IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :

## MENGURAI UPAYA IMPLEMENTASI GREEN POLITICS: TANTANGAN DAN TINJAUAN PEMIMPIN MENDATANG
Esthy Reko Astuty 1* , Muhammad Aqshadigrama 2 , Sisean Baga 1
1 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta
2 Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
*e-mail : reko_budpar@yahoo.com

## ABSTRAK
Kerusakan  lingkungan  dan  dampaknya  merupakan  persoalan  yang  masih  terus  berlanjut  di Indonesia.  Isu  lingkungan  nampaknya  masih  menjadi  agenda  yang  sepele  terhadap  agenda politik lainnya. Hal ini terbukti dari gagalnya narasi isu lingkungan yang selalu dibawa oleh civil  society terhadap  setiap  aktor  politik  atau  partai  politik,  khususnya  menjelang  pemilu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlunya mendorong transformasi narasi politik hijau menjadi platform partai politik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Tulisan ini mencoba menganalisis  absennya  keterwakilan  narasi  politik  hijau  dalam  parlemen  menggunakan pendekatan  teori  oligarki  dan  partai  politik.  Hasil  analisis  menunjukkan  terdapat  tiga  faktor penyebab isu lingkungan hidup terus menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan agenda politik, yaitu; Pertama , rendahnya perhatian partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan  lingkungan. Kedua ,  dominasi  oligarki  di  partai  politik  dan  parlemen  dalam penguasaan  SDA. Ketiga ,  tidak  adanya  representasi  partai  politik  hijau  di  dalam  parlemen. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  keberanian  dari  partai  politik  dan  tokoh  politik  sebagai  calon pemimpin masa depan untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama politiknya.
Kata  Kunci : Lingkungan , Civil  Society , Dominasi  Oligarki , Politik  Hijau , Representasi Politik .

## ABSTRACT
Environmental  damage  and  its  impacts  are  ongoing  problems  in  Indonesia.  Environmental issues still seem to be a trivial agenda compare to the other political agendas. This is proven from the failure of the narrative on environmental issues that is always carried by civil society towards  every  political  elite  or  political  party,  especially  before  elections  began.  This phenomenon indicates the need to encourage the transformation of green political narratives into political party platforms as it’s happening in other countries. This paper try to analyze the absence  of  representation  of  green  political  narratives  in  parliament  using  the  approach  of oligarchic  theory  and  political  parties.  The  results  of  the  analysis  show  that  there  are  three factors that cause environmental issues always faced deadlocked, when dealing with political agendas, that is; First , low public participation and awareness of environmental sustainability issues. Second , the dominance of oligarchs in political parties and parliaments with the power to control of natural resources. Third , there  is no representation of green political  parties  in parliament. Therefore, it takes courage from political parties and political figures as prospective leaders in future to make environmental issues as their political main agenda.
Keywords : Environment , Civil  Society , Oligarchic  Domination , Green  Politics , Political Representation.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :

## PENDAHULUAN
Berbagai  fenomena  krisis  lingkungan  yang  tengah  terjadi  sampai  saat  ini,  semakin dirasakan  memburuk  dari  waktu  ke  waktu.  Degradasi  lingkungan  menjadi  panorama  yang lumrah  dipandang,  pemanasan  global,  punahnya  jenis-jenis  spesies  langka,  kekeringan, langkanya air bersih, tercemarnya lingkungan serta polusi udara, bahkan sampai pada ancaman senjata  biologis  (Supratiwi,  2013).  Sederet  permasalahan  dari  berbagai  masalah  panjang lainnya dapat menggambarkan, bahwa betapa masalah lingkungan tidak dapat lagi dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya akan menjadi bumerang yang menghancurkan peradaban umat manusia di saat ini, maupun di waktu mendatang.
Aspek  pesatnya  pertumbuhan  demografi  juga  menambah  permasalahan  panjang  krisis lingkungan,  karena  kebutuhan  umat  manusia  akan  ketergantungan  terhadap  alam  semakin banyak dan semakin besar pula. Sayangnya, banyak kebutuhan manusia itu, semuanya masih didominasi bergantung dan bersandar pada ketersediaan yang ada di lingkungan alam. Sebagai contoh sederhana dapat terlihat dari aktivitas manusia yang masih terus melakukan perambahan hutan secara liar, sehingga berakibat pada penurunan kualitas tanah, banjir, punahnya spesies hewan  serta  tumbuhan,  dan  dampak  buruk  lainnya.  Hal  ini  pun  senada  dengan  apa  yang dinyatakan oleh Oliver Tickell dalam Supratiwi (2013), bahwa manusia sudah memakai 30% lebih banyak dari apa yang bumi sediakan tiap tahun untuk kebutuhan manusia.
Masalah lingkungan bukanlah  merupakan fenomena yang terjadi secara proses natural alamiah  semata.  Melainkan  turut  pula  ada  campur  tangan  manusia  dalam  menyebabkan rusaknya lingkungan hari ini. Dalam skala makro, penyebab krisis lingkungan seringkali terjadi akibat  dari  proses  politik  para  aktor  yang  berkepentingan  terkait  SDA  (sumber  daya  alam). Bryant dan Bailey (1997) kemudian menyebut peristiwa ini sebagai politicised environment , yaitu perubahan lingkungan terjadi sebagai konsekuensi dari politisasi lingkungan yang dilihat dari sumber politik, kondisi, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi.
Oleh sebab itu, faktor pemangku kebijakan dari seorang pemimpin dalam suatu daerah atau  elite  politik  memegang  peran  yang  sangat  penting  terhadap  keberlanjutan  lingkungan melalui kebijakan politik yang dihasilkannya. Menurut Rektor IPB (Institut Pertanian Bogor) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. (2021), kerusakan SDA adalah masalah krisis tata kelola yang merupakan suatu kegagalan mengatur tindakan para aktor negara, pasar, dan masyarakat, yang berkepentingan  terhadap  sumber  daya,  karena  jika  berbicara  tata  kelola,  maka  membahas
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
mengenai negara, interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat, yang terkait dengan sumber daya alam. Beberapa akar masalah krisis sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya tergantung  pada  etika  lingkungan  yang  antroposentrik,  populasi  penduduk  yang  terus meningkat,  akumulasi  kekayaan,  kesenjangan  dan  kemiskinan,  dan  kegagalan  kebijakan pembangunan  ( policy  failures ).  Juga  terjadinya  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  serta  lemahnya penegakan hukum, kegagalan pasar ( market failure ) atau tidak adanya mekanisme pasar ( no market  mechanism )  pada  beberapa  SDA  tertentu.  Juga  kapitalisasi  global  yang  mendorong konsumsi untuk gaya hidup konsumtif ( life style/consumptive ), dan teknologi produksi dan jasa yang menjadi pemicu kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Dengan  demikian,  pada  konteks  ini  solusi  bergantung  pada  pendekatan  dari  setiap pemimpin atau tokoh politik yang memiliki perspektif berbeda. Atas dasar itulah, pentingnya penguatan  rasionalitas  ekonomi  dan  ekologi  harus  disejajarkan,  antara  lain  melalui  ekologi modern berbasis teknologi. Seringkali kebijakan politik lingkungan selalu berhadapan dengan pembangunan  (ekonomi).  Jika  pendekatan  ekonomi  lebih  dominan,  maka  terjadi  kerusakan lingkungan, tetapi jika pendekatan ekologi lebih dominan yang terjadi tidak ada pertumbuhan ekonomi.  Padahal  terdapat  pendekatan  yang  tidak  harus  selalu  membenturkan  kedua  aspek tersebut. Salah satu contoh sederhananya, yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan, seperti  limbah asap yang dikonfirmasi  menjadi  cairan untuk pupuk dan lainnya, bio plastic , seperti plastik singkong, dan lainnya.  Ekonomi tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan. Hari ini, teknologi ramah lingkungan sebagai alternatif. Di samping juga gerakan sosial, yang turut membangun life style ramah lingkungan, seperti car free day. Ada juga yang menarik di daerah Kuningan, Jawa Barat dalam pernikahan mengharuskan pengantin pria memberikan maharnya dengan  menambahkan  pohon,  perhelatan  dan  akad  nikahnya  diselenggarakan  secara  ramah lingkungan, gerakan tumbler,  toko  tidak menyediakan kantong plastik,  juga  menjadi  contoh penerapan kebijakan sederhana yang ramah lingkungan. Konsep pola pemikiran inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pemimpin politik di era saat ini.
Namun,  gagasan  solutif  dan  kampanye  inovatif  lingkungan  seperti  hal  tersebut  sering kali menemui jalan buntu dan tidak berhasil menjadi paradigma yang mengakar kuat dalam diri setiap calon penguasa hari  ini. Dengan begitu,  tidak heran apabila  agenda-agenda  mengenai pelestarian lingkungan masih saja dianggap sebelah mata oleh banyak para pemimpin hari ini. Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  mencoba  menganalisis  berbagai  permasalahan  lingkungan  yang
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
terjadi di Indonesia, sehingga  dibutuhkan kehadiran narasi politik hijau untuk keberlanjutan lingkungan,  kemudian  menganalisis  mengapa  gerakan  lingkungan civil  society gagal bertransformasi  ke  dalam  kepentingan  politik.  Hal  tersebut  dirasakan  penting,  sebab  inilah yang pada akhirnya dapat membentuk sikap pemilih sebagai warga negara yang bertanggung jawab  pada  kebijakan  politik  lingkungan  dalam  menaruh  pilihan  saat  momentum  pemilu (pemilihan umum) mendatang.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan tepat. Pengumpulan data diperoleh melalui  studi  literatur  dari  beragam  sumber  kredibel  dan  relevan  yang  dapat  membantu menguatkan  argumen  dalam  artikel  ini.  Setelah  mengumpulkan  berbagai  sumber  kajian literatur, kemudian disusun ke dalam bentuk satu tulisan yang utuh.  Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan analisis dan memberikan gambaran mengenai gagalnya narasi lingkungan dalam setiap agenda politik saat ini.

## PEMBAHASAN

## a. Gambaran Umum Data Kerusakan Lingkungan di Indonesia
Di Indonesia, sejumlah permasalahan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial, karena menyangkut kualitas kehidupan saat ini dan di masa mendatang. Setidaknya terdapat 10 permasalahan lingkungan di Indonesia yaitu sampah, banjir, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, kesulitan air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah.
Data  yang  dikeluarkan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  menyebutkan bahwa  Indonesia  memproduksi  sampah  hingga  65  juta  ton  pada  2016,  dan  pada  2017 meningkat menjadi 67 ton. Disebutkan pula total luas hutan Indonesia sampai 2017 mencapai 124 juta hektar. Sejak 2010 sampai 2017, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684.000  hektar  per  tahunnya.  Terkait  sumber  pencemaran  laut,  limbah  domestik  mencapai 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial mencapai 15% dan limbah industri mencapai 10%.  Sedangkan,  penyebab  pencemaran  laut  yaitu  limbah  industri,  pengecatan  kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
Selain  itu,  Pusat  Oceanografi  LIPI  (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia)  dalam Tjumano (2018) juga mengeluarkan data yang menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi yang sangat baik. Pemanasan global dipicu karena pembakaran batu bara yang mencapai  jumlah  emisinya  per  tahun  sebesar  9  miliar  ton  CO 2 ;  Adanya  konversi  lahan  dan perusakan  hutan  dengan  jumlah  emisi  mencapai  2,53  miliar  ton  CO 2 ;  dan  aktivitas  dan pemakaian energi, pertanian dan limbah dengan emisi mencapai 451 juta ton CO 2 . Sementara itu,  Korlantas  Mabes  Polri  mengeluarkan  data  yang  menyebutkan  jumlah  kendaraan  yang terdaftar sampai 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan masalah pencemaran udara. Data kematian akibat polusi udara mencapai lebih dari 165.000 orang (Kasmiruddin, 2018).
Sedangkan,  data  WHO  ( World  Health  Organization )  di  tahun  2017  menyebutkan, Jakarta dan Bandung masuk daftar 10 besar kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara (Dwi, 2018). Tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yang berada pada level 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan WHO, dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

## A. Perbandingan Gerakan Politik Hijau di Indonesia dan Berbagai Negara Dunia
Membahas soal hubungan antara kepentingan lingkungan dan kaitannya terhadap agenda politik, berarti perlunya memahami gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan masalah perlindungan lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai macam LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO ( non-governmental organization ) yang aktif dalam menyuarakan kepentingan lingkungan dan dampaknya, seperti Greenpeace ,  Walhi (Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia),  WWF  Indonesia  ( World  Wide  Fund  for  Nature ),  Lindungi Hutan, FEOI ( Friends of The Earth ), dan lain sebagainya.
Namun berbeda dengan di Indonesia, persoalan lingkungan pada sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Jerman dan beberapa negara lainnya tidak hanya diperjuangkan oleh kalangan organisasi masyarakat sipil ( civil society ), melainkan terdapat partai politik hijau ( green party ) yang aktif dalam menyuarakan advokasi kebijakan lingkungan di pemerintahan. Misalnya, di Jerman  terdapat Bündnis  '90/Die  Grünen ,  di  Australia Australian  Green ,  Mesir  terdapat Egyptian Green Party , Britania Raya ada Green Party of England and Wales (GPEW), juga di
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
Taiwan Taiwan Ludang , Midori no Tō di Jepang, Latvijas Zaļā partija (LZP) di Latvia, dan lain sebagainya. Gerakan lingkungan di sejumlah negara tersebut telah berhasil bertransformasi menjadi sebuah partai politik hijau (Gahrton, 2015).
Perkembangan partai politik hijau ( green parties ) di dunia mengalami banyak dinamika, beberapa di antara mereka berhasil menempatkan perwakilan di parlemen sebagaimana yang terjadi  di  Jerman,  Britania  Raya,  Brazil  dan  Swedia.  Namun,  di  Peru,  Mesir,  Albania,  dan Azerbaijan  partai  hijau  tidak  memiliki  perwakilan  di  parlemen.  Meski  demikian,  apabila melihat  fenomena  politik  global  baru-baru  ini,  setidaknya  ada  dua  contoh  kasus  bagaimana agenda perubahan iklim yang mengemuka bisa menjadi penentu lanskap politik elektoral, yaitu seperti di Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Di Amerika Serikat, anggaran terkait agenda iklim menjadi  “sandera”  dalam  usaha  meloloskan  anggaran  Presiden  Biden  di  Kongres  AS (Indikator, 2021).
Sementara di Jerman, Partai Hijau Jerman menjadi contoh gerakan politik hijau di banyak negara,  pasalnya  koalisi Die  Grünen bersama  dengan Sozialdemokratische  Partei Deutschlands (SPD)  berhasil  memenangi  pemilu  Landtag  di  negara  bagian  Baden- Wurttemberg  pada  tahun  2011  dan  menempatkan Winfried  Kretschmann sebagai  Perdana Menteri  saat  itu,  mengalahkan Christlich  Demokratische  Union  Deutschlands (CDU)  yang berkuasa sejak tahun 1953. Popularitas Partai Hijau juga terus meningkat sampai tahun 2019, pemilihan umum Eropa menunjukkan blok partai-partai hijau yang cenderung beraliran kiri, menduduki peringkat keempat dalam pemilu dengan perolehan 69 kursi  dari total 751 kursi. Angka itu meningkat jauh dari 17 kursi yang didapatkan dalam pemilu 2014 (VOA Indonesia, 2019).  Bahkan  baru-baru  ini,  secara  mengejutkan  pada  2021  Partai  Hijau  di  Jerman  juga mencetak sejarah dengan meraih perolehan suara tertinggi sebesar 15% dan menjadi salah satu partai penentu koalisi penyusun pemerintahan di Jerman (Indikator, 2021). Partai Hijau Jerman mampu menduduki posisi pertama, mengalahkan partai-partai mapan, dalam menggaet suara pemilih,  khususnya  pemilih  muda.  Juga,  menduduki  posisi  ketiga  dalam  perolehan  suara nasional (14%), hanya kalah dari SPD (25,8%) dan CDU (24,1  %). Artinya, isu lingkungan sudah menjadi isu seksi yang dilirik oleh kalangan pemilih, utamanya pemilih muda di Jerman (Wahono, 2023).
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :

## B. Hambatan Agenda Politik Lingkungan dalam Kontestasi Pemilihan Umum

## 1. Tingkat  Dukungan  Masyarakat  Terhadap  Agenda  Lingkungan  Pada  Pemilihan Umum 2024
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  menetapkan  pada  tahun  2024  akan  mengelar serentak pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah). Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan  kabupaten/kota.  Sementara,  pilkada  bakal  digelar  27  November  2024  melalui  gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia (Farisa, 2022).
Momen  ini  akan  menjadi  pemilihan  pertama  yang  terbesar  di  Indonesia.  Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Ketua KPU RI (Komisi Pemilihan Umum) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu pada dasarnya bertujuan untuk  membentuk  pemerintahan  di  pusat  dan  daerah.  Melalui  pemilu,  jabatan  pemerintahan nasional  yang  meliputi  presiden,  anggota  DPR,  dan  anggota  DPD  akan  terisi.  Begitu  pula dengan  jabatan  pemerintah  daerah  yang  mencakup  kepala  daerah  serta  anggota  DPRD. Menyerentakkan  pemilu  dan  pilkada  pada  tahun  yang  sama  dinilai  akan  menghasilkan pemerintahan yang stabil.
Pada  kaitannya  soal  kepentingan  lingkungan  dalam  agenda  politik,  pemilu  serentak  ini menjadi momentum untuk bisa semakin memperjuangkan gerakan-gerakan narasi lingkungan, bahkan  politik  hijau.  Karena  aspek  lingkungan  kerap  kali  dikesampingkan  oleh  pemerintah. Sementara  sangat  mustahil  mengharapkan  partai-partai  politik  menjadi  inisiator  perjuangan lingkungan, dan terlebih justru belum ada partai politik di Indonesia yang mengusung ideologi hijau  yang  masuk  secara  struktural  dalam  pemerintahan.  Padahal  untuk  memperjuangkan lingkungan secara mutlak diperlukan keberpihakan ideologis dan gerakan yang sistematis.
Hal ini akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia dalam memilih calon-calon pemimpin  di  pemerintah  pusat  maupun  untuk  pemerintah  daerah.  Juga  menjadi  kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut, dan ikut bertanggung jawab  terhadap  lingkungannya  dengan  jeli  dan  bijak  memilih  pemimpin  dengan memperhatikan  program-programnya  yang  berfokus  pada  keberlanjutan  lingkungan ( environmental sustainability ).
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
Akan  tetapi,  menurut  laporan Environmental  Risk  Outlook  2021 yang  dikeluarkan  oleh Verisk Maplecroft (2020) menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan sebagai masalah utama, hanya sebesar 33%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai  negara  dengan  tingkat  kesadaran  dalam  memandang  permasalahan  lingkungan terendah  kedua  setelah  Afrika  Selatan.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mendorong isu lingkungan, akan berakibat memperparah dengan semakin tidak tertariknya para partai atau elite politik untuk memperhatikan dan menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politiknya.
Dengan  demikian  dapat  dipahami,  menjelang  pemilu  2024  mendatang,  peluang  untuk menyelaraskan agenda politik nasional lintas partai dengan narasi terkait agenda  lingkungan menjadi penting untuk diketahui. Meskipun ada dorongan terus-menerus terkait aksi iklim dari masyarakat sipil dan gerakan lingkungan–terutama sejak COP Bali pada 2007–perubahan iklim hingga  saat  ini  nyatanya  belum  menjadi  salah  satu  agenda  utama  dalam  diskursus  platform politik  partai  maupun  kandidat  di  Indonesia.  Bahkan  tujuh  tahun  terakhir  tampaknya  telah membawa  Indonesia  pada  jalur  yang  menjauh  dari  isu  agenda  iklim  serta  perlindungan lingkungan dikarenakan fokus agenda pemerintahan Jokowi saat ini masih tertuju pada upaya untuk  menarik  investasi  asing  serta  pertumbuhan  ekonomi,  dibanding  memperhatikan  isu lingkungan.

## 2. Oligarki dan Partai Politik
Aspirasi  mengenai  kerusakan  lingkungan  dan  dampak  kerusakannya  terus  disuarakan oleh kalangan civil society , agar tidak luput dari agenda kepentingan elite partai politik. Baik besar  atau  kecilnya  gaung  aspirasi  tersebut  yang  dibawakan  setiap  kontestasi  pemilu, menunjukkan bahwa  isu lingkungan tidak pernah absen setiap tahunnya. Konsistensi itulah yang  akhirnya  digunakan  oleh  para  elite  politik  untuk  mendekati  kelompok-kelompok kepentingan  tersebut  dalam  meraih  suara  mereka.  Akan  tetapi,  agenda-agenda  lingkungan nyatanya  sangat  jarang  dibawakan  oleh  para  elite  politik  sebagai  agenda  politik  utamanya sendiri ketika terpilih atau setelah berhasil memegang jabatan. Narasi-narasi isu lingkungan tidak cukup besar digaungkan para elite dan partai politik.
Alhasil,  lagi-lagi  keterlibatan  gerakan  lingkungan  dalam  politik  diimplementasikan dalam  berbagai  bentuk,  lembaga  masyarakat  atau  gerakan  masyarakat  itu  sendiri  secara volunteer . Bentuk gerakan politik lingkungan atau yang kemudian disebut sebagai politik hijau di  Indonesia  sampai  saat  ini  diimplementasikan  hanya  sebatas  dengan  pengajuan  petisi,
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
gugatan  atas  kebijakan,  dan  ujung-ujungnya  aksi  mobilisasi  massa.  Sementara  itu,  contoh gerakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan sudah sangat sering terjadi mulai dari isu perubahan iklim, kebakaran hutan, reklamasi, dan lain sebagainya. Tetapi, wujud dari hasil mobilisasi massa tersebut nihil,  tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan atau keputusan politik menjadi lebih ramah terhadap isu lingkungan.
Terkait persoalan kerusakan lingkungan, nampaknya sulit percaya pada proses hukum yang  terjadi,  jika  selama  ini  perusahaan  sering  kali  memenangkan  pengadilan.  Sekalipun kelompok masyarakat atau aktivis lingkungan memenangkan gugatan biasanya tidak bertahan lama  sebelum  akhirnya  digugat  kembali.  Berbagai  kalangan  akademisi  maupun  aktivis lingkungan menilai bahwa sulitnya aspirasi dan penegakkan hukum mengenai permasalahan terhadap  lingkungan hidup ini tidak terlepas  dari adanya oligarki yang memainkan peranan besar dalam ekonomi dan politik yang pada akhirnya mempersulit proses penegakkan hukum.
Dominasi oligarki pasca Reformasi berbeda dengan sebelumnya pada masa Orde Baru, di mana para oligarki di era Orde Baru cukup memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto ataupun  para  petinggi  militer  (Sugiarto,  2018).  Akan  tetapi,  pasca  jatuhnya  Soeharto  tahun 1998 tidak serta-merta menghilangkan para pemilik modal, menurut Winters (2011) oligarki itu  tetap  ada  namun  berubah  dari  “Oligarki  Panglima”  atau  oligarki  yang  muncul  dengan kekuasaan  pemaksa  (kekerasan)  secara  langsung  pada  dirinya  menjadi  “Oligarki  Kolektif” yakni  oligarki  yang  berkuasa  melalui  lembaga  yang  memiliki  norma  atau  aturan  main. Kekuasaan oligarki bersumber dari kekayaan atau harta ( property ) dan pendapatan ( income ).
Pada  masa  Reformasi  saat  ini,  pemaknaan  dari  hadirnya  oligarki  tidak  hanya  meliputi akumulasi kekayaan dan pendapatan, tetapi juga pertahanan kekayaan dan pendapatan. Para pemodal besar sekarang tidak membentuk kekuatan secara mandiri, melainkan berelasi dengan kekuatan elite politik. Karena di sisi lain elite politik juga mendapatkan keuntungan dengan pengembangan  wilayah  politik.  Akhirnya,  inilah  yang  mendorong  para  oligarki  untuk berlomba juga menduduki jabatan dan menjadi elite politik agar dapat berkuasa sepenuhnya. Sebab, era Reformasi menjadikan oligarki tetap tidak dapat seenaknya terhadap elite politik yang  tetap  memiliki  pengaruh  yang  kuat  melalui  kebijakannya.  Oleh  sebab  itu  untuk mempertahankan kekayaannya, oligarki harus menjalin kerja sama dengan elite politik atau terlibat langsung ke dalam politik.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :

## 3. Ketiadaan Representasi Partai Politik Hijau di Parlemen
Memandang  gerakan  politik  hijau  sebagai  respon  dari  kerusakan  lingkungan  dan dampaknya,  yang  diperjuangkan  oleh  kelompok  masyarakat  dan  aktivis  lingkungan  di Indonesia,  pada  dasarnya  bersumber  dari  perspektif  konstitusional,  institusional,  dan paradigmatis. Kerangka berpikir mazhab realis yang memandang perlunya keamanan sebagai solusi  atas  persoalan  kerusakan  lingkungan  (Hardin,  1968).  Kerusakan  lingkungan  yang terjadi  merupakan  akibat  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kebijakan  yang  merugikan masyarakat  kecil  dan  lingkungan  tidak  jadi  pertimbangan  para  politisi  dalam  membuat kebijakan.
Sepanjang  perjalanan  sejarah,  kekayaan  material  yang  terkonsentrasi  pada  kelompok kecil selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut (Winters, 2011: 9). Sebagaimana bentuk dominasi kekuasaan lainnya akan menimbulkan adanya perlawanan. Aspinall (2014) dan Mietzner (2014) mencontohkan bahwa  idealnya  dalam  kasus  perlawanan  oligarki,  ancaman  terhadap  dominasi  oligarki  itu justru datang dan berasal dari elite pemerintah, politisi, dan aktivis.
Akan  tetapi,  khusus  terkait  narasi  politik  hijau  di  Indonesia,  sejauh  ini  pergerakan perlawanan  oligarki  hanya  diperjuangkan  oleh  LSM  dan  aktivis  lingkungan  seperti  Walhi, Greenpeace, dan yang lainnya (Susanti dan Afrizal, 2018). Ketidakhadiran narasi politik hijau dalam  bentuk  keterwakilan  formal  memang  tidak  menjamin  rendahnya  pertimbangan lingkungan dalam pembuatan keputusan. Namun dalam sistem demokrasi keterwakilan sangat penting,  selain  untuk  menyetarakan  identitas  juga  untuk  menghadirkan  alternatif pertimbangan. Menurut Hannah Pitkin dalam Arnesen dan Peters (2018) representasi politik adalah  upaya  menghadirkan  yang  tidak  hadir.  Pitkin  juga  membagi  representasi  ke  dalam empat  model,  yakni  representasi  formal,  deskriptif,  substansi  dan  simbolik.  Salah  satu kekuatan  dari  representasi  formal  dibanding  representasi  yang  lain  adalah acting  with authority .
Sebagaimana  dari  penjelasan  sebelumnya  bahwa  sebenarnya  upaya  transformasi keterwakilan  formal  di  Indonesia  pernah  beberapa  kali  dilakukan  (1980,  1998,  2007,  dan 2012)  oleh  Walhi,  sejumlah civil  society , dan  aktivis  lingkungan  lainnya,  namun  selalu berujung kegagalan. Tidak berhasilnya pendirian Partai Hijau ini menurut Chairil Syah dalam (Bolqiah  dan  Raffiudin,  2020),  karena  kuatnya  polarisasi  internal  dalam  setiap  pertemuan
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
antara orang-orang yang setuju pendirian partai dan yang hanya menginginkan cukup sebagai organisasi  masyarakat  saja.  Gagalnya  mencapai  kesepakatan  ini  terus  berulang  ini dikarenakan  ada  pro-kontra  yang  terjadi  di  internal  aktivis  lingkungan  itu  sendiri.  Proses pendirian  partai  juga  terhambat  karena  selama  ini  keuangan  hanya  didasarkan  dari  Walhi. Dengan kata lain, isu lingkungan nyatanya tidak menarik banyak investor untuk mensponsori pendirian partai apalagi oligarki.
Sementara  itu,  menurut  Muhammad  dan  Abraham  (2016)  dalam  tulisannya menambahkan perspektif lain, ia melihat bahwa kesadaran masyarakat juga menjadi pengaruh kuat dalam pendirian partai ini. Sayangnya, lemahnya kesadaran dukungan masyarakat akan kerusakan lingkungan dan kebutuhannya untuk memperbaiki lingkungan menjadi penyebab partai  ini  gagal.  Sebab  di  dalam  tubuh  masyarakat  sendiri,  terdapat  paradoks,  yaitu “masyarakat  anti  partai  politik,  tetapi  masyarakat  sadar  membutuhkan  partai  politik  untuk menentukan  kemenangan  agenda  publik.”  Sentimen  buruk  terhadap  kinerja  partai  politik inilah membuat masyarakat kurang mendukung. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab Partai Hijau kesulitan berkembang di Indonesia.
Permasalahan  lain  dari  ketidakhadiran  PHI  adalah  pemilu,  salah  satu  di  antaranya Undang-Undang  (UU)  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik  merupakan  upaya  dari para oligarki untuk mempertahankan pendapatannya dari pihak-pihak yang mengancam dalam hal ini partai baru. Misalnya syarat pendirian partai politik harus terdapat di 100% provinsi, 75%  Kabupaten/kota  dan  50%  kecamatan  (Pasal  3).  Selain  itu  pada  UU  tersebut  batas maksimal sumbangan ke partai politik dalam 1 tahun adalah 7,5 Miliar, naik 3,5 Miliar dari UU  Partai  Politik  Tahun  2008.  Selain  sangat  memberatkan,  masalah  lainnya  adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru, sedangkan tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018. Artinya, setiap partai mesti memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa pemodal cenderung sulit untuk  berkompetisi  dan  pada  saat  yang  sama  aturan  yang  diproporsional  tersebut  akan menguntungkan  partai  besar  (Bachtiar  et  al.,  2020).  Artinya  hambatan  pembentukan  partai politik hijau tidak serta merta dihadapkan dengan keinginan atau kesadaran masyarakat, tetapi juga terdapat adanya pengaruh dari sistem.
Selain itu, kaitan lain antara rekayasa pemilu dengan sistem kepartaian dijelaskan dengan detail  melalui  Hukum  Duverger  ( Duverger  Laws ).  Menurut  Duverger  (1972)  terdapat  efek
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
mekanis dan efek psikologis dalam aturan-aturan pemilu. Efek mekanis menegaskan kurang terwakilinya partai ketiga (partai baru atau partai kecil) karena aturan-aturan seperti ambang batas ( threshold ). Efek mekanis ini kemudian mempengaruhi para pemilih yang mendukung partai kecil/partai baru yang secara psikologis  terdorong untuk tidak  menyia-nyiakan suara mereka, sehingga pada akhirnya terpaksa memilih partai besar yang berpotensi lolos pemilu.
Dengan demikain, Chairil Syah dalam Bolqiah dan Raffiudin (2020) berpendapat akan sulit melihat para pemodal di Indonesia memberikan pendanaan pada partai Hijau untuk ikut kontestasi, sebab justru mereka sendiri adalah oligarki. Menurutnya, aktivis lingkungan perlu memberikan  penawaran  lain  kepada  mereka.  Ketidaksesuaian  isu  yang  diperjuangkan  oleh PHI  dengan  para  pemodal-lah  yang  juga  akan  menyulitkan,  bagaimanapun  para  aktivis lingkungan sudah menyadari bahwa akan sulit sekali berkontestasi dengan partai-partai yang sudah ada lebih dahulu, yang justru memiliki para pemodal besar, maka yang perlu dilakukan adalah mesti menyusun rencana lain yakni menanamkan militansi pada masyarakat (Bolqiah dan Raffiudin, 2020).

## C. Mendorong  Keberpihakan  Partai  Politik  Terhadap  Agenda  Kebijakan  Politik Masa Depan Berbasis Lingkungan
Fenomena politik di Jerman sangat menarik untuk ditinjau kembali terkait relevansinya pada proyeksi pemilu 2024 dan mendatang di Indonesia. Partai Hijau di sana ternyata mampu meraup peraihan elektoral secara signifikan pada kalangan anak muda Jerman, pemilih pemula dalam  rentang  usia  16  tahun  sampai  24  tahun.  Sebagaimana  generasi  muda  dikenal  sebagai pemilih  yang  lebih  condong  pada  apa  yang  dekat  dan  sesuai  dengan  realita  yang  dirasakan mereka. Oleh sebab itu, pemilih muda erat sebagai pemilih rasional, di mana ciri wawasan serta kemauan  membaca  program  partai-partai  politik  dan  kebijakan  pemerintah,  membuat  isu lingkungan seperti pemanasan global yang terjadi saat ini bisa menjadi perhatian isu terpenting bagi kalangan pemilih muda untuk memilih tokoh politik saat ini.
Proyeksi  pemilih  pada  pemilu  2024  nanti,  akan  didominasi  oleh  generasi  muda.  Hasil survei  CSIS  ( Centre  for  Strategic  and  International  Studies )  menyatakan  bahwa  generasi  Z dan milenial dengan rentang usia 17-39 tahun mencapai 60% dari total pemilih di Indonesia. Artinya  terdapat  lebih  dari  setengah  dari  total  peserta  pemilih  merupakan  generasi  muda. Dengan  demikian,  generasi  muda  seharusnya  bisa  menjadi  pengarah  dan  penentu  dalam
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
mendorong narasi isu lingkungan hadir dalam setiap agenda  elite politik saat  ini.  Walaupun secara  umum,  dominasi  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan  masih  menunjukkan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya isu lingkungan dalam agenda politik.
Tetapi,  khusus  bagi  generasi  muda,  berdasarkan  hasil  temuan  survei  Indikator  (2021) tingkat kesadaran dari pemilih muda dan pemula (Gen-Z dan millennial) lintas partai politik atas isu perubahan iklim dan lingkungan sudah sangat tinggi mencapai 82%. Mayoritas pemilih kelompok  usia  Gen-Z  dan  milenial  (81%)  lintas  partai  politik  di  Pileg  2019  lalu  secara meyakinkan mayoritas menjawab perlindungan dan pelestarian lingkungan harus diutamakan meski harus memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Persepsi  pemilih  muda  atas  tingkat  perhatian  partai-partai  politik  di  Indonesia  dalam mengatasi krisis  iklim masih rendah. Tidak  ada partai politik yang dominan dipersepsi oleh pemilih  pemula  memberikan  perhatian  yang  cukup  sejauh  ini  terkait  isu  krisis  iklim  atau pelestarian lingkungan. Ini merupakan peluang strategis bagi partai-partai dan para elite politik untuk  mulai  memperhatikan  melibatkan  berbagai stakeholders masyarakat  sipil  dalam penyusunan agenda krisis iklim ke dalam platform partai guna menarik serta mengetahui apa yang menjadi perhatian atau fokus dari blok strategis pemilih muda dan pemula kalangan Gen- Z dan milenial, sehingga dapat meraih suara mereka yang mencapai sekitar 60% dari populasi pemilih di Pemilu 2024.
Berikutnya, sebanyak hampir 70% generasi muda memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan “saya memilih calon presiden dan calon legislatif yang sama dengan pilihan  keluarga.”  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  generasi  muda  cenderung  mandiri  dalam memilih, tidak ingin mengikuti preferensi lingkar pengaruh terdekat. Pemilih muda juga tidak ideologis, dan sangat independen dalam menentukan pilihan politik mereka (Prihatini, 2018). Oleh  sebab  itu,  secara  politik,  partai  yang  menerapkan  “politik  lingkungan”  akan  punya prospek elektoral  cerah. Sebab,  merujuk  pada John  Muhammad dan Khalisah Khalid dalam Wahono (2023), “politik hijau” bersifat non-divisif. Artinya, politik ini  mampu menyatukan semua pihak dalam satu kepentingan universal: melestarikan bumi dan melanggengkan masa depan.  Jenis  politik  ini  mampu  mempertemukan  dan  mempersatukan  orang  dari  berbagai lingkungan. Rasanya tidak ada satu pun pemilih ( voter ) yang akan membantah bahwa partai politik dan tokoh pemimpin perlu menjaga bumi. Jadi, politik ini bersih dari benih prasangka apa pun dan sanggup melintas bebas untuk merangkul jenis ideologi apa pun. Artinya, partai
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
politik  yang  mengangkat  “politik  hijau”  atau  “politik  lingkungan”  justru  akan  memperlebar basis pemilihnya.
Dengan  adanya  keberpihakan  dan  partisipasi  generasi  muda  yang  besar  terhadap lingkungan inilah yang akan bisa mendorong kesadaran partai politik, tokoh politik, dan calon pemimpin  untuk  menjadikan  isu  lingkungan  sebagai  agenda  politik  utama  mereka,  bukan hanya sebatas janji kampanye belaka. Jumlah demografi pemilih muda, diprediksi akan masih terus bertambah pada pemilu berikutnya setelah 2024. Maka prospek elektoral bagi partai yang menerapkan “politik lingkungan” akan sangat menarik. Tinggal apakah ada keberanian bagi partai politik, tokoh politik, dan calon pemimpin untuk mulai mengusung agenda itu.

## KESIMPULAN
Setidaknya  terdapat  tiga  faktor  yang  menyebabkan  gagalnya  narasi  isu  kepentingan lingkungan  dalam  kontestasi  politik  saat  ini. Pertama ,  masih  rendahnya  perhatian  dan partisipasi  kesadaran  masyarakat  terhadap  kelestarian  lingkungan.  Hal  ini  bisa  terjadi disebabkan oleh janji politik kandidat dan partai politik menjelang pemilihan umum terhadap narasi politik hijau yang tidak terealisasi, sehingga menjadikan isu lingkungan hanya sebagai komoditas  strategi  politik  untuk  meraup  perhatian  serta  suara  publik.  Meskipun  terdapat gerakan  partisipasi  masyarakat  terkait  isu  lingkungan  sangat  jarang  sekali  yang  berhasil mempengaruhi kebijakan politik.
Kedua ,  kehadiran  dominasi  oligarki  dalam  konsentrasi  sumber  daya  alam  yang menyebabkan  kerusakan  lingkungan  serta  dampaknya  terhadap  kerugian  negara  dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Lingkungan sebagai sumber daya alam pada dasarnya merupakan  sumber  pendapatan  oligarki  yang  konsentrasi  pengelolaan  dan  penguasaannya sering  kali  berdampak  pada  ketimpangan  material,  kerugian  negara  dan  perilaku  korupsi. Melalui  keuntungan  dari  sumber  daya  alam  itulah  oligarki  mampu  dan  senantiasa mempertahankan  pendapatannya  misalnya  dengan  menyewa  profesional,  mensponsori kandidat  dalam  pemilihan  umum,  mendirikan  partai  politik  untuk  mempengaruhi  proses kebijakan bahkan sampai melakukan penyuapan.
Ketiga ,  kesadaran  yang  juga  penting  dan  lebih  mendesak  selain  kesadaran  akan lingkungan adalah kesadaran akan keterwakilan lingkungan dalam sistem politik di Indonesia. Tidak  adanya  keterwakilan  politik  yang  sampai  saat  ini  tersebar  di  parlemen.  Hal  ini
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
disebabkan,  transformasi  narasi  politik  hijau  di  Indonesia  kurang  mendapat  dukungan  dari masyarakat,  juga  terhambat  oleh  pro-kontra  internal,  aturan-aturan  pendirian  partai  dan mekanisme pemilihan umum. Kekuasaan dan keterwakilan narasi politik hijau dalam bentuk platform partai politik dapat membatasi dan menghambat dominasi oligarki. Pengawasan juga akan lebih efektif  jika dilakukan oleh keterwakilan  politik hijau dalam bentuk partai politik dibanding sekedar menuntut perbaikan regulasi dan penegakkan hukum yang jauh lebih sulit ditengah-tengah eksistensi oligarki dan kepentingan para politisi dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk kontestasi pemilihan umum.
Berbagai persoalan dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia hari ini, sudah  seharusnya  semakin  menegaskan  bahwa  kehadiran  narasi  politik  hijau  untuk  menjadi suatu agenda politik utama terus dibutuhkan  agar terus digaungkan bersama.  Atas dasar itu, faktor keterwakilan politik di dalam parlemen menjadi penting ataupun kehadiran partai politik yang  berorientasi  pada  keberpihakan  lingkungan  berkelanjutan,  sehingga  setiap  kontestasi menjelang  pemilu  dapat  menghasilkan  pemimpin  negara  yang  bertanggung  jawab  pada lingkungan.  Sebab,  satu  kehendak  politik  yang  kuat  sangat  diperlukan  untuk  menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi krisis lingkungan. Adapun kehendak politik itu hanya bisa  termanifestasi  jika  ada  partai  politik  yang  memperjuangkan  isu-isu  dan  mewakili kepentingan lingkungan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnesen, S., dan Peters, Y. 2018. The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and  Responsiveness  Representation  Affect  the  Acceptability  of  Political  Decisions.
Comparative Political Studies . https://doi.org/10.1177/0010414017720702
Aspinall,  E.  2014.  Popular  agency  and  interests  in  Indonesia’s  democratic  transition  and consolidation. In M. Ford dan T. B. Pepinsky (Eds.), Beyound Oligarch: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics (pp. 117–13). Cornell Southeast Asia Program Publications. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0011
Aspinall, E., dan Barenschot, W. 2019. Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
Bolqiah, Bachtiar, L. H., dan Andrean, S. 2020. Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta , 73–92. ISSN: 2541- 2078
Bolqiah,  Luthfi  Hasanal  dan  Raffiudin,  Riaty.  2020.  Dominasi  Oligarki  dan  Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19(2), 151-167. Bryant, R dan Bailey, S. 1997. Third World Political Ecology . London: Routledge.
CNN  Indonesia.  2018. Total  326  Orang  Jadi  Tersangka  Korupsi  SDA  Selama  2010-2017 . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427144107-20- 294128/total-326-orang-jadi-tersangka-korupsi-sda-selama-2010-2017
Duverger,  M.  1972.  The  Forms  of  Political  Conflict. The  Study  of  Politics . https://doi.org/10.1007/978-94-009-3171-8_6
Dwi,  D.  2018. Jakarta  dan  Bandung  dua  kota  dengan  kualitas  udara  terburuk  di  Asia Tenggara .
Antara Megapolitan.
https://megapolitan.antaranews.com/berita/36759/jakarta-dan-bandung-dua-kota- dengan-kualitas-udara-terburuk-di-asia-tenggara
Farisa,  Fitria  Chusna.  2022. Pemilu  dan  Pilkada  Serentak  2024:  Alasan,  Urgensi,  dan Tantangan .  msn.com https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemilu-dan-pilkada- serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan/ar-AAXZyWY
Gahrton,  Per.  2015. Green  Parties,  Green  Future:  From  Local  Groups  to  the  International Stage . London: Pluto Press.
Global  Greens.  2021. Global  Greens  Federations  and  Members .  Global  Greens. https://www.globalgreens.org/member-parties
Hadiz, V. R., dan Robison, R. 2013. The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. Indonesia . https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033
Hardin,  G.  1968.  The  tragedy  of  the  commons. Science ,  162,  1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
Indikator. 2021. Survei Nasional: Persepsi Pemilih  Pemula dan Muda (Gen-Z dan Milenial) atas  Permasalahan  Krisis  Iklim  di  Indonesia.  Indikator. https://indikator.co.id/wp- content/uploads/2021/10/Materi-Rilis-Diseminasi-Surnas-Perubahan-Iklim.pdf
Kasmiruddin. (2018). 102 Juta Kendaraan Ikut Cemari Udara, Polygon Galakkan Bersepeda Mendukung  Environment  Indonesia  Menjadi  Lebih Baik .  Babel  Review.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
https://babelreview.co.id/102-juta-kendaraan-ikut-cemari-udara-polygon-galakkan- bersepeda-mendukung-environment-indonesia-menjadi-lebih-baik
Katz, R. S., dan Mair, P. 1995. Changing models of party organization and party democracy:
The Emergence of the Cartel Party. Party Politics , 1(1), 5–28. https://doi.org/10.1177/1354068895001001001
Katz, R. S., dan Mair, P. 2009. The cartel party thesis: A restatement. Perspectives on Politics , 7(4), 753–766. https://doi.org/10.1017/S1537592709991782
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018 . KPK RI. https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-  GNPSDA-KPK- 2018-Final.pdf
Kusno, A. 2011. The green governmentality in an Indonesian metropolis. Singapore Journal of Tropical Geography , 32(3), 314–331. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9493.2011.00440.x
Lay, C. 2007. Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 11(2), 153–286. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10994
Mast,  J.  2013.  Politik  Lingkungan  Internasional.  In  J.  T.  Ishiyama  dan  M.  Breuning  (Eds.),
Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21 (1st ed.). PT Kharisma Putra Utama.
Mietzner,  M.  2014.  Oligarchs,  Politicians,  and  Activists:  Contesting  Party  Politics  in  Post-
Suharto Indonesia. In Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics (pp. 99–116). Cornel Southeast Asia Program Publications. https://doi.org/10.7591/9781501719158-008
Muhammad, J., dan Abraham, D. 2016. Lengan Politik Masyarakat Sipil: Pengalaman . Harian Indoprogress. https://indoprogress.com/2016/10/lengan-politik-masyarakat-sipil- pengalaman-dan-ikhtiar-partai-hijau-indonesia/
Prihatini, Ella S.  2018. “Selera Politik” Pemilih Muda Indonesia–Partai Lama, Capres Sipil. The  Conversation. https://theconversation.com/selera-politik-pemilih-muda-indonesia- partai-lama-capres-sipil-90825
Qodriyatun, S. N. 2008. Isu Lingkungan dalam Pilkada13-18. Info Singkat  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 4(2), 13–18.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023 DOI : 10.21009/ijeem.v8i1.36519
DOI :
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-2-II-P3DI-Januari-

## 2018-189.pdf
Robison,  R.,  dan  Hadiz,  V.  R.  2004.  Theories  of  Change  and  The  Case  of  Indonesia. In Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (pp. 18–39). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453_chapter_1
Sugiarto,  N.  K.  2018.  Bisnis  Militer  Pasca  Orde  Baru. CosmoGov ,  4(2),  237–246. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17064
Supratiwi.  2013.  Partai  Politik  dan  Politik  Hijau:  Studi  tentang  Kepedulian  Parpol  terhadap Politik yang Pro-lingkungan di Kota Semarang. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 2(1), 109- 117. https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.109-117
Susanti,  N.,  dan  Afrizal,  A.  2018.  Upaya  Greeanpeace  Menjaga  Kawasan  Pantai  Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau , 5(1), 1–18. ISSN: 2355-6919.
Susilo, Rachmad K Dwi. 2008. Sosiologi Lingkungan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tjumano,  Datuak.  2018. Kerusakan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia .  Jurnal  Intelijen. https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/
Verisk Maplecroft. 2020. Environmental Risk Outlook 2021 . Maplecroft.com .
VOA Indonesia. 2019. Partai Hijau di Jerman, Perancis, Inggris Rayakan Perolehan Besar dalam Pemilu Eropa . VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/partai-hijau-di- jerman-perancis-inggris-rayakan-perolehan-besar-dalam-pemilu-eropa/4934167.html
Wahono,
Satrio. 2023. Urgensi Politik Hijau . Kompas.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/28/urgensi-politik-lingkungan
Winters, J. A. 2011. Oligarchy . Cambridge: Cambridge University Press.