## EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI TEORI  WILLIAM DUNN  (STUDI  KASUS  PADA  SDN LIDAH KULON I/464 SURABAYA)
Lu Luatul Azizah Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya lu.21086@mhs.unesa@ac.id

## ABSTRAK
Dana  BOS  merupakan  bantuan  Pendidikan  pemerintah  untuk meniadakan  pungutan  biaya  Pendidikan  di  sekolah  khususnya  di sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk itu, perlu yang adanya evaluasi  atas  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan teknik
pengumpulan  data  melalui  hasil  wawancara  dan  observasi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  dana  BOS  di  SDN  Lidah  Kulon  I/464 Surabaya  telah terkelola  dengan  baik  sesuai  dengan  teori  evaluasi kebijakan William Dunn karena sekolah memenuhi kriteria efektivitas dengan  mencapai  tujuan  pembebasan  pungutan  biaya  sekolah. Kemudian  pada  kriteria  efisiensi  dilaksanakan  dengan  melakukan pembelanjaan  kebutuhan  sekolah  sesuai  dengan  Standar  Harga Pembelian (SSH) yang mana kebutuhan sekolah dibeli dengan harga terendah.  Selanjutnya,  kecukupan  di  SDN  Lidah  Kulon  I  Surabaya terealisasi dengan cara menggunakan seluruh anggaran dana BOS untuk memenuhi kebutuhan siswa dari segi sarana prasarana hingga kegiatan  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Pada  kriteria perataan,  sekolah  memberikan  kesempatan  seluruh  siswa  untuk menikmati  fasilitas  sekolah  secara  adil.  Selanjutnya,  kriteria responsivitas  direalisasikan  dengan  memberikan  sosialisasi  pada PTK dan kesempatan revisi RKAS sebanyak lima kali dalam setahun. Dan yang terakhir, adanya pelaporan secara online melalui ARKAS, pengawasan dari pengawas sekolah dan Dinas Kota Surabaya, serta pembelanjaan  melalui  aplikasi  SipLah  dapat  memenuhi  kriteria ketepatan.

## Keywords:
anggaran; bantuan operasional sekolah; evaluasi; kebijakan

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan pondasi suatu bangsa untuk bisa menjadi negara yang maju dan adidaya. Pendidikan yang baik akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia  suatu  bangsa  di  kancah  global.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus memperhatikan pendidikan di negaranya. Pemerintah Indonesia pun turut mendukung pertumbuhan  Pendidikan  di  Indonesia  salah  satunya  melalui  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  kini  telah  beralih  nama  menjadi  Dana  Bantuan Operasional  Satuan  Pendidikan  (BOSP).  Pengelolaan  dana  BOS  juga  tidak  bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Kebijakan pengelolaan dana BOS telah diatur dalam  Permendikbudristek  Nomor  2  Tahun  2022  mengenai  Petunjuk  Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
Dana BOS merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan satuan Pendidikan  di  tingkat  SD/SDLB  negeri,  SMP/SMPLB  negeri,  dan  SMA/SMK  negeri agar  tidak  terjadi  pungutan  biaya  Pendidikan  di  sekolah.  Dana  BOS  menyediakan pendanaan  biaya  operasional  non-personalia.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  disebutkan  bahwa  biaya nonpersonalia  mencakup  biaya  bahan  atau  peralatan  Pendidikan  habis  pakai  serta biaya langsung mencakup daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasararana, transportasi, asuransi, pajak, uang lembur, dan sebagainya.
Di  tahun  2022,  Pemerintah  Indonesia  menyalurkan  dana  BOS  sebesar  51,6 triliun rupiah untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat. Di tahun 2023, anggaran dana  BOS  naik  hingga  mencapai  59,08  triliun  rupiah  untuk  216.662  sekolah.  Dana tersebut  disalurkan  melalui  beberapa  macam  dana  BOS  mulai  dari  Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) serta Bantuan Operasional Peneyelenggaraan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Di tahun sebelumnya, besarana dana BOS untuk setiap siswa sama rata yaitu 900.000 Rupiah tetapi di tahun 2021 besaran dana BOS menjadi bervariasi mulai dari 900.00 Rupiah hingga 1,9 juta setiap siswa.
Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS ini masih terjadi kendala maupun  penyelewengan.  Maka  sangat  perlu  diadakan  evaluasi  kebijakan  terkait pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah  untuk  mencegah  terjadinya  hal  yang  tidak diharapkan  sehingga  merugikan  pemerintah,  sekolah,  maupun  siswa  mengingat anggaran dana BOS yang terbilang besar.
Evaluasi berkaitan dengan penilaian dan analisis terhadap nilai atau manfaat yang  terkait  dengan  hasil  kebijakan.  Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh mana sebuah program atau kebijakan telah berjalan dan apakah berhasil atau gagal sesuai harapan. Evaluasi juga melibatkan pengumpulan fakta terkait kebijakan serta pembuktian  nilai  fakta  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  standar  yang  telah ditetapkan (Stufflebeam, 1985).
Menurut  Jones,  evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan  yang  dirancang  untuk menilai hasil-hasil dari program pemerintah dengan menggunakan teknik pengukuran, metode analisis, dan objek yang relevan. Hal ini berarti evaluasi kebijakan melibatkan proses pencarian, penggambaran, dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk menentukan  alternatif  keputusan  (Jones,  1985).  Anderson  mendefinisikan  evaluasi sebagai proses yang menentukan hasil yang telah dicapai dalam merencanakan untuk mendukung  tercapainya  sebuah  tujuan  (Agustino,  2016).  Dalam  hal  ini,  evaluasi digunakan  untuk  mengevaluasi  pencapaian  tujuan  yang  telah  direncanakan  dalam konteks  kebijakan.  Sedangkan  menurut  William  N.  Dunn,  istilah  "evaluasi"  memiliki beberapa arti yang berhubungan dalam konteks kebijakan dan program. Istilah-istilah tersebut meliputi (Rina et al., 2018):
1.  Penaksiran  (appraisal):  Merujuk  pada  proses  penilaian  yang  menyeluruh terhadap  kebijakan  atau  program  untuk  mengevaluasi  kualitas,  efektivitas,  dan efisiensinya.  Penaksiran  melibatkan  analisis  menyeluruh  terhadap  tujuan, implementasi, dan hasil dari kebijakan atau program tersebut (Akibu, 2014).
2. Pemberian angka (rating): Merupakan proses penilaian yang menggunakan skala  numerik  atau  kategori  tertentu  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  kinerja, kualitas, atau efektivitas kebijakan atau program. Pemberian angka dapat membantu dalam mengukur dan membandingkan prestasi atau hasil kebijakan dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan (Akbar, 2016).
3.  Penilaian  (assessment):  Merujuk  pada  proses  evaluasi  yang  lebih  umum, mencakup  analisis  menyeluruh  terhadap  kebijakan  atau  program  dengan menggunakan berbagai metode dan alat evaluasi. Penilaian melibatkan pengumpulan data,  analisis  informasi,  dan  penarikan  kesimpulan  untuk  memberikan  pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program tersebut (Hasbullah & Anam, 2019) .
Dalam  konteks  ini,  istilah-istilah  tersebut  digunakan  secara  serupa  dengan istilah "evaluasi" dan mengacu pada aplikasi skala nilai yang berbeda-beda terhadap hasil  kebijakan  dan  program(Setiawan  et  al.,  2017).  Masing-masing  istilah  tersebut dapat  digunakan  sesuai  dengan  konteks  dan  kebutuhan  evaluasi  yang  spesifik. Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  melibatkan  analisis  nilai-nilai  yang  terkait dengan  kebijakan,  pengukuran  hasil,  pembandingan  dengan  standar,  dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh evaluasi tersebut. William  Dunn  (2003)  mengememukakan  beberapa  kriteria  rekomendasi  kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, Antara lain (William N. Dunn, 2003):
1) Efektivitas ( effectiveness ): Mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, baik dalam bentuk produk atau layanan yang dihasilkan maupun dalam nilai moneternya.
2) Efisiensi ( efficiency ): Menilai jumlah upaya atau usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi melibatkan perbandingan antara hasil yang  dicapai  dengan  sumber  daya  yang  digunakan,  khususnya  dalam  hal  biaya moneter. Rasionalitas ekonomi menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi efisiensi kebijakan.
3)  Kecukupan  ( adequacy ):  Menyelidiki  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  suatu kebijakan  memenuhi  kebutuhan,  nilai,  atau  potensi  munculnya  masalah.  Kriteria kecukupan  menyoroti  keterkaitan  antara  alternatif  kebijakan  dan  hasil  yang diharapkan. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut cukup dalam mencapai hasil yang diinginkan.
4) Perataan ( equity ): Membahas tentang distribusi dampak dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria perataan berkaitan erat dengan  pertimbangan  hukum  dan  sosial,  dan  menekankan  pada  adilnya  distribusi hasil  (misalnya,  pelayanan  atau  manfaat  moneter)  atau  usaha  (misalnya,  biaya moneter).  Pada  dasarnya,  kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  berupaya mendistribusikan  dampak  kebijakan  secara  adil  di  antara  kelompok-kelompok masyarakat.
5)  Responsivitas  ( responsiveness ):  Menilai  sejauh  mana  kebijakan  dapat memenuhi  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena sebuah kebijakan, meskipun memenuhi kriteria  lain  seperti  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  dan  perataan,  masih  dianggap gagal  jika  tidak  responsif  terhadap  kebutuhan  aktual  kelompok  yang  seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.
6)  Ketepatan  ( appropriateness ):  Kriteria  ini  terkait  erat  dengan  rasionalitas substantif  dan  berfokus  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program.  Ketepatan menyoroti  nilai-nilai  yang  mendasari  tujuan-tujuan  program  dan  pentingnya  asumsi yang  mendukung  tujuan-tujuan  tersebut.  Pertanyaannya  adalah  apakah  kebijakan tersebut sesuai dan relevan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Soulisa, 2017).
Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan
Tipe Kriteria Pertanyaan Efektivitas Apakah  hasil  yang  diinginkan  telah dicapai? Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan? Kecukupan Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang diinginkan untuk memecahkan masalah? Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan  dengan  merata  kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivivitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
Sumber: Willian N. Dunn (2003). Pengantar Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan di SDN Lidah Kulon I/464  Surabaya  terkait  pengelolaan  dana  BOS  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah dikembangkan  oleh  William  Dunn  melalui  enam  kriteria  yakni  efektivitas,  efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  data  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  hasil  wawancara  dan  observasi.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  menggunakan  teori  sebagai  panduan  dalam  mengembangkan pertanyaan  penelitian,  mengumpulkan  data,  dan  menganalisis  hasil  penelitian. Namun, penggunaan teori dalam penelitian kualitatif tidak bersifat menguji hipotesis atau  generalisasi,  melainkan  lebih  pada  pengembangan  pemahaman  tentang
fenomena  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini,  pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara dengan informan yakni bendahara dari SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya, dan mencoba untuk memahami pengalaman dan perspektif mereka. Oleh karena itu, hasil  dari  penelitian  kualitatif  memerlukan  kedalaman  analisis  dan  interpretasi  dari peneliti  untuk  mengungkapkan  makna  di  balik  data  yang  dikumpulkan  (Ramdhan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas
Penilaian terhadap efektivitas kebijakan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana  kebijakan  tersebut  berhasil  dalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Hal  ini melibatkan  evaluasi  apakah  hasil  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan,  dan  juga  mempertimbangkan  ketepatan  waktu  pencapaian  tujuan tersebut.  Dalam  evaluasi  efektivitas,  penting  untuk  menilai  apakah  kebijakan  telah mencapai sasaran dengan mempertimbangkan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.  Jika  hasil  kebijakan  mendekati  atau  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan, maka itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Namun, jika hasilnya jauh dari sasaran yang ditetapkan, maka efektivitasnya rendah. Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan, dapat diidentifikasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  serta  memungkinkan  pemangku kepentingan  untuk  menentukan  langkah-langkah  perbaikan  atau  rekomendasi  yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.
Dalam  hal  evaluasi  efektivitas  kebijakan  dana  BOS  maka  yang  harus diperhatikan  adalah  tujuan  dari  adanya  dana  BOS  ini  terlebih  dahulu  untuk  melihat sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai. Tujuan ini kemudian menjadi indikator ketercapaian  efektivitas  kebijakan.  Tujuan  utama  dari  adanya  dana  BOS  adalah pembebasan  biaya  pungutan  bagi  seluruh  siswa  sehingga  setiap  anak-anak  usia sekolah dasar dapat tetap bersekolah. Dalam pelaksanannya, di SDN Lidah Wetan IV Surabaya dapat diketahui bahwa sekolah tidak menerapkan biaya pungutan kepada para siswanya. Dilansir dari keterangan narasumber yaitu bendahara sekolah, dana BOS  seluruhnya  dianggarkan  kepada  kebutuhan  peserta  didik,  tidak  termasuk  gaji pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Dana  BOS  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah untuk  SDN  Lidah  Kulon  I  Surabaya  juga  dapat  dikatakan  cukup  untuk  mengelola sekolah  selama  satu  tahun.  Apabila  terdapat  pengeluaran  tak  terduga,  maka  yang dilakukan  sekolah  adalah  dengan  menggunakan  dana  yang  berasal  dari  kegiatan kewirausahaan  sekolah  yakni  koperasi  sekolah  dan  entrepreneur  day.  Dengan demikian, siswa tidak perlu membayar biaya pungutan Pendidikan. dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya sudah memenuhi indikator  efektivitas  karena  mampu  mengelola  semua  biaya  Pendidikan  di  sekolah tersebut dengan baik agar tidak memungut biaya dari siswanya.

## Efisiensi
William Dunn menyatakan bahwa efisiensi terkait dengan jumlah usaha yang diperlukan  untuk  mencapai  tingkat  efektivitas  tertentu.  Dalam  pandangan  Dunn,
efisiensi  sering  dianggap  sebagai  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  efisiensi  melibatkan  hubungan  antara  tingkat  efektivitas  yang dicapai  dengan  usaha  atau  biaya  yang  dikeluarkan.  Dalam  banyak  kasus,  efisiensi diukur  dalam  satuan  ongkos  moneter.  Untuk  menilai  efisiensi  suatu  kebijakan, perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau  layanan  sering  digunakan.  Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut efisien.  Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan biaya yang paling rendah dianggap efisien. Dalam hal ini, efisiensi  mencerminkan  upaya  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kebijakan dapat dievaluasi dalam konteks ekonomi dan sumber daya yang digunakan.
Dalam aspek efisiensi penggunaan dana BOS ini maka yang menjadi indikator adalah  jumlah  biaya  yang  dianggarkan  untuk  setiap  kebutuhan  sekolah.  Dalam menganggarkan kebutuhan sekolah maka sekolah merancang Rencana Kegiatan dan Anggaran  Sekolah  (RKAS).  Dalam  RKAS  tersebut  akan  dirinci  kebutuhan  sekolah, bahkan hingga polpen pun masuk ke dalam anggaran. Dalam menganggarkan RKAS tersebut juga biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan Standar Harga Pembelian (SSH) yang ada dalam petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah. Biaya tersebut juga merupakan  harga  terendah  dari  suatu  produk.  Misalnya  merek  A  dijual  seharga Rp15.000, merek B dijual seharga Rp17.000, dan merek C dijual seharga Rp13.000 maka  harga  yang  ditentukan  adalah  harga  jual  merek  C.  biaya  yang  dianggarkan dalam RKAS juga tidak boleh melebihi anggaran sesuai juknis. Hal ini dilakukan agar anggaran semua kebutuhan dapat tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya sudah memenuhi kriteria efisiensi karena menggunakan biaya terendah untuk memperoleh kebutuhan sekolah.

## Kecukupan
Kecukupan  ( adequacy )  dalam  konteks  kebijakan  menunjukkan  sejauh  mana tingkat  efektivitas  kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang muncul.  William  N.  Dunn  menyatakan  bahwa  kecukupan  terkait  dengan  tingkat kepuasan  yang  tercapai  dalam  hal  mencukupi  atau  memadai.  Dalam  pandangan Dunn, kecukupan berkaitan erat dengan efektivitas, namun lebih menekankan pada sejauh  mana  kebijakan  dapat  memenuhi  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang muncul  seiring  dengan  masalah  atau  tantangan  yang  ada.  Dengan  kata  lain, kecukupan berfokus pada keterhubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
Dalam evaluasi kebijakan,  penting untuk mengevaluasi kecukupan kebijakan dengan mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan, nilai,  atau  kesempatan  yang  relevan.  Apakah  kebijakan  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan  yang  ada  secara  memadai,  apakah  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi terpenuhi,  dan  apakah  memberikan  kesempatan  yang  memadai  dalam menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Dengan  memperhatikan  kecukupan  dalam evaluasi  kebijakan,  pemangku  kepentingan  dapat  menilai  sejauh  mana  kebijakan tersebut berhasil dalam memenuhi kebutuhan dan nilai yang relevan. Jika kebijakan
mencapai  tingkat  kecukupan  yang  memadai,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kebijakan  tersebut  mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  memberikan  nilai-nilai  yang diharapkan.
Dalam  kriteria  ini,  maka  hal  yang  menjadi  indikator  ketercapaian  adalah ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional. Anggaran dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya berhasil digunakan untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dan  kegiatan  sekolah.  Sarana  dan  prasarana  yang  belum  ada  di  sekolah  kini  telah tersedia di sekolah, sarana prasarana yang kurang layak juga dapat diperbaiki dengan dana  BOS,  kegiatan  internal  maupun  eksternal  peserta  didik  mulai  dari  lomba, classmeet,  maupun  kegiatan  lainnya  dapat  terlaksana.  Dengan  demikian,  kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya tekah tercapai dengan baik.

## Perataan
Dalam pandangan Dunn, kebijakan yang berorientasi pada perataan bertujuan untuk  memastikan  bahwa  akibat  dan  usaha  dari  kebijakan  tersebut  didistribusikan secara  adil  di  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat.  Hal  ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek distribusi yang adil dari  manfaat  yang  diperoleh  atau  akibat  yang  ditanggung  oleh  berbagai  kelompok dalam masyarakat. Suatu kebijakan dianggap berorientasi pada perataan jika akibat atau manfaat yang dihasilkan, misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter, serta usaha  atau  biaya  yang  dikeluarkan,  didistribusikan  secara  adil  di  antara  kelompok- kelompok tersebut. Tujuan dari perataan adalah mencapai keadilan atau kewajaran dalam distribusi sumber daya, manfaat, atau beban dari suatu kebijakan.
Dalam  evaluasi  kebijakan,  perataan  menjadi  salah  satu  kriteria  yang diperhatikan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan keadilan atau  kewajaran  dalam  distribusi  akibat  dan  usaha.  Jika  kebijakan  mampu menghasilkan  distribusi  yang  adil  dan  merata,  maka  kebijakan  tersebut  dianggap memenuhi kriteria perataan. Perhatian terhadap perataan dalam evaluasi kebijakan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut  mempertimbangkan  keadilan atau  kewajaran  dalam  distribusi  manfaat  dan beban di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Dalam kriteria perataan ini, indikator yang digunakan adalah tingkat kesamaan siswa dalam memperoleh fasilitas dan menikmati sarana prasarana di sekolah secara adil  tanpa  adanya  perbedaan  ras,  suku,  agama,  budaya,  maupun  tingkat perekonomian. SDN Lidah Kulon I Surabaya tidak membeda-bedakan siswanya dan guru  juga  memperlakukan  setiap  siswa  dengan  adil.  Semua  siswa  dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di sekolah, semua siswa juga dapat mengikuti berbagai  kegiatan  sesuai  bakat  dan  minat  mereka  melalui  berbagai  ekstrakurikuler dan  perlombaan.  Setiap  siswa  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk mengembangkan potensi diri dengan fasilitas yang disediakan sekolah melalui dana BOS. Dengan demikian, kriteria perataan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya ini sudah tercapai dengan baik.

## Responsivitas
William N. Dunn menjelaskan bahwa responsivitas menekankan sejauh mana suatu  kebijakan  dapat  merespons  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok- kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini penting karena sebuah kebijakan yang efektif,  efisien,  dan  mencukupi  dapat  tetap  dianggap  gagal  jika  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  semestinya  diuntungkan  oleh kebijakan tersebut. Dalam evaluasi kebijakan, responsivitas menjadi kriteria penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan alternatif mampu memuaskan kebutuhan, preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Pemangku kepentingan  akan  menilai  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  merespons  secara memadai terhadap kebutuhan dan harapan kelompok yang terlibat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mempertimbangkan preferensi dan nilai-nilai yang relevan.
Menyikapi kebutuhan guru untuk mengelola anggaran dana BOS maka yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi melalui canal YouTube terkait  penerimaan  dan  penggunaan  dana  BOS.  Selain  itu,  kepala  sekolah  juga melakukan rapat kepada guru-guru agar semuanya paham dengan pengelolaan dana BOS  di  SDN  Lidah  Kulon  I  Surabaya.  Selain  itu,  pemerintah  juga  memberikan kesempatan  bagi  sekolah  untuk  melakukan  revisi  anggaran  melalui  aplikasi  RKAS yang  biasa  disebut  ARKAS  sebanyak  lima  kali  dalam  setahun.  Dengan  demikian, kriteria responsivitas dalam kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya telah tercapai  dengan  baik  karena  dengan  adanya  respon  tersebut  tidak  terjadi  adanya kesalahan pemahaman antar masing-masing PTK.

## Ketepatan
William  N.  Dunn  mengemukakan  bahwa  kelayakan  atau  appropriateness terkait  dengan  pertimbangan  substansial  dari  tujuan  kebijakan.  Dalam  konteks  ini, kelayakan menyoroti apakah alternatif kebijakan yang diusulkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian kelayakan melibatkan evaluasi substansi tujuan program dan  asumsi  yang  mendasarinya.  Dalam  memilih  alternatif  kebijakan,  kelayakan menjadi  kriteria  penting  untuk  memastikan  bahwa  alternatif  tersebut  tidak  hanya efektif,  efisien,  dan  memadai,  tetapi  juga  secara  substansial  sesuai  dengan  tujuan yang ingin dicapai. Kelayakan melibatkan pertimbangan nilai atau manfaat dari tujuan program dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
Untuk  melihat  apakah  alternatif  kebijakan  yang  diusulkan  ini  sesuai  dengan tujuan yang hendak dicapai, maka segala bentuk anggaran kegiatan dari dana BOS ini  dilaporkan  secara  online  melalui  aplikasi  ARKAS.  Kemudian,  dilaksanakan  juga diawasi  oleh  pengawas  sekolah  dan  Dinas  Kota  Surabaya  agar  anggaran  BOS  ini tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan. Semua pembelanjaan kebutuhan sekolah juga dilakukan melalui aplikasi SipLah sehingga semua anggaran yang dikeluarkan tepat  dan  transparan  karena  dapat  dilacak  oleh  Kemendikbud  sehingga  tidak  akan dimanipulasi.

## SIMPULAN
Pegelolaan dana BOS di SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya telah terlaksana dengan baik  sesuai  dengan  teori  evaluasi  kebijakan  William  Dunn  yang  mana  sekolah memenuhi kriteria efektivitas dengan mencapai tujuan dana BOS yakni siswa bebas dari pungutan biaya sekolah. Kemudian pada kriteria efisiensi dilaksanakan dengan melakukan  pembelanjaan  kebutuhan  sekolah  sesuai  dengan  Standar  Harga Pembelian (SSH) yang tertera di petunjuk teknis yang mana kebutuhan sekolah dibeli dengan  harga  terendah.  Selanjutnya,  kecukupan  di  SDN  Lidah  Kulon  I  Surabaya terealisasi dengan cara menggunakan seluruh anggaran dana BOS untuk kebutuhan siswa dari segi sarana prasarana hingga kegiatan akademik maupun non akademik siswa yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pada kriteria perataan, sekolah memberikan kesempatan seluruh siswa untuk menikmati fasilitas dan sarana prasarana  sekolah  secara  adil  tanpa  adanya  perbedaan.  Selanjutnya,  kriteria responsivitas  direalisasikan  dengan  memberikan  sosialisasi  pada  PTK  dan kesempatan  revisi  RKAS  sebanyak  lima  kali  dalam  setahun.  Dan  yang  terakhir, adanya pelaporan secara online melalui ARKAS, adanya pengawasan dari pengawas sekolah dan Dinas Kota Surabaya, serta pembelanjaan melalui aplikasi SipLah dapat memenuhi kriteria ketepatan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung baik secara materiil maupun non-materiil, kepada dosen Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan ilmu yang luar  biasa,  serta  Spotify  yang  menyediakan  berbagai  musik  yang  indah  sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan artikel ini secara efektif dan efisien.

## REFERENSI
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Akbar,  M.  F.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Pemberian  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 47 –64.
Akibu, R. S. (2014). Evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sma negeri 1 ampibabo kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong. Katalogis , 2 (1).
Hasbullah,  H.,  &  Anam,  S.  (2019).  Evaluasi  kebijakan  sistem  zonasi  dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. Reformasi , 9 (2), 112 –122.
Jones. (1985). School Finance: Technique and Social Policy . London Coller Macmillan Pub.
Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian . Cipta Media Nusantara.
Rina, H., Setiawati, B., & Subadi, W. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU  DI  SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA  NEGERI  1  TANJUNG KABUPATEN TABALONG. JAPB , 1 (1), 153 –171.
Setiawan,  N.  P.,  Hernawan,  D.,  &  Salbiah,  E.  (2017).  Evaluasi  kebijakan  peraturan daerah kota Bogor no 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok (studi kasus pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada sekolah menengah atas negeri di kota Bogor). Jurnal Governansi , 3 (1), 13 –22.
Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. Katalogis , 5 (1).
Stufflebeam. (1985). Systematic Evaluation . Kluwer Nijhof Publishing.
William  N.  Dunn.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Gadjah  Mada University Press.