Pemeriksaan Terdakwa Terkait Penetapan Tersangka yang Dinyatakan Tidak Sah

## Kelvin Vieri Halim
kelvinvieri123@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Pretrial purposes is to give vertical and horizontal control of the investigating officer action that can harm the suspect human right. The object of the pretrial is limitative and the pretrial verdict is final and binding. When the law enforcement official  disagree with the pretrial verdict, they usually ignore the pretrial verdict and continuing the law process of the suspect. The purpose of this research is to know whether the case that have been redeemed invalid by the pretrial verdict can be processed in the trial and to know the juridical consequence if the pretrial verdict is ignored and the legal action that can be made. The conclusion of this research is the case that have been stated invalid by the pretrial verdict can’t be processed in the trial and the legal action that can be made is objection and then the suspect can appeal to the supreme court.
Keywords: Pretrial; Objection; Appeal.

## Abstrak
Praperadilan merupakan sarana control secara vertical dan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Objek praperadilan telah ditentukan secara limitative oleh undang-undang dan terhadap praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Ketika aparat penegak hukum merasa bahwa putusan praperadilan menyimpang dari fundamental, aparat penegak hukum seringkali mengabaikan putusan praperadilan dengan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka yang penyidikannya telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perkara yang penyidikannya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dapat diajukan ke depan sidang untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari putusan praperadilan yang diabaikan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkara yang penyidikannya telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan sidang dan uoaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan eksepsi dengan dasar dakwaan tidak dapat diterima karena cacat prosedur. Selain itu, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan salah penerapan hukum apabila eksepsi tersebut ditolak dan perlawanan terhadap eksepsi di Pengadilan Tinggi ditolak.
Kata Kunci: Praperadilan; Eksepsi; Kasasi.

## Pendahuluan
Berdasarkan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hukum ada sebagai pembatasan kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat seperti dalam adegium John Dalberg-Acton “ Absolute Power Corrupt Absolutely ” yang artinya kekuasaan tidak terbatas pasti merusak.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1287

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 4 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1288 Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
Dalam negara hukum, dikenal konsep supremasi hukum, dimana hukum berada pada keududukan tertinggi. Penguasa harus tunduk kepada hukum, bukan hukum tunduk pada penguasa. Bilamana hukum tunduk pada penguasa, maka penguasa dapat dengan mudah mengatur hukum itu sendiri dan akan terjadi kekuasaan tidak terbatas. Secara umum terdapat ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum, yaitu: 1
1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan,Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan penguasa harus berdasar ketentuan perundang-undangan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya
Dalam penegakan hukum, lembaga penegak hukum dalam setiap tindakannya harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam pasal 1 KUHAP, acara pidana dijalankan hanya berdasarkan kekuatan undang-undang. Hal ini semakin memperkuat batasan bahwa penegakan hukum pidana harus didasarkan oleh ketentuan hukum dan tidak boleh bertentangan ataupun melampaui ketentuan hukum yang telah ada. KUHAP sendiri lebih manusiawi daripada periode dimana hukum acara pidana di Indonesia menggunakan HIR. Pada zaman HIR terdapat praktek tangkap saja dulu kemudian peras pengakuan dengan penekanan fisik dan mental 2. Dalam KUHAP, perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindakan piana harus
1 Nico Ngani,[ et.,al. ], Mengenal Hukum Acara Pidana seri satu Bagian Umum dan Peny - idikan (Liberty 1984).[1]. 2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan
Penuntutan (Sinar Grafika 2003).[39].
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini merubah praktek yang tidak manusiawi tadi menjadi praktik scientific crime detection . Tapi, KUHAP sendiri masih belum sempurna dan masih terdapat banyak masalah. Sebagai contoh, frasa bukti permulaan yang cukup masih kurang jelas sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini kemudian diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang merubah frasa bukti permulaan yang cukup menjadi dua alat bukti. Hal ini hanyalah satu dari berbagai masalah yang ada dalam hukum acara pidana.
KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa demi kepentingan mempermudah pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Upaya paksa yang dilakukan penyidik merupakan pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang. 3 Oleh sebab itu, perlu adanya batasan terhadap wewenang melakukan upaya paksa oleh penyidik agar kepentingan pribadi tersangka atau terdakwa tetap dapat terjaga. Dengan adanya batasan-batasan terhadap penyidik dalam melakukan upaya paksa diharapkan kepentingan dan hak asasi terdakwa atau tersangka tetap terjaga.
KUHAP menyadari bahwa perlu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga dibentuk suatu bentuk upaya hukum praperadilan. Tujuan praperadilan menurut M. Yahya Harahap adalah untuk melaksanakan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 4
Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang beridiri sendiri melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi
3 ibid .[157].
4 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Si- dang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” , (Sinar Grafika 2009).[4].

## 1290 Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. 5
Praperadilan semakin popular akhir-akhir ini, terutama semenjak adanya  uji materiil terhadap pasal 77 KUHAP. Uji materill tersebut diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Uji materiil tersebut kemudian dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII-2014. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Sehingga putusan tersebut merubah pasal 77 KUHAP dengan memperluas objek praperadilan dengan menambah penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan termasuk sebagai objek Praperadilan. Akibat dari putusan MK ini, terjadi kebanjiran pemohon praperadilan.
Awal Bachtiar Abdul Fatah mengajukan gugatan uji materiil tersebut adalah ketika putusan praperadilan dengan nomor register perkara Nomor 38/Pid. Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa penetapan terangkanya tidak sah diabaikan oleh pengadilan. Pada sidang praperadilan tersebut, hakim melakukan penerobosan terhadap pasal 77 KUHAP dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fatah tidak sah. Akan tetapi, setelah adanya putusan tersebut, terhadap terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak dilakukan penyidikan ulang, akan tetapi dilakukan pemanggilan untuk penyerahan dari penyidik kepada penuntut umum. Kemudian, dilakukan upaya paksa terhadap terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dan terdakwa tetap disidangkan dalam perkara dengan nomor register perkara 34/ PID.Sus/2013/PN.JKT.PST hingga dinyatakan bersalah. Hal ini menjadi sebuah preseden buruk dimana pada saat ini banyak terjadi pengabaian terhadap putusan praperadilan. Banyak terjadi kasus yang serupa setelah munculnya kasus Bachtiar
Abdul Fatah, yaitu kasus Edward Soeryadjaya. Edward mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangkanya pada tanggal 26 Maret 2018. Sidang perdananya digelar pada tanggal 9 April 2018 akan tetapi pihak kejaksaan tidak dapat hadir sehingga sidang ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 16 April 2018. Putusan praperadilan dengan nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tersebut dibacakan pada tanggal 23 April 2018.
Adapun dalam putusan praperadilan yang dibacakan oleh hakim tunggal Aris Bawono Langgeng menyatakan bahwa bahwa surat penetapan tersangka nomor TAP/51/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor: Print- 93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukumnya adalah penyidikan yang dilakukan terhadap Edward Soeryadjaya oleh Kejaksaan tidak sah.
Dalam hal ini, Kejaksaan tetap melimpahkan berkas ke Pengadilan dengan dalih bahwa berkas sudah P-21 dan menganggap bahwa putusan praperadilan tersebut aneh. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatakan tetap akan memeriksa perkara meskipun sudah ada putusan praperadilan tersebut pada tanggal 27 Juni 2018.

## Kewenangan Mengadili Praperadilan
Pra peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. 6 Kewenangan memeriksa dan memutus pra peradilan sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang mengatur bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya penahanan
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
6 M. Yahya Harahap II, Op.Cit. [1].

## Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Kemudian terdapat penegasan dalam Pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan.
Dalam penjelasan KUHAP, hanya pasal 80 yang diberi penjelasan, yaitu bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Akan tetapi, menurut ahli hukum pidana Didik Endro, fungsi praperadilan tidak hanya sebagai sarana pengawasan secara horizontal, akan tetapi juga vertikal. 7 Menurutnya, praperadilan juga sebagai sara pengawasan secara vertical. Pengawasan secara vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu Extern yang berarti masyarakat, dalam hal ini tersangka dan/atau pihak ke-3 dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan, dan Intern yang berarti atasan dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kapolri, Kapolda, atau Kapolres untuk mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya dan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya. 8 Selain itu, Didik Endro juga menjelaskan mengenai kontrol horizontal, yang menurutnya dimaknai antar penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan. 9
Karakter praperadilan adalah perkara pidana, yang berarti yang bisa diajukan permohonan praperadilan hanyalah perkara pidana, akan tetapi, sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHAP, proses atau hukum acaranya bersifat perdata atau kontradiktoir (saling menjawab). 10 Hal ini kemudian mengadung konsekuensi:
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).[85].
8 ibid.
9 ibid.
10 ibid.
a. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Artinya, yang dicari adalah bukan kebenaran materiil. Berdasarkan pasal 164 HIR, maka alat bukti yang pertama kali dalam hukum acara perdata adalah surat
b. Praperadilan pada hakikatnya berbicara masalah procedural yaitu tentang syarat-syarat penggunaan upaya paksa yang berupa syarat untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Dengan demikian, proses yang mengacu kepada hukum acara perdata tersebut, tidak menutup pada kemungkinan pada saat dilakukan upaya paksa belum ada surat perintah.
Surat perintah baru diketik setelah dilaksanakan upaya paksa dan diberi tanggal mundur sebelum dilakukannya upaya paksa. 11
Selain itu, keberadaan dari Lembaga praperadilan adalah temporer atau insidentil, yang berarti keberadaan Lembaga praperadilan ini baru dapat diketahui manakala ada proses persidangan permohonan praperadilan. 12 Hal ini dikarenakan hakikat dari praperadilan adalah wewenang dan fungsi tambahan dari pengadilan negeri. Tugas pokok dari pengadilan negeri adalah untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata, maka praperadilan kedudukannya sebagai fungsi tambahan dari pengadilan negeri, yang berarti Lembaga praperadilan bukanlah suatu Lembaga yang berdiri sendiri.
Wewenang mengadili praperadilan sepintas dapat dilihat dalam pasal 1 angka 10 KUHAP dan pasal 77 KUHAP dan dapat dikatakan bahwa bersumber dari kedua pasal inilah kewenangan mengadili praperadilan berasal. Wewenang mengadili pertama praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Nikolas Simanjuntak, upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari
11 ibid. [90].

## Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
orang yang ditindak. 13 Upaya paksa sendiri diatur dalam Bab V KUHAP. Adanya upaya paksa sendiri diperlukan untuk membantu penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan yaitu:
1. Mengumpulkan barang bukti, Dalam tahap ini dilakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan, jika diketemukan barang bukti akan dilanjutkan dengan penyitaan
2. Membuat terang tindak pidana yang terjadi
3. Guna menemukan tersangka, Manakala ditermukan tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. 14

## Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah
Putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal ini berdasarkan putusan MK no. 6/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap bahwa acara praperadilan adalah acara cepat sehingga seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Selain itu, pasal 83 ayat (2) KUHAP juga tidak memberikan tidak  mempersamakan  kedudukan  warga  negara  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2)  KUHAP  tersebut  memperlakukan  secara berbeda antara  tersangka/terdakwa  di satu  pihak  dan  penyidik  serta  penuntut  umum di  pihak  lain  dalam  melakukan  upaya  hukum  banding  terhadap  putusan praperadilan. Ketentuan  demikian  tidak  sesuai  dengan  filosofi  diadakannya lembaga  praperadilan  yang  justru  menjamin  hak-hak  tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Selain itu, upaya hukum peninjauan kembali pun tidak dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahmakan Agung No. 4 tahun 2016. Dalam rangka untuk menentukan suatu putusan praperadilan menyimpang atau tidak secara fundamental, hal tersebut bergantung kepada
13 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana dalam Sirkus Hukum ( Ghalia Indonesia  2009).[77].
14 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. [67].
pengawasan MA. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016. Fungsi pengawasan MA tersebut berupa tindakan monitoring terhadap perilaku para hakim dalam menjalankan tugas/kewenangannya, permintaan keterangan tentang teknis pemeriksaan, pemberian petunjuk dan teguran/peringatan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tidak mengurai dan menjelaskan secara gamblang frasa ‘putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’.
Sehingga makna frasa “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental” adalah putusan yang dilakukan diluar koridor objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 yang mengatur persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan pemeriksaannya singkat, serta pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Hal ini menimbulkan masalah baru, dimana pada banyak kasus seringkali hakim tunggal praperadilan dalam memutus menyimpang dari fundamental. Seringkali ketika ada putusan yang menyimpang dari fundamental, MA dalam melakukan pengawasan melakukan sanksi berupa demosi seperti pada kasus hakim Effendi Muchtar yang melakukan penyimpangan dalam memutus praperadilan. Akan tetapi, tentu saja sanksi berupa demosi dari MA tidak menghilangkan kekuatan hukum dari putusan yang menyimpang secara fundamental tersebut sehingga timbul permasalahan baru terkait keabsahan dari putusan tersebut.
Praperadilan pada hakikatnya memeriksa terkait dengan hal-hal yang bersifat formil. Praperadilan berfungsi sebagai control terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam putusan praperadilan, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan status tersangka gugur dari orang tersebut. Akan tetapi, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, bukan berarti tindak pidana yang terjadi gugur. Tindak pidana tetap ada, akan tetapi penyidikan yang dilakukan kepada tersangka dianggap tidak sah sehingga tersangka tidak dapat diajukan di depan

## 1296 Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
sidang. Perlu diingat bahwa ketika suatu penyidikan dinyatakan tidak sah oleh praperadilan, bukan berarti orang tersebut tidak bersalah.
Hal ini dikarenakan dalam praperadilan tidak menyentuh aspek materiil sama sekali, hanya aspek formil dalam penyidikan saja yang diperiksa. Dalam hal apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, maka dalam hal ini penegak hukum dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan baru dan melakukan penyidikan ulang terhadap tersangka dan penyidikan tersebut dilakukan kembali tanpa menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh KUHAP. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan persidangan apabila belum ada penyidikan baru. Akibat apabila suatu perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan diajukan kedepan sidang adalah legalitas dari perkara tersebut dipertanyakan karena yang diajukan kedepan sidang status tersangkanya telah gugur.  Berdasarkan pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2016, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Dalam hal ini, harus dilakukan pemanggilan ulang tersangka dengan menggunakan surat perintah penyidikan yang baru.

## Implikasi Putusan Praperadilan yang Tidak Dipatuhi
Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. 15 Jadi putusan declatoir berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Hal ini tanpa mengurangi amar putusan yang bersifat kondemnator dalam putusan ganti kerugian, perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari
15 M.  Yahya  Harahap., Hukum Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2016).[876].
tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah atau perintah untuk melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah.
Dalam KUHAP sendiri, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai apabila suatu putusan praperadilan tidak dipatuhi. Seringkali aparat penegak hukum mengabaikan putusan praperadilan apabila putusan praperadilan tersebut menyimpang dari fundamental. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sejalan dengan konsep acara cepat, dikarenakan apabila terhadap praperadilan dapat dilakukan perlawanan, maka prosesnya akan berlangsung lama dan menyimpangi dari pasal 82 ayat (1) huruf c.
Hal ini menimbulkan masalah baru. Apabila penegak hukum menganggap bahwa hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus putusan praperadilan yang objek praperadilannya telah ditentukan secara limitatif, maka aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum akan melakukan pengabaian terhadap putusan praperadilan tersebut. Hal ini terjadi dalam kasus Bachtiar Abdul Fatah. Dalam putusan praperadilan dengan nomor register perkara 38/Pid.Prap/2012/
PN.Jkt.Sel., hakim dalam amarnya  menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah menerobos ketentuan hukum ketika pada waktu itu belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi no. 21/PUU-XII/2014. Oleh karena tidak adanya upaya hukum terhadap praperadilan, maka pada waktu itu pengawasan terhadap praperadilan dilakukan oleh MA seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini menimbulkan polemik dikarenakan selama belum ada putusan yang lebih tinggi dari putusan praperadilan yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, maka praperadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum tidak melakukan penyidikan ulang akan tetapi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bachtiar Abdul Fatah di depan persidangan. Hal ini dicantumkan dalam pledoi penasehat

## 1298 Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
hukum Bachtiar Abdul fatah yang merasa bahwa penuntut umum telah melampaui kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan di persidangan Bachtiar Abdul Fatah di persidangan padahal sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, meskipun putusan tersebut menyimpang dari fundamental. Dalam hal ini juga perlu dipertanyakan mengenai kekuatan hukum putusan praperadilan apabila putusan tersebut menyimpang dari undang-undang. Maka sejatinya, perlu adanya upaya pengawasan dari MA terhadap putusan praperadilan yang menyimpang dari fundamental.
KUHAP sendiri belum mengatur secara tegas mengenai apabila suatu putusan praperadilan tidak dipatuhi apa konsekuensi yuridis terhadap penegak hukum yang tidak mematuhinya. Hal ini membuat putusan praperadilan terkesan tidak memiliki daya eksekusi, terlebih putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental. Berdasarkan ketiga kasus diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam praktek bisa saja suatu putusan praperadilan menyimpang secara fundamental dan apabila hal tersebut terjadi maka dapat dimaklumi apabila terjadi pembiaran atau pengabaian terhadap putusan tersebut. Apabila dilihat dari sifat putusan praperadilan yang bersifat deklaratif, hal ini terjadi karena sifat putusan praperadilan pada hakikatnya adalah deklaratif yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum.
Tidak adanya amar yang bersifat kondemntoir yang memerintahkan untuk menghentikan penyidikan ataupun menghentikan penuntutan. Seharusnya, ketika suatu penetapan tersangka sudah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, status tersangka menjadi gugur dan orang tersebut secara formil sudah tidak menjadi tersangka. Legalitas perkara kemudian patut untuk dipertanyakan dikarenakan secara formiil tidak mungkin dapat diperiksa di depan persidangan seseorang yang bahkan bukan merupakan tersangka. Konsekuensi yuridisnya, perkara yang diperiksa tersebut menjadi tidak sah dikarenakan yang diajukan ke depan sidang status tersangkanya telah gugur berdasarkan putusan praperadilan. Apabila dilihat dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dimana sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah akan tetapi
perkara tersebut masih diperiksa di depan persidangan. Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mematuhi apabila suatu putusan praperadilan telah menyatakan bahwa penyidikan tidak sah maka status tersangka gugur dari orang tersebut dan aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum harus menghentikan proses pemeriksaan terhadap tersangka tersebut atau memulai penyidikan baru terhadap tersangka tersebut.

## Perlawanan Terhadap Putusan Praperadilan yang Tidak Dipatuhi
Dalam hal ini, berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP salah satu jenis eksepsi yang disebutkan adalah dakwaan tidak dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan apabila dakwaan yang diajukan cacat formal atau cacat prosedur. Dalam hal ini, pembatalan status tersangka berdasarkan putusan Praperadilan  termasuk salah satu kriteria untuk menetapkan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1)  KUHAP dikarenakan status tersangka dari terdakwa telah gugur karena adanya putusan praperadilan, meskipun akibat hukum dari putusan praperadilan seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya hanya sebatas gugurnya status tersangka secara formiil akan tetapi tindak pidana tetap ada dan tidak hilang.
Upaya hukum lain yang dapat diajukan adalah kasasi. Berdasarkan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang  diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan kasasi penting dikarenakan kasasi dapat berfungsi sebagai penciptaan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum16. Terkait dengan putusan yang dapat diajukan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain. Kemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 114/PUU-X/2012, putusan bebas pun dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitative
16 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit .[134].

## Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait
berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Dalam mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi minimal dapat menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum, atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, atau pelampauan wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun wewenang relative atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal non-yuridis dalam pertimbangannya. 17 Memang boleh apabila dalam mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum tanp merinci di mana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi, dan hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum. 18
Dalam pemeriksaan terdakwa terkait penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah, maka Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan salah penerapan hukum. Dalam hal ini, hakim telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan menggelar sidang perkara pokok terhadap terdakwa yang sebelumnya penyidikannya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Dalam hal ini terjadi kekeliruan dari hakim terkait dengan prosedur yang diterapkan. Putusan kasasi yang tujuannya sebagai penciptaan hukum harus menjadi preseden agar di ke depannya jelas bahwa terdakwa yang penyidikannya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan sidang, meskipun sebenarnya system peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden (yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi), namun kenyataan dalam praktek, putusan
17 M. Yahya Harahap II, Op. Cit. [544]. 18 ibid.
Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. 19 Dalam hal ini, putusan kasasi yang nantinya menyatakan bahwa perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah tidak dapat diajukan ke depan persidangan dapat memberikan preseden baik.

## Kesimpulan
Perkara yang penyidikannya telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan sidang. Berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 ayat (1) KUHAP,  putusan praperadilan berupa ketetapan. Bentuk putusan penetapan merupakan  rangkaian dari berita acara dan isi putusannya sendiri. Kemudian, sifat dalam putusan praperadilan adalah deklaratif. Dalam putusan praperadilan, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan status tersangka gugur dari orang tersebut. Akan tetapi, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, bukan berarti tindak pidana yang terjadi gugur. Tindak pidana tetap ada, akan tetapi penyidikan yang dilakukan kepada tersangka dianggap tidak sah sehingga tersangka tidak dapat diajukan di depan sidang. Perlu diingat bahwa ketika suatu penyidikan dinyatakan tidak sah oleh praperadilan, bukan berarti orang tersebut tidak bersalah. Hal ini dikarenakan dalam praperadilan tidak menyentuh aspek materiil sama sekali, hanya aspek formil dalam penyidikan saja yang diperiksa.
Secara eksplisit KUHAP tidak terdapat ketentuan sanksi apabila ada pengabaian putusan praperadilan oleh penegak hukum. Amar dalam putusan praperadilan yang bersifat deklaratif menyebabkan putusan praperadilan seakan tidak memiliki daya eksekusi. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP, perlawanan yang dapat dilakukan oleh pihak Terdakwa adalah mengajukan eksepsi dengan dasar dakwaan tidak dapat diterima karena cacat prosedur. Selain itu,berdasarkan pasal 244 KUHAP, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan salah penerapan hukum apabila eksepsi tersebut ditolak dan perlawanan terhadap eksepsi di Pengadilan Tinggi ditolak.

## 1302 Kelvin Vieri: Pemeriksaan Terdakwa Terkait

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
M. Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan” (Sinar Grafika 2003).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” (Sinar Grafika 2009).
Nico Ngani, I. Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana seri satu Bagian Umum dan Penyidikan (Liberty 1984).
Nicolas Simanjuntak, Acara Pidana dalam Sirkus Hukum (Ghalia Indonesia 2009).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316).
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359).
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
HOW TO CITE : Kelvin Vieri Halim, ‘Pemeriksaan Terdakwa Terkait Penetapan Tersangka yang Dinyatakan Tidak Sah’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.