## OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAN BPJS KESEHATAN DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MERAUKE
1 Muhammad Novan Prasetya
2 Syahruddin
3 Umiyati Haris 4 Aenal Fuad Adam
1234 Universitas Musamus Merauke
1 muhnovanprasetya@gmail.com , 2 syahruddin@gmail.com ,
3 umiyatiharis@gmail.com , 4 aenalfuadadam@gmail.com

## ABSTRACT
Stunting  is  a  troubling  social  problem  in  Merauke  Regency,  South  Papua,  the  Head  of Merauke Regency Health Office stated that the number of stunting has increased from 2021 to 2022, through the Electronic Application for Community-Based Nutrition Recording and Reporting (E-ppgbm), as of August 2022 reported by all health centers in Merauke Regency, there were 2,015 stunting toddlers. The purpose of this research is to analyze the problem of stunting  and  find  steps  to  handle  and  prevent  stunting  in  Merauke.  This  research  method uses  descriptive  qualitative.  From  the  above  problems,  to  overcome  stunting  in  Merauke, there  are  three  ways  taken  by  the  Merauke  government.  First,  BPJS  provides  access  to quality  health  services  for  children  who  are  vulnerable  to  stunting.  Second,  There  is  a Merauke  government  policy  to  formulate  stunting  handling  and  increase  public  awareness about  balanced  nutrition  and  healthy  lifestyles.  Third,  Optimizing  the  role  of  BPJS  Health and the government can contribute to achieving the welfare of the 2045 golden generation in Merauke Regency.
Keywords: Merauke Local Government; BPJS; Stunting; Golden Generation 2045

## ABSTRAK
Stunting merupakan masalah sosial yang merisaukan di Kabupaten Merauke Papua Selatan, Kadis  Kesehatan  Kabupaten Merauke  menyatakan jumlah  stunting  mengalami peningkatan dari  tahun  2021  ke  tahun  2022,  melalui  aplikasi  Elektronik  Pencatatan  dan  Pelaporan  Gizi Berbasis Masyarakat (E-ppgbm), per Agustus 2022 yang dilaporkan oleh seluruh puskesmas di  Kabupaten  Merauke,  tercatat  2.015  balita  stunting.  Tujuan  penelitian  ini  menganalisis permasalahan  stunting  dan  menemukan  Langkah-langkah  penanganan  dan  pencegahan stunting  di  Merauke.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Dari permasalahan  di  atas,  untuk  mengatasi  stunting  di  Merauke,  ada  tiga  cara  yang  ditempuh pemerintah  Merauke. Pertama, BPJS  memberikan  akses  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas  bagi  anak-anak  yang  rentan  terhadap  stunting. Kedua, Adanya  kebijakan pemerintah Merauke untuk merumuskan  penanganan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang  gizi  seimbang  dan  pola  hidup  sehat. Ketiga, Optimalisasi  peran  BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan generasi emas 2045 di Kabupaten Merauke.
Keyword: Pemda Merauke; BPJS; Stunting; Generasi Emas 2045

## PENDAHULUAN
Stunting merujuk pada keadaan terhambatnya  pertumbuhan  pada  anak  di bawah  usia  5  tahun  akibat  kekurangan  gizi yang  kronis,  menyebabkan  mereka  memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak  seumur  mereka  (Alifariki,  2020). Jika  situasi  ini  terus  berlanjut,  diperkirakan sekitar  162.000.000  anak  balita  di  seluruh dunia  akan  terpengaruh.  Pada  tahun  2025, diperkirakan  127  juta  anak  balita  di  seluruh dunia akan menghadapi masalah perkembangan,  dan  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  berencana  untuk  mengurangi jumlah  anak  dengan  pertumbuhan  terhambat menjadi  kurang  dari  100  juta  pada  tahun tersebut (Nurul Khairani, 2022).
Anak-anak  balita  di  Indonesia  yang mengalami gizi buruk diklasifikasikan berdasarkan  Indeks  Tinggi  Badan  (TB/U) yang  mencakup  kategori  sangat  pendek  dan pendek. Menurut Survei Status Gizi Indonesia  (SSGI)  tahun  2021,  persentase stunting  sebesar  24,4%,  sedangkan  pada tahun  2022  persentasenya  turun  menjadi 21,6%.  Grafik  proporsi  anak  balita  yang pendek  dan  sangat  pendek  (TB/U)  di  Jawa Barat  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2021 sebesar  24,5%,  yang  merupakan  angka tertinggi  di  antara  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur.  Pada  tahun  2022,  prevalensi  stunting pada  anak-anak  di  bawah  5  tahun  di  Jawa Barat  turun  menjadi  20,2%,  namun  masih terdapat banyak  anak  balita yang  mengalami stunting,  terutama  di  Kabupaten  Sumedang (Kesehatan, 2022).
Provinsi Papua memiliki tingkat stunting dan  kemiskinan  ekstrem  yang  relatif  tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki angka prevalensi  stunting  yang  rendah  (Fauzia, 2023). "(Provinsi Papua) Angka stunting dan kemiskinan  ekstremnya  masih  relatif  tinggi, kecuali  ada  beberapa  yang  cukup  tapi  tetap cukup  menggembirakan  karena  ada  yang misalnya  stunting  untuk  Jayapura  sudah 20,2%,  kemudian untuk  untuk  kota Jayapura 20,6% stuntingnya, kemudian Keerom 25,9%, Sarmi 25,6%, kemudian Mamberamo Raya 29%, Waropen 22,2%," terang Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan  Prof.  Dr. Muhadjir Effendy, M.AP dalam paparannya pada acara Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Papua  secara daring melalui zoom meeting Selasa siang (14/03/2023).
Prof.  Dr.  Muhadjir  Effendy,  M.AP menjelaskan beberapa data sebagai berikut:  Untuk  Jayapura,  tingkat  stunting mencapai  20,2%,  sedangkan  untuk  kota Jayapura  mencapai  20,6%.  Di  Kabupaten Keerom,  angka  stunting  mencapai  25,9%, sementara  di  Sarmi  mencapai  25,6%.  Di Kabupaten  Mamberamo  Raya,  tingkat stunting  mencapai  29%,  sedangkan  di Waropen mencapai 22,2%. Untuk Provinsi Papua Tengah, Intan Jaya memiliki tingkat kemiskinan  ekstrim  sebesar  4,57%  dan tingkat  stunting  sebesar  35,4%.  Puncak Jaya  memiliki  tingkat  kemiskinan  ekstrim sebesar  28,37%  dan  tingkat  stunting sebesar 42,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim  mencapai  14,94%  dan  tingkat stunting  mencapai  42%  di  Kabupaten Puncak.  Tingkat  kemiskinan  ekstrim mencapai  9,62%.  Di  Deiyai,  sedangkan tingkat  stuntingnya  relatif  rendah  yaitu 13,4%,  di  bawah  rata-rata  nasional.  Di Mimika, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 8,68%, sementara tingkat stunting masih sebesar 33%. Pada Kabupaten  Paniai,  tingkat  kemiskinan ekstrim  mencapai  1,83%,  mendekati  rata- rata  nasional,  sedangkan  tingkat  stunting masih  tinggi  yaitu  45,2%.  Di  Dogiyai, tingkat  kemiskinan  ekstrim  mencapai 10,88%, sedangkan tingkat stunting mencapai 35,1% (Fauzia, 2023).
Tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 14,6%,  dan  tingkat  stunting  mencapai 17,1%  di  Deiyai."  Pada  Papua  Selatan, Boven Digoel memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 9,23%, sedangkan  tingkat  stunting  mencapai 37,2%. Merauke memiliki tingkat kemiskinan  ekstrim  yang  cukup  rendah, yaitu  2,71%,  sedangkan  tingkat  stunting
masih tinggi, yaitu 23,7%. Kabupaten Mappi memiliki  tingkat  kemiskinan ekstrim  sebesar 2,46%,  sementara  tingkat  stunting  mencapai 29,6%.  Di  Asmat,  tingkat  kemiskinan ekstrim  mencapai  4,81%,  dan  tingkat stunting mencapai 54,5% (Fauzia, 2023).
Berdasar data diatas, stunting merupakan  masalah  serius  dalam  kesehatan anak  yang  terjadi  akibat  gizi  buruk  dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai. Stunting dapat berdampak negatif pada  pertumbuhan dan perkembangan  anak, serta berpotensi menghambat potensi mereka  dalam  mencapai  kesejahteraan  di masa  depan.  Kabupaten  Merauke,  yang terletak  di  Indonesia,  juga  menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah stunting di  wilayahnya.  Dalam  rangka  mengatasi masalah stunting, peran BPJS Kesehatan dan pemerintah sangatlah penting.
BPJS  Kesehatan  merupakan  lembaga yang  bertanggung  jawab  atas  jaminan kesehatan di Indonesia, sementara pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan  program  kesehatan yang  efektif.  Dalam  konteks  Kabupaten Merauke,  peran  aktif  BPJS  Kesehatan  dan pemerintah  diperlukan  untuk  memastikan penanganan  stunting  yang  efektif  dan menyeluruh.

## TINJAUAN PUSTAKA
Stunting adalah kondisi kegagalan pertumbuhan  pada  anak  akibat  kekurangan gizi  kronis.  Secara  fisik,  anak  yang mengalami stunting  memiliki tinggi badan di bawah  standar  pertumbuhan  normal  sesuai usianya,  ditandai  dengan  postur  tubuh  yang lebih  pendek  dibandingkan  teman  sebaya karena  mengalami  gangguan  pertumbuhan (WHO).  Menurut  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia,  stunting  merupakan permasalahan  kurang  gizi  kronis  yang termanifestasi  dalam  bentuk  tubuh  yang pendek.  Anak  yang  menderita  stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat  kecerdasan  di  bawah  normal,  dan produktivitas yang rendah. Tingginya prevalensi  stunting  dalam  jangka  panjang
akan  berdampak  negatif  pada  kerugian ekonomi  bagi  Indonesia.  (Aryastami, 2017).
WHO  menyatakan  bahwa  masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis jika prevalensi  stunting  melebihi  20%.  Oleh karena itu, secara nasional, Indonesia dapat dikategorikan  sebagai  negara  dengan masalah stunting yang bersifat kronis. Saat ini,  Indonesia  menduduki  peringkat  kedua tertinggi  dalam  beban  stunting  pada  anak di  kawasan  Asia  Tenggara.  Di  tingkat global,  Indonesia  menempati  peringkat kelima  setelah  Pakistan  (peringkat  ke-4), Nigeria  (peringkat  ke-3),  China  (peringkat ke-2), dan India (peringkat ke-1) (Izwardy, 2019).
Faktor  penyebab  stunting  bersifat multidimensional  dan  tidak  hanya  terkait dengan masalah gizi buruk pada ibu hamil dan  anak  balita.  Beberapa  faktor  yang dapat menyebabkan stunting meliputi:
1. Kurangnya  pengetahuan  ibu  mengenai kesehatan anak.
2. Pola asuh yang tidak tepat.
3. Kondisi  ekonomi  keluarga  yang  tidak memungkinkan  untuk  membeli  atau menyediakan  bahan  makanan  yang cukup.
4. Pola konsumsi yang tidak sehat.
5. Tidak  mendapatkan  layanan  kesehatan yang memadai.
6. Sanitasi yang tidak memadai.
7. Kurangnya asupan gizi yang cukup.
8. Lingkungan yang tidak bersih.
9. Distribusi  yang  belum  optimal  dari BPJS Kesehatan.
Semua  faktor  ini  dapat  berkontribusi terhadap  terjadinya  stunting  pada  anak, permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas yang melibatkan aspek-aspek beragam (Sri Mugianti, 2018).
Kasus  stunting  seringkali  terjadi  pada keluarga  yang  menikah  di  usia  muda. Ketidakmampuan  secara  fisik  dan  mental pada  ibu  hamil  yang  masih  muda menghadirkan  berbagai  tantangan  selama proses kehamilan hingga persalinan. Kondisi  stunting  dapat  memiliki  dampak serius  terhadap  kesehatan  anak,  baik
dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.
Dampak
stunting dapat memengaruhi  anak  mulai  dari  masa  kecil hingga dewasa.
Dalam  jangka  pendek,  stunting  dapat mengganggu  perkembangan  otak,  termasuk perkembangan  kognitif,  motorik,  dan  verbal anak  yang  tidak  optimal.  Selain  itu,  anak yang mengalami stunting cenderung memiliki  metabolisme  tubuh  yang  rentan terhadap  penyakit,  dan  mereka  mungkin mengalami  masalah  pertumbuhan  fisik. Dengan  demikian,  stunting  tidak  hanya berdampak  pada  masa  kanak-kanak,  tetapi juga  membawa  konsekuensi  jangka  panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
Dalam  tulisan  ini,  teori  yang  relevan digunakan untuk mendukung analisis mengenai  peran  pemerintah  dan  BPJS Kesehatan  dalam  penanganan stunting di Kabupaten  Merauke  adalah  Teori  Sistem Kesehatan,  Teori  ini  dapat  digunakan  untuk menganalisis penanganan oleh dua stakeholder tersebut stunting sebagai  bagian dari  sistem  kesehatan  yang  lebih  luas.  Teori ini  memungkinkan  pemahaman  tentang interaksi  antara  berbagai  elemen  dalam sistem kesehatan, termasuk aspek kelembagaan,  kebijakan,  pembiayaan,  dan pelayanan kesehatan (Kurniawidjaja, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan  memberikan  gambaran  tentang masalah  yang  diteliti.  Fokus  penelitian  ini adalah menggambarkan permasalahan stunting  di  Kabupaten  Merauke,  Papua Selatan,  serta  menganalisis  kebijakan  dan peran  pemerintah  daerah  beserta  BPJS dalam mengatasi stunting. Metode penelitian kualitatif  dianggap  lebih  obyektif  karena menggunakan  pendekatan  yang  berbeda dalam  pengumpulan  informasi,  melibatkan individu dalam wawancara.
Penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  primer,  yang  mencakup wawancara langsung di
lapangan.
Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti untuk  mendapatkan  data  secara  langsung
dari responden terkait yaitu dinas kesehatan  kabupaten  Merauke,  bidan  di beberapa  kecamatan  di  Merauke,  dan petugas BPJS kabupaten Merauke. Selain itu,  data  sekunder  juga  digunakan,  data informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur  dan  referensi  sebagai  data  awal dalam  penelitian.  Sumber  data  mencakup Dinas  Kesehatan  serta  situs  WHO  dan UNICEF, memberikan kerangka informasi  yang  luas  untuk  mendalami masalah yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fenomena Stunting di Indonesia
Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan  pada  anak  balita  (bayi  di bawah  lima  tahun)  akibat  kekurangan  gizi kronis,  menyebabkan  anak  menjadi  terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini dapat  terjadi  sejak  bayi  dalam  kandungan dan  pada  periode  awal  setelah  kelahiran, namun  gejala  stunting  baru  terlihat  saat anak mencapai usia 2 tahun. Di Indonesia, sekitar 37% atau hampir 9 juta  anak balita mengalami stunting, menjadikan Indonesia sebagai  negara  dengan  prevalensi  stunting kelima  terbesar.  Anak-anak  balita  yang mengalami  stunting,  khususnya  bayi  di bawah  dua  tahun,  berisiko  mengalami penurunan  tingkat  kecerdasan,  menjadi lebih  rentan  terhadap  penyakit,  dan berpotensi mengalami penurunan produktivitas di masa depan (Sulistiyowati & Hermawan, 2022).
Secara  umum,  stunting  dapat  menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan  tingkat  kemiskinan,  dan memperlebar  ketidaksetaraan  sosial.  Data Kementerian  Kesehatan  pada  tahun  2018 tercatat  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT) memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, sementara Bali memiliki tingkat stunting  terendah  (Editor,  2018).  Bahkan Jakarta,  sebagai  ibu  kota  negara,  tidak luput dari masalah stunting, dengan 22,7% dari total penduduknya mengalami kondisi tersebut.
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Stunting melalui Sinergi Kementerian dan Lembaga
Pemerintah
Indonesia telah aktif berupaya  mengatasi  permasalahan  stunting dengan  melakukan  koordinasi  dan  sinergi antara  beberapa  kementerian  yang  turut berkontribusi dalam mengurangi kasus stunting  di  Indonesia.  Program  Koordinasi Kegiatan  Intervensi  Pencegahan  Stunting Terintegrasi lintas sektor, sesuai dengan PMK No.  61/PMK.07/2019,  mengikuti  pedoman yang  ditetapkan  oleh  Presiden  di  tingkat nasional, Bappenas di tingkat kabupaten-kota, dan Kemendesa PDTT di tingkat desa (DJPK, 2016).  Sebanyak  23  Kementerian/Lembaga (K/L)  terlibat  dalam  upaya  percepatan pencegahan  stunting  di  Indonesia,  termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, TNP2K, Kementerian Perindustrian, Kemenko Bidang
Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan, Kementerian  Negara,  Koperasi,  dan  UKM, Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Sosial, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Badan Riset Nasional/Kemenristekdikti, Kemendesa, BPOM, dan lainnya.
Sebagai  garda  terdepan,  Kementerian Kesehatan  RI  telah  menjalankan  berbagai intervensi  untuk  mengurangi  prevalensi stunting  di  Indonesia.  Langkah-langkah tersebut  mencakup  suplementasi  gizi  makro dan  mikro  (TTD,  Vitamin  A,  taburia), pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping  ASI,  fortifikasi,  kampanye  gizi seimbang,  kelas  ibu  hamil,  pemberian  obat cacing,  penanganan  kekurangan  gizi,  dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kementerian  Kesehatan  juga  bekerja  sama dengan  K/L  terkait,  seperti  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR)  dalam  pembangunan  infrastruktur sanitasi  dan  air  bersih,  serta  Kementerian Desa  dan  PDTT  dalam  pembangunan  desa. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas menekankan  pentingnya  kesadaran  publik terhadap isu stunting dan mendorong sinergitas antarlembaga pemerintah pusat dan daerah (PPN/Bappenas, 2018).
Pendekatan  holistik  dan  terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana berbagai program melibatkan kerjasama  dengan  sektor-sektor  terkait. Misalnya,  dalam  program  fortifikasi, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan  Kementerian  Perindustrian  untuk distribusi bahan makanan tambahan (PPN/Bappenas, 2018). Untuk pengawasan keamanan pangan, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPOM, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  dan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Kementerian Agama. Kegiatan ini melibatkan  pengawasan  keamanan  dan mutu  pangan,  penegakan  hukum  terkait label, dan iklan pangan.
Pembiayaan untuk pencegahan stunting  berasal  dari  berbagai  sumber, termasuk  Kementerian  Keuangan,  dana desa  (APBDesa),  dana  kabupaten/kota (APBD  kabupaten/kota),  dana  alokasi khusus  (DAK),  dana  provinsi  (APBD provinsi), dana kementerian/lembaga (APBN),  serta  dana  dari  korporasi  dan CSO. Adanya keterlibatan pihak asing juga terjadi  melalui  bantuan  luar  negeri  dalam bentuk  hibah  dan  bantuan  teknis.  CSO, bersama  dengan  INFID,  turut  serta  dalam advokasi  terkait  SDGs  dan  mendukung mainstreaming  SDGs  dalam  RPJMN  (Sari et al., 2022).
Peran Pemerintah dalam Upaya
Penanganan Stunting: Mewujudkan

## Kesejahteraan Anak-Anak
Pemerintah  memegang  peran  strategis dalam  mendukung  penanganan  stunting melalui  formulasi  kebijakan  dan  regulasi yang komprehensif. Kebijakan gizi, kebijakan  kesehatan  anak,  dan  kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi landasan  bagi  kesejahteraan  anak.  Fokus kebijakan mencakup aspek gizi, pendidikan  kesehatan,  akses  pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan stunting, menciptakan  kerangka  kerja  yang  holistik (Ridua  et  al.,  2020).  Langkah  konkrit pemerintah  terlihat  dalam  rancangan  dan pelaksanaan program intervensi.
Melibatkan  pemberian  makanan  bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, pendidikan  gizi,  imunisasi,  dan  perawatan kesehatan anak, program-program ini diintegrasikan  ke  dalam  layanan  kesehatan eksisting, seperti puskesmas dan posyandu.
Koordinasi antarinstansi menjadi inti dari peran  pemerintah.  Dinas  kesehatan,  dinas pendidikan, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan perlu  berkoordinasi  dengan  baik  untuk menyediakan  layanan  yang  terintegrasi, mendukung pertukaran informasi, dan mewujudkan kolaborasi efektif dalam
penanganan stunting. Pemerintah juga bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat.  Melalui  kampanye edukasi,  seminar,  pelatihan,  dan  pendekatan komunikasi yang efektif, upaya ini mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya gizi seimbang,  pola  makan  yang  baik,  dan perawatan  kesehatan  yang  efektif  dalam pencegahan stunting.
Dengan  peran  proaktif  pemerintah, diharapkan  terjadi  peningkatan  kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan  yang  berkualitas,  implementasi program  yang  efektif,  serta  koordinasi  yang baik antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah,  BPJS  Kesehatan,  masyarakat, dan  pemangku  kepentingan  lainnya  menjadi kunci  dalam  mencapai  penurunan  signifikan angka stunting di Kabupaten Merauke. 1. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan  kebijakan  dan  regulasi  yang mendukung  penanganan  stunting.  Hal  ini meliputi kebijakan gizi, kebijakan kesehatan anak, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kebijakan  ini  mencakup  aspek  gizi, pendidikan  kesehatan,  akses  pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan stunting.
2. Pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program-program intervensi yang  ditujukan  untuk  pencegahan  dan penanganan stunting. Program-program ini meliputi  pemberian  makanan  bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, pendidikan  gizi,  imunisasi,  dan  perawatan kesehatan  anak.  Pemerintah  juga  dapat
mengintegrasikan  program-program  ini ke  dalam  layanan  kesehatan  yang  ada, seperti puskesmas dan posyandu.
3. Pemerintah  memiliki  peran  penting dalam mengoordinasikan berbagai instansi terkait, termasuk dinas kesehatan,  dinas  pendidikan,  dinas sosial, dan BPJS Kesehatan. Koordinasi yang  baik  antara  instansi-instansi  ini memungkinkan  penyediaan  pelayanan yang  terintegrasi,  pertukaran  informasi, dan kolaborasi dalam upaya penanganan stunting.
4. Pemerintah  perlu  melakukan  upaya edukasi  dan  peningkatan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  gizi seimbang,  pola  makan  yang  baik,  dan perawatan  kesehatan  yang  tepat  guna mencegah  stunting.  Ini  dapat  dilakukan melalui  kampanye  edukasi,  seminar, pelatihan,  dan  pendekatan  komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Melalui  peran  aktif  pemerintah  dalam penanganan  stunting,  diharapkan  terjadi peningkatan  kesadaran  masyarakat,  akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,  implementasi  program  yang efektif, serta koordinasi yang baik antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah,  BPJS  Kesehatan,  masyarakat, dan  berbagai  pemangku  kepentingan lainnya  menjadi  kunci  dalam  mencapai penurunan  angka  stunting  yang  signifikan di Kabupaten Merauke.
Peran
BPJS Kesehatan
dalam
Penanganan  Stunting:  Meningkatkan Akses dan Efektivitas Layanan Kesehatan Anak-Anak. Stunting , sebagai
permasalahan kesehatan masyarakat, menuntut keterlibatan  aktif  BPJS  Kesehatan  dalam menyediakan  jaminan  kesehatan  yang komprehensif.  Melalui  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif,  BPJS Kesehatan  memberikan  akses  yang  vital bagi  layanan  kesehatan  yang  diperlukan untuk  pencegahan  dan  penanggulangan stunting  pada  anak-anak.  Kerjasama  erat dengan berbagai fasilitas pelayanan
kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan  klinik,  menjadi  landasan  utama  dalam memberikan  layanan  gizi,  perawatan  anak, dan  intervensi  medis  yang  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  optimal (Azahra et al., 2023).
Program-program kesehatan spesifik yang  dimiliki  BPJS  Kesehatan,  seperti program  gizi  anak  dan  imunisasi,  menjadi instrumen penting dalam penanganan stunting.  Dengan  fokus  pada  pemberian makanan  bergizi,  suplementasi  vitamin  dan mineral,  serta  vaksinasi,  BPJS  Kesehatan berperan langsung dalam mendukung pertumbuhan  anak-anak  secara  optimal. Selain  itu,  peran  BPJS  Kesehatan  tidak terbatas pada aspek layanan medis, melainkan juga melibatkan upaya penyuluhan dan  pendidikan  kesehatan.  Melalui  kegiatan kampanye,  seminar,  dan  edukasi,  BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya gizi  seimbang,  pola  makan  yang  baik,  dan perawatan  kesehatan  yang  tepat  dalam konteks penanganan stunting.
Pemantauan  dan  evaluasi  menjadi  fokus BPJS Kesehatan dalam memastikan pelaksanaan  program  penanganan  stunting berjalan efektif. Dengan memantau ketersediaan  dan  mutu  layanan  kesehatan, mengevaluasi  efektivitas  program,  serta mengumpulkan  data  yang  relevan,  BPJS Kesehatan berperan sebagai pemangku kepentingan kunci dalam pengambilan keputusan  yang  berbasis  bukti.  Dengan mengoptimalkan  peran  BPJS  Kesehatan dalam penanganan stunting, diharapkan akses terhadap  layanan  kesehatan  yang  berkualitas meningkat,  intervensi  diberikan  secara  tepat waktu,  dan  upaya  pencegahan  stunting menjadi  lebih  efektif.  Kolaborasi  yang sinergis  antara  BPJS  Kesehatan,  pemerintah, dan  berbagai  pihak  terkait  menjadi  kunci keberhasilan  dalam  mencapai  penurunan signifikan  angka  stunting  di  Kabupaten Merauke.
Dengan peran yang dimainkan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan stunting, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas meningkat, intervensi
diberikan  secara  tepat  waktu,  dan  upaya pencegahan  stunting  menjadi lebih  efektif. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah,  dan  berbagai  pihak  terkait menjadi  kunci  dalam  memastikan  peran BPJS Kesehatan dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai penurunan angka stunting yang signifikan di Kabupaten Merauke.
Upaya Optimalisasi Peran BPJS Kesehatan dan Pemerintah Dalam upaya meningkatkan penanganan stunting di Kabupaten Merauke, pemerintah dan BPJS Kesehatan bekerjasama untuk memperkuat kolaborasi dan  integrasi  kebijakan.  Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk:
1. Pembentukan  forum  rutin  antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait guna mendukung pertukaran  informasi,  pengalaman, serta evaluasi program.
2. Pengintegrasian kebijakan dan program  penanganan  stunting  ke dalam rencana strategis BPJS Kesehatan  dan  pemerintah  daerah, dengan  fokus  pada  sinergi  dan keterkaitan program-program tersebut.
3. Penyelenggaraan  pertemuan  rutin antara BPJS Kesehatan dan pemerintah  daerah,  di  mana  strategi, kendala,  dan  upaya  bersama  dalam penanganan stunting dapat didiskusikan.
4. Peningkatan  aksesibilitas  fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dengan  ekspansi  jaringan  fasilitas kesehatan dan peningkatan transportasi medis.
5. Memastikan ketersediaan tenaga medis  dan  paramedis  berkualitas, khususnya  yang  kompeten  dalam penanganan gizi dan perawatan anak.
6. Pelatihan  dan  pendidikan  kontinu bagi  tenaga  medis  dan  paramedis mengenai penanganan stunting, pemantauan  pertumbuhan  anak,  dan strategi pencegahan.
7. Kampanye  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  tentang  pentingnya gizi  seimbang,  pola  makan  yang  baik, dan  perawatan  kesehatan  yang  tepat untuk mencegah stunting.
8. Penggunaan berbagai media komunikasi,  termasuk  media  sosial, brosur,  video  pendek,  dan  ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang stunting.
9. Keterlibatan  tokoh  masyarakat,  guru, dan komunitas lokal dalam
menyampaikan  pesan-pesan  tentang stunting untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang maksimal.
10. Evaluasi  dan  perbaikan  kebijakan, termasuk dalam hal pendanaan, regulasi,  dan  manajemen  program penanganan stunting.
11. Integrasi pendekatan multisektoral dalam  kebijakan  penanganan  stunting, seperti  pendidikan,  pertanian,  dan pemberdayaan perempuan, untuk mendukung  upaya  pencegahan  secara holistik.
Dengan  strategi  ini,  diharapkan  peran optimal  BPJS  Kesehatan  dan  pemerintah, bersama  dengan  peningkatan  akses  dan kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat,  dan  perbaikan  kebijakan,  dapat mewujudkan  penanganan  stunting  yang  lebih efektif  dan  berkelanjutan  di  Kabupaten Merauke.
Optimalisasi  peran  BPJS  Kesehatan  dan pemerintah di Kabupaten Merauke
Memberikan dampak positif yang signifikan  pada  akses  layanan  kesehatan  anak- anak  serta mengurangi  angka  stunting. Masyarakat  mendapatkan  manfaat  lebih  baik dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak yang  optimal,  meningkatkan  kualitas  hidup anak-anak.  Peran  aktif  BPJS  Kesehatan  dan pemerintah  memungkinkan  intervensi  gizi yang  tepat  dan  perawatan  kesehatan  yang efektif, yang dapat  mengurangi angka stunting dan  memastikan  pertumbuhan  yang  sehat. Melalui kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah, kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  gizi
seimbang,  pola  makan  yang  baik,  dan perawatan  kesehatan  meningkat.  Hal  ini membantu  masyarakat  memahami  dampak buruk  stunting  dan  mendorong  pencegahan serta penanganannya. Optimalisasi peran ini juga  memperkuat  kolaborasi  antarinstansi, menciptakan  kerjasama  yang  baik  antara BPJS Kesehatan, pemerintah, fasilitas kesehatan,  dan  komunitas  lokal  dalam penanganan stunting.
Peran  aktif  BPJS  Kesehatan  dan pemerintah tidak hanya memberikan dukungan  kepada  fasilitas  kesehatan,  tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam penanganan  stunting.  Tenaga  medis  dan paramedis  dilatih  dengan  pengetahuan mendalam  tentang  penanganan  gizi  dan perawatan  anak,  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan  kepada  anak-anak. Optimalisasi  peran  ini  juga  menghasilkan pengumpulan data dan informasi yang lebih baik  tentang  stunting  dan  penanganannya. Data yang diperoleh membantu pemantauan program, evaluasi intervensi, dan pengambilan  keputusan  berbasis  bukti. Dengan manfaat dan dampak ini, diharapkan Kabupaten Merauke dapat mencapai penurunan signifikan angka stunting, meningkatkan  kesejahteraan  anak-anak,  dan membentuk  generasi  emas  yang  sehat  dan berkualitas di masa depan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  terhadap  peran pemerintah  dan  BPJS  Kesehatan  dalam penanganan stunting di Kabupaten Merauke, beberapa kesimpulan dapat diambil:
1. BPJS  Kesehatan  memiliki  peran  penting dalam  memberikan  akses  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas  bagi  anak- anak yang rentan terhadap stunting.
2. Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab dalam  merumuskan  kebijakan  yang mendukung  penanganan  stunting  dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  gizi  seimbang  dan  pola  hidup sehat.
3. Optimalisasi  peran  BPJS  Kesehatan  dan pemerintah  dapat  berkontribusi  dalam mencapai  kesejahteraan  generasi  emas
2045  di  Kabupaten  Merauke  dengan mengurangi angka
stunting
dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  beberapa saran  dapat  diajukan  untuk  meningkatkan peran  BPJS  Kesehatan  dan  pemerintah  dalam penanganan stunting di Kabupaten Merauke:
1. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan,  terutama  untuk  balita  dan  anak- anak yang berisiko stunting.
2. Pemerintah  harus  memperkuat  kebijakan yang  mendukung  penanganan  stunting, termasuk  pengembangan  program  gizi, edukasi kesehatan, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi terkait.
3. Perlu  adanya  peningkatan  koordinasi  dan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam implementasi program penanganan stunting.
4. Diperlukan  pemantauan  dan  evaluasi  yang berkelanjutan terhadap keberhasilan program
penanganan stunting serta pembuatan laporan berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dilakukan.  Masyarakat  perlu  diberdayakan melalui  edukasi  dan  informasi  yang komprehensif  tentang  pentingnya gizi seimbang, pola hidup sehat, dan pentingnya memanfaatkan  layanan  kesehatan  yang tersedia.
Dengan  mengimplementasikan  saran- saran  ini,  diharapkan  penanganan  stunting  di Kabupaten  Merauke  dapat  ditingkatkan  secara signifikan, sehingga mewujudkan kesejahteraan  generasi  emas  pada  tahun  2045.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifariki, L. O. (2020). Gizi Anak dan Stunting (Heriviyatno (ed.); 1st ed.). Leutika Pro. https://books.google.co.id/books?hl=e n&lr=&id=e9kZEAAAQBAJ&oi=fnd &pg=PA1&dq=Stunting+merujuk+pa da+keadaan+terhambatnya+pertumbu han+pada+anak+di+bawah+usia+5+ta hun+akibat+kekurangan+gizi+yang+k ronis,+menyebabkan+mereka+memili ki+ukuran+yang+lebih+kecil+diba Aryastami. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Buletin
Penelitian Kesehatan , 45 (4). https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.74 56.233-240
Azahra, I. T., Ningrum, D., & Dolifah, D. (2023). PEMANFAATAN BPJS
KESEHATAN PADA IBU . 7 (40),
916–925.
DJPK. (2016). Dana Alokasi Khusus . 3. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2016/01/DAK.pdf Editor. (2018). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/ba ca/rilis- media/20230125/3142280/prevalensi- stunting-di-indonesia-turun-ke-216- dari-244/ Fauzia, R. (2023). Tempati Urutan Ketiga Tertinggi Stunting Se-Indonesia, Ini Langkah-Langkah Konkrit Provinsi Papua Percepat Penurunan Stunting dan Menghapus Kemiskinan Ekstrim . BKKBN. https://www.bkkbn.go.id/berita- tempati-urutan-ketiga-tertinggi- stunting-se-indonesia-ini-langkah- langkah-konkrit-provinsi-papua- percepat-penurunan-stunting-dan- menghapus-kemiskinan-ekstrim
Izwardy, D. (2019). The Strategy and Policy to Involve Property in Indonesia. Germas , 2 (2), 41–52.
Kesehatan, S. (2022). Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia,.
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan , 1–60. Kurniawidjaja, M. (2012). Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja (3rd ed.). UI Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=e n&lr=&id=H3pREAAAQBAJ&oi=fn d&pg=PA1&dq=teori+sistem+keseha tan&ots=BLQdJUzyof&sig=WHhWb 4egVOewRml_41QsJhvb3ro&redir_e sc=y#v=onepage&q=teori sistem kesehatan&f=false Nurul Khairani, S. U. E. (2022). Karakteristik balita, ASI eksklusif, dan keberadaan perokok dengan kejadian stunting pada balita. AcTion: Aceh Nutrition Journal , 7 (1), 70–81. https://doi.org/10.30867/action.v7i1.4
23 PPN/Bappenas, K. (2018). Laporan
Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2018 . Ridua, I. R., Miagina, G., Djurubassa, P., Studi, P., Pemerintahan, I., Halmahera, U., Utara, H., Utara, M., Studi, P., Pemerintahan, I., Halmahera, U., Utara, H., & Utara, M. (2020). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting .
2 (2), 135–151.
Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., Macgregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. Sustainability (Switzerland) , 14 (19). https://doi.org/10.3390/su141912772
Sri Mugianti, D. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting. Jurnal Ners Dan
Kebidanan , 5 (1), 268–278.
https://doi.org/10.26699/jnk.v5i3.AR T.p268
Sulistiyowati, D., & Hermawan, H. (2022). Meta analisis : Pencegahan Stunting di Desa Gumelar . 1 (1), 42–47.