## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERJANJIAN PERBATASAN WILAYAH NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## Ruthy Kezia Anastasia, Ni Putu Rai Yuliartini
Fakultas Hukm  dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : ruthy@undiksha.ac.id

## Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Internasional law, violation of boorder agreements In  this  article  discusses  the  violation  of  border agreements in the perspective of International Law, the  method  used  is  the  library  method  through descriptive  presentation  and  qualitative  analysis, which is done by researching library materials such as books, articles and journals related to the object written.  .  The  purpose  of  writing  this  article  is  to provide  an  understanding  of  various  violations  of sovereignty  over  the  territory  of  the  state  from  the perspective of International Law.
Abstrak Kata kunci:
Hukum Internasional, Pelanggaran perjanjian perbatasan
Corresponding Author: Ruthy Kezia Anastasia, e-mail : ruthy@undiksha.ac.id
Dalam  artikel  ini  membahas  mengenai pelanggaran  perjanjian  perbatasan  dalam perspektif  Hukum  Internasional,  metode  yang digunakan  yaitu  metode  kepustakaan  melalui penyajian  yang  deskriptif  dan  dianalisis  secara kualitatif  yaitu  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  kepustakaan  misalnya  seperti  buku, artikel-artikel  dan  juga  jurnal  yang  berkaitan dengan  objek  yang  ditulis.  Tujuan  ditulisnya artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah  negara  menurut  perspektif  Hukum Internasional.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Selain  diakui  oleh  negara-negara  lain,  wilayah  merupakan  suatu  elemen kunci  yang  mestinya  dimiliki  oleh  sebuah  negara  yang  berdaulat.  terdapat  pula batas-batas tertentu yang menentukan wilayah sebuah negara yaitu darat, laut,  dan udara. Batas-batas ini merupakan hal yang hakiki, tidak hanya sebagai sebuah batas maupun  tanda  dalam  negara,  bahkan  banyak  perspektif  kehidupan  negara  yang disentuh, seperti halnya masalah ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta identitas nasional/penghormatan. Secara umum, perbatasan adalah garis pemisah antara 2 negara.
Isu  yang  semakin  mengemuka  akhir-akhir  ini  dan  menjadi  perhatian  kita adalah  berbagai  pelanggaran  kedaulatan  teritorial  suatu  negara,  klaim  sepihak suatu  negara  atas  kepemilikan  sumber  daya  alam/pulau/wilayah,  berbagai pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (seperti perdagangan manusia), berbagai kejahatan/kejahatan  di  perbatasan  (illegal  logging,  weapon  smuggling,  illegal fishing), ancaman teroris.
Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  wilayah  perbatasan  antar  negara  masih rentan  terhadap  berbagai  persoalan  multidimensi.  Salah  satu  penyebab permasalahan tersebut adalah ketidakjelasan definisi batas wilayah antar negara. Berkaitan  dengan  itu,  pemahaman  tentang  konsep  negara,  wilayah  nasional,  dan batas  wilayah  merupakan  langkah  awal  menuju  pemahaman  yang  komprehensif tentang  pentingnya  kawasan  perbatasan  negara,  terutama  dalam  menciptakan situasi  yang  kondusif  bagi  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  negara.  Hukum internasional  telah  memberikan  keterlibatan  penting,  lebih-lebih  pada  saat negosiasi serta penandatanganan perjanjian perbatasan atau kesepakatan antar dua Negara. Hal itu terjadi karena perbatasan antar negara dimana Hukum Internasional sudah  memberikan  fitrah  yang  penting,  Hukum  internasional  dengan  kentara menetapkan pembatasan penggunaan sementara wilayah perbatasan antar negara tanpa mempengaruhi klaim para pihak manapun. Meski kedua belah pihak belum menyepakati garis perbatasan, hal itu masih bisa terjadi.
Perjanjian darat dan laut (maritime boundary) merupakan bukti secara tidak langsung dari pengakuan kedaulatan suatu negara terhadap wilayahnya, perjanjian itu  harus  dimasukkan  ke  dalam  sebuah  perjanjian,  dan  seseorang  telah  sepakat untuk  meratifikasinya  dalam  bentuk  hukum,  yang  pada  dasarnya  untuk memudahkan  para  pihak  untuk  memahami  ketika  terjadi  perbedaan  penafsiran tentang  perjanjian  atau  pelaksanaan  perjanjian.  Suatu  wilayah  yang  pasti  (fixed territory)  merupakan  persyaratan  mendasar  adanya  suatu  negara.  Wilayah  yang pasti adalah hal dasar dalam suatu negara yang bisa bewujud daratan dan perairan. Biarpun begitu, tidak ada persyaratan yang menyatakan bahwa semua perbatasan sudah berakhir serta memiliki masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga pada saat meemproklamirkan diri sebagai negara baru maupun setelahnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional
Hukum  Internasional  memberi  pengaruh  yang  cukup  besar,  yaitu implementasi  dalam  negoisasi  kesepakatan  atau  kesepakatan  perbatasan  antar negara. Hukum Internasional dengan jelas mendifinisikan pembatasan penggunaan sementara wilayah perbatasan antar negara yang tidak harus mempengaruhi klain
antar pihak, hal ini masih bisa terjadi. Perjanjian darat dan laut (sea boundary) atau perjanjian batas wilayah bersama dengan negara tetangga merupakan bukti secara tidak  langsung  dari  pengakuan  kedaulatan  suatu  negara  terhadap  wilayah, melainkan  perjanjian  tersebut  harus  dimasukkan  dalam  bentuk  perjanjian,  suatu undang-undang yang telah dimufakatkan untuk di sahkan kedalam bentuk undang- undang pada dasarnya memudahkan para pihak memiliki penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian atau pelaksanaannya. Terdapat penentuan perbatasan sebuah negara yang ditentukan oleh proses-proses Hukum Internasional yaitu:
a)  Self  Determination:  Penentuan  nasib  sendiri  merupakan  salah  satu sumber hukum internasional, karena merupakan salah satu asas hukum umum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria  penentuan batas-batas  suatu  negara sesuai  dengan  hukum  internasional. Pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri (the rights of self determination) yang dapat diartikan kedalam 2 arti :
1. Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  hak rakyat  suatu  negara  untuk  menentukan  sendiri  bentuk pemerintahannya.  Hak-hak  ini  diakui  dalam  hukum  internasional, terutama dalam deklarasi tentang hak dan kewajiban negara
2. Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dapat  merujuk  pada  hak sekelompok  orang  atau  suatu  negara  untuk  mendirikan  negaranya sendiri  yang  merdeka.  Meskipun  Piagam  PBB  berisi  beberapa ketentuan untuk "penentuan nasib sendiri", Piagam PBB menetapkan beberapa  prinsip  untuk  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dan prisipnya jelas.
b)  Asas  Uti  Possidetis  Juris  merupakan  salah  satu  sumber  hukum internasional,  karena  merupakan  salah  satu asas  umum  hukum  yang  diakui  oleh bangsa-bangsa beradab dan dapat dijadikan sebagai asas pedoman bagi penetapan batas-batas  negara  sesuai  dengan  hukum  internasional.  hukum.  Istilah  Uti Possidetis  Juris  berasal  dari  bahasa  Latin dan  berarti  “sesuai  keinginan”  (as  you want). Secara historis, dalam hukum Romawi, prinsip ini diterapkan dalam kasus penaklukan  teritorial,  seperti  penaklukan  teritorial  oleh  penguasa  Jerman  di Lorraine, Alsace, pada tahun 1871. Hukum Perdata menggunakan prinsip ini pada sistem hukum romawi. Secara konteks, terdapat dua perbedaan terminologi dengan terjemahan Uti Possidetis Juris, yaitu perbedaan etimologi antara gelar dan gelar dalam  hukum  perdata.  Kepemilikan  berarti  memperoleh  kepemilikan  melalui proses yang baik tanpa kekerasan dan penipuan.
Hakim Romawi menerapkan Uti Possidetis yang terkenal pada Ita Possidetis dari  Helen  Ghebrewebet.  lokasi  kota.  Dalam  bahasa  Inggris  artinya  "seperti  yang Anda miliki, maka Anda dapat memiliki" karena Anda dapat memilikinya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk masalah hak milik di pengadilan dan lebih menekankan pada bukti formal. Jadi judul mengacu pada pemahaman informal tentang kepemilikan, seperti  dalam  hukum  perdata  berarti  lebih  banyak  kontrol  de  facto.  Didalam Perjanjian  perbatasan  ini  terdapat  2  macam  perjanjian  menurut  Hukum Internasional yaitu:
1. Personal Treaties
2. Imopersonal Treaties
Konsep  ini  kemudian  diterapkan  untuk  mengubah  posisi  dalam  hukum internasional  klasik,  yang  menetapkan  bahwa  dissenting  agreement  berarti kesepakatan  mengenai  tanah  atau  wilayah.  Perjanjian  internasional  memberikan status hukum wilayah, seperti perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan, dll. Meskipun perjanjian individu atau perjanjian yang bersifat politik dapat bersifat bilateral  atau  multilateral,  seperti  perjanjian  aliansi,  netralitas  dan  perdamaian. memecahkan argumen.

## Pengertian Perbatasan Negara Menurut Para Ahli
Menurut  Green  NA  Maryan,  ia  menyatakan  bahwa  batas  wilayah  adalah  batas terluar suatu negara, berupa garis khayal yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah  negara  lain,  baik  darat,  laut  maupun  udara,  dengan  kualifikasi.  Di  daerah perbatasan dan zona bebas. Wilayah perbatasan dalam dua istilah di atas dapat dibatasi dalam  berbag ai  perjanjian  internasional,  yaitu  “treaty  contract”  untuk  menyelesaikan masalah  perbatasan  secara  insidentil,  dan  “legislative  treaties”  untuk  mengatur  secara permanen masalah perbatasan. Batas wilayah harus dilindungi dan dijaga dengan baik, karena selain untuk menangani penyelesaian berbagai sengketa internasional, kawasan perbatasan  juga  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting,  seperti  fungsi  militer,  ekonomi perdagangan,  kedaulatan  nasional  dan  fungsi  identitas  nasional,  untuk  menjaga kepentingan dalam negeri.
Dalam  menjalankan  fungsi  perbatasan  kita  perlu  memperhatikan  aspek  budaya masyarakat  keduanya,  kebijakan  pemerintah  negara  dan  kekuatan  pasar  dalam perdagangan. Administrasi batas-batas wilayah oleh badan-badan khusus yang didirikan di dalam Negara, yang tujuannya adalah untuk memungkinkan administrasi pemerintahan berjalan  secara  normal  dan  untuk  menerapkan  hukum  Negara  secara  adil.  Secara eksternal, penetapan dan pengelolaan perbatasan antar negara bertujuan untuk menjamin berlakunya hukum internasional secara menyeluruh dan untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban nasional dalam kerangka hubungan internasional yang serasi, damai, dan seimbang.
Terdapat pula argumen alhi geografi politik (yang pertama yaitu boundaries istilah ini dipakai dikarenakan fungsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik yaitu negara biasanya palnig tepat digunakan jika suatu negara dilihat sebagai unit spasial yang berdaulat, yang kedua yaitu frontier istilah ini digunakan karena posisinya front (di depan) atau juga  hinterland (dibelakang) di suatu negara, frontier ini memiliki banyak istilah seperti foreland, bonderland maupun march meskipun keduanya memiliki arti dan makna yang berbeda tetapi kedua istilah ini saling melengkapi serta mempunyai nilai strategis terhadap kedaulatan wilayah negara.
Terdapat  pendapat  dari  Ladis  K.  D.  Kristof  terhadap  pengertian  frontier  dan boundaries dimana terdapat perbedaan antara keduanya frontiers memiliki orientasi ke luar,  yang  memiliki  sebuah  manifestasi  dari  kekuatan  sentrifugal,  yakni  suatu  faktor integrasi  antara  negara-negara  di  satu  pihak  dan  masih  membolehkan  terjadinya interpenetrasi  pengaruh  dua  negara  yang  berbatasan,    sedangkan  boundaries  memiliki orientasi  ke  dalam  yang  memiliki  manifestasi  dari  kekuatan  sentripetal  boundaries  ini juga  merupakan  pemisah  dalam  bentuk  zona  transisi  antara  situasi  kehidupan  yang berbeda  yang  mencerminkan  kekuaran  yang  berlawanan  dari  negara-negara  yang berbartasan.
Konteks  pengelolaan  pebatasan  wilayah  antar  negara  penerapan  hukum international secara holistik dan konstruktif.
1. kehadiran lembaga pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia diharapkan  dapat  fokus  pada  pemetaan  dan  pengenalan  titik-titik  perbatasan negara  (darat,  laut,  dan  udara).  Inovasi    mewujudkan  penetapan  batas  wilayah antar  negara  yang  bersifat  limitatif  dan  holistik  sehingga  ketentuan  hukum internasional  dapat    diterapkan  di  wilayah  perbatasan  dengan  sebaik-baiknya. Ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan di atas dapat menghambat penerapan hukum  internasional,  meskipun  hukum  transisi  (Transitional  Justice)  dapat ditegakkan  dalam  bentuk  “ius  constituendum”  yang  lahir  dari  kebiasaan internasional yang disetujui dan dilakukan oleh dua negara.
2. Badan-badan  perbatasan  di  Indonesia  dan  kawasan  dapat  berperan  membantu penyelesaian  berbagai  sengketa  internasional  (International  Disputes)  untuk menciptakan  kondisi  keamanan  perbatasan  yang  harmonis  dan  terkendali. Sementara  hukum  internasional  memberikan  ruang  bagi  penggunaan  kekuatan untuk menyelesaikan sengketa internasional, seperti perang dan blokade damai, diharapkan penyelesaian sengketa secara damai akan terus berfokus pada pilihan seperti arbitrase, peradilan, negosiasi-mediasi, .dan rekonsiliasi.
3. kehadiran badan perbatasan juga dapat mensinergikan kegiatan produktif, seperti mempelopori  pengembangan  perjanjian  internasional  (treaties)  untuk mempromosikan  harmoni,  kedaulatan  dan  "saling  menguntungkan"  dalam hubungan internasional dalam segala aspek. Pada level ini, lembaga perbatasan dapat  melakukan  diplomasi  untuk  mengembangkan  perjanjian  internasional berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  seperti  "perjanjian  harus diikuti."  Pengetahuan  dan  pengalaman  yang  cukup  dalam  menangani  dan menganalisis  berbagai  landasan  hukum  dapat  lebih  mendukung  implementasi dimensi  ini.  Penguasaan  dan  penegakan  wilayah  perbatasan,  baik  untuk kepentingan perbatasan internasional berdasarkan hukum positif masing-masing negara,  maupun  untuk  kepentingan  perbatasan  luar  negeri  berdasarkan  hukum internasional,  dalam  bentuk  undang-undang  dasar  dan  penemuan  atau pembentukan kebiasaan internasional internasional. hukum (konvensi).
4. Badan perbatasan juga dapat menjadi “leading agency” yang menjalankan fungsi community  development,  yang  tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat,  tetapi  juga  membentuk  karakter  kawasan  perbatasan  yang  tidak saling  meragukan  dan  lebih  condong  kepada  kehidupan.  .  Kondisi  “saling pengertian” terbentuk di ranah sosial. Budaya dan keamanan daerah. Pakar hukum internasional  seperti  “Green  NA  Maryan”  mengatakan  bahwa  di  wilayah perbatasan,  tidak  boleh  ada  kewajiban  untuk  menghormati  perbatasan  suatu negara  dan  tidak  boleh  ada  ancaman  antar  negara.  Untuk  mengatur  semua  ini, Dewan Bipatie dapat dibentuk antara dua negara yang bersebelahan.
Jika  keempat perspektif  di  atas  dapat  dijadikan  “referensi”  bagi  pengelola perbatasan  antar  negara  Indonesia,  maka  fungsi  dan  peran  lembaga  dapat  diterapkan secara optimal untuk menghilangkan anggapan bahwa lembaga atau badan baru didirikan hanya untuk mencari keuntungan. Elite dan melaksanakan kegiatan berorientasi proyek.

## Pentingnya Perbatasan Bagi suatu Negara
Secara umum Batas-batas ini penting bagi negara selain sebagai batas/penanda wilayah suatu negara, tetapi juga menyangkut banyak aspek kehidupan bernegara lainnya seperti masalah ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan identitas/penghargaan nasional. Terdapat pula aspek-aspek yang menunjukkan pentingnya perbatasan bagi suatu negara,
1. Aspek Politik dan Keamanan
Secara politis, seperti telah disebutkan sebelumnya, wilayah perbatasan yang jelas tentu saja merupakan syarat terbentuknya sebuah negara. Dengan batas-batas yang jelas, suatu negara pasti dapat mengetahui sejauh mana wilayah di mana negara tersebut dapat menjalankan kekuasaan tanpa campur tangan dari negara asing, karena wilayah tersebut merupakan  wilayah  kedaulatannya.  Selain  itu,  wilayah  perbatasan  juga  memegang peranan yang sangat penting dalam keamanan suatu negara karena berbatasan langsung dengan  wilayah  negara  lain.  Banyak  kasus  sengketa  perbatasan  antar  negara  dalam hubungan  internasional,  dan  salah  satu  kasus  yang  paling  rumit  adalah  sengketa  Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei  Darussalam.  Tumpang tindihnya klaim  perbatasan teritorial negara-negara  tersebut  di  Laut  China  Selatan  dan  kurangnya  pemahaman  di  antara negara-negara yang bersengketa menjadi penyebab berlarut-larutnya sengketa tersebut. Jadi,  tentunya  negara-negara  yang  terlibat  sengketa  harus  lebih  waspada  terhadap keamanannya sendiri.

## 2. Aspek Ekonomi dan Kesejahtraan
Batas wilayah juga berperan penting dalam mengamankan kepentingan ekonomi suatu  negara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Misalnya,  kepentingan ekonomi yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan batas yang jelas, negara asing tentu tidak berhak mengambil sumber daya alam/SDA  dari  wilayah  negara  lain.  Mengambil  contoh  sengketa  Laut  China  Selatan, tampaknya negara-negara yang bersangkutan ingin memastikan kepentingan ekonominya di Laut China Selatan selain melindungi wilayahnya sendiri. Alasan kuat negara-negara tersebut bersaing memperebutkan perairan di Laut Cina Selatan adalah karena perairan tersebut diduga memiliki cadangan minyak dan sumber daya ikan yang kaya.

## 3. Aspek Sosial dan Budaya
Selain aspek politik, keamanan dan ekonomi, batas wilayah juga berperan dalam aspek sosial dan budaya. Sebagai daerah terluar dari suatu negara, wilayah perbatasan tentunya dapat dikatakan sebagai cerminan dari negara tersebut. Seperti yang dikatakan Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo,  kawasan  perbatasan  menunjukkan kebanggaan  dan  wajah  bangsa  Indonesia.  Batas-batas  wilayah  ini  berperan  dalam menjaga  dan  memelihara  identitas  budaya  dan  nasional  suatu  negara.  Untuk  menjaga identitas nasional dan kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan, pemerintah suatu negara  harus  memberikan  perhatian  yang  cukup  terhadap  wilayah  perbatasan.  Di  era Presiden Joko Widodo, fokus tersebut dicapai melalui renovasi atau pembangunan Pos Perbatasan Negara (PLBN) yang salah satunya terletak di kawasan Motain di perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste, NTT. Dengan dibangunnya PLBN akan semakin baik dan  megah,  dan  tentunya  akan  menimbulkan  rasa  bangga  nasional  Indonesia  pada masyarakat  perbatasan  di  sana.  Seiring  dengan  meningkatnya  rasa  bangga,  semangat nasionalisme di daerah perbatasan tentunya akan semakin kuat.

## Perbedaan antara wilayah dan kawasan
Menurut definisi ada perbedaan antara wilayah dan kawasan, Kamus Indonesia mendefinisikan  "wilayah”  sebagai  daerah  (kekuasaan,  pemerintahan,  pengawasan)
sedangkan yang dimaksud dengan "kawasan" adalah kawasan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, yaitu tempat tinggal, pertokoan, industri. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2008,  jelas  perbedaan  definisi  wilayah  (negara)  dan kawasan(berbatasan).  Wilayah  (negara)  adalah  salah  satu  elemen  kesatuan  wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan daratan di bawahnya, serta  ruang  udara  di  atasnya,  termasuk  segala  sumber  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya. Sedangkan wilayah (border) adalah bagian dari wilayah. negara yang terletak di bagian dalam sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara lain.
Perbatasan bukan hanya sekedar titik-titik khayal yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga sebuah titik-titikdi dalam wilayah perbatasan, terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai warga negara yang harus dilakukan oleh undang-undang sebagai landasan hukum mengenai batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia Terhadap apa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Wilayah  pada  umumnya  merupakan  bagian  dari  permukaan  bumi  yang  wilayahnya ditetapkan berdasarkan pandangan, batas-batas dan karakteristik fisik-geografis. Merujuk pada UU no. 24/1992 Dalam Penataan Ruang, kawasan didefinisikan sebagai ruang yang merupakan suatu  kesatuan geografis dan segala  unsur  yang berkaitan dengannya  yang batas  wilayah  dan  sistemnya  ditetapkan  berlandaskan  aspek  administratif  dan  aspek fungsional.  Dengan  berpatokan    pada  definisi  di  atas,  contoh  daerah  antara  lainnya  : Indonesia  Timur  (geografis);  Wilayah  Pesisir  (geografis,fungsional);  Provinsi, Kabupaten,  atau Kota  (administratif);  Kawasan Perkotaan  (fungsional).  Untuk  definisi daerah terlarang bersifat fungsional, istilah lain yang lebih spesifik sering digunakan yaitu daerah.
Terdapat 4 jenis bagian wilayah secara konseptual;
(1) Wilayah  homogen,
merupakan  wilayah  area    dilihat  dari  satu  aspek  yang  memiliki  ciri  atau karakteristik  yang  hampir  sama.  Karakteristik  dan  ciri  homogenitas  misalnya dalam hal ekonomi seperti halnya wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi homogen, berpenghasilan rendah atau miskin, dalam hal geografi seperti daerah yang memiliki topografi atau iklim yang sama, agama, ras dan suku. Dalam hal ini wilayah homogen ditentukan belandaskan keseragaman internalnya. Terdapat contoh wilayah homogen yaitu Jawa pantai utara Jawa Barat, merupakan wilayah yang homogen dalam hal produksi beras. Implikasi pada daerah homogen adalah jika  terjadi  perubahan  pada  bagian  dari  wilayah  akan  mempengaruhi  seluruh bagian wilayah dengan proses yang sama. Apa yang terjadi di satu bagian juga akan berlaku untuk bagian lain dari wilayah tersebut.
(2) Wilayah nodal,
merupakan  area  fungsional  memiiki  keterkaitan  antara  pusat  dan  wilayah  di belakangnya. Hal ini bisa dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa,  atau  komunikasi  dan  transportasi.  Wilayah  nodal  ini  merupakan  wilayah yang  mempunyai  kegiatan  yang  saling  berkaitan  atau  berhubungan.  Wilayah nodal  ini pula wilayah  yang heterogen serta bersifat  dinamis di  wilayah  nodal, pertukaran  barang  dan  jasa  secara  internal  di  dalam  daerah  itu  adalah  suatu keharusan  mutlak.  Biasanya  area  belakang  akan  menjual  bahan  baku  dan  jasa tenaga kerja ke area inti, sedangkan area inti akan menjualnya ke area belakang dalam bentuk barang jadi.
(3) wilayah administratif,
merupakan  daerah  yang  batasnya  diatur  menurut  kepentingan  administratif ataupun  politik,  contoh:  provinsi,  kabupaten,  kecamatan,  kelurahan,  distingtif untuk  daerah  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  dalam  peraturan  perundang- undangan dinegara kita disebut sebgai wilayah otonom, wilayah administrasi ini juga Adalah wilayah kerja instansi pemerintah pusat, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, di setiap daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. pemerintah. / Walikota melakukan urusan pemerintahan umum di daerah tersebut. Terdapat pula 2 faktor dalam penggunaan pengertian wilayah adinistratif:
1. Dalam mengatualkan kebijakan dan rencana pembangunan daerah perangai dari  berbagai  instansi  pemerintah  diperlukan.  Dengan  demikian,  lebih kasatmata jika pembangunan daerah didasarkan pada satuan-satuan daerah.
2. Ditentukan berdasarkan unit administrasi pemerintahan lebih lancar dianalisa, karena sudah lama mengumpulkan data di berbagai pelosok daerah menurut satuan wilayah administrasi yang ada.
(4) Wilayah perencanaan, merupakan  wilayah  yang  batas  secara  fungsional  didasarkan  pada  niat perencanaan. Area ini menunjukkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi (Boudeville  dalam  Glasson,  1978).  Wilayah  perencanaan  dapat  dilihat  sebagai area yang cukup besar serta memungkinkan perubahan penting dalam penerapan populasi dan kesempatan kerja, tetapi cukup kecil untuk memungkinkan masalah perencanaan dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Adapun pendapat yang hampir sama  dengan  Boudeville  yaitu  pendapat  dari  Klaessen  (dalam  glason,  1978) dimana wilayah perencanaan haruslah memiliki ciri-ciri :
1. Cukup besar untuk membuat keputusan investasi yang baik skala ekonomi;
2. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan paksa pekerjaan yang ada;
3. Memiliki struktur ekonomi yang homogen;
4. Memiliki setidaknya satu titik pertumbuhan;
5. Menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan;
6. Masyarakat  di  daerah  tersebut  memiliki  kesadaran  yang  sama  tentang masalah.

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam  memperkuat  posisi  suatu  negara  saat  menghadapi  potrensi perselisihan antara wilayah dengan negara tetangga, banyak sekali kasus yang di selesaikan dengan mekanisme hukum internasional dimana ini telah menunjukkan betapa pentingnya penguasaan yang efektif. Dikarenakan hal tersebutlah kebijakan dan peraturan guna mendorong secara optimal pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Terpaut dengan pengembangan daerah perbatasan, tidak mampu jika menggunakan perspektif geografis dan politik karena disini akan berbicara tentang masyarakat  yang  mendiami  dan  melintasi  perbatasan  disinilah  kita  harus menggunakan  juga  perspektif  sosial.  Perspektif  geografis  politik  formal  ini  tidak bisa  menjelaskan  apa    itu  mobilitas  meskipun  perspektif  ini  melihat  perbatasan sebagai garis khayal pada peta sebagai sebagian dari wilayah negara yang pas, statis dan juga tidak bisa dinegosiasikan , tetapi hal ini juga berguna sebagai dasar dalam keberadaan negara.
Logika  geografis  politik  terkadang  sering  tidak  pas  dengan  realitas  sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan. Terhadap hal itu hubungan antara  manusia  dan  daerah  perbatasan  kedua  negara  merupakan  hal  yang  harus karena  setiap  negara  berwenang  utuk  menetapkkan  batas  terluar  wilayahnya, untuk  hal  tersebut  peran  negara  dalam  sebuah  perbatasan  yakni  tugas perlindungan,  supaya  jangan  ada  pihak  luar  yang  tidak  berwenang  masuk  dan menerobos hak milik kita , dalam pasal 1 butir 4 UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di sebut dengan Wilayah Negara, adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, peraian kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan rana di bawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Dimna wilayah negara merupakan garis pemisah kedaulatan sebuah negara berdasarkan Hukum Internasional.

## Saran
Semoga  artikel  ini  hendaknya  bisa  bermanfaat  dan  menambah  pengetahuan terhadap “Perjanjian Perbatasan” selain itu d alam penulisan artikel ini penulis jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik  dan  saran  yang  membangun  agar  penulis  dapat  menyempurnakan  kembali  serta menambah wawasan baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120. Gede,  Dewa  Sudika  Mangku.  “Teori  Klaim  Wilayah  Perbatasan  Negara” https://www.hubunganinternasional.id//main/blog/16?title=Perbatasan+dalam +Studi+Hubungan+Internasional
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1),
219-227.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi  Hukum (JKH) , 7 (1), 170- 178.
Prof. Dr. Sefriani, “Hukum Internasional”