Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## KEASLIAN RISALAH DALAM RAPAT UMUM KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM AKTA NOTARIS
Oleh: Reisa Ibtida I Fadhila Universitas Surabaya reisa.rsabtf@gmail.com

## Abstrak
Penuangan akta risalah RUPS yang dibuat oleh PT Fijaya Tour kedalam akta PKR berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas pasal  21  ayat  (7)  tidak  boleh  melebihi  jangka  waktu  30  hari  untuk  kemudian dilakukan  pengajuan  permohonan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  guna mendapatkan  status  badan  hukum  dalam  bentuk  surat  keputusan  pengesahan terhadap perseroan. Karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUPT 2007  yang  menyatakan  bahwa  perseroan  memperoleh  status  badan  hukum  pada tanggal    diterbitkannya  keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum Perseroan.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  lebih  memahami terkait perubahan anggaran dasar dalam perseroan yang dituangkan ke dalam akta notaris serta upaya yang dapat dilakukan apabila penuangan risalah RUPS ke dalam akta  notaris  melebihi  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sebagaimana  yang  telah ditentukan  oleh  UUPT  2007.Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  jenis penelitian  yuridis-normatif  atau  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  akan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi.Hasil Penelitian menyatakan bahwa  Pernyataan  Keputusan  Rapat  yang  dituangkan  dalam  akta  notaris  dapat dikatakan  tidak  sah  karena  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  jangka  waktu  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas bahwa penuangan ke dalam akta PKR tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari. Kekuatan hukum dari perseroan tersebut hanya mengikat pihak internal saja dan  bukan  mengikat  pihak  eksternal.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  terkait  kasus tersebut  yakni  diselenggarakannya  RUPS  kembali  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan mengenai RUPS atau pada saat penyelenggaraan RUPS, para pemegang saham  menyetujui  dilakukan  upaya  membuat  akta  penegasan  terhadap  akta  PKR yang telah dibuat berdasarkan  akta risalah RUPS namun  telah lewat  dari   jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT 2007 yakni 30 (tiga puluh) hari.
Kata Kunci : Risalah, RUPS, Notaris, PT, Keabsahan.

## Abstract
The establishment of the treatise deed of RUPS made by PT Fijaya Tour to the act of  PKR  under  Law  Nomor  40  the  year  2007  of  the  limited  Liability  article  21 paragraph (7) shall not exceed 30 days for later application to the Minister of Law and Human rights to obtain the status of legal entity in the form of the confirmation letter to the company. Because it has been regulated in article 7 paragraph (2) of
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
UUPT 2007 which states that the company obtains legal entity status on the date of issuance of the Ministerial decree regarding the ratification of the legal entity of the Company.The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  and  better  understand  the associated changes to the budget base in the company is poured into a notarial deed as well as the efforts that can be made when pouring the minutes of the RUPS in the  notary  deed  exceed  30  (thirty)  days  as  determined  by  the  company  law  of 2007.The research method used is a type of research that is a juridical-normative or normative  law  research.  This  study  will  use  the  approach  of  legislation  and conceptual approaches. Sources of legal materials in this study differentiated be a source  of  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The  method  of collecting the law material used is a literature study. Techniques of material analysis of  the  law  undertaken  in  this  study  using  the  method  of  prescription.The  results stated that the Statement of the Meeting as outlined in the notarial deed can be said to be invalid because of any inconsistency with the time that has been regulated in Law Number 40 Year 2007 about Limited liability Company that the pouring in a deed of PKR should not exceed 30 (thirty) days. The legal force of the company is only binding on the internal side only and not binding on the parties external. The effort that can be done about such cases, the convening of the RUPS back with due observance of the provisions regarding the general shareholders meeting or at the time of the holding of the RUPS, the shareholders approved the efforts to make the deed  of  confirmation  of  deed  of  PKR  that  have  been  made  based  on  a  deed  of minutes of the RUPS but has been passing from the time that has been specified by the company law of 2007 which is 30 (thirty) days.
Keywords : the Minutes, RUPS, Notarial, Company, Validity

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan perekonomian Negara sangat penting dalam mewujudkan keseimbangan nasional. Salah satu pilar yang dapat mengembangkan perekonomian dengan adanya perseroan terbatas.  Perkembangan  pembangunan  ekonomi  nasional  otomatis  membutuhkan  adanya dukungan  oleh  suatu  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perseroan  terbatas  yang  dapat menjamin  iklim  dunia  usaha  menjadi  kondusif  (widjaya  1995).  Perseroan  terbatas  atau selanjutnya  disebut  dengan  PT  merupakan  badan  persekutuan  modal  yang  didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam saham  dan memenuhi  persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta peraturan  pelaksanaannya  (Sinaga  2018).  Peraturan  yang  mengatur  mengenai  perseroan terbatas  sebelum  adanya  era  globalisasi  bermula  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang/Wetbook  van  Koophandel  voor  Indonesie  dalam  Staatsblaad  1847-23  KUHD/Wvk. Pengaturannya terdapat pada pasal 36-58 yakni Naamlooze Vennotschap (NV), ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 untuk golongan masyarakat Belanda atau yang dipersamakan (Mulhadi 2010). Pemerintah kolonial pada waktu itu bermaksud untuk membuka kesempatan
bagi orang-orang bumiputera untuk mendirikan badan hukum yang umumnya berlaku hukum adat tempat kedudukan Indonesisch Maatschappij op Aandelen (IMA) (widjaya 1995).
Sebelum adanya era globalisasi, peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas bermula dari Kitab undang-Undang Hukum Dagang/ Wetbook Van Koophandel voor Indonesie dalam Staatsblaad 1847-23  KUHD/W v k.  Pada  tanggal  7  Maret  tahun  1995  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  selanjutnya  disebut dengan  UUPT  1995.  Digantinya  dengan  UUPT  1995  dikarenakan  terdapat  perkembangan ekonomi  dan  telah  diakomodasi  berbagai  ketentuan  mengenai  penambahan  ketentuan  baru, perbaikan, penyempurnaan, mempertahankan ketentuan  yang lama yang dinilai masih relevan. Namun,  seiring  perkembangan  zaman  UUPT  1995  dipandang  tidak  lagi  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin pesat karena kemajuan ilmu, teknologi dan komunikasi terutama dalam era globalisasi. Disamping itu, tuntutan masyarakat terkait dunia usaha yang kondusif dan didasari prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) yang mengharuskan UUPT 1995 dilakukan penyempurnaan kembali.
Pada tanggal 16 Agustus 2007 lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya disebut dengan UUPT 2007 sebagai pengganti UUPT 1995 (Harahap 2011). Elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum  bila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  pasal  7  UUPT  2007. Legalitas dari perseroan terbatas baru dapat dibuktikan apabila telah mendapatkan pengesahan dari  Negara  dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya disebut dengan MenKumHam. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUPT 2007.
Perseroan  yang  melakukan  perubahan  anggaran  dasar  harus  didasari  dengan pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atau  selanjutnya  disebut  dengan  RUPS. Pelaksanaan  RUPS  diawali  dengan  pemanggilan  para  pemegang  saham  oleh  Direksi berdasarkan  surat  pemanggilan  RUPS  yang  sudah  terdapat  tembusan  dari  dewan  komisaris. Setiap  perubahan  yang  dilakukan  berdasarkan  RUPS  yang  tidak  melibatkan  pejabat  umum didalamnya dalam hal ini adalah notaris maka wajib dituangkan dalam akta notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 bahwa perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 21 ayat (5) UUPT 2007 mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat oleh notaris wajib dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
Adapun  permasalahan  hukum  yang  timbul  dalam  skripsi  ini  adalah  pada  tanggal  20 Desember 2018 PT Fijaya Tour (nama disamarkan) melakukan penyelenggaraan RUPS dengan agenda  perubahan  susunan  anggota  direksi  dalam  perseroan.  Risalah  RUPS  tersebut
ditandatangani  oleh  ketua  rapat,  pemegang  saham  serta  direktur  yang  hadir  dalam  rapat. Penuangan risalah RUPS kedalam akta notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat atau  selanjutnya  disebut  dengan  akta  PKR  tanggal  22  Februari  2019  dengan  kuasa  yang menyatakan dalam akta adalah komisaris perseroan.

## B. METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hokum doctrinal yang biasa disebut penelitian hukum  normative.  Metode  pendekatan  yuridis  yang  digunakan  menggunakan  perundang- undangan  ( Statute  Approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang- undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  ( secondary sources)  berupa  bahan  hukum  yang mengandung  bukan  bahan  hukum  primer  seperti  buku,  makalah,  jurnal  ilmiah,  artikel  dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif  yang  menggabungkan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  kemudian dirumuskan  secara  sistematis  dan  diklasifikasikan  menurut  sumber  dan  hirarki  serta  dikaji secara  kompeherensif.  Penelitian  hukum  normative  ini  merupakan  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  dan  doktrin    untuk  menjawab  isu  hukum yang sedang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan  Risalah  RUPS  yang  dituangkan  dalam  Akta  notaris  Melebihi  Jangka Waktu 30 Hari
Berita acara RUPS yang  tidak di buat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah notaris wajib diberitahukan kepada Menteri. Pengajuan permohonan kepada Menteri  harus  melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  atau  selanjutnya  disebut  dengan  UUPT  2007. Risalah  RUPS  yang  telah  dibuat  wajib  dituangkan  ke  dalam  akta  Pernyataan  Keputusan Rapat atau yang disebut dengan akta PKR yang dibuat oleh notaris sesuai dengan pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 yang mewajibkan pembuatan akta PKR oleh notaris dalam berbahasa Indonesia. Berdasarkan 4 (empat) variable dalam prinsip keabsahan hokum Van Der Pot yang menyatakan bahwa:
a. Keputusan harus dibuat oleh organ yang berkuasa membuatnya
Sahnya  suatu  keputusan  direksi  atau  notulen  yang  membuat  risalah  RUPS  terlebih dahulu harus dituangkan ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang mana
harus  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  hal  ini  adalah  notaris. Mengingat pada pasal 21 ayat (4) mewajibkan akta autentik dibuat oleh notaris dalam berbahasa Indonesia. Risalah RUPS yang tidak dibuat oleh notaris namun dituangkan ke dalam akta PKR dengan sendirinya mempunyai kekuatan hokum yang mengikat baik pihak internal maupun eksternal.
b. Keputusan  merupakan  suatu  pernyataan  kehendak  ( wilsverklaring )  pembentukan kehendak  tersebut  memuat  kekurangan  yurdis  ( geen  juridisch  gebreken  in  de wilsvorming )
Suatu  keputusan  ( beshikking )  yang  dibuat  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah prosedur penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR harus sesuai dengan ketentuan dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka berakibat keputusan yang telah dibuat menjadi tidak sah termasukdalam pembuatan akta PKR.
c. Keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, Notaris dalam membuat  akta autentik harus memperhatikan ketetapan yang telah  dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Akta autentik harus memenuhi persyaratan dalam pasal 1868 KUHPerdata yang bersifat kumulatif. Ketentuan dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar
Keabsahan  suatu  akta  PKR  dinilai  apabila  telah  diterbitkannya  surat  penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas (Naja 2012). Berdasarkan pasal tersebut dapat  ditarik  garis  kesimpulan  bahwa  berlakunya  secara  efektif  akta  PKR  terhadap perubahan anggaran dasar terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan dari Menteri. Pengajuan permohonan kepada Menteri dilakukan dengan pembuatan akta PKR terlebih dahulu oleh notaris dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam UUPT 2007 terutama terhadap tenggang waktu penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR yang tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) UUPT 2007 (Wijaya 2008). Pengajuan permohonan kepada Menteri juga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta PKR dibuat dan ditandatangani oleh perseroan.  Akta  PKR  yang  dibuat  berdasarkan  RUPS  yang  telah  melebihi  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  oleh  UUPT  2007  maka  menjadi  tidak  sah.  Berlakunya  asas acta
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
publica  probant  sese  ipsa bahwa  akta  autentik  lahir  karena  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang  maka  akta  itu  berlaku  atau  dapat  dianggap  sebagai  akta autentik  sampai  dapat  dibuktikan  atau  disangkal  akan  kebenarannya.  Asas  praduga  sah terhadap  notaris  juga  dapat  dibatalkan  bilamana  dalam  akta  terdapat  suatu  unsure  atau tindakan yang mengandung cacat artinya ada satu unsure yang tidak terpenuhi baik secara lahirah, formal maupun materil (Merta 2016).
2. Upaya  Terhadap  RUPS  yang  Dituangkan  Dalam  Akta  Notaris  Melebihi  Jangka Waktu 30 hari
a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kembali
Bentuk konkret dari pelaksanaan RUPS yang mempunyai kewenangan yang paling tinggi  adalah  pemegang  saham  dalam  perseroan.  Mekanisme  pelaksanaan  RUPS dimulai  dari  pemanggilan,  kuorum  hadir,  penyampaian  keterangan-keterangan  dan pengambilan keputusan.
Upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terhadap kesalahan terkait akta PKR yang dibuat oleh notarisyakni dengan cara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham  Kembali.  Penyelenggaraan  RUPS  kembali  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  ketentuan  dalam  UUPT  2007  (Haris  2005).  Risalah  RUPS  bersifat imperative ( mandatory rule ). Penyelenggaran RUPS harus dibuat akta risalah atau hasil rapat.  RUPS yang tidak membuat  akta risalah maka diaggap tidak pernah ada ( never existed)  dan  tidak  sah.  Keputusan  hasil  risalah  RUPS  hanya  mengikat  pihak  internal perseroan.  Risalah  RUPS  yang  telah  dibuat  harus  segera  dituangkan  ke  dalam  akta notaris  dalam  hal  ini  adalah  akta  PKR  karena,  untuk  mendapatkan  legalitas  suatu perseroan dan kepastian hokum terhadap perseroan harus dengan adanya diterbitkannya surat pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (7) UUPT 2007. Risalah RUPS yang telah dituangkan dalam akta PKR  dan  telah  mendapatkan  surat  pemberitahuan  dari  Menteri  secara  yuridis  telah mempunyai kepastian hokum dan mengikat baik pihak internal maupun eksternal.
b. Akta Penegasan
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  salah satunya adalah dengan membuat akta penegasan. Akta penegasan merupakan perbuatan / tindakan para penghadap yang tercantum dalam akta yang akan ditegaskan kembali oleh para penghadap kepada notaris dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Jika  terjadi  tindakan  atau  perbuatan  hokum  yang  merugikan  salah  satu  pihak  maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap;
2. Dalam  premise  tidak  menyebutkan  alasan  dibuatnya  akta  penegasan  terkecuali  atas permintaan para penghadap.
Akta  penegasan  dapat  menjadi  sebuah  jalan  upaya  untuk  memperbaiki  risalah  RUPS yang  dituangkan  ke  dalam  akta  PKR  melebihi  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  guna mendapatkan  legalitas  terhadap  akta  PKR  yang  dibuat.  Akta  penegasan  tidak  dapat  dibuat apabila tidak ada suatu keputusan dalam RUPS perseroan. Dengan demikian, perseroan terlebih dahulu  menyelenggarakan  Rapat  kembali  untuk  menyatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan terhadap penuangan akta risalah RUPS ke dalam PKR melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  melalui  pembuatan  akta  penegasan.  akta  penegasan  dibuat  dengan  tujuan  untuk mengesahkan perubahan data perseroan yang dimuat dalam akta notaris dan dapat diajukan atau dimohonkan kembali kepada Menteri guna diterbitkan surat pemberitahuan dari Menteri.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang pertama yakni akta PKR yang dibuat berdasarkan akta risalah RUPS PT Fijaya Tour tidak sah. Kelalaian perseroan dan pihak notarisdalam menuangkan akta risalah RUPS kedalam akta PKR  harus  disadari  rasa  tanggungjawab  dari  setiap  pihak.  Notaris  harus  menunjung  tinggi martabat profesinya serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Prinsip kehati-hatian serta praduga sah wajib di terapkan dan lebih dipahami oleh notaris. Begitupula terhadap proses pembuatan akta PKR harus diikuti dengan 4 (empat) prinsip keabsahan hokum oleh Van Der Pot  serta  didasari  oleh  prinsip prudential  principle guna  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak menimbulkan akibat hokum dikemudian hari (Gandapradja 2004).
Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terhadap keterlambatan penuangan akta  risalah  RUPS  ke  dalam  akta  PKR  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yang  pertama  dengan menyeleggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. Direktur atau notulen yang membuat risalahnya  wajib  menuangkan  kepada  notaris  untuk  dibuatkan  akta  autetik  yakni  akta  PKR. Kedua, upaya yang dapat dilakukan kembali oleh perseroan yakni dengan cara membuat akta penegasan dihadapan notaris. Akta penegasan tersebut bertujuan untuk memperbaiki akta PKR yang terdapat kekeliruan pada jangka waktu penuangan akta risalah ke dalam akta PKR.

## Saran Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas  dapat  direkomendasikan  saran-saran  sebagai berikut, yaitu bagi notaris, diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan ketelitian terkait
pembuatan akta terutama terhadap jangka waktu penuangan akta risalah RUPS kedalam akta Pernyataan  Keputusan  Rapat serta  notaris  wajib  meningkatkan  kualitas  dan  pemahaman pengetahuan  tentang  kenotariatan  terutama  mengenai  prinsip  keabsahan  dan  kehati-hatian dalam pembuatan akta notaris.
Bagi  perseroan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  serta  pemahaman  terutama terkait penyelenggaraan RUPS agar tidak terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian bagi  pihak  notaris,  serta  perseroan  perlu  memahami  perkembangan  jaman  terkait  peraturan yang  mengatur  Perserioan  Terbatas  yakni  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dapradja, permadi. 2004. Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank .
Harahap, Yahya. 2011. Hukum Perseroan Terbatas .
Haris, Freddy. 2005. “Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.” Jurnal Hukum & Pembangunan 35:22–49.
Merta, Novansyah. 2016. Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris Yang PenandatanganannyaTidak Di Dalam Kantor Notaris .
Naja, Daeng. 2012. Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan) .
Sinaga,  Niru.  2018.  “Hak-Hak  Pokok  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Di  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8:34.
widjaya, rai. 1995. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas .
Wijaya, Gunawan. 2008. Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT .