## JURNAL ILMU HUKUM
IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI  PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## DAERAH
Oleh NOPYANDRI Fakultas Hukum Universitas Jambi Abstrak Abstract Esensi  otonomi  daerah  adalah kemandirian  daerah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah  dalam  hal  keuangan daerah  ini  maka  Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan secara maksimal  khususnya  untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  di  daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pajak  daerah  dan retribusi  daerah  yang  menjadi unsur PAD yang utama. Pemberlakuan  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah diharapkan  dapat  lebih mendorong peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat dan kemandirian daerah. berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang pajak dan  retribusi  daerah  yang  lama dan penyiapan peraturan daerah  tentang  pajak  daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini The essence of local autonomy is the region's autonomy. To realize the independence of the region in financial terms this area then Local Government expected more able to explore financial resources to the maximum, especially to meet the financing needs of government and local development through Local Revenue (PAD). Local taxes and levies which became the main element of the PAD. The enactment of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies expected to further boost the public service and the independence of the region. the enactment of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies, raises implications for the enforceability of local regulations on taxes and levies, the old and the preparation of local regulations on local taxes and levies based on this law

## JURNAL ILMU HUKUM
Kata Kunci : Implikasi, UU 28/2009, Pemerintahan Daerah

## A. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Hal  ini  berarti, idealnya  pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  mampu  mengurangi ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  daerah  menjadi  lebih mandiri.  Kemandirian  daerah  di  sini  terutama  dalam  hal  keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.
Untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah  dalam  hal  keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber  keuangan  secara  maksimal  khususnya  untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Tentu  saja  dalam koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk diantaranya  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi unsur PAD yang utama.
Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini,  telah  ditetapkan  berlakunya Undang-undang Nomor 28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan  dapat  lebih  mendorong  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Setelah adanya perubahan dalam pengaturan  pajak  daerah  melalui  Undang-Undang  No  28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  ada  beberapa  perubahan yang  cukup  signifikan  yang  berpengaruh  pada  hubungan  keuangan pusat  dan  daerah,  salah  satunya  adalah  tentang  pengalihan  pajak sebelumnya  dipungut  pusat  menjadi  pajak  daerah,  yaitu  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan  BPHTB  (Bea  Pengalihan Hak  Atas  tanah  dan  Bangunan).  Dengan  diberlakukannya  Undang- undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi

## JURNAL ILMU HUKUM
Daerah,  memberikan  ruang  yang  lebih  jelas  bagi  daerah  dalam  hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Akan  tetapi,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  itu sendiri  bahwa  daerah  tidak  dapat  begitu  saja  menjalankan kewenangannya  untuk  memungut  pajak  daerah  atau  retribusi  daerah. Dengan  demikian,  sesungguhnya  pemberlakukan  Undang-Undang  No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi  bagi  daerah.  Implikasi  tersebut  terutama  berkaitan  dengan jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  dapat  dipungut  serta mekanisme hukum pemungutan yang harus disiapkan daerah.

## B.Kemandirian Dan Kewenangan Pemerintah Daerah
Essensi otonomi  daerah adalah kemandirian. 1 Daerah diberikan kemandirian  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ditambahkan oleh Jimly bahwa otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang  diharapkan  dapat  terus  tumbuh  dan  berkembang  keprakarsaan dan  kemandiriannya.  Jika  kebijakan  otonomi  daerah  tidak  dibarengi dengan  peningkatan  kemandirian  dan  keprakarsaan  masyarakat  di daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktik-praktik kekuasaan  yang  menindas  seperti  yang  dialami  sistem  lama  yang terdesentralisasi,  akan  tetap  muncul  dalam  hubungan  antara pemerintahan di daerah dengan masyarakatnya.
Momentum otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  pembangunan daerahnya.  Untuk  itu  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah daerah adalah  melakukan  perbaikan  lembaga  ( institusional  reform) , perbaikan  sistem  manajemen  keuangan  publik,  dan  reformasi
1 Bagir Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  daerah, Cetakan  Kedua, UII  Pers, Yogyakarta, 2002, hlm. 244

## JURNAL ILMU HUKUM
manajemen  publik. 2
Untuk  memperkuat  perubahan  itu,  perlu diciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik.
Menurut  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.,  prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  otonomi seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan  mengatur    semua  urusan  pemerintahan  diluar  yang  menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan undang-undang. Daerah memiliki kewenangan    membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan,  peningkatan  peran  sertai,  prakarsa  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Wewenang  merupakan  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi  pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan wewenang  pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan  hukum  publik. 3 Menurut  F.P.C.L.  Tonnaer,  kewenangan pemerintah dianggap  sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. 4
Dalam  hukum  tata  negara,  wewenang  dideskripsikan  sebagai kekuasaan  hukum  ( rechtsmacht ).  Jadi,  dalam konsep  hukum  publik, wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Dalam  kaitan  dengan kekuasaan  menurut  konsep  politik,  wewenang  tidak  sama  dengan kekuasaan.  Kekuasaan  ( macht )  hanya  menggambarkan  hak  untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sedangkan  wewenang  dalam  bahasa hukum berarti hak sekaligus kewajiban. 5
Mengenai cara atau sumber wewenang diperoleh,  F.A.M. Stroink dan  J.G.Steenbeek  menyatakan  bahwa  dalam  kepustakaan  hukum
2 Mardiasmo., Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit  Andi, Yogyakarta,2004, hlm. 11
3 Ibid. hlm. 101
4 Ibid 5 Beda  wewenang  dan  kekuasaan  ini  dikemukakan  Bagir  Manan  sebagaimana dikutip Ridwan, Ibid. hlm. 102

## JURNAL ILMU HUKUM
administrasi  dikenal  adanya  dua  cara  utama  untuk  memperoleh wewenang  pemerintahan,  yaitu  atribusi  dan  delegasi,  sedangkan Ridwan,  H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt  berpendapat  bahwa wewenang  pemerintahana  diperoleh  melalui  tiga  cara,  yaitu  atribusi, delegasi, dan mandat.
Atribusi, menurut Philipus M. Hadjon merupakan pembentukan wewenang  tertentu  dan  pemberiannya  kepada  organ  tertentu.  Yang dapat  membentuk  wewenang  adalah  organ  yang  berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indroharto menjelaskan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan. 6 Pendapat  yang  hampir  sama  dengan  Indroharto  dikemukakan  oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, yang mendefinisikan Attributie: toekenning  van  een  bestuursbevoegheid  door  een  wetgever  aan  een bestuursorgaan (atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). 7
Berbagai  pendapat  mengenai  arti  atribusi  tersebut  bermuara pada  suatu  pandangan  yang  sama  bahwa  inti  dari  atribusi  adalah wewenang  itu  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dengan  kata  lain,  wewenang  atribusi  adalah  wewenang pemerintahan  yang  diberikan  oleh  suatu  peraturan  perubndang- undangan.
Mengenai  delegasi,  H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt memberikan  pengertian  bahwa    d elegatie:  overdracht  van  een bevoegheid  van  het  ene    bestuursorgaan  aan  een  ander  ( delegasi adalah    pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya) 8
6 Lihat, Ridwan HR. op.cit. hlm. 104
7 Ibid, hlm. 105
8 Ibid

## VOLUME 5 NO. 1 Agustus 2014-Januari  2015

## JURNAL ILMU HUKUM
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  dalam  hal  pelimpahan wewenang  pemerintahan  melalui  delegasi,  harus  memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Delegasi  harus  definitif  dan  pemberi  delegasi  ( delegans )  tidak dapat lagi menggunakan endiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2) Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  artinya  delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang  untuk  meminta  penjelasan  tentang  pelaksanaan wewenang tersebut.
5) Peraturan  kebijakan  ( beleidsregel) ,  artinya  delegans  memberi memberikan  instruksi  (petunjuk)  tentang  penggunaan  wewenang tersebut. 9
Pentingnya  mengetahui  sumber  atau  cara  memperoleh wewenang  organ  pemerintahan  adalah  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  hukum  ( rechtelijke  verantwording )  dalam penggunaan  wewenang  tersebut.  Hal    ini  sejalan  dengan salah  satu prinsip  dalam  negara  hukum,  yaitu  tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggungjawaban ( geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility). Dengan demikian, dalam  setiap  pemberian  kewenangan  kepada  pejabat terkandung  di dalamnya pertanggunggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.
Dalam  kaitannya  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, wewenang  pemerintah  daerah  dalam  pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  digolongkan  wewenang  delegasi,  yaitu  wewenang
9 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang, Makalah  pada  Penataran  Hukum Administrasi,  Fakultas  Hukum  UniversitasAirlangga,  Surabaya,  1998,  hlm.  9-10 sebagaimana dikutip Ridwan HR, Ibid, hlm. 108

## JURNAL ILMU HUKUM
yang diperoleh atas pendelegasi wewenang dari pemegang wewenang atribusi,  yaitu  pemerintah  pusat.      Pendelegasian  wewenang  ini dituangkan  dalam  suatu  uandang-undang  yang  mengatur  pajak  dan retribusi  yang  diserahkan  kepada  daerah  untuk  pemungutannya. Dalam  konsteks  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  ini, Pemerintah  Daerah  harus  menerbitkan  peraturan  daerah  sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah.

## C. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Dalam  sejarah  pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Menurut  Marihot  P.  Siahaan, 10 pemberlakuan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sebagai  sumber  penerimaan  daerah  pada  dasarnya tidak  hanya  menjadi  urusan  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan  masyarakat  pada  umumnya.    Sebagai  anggota  masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi  ketentuan  diatur  dalam  peraturan  pajak  daerah  maupun yang  menikmati  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terhutang.
Pemungutan  atau  penarikan  sumber  daya  ekonomi  melalui pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  saat  ini  dilakukan  dengan  aturan yang  jelas,  yaitu  dengan  peraturan  daerah  dan  keputusan  kepala daerah  sehingga  dapat  diterapkan  sebagai  salah  satu sumber penerimaan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  persamaan  antara pajak  dan  retribusi  yaitu  pungutan  oleh  pemerintah  daerah  kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan yang jelas dan kuat. 11
10 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 3
11 Ibid, hlm. 5

## VOLUME 5 NO. 1 Agustus 2014-Januari  2015

## JURNAL ILMU HUKUM

## D. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  untuk  memantapkan  otonomi daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Peran  pajak  dalam pembangunan terlihat  dalam  setiap  proyek  yang  dilaksanakan pemerintah  selalu  di  dengungkan  bahwa  proyek  yang  dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.
Dalam  upaya  menyederhanakan  dan  memperbaiki  jenis  dan struktur  pajak  daerah,  meningkatkan  pendapatan  daerah, memperbaiki  sistem  perpajakan  dan  distribusi  daerah  maka  telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Penerbitan  Undang-Undang  tersebut merupakan  langkah  yang  sangat  strategis  untuk  lebih memantapkan kebijakan  desentralisasi  fiskal,  khususnya  dalam  rangka  membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.
Sebagai salah satu bagian dari continuous improvement , maka Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  baru  ini setidaknya  memperbaiki  3  (tiga)  hal  pokok,  yaitu:  pertama Penyempurnaan  sistem  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah, kedua adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah  di  bidang  perpajakan  daerah  ( Local  faxing  empowerment ), serta yang ketiga peningkatan efektifitas pengawasan.
Jenis  pajak  daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dibedakan  atas pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air  permukaan,  dan  pajak rokok.  Adapun  pajak  kabupaten/kota  meliputi  pajak  hotel,  pajak

## JURNAL ILMU HUKUM
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang  burung  wallet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pengaturan jenis pajak daerah sebagaimana diuraikan di atas bersifat  limitatif.  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut.
Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi  dan  3  jenis  pajak  kabupaten/kota.  Dengan  tambahan tersebut,  secara  keseluruhan  terdapat  16  jenis  pajak  daerah,  yaitu  5 jenis  pajak  provinsi  dan  11  jenis  pajak  kabupaten/kota.  Jenis  pajak provinsi  yang  baru  adalah Pajak  Rokok ,  sedangkan  3  jenis  pajak kabupaten/kota  yang  baru  adalah Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet . Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

## a. Pajak Rokok
Pajak  Rokok  dikenakan  atas  cukai  rokok  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah.  Hasil  penerimaan  Pajak  Rokok  tersebut  sebesar  70% dibagikan  kepada  kabupaten/kota  di  provinsi  yang  bersangkutan. Walaupun  pajak  ini  merupakan  jenis  pajak  baru,  namun diperkirakan  pengenaan  Pajak  Rokok  tidak  terlalu  membebani masyarakat  karena  rokok  bukan  merupakan  barang  kebutuhan pokok  dan  bahkan  pada  tingkat  tertentu  konsumsinya  perlu dikendalikan.  Di  pihak  lain,  pengenaan  pajak  ini  tidak  terlalu berdampak  pada  industri  rokok  karena  beban  Pajak  Rokok  akan disesuaikan  dengan  kebijakan  strategis  di  bidang  cukai  nasional dan  besarannya  disesuaikan  dengan  daya  pikul  industri  rokok mengikuti natural  growth (pertumbuhan  alamiah)  dari  industri
VOLUME 5 NO. 1 Agustus 2014-Januari  2015

## JURNAL ILMU HUKUM
tersebut.Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi  perokok  ( smoking  area ),  kegiatan  memasyarakatkan  tentang bahaya  merokok,  dan  iklan  layanan  masyarakat  mengenai  bahaya merokok)  serta  penegakan  hukum  (pemberantasan  peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).
b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Selama  ini Pajak  Bumi  dan  Bangunan merupakan  pajak  pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan  menjadi  pajak  daerah. Sedangkan Pajak  Bumi  dan Bangunan sektor  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan masih  merupakan  pajak  pusat.  Dengan  dijadikannya Pajak  Bumi dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  menjadi  pajak  daerah, maka  penerimaan  jenis  pajak  ini  akan  diperhitungkan  sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Selama  ini Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah.  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dialihkan menjadi  pajak  daerah.  Penetapan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.
d. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak  Sarang  Burung  Walet  merupakan  jenis  pajak  daerah  baru, yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  untuk  memperoleh  manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet

## JURNAL ILMU HUKUM
di  wilayahnya.  Bagi  daerah  yang  memiliki  potensi  sarang  burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

## E. Implikasi Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah telah mengatur jenis pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dan menentukan pula bahwa daerah dilarang memungut pajak di luar jenis pajak yang telah ditentukan.
Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  harus  melakukan inventarisasi  terhadap  peraturan  daerah  masing-masing  berkaitan dengan  dasar  hokum  pemungutan  pajak  daerah.  Dalam  hal  ini, peraturan  daerah  yang  masih  berlaku  harus  dikaji  ulang  terkait dengan jenis pajak daerah yang berdasarkan undang-undang ini tidak lagi  digolongkan  sebagai  pajak  daerah.  Akan  tetapi  untuk  retribusi daerah,  masih  dimungkinkan  dilakukan  perluasan  jenis  retribusi daerah yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  menimbulkan  implikasi terhadap  keberlakuan  peraturan  daerah  tentang  pajak  dan  retribusi daerah  yang  lama  dan  penyiapan  peraturan  daerah  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  berdasarkan  undang-undang  ini sebagaimana diatur pada Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 182 Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Implikasi  tersebut  membawa  konsekuensi  bahwa  apabila daerah  tidak  menyiapkan  peraturan  daerah  tentang  pajak  dan retribusi  daerah  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ini,  maka secara hukum daerah tidak berwenang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini.

## JURNAL ILMU HUKUM

## F. Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya,    dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah telah mengatur jenis pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dan menentukan pula bahwa daerah dilarang memungut pajak di luar jenis pajak yang telah ditentukan.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  juga  menimbulkan  implikasi terhadap  keberlakuan  peraturan  daerah  tentang  pajak  dan  retribusi daerah  yang  lama  dan  penyiapan  peraturan  daerah tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  berdasarkan  undang-undang  ini sebagaimana diatur pada Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 182 Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Implikasi  tersebut  membawa  konsekuensi  bahwa  apabila daerah  tidak  menyiapkan  peraturan  daerah  tentang  pajak  dan retribusi  daerah  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ini,  maka secara hukum daerah tidak berwenang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini.

## G. Daftar Pustaka
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002
Mardiasmo, Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit  Andi,
Yogyakarta, 2004
Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta,  2008
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2008

## JURNAL ILMU HUKUM
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta