Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali
1 Ni Wayan Widhiasthini, 2 Nyoman Sri Subawa, 3 Nyoman Sedana,
4 Ni Putu Intan Permatasari
1234 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
e-mail : shribawa@undiknas.ac.id
Received: 13 April 2019; Revised: 30 April 2019; Accepted: 14 Mei 2019

## Abstract
Community political participation is a political  process in an effort to determine state decisions and policies  to  improve  the  welfare  of  the  community.  This  research  was  conducted  in  the  context  of community  participation,  particularly  Jembrana  Regency  which  has  a  variety  of  different characteristics  of  the  community. The  problems  formulated  in  this  study  are  the  factors that  become obstacles  to  community  participation  in  the  regional  elections  of  Bali  Province.  This  study  uses  a quantitative  approach  with  data  analysis  techniques,  namely  factor  analysis,  which  aims  to  find factors  that  become  a  barrier  for  society  to  choose  their  governor.  The  respondents  taken  were  260 people  with  stratified  proportional  random  ampling  technique,  from  5  sub-districts.  Data  collection techniques are carried out by doing observation, distributing questionnaires, and documentation. The results of the study concluded that the factors that inhibit volunteers in regional head elections are; 1) Not competent, 2) Geographical, 3) Not independent.
Keywords: ,Community; Political; Voluntarism; Pilkada

## Abstrak
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  proses  politik  dalam  upaya  menentukan  keputusan  dan kebijakan  negara  untuk  menyejahterahkan  masyarakatnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  konteks partisipasi masyarakat, khususnya Kabupaten Jembrana yang memiliki ragam karakteristik masyarakat yang  berbeda.  Persoalan  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor    yang  menjadi penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Provinsi  Bali. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mencermati  faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat  pada  pemilihan  kepala  daerah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dengan  teknik  analisis  data  yakni  analisis  faktor, yang  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi  faktor  penghambat  masyarakat  dalam  memilih  gubernur. Responden  yang  diambil  sebanyak  260  responden  dengan  teknik stratified  proportional  random sampling ,  dan  populasi  sebanyak  225.725  dari  5  kecamatan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  melakukan  observasi,  menyebarkan  kuesioner,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat menjadi sukarelawan dalam pemilihan kepala daerah adalah;  1)  Tidak  memiliki  kompetensi,  2)  Geografis,  3)  Tidak  independen.  Kontribusi  penelitian adalah  memberikan  sumbangsih  dalam  kebijakan  kepemiluan  terutama  dalam  mengatasi  rendahnya partisipasi  masyarakat.  Secara  konseptual  penelitian  ini  memberikan  sumbangsih  konsep  tentang perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Kata Kunci: Masyarakat; Politik; Kesukarelaan; Pilkada
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019

## PENDAHULUAN
Perencanaan dengan pendekatan partisipasitif  merupakan  sebagai  strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan  publik,  hal  ini  sangat  bergantung pada  kesadaran  masyarakat  untuk  mau melibatkan  diri  dalam  proses  pembangunan (Akbar,MF,Suprapto,S & Surati,2018).
Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi  yang  ideal  sehingga  menciptakan pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  ( good and  clean  governance ).  Partisipasi  pemilih merupakan  landasan  dan  praktek  demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan  masyarakat  secara  luas  dan berkesinambungan. Namun demikian, partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang  sangat  prinsip  dalam  setiap  momen pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Demikian  pula  yang  terjadi  di  Kabupaten Jembrana  dalam  Pilgub  2018.  Masyarakat pemilih  tidak  menggunakan  hak  pilihnya disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya 1)  Aspek  geografis,  Kabupaten  Jembrana memiliki  sebaran  wilayah  yang  sangat  luas dari segi kewilayahan, 2) Aspek kependudukan,  dimana  masyarakat  yang tinggal di daerah pedesaan sangat sulit untuk menjangkau wilayah perkotaan sebagai pusat kota  dan  pemerintahan,  3)  Aspek  sosiologis, yang menunjukkan seringnya terjadi ketegangan  dari  tahap  persiapan  sampai  ke tahap  akhir  pemilihan  walaupun  euphoria politik  masyarakat  Kabupaten  Jembrana tidak  terlalu  tinggi.  Fenomena  ini  terjadi  di Kabupaten  Jembrana  yang  menjadi  lokus dalam penelitian ini dengan momen pemilihan  kepala  daerah  Provinsi  Bali (Pilgub 2018).
Terdapat  beberapa  penelitian  yang menjadi referensi, Putra (2014) menyebutkan
bahwa  63,89%  masyarakat  Kelurahan  Tuah Karya Kecamatan Tampan tidak memberikan partisipasi  politiknya  dalam  Pemilihan  tahun 2013.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  sangat  rendah,  faktor penyebab  masyarakat  tidak  memilih  atau tidak  menunjukkan  partisipasi  politik  yang positif adalah; jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, sikap pesimisme terhadap kandidat yang maju pada Pilgub, sikap apatis terhadap Pilgub,  dan  lemahnya  sosialisasi  tentang kandidat yang mengikuti Pilgub.
Penelitian  Nur,  Taufik,  Tahir  (2015) tentang  perilaku  politik  pemilih  pemula dalam  pemilihan  presiden  tahun  2014, menemukan  bahwa  faktor  penghambat  bagi pemilih  pemula  dalam  menggunakan  hak pilihnya  adalah  kepribadian  aktor  dan kurangnya  sosialisasi.  Kepribadian  aktor yang  dimaksud  adalah  kepribadian  pemilih pemula  itu  sendiri  dalam  menunjukkan perilaku  politiknya.  Pemilih  pemula  lebih memikirkan  pergaulan  mereka  dibanding mencari  tahu  tentang  keadaan  politik  yang terjadi sekarang ini. Hasil penelitian
Mustadin  (2013)  menyebutkan  bahwa terdapat  empat  faktor  yang  menjadi  penentu terjadinya  golput  di  Kota  Yogyakarta,    (1) faktor  teknis  yakni  faktor  pribadi  pemilih misalnya  pemilih  sedang  sakit,  (2)  faktor pekerjaan  yakni  pemilih  tidak  mendapatkan izin  dari  tempat  mereka  bekerja,  (3)  faktor administratif diantaranya, tidak terdata sebagai pemilih dan tidak mendapatkan kartu pemilihan,  (4)  faktor  politik  diantaranya, ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  partai politik  dan  kandidat  yang  maju  dalam pemilu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  teoritis  dan melalui  wawancara  mendalam  terhadap Komisi Pemilihan Umum di Kota
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Yogyakarta.  Penelitian  tersebut  memberikan inspirasi terkait faktor apa yang menghambat masyarakat untuk berpartisiasi dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Bali Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana.
Lebih  jauh,  penelitan  yang  dilakukan Prasojo  (2004)  yang  menyatakan  warga negara  yang  sama  sekali  tidak  melibatkan diri  dalam  partisipasi  politik  disebut  apati ( apaty ),  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal: pertama,  adanya  sikap  acuh  tak  acuh,  tidak tertarik  atau  rendahnya  pemahaman  mereka mengenai  masalah  politik.  Kedua,  adanya keyakinan  bahwa  usaha  mereka  untuk mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  tidak berhasil,  ketiga,  mereka  tinggal  dalam lingkungan yang menganggap bahwa tindakan  apati  merupakan  suatu  tindakan terpuji.  Hasil  penelitian Fenyapwain (2013) mengemukakan  bahwa  iklan  politik  dalam Pemilukada  mempunyai  pengaruh  yang cukup  kuat  terhadap  partisipasi  pemilih pemula  atau  sekitar  17,30%  sedangkan sisanya  ditentukan  oleh  variabel  lainnya, seperti  faktor  lingkungan,  keluarga,  nilai- nilai  sosial  yang  dianutnya.  Penelitian  yang dilakukan  Bawono  (2008)  tentang  Perilaku Pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilih menunjukkan  bahwa  sebagian  pemilih  yang tidak  menggunakan  hak  pilih  karena  tidak diberi  tahu  dan  tidak  mau  tahu,  tidak terdaftar  sebagai  pemilih,  bersikap  pasif, tidak  memahami  manfaat  Pemilu.  Mereka memilih partai dan calon karena pertimbangan  ikatan  emosional  pribadi, organisasi  keagamaan,  daerah  asal  calon, kultur  atau  budaya,  dan  lebih  mempercayai keberadaan partai.
Penelitian  yang  dilakukan  Wahyudi  et al  (2013)  menunjukkan  ada  hubungan  yang positif  antara  kepercayaan  politik  dan kepuasan demokrasi terhadap tingkat
partisipasi politik mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi, maka  semakin  tinggi  tingkat  partisipasi politik  mahasiswa,  dimana  partisipasi  politik secara  harfiah  berarti  keikutsertaan  dalam konteks  politik,  keikutsertaan  masyarakat dalam  berbagai  proses  politik.  Suharyanto (2014)  dalam  penelitiannya  menyatakan masyarakat  etnis  Tionghoa  di  wilayah Kecamatan  Semarang  Tengah  menjatuhkan pilihan  politiknya  didukung  beberapa  faktor, antara  lain  faktor  lingkungan,  selanjutnya faktor  sosiologi  yang  ada  pada  masyarakat etnis  tionghoa,  berdasarkan  informasi  yang mereka  terima  melalui  media/iklan  politik serta  pengetahuan  yang  diperoleh  tentang profil  partai,  figur  caleg  serta  visi  dan  misi kandidat ternyata  berkorelasi dengan kondisi lingkungan  dimana  mereka  tinggal,  serta  di dukung dengan  faktor psikologis  masyarakat etnis tionghoa sebagian menentukkan pilihan politiknya  dengan  memilih  kandidat  yang dilihat/dianggap  mampu  menampung  dan memperjuangkan  aspirasi  mereka  sebagai warga etnis Tionghoa.
Mereka  yang  aktif  berpartisipasi  dalam bidang  politik  adalah  yang  berpendidikan tinggi,  status  sosial  ekonomi  atas,  tinggal  di daerah  perkotaan,  berjenis  kelamin  laki-laki, pebisnis  dan  kaum  kulit  putih.  sedangkan mereka  yang  partisipasi  politiknya  rendah adalah  mereka  yang  berpendidikan  rendah, status  sosial  ekonomi  bawah,  tinggal  di pedesaan,  berjenis  kelamin  perempuan, bekerja  sebagai  buruh  kasar  dan  kaum  kulit hitam.
Penelitian  yang  dilakukan  Arwiyah (2012)  mendukung  hasil  penelitian  Haqqi, bahwa status sosial ekonomi  berperan dalam meningkatkan  partisipasi  politik  meskipun belum  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  masih terdapat  pemilih  yang  berpendidikan  tinggi,
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
dan  berpendapatan  mapan  kurang  percaya terhadap partai politik. Pemilih yang memiliki  pendidikan  dan  pendapatan  rendah serta  pekerjaan  yang  kurang  mapan,  lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi  terlebih  dahulu  daripada  kehidupan politik.  Hambatan  geografis  juga  menjadi salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu, seperti hasil penelitian Payapo, et.al. (2014), bahwa faktor geografis
mempengaruhi kualitas pemilukada, terbatasnya sarana dan prasarana (perkantoran dan transportasi), kurang tersedianya  jaringan  listrik  dan  internet, kurangnya  jaringan  komunikasi  seperti  yang terjadi pada Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Teluk  Bintuni,  Raja  Ampat,  Wondama,  dan Kaimana.  Hal  ini  semakin  dipertegas  oleh Subawa  &  Widhiasthini  (2018),  dalam penelitiannya  bahwa  peran  media  sosial  dan teknologi  informasi  telah  merubah  perilaku masyarakat  dalam  menentukan  pilihan  dan mengambil  keputusan  atau  tindakan.  Dari uraian  tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa penelitian  ini,  membahas  tentang  fenomena sosial  yang  terjadi  dan  perubahan  perilaku masyarakat  dalam  memilih.  Beberapa  faktor yang terdapat dalam hasil penelitian tersebut, kemudian  menjadi rujukan dalam proses dan pembahasan dalam penelitian.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  kuantitatif  melalui  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  faktor. Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Hal  ini didasari atas beberapa  alasan  (1)  wilayah  geografis Jembrana cukup luas, bagi sebagian masyarakat  cukup  sulit  untuk  mengakses pusat Kota Jembrana, (2) partisipasi
masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018  tergolong  rendah  yaitu  69,1%  (jika dibandingkan dengan target nasional 77,5%), (3) karakteristik masyarakatnya yang heterogen,  ditunjukkan  oleh  keberagaman sosial  dan  budaya,  dan  (4)  Jembrana merupakan  salah  satu  pintu  gerbang  dari Provinsi  Bali.  Untuk  mengetahui  jumlah variabel  yang  dapat  diproses  lebih  lanjut maka ditampilkan tabel Anti Image Matrices.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih  dalam Pilgub  Bali  2018  di  Kabupaten  Jembrana yang berjumlah 225.725 orang, yang memiliki peran sebagai volunteer (kesukarelaan)  masyarakat,  komunitas,  dan kelompok  lainnya  dalam  penyelenggaraan Pilgub  Bali.  Sampel  yang  diambil  penelitian ini adalah 260 orang, didasarkan pada jumlah variabel yang diuji sebanyak 26 variabel, dan jumlah  sampel  adalah  5-10  kali  jumlah variabel.Penentuan responden/sampel dilakukan dengan teknik stratified proporsional  random  sampling yang artinya peneliti  menentukan  sampel  berdasarkan stratifikasi dan proporsi yang telah ditentukan  berdasarkan  pekerjaan,  usia, status,  pendidikan,  wilayah  (Kecamatan Jembrana,  Melaya,  Mendoyo,  Negara  dan Pekutatan).  Stratifikasi  tersebut  digunakan sebagai kriteria untuk menetapkan  sampel di masing-masing kelompok dan wilayah tempat  tinggal  kelompok,  yang  ditentukan secara acak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor Dari  pengolahan  data,  dapat  disajikan tabel  1  yang  memuat Kaiser  –  Meyer  –  Olkin (KMO) and  Bartlett’s  Measure  of  Sampling Adequacy (MSA).
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Tabel 1. KMO and Bartlett’S Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .800 Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 399.177 Df 55.000 Sig. .000 Sumber : Olahan Data Primer
Tabel 2. Anti Image Correlation
No Variabel Anti Image Correlation 1 Tidak adanya motivasi 0,828 2 Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan 0,837 3 Tidak paham alur kepemiluan 0,736 4 Tidak memiliki kompetensi 0,829 5 Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu 0,877 6 Tidak independen 0,734 7 Tidak memiliki idealisme demokrasi 0,744 8 Aktif sebagai anggota partai 0,747 9 Tidak  ada  kesamaan  persepsi  dalam  organisasi sukarelawan 0,815 10  Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan 0,709 11  Telah memiliki pekerjaan tetap 0,853 Sumber : Olahan Data Primer Pada tabel 1, dapat diketahui Kaiser- Meyer-Olkin  and  Bartlett’s  Measure  of Sampling  Adequacy  (MSA) besarannya adalah 0,800 dan nilai signifikansi = 0,000. Oleh  karena  nilai  KMO  hasil  pengolahan data  lebih  besar  dari  0,5  dan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka kumpulan  variabel  tersebut  dapat  diproses lebih lanjut.
Selanjutnya dilakukan analisis  faktor dengan Anti Image Matrices yang
digunakan  untuk  menentukan  variabel yang  dapat  dianalisis  lebih  lanjut  dan variabel  yang  harus  dikeluarkan.  Kriteria penentuan Anti  Image  Matrics adalah angka  korelasi  yang  terdapat  pada Anti Image  Correlation (angka  korelasi  yang berisi tanda  “a”,  yaitu angka  yang terletak pada  arah  diagonal  dari  kiri  atas  ke  kanan bawah). Bila angka korelasi yang diperoleh sebuah  variabel  lebih  besar  dari  0,5  maka variabel tersebut dapat dianalisis.
Berdasarkan  data  pada  tabel  2    dapat diketahui Anti Image Correlation kesebelas  variabel  yang  diuji  adalah  lebih besar  dari  0,50.  Artinya  bahwa  kesebelas variabel memiliki nilai Anti Image Correlation lebih  besar  dari  0,5  yang berarti  telah  memenuhi  syarat  untuk diproses lebih lanjut.

## 2. Ekstraksi variabel
Seluruh  variabel  yang  diuji  memiliki nilai Anti  Image  Correlation lebih  besar dari 0,5 dan seluruh variabel tersebut tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Artinya seluruh  variabel  memenuhi  syarat  untuk diproses  lebih  lanjut.  Proses  selanjutnya berupa proses faktoring dan ekstraksi, yang ditampilkan  pada tabel 3.  Data extraction pada tabel communalities tersebut, menunjukkan  deskripsi  besaran  sebuah variabel,  yang dapat dijelaskan oleh  faktor yang  terbentuk.  Dapat  dijelaskan  bahwa variabel  tidak  adanya  motivasi,  angka extraction adalah  0,612.  Hal  ini  berarti sekitar  61,2%  varians  dari  variabel  tidak adanya  motivasi  dapat  dijelaskan  oleh faktor  yang  nanti  terbentuk.  Demikian juga,  terhadap  variabel,  yakni  tidak memiliki  jaringan  dalam  kepemiluan, angka extraction adalah  0,638.  Hal  ini berarti  sekitar  63,8%  varians  dari  variabel tidak  memiliki  jaringan  dalam  kepemiluan dapat  dijelaskan  oleh  faktor  yang  akan terbentuk.  Untuk  menentukan  jumlah faktor  yang  terbentuk,  dapat  dilihat  dari Initial  Eigenvalue .  Hal  ini  dapat  dilihat pada tabel 3. Dari data pada tabel tersebut, terbentuk  tiga  faktor  yang  memiliki  nilai Initial Eigenvalue lebih  besar dari 1,  yaitu faktor pertama memiliki Initial Eigenvalue
=  4,370  dan  faktor  kedua  =  1,497  serta faktor  ketiga  =  1,211.  Sedangkan  9  faktor lainnya  memiliki  nilai Initial  Eigenvalue lebih  kecil  dari  1.  Faktor  yang  memiliki
nilai Initial  Eigenvalue lebih  kecil  dari  1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor.  Ini  berarti  jumlah  faktor  yang terbentuk  hanyalah  3  (tiga).  Proses penetapan  variabel  yang  akan  masuk  ke dalam  suatu  faktor  dilakukan  dengan membandingkan besarnya koefisien korelasi  pada  setiap  baris.  Interpretasi dilakukan  dengan  melihat  faktor loading (korelasi) status variabel dengan faktornya.
Batasan  faktor loading minimal  0,5.  Bila faktor loading sebuah  variabel  lebih  kecil dari 0,5 maka variabel tersebut dikeluarkan dari model.
Selanjutnya  mengacu  pada  tabel  4 component matric , dapat dijelaskan korelasi sebagai berikut.
a. Korelasi  antara  variabel  tidak  memiliki kompetensi  dengan  faktor  1  adalah 0,794.  Artinya  memiliki  korelasi  sangat kuat.
b. Korelasi  antara  variabel  tidak  memiliki kompetensi  dengan  faktor  2  adalah  - 0,149.  Artinya  bahwa  memiliki  korelasi negatif yang lemah.
c. Korelasi  antara  variabel  tidak  memiliki kompetensi  dengan  faktor  3  adalah 0,164.  Nilai  tersebut  menunjukkan korelasi yang lemah
Koefisien  korelasi  (faktor loading ) pada  variabel  tidak  memiliki  kompetensi, memiliki  nilai  terbesar,  dan  berada  pada faktor  1,  maka  variabel  tersebut  bisa dimasukkan  sebagai  komponen  faktor. Pada  beberapa  variabel  terdapat  faktor loading yang  hampir  sama  besarnya sehingga  hal  ini  menyulitkan  untuk memasukan dalam  faktor 1, 2 dan 3.  Oleh sebab  itu  akan  dilakukan  rotasi  kembali, agar lebih jelas faktor loading -nya.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Tabel 3. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.370 39.732 39.732 4.370 39.732 39.732 2 1.497 13.608 53.340 1.497 13.608 53.340 3 1.211 11.006 64.346 1.211 11.006 64.346 4 .781 7.097 71.443 5 .688 6.257 77.700 6 .577 5.243 82.943 7 .487 4.429 87.372 8 .407 3.701 91.073 9 .406 3.687 94.761 10 .334 3.038 97.799 11 .242 2.201 100.000
Sumber : Olahan Data Primer
Tabel 4 Component Matrik a Component 1 2 3 Tidak memiliki kompetensi (x4) .794 -.149 .164 Tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan  (x9) .725 .265 -.147 Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu  (x5) .697 -.228 -.298 Tidak adanya motivasi  (x1) .679 -.288 .260 Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan  (x2) .675 -.389 .178 Telah memiliki pekerjaan tetap  (x11) .659 -.035 -.492 Tidak memiliki idealisme demokrasi  (x7) .554 .286 .430 Aktif sebagai anggota partai  (x8) .551 .598 .193 Tidak paham alur kepemiluan (x3) .400 -.590 .334 Tidak independen (x6) .513 .573 .175 Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan  (x10) .587 .032 -.606 Sumber : Olahan Data Primer Dari hasil proses rotasi yang dilakukan  terlihat  lebih  jelas  dan  nyata faktor loading untuk  setiap  variabel.  Bila faktor loading sebelumnya  kecil,  maka akan  menjadi  lebih  kecil.  Jika  faktor loading sebelumnya  besar,  maka  akan menjadi  lebih  besar. Component  Matrix
hasil proses rotasi. Memperhatikan tabel 5, diketahui  bahwa  11  variabel  penelitian tersebut,  telah  terbentuk  3  faktor  sebagai berikut.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Tabel 5 Rotated Component Matrik a Component 1 2 3 Tidak paham alur kepemiluan (x3) .780 -.011 -.102 Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan  (x2) .738 .274 .136 Tidak adanya motivasi  (x1) .712 .210 .246 Tidak memiliki kompetensi (x4) .643 .352 .375 Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan  (x10) .043 .837 .106 Telah memiliki pekerjaan tetap  (x11) .183 .791 .137 Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu  (x5) .423 .664 .087 Tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan  (x9) .185 .549 .531 Aktif sebagai anggota partai  (x8) .023 .166 .819 Tidak independen (x6) .008 .157 .773 Tidak memiliki idealisme demokrasi  (x7) .340 -.015 .677 Sumber : Olahan Data Primer
1. Faktor  1  yang  meliputi,  tidak  paham alur  kepemiluan,  tidak  memiliki jaringan  dalam  kepemiluan,  tidak adanya  motivasi  dan  tidak  memiliki kompetensi.  Kemudian  dari  faktor  1 ini  dan  variabel  yang  membentuknya maka  dapat  dilakukan  pemberian nama  pada  faktor  1  adalah  tidak paham  alur,  tidak  memiliki  jaringan dan tidak berkompetensi.
2. Faktor  2  terdiri  atas,  jarak  tempat tinggal  dan  lokasi  sukarelawan,  telah memiliki pekerjaan tetap, tidak adanya  kesempatan  atau  ruang  dan waktu  dan  tidak  ada  kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan.
3. Faktor  3  terdiri  atas,  variabel  aktif sebagai anggota partai, tidak independen dan tidak memiliki idealisme demokrasi. Hasil  proses  rotasi  matrik,  dapat dianalisis  bahwa  variabel-variabel  yang diuji dalam penelitian ini,  menunjukkan kejelasan  variabel  berada  pada  faktor yang mana dari 3 faktor yang terbentuk. Setiap variabel telah memiliki koefisien korelasi  ( loading faktor)  yang  kuat dengan salah satu faktor yang terbentuk.

## 3. Penamaan faktor
Faktor yang  merupakan gabungan  lebih dari  satu  variabel  perlu  diberi  nama. Pemberian  nama  memakai  pendekatan surrogate  variable ,  yang  artinya  mencari
Copyright © 2019, Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi), Under the license CC BY-SA 4.0 ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084 (Online)
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
dan  menemukan  salah  satu  variabel  dari setiap  faktor  yang  merupakan  representasi dari variabel-variabel tersebut dan pemilihan nama  dapat  ditentukan  pada  faktor loading tertinggi  dan  atau  nama  lain  (baru)  yang mewakili  dan  menunjukkan  karakteristik perwakilan  terhadap  kumpulan  variabel- variabel tersebut. Penamaan terhadap faktor- faktor  yang  terbentuk  adalah  sebagai berikut.
a. Faktor  1  terdiri  atas,  tidak  paham  alur kepemiluan,  tidak  memiliki  jaringan dalam kepemiluan, tidak adanya motivasi dan tidak memiliki
kompetensi.  Untuk  selanjutnya  faktor ini disebut dengan  nama  “Faktor Tidak Memiliki  Kompetensi”.  Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan,
ketrampilan  dan  sikap  yang  dimiliki seseorang  dalam  bidang  tertentu,  dan terlihat pada konteks pekerjaan. Kompetensi  ditunjukkan  dalam  kerja dan perilaku tempat kerja.
b. Faktor  2  terdiri  atas,  jarak  tempat tinggal  dan  lokasi  sukarelawan,  telah memiliki  pekerjaan  tetap,  tidak  adanya kesempatan  atau  ruang  dan  waktu  dan tidak  ada  kesamaan  persepsi  dalam organisasi sukarelawan. Untuk selanjutnya  faktor  ini  disebut  dengan nama  “Faktor  Geografis”.  Geografis menunjukkan letak suatu
wilayah/daerah,  secara  nyata  posisi daerah tersebut.
c. Faktor  3  terdiri  atas,  aktif  sebagai anggota  partai,  tidak  independen  dan tidak  memiliki  idealisme  demokrasi.
Untuk  selanjutnya  faktor  ini  disebut dengan nama
“Faktor Tidak
Independen”.  Independen  dimaknai sebagai  bebas,  berdiri  sendiri  dan merdeka.  Jadi,  tidak  Independen  berarti tidak  berafiliasi  dengan  partai  politik manapun, berpihak kepada atau mendukung partai politik tertentu.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa dari 11 indikator yang mempengaruhi penghambat  menjadi sukarelawan Pilgub 27 Juni  2018  di  Kabupaten  Jembrana  dapat direduksi  menjadi  3  faktor  saja.  Dari  ketiga faktor tersebut dapat diketahui bahwa faktor 1  dengan  nama  “Faktor  Tidak  Memiliki Kompetensi”  mempunyai  pengaruh  paling dominan karena memiliki Initial Eigenvalue paling besar, yaitu 4,370. Selanjutnya, faktor 2 dengan nama ”Faktor Geografis” memiliki Initial  Eigenvalue sebesar  1,497.  Terakhir, faktor  3  dengan  nama  ”Faktor  Tidak Independen”  memiliki Initial  Eigenvalue sebesar 1,211.
Dalam  penelitian  Parawansa  (2002) menunjukkan  bahwa  faktor  ijin  pasangan menjadi  penghambat  dalam  berproses  dan partisipasi  dalam  politik,  khususnya  para wanita.  Artinya,  keikutsertaan  secara  aktif dalam  berpolitik  melalui  media-media  yang ada pada era saat  ini,  forum,  jejaring sosial, dan  diskusi-diskusi  terbatas  (Mudjiyanto, 2012).  Sesungguhnya,  peran  aktif  semua komponen  masyarakat  dalam  ikut  serta berpartisipasi  politik  sangat  diharapkan. Seperti  diuraikan  oleh  Kusmanto  (2013) dalam  penelitiannya,  bahwa  komponen masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  sosialisasi partisipasi  politik  masyarakat  dalam  bentuk diskusi,  penyuluhan  dan  pendidikan  politik
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
masyarakat. Miharjo (2014) mengemukakan dan  dapat  diintepretasikan  bahwa  dengan pendidikan politik yang baik dan memahami karakteristik  masyarakatnya  akan  dapat mengurangi persoalan-persoalan dan mengelola  konflik  sosial  di  masyarakat. Kompetensi  masyarakat  perlu  ditingkatkan dalam  pemahaman  pendidikan  politik  dan dampak yang dapat timbul akibat perbedaan pandangan dan pendapat.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dapat dirangkum  dan  disimpulkan  bahwa  faktor penghambat menjadi sukarelawan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  (Pilgub) 2018,  adalah  1)  Faktor  Tidak  Memiliki Kompetensi,  2)  Faktor  Geografis;  3)  Faktor Tidak  Independen,  dimana  masing-masing faktor merupakan hasil reduksi dari berbagai faktor.  Penelitian  ini  dapat  memberikan rekomendasi  untuk  menjadi  kajian  pada penelitian-penelitian  selanjutnya,  seperti: budaya follower yang  ditimbulkan  dari maraknya  iklan  kampanye  di  media  sosial, hambatan bagi perempuan
dalam menggunakan  hak  politiknya  mengingat jumlah  penduduk  perempuan  lebih  banyak dari laki-laki.

## Saran
Saran      yang  dapat  diberikan  dari penelitian  ini  adalah  penerapan    kebijakan yang  tepat  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi  dan  kesukarelaan  masyarakat dalam  menggunakan  hak  politiknya  dengan memperhatikan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  MF,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.
(2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 6 (2), 135-142.
doi: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.
2.135-142.2017
Arwiyah,  M.  Y.  (2012). Status  Sosial
Ekonomi dan Kualitas Partai Politik . XXVIII (1), 85–92. Bawono,  Muhammad  (2008) Persepsi  dan Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi  Politik  dalam  Pemilihan Umum Legislatif 2004 di  Kabupaten
Nganjuk .  Universitas  Sebelas  Maret. Tersedia di: https://eprints.uns.ac.id/5
429/
Fenyapwain,  M.M.  (2013)  Pengaruh  Iklan Politik  dalam  Pemilukada  Minahasa terhadap  Partisipasi  Pemilih  Pemula di  Desa  Tounelet  Kecamatan  Kakas. Jurnal ACTA  DIURNA . Vol 2, No 1 tersedia di: https://ejournal.unsrat.ac. id/index.php/actadiurna/article/view/ 975
Kusmanto,  Heri.  (2013)  Peran  Badan
Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik
UMA .  Vol  1,  No  1.  tersedia  di: http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppum a/article/view/550
Miharjo, S (2014) Pengaruh Faktor Kompetensi terhadap Strategi Pencegahan  Konflik  Sosial  di  Kota Ternate. Repository Universitas
Copyright © 2019, Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi), Under the license CC BY-SA 4.0 ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084 (Online)
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Terbuka. Mudjiyanto, Bambang (2012) Literasi Internet dan Partisipasi Politik
Masyarakat  Pemilih  dalam  Aktifitas Pemanfaatan  Media  Baru  (Survey Masyarakat  Pemilih  Pilkada,  Kasus Masyarakat  Bengkulu) Jurnal  Studi Komunikasi dan Media.Vol. 16 (1) Mustadin.  (2013).  Analisis  Potensi  Golput
pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta. Jurnal Psikologi Integratif , 1(1), pp.175-186 Nur,  R.,  Taufik,  A.,  Tahir,  M.  (2015). Perilaku  Politik  Pemilih  Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan
Presiden  2014  di  Desa  Kanaungan
Kecamatan  Labakkang  Kabupaten
Pangkep. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 5(1), pp.91-106
Parawansa,  K.I.  (2002). Perempuan  di
Parlamen.  Bukan  Sekedar  Jumlah, Hambatan terhadap Partisipasi Politik  Perempuan  di  Indonesia . Academia.Edu Payapo, RMT. Ruslan, A. Halim, H. (2014) Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  Papua Barat  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala  Daerah. Analisis .  Vol.  3  No
1. 90 – 100
Putra,
R.D. (2014). Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggunakan  Hak  Pilihnya  dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Tahun 2013 di TPS 5 RT 4 RW  1  Kelurahan  Tuah  Karya Kecamatan Tampan. Jurnal
Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu  Politik  Universitas  Riau ,  1(2),
pp.1-15
Prasojo,  E.  (2004)  People  and  Society
Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik.
Jurn al  Ilmiah  Administrasi  Publik . academia.edu.
Subawa,  N.  S.,  &  Widhiasthini,  N.  W.
(2018). Transformasi Perilaku
Konsumen  Era  Revolusi, Prosiding. Conference  On  Management  And Behavioral  Studies .  ISSN  2541- 3406;  e-ISSN  2541-285X.  p.  131– 139.
Suharyanto,  Agung.  (2014)  Partisipasi Politik  Masyarakat  Tionghoa  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah. Jurnal
Ilmu Pemerintahan dan Sosial
Politik  UMA. (2)  151-160    tersedia di: http://www.ojs.uma.ac.id/index.p hp/jppuma/article/view/920
Wahyudi,  H.,  Fernando,  T.,  Ahmad,  A.,
Khairani, A., Agung, I. M., & Milla, M.  N.  (2013). Peran  Kepercayaan politik  dan  Kepuasan  Demokrasi terhadap Partisipasi Politik
Mahasiswa.