Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## Fungsi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dalam Membentuk Ruang Publik
Oleh: Choirul Fajri, S.I.Kom, M.A Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan (choirulfajri@yahoo.co.id/089671901055)

## Abstrak
Lembaga  penyiaran  memiliki  peran  bagi  terbentuknya  ruang  publik,  yang  dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi guna mengkritisi sebuah isu-isu  sosial.  Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  (RCTI)  sebagai  sebuah  lembaga  penyiaran televisi  swasta  pertama  di  Indonesia,  tentu  diharapkan  juga  memiliki  fungsi  untuk  terciptanya ruang  publik,  akan  tetapi  berdasarkan  pengamatan  penulis  program-program  di  RCTI  saat  ini masih  lebih  banyak  didominasi  dengan  program-program  yang  bersifat  hiburan  tanpa mengindahkan nilai-nilai edukasi. Program berita yang ada di RCTI juga belum mengarah pada terciptanya  ruang  publik,  di  mana  hanya  sebatas  memberikan  informasi  semata  tanpa  adanya interaktivitas  dengan  masyarakat  untuk  ikut  memberikan  aspirasi/tanggapan  terhadap pemberitaan tersebut. Kesadaran dari pemilik media untuk memproduksi program interaktif guna mendorong  terciptanya  ruang  publik  sangat  diperlukan,  namun  masyarakat  sendiri  juga mempunyai andil bagi terciptanya ruang publik di media.
Kata Kunci: Ruang Publik, Lembaga Penyiaran, dan RCTI.

## A. Latar Belakang
Ruang  publik  (public  sphare)  merupakan  suatu  tempat  bagi  publik  untuk melakukan  diskusi  yang  rasional,  membentuk  opini  mereka  serta  menjalankan pengawasan  terhadap  pemerintah.  Adanya  ruang  publik  berarti  memberikan  suatu kebebasan bagi masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri tanpa harus takut  dengan  kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi  ataupun  budaya.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  Habermas,  ruang  publik  adalah  tempat  warga  berkomunikasi mengenai  kegelisahan-kegelisahan  politis  warga.  Selain  itu  ruang  publik  merupakan suatu sarana di mana masyarakat bebas dalam menyatakan sikap dan argumen terhadap negara  atau  pemerintah.  Adanya  komunikasi  masyarakat  secara  bebas,  terbuka, transparan  dan  tidak  ada  intervensi  dari  pemerintah  atau  otonom  di  dalamnya  adalah merupakan syarat terciptanya ruang publik yang ideal. (Habermas, 1989:16)
Televisi  merupakan  suatu  media  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  terhadap terbentuknya ruang publik, dengan adanya televisi  masyarakat tentunya dapat  menyalurkan aspirasi,  gagasan,  dan  argumen-argumen  mereka  terhadap  hal-hal  politik  ataupun  isu-isu lainnya.  Terbentuknya  ruang  publik  di  dalam  media  televisi  tentu  harus  dibarengi  dengan adanya  kesadaran  dari  para  aktor  dalam  media  televisi  itu  sendiri,  faktor  kepemilikan (ownership) sangat berpengaruh dalam hal ini. Di dalam prakteknya selama ini banyak sekali kita  jumpai  stasiun-stasiun  televisi  yang  menampilkan  tayangan-tayangan  yang  tingkat kenetralitasannya sangat dipertanyakan, akibat adanya pengaruh dari pemegang
kekuasan  dalam  hal  ini  adalah  owner.  Sering  kali  justru  kita  jumpai  saat  ini  televisi justru dimanfaatkan oleh para owner untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.
Stasiun  Televisi  Rajawali  Citra  Indonesia  (RCT)  yang  merupakan  stasiun  televisi swasta  tertua  di  Indonesia  merupakan  suatu  contoh  realitas  media  yang  didonimasi  oleh kekuakatan  kepemilikan  tersebut.  Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  RCTI  saat  ini berada di bawah naungan Media Nusantara Citra (MNC) milik Harry Tanusoedibyo, sering kali  kita  jumpai  menampilkan  berita-berita  yang  terkait  dengan  sang  owner  tersebut, misalnya saja pemberitaan mengenai Partai Gerindra, yang kala itu Harry Tanusoedibyo dan Wiranto  mencalonkan  diri  sebagai  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pembatasan  berita- berita mengenai Jokowi, dan dominasi berita mengenai Prabowo Subianto.
Kembali ke dalam konsep ruang publik tadi, media televisi dalam hal ini stasiun televisi Rajawali Citra Indonesia (RCTI) penulis melihat masih kurangnya fasiltas yang diberikan  oleh  RCTI  dalam  membentuk  sebuah  ruang  publik.  Hal  ini  terbukti  dengan miniminya  program-program  di  RCTI  yang  memfasilitasi  adanya  suatu  forum  diskusi masyarakat dalam ikut memberikan gagasan ataupun ide-ide mereka terhadap suatu isu terentu.  Selama  ini  program-program  di  RCTI  justru  cenderung  lebih  mengutamakan nilai-nilai hiburan semata. Di waktu-waktu prime time, program di stasiun televisi RCTI justru diisi dengan sinetron-sinetron, reality show, variety show maupun infotainment.
Untuk  itulah  dalam  paper  ini,  penulis  akan  mencoba  mengkaji  tentang bagaimana  seharusnya  RCTI  sebagai  stasiun  televisi  swasta  pertama  yang  perolehan ratingnya cukup tinggi untuk memiliki fungsi bagi terciptanya ruang publik.

## B. Pembahasan
Melihat  sejarah  terbentuknya  stasiun  televisi  Rajawali  Citra  Indonesia  (RCTI) adalah merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia. RCTI pertama mengudara pada tanggal 13 November 1988 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989. Pada saa itu siaran  RCTI  hanya  dapat  ditangkap  oleh  pelanggan  yang  memiliki  dekoder  dan membayar  iuran  setiap  bulannya.  RCTI  melepaskan  dekodernya  pada  akhir  1989, pemerintah  Indonesia  sendiri  memberikan  kebebasan  pada  RCTI  untuk  melakukan siaran bebas secara nasional sejak tahun 1990 tetapi pada akhirnya baru terwujud pada akhir 1991 setelah membuat RCTI Bandung pada 01 Mei 1991. Pada tahun 2004 RCTI termasuk  stasiun  televisi  terbesar  di  Indonesia,  sejak  tahun  2003  RCTI  dimiliki  oleh Media  Nusantara  Citra  yang  merupakan  kelompok  perusahaan  media  yang  juga memiliki  Global  TV  dan  TPI  yang  saat  ini  telah  berubah  nama  menjadi  MNC  TV. Dengan  memiliki  motto  Kebanggan  Bersama  Milik  Bangsa,  saat  ini  RCTI  telah berkembang pesat dibandingkan saat berdirinya di tahun 1989 lalu.
RCTI sebagai media televisi tentunya dituntut untuk memainkan peranannya sebagai sarana bagi perkembangan suatu bangsa. Salah satu peranan yang harus dibentuk oleh RCTI adalah  terciptanya  ruang  publik,  sebagaimana  yang  sudah  dipaparkan  di  atas  bahwa  ruang publik  merupakan  suatu  wadah  bagi  masyarakat  untuk  dapat  menyalurkan  aspirasinya, diskusi, bertukar pendapat, memberikan gagasan ataupun pemikiran terhadap isu-isu politik dan lainnya. Adanya ruang publik, paling tidak diharapkan memiliki fungsi
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
sebagai  fungsi  demokrasi.  Makna penting  dalam  pembentukan demokrasi  dalam  ruang publik dalam terletak dalam konsepsinya tentang proses diskursus yang dapat terbentuk melalui perdebatan-perdebatan yang rasional dan kritis, setara dan terbuka.
Proses  komunikasi  masyarakat  adalah  sebuah  prinsip  demokrasi  yang  tidak  hanya mengandalkan  semua  orang  untuk  berbicara  dengan  kesempatan  yang  sama  tentang persoalan-persoalan  pribadinya,  keinginan  dan  keyakinannya,  proses  komunikasi  yang otentik  hanya  dapat  dicapai  dalam  kerangka  bahwa  semua  pendapat  pribadi  ataupun kelompok  dapat  berkembang  di  dalam  debat  rasional  dan  kritis  dan  kemudian  membentuk sebuah  opini  publik.  Individu-individu  diharapkan  mampu  komunikatif  untuk  membangun ruang publik. Individu diharapkan  mampu  mengekspresikan sikap bukan dengan  kekerasan dan emosional melainkan melalui argumen. Dengan demikian nantinya kritik etis pada ruang publik  akan  terjadi  karena  individu-individu  yang  ada  di  dalamnya  saling  berargumen  dan mengungkapkan sikap secara rasional.
Selanjutnya,  ruang  publik  diharapkan  memiliki  fungsi  sebagai  mediator. Habermas  berpendapat  bahwa  ruang  publik  merupakan  mediator  antara  kepentingan- kepentingan  sosial  dan  ekonomi  individu,  dengan  tuntutan-tuntutan  dan  kepentingan publik,  termasuk  di  dalamnya  menjadi  mediator  antara  kepentingan  dan  opini  pribadi dengan  kepentingan  dan  opini  publik  demi  mecapai  sebuah  kesepakatan  bersama  dan mewujudkan konsesus komunal. Fungsi ini secara empirik dapat dijalankan oleh media televisi  sendiri,  karena  televisi  merupakan  suatu  media  bagi  masyarakat  untuk menjembatani  antara  kebutuhan-kebutuhan  individu  dengan  kebutuhan  publik.  Melalui televisi,  masyarakat  dapat  menyalurkan  gagasan,  ide-idenya  untuk  membangun  suatu kebutuhan publik yang dapat dimanfaatkan bersama.
Fungsi terakhir dari ruang publik adalah sebagai perekat sosial. Ruang publik yang hidup  dan  sehat  akan  mempererat  hubungan  antara  masyarakat  satu  dengan  yang  lainnya. Melalui  televisi  pula  fungsi  ruang  publik  ini  dapat  dimungkinkan,  dengan  forum-forum talkshow  yang  ditayangkan  pada  suatu  stasiun  televisi  masyarakat  bisa  bertemu  dengan orang-orang  penting  baik  semisal  para  pejabat  pemerintah.  Tentu  hubungan  erat  antara masyarakat awam dengan para elit politik dapat terbentuk di dalam talkshow ataupun diskusi tersebut. Akan tetapi memang pada prakteknya saat ini, masih sedikit sekali stasiun televisi yang  menyelenggarakan  program-program  talkshow  politik.  Acara-acara  talkshow  politik sering kali dikalahkan oleh acara-acara hiburan ataupun acara lain yang memperoleh rating cukup  tinggi.  Sehingga  fungsi  ruang  publik  untuk  dapat  mempererat  hubungan  sosial  ini, saat ini nampaknya sudah tidak dimungkinkan lagi. (Ambarwati, 2005)
Televisi  sebagai  sarana  terciptanya  ruang  publik,  setidaknya  stasiun  televisi termasuk  dalam  hal  ini  adalah  RCTI  diharapkan  mampu  memberikan  fasilitas  bagi masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Hal ini sebagaimana karakteristik dari ruang  publik  sendiri.  Ada  dua  hal  yang  menjadi  karakteristik  ruang  publik,  yang  pertama ruang  publik  merujuk  pada  komunikasi  dalam  makna  luas.  Tempat-tempat  yang menyediakan  saran  untuk  bertukar  informasi  berarti  termasuk  dalam  criteria  ini,  misalnya saja warung makan, kopi dan lainnya. Media cetak dan elektronik, seperti:televisi, radio, dan internet juga dapat dikatakan menjadi bagian dari kriteria tersebut. Publik dalam kata ruang publik setidaknya mempunyai dua arti, yakni;semua orang dapat berpartisipadi di dalamnya, tanpa memandang perbedaan apapun, baik perbedaan etnis, agama, jenis
kelamin,  status  ekonomi  mamupun  perbedaan-perbedaan  lainnya  dan  tempat berlangsungnya diskusi serta pengambilan kebijakan publik tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat secara nyata karena sebuah diskusi tidak boleh berlangsung di tempat yang bersembunyi. (Ambarwati: 2005)
Dari  hal  di  atas,  jelasnya  bahwa  suatu  ruang  publik  membutuhkan  adanya keterbukaan  informasi  untuk  masyarakat  dapat  bertukar  pikiran  dan  memberikan  pendapat mereka.  Televisi  jelas  memungkinkan  hal  ini,  melalui  program-program  yang  ditayangkan, masyarakat tentu dapat berperan aktif dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi ini. Akan  tetapi  terciptanya  suatu  ruang  publik  di  televisi,  tentu  harus  adanya  kesadaran  dari pemerintah  untuk  memberikan  kebebasan  televisi  untuk  mengakses  dan  menayangkan program-program televisi yang bersifat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan isu- isu  lainnya.  Sering  kali  masalah  kebebasan  pers/media  ini  berbenturan  dengan  terciptanya ruang  publik  itu  sendiri.  Di  Indonesia  sendiri,  saat  ini  menurut  kami  pemerintah  telah memberikan fasilitas berupa kebebasan pers/media tersebut.
Jika dahulu media  yang ada di Indoensia seolah hanya  sebagai alat pemerintah akan tetapi dalam perkembangannya kondisi tersebut telah berubah menjadi suatu ruang publik. Pada masa orde baru (pemerintahan Soeharto) adanya kontrol yang kuat terhadap kebebasan media sangatlah tinggi. Dalam masa itu, presiden Soeharto telah memberikan garis  tebal  bagi  TVRI  dengan  adanya  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  “lembaga penyiaran  milik  pemerintah  yaitu  TVRI  dan  RRI  secara  resmi  ditugaskan  untuk memproduksi  berita  dan  menjalankan  jurnalisme  penyiaran  yang  terbatas  hanya  untuk kepentingan propaganda  pemerintah.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  selama  masa  orde baru monopoli pemerintah terhadap stasiun televisi sangatlah kuat. (Budiman, 2000:21)
Seiring  dengan  runtuhnya  rezim  orde  baru  pada  tahun  1998  dan  munculnya  masa reformasi, kondisi media di Indonesia mengalami perubahan yang radikal. (Kitley, 2002:34) Sampai  dengan  saat  ini  kebebasan  media/pers  telah  berkembang  pesat  dan  dengan  adanya perturan  baru  mengenai  media  telah  menghapuskan  Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan  Pers (SIUPP)  dari  Undang-Undang  Pers  yang  tentu  saja  membuka  jalan  bagi  kemunculan  pers tanpa adanya suatu izin dari penerbitan. Hal ini jelas menunjukkan adanya suatu kebebasan bagi  setiap  aktor-aktor  yang  berada  dalam  media/pers  saat  ini  dapat  mengekspresikan  dan mengendalikan  sendiri  konten-konten/program-program  yang  ada  di  dalam  suatu  media tanpa adanya kekhawatiran akan kekuatan elit-elit politik kembali.
Berkaitan dengan adanya kebebasan pers/media tersebut, tentu saja menjadikan televisi saat ini dapat menampilkan program-program yang sesuai dengan keinginannya sendiri  dan  nantinya  dapat  memiliki  fungsi-fungsi  sebagai  ruang  publik.  Akan  tetapi fungsi  ruang  publik,  hanya  dapat  terjadi  apabila  adanya  tempat  yang  diberikan  stasiun televisi  untuk  terciptanya  suatu  ruang  publik  itu  sendiri.  RCTI  sendiri  sebagai  stasiun televisi  swasta  pertama  di  Indonesia  masih  sangat  minim  dalam  memfasilitasi terbentuknya  ruang  publik.  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  hal  ini  tercermin  dengan terbatasnya  acara  diskusi  yang  ditayangkan  oleh  RCTI  sendiri  yang  nantinya memungkinkan terselenggaranya diskusi publik yang rasional dan kritis. Padahal ruang publik  yang  dapat  terjadi  apabila  adanya  diskusi  yang  kritis  dan  rasional  yang melibatkan publik sendiri serta masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik.
18 Choirul Fajri, S.I.Kom, M.A
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
RCTI  sebagai  sebuah  institusi  masih  belum  menempatkan  kepentingan  publik sebagai sebuah prioritas yang disebabkan karena adanya motif-motif ekonomi, Selain itu adanya  suatu  liberalisasi  dalam  industri  media  seolah  mengharuskan  media-media  tak terkecuali  televisi  sepertinya  dituntut  untuk  memenuhi  selera  konsumen  dan  para pengiklan daripada mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik sendiri.
Hal  tersebut,  dapat  dilihat  dari  tayangan-tayangan  televisi  sendiri  yang  saat  ini lebih  banyak  menayangkan  tayangan-tayangan  yang  berbau  hiburan  hanya  sekedar untuk mendapatkan rating yang cukup tinggi. Demikian halnya di RCTI sendiri, apabila kita amati sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada program-program di RCTI yang menayangkan suatu program untuk dapat terbentuknya ruang publik.
Sebagai  salah  satu  sarana  terciptanya  ruang  publik,  RCTI  diharapkan  mampu menjembatani  kebutuhan-kebutuhan  publik  tanpa  dikontruksi  dengan  dominasi  politik, ekonomi maupun sosial. RCTI tentunya harus memaksimalkan kinerja bagi terciptanya ruang  publik  yang  ideal.  Akan  tetapi,  menjadi  pertanyaan  besar  disini  adalah  apakah RCTI sebagai salah satu stasiun televisi cukup efektif terhadap terciptanya suatu ruang publik?  Tentu  masih  banyak  orang  yang  mempertanyakannya.  Jika  dibandingkan dengan media cetak dalam  hal pemberitaan televisi kurang mendalam hal ini  mungkin terjadi  karena  sifat  dari  jurnalisme  penyiaran  yang  cenderung  singkat  dan  tidak mendalam karena keterbatasan waktu. Meskipun media cetak  seperti surat kabar dapat menyajikan  banyak  berita,  akan  tetapi  kebanyakan  para  pembaca  biasanya  hanya memperhatikan terhadap isi-isi berita yang mencolok saja dan tidak semua berita dibaca. Dengan  demikian,  menyebabkan  televisi  tetap  dianggap  mempunyai  peran  penting dalam terbentuknya ruang publik yakni sebagai suatu sarana penyebaran informasi dan menciptakan arena debat bagi publik. (Lynch, 2000:92)
Program-program  televisi  seperti  siaran  berita,  talkshow  adalah  beberapa program  di  televisi  yang  mampu  melaksanakan  peran  tersebut.  Program  berita  adalah salah  satu  bukti  bahwa  stasiun  televisi  mempunyai  peranan  dalam  proses  penyebaran berita.  Sementara  program-program  seperti  talkshow  mempunyai  peran  ganda  yaitu sebagai  sumber  informasi  dan  arena  debab  publik.  Di  RCTI  sendiri,  meskipun  telah adanya program-program berita, seperti: Seputar Indonesia, Sergap, Buletin Siang akan tetapi  sejauh  pengamatan  penulis  masih  belum  adanya  program-program  yang  mampu mendatangkan debat publik namun hanya sebatas pada penyebaran informasi.
Untuk  itulah,  sepatutnya  RCTI  diharapkan  dapat  membuat  suatu  program-program talkshow  yang  memungkinkan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  untuk  ikut  memberikan suatu argumen, pendapat, ide ataupun gagasan mengenai isu-isu politik dan lainnya. Dengan adanya  program  talkshow  nantinya  dapat  digunakan  pula  sebagai  wadah  para  politis  untuk menyampaikan  pandangan-pandangan  mereka  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat. Sementara  bagi  masyarakat,  program  talkshow  dibutuhkan  sebagai  sebuah  akses  terhadap informasi dan sebauh alat yang digunakan untuk mengetahui pilihan-pilihan politik mereka. Hal ini merupakan hakekat sebuah media yang memang harus dilaksanakan oleh aktor-aktor yang  berada  di  dalam  media  dalm  hal  ini  adalah  televisi,  karena  media  merupakan  suatu sistem  sosial  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi  menyediakan  saluran  komunikasi  dari para pelaku di dalamnya.
RCTI  sebagai  sarana  untuk  membangun  terciptanya  ruang  publik  memang dibutuhkan  adanya  kesadaran  pada  internal  RCTI  sendiri  untuk  dapat  membuat program-program yang memungkinkan adanya ruang publik. Selain itu masyarakat luar juga  diharapkan  terus  memberikan  dorongan  bagi  RCTI,  terhadap  program-program yang  ditayangkan.  Adanya  kesadaran  masyarakat  untuk  menjadikan  RCTI  sebagai sarana  bagi  terbentuknya  suatu  ruang  publik  saat  ini  sudah  mulai  muncul,  masyarakat tidak  hanya  berperan  sebagai  khlayak  pasif  saja  yang  menerima  mentah-mentah terhadap apa yang menjadi program di RCTI namun masyarakat harus berperan sebagai khalayak aktif yang mampu mengkritisi program-program yang ditayangkan tersebut.
Adanya  keaktifan  masyarakat  dalam  memberikan  filterisasi  terhadap  program  yang tidak  memberikan  peluang  bagi  terbentuknya  ruang  publik  tersebut,  pernah  terjadi  yakni dengan  adanya  protes  keras  dari  sekelompok  masyarakat  yang  bernama  Remotivi  yang merupakan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  memantau  tayangan  Jodohku  di  RCTI  pada tanggal 20 Mei 2012 lalu. Program tersebut dikemas dalam waktu kurang lebih 3,5 jam yang menampilkan pesta pernikahan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanti.
Tayangan pernikahan Anang dan Ashanti tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemanfaatan frekuensi radio sebagai sarana ruang publik yang merupakan sumber daya alam  terbatas  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat. Televisi  sebagai  ruang  publik  dianggap  tidak  sepatutnya  menampilkan  kegiatan  yang sifatnya pribadi seperti pernikahan kedua selebritis tersebut. Pernikahan Anang Ashanti dianggap tidak memiliki kaitan ataupun manfaat bagi kepentingan publik di masa depan.
Pihak Remotivi pada saat itu menyatakan bahwa RCTI hendaknya menyiarkan program-program televisi yang berguna bagi publik. Banyak hal yang lebih berguna untuk ditayangkan daripada sebatas pesta pernikahan kedua selebritis tersebut. Misalnya saja program investigasi mendalam mengenai kasus korupsi yang nantinya memungkinkan adanya komunikasi/dialog dengan para audiens baik secara langsung ataupun sms atau email, kasus-kasus kesehatan (semisal, gizi buruk) dan inspirasional yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih maju dan berfikir kritis. Televisi merupakan media yang vital dalam mengawal dan membentuk situasi sosial politik budaya suatu masyarakat. Untuk itulah diharapkan stasiun televisi RCTI pada khususnya dan stasiun televisi lainnya pada umumnya untuk lebih berpihak bagi kepentingan publik. Apapun yang menjadi kebutuhan publik hendaknya dapat diprioritaskan oleh para stasiun televisi tidak hanya RCTI semata. (http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/21/siaran-pernikahan-anang-dinilai-tak- mendidik, 30 Februari 2015)
Tidak hanya itu saja, apabila diamati di  RCTI kerap kali  menayangkan acara-acara pribadi  yang  kemudian  dimonopoli  menjadi  sebuah  acara  untuk  dikomersilkan.  Misalnya saja  pada  bulan  September  2013  di  mana  RCTI  menayangkan  acara  pertunangan  antara pedangdut  Zaskia Gotik dengan Vicky Prasetyo, ataupun acara-acara lainnya, seperti: acara ulang tahun putra musisi Ahmad Dhani, yakni Abdul Kadir Jaelani pada akhir bulan Agustus 2014  lalu  dan  kemudian  Al  Ghazali  putra  pertamanya  pada  01  September  2014  lalu, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 17 Oktober 2014 lalu, dan disusul Acara Ngunduh  Mantunya  pada  tanggal  30  Desember,  selain  itu  juga  ada  acara  kelahiran  Anak Ashanti  dan  Anang  Hermansyah  yang  ditayangkan  juga  secara  live  pada  tanggal  14 Desember 2014 lalu. Tayangan-tayangan seperti ini tentunya menjadi sebuah kontradiksi
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
bagi  sebuah  lembaga  penyiaran  yang  semestinya  dapat  dimanfaatkan  bagi  terbentuknya ruang publik, akan tetapi justru hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bersifat profit  oriented  semata.  Namun  anehnya  acara-acara  seperti  itu,  di  Indonesia  justru  mampu memperoleh rating tinggi dibandingkan dengan acara-acara talkshow politik ataupun dialog masyarakat.  Sehingga  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  media  termasuk  RCTI  justru lebih  sering  menayangkan  program-program  yang  bersifat  entertainer  semata  tanpa  adanya nilai-nilai  edukasi  di  dalamnya.  Sebagai  sebuah  lembaga  penyiaran  RCTI  seharusnya mampu  mementingkan  kepentingan  publik  dibandingkan  dengan  kepentingan  privat  yang lebih  bersifat  komersil  belaka,  di  mana  kemudian  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk terciptanya ruang publik. Adanya ruang publik di media tersebut, di mana nantinya mampu memberikan  kontribusi  berupa  kontrol  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  kita,  ataupun  isu-isu  sosial  lainnya.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  dominasi akan kepentingan privat untuk memonopoli program-program yang ada di RCTI lebih sering sekali  kita  jumpai,  hal  ini  menyebabkan  fungsi  RCTI  sebagai  sarana  terbentuknya  ruang publik masih belum dapat dimaksimalkan.
Masyarakat  sendiri  mempunyai  peranan  dalam  hal  ini,  di  mana  kesadaran masyarakat  kita  untuk  mengkontrol  media  sebagai  sebuah  lembaga  penyiaran  masih sangat  rendah.  Jika  di  negara-negara  seperti  Amerika  maupun  Eropa,  masyarakatnya sudah  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  agar  terciptanya  ruang  publik  di  media bahkan  sampai  membeli  time  and  space  untuk  tercipatanya  sebuah  program  yang interaktif, maka sesungguhnya inilah yang perlu dilakukan pula oleh masyarakat kita.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:
a. RCTI  sebagai  stasiun  televisi  swasta  pertama  dan  merupakan  salah  satu  yang terbesar  di  Indonesia,  masih  belum  bisa  memaksimalkan  fungsinya  sebagai sarana  untuk  terbentuknya  ruang  publik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  program- program RCTI yang justru lebih banyak menayangkan program-program dengan mengedapankan  hiburan  semata.  Misalnya  saja:  sinetron,  variety  show,  music, infotainment, film televisi dan lain sebagainya.
b. Program  berita  yang  ada  di  RCTI  misalnya  saja  Seputar  Indonesia,  dalam prakteknya hanya sebatas memberikan informasi saja kepada masyarakat tanpa memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  langsung  dalam program  tersebut  guna  terciptanya  ruang  publik  melalui  pertukaran  informasi, gagasa, ide ataupun diskusi kritis mengenai isu-isu politik dan lainnya. Sebagai sarana  terbentuknya  ruang  publik,  RCTI  seharusnya  memperbanyak  program- program  talkshow  yang  memungkinkan  adanya  partispasi  dari  masyarakat  dan elit  politik  untuk  melakukan  diskusi-diskusi  kritis  dan  pertukaran  informasi tanpa adanya kekhawatiran akan kekuatan-kekuatan politik ataupun ekonomi.
c. Diperlukan  adanya  kesadaran  dari  masyarakat  sendiri  untuk  ikut  memonitoring program-program yang ada di RCTI guna terciptanya suatu ruang publik. Selama ini masyarakat  Indonesia  masih  terkesan  acuh  dan  menerima  terhadap  program- program yang ditayangkan di RCTI. Jika di luar negeri adanya kesadaran
masyarakat  untuk  menjadikan  televisi  sebagai  ruang  publik  sangat  tinggi,  bahkan  sampai  rela membayar suatu stasiun televisi agar menampilkan program-program yang berfungsi sebagai ruang publik maka masyarakat Indonesia sepatutnya mampu meningkatkan kesadaran ini.

## Referensi

## Pustaka:
Ambarwati. (2005.) Televisi dan Ruang Publik: Kajian Kritis Terhadap RCTI sebagai Ruang Publik . Jakarta: Universitas Indonesia. Budiman, Andy. (2000). Indonesia’s Broadcasting of Today . Jakarta: ________ Habermas, Jurgen. (1989). Ruang Publik: Sebagai Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis -Edisi Terjemahan.Yogyakarta: Kreasi Wacana. Kitley, Philip. (2002). Televisi Bangsa Baru: Television, Reformasi and Renewal in Indonesia .
Australia:____________________________________
Lynch, G, Patrick. (2000). A Little Knowledge is a Dangerous Thing: What We Know about the Role of the Media in State Politics’, Perspectives on Political Science.
Internet: http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/21/siaran-pernikahan-anang-dinilai-tak-mendidik