MOTIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA PADA POLA MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
Muchammad Eka Mahmud 

## Abstract ;
In  individual  and  organizational  manner,  society  has  a  motivation  to  establish  Islamic education (Pondok Pesantren/ madrasah/ school) in order to meet their needs of education. As a matter of fact, it can be found that the school is built in limited resources. They are supported  by  the  high  level  of  religious  spirit.  Based  on  its  quantity,  percentage  of  those schools are over than 90% that belong to the society. The rest of them is 10% belong to the government  which  is  categorized  as  a  state  school.  Spirit  of  Islamic  society  to  establish educational  institution  is  supported  by  several  things  such  as,  Islamic  teaching  motive, preservation  of  parental  beneficiary,  strengthen  of  organization  (regeneration  of  human resources  empowerment),  competition  of  influence,  social  demand,  messages  from  the  public figures and science development motive. This educational institution establishment motive is certainly has an implication to management and leadership pattern such as management of the institution which is tradition based instead  of professional manner based on particular skills such as human skill, conceptual skill, and also technical skills in integrated way. As a result, there is no any fixed plan and also distribution of power equally. Implementation of Islamic education in any motive will get stagnant if it is not professionally and innovatively done.  The institution will be exist if there is a change, innovation, professional management, accountability of financial statement, and human resources empowerment. It is necessary for Islamic education institution to have a future oriented thought in order to improve quality of the institution instead of their own group, tribes, and belief.
Key Words : Motif, Pendidikan Islam, Manajemen, Kepemimpinan.

## A. PENDAHULUAN
Motif  dan  semangat  mendirikan  lembaga  pendidikan  Islam  dimana- mana  begitu  besarnya.  Demikian  pula  keinginan  sebagian  besar  masyarakat untuk  memberikan  pengajaran  agama  Islam  kepada  putra-putrinya  lewat pesantren,  madrasah,  dan  sekolah  demikian  kuat.  Oleh  karena  itu,  lembaga pendidikan  Islam  (pondok  pesantren/madrasah/sekolah)  tumbuh  dan berkembang  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  Islam,  sehingga  mereka sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan  berbasis masyarakat ( community based education ). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi,  motif  membangun  lembaga  pendidikan  Islam  (pondok pesantren/madrasah/sekolah)  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan
 Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda.
mereka.  Tidak  heran  jika  lembaga  pendidikan  Islam  (pondok pesantren/madrasah/sekolah)  yang  dibangun  oleh  mereka  bisa  seadanya  saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh  semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Hingga saat ini lebih dari 90  %  jumlah  lembaga  pendidikan  Islam  (madrasah)  yang  ada  di  Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri.
Data  tersebut  mengandung  makna  betapa  tingginya  semangat kemandirian masyarakat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam atau madrasah (MI, MTs dan MA) yang lebih didorong oleh semangat keagamaan dan  dakwah,  sehingga  mampu  menampung  sejumlah  besar  peserta  didik  dan sekaligus  ikut    mensukseskan  wajib  belajar  9  (sembilan)  tahun  di  Indonesia. Hanya saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut harus dibarengi dengan profesionalitas  dalam  kepemimpinan  dan  manajemen  madrasah,  serta didukung  oleh  sumberdaya  internal,  baik  dalam  pengembangan  program pendidikan  (kurikulum),  sistem  pembelajaran,  sumberdaya  manusia,    sumber dana maupun prasarana dan sarana yang memadai, sehingga proses dan hasil pendidikannya  akan  semakin  meningkat  kualitasnya  dan  mampu  bersaing dengan sistem sekolah.
Semangat  keagamaan  dan  dakwah  tersebut  akhir-akhir  ini  juga dihadapkan  dengan  tuntutan  baru  terutama  menyangkut  pemberlakuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  yang  diikuti  dengan  beberapa  Permendiknas  sebagai  penjabaran dari PP tersebut. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  NKRI,  yang  terdiri  atas  8 (delapan) standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik & tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian  pendidikan.  Dengan demikian,  setiap  madrasah  dituntut  untuk  memenuhi  standar  tersebut  untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi. 1 Hasil-hasil  survey  internasional  menunjukkan  bahwa  mutu  pendidikan di Indonesia masih rendah. Di sisi lain,  kita juga dihadapkan dengan tantangan eksternal ,  yaitu  perubahan  yang  cepat  dari  lingkungan  strategis  di  luar  negara kita.  Pasar  bebas  ASEAN  (AFTA)  berlaku  sejak  tahun  2003  yang  lalu,  dan kerjasama  ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC)  telah  berlaku  mulai  2010  untuk negara-negara  maju  dan  2020  untuk  seluruh  anggotanya  termasuk  Indonesia. Jadi, kita berada dalam posisi untuk tidak bisa mengelak dari tekanan eksternal tersebut.
Menghadapi  tantangan  tersebut,  maka  perubahan,  inovasi,  dan pembaharuan  merupakan  “kata  kunci”  yang  perlu  dijadikan  titik  tolak  dalam mengembangkan  madrasah.  Untuk  memanaj  perubahan  tersebut  perlu bertolak  dari  visi  yang  jelas,  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  misi,  dan
1 Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Dari  Paradigma  Pengembangan,  Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 23
didukung oleh skill, insentif, sumberdaya (fisik dan non fisik, termasuk SDM), untuk  selanjutnya  diwujudkan  dalam  rencana  kerja  yang  jelas.  Dengan demikian,  maka  akan  terjadilah  perubahan.  Jika  salah  satu  aspek  saja ditinggalkan,  maka  akan  mempunyai  ekses  tertentu.  Misalnya,  jika  visi ditinggalkan atau dalam pengembangan madrasah tidak bertolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur. 2
Perubahan atau inovasi itu sendiri hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa  yang  dituju  oleh  perubahan  itu  adalah  peningkatan  mutu    pendidikan, sehingga masing-masing lembaga pendidikan dituntut untuk menyelenggarakan dan  mengelola  pendidikan  secara  serius  dan  tidak  setengah  hati,  ia  harus mampu  memberikan quality  assurance (jaminan  mutu),  mampu  memberikan layanan  yang  prima,  serta  mampu  mempertanggungjawabkan  kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholders .
Untuk  mewujudkan  perubahan  atau  inovasi  tersebut,  maka  ada beberapa  modal  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  pemimpin  dan  manajer pendidikan,  yaitu:  (1)  bersedia  mengambil  resiko;  (2)  selalu  menginginkan pembaharuan;  (3)  bersedia  mengatur  dan  mengurus;  (4)  mempunyai  harapan yang  tinggi;  (5)  bersikap  positif;  dan  (6)  berani  tampil  dan  berada  di  muka. Pengembangan  madrasah  berprestasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  kepala madrasah yang memiliki keenam modal dasar tersebut. Selain itu,  agar kepala madrasah sebagai seorang manajer dapat melakukan misinya, maka ia dituntut untuk  memiliki  minimal  3  (tiga)  kemampuan,  yaitu:  (1)  kemampuan konseptual, seorang manajer menjadi generalis; (2) kemampuan sosial, manajer tidak bisa bekerja sendiri; dan (3) kemampuan teknis, yang menekankan pada aspek keterampilan profesional.
Berangkat  dari  pandangan  diatas,  penulis  akan  memaparkan  motif penyelenggaraan pendidikan Islam dari berbagai sisi,  perbedaan kelangsungan hidup  lembaga,  implikasi  pada  kepemimpinan  dan  manajemen,  dan  model pemberdayaan sumber-sumber pendidikan.

## B.  MACAM-MACAM MOTIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM
Kalau  kita  menelaah  motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  sangat bervariasi,  tergantung  latar  belakang  dari  penyelenggaranya.  Adapun  diantara motif penyelengaraannya adalah:

## 1. Dakwah Islam
Sebelum penulis memaparkan motif penyelenggaraan pendidikan Islam bermotif  dakwah,  perlu  penulis  ambilkan  dari  beberapa  firman  Allah  yang
2 Muchammad  Eka  Mahmud, Kepemimpinan  &  Manajemen  Pendidikan Sekolah/Madrasah , (Jakarta: Sejahtera Kita, 2010), hal. v
berkaitan  dengan    dakwah  agar  ada  titik  temu  antara  motif  penyelenggaran pendidikan dengan nilai dakwah.
Beberapa  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  bertalian  dengan    dakwah sebagaimana diuraikan di atas misalnya:
ةمأ مكنم نكتلو
نوعدي
كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ
نوحلفملا مه . { نارمع لا : 401 }
Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).
نمم لاوق نسحأ نمو اعد نيملسملا نم يننإ لاقو احلاص لمعو الله ىلإ . { تلصف : 33 }
Artinya:  “ Siapakah  yang  lebih  baik  perkataannya  daripada  orang  yang menyeru  kepada  Allah,  mengerjakan  amal  yang  shaleh  dan  berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (QS. Fushshilat: 33).
اللهو وعدي
ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو ملاسلا راد ىلإ . { سنوي : 52 } Artinya: “Allah  menyeru  (manusia)  ke  Darussalam  (surga),  dan menunjuki  orang  yang  dikehendaki-Nya  kepada  jalan  yang  lurus  (Islam)”. (QS. Yunus: 25).
Dari segi terminologi, kata dakwah memiliki berbagai ragam definisi di mana terdapat kesamaan secara  esensial  meskipun diuraikan melalui berbagai perbedaan redaksi. Secara sederhana dakwah dapat didefinisikan sebagai usaha menggerakkan  pikiran  dan  perbuatan  manusia  untuk  mengembangkan  fungsi kerisalahan  di  samping  kerahmatan.  Fungsi  kerisalahan  berupa  tugas menyampaikan din  al-Islam (pendidikan)  kepada  manusia,  sedangkan  fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. 3 Dalam  pengertian  yang  integralistik,  Roosdi  A.S.  (dalam  Hafiduddin) menguraikan pengertian dakwah sebagai berikut:
Dakwah  merupakan  suatu  proses  yang  berkesinambungan  yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental  atau  kebetulan,  melainkan  benar-benar  direncanakan,  dilaksanakan dan  dievaluasi  secara  terus  menerus  oleh  para  pengemban  dakwah  dalam rangka  mengubah  perilaku  sasaran  dakwah  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang telah dirumuskan. 4
3 Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal. 11
4 Didin Hafiduddin, Dakwah Aktual, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 77
Dengan  demikian  pengertian  dakwah  dari  segi  terminologi  secara umum dapat disimpulkan kedalam beberapa point sebagai berikut:
a. Dakwah  merupakan  suatu  proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang dilakukan yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
b. Proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  tersebut  dilakukan  dalam  upaya mencapai tujuan tertentu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam kerangka mardlatillah.
c. Proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  misalnya  adalah  hal  mengajak orang untuk mentaati Allah atau memeluk agama Islam, untuk amar ma’ruf  nahi  munkar, perbaikan  dan  pembangunan  kehidupan masyarakat. Uraian ayat dan pendapat  di atas menggambarkan bahwa dakwah dan amar  ma’ruf  nahi  munkar adalah  suatu  upaya  atau  sarana  yang  sangat  penting bagi  tercapainya  tujuan  utama  dakwah.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan  dakwah  dan amar  ma’ruf  nahi  munkar melalui  berbagai  cara diantaranya  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  Islam, serta  memberi ancaman yang keras  kepada siapa  saja yang  melalaikan usaha-usaha dakwah. Dengan  demikian,  penyelengaraan  pendidikan  Islam  merupakan  dakwah  dan amar ma’ruf yang harus dilaksanakan dalam rangka menyampaikan amanat dari Allah  dan  Rasulnya  agar  anak  didik/santri  mempunyai  tauhid  yang  kuat  dan akhlaqul karimah.
Prinsip  penegakkan  kebenaran  dan  jalan  yang  lurus  melalui penyelenggaraan pendidikan Islam mengandung arti bahwa kegiatan yang yang dilakukan  oleh  para  penyelenggara  pendidikan  yaitu  kepala  sekolah, guru/ustadz  haruslah  mengandung  upaya  untuk  menegakkan  kebenaran  dan menyuruh objek dakwah (murid/santri) untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
ةمأ مكنم نكتلو نوعدي
كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ
نوحلفملا مه . { نارمع لا : 401 }
Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).
Prinsip  kontinuitas  dan  kelanggengan,  serta  penyampaian  yang dilakukan  dengan  penuh  keberanian  dan  keikhlasan  merupakan  prinsip  yang tak  kalah  pentingnya  dalam  mendasari  kegiatan  dakwah  melalui penyelenggaraan  pendidikan  Islam.  Sedangkan  prinsip  subjek  dakwah (penyelenggara pendidikan Islam) dengan predikat ahsanu qaulan wa ‘amalan dan kepatuhan  kepada  Allah  juga  merupakan  prinsip  yang  turut  menentukan keefektifan  pelaksanaan  dakwah,  yakni  subjek  dakwah  (penyelenggara
pendidikan  Islam)  akan  memiliki  daya  tarik  yang  besar  jika  ia  memiliki kemampuan  ucapan  yang  fasih  yang  ditunjang  oleh  kemampuan  praksisnya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah secara konsisten.
Kalau  ditelaah  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang  bermotif dakwah  membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya  adalah memiliki kekuatan besar untuk bertahan dan hidup ( survival ) meskipun jumlah siswanya  hanya  sedikit.  Tidak  ada  kata  menyerah  dalam  meneruskan keberadaan  lembaga  pendidikan  sesuai  dengan  konsep  dakwah  diatas. Sementara  itu,  segi  negatifnya  terkadang  menimbulkan  kondisi  serba  tidak teratur,  serba  tidak  terencana,  serba  tidak  terancang,  serba  tidak  kompetitif, dan serba mengalami kemunduran. 5

## 2. Pelestarian warisan orang tua
Motif  penyelenggaran  pendidikan  Islam  tidak  terlepas  dari  usaha  untuk melestarikan warisan orang tua. Banyak para tokoh (orang tua) telah berjuang keras mendirikan, membangun, mempertahankan eksistensi pendidikan Islam (pondok  pesantren/madrasah)  yang  telah  dirintisnya  dalam  rangka melestarikan nilai-nilai dan budaya Islam. Sebab tugas pendidikan Islam adalah sebagai  realisasi  dari  pengertian tarbiyah  at-tabligh (menyampaikan  atau tranformasi  kebudayaan).  Tugas  penyelenggaran  pendidikan  Islam  yang  telah dibangun  tersebut  adalah  mewariskan  nilai-nilai  budaya  Islami.  Hal  ini  perlu, karena kebudayaan Islam dan warisan tersebut akan mati apabila nilai-nilai dan normanya  tidak  berfungsi  dan  belum  sempat  diwariskan  kepada  generasi berikutnya.
Generasi  perintis  berjuang  keras  dalam  mempertahankan  eksistensi lembaga  pendidikan  yang  telah  dirintisnya.  Seperti,  perjuangan  Kyai  Hasyim Asy’ari  dalam  merintis,  mengembangkan,  dan  mempertahankan  eksistensi pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dengan berbagai cara dan upaya. Kyai Hasyim  Asy’ari  pernah  mendatangkan  pendekar  dari  Banten  dalam  rangka melindungi  eksistensi  pesantren  dan  santrinya.  Sebab  masyarakat  sekitar pondok pesantren adalah masyarakat yang adat kebiasaannya molimo . 6
Perjuangan  Kyai  Hasyim  Asy’ari  yang  berat  tersebut  hanyalah  satu contoh  dari  sekian  banyak  perjuangan  para  kyai  dalam  rangka  rangka mendirikan,  mengembangkan,  dan  mempertahankan  lembaga  pendidikan Islam.    Dari  sinilah  patut  dijadikan  contoh  perjuangan  para  perintis penyelenggara pendidikan Islam.
Kemudian, penerus dari perintis penyelenggara pendidikan Islam adalah anak-anak  dan  generasi  berikutnyalah  yang  mempertahankan  eksistensi
5 Mujamil  Qomar, Manajemen  Pendidikan  Islam,  Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga Pendidikan Islam , (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 28
6 Mardiyah,  “Kepemimpinan  Kyai  Dalam  Mempertahankan  Budaya  Organisasi (Studi  Kasus  PP.  Lirboyo Kediri,  PM.  Gontor  Ponorogo,  Pesantren  Tebuireng  Jombang”, Disertasi: ( UIN Malang ), t.d.
pendidikan  Islam  (pondok  pesantren/madrasah)  yang  telah  dibangun  oleh orang tua mereka (perintis). Agar nilai-nilai yang telah menjadi perilaku dalam lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren/madrasah) dapat survival. Ada  beberapa  sumber  nilai,  yang  harus  dipertahankan  dalam penyelenggaran pendidikan Islam sebagai warisan orang tua:
a. Nilai ilahiyah ; nilai yang dititahkan oleh Allah melalui para Rasul-Nya yang  diabadikan  pada  wahyu.  Inti  nilai  ini  adalah  iman  dan  taqwa.
Nilai ini tidak mengalami perubahan karena mengandung kemutlakan bagi  kehidupan  manusia  selaku  pribadi  dan  anggota  masyarakat.
Konfigurasi  nilai  ini  dimungkinkan  dinamis,  walaupun  nilai intrinsiknya  tetap  abadi.  Pelaku  pendidikan  (penyelenggara pendidikan/pewaris  dari  warisan  orang  tua)  memiliki  tugas  untuk menginterpretasikan  nilai-nilai  tersebut  agar  nilai-nilai  dapat diaplikasikan dalam kehidupan. 7
b. Nilai insaniyah ;  nilai  yang  tumbuh  atas  kesepakatan  manusia  serta hidup  dan  berkembang  dari  peradaban  manusia.  Nilai  ini  bersifat dinamis,  yang  keberlakuannya  relative  dan  dibatasi  oleh  ruang  dan waktu.  Nilai-nilai  insane  yang  kemudian  melembaga  menjadi  tradisi yang  diwariskan  secara  turun-temurun  dan  mengikat  anggota masyarakat  yang  mendukungnya.  Penyelenggara  pendidikan  Islam (pewaris  dari  warisan  orang  tua)  memiliki  tugas  tidak  saja menginterpretasikan  nilai-nilai  tersebut,  tetapi  juga  bagaimana mengontrol  nilai-nilai  tersebut,  tetapi  juga  bagaimana  mengontrol nilai-nilai-nilai tersebut untuk mendekati pada nilai idealnya ( ilahiyah ), sehingga  terjadi  keselarasan  dan  keharmonisan  batin  dalam menjalankan nilai tersebut. 8
Kalau ditelaah secara realitas bahwa kedua nilai itu biasanya dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan Islam (pewaris dari warisan orang tua). Dalam konteks ini, menurut hemat penulis pendidikan dijadikan sebagai fungsi “cagar budaya”,  pewarisan  nilai  ( transfer  of  values ).  Kenyataan  seperti  ini,  menurut  A. Malik Fadjar 9 berimplikasi pada lembaga pendidikan yang hanya berupaya pada pemenuhan  kuantitas  peserta  didik  (populis)  tetapi  kurang  berorientasi  pada kualitas.
Kemudian, kalau kita telaah keberadaan lembaga pendidikan Islam  kalau masih dipegang/kelola oleh pendiri, generasi pertama, dan kedua masih eksis. Namun,  kalau  sudah  dipegang/kelola  generasi  ketiga,  keempat  mulai mengalami kemunduran disebabkan oleh motif dan orientasi penyelenggaraan pendidikan  Islam  berbeda  dengan  motif  para  pendiri.  Disamping  itu,
7 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 79
8 Noeng  Muhadjir, Ilmu  Pendidikan  &  Perubahan  Sosial:  Suatu  Teori  Pendidikan ,
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987), hal. 144
9 Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, ( Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hal. 69
dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap lembaga pendidikan mulai menurun.
Kita menyadari dalam dinamika dan peradaban global saat ini, lembaga pendidikan  Islam  mengalami  tantangan  yang  sangat  berat.  Yakni  masyarakat mulai  terbelenggu  dengan  pandangan    positivisme,  materialisme,  dan kapitalisme  sehingga  segala  sesuatu  yang  tidak  memberikan  faedah, keuntungan, dan peluang akan ditinggalkan. Bertolak dari pandangan  di atas bahwa lembaga pendidikan Islam dianggap marginal oleh masyarakat memang cukup  beralasan.  Masyarakat  menganggap  lembaga  pendidikan  Islam  tidak profesional,  tidak  berkualitas,  nem  dibawah  rata–rata, out  put tidak  mampu berkompetisi  dengan  yang  lain,  dan  bahkan  dianggap  manajemen  lembaga pendidikan Islam amburadul ( Common Sense ).

## 3 . Penguatan Organisasi (pemberdayaan kader)
Motif penyelenggaraan pendidikan Islam tentu berbeda-beda tergantung perspektif  penyelenggara  pendidikan.  Di  samping  motif  dakwah  Islam, pelestarian  warisan  orang  tua  adalah  penguatan  organisasi  (pengkaderan). Seperti  penyelenggaran  pendidikan  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PKS dan lain-lain. Namun, dalam makalah ini, penulis  hanya  memaparkan  motif  penyelenggaran  pendidikan  yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.
Corak  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang  dilaksanakan  oleh Nahdlatul  Ulama  tidak  terlepas  dari  model  pesantren.  Banyak  orang  yang mengidentikan  bahwa  NU  identik  dengan  pesantren,  tentu  pendidikan  yang dikelola oleh NU  tidak jauh dengan pesantren, yaitu mempertahankan tradisi ke-NU-an.Yang  mana  tokoh-tokoh  pendirinya  berasal  dari  dan  pendiri pesantren, seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah. Beliau dari  kecil,  dewasa,  tua  hidup  di  pesantren.  Sehingga  sistem  pendidikan  Islam yang dikembangkan NU tidak terlepas dari corak pesantren.
Pembentukan  organisasi  NU  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dinamika internal  umat  Islam  di  Indonesia.  Seperti  tercantum  pada  anggaran  dasar organisasi ini sejak didirikan. Organisasi ini bertujuan untuk menegakan syariat Islam menurut haluan ahlussunnah wal jamaah yang bersandar pada madzab fiqh yang  empat,  yaitu  Imam  Syafi’I,  Hanafi,  Maliki,  dan  Hambali.  Dari  tujuan tersebut  tergambar  bahwa  organisasi  ini  dibentuk  untuk  memelihara  dan melestarikan  pemikiran  madzab  fiqh  sebagai  pedoman  dalam  pengamalan ajaran agama. 10
Dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai tingkat ranting yang  menangani  pelaksanaan  pendidikan  adalah  LP  Ma’arif  NU  baik  tingkat TK  sampai  perguruan  tinggi.  Kurikulum  yang  dipakai  adalah  mendasarkan pada  kurikulum  pemerintah  dan  ada  beberapa  tambahan  mata  pelajaran,
10 Nurhayati  Djamas, Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 67
seperti  Aswaja,  ke-NU-an.  Mata  pelajaran  tersebut  adalah  suatu  usaha  untuk mempertahankan  pemahaman  yang  dipakai  oleh  NU,  agar  pengkaderan melalui jalur pendidikan tetap berjalan.
Kemudian  penyelenggaran  pendidikan  Islam  yang  dikembangkan dilingkungan Muhammadiyah agak berbeda dengan model pendidikan Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama yang utamanya berbasiskan pesantren. Meskipun KH.  Ahmad  Dahlan  berlatar  belakang  pesantren,  gagasan  pendidikan  yang diterapkan  di  Muhammadiyah  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  pendidikan sekolah-sekolah Belanda, terutama model pendidikan di sekolah Taman Siswa yang  didirikan  Budi  Utomo.Pembaharuan  sistem  pendidikan  Islam  yang dirintis KH. Ahmad Dahlan tidak terlepas dari keterlibatan dan pergaulannya yang  luas  dengan  lingkungan  Budi  Utomo.  Disamping  itu,  KH.  Ahmad Dahlan  sendiri  juga  pernah  mengajar  di  Belanda.  Sehingga  dalam perkembanganya sistem pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah lebih ekspansif.
Bidang  pendidikan  merupakan  agenda  program  yang  mendapatkan prioritas  utama  dilingkungan  Muhammadiyah.  Berbeda  dengan  Nahdlatul Ulama yang didirikan para Kyai tentu corak pendidikan yang didirikan identik dengan  pesantren.  Pembaharuan  pendidikan  Islam  yang  dilakukan Muhammadiyah sejak awal, yaitu dengan menerapkan kurikulum pengetahuan umum  disamping  pengetahuan  agama.  KH.  Ahmad  Dahlan  pertama  kali mendirikan  madrasah  Muhammadiyah  dengan  memasukan  ke  dalamnya pengetahuan umum selain pengetahuan agama; mendirikan sekolah Muallimin dan Muallimat (sekolah  guru)  di  Yogyakarta  pada  tahun  1922,  serta Kulliyatul Mubalighin dan Mubalighat . 11
Kurikulum yang diterapkan di pendidikan Muhammadiyah mendasarkan pada  program  Muhammadiyah.  Mata  pelajaran  al-Islam  yang  diajarkan  di sekolah-sekolah  Muhammadiyah  meliputi  sub-sub  mata  pelajaran  al  Qur’an, Hadis, Akidah, ibadah, muamalah, akhlaq dan tarikh Islam. Buku-buku rujukan yang  digunakan  untuk  pelajaran  al-Islam  di  sekolah-sekolah  Muhammadiyah untuk  pendidikan  dasar  dan  menengah  dikeluarkan  oleh  Majelis  pendidikan Muhammadiyah  yang  terdiri  dari  beberapa  seri  buku  al-Islam  untuk  setiap jenjang  pendidikan.  Isi  buku-buku  al-Islam  untuk  semua  jenjang  pendidikan terutama  berkaitan  dengan  dasar  pengetahuan  dan  pengamalan  ajaran  Islam yang  diperlukan  seorang  muslim.  Hal  ini  berbeda  dengan  pendidikan dilingkungan  pesantren dengan rujukan kitab kuning yang mengacu langsung pada pemikiran ulama. Pada lingkup yang lebih luas, kitab-kitab yang dipakai dilingkungan Muhammadiyah adalah Fiqh al-sunnah, dan Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rusyd. 12 Buku-buku al-Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah diantaranya berisi tentang ke-Muhammadiyah-an adalah salah
11 Ibid ., hal. 91
12 Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat:  Tradisi-tradisi  Islam  di Indonesia , (Bandung: Mizan, 1995), hal. 117-118
jalur  penguatan  organisasi  (pengkaderan)  melalui  pendidikan,  tidak  bedanya dengan ke-NU-an yang diajarkan di sekolah-sekolah NU.
Kalau  ditelaah  pengelolaan  lembaga  pendidikan  di  NU  dan Muhammadiyah sangat berbeda. Kalau di NU yang menangani dan mengelola pendidikan  adalah  LP  Ma’arif  NU.  Namun  keberadaan  LP  Ma’arif  hanya sebatas  mengumpulkan  lembaga-lembaga  pendidikan  di  bawah  NU  tidak mempunyai  kewenangan  instruksi  langsung  terhadap  lembaga-lembaga  yang bersangkutan.  Namun  kalau  di  Muhammadiyah  lembaga-lembaga  pendidikan yang dibawah naunganya mudah instruksinya.

## 4. Persaingan Pengaruh
Motif penyelenggaran pendidikan yang berikutnya dilatar belakangi oleh persaingan  pengaruh.  Persaingan  pengaruh  tersebut  bisa  berasal  dari  kyai, tokoh masyarakat, organisasi  kemasyarakatan dan lain-lain.Dalam makalah ini, penulis  mencoba  membatasi  dalam  wilayah  pengaruh  kyai,  sebab  kyai mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  keberadaan  pendidikan  santri  dan masyarakat.
Kedudukan  dan  pengaruh  kyai  terletak  pada  keutamaan  yang  dimiliki pribadi  kyai,  yaitu  penguasaan  dan  kedalaman  ilmu  agama;  kesalehan  yang tercermin  dalam  sikap  dan  perilakunya  sehari-hari  sekaligus  mencerminkan nilai-nilai yang hidup dilingkungan komunitas santri. Nilai-nilai yang hidup dan menjadi  ciri  dari  pesantren  seperti  ikhlas, tawadlu’ ,  dan  orientasi  kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah .
Nilai-nilai tawadlu’, yang tercermin dari ketundukan dan kepatuhan para santri terhadap kyainya mewarnai hampir seluruh relasi sosial yang melibatkan kyai.  Pola  hubungan  yang  hierarki  itu  tidak  hanya  berlangsung  dengan  para kyai, tetapi juga dengan anak keturunan dan kerabatnya. Karena keluarga kyai dipandang memiliki kedudukan khusus dalam sistem sosial pesantren. Mereka dianggap mempunyai hubungan darah dengan para bangsawan di Jawa. 13 Kalau ditelaah dari paparan di atas kedudukan kyai sangat berpengaruh dalam  pesantren,  tidak  terkecuali  sistem  pendidikan  Islam  yang  berada  di pesantren.  Bila  keluarga  kyai  mengalami  konflik  karena  suatu  masalah  dan mengakibatkan  firqoh,  dan  tidak  adanya islah akan  berdampak  kepada eksistensi pesantren dan sistem pendidikan yang ada dalam pesantren. Konflik tersebut  menjadikan  kepemimpinan  pesantren  menjadi  terpecah,  ada sekelompok  santri  yang  mengikuti  kyai  A,  dan  ada  sekelompok  santri  yang mengikuti  kyai  B.  Dampak  tersebut  berimbas  pula  kepada  eksistensi  sistem pendidikan Islam, akhirnya ada lembaga pendidikan yang dipimpin kyai A, dan ada  lembaga  pendidikan  yang  dipimpin  kyai  B.  Walhasil,  antar  kyai  saling
13 Dawam  Raharjo  (ed), Pergulatan  Dunia  Pesantren,  Membangun  dari  Bawah ,  (Jakarta:
P3M, 1985), hal. 35
bermusuhan dan memperebutkan pengaruh masing-masing agar pesantren dan lembaga  pendidikannya  diakui  oleh  santri,  masyarakat  dan  pemerintah. Misalnya, kasus Universitas Darul Ulum Jombang, dan kasus-kasus yang lain.

## 5. Tuntutan Masyarakat
Kalau  kita  telaah  motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  adanya tuntutan  dari  masyarakat,  dimungkinkan  karena  jauhnya  lembaga  pendidikan yang ada. Oleh karena itu, ada orang yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk  menyelenggarakan  pendidikan.  Berangkat  dari  tuntutan  masyarakat tersebut, akhirnya menyelenggarakan pendidikan seadanya.
Kelebihan  motif  penyelenggaraan  pendidikan  adanya  tuntutan masyarakat akan lebih bisa bertahan. Sebab masyarakat memerlukan kehadiran lembaga  pendidikan  tersebut.  Masyarakat  punya  rasa  tanggung  jawab seandainya  lembaga  pendidikan  tersebut  tutup.  Akhirnya,  anak-anak  mereka dimasukan  ke  lembaga  tersebut.  Disamping  itu,  kelebihan  yang  lain  adalah masyarakat  mudah  diajak  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  dalam  rangka penyelenggaraan  pendidikan,  hal  ini  disebut  konsep  pendidikan  berbasis masyarakat  ( community  based  education ).  Namun,  sisi  kelemahannya  adalah penyelenggaraan  pendidikan  apa  adanya.  Perubahan  dan  inovasi  kurang dilakukan  karena  SDM    kurang  memadai,  karena  hanya  tuntutan  dari masyarakat, daripada tidak ada.

## 6. Amanat Dari Tokoh
Kalau kita menelaah motif penyelenggaraan pendidikan Islam adakalanya amanat dari tokoh. Hal ini biasa terjadi di pondok pesantren. Suatu misal, ada kyai  yang  mempunyai  pondok  pesantren,  namun  tidak  mempunyai  anak kandung,  akhirnya  kyai  memberi  amanat  kepada  seseorang  untuk  mengelola pesantrennya  atau  lembaga  pendidikannya.  Atau  kyai  tidak  mempunyai  anak laki-laki hanya anak perempuan, akhirnya kyai memberi amanat salah satu dari menantunya laki-laki untuk menggantikannya, dan lain-lain.
Hal  yang  demikian,  akan  membawa  dampak  pada  penyelenggaraan pendidikan Islam yaitu  akan berjalan dengan baik, bila yang diberi amanat kyai adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan  sebaliknya,  bila  yang  diberi  amanat  oleh  kyai  adalah  orang  tidak mempunyai  kompetensi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  maka  lembaga pendidikan  akan  mengalami  stagnasi  ( la  yahya  wala  yamutu,  wujuduhu kaadamihi ). 14
14 Muchammad Eka Mahmud, Kepemimpinan , hal. 45

## 7. Motif Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Motif penyelenggaraan pendidikan Islam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di dasari oleh firman Allah dalam Surat At Taubah ayat 122, dan sabda Rasulullah SAW:
                       “ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak  pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di  antara  mereka  beberapa  orang  untuk memperdalam  pengetahuan  mereka  tentang  agama  dan  untuk  memberi  peringatan kepada  kaumnya  apabila  mereka  telah  kembali  kepadanya,  supaya  mereka  itu dapat menjaga dirinya”.
“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat ”. (Al Hadis).
“Carilah ilmu dari sejak lahir (buaian) sampai liang lahat (mati)”. (Al Hadis).
“Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina”. (Al Hadis).
Dari  keterangan  firman  Allah  dan  Hadis  diatas  menunjukan  bahwa motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dalam  rangka  pengembangan  ilmu pengetahuan adalah merupakan kewajiban kita semua, dimanapun dan sampai kapanpun. Kalau seandainya motif yang semacam ini tetap menggelora dalam sanubari  kita,  eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam  tidak  mengalami kemunduran atau bahkan gulung tikar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
“ Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya ”. (Al Hadis)
Hadis diatas menunjukan bahwa niat ( motif ) mempunyai peran dan andil yang cukup besar dalam setiap gerak dan langkah manusia. Begitu juga dalam penyelenggaraan  pendidikan  Islam  sangat  dipengaruhi  oleh  motif penyelenggara.

## C. PERBEDAAN KELANGSUNGAN HIDUP (SURVIVAL) LEMBAGA
Kalau  menelaah  motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam    sangat bervariatif,  yaitu:  motif  dakwah  Islam,  pelestarian  warisan  orang  tua, penguatan  organisasi  (pemberdayaan  kader),  persaingan  pengaruh,  tuntutan masyarakat,  amanat  dari  tokoh,  dan  lain-lain.  Perbedaan  motif  tersebut berdampak  pada  perbedaan  kelangsungan  hidup  masing-masing  lembaga
pendidikan  Islam  yang  telah  diselenggarakan.  Secara  teori  dan  realitas  di lapangan,  penyelenggaraan  pendidikan  akan  tetap  survival  bila  ada  visi,  misi yang jelas, inovasi dan didukung oleh skill, insentif, sumber daya (fisik dan non fisik,  termasuk  SDM),  kepemimpinan  dan  manajemen  yang  profesional  dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Menurut  hemat  penulis,  kalau  kita  menelaah  eksistensi  lembaga pendidikan  yang  didirikan  dengan  motif  dakwah,  pelestarian  warisan  orang tua,  penguatan  organisasi,  persaingan  pengaruh,  tuntutan  masyarakat,  amanat tokoh  eksistensinya  akan  sama,  yaitu  akan  mengalami  penurunan  (jumlah siswa),  gulung  tikar  bila  penyelenggaraanya  apa  adanya.  Sebaliknya,  akan mengalami  perbedaan  eksistensinya  bila  lembaga  pendidikan  selalu  ada perubahan, inovasi, penguatan manajerial, pemberdayaan SDM, pemberdayaan pengelolaan  keuangan,  sarana  prasarana  yang  memadai  dan  selalu  tanggap terhadap perubahan. Barangkali dapat dilihat, eksistensi UNISMA Malang dan UMM.

## D. IMPLIKASI PADA MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
Kalau kita telaah dan cermati motif penyelenggaraan pendidikan Islam yang  bervariatif  tersebut  berimplikasi  pada  pola-pola  kepemimpinan  dan manajemen  yang  berbeda-beda.  Motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam karena  dakwah,  pola  kepemimpinan  dan  manajemen  yang  diterapkan  adalah nilai keikhlasan dan kejujuran (ikhlas beramal). Segala sesuatu yang dikerjakan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  bermuara  kepada  ibadah  kepada Allah.  Para  penyelenggara  pendidikan  (kepala  sekolah,  guru,  staf)  bekerja seutuhnya  untuk  dakwah lillahi  ta’ala ,  sehingga  imbalan  yang  didapat  tidak seimbang dengan jerih payah yang dikerjakan.
Penyelenggaran  pendidikan  Islam  semacam  ini  banyak  ditemukan  di pesantren tradisional. Kondisi manajemen pesantren tradisional hingga hari ini sangat  memprihatinkan,  suatu  keadaan  yang  membutuhkan  solusi  dengan segera  untuk  menghindari  ketidakpastian  yang  berlarut-larut.  Kenyataan  ini menggambarkan bahwa kebanyakan pesantren tradisional dikelola berdasarkan tradisi,  bukan  profesionalisme  berdasarkan  keahlian  ( skill ),  baik human  skill , conceptual  skill ,  maupun technical  skill secara  terpadu.  Akibatnya  tidak  ada perencanaan  yang  matang,  distribusi  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  baik dan sebagainya.
Tradisi ini merupakan salah satu kelemahan pesantren-meskipun dalam batas-batas  tertentu  dapat  menumbuhkan  kelebihan.  Dalam  perspektif manajerial,  landasan  tradisi  dalam  mengelola  suatu  lembaga,  termasuk pesantren  menyebabkan  produk  pengelolaan  asal  jadi,  tidak  memiliki  fokus strategi yang terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung eksklusif dalam pengembangannya. Bila saja pesantren tradisional sejak semula dikelola secara  profesional  berdasarkan  skill  manajerial,  tentu  telah  mampu
berkembang dengan pesat menjadi pusat kajian ke-Islaman yang progesif dan produktif  dalam  menghasilkan  karya-karya  ilmiah  yang  berbobot.  Bahkan, dapat mengembangkan  kajiannya pada berbagai disiplin ilmu seperti  Harvard University  di  Amerika  yang  dahulu  merupakan  “pesantren”  umat  katolik. Faktor utama keterlambatan ini adalah manajemen. 15 Dengan demikian dapat diambil  benang  merah  bahwa  penyelenggaan  pendidikan  Islam  bermotif dakwah ada kelebihan, namun juga banyak kekurangan. Dari segi kelebihannya efisiensi  biaya  dapat  diminimalisir  dengan  sekecil-kecilnya.    Dari  segi kekurangannya  pola  kepemimpinan  dan  manajemen  ala  kadarnya  (tidak profesional), sebab semuanya ikhlas beramal untuk dakwah.
Kemudian  implikasi  manajemen  dan  kepemimpinan  penyelenggaraan pendidikan  yang  bermotif  pelestarian  orang  tua  adalah  tergantung  pada penyelenggara pendidikan. Kalau pewaris adalah orang yang profesional dalam memanaj  dan  menggunakan  skill  manajerial  tentu  berdampak  pada  eksistensi lembaga  pendidikan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi  lembaga pendidikan unggul. Bila pewaris adalah orang yang tidak memiliki kemampuan manajerial  yang  baik,  tentu  pengelolaan  ala  kadarnya  dan  berdampak  pada eksistensi lembaga.
Kemudian  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  bermotif  penguatan organisasi  (pemberdayaan  kader)  akan  berimplikasi  pada  pola  kepemimpinan dan  manajemen  yang  berbeda.  Sebagai  contoh  pola  manajerial  di  Nahdlatul Ulama  dalam  perekrutan top  leader ,  manajer,  karyawan,  staf  masih  membawa simbol  keorganisasian.  Dalam  perekrutan  tersebut  yang  diutamakan  adalah orang  NU  walaupun  tidak  mempunyai  kemampuan  dalam  bidangnya.  Hal dapat  dilacak  di  dalam  perekrutan  karyawan  di  LP  Ma’arif  NU.  Akibat  pola manajemen yang masih mementingkan kadernya berdampak pada pencapaian hasil prestasi yang diinginkan tidak maksimal.
Pola  yang  demikian  juga  berlaku  di  Muhammadiyah,  dalam  merekrut pimpinan,  karyawan  dan  staf  masih  melihat  latar  belakang  si  karyawan. Kenyataan yang demikian dapat dilacak dalam perekrutan karyawan di lembaga pendidikan  Muhammadiyah.  Memang  perlu  diakui  pola  perekrutan  di Muhammadiyah  agak  sedikit  terbuka  dibanding  di  lembaga  pendidikan  NU. Pola-pola  manajemen  yang  semacam  ini  masih  menjangkiti  lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi  kemasyarakatan, selain NU dan Muhammadiyah seperti lembaga pendidikan PKS, dan lain-lain.
Implikasi  kepemimpinan  dan  manajemen  pendidikan  yang  bermotif persaingan  pengaruh  berbeda  dengan  penyelenggaran  pendidikan  yang bermotif  dakwah,  penguatan  organisasi.  Pola  yang  bermotif  persaingan pengaruh  akan  menawarkan  hal  yang  baru  yang  dianggap  monumental  dan membawa  pengaruh,  seperti  misalnya  Universitas  Darul  Ulum  Jombang menjadikan Gus Dur sebagai Rektornya. Namun kenyataannya, tetap tidak ada
15 Mujamil Qomar, Manajemen, hal. 59
perubahan  dikarenakan  pihak  kyai  yang  berebut  pengaruh  tersebut  tidak memiliki pola skill manajerial yang profesional.
Kemudian  implikasi  manajemen  dan  kepemimpinan  terhadap  motif tuntutan  masyarakat  berbeda  dengan  motif  persaingan  pengaruh.  Motif tuntutan  masyarakat  sangat  tergantung  penyelenggara  pendidikan.  Kalau penyelenggara  pendidikan  memiliki  pola  manajerial  yang  profesional  tentu akan  dikelola  dengan  professional,  baik  perekrutan top  management,  midle management,  low  management .  Dan  sebaliknya,  bila  orang  yang  dipercaya  oleh masyarakat  sebagai  penyelenggara  pendidikan  tidak  memiliki  pola  manajerial yang profesional akan berimplikasi pada pengelolaan lembaga seadanya.
Kemudian  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  bermotif  amanat  dari tokoh (kyai) akan berimplikasi pada pola manajemen dan kepemimpinan yang hampir  sama  dengan  tuntutan  masyarakat.  Bila  yang  diberi  amanat  adalah orang  yang  mempunyai  pola  manajerial  yang  profesional  dalam penyelenggaraan  pendidikan,  tentu  keputusan,  ketetapan  dalam  urusan lembaga  akan memakai pola manajerial yang profesional.Dan sebaliknya bila yang  diberi  amanat  orang  yang  tidak  memiliki  pola  manajerial  yang professional, maka pengelolaan lembaga akan cenderung seadanya.

## E.  MENUJU  PADA  PEMBERDAYAAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN ISLAM
Pemberdayaan sumber-sumber pendidikan dalam motif
penyelenggaraan  pendidikan  Islam  tentu  berbeda-beda.  Sebab  setiap  lembaga pendidikan  menyesuaikan  kondisi  riil  lembaganya.  Tidak  semua  lembaga pendidikan  memiliki  sumber-sumber  pendidikan  yang  memadai,  baik  yang menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hal ini akan berdampak terhadap kelanjutan penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu, tidak heran bila kita melihat kondisi pendidikan Islam yang  hanya  mampu  bertahan  beberapa  tahun  dan  berakhir  dengan  kondisi yang biasa di sebut oleh slogan “ la yahya wala yamutu ”, hidup enggan mati tak mau,  tidak  berdaya  dan  tidak  bermutu,  sebagai  cermin  keadaan  yang memprihatinkan secara berkesinambungan. 16
Dengan  melihat  kondisi  tersebut,  menurut  hemat  penulis  sudah seharusnya  penyelenggara  pendidikan  Islam  yang  bermotif  apapun  berjuang keras memberdayakan sumber-sumber pendidikan dengan jalan perubahan dan inovasi.  Penyelenggara  pendidikan  dalam  mengelola  dan  menyelenggarakan pendidikan dituntut serius dan tidak sekadarnya. Ia harus mampu memberikan quality  assurance (jaminan  mutu),  mampu  memberikan  layanan  prima,  serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat ataupun stakeholders lainnya.
Penyelenggara pendidikan harus mengembangkan dan memberdayakan SDM  yang  berkualifikasi  dan  berkompetensi,  serta  melakukan  sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional dengan cara memenuhi standar-standar nasional yang ada, dan bahkan meningkatkannya ke standar yang lebih tinggi, sehingga  eksistensinya  diakui  di  tingkat  regional,  nasional,  maupun internasional.
Model  pemberdayaan  yang  lain,  dapat  melalui  manajemen pengembangan  lembaga  pendidikan  Islam  yaitu  suatu  upaya  sistematis  dalam merencana,  mengorganisasi,  memimpin  dan  mengendalikan  lembaga pendidikan dengan segala aspeknya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien  agar  seluruh  komponen  sistem  lembaga  pendidikan  dengan  segala aspeknya  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien  agar  seluruh  komponen sistem  lembaga  pendidikan  Islam  berkembang  kearah  yang  lebih  baik,  lebih besar, lebih sempurna. Indikator lebih baik dan sempurna itu, meliputi banyak hal,  antara  lain  bidang  pembelajaran,  ketenagaan,  administrasi,  sarana prasarana, keuangan dan partisipasi masyarakat sebagai stakeholders-nya. 17 Dalam  konteks  pesantren  model  pemberdayan  manajemen  pesantren adalah  keputusan-keputusan  kyai  harus  diturunkan  menjadi  realitas  kegiatan. Prorses breaking  down itu  mestinya  melalui  tiga  level  manajemen  dengan masing-masing tugas khusus. Dari manajemen puncak ( top management ), menuju manajemen madya/menengah ( midle management ), kemudian manajemen tingkat bawah ( low management ), dan berakhir pada staf. Praksisnya, adalah manajemen puncak  dikendalikan  kyai,  manajemen  madya/menengah  dikendalikan  ustadz senior, sedangkan manajemen tingkat bawah dikendalikan oleh ustadz junior. Kiai  sebagai  manajer  puncak  bertugas  menentukan  sasaran  dan kebijakan, memberikan bimbingan dan pengarahan, serta menentukan standart kinerja.  Ustadz  senior  sebagai  manajer  madya  mengemban  tugas menginterpretasikan dan menjelaskan kebijakan manajer puncak, berpartisipasi dalam  membuat  keputusan  yang  operasional,  dan  melatih  manajer  tingkat bawah.  Adapun  ustadz  junior  sebagai  manajer  tingkat  bawah  memiliki  tugas merencanakan  kegiatan  sehari-hari,  membagi  tugas  pada  para  anggota, melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  bawahannya,  mengatur material, peralatan, dan perlengkapan, serta memelihara disiplin. 18
Kemudian  model  pemberdayaan  manajemen  finansial  (keuangan) merupakan  cermin  dari  kualitas  layanan  pendidikan.  Transparansi  dan open management dalam pemasukan, penggunaan keuangan adalah kunci keberhasilan dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Kualitas  layanan  pendidikan  merupakan poin penting terhadap hadirnya mutu out put dan outcome dari sebuah lembaga pendidikan.  Mengenai  hubungan  manajemen  finansial/keuangan  dengan kualitas layanan pendidikan dapat dilihat bagan dibawah ini
17 Baharuddin  Moh.  Makin, Manajemen  Pendidikan  Islam  Transformasi  Menuju Sekolah/Madrasah Unggul , (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 54
18 Mujamil Qomar, Manajemen , hal. 73
Dari skema diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan pendidikan diperoleh  dari  proses  pengendalian  dan  biaya  yang  dikeluarkan.  Informasi laporan  biaya  terutama  aktivitas  dan  unit cost yang  seharusnya  diawasi, membuktikan bahwa kualitas layanan dan variasinya, amat ditentukan dengan kemampuan  pengelolaan  keuangan  dengan  tepat  dan  akurat. 19 Hal  ini menjelaskan bahwa sistem biaya sebagai bagian dengan manajemen keuangan merupakan salah satu penentu terwujudnya kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan  yang  diinginkan.  Dari  sinilah  pentingnya  pemberdayaan  dalam manajemen finansial/keuangan.

## F. KESIMPULAN
Lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  ada  dimana-mana.  Hal  ini menandakan adanya motif dan semangat terhadap penyelenggaraan pendidikan
19 Baharuddin Moh. Makin, Manajemen , hal. 152
Anggaran Pendidikan
Audit mutu output outcome Pola subsidi dan penyalurannya Audit keuangan dan kualitas l ayanan Pengukuran dan sistem pelaporan kinerja madrasah Costing dan Pricing kualitas layanan pendidikan
Islam.  Motif  penyelenggaraan  pendidikan    tersebut  tidak  terlepas  dari  motif dakwah  Islam,  pelestarian  warisan  orang  tua,  penguatan  organisasi (pemberdayaan kader), persaingan pengaruh, tuntutan masyarakat, amanat dari tokoh, dan lain-lain.
Menurut  hemat  penulis,  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang bermotif  apapun,  akan  mengalami  penurunan, la  yahya  wala  yamutu ,    atau bahkan  gulung  tikar,  bila  penyelenggara  pendidikan  hanya  apa  adanya,  tidak ada perubahan, tidak ada inovasi, tidak ada visi misi yang jelas, tidak ada skill manajerial,  tidak  ada  insentif  yang  memadai,  dan  tidak  ada  pemberdayaan sumber daya manusia, dan sumber daya finansial yang memadai. Hal tersebut, akan  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  lembaga.  Lembaga  akan  eksis  bila ada  perubahan,  inovasi,  pengelolaan  dan  manajerial  yang  profesional, transparansi  pengelolaan  keuangan,  dan  pemberdayaan  SDM.  Sudah selayaknya  penyelenggara  pendidikan  Islam  berpikir  ke  depan,  yaitu  berpikir bagaimana  memajukan  lembaga  pendidikan,  bukan  berpikir  golongan,  suku, paham.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  sumber-sumber  pendidikan  adalah penting, diantaranya pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu penyelenggara pendidikan (kepala sekolah/madrasah, guru, staf, siswa dan lain-lain) dibarengi dengan pemberdayaan manajemen finansial.

## BIBLIOGRAFI
Bruinessen, Martin Van., Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia , Bandung: Mizan, 1995 Djamas,  Nurhayati., Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan , Jakarta: Rajawali Pers, 2009
Fadjar, Malik., Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999
Hafiduddin, Didin., Dakwah Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 1998 Mahmud,  Muchammad  Eka., Kepemimpinan  &  Manajemen  Pendidikan Sekolah/Madrasah , Jakarta: Sejahtera Kita, 2010
Makin,  Baharuddin,  Moh., Manajemen  Pendidikan  Islam  Transformasi  Menuju Sekolah/Madrasah Unggul , Malang: UIN-Maliki Press, 2010
Mardiyah,  Kepemimpinan  Kyai  Dalam  Mempertahankan  Budaya  Organisasi (Studi  Kasus  PP.  Lirboyo  Kediri,  PM.  Gontor  Ponorogo,  Pesantren Tebuireng  Jombang),  Malang  :  Disertasi  Tidak  Dipublikasikan,  UIN Malang, 2010
Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Dari  Paradigma  Pengembangan,
Manajemen  Kelembagaan,  Kurikulum  hingga  Strategi  Pembelajaran ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2009
Muhadjir,  Noeng., Ilmu  Pendidikan  &  Perubahan  Sosial:  Suatu  Teori  Pendidikan , Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987
Muriah, Siti., Metodologi Dakwah Kontemporer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
Qomar, Mujamil., Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam , Jakarta: Erlangga, 2007 Raharjo,  Dawam.,(ed), Pergulatan  Dunia  Pesantren,  Membangun  dari  Bawah , Jakarta: P3M, 1985 Umar, Bukhari., Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Amzah, 2010