## Implementasi Stakeholder Engagement dalam Sustainable Development Studi Kasus Pada PT XYZ
Adinda Bentang Chaerunisa 1* , Sylvia Veronica Siregar 2
1,2) Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Indonesia adinda.bentang@ui.ac.id , sylvia.veronica@ui.ac.id *Corresponding Author Diajukan
: 15 Mei 2023 Disetujui : 23 Mei 2023 Dipublikasi   : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
The Oil and Gas industry is an industry that is very close to the issue of business sustainability due to the impact  of  its  operational  activities.  Therefore,  sustainability  reports  are  very  important  for  oil  and  gas companies as an important channel in meeting the needs and expectations of stakeholders. However, PT XYZ as an oil and gas company still has  not published a stand-alone sustainability report, and has not been registered in PROPER. Thus, this study aims to analyze the design of stakeholder engagement at PT XYZ,  and  identify  material  topics  that  will  serve  as  the  basis  for  PT  XYZ's  sustainability  report.  This research  is  identified  as  a  single-case  study.  The  data  collection  methods  used  are  interviews  and documentation studies. In this study, the level of stakeholder engagement is identified in more detail, as well as associated with material topics. This research is expected to help the management of PT XYZ in managing  stakeholder  engagement  effectively,  understanding  priority  issues,  and  publishing  a  stand- alone  sustainability  report  that  can  meet  the  needs  and  expectations  of  all  PT  XYZ  stakeholders.  The results show that among the four stages of stakeholder engagement design, the monitoring stage is still not  done  optimally  because  it  has  not  been  applied  to  all  stakeholders.  Furthermore,  there  are  16 material  topics in  PT  XYZ,  and 4  out  of 16  material  topics  become priority  issues  because these topics have the highest impact on PT XYZ stakeholders.

## Keywords: CSR; Material Topic; SDG; Stakeholder Engagement; Sustainability Report

## PENDAHULUAN
Era globalisasi dan kompleksitas bisnis mendorong banyak perusahaan kini menanamkan konsep keberlanjutan  dalam  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  (Doni  et  al.,  2022).  Industri  Minyak  dan  Gas merupakan  sebuah  industri  yang  sangat  dekat  dengan  isu  keberlanjutan  usaha  dan  menjadi  pusat pembahasan  pembangunan  berkelanjutan  (Wan  Ahmad  et  al.,  2016).  Kegiatan  operasional  sektor  migas memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  perubahan  iklim  dan  lingkungan,  sehingga  perusahaan dituntut  untuk  meningkatkan  kinerja  sosialnya  (Doni  et  al.,  2022).  Dampak  signifikan  yang  dihasilkan perusahaan mendorong para pemangku kepentingan menuntut informasi lebih terkait bagaimana dampak diperhitungkan  dalam  strategi  bisnis  (Amran  &  Ooi,  2014).  Oleh  sebab  itu,  perusahaan  yang  berada dalam sektor dengan dampak lingkungan dan sosial yang tinggi biasanya menunjukkan tingkat pelaporan CSR yang tinggi.
Tingkat  pelaporan  CSR  mencerminkan  transparansi,  dan  transparansi  merupakan  elemen  utama dalam  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Christensen  et  al.,  2021).  Menurut  Amran  &  Ooi  (2014); Orazalin & Mahmood (2018), laporan keberlanjutan sangat penting bagi perusahaan minyak dan gas guna
menunjukkan  kepada  para  pemangku  kepentingan  bahwa  pihak  manajemen  efektif  dalam  memenuhi tujuan keberlanjutan, pertumbuhan bisnis di masa depan, serta sebagai saluran penting dalam memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi keberlanjutan yang terdiversifikasi dapat meningkatkan legitimasi dan nilai merk, mengurangi asimetri informasi, memotivasi pihak manajemen, serta meningkatkan reputasi dan citra perusahaan secara umum (Orazalin & Mahmood, 2018). Jumlah perusahaan minyak dan gas yang menerbitkan laporan keberlanjutan kian meningkat dari tahun  ke  tahun,  hal  ini  menandakan  bahwa  semakin  banyak  perusahaan  menyadari  pentingnya penyebaran informasi kepada publik terkait praktik keberlanjutan mereka (Wan Ahmad et al., 2016).
Namun, berdasarkan website resmi perusahaan, PT XYZ selaku perusahaan Industri Minyak dan Gas  masih  belum  menerbitkan stand-alone  sustainability  report .  Berdasarkan  hasil  observasi,  71.4% perusahaan  sektor  Minyak  dan  Gas  yang  terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  telah  mempublikasi laporan keberlanjutannya sendiri. PT XYZ juga masih belum menentukan topik material yang tepat untuk pelaporannya. Materialitas merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi kualitas program CSR dan tingkat pelaporan (Higgins et al., 2014). Dalam menentukan topik material membutuhkan keterlibatan pemangku  kepentingan  untuk  menilai  materialitas  secara  objektif  dan  mencakup  seluruh  topik  yang relevan (Bellantuono et al., 2016). Dengan demikian, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu  terkait  bagaimana  perancangan stakeholder  engagement di  PT  XYZ,  dan  bagaimana  seharusnya perusahaan menentukan topik material untuk dasar pelaporan keberlanjutannya.
Kini konsep CSR telah bergeser menjadi CSR 2.0 (Visser, 2010). Entitas tidak dapat menerapkan konsep  CSR  2.0  tanpa  melibatkan  pemangku  kepentingan  secara  menyeluruh.  Keterlibatan  pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan meliputi: isu, keprihatinan, kebutuhan, harapan, dan  kepentingan  para  pemangku  kepentingan  (Kaur  &  K.  Lodhia,  2014).  Keterlibatan  dengan  para stakeholder diperlukan  untuk  menindaklanjuti  isu  sosial  dan  lingkungan  yang  paling  berpengaruh  bagi korporasi,  sehingga  perusahaan  dapat mengambil  keputusan  yang tepat,  serta mengurangi  kemungkinan risiko  yang  dapat  terjadi.  Atas  hal  tersebut,  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teori pemangku  kepentingan  dan  teori  legitimasi.  Teori  pemangku  kepentingan  mengadopsi  hubungan  antara bisnis dengan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman et al., 2010). Sementara teori legitimasi merupakan persepsi umum bahwa tindakan entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan (Suchman, 1995).
Atas  fenomena  yang  terjadi,  penelitian  ini  bertujuan  memberikan  perancangan  keterlibatan pemangku kepentingan, dan analisis topik material. Sehingga dapat membantu pihak manajemen PT XYZ dalam  mengelola  keterlibatan  pemangku  kepentingan  secara  efektif,  memahami  isu  prioritas,  dan menerbitkan stand-alone  sustainability  report yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  seluruh pemangku kepentingan PT XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer (wawancara dengan pihak manajemen PT XYZ) dan data sekunder (studi dokumentasi). Teknik pengolahan data dilakukan dengan evaluasi dan penerapan konsep berdasarkan  pedoman  PMBOK  dan  GRI  2021.  Dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian ini dilakukan pada sektor minyak dan gas, tingkat keterlibatan pemangku kepentingan diidentifikasi lebih rinci,  dan  dikaitkan  dengan  topik  material  yang  dapat  dijadikan  dasar  pengungkapan  informasi  dalam laporan keberlanjutan PT XYZ di masa depan, sehingga kontribusinya cukup signifikan.

## STUDI LITERATUR

## Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)
Stakeholder  engagement merupakan  sarana  penting  bagi  perusahaan  karena  dapat  membantu mengidentifikasi  isu  keberlanjutan,  serta  membantu  memahami  kebutuhan  dan  kepentingan  yang  wajar dari  para  pemangku  kepentingan  (AccountAbility,  2015;  Kaur  &  K.  Lodhia,  2014).  Perusahaan  yang bergerak  dalam stakeholder  engagement memiliki  tujuan  meningkatkan  kepercayaan,  transparansi, akuntabilitas, serta menciptakan komunikasi yang lebih baik mengenai aktivitas dan dampak perusahaan, serta meningkatkan saling pengertian dan keselarasan dengan stakeholder (Burchell & Cook, 2006; Gable
&  Shireman,  2005). Project  Management  Institute (PMI)  membagi  menjadi  4  (empat)  tahapan  dalam melakukan pengelolaan pemangku kepentingan antara lain:  mengidentifikasi, merencanakan, mengelola, dan memantau keterlibatan pemangku kepentingan.
Upaya  perusahaan  dalam  meraih  keberhasilan  pembangunan  berkelanjutan  ditunjukkan  dalam laporan  keberlanjutan  (Gao  &  Zhang,  2004).  Keterlibatan  pemangku  kepentingan  merupakan  aspek penting  dari  proses  pelaporan  keberlanjutan,  dibutuhkan  aksi  kolaboratif  atau  kerja  sama  dalam mengidentifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh para stakeholder (Kaur & K. Lodhia, 2014).  Hasil  penelitian  Doni  et  al.  (2022)  membuktikan  bahwa  keterlibatan  pemangku  kepentingan berhubungan  positif  dengan  kinerja  sosial  perusahaan,  dan  dianggap  sebagai  pendorong  internal  yang membentuk budaya perusahaan dan mengatasi masalah tanggung jawab sosial perusahaan.

## Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan
Tahap  ini  merupakan  tahap  awal  dalam  menganalisis stakeholder  engagement ,  yaitu  proses mengidentifikasi  para  pemangku  kepentingan  dengan  teratur,  menganalisa,  serta  memetakan  berbagai informasi  relevan  terkait  dengan  kepentingan,  keterlibatan,  interdependensi,  pengaruh,  serta  dampak potensial  pada  keberhasilan  proyek  (PMBOK,  2017).  Matriks  klasifikasi  pemangku  kepentingan  dapat membantu  pihak  manajemen  mengetahui  siapa  saja stakeholder prioritas,  memahami  dampak  terhadap proyek, serta faktor yang dapat memotivasi pemangku kepentingan dan keinginan mereka yang berbeda (Bourne & Walker, 2005; Olander & Landin, 2005).

## Merencanakan Manajemen Pemangku Kepentingan
Tahap perencanaan merupakan proses mengembangkan pendekatan guna meningkatkan keterlibatan para stakeholder berdasarkan kebutuhan, harapan, kepentingan, serta dampak potensial pada proyek (PMBOK, 2017) .  Sarana  atau  metode engagement yang  digunakan  oleh  perusahaan  akan  berbeda  sesuai  dengan tingkat  keterlibatan  atau  kelompok stakeholder yang  telah  diidentifikasi  dalam  matriks  pada  proses sebelumnya.  Manfaat utama  dari proses  ini  yaitu  pihak  manajemen dapat mengenali  beragam  informasi yang  berkaitan  dengan  para  pemangku  kepentingannya,  dan  menyediakan  rencana  yang  ditindaklanjuti untuk berinteraksi secara efektif dengan para stakeholder (PMBOK, 2017) .

## Mengelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Tahap  pengelolaan  merupakan  proses  berkomunikasi  dan  bekerja  sama  dengan  tujuan  memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku  kepentingan, memiliki solusi dalam permasalahan, serta menciptakan keterlibatan  yang  sesuai (PMBOK,  2017) .  Proses  ini  dapat  memastikan  setiap  pemangku  kepentingan jelas dalam tujuan, sasaran, manfaat, risiko proyek, serta kontribusi terhadap keberhasilan proyek. Tahap pengelolaan  keterlibatan  bermanfaat  untuk  memaksimalkan  dukungan  dan  meminimalkan  adanya penolakan dari para stakeholder (PMBOK, 2017) .

## Memantau Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Tahap  akhir  yaitu  pemantauan,  yaitu  proses  pemantauan  hubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan proyek,  penyesuaian  strategi,  dan  rencana  keterlibatan (PMBOK,  2017) .  Proses  ini  dapat  memberikan manfaat yaitu dapat menjaga atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan ketika evolusi proyek dan perubahan lingkungannya. Output dari tahapan ini yaitu informasi kinerja  proyek,  pembaharuan  rencana  manajemen  proyek,  hal  yang  dapat  dievaluasi,  serta  daftar  risiko dan pemangku kepentingan.

## Identifikasi Topik Material
Penilaian materialitas merupakan tahapan dalam menentukan relevansi dan signifikansi suatu isu dengan  tujuan  untuk  memberikan  informasi  terkait  strategi  dan  keberlanjutan  perusahaan,  dan membutuhkan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  untuk  menilai  materialitas  secara  objektif
(AccountAbility,  2015;  Bellantuono  et  al.,  2016).  Topik  yang  dilaporkan  dalam  menyusun  laporan keberlanjutan harus isu yang relevan, merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, atau isu yang dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan  para stakeholder (GRI,  2021) . Global  Reporting Initiative telah memasukkan prinsip materialitas dalam konten laporan keberlanjutan. Tantangan dalam penentuan materialitas  tidak  hanya  terkait  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  melainkan  juga  informasi  dampak ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  perusahaan,  serta  relevansi  dampak  tersebut  dengan  proses  dalam penciptaan nilai perusahaan (Guix et al., 2019) .
Hasil  penelitian  Guix  et  al.,  (2019)  membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  tidak  memasukkan pertimbangan  pemangku  kepentingan  dan  materialitas  dalam  praktik  bisnis  dan  pedoman  pelaporannya dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang tidak jelas, sehingga membuat para stakeholder kesulitan dalam menilai bagaimana perusahaan membuat keputusan, dan sejauh mana perusahaan melakukan upaya yang  kredibel  dalam  mengatasi  dampak  yang  signifikan  bagi  pemangku  kepentingan.  Selanjutnya, penelitian  Beske  et  al.,  (2020)  menujukkan  bahwa  sebagian  besar  perusahaan  melaporkan  setidaknya sampai  batas  tertentu  terkait  analisis  materialitas  mereka,  namun  sebagian  besar  tidak  memberikan informasi dengan rinci.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus (case study) . Studi kasus pada penelitian ini diidentifikasi sebagai single case study karena dilakukan pada satu objek unit analisis yaitu PT XYZ (perusahaan industri minyak dan gas). PT XYZ merupakan perusahaan yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  pemurnian  dan  pengolahan  gas  alam  menjadi  3  produk:  kondensat, LPG, lean  gas, dan  telah  terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia . Dengan  studi  kasus,  peneliti  dapat menggali  lebih  dalam  terkait  fenomena  atau  permasalahan  yang  terjadi  dalam  PT  XYZ,  mengevaluasi keterlibatan  pemangku  kepentingan,  serta  menentukan  topik  material  untuk  dasar  pelaporan.  Peneliti melakukan  teknik  pengolahan  data  dengan  merancang stakeholder  engagement berdasarkan  pedoman Project  Management  Body  of  Knowledge (PMBOK),  dan  mengidentifikasi  topik  material  berdasarkan standar  GRI  2021,  sehingga  akan  dihasilkan output yang  dapat  membantu  PT  XYZ  dalam  menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas, serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  manajemen  eksekutif  dan    karyawan  PT  XYZ  yang  telah bekerja  di  atas 5  (lima) tahun.  Wawancara  diidentifikasi  sebagai semi-structured  interview karena  topik pertanyaan  dikembangkan  pada  saat  melakukan  wawancara  langsung.  Selanjutnya,  data  sekunder  yang digunakan yaitu laporan tahunan perusahaan, public expose insidentil , pedoman dan kebijakan PT XYZ, laporan  CSR,  pedoman  PMBOK,  standar  GRI  2021,  SDG,  media,  serta  peraturan  pemerintah  yang diperoleh melalui document review.

## HASIL

## Identifikasi Pemangku Kepentingan PT XYZ
Tahap  identifikasi  merupakan  tahap  awal  dalam  melakukan  pengelolaan  pemangku  kepentingan. Pemangku  Kepentingan  PT  XYZ  terdiri  dari  pihak  internal  dan  eksternal  yang memberi atau menerima dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak manajemen, Tabel 1  menunjukkan  hasil  identifikasi  pemangku  kepentingan  PT.  XYZ  yang  diklasifikasikan  berdasarkan peran/kepentingan,  pengaruhnya  terhadap  perusahaan  ( supportive , netral ,  atau resisten ),  serta  tingkat kekuatan dan kepentingannya terhadap perusahaan:
Tabel 1. Daftar Pemangku Kepentingan Pemangku Kepenting an Peran / Kepentingan Internal / Eksternal S/N /R Tingkat Kekuat an Tingkat Kepenting an Strategi PT ABC Pemegang saham pengendali, mengatur standar kegiatan operasional perusahaan Eksternal S Tinggi Tinggi Manage Closely SKK Migas Regulator terkait izin usaha pengolahan migas (penilaian kembali setiap 5 tahun) Eksternal N Tinggi Rendah Keep Satisfied Kementeri an ESDM Regulator terkait alokasi pasokan gas bumi, perizinan hingga inspeksi atas seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi PT. XYZ Eksternal N Tinggi Rendah Keep Satisfied Kementeri an Lingkunga n Hidup Regulator terkait konsistensi pengelolaan lingkungan dan limbah produksi, serta penerapan ISO 14001:2015 Eksternal N Tinggi Rendah Keep Satisfied Kementeri an Perdagang an Regulator terkait kegiatan perdagangan produk akhir perusahaan Eksternal N Tinggi Rendah Keep Satisfied Dinas Lingkunga n Hidup Menerima laporan hasil monitoring UKL dan UPL dua kali dalam setahun (pengelolaan dan pemantauan lingkungan) Eksternal S Tinggi Tinggi Manage Closely Dinas Tenaga Kerja Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja Eksternal S Tinggi Tinggi Manage Closely Pemerintah Desa Memberikan perizinan usaha perusahaan, dan mengelola kegiatan CSR PT. XYZ Eksternal S Tinggi Rendah Keep Satisfied Karyawan Tenaga kerja yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan Internal S Tinggi Tinggi Manage Closely Kontraktor Migas Tenaga kerja yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan Eksternal S Tinggi Tinggi Manage Closely Pemasok Menyalurkan bahan baku dalam pengadaan gas suar dan sumur gas Eksternal S Tinggi Tinggi Manage Closely Konsumen Memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan pembelian produk PT XYZ Eksternal N Tinggi Rendah Keep Satisfied Komunitas Lokal Menerima tawaran tenaga kerja lokal, menerima bantuan kegiatan CSR Eksternal S Rendah Rendah Monitor Media Membentuk citra perusahaan, berkoordinasi dengan 2 organisasi wartawan. Eksternal N Rendah Rendah Keep Informe d
Sumber: Data Primer diolah (2022)
Daftar  para  pemangku  kepentingan  pada  Tabel  1  digunakan  untuk  menyusun  pemetaan  matriks posisi  pemangku  kepentingan (power/interest  grid) guna  membantu  pihak  manajemen  dalam mengidentifikasi stakeholder prioritas, serta menentukan strategi yang tepat dalam mengelola hubungan dan  keterlibatan  para  pemangku  kepentingannya.  Matriks  disusun  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa pihak manajemen PT XYZ, adapun pemetaan matriks PT XYZ yaitu sebagai berikut:
Gambar 1. Power/Interest Grid Matrix PT XYZ Sumber: Penulis (2022)
Gambar 1 menunjukkan bahwa PT ABC, pemerintah daerah, pemasok, karyawan, dan kontraktor berada  dalam  kuadran Manage  Closely ,  artinya  hubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan  tersebut harus dijaga untuk tetap dekat dengan PT XYZ dan menjadi prioritas utama perusahaan, karena mereka memiliki kekuatan (power) tinggi dalam menentukan aktivitas kegiatan operasional perusahaan sekaligus memiliki  kepentingan (interest) tinggi  yang  harus  dipenuhi  perusahaan.  Selanjutnya,  SKK  Migas, Kementerian,  Pemerintah  Desa,  dan  Konsumen  berada  dalam  kuadran Keep  Satisfied, karena tidak memiliki  tingkat  kepentingan  tinggi  terhadap  PT  XYZ,  namun  mereka  memiliki  kekuatan  tinggi  dalam hal  merancang  regulasi  kegiatan  operasional  PT  XYZ  yang  dituangkan  dalam  Undang  -  Undang  dan Peraturan  Pemerintah,  serta  perizinan  kegiatan  usaha.  Begitu  pun  dengan  konsumen,  perusahaan  relatif terlindungi  dari  persaingan,  sehingga  pendekatan  strategi  yang  tepat  yaitu  dengan  terus  menjaga kepuasannya.

## Merencanakan Pemangku Kepentingan
Dalam merencanakan keterlibatan, maka tingkat keterlibatan dengan para pemangku kepentingan harus  ditentukan  dengan  tepat.  Dalam  hal  ini,  PT  ABC  dan  karyawan  memiliki  tingkat  keterlibatan tertinggi  yaitu empower ,  mereka  dilibatkan  dalam  pemberian  saran,  pengambilan  keputusan,  serta memainkan  peran  inti  dalam  membentuk  agenda  perusahaan.  Pihak  manajemen  telah  memberikan pelatihan  berkala,  serta  memenuhi  hak-hak  karyawan  sesuai  dengan  peraturan  internal  dan  UU  Tenaga Kerja. Untuk dapat meningkatkan keterlibatan, menjamin hak karyawan sekaligus memotivasi untuk lebih produktif, sebaiknya dibuat perencanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja.
Selanjutnya, kontraktor dan pemasok memiliki tingkat keterlibatan collaborate karena dilibatkan dalam  kontrak  kerja  sama,  serta  diskusi  bersama  dengan  tujuan  menciptakan  kemitraan  yang  efektif
dalam semua aspek keputusan. PT XYZ memiliki kontrak dalam pengadaan gas suar dan lean gas dengan pemasok, kontrak berlaku sampai gas yang berada dalam lapangan habis. Atas hal ini, sebaiknya dibuat perencanaan  kontrak  jangka  panjang  dengan  kurun  waktu  yang  ditentukan  guna  meningkatkan keterlibatan dan menjamin keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan.
Konsumen berada dalam tingkat consult yang merupakan keterlibatan dua arah bersifat terbatas, mereka dapat memberikan saran dan masukan, namun tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara  langsung.  PT  XYZ  memiliki  kontrak  dalam  penjualan  produk  CNG  dan  produk  tersebut menyumbang  pendapatan  tertinggi  perusahaan.  Namun  penjualan  produk  LPG  dan  kondensat  tidak memiliki  kontrak,  perusahaan  menggunakan  sistem  beli  putus  atau  deposit.  Untuk  menjalin  hubungan baik  dengan  konsumen,  sebaiknya  dibuat  perjanjian  transaksi  jual-beli  dalam  jangka  waktu  guna menjamin keberlangsungan transaksi dalam kurun waktu tertentu. Terakhir, media, masyarakat lokal, dan publik  memiliki  tingkat  keterlibatan inform dengan  memberikan  informasi  melalui  komunikasi  secara umum.

## Pengelolaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Tahap ini membutuhkan komunikasi dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para stakeholder . Terkait hubungannya dengan Pemerintah Daerah, PT XYZ tidak mengalami kesulitan dalam perizinan  usaha.  Perusahaan  mendukung  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  sekitar  proyek  dan membuka  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  dengan  tetap  mempertimbangkan  kualifikasi.  Kontribusi  PT XYZ menunjukkan komitmen dalam pembangunan daerah serta menyalurkan kepedulian sosialnya.
Perusahaan juga memfasilitasi komunikasi dan diskusi antar para tenaga kerja dengan pertemuan rutin divisi, rapat tinjauan manajemen, rapat P2K3, safety talk, program pengembangan kompetensi, dan lainnya.  Adanya  keterbukaan  informasi  antara  karyawan  dapat  memudahkan  pihak  manajemen memahami  kebutuhan  dan  harapan  mereka,  menciptakan  rasa  percaya,  meningkatkan  loyalitas  serta totalitas  dalam  bekerja.  Tabel  2  menunjukkan  informasi  terkait  metode  keterlibatan  dengan  pemangku kepentingan PT XYZ:
Tabel 2. Bentuk Engagement PT XYZ dengan Pemangku Kepentingannya Kuadran Pemangku Kepentingan Kepentingan dan Ekspektasi Bentuk Engagement Manage Closely PT ABC Pertanggungjawaban kinerja ekonomi, informasi jelas dan terkini, persetujuan atas aksi korporasi ● Pelaporan kinerja bisnis triwulanan ● Public Expose Insidentil
● Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
● Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
● Rekomendasi: S tand-alone sustainability report Pemasok ● Memfasilitasi kerja sama ● Pemilihan dan evaluasi pemasok yang objektif ● Pembayaran tepat waktu ● Tender pengadaan, frekuensi sesuai kebutuhan
● Regular meetings
● Seleksi pemasok dan Laporan kinerja pemasok, evaluasi kinerja dari vendor setiap 3 bulan sekali terkait kinerja, harga, dan termin pembayaran.
● Rekomendasi: Kontrak kerja sama jangka panjang dalam kurun waktu yang ditentukan Karyawan dan Kontraktor ● Kesehatan dan Keselamatan Kerja ● Kesetaraan dan ● Rapat Tinjauan Manajemen setiap setahun sekali ● Rapat P2K3 setiap sebulan sekali
Minyak dan Gas Bumi keadilan dalam penilaian kinerja ● Rapat Bulanan Divisi setiap sebulan sekali ● Safety Talk Meeting dilakukan setiap
pergantian sif, setiap hari pukul 07:00 dan 19:00. ● Sosialisasi first aid dan program
pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan. ● Rekomendasi: Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dinas Lingkungan Hidup ● Kepatuhan peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan Pelaporan 2 kali dalam setahun dalam bentuk monitoring UKL dan UPL (monitoring upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan). Dinas Tenaga Kerja Kabupaten ● Kepatuhan peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan ● Rapat konsultasi ● Laporan kepatuhan terkait UU No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Keep
Satisfied SKK Migas ● Kepatuhan terhadap peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan ● Izin usaha pengolahan minyak dan gas dengan penilaian kembali setiap 5 tahun sekali. ● Aktif melakukan komunikasi dengan SKK Migas, sehingga apabila terjadi perubahan kebijakan, maka perusahaan dapat mempersiapkannya dengan baik. Kementerian ESDM ● Kepatuhan peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan Pelaporan terkait jaminan keamanan keselamatan peralatan yang dituangkan dalam Resertifikasi instalasi dan Resertifikasi peralatan yang dijalankan setiap 4 tahun sekali. Kementerian Lingkungan Hidup ● Kepatuhan terhadap peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan ● Pelaporan konsistensi pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam penerapan ISO
14001:2015, dan disertifikasi secara berkala.
● Rekomendasi: berpartisipasi dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan (PROPER) yang diselenggarakan KLH setiap tahun. Kementerian Perdagangan Kepatuhan terhadap peraturan Pengawasan transaksi penjualan ekspor barang produksi berupa LNG di bawah Kementerian Perdagangan. Pemerintah Desa ● Kepatuhan peraturan ● Kemitraan dalam keberlanjutan ● Pengembangan masyarakat lokal ● PT XYZ mendapat perizinan kegiatan usaha dari Pemerintah Desa
● Mengadakan pertemuan berkala dengan Pemerintah Desa untuk bersama-sama mengelola program CSR.
● Menyediakan layanan pengaduan masalah terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Konsumen ● Kualitas dan keamanan produk ● Penanganan memuaskan dalam ● E-mail, gathering
● Suara konsumen (voice of consumer)
● Survey Kepuasan Pelanggan setahun sekali
● Rekomendasi: Kontrak komersial penjualan
mengatasi keluhan pelanggan produk dalam kurun waktu (produk LPG dan kondensat). Keep Informed Media ● Pengungkapan informasi ● Hubungan kerja sama yang berkaitan dengan publikasi ● Bekerja sama dengan 2 organisasi wartawan, dan mengadakan pertemuan dengan media terkait keterbukaan informasi kegiatan usaha dan kegiatan sosialnya dengan frekuensi sesuai kebutuhan.
● Wartawan memberikan porsi ke perusahaan untuk menjawab setiap ada kebijakan baru, sehingga berita yang dihasilkan berimbang, dan dapat membentuk citra baik perusahaan. Monitor Komunitas Lokal / Publik ● Membangun hubungan harmonis ● Meminimalisir dampak lingkungan ● Memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan ● Kesempatan untuk berkolaborasi Komunitas Lokal: ● Kolaborasi program CSR dan bantuan kemasyarakatan
● Suara masyarakat (community voice)
● Membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kualifikasi.

## Publik:
Keterlibatan dengan publik dilakukan dengan penyebaran informasi secara transparan melalui laporan tahunan & website resmi perusahaan.

## Sumber: Data Primer diolah (2022)

## Memantau Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Memantau  dan  menilai  keterlibatan  para stakeholder dapat  dengan  mengadakan  survey  dan kuesioner.  Bentuk  pemantauan  keterlibatan  telah  dilakukan  kepada  konsumen  dan  masyarakat.  Divisi Metering  and  Controller menjalin  hubungan  baik  dan  melakukan  survey  kepuasan  pelanggan  dan menunjukkan  hasil  yang  positif,  perusahaan  tidak  menerima  adanya  pengaduan  masalah  terkait  produk dan  layanan  yang  diberikan,  dan  terdapat  beberapa  masukan  yang  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi internal.  Hal  ini  menandakan  bahwa  produk  dan  keterlibatan  yang  dilakukan  perusahaan  mampu memberikan  kepuasan  pelanggan,  dan  ekspektasi  pelanggan  terpenuhi.  Selanjutnya,  pemantauan keterlibatan  kepada  konsumen  dilakukan  melalui  survey  dalam  monitoring  UKL  dan  UPL,  perusahaan tidak  menerima  adanya  pengaduan  masalah  terkait  kegiatan  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  menandakan  bahwa  setiap  program  sosial  yang  diberikan  perusahaan  memberikan manfaat  dan  memenuhi  ekspektasi  masyarakat.  Namun,  pihak  manajemen  belum  melakukan  survey kepada  para  tenaga  kerja  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  sehingga  sulit  dalam  melakukan penyesuaian strategi yang tepat dalam meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan.

## Topik Material dan Dampak terhadap Pemangku Kepentingan
Informasi  yang  akan  diungkapkan  dalam  laporan  keberlanjutan  mencakup  isu  yang  dianggap material  atau  sangat  penting  bagi  perusahaan.  Dalam mengidentifikasi topik material,  pihak  manajemen perlu memahami terlebih dahulu masalah material yang terjadi di perusahaan atau sektor minyak dan gas. Berdasarkan  hasil  diskusi  dengan  pihak  manajemen  PT  XYZ  dengan  mempertimbangkan  signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola, serta dampak terhadap para pemangku kepentingan PT XYZ, maka isu-isu yang dianggap material antara lain:
Tabel 3. Topik Material dan Dampak terhadap Pemangku Kepentingan Aspek Topik Material Alasan Dampak terhadap Pemangku Kepentingan Ekonomi (Profit) Kinerja ekonomi dan penerapan keuangan berkelanjutan Pencapaian kinerja ekonomi dapat menciptakan nilai ekonomi dan mencapai usaha berkelanjutan Internal, Pemerintah, Pemegang Saham, Konsumen, Publik, Mitra/Pemasok, Media Dampak ekonomi tidak langsung Nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan value added kepada masyarakat Internal, Publik, Mitra/Pemasok Sosial (People) Hak asasi manusia Komitmen HAM dalam menciptakan lingkungan kerja kondusif, kepuasan kerja, dan kesejahteraan karyawan Internal, Pemegang Saham, Publik, Mitra/Pemasok Kesehatan dan keselamatan kerja Aktivitas operasional PT. XYZ memiliki risiko tinggi terhadap K3 Internal, Pemerintah, Pemegang Saham, Konsumen, Mitra/Pemasok Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan Karyawan merupakan aset penting yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis Internal Kesetaraan kesempatan bekerja Memberikan kesempatan kerja yang setara kepada seluruh kandidat dalam rekrutmen Internal, Publik Komitmen pemberian produk aman dan berkualitas Meningkatkan kinerja ekonomi dan menjaga keberlangsungan usaha Internal, Pemerintah, Pemegang Saham, Konsumen, Publik, Mitra/Pemasok, Media Sosial kemasyarakatan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata Internal. Pemerintah, Publik, Media Lingkungan (Planet) Penggunaan air Menjaga ketersediaan air dan keberlanjutan aktivitas perusahaan Internal, Pemerintah, Publik Pengendalian emisi Komitmen menjamin terjaganya kualitas udara Internal, Pemerintah, Publik, Media Manajemen limbah dan efluen Komitmen dalam mengolah dan memanfaatkan limbah, tidak mencemari lingkungan sekitar Internal, Pemerintah, Publik, Media Pemakaian energi Efisiensi energi sebagai bentuk pengurangan dampak pemanasan global, dan efisiensi biaya operasional Internal, Pemerintah, Publik, Mitra/Pemasok, Media Pemantauan tingkat kebisingan Lingkungan sekitar area operasional terjaga dari tingkat kebisingan di atas ambang batas Internal, Pemerintah, Publik Tata Kelola (Governance) Kepatuhan dan izin untuk beroperasi Jaminan dari badan hukum berwenang, menjamin kredibilitas perusahaan, dan mendorong kepercayaan publik Internal, Pemerintah, Pemegang Saham, Konsumen, Publik, Mitra/Pemasok, Media Kolaborasi dan Kemitraan Menciptakan sinergi dan membantu pertumbuhan usaha Internal, Publik, Mitra/Pemasok, Media Teknologi andal Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas operasional Internal
Sumber: Data Primer diolah (2022)

## PEMBAHASAN

## Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholder  engagement merupakan  salah  satu  tahapan  penting  dalam  penyusunan  laporan keberlanjutan.  Berdasarkan  pedoman  PMBOK,  analisis stakeholder  engagement dilakukan  melalui  4 (empat)  tahapan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  14  pemangku  kepentingan  dalam  PT XYZ. Berdasarkan pemetaan matriks, pemangku kepentingan yang harus dijaga hubungannya tetap dekat (manage  closely) dengan  perusahaan  antara  lain  yaitu  PT  ABC,  pemasok,  karyawan,  kontraktor,  dan pemerintah  daerah.  Selama  ini  perusahaan  relatif  terlindungi  dari  persaingan  dan  mudah  dalam mendapatkan  konsumen,  sehingga  strategi  yang  tepat  untuk  digunakan  kepada  konsumen  yaitu  dengan terus menjaga kepuasannya ( keep satisfied ). Hal ini sejalan dengan penelitian  Olander & Landin (2005) yang mengatakan bahwa pemetaan stakeholder matrix dapat menjadi alat untuk menilai potensi pengaruh pemangku  kepentingan  proyek  yang  teridentifikasi,  sehingga  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  setiap pemangku kepentingan PT XYZ memiliki strategi, kepentingan, dan metode engagement yang berbeda. Dalam  tahap  pengelolaan,  sebagian  besar  kepentingan  dan  ekspektasi  para stakeholder PT  XYZ  telah terpenuhi melalui metode keterlibatan yang telah dilakukan perusahaan.
Setelah  dilakukan engagement ,  tahap  pemantauan  menjadi  sangat  penting  untuk  mengetahui terpenuhinya  ekspektasi  pemangku  kepentingan  dan  menjaga  keterlibatan.  Namun,  secara  keseluruhan tahap ini masih belum dilakukan dengan maksimal karena hanya baru diterapkan kepada konsumen dan masyarakat. Sehingga pihak manajemen akan kesulitan dalam melakukan penyesuaian strategi yang tepat dalam  meningkatkan  keterlibatan.  PT  XYZ  perlu  lebih  memaksimalkan  tahap  pemantauan  dengan stakeholder lainnya guna memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka secara merata, dan meningkatkan keterlibatan secara berkelanjutan.

## Masalah Material dalam Perusahaan Sektor Minyak dan Gas
Aktivitas  eksplorasi,  eksploitasi,  dan  pasca  tambang  dalam  sektor  minyak  dan  gas  dapat memberikan  dampak  kepada  negara,  daerah,  dan  masyarakat  sekitar.  Dampak  yang  diberikan  dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian  daerah,  serta  penerimaan  keuangan  dari  Dana  Bagi  Hasil  Migas  (DBH).  Sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan, terjadi perubahan habitat jangka panjang di lapangan migas, pengelolaan air terproduksi, kebisingan dari operasi sumur, potensi tumpahan minyak,  serta  emisi  gas  rumah  kaca.  Industri  migas  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian  dan memiliki  risiko  lainnya,  hal  ini  mendorong  perusahaan  untuk  mengadopsi Corporate  Social Responsibility (CSR)  guna  menjaga  keberlangsungan  bisnis  dan  berkontribusi  pada  pembangunan berkelanjutan.

## Topik Material PT XYZ
Identifikasi  topik  material  dapat  membantu  PT  XYZ  dalam  menentukan  isu  prioritas  dan menyusun informasi dalam laporan keberlanjutan. Tabel 3 menunjukkan terdapat 16 topik material pada PT  XYZ,  dan  4  (empat)  topik material  memiliki  tingkat  kepentingan  paling tinggi,  antara lain  yaitu  (1) Kinerja  ekonomi,  (2)  Komitmen  pemberian  produk  aman  &  berkualitas,  (3)  Kepatuhan  dan  izin  untuk beroperasi,  dan  (4)  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Hal  ini  karena  keempat  isu  tersebut  paling memberikan  dampak  kepada  para  pemangku  kepentingan  baik  internal  dan  eksternal,  serta  sangat signifikan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.
Kinerja  ekonomi  menjadi  isu  material  yang  paling  berpengaruh  karena  merupakan  kunci  dalam memenuhi  seluruh  ekspektasi  para  pemangku  kepentingan  dan  menjamin  keberlanjutan  aktivitas  bisnis. Sama halnya dengan komitmen pemberian produk aman & berkualitas, konsumen hanya akan melakukan pembelian  apabila  produk  yang  diberikan  perusahaan  aman  dan  berkualitas.  Pada  akhirnya  pembelian konsumen dapat meningkatkan kinerja ekonomi.
Selanjutnya,  karena  aktivitas  bisnis  PT  XYZ  berkaitan  dengan  pengolahan  gas  suar,  maka kepatuhan  dan  izin  untuk  beroperasi  menjadi  isu  material  inti  perusahaan.  Tanpa  adanya  izin  operasi, maka  aktivitas  operasional  perusahaan  tidak  akan  bisa  berjalan.  Pada  akhirnya  mempengaruhi  seluruh pemangku kepentingan  dan keberlanjutan bisnis. Dalam hal ini, PT XYZ menjalin hubungan baik dengan SKK Migas dan Pemerintah Daerah guna mendapatkan izin usaha pengolahan gas setiap 5  (lima) tahun sekali, serta resertifikasi secara berkala. Perusahaan juga mendapat izin usaha dari pemerintah desa dan masyarakat lokal sekitar wilayah operasi.
Sektor  industri  PT  XYZ  memiliki  risiko  tinggi  khususnya  terkait  kesehatan  dan  keselamatan kerja, sehingga K3 menjadi isu material prioritas meskipun pemangku kepentingan yang terkait lebih ke arah  internal  (tenaga  kerja),  namun  apabila  diabaikan  dapat  bersifat  fatal  dan  mengancam keberlangsungan  bisnis.  Upaya  yang  telah  dilakukan  perusahaan  yaitu  dengan  rapat  P2K3,  resertifikasi kelayakan peralatan, sosialisasi first aid , dan lainnya. Perusahaan juga mewujudkan zero accident , artinya PT XYZ telah berhasil menjadikan K3 sebagai isu prioritas.
Untuk memudahkan PT XYZ dalam memprioritaskan isu yang paling material bagi perusahaan, maka  perlu  dibuat  visualisasi  dari  topik  material  yang  telah  dianalisis  pada  Tabel  3,  sebagaimana digambarkan dengan materiality matrix sebagai berikut:
Gambar 2. Materiality Matrix
Sumber: GRI 3 - Material Topics diolah penulis (2022)
Keterangan: Aspek Ekonomi (Profit) Aspek Tata Kelola (Governance) 1. Kinerja Ekonomi 1.    Kepatuhan dan izin untuk beroperasi 2. Dampak ekonomi tidak langsung 2.    Kolaborasi dan kemitraan 3.    Teknologi andal

## Aspek Sosial (People)
1. Hak Asasi Manusia 4.   Kesetaraan kesempatan bekerja
2. Kesehatan dan keselamatan kerja 5.   Komitmen pemberian produk aman dan
berkualitas
3. Pelatihan dan pengembangan karyawan  6.   Sosial kemasyarakatan

## Aspek Lingkungan (Planet)
1. Penggunaan air 4.   Pemakaian energi 2. Pengendalian emisi 5.   Pemantauan tingkat kebisingan
3. Manajemen limbah dan efluen
Selain  keempat  isu  yang  telah  dibahas  sebelumnya, materiality  matrix pada  Gambar  2 menunjukkan bahwa penggunaan energi dan manajemen limbah & efluen menjadi salah satu isu prioritas dalam  aspek  lingkungan.  Hal  ini  karena  penggunaan  energi  dapat  mempengaruhi  lingkungan berkelanjutan  dan  kegiatan  produksi  gas  PT  XYZ.  Atas  hal  ini,  perusahaan  berusaha  memastikan penggunaan dua sumber energi secara efisien dan ketersediaan pasokan, serta mengurangi dampak buruk bagi  lingkungan.  Selanjutnya,  terkait  manajemen  limbah  dan  efluen,  perusahaan  menghasilkan  limbah berbahaya  dan  beracun  (B3)  dalam  bentuk  padat  dan  cair.  PT  XYZ  mengelompokkan  limbah  tersebut untuk  dimanfaatkan,  serta  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  berlisensi  untuk  dilakukan  daur  ulang. Setelah mendiskusikan isu material, selanjutnya perusahaan dapat melakukan penyusunan informasi yang akan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dengan menggunakan GRI 2021 Standards.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  perancangan stakeholder  engagement ,  terdapat  14  pemangku  kepentingan dalam  PT  XYZ  dengan  harapan,  kepentingan,  dan  metode engagement yang  berbeda.  Dalam  tahap pengelolaan,  sebagian  besar  kepentingan  dan  ekspektasi  para  pemangku  kepentingan  PT  XYZ  telah terpenuhi melalui metode keterlibatan yang telah dilakukan perusahaan. Namun tahap pemantauan masih belum  dilakukan  dengan  maksimal  karena  hanya  baru  diterapkan  kepada  konsumen  dan  masyarakat, sehingga akan sulit dalam melakukan penyesuaian strategi yang tepat dalam meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya, teridentifikasi 16 topik material pada PT XYZ yang dikelompokkan dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Isu material yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi yaitu Kinerja ekonomi, Komitmen pemberian produk aman dan berkualitas, Kepatuhan dan izin untuk beroperasi, serta Kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Hal  ini  karena  isu  tersebut  paling  memberikan  dampak  kepada  para pemangku  kepentingan  PT  XYZ  baik  internal  dan  eksternal,  serta  mempengaruhi  keberlanjutan perusahaan  secara  signifikan.  Selain  itu,  perlindungan  lingkungan  juga  menjadi  aspek  penting  bagi  PT XYZ karena aktivitas bisnisnya.

## REFERENSI
AccountAbility.  (2015).  Stakeholder  Engagement  Standards. Encyclopedia  of  Corporate  Social Responsibility , 2305–2305. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_101479
Amran,  A.,  &  Ooi,  S.  K.  (2014).  Sustainability  reporting:  Meeting  stakeholder  demands. Strategic Direction , 30 (7), 38–41. https://doi.org/10.1108/SD-03-2014-0035
Bellantuono, N., Pontrandolfo, P., & Scozzi, B. (2016). Capturing the stakeholders’ view in sustainability reporting: A novel approach. Sustainability (Switzerland) , 8 (4). https://doi.org/10.3390/su8040379 Beske,  F.,  Haustein,  E.,  &  Lorson,  P.  C.  (2020).  Materiality  analysis  in  sustainability  and  integrated reports. Sustainability  Accounting,  Management  and  Policy  Journal , 11 (1),  162–186. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2018-0343
Bourne,  L.,  &  Walker,  D.  H.  T.  (2005).  Visualising  and  mapping  stakeholder  influence. Management Decision , 43 (5), 649–660. https://doi.org/10.1108/00251740510597680
Burchell,  J.,  &  Cook,  J.  (2006).  It’s  good  to  talk?  Examining  attitudes  towards  corporate  social responsibility  dialogue  and  engagement  processes. Business  Ethics:  A  European  Review , 15 (2), 154–170. https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2006.00439.x Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). SN339_FN227 (Christensen - Mandatory CSR). Review of Accounting Studies , 26 (3), 1176–1248.
Doni,  F.,  Corvino,  A.,  &  Bianchi  Martini,  S.  (2022a).  Corporate  governance  model,  stakeholder engagement  and  social  issues  evidence  from  European  oil  and  gas  industry. Social  Responsibility Journal , 18 (3), 636–662. https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2020-0336
Doni,  F.,  Corvino,  A.,  &  Bianchi  Martini,  S.  (2022b).  Corporate  governance  model,  stakeholder engagement  and  social  issues  evidence  from  European  oil  and  gas  industry. Social  Responsibility Journal , 18 (3), 636–662. https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2020-0336
Freeman,  R.  E.,  Parmar,  B.  L.,  Harrison,  J.  S.,  Wicks,  A.  C.,  Purnell,  L.,  &  de  Colle,  S.  (2010). Stakeholder  theory:  The  state  of  the  art.  In Academy  of  Management  Annals (Vol.  4,  Issue  1,  pp. 403–445). https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581
Gable, C.,  & Shireman, B.  (2005). Stakeholder  Engagement :  A  Three-Phase .  9–24. https://doi.org/10.1002/tqem.20044
Gao, S. S., & Zhang, J. J. (2004). Stakeholder engagement , social auditing and corporate sustainability . https://doi.org/10.1108/14637150610710891
GRI.  (2021).  GRI  3:  Material  Topics  2021.  In GRI  Standards  2021 (Issue  January,  pp.  1–30).  Global Reporting Initiative.
Guix,  M.,  Font,  X.,  &  Bonilla-Priego,  M.  J.  (2019).  Materiality:  stakeholder  accountability  choices  in hotels’  sustainability  reports. International  Journal  of  Contemporary  Hospitality  Management , 31 (6), 2321–2338. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2018-0366
Higgins, C., Stubbs, W., & Love, T. (2014). Walking the talk(s): Organisational narratives of integrated reporting. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 27 (7), 1090–1119. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1303
Kaur,  A.,  &  K.  Lodhia,  S.  (2014).  The  state  of  disclosures  on  stakeholder  engagement  in  sustainability reporting  in  Australian  local  councils. Pacific  Accounting  Review , 26 (1–2),  54–74. https://doi.org/10.1108/PAR-07-2013-0064
Olander,  S.,  &  Landin,  A.  (2005).  Evaluation  of  stakeholder  influence  in  the  implementation  of construction  projects. International  Journal  of  Project  Management , 23 (4),  321–328. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.002
Orazalin,  N.,  &  Mahmood,  M.  (2018).  Economic,  environmental,  and  social  performance  indicators  of sustainability  reporting:  Evidence  from  the  Russian  oil  and  gas  industry. Energy  Policy , 121 (January), 70–79. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.06.015 PMBOK.  (2017). Includes:  the  standard  for  project  management (6th  Edition).  Project  Management Institute, Inc.
Suchman,  M.  C.  (1995).  MANAGING  LEGITIMACY:  STRATEGIC  AND  INSTITUTIONAL APPROACHES. In Management Review (Vol. 20, Issue 3).
Visser,  W.  (2010).  CSR  2.0:  From  the  age  of  greed  to  the  age  of  responsibility.  In Critical  Studies  on Corporate Responsibility,
Governance and Sustainability (Vol. 1). Elsevier. https://doi.org/10.1108/S2043-9059(2010)0000001016
Wan Ahmad, W. N. K., de Brito, M. P., & Tavasszy, L. A. (2016). Sustainable supply chain management in the oil and gas industry: A review of corporate sustainability reporting practices. Benchmarking , 23 (6), 1423–1444. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2013-0088