Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 92-109 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.23

## Demokrasi di desa (studi kasus pemilihan Kepala Desa Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur)
Democracy in the village (study case of village Head Election of Batu Timbau, East Kutai District)
1 Jemi Aminurosyah, 2 Budiman, 3 Jauchar B, 4 Anwar Alaydrus Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman Email Correspondence: aminuro170699@gmail.com

## Abstract
This research examines rural democratic system in the election of Village Head of  Batu  Timbau  by  involving  adat  (customary)  institution.  In  data  collection, this research used interviews, as well as observation, and documentation; and in analyzing  data,  a  descriptive  qualitative  method  was  employed.  The  study concludes that any candidate should be a member of customary community and hold a recommendation from village customary institution. This rule was made based on the agreement among village government, customary institution, and community leader aiming at preserving cultural heritage, customary land, and customary  rights.  In  fact,  the  elected  village  government  of  Batu  Timbau  has adopted rural democractic system with adat characteristics.
Keywords: Democracy,  Village  Head  election,  Customary  institution,  Batu Timbau
Pendahuluan
Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, sesuai dengan yang tertuang dalam  Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  pada  pasal  1  menyatakan  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  sendiri  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan  cita - cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang - Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan
demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Termasuk  pada  salahsatu  desa  dipelosok Kalimantan  yaitu  desa  Batu  Timbau,  desa  Batu Timbau sendiri adalah  salah satu  desa  di  kecamatan  Batu  Ampar,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan Timur.  desa  Batu  Timbau  berdekatan  dengan  enam  desa  lainnya  yang  sama berada  dalam  kecamatan  Batu  Ampar  yaitu  desa  Mawai  Indah,  desa  Mugi Rahayu, desa Himba Lestari,  desa Telaga, desa Beno Harapan dan desa Batu Timbau  Ulu,  adapun  masyarakat  Batu  Timbau  mayoritas  berasal  dari  suku Kutai  yang  bermukim  di  sekitar  aliran  sungai.  Adapun  dalam  pemajuan pengembangan  desa  saat  ini  dapat  kita  ketahui  bahwa  diperlukan  adanya demokrasi  yang  baik  agar  terjalinnya  sinergi  antara  pemerintah  dan masyarakat, dan terbentuknya antusiasme masyarakat terhadap pengembangan yang dijalankan langsung oleh pemerintah. demokrasi adalah bentuk  atau  sistem  pemerintahan  yang  seluruh  rakyatnya  turut  serta memerintah  dengan  perantara  wakilnya;  pemerintahan  rakyat,  dan  juga sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan  kewajiban  serta  perlakuan  yang  sama  bagi  semua  warga  Negara. Demokrasi  juga  mencakup  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang memungkinkan  adanya  praktik  kebebasan  politik  secara  bebas  dan  setara, dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa demokrasi adalah kebebasan dan  kesetaraan  yang  digunakan  untuk  memajukan  kesejahteraan  bersama, sementara demokrasi untuk desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan  desa  atau  hubungan  antara  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  elemen - elemen  masyarakat  desa  yang lebih luas serta proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Begitu pula dengan demokrasi di desa Batu Timbau yang sampai saat ini masih terus dibangun  dan  dioptimalkan  agar  terciptanya  pemajuan  terhadap perkembangan desa. Pengembangan demokrasi harus terus dilakukan karena desa  merupakan  salah  satu  pondasi  dasar  Negara  yang  memiliki  peranan penting  terhadap  masyarakatnya.  Di  desa  demokrasi  dilambangkan  oleh musyawarah  dalam  pencapian  keputusan  dan  gotong  royong  dalam pelaksanaan keputusannya. Dalam penerapan demokrasi di  desa batu timbau sudah melaksanakan dengan cukup baik, namun ada hal yang cukup menarik dan membedakan desa Batu Timbau dengan desa pada umunya, yaitu adanya peran  dan    pengaruh  lembaga  adat  yang  masih  kuat  dalam  penerapan  dan pengaplikasian  demokrasi  di  desa  Batu  Timbau,  seperti  misalnya  dalam Pemilu, musyawarah desa dan sebagainya. Adat Budaya di Batu Timbau masih tergolong kental  masih  seringnya dilakukan acara - acara Adat apabila terjadi sesuatu seperti adanya orang sakit, bencana atau wabah maka akan dilakukan ritual - ritual  khusus  biasanya  dapat  disebut  juga  dengan  nama    Kenjongan, Buang  Selimpat,  Tolak  Bala  dan  masih  banyak  lagi,  untuk  pelestarian  Adat Budaya  sendiri  dibantu  dengan  didirikannya  lembaga  adat  untuk  menjaga kelestarian dan keaslian Adat. Namun disamping itu lembaga Adat juga turut serta  membantu  pemerintah  desa  dalam  mengarahkan  masyarakat  untuk
memajukan  dan  membangun  perkembangan  desa.  Adapun  dalam  ketentuan umum  Permendagri  18  tahun  2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat  dan  menjadi  bagian  dari  susunan  asli  desa  yang  tumbuh  dan berkembang  atas  prakarsa  masyarakat  desa.  Dari  berbagai  macam  sektor demokrasi Pilkades merupakan salah satu lini yang cukup menarik untuk kita cermati dalam penerapan demokrasi di desa, seperti desa lainya masyarakat Batu  Timbau  juga  mengadakan  Pilkades  dalam  setiap  pergantian  masa jabatan  kepala  desa.  Pemilihan  Kepala  desa  merupakan  salah  satu  bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat, pemilu tingkat desa merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena jika dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada momen ini, masyarakat akan menentukan siapa pemimpin desanya selama enam tahun kedepan. Dalam pelaksanaanya begitu mendetail  keterkaitan  antara  pihak - pihak  yang  ikut  berpartisipasi,  sehingga perlu  ketelitian  dari  tiap calon  pemilih  dalam  menilai  calon  pemimpin  yang akan dipilihnya. Dalam pelaksanaanya Pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu - pemilu  diatasnya.  Karena  adanya  kedekatan  dan  keterkaitan  secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali  lebih  terasa  dari  pada  saat  pemilu - pemilu  yang  lain.  Para  bakal  calon biasanya  sudah  banyak  dikenal  oleh  setiap  anggota  masyarakat  yang  akan memilih,  oleh  karena  itu  sosialisasi  program  atau  visi  misi  harus  dijadikan sebagai  media  kampanye  atau  pendidikan  politik  yang  baik.  Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dan pengoptimalan Demokrasi yang baik di tingkat pedesaan. Sama dengan desa pada  umumnya  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  masyarakat  Batu Timbau  sangat  antusias.  Adapun  saat  kampanye,  sosialisasi,  atau  dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dan  pelaksanaan  tahap - tahap  lainya  tak banyak  perbedaan  yang signifikan  yang membedakan  pilkades  Batu  Timbau dengan  desa  lainya,  tidak  ada  campur  tangan  orang  luar  dan  murni dilaksanakan oleh panitia yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.  namun  pilkades  di  desa  Batu  Timbau  memiliki  salah  satu  keunikan tersendiri,  dimana  ada  peraturan  adat    yang  menyatakan  bahwa  jika  bukan masyarakat adat maka tidak boleh mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa.  Perlu  kita  garis  bawahi  yang  dimaksud  dengan  masyarakat  adat  disini adalah bukan berarti harus murni dari suku Kutai namun juga boleh berdarah campuran,  yang  terpenting  ada  berketurunan  kutai  entah  itu  dari  ayah maupun ibunya, tetapi yang pasti ia harus bertempat tinggal sedari dulu dan lahir  di  desa  Batu  Timbau.  Peraturan  tersebut  telah  ada  sejak  dahulu  dan dilaksanakan  secara  turun - temurun  serta  disetujui  oleh  pemerintah  desa, demikian pada tahun 2004 dikeluarkan pula  Surat keputusan oleh  Lembaga Adat  untuk  meresmikan  aturan  ini,  namun  hal  tersebut  tentu  saja  dapat memberatkan  bagi  masyarakat  yang  memiliki  kompetensi  dan  ingin mencalonkan diri tetapi bukan asli dari masyarakat Adat, karena kita ketahui sendiri hal ini jelas bertentangan dengan asas Demokrasi saat ini yaitu bahwa
setiap  orang  berhak  dipimpin  dan  mencalonkan  diri  menjadi  seorang pemimpin.  Adapun  dalam  undang - undang,  Adat  ataupun  lembaga  Adat berhak  memiliki  peraturan  sendiri  dan  pasti  ada  alasan  dibalik  pembuatan aturan  tersebut,  namun  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  hal  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  Demokrasi.  beberapa  studi  terdahulu, yaitu:  menurut  Setyo  Nugroho  (2013)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “Demokrasi  Dan  Tata  Pemerintah  Dalam  Konsep  Desa  Dan  Kelurahan” menyatakan  konsep  demokrasi  memberikan  landasan  dan  mekanisme kekuasaan  berdasarkan  prinsip  persamaan  dan  kesederajatan  manusia. Demokrasi  menempatkan  manusia  sebagai  pemilik  kedaulatan  yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak - hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh  masing - masing  orang  secara  individual,  tetapi  harus  bersama - sama. Pendidikan, hukum, budaya, maupun keamanan serta peningkatan partisipasi politik  masyarakat  juga  dibutuhkan  untuk  kemajuan  bersama.  Menurut  Sri Lestari  (2012)  Pengaruh  Pelaksanaan  Demokrasi  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa  Terhadap  Hak  Dan  Kewajiban  Warganegara  menyatakan  pemilihan kepala  desa  yang  dilaksanakan  langsung  merupakan  wujud  dari  demokrasi, pemilihan  kepala  desa  secara  langsung  memberikan  kesempatan  pada masyarakat  untuk  dapat  secara  nyata  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga  pemilihan  kepala  desa  berlangsung  secara  demokratis.  Terdapat tujuan  prinsip  demokrasi  yang  harus  ada  dalam  sistem  demokrasi  adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan  dipilih,  kebebasan  menyatakan  pendapat  tanpa  ancaman,  kebebasan mengakses  informasi,  dan  kebebasan  berserikat.  Perbedaan  dari  penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian Setyo  Nugroho lebih  mengarah  pada  bentuk  dan  pembagian  demokrasi  dalam  otonomi daerah serta kemajuan pendidikan, budaya, hukum, maupun keamanan serta peningkatan  partisipasi  politik  masyarakat  untuk  kemajuan  demokrasi. Sedangkan penelitian penulis saat ini lebih mengarah pada penerapan sistem demokrasi  didesa  dimana  sistem  demokrasi  yang  penulis  teliti  banyak dipengaruhi oleh lembaga adat, dalam pelaksanaan demokrasi telah optimal dilaksanakan,  dan  juga  dilaksanakan  asas - asas  demokrasi  seperti  pemilihan umum yang jujur, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman dan lain lain  namun  masih  kentalnya  pengaruh  lembaga  adat  dalam  penerapan demokrasi, serta adanya aturan aturan adat yang membatasi demokrasi.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  judul  yang  diteliti  oleh  penulis  yaitu  Studi  Tentang Demokrasi  di  Desa  (Studi  kasus  Pemilihan  Kepala  Desa  Batu  Timbau Kabupaten  Kutai  Timur)  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah  dengan  menggunakan  metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode tersebut diharapkan  untuk  dapat  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh
sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang.  Proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan upaya - upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan dan  prosedur - prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para partisipan,  menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema - tema  yang khusus  ke  tema - tema  umum,  dan  menafsirkan  makna  data.  Laporan  akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang  terlibat  dalam  bentuk  penelitian  ini  harus  menerapkan  cara  pandang penelitian  yang  bergaya  induktif,  berfokus  terhadap  makna  individual,  dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.
Studi  kasus  menurut  Nursalam  (2016)  adalah  merupakan  penelitian yang  mencakup  pengkajian  bertujuan  memberikan  gambaran  secara mendetail  mengenai  latar  belakang,  sifat  maupun  karakter  yang  ada  dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu  kasus  secara  intensif  dan  rinci.  Penelitian  dalam  metode  dilakukan secara  mendalam  terhadap  suatu  keadaan  atau  kondisi  dengan  cara sistematis  mulai  dari  melakukan  pengamatan,  pengumpulan  data,  analisis informasi dan pelaporan hasil. Sedangkan Moleong, M.A. (2006:05), penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat  penjelasan  dengan  tertata,  akurat  dan  factual  tentang  fakta-fakta dan  sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu.  Dalam  arti  ini  penelitian deskriptif  sebenarnya  tidak  perlu  mencari  atau  menjelaskan  sesuatu  yang saling  berkolerasi  atau  komparasi,  sehingga  tidak  membutuhkan  hipotesis. Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  selain  menerangkan  tentang kondisi  atau  fenomena  yang  telah  terjadi  sebuah  penelitian  deskriptif  juga didesain untuk membuat perbandingan maupun mengetahui relasi atas satu variable  kepada  variable  lain.  Oleh  sebab  itu  penelitian  komparasi  dan kolerasi juga dimasukan dalam golongan penelitian deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan
Demokrasi Pemilihan  Kepala Desa Batu  Timbau  Kabupaten  Kutai  Timur Berdasarkan;

## Keterlibatan Pemerintah Desa
Dalam Demokrasi sendiri diperlukan adanya keterlibatan, kontrol dan kendali pemerintah yang baik sesuai mandat atau perintah yang dikeluarkan agar demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, peran pemerintah desa juga sangat penting karena dalam kesehariannya pemerintah desa inilah yang berinteraksi  dan  bersentuhan  langsung  dengan  segala  elemen  masyarakat, karena dalam partisipasi politik sendiri diperlukan adanya kegiatan seorang maupun  sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  dalam  kehidupan  politik  yaitu dengan  jalan  memilih  pimpinan  negara  secara  langsung  maupun  tidak langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  (Miriam  Budiarjo)  menuju
dari hal tersebut dan berdasarkan hasil dari wawancara yang didapat penulis terkait  dengan  keterlibatan  pemerintah  desa  Batu  Timbau  terhadap pemilihan  kepala  desa.  Dimana  hal  tersebut  diungkapkan  langsung  oleh Sekertaris desa Batu Timbau yaitu bapak Jaiz yang mengatakan bahwa :
“disini  kami  sebagai  pemerintah  desa  telah  menjalankan  pemilihan kepala  desa  ini  sesuai  dengan  aturan  Permendagri  No  106  Tahun 2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai Pemerintah  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri.  Bahwasanya  panitia pemeilihan kepala desa dibentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. “(05/03/2021)
Menurut Sekertaris desa pemerintah sudah melaksanakan dan terlibat langsung  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  sebagaimana  telah diatur  dalam  Pemendagri  No  106  Tahun  2016,  pada  pasal  24  menyatakan dalam  melaksanakan  tugasnya,  setiap  pimpinan  dan  unit  organisasi  dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organsasi  dilingkungan  Balai  Pemerintah  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri serta  dengan instansi lain diluar Balai Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri  sesuai  dengan  tugas  masing - masing.  Keterlibatan  pemerintah  desa Batu  Timbau  dijalankan  mengikuti  protokol  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan, hal ini didukung oleh pak Masroni selaku kepala adat Kecamatan Batu Ampar juga berpendapat serupa:
“ ya, saya selaku kepala adat merasa bahwa pemerintah desa  saat ini sudah  menjalankan tugasnya dengan baik,  partisipasi dan peran aktif pemerintah untuk turut serta dalam pelaksanaan pemilu sangat baik saya rasa, terlebih adanya peningkatan kinerja dibuktikan ya saat ini banyak  masyarakat  yang  sudah  sadar  pentingnya  pemilu  ini  sendiri, agar desa ini semakin maju kedepannya. “ (03/03/2021)
Menurut  pendapat  kepala  adat  Kecamatan  Batu  Ampar  kinerja yang telah  diberikan  pemerintah  desa  saat  ini  sudah  berjalan  dengan  baik, pemerintah  bersama  panitia  terlibat  langsung  dalam  mensosialisasikan pemilihan kepala desa serta berperan aktif secara langsung baik dalam proses tahap - tahapan  pencalonan  ataupun  pada  proses  pemilihan  bersama masyarakat  koordinasi  antara  pemerintah  desa  dengan  panitia  dan masyarakat juga terus dijalankan agar proses pilkades dapat berjalan sesuai dengan  yang  diharapkan,  peningkatan  partisipasi  pemilih  dibandingkan tahun - tahun sebelumnya menjadi indikator baiknya peran pemerintah dalam pemilihan kepala Desa, jumlah pemilih yang awalnya hanya 1800 jiwa dengan tingkat partisipasi 70% terus meningkat hingga saat ini mencapai 2450 jiwa dengan tingkat partisipasi meningkat menjadi 89%. Artinya masyarakat desa sudah banyak mengapresiasi dan mulai sadar akan pentingnya demokrasi. Hal ini didorong bukan hanya karena kebijakan yang baik tetapi juga dipengaruhi oleh  sistem  dan  proses  pelaksanaan  kebijakan  yang  baik  dan  kedua  hal  itu
memerlukan  adanya  sistem  administrasi  pemerintahan  negara  dengan memanfaatkan  sumberdaya  manusia  yang  berkompeten  (Mustopadiddjaja, 2002). Peran  Pemerintah  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  sepenuhnya  telah dijalankan  secara  mandiri  mulai  dari  pembentukan  panitia  pemilihan, pendaftaran  bakal  calon,  sosialisasi  terhadap  masyarakat,  pemberian  ruang kepada setiap calon untuk menyampaikan Visi dan Misinya dalam memimpin desa kelak serta dalam pelaksanaan pemilihan langsung Kepala  Desa,  hanya saja  perlu  diketahui  bahwasanya  setiap  bakal  calon  Kepala  Desa  yang  ingin mengajukan  diri  harus  mendapatkan  Rekomendasi  atau  persetujuan  tidak tertulis  dari  Lembaga  Adat  sesuai  dengan  peraturan  Adat  yang  telah ditentukan dan disetujui oleh seluruh masyarakat Desa Batu Timbau. Berikut nama  dan  periode  jabatan  Kepala  Desa  yang  pernah  menjabat  di  Desa  Batu Timbau.

## Tabel 1
Periode Jabatan Kepala Desa Batu Timbau
Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)
Meski  ada  beberapa  elemen  masyarakat  yang  merasa  belum  puas dengan  kinerja  atau  peran  yang  telah  dilakukan  pemerintah  desa  tetapi kebanyakan masyarakat lain sudah merasa senang dan puas atas kinerja yang dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  saat  ini,  seperti  yang  dikatakan  oleh  ibu Rahmaita  selaku  masyarakat  Desa  Batu  Timbau  beliau  mendukung  dan merasa tugas - tugas yang dilakukan pemerintah Batu Timbau telah dilakukan dengan baik:
“ kalo  menurut  saya  puas  dan  tidaknya  terhadap  kinerja  masyarakat saat  ini  ya  tergantung,  kalau  untuk  saat  ini  atas  apa  yang  sudah dilakukan  pemerintah  ya  saya merasa cukup  puas,  tapi  ya  kita  tidak tahu  bagaimana  kedepannya,  kalau  ada  pergantian  pada pemerintahan desa ya bisa saja kualitasnya jadi menurun, kita hanya bisa berharap semoga desa kita ini semakin maju kedepannya. “ (09 - 03-2021)
Berangkat  dari  penyampaian  yang  telah  disampaikan  beberapa narsumber  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  dan  keterlibatan pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  pemilu  sudah  baik,  adanya  pedoman pemerintah dalam pelaksanaan teknis demokrasi menjadi faktor pendukung atas kinerja pemerintah, peningkatan partisipasi pemilih mencapai 89% pada tahun 2016 menjadi indikator baiknya keterlibatan pemerintah dalam pilkade
No. Nama Periode Jabatan 01. Bapak Idrus (almarhum) 1 periode ( 1999 - 2004) 02. Bapak Masroni 1 periode ( 2004 - 2010) 03 Bapak Zainudin 1 periode (2010 - 2016) 04 Bapak Meriyansyah PJ Kepala Desa 1 Tahun 05 Zainudin Bapak Pejabat Baru ( 2017 – 2023)
di Batu Timbau, namun tak semua masyarakat merasa puas atas kinerja yang telah  diberikan  artinya  pemerintah  desa  Batu  Timbau  masih  harus meningkatkan perbaikan dan mengevalusai atas kinerja yang ada, pemerintah desa  sendiri  berharap  kedepannya  desa  Batu  Timbau  yang  semula  adalah desa  berkembang  dan  akhirnya  menjadi  maju  kemudian  ditargetkan  oleh pemerintah desa pada tahun 2023 hingga 2028 agar dapat menjadi desa yang mandiri  sehingga  saat  ini  sedang  dijalankan  recana  agar  desa  Batu  Timbau dapat mencapai target tersebut.

## Hak Memilih dan Dipilih Dalam Demokrasi
Pentingnya  kebebasan  hak  setiap  masyarakat  dalam  memilih  calon pemimpin  serta  mengajukan  diri  sebagai  seorang  pemimpin  yang berkompeten  dalam  tiap - tiap  Pemilu  menjadi  indikator  keberhasilan  suatu demokrasi,  menurut  Robert  A.  Darl,  (2007:54)  Demokrasi  berjalan  apabila setiap  warga  negara mendapatkan hak  pilih  dan  dipilih.  Hak memilih  untuk memberikan  hak  pengawasan  rakyat  terhadap  pemerintah.  Serta  untuk memutuskan  pilihan  yang  terbaik  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  serta  memenuhi  persyaratan  untuk dipilih  dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.  Hak memilih  dan dipilih dalam demokrasi diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  persyaratan  untuk  memilih  dan  mencalonkan  diri  menjadi  kepala desa  dan  juga  dalam  Undang - Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa; setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan.  hal  ini  sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  Undang - Undangan  Indonesia  namun  perlu  diketahui  dalam  beberapa  wilayah  dan kasus  tertentu  terdapat  beberapa  pengecualian  misalnya  dalam  daerah Istimewa  seperti  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Aceh  dan  juga  dalam  hak ulayat  atau  hukum  adat  dalam  suatu  wilayah  tertentu,  seperti  Desa  Adat Baduy  hal ini juga terdapat  pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 19 menyatakan  yang  dimaksud  dengan  “hak  asal  usul  dan  adat  istiadat  Desa“ adalah  hak  yang  merupakan  warisan  yang  masih  hidup  dan  prakarsa  Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, antara  lain  sistem  organisasi  masyarakat  adat,  kelembagaan,  pranata  dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Jadi selama hal tersebut diprakarsai dan disetujui oleh masyarakat maka hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  melanggar  hukum dan  disahkan  dalam  perundang - undangan,  dalam  hal  ini  di  Kutai  Timur terkhusus  desa  Batu  Timbau  meiliki  aturan  tersendiri  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diprakarsai oleh lembaga adat dan disetujui oleh masyarakatnya,  dimana aturan  ini menyatakan  selain  masyarakat  adat  tidak diperbolehkan  adanya  masyarakat  lain  untuk  mencalonkan  diri  menjadi
kepala  desa,  Sekertaris  desa  menambahkan  bahwasanya  ada  aturan  Adat mengatur  tentang  Syarat  pencalonan  kepala  desa  di  Batu  Timbau  yang menyatakan selain masyarakat Adat tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa :
“ aturan  ini  memang  ada  dan  berlaku  di  desa  Batu  Timbau  artinya orang orang diluar masyarakat adat atau para pendatang tidak boleh mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa,  aturan  ini  ditujukan  untuk mengakomodir putra-putra daerah agar dapat membangun daerahnya sendiri,  aturan  ini  sendiri  dibuat  langsung  oleh  lembaga  adat    dan disetujui oleh pihak masyarakat  ” (05/03/2021) Disini  dapat  kita  ketahui  bahwasanya  didesa  Batu  Timbau  memiliki aturan  tersendiri  dalam  pencalonan  kepala  desa,  sesuai  dengan  yang dikatakan  oleh  sekertaris  desa  bahwa  aturan  tersebut  ditujukan  untuk mengakomodir  putra - putra  daerah  sehingga  dapat  membangun  daerahnya sendiri,  aturan  ini  dibuat  langsung  oleh  lembaga  adat  dan  disetujui  oleh masyarakat, terlepas dari hal itu sekertaris desa juga menambahkan tentang awal mula pemberlakuan, sistem dan mekanisme aturan ini :
“ kami memang mengikuti aturan undang-undang yang ada tetapi adat juga harus kita akomodir karena adat juga dilindungi dalam undang- undang  tetapi  aturan  adat  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang  diatasnya  tetapi  kami  juga  tetap  menghargai  aturan adat  ini  maka  dari  itu  aturan  ini  sudah  diberlakukan  sejak  2009  itu pemilihan  yang  kedua  sampai  dengan  sekarang,  pemilihan  kemarin juga  dimotori  oleh  putra-putra  daerah  meski  seperti  itu  kita  juga mengakomodir semua suku yang ada disini dan alhamdullilah semua pihak- pihak  luar  sangat  mendukung  dengan  adanya  aturan  ini.” (05/03/2021)
Berangkat  dari  hal  itu,  artinya  pemerintah  desa  mengakomodir tentang  adanya  aturan  adat  ini,  walau  sebenarnya  pemerintah  menyadari bahwasnya  adanya  aturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan pemerintah pusat, meski demikian nyatanya Sampai saat ini belum ada protes atau  komplain  langsung  dari    masyarakat  secara  resmi  kepada  pemerintah maupun lembaga adat,  pemilihan kepala desa pada tahun 2016 juga dimotori oleh  Putra - putra  daerah  namun  menurut  penulis  hal  ini  bisa  saja menimbulkan  pertentangan  ataupun  kubu - kubu  dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan kecemburuan dan tidak menyatunya masyarakat di Desa Batu Timbau. Namun Pemerintah desa Batu Timbau mengatakan mereka juga mengakomodir dan mendukung semua suku yang ada dan semua suku - suku diluar  masyarakat  adat  juga  sangat  mendukung  dengan  adanya  aturan  ini. Aturan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan disahkan langsung dalam aturan kelembagaan adat, mulai diberlakukan pada periode pemilihan kepala desa yang kedua dan berjalan sampai saat ini artinya aturan tersebut sudah berjalan  selama  12  tahun.  Adapun  alasan  dibentuknya  aturan  adat  ini  juga dijelaskan  oleh  Pak  Masroni  selaku  Kepala  Adat  Kecamatan  Batu  Ampar beliau menjelaskan:
“sendiri  dengan  jumlah  penduduk  yang  pantas  khususnya  penduduk asli jadi menetapkan waktu itu bahwa calon harus orang pribumi asli jadi  waktu  itu  mulanya  hanya  dibentuk  dalam  lisan,  namun  dalam penerapannya yang ke tiga kali mendapat usulan dari masyarakat agar aturan ini dibentuk secara tulisan, karena desa ini desa asal usul  jadi ada kekompakan dari orang orang asli putra daerah untuk suku kutai asli  tidak  mau  dipimpin  oleh  orang  luar  jadi  sehingga  ditetapkan sampai  saat  ini  tetap  kita  orang  kutai  yang  memimpin,  dan  sampai saat ini belum ada rencana orang luar untuk mencalon. “ (03 - 03 - 2021) Dapat  diketahui  bahwasanya  sesuai  dengan  perundang - undangan bahwa  aturan  ini  sendiri  dibentuk  atas  hak  asal  usul  masyarakat  adat  dan disetujui  oleh  masyarakatnya  karena  sejak  awal  peraturan  ini  sendiri dibentuk melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat setempat dan diketahui  oleh  pemerintah  desa.  adapun  latar  belakang  dibalik  pembuatan aturan ini karena masyarakat adat Kutai tidak ingin  dipimpin oleh orang luar serta  masyarakat  adat  tidak  ingin  apa  yang  telah  diwariskan  secara  turun temurun  seperti  wilayah,  kekayaan  alam  dan  kebudayaan  sampai  jatuh  ke tangan  orang  luar  karena  bisa  saja  warisan - warisan  tersebut  dikelola  dan diperjual  belikan  secara  semena - mena  oleh  orang  lain  dan  akhirnya merugikan  masyarakat  adat,  oleh  karena  itu  peraturan  ini  sangat  didukung oleh  masyarakat  adat  maupun  diluar  adat  demi  menjaga  dan  melestarikan kekayaan  wilayah,  harta  dan  kebudayaan.  hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  pak Masroni:
“karena  melihat  segala  jenis  aset  dari  desa  itu  sendiri  supaya  tidak bisa  diatur  oleh  orang  luar    yang  tidak  kenal  dengan  adat  budaya, terutama tentang tanah karena hal ini ditentukan oleh adat, jadi tidak ada istilahnya seenaknya saja jual beli tanah. Maka dari itu kami dari masyarakat adat membuat aturan ini agar orang luar yang bukan dari masyarakat  adat  tidak  boleh  mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa supaya  kedepannya  tidak  terjadi  hal - hal  yang  tidak  diinginkan.”  (03 - 03 - 2021)
Oleh  karena  itu  pak  Masroni  selaku  Kepala  Adat  Kutai  juga menghimbau  dan  memberitahukan  kepada  seluruh  masyarakat  desa  Batu Timbau  agar  mengetahui  serta  mengerti  tentang  pentingnya  aturan  ini, namun demikian masyarakat adat juga seyogyanya mengetahui bahwa aturan ini memang bertentangan dengan asas demokrasi dimana setiap orang berhak untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, tetapi demi kepentingan umum  agar  tercapainya  kesejahteraan  bersama  maka  masyarakat  adat berharap kepada pemerintah desa agar dapat bersikap bijak terhadap aturan ini.  Masyarakat  adat  juga  memberikan  keringanan  kepada  masyarakat  luar bukan  berarti  bahwa  suku  lain  benar - benar  tidak  boleh  mencalonkan  diri akan tetapi apabila dia lahir, telah menetap lama dan dapat menyatu dengan masyarakat di Batu Timbau maka diperboleh untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, artinya yang dimaksud dengan masyarakat luar oleh adat adalah
orang yang tidak berkelahiran atau tidak menetap secara lama di Batu Timbau mekanisme pemilihan ini juga dijelaskan oleh pak Masroni :
“mekanisme penjalanan aturan ini bukan berarti seluruh masyarakat diluar  adat  kutai  tidak  boleh  tetapi  ada  cara  proses  atau mekanismenya tersendiri misalkan ada suku luar kemudian menikah dengan orang Kutai maka anaknya nanti bisa untuk mencalonkan diri, kecuali  orang  luar  itu  sendiri  atau  orang  pendatang  maka  ia  tidak boleh,  jadi  meskipun  orang  luar  tapi  sudah  bedomisili  sangat  lama sekianpuluh tahun disini sudah berbahasa dengan bahasa adat disini maka sudah bisa, jadi tidak gampang baru tiga sampai dua tahun disini ingin  mencalonkan  diri  itu  tidak  boleh,  karena  tidak  serasi  dengan adat budaya kita disini. “ (03 - 03 - 2021 Aturan  tersebut  dibenarkan  langsung  oleh  lembaga  adat  yang memberikan  batasan - batasan  kepada  masyarakat  luar  atau  para  pendatang yang  baru  menetap  didesa  Batu  Timbau  untuk  mencalonkan  diri  menjadi Kepala Desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa sendiri menyetujui dan mendukung  akan  aturan  ini,  adapun  pak  Jaiz  selaku  sekertaris  desa menanggapi :
“ karena Adat Istiadat dikampung itukan masih sangat kental seluruh masyarakat juga sangat menghargai karena seperti istilah mengatakan dimana  Bumi  dipijak  disitulah  Langit  dijunjung  maka  kami pemerintah  desa  sangat  mendukung  aturan  ini  adapun  masyarakat disini juga bagus - bagus dan rukun saja, dan juga perlu diketahu dari awal aturan ini diberlakukan belum pernah ada masyarakat luar yang ditolak  dan  juga  belum  pernah  ada  masyarakat  luar  yang  ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa.” (05/03/2021) Dari awal aturan ini diberlakukan belum ada msayarakat yang ditolak dan  mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa,  menurut  pemerintah  desa bahwasanya  masyarakat  sangat  menerima  aturan  ini,  dengan  menghargai Adat  Istiadat  dikatakan  bahwa  masyarakat  mendukung  aturan  ini.  Meski demikian  nyatanya  beberapa  elemen  masyarakat  ada  juga  yang  merasa  tak setuju  dan  merasa  hal  ini  belum  selaras  karena  membatasi  hak  seseorang untuk  mencalonkan  diri  sama  saja  melanggar  demokrasi,  hal  ini  dikatakan oleh  aji  selaku  perwakilan  karang  taruna  yang  berasal  dari  luar  masyarakat adat.  Aji  mengatakan  seharusnya  setiap  masyarakat  indonesia  memiliki  hak untuk  mencalonkan  diri  dan  dia  merasa  masyarakat  diluar  Adat  terhalangi dengan adanya aturan tersebut, tetapi kepala adat merespon nyatanya sampai saat  ini  belum  ada  masyarakat  yang  protes  artinya  kebanyakan  masyarakat lain  bisa  menerima  aturan  ini,  hal  ini  juga  didukung  oleh  pendapat  yang disampaikan  oleh  Bapak  Cahyadi  sama - sama  berasal  dari  luar  masyarakat adat beliau memberikan pendapat yang berbeda:
“Saya  rasa  aturan  ini  sudah  cukup  bagus,  memang  seharusnya  demi menjaga  adat  dan  kebudayaan  aturan  ini  diberlakukan,  untuk  hak memilih sendiri kita bebas untuk memilih siapa saja, hanya saja untuk hak mencalonkan diri sesuai dengan peraturan tadi tidak sembarang
orang  bisa  untuk  mencalonkan,  dalam  peraturan  ini  sendiri  kita merasa sudah setuju tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak manapun”(28/04/2021) Beberapa  argumen  yang  telah  diberikan  di  Batu  Timbau  sendiri dikatakan  telah  menjalankan  demokrasi  namun  dijalankan  berdasarkan demokrasin sesuai dengan hak ulayat adat. Oleh karena itu dalam penerapan di  Masyarakat  aturan  ini  belum  dapat  disimpulkan  sebagai  Demokrasi  atau bukan  Demokrasi  karena  sejak  awal  dijalankan  aturan  ini  telah  melibatkan Pemerintah, Adat bersama Masyarakat.
Seluruh  tahapan  Pilkades  dilaksanakan  pun  secara  Demokrasi  hanya saja setiap para bakal calon harus mendapatkan Rekomendasi dari Lembaga Adat,  artinya  disini  Batu  Timbau  mengadaptasi  Demokrasi  menjadi Demokrasi yang sesuai dengan kondisi desa Batu Timbau sehingga bisa juga dikatakan dengan Batu Timbaumisasi Demokrasi. Menurut penulis aturan ini memiliki dampak yang positif dan negatif jika dikaitkan dengan Adat budaya aturan ini sangat berkontribusi untuk menjaga warisan, hak - hak dan keaslian adat  agar  dapat  terjaga  hingga  ke - generasi  berikutnya  namun  adapun  jika kita kaitkan dengan masyarakat tentu saja aturan ini dapat menimbulkan rasa diskriminatif  terkhusus  bagi  masyarakat  diluar  adat,  sehingga  dapat menimbulkan konflik dan perpecahan antara kubu - kubu dalam masyarakat di Desa Batu Timbau. Untuk pemilihan sendiri tidak ada batasan bagi tiap - tiap masyarakatnya,  masyarakat  dibebaskan  untuk  memilih  Kepala  Desa  tanpa adanya  paksaan  dan  pengaruh  dari  pihak  manapaun,  masyarakat  berhak memilih  sesuai  dengan  keinginan  mereka  untuk  menentukan  yang  mana pemimpin yang berkompeten dan berkualitas untuk memimpin Desa selama lima Tahun kedepan, untuk pencalonan sendiri sesuai dengan peraturan Adat yang  ada  maka  tidak  diperbolehkan  masyarakat  diluar  Adat  untuk mencalonkan diri, hal ini didasari karena Masyarakat Adat tidak ingin wilayah, Adat Istiadat serta harta kekayaan Adat kelak dikelola dengan semena - mena oleh masyarakat luar.
Kualitas Pemilihan Kepala Desa
Pemilu  sebagai  wujud  Demokrasi  dan  salah  satu  aspek  yang  penting untuk  dilaksanakan  secara  Demokratis.  Semua  Demokrasi  modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan berjalan Demokratis, karena  pemilihan  secara  Demokratis  bukan  sekedar  lambang  tetapi  harus disertai  dengan  kualitas  pemilihan  yang  Komptitif,  Berkala,  Inklusif  (  luas  ) dan Definitif untuk menentukan pemerintah.
Adapun secara teoritis Pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari  berbagai  rangkaian  kehidupan  tata  negara  yang  demokratis.  Karena Pemilu  melibatkan  seluruh  rakyat  secara  langsung  untuk  menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Begitu pula dengan Pilkades dalam  bentuk  lebih  spesifik  pemilihan  kepala  desa  merupakan  bentuk Demokrasi  yang  lebih  kecil  dan  terfokus  pada  demokrasi  diwilayahnya, dimana  dalam  wilayah  yang  mudah  dikontrol  inilah  kualitas  pemilu  dapat
terjaga  dengan  baik.  Begitupun  dengan  desa  Batu  Timbau,  pemerintah  desa Batu  Timbau  menyatakan  bahwa  kulitas  pemilu  yang  dihasilkan  sudah berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan  dijalankan  dengan  sangat baik,  adanya  peningkatan  partisipan  menjadi  indikator  baiknya  kualitas pemilihan di Batu Timbau, Sekertaris desa  mengungkapkan:
“Meskipun  ada  aturan  Adat  ini  tetapi  tidak  mempengaruhi dengan  kualitas  pemilihan  kepala  desa  yang  ada,  kami  merasa bagus - bagus  saja  selama  aturan  ini  tidak  menyebabkan  konflik di  masyarakat  seperti  yang  saya  sampaikan  diawal  kita  tetap mengacu  pada  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku, sementara partisipasi pilkades dari masyarakat terus meningkat dan  kita  terus  berusaha  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas pilkades  agar  terus  menjadi  lebih  baik  lagi  kedepannya.” (05/03/2021)
Meskipun  dengan  adanya  aturan  adat  namun  sesuai  dengan penuturan sekertaris desa bahwa hal itu tidak mempengaruhi kualitas pemilu yang  ada,  pemerintah  desa  juga  tetap  berpedoman  kepada  perundang - undangan  yang  berlaku,  sekertaris  desa  menambahkan  dengan  baiknya kualitas  pilkades  maka  peningkatan  partisian  terus  terjadi  di  dalam masyarakat,
Tabel 2 Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar No Tahun Jumlah Pemilih Tetap Tingkat Partisipasi 1. 2004 1800 Jiwa 70 % 2. 2009 2004 Jiwa 81 % 3. 2016 (Pilkades Serentak) 2450 Jiwa 89 % Sumber:  Pemerintah Desa Batu Timbau hal  ini  sesuai  dengan  teori  Darnolf  (  2015  )  Bahwa  kualitas  pemilu bergantung  pada  kapasitas  otoritas  pemilihan  dan  kepercayaan  publik terhadap  lembaga,  beberapa  tingkat  dukungan  teknis  dan  keungan Internasional.  Sampai  saat  ini  pemerintah  desa  Batu  Timbau  juga  terus berusaha  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  pemilu,  serupa  dengan  yang dinyatakan  oleh  pemerintah  desa,  kepala  adat  juga  menyatakan  pendapat yang sama.
“saya  rasa  aturan  ini  tidak  merusak  kualitas  pemilu,  kelihatannya penduduk luarpun setuju karena kitapun tidak pernah memaksakan, karena  masyarakat  tau  sangat  sulitlah  kalau  kita  dipimpin  oleh masyarakat  luar,  artinya  masyarakat  luar  bijak  untuk  menyikapi  dan sampai  sekarang  tidak  pernah  ada  masyarakat  protes,  karena merekapun setuju - setuju saja”(03/03/2021)
Kepala  adat menyatakan tidak  ada  pengaruh  aturan  ini  bagi  kualitas pemilu di desa Batu Timbau, karena masyarakat luar juga bijak menyikapi dan mengerti mengapa perlu diterapkannya aturan ini. Kualitas Pemilihan Kepala
Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas warga negara dalam menginterpretasikan sebuah simbol - simbol kekuasaan ( kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah - langkahnya ) kedalam simbol - simbol  pribadi.  Partisipasi  politik  masyarakat  desa  akan  berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisai politik  secara  komunikatif  yang  baik  dari  para  bakal  calon  kepala  desa mengenai Visi  dan  Misi atau  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan,  namun sesuai  dengan  pengamatan  penulis  sampai  saat  ini  masih  ada  beberapa kekurangan  dalam  kualitas  pemilihan  Kepala  Desa  di  Batu  Timbau,  masih adanya  money  politic  dan  politik  Kekeluargaan  juga  terus  menjadi  masalah bagi  kualitas  pemilihan  Kepala  Desa  di  Batu  Timbau,  hal  ini  juga  lah  yang dapat  berakibat  fatal  bagi  pemerintahan  di  Desa Batu  Timbau  karena  dapat menimbulkan  perilaku  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme,  seharusnya  dalam pelaksaan  pemilihan  Kepala  Desa  Batu  Timbau  panitia  dapat  bersikap  lebih tegas  lagi  pada  para calon  Kepala  Desa  yang  berprilaku  tidak  adil  dan  jujur, karena hal ini sendiri dapat berdampak besar bagi kualitas pemilihan kepala desa  Batu  Timbau,  pada  dasarnya  hal  ini  juga  dapat  dikaitkan  dengan perilaku,  kebiasaan  dan  pemikiran  masyarakat,  apabila  masyarakat  Batu Timbau  dapat  bersatu  dan  berfikir  jauh  kedepannya  maka  kebiasaan - kebiasaan ini tidak akan terjadi lagi sehingga kecurangan - kecurangan dalam pemilihan  Kepala  Desa  dapat  diberantas  dengan  baik.  Adapun  menurut pengamatan penulis dengan adanya aturan Adat tadi dapat menjadi salah satu alasan  kurang  berkembangnya  pembangunan  dari  pemerintahan  baik  dari segi kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Desa Batu Timbau  karena hal  ini  menyebabkan  tidak  adanya  perbandingan  dan  kreativitas  pemimpin dalam  memajukan  daerahnya,  hal  ini  dapat  menimbulkan  terfokusnya pemimpin hanya pada menjaga citra baiknya dalam masyarakat saja agar dia dapat  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan - pemilihan  berikutnya,  seharusnya Lembaga  Adat  dan  masyarakat  diluar  Adat  juga  memiliki  pengawasan terhadap  para  pemimpin  yang  telah  direkomendasikan  oleh  Adat,  agar nantinya  apabila  ada  pemimpin  yang  tidak  menjalakan  tugasnya  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  pada  visi  misi  yang  ada  dapat  diberikan teguran bahkan sangsi tegas agar pemimpin memiliki motivasi dan dorongan untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan di daerahnya.

## Keterbukaan Informasi Pemilu
Demokrasi  membutuhkan  informasi  yang  akurat,  untuk  itu  setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah  harus  disosialisasikan  dan  mendapat  persetujuan  DPR,  serta menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  informasi  yang  benar. Selain  DPR  dan  juga  rakyat  dapat  juga  mencari  informasi.  Sehingga  antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai (Robert A.  Dahl,  2007:54).  Keterbukaan  informasi  publik  sendiri  diatur  dalam Undang - Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  pada  Pasal  2
menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik adapun informasi publik yang dikecualikan bersifat  ketat  dan  terbatas  dan  juga  setiap  informasi  publik  harus  dapat diperoleh  setiap  pemohon  informasi  publik  dengan  cepat  dan  tepat  waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia  sesuai  dengan  Undang - Undang,  kepatutan  dan  kepentingan  umum didasarkan  pada  pengujian  tentang  konsekuensi  yang  timbul  apabila  suatu informasi  diberikan  pada  masyarakat  serta  telah  dipertimbangkan  dengan seksama  bahwa  menutup  informasi  publik  dapat  melindungi  kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
Begitupun  dengan  pemilihan  Kepala  Desa,  keterbukaan  Informasi menjadi  hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  agar masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.  Baik  pilkades  maupun  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintah di Desa harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada  masyarakat.  Keterbukaan  informasi  juga  berpengaruh  dan  strategis bagi masyarakat desa untuk memberikan jalan terhadap hak - hak lainnya. Karena  tidak  mungkin  akan  mendapatkan  hak  dan  pelayanan  lain dengan  baik  jika  informasi  yang  diperoleh  mengenai  hak - hak  tersebut tidaklah  didapatkan  secara  tepat  dan  benar,  sampai  saat  ini  ada  beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, hal ini disampaikan langsung pak Jaiz sebagai Sekertaris Desa Batu Timbau, beliau mengatakan :
“6  (enam)  bulan  sebelum  pemilihan  Kepala  Desa  sudah disosialisasikan  keseluruh  masyarakat  bahwasnya  kita  ingin melakukan  Pilkades,  contohnya  di  2017  kemarin  kita  melakukan sosialisasi  dan  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  turut serta  berperan  aktif  dalam  Pilkades,  kita  bisa  mengatakan  bagus respon masyarakat sangat positif tentang itu karena seperti yang saya sampaikan  diawal  tadi  ini  juga  tidak  mempengaruhi  kualitas pemerintahan  kita  yang  ada  di  Desa  terus  juga  kan  bisa  dilihat bahwasanya  bukan  hanya  suku  Kutai  tapi  semua  suku,  yang  kita berikan akses untuk membuka informasi yang ada.” (05/03/2021)
Sekertaris Batu Timbau mengatakan mereka telah memberikan akses keterbukaan  Informasi  tak  hanya  pada  masyarakat  adat  tetapi  juga  kepada seluruh  masyarakat  di  Batu  Timbau,  pemerintah  desa  juga  melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya agar dapat mengetahui dan berperan aktif dalam  pemilihan  Kepala  Desa  sehingga  Demokrasi  di  Batu  Timbau  dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, adapun lembaga adat juga turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi yang juga dilakukan sebelum Pemilihan Kepala Desa disamping menghimbau kepada masyarakat agar berperan aktif lembaga adat  juga  tak  lupa  memberitahukan  kepada  masyarakat  mengenai kesepakatan  tentang  aturan  Adat  yang  telah  berlaku,  agar  kelak  tidak
terjadinya  kesalahpahaman  dalam  masyarakat.  Pak  masroni  selaku  kepala adat menyatakan:
“sebenarnya  sudah  jauh  jauh  apabila  akan  dilaksanakan  pilkades sudah  kita  sampaikan  dan  sosialisasikan  kepada  masyarakat,  secara budaya sudah disampaikan juga beberapa tahun yang lalu jadi semua masyarkat  sudah  mengetahui  jadi  tidak  ada  masalah  yang memberontak  atau  memaksakan  diri  dengan  keinginan  untuk mencalonkan diri diluar konteks adat tadi karena dinilai bukan hanya dari  adat  itu  sendiri  tetapi  dari  ketokohan  juga  ikut  baik  dari pemerintah maupun tokoh orang luar yang ada di Desa setempat, jadi bukan hanya dari suku Kutai tetapi semua suku mendukung dan tidak ada yang merasa didiskriminasi.”(03/03/2021) Kepala  Adat  mengatakan  bahwa  mereka  telah  melakukan  sosialisai baik  secara  pemerintah  maupun  secara  Adat  Budaya,  sehingga  telah  sejak dulu  masyarakat  mengetahui  dan  menyetujui  aturan  ini,  adapun  dalam pelaksanaan  aturan  ini  melibatkan  pemerintah  Desa  dan  juga  tokoh - tokoh baik dari masyarakat adat maupun diluar  masyarakat adat sehingga sampai saat  ini  belum  ada  pertentangan  dan  terus  terjaga  kerukunan  dalam masyarakat.  Keterbukaan  informasi  telah  diberikan  secara  luas  kepada seluruh  masyarakat  sehingga  menimbulkan  apresiasi  yang  baik  digolongan masyarakat  tak  hanya  pada  pemilihan  Kepala  Desa  tetapi  termasuk  juga kedalam  pembangunan,  rencana  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  juga aspek - aspek  lainnya.  Hal  ini  diungkapkan  juga  oleh  ibu  Rahmaita  selaku masyarakat Batu Timbau, beliau mengatakan:
“untuk  itu  saya  merasakan  saat  ini  kita  cukup  mudah  mengakses informasi yang ada, untuk pembangunan, pemilihan Kepala Desa dan juga  informasi  yang  lain  sudah  jelas  diberikan  kepada  masyarakat, melalui himbauan - himbauan tadi artinya ya kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi, kami mendukung gerakan pemerintah dan juga berharap kedepannya akan terus seperti ini. “ (09/03/2021) Keterbukaan  informasi  yang  baik  dibenarkan  juga  oleh  masyarakat Batu Timbau sendiri, dapat dikatakan keterbukaan informasi di Batu Timbau telah dijalankan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya.

## Kesimpulan
Pemberian  hak  partisipasi  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan memutuskan  pilihan  yang  terbaik  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai juga  dibebaskan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  Batu  Timbau,  tidak  ada pengaruh dan intimidasi dari pihak luar murni atas pemikiran masyarakat itu sendiri  untuk  memilih  pemimpin  yang  berkompeten  kedepannya.  Adapun kesempatan  kepada  setiap  masyarakat  Batu  Timbau  yang  mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih  dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya juga telah diberikan namun harus sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan  oleh  hak  ulayat  adat.  Dalam pemilihan  kepala  desa  di  Batu  Timbau  selain  masyarakat  adat  tidak  boleh
mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa,  alasan  aturan  ini  dibentuk  agar warisan  harta,  wilayah  dan  hak  ulayat  adat  budaya  yang  diwariskan  secara turun  temurun  tidak  disalah  gunakan  oleh  pihak  luar.  Hal  ini  masih  sejalur dengan peraturan perundang - undangan yang ada dimana dalam perundang - undangan menyebutkan selama hak tersebut merupakan  warisan yang masih hidup  dan  prakarsa  desa  atau  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai perkembangan  kehidupan  masyarakat  maka  hal  tersebut  dilindungi  oleh undang - undang, aturan tersebut dibenarkan langsung oleh lembaga adat yang memberikan  batasan - batasan  kepada  masyarakat  luar  atau  para  pendatang yang  baru  menetap  didesa  Batu  Timbau  untuk  mencalonkan  diri  menjadi Kepala Desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa sendiri menyetujui dan mendukung  akan  aturan  ini,  karena  aturan  ini  sendiri  dibuat  melalui musyawarah dan melibatkan seluruh tokoh - tokoh masyarakat yang ada, tetapi aturan ini juga menuai kontra dalam masyarakat, ada yang merasa setuju dan ada  juga  yang  tidak.  Terlepas  dari  hal  itu  Batu  Timbau  dianggap  bisa mengadaptasikan  sistem  Demokrasi  dan  menyesuaikan  dengan  Adat  disana artinya  seluruh  proses  Demokrasi  diserahkan  secara  bebas  kepada Pemerintah  bersama  masyarakat  namun  tetap  harus  mengikuti  peraturan Adat  yang  ada.  Oleh  karena  itu  hal  ini  dapat  kita  sebut  juga  dengan  Batu Timbaunisasi Demokrasi.

## References
Ardianto, Elvinaro, Soemirat. (2007 ). Dasar - Dasar  Public Relations . Bandung. Simbiosa Rekatama. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kulitatif. Bandung : Alfabeta.
Ali,  Fauzan  Rasyid.  2009.  Kampanye  Politik  Dan  Persoalan  Bangsa.  Jurnal Mimbar, Fakultas Syariah dan Hukum: Bandung. Vol. 25 No. 2.
Amri,  Amsal  &  Septian  Odi.  2018.  Dinamika  Komunikasi  Antar  Budaya
Masyarakat  Kota  Sabang  Dengan  Wisatwan  Mancanegara.  Jurnal ilmiah mahasiswa Fisip Unsyiah. Vol 3 No 3.
Anggriani,  Dewi.  2013.  Politik  Kekerabatan.  Jurnal  Politik  Profetik:  Makasar. Vol. 2. No.2.
Ardiansa,  Dirga  dkk.  2018.  Transaksi  Politik  Warga.  Depok:  Cakra  Wikara Indonesia. Aspinall, Edward& Mada Sukmajati. 2015.
Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov. Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019. Democracy  For  Sale.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia.  Budiyono.
2016.
Media  Sosial  dan  Komunikasi  Politik.  Yogyakarta:Jurnal  Komunikasi.  Dwi,
Awam Fauzi. 2015.
Dinamika  Politik  Pedesaan  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Kedungrejo Kecamatan  Tanjunganom  Kabupaten  Nganjuk.  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik. UMM: Malang. Faisol. 2018.
Peran  Kekerabatan  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Bungurasih  Tahun  2016. Uin Sunan Ampel: Surabaya. Firmanzah. 2010.
Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik pada Pembelajaran Pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Gaffar,  Janedjri.  2013.  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah  Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa https://www.bing.com/search?form=BGGCMF&pc=W044&DPC=BG00&q=de mokrasi+di+desa ( Diakses 10 Februari 2020 pukul 06.16 Wita) https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_1370.pdf
(Diakses 10 Februari 2020 pukul 23.30 Wita) https://www.ganipramudyo.web.id/2017/05/demokrasi - dalam - kehidupan - masyarakat.html (Diakses 01 Februari 2020 pukul 08.47 Wita) http://pustaka.unpad.ac.id/wp - content/uploads/2018/11/Abstrak - Demokrasi - Dan - Demokratisasi - Desa.pdf (Diakses  01 Februari 2020 pukul 08.47 Wita)