## A. Pendahuluan
Salah satu tujuan adanya bentuk tatanan keluarga dan masyarakat dalam ekosistem kehidupan tidak lain untuk mem peroleh kepuasan baik secara indi- vidu ataupun kelompok. Harta kekaya an bukan termasuk ke dalam bagian konsep
yang tepat untuk memproyeksikan arti dari kepuasan dalam tatanan tersebut. Akan tetapi bila kita menempuh capai- an maksimum dari kepuasan yang diposisikan  sebagai  harapan  dan  tujuan, maka dalam hal ini tatanan keluarga dan masyarakat perlu diperhatikan dan

## PERAn KELUARgA DALAM MEWUJUDKAn TAKAFUL IJTIMA’I (STUDI KAJIAn HUKUM KELUARgA DAn EKonoMI ISLAM)

## Ghulam Falach, Shohibul Adhkar
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD), UIN Sunan Kalijaga afha71@gmail.com, shohibul.adhkar@uin-suka.ac.id
Abstrak as the smallest institution in society, the family has the potential for enormous influence on common prosperity. This is closely related to the function of the family as a container for the formation of quality human resources. If accordingly mentioned, then for the first step, every family must pay attention to the welfare of their own families afterwards to take a pay attention to other families in the surrounding environment. This attention is none other than the form of mu’amalah which is based on a sense of mutual assistance. Therefore, it is only natural that all components of society are obliged to build the welfare of their respective families. This is implemented in order to create a social balance in the form of welfare. Focus point in this study of the writer lies on the role of the family to realize the balance of welfare, especially in the economic field, through the concept of takaful. This research was conducted using qualitative-descriptive methods that contain primary and secondary data about family welfare and takaful which can be applied as a whole to the community sector. theory development in this study uses the theory of construction where the role of the deconstruction of family welfare can realize takaful ijtima’i.
Keywords : family role, welfare, takaful, takaful ijtima’i
Abstrak
Sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  keluarga  sebagai wadah  pembentukan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Sebagai  langkah  awal,  setiap keluarga harus memperhatikan kesejahteraan keluarganya sendiri setelahnya dengan memperhatikan keluarga lain di lingkungan sekitarnya. Perhatian ini tidak lain adalah bentuk mu’amalah masyarakat untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam bentuk kesejahteraan. Fokus potensi manfaat dalam penelitian ini terletak pada peran keluarga dalam mewujudkan keseimbangan kesejahteraan, khususnya di bidang ekonomi, melalui konsep takaful. Penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  memuat  data  primer  dan  sekunder tentang kesejahteraan keluarga dan takaful yang dapat diaplikasikan secara keseluruhan pada sektor masyarakat. Teori pengembangan dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi dimana  peran  dekonstruksi  kesejahteraan  keluarga  dapat  mewujudkan  takafül  ijtima’i. Realisasi hal ini dimulai dari rasa gotong royong untuk membangun kesejahteraan keluarga masing-masing.
Kata Kunci: Peran Keluarga, Kesejahteraan, Takaful, Takaful Ijtimai.
diperlakukan secara menyeluruh supaya menjadi seimbang. Kepuasan maksimal akan lebih diterima apabila antar individu satu dengan lainya sebagai pelaku tatanan keluarga dan masyarakat dapat memahami dan memproyeksikan esensi dari  keseimbangan  dalam  mewujudkan kesejahteraan.
Pada  hakikatnya  keaneka  ragaman ciptaan Allah SWT bukanlah suatu hal yang tidak sengaja. Terciptanya segala sesuatu dengan keaneka ragamanya di alam semesta ini adalah untuk saling menyeimbangkan tatanan kehidupan. Qodratullah telah memposisikan seluruh isi alam semesta untuk saling berpasangan baik bentuk ataupun jenisnya dengan berbagai ragam perbedaanya. Hukum timbal balik sebuah tatanan kehidupan ataupun  ekologi  menjelaskan  bahwa makhluk hidup merupakan bagian dari kesatuan dengan lingkunganya dalam ranah interaksi. Poin penting dalam hal ini adalah bagaimana bentuk aplikatif mahluk hidup dalam berekosistem yang seimbang. Konteks hablu minallah dan hablu minannas bukan sekedar dikhususkan untuk umat islam saja, akan tetapi menjadi kewajiban seluruh alam semesta dalam proyeksinya. Hal  ini  diperkuat  dengan  firman  Allah SWT di dalam Al Qur’an yang berbunyi:
)34( َينِعِكاَّرلا َعَم اوُعَكْراَو َةاَكَّزلا اوُتآَو َةلا َّصلا اوُميِقَأَو Artinya : ‘’Dan segera dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”  ( al Qur’an, surat al Baqoroh ayat ke 43 ) 1
Refleksi  dari  ayat  di  atas  adalah pentingnya bentuk keseimbangan yang selalu ditandai dengan interaksi antara makhluk hidup, lingkungan, dan juga Alah SWT sebagai penciptanya. Adanya Interaksi diantara makhluk dengan penciptanya bisa
1 Dede R.U Widodo Suryasoemirat dan Soelestiyati Ismail Gani Soentono, Perintah dan Larangan dalam Surat Al Baqarah Oleh dan Bagi Pemula (Yogyakarta:  CV  Budi Utama, 2019). H. 16.
diaplikasikan melalui pemberian manfaat melalui interaksi antar makhluk dan juga dengan lingkunganya yang  dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme . Ayat di atas telah menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan bentuk kewajiban yang manfaatnya  bukan  hanya  untuk  individu yang  melaksanakanya  saja,  akan  tetapi bisa berpengaruh kepada individu lainya. Allah SWT telah menetapkan ilmuNya secara  syari’at  kepada  dua  bagian,  yaitu qauniyah dan tanzaliyah sebagai pedoman seluruh makhlukNya di dalam berinteraksi. Qauniyah dalam hal ini berupa ilmu-ilmu untuk pengembangan akal manusia yang memiliki ikatan dengan nilai-nilai Allah SWT baik yang sesuai tercantum pada al Qur’an maupun al Hadits. Sedangkan tanzaliyah berupa ilmu-ilmu untuk pengembangan akal manusia dalam ranah interaksi dengan seluruh alam semesta. Keseluruhan ini merupakan bentuk konsep  kewajiban  umat  manusia  sebagai khalifatullah ,  dan  apabila  hal  ini  tidak dilakukan maka hilanglah keseimbangan dan hanya kerusakan serta kehancuran yang terjadi di seluruh alam semesta.
Peneliti  melihat  bahwa  ranah tanzaliyah telah menghadirkan banyaknya problematika kehidupan yang kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Umat manusia telah dituntut untuk berhati-hati baik dalam bersikap maupun berbuat. Imbalan penuh resiko dapat diterima apabila tidak dapat menjaga keseimbangan dalam segala kemungkinan, maka dalam hal ini umat manusia seti- daknya harus memiliki suatu jaminan untuk menjamin keberlangsunganya untuk  hidup  baik  dari  aspek  kehidupan, kese hatan,  kesejahteraan,  sampai  pendi- dikan untuk generasi penerus mereka. Berawal  dari  aspek  kesejahteraan  pada lingkup tanzaiyah ,  dalam  hal  ini  umat manusia bukan hanya mengincar kesejah- teraan  untuk  diri  sendiri,  akan  tetapi
kesejahteraan sekitar baik keluarga maupun masyarakat secara khusus dan seluruh umat manusia lainya secara umum. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:
ٍلبج ِنْب ِذاعُم ِنمْحَّرلاِدْبع بيأو ،َةداَنُج ِنْب  ِبُدْنُج ٍّرَذ بيأ نع : َلاَق ، مّل َسَو هيَلَع هللا  ّلى َص هّللا ِلو ُسَر ْنع ،ماهنع هَّللا َضير ِقلاَخو ،اَهُحْ َتم َةنسحْلا َةَئِّي َّسلا ِعِبْتَأو  َتْنُك  َماُثْيَح َهَّللا  ِقَّتا
)ٌنسح  ٌثيدح :لاقو ُّيذمِّْترلا ُهاور( ٍن َسَح  ٍقُلُخب  َساَّنلا
Artinya: “ Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan (keburukan). Dan pergauilah manusia dengan akhlak yang mulia.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam at Tirmidzi, dan beliau berkata: hadis hasan sahih)”. 2
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.  Pemerintah  telah  mencatat  rata- rata penganut agama di Indonesia yang disajikan dalam bentuk data pada laman website  pemerintahan  dengan  paparan prosentase penganut agama Islam kurang lebih 87,2 %. Tentu hal ini sangat berbanding jauh dengan penganut agama lain yang ada di Indonesia. Jika melihat banyaknya penganut agama Islam maka sudah  jelas  bahwa  penganutnya  akan selalu memegang teguh ajaran dan hukum Islam. Ternyata mayoritas ini memberikan dampak besar ke seluruh aspek kehidupan warga  Indonesia  secara  umum  dan  juga sistem yang berlaku di Indonesia secara khusus.  Permisalan  dari  dampak  itu  bisa dilihat pada sistem kecil yang berlangsung pada keluarga dan sistem besar dalam skala masyarakat umum. Kesejahteraan
2 Al-Bugha,  Musthafa,  dan  Mistu,  Muhyidin,  “ Al- Wafi, Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). H. 138.
merupakan salah satu dampak yang diinginkan oleh setiap aspek kehidupan tersebut.
Bukan  menjadi  suatu  keseimbangan apabila hanya mementingkan kesejahteraan  pribadi,  karena  adanya hablu minallah dan hablu minannas maka secara tidak langsung kita dituntut untuk mewujudkan  kesejahteraan  bersama lillahita’ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda,  makanan  orang  dua  sebaiknya cukup  untuk  tiga  orang,  makanan  orang tiga sebaiknya cukup untuk makan orang empat. Kebanyakan orang hanya makan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kondisi orang lain yang kekurangan. Oleh  karena  itu,  Islam  mengajarkan hablu minannas, dimana bagi orang yang berkecukupan rezeki untuk mengajak orang lain makan bersama sehingga timbulah berbagi dan menjauhkan diri dari sikap egois. Hal ini tentu dapat mempermudah untuk hablu minallah karena telah menjalankan sebagian perintah Allah SWT dalam kesejahteraan bersama. 3
Era percepatan yang digaungkan oleh modernitas telah menciptakan pengaruh  baru.  Pengaruh  baru  ini  telah memberikan dampak signifikan keseluruh aspek kehidupan. Output budaya baru seperti individualisme, hedonisme, matrealisme,  dan  konsumerisme  yang merupakan produk dari era ini untuk menggeser karakter pada ekonomi keluarga dan masyarakat khususnya muslim yang dilandasi dengan hidup mewah  disertai  rasa  gengsi,  populer, dan  profit  oriented  tidak  lain  bertujuan mendapatkan kepuasan semata. Keadaan seperti ini telah menghilangkan dan kurang mempertimbangkan aspek
3 Waryono  Abdul  Ghafur,  dkk, Interkoneksi Islam dalam Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus (Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru, 2012). H. 63.
maslahah sekaligus manfaat yang harusnya diperhatikan karena sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi sejatinya karakter ekonomi keluarga dan masyarakat muslim yang baik ternyata belum cukup untuk mengatasi dampak dari percepatan modernisasi  saat  ini.  Maka  dalam  hal ini penting adanya internalisasi doktrin ilahiyah ke dalam karakter ekonomi keluarga dan masyarakat muslim secara seimbang dan menyeluruh.
Dalam  alquran  telah  disebutkan  ayat terkait ibadah dan muamalah. Adapun penyebutan muamalah mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada Ibadah. Emha Ainun Nadjib dalam karyanya yang berjudul  “ Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem ” menjelaskan bahwasanya, dilihat dari  alquran,  ayat-ayat  yang  berkenaan dengan rukun Islam atau ibadah mahdhah hanya  di  kisaran  3,5%.    Kisaran  lebih banyak terdapat pada ayat-ayat ibadah muamalah  seperti  cara  bernegara, menjadi  warga  negara,  dan  sebagainya yang  berprosentase  96,5% 4 Hal ini tentunya memberikan sebuah isyarat akan pentingnya muamalah dalam kehidupan setiap muslim. Terlebih dalam lingkup yang kecil yaitu keluarga.
Membincang  perihal  muamalah dalam keluarga maka akan dikenal terminology,  nafkah,  hibah,  wasiat  dan waris.  Tentunya  hal  ini  tidaklah  asing dikalangan penggiat hukum keluarga islam. Terlebih bagian tersebut memiliki pangsa pasar tersendiri dalam ranah bursa pekerjaan. Sebut saja hakim Agama yang merupakan perpanjangan tangan Allah dalam memutuskan permasalahan tersebut,  dan  juga  pegawai  pencatatan nikah sebagai agen kuratif nya baik secara edukasi dan hukum. Sehingga muamalah dalam lingkup keluarga. Sejauh ini hanya terbayang  terkait  hak  dan  kewajiban
4 Emha Ainun Nadjib, Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem (Jakarta Selatan: Penerbit Noura Books PT Mizan Publika, 2016). H. 54.
saja.  Seperti  halnya  suami  kepada  istri, anak dan orangtua. lingkup kecil hak dan kewajiban  ini  seakan  menjauh  dengan konsep muamalah yang seakan telah diambil domainya pada produk bernama Ekonomi Syariah. Terlintas terminolgi ini berbeda namun tetap pada arti yang sama dalam muamalah.
Terlepas  dari  perdepabatan  definisi Ekonomi  Syariah  dan  muamalah,  dalam kajian ekonomi dalam keluarga islam tentunya tidaklah jauh dari konsep utama Ekonomi Islam (muamalah). Sebagaimana tersebut diawal adanya framing ekonomi keluarga islam yang hanya pada nafkah,  hibah,  wasiat  dan  waris.  Seakan menghilangkan Irama utama dalam setiap bentuk akad tersebut yang mempunyai nilai saling menjaga dan saling berbagi. Dalam hal ini nilai tersebut terlah dijelaskan secara detil dan gamblang dalam konsep takaful . Berbicara terkait istilah takaful, maka hal tersebut lebih sering mengarah pada sebuah  produk  perbankan  Syariah,  atau bahkan istilah tersebut sudah menjadi nama perusahaan asuransi. Kembali pada konsep dasar takaful sendiri secara praktik melebihi batasan sebuah produk perbankan,  maupun  asuransi  bahkan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh negara.  Beberapa  penelitian  sebalumya telah  menejawentahkan  terminology takaful beserta derivasi produknya dalam masyarakat kini. Seperti yang diteliti Alfin  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful  al-Ijtima’i  Daman  al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i). begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Qustoniah, dengan  judul  “Asuransi  Takaful;  Sebuah Alternatif, Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional”.
Melihat beberapa
penelitan sebelumnya,  peneliti  ingin  menarik
konsep dasar takaful dalam islam yang sejauh ini pembahasannya hanya sering berada pada bingkai kecil diyat ala al- aqilah . Namun lebih kepada konsep jaminan sosial sebagaimana pada program pemerintah atas rakyatnya dan perusahan asuransi kepada anggotanya. Oleh  karena  itu,  peneliti  berharap  dapat memberikan sumbangsi keilmuan baru terkait  pengejawentahan  konsep takaful ijti’ma’i pada umumnya pada akad-akad muamalah yang ada dalam keluarga yang bisa  diwujudkan  dalam  bentuk,  nafkah, zakat, ataupun yang lain. Hal ini tentutnya menjadi semangat utama peneliti, terlebih hilangnya skala prioritas dalam tassaruf atau nafkah atas uang masyarakat muslim pada akhir-akhir ini.
Beranjak dari permasalahan tersebut maka peneliti mengerucutkan pembahasan pada potensi kesejahteraan keluarga melalui adanya dekonstruksi asuransi Islam ( takaful ) dapat menjadi salah satu alat penyeimbang perekonomian menyeluruh pada masyarakat umum yang dapat dimulai dari lingkup kecil keluarga islam. Penggagasan pelitian ini tidak lain untuk  merealisasikan perwujudan takaful ijtima’i yang dinilai dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

## B. Metode Penelitian
Untuk  melakukan  penelitian  ini, peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif  dimana  pendekatan  ini  dinilai sering diaplikasikan dan digunakan para peneliti untuk menganalisis bidang keilmuan yang bersandarkan pada suatu fenomena.  Metode  Penelitian  ini  dirasa dapat membangun pengetahuan yang diawali  oleh  peneliti  sebagai  instrument kunci yang mendapati suatu kasus kemudian memahaminya lebih lanjut untuk dianalisa. Peneliti merasa metode ini cukup efektif untuk merangkai gambaran awal  suatu  kasus  secara  kompleks  yang
dilanjutkan dengan penelitian setiap kata, detil laporan dari sudut pandag responden, kemudian pembahasan studi kasus secara alami. Sebagai  subjek  kunci  penelitian, dalam hal ini peneliti harus memiliki bekal teori dan pengetahuan yang luas. Dikatakan demikian agar peneliti dapat merumuskan pertanyaan yang kemudian diteruskan oleh analisis dan konstruksi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian  kualitatif,  seorang  peneliti harus  lebih  terfokus  pada  penekanan makna  dan  nilai  akan  penelitianya.  Pada hakikatnya  respon  penelitian  kualitatif tertuju  pada  pengamatan  fenomena, mencoba memahami detil suatu fenomena,  menggali  sudut  pandang  dan memperkaya  pengalaman  agar  informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.  Informasi-informasi  yang didapat dijadikan sebagai data melalui sarana  studi  dokumen,  wawancara, ataupun pengamatan secara langsung sangat dibutuhkan dalam metode penelitian ini.
Moleong  dalam  bukunya  yang berjudul  “Metodologi  Penelitian  Kua litatif”  men jelaskan  bahwa  pelaksanaan metode harus dilakukan sesuai beberapa pertim bangan.  Pertimbangan  pertama perihal  penyesuaian  metode  kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan  ganda.  Pertimbangan  kedua, metode kualitatif mempermudah penyajian secara langsung yang memunculkan keterkaitan antara peneliti dengan responden penelitian. Sedangkan pertimbangan yang ketiga menjelaskan bahwa  metode  ini  lebih  responsif  dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya  fokus  pengaruh  bersama  dan penyesuaian kepada pola-pola nilai yang dihadapi dalam penelitian. Hal ini tidak lain agar pembahasan penelitian dapat
dideskripsikan mulai dari ranah ontologi, epistemologi, dan ranah aksiologi. Bilamana pemahaman dan pemaknaan fenomena  menjadi  ciri  khas  dalam metode  ini,  maka  pembahasan  peneliti adalah bagaimana pendekonstruksian asuransi syari’ah ( takaful ) agar dapat menjadi penyeimbang kesejahteraan. Penelitian  dengan  metode  kualitatif  ini akan  dilakukan  secara  deskriptif.  Dalam penerapanya peneliti akan diiringi oleh teori dekonstruksi guna mencari nilai tujuan akan kasus yang diteliti. Teori dekonsturki digunakan untuk memperdalam kaitan antara kasus dan hal-hal yang sesuai dengan maksud memberikan makna baru terhadap prinsip sebab-akibat.  Maka  setelah  pemaknaan dan pemahaman keluarga sejahtera , teori dekonstruksi  akan  mengejewantahkan nilai sebab akibat akan permasalahan dalam pembahasan. Hal ini dilakukan agar fokus  pembahasan  dalam  merealisasikan takaful ijtima’i tidak menjadi bias.

## C. Pembahasan
Dekonstruksi Konsep Takaful  dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat 1.  Konsep Keluarga Sejahtera Menurut

## Islam
Kesejahteraan adalah harapan yang didambakan oleh setiap individu yang hidup  di  dunia  ini.  Berawal  dari  adanya harapan ini kedepan setiap individu akan menempuh berbagai cara seperti halnya dalam keseharian mereka akan giat bekerja, bersemangat membanting tulang agar terealisasi kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Keluarga pada dasarnya adalah bentuk kecil dari kelompok sosial yang  terbentuk  dari  perkawinan  anatara individu dan melahirkan kelompok anggota seketurunan. 5 Seiring perkembangan keturunan ini tentunya akan menyebar
5 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010). H. 178
luas baik ada yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar maupun berbeda daerah. Meski didapati adanya perluasan yang mungkin berakibat pada kurangnya interaksi,  tetap  saja  kelompok  ini dinamakan dengan keluarga. Setiap individu dalam keluarga akan senantiasa berperan dengan mengerjakan kewajiban agar  terwujud  sebuah  keharmonisan sesuai dengan akhlaq Qur’an. 6 Akan tetapi hal ini akan berbeda keadaan apabila didapati salah satu anggota keluarga yang tidak berperan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya  dalam  lingkup keluarga  yang  dikhawatirkan  tidak terwujudnya  keharmonisan  bahkan sampai menimbulkan perpecahan keluarga. 7
Pada  umumnya  konsep  dari  sebuah keluarga dapat dikatakan bahagia apabila seluruh anggota dalam lingkup keluarga merasa bahagia dan ditandai dengan berkurangnya  ketegangan,  kekecewaan, dan timbulnya kepuasan seiring berjalanya keluarga. 8 Bertolak dari konsep tersebut ditemukan bentuk keluarga yang dikatakan tidak bahagia karena adanya salah satu atau beberapa orang anggota dari keluarga yang merasakan ketegangan, kekecewaan,  dan  tidak  pernah  merasa puas dengan keadaan dalam keluarga yang mengakibatkan kebahagiaan dalam ranah tersebut terhambat. Akan tetapi bila melihat  perjalanan  kehidupan  keluarga, tentunya kita tidak akan terlepas dengan berbagai macam konflik baik yang bersifat internal  maupun  eksternal.  Maka  dalam hal ini perlu kepemahaman yang baik antar anggota keluarga agar dapat meredam
6 Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul  Hakim  Khayyal, Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah (Jakarta: Amzah, 2005). H. 3 7 F. Ivan Nye, Role Stucture and Analysis of The Family (USA: Sage Publications, 1976) Cet. III. H. 17.
8 Jalaluddin  Rakhmat,  dan  Muhtar  Gandaatmaja (ed.), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). H. 5.
berbagai  macam  bentuk  konflik  yang terjadi agar tidak berpotensi pada hal-hal negatif  diluar  keinginan  dari  diadakanya bentuk keluarga. 9
Perhatian  terhadap  berbagai  faktor dalam keberlangsungan berkeluarga harus secara  menyeluruh  indentifikasinya. Salah  satu  faktor  yang  mendukung akan  terwujudnya  kesejahteraan  dalam keberlangsungan  tersebut  adalah  faktor perekonomian. Kita semua menyadari bilaman  faktor  perekonomian  tidak diperhatikan dengan baik maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lain sebagainya. Hal itu dipicu dengan social-culture yang telah mendarah daging di lingkungan keluarga, bahwa  sebagian  dari  orang  berpendapat bahwa  mulusnya  laju  perekonomian keluarga akan menciptakan kesejahteraan di dalamnya. Tentu sebagian lain juga tidak menyetujui apabila mulusnya laju perekenomian dalam keluarga merupakan perhatian  final  akan  terwujudnya kesejahteraan keluarga.
Al-Qur’an yang merupakan kalamullah sebagai pedoman umat Islam telah menjelaskan  perihal  faktor-faktor  yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam berkeluarga.
ًةاَيَح ُهَّنَيِيْحُنَلَف ٌنِمْؤُم َوُهَو ىَثْنُأ ْوَأ ٍرَكَذ ْنِم اًحِلا َص  َلِمَع ْنَم )79( َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم ِن َسْحَأِب ْمُهَرْجَأ ْمُهَّنَيِزْجَنَلَو ًةَبِّيَط Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 10
9 Marzuki, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan . (An-Nisa’: Jurnal Studi Gender dan Islam, 2015). H. 59–78.
Ayat tersebut secara eksplisit telah menyebutkan janji Allah SWT berupa kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT dan mau melaksanakan amal saleh. Janji Allah SWT dalam ayat tersebut  berupa  kebahagiaan  di  dunia, mampu  menerima  apa  adanya  (qonaah), ketentraman  pada  jiwa,  serta  akan mendapatkan rezeki halal dan berkah yang tidak akan terduga  dari mana datangnya. Ayat tersebut juga telah menjelaskan bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan mendapatkan pahala yang sama di dalam Islam melalui amal saleh yang disertai  iman.  Faktor  berupa  keimanan bertauhid dan mengerjakan amal saleh jelas menjadi kunci bagi individu maupun kelompok (keluarga) yang menginginkan kesejahteraan  hidup.  Faktor  tersebut sangat erat kaitanya dengan konsep hablu minannas dan hablu minallah yang telah disematkan ke dalam diri manusia agar selalu diperhatikan dan dilaksanakan. Keseluruhan  penjelasan  akan  faktor terciptanya kesejahteraan tersebut  tidak lain hanya untuk mengharap ridho Allah SWT. 11 Bilamana  faktor  tersebut  merupakan kunci untuk keberlangsungan kesejahteraan,  maka  dalam  lingkup kehidupan berkeluarga jelas dinyatakan bahwa manusia tidak serta merta mampu menjalankanya tanpa adanya sinergi antar anggota keluarga. 12 Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan hidup manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain. Meminjam  istilah  yang  dikemukakan Ibnu  Khaldun  bahwa  manusia  itu makhluk sosial ( al-insan madaniyyun bi
11 Umer  Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). H. 5
12 Muhammad bin Abu Bakar bin ‘Abdul Qadir  Al- Razi, Mukhtar ash-Shihhah (Kairo: Mushthafa al-Babi al- Halabi wa Auladuh, 1950). H. 27.
at-thab’i ), 13 maka  peneliti  menilai  bahwa keberadaan manusia tidak bisa dipandang sebagai satu individu akan tetapi dilihat secara sosial. Dalam mengarungi bahtera kehidupan manusia sangat memerlukan fungsi  keberadaan  manusia  lainya. Konteks keluarga tidak dapat dikatakan bila yang ada hanya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak melakukan saling keterkaitan dalam bentuk hubungan (pernikahan).
اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثْنُأَو ٍرَكَذ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْتَأ ِهَّللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ اوُفَراَعَتِل  َلِئاَبَقَو )31( ٌيرِبَخ Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali”. (al Qur’an, surat an al Hujurat ayat ke 13) 14
Maksud kedatangan Islam yang dibawa oleh  Nabi  Muhammad  SAW  bertujuan untuk menuntun umatnya kepada kebahagaian  hidup  yang  sesungguhnya, dari maksud tersebut jelas perhatian Islam pada kebahagiaan hidup umatnya sangat diperhatikan  baik  yang  sifatnya  duniawi ataupun ukhrawi (akhirat). Tuntunan Islam terlihat jelas sesuai dengan isi yang ada pada pedoman umat Islam yaitu al Qur’an,  dimana  perhatian  secara  materi dan spiritual tercantum di dalamnya.
Meminjam  istilah  Umer  Chapra, al hayat at thayyibah merupakan kemenangan yang harus diperjuangkan oleh umat Islam sesuai syariat Islam. 15 Menurutnya salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah segi perekonomian kehidupan
13 Ibnu Khaldun, Muqaddimah , terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Firdaus, 2000). H. 521.
14 Q.S. al-Hujurat: 13.
15 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi . H. 8.
demi terwujudnya cita-cita kesejahteraan hidup.  Perekonomian  Islam  termasuk  ke dalam kategori syari’at al islamiyah yang perlu dipahami dan diaplikasikan setiap umat Islam. 16 Secara umum memang sudah banyak teori yang menjelaskan tentang perekonomian  kehidupan,  akan  tetapi sebagai umat Islam alangkah lebih baik apabila kita mendalami perekonomian sesuai ajaran Islam. Hal ini tidak lain supaya menghindarkan umat Islam dari sekularitas dan matrealistik yang menjadi poin utama dalam perekonomian secara umum (ekonomi konvensional). Salah satu pemikir handal Islam yaitu Imam al Ghazali menjelaskan dalam tulisanya  yang  berjudul  “Ihya’  Ulum  ad- Din” bahwa kegiatan ekonomi merupakan perwujudan  dari  kebijaksanaan  dan keteguhan hati manusia dengan lainya atas dasar maslahat. 17 Bahasa  al  Ghazali yaitu “pemfungsian kesejahteraan sosial”  menggambarkan  konsep  dasar tentang  seluruh  aktifitas  keterkaitan dan keterikatan antar individu dengan lainya termasuk didalamnya mengenai sosio ekonomi kehidupan. Lebih lanjut al Ghazali  menjelaskan  beberapa  indikator yang dapat mewujudkan kesejateraan atas dasar maslahah dalam kehidupan manusia. Indikator tersebut akan berjalan dengan baik bilamana suatu individu maupun kelompok manusia dapat memahami dan memelihara dasar kesejahteraan sesuai dengan ranah keagamaan, kejiwaan hidup, keluarga,  harta,  dan  intelektualisasi
16 M.  Ma’sum  Billah, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik , diterjemahkan oleh Suparto (Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010). H. 8.
17 Maslahah adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terdapat lima maslahah mendasar yang diperlukan oleh manusia, yaitu maslahah fisik, maslahah intelektual, maslahah antergenerasi dan waktu, maslahah agama, dan maslahah materi/  kekayaan.  lihat  di:  Moh.  Mukri, Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011). H. 68.
akal. Istilah maslahah al  Ghazali  tidak dapat  terpisah  dari  seluruh  aktifitas manusia yang harus saling berkaitan erat antara satu dengan lainya. Harta sebagai salah satu indikator maslahah perlu diperhatikan untuk dijaga stabilitasnya sesuai pemenuhan kebutuhan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini poin penting berupa keseimbangan akan hablu minannas dan hablu minallah membutuhkan perhatian khusus dan detil. 18
Benang  merah  yang  dapat  ditarik dari kesimpulan penjelasan mengenai konsep kesejahteraan kehidupan keluarga dalam Islam adalah keseimbangan antara mental berkehidupan di dunia yang erat kaitanya antar manusia satu sama lainya dengan mental pengharapan pada Allah SWT  sebagai  Sang  Pencipta  manusia. Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  tuntunan umat Islam mengajarkan tentang mental berkehidupan dunia yang erat kaitanya dengan hablu minannas agar dapat mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:
)ملسلما هاور(  ا ًضْعَب ُه ُضْعَب ُّدُشَي ِناَيْنُبْلاَك ِنِمْؤُمْلِل ُنِمْؤُلمْا Artinya: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.” (Hadis riwayat Muslim) 19
Pada sisi lain kesejahteraan kehidupan keluarga senantiasa ditempuh dengan cara mengharap ridho Allah SWT. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan cara mensyukuri atas nikmat rezeki dan keberkahan yang diterima dalam keluarga.  Dalam  hal  ini  sifat qana’ah sangat  dibutuhkan  dalam  perwujudan kesejahteraan. Saling melengkapi
18 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin (Beirut: Dar  al-Fikr,  1989),  lihat  juga:  Robitul  Firdaus, Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia ( Jurnal Al- Manahij 5, no. 1, 2011). H. 1.
19 ،مهدضاعتو مهفطاعتو يننمؤلما محارت باب ،بادلآاو ةلصلاو برلا باتك ،ملسم 2585 :مقرب Hadits Riwayat Muslim, Kitab Bar Wa Shilah wal Adab,  Bab  Tarakhumi  al  mu’minin  Wa  Ta’athufihim  Wa Ta’adhudihim . H. 2585
dan membantu apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang tertimpa musibah merupakan salah satu bentuk cara  bersyukur  kepada  Allah  SWT.  Maka dapat disimpulkan bilamana manusia menerapkan konsep hablu minannas dengan baik maka secara tidak langsung juga menerapkan konsep hablu minallah dalam  satu  waktu.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan sebelumnya yaitu kandungan makna al Qur’an yang terdapat pada surat al Hujurat ayat ke 13.
2. Selayang  Pandang Takaful 20

## (Asuransi Syari’ah
21 ) Pondasi  dasar  diadakan  konesp asuransi karena konsep tersebut dibutuhkan oleh individu maupun kelompok yang merasa memerlukan suatu perlindungan atas kejadian yang menimpanya baik disebabkan oleh sakit maupun bencana alam. Kata asuransi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris “ insurance” ,  bila  diartikulasikan  kedalam bahasa Indonesia menjadi asuransi. 22 Dilihat  dari  definisi  secara  bahasa, kata asuransi tersebut memiliki makna pertanggunan.    Pertanggungan  dalam artian  sebagai  perwujudan  suatu  konsep perjanjian antara dua pihak yang saling berkaitan dengan sistem pembayaran secara angsur agar dapat meringankan dan menghapus kerugian nilai harga dalam ranah perekonomian kedua belah pihak tersebut. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian  yang  besar,  asuransi  di
20 Adnan Malik, Karim Ullah, Introduction to Takaful: Theory and Practice (Singapura:  Palgrave  Macmillan, 2019). H. 34., lihat Pengertian Asuransi Takaful di: Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam (Malang: UIN Malang Press. 2009). H. 82.
21 Adnan Malik, Karim Ullah, Introduction to Takaful: Theory and Practice . H. 18 22 Bambang Trim ( ed. ), Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah (Bandung: Salamadani, 2009). H. 3., lihat juga: KH Ali Yafie, Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial (Bandung:  Mizan,  1994).  H.  205- 206., kemudian lihat: Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004). H. 57.
Indonesia telah diatur oleh undang- undang yang tertera pada bab ke III. UU No. 2 tahun 1992 di pasal ke 3. 23 Uraian isi pasal  tersebut  telah  mengkasifikasikan jenis-jenis bidang usaha asuransi yang boleh diadakan di Indonesia. Dibuatnya aturan negara tersebut tidak lain agar keberadaan asuransi di perekonomian Indonesia selaras dengan visi misi berbangsa dan bernegara.
Maksud  dari  konsep  pertanggungan adalah adanya perjanjian timbal balik antara penanggung dengan yang ditanggung (penutup asuransi). Diartikan demikian karena adanya keterkaitan dan keterikatan dimana penanggung akan berposisi sebagai pengganti kerugian sesuai  ketetapan  perjanjian,  sedangkan yang ditanggung (penutup asuransi) menyeimbangkan dengan membayar uang premi agar ada keterikatan. Disebutksn dalam pasal 246 KUHD pemerintahan Indonesia  bahwa  asuransi  merupakan bentuk  adanya  perjanjian,  dalam  hal ini seorang penanggung membuat keterikatan diri dengan yang tertanggung dimana ada ketentuan penerimaan premi. Dilakukanya hal ini agar memberikan penggantian kepada penanggung dikarenakan  kerugian,  kerusakan,  atau kehilangan suatu keuntungan yang berakibat penderitaan dari adanya suatu peristiwa. 24 Setiap orang berpotensi menghadapi suatu  resiko,  baik  kerugian  mengenai pribadinya atau harta benda yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan semasa hidup. Dikatakan adanya potensi resiko karena adanya  kewajiban  menanggung  sebuah kerugian akibat suatu peristiwa secara pasti maupun tidak pasti yang menimpa dirinya dan harta benda miliknya. Dalam hal ini pengertian resiko secara pasti adanya
23 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang Perasuransian.
24 Osman  Bosra, Hukum Asuransi (Ujung  Pandang: Universitas Hasanuddin, 1978). H. 9-10.
dicontohkan  ketika  musibah  pencurian, kebakaran, kecelakaan, dal lain sebagainya. Sedangkan macam-macam resiko yang tidak pasti adanya biasanya terjadi akibat hal yang tak terduga seperti bangkrutnya perusahaan  dikarenakan  wabah  global yang pada intinya berhubungan dengan hal-hal besar yang dimiliki oleh pemilik dan berakibat ketidak mampuan dirinya untuk  menanggung  sendiri.  Maka  solusi agar terhindar dari hal tersebut lebih baik dilakukan peralihan resiko seperti yang tertuang pada konsep asuransi. 25
Menariknya,  dalam  konsep  asuransi terdapat konsep asuransi sosial. Konsep suransi sosial  berupa suatu bentuk pemberian kesejahteraan bagi masyarakat untuk membantu masyarakat secara menyeluruh melalui perlindungan yang bersandarkan pada iuran secara kolektif.  Konsep  ini  tentunya  sangat menarik bila dapat diaplikasikan kepada keluarga dan masyarakat karena sifatnya yang menyeluruh. Tidak berbeda jauh dengan  konsep  asuransi  pada  umumnya, bahwa  asuransi  sosial  sebagai  produk asuransi juga memiliki ciri yang sama dimana  sifatnya  berupa  keseimbangan antara dua belah pihak yang melakukan pertanggungan akibat terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan kedua belah pihak saling dikaitkan  dengan adanya pembayaran premi.
Agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat sendiri dan butuh pertolongan orang lain. Islam telah banyak memberikan perintah kepada umatnya untuk saling berbagi dan tolong menolong seperti yang tertera pada rukun Islam. Kewajiban  berzakat  bagi  yang  mampu merupakan salah satu bentuk cara berbagi dan tolong menolong. Dalam konteks
25 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi Syari’ah; life and general  Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004). H. 86-87.
keluarga, tolong menolong sangat penting wujudnya.  Maka  apabila  menemukan salah satu dari anggota keluarga tertimpa musibah hendaknya bermu’amalah dengan cara membantunya.  Akan tetapi cakupan berbagi dalam bentuk zakat terlihat  sempit  dimana  tujuan  wajibnya hanya  kepada  8  asnaf.  Lantas  bagaimana bila ada salah satu dari keluarga terdekat kita  membutuhkan  zakat,  sedangkan  dia bukan termasuk ke dalam golongan asnaf?. Maka apabila terdapat salah satu anggota keluarga tertimpa musibah yang berakibat pada penanggungan resiko secara pribadi dan tidak mampu menanggungya maka tawaran  penerapan  konsep  takaful  bisa menjadi win win solution. Bersatu untuk saling membantu dalam keadaan tersebut jelas diperlukan karena interkasi tersebut diperintahkan oleh Allah  SWT.  Peneliti  merasa  dekonsturksi saling berbagi perlu dilakukan agar wujud kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi. Di sinilah peran penting keberadaan takaful sebagai perwujudan perkumpulam jama’ah yang ber ta’awuniyah. Kemaslahatan ini tidak lain akan dapat dirasakan dampaknya bukan sekedar pada  lingkup  keluarga  saja,  akan  tetapi dapat dirasakan menyeluruh ke ranah masyarakat. Dikatakan demikian sebab apabila ada bentuk tolong-menolong yang dapat memunculkan  kesejahteraan, maka bukanlah hal yang tabu apabila masyarakat sekitar juga ikut merasakan kesejahteraan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya  akan  terwujudnya  budaya tolong-menolong antar individu yang berimbas pada jama’ah.
لم نم : ملسو هيلع هللا لىص يبنلا لاق يرشب نباعنلا نع ةمعنب ثدحتلا هللازكشي لم نمو يرثكلا ركشي لم ليلقلا ركشي هاور( بادع ةقرفلاو ةمحر ةعماجلاورفك اهكرتو ركش هللا )دمحأ
Penjelasan  dari  hadis  tersebut berisikan  anjuran  Rasulullah  SAW  untuk
senantiasa bersyukur akan segala nikmat yang didapat dan bersatulah dalam jama’ah.  Berjama’ah  dalam  hal  ini  akan menciptakan keberkahan karena ada asas  saling  tololong  menolong.  Rasa kasih sayang juga perlu dihadirkan dalam berjama’ah karena  hal ini menjadi indikator penguat bagi setiap umat. Apabila tidak menyesuaikan dengan hal  ini  maka  dikhwatirkan  terciptanya perpecahan sehingga dapat beresiko dalam keberlangsungan kehidupan bersama. Hal ini telah dicontohkan oleh Umar Ibn Khattab ketika mendekonstruksikan konsepsi  takaful  yang  tadinya  dirasa hanya pada anggota keluarga dapat meluas dampaknya ke masyarakat umum. Istilah tersebut dinamakan ad diwan yang memiliki maksud persekutuan antara sesame manusia baik rasio kecil maupun besar dengan berasaskan tolong-menolong demi terciptanya kesejahteraan bersama. Melihat perspektif dari sudut pandang ekonomi  Islam,  asuransi  disebut  dengan istilah takaful . 26 Takaful merupakan bentuk Masdar  dari  ta-kafala  yata-kafalu,  yang artinya saling menanggung. Istilah takaful merupakan  bentuk  tambahan dari  kafala pada wazn tafaul. Sedangkan kafala sendiri secara  bahasa  berarti  menanggung, 27 menjamin, 28 menggabungkan atau melazimkan. 29 Adapun  bentuk  kafala termaktub dalam QS Alimran 3 : 37.
اَّيِرَكَز اَهَلَّفَكَو اًن َسَح اًتاَبَن اَهَتَبْنَأَو  ٍن َسَح  ٍلوُبَقِب اَهُّبَر اَهَلَّبَقَتَف اَي  َلاَق اًقْزِر اَهَدْنِع  َدَجَو  َباَرْحِمْلا اَّيِرَكَز اَهْيَلَع  َلَخَد  َماَّلُك ْنَم  ُقُزْرَي َهَّللا َّنِإ ِهَّللا  ِدْنِع ْنِم َوُه  ْتَلاَق اَذَه  ِكَل  َّنىَأ ُمَيْرَم ٍبا َسِح ِ ْيرَغِب ُءاَشَي
26 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). H.118.
27 Prijono, Kamus Arab Indonesia Inggris (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997). H. 1512.
28 Atabik Ali, Kamus al-Ashry (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t). H. 1512.
29 Yunus  al-Mishry, Fiqh al-Mumalat al-Maliah . H. 218.
Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya ber- kata: “Hai Maryam dari mana memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezki ke-pada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”. 30
Dalam  ayat  tersebut  kalimat  kafala berarti memelihara. Kata ini juga berada di ayat lain seperti pada QS. Alimran 3:44, QS. Taha 20:40, QS al-Qashash 28:12. 31 Takaful  dalam  hal  ini  memili makna yang tidak jauh berbeda dengan asuransi pada umunya yaitu adanya bentuk saling memikul resiko di antara sesama pihak sehingga antara pihak satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko satu dengan yang lainnya. Adanya bentuk keseimbangan berupa saling pikul resiko tersebut dilakukan berlandaskan asas tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing- masing baik berupa pengeluaran dana ibadah ( tabarru )  yang  difungsikan  untuk menanggung  adanya  suatu  resiko.  Maka dalam  hal  ini  konsep  takaful  dapat dimaknai sebagai pertanggungan atas dasar tolong-menolong atau dalam istilah bahasa arab berarti kafal . Disebut kafal karena perbuatan saling tolong-menolong tesebut ada dalam rangka menghadapi suatu risiko yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 32 Bila  ditelaah  lebih  lanjut,  konsepsi takaful  berisikan  dua  jenis  akad  utama
30 Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Pertafsir AlQuran, Soenarjo, Al-Quran dan Terjemahannya . (Arab  Saudi:  Lembaga  Percetakan  AlQuran  Raja  Fahd, 1971). H.81.
31 Hasan al Hamsyi, Ma’ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi’ ., Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t. H.191.
yang  dapat  diaplikasikan,  yaitu  berupa akad tijarah dan tabarru ’. Dinamakan akad tijarah dikarenakan segala bentuk akad yang dilakukan hanya bertujuan pada ranah komersial. Sedangkan konsep takaful  lainya  dinamakan  akad tabarru’ diakrenakan semua bentuk akad yang dilakukan bertujuan pada kebaikan melalui tolong-menolong. Istilah tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u- tabarru’an yang dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam hal ini akad tabarru’ merupakan  akad  yang  mendasari  takaful (asuransi syariah) sebab akad tersebut bersifat  melekat  pada  semua  produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana tabarru’ kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun tabarru’ yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Ketika pengaplikasianya dana tabarru’ tersebut boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. 33
Selain didasari akad tabarru’ agar prosesi  takaful  berjalan  dengan  baik maka dalam pengelolaanya menggunakan prinsip mudharabah . Kata mudharabah diambil dari ungkapan bahasa Arab dharb yang berarti memukul. Kaitan mudharabah dengan ranah mu’amalah dimaksudkan dalam proses individu memukulkan kaki agar dapat menjalankan sebuah usaha. Secara  definisi,  istilah  ini  merupakan wujud  perjanjian  berkontrak  antara dua belah pihak dimana pihak pertama dinamakan sohibul mal (pemilik modal) dan pihak kedua disebut mudharrib (pengelola modal) dengan tujuan menjalankan sebuah kepentingan perniagaan bersama- sama. Jika dalam perjalanan usahanya kedua belah pihak menghasilkan laba
33 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah; Life and General ; Konsep dan Sistem Operasional. H . 174-175.

## (keuntungan), maka diadakan pembagian
hasil sesuai jumlah yang telah disepakati sejak kontrak awal kerja sama. Akan tetapi jika dalam perjalanan usaha bersama ini  mendapati  kerugian,  maka  hal  ini ditanggung sepenuhnya oleh sohibul mal (pemilik modal) selama kerugian tersebut diakibatkan dari resiko usaha dan bukan karena keteledoran mudharrib (pengelola modal).
Menelaah  fungsi  takaful  dalam kesejahteraan keluarga, bisa menjadi salah satu  alat  fungsi  menuju  kesejahteraan keluarga. hal ini dilihat dari konsep yang ditawarkan oleh takaful berasaskan tolong- menolong.  Perwujudan  bentuk  keluarga sejahtera sangat erat kaitanya dengan tolong-menolong sesuai pondasi dasar takaful. Mu’amalah (interaksi) menjadi faktor  penting  yang  harus  dijaga  dalam keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Seiring  dengan  konsep  yang  ditawarkan takaful  yaitu  tabarru’  dan  mudharabah, dirasa selaras untuk menjadi solusi apabila terjadi hal yang beresiko ketika perjalanan ekonomi kehidupan berkeluarga.

## 3.  Pemahaman Konsep Takaful  Ijtima’i
Secara etimologi Takaful Ijtima’i merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri dari takaful dan ijtima’i. Takaful merupakan  bentuk  Masdar  dari  ta- kafala  yata-kafalu,  yang  artinya  saling menanggung. Kalimat ijtima’i berasal dari kalimat ijtama’a yajtami’u yang berarti berkumpul. Adapun maksud dari kalimat berkumpul adalah dengan berkumpulnya satu kelompok dengan lain menjadi masyarakat. 34 Sehingga bila digabungkan antar keduanya maka takaful ‘ijtima’I tidak keluar dari arti setiap katanya yang berarti saling menanggung antar satu sama lain dalam lingkup masyarakat. Istilah takaful
34 Alfin,  “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam  (Analisis  Terhadap  Istilah  Takaful  al- Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i),” Jurnal Al-Hurriyah , 12 Desember 2011. H. 21.
ijtima’i dewasa  ini  berarti  Jaminan  Sosial atau Asuransi Sosial. Sebelum istilah ini hadir lebih dahulu sering digunakan pada istilah kafalah yang secara praktik hampir sama dengan asuransi social. Memberikan tanggungan atas orang yang menghutang  kepada  si  terhutang,  dan ini merupakan akad tabarru’ yang lazim. Hingga dikemudian hari akad ini menjadi akad iwadah dikarnakan hutang yang ditanggung tidak lagi dengan jumlah yang kecil, sehingga mewajibkan ada jasa yang dibayar.  Dari  sini  lah  awal  mula  produk takaful ( asuransi Syariah) bermula. dengan mengumpulkan dana tabarru’ yang diambil dari setiap anggota dan dapat diklaim bagi mereka yang terkena musibah. 35 Kembali pada terminology takaful ijtima’i yang berarti saling menanggung dan  menjamin  secara  social.  Bila dikontekstualisasikan secara istilah sering bertabrakan; Takaful Ijtima’i, Dhaman al- Ijtima’i dan Ta’min al-Ijmtima’i. Secara praktik Dhaman Ijtima’i lebih dekat pada makna Jaminan Sosial dari pemerintah kepada rakyatnya baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan ta’min ijtima’i lebih dekat pada produk jasa asuransi yang memberikan jaminan terbatas pada anggota yang membayar premi. Sehingga secara praktik besar dua terminology ini termasuk dalam cakupan besar makna Takaful Ijtima’i. 36 Salah satu ayat yang menganjurkan saling bekerja sama dalam kebaikan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah 4:2.
ِناَوْدُعْلاَو  ِمْثِ ْلإا  َلىَع اوُنَواَعَت  َلاَو ىَوْقَّتلاَو ِّ ِبرْلا  َلىَع اوُنَواَعَتَو Artinya: “Dan tolong-me-nolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
35 Yunus  al-Mishry, Fiqh al-Mumalat al-Maliah ,.  H. 218.
36 Alfin,  “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam  (Analisis  Terhadap  Istilah  Takaful  al- Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i),” . H. 21.
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 37
Dari ayat diatas dapat disimpulkan dalam pesanya yang universal terkait perintah Allah kepada hambanya untuk saling bantu-membantu dalam kebajikan dan  takwa.  Hal  ini  terkandung  dalam tanggung-menanggung yang terdapat dalam takaful Ijtima’i. yang secara praktik berisi saling membantu meringkan beban sesame muslim yang kesulitan. Dalam beberapa riwayat hadis dianjurkan takaful ijmtima’i sebagaimana yang tertulis dalam
ِهَّللا  َلو ُسَر َعِم َس :ُهَّنَأ ، َماُهْنَع ُهَّللا َ ِضيَر َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهللا َّلى َص ِهَّللا َلو ُسَر :ُلوُقَي َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهللا َّلى َص
38 ،ِهِتَّيِعَر ْنَع  ٌلوُئ ْسَم ْمُكُّلُكَو ،ٍعاَر ْمُكُّلُك : ُلوُقَي Artinya: Dari Abdillan bin Umar RA. Beliau mendengar Rosulullah SAW bersabdam; Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. (HR. Bukhari)
Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa khitab ditujukan kepada setiap pemimpin pada levelnya masing-masing. Sehingga seorang bapak bertanggung jawab atas anak dan istrinya beserta orang tuanya.  Presiden  bertanggung  jawab atas rakyat-rakyatnya. Dari hadis ini menjelaskan terkait makna jaminan social yang berarti dhaman al-Ijtima’I dalam kaitannya pemerintah dalam menanggung rakyatnya.

## 4.  Takaful Ijtima’i dalam Keluarga dan Masyarakat Modern
Konsep Takaful Ijtima’i dalam pembahasan  ini  berfokus  pada  upaya saling menanggung beban bagi yang membutuhkan pada keluarga maupun masyarakat.  Hal  ini  tidak  terfokus  pada
37 Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pertafsir AlQuran, Al-Quran dan Terjemahannya . H.157.
38 Ibnu Hajar, Fathu al-Bari Vol. 5 (Maktabah Syamilah, t.t.).  H.69.
konsep jaminan social yang diberikan oleh pemerintah ataupun konsep asuransi social yang diberikan penyedia jasa jaminan pada anggotanya. Sehingga upaya untuk saling menanggung dan menjamin disini  dari  masyarakat,  oleh  masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan terminology takaful ijtima’i yang  didefinisikan  oleh  Abdullah Nasih Ulwan;
“saling menjamin dan saling bergantung di antara elemen masyarakat, baik antara pribadi dan masyarakat ataupun antara pemerintah dan rakyat, baik dalam bentuk positif (misalnya penjagaan anak yatim) atau dalam bentuk negatif (misalnya larangan ihtikar/ monopoli) yang bersumber dari perasaan simpati yang mendalam berlandaskan prinsip akidah islam, supaya masyarakat menjamin kehidupan individu dan individu menjamin kehidupan masyarakat dalam bentuk tolong menolong dan saling menjamin secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolak kerusakan dari setiap anggota masyarakat”. 39 Adapun takaful ijtima’i dalam lingkup bentuk bantuanya dibagi menjadi dua bentuk yaitu 40
a. Takaful maadi berupa bantuan dana kepada orang miskin minimal dapat dapat  terpenuhi  Kebutuhan  Layak Hidup (KLH)
b. Takaful ma’nawi’ berupa bantuan moral atau  emosional  baik  berupa  nasehat, persahabatan,  Pendidikan,  simpati, kasih sayag dan lain-lain.
Cakupan pembahasan dalam penelitian ini adalah Takaful ijtima’i dalam bentuk maadi berupa bantuan ekonomi kepada anggota masyarakat lainya yang kekurangan. Adapun proses
39 Alfin,  “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam  (Analisis  Terhadap  Istilah  Takaful  al- Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i),”. H.21.
40 Alfin.  “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam  (Analisis  Terhadap  Istilah  Takaful  al- Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i)”. H.22.
atau akad yang bisa dilakukan dalam takaful maadi bisa  dimulai  dari  zakat, nafkah  untuk  keluarga  dan  kerabat,  dan menanggung pembayaran diyat. Adapun skop pembahasan dalam penelitian ini terkait  zakat  dan  nafkah  untuk  keluarga dan kerabat. 41
a.  Takaful Ijtima’I dalam Keluarga Dalam pembahasan keluarga dan cakupan  sekitarnya  yaitu  kerabat, penulis mengecualikan pembahasan diyat sekalipun ini termasuk dalam cakupan kafalah namun dikarna kan hal ini sulit untuk ditemukan takzir diyat alal Aqilah 42 secara praktik dalam jinayat Islamiyah di Indonesia modern ini. Adapun nilai universal dalam diyat Aqilah merupakan inti  dari  jaminan  yang  wajib  ditanggung antar keluarga. Sedangkan perbedaannya hanya pada diyat aqilah disini  ada,  dan ditanggung oleh keluarga si-pelaku jinayat saat  terjadi  pertanggung jawaban pidana pembunuhan atau penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja kepada wali korban berupa 100 ekor unta. 43 hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa’ 4:92
ًأَطَخ اًنِمْؤُم  َلَتَق ْنَمَو ًأَطَخ  َّلاِإ اًنِمْؤُم  َلُتْقَي ْنَأ ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو اوُقَّد َّصَي ْنَأ َّلاِإ ِهِلْهَأ َلىِإ ٌةَمَّل َسُم ٌةَيِدَو ٍةَنِمْؤُم ٍةَبَقَر ُريِرْحَتَف Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
41 Alfin.  “Konsep  Jaminan  Sosial  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam  (Analisis  Terhadap  Istilah  Takaful  al- Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i)” H.24.
42 Aqilah (keluarga) penjamin adalah kerabat dari pelaku dari segi bapak ( ashobah) bila tidak ada maka ditanggung  oleh  rekan  kerjanya.  Bila  tidak  ada  maka ditanggung  oleh  Baitul  mal,  sebagaimana  Baitul  mal merupakan pewaris bagi muwaris yang tidak memiliki ahli  waris.  Dan  keluarga  bagi  mereka  yang  sebatang kara.
43 Yunus  al-Mishry, Fiqh al-Mumalat al-Maliah . H. 261.
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan si pelaku dari membayarkan diyat)”. 44
Adapun secara umum kafalah dalam keluarga tidak terbatas pada diyat saja. Dalam pembahasan lain juga terdapat kafalah atas  nafkah  istri  yang  wajib  atas suaminya dipindahkan pada pemberi jaminan. 45 Dalam hal ini nafkah atas istri karna  termasuk  dalam  kewajiban  suami dan menjadi hutang. 46 Namun upaya ini dapat dilakukan dengan menanggung keluarganya  yang  ada  pada  garis  fakir ataupun miskin.
Dalam kajian fikih bentuk pemberian jaminan atas keluarga yang kurang mampu termasuk  dalam  pembahasan  nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pemiliknya atas tiga dasar  yaitu  kerabatan,  pernikahan  dan kepemilikian (hewan ternak, perkebunan dll).  Bentuk  nafkah  berupa  sandang, pangan dan papan sebagaimana standar kekayaan suami istri. Tanpa harus ada yang terbebani diatas kemampuan, maka cukup sebagai mana KLH. Hal ini sebagai mana  didasarkan  kepada  QS.  Al-baqarah 2:232
ٌسْفَن  ُفَّلَكُت َلا ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهُتَو ْسِكَو َّنُهُقْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا  َلىَعَو َلىَعَو ِهِدَلَوِب ُهَل ٌدوُلْوَم َلاَو اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّرا َضُت َلا اَهَع ْسُو َّلاِإ
َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu de- ngan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar ke- Janganlah sanggupannya. menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah
44 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan  / Pertafsir AlQuran, Al-Quran dan Terjemahannya . H.135.
45 Wajib kafalah bagi suami atas istri yang berhutang disini harus dengan keputusan hakim ataupun dengan adanya  kesepakatan  antar  keduanya.  Yaitu  berupa nominal tertentu.
46 Abdul  Ghani  Basyuni, Jaudah. Dirasat al-Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin (Mesir:  Universitas  Al  Azhar, 2009). H. 328.
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” 47
Secara prioritas pasangan lebih utama  mendapatkan  nafkah,  kemudian anak lalu kerabat. Adapun pembahasan terkait nafkah kepada kerabat ulama fikih berbeda pendapat sebagai mana berikut; 48
i. Madzhab  Hanafi nafkah  wajib  atas kerabat berdasarkan garis keturunan ke-mahraman dalam nikah dari pihak Ayah,  sehingga  kewajiban  nafkah dimulai  dari  pihak  ayah  ke  atas, anak  hingga  ke  bawah,  saudara  laki- laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, lalu paman dan bibi dari  pihak  ibu.  Begitu  juga  kerabat ibu yang mahram sekalipun bukan ahli  waris.  Nafkah  disini  diurutkan dari yang paling dekat lalu yang jauh tanpa harus memperhatikan urutan mereka  dalam  waris.  Adapun  hak dan kewajiban saling menafkahi juga berbanding terbalik.
ii. Madzhab Maliki membatasi nafkah  wajib  hanya  pada  Ayah,  ibu (sekalipun ayah dan ibu tiri) dan anak. Sebagaimana seorang kakek ataupun nenek tidak wajib menafkahi cucu dari anak laki-laki maupun perempuan.
iii. Madzhab Hambali meluaskan cakupan  kewajiban  nafkah  kepada ayah  dan  ibu  sampai  atas,  dan  juga anak  sampai  bawah.  Adapun  dari jalur lain juga memiliki hak ataupun kewajiban  atas  nafkah  selama  masih bisa waris dan mewarisi selama tidak termahjub.
iv. Madzhab  Syafi’i  dan  Imamiyah mewajibkan nafkah kepada orang tua keatas  dan  anak  kebawah.  Dan  tidak wajib  bagi  orang  yang  diluar  nasab seperti  saudara  laki-laki,  paman  dan bibi dari pihak ayah maupun ibu.
47 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan  / Pertafsir AlQuran, Al-Quran dan Terjemahannya . H.71.
48 Jawad Mughniah, Muhammad. Fiqih Lima Madzhab (Jakarta: Lentera, 2002) . H. 430–32.
Sebagaimana masyarakat Indonesia yang  notabene  bermadzhab  syafii  maka hanya dicukupkan pada ushul dan furu’ saja  tanpa  harus  wajib  memberikan nafkah kepada diluar garis nasab tersebut. Namun bila melihat madzhab yang lain ada yang lebih memprioritaskan kepada kedakatan jarak pada keluarganya dari pada kedekatan waris dalam memberikan nafkah.  Dalam  hal  ini  lebih  diutamakan baginya terutama dalam hidup bermasyarakat,  karna  kemungkin  untuk bertemu sangat tinggi. Sekalipun sekarang juga terbantahkan dengan system pemberian  nafkah  dengan  menggunakan transfer  uang  sehingga  tidak  menjadi alasan jauh sehingga tidak diprioritaskan. Nilai yang terkandung dalam diyat Aqilah sesorang melakukan kesalahan maka keluarganya menanggung beban takzirnya, bukan tetangga masyarakatnya. Maka sebaliknya bila ada keluarga utama ( ushul dan furu’ ) yang membutuhkan maka lebih utama terlepas jauh dan dekat. Sebagaimana dalam hadis berikut;
في ُهَتْقَفْنَأ ٌراَنيِد :ﷺ هَّللا  ُلوسر لاق :لاق ةريره بيَأ نعو َلىَع ِهِب  َتْقَّدصت ٌراَنيِدو ،ٍةَبَقر في ُهَتْقَفْنَأ ٌراَنيِدَو ،هَّللا ِليبس ُهَتْقَفْنَأ يذَّلا اًرْجَأ اَهُمَظْعَأ ، َكِلْهَأ  َلىع ُهَتْقَفْنَأ ٌراَنيِدَو ،ٍينِك ْسِم .ملسم هاور  َكِلْهَأ  َلىع
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda : “Satu dinar yang kamu nafakahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafakahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafakahkan kepada keluargamu maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafakahkan kepada keluargamu”. (Riwayat Muslim). 49
َدُدْجُب نْب َنابْوَث -نمحَّرلاِدبع وبأ :هل  ُلاَقُيَو- ِهَّللاِدبع بيَأ نعو ٍراَنيِد  ُل َضْفَأ :ﷺ هَّللا  ُلوسر  َلاَق : َلاَق ﷺ هَّللا ِلوسر  َلىْوَم ِهِتَّباد َلىَع ُهُقِفْنُي ٌراَنيِدَو ،ِهِلايِع َلىَع ُهُقِفْنُي ٌراَنيِد ُلُجَّرلا ُهُقِفْنُي
49 Imam Nawawi, Riyadlus Shalihin. Vol. 1 (Semarang: Toha Putra, 1981). H.270.
هاور ِهَّللا ِليِبس في هباح ْصَأ  َلىع ُهُقِفْنُي ٌراَنيِدو ،هَّللا ِليبس في ملسم
Artinya: “Dari Abu ‘Abdullah (ada yang memanggil Abu ‘Abdurahman) Tsauban bin Bujdud pelayan Rasulullah saw. berkata, Rasulullah saw. bersabda : “Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafakahkan seseorang untuk sekeluarganya, dinar yang dinafkahkan untuk kenda- raan/keperluan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu kawan seperjuangannya di jalan Allah”. (Riwayat Muslim) 50
Adapun  syarat  wajib  nafkah  kepada kerabat ulama memiliki beberapa syarat tersendiri sebagai berikut; 51 i.  Syarat para penerima benar-benar membutuhkan nafkah tersebut. Ulama berbeda pendapat terkait kemampuan bekerja bagi penerima. ii. Adapun Madzhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa ketidakmampuan bekerja  bukanlah  syarat  untuk  wajib dinafkahi  dari  segi  ayah  dan  kakek. Namun menjadi syarat bagi anak. Sedangkan anak perempuan dinafkahi sampai dia menikah ( Madzhab Syafi’i ). iii. Adapun Madzhab  Maliki,  Hambali dan  Imamiyah mensyaratkan tidak mampu bekerja, dan madzhab Maliki sependapat  dengan  Madzhab  Syafi’i terkait nafkah anak perempuan
Syarat  pemberi  nafkah  adalah  orang yang kaya dan berkecupukan. Disini ulama berbeda pendapat i.  Seluruh  Madzhab sepakat  bahwa syarat orang yang memberikan nafkah adalah sesorang yang kaya dan berkecukupan. ii. Namun Madzhab  Hanafi hanya mensyaratkan mampu bekerja, untuk menafkahi  anak  dan  orang  tua. Sebaliknya menyaratkan kaya dan
50 Nawawi,1. H.271.
51 Jawad Mughniah, Fiqih Lima Madzhab . H. 433–34.

## berkecukupan untuk menafkahi kaum
kerabat.
Sedangkan terkait batas kaya ulama berbeda pendapat sebagai mana berikut i.  Menurut Madzhab  Syafi’I adalah ketika harta yang dimiliki berlebih dari pada yang sudah digunakan untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anaknya untuk satu malam (ditambah kebutuhan pelayan, kendaraan menurut Madzhab Maliki ). ii.  Madzhab Hanafi terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagi yang memiliki harta sebanyak nishab zakat. Kedua orang mampu yang haram baginya zakat. Ketiga. Petani  yang  memiliki kelebihan  dari  kebutuhan  1  bulan, dan  pekerja  (pegawai) yang  memiliki kelebihan untuk kebutuhanya satu hari. iii. Adapun Madzhab  Syafi’i  dan Imamiyah mensyaratkan bagi yang memiliki kelebihan atas kebutuhan dirinya dan istrinya maka dapat menafkahkanya  kepada  anak  dan orang tuanya.
Syarat muslim bagi penerima nafkah. Ulama berbeda pendapat sebagai berikut; i.  Madzhab  Maliki,  Syafi’i  dan Imamiyah berpendapat tidak harus muslim. ii.  Madzhab  Hambali mensyaratkan keluarga yang muslim. iii. Adapun Madzhab  Hanafi membatasi tidak harus muslim untuk orang tua dan anak, namun harus muslim untuk keluarga lainya.
Adapun  perihal  kapan  suatu  nafkah terhadap  keluarga  menjadi  wajib,  ulama Madzhab  sepakat  ketika  ada  putusan hakim  terkait  adanya  kewajiban  nafkah, dan  kewajiban  tersebut  gugur  ketika nafkah sudah dibayarkan. 52 Dalam konteks
52 Jawad Mughniah, Fiqih Lima Madzhab . H. 435.
Indonesia  modern  ini  isbat  nafkah diputuskan oleh hakim perdata agama hanya kepada istri dan anak. Adapun lebih jauh kepada kerabat bukanlah hal  yang  umum  kita  dengar  dewasa  ini. Namun menjadi menarik ketika mereka dari kalangan keluarga berhak atas waris, tapi  tidak  berkewajiban  memberi  nafkah ketika ada keluarga yang kekurangan. Sekalipun nafkah dan waris kepada kerabat bukanlah akad ‘iwadh, namun ironis sekali ketika seorang yang tidak mampu dari keluarganya tidak mendapatkan uluran tangan  nafkah  namun  ketika  wafat meninggalkan  warisan  pada  kerabatnya. Disatu  sisi  ketika  nafkah  diputuskan oleh hakim disini akan menjadi hak bagi penerima  dan  kewajiban  bagi  pemberi. Disaat status tersebut berlaku maka bisa saja  ketika  hak  tersebut  belum  dibayar, hak tersebut boleh diambil bahkan tanpa seizin pemiliknya. Hal ini dapat kita analogikan dengan wajib nafkah atas istri dan anak pada hadis berikut. 53
ابأ نإ هللا لوسر اي تلاق ةبتع تنب دنه نأ ةشئاع نع لاإ يدلوو ينيفكي ام ينيطعي سيلو حيحش لجر نايفس كدلوو كيفكي ام يذخ لاقف ملعي لا وهو هنم تذخأ ام
54 فورعلماب Artinya: “Dari Aisyah RA Hindun binti Utbah berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. la memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu beliau bersabda, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaqun Alaih).
Adapun pendapat lain terkait kewajiban  nafkah  pada  kerabat  adalah dengan takaran secukupnya dan tidak menjadi hutang saat tidak dibayarkan.
53 Ayyub Hasan. Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, t.t). H.385.
54 Hajar, Fathu al-Bari . H. 508.
Sekalipun pendapat ini probletmatik bila  melihat  konteks  zaman  dulu,  ketika nafkah atas kerabat harus diputuskan oleh hakim. Namun ini akan menjadi pendapat yang memudahkan di zaman sekarang saat  nafkah  pada  kerabat  tidak  menjadi kewajiban  selain  juga  karna  tidak  ada gugutan dari kerabat atas pemilik nafkah di pengadilan sebagai mana pada zaman dahulu. Dengan begitu sebagaimana kaidah  nafkah  adalah  kewajiban  atas seseorang  untuk  memberikan  makanan, pakaian,  tempat  tinggal  kepada  istrinya, keluarganya,  kerabatnya  dan  siapapun yang wajib nafkah atasnya secara syara’. 55 Maka bila merujuk pada terminology nafkah  disini,  seseorang  menanggung nafkah kerabatnya sebuah kewajiban yang diawali  dengan    putusan  Hakim.  Namun bila merujuk kepada pendapat yang mudah diatas maka perlu merubah konsep takaful ijtima’i pada kerabat tanpa harus dengan akad  nafkah.  Namun  bisa  menggungkan akad tabarru’ lainya bisa berupa zakat jika memang kerabat tersebut adalah termasuk mustahiq, ataupun sedekah mutlak yang tidak terlalu banyak syarat, namun tetap pada koridor batas takaful ijtimai yaitu KLH. Dan bila dikembalikan konsep ini kepada tiga terminology diatas maka cenderung lebih dekat kepada terminology jaminan social ( dhaman al-Ijtima’i) sebagaimana Pemerintah kepada masyarakatnya.
b.  Takaful Ijtima’I pada Masyarakat
Sebagaimana dalam kajian takaful ijtima’i atas keluarga dan kerabat sebelumnya  bahwa  yang  memungkinkan adalah akad nafkah bagi keluarga ushul dan furu’, lalu bisa menggunakan zakat ataupun sedekah secara umum pada kerabat lainya. Adapun pembahasan terkait konsep takaful ijtim’i dalam koridor masyarakat secara tidak langsung mengeluarkan variable
55 Abdul Ghani Basyuni, Dirasat al-Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin . H. 292.
keluarga dan kerabat (kecuali kerabat dalam lingkup masyarakat). Dalam hal ini bisa menggunakan akad zakat mal, zakat fitrah,  distribusi  daging  kurban,  kafarat, ataupun sedekah mutlak. Adapun penulis hanya  akan  memfokuskan  pembahasan pada  zakat  dan  sedekah,  karna  bila keduanya ini yang sudah pasti ada dapat dioptimalkan dengan proporsional maka takaful ijtima’I dapat terwujud. a)  Zakat.
Zakat  merupakan  kewajiban  bagi muslim dengan syarat tertentu, untuk dibayarkan kepada mustahiq dengan cara dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini zakat dibagi menjadi dua baik zakat fitrah dan zakat mal.
b)  Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah harta yang harus dibayar kepada mustahik zakat yang delapan sejumlah makanan pokok dengan kadar 2,5 kg beras bagi warga Indonesia pada saat akhir bulan Ramadhan  dan  awal  bulan  syawwal. Adapun terkait pembahasan takaful ijmtima’i melalui  zakat  fitrah  disini jelas  terjadi  dimana  zakat  fitrah pada umumya dikumpulkan di masjid terdekat ataupun amil zakat terdekat  di  lingkungan  rumah,  lalu dibagikan kepada para mustahik . Adapun titik tekannya disini adalah memprioritaskan tetangga terdekat hingga terpenuhi baru yang jauh secara jarak.
c)  Zakat Mal Zakat  mal  adalah  harta  yang harus dibayar kepada mustahik bila telah sampai pada syarat dan keadaan tertentu. Titik tekan takaful ijtima’i pada  zakat  disini,  dimana sebelumnya telah dibahas terkait nafkah,  yaitu  salah  satu  syarat  zakat yang  wajib  dibayar  bukanlah  harta yang  digunakan  untuk  menafkahi
keluarganya. 56 Dalam hal ini apabila seseorang telah melazimkan dirinya untuk  menafkahi ushul dan furu’ bahkan hingga ke pada paman dan bibi dari kalangan ayah dan ibunya. Secara tidak langsung telah mengurangi nishab zakat yang harus dikeluarkan dan mengurangi jumlah mustahik disetiap masyarakat. Apabila setiap orang memprioritaskan hartanya untuk menafkahi keluarganya sebelum membayarkan hartanya untuk zakat maka terbentuklah takaful ijtima’i. Tentunya ini menggunakan terminology  nafkah  yang  tidak  wajib dan tidak menjadi hak yang terhutang oleh pemiliknya dan berbentuk akad sadaqah ataupun tabarru’. Bilapun  akadnya  berbentuk  zakat para ulama berbeda pendapat terkait pemberian zakat kepada keluarga sebagai berikut; 57 i.  Para Ulama  Madzhab sepakat tidak boleh membayar zakat kepada kakek nenek, kedua orang tua, putra putri, cucu, dan istrinya.
ii.  Madzhab  Maliki membolehkan membayar zakat untuk kakek nenek dan anak keturunanya karena tidak wajib baginya nafkah iii.  Para Ulama  Madzhab sepakat boleh memberikan zakat kepada saudara-saudaranya, paman dari ayah dan ibu. Tidak boleh memberikan zakat kepada ayah dan anaknya kecuali terdapat status amil, muallaf, gharim. dan ulama menganjurkan untuk memprioritaskan zakat kepada kerabat dan keluarga.
Apabila seseorang lebih nyaman dengan akad zakat ini maka pilihan diatas  bisa  diterapkan.  Bila  lingkup keluarga  sudah  terjangkau,  setelah
56 Yunus al-Mishry, Fiqh al-Mumalat al-Maliah , H. 78.
57 Jawad Mughniah, Fiqih Lima Madzhab . H. 191.
itu didistribusikan ke para mustahik dilingkup masyarakat terdekat. Dengan begitu perlu adanya peran besar Baitul mal ataupun amil di kalangan masyarakat yang selalu dapat mengambil zakat mal dari muzakki untuk didistribusikan kepada  masyarakat,  tidak  hanya  saat zakat  fitrah  saja.  Sehingga  data  para mustahik dapat selalu di update seiring dengan zakat mal yang datang kepada amil. Biasanya  amil  zakat  merupakan kepanitian yang dibentuk oleh masjid saat  zakat  fitrah  saja.  Sebagaimana kita  ketahui  bahwa  zakat  mal  wajib dibayarkan saat nisab dan haul dan tidak  hanya  saat  idul  fitri.  Sehingga perlu adanya revitaliasi amil zakat di masjid. Kalaupun berkeinginan dibentuk  sistematis,  dalam  hal  ini penulis mempunyai pengalaman pada  sebuah  masjid  di  Mesir  yang memberikan tulisan pada kotak amal masjid dengan peruntukan yang berbeda-beda.  Bisa  berupa Kaffarat yamin, sadaqah jariah, zakat maal, untuk  pembangunan  atau  perawatan masjid. Sebaliknya mayioritas masjid sekeliling kita sering sekali uang yang masuk kepada kotak amal masjid hanya untuk pembangunan masjid. Dengan adanya kanalisasi pada system amal di kotak masjid kita mengetahui akad  itu  menjadi  zakat  maal,  maka harta ini harus didistribusikan kepada mustahik,  berbeda  dengan kaffarat, ataupun  sadaqah  secara  umum yang memiliki kelonggaran dalam distribusinya.
Sejauh ini zakat mal bagi para pegawai yang digaji secara payroll bank lebih sering  ditawarkan  untuk  langsung dipotong  non  tunai  dengan  gawai mereka. Dalam hal ini syah saja dan telah  menggugurkan  kewajiban personal. Namun bila merujuk kepada
takaful ijtima’I maka tidak ada prioritas yang jelas untuk disejahterakan terlebih dahulu adalah sekeliling tempat tinggalnya. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat; 58 i.  Madzhab  Hanafi dan  Imamiyah penduduk negaranya lebih utama, kecuali bila ada hajat yang lebih mendesak.
ii.  Madzhab  Syafi’i  dan  Maliki tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke negara lain.
iii.  Madzhab Hanafi boleh dipindahkan ke tempat yang tidak  sampai  mengqasar  sholat, sebaliknya diharamkan.
Dengan  begitu  jelas  arahnya  bahwa zakat  diprioritaskan  pada  keluarga, lalu kerabat, lalu masyarakat sekeliling baru didistribusikan kepada yang lebih jauh. Sehingga bila setiap orang mempraktikkan hal berikut maka terbentuklah takaful ijtima’i secara bertahap.
d) Sedekah Adapun terkait sedekah merupakan yang  paling  mudah  dan  fleksibel.
Dan ini lah akad yang digunakan oleh produk asuransi Syariah Takaful.  Hanya  saja  dari  premi  yang dibayarkan  hanya  10%  ataupun  lebih yang  menjadi  sadaqah  tabarru’  yang kelak dikumpulkan kepada seluruh anggotanya,  lalu  dapat  diklaim bila salah satu anggotanya terkena musibah sebagaimana persyaratan atau klausa yang dapat digunakan. 59 Perbedaanya hanya disini harta yang disodaqahkan  secara  keseluruhan dapat didistribusikan tanpa harus persyaratan mustahik pada penerimanya. Hal ini memberikan kemudahan bagi amil zakat atau Baitul mal ketika melihat dana sadaqah yang
58 Jawad Mughniah, Fiqih Lima Madzhab . H. 191–92.
59 “Asuransi  Takaful;  Sebuah  Alternatif,  Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional,”.H. 65.
terkumpul untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Terlebih kepada saudara ataupun tetangga yang lebih dekat dan kenal. Sebaliknya produk asuransi Syariah yang belum tentu kita kenal shahibul musibah.

## D. Penutup
Keluarga merupakan jaringan kelompok terkecil dalam masyarakat yang harus dibangun dalam mewujudkan takaful ijtima’i. Hal ini dapat diimplementasikan dengan  menuanaikan  kewajiban  nafkah kepada pemilik hak nya dengan sempurna. Dimuali  dari  Istri,  lalu  Anak,  lalu  ushul dan  furu’.  Adapun  bila  menyesuaikan pendapat ulama dengan pada konteks masyarakat  modern  Indonesia.    Maka dapat  diprioritaskan  kepada  orang  tua, hingga kakek-nenek dari pihak bapak lalu  ibu,  kemudian  dari  cucu  dari  anak laki-laki  maupun  perempuan,  saudara laki-laki  dan  perempuan,  kemudian kepada paman dan bibi dari bapak dan dari ibu. Sehingga dengan begitu tetap memperhatikan prioritas nafkah dari segi mahram bagitu juga dari segi garis waris mewarisi.  Adapun  bentuk  pemberian  ini dapat menggunakan bentuk nafkah yang sifatnya elastis tanpa harus di isbat terlebih dahulu oleh hakim. Dikatakan demikian agar tidak lagi menjadi hak yang terhutang bagi  si  pemberi  nafkah.  Selain  nafkah, pemberian dapat diberikan dalam bentuk zakat  sesuai  dengan  nisabnya.  Alternatif pemberian terakhir dapat menggunakan sadaqah  bilamana  memang  harta  yang dibagikan telah keluar dari syarat syarat zakat  yang  utama.  Bila  semua  keluarga dan kerabat terpenuhi, maka dilanjutkan dengan masyarakat (tetangga sekitar) yang kurang mampu hingga akhirnya terpenuhi semua. Tentu hal ini dapat diaplikasikan jika mendapati tetangga kita yang kekurangan ternyata memiliki hak nafkah atas saudara yang lebih kaya.
Dengan mekanisme tersebut maka setiap orang akan memikirkan keluarganya masing-masing terlebih dahulu sebelum masyarakat  secara  umum.  Poin  utama yang dapat diambil adalah adanya konsep takaful ijtima’i secara menyeluruh untuk kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghani  Basyuni,  Jaudah. Dirasat al- Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin . Mesir: Universitas Al Azhar, 2009.
Alfin,  Aidil.  “Konsep  Jaminan  Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap  Istilah  Takaful  al-Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al- Ijtima’i),” Jurnal Al-Hurriyah .  12 Desember, 2011.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid. Ihya’ Ulumuddin . Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
Ali,  Atabik. Kamus al-Ashry .  Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t.
Ali Yusuf As-Subki. Fiqh Keluarga . Jakarta: Amzah, 2010.
Ali, Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam . Jakarta: Kencana, 2004 Al-Razi,  Muhammad  bin  Abu  Bakar  bin ‘Abdul  Qadir. Mukhtar ash-Shihhah. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950.
Ayyub,  Hasan. Fikih Keluarga .  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.
Bambang  Trim. Ed. Solusi Berasuransi;
Lebih Indah dengan Syariah. Bandung: Salamadani, 2009.
Billah, M. Ma’sum. Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik ,  diterjemahkan  oleh Suparto.  Selangor  Malaysia:  Sweet  & Maxwell Asia, 2010.
Bosra,  Osman. Hukum Asuransi . Ujung Pandang:  Universitas  Hasanuddin,
1978.
Burhanuddin  S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah .  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010.
Chapra, Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Dhaif,  Syauqi. Al’Mu’jam al-Wasith .  Mesir: Maktabah  Shurauq  ad-Dauliyyah,
2011.
Firdaus,  Robitul.  “Konsep  Maslahat  di Tengah  Budaya  Hukum  Indonesia”.
Jurnal Al-Manahij , 2011.
Ghafur, Waryono Abdul. Dkk. Interkoneksi Islam dalam Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus . Yogyakarta: Prodi  Kesejahteraan  Sosial  UIN  Suka dan Samudra Biru, 2012.
Hajar, Ibnu. Fathu al-Bari Vol. 5. Maktabah Syamilah, t.t.
Hasan  al  Hamsyi,  Muhammad. Ma’ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi’ . Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.
Jawad  Mughniah,  Muhammad. Fiqih Lima Madzhab . Jakarta: Lentera, 2002.
Khaldun, Ibnu. Muqaddimah , terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Firdaus, 2000.
Khayyal,  Mahmud  Muhammad  al-Jauhari dan  Muhammad  Abdul  Hakim. Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah .  Jakarta: Amzah, 2005.
Lubis,  Suhrawardi  K  dan  Farid  Wajdi. Hukum Ekonomi Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2000.
Malik, Adnan, Karim Ullah. Introduction to Takaful: Theory and Practice . Singapura: Palgrave  Macmillan, 2019.
Marzuki. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Ibu  Rumah  Tangga  di Kecamatan  Cina  Kabupaten  Bone Sulawesi  Selatan,”  Jurnal  An-Nisa, Jurnal Studi Gender dan Anak jilid ke 7. (2015).
Muhyidin, Al-Bugha, Musthafa, dan Mistu.
“ Al-Wafi,  Syarah  Hadits  Arba’in  Imam Nawawi, Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,
2002.
Mukri,  Moh. Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali .  Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
Nadjib,  Emha  Ainun. Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem , Jakarta Selatan: Penerbit  Noura  Books  PT  Mizan Publika, 2016.
Nawawi,  Imam. Riyadlus Shalihin .  Vol.  1. Semarang: Toha Putra, 1981.
Nye, F. Ivan. Role Stucture and Analysis of the Family . USA: Sage Publications Cet. III. t.t, 1976.
Prijono. Kamus Arab Indonesia Inggris . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.
Qustoniah.  “Asuransi  Takaful;  Sebuah Alternatif,  Konsep,  Mekanisme  dan Sistem  Operasional,” Jurnal Ekonomi Syari’ah , jilid ke-4. (2 Oktober 2012).
Rakhmat,  Jalaluddin  dan  Muhtar Gandaatmaja.  ed. Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
Soentono,  Gani.    Soelestiyati  Ismail,  dan Dede  R.U  Widodo  Suryasoemirat, Perintah  dan  Larangan  dalam  Surat Al  Baqarah  Oleh  dan  Bagi  Pemula. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syari’ah; Life and General  Konsep dan Sistem Operasional . Jakarta: Gema Insani,
2004.
Yafie,  KH  Ali. Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial. Bandung: Mizan, 1994.
Yasin, Nur. Hukum Ekonomi Islam. Malang:
UIN Malang Press, 2009.
Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan/ Pertafsir  AlQuran,  Soenarjo. Al- Quran dan Terjemahannya . Arab Saudi: Lembaga  Percetakan  AlQuran  Raja Fahd, 1971.
Yunus al-Mishry, Rafiq. Fiqh al-Mumalat al- Maliah . Beirut: Dar al-Qalam, 2012.
-