## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG

## Rahmawan, Mochammad Dja’is
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
The  purpose  of  executing  the  object  of  fiduciary  is  to  guarantee  the  repayment  of  the  credit facility granted by banking institutions as creditors. The problem in this study is on the execution of  motor  vehicles  in  the  Baitul  Maal  Tanwil  in the  district  of  Semarang  cause  many  problems. This  thesis  uses  normative  juridical  research  method  and  empirical  research  data  support. Based on qualitative analysis known that prevention fiduciary execution problems, can be done by registration of fiduciary security object at the Ministry of Justice and Human Rights through an  online  application  method,  but  to  do  an  execution  must  be  done  on  the  spot,  online application method of the execution of fiduciary can make  sure a justice and legal standing for creditors to execution of fiduciary object, and  by registering online fiduciary guarantee object, the object is expected to issue execution fiduciary.
Keywords : Fiduciary , Execution Fiduciary, Baitul Maal Tamwil.

## Abstrak
Tujuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan terhadap fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  lembaga  perbankan  selaku  kreditor.  Pelaksanaan  eksekusi objek jaminan fidusia pada kendaraan bermotor pada Baitul Maal Tanwil di wilayah Kabupaten Semarang  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan.  Penulisan  tesis  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dan  didukung  data  penelitian  empiris. Berdasarkan  analisis kualitatif  diketahui  bahwa  pencegahan  permasalahan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia, dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  pada  kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui metode pendaftaran secara online , tetapi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap dilakukan secara langsung di lapangan, pendaftaran objek  jaminan  fidusia  secara online ,  memberikan  suatu  kepastian  hukum  atau legal  standing yang jelas bagi kreditor di dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.
Kata kunci : Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Baitul Maal Tamwil.

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  nasional  yang  semakin berkembang  pesat,  maka  semakin  banyak  lembaga  pembiayaan  ( finance )  dan bank  (bank  umum  maupun  perkreditan)  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi konsumen  ( consumer  finance ),  sewa  guna  usaha  ( leasing )  dan  berbagai  produk perbankan  lainnya,  mereka  umumnya  menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.
Berdasarkan  pada  ketentuan  umum  Buku  Ketiga  Undang-undang  Hukum Perdata  Pasal  1233  yaitu  perikatan  lahir  karena  suatu  persetujuan  atau  karena Undang-undang,  maka  perjanjian  kredit  merupakan  suatu  perjanjian  yang  bebas dilakukan  oleh  masyarakat  selaku  calon  debitor  dan  bank  selaku  calon  kreditor, kebebasan  disini  memiliki  arti  bebas  dalam  menentukan  jumlah  nilai  pinjaman, maupun kebebasan menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman, selama hal tersebut  tidak  melanggar  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku,  ketertiban umum,  serta  kesusilaan.  Perjanjian  itu  menimbulkan  suatu  perikatan  antara  dua orang  yang  membuatnya.  (Subekti,  2008)  Dalam  hal  ini  debitor  dan  kreditor melakukan perjanjian kredit.
Pada  prakteknya  lembaga  pembiayaan  menyediakan  barang  bergerak  yang diminta  konsumen  (semisal  motor atau  mesin  industri),  kemudian  diatasnamakan konsumen  sebagai  debitor  (penerima  kredit  atau  pinjaman),  konsekuensinya adalah  debitor  menyerahkan  kepada  kreditor  dengan  jaminan  fidusia. Pengertian jaminan  disini  adalah  pemberian  keyakinan  kepada  pihak  kreditor  atas pembayaran  utang-utang  yang  telah  diberikannya  kepada  debitor,  dimana  hal  ini terjadi  karena  hukum,  ataupun  terbit  suatu  perjanjian  yang  bersifat accesoir, terhadap  perjanjian  pokoknya  yang  berupa  perjanjian  yang  menerbitkan  hutang piutang. (Fuady, 2013)
Artinya  debitor  sebagai  pemilik  atas  nama  barang  menjadi  pemberi  fidusia kepada  kreditor  yang  dalam  posisi  sebagai  penerima  fidusia,  praktek  sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitor atau pihak yang memiliki
barang  mengajukan  pembiayaan  kepada  kreditor,  lalu  kedua  belah  pihak  sama- sama sepakat mengunakan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris  lalu  didaftarkan  secara  daring  melalu  laman  Administrasi  Hukum  Umum online .
Eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  dapat  dapat  dilakukan  dengan pelelangan, di mana pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum  dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  dan  atau  lisan,  yang  semakin meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  oleh pengumuman lelang.
Tegas  dan  kakunya  proses  pelaksanaan  ekskusi  pada  jaminan  fidusia  yang lebih  mengutamakan  pelunasan  dan  keuntungan  kreditor,  sepihak  yaitu  hanya menjamin  pelunasan  pihak  kreditor,  tentunya  bagi  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  yang mayoritas beragama Islam, dipandang berat sebelah dan jauh dari pandangan hukum islam.
Untuk  melengkapi  sistem  perbankan  syariah  yang  dapat  mengakomodir kebutuhan  ummat  dimana  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  beragama  Islam, maka  berdirilah  lembaga  keuangan  syariah  yang  disebut  dengan Baitul  Maal  wa Tamwil ,  dengan  fungsi  utama  menjalankan  fungsi  ekonomi  kemasyarakatan berdasarkan  syariah  islam.  Kegiatan Baitul  Maal  wa  Tamwil adalah pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan  kualitas kegiatan  ekonomi  pengusaha  kecil  diantaranya  dengan  mendorong  kegiatan menabung  dan  menunjang  kegiatan  ekonominya  dengan  sistem  Syari’ah.  (Alim, 2012)
Banyaknya  permintaan  pembiayaan  pada  Baitul  maal  wa  tamwil  untuk menambah  modal  usaha,  tentu  saja  tidak  semua  dapat  berjalan  lancar.  Pada  saat usaha  terasa  sepi,  maka  hal  ini  dapat  berdampak  pada  kekuatan  debitur  dalam membayar  angsuran  pembiayaan,  jika  hal  ini  terjadi  sekali,  bisa  jadi  hanya  akan mendapat surat peringatan dari pihak kreditur. Namun jika hal ini berulang hingga tiga  kali  dan  pihak  kreditur merasa  tidak  ada  itikad  baik  dari  debitur,  maka  akan
dilaksanakan  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  pembiayaan  yang  bermasalah tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya  secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  datanya  berupa  data primer  dan  data  sekunder,  lalu  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  datanya  menggunakan  analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Baitul wa Maal Tamwil Bina Usaha Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Juwanto  selaku  Kepala  Bagian Pemasaran Baitul  Maal  wa  Tamwil Bina  Usaha,  didapatkan  hasil  wawancara tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  pada Baitul  Maal  wa  Tamwil Bina  Usaha sebagai berikut:
Jika  ada  pembiayaan  (dengan  fidusia)  yang  bermasalah,  solusi  yang dilakukan  oleh  BMT  adalah  sebagai  berikut,  bahwa  fidusia  di  BMT  ini  tidak didaftarkan  di  KJF,  untuk  plafon  Rp  25.000.000,-  keatas  dahulu  diaktakan notaris,  sekarang  Rp  10.000.000,-  keatas  sudah  diaktakan  di  notaris.  Karena tidak  didaftarkan,  maka  akan  dibuat  surat  kuasa  dari  pemberi  fidusia  kepada penerima  fidusia  untuk  dapat  sewaktu-waktu  dapat  mendaftarkan  fidusia  jika pembayaran  pembiayaan  mulai  macet.  Untuk  pembiayaan  dibawah  itu  tidak diaktakan  atau  dibawah  tangan,  walaupun  tahu  bahwa  kekuatan  hukumnya tidak  kuat.  Tidak  didaftarkan  karena  biaya  pembuatan  akta  dan  pendaftran fidusia tergolong mahal, berkisar Rp 350.000,-, maka jika anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- akan dipotong biaya administrasi BMT dan biaya  akta  fidusia  yang  nilainya  cukup  besar.  Selain  itu,  alasan  tidak didaftarkan  karena  biasanya  nominal  pembiayaan  tidak  besar,  maka  tingkat kemacetan pembiayaan kecil.
Ada kasus yang terjadi, sepeda motor yang dijaminkan di BMT Bina Usaha (Honda  BEAT)  justru  digadaikan  oleh  pemberi  fidusia,  maka  upaya  yang dilakukan  oleh  BMT  adalah  memberikan  solusi  untuk  ditebus  dahulu  oleh pemberi  fidusia  atau  jika  terpaksa  sekali,  maka  yang  menebus  adalah  BMT Bina  Usaha.  Namun  dalam  kejadian  ini,  sepeda  motor  tersebut  justru  ditebus oleh  Ayah  dari  pemberi  fidusia,  dan  beliau  memberikan  sepeda  motor  lain dengan  merk  MIO  (bukan  yang  dibebani  fidusia)  kepada  BMT  untuk  dibawa. Hanya saja, selang sehari pembiayaan yang bermasalah tersebut dilunasi.
Kemudian,  untuk  kasus  Sepeda  Motor  hilang,  ada  pemberi  fidusia  yang tetap mengangsur kekurangannya, hal ini menunjukkan itikad baik dari debitor. Namun  ada  juga  yang  jadi  sama  sekali  tidak  mengangsur  karena  beranggapan barang  sudah  hilang,  maka  dirasa  tidak  perlu  untuk  mengangsur  sisanya.  Jika hal ini terjadi, maka dilakukan penghapusan oleh BMT Bina Usaha saat sudah jatuh tempo melalui mekanisme cadangan pembiayaan bermasalah sebesar total 2%  dari  pemasukan  perbulan  di  akhir  tahun,  hal  ini  adalah  solusi  terakhir. Meskipun  sudah  dihapuskan,  namun  oleh  BMT  Bina  Usaha  tetap  diusahakan untuk tetap ditagih.
Dalam kasus melarikan diri atau pindah alamat, data diri debitor pada saat mengajukan  pembiayaan  sangat  penting,  karena  akan  meringankan  kerja  dari petugas  BMT  untuk  menelusuri  keberadaan  debitor  yang  melarikan  diri.  Ada kasus  anggota  yang  pindah  namun  tidak  lapor  ke  BMT,  maka  ditelusuri ternyata  pindah  ke  temanggung,  dan  tetap  ditagih  untuk  melunasi  pembiayaan yang bermasalah tersebut, dan selang 2 hari, sisa hutang pembiayaan dilunasi.
Sepeda motor sebagai jaminan pembiayaan juga seringkali dipreteli, hal ini menyebabkan  nilai  jual  menjadi  turun.  Solusi  yang  diambil  oleh  BMT  Bina Usaha  adalah,  jika  suku  cadang  yang  dilepas  sedikit,  maka  akan  dicarikan pengganti  dengan  konsekuensi  keluar  uang  tambahan,  namun  jika  terlalu banyak,  maka  akan  dijual  apadanya,  bahkan  terkadang  tidak  menutupi  dari pokok pembiayaan yang diambil.
Pada  kasus  jaminan  pembiayaan  dijual  tapi  tidak  lapor  BMT,  angsuran baru jalan beberapa bulan dari  seharusnya empat tahun angsuran, tiba-tiba ada pihak  lain  yang  mengangsur  barang  tersebut  (truk)  tapi  atas  nama  debitor, kemudian  pengangsur  baru  ini  terkejut  karena  ternyata  angsurannya  banyak sekali  yang  telat,  sehingga  merasa  tertipu,  dan  akhirnya  hanya  mengangsur selama  7  bulan  saja.  Sebenarnya  truk  ini  akan  ditarik  oleh  BMT,  namun ternyata  truk  sedang  berada  di  Sumatera  sehingga  tidak  dapat  ditarik,  maka solusi yang diambil BMT adalah terus menagih kepada pengangsur yang baru, hal  ini  membuahkan  hasil  untuk  beberapa  bulan  saja,  kemudian  mulai bermasalah lagi, sampai akhirnya keluar 3 kali surat peringatan.
Terkadang  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  BMT  terkesan  tidak  maksimal, hal ini karena di BMT mengutamakan sifat kekeluargaan dibandingkan dengan cara  memaksa  untuk  menarik  barang.  Pihak  BMT  lebih  senang  melakukan pendekatan  secara  personal,  untuk  memahami  mengapa  si  anggota  tidak membayar angsuran, apakah karena sedang tidak ada uang, usaha sedang sepi, atau  karena  ada  halangan  lain.  Maka  dari  itu,  terlalu  banyak  kelonggaran,  hal ini juga dikarenakan nominal pembiayaan yang memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Konvensional.
Pangsa BMT ini memang kecil, yaitu usaha mikro, seperti toko kelontong, toko  material  yang  kecil2,  usaha  rumahan,  jual  makanan  atau  jajan,  dll.  Jadi wajar  apabila  nominal  pembiayaan  didominasi  yang  kecil.  Sekalipun  ada pembiayaan  dengan  nominal  300  juta  rupiah,  tetapi  hal  ini  jarang.  Jika  ada pembiayaan bermasalah pun, terkadang hanya pokonya saja yang diambil, tidak memedulikan denda.
2. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada BMT KSPPS Mandiri Sejahtera
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Andi  Setyawan  Suyitno,  S.E. selaku  Kepala  Cabang  KSPPS  Mandiri  Sejahtera,  didapatkan  hasil  wawancara sebagai berikut:
Pada  umumnya  proses  eksekusi  di  BMT  KSPPS  Mandiri  Sejahtera  di Kabupaten  Semarang  melakukan  pendekatan  eksekusi  jaminan  fidusia  sebagai berikut:
1) Jika ada permasalahan, dilakukan pendekatan secara kekeluargaan
2) Sangat  menghindari  kekerasan,  misal  dengan  debt  collector.  Jika  secara kekeluargaan tidak tercapai, maka penarikan kendaraan bisa dilakukan
3) Hapus buku, tetapi tidak hapus tagih.
4) Hapus buku, hapus tagih (biasa dikondisi bangkrut tetapi yang bersangkutan ada niat untuk membayar)
5) Untuk  kasus  seperti  jaminan  hilang,  Kasus  Melarikan  Diri/  Pindah  Alamat, dalam kasus ini data diri pada saat mengajukan pembiayaan sangat penting, karena  dapat  ditelusuri.  Ada  kasus  anggota  yang  pindah  namun  tidak  lapor ke BMT.
6) Dipreteli, hal ini menyebabkan nilai jual menjadi turun. Solusi yang diambil oleh BMT Bina Usaha adalah, jika part-part yang dilepas sedikit, maka akan dicarikan pengganti dengan konsekuensi keluar uang tambahan, namun jika terlalu  banyak  ya  dijual  apa  adanya,  bahkan  terkadang  tidak  menutupi  dari pokok pembiayaan yang diambil
7) Terkadang eksekusi yang dilakukan oleh BMT terkesan tidak maksimal, hal ini  karena  di  BMT  mengutamakan  sifat kekeluargaan  dibandingkan  dengan cara  memaksa  untuk  menarik  barang.  Pihak  BMT  lebih  senang  melakukan pendekatan  secara  personal,  untuk  memahami  mengapa  si  anggota  tidak membayar  angsuran,  apakah  karena  sedang  tidak  ada  uang,  usaha  sedang sepi, atau karena ada halangan lain.
8) Kurangnya pemahaman anggota terhadap isi klausula jaminan
9) Untuk menjamin pembayaran dari pinjaman yang diberikan, debitor diminta untuk  menyerahkan  jaminan  kepada  bank,  dimana  jaminan  tersebut  akan diikat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Prakteknya  lembaga  BMT  di  kabupaten  Semarang,  lebih  menyukai penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  oleh  kreditor  sendiri,  karena  pihak kreditor beranggapan bahwa kreditor telah menyediakan barang  bergerak yang diminta  konsumen  (semisal  motor  atau  mesin  industri),  kemudian diatasnamakan  konsumen  sebagai  debitor  (penerima  kredit/pinjaman), konsekuensinya  debitor  menyerahkan  kepada  kreditor  (pemberi  kredit)  secara fidusia,  artinya  debitor  sebagai  pemilik  atas  nama  barang  menjadi  pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.
Praktek  sederhana  dalam  jaminan  fidusia  adalah  debitor  atau  pihak  yang memiliki  barang  mengajukan  pembiayaan  kepada  kreditor,  lalu  kedua  belah sama-sama  sepakat  mengunakan  jaminan  fidusia  terhadap  benda  milik  debitor dan  dibuatkan  akta  notaris  lalu  didaftarkan  secara  daring  melalui website fidusia.ahu.go.id.
Fakta  di  lapangan  menunjukan,  BMT  dan  perbankan  di  kabupaten Semarang  dalam  melakukan  perjanjian  pembiayaan  mencamtumkan  kata-kata dijaminkan secara fidusia, akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan  tidak  didaftarkan  secara  daring,  akta  semacam  itu  dapat  disebut  akta jaminan fidusia di bawah tangan.
Jika  penerima  fidusia  mengalami  kesulitan  di  lapangan,  maka  ia  dapat meminta  pengadilan  setempat  melalui  juru  sita  membuat  surat  penetapan permohonan  bantuan  pengamanan  eksekusi,  bantuan  pengamanan  eksekusi  ini bisa  ditujukan  kepada  aparat  kepolisian,  pamong  praja  dan  pamong desa  atau kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada, dengan demikian bahwa pembuatan  sertifikat  jaminan  fidusia  melindungi  penerima  fidusia.  Akibat Hukum  Jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan,  akan  menimbulkan  akibat hukum  yang  komplek  dan  beresiko,  kreditor  bisa  melakukan  hak  eksekusinya karena  dianggap  sepihak  dan  dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dari kreditor.
Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri, karena tidak punya hak eksekutorial yang legal, permasalahan  bisnis  yang  membutuhkan  kecepatan  dan customer  service yang prima  selalu  tidak  sejalan  dengan  logika  hukum  yang  ada,  mungkin  karena kekosongan  hukum  atau  hukum  yang  tidak  selalu  secepat  perkembangan zaman.
Saat  ini  banyak  lembaga  pembiayaan  melakukan  eksekusi  pada  objek barang  yang  dibebani  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan,  bisa  bernama remedial ,  rof  coll, atau remove .  Selama  ini  perusahaan  pembiayaan  merasa tindakan  mereka  aman  dan  lancar  saja,  hal  ini  terjadi  karena  masih  lemahnya daya  tawar  anggota  terhadap  kreditor  sebagai  pemilik  dana,  ditambah  lagi pengetahuan  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah.  Kelemahan  ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

## D. Simpulan
Pelaksanaan eksekusi  objek jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh  BMT  di kabupaten  Semarang,  sebagian  besar  telah  memenuhi  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia.  Hanya  saja memang  tidak  semua  pembiayaan  dengan  fidusia  didaftarkan,  mengingat nominal  pembiayaan  yang  tidak  besar  dan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendaftarkan  tergolong  mahal,  dan  kemungkinan  untuk  pembiayaan  tersebut bermasalah  adalah  kecil.  Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang berupa  kendaraan  bermotor  dilakukan  dengan  cara  bertahap  sesuai  dengan kondisi  dan  karakter  angota  atau  debitor  dilapangan,  dimana  apabila musyawarah untuk mufakat dapat dilaksanakan dengan baik antara debitor dan kreditor,  maka  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  dapat  dilakukan  dengan penjualan dibawah tangan atas kesepakatan debitor dan kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir. 2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta : Erlangga.
Subekti, R. 2008. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Muh.  Hafidzun  Alim,  2012, Pengertian  BMT ,  http://wahdah.or.id/sekilas-tentang- baitul-maal-wat-tamwil-bmt/