INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 936-949 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam Penanganan Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan
Dinda Dwi Tasya 1 ✉ , Siti Hazzah Nur 2
Universitas Sumatera Utara
Email: dindadt1305@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang sulit ditangani hingga saat ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Medan dalam Penanganan Kekerasan Fisik terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kota Medan sehingga dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Adapun  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan  indikator  kinerja  organisasi  oleh  Dwiyanto,  yang  terbagi  atas  produktivitas,  kualitas layanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa kinerja Dinas P3APM Kota Medan sudah cukup baik namun belum maksimal akibat dari keterbatasan anggaran bagi  dinas sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan atas program penanganan, serta akibat  dari  terbatasnya  sumber  daya  manusia  dalam  menangani  masalah  kekerasan  terhadap perempuan  di  Kota Medan  menjadi penghambat  dalam  efektifitas  dan  efisiensi  penanganan  kasus- kasus yang ada di Dinas P3APM Kota Medan khususnya kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kata Kunci: Kinerja, Feminisme, Gender

## Abstract
Domestic  violence  against  women  is  still  a  difficult  problem  to  deal  until  today.  This  study  aims  to describe  how  the  performance  of  the  Office  of  Women's  Empowerment,  Child  Protection,  and Community Empowerment in Medan City to Handling Physical Abuse against Women in the Household in Medan City so that can reduce the number of domestic violence against women. This research used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the organizational performance indicator by Dwiyanto, which is divided into productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The results of the study show that the performance of the Medan P3APM Office is quite good but not optimal, because the lack of budget for the agency which hinders the implementation of activities for handling programs, as well as the lack of human resources  in  dealing  the  problem  of    domestic  violence  against  women  in  Medan  City  which  is  an obstacle to effectiveness and the efficiency of handling cases in the Medan P3APM Office.
Keywords: Performance, Feminism, Gender

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang serius hingga saat ini,  bahkan  menjadi  salah  satu  isu  penting  yang  harus  ditangani  pemerintah  Indonesia. Perlindungan atas kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Hal  ini  sebagai  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  dan menangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  khususnya  dalam  lingkungan  rumah tangga (keluarga). Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) lewat Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak  (SIMFONI  PPPA),  hingga  1  Januari  2022  terdapat  13.475  kasus  kekerasan  yang dilaporkan  di  Indonesia,  diantaranya  jumlah  korban  kekerasan  terhadap  perempuan mencapai 12.463 orang. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA pada tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berdasarkan tempat kejadian diantaranya yaitu; lembaga pendidikan  kilat  sebesar  0,1%,  fasilitas  umum  sebesar  11,6%,  sekolah  3,9%,  tempat  kerja sebesar 1,5%, rumah tangga sebesar 57,7% dan lainnya sebesar 25,2%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di dominasi pada lingkungan rumah tangga. Sejumlah program pelayanan telah dibuat oleh pemerintah guna menangani  tingginya  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah inovasi pelayanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang dibuat oleh Kementerian PPPA dan dapat melayani 24 jam, dimana para korban kekerasan dapat
melaporkan  kekerasan  yang  dialami  atau  diketahui  melalui  media  online  sehingga memudahkan korban untuk melapor dan mendapatkan pendampingan terhadap kekerasan yang  dialami  tanpa  harus  datang  langsung  ke  lokasi  instansi  yang  menaungi  layanan pengaduan.
Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di Provinsi Sumatera Utara telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan.  Dimana  Perda  ini mengatur penanganan berkelanjutan dari korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.  Berdasarkan  data  dari  Satuan  Informasi  Gender  dan  Anak  (SIGA)  Provinsi Sumatera Utara, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2022 sebanyak 1.495 orang.
Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Di Beberapa Kabupaten atau Kota Di
Sumatera Utara Tahun 2022 No Kabupaten/Kota Jumlah Kasus 1 Kabupaten Samosir 13 2 Kota Tebing Tinggi 135 3 Kota Medan 173 4 Kota Binjai 39 5 Kabupaten Deli Serdang 120 6 Kabupaten Karo 30 7 Labuhan Batu Utara 68 8 Labuhan Batu Selatan 32 9 Serdang Bedagai 25 10 Kabupaten Dairi 46

## Sumber: SIGA Provsu, 2022
Tabel  1  merupakan  data  dari  beberapa  Kabupaten  atau  Kota  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Utara,  dapat  dilihat  juga  bahwa  jumlah  tertinggi  korban  kekerasan  terhadap perempuan di Sumatera Utara di dominasi oleh Kota Medan. Kota Medan menjadi salah satu  kota  yang  mewakili  banyaknya  korban  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan, pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Medan berjumlah 109 dan kasus terhadap perempuan berjumlah 100 orang, serta pada  tahun  2022  berjumlah  173  orang.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total
tersebut diantaranya adalah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berjumlah 40 orang termasuk korban anak, dan yang tidak melanjutkan laporannya berjumlah 12 orang.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melindungi dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan. Adapun dalam penelitian ini, pelayanan publik yang diberikan yaitu melayani segala  pengaduan  bagi  perempuan-perempuan  yang  mengalami  kekerasan  maupun masyarakat yang mengetahui adanya  kekerasan terhadap  perempuan di  lingkungannya. Namun  berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  program pemberdayaan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan belum terlaksana hingga saat ini. hal ini dikarenakan anggaran untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut belum memadai.
Salah satu bentuk program kegiatan yang diberikan Dinas P3APM Kota Medan dalam menangani  kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu  tersedianya  Mobil  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (Molin)  dan  Motor  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Torlin). Program ini merupakan program unggulan dari Dinas P3APM Kota Medan sebagai bentuk penanganan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Medan. Molin dan Torlin diadakan dengan maksud untuk menghadirkan peran Pemerintah secara  langsung  dan  nyata  dalam  menangani  dan  mencegah  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dan anak,  serta  diharapkan mampu meningkatkan efektifitas,  penjangkauan, pencegahan, dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Program Molin dan Torlin Dinas P3APM Kota Medan sudah cukup memadai sebagai fasilitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, supir Molin dan Torlin yang seharusnya bertugas dan selalu siap sedia di kantor Dinas P3APM Kota Medan justru lebih sering tidak terlihat, sehingga sedikit menghambat penanganan kasus ketika dibutuhkan untuk menjangkau korban yang bersifat mendadak atau urgensi.
Merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan, Dinas P3APM Kota Medan memiliki peran penting dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Namun pada kenyataannya sosialisasi  pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan masih belum merata, masih banyak masyarakat yang belum  mengetahui  bagaimana  mencegah  terjadinya  kekerasan  dan  informasi  bahwa korban  dapat  melaporkan  dan  mendapatkan  pelayanan  ketika  masyarakat  tersebut mengalami  kekerasan.  Hal  ini  tentu  menjadi  bukti  bahwa  kurangnya  pendekatan  yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan kepada masyarakat.
Selain itu berdasarkan observasi peneliti, website Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Medan serta website DP3APM Pemko Medan sebagai pusat layanan informasi dan layanan pengaduan  bagi mayarakat maupun korban  justru sangat minim informasi. Seharusya website ini menjadi alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di Kota Medan. Bahkan pada saat masyarakat mencoba menghubungi call center yang tertera di website juga  tidak mendapatkan respon apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak adanya keterbukaan  informasi  tentang  program  perlindungan  bagi  korban,  terutama  korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
Masalah senada juga dituangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Depi Nuryani, dkk (2021) yang menyimpulkan  bahwa masih  banyak kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kinerja seperti kendala dalam penanganan kasus dan kurangnya sosialisasi untuk masyarakat sehingga masyarakat belum memahami kinerja yang sudah diterapkan. Selain itu, ada pula penelitian Disya Anggreni & Harapan Tua (2021) terkait dengan kinerja yaitu kinerja yang dihasilkan berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup baik dan membantu dalam memberikan pelayanan dan menanggapi aduan- aduan yang masuk dan berkembang di masyarakat. namun dalam beberapa aspek masih kurang  maksimal  karena  masih  ditemukannya  beberapa  pelayanan  yang  belum  optimal dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  dinas  DPPPA  kota  Pekanbaru.
Berdasarkan  beberapa permasalahan yang telah  dipaparkan diatas,  peneliti tertarik untuk  menetapkan  judul  penelitian  yaitu  “Kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Medan  Dalam  Penanganan Kekerasan Fisik Terh adap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan” .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Deskriptif dengan  pendekatan  analisis  Kualitatif,  yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diteliti dengan  menggambarkan  keadaan  sekitar  melalui  objek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yang berada di Jl. Jenderal Besar  A.H.  Nasution  No.112,  Kec.  Medan  Johor,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara.  Lokasi  ini menjadi  lokasi  penelitian  berlandaskan  bahwa  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Medan  sebagai  instansi  yang menangani  permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan,  dimana  angka  kekerasan  itu sendiri masih cukup tinggi di Kota Medan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri atas informan  kunci,  informan  utama  dan  informan  tambahan.  Dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling  dan  teknik  snowball  sampling  jika  informan  tertentu  menimbulkan informan lain atau tambahan informan diluar dari informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga informasi dapat diterima dengan jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  dari  penilaian  kinerja  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan kinerja  itu  berjalan,  serta  sebagai  feedback  dalam  memperbaiki  penampilan  kerja  dan meningkatkan produktivitas organisasi. Tujuan lain dari penilaian kinerja yaitu untuk menilai kelemahan-kelemahan  yang  menjadi  hambatan  dalam  kinerja  organisasi  itu  sendiri, sehingga  dengan  begitu  organisasi  dapat  mencari  solusi  untuk  dapat  mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, adapun indikator kinerja utama dari Dinas P3APM kota Medan dijelaskan dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Dinas P3APM Kota Medan Rencana Kinerja Indikator Kinerja Individu Target Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan -Persentase cakupan lembaga kemasyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan kota -Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM yang berkualitas -100% -151 kelompok Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender -Indeks pembangunan gender -Predikat APE -94,70% -Pratama Meningkatnya fasilitas pemenuhan hak anak -Jumlah kelurahan yang memenuhi indikator kelurahan layak anak -Predikat kota layak anak -50% -Madya Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
-Rasio KDRT
-Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit
pelayanan terpadu.
-0,0024 -100,00%
Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien Nilai akuntabilitas kinerja instansi 55%

## Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel 2 diatas merupakan indikator kinerja utama dari Dinas P3APM kota Medan yang dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur dalam mengukur sejauh mana kinerja dinas mampu mencapai target yang telah ditentukan pada satu waktu tertentu. Dalam hal ini, kinerja Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Medan dalam penanganan kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di kota  Medan  dapat  ditinjau  dari  indikator-indikator  kinerja  organisasi  yang  dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) berdasarkan fenomena di lapangan yaitu sebagai berikut:

## 1. Produktivitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  diketahui  bahwa  pegawai  atau  staff  yang bertugas  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Dinas P3APM Kota Medan hanya berjumlah 6 orang. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia pada dinas tersebut terbilang masih kurang memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  kurangnya  sumber  daya  manusia  atau  staff  yang  bertanggung  jawab  pada penanganan kasus di Dinas P3APM Kota Medan menyebabkan sulitnya menangani kasus pada waktu yang bersamaan. Sehingga terdapat kecenderungan bagi staff atau pegawai yang  bertugas  untuk  memilih  penanganan  yang  lebih  urgensi  dan  mengesampingkan penanganan yang kurang riskan untuk ditangani dengan cepat. Hal ini tentu menyebabkan proses penanganan tidak tepat waktu sehingga tidak efektif dan efisien. Dengan begitu, ini membuktikan tidak maksimalnya kinerja Dinas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan.
Menurut Schermeharn dalam Busro (2018:16), produktivitas adalah hasil pengukuran suatu kinerja dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan, termasuk sumber daya manusia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan observasi peneliti di dapati satu hari dimana telah dijadwalkan untuk proses penanganan ke polrestabes Medan, namun dikarenakan  kepala  UPTD  PPA  mendadak  sakit  dan  salah  satu  staff  juga  sakit  sehingga jadwal untuk ke polrestabes Medan pada hari tersebut dibatalkan dan dijadwalkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bahwa penanganan di Dinas P3APM Kota Medan
masih  belum  maksimal  karena  kurangnya  staff  atau  pegawai  yang  bertugas  menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan.
Berkaitan dengan adanya program yang telah dipaparkan sebelumnya, agar program tersebut  dinilai  sebagai  program  yang  produktif,  maka  dilakukanlah  suatu  sosialisasi. Berkaitan  dengan  hal  ini,  pihak  Dinas  P3APM  Kota  Medan  melakukan  sosialisasi  dalam bentuk penyebaran brosur. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas P3APM terkait dengan program tersebut dinilai belum merata dan belum mencapai sasaran yang ditujukan,  hal  ini  diketahui  berdasarkan  wawancara  dengan  informan  peneliti  yang semuanya menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya sosialisasi dari program tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi yang mampu menunjang kegiatan sosialisasi tersebut sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berkaitan dengan proses penanganan dan sumber daya manusia, Dinas P3APM Kota Medan merupakan salah satu dinas yang mendapatkan fasilitas Molin (Mobil perlindungan perempuan  dan  anak)  dan  Torlin  (Motor  perlindungan  perempuan  dan  anak)  sebagai bentuk  program  dari  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA).  Fasilitas tersebut diharapkan mampu memudahkan dalam proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan.
Fungsi  dari  program  Molin  Torlin  itu  sendiri  yaitu  untuk  memperluas  jangkauan pelayanan  penanganan,  pencegahan,  dan  pemberdayaan  korban  kekerasan  terhadap perempuan dan anak. Sehingga melalui program ini, Kementerian PPA berharap program ini mampu menjangkau korban hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Selain itu,  salah satu prinsip penjangkauan korban ialah Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat (korban), UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain (misalnya  kepolisian), Satuan Tugas (Satgas) PPA maupun penyelenggara di wilayah (misalnya  provinsi  atau  kabupaten/kota  lain)  dan  berbagai  bentuk  organisasi  partisipasi masyarakat untuk memudahkan dalam menjangkau korban.
Namun pada pelaksanaannya, program molin dan torlin di Dinas P3APM Kota Medan ini masih saja ditemukan hambatan atau kendalanya. Dimana berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, supir molin dan torlin yang sudah ditugaskan justru jarang terlihat di kantor UPTD PPA sehingga ketika mendapati laporan dan penjangkauan mendadak, maka kepala UPTD PPA yang mengendarai molin tersebut. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi  kepala  UPTD  PPA  ataupun  pegawai  lain  yang  harus  menggantikan  supir  untuk mengendarai molin atau torlin dan menambah beban kerja yang seharusnya bukan menjadi
tanggung jawabnya. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya sumber daya  manusia  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  oleh  Dinas P3APM Kota Medan masih menjadi kendala bagi kinerja dinas dalam penanganan tersebut.

## 2. Kualitas Layanan
Menurut  L.P.  Sinambela  (2006:6)  Secara  teoritis,  tujuan  pelayanan  publik  pada dasarnya  adalah  memuaskan  masyarakat.  Banyak  pandangan  negatif  yang  terbentuk mengenai  organisasi  publik  muncul  karena  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kualitas layanan  yang  diterima  dari  organisasi  publik.  angket  atau  survei  kepuasan  masyarakat seharusnya  bisa  menjadi  alternatif  untuk  mengukur  seberapa  besar  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas P3APM Kota Medan khususnya dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Namun  pada  kenyataannya  dinas belum ada menyediakan angkat atau survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  Kepala  UPTD  PPA  Kota  Medan  diketahui  bahwa  akibat banyaknya jenis penanganan yang harus ditangani menyebabkan sulitnya mengisi angket karna keterbatasan waktu. Sehingga  pegawai atau staff hanya menanyakan  saja kepada korban kerkait bagaimana pelayanan yang diberikan, serta banyak korban yang justru sulit dihubungi.
Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa banyak korban atau pelapor yang tidak  melanjutkan  laporannya,  hal  ini  juga  menjadi  alasan  bahwa  masyarakat  kurang mempercayakan Dinas DP3APM untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang dialami oleh korban. Selain itu, pemberian angket atau survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang  diberikan  oleh  Dinas  P3APM  Kota  Medan  juga  perlu  dilakukan  agar  dapat  dilihat sejauh mana kualitas layanan pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan.

## 3. Responsivitas
Respons kepada setiap masyarakat menurut Dwiyanto (2008) berkaitan dengan sikap dari petugas atau aparatur. Zeithaml dkk, dalam Hardiyansyah (2018) menyatakan bahwa responsivitas  adalah  kerelaan  untuk  menolong  masyarakat  dan  menyelenggarakan pelayanan  secara  ikhlas,  serta  kemauan  untuk  membantu  masyarakat  dan  bertanggung jawab  terhadap  mutu  layanan  yang  diberikan.  Pegawai  atau  staff  yang  bertugas mengeluhkan banyaknya laporan yang akan diproses sembari menerima laporan yang baru masuk.  Mereka  merasa  tidak  sanggup  (kewalahan)  ketika  harus  menuntaskan  proses penanganan tersebut dihari yang bersamaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan bagi
pegawai atau staff yang bertugas tidak mampu merespon korban atau pelapor dengan baik. Berdasarkan  observasi  dilapangan,  kecenderungan  ini  juga  dipicu  oleh  tidak  adanya pembagian tugas atau tanggung jawab secara khusus pada setiap pegawai atau staff yang menangani  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Responsivitas  dimasukkan  dalam salah satu indikator kinerja karena menurut Agus Dwiyanto (2008) Responsivitas yaitu hal yang menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam misi dan tujuannya. Sehingga dalam hal ini, Dinas P3APM Kota Medan memiliki misi dan tujuan untuk dapat mencegah dan menangani terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan.

## 4. Responsibilitas
Menurut (Azheri 2012:86), responsibilitas adalah hal yang  dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban yang termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Hal tersebut  berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  Dinas  P3APM kepada  masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Adapun  alur  pelayanan  korban kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Dinas  P3APM  Kota  Medan  dimulai  dari pengaduan yang dilakukan oleh pelapor, terdapat empat sumber penerimaan laporan yang diterima oleh Dinas P3APM Kota Medan, diantaranya yaitu (1) Pengaduan tidak langsung, (2) Pengaduan langsung, (3) Penjangkauan langsung ke korban, (4) Rujukan atau koordinasi dengan pihak terkait.
Setelah  menerima  pengaduan,  Dinas  mengidentifikasi  kasus  dari  laporan  yang diterima  untuk  diproses  lebih  lanjut.  Jika  kasus  tersebut  memang  merupakan  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  maka  Dinas  akan  melanjutkan  pada  proses persetujuan  atas  layanan  yang  akan  diberikan  dan  dilanjutkan  pada  proses  wawancara korban  atau  screening  untuk  mengassesment  kebutuhan  korban.  Berhubungan  dengan pelayanan bantuan yang diberikan, Dinas P3APM Kota Medan juga melakukan kerjasama atau  bermitra  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan  Indonesia  Untuk Keadilan  (LBH  APIK)  Medan.  Lembaga  tersebut  merupakan  organisasi  nonprofit  yang menyediakan  layanan  bantuan  hukum  bagi  perempuan  yang  menginginkan  keadilan. Adapun prosedur layanan pada lembaga tersebut yaitu dengan datang langsung ke kantor LBH APIK Medan kemudian mengisi buku tamu dan data mitra, melengkapi berkas dan yang trakhir  adalah  konsultasi  atas  bantuan  yang  akan  diberikan.  Berdasarkan  hal  tersebut, lembaga  ini  hanya  melayani  korban  atau  perempuan  yang  sebelumnya  telah  melapor kepada  pihak  terkait  yang  bekerjasama  dengan  lembaga  tersebut.  Dinas  P3APM  Kota Medan  telah  melakukan  kerjasama  dan  membentuk  tim  satuan  tugas  (satgas)  dalam
memberikan  pelayanan  kepada  korban  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  di  Kota Medan.

## 5. Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti,  Dinas  belum  mampu  menyediakan  atau membuat program yang mampu memberdayaan kembali korban perempuan dari tindak kekerasan.  Khususnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  diakibatkan  oleh  faktor ekonomi, ketika akhir dari  proses penanganan kasus harus berakhir pisah dengan suami yang merupakan pelaku tindak kekerasan yang dialaminya, maka sudah seperlunya korban mendapatkan pemberdayaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberdayaan  Perempuan  Korban  Kekerasan, Pemberdayaan  adalah  penguatan  korban  kekerasan  untuk  dapat  berusaha  dan  bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari  keterbatasan  anggaran  yang  disalurkan  kepada  Dinas, sehingga  akuntabilitas  penanganan  di  Dinas  P3APM  Kota  Medan  tidak  berjalan  dengan baik.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sudah  seharusnya  Dinas  P3APM  Kota  Medan menerapkan  program  pemberdayaan  bagi  perempuan  korban  kekerasan  khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan  memiliki  tujuan  salah  satunya  adalah  mempersiapkan  perempuan  korban kekerasan dalam proses reintegrasi sosial (kembali beradaptasi dengan masyarakat).
Dalam  hal  ini,  Dinas  P3APM  Kota  Medan  dapat  bekerjasama  dengan  instansi pemerintahan  terkait  atau  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Kota  Medan sehingga  dapat  memudahkan  dalam  melaksanakan  program  pemberdayaan  tersebut. Dengan  demikian  seharusnya  program  ini  dapat  dijalankan  dan  dapat  menjadi  prioritas utama pemerintah untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan. Selain itu, berdasarkan IKU Dinas P3APM Kota Medan yang telah disajikan pada tabel 2 sebelumnya,  terbukti  bahwa  Dinas  P3APM  Kota  Medan  belum  mampu  meningkatkan akuntabilitas  kinerjanya  pada  aspek  keefektif  dan  efisienan  Dinas  dalam  pemberian pelayanan khususnya pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan yang hanya mencapai target 55% berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat beberapa program yang berkesinambungan dalam menangani masalah kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota  Medan.  Akan  tetapi,  program-program tersebut juga belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap  perempuan secara  keseluruhan.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan  anggaran  yang disalurkan  ke  Dinas  P3APM  Kota  Medan  untuk  menangani  masalah  kekerasan terhadap  perempuan  di  Kota  Medan,  sehingga  program  penanganan  tersebut masih sangat terbatas atau kurang memadai.
2. Masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas. Namun Dinas belum memiliki atau melakukan survei kepuasan masyarakat atau korban yang menerima pelayanan serta sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata sehingga perlu adanya pendekatan atau cara lain yang harus dilakukan agar keberadaan dan peran Dinas P3APM Kota Medan dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.
3. Dinas P3APM Kota Medan masih kekurangan sumber daya manusia atau pegawai yang  berwenang  dalam  menangani  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan, sehingga  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  Dinas  ketika  ada  kasus  yang  harus ditangani bersamaan dengan banyaknya laporan yang masuk. Sehingga dalam hal ini, dinas hanya dapat menanggapi laporan yang masuk di waktu tersebut namun tidak dapat langsung memproses laporan tersebut.
4. Pelayanan  yang  disediakan  oleh  Dinas  P3APM  Kota  Medan  sudah  mampu menanggapi kebutuhan masyarakat atau korban yang mengalami tindak kekerasan, serta  sudah  berjalan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang berlaku.
5. Berdasarkan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Dinas  P3APM  Kota  Medan,  nilai akuntabilitas  kinerja  instansi  dalam  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien hanya mencapai tanget sebesar 55%. Selain  itu,  kurangnya  program  yang  mampu  mempertanggungjawabkan  korban kekerasan  fisik  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  untuk  diberdayakan. Anggaran yang belum mencukupi juga menjadi penyebab program tersebut tidak dapat terlaksana dengan semestinya.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. Partini. Ratminto. Wicaksono, B. Tamtriari, W. Kusumasari, B. Nuh, M.
(2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Harnoko,  B.  Rudi  (2010).  Dibalik  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  Malang:  Staf Pengajar di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagr.
Mahsun, Muhammad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Bpfe.
Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.  (2006).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Makarim,  Mufti.  (2014).  Memaknai  Kekerasan.  Jakarta:  Lembaga  Studi  dan    Advokasi Masyarakat.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Ni Kadek, Suryani. Ida. Dewi, Kadek. (2020). Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian. Bali: Nilacakra.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Rayhan, A. (2008). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Citra Wacana.
Rokhmansyah, Alfian. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
Sedarmayanti.  (2014).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi,  dan Manajemen Negeri Sipil. Bandung: PT Refika Aditama.
Sulaeman, Munandar. (2014). Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: Pustaka UNPAD.
Sulistiyani. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyrakat. Yogyakarta:
Gava Media.
Rivai, Veithzal. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Siagian  Sondang  P.  (2002).  Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Cetakan  Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
Sinambela, L. P. (2007). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soeroso, Moerti hadiati. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika. Suharsaputra, Uhar. (2013). Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Thomas, Santos. (2002). Teori-teori Kekerasan. Jakarta: PT. Ghalia.
Tim Pustaka Phoenix. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan) 3. Jakarta: Pustaka
Phoenix.
Wirawan.  (2012).  Evaluasi:  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi.  Depok:  PT  Raja Grafindo Persada.