## KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UJI MATERI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018

## TENTANG LARANGAN CALEG EKS KORUPTOR
(Studi Putusan No: 46 P/HUM/2018)

## Abdul Syukur Yakub

## Auliya Khasanofa
abdulsyukury@gmail.com auliyakhasanofa@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam putusan nomor 48 P/HUM/2018 telah memberi ruang bagi mantan koruptor (pelaku  kejahatan  luar  biasa)  untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif.  Penelitian  menggunakan  jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif membahas kaidah, doktrin dan asas hukum yang secara luas terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian empiris dilakukan penulis sebagai dukungan terhadap pendekatan undang-undang yang umumnya bersifat normatif. Sehingga penelitian tidak menampilkan hukum  dalam  bentuk  yang  statis  dan  kontekstual,  melainkan  menyajikan  fakta  sebenarnya  dalam penerapan hukum yang faktual. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari tempat yang menjadi objek  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  penulis  dari  kajian  kepustakaan,  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  data  bersifat  deskriptif  dengan  menerapkan  metode  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, hakim harus keluar dari kekakuan hukum yang cenderung legisme,  serta  penafsiran  gramatikal  tanpa  memahami  rasa  keadilan  masyarakat  luas. Kedua, harus dilakukan perubahan norma dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama  pasal  55  dan  perubahan  terhadap  undang-undang  pemilu  yang  mengatur  pembatasan  bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa seperti: korupsi, narkotika, kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Uji Materi Calon Legislatif

## ABSTRACT
The  authority  of  the  Supreme  Court  on  the  judicial  review  of  the  Election  Commission  Regulation number 20 of 2018 as stipulated in decision number 48 P / HUM / 2018 has given space for former corruptors (extraordinary criminals) to become candidates for legislative members. This research uses empirical normative legal research. Normative research discusses the rules, doctrines and principles of law that are widely contained in the science of law. The author's empirical research as support for the law approach is generally normative in nature. So that research does not display the law in a static and contextual form, but presents the actual facts in the application of factual law. Primary data obtained directly by the writer from the place that is the object of research. Whereas the secondary data were obtained by the writer from the literature study, primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive by applying qualitative methods. The results showed that: First, judges must get out of the rigidity of the law that tends to legism, and grammatical interpretation without understanding the sense of justice of the wider community. Second, changes must be made to norms in law number 24 of  2003  concerning  the  Constitutional  Court,  especially  article  55  and  changes  to  the  electoral  law which  regulates  restrictions  on  ex-convicts  of  extraordinary  crimes  such  as:  corruption,  narcotics, violence against children.
Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Review of Legislative Candidates .

## I. Pendahuluan
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  20  Nomor Tahun  2018  tentang  pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins i, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten/Kota,  adalah  salah  satu  contoh  yang  sangat signifikan  menimbulkan  selisih  pendapat  diberbagai  kalangan,  yang perhatian mengamati jalannya hukum dan perundang -undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pasal  4  ayat  3  yang  menyatakan:  “Dalam  seleksi  bakal  calon  secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Norma  tersebut  melarang  mantan  terpidana  bandar  narkoba,  kejahatan  seksual terhadap  anak,  dan  korupsi  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif. Padahal,  dalam  Pasal  28  huruf  D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. 1
Keberadaan  tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918.  Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi  semua  golongan  di  Indonesia  sesuai  dengan  asas  konkordansi  dan diundangkan  dalam Staatblad 1915  nomor  752,  tanggal  15  oktober 1915. 2
Polemik  terkait  norma  dalam  peraturan  komi si  pemilihan  umum sebenarnya telah ada sejak peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun  2018  disahkan  dan  ditandatangani.  Semakin  menjadi  perhatian ketika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengeluarkan  surat  rekomendasi  bahwa  e ks  (bekas)  koruptor  boleh mendaftar  menjadi  bakal  calon  anggota  legislatif.  Sikap  bawaslu berpegang  pada  ketentuan  undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang pemilihan  umum  yang  tertuang  dalam  pasal  240  ayat  1  huruf  g  UU pemilu  yang  menyatakan,  “Seorang  mantan  narapidana  yang  telah menjalani  masa  hukuman  selama  lima  tahun  atau  lebih  boleh mencalonkan  diri  selama  yang  bersangkutan  mengumumkan  kepada publik.” Sementara Komisi Pemilihan Umum RI tetap berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun  2018 yang memuat larangan mantan koruptor manjadi calon wakil rakyat. 3
Penulisan karya ilmiah ini tidak akan lebih jauh membahas tentang sikap  kontradiktif  antar  sesama  penyelenggara  pemilihan  umum  tahun 2019, yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indones ia dan Bawaslu Republik Indonesia dalam menilai layak tidaknya eks koruptor menjadi wakil rakyat.  Karena kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi yang cukup  menurut  undang-undang  dalam  menentukan  arah,  sikap  dan
1 Hanum Hapsari. Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri  Sebagai Calon Legislatif ( https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/25595/11481/ ). Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 13:10 wib.
2 Ermansjah  Djaja ,  Memberantas  Korupsi  Bersama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi .  (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 8
3 https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/21132761/ma-bolehkan-eks-koruptor-jadi-caleg- bawaslu-minta-tak-ada-lagi-yang-kecewa. Diakses pada tanggal 2 April 2019, Pukul 17:05 Wib.
kebijakan menjalankan amanah, tugas, dan fungsinya untuk mensukseskan  jalannya  penyelenggaraan  pemilihan  umum  tahun  2019 secara  demokratis,  yang  sejatinya  berlangsung  umum,  bebas,  rahasia, jujur dan adil.
Berdasarkan  uraian  masalah  tersebut,  penulis  memberi  judul  penulisan karya  ilmiah  ini:  “Kewenangan  Mahkamah  Agung  Terhadap  Uji  Materi Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Larangan Caleg Eks Koruptor.”  (Studi Putusan Nomor: 46
P/HUM/2018).
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah  Agung  dalam  mengeluarkan  putusan  uji  materi  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan caleg eks  koruptor  terhadap  UU  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu   dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  yang  dilaksanakan secara  serentak  Nasional,  khususnya  pemilihan  Calon  Anggota Legislatif yang berasal dari Partai Politik peserta pemilu .
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengkaji sejauh  mana  mahkamah  agung  menyusun  suatu  pertimbangan  hukum yang  benar  dan  tepat  dan  untuk  mengetahui  sifat  final  dan  mengikat putusan mahkamah agung terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan umum  tahun  2019,  terutama  dalam  hal  pendaftaran,  verifikasi  dan penetapan Calon Anggota Legislatif.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  empiris  atau socio-legal  research,    yang  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  meliputi  pendekatan  konseptual,  pendekatan undang-undang,  pendekatan  kasus,  pendekatan  perbandingan,  yang  bersifat deskriptif  analisis.  Dipadukan  dengan  berbagai  unsur  empiris,  meliputi pendekatan sosial. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Metode  penelitian  hukum  empiris  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  adalah  metode
penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  dan  menemukan kebenaran  dengan  menggunakan  metode  berfikir  induktif  dan  kriterium kebenaran  koresponden  serta  fakta  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses induksi  dan  pengujian  kebenaran  secara  koresponden  adalah  fakta  yang mutakhir.
Sumber  Data dalam  melakukan  penelitian  karya  tulis  ilmiah  ini,  menggunakan beberapa  Data  Primer,  yaitu  data yang  diperoleh  atau  didapat langsung  peneliti tanpa perantara pihak lain dari objek/tempat penelitian, yang merupakan bahan-bahan hukum positif,  seperti:  Salinan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 46  P/HUM/2018  dan  data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi dari  sumber  lain.  Peneliti  mendapatkan  data  yang  sudah  jadi  yang  dikumpulkan  baik komersil  maupun  non  komersil,  seperti  didapat  dari  buku-buku,  jurnal  (studi kepustakaan), literatur-literatur dan pendapat-pendapat hukum yang berasal dari antara lain:
1. Bahan  Hukum  Primer  Yaitu  Bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: Pertama, Norma Dasar (Pancasila), Kedua, Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR. Ketiga, Peraturan perundang-undangan. Keempat, Hukum yang tidak  dikodifikasi:  hukum  adat,  hukum  islam.  Kelima,  Yurisprudensi. Keenam, Traktat.
2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum  yang erat  kaitannya dengan penelitian yakni bahan hukum primer. Untuk membantu menganalisis dan memahami  bahan  hukum  primer,  dapat  berupa:  Rancangan  peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum.

## III. Hasil Penelitian dan Analisa
1. Hasil  Penelitian  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

## a. Jadwal Penelitian
Plan Instansi/Lembaga /Narasumber Actual Nov 2018 – Juli 2019 Mahkamah Agung 19 Des 2018 & 25 Juli 2019 Mei 2019 – Juli 2019 Komisi Pemilihan Umum 17 Juli 2019 Juni 2019 – Juli 2019 Ahli Hukum Tata Negara 30 Juli 2019

## b. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  sejalan  dengan  permasalahan  yang diangkat  dalam  penyusunan  karya  tulis  ini  yang  berjudul “Kewenangan  Mahkamah  Agung  Terhadap  Uji  Materi  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun    2018  Tentang Larangan  Caleg  Eks  Koruptor”. Sehingga  penelitian  dilakukan dilingkungan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  Komisi Pemilihan  Umum.  Sedangkan  untuk  waktu  yang  pelaksanakan adalah sejak november 2018 hingga juli 2019.
Yang  menjadi  pertimbangan  untuk  melakukan  penelitian dilingkungan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Komisi Pemilihan  Umum  tentunya  linear  dengan  judul  diatas  dan  cukup substansial  dengan  objek  penelitian.  Adapun  pemilihan  waktu yang  cukup,  agar  mendapatkan  gambaran  sepenuhnya  tentang objek  penelitian.  Menarik  pula  bahwa  dala m  tahapan  penelitian, mengalami kendala waktu penelitian yang dikarenakan salah satu instansi/lembaga  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  sedang bergelut dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
2. Analisis  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  Dalam  Putusan  Uji
Materi  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun

## 2018
Hampir  2  (dua)  dekade  pasca  reformasi  dan  disahkannya undang  undang  nomor  28  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kehidupan
berbangsa dan bernegara masyarakat indonesia masih diliputi oleh permasalahan korupsi yang tak kunjung usai. Bahkan kecenderungannya  semakin  meningkat,  sekalipun  telah  lahir  dan berjalannya suatu lembaga anti rasuah yakni Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat serius,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat  membahayakan stabilitas  nasional  dan  keamanan  negara  dan  masyarakat, membahayakan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, politik, bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa  karena  dapat  berdampak  membudayanya  tindak  pidana korupsi  tersebut. 4 Lord  Acton pernah  membuat  sebuah  ungkapan yang  menghubungkan  antara  korupsi  dengan  kekuasaan,  yakni “power  tends  to  corrupt,  and  absolute  power  corrupts absolutely” . 5
Hal  ini  yang  mendasari  komisi  Pemilihan  Umum  membuat norma  baru  dalam  peraturannya  yang  melarang  mantan  napi koruptor,  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  dan  narkotika, mendaftar  menjadi  calon  anggota  legis latif.  Hal  ini  disampaikan oleh  help  desk  teknis  penyelenggaraan  pemilihan  umum  tahun 2019,  yakni  Bapak  Razi  Sabardi.  Komisi  Pemilihan  Umum mengatur  norma  tersebut  bukan  tanpa  dasar,  melainkan  telah melalui proses panjang seperti: melaksanakan prosedur penyusunan,  perumusan  dan  penetapan  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  baik  dan  benar,  mengundang  para  ahli hukum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI, Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  Wartawan/Jurnalis,  rapat  dengar  pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, menyurati Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan  menyurati  Presiden  Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara.
Menurut Ahmad Redi , ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas  Tarumanagara,  pertimbangan  hukum  oleh  majelis hakim  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  46P/HUM/2018 yang  menyatakan  bahwa  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan undang -undang nomor
4 Ermansjah Djaja . Op. Cit . hlm. 2
5 Ibid, hlm. 1
7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum,  sudah  tepat  namun cenderung legisme.
Montesquieu  yang  seorang  hakim  mengimpikan  pemisahan kekuasaan  yang  ekstrem  antara  cabang-cabang  kekuasaan  legislatif, ekskutif  dan  terutama  kekuasaan  yudisial. 6 Pemisahan  kekuasaan  juga terkait  dengan  independensi  peradilan.  Prinsip  pemisahan  kekuasaan (separation of power) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara  independen  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif. Bahkan  dalam  memahami  dan  menafsirkan  undang-undang  dasar  dan undang-undang,  hakim  harus  independen  dari  pendapat  dan  bahkan  dari kehendak  politik  perumus  undang-undang  dasar  dan  undang-undang  itu sendiri ketika perumusan dilakukan. 7
Bagi  masyarakat  indonesia telah melekat  bahwa  hakim merupakan sebuah jabatan yang sangat mulia dan hakim adalah wakil tuhan dimuka bumi, sehingga putusan hakim diartikan sebuah keputusan yang mulia dan tentunya    telah  memenuhi  seluruh  unsur  keadilan  yang  dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. Hal ini yang sejati hadir dalam setiap putusan majelis  hakim  diberbagai  pegadilan  negara  Indonesia,  sesuai  dengan amanat konstitusi yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Pasal  5  ayat  1  undang  undang  nomor  48  tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  menyatakan:  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian penjelasan masih dalam pasal dan  ayat  yang  sama  menyatakan:  “Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat”.  Secara  sederhana  dapat  ditafsirkan  bahwa hakim  dalam  membuat  pertimbangan  hukum  dalam  putusan tersebut  tidak  memahami  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat secara luas.
Rasa  keadilan  terkadang  hidup  diluar  undang-undang,  yang jelas  undang-undang  akan  sulit  mengimbanginya.  Begitu  pula sebaliknya  undang-undang  dirasakan  tidak  adil.  Ketika  rasa keadilan  ini  benar-benar  eksis  dan  dirasakan  oleh  mayoritas kolektif,  maka  kepastian  hukum  akan  bergerak  menuju  rasa keadilan  itu  sendiri.  Kepastian  hukum  adalah  rasa  keadilan  itu
6 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. hlm. 310
7 Ibid. hlm. 311
sendiri dan sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisahkan. 8
Rasa  keadilan  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  hukum  dan nilai-nilai  sosial  budaya  masyarakat  itu  ternyata  bahwa  hu kum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai -nilai yang  hidup  dalam  masyarakat.  Indonesia  masa  kini  berada  dalam masa  transisi,  yaitu  sedang  terjadi  perubahan  nilai -nilai  dalam masyarakat  dari  nilai-nilai  yang  bersifat  tradisional  ke  nilai -nilai yang bersifat modern. 9
Berdasarkan regulasi mungkin sudah tepat bahwa Mahkamah Agung  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  pengujian  peraturan  perundang -undangan  terhadap undang-undang.  Namun,  sejatinya  Mahkamah  juga  harus  melih at kembali  bahwa  peraturan  yang  dibuat  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  adalah  sebuah  terobosan  hukum  dalam  menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi.
Sekalipun Mahkamah berpandangan bahwa peraturan tersebut dibuat  dan  disusun  serta  disahkan  dalam  komposisi  yang  tidak memenuhi asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior , artinya hukum  yang  diatas  (UU  Nomor  7  tahun  2017)  lebih  diutamakan dari hukum dibawahnya (PKPU nomor 20 tahun 2018).
Menjadi  anomali  ketika  dalam  salah  satu  pertimbangannya, secara  implisit  mahkamah  berpendapat  bahwa  bila  peraturan dianggap tidak bertentangan dengan undang -undang pemilu, maka mahkamah  telah  membiarkan  terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM). Bukankah sebaliknya, bahwa dengan membiarkan napi mantan korupsi menjadi calon anggota legislatif telah  membuka  setidaknya  beberapa  peluang  negatif  sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan masuk dalam DCT Caleg sekalipun tidak terpilih karena jumlah suara yang diperoleh  tidak memenuhi jumlah  suara  minimum.  Maka  hak  suara  yang  seharusnya
8 Sukarno Aburaera et al. Filsafat Hukum Teori dan Praktik . (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). hlm. 179
9 Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi, Dasar  Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum .  (Jakarta:  Citra Aditya Bakti, 2012). hlm. 80
menjadi  hak  suara  calon  legislatif  yang  bukan  mantar koruptor menjadi berkurang bahkan hilang;
b. Caleg  eks  koruptor  terpilih,  maka  akan  mengulangi perbuatannya.  Karena  kejahatan  korupsi  dan  kejahatan lainnya  dapat  terjadi  karena  selain  ada  niat  dari  pelaku  juga karena ada/diberikannya kesempatan;
c. Bila  eks  koruptor  sah  menjadi  anggota  legislatif  dan mengulangi  perbuatannya,  maka  semakin  banyak  kerugian yang  dialami  negara,  dan  semakin  banyak  hak  warga  negara yang hilang oleh karenanya.
d. Menutup  peluang  sebesar-besarnya  bagi  orang-orang  baik untuk  mengabdi  kepada  negara  dengan  menjadi  anggota legislatif,  utamanya  bagi  mereka  yang  tidak  begitu  dikenal masyarakat. Sebuah keuntungan bagi calon anggota legislatif kendatipun  mereka  eks  koruptor,  karena  setidaknya  mereka telah terlebih dahulu dikenal oleh publik.
Uraian  diatas  menunjukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia justru  cenderung  lebih  besar  dan  lebih  kuat  dilakukan  oleh  para mantan napi korupsi. Hal ini menjadi riskan dan memprihatinkan, ditengah  iklim  demokrasi  untuk  membangun  negeri.  Bangsa  ini masih  berdebat  tentang  hak  asasi  manusia  yang  secara  utuh  dan penuh telah diatur oleh the founding fathers melalui konstitusi.
3. Progresivitas  Hakim  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Terhadap  Uji  Materi  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 20 Tahun 2018
Pemikiran  hukum  progresif  dalam  hubungan  dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim  Agung,  Bismar  Siregar,  dengan  menyatakan:  “Bila  untuk menegakkan  keadilan  saya  harus  korbankan  kepastian  hukum, akan  saya  korbankan  hukum  itu.  Hukum  hanya  sarana  sedang tujuannya  adalah  keadilan,  mengapa  tujuan  dikorbankan  karena
sarana”. Dengan begitu, dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan  keadilan  substantif,  hakim  harus  berani  untuk mengesampingkan  substansi  hukum  yang  dinilai  buruk  dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat. 10
Terdapat    hal  menarik  dalam  penerapan  hukum  oleh  majelis hakim  Mahkamah  Agung  terkait  putusan  nomor  46P/HUM/2018, yakni  adanya  surat  menyurat  antara  Mahkamah  Agung  dengan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  terkait  substansi  uji materi  yang  secara  substansial  tidak  diatur  oleh  undang -undang namun  terdapat  celah  hukum  untuk  menjadi  sebuah  jalan  keluar atau penemuan hukum.
Surat  pemberitahuan  Nomor:  24/HK.06/9/2018  dari  Mahkamah Konstitusi  kepada  Mahkamah  Agung,  tertanggal  12  September  2018, perihal permintaan data. Menjawab permasalahan dengan adanya inisiatif oleh  Mahkamah  Agung  terkait  pasal-pasal  yang  diuji  materikan  di Mahkamah  Agung  tidaklah  sama  dengan  yang  diuji  materikan  di Mahkamah Konstitusi. Menjadi sebuah terobosan atau penemuan hukum oleh majelis hakim, hanya saja hal tersebut tidak tepat.
Bagaimana tidak, dengan berpedoman kepada surat tersebut majelis hakim  dapat  melanjutkan  proses  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara a quo . Yang sejatinya perkara tersebut tetap dilakukan penundaan sementara, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terhadap UUD NRI 1945  tentang presidential  threshold. Putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor:  93/PUU-XV/2017  tegas  menyatakan  “Pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang  sedang  dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.
Sehingga  tepat  apabila  progresivitas  dalam  perkara a  quo ditempatkan  dalam  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, sekalipun  ketentuan  dalam  perturan  tersebut  masih  dipandang  tidak memenuhi  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Dan
10 http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2338/1813 .  Diakses  pada tanggal 11 Agustus 2019, pukul 13:34 Wib.
bukan sebaliknya, dengan menempatkan dalam putusan mahkamah agung yang  bersifat  inisiatif,  terobosan  atau  penemuan  hukum  oleh  majelis hakim. Menilai dan mengesampingkan hukum acara yang bersinggungan dengan  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya, dalam hal ini undang-undang Mahkamah Konsitusi nomor 24 tahun 2003, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 93/PUU-XV/2017.
Yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam peraturannya merupakan  bagian  dari  hak  atribusi  suatu  lembaga  yang  diberikan langsung  oleh  undang-undang.  Sekaligus  menampilkannya  menjadi sebuah terobosan hukum atau hukum yang bersifat progresif yang sejalan dengan  tujuan  negara  dan  semangat  reformasi  yang  tertuang  dalam undang-undang  nomor  28  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak Nasional.
Disahkannya  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  nomor  20 tahun  2018  sejak  juli  2018  memberikan  dampak  yang  sangat positif  terhadap  penurunan  jumlah  calon  anggota  legislatif terindikasi mantan koruptor. Ditambah dengan adanya penandatangan fakta integritas oleh partai politik peserta pemlihan umum  tahun  2019,  termasuk  dari  calon  perseorangan  Dewan Perwakilan daerah (DPD).
Meskipun demikian peraturan tersebut tidak menihilkan calon anggota legislatif terindikasi eks koruptor yang mendaftar. Dapat dimaklumi  Komisi  Pemilihan  Umum  menerima  karena  masih dalam  kapasitas  atau  tahapan  pendaftaran  calon  sementara  yang termuat  dalam  DCS  (Daftar  Calon  Sementara)  sesuai  peraturan KPU  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Menjadi  lain  cerita,  ketika  uji  materi  peraturan  komisi  pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 terkait frasa yang menyatakan larangan caleg eks koruptor dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 13 september 2018. Memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kenaikan jumlah pendaftaran  calon  anggota  legislatif  terindikasi  mantan  napi  korupsi sebagimana terlampir dalam tabel 3.3 dan tabel 3.4.
Masyarakat yang terdaftar menjadi pemilih pemilihan umum tahun 2019  baik  dalam  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap),  DPK  (Daftar  Pemilih Khusus), maupun DPTB (Daftar Pemilih Pindahan) semakin bingung dan tidak  lagi  fokus  daalm  menggunakan  hak  pilihnya,  khususnya  untuk membedakan  calon  anggota  legislatif  pilihannya  yang  tidak  terindikasi mantan napi korupsi. Oleh karena jumlah kertas surat suara yang diterima sangat  banyak  yakni  5  (lima)  jenis  kertas  surat  suara,  banyaknya  Calon Legislatif  terdaftar  baik  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwailan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Putusan  tersebut  berimplikasi  kepada  sikap  masyarakat  yang  tidak lagi  mempedulikan  terhadap  caleg  pilihannya,  apakah  mantan  koruptor atau  bukan.  Sehingga  semakin  kecil  harapan  masyarakat/pemilih  dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk mendapatkan para wakil rakyat yang bersih  dari  korupsi,  kolusi  dan  juga  nepotisme,  sesuai  amanat  reformasi yang digaungkan sejak 2 (dua) dekade.
Selain  itu,  membuat  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  terjebak paradigma (kerangka berfikir) positivistik dalam mengartikan hukum dan mengiplementasikannya  dikehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Padahal sejak amandemen ketiga UUD NRI tahun 1945, negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bukan recht staat ataupun rule of law , melainkan  negara  hukum  prismatik  atau  negara  hukum  pancasila.  Hal tersebut  secara  eksplisit  mewajibkan  hukum  ditegakkan  secara proporsionalitas  dalam  melihat  kasus  perkasus,  tidak  terjebak  dalam paradigma legalistik atau terbatas sempit  hanya  tertuju kepada apa yang tertuang dalam undang-undang. Melainkan hukum terus hidup mengikuti perkembangan  zaman  dalam  kehidupan  warga  negara.  Sehingga penegakkan  hukum  dapat  bersifat  legalistik  juga  progresif,  mengikuti permasalahan yang dihadapinya.
Progresivisme hukum menjadi indah dan mengindahkan kehidupan warga negara  bila  dijalankan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  lahir,  tumbuh, berkembang  dan  hidup  dalam  masyarakat.  Nilai  yuridis  penegakkan hukum seiring sejalan dengan nilai filosofis dan sosiologis warga negara, sebagaimana  sejarah  pendirian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Terciptalah  apa  yang  dicita-citakan  Profesor  Satjipto  rahardjo  bahwa “hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum’.

## IV. Penutup

## 1. Kesimpulan
Setelah  melakukan  anilisis  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya dalam penelitian  ini, penulis  merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
a. Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menetapkan  suatu  putusan wajib  memahami  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat secara  luas.  Rasa  keadilan  terkadang  hidup  diluar  undang- undang,  dan  rasa  keadilan  bergerak  menuju  keadilan  yang hakiki.  Karena  keadilan  dan  hukum  merupakan  satu  kesatuan yang  tak  terpisahkan.  Hakim  adalah  wakil  tuhan  dimuka  bumi, sehingga  putusan  hakim  diartikan  sebuah  keputusan  yang  mulia  dan tentunya  telah  memenuhi  seluruh  unsur  keadilan  yang  dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. Hal ini yang sejatinya hadir dalam setiap putusan majelis hakim diberbagai pengadilan negara Indonesia.
b. Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  uji  materi  peraturan  Komisi
Pemilihan Umum berimplikasi langsung terhadap jalannya penyelenggaraan  pemilihan  umum  tahun  2019.  Terutama  dalam  hal peningkatan  jumlah  calon  anggota  legislatif  yang  terindikasi  sebagai mantan  napi  koruptor.  Hal  ini  menimbulkan  sikap  apriori  pada masyarakat  dalam menentukan pilihannya memilih  wakil rakyat  yang akan  duduk  dalam  kursi  parlemen.  Pemilu  sebagai  ajang  evaluasi menilai  kinerja  anggota  legislatif  perlima  tahun  tidak  tercapai,  oleh karena  mantan  koruptor  masih  mendapat  ruang  yang  tak  terkendali untuk mengulangi perbuatannya.

## 2. Saran
Di  akhir  penulisan  ini  penulis  memberikan  saran  dalam  menghadapi masalah pembangunan hukum di Indonesia, antara lain:
a. Hakim wajib berpegang teguh pada konstitusi yakni Pancasila dan UUD
NRI  1945  secara  utuh.  Mampu  keluar  dari  kekakuan  hukum,  yang cenderung legisme dan pragmatik, serta menafsirkan sebatas gramatikal tanpa memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat luas.
b. Harus  dilakukan  perubahan  norma  dalam  undang-undang  nomor  24
tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  terutama  pasal  55  dan undang-undang  kepemiluan  sebaiknya  mengatur  pembatasan  hak dipilih warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai tafsir menghormati hak asasi orang lain, dan bahwa setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan hak yang ditetapkan undang-undang.

## Daftar Pustaka
Aburaera,  Sukarno,  Muhadar  dan  Maskun. Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2016.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang Undang . Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Budiardjo,  Miriam. Dasar  Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama. 2008.
Djaja,  Ermansjah. Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2008.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan. Jakarta:  Sinar  Grafika. 2015.
Harahap,  M.  Yahya. Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  kasasi  dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. 2006. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2017.
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Rahardjo,  Satjipto. Penegakkan  Hukum  Progresif .  Jakarta:  Kompas  Media Nusantara. 2010.
Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2012.
Siahaaan,  Maruarar. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . Jakarta: 2012.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-undangan;  Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Jakarta: Kanisius. 1998.
Suteki, Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.
Suteki,  dan  Galang  Taufani. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik) . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
Hanum  Hapsari. Dilema  Pelarangan  Mantan  Narapidana  Korupsi  Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif (https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/25595/1148 1/). Saldi  Isra. Titik  Singgung  Wewenang  Mahkamah  Agung  Dengan  Mahkamah
Konstitusi .
(https://www.saldiisra.web.id/index.php/21- makalah/makalah1/635-titik-singgung-wewenang-mahkamah-agung-
dengan-mahkamah-konstitusi.html).
Ratnia Solihah Siti Witianti Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya. ( jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/10010/pdf). Reza Rahmat Yamani. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/3263/1/SKRIPSI%20REZA%20RAHMAT%20YAMANI.P DF
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Nomor Tahun 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (https://www.kompasiana.com/abdu_umar/5b2d15155e137307dd4cbe12/uji-materi- presidential-threshold-denny-indrayana-dan-kepentingan-politik-di- belakangnya).
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180906183356-32-328300/polemik- eks-koruptor-nyaleg-ma-tak-perlu-tunggu-putusan-mk).
(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589a813053fd0/setelah-putusan-no-- buruh-tetap-berniat-ajukan-uji-materi-pp-pengupahan).
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257/judicial-review-vs-hak-uji- materiil.
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html. https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-iius- curia-novit-i.
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2338/1813 http://dedyahmadkurniady.staf.upi.edu/2015/08/14/bahan-mata-kuliah-kekuasaan- dan-kewenangan/