## Kapitalisme Dan Islam Dalam Pergulatan Ekonomi
Yoyok Rimbawan * UIN Sunan Ampel Surabaya Email : yoyokrimbawan@gmail.com

## Abstract
The  unpreparedness  of  human  resources  in  the  development  of  the  state, especially  the  economy,  has  resulted  in  the  choice  of  many  Islamic countries being oriented and oriented towards these two main ideologies, namely  the  capitalist  model  developed  by  Western  countries  or  the socialists adopted by Russia and China. As well as adopting the totality of these two ideologies as a foothold in managing human resources, natural resources  in  economic  activities.  Although  both  of  them  have  principles that are not in accordance with Islamic teachings.
Keyworld ; economy, capitalist, Islam

## Pendahuluan
Secara  umum  masyarakat  muslim  di  seluruh  dunia  ditimpa  keprihatinan dengan  keadaan  yang  sedang  menimpanya.  Negara-negara  muslim  menderita kemiskinan  dan  keterbelakangan;  meskipun  sebenarnya  kaya  akan  sumber  daya alam.  Dari  daftar  25  negara  dengan  neraca  perdagangan  tertinggi  tidak  satupun negara  Islam  di      dalamnya.  Begitu  pula  dengan  30  negara  dengan  indeks pembangunan  manusia  juga  tak  ada  dari  negara  Islam.  Bahkan  dari  17  negara muslim  yang  tergabung  dalam  OKI  sekitar  60%  anak  sekolah  yang  menikmati pendidikan  SD.  Sebaliknya  secara  umum  negara-.negara  di  luar  Islam jauh  lebih maju. Dalam daftar 25 dengan ekonomi terbesar di dunia  menempatkan Amerika pada  posisi  terartas,  dengan  pendapatan  domestik  bruto  sekitar  US$  11  trilyun 1 . Mengapa ekonomi umat tidak dapat maju diberbagai banyak negara?
Persoalan  ini  diawali  pada  pertengahan  abad  20  dimana  negara-negara muslim  berhasil  secara  fisik  lepas  dari  penjajahan.  Ketidak-siapan  sumber  daya manusia  dalam  pembangunan  negara,  khususnya  ekonomi,  mengakibatkan pilihannya  bermuara  pada  dua  falsafah  pokok  yaitu  model  kapitalis  yang  di
* Mahasiswa program doktor IAIN Wali Songo Semarang.
1 Pidato  Presiden  RI  di  Universitas  Islam  Imam  Muhammad  bin  Sa'ud,  Riyad  16  April
kembangkan  oleh  negara-negara  Barat  atau  sosialis  yang  dianut  oleh  Rusia  dan China.  Namun  kedua  strategi  ini  telah  menunjukan  kegagalan  .bagi  kemajuan ekonomi  umat  dan  tidak  membawa  kebaikan  bagi  kita. 2 Perpaduan  antara  kedua aspek baik kapitalis atau sosialis secara moral keduanya tidak punya arti (morally neutral) 3
Namun  demikian  Uni  Sovyet  sebagai  pendukung  utama  sosialis  komunis mengalami kehancuran baik dalam ekonomi dan  politik pada akhir-akhir abad 20. Periode inilah yang sekaligus mengakhiri pembangunan model sosialis, dan seluruh dunia  beralih  pada  kapitalis.  Kestabilan  politik  dan  kemajuan  ekonomi  di  USA, Eropa  Barat,  Jepang,  Korea  Selatan,  Taiwan  dan  Hongkong  telah  membuktikan keunggulan  idiologi  ini  dibanding  dengan  keterpurukan  politik  dan  ekonomi  di Eropa  Timur,  USSR,  Cina,  Korea  Utara  dan  Vietnam.  Demokrasi  menjadi  tema sentral  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Bahkan  Francis  Fukuyama  meramalkan bahwa  akhir  dari  sejarah  bangsa (the  end  of  history) liberalis,  kapitalis  dan demokrasi.  Kebebasan  berekspresi  dan  aktualisasi  diri  di  tengah  heterogenitas pendapat dan kepentingan dalam masyarakat bisa terwadahi dalam bingkai mazhab ini.  Selanjutnya  kebenaran  akan  ditentukan  oleh  suara  mayoritas  rakyat  yang secara  otomatis  akan  menghendaki  'kebaikan'  bersama.  Begitu  pula  prestasi ekonomi yang diraih oleh negara-negara Barat pendukung kapitalis.
Kemenangan  model  pembangunan  kapitalis  tidak  lepas  dari  kesiapannya sejak  awal  perang  dunia  kedua  telah  meletakkan  dasar  dasar  yang"  kuat  dengan cara mengintegrasikan dan menata perdagangan bebas. Kapitalisme menjadi motor penggerak  dalam  memobilisasi  perekonomian  dunia.  Arus  barang,  jasa  dan  uang terintegrasi secara global dalam tatanan ekonomi dunia baru (new world economic order). Banyaknya  gedung  bertingkat,  volume  perdagangan  dan  sibuknya lalulintas perdagangan melalui darat, laut dan udara cukup menunjukan pegerakan ekonomi  dunia.  Kemenangan  kapitalis  membuat  negara  industri  sebagai  pusat ( center) atau  metro  polis,  sedangkan  negara  berkembang  sebagai  pinggiran
2006  Majalah Tempo, 7 Mei 2006.
2 Khurshid  Ahmad,  " Economic Development in an Islamic Framework ", dalam Studies in Islamic Economics (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1980), 172-173.
3 . M. Umar Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Peranannya Di Bidang Ekonomi" dalam
(periphery). Namun  bila  kita  kritis,  kerugian  besar  justru  diderita  oleh  negara miskin  dan  berkembang.  Ketidak-siapan  SDM  dalam  persaingan  bebas mengakibatkan  pelarian  modal  keluar,  terperangkap  hutang (debt  trap) dan kerusakan lingkungan. 4
Ciri-ciri  sistem  ekonomi  Kapitalis 5 ; Pengakuan  yang  luas  atas  hak-hak pribadi , 6 Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Inidividu bebas memilih pekerjaan/  usaha  yang  dipandang  baik  bagi  dirinya, Perekonomian  diatur  oleh mekanisme  pasar ,  Pasar  berfungsi  memberikan  “signal”  kepda  produsen  dan konsumen  dalam  bentuk  harga-harga.  Campur  tangan  pemerintah  diusahakan sekecil  mungkin.  “The  Invisible  Hand”  yang  mengatur  perekonomian  menjadi efisien.  Motif  yang  menggerakkan  perekonomian  mencari  laba. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus ,  yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan)  sendiri.  Paham  individualisme  didasarkan  materialisme,  hal  ini merupakan warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
Untuk  melihat  perkembangan  ajaran  kapitalisme  saat  ini,  mari  kita  buka kembali  analisis  yang  diajukan  Karl  Marx  untuk  dapat  memahami  fenomena tersebut. Ada dua teori penting dari Karl Marx yang perlu kita fahami bersama: 7

## 1. Surplus labor and value theory
Etika Ekonomi Politik, Ed. Ainur R. Shophian (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), 29. 4 Dibentuknya lembaga World Bank (1946) dan IMF (1947) di Bretton Wood, selanjutnya melalui UNDP (UN Development Progres) membentuk SAP (Structure Adjusment Program) yang memaksakan  model  pembangunan  dengan  membuka  pasar  dalam  negeri  sehingga  menciptakan kemiskinan  yang  dirasakan  Negara-negara  di  Afrika,  Amerika  Latin  dan  Asia.  Laporan  UNDP menunjukan  20%  Negara  terkaya  dan  20%  Negara  termiskin  semakn  jauh.  Tahun  1960  rasionya 30:1, tahun 1970 rasio 32:1, tahun 1980 rasio 45:1 dan tahun 1989 rasio menjadi 59:1. Lihat Anwar Ibrahim, " Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat ", dalam, "Negara ", 67 5 Semboyan  kapitalisme” Laissez  Faire  et  Laissez  passer,  le  monde  va  de  lui  meme “ (biarkan  ia  berbuat  dan  biarkan  ia  berjalan,  dunia  akan  mengurus  diri  sendiri)  lihat  Marshal Green, The  Economic  Theory, terj.  Ariswanto, Buku  Pintar  Teori  Ekonomi, (Jakarta  :  Penerbit Aribu Matra Mandiri, 1997),  h 70 dalam buku Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta : BPFE, 2004), h 30
6 Para  ahli  hukum  Romawi  cenderung  untuk  mempertimbangkan  bahwa  tiap  warga negara memiliki hak melakukan sesuatu yang ia sukai atas hak milik pribadinya. Konsepsi tentang hak  milik  pribadi  itu  bukan  sekedar  untuk  menikmatinya,  tetapi  juga  kebebasan  untuk menggunakan  seenaknya  sendiri  atau  merusaknya  lihat  A.A  Islahi, Konsep  Ekonomi  :Ibn Taimiyah, ter.H. Anshari Thayib (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), 130
7 Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi ,  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta,  1997 lihat  juga  Paul  Heinz  Koesters, Tokoh-tokoh  Ekonomi  Mengubah  Dunia  Pemikiran  -  pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita , Gramedia, Jakarta 1987
Dalam membangun teorinya, Marx berangkat dari pandangan nilai ( value ) terhadap barang dan jasa menurut Adam Smith dan David Ricardo. Nilai suatu barang  itu  diukur  dari  seberapa  banyak tenaga yang  telah  dikorbankan  oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya Marx melihat bahwa dengan  adanya  perubahan  pola  produksi  dari  sistem  yang  primitif  kepada sistem  yang  modern,  maka  akan  muncul ketidakadilan dalam  ekonomi. Dalam  pola  produksi modern ,  yang  bekerja  adalah  buruh-buruh  perusahaan. Majikan sebagai  pemilik  perusahaan,  kenyataannya  tidak  pernah  terlibat dalam  proses  produksi.  Akan  tetapi,  majikanlah  yang  menikmati  seluruh keuntungan yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  tersebut.  Sementara  itu  tenaga para  buruh  hanya  dianggap  sebagai  bagian  dari  komponen biaya  produksi .
Sesuai dengan teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum,  maka  salah  satu  metodenya  adalah  dengan menekan biaya produksi  seminimum  mungkin.  Jika  nilai  barang  itu  diukur  dari  besarnya tenaga yang telah dikorbankan, maka sesungguhnya telah terjadi surplus nilai tenaga  buruh yang  telah  diambil  oleh  majikannya.  Dengan  demikian, ekonomi  kapitalisme  adalah  ekonomi  yang  sangat dzalim terhadap  kaum buruh dan menjadi surga bagi para kapitalis.

## 2. The law of capital accumulations
Menurut Marx, dalam persaingan yang bebas, perusahaan yang besar akan senantiasa  “ memakan ”  perusahaan  yang  kecil.  Oleh  karena  itu,  jumlah majikan akan  semakin  berkurang,  sebaliknya  jumlah  kaum  buruh  akan semakin  banyak.  Demikian  juga,  jumlah  perusahaan  yang  besar  juga  akan semakin  sedikit,  namun akumulasi  kapitalnya akan  semakin  besar.  Jika jumlah buruh semakin banyak, maka akan berlaku hukum upah besi ( the iron wages  law ).  Dengan  demikian,  nasib  kaum  buruh  akan  semakin tertindas sedangkan  para  kapitalis  akan  semakin  ganas  dan  serakah.  Analisis  yang dikemukakan  oleh  Marx  memang  masih  terlalu  sederhana  untuk  ukuran perkembangan  ekonomi  kapitalisme  saat  ini.  Sebab,  perkembangan kapitalisme global di abad mutakhir ini sudah semakin canggih dan kompleks.
Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan  pencaplokan  pengusaha  kelas teri ,  namun  keserakahan  mereka  sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor yang lain, bahkan dengan dukungan berbagai  fasilitas  dan lembaga  yang mereka ciptakan sendiri. Berbagai  sektor maupun lembaga yang mereka ciptakan tersebut diantaranya adalah 8

## a. Sektor keuangan
Kaum  kapitalis  tidak  hanya  ingin  membesar,  tetapi  mereka  juga  ingin membesar  dengan cepat .  Caranya  ialah  dengan  menciptakan lembaga perbankan .  Fungsi  utamanya  adalah  untuk  mengeruk  dana  masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi  cepat besar. Ternyata keberadaan lembaga  perbankan  ini  masih  dianggap  belum  cukup,  mereka  terus mengembangkan  kreatifitasnya.  Akhirnya  ditemukanlah  ide  untuk menciptakan  sebuah  pasar  yang  unik,  yang  selanjutnya  mereka  namakan sebagai pasar  saham .  Dengan  adanya  pasar  ini,  mereka  dapat  dengan mudah  untuk  melempar  kertas-kertas  sahamnya  agar  dibeli  masyarakat, sehingga  mereka  segera  mendapatkan  gelontoran  modal  yang  mampu untuk membuat perusahaan mereka menjadi cepat menggurita.
b. Sektor kepemilikan umum
Nafsu kapitalisme tidak akan pernah mengenal kata “cukup”. Mereka tidak pernah  ingin  berhenti.  Mereka  tidak  hanya  ingin  berhenti  untuk  untuk bermain  di  wilayah  pasar  hilir  saja,  tetapi  mereka  terus  merangsek  untuk mencaplok  sumber-sumber  ekonomi  di  wilayah  hulu.  Dengan  dalih kebebasan  ekonomi  dan  kebebasan  pasar,  mereka  juga  ingin  menguasai wilayah-wilayah  ekonomi  yang  seharusnya  menjadi  milik  umum  yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka  kuasai  tersebut  misalnya  adalah  berbagai  macam  sektor pertambangan,  sumber  daya  hutan,  sumber  daya  air,  minyak  bumi,  gas, jalan raya, pelabuhan, bandara dsb.
8 Dwi  Condro  Triono,  Makalah  Seminar  dengan  tema  “ Islam  dan  Tantangan  Ekonomi Global ” Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta. Tanggal 22 Mei 2007

## c. Sektor kepemilikan Negara
Jika  mereka  sudah  banyak  menguasai  sektor  kepemilikan  umum,  maka bagi  kaum  kapitalis  tetaplah  belum  dianggap  cukup.  Mereka  kemudian melirik kepada perusahaan-perusahaan  yang banyak dimiliki oleh Negara. Dengan  dalih  demi  efektivitas  dan  efisiensi  perusahaan,  mereka  akan mendorong  perusahaan  milik  Negara  tersebut  untuk go  public ,  dengan jalan me lego sahamnya ke pasar, dengan harga yang murah tentu saja.
Untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sebaliknya  yaitu sosialisme, maka indikator  yang paling mudah untuk digunakan adalah  dengan  melihat  seberapa  besar  pihak-pihak  yang  menguasai  sektor ekonominya. Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara  tersebut  cenderung  bercorak  kapitalisme  dan  sebaliknya,  jika  ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme. 9
Dengan  menggunakan  tolok  ukur  di  atas,  kita  dapat  menelusuri  sejauh mana cengkeraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia. Sesungguhnya jejak kapitalisme  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  ketika  Indonesia  mulai  memasuki  era pemerintahan  Orde  Baru.  Pemerintahan  Orde  Baru  dimulai  sejak  Bulan  Maret 1966.  Orientasi  pemerintahan  Orba  sangat  bertolak  belakang  dengan  era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi  ideologi komunis.
Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus  modal  asing  mulai  masuk  ke  Indonesia,  khususnya  PMA  dan  hutang  luar negeri  mulai  meningkat.  Menjelang  awal  tahun  1970-an  atas  kerja  sama  dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk  suatu  konsorsium Inter-Government  Group  on  Indonesia (IGGI)  yang terdiri  atas  sejumlah  negara  industri  maju  termasuk  Jepang  untuk  membiayai pembangunan  di  Indonesia.  Saat  itulah  Indonesia  dianggap  telah  menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme. 10
9 Samuelson,  Paul  A.  &  Nordhaus,  William  D., Mikroekonomi ,  Alih  Bahasa:  Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta, 1999.
10 Tulus Tambunan, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi , Lembaga Penerbit
Memasuki  periode  akhir  1980-an  dan  awal  1990-an  sistem  ekonomi  di Indonesia  terus  mengalami  pergeseran.  dari  kebijakan  yang  banyak  ditempuh pemerintah, kita dapat  berasumsi bahwa  ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah  dipilih  atau  telah  „dipaksakan‟  kepada  negara  kita.  Isu-isu  ekonomi  politik banyak  dibawa  ke  arah  libelarisasi  ekonomi,  baik  libelarisasi  sektor  keuangan, sektor  industri  maupun  sektor  perdagangan.  Sektor  swasta  diharapkan  berperan lebih  besar  karena  pemerintah  dianggap  telah  gagal  dalam  mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri. 11
Masa  pembangunan  ekonomi  Orde  Baru-pun  akhirnya  berakhir.  Puncak dari  kegagalan  dari  pembangunan  ekonomi  Orba  ditandai  dengan  meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Pasca  krisis  moneter,  memasuki  era  reformasi,  ternyata  kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin  liberal.  Dengan  mengikuti  garis-garis  yang  telah  ditentukan  oleh  IMF, Indonesia  benar-benar  telah  menuju  libelarisasi  ekonomi.  Hal  itu  paling  tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu: 12
1. Dihapuskannya  berbagai  subsidi  dari  pemerintah  secara  bertahap.  Berarti, harga  dari  barang-barang  strategis  yang  selama  ini  penentuannya ditetapkan  oleh  pemerintah,  selanjutnya  secara  berangsur  diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas ( floating rate ). Sesuai dengan kesepakatan  dalam LoI dengan  pihak  IMF,  penentuan  nilai  kurs  rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap ( fix rate ). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi  BUMN.  Salah  satu  ciri  ekonomi  yang  liberal  adalah  semakin kecilnya  peran  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi,  termasuk  didalamnya
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.
11 Didik J Rachbini, Republika 27 Juni 2001 12 Dwi Condro Triono,  Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik
adalah  kepemilikan  asset-asset  produksi.  Dengan  “dijualnya”  BUMN kepada  pihak  swasta,  baik  swasta  nasional  maupun  asing,  berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.
4. Peran  serta  pemerintah  Indonesia  dalam  kancah  WTO  dan  perjanjian GATT.  Dengan  masuknya  Indonesia  dalam  tata  perdagangan  dunia tersebut,  semakin  memperjelas  komitmen  Indonesia  untuk  masuk “kubangan” libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.

## Pergulatan kapitalis dan Islam
Islam tidak berhenti dan berada di luar realitas kehidupan manusia, tetapi masuk keseluruh segi kehidupan masyarakat muslim, baik individu maupun sosial bersifat unik.
Islam  dan  kapitalisme  adalah  dua  entitas  yang  berbeda.  Namun  dalam kenyataannya,  keduanya  dapat  hidup  berdampingan  meskipun  masing-masing saling  curiga , kedunyaa  saling  terbuka  untuk  berinteraksi  dan  bergulat  pada tataran nilai, ekonomi dan budaya.
Ada  banyak  kemungkinan (possiblities) yang  terjadi  dalam  sebuah pergulatan.  Mungkin;  Islam  mempengaruhi  kapitalisme,  Islam  dipengaruhi kapitalisme  atau  Islam  dan  kapitalisme  saling  mempengaruhi.  Maka  yang sebenarnya  tengah  terjadi    adalah  Islamisasi  kapitalisme  atau  kapitalisme  kultur Islam. Yang pada akhirnya pergulatan itu akan melahirkan sosok muslim kapitalis atau sosok kapitalis muslim .
Hal  ini  karena  Islam  tidak  berusaha  membentuk  kebudayaan  yang monolitik. Faktanya bahwa masyarakat Islam di suatu wilayah dengan yang lainya tidak  selalu  memiliki  produk  kebudayaan  yang  seragam.  Islam  telah  memberi peluang kepada pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip universalnya.

## Menuju Ekonomi Syariah.
Di sekitar akhir tahun 1960-an dan awal 1970, kesadaran kesadaran negara-
Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001
negara  muslim  mulai  meningkat. 13 Di  tengah  pergumulan  tawaran  model pembangunan  ekonomi  dari  blok  kapitalis  dan  sosialis,  menggugah  umat  untuk mencari  alternatif  yang  datang  dari  ajaran  Islam 14 .  Pada  akhirnya  dibentuklah Konfrensi Internasional Ekonomi Islam untuk pertama yang diadakan di Mekkah 21-26  Februari  1976  (atau  Safar  21-26,  1396),  yang  dihadiri  oleh  200  ahli ekonomi  dan  ulama  di  seluruh  dunia.  Dimana  Dr.  Muhammad  Omar  Zubair sebagai presidennya, dan Prof. Khurshid Ahmad adalah salah satu wakil presiden konfrensi  ini.  Sebagai  konsekuensinya  dibentuklah lnternatinal  Centre  For Researce In Islamic Economies tahun 1977 di Jumada al-Thani. 15
Gayung  bersambut  semangat  untuk  terus  mengembangan  keilmuan  Islam dibarengi dengan menerapkan praktek praktek bisnis yang diatur menurut syari'ah Islam.  Kesadaran  ini  tidak  terlepas  dari  tiga  alasan,  yaitu:  (1)  penduduk  muslim seperlima  dari  penduduk  dunia,  jumlah  yang  teramat  besar  bila  ditinjau  -dari pangsa produsen dan jaringan konsumen; (2) umat  Islam kebanyakan berdiam di berbagai bumi yang sangat kaya akan sumber daya alam; (3) untuk meningkatkan dan  mengoptimalkan  produtivitas  masyarakat  muslim  dunia  melalui  syari'ah Islam. 16
Saat ini tidak boleh lagi ada anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Dan pembangunan ( an obsticle to economic growth). Kita harus membuktikannya bahwa  ekonomi  syariah  dapat  menjamin  keadilan,  kesejahteraan  dan  kejayaan. Perhatian  ekonomi  umat  tidak  hanya  difokuskan  pada  zakat,  shadaqah  dan  infaq yang  selama  ini  menjadi  pilar  utama,  tetapi  juga  pembangunan  menyeluruh  yang menyangkut  keadilan,  pemerataan,  pendirian  lembaga  keuangan  syariah  dan
13 Tahun  1969  terbentuk  Konprensi  Tingkat  Tinggi  /  KTT  Islam  pertama  di  Marokos sebagai  reaksi  pembakaran  masjid  al-Aqsa  di  baitul  makdis.  Yang  turut  dalam  KTT  ini  baru  22 negara.  Bersamaan  dengan  ltu  pula  juga  membentu  OPEC,  kerana  negara-negara  Islam berlimpahan  petro  dolar.  Lihat  Ibrahim  Lubis, Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar (Jakarta:  Kalam Mulia, 1994), 6.
14 Metode  pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  terpaku  pada  dua  sistem  ekonomi  yang telah  kita  kenal,  yakni  kapitalisme  dan  sosialisme,  tetapi  ada  satu  lagi  sistem  ekonomi  Islam dimana  ia  akan  memimpin  masa  depan  .  ..hal  senada  juga  dikatakan  oleh  loui  Garder  dalam bukunya  La  Cite  Muslumane,  dan  Raymond  Charles  dalam  bukunya  Droit  Musulmane  didalam Muhammad  Syauqi  al  Fanjari, al  Madzab  al  Iqtishadi  al  Islamiy (Jeddah  :  Syirkah  Maktabah „Ukkaz, 1981), h 87
15 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar .,xvii-xxii.
16 M.  Karebet  Widjayakusuma  dan  M.  Ismail  Yusanto, Pengantar  Managemen  Syari  'at
pemberdayaan ekonomi umat. 17

## Prinsip Ekonomi Syariah.
Para  pemikir  ekonomi  Islam  berbeda  pendapat  dalam  memberikan kategorisasi t erhadap  ekonomi  Islam.  Khursid  Ahmad  memberi  dasar-dasar filosofis ekonomi Islam yaitu; (1) tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara  Allah-manusia  dan  manusia  dengan  sesamanya  dan  alam, (2)  rububiyyah, meletakan  dasar-dasar  hukum Allah  untuk  selanjutnya  mengatur  model pembangunan yang bernafaskan Islam (3) khalifah, menjelaskan status dan peran manusia  sebagai  wakil  Allah  di  muka  bumi. Pertanggung  jawaban  ini,  meliputi sebagai  muslim  dan  sebagai  anggota  dari  umat.  Dari Konsep  ini  lahirlah  konsep perwalian,  moral,  politik,  ekonomi,  serta  prinsip  –  prinsip  lainnya.  (4) tazkiyah. misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah,  sesamanya,  alam  lingkungan,  masyarakat  dan  Negara 18 ,  sehingga  semua aktivitas seluruh kegiatan ekonomi dilandasi oleh kejujuran dan keadilan.
Konsep  ekonomi  dalam  Islam  tidak  hanya  tampak  dalam  konsepsi  global, namun  juga  tercermin  dalam  praktek-praktek  aplikatif  aktivitas  ekonomi.  Cermin ini  harus  menjadi  kesatuan  dengan  kebijakan  politik  ekonomi  yang  diambil  dan dianut  dalam  masyarakat  walaupun  terdapat  persamaan  dengan  sistem  ekonomi yang lain (non Islam), namun dalam sistem ekonomi Islam tetap terdapat perbedaan pandangan dengan sistem ekonomi non Islam. 19
Dari berbagai pandangan di atas secara umum sistim ekonomi dalam Islam memiliki  karakteristik  yang  jauh  berbeda  dibanding  ekonomi  kapitalis.  Adapun
(Jakarta- Khairul Bayan, 2003), 6.
17 Dibentuklah Konfrensi-Internasional Ekonomi Islam pertama, yang diadakan di Mekka, 21-26 Pebruari 1976 (atau Safar 21-26, 1396), yang dihadiri oleh 200 ahli ekonomi dan ulama di seluruh  dunia.  Dimana  DR.  Muhammad  Omar  Zubair  sebagai  presidennya  dan  Prof  Khursid Ahmad  sebagai  salah  satu  wakil  presidennya.  Khursid  Ahmad, Economic  Development  in  an Islamic  Framework, dalam Studies  in  Islamic  Economics (Leicester,  U.K.;  The  Islamic Foundation, 1980), 172-173.
18 Khursid Ahmad, Membangun Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik, Ed. Ainur R Shophian (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), 13
19 Abdu llah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj M. Irfan Syofani (Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2004), xxi
karakteristik yang membedakannya adalah 20 :
a.  Bersumber dari Tuhan dan agama. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah  dan  mengikat  semua  muslim  tanpa  kecuali.  Sistim  ekonomi  Islam mempunyai  keunggulan  sebagai  sistim  ekonomi  yang  dijamin  dengan hukum-hukum  agama  yang  diwujudkan  dalam  aturan  halal  dan  haram. Dengan  begitu  keselunihan  aktiitas  ekonomi  memiliki  garis  aturan  yang ditetapkan oleh syari'ah Sebagai muslim kegiatan ekonomi dianggap juga sebagai bagian dari ibadah,
b.  Ekonomi  pertengahan  dan  berimbang.  Ekonomi  Islam  memadukan kepentingan  pribadi  dan  kemaslahatan  masyarakat  dalam  bentuk  yang berimbang  Dengan  begitu  ekonomi  Islam  ada  pada  posisi  tengah  antara aliran  individualis  (kapitalis)  yang  memandang  bahwa  hak  kepemilikan individu  bersifat  absolut  dan  tidak  boleh  diintervensi  oleh  siapapun, sedangkan aliran sosialis (komunis) justru menyatakan ketidak adaan hak individu  dan  mengubahnya  menjadi  kepemilikan  bersama  dengan menempatkan  dibawah  dominasi  negara.  Islam  memperkuat  posisi individu dan haknya dalam kepemilikan. Namun Islam juga membangun relasi  individu dengan masyarakat,  dimana ada kepemilikan harta pribadi yang  menjadi  hak  yang  lainnya.  Dengan  demikian  keseimbangan  dalam ekonomi Islam mencakup kebutuhan duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, serta individu dan masyarakat. Instrumen  yang dipakai  untuk pemerataan dan  keseimbangan  adalah  bahwa  ada  sebagian  harta  milik  individu  yang harus dikeluarkan; seperti zakat infaq, dan shadaqah.
c.  Ekonomi  berkecukupan  dan  berkeadilan.  Ekonomi  Islam  menjadikan manusia  menjadi  fokus  perhatian.  Manusia  diposisikan  sebagai  wakil Allah  di  bumi  untuk  kemakmuran.  Hal  ini  berbeda  dengan  ekonomi kapitalis  yang  fokus perhatiannya  adalah  kekayaan.  Islam  telah
20 Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj M. Irfan  Syofani  (Yogyakarta,  Megistra  Insania  Press,  2004),  15-20.  Lihat  Pula  M.  Umar  Chapra, Islam  and  Economic  Challange, (Leicester,  The  Islamic  Foundation  and  The  International  of Islamic  Thought,  1992),  209.  Lihat  pula  Muhammad  Najatullah  Siddiqi, Moslem  Economics Thinking (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1988), 5.
mewajibkan  negara  untuk  memberikan  jaminan  kepada  semua  anggota masyarakat  berupa  jaminan  kebutuhan  pokok  bagi  seluruh  warga.  Umar bin  Abdul  Azis  pernah  mengatakan  bahwa  seorang  muslim  harus mendapatkan  rumah,  alat  Bantu  yang  mempermudah  pekerjaannya  dan senjata  sebagai  pertahanan  dari  serangan  musuh.  Jaminan  sosial  dalam Islam  yaitu  jaminan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  kebutuhan individu  serta  menuntut  adanya  pemenuhan  lebih  luas  yang mencerminkan  kesetaraan  dalam  hidup.  Islam  merekatkan  jaminan  ini dalam  persaudaraan  antara  kaum  muslim (ukhuwah  Islamiyah), untuk menunjukan bahwa hal itu bukan semata mata bagian hirarkis yang hanya untuk  saling  mengisi,  tetapi  juga ukhuwah  Islamiyah dimana  yang  satu dengan  yang  lain  saling  menjamin.  Jaminan  sosial  juga  menyangkut keamanan  terhadap  hak  semua  masyarakat  dalam  mengakses  sumber- sumber  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak.  Keadilan 21 bisa dicontohkan adalah dengan menolak sistem riba atau bunga; karena pihak kreditor  yang  meminjamkan  dananya  tidak  mau  rugi  yang  penting  dapat hasil bunga.
d.  Komitmen  pada  moral  (akhlak  atau  etika).  Ekonomi  Islam  tidak  hanya berjalan dengan  hukum  –  hukum  sebagai  prinsip,  tetapi  juga mengedepankan moral atau akhlak. Seperti tidak mengurangi timbangan, bersifat  amanah, mengutamakan  kejujuran, tidak berani mengambil harta yang  bukan  haknya  atau  korupsi  dan  sebagainya.  Hal  in,  disamping menjaga  kesucian  hati,  juga  ikatan  solidaritas  social  dan  jalinan  bisnis dapat merasa aman dan terpelihara.
e.   Ekonomi Islam bersifat Universal. Hal ini dapat dipahami karena kaidah- kaidah  syari‟ah  bersifat  baku  dan  sampai  akhir  jaman.  Kebakuan  ini karena  mengandung  nilai-nilai,  yang  menjunjung  tinggi  moral  (fitrah),
21 Ibn  Taimiyyah  berkata  "  Allah  menyukai  negara  adil  meskipun  kafir,  tetapi  tidak menyukai  negara  meskipun  beriman,  dan  dunia  akan  dapat  bertahan  dengan  keadilan  meskipun tidak  beriman,  dan  tidak  akan  bertahan  dengan  ketidak-adilan  meskipun  Islam”  lihat  Taqiyyudin Ahmad  ibnu  Taimiyyah, al  Hisbah  fi  al  Islam, di  tahkik  oleh  Said  Muhammad  ibn  Abi  Sa‟dah (Kuwait : Maktabah Dar al Arqam, 1983), h 94
keadilan  dan  keseimbangan  serta  ibadah  sebagai  pengamalan  kesadaran bertuhan; Sehingga sifat ekonomi Islam yang universal ini dapat melintasi negara dan segala jaman.

## Kesimpulan
a. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi, membuat banyak negara yang berpenduduk mayoritas Islam berkiblat pada madzab Kapitalisme, tentu ada sisi positif dan juga sisi negatif yang ditawarkan,
b. Pergulatan Kapitalisme dan Islam bisa berbentuk internalisasi dan eksternalisasi,
c. Dalam pergulatan tersebut sosok individu dan masyarakat Islam harus mengetahui konsep ekonomi Syariah (ekonomi Islam) dan memanfaatkan sebagai alat dan media dalam aktivitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Islahi, Konsep  Ekonomi  :Ibn  Taimiyah, ter.H.  Anshari  Thayib  ,  Surabaya  : Bina Ilmu, 1997
Abdullah  Abdul  Husain  at  Tariqi, Ekonomi  Islam;  Prinsip,  Dasar,  dan  Tujuan, terj M. Irfan Syofani, Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2004
Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi ,  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta, 1997
Didik J Rachbini, Republika 27 Juni 2001
Dwi  Condro  Triono,    Makalah  Seminar  Setengah  Hari  dengan  tema  “ Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia ” Fakultas  Teknik  Universitas  Janabadra  Yogyakarta.  Tanggal  15  Agustus 2001
Dwi  Condro  Triono,  Makalah  Seminar  dengan  tema  “ Islam  dan  Tantangan Ekonomi  Global ”  Jurusan  Ekonomi  Islam  STAIN  Surakarta.  Tanggal  22 Mei 2007
Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengcmlar , Jakarta: Kalam Mulia, 1994 Khurshid    Ahmad, Studies  in  Islamic  Economics, Leicester,  UK:  The  Islamic Foundation, 1980
Khursid Ahmad, Etika Ekonomi Politik, Ed. Ainur R Shophian, Surabaya, Risalah Gusti, 1997
M. Karebet Widjayakusuma dan M. Ismail Yusanto, Pengantar Managemen Syari 'at, Jakarta- Khairul Bayan, 2003
M.  Umar  Chapra, Etika  Ekonomi  Politik, Ed.  Air.r  R.  Shophian,  Surabaya, Risalah Gusti, 1997
M.  Umar  Chapra, Islam  and  Economic  Challange, Leicester,  The  Islamic Foundation and The International of Islamic Thought, 1992
M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Surabaya, Risalah Gusti, 1999 Marshal  Green, The  Economic  Theory, terj.  Ariswanto, Buku  Pintar  Teori Ekonomi, Jakarta : Penerbit Aribu Matra Mandiri, 1997 Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi Islam, Yogyakarta : BPFE, 2004 Muhammad  Najatullah  Siddiqi, Moslem  Economics  Thinking, United  Kingdom: The Islamic Foundation, 1988
Muhammad Syauqi al Fanjari, al Madzab al Iqtishadi al Islamiy, Jeddah : Syirkah Maktabah „Ukkaz, 1981
Paul  Heinz  Koesters, Tokoh-tokoh  Ekonomi  Mengubah  Dunia  Pemikiran  - pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita , Gramedia, Jakarta 1987 Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., Mikroekonomi , Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta, 1999.
Taqiyyudin  Ahmad  ibnu  Taimiyyah, al  Hisbah  fi  al  Islam, di  tahkik  oleh  Said Muhammad ibn Abi Sa‟dah,  Kuwait : Maktabah Dar al Arqam, 1983
Tulus Tambunan, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.