  Politik
Dalam Paradoks . Gramedia.
Furnivall.  J.S.  2010. Netherlands India.  A  Study  of  Plural
Economy . Cambridge
University Press.
Handbook. 2006. Hak Asasi Manusia (Teori,  Hukum,  Kasus)  di  edit oleh Rocky Gerung . Filsafat UI Press.
Habermas,  Jurgen. The  Theory  of Communicative  Action  vol.  2: Lifeworld  and  System:  The
Critique of Functionalist Reason [1981] terj. T. McCarthy. Cambridge,
Massachusetts:  Polity  Press. 1987 ________.  1991. The  Theory  of Communicative  Action vol.  1: Reason and the Rationalisation of  Society  [1981]  terj.  T. McCarthy. Cambridge, Massachusetts: Polity Press. ________.  1995. “Reconciliation Through  the  Public  Use  of Reason:  Remarks  on  John Rawls's  Political  Liberalism” dalam The Journal of Philosophy,XXCII,3. Hikmawan,  M  Dian.  2017. Politik Perbedaan:  Minoritas  dalam Implementasi Kebijakan . Journal  of  Indonesian  Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 1. No 1. hal (88-98). Human  Rigths  Watch.  2013 .  In
Religion’s  Name  ;  Abuses against Religious Minorities in
Indonesia .  United  States  of America. Mouffe, Chantal. 2000. The Democratic Paradox . Verso.
________.  1993. The  Return  of  The Political. London: Verso.
Young,  Iris  Marion.  1989 .  “Polity and  Group  Difference:  A Critique  of  the  Ideal  of Universal  Citizenship” dalam Ethics vol. 99, no. 2 (January).
________.  1990. Justice  and  The Politics  of  Difference .  New
Jersey:  Princeton  University Press.
________.  1996 .  “Communication and  The  Other:  Beyond Deliberative Democracy” dalam Democracy and Difference:  Contesting  the Boundaries of The Political ed.
Seyla  Benhabib.  New  Jersey: Princeton University Press.
________.  2000. Inclusion  and Democracy . New York:
Oxford University Press.
Rawls,  John.  1971. A  Theory of  Justice.  Cambridge: Harvard University Press.