Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam Keuangan Sosial Islam
Nuramalia Hasanah 1) , Mochammad Fajar Ilham 2) , Muhammad 3)
1 Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta
2 Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan Kementrian Agama Republik
Indonesia
3 Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah nuramalia@unj.ac,id 1) , fajarilham.itjen53@gmail.com 2) , muhammad@uinjkt.ac.id 3)

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History: Received  :  November  25,
2023
Accepted  :  November  30, 2023 Published  :  December  1, 2023 The  practice  of  Islamic  philanthropy  that  is  rooted  in  the  traditions  of Indonesian society in the form of zakat, infaq, shadaqoh and waqf (ZISWAF) is growing, mainly due to the widening gap between rich and poor people and various  natural  disasters  that  come  one  after  another.  The  role  of  the institution philanthropists Islam and the institution of amil zakat (LAZ) help many people who need help. The role of Islamic philanthropic institutions with the  collection  and  allocation  of  zakat,  infaq,  sadaqah,  and  waqf  (ZISWAF) funds provides benefits to the wider community in the economic development of  the  Ummah.  This  study  aims  to  describe  financial  accountability  for  the management  of  funds  of  Islamic  philanthropic  institutions  in  the  economic development  of  the  Ummah.  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data obtained from the website of Indonesian philanthropic institutions. A total of 5 samples  registered  on  the  website  of  Indonesian  religious  philanthropic institutions. This study used quantitative methods using descriptive analysis.
The  results  obtained  were  the  Accountability  of  5  philanthropic  institutions that were sampled in the good category based on the results of indicators of accessibility and availability of financial statements. This research is useful for academics, philanthropic institutions and government.
Keyword:
Akuntabilitas,  Keuangan Sosial  Islam,  Legalitas, Lembaga Filantropi,

## ABSTRAK
Correponding Author: Nuramalia Hasanah nuramalia@unj.ac,id Praktek  filantropi  Islam  yang  mengakar  dalam  tradisi  masyarakat  Indonesia dalam  bentuk  zakat,  infaq,  shadaqoh  dan  wakaf  (ZISWAF)  semakin berkembang  terutama  disebabkan  oleh  melebarnya  kesenjangan  masyarakat kaya dan miskin serta berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Peran lembaga filantropi Islam  dan  lembaga  amil  zakat  (LAZ)  banyak  membantu masyarakat  yang  membutuhkan  pertolongan. Peran  lembaga-lembaga filantropi islam dengan adanya pengumpulan dan pengalokasian dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) memberikan manfaat bagi masyarakat luas  dalam  pengembangan  ekonomi  umat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  akuntabilitas  keuangan  untuk  pengelolaan  dana  lembaga filantropi  islam  dalam  pengembangan  ekonomi  umat.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  website lembaga  filantropi  Indonesia.  Sampel  sejumlah  5  sampel  yang  terdaftar  di website lembaga filantropi keagamaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  analisis    deskriptif.  Hasil  yang didapatkan  adalah  Akuntabilitas  5  lembaga  filantropi  yang  menjadi  sampel dalam kategori baik berdasarkan hasil indikator keteraksesan dan ketersediaan
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi ISSN: 2302 – 1810
laporan  keuangan.Penelitian  ini  berguna  untuk  pihak  akademisi,  lembaga filantropi dan pemerintah.

## How to Cite:
Hasanah, N., Ilham, M., F., Muhammad (2023). Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam  Keuangan  Sosial  Islam. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi ,  18(2),  214-228.  https:// doi.org/10.21009/wahana.18.025

## PENDAHULUAN
Perkembangan  filantropi  islam  di  negara  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya muslim mempunyai potensi yang sangat besar dalam mewujudkan pengembangan ekonomi umat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kedermawanan  umat  islam  menyimpan  potensi  yang  sangat besar  dalam  mengatasi  masalah  ekonomi  umat, Dampaknya  adalah  lembaga  amal  sosial tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Berjalannya filantropi di Indonesia bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu filantropi yang memiliki dasar keagamaan yang juga dapat disebut dengan filantropi Islam dan filantropi secara umum (yang tidak mengacu pada agama tertentu). Beberapa ormas Islam yang telah berdiri sebelumnya NU, Muhammadiyah yang mendirikan lembaga  khusus  pengelola  dana  filantropi  yaitu  Lazismu,  Lazisnu,  Rumah  Zakat,  Dompet Dhuafa serta lembaga lainnya. Sedangkan filantropi secara umum seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Peran lembaga filantropi Islam dan lembaga amil zakat (LAZ) dalam sejarahnya telah banyak membantu masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dan atau membutuhkan pertolongan. Dengan  adanya  filantropi  umat  islam  yaitu  kedermawanan  sebagai  suatu kesadaran  untuk  memberi,  merupakan  praktik  filantropi  Islam  yang  sudah  lama  terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan  perkembangan  Islam.  Dalam  ajaran  islam,  filantropi  adalah  perbuatan  yang  sangat mulia, bagian utama dari ketaqwaan seorang muslim sebagai perbuatan yang akan mengundang keberkahan,  rakhmat  dan  pertolongan  Allah  SWT.  Apalagi  dengan  adanya  zakat,  infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta peraturan dan perundang-undangan  di  Indonesia,  maka  peran  lembaga-lembaga  filantropi  islam  dalam pengumpulan dan pengalokasian dana ZISWAF sudah seharusnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi umat (Saripudin, 2016). Di tengah kesulitan pandemi, Indonesia justru menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021(canfonline.org).
Di  Indonesia,  praktek  filantropi  Islam  telah  berakar  kuat  dalam  tradisi  masyarakat Indonesia yakni dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (ZISWAF), terutama dalam situasi  makin  melebarnya  kesenjangan  masyarakat  kaya  dan  miskin  serta  berbagai  bencana alam yang datang silih berganti telah menggairahkan dunia filantropi di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga  sosial  marak  luar  biasa,  aliran  bantuan  uang  dan  barang  pun  tercatat mencapai triliunan rupiah. Khusus untuk filantropi Islam, lembaga-lembaga Filantropi Islam hadir  dan  ditujukan  untuk  menjawab  masalah  kemiskinan.  Namun  demikian,  hanya  sedikit yang mencoba mengatasi masalah ini dari akarnya. Hasil riset yang dilakukan BAZNAS dan FEM IPB (2017) mengemukakan bahwa meskipun potensi potensi zakat nasional mencapai 3,4%  dari  PDB  atau  sebesar  217  triliun,  namun  angka  tersebut  berbanding  terbalik denganpengumpulan dana wakaf yang dihimpun yaitu hanya sebesar 1% atau sekitar 2,6 triliun. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor wakaf yang baru dapat menghimpun dana wakaf 147  miliar  dari  potensi  pertahun  6  triliun.  Studi  yang  dilakukan  CSRC  UIN  Jakarta  (2015) memberikan kesimpulan serupa, yaitu meskipun dana dana filantropi yang disumbangkan oleh masyarakat Muslim Indonesia saat ini sudah mencapai angka 19,3 Trilyun/tahun, namun dana
itu  dianggap  belum  maksimal  untuk  mengurangi  kemiskinan,  dan  bahkan  menciptakan ketergantungan  masyakarat.  Aset  wakaf  yang  bernilai  590  trilyun  berdasarkan  riset  mereka ternyata 80% digunakan untuk masjid dan pekuburan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa potensi Indonesia dalam pengelolaan dana lembaga filantropi islam sangat besar tetapi belum sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat karena faktor manajemen lembaga filantropi islam terkait kurang efektifnya pengelolaan dana lembaga  filantropi  islam,  padahal  dengan  makin  banyaknya  lembaga  filantropi  islam  di Indonesia,  seharusnya  dapat  lebih  tersosialisasikan  nilai-nilai  filantropi  islam  kepada masyarakat  dan  kepentingannya  bagi  pengembangan  ekonomi  umat  dengan  harapan  dapat menjadi pendorong pengumpulan dana filantropi islam bagi pengembangan ekonomi umat dan fenomena inilah yang menjadikan pentingnya pembahasan makalah tentang pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat.
Sejalan dengan fakta dilapangan tersebut, kajian mengenai filantropi Islam juga masih relative terbatas. Kasdi (2016) melakukan penelitian mengenai ZISWAF pada pengelola BMT seKabupaten  Demak  menunjukkan  bahwa  ZISWAF  yang  dikelola  oleh  BMT  Kabupaten Demak  menggunakan  tiga  sistem  yaitu  sistem  pengelolaan  satu  arah,  sistem  pengelolaan umpan Balik ( feed back ), dan dengan sistem pilot project . Model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT melalui pemberdayaan sosial dengan cara menyalurkan dana ke  fakir  miskin  secara  langsung,  pemberdayaan  dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya manusia,  dan  dengan  model  pemberdayaan  ekonomi  dengan mudharabah  muqayyadah, wadi'ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil. Studi lain dilakukan oleh Setyanto (2016) Penelitian ini menelaah tentang tradisi persenan bagi pedagang pracangan di pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam perspektif filantropi Islam menemukan bahwa  penerapan  hal  ini  lebih  condong  kepada  pemberian  hibah.  selain  mempunyai  nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang pracangan yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk. al-Mubarok dan Muslim (2020) memberikan kesimpulan bahwa dengan filantropi Islam, kekayaan dapat dapat disalurkan ke Fakir, miskin, Dhuafa,  anak  yatim,  dan  siapa  yang  berhak  menerimanya,  dan  hal  ini  dapat  meningkatkan kesejahteraan  mereka  di  bidang  ekonomi,kesehatan  dan  pendidikan.  Studi  terbaru  yang dilakukan oleh Sudiyo dan Fitriani (2020) memberikan kesimpulan bahwa secara garis besar empat  lembaga  filantropi  Islam  yang  diteliti  memiliki  visi-misi  keummatan  yang  tujuannya membawa kepada kondisi masyarakat yang berdaya, dan itu harus diawali dengan program fundraising yang  efektif.  Ditemukan  bahwa  strategi  fundraising  yang  dijalankan  adalah pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  infomasi  lebih  mendalam  mengenai akuntabilitas keuangan untuk pengelolaan dana lembaga filantropi islam dalam pengembangan ekonomi  umat.  Hal  ini  masih  diperlukan  mengingat  besarnya  potensi  Indonesia  dalam pengelolaan  dana  lembaga  filantropi  islam,  namun  yang  terjadi  di  lapangan  belum  sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Studi ini dapat bermanfaat  sebagai  pendorong  pengumpulan  dana  filantropi  islam  bagi  pengembangan ekonomi  umat,  dan  landasan  studi  berikutnya  pada  isu  yang  serupa.  Adapun  permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana legalitas 5 lembaga filantropi Indonesia?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam transparansi keuangan untuk 5 lembaga filantropi Indonesia keagamaan berdasarkan data website?

## TINJAUAN TEORI

## FILANTROPI ISLAM
Istilah  filantropi  ( philanthropy )  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  Philos  (cinta)  dan Anthropos  (manusia).  Secara  etimologi  filantropi  berarti  “cinta  kepada  kemanusiaan”  atau “ charity ” atau sering diterjemahkan dengan “kedermawanan”. Filantropi lebih bermotif moral yakni berorientasi pada „kecintaan terhadap manusia‟,. Sedangkan secara filosofis, filantropi, sedikit  berbeda  dengan  tradisi  memberi  dalam  Islam  bentuk  ZIS  (zakat,  infaq,  sedekah)  . Sementara  itu  dalam  Islam  tradisi  memberi  dalam  bentuk  Ziswaf,  basis  filosofisnya  adalah „kewajiban‟  dari  „Yang  di  Atas‟  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  di  muka  bumi (interfidei.or.id).  Filantropi  Islam  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  karitas  ( charity )  yang dilakukan baik oleh lembaga maupun komunitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dari filantropi Islam dapat menjadi fondasi utama dalam praktek keagamaan dan sosial. Sebenarnya praktek filantropi tidak hanya ada pada negara muslim, negara-negara non muslim juga memiliki tradisi filantropi yang sangat kuat.
Fokus  perhatian  masyarakat  non  muslim  tidak  hanya  pada  pemenuhan  kebutuhan primer (pangan, sandang bagi masyarakat berpenghasilan rendah), tetapi juga pada kebutuhan sekunder (lingkungan dan advokasi hukum). Tradisi filantropi Islam dan barat (non-muslim) sebenarnya  memiliki  kesamaan  berupa  misi  dan  tujuan  untuk  melayani  kemanusian (kepentingan publik). Filantropi Islam memiliki tujuan utama melaksanakan kewajiban kepada Allah  dengan  mengeluarkan  ZIS  selain  itu  juga  bertujuan  memperkuat  kesejahteraan masyarakat.Hilangnyakesenjangan  yang  besar  di  antara  masyarakat  yang  Berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Umat muslim memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kesenjangan antara kelas sosial,  oleh  karena  dengan  adanya  filantropi  Islam  diharapkan  mampu  mengurangi kesenjangan.  Kekuatan  ajaran  filantropi  Islam  sesuai  dengan  perintah  Allah  dan  Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Taubah: 60. Ayat ini menjelaskan tentang distribusi Zakat pada 8 kelompok. Delapan kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material ataupun non material.

## INSTRUMEN FILANTROPI
Praktek  filantropi  di  Indonesia  diwujudkan  berupa  zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang diperjelas dari pejelasan di bawah ini adalah sebagai berikut :
a. Zakat , adalah berderma sejumlah harta tertentu yang (sifatnya wajib bagi setiap muslim sesuai  dengan  persyaratan  tertentu  untuk  diserahkan  kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya berdasarkan ( persyaratan tertentu). Zakat merupakan bagian dari instrumen distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  pasal  1  ayat  2  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat  dijelaskan  :  Zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)
b.  Infaq,  pengertian  infaq  lebih  luas  dan  lebih  umum  dibandingkan  dengan  zakat.    Allah memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jenis harta, jumlah nominal serta waktu suatu kekayaan didermakan.
c. Shadaqah, adalah sgala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas ada materi tetapi dapat berua non materi (misalnya, menolong orang dijalan, memberi senyuman dan lain-lain) sehingga shadaqah memiliki makna yang lebih luas dan
sifatnya aling fleksibel. Oleh karena itu perintah membayar zakat, mengeuarkan infaq dan shadaqah merupakan upaya agar pendapatan dapat terdistribusi dengan baik di masyarakat,

## PENGELOLAAN
DANA

## LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT
Filantropi berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tradisional dan keadilan  sosial.  Dalam  filantropi  tradisional,  praktiknya  dapat  berbentuk  pemberian  yang besifat  langsung  untuk  kepentingan  pelayanan  sosial,  misalkan  pemberian  sumbangan langsung dari  dermawan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemberian ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, dan atau berbentuk uang.  Bentuk filantropi kedua adalah filantropi keadilan sosial, yang lebih berfungsi untuk mengurangi  disparitas kemiskinan (atau perbedaan yang jauh antara si kaya dan si miskin). Filantropi  jenis    ini  lebih  ditujukan  untuk  menyelesaikan  maslaah  kemiskinan  melalui  akar masalahnya, misalnya  dari sisi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Konsep filantropi dalam islam diwujudkan dengan aktivitas zakat, infaq, shadaqah dan  wakaf. Pentingnya masalah ini sudah disadari oleh khalifah Abu Bakar di masa kepemimpinannya. Beliau melihat bahwa kepentingan filantropi islam yaitu zakat merupakan sebagai salah satu dari tiang agama yang harus dilaksanakan. di masa itu, bagi orang-orang yang tidak membayar zakat maka akan diperangi olehnya. di Indonesia, aturan mengenai zakat, infaq, shadaqah serta wakaf telah didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta undang-undang di Indonesia.
Kondisi ini menjadikan peran lembaga-lembaga filantropi islam dalam pengumpulan dan  pengalokasian  dana  sosial  memiliki  legitimasi  dari  pemerintah  sehingga  upaya  untuk memaksimalkan peran mereka dalam ekonomi umat terus didorong. Peran strategis lembaga filantropi islam di Indonesia perlu diwujudkan secara masif, melalui sosialisasi yang secara luas  dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maksimalisasi dalam pengumpulan zakat ini  diharapkan dapat memperkuat peran lembaga filantropi untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat, seperti pendidikan dan kemiskinan. Dalam  Kongres  Umat  Islam  Indonesia  ke-6  di  Yogyakarta  yang  dilaksanakan  tahun  2015 membahas isu penting untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi untuk menguatkan peran ekonomi umat Islam. Langkah ini dilakukan atas kesadaran pada perlunya langkah nyata untuk mengatasi kemiskinan dan ekonomi masyarakat muslim di tengah globalisasi dan pasar bebas sekarang ini.
Filantropi  Islam  perlu  diperkuat  dan  dijadikan  kontributor  dalam  pengembangan ekonomi umat di Indonesia.  Potensi filantropi umat islam terwujud dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqoh,dan  Wakaf  (ZISWAF),  yang  merupakan  bukti  keimanan  dan  kecintaan  seorang muslim yang melakukannya terhadap perbuatan baik sehingga dapat membawa keberuntungan dunia  dan  akhirat  seperti  dijelaskan  dalam  Surat  At-Taubah  (9)  ayat  60  dan  103,  Surat  Al- Baqarah (2) ayat 177 dan 261, Surat Ali Imron (3) ayat 133 dan 134, Surat Al-Fathir (35) ayat 29  dan  30  serta  sejumlah  ayat  ayat  lainnya  dalam  Al  Qur’an.  Hal  ini  menunjukan  bahwa Filantropi merupakan ibadah, ibadah maaliyah ijtimaiyyah yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi sosial sangat penting dan menentukan pengembangan ekonomi umat

## AKUNTABILITAS KEUANGAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM
LAZ  belum  mempunyai  pedoman  tersendiri  untuk  menerapkan  Good  Governance. Berbeda  dengan  perbankan  dan  BUMN  yang  telah  mempunyai  pedoman  dalam mempraktikkan Good Corporate Governance (Mahmudi, 2009). Jika pada perbankan, Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 atau POJK
No.  55/POJK.03/  2016  tentang  tata  kelola  yang  baik  pada  Bank  Umum  atau  PBI 11/33/PBI/2009 pedoman Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Sedangkan pada BUMN, pedoman Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No  Per  01/MBU/2011.  Perumusan  pedoman  prinsip  Good  Governance  pada  LAZ  dapat mengadopsi dan mengadaptasi prinsip Good Corporate Governance pada peraturan-peraturan yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Saat  ini  prinsip-prinsip  good  governance  yang  dapat diadopsi  oleh  LAZ  dan  dianggap  paling  mapan  baik  ditinjau  dari  teori  maupun  praktiknya terdiri atas lima aspek yang disingkat menjadi TARIF, yaitu, 1) Keterbukaan (Transparancy), 2)  Akuntabilitas  (Accountability),  3)  Pertanggungjawaban(Responsibility),  4)  Independensi (Independency), 5) Kewajaran dan Keadilan (Fairness).
Selanjutnya,  Mahmudi  (2009),  menambahkan  prinsip  yang  berkaitan  dengan  good governance di LAZ, yaitu kepatuhan syariah (sharia compliance). Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip  good  governance  beserta  sharia  compliance.  Keterbukaan  (Transparancy) Untuk  menjaga  objektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan/organisasi  harus menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah  diakses  dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Widuri & Paramita, 2007). Akuntabilitas (Accountability) Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola  secara  benar,  terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas adalah salah satu landasan umum dalam  penyelenggaraan  pengelolaan    tata  negara.  Akuntabilitas  adalah  perbuatan pertanggungjawaban  oleh  seorang  atau  kelompok  yang  bertindak  sebagai  pihak  pengelola (amil zakat) kepada pihak eksternal (muzaki) (Agustinawati & Mawardi, 2018). Akuntabilitas finansial  adalah  landasan  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  badan  atau  lembaga kepemerintahan  dalam  mengelola  dana  masyarakat  secara  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  (I Made  &  Rasmini,  2019).  Rashid  (2008)  menyatakan  bahwa  tidak  terwujudnya  penerapan akuntabilitas karena adanya indikasi ketidakjujuran, korupsi dan kesalahan pengelolaan (Ihsan, Sulaiman, Alwi, & Adnan, 2017). Beliau percaya bahwa fenomena ini disebabkan kurangnya akidah  dan  fiqih  dalam  pengelolaan  dana  yang  mengakibatkan  tiga  kejadian  yang  telah disebutkan (Ihsan et al., 2017). Penelitian terdahulu baru meneliti tentang praktik transparansi dan  akuntabilitas  di  satu  obyek  OPZ  (Indrarini  &  Surya  Nanda,  2017)  (Ihsan  et  al.,  2017) (Rahman, 2015) (Amelia & Qibtiyah, 2015).
Dalam  tulisan  ini  penerapan  tata  Kelola  difokuskan  pada  akuntabilitas  keuangan. Akuntabilitas keuangan Lembaga filantropi island diukur dengan beberapa indikator yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini yaitu :
Tabel 1. Indikator Penelitian
Variabel Indikator
Akuntabilitas  Keuangan  1.  Keteraksesan  laporan  keuangan  di  website  (Hanifah,  2017) Pengukurannya  menggunakan  variable  dummy  yaitu  apabila Lembaga filantropi mempunyai website nilainya 1 dan jika tidak memiliki website diberikan nilai 0
2.  Ketersediaan laporan keuangan di website berdasarkan PSAK
109 (Diani, 2016)
Pengukurannya :
a. Apabila tersedia laporan posisi keuangan diberikan nilai 1 b. Apabila  tersedia  laporan  perubahan  dana  maka  diberikan nilai 1 c. Jika  tersedia  laporan  perubahan  asset  kelolaan  akan diberikan nilai 1 d. Jika tersedia laporan arus kas maka  diberikan nilai 1 e. Jika tersedia catatan atas laporan keuangan akan diberikan nilai
Dari Indikator tersebut, akan dihitung rata-rata setiap indikator dengan rumus :

## X = (Total skor yang di dapat / Total Skor Tertinggi) X 100%
Hasil perhitungan rata-rata indikator disesuaikan dengan tabel 2 kriteria akuntabilitas keuangan sebagai berikut :

## Tabel 2. Kriteria Akuntabilitas Keuangan
Persentase Keterangan 0 % - 20 % Sangat Kurang 21% - 40% Kurang 41% - 60% Cukup 61% - 80% Baik 81% - 100% Sangat Baik
Sumber : Ridwan (2013)

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mendiskripsikan penemuan dari fakta  dan  realita  secara  sistematis  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  akuntabilitas  dalam transparansi  keuangan  Lembaga  filantropi  Islam  di  Indonesia  .  Data  diambil  dari  website lembaga filantropi indonesia (filantropi.or.id). Dalam tulisan ini fokusnya terhadap lembaga filantropi  Indonesia  keagamaan  yang  terdaftar  dalam  filantropi.or.id  sebanyak  30  lembaga filantropi, dalam tulisan ini diambil sampel lembaga filantropi yang berbasis keagamaan yaitu
sebanyak  5  lembaga  filantropi  untuk  dilihat  akuntabilitas  keuangannya.  Tahapan  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
a. Pengumpulan  data  dengan  mengunduh  laporan  keuangan  di  website  masing-masing Lembaga Filantropi Islam.
b. Observasi  dan  Dokumentasi  dengan  cara  mengidentifikasi  laporan  posisi  keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
c. Statistik Deskriptif  digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas 5 (Lima) Lembaga Filantropi Keagamaan
Berikut adalah gambaran legal framework dari Lembaga filantropi keagamaan yang menjadi sampel sebagai berikut :
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah  nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan  zakat  yang  berasaskan:  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

## 2. Badan Wakaf Al Quran (BWA)
Wakaf Al-quran merupakan cara modern yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain dan memudahkan segala urusannya. Mereka tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya  sekalipun  ia  tidak  mengenalnya  tanpa  pamrih.  Agama  Islam  mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya Wakaf Al-quran yakni mempermudah pemberi  wakaf  untuk  menyalurkan  bantuan  untuk  saudara  hingga  ke  pelosok  negeri. Project  yang  mereka  tampilkan  adalah  untuk  membantu  komunitas  dan  individu  yang membutuhkan. Setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Oleh sebab itu wakafquran mencoba membantu mereka dalam project yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan  oleh  PP.  Muhammadiyah  pada  tahun  2002,  selanjutnya  dikukuhkan  oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23
tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik  Indonesia  nomor  333  tahun  2015.  LAZISMU  sebagai  lembaga  amil  zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730  tahun  2016. LAZISMU  adalah  lembaga  zakat  tingkat  nasional  yang  berkhidmat dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendayagunaan  secara  produktif  dana  zakat, infaq,  wakaf  dan  dana  kedermawanan  lainnya  baik  dari  perseorangan,  lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

## 4. Yayasan NU Care Lazisnu
NU  Care-LAZISNU  adalah  rebranding  dan/atau  sebagai  pintu  masuk  agar  masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai  lembaga  filantropi  NU.  NU  Care-LAZISNU  berdiri  pada  tahun  2004  sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI  No.  65/2005 untuk  melakukan  penghimpunan  Zakat,  Infak, dan  Sedekah  (ZIS)  kepada masyarakat luas. NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba  milik  perkumpulan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  bertujuan  untuk  berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).

## 5. Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Tabung Wakaf  menj adi identitas dari Wakaf Dompet Dhuafa dan sudah melekat dalam kesehariannya. Berdiri sejak tanggal 14 Juli 2005, pada awalnya Wakaf Dompet Dhuafa bernama Tabung Wakaf Indonesia. Namun sampai saat ini sebutan Tabung Wakaf tidak pernah bisa lepas dari Wakaf Dompet Dhuafa. Lembaga Wakaf Dompet Dhuafa yakni berkhidmat  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melalui  melalui penggalangan. Penggalangan berupa Wakaf Uang, Wakaf melalui Uang, dan instrumen wakaf  lainnya.  Wakaf  Dompet  Dhuafa  yakni  menjalankan  amanah  secara  produktif, profesional,  dan  amanah.  Pada  tanggal  8  Oktober  2001,  Menteri  Agama  Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001. Surat tersebut berupa Pengukuhan DOMPET DHUAFA sebagai  Lembaga Amil  Zakat  tingkat  nasional.  Pada Tanggal  14  Juli 2005,  Tabung  Wakaf Indonesia didirikan sebagai komitmen dalam mengembangkan  sumber  daya  wakaf.  Misi  yang  dilaksanakan  oleh  Wakaf  Dompet Dhuafa yaitu menjadi sebuah komitmen dalam mengembangkan program-program sosial dan  pemberdayaan  ekonomi  dengan  basis  Wakaf  Produktif.  Sampai  pada  tahun  2019, Wakaf Dompet Dhuafa sudah mengelola 58 aset dan menjalankan enam proyek baru dari penghimpunan wakaf tunai masyarakat.

## Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Keagamaan
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif  dimana  jumlah filantropi  keagamaan  dalam  website  filantropi  Indonesia  (filantropi.or.id)  berjumlah  30 filantropi tetapi dalam penelitian ini diambil 5 lembaga filantropi sebagai sampel untuk dilihat akuntabilitas  keuangan  pada  website  Lembaga  filantropi  islam.  Berikut  adalah  website  5 Filantropi islam yang menjadi sampel.
Tabel 3.  Daftar Website 5 Lembaga Filantropi Islam NO NAMA ALAMAT WEBSITE BIDANG KEGIATAN 1 Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas) https://baznas.go.id/ Ekonomi Kesehatan Penelitian dan Studi Kebencanaan Pendidikan 2 Badan Wakaf Alqur’an (BWA) https://www.wakafquran.org/ Amal/ Karitas Kebencanaan Pemberdayaan Desa Ekonomi Kesehatan dan Pendidikan 3 Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) https://lazismu.org/ Amal/ Karitas Kebencanaan Perdamaian  dan  toleransi Ekonomi Pendidikan 4 Yayasan NU Care Lazisnu https://nucare.id/ Amal/ Karitas Kebencanaan Ekonomi Pendidikan 5 Yayasan Dompet Dhuafa Republika https://www.dompetdhuafa.org/ Ekonomi Kebencanaan Kesehatan Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Pedesaan
Pendidikan
Pertanian
Sumber : filantropi.or.id
Indikator dalam akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

## 1. Keteraksesan Laporan Keuangan di Website
NO NAMA ALAMAT WEBSITE AKSES LAPORAN KEUANGAN 1 Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas) https://baznas.go.id/ 1 (Tahunan 2021, bulanan Juni 2022) 2 Badan Wakaf Alqur’an (BWA) https://www.wakafquran.org/ 0 3 Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) https://lazismu.org/ 1 (Tahunan 2020) 4 Yayasan NU Care Lazisnu https://nucare.id/ 1 ( Tahunan 2020) 5 Yayasan  Dompet  Dhuafa Republika https://www.dompetdhuafa.org/ 1 (Tahunan 2021)
Berdasarkan  5  sampel  tersebut  maka  keteraksesan  laporan  keuangan  dalam  website Lembaga filantropi adalah sebesar 4/5 X 100% = 80%, jadi hampir 80% laporan keuangan Lembaga filantropi bisa diakses laporan keuangannya.

## 2. Ketersediaan Laporan Keuangan di Website
N O NAMA Laporan Posisi Keuang an Laporan Perubah an Dana Laporan Perubah an Aset Kelolaan Lapor an Arus Kas Catata tn Atas L/K % Keter sediaa n Diaudit 1 Badan  Amil Zakat Nasional (Baznas) 1 1 1 1 1 100% Ya  (KAP Ahmad Raharjo Utomo) 2 Badan  Wakaf Alqur’an (BWA) 0 0 0 0 0 0% Tidak 3 Yayasan Lembaga Amil  Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiy ah (LAZISMU) 1 1 1 1 1 100% Ya  (KAP Ahmad Raharjo Utomo) 4 Yayasan  NU Care Lazisnu 1 1 1 1 1 100% Ya ( NO: 00720/2.13 08/AU.2/11 /1253- 1/1/IV/202 1, tidak disebutkan nama KAP 5 Yayasan Dompet Dhuafa Republika 1 1 1 1 1 100 % Ya  (KAP Helianton o dan
Rekan)
Dari tabel diatas dapat dihitung persentase ketersediaan laporan keuangan untuk setiap laporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan adalah 4/5 X 100% = 80%. Dari tabel kategori akuntabilitas sampel yang diambil memiliki ketersediaan laporan keuangan sebanyak  80%  sehingga  kategori  dalam  akuntabilitas  keuangan  adalah  baik.  Dari  kedua indikator  tersebut  website  filantropi  sudah  menjadi  media  pertanggungjawaban  yang  dapat dengan  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Data  diatas  hanya  satu  sampel  yang  tidak menampilkan laporan keuangan sedangkan sampel lain sudah menampilkan laporan keuangan dalam websitenya. Jika dilihat dari website BWA sebenarnya sudah menyebutkan informasi program dan dana yang diterima, Cuma hal itu tidak cukup sebaiknya tetap diberikan laporan rutin secara periodik sehingga ada transparansi penerimaan dan penggunaan dana yang bisa diakses oleh donator dan masyarakat luas. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses public terhadap laporan pertanggungjawaban maupun  laporan keuangan yang dapat dibaca
dan  dipahami  (Hanifah,  2017).  Keteraksesan  website  sebenarnya  penting  untuk  membantu kegiatan-kegiatan  filantropi  islam  terutama  sebagai  wadah  untuk  mempublikasikan  laporan keuangan.
Selain itu perlu ada peran pemerintah sebagai pihak terkait untuk memaksimalkan peran Lembaga  filantropi  serta  diperlukan  langkah-langkah  strategis  dalam  upaya  meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas lembaga filantropi melalui tindakan sebagai berikut :
1. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat  tentang pentingnya sikap filantropi  sebagai  wujud  dari  aplikasi  nilai-nilai  agama  untuk  meraih    kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sarana filantropi dalam Islam, seperti kesadaran berzakat,  berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf memerlukan penguatan dan penataan melalui manajemen modern,  teknologi  dan  sistem  pengelolaannya  diperbaiki  untuk  mencapai  hasil pengembangan ekonomi umat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.
2. Menguatkan peran dan manfaat badan atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi, seperti  Baznas,  LAZ,  dan  yang  lainnya  agar  semakin  dipercaya    oleh  masyarakat. Lembaga-lembaga  tersebut  harus  dikelola  dengan  transparan,  efektif  dan  efisien melalui manajemen yang baik.
3. M emperluas  pemanfaatan  dana    filantropi,  tidak  hanya  untuk  hal-hal  yang  bersifat konsumtif dan sesaat, namun juga dapat  menjangkau kegiatan jangka panjang seperti pendidikan  dan  bantuan  usaha  yang  terus    didampingi  perkembangannya  melalui pelatihan dan penyediaan inkubator usaha dan  kewirausahaaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai  pihak, termasuk sektor pendidikan dan bisnis.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  serangkaian    kegiatan  kerjasama  antara lembaga  untuk  mewujudukan  gerakan  filantropi  ini  menjadi  gerakan  pengembangan ekonomi umat bersama yang bersifat masif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Filantropi Islam seperti Lembaga Wakaf, Lazismu, Lazisnu, Baznas dll adalah lembaga yang legal dan telah dilindungi Negara Republik Indonesia oleh Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Berdasarkan  5  sampel  tersebut  maka  keteraksesan  laporan  keuangan  dalam  website Lembaga filantropi adalah sebesar 4/5 X 100% = 80%, jadi hampir 80% laporan keuangan Lembaga filantropi bisa diakses laporan keuangannya.
3. Dari  tabel  kategori  akuntabilitas  sampel  yang  diambil  memiliki  ketersediaan  laporan keuangan sebanyak 80% sehingga kategori dalam akuntabilitas keuangan adalah baik. Dari kedua  indikator  tersebut  website  filantropi  sudah  menjadi  media  pertanggungjawaban yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Filantropi  Islam  bukanlah  lembaga  fundrising  keagamaan  semata,  akan  tetapi  menjadi lembaga professional yang mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan. Perlu ada peran pemerintah dalam mengembangkan dan memaksimalkan peran Lembaga filantropi serta  diperlukan  langkah-langkah  strategis  dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, E., & Qibtiyah, M. 2015. "Perlakuan Akuntamsi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 Pada BAMUIS BNI". The Journal of Tauhidinomics, 1 (2), 183–198.
Abidin,  Zaenal  (2012).  Manifestasi  dan  Latensi  Lembaga  Filantropi  Islam  dalam  Praktik Pemberdayaan  Masyarakat,  Suatu  Studi  di  Rumah  Zakat  Kota  Malang,Jurnal  Studi masyarakat islam, Volume 15, No. 2
Agustinawati, V., & Mawardi, R. 2018. "Memaknai Amanah Atas Praktik Akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya". Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 16 (2), 119–129.
Al-Mubarok,  F.,  &  Muslim,  A.  B.  M.  B.  (2020).  KESALEHAN  SOSIAL  MELALUI PENDIDIKAN FILANTROPI ISLAM. JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research , 1 (1), 1- 15.
Badan Zakat Nasional, https://baznas.go.id/
Badan Wakaf Alqur'an, https://www.wakafquran.org/
CAF World
Giving 2021, https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021- publications/caf-world-giving-index-2021
Diani,  Rosita  (2016).  Analisis  Determinan  Laporan  Keuangan  di  Internet  oleh  Pemerintah Daerah  di  Indonesia.Hanifah,  Fika  (2017).Pengaruh  Kompetensi  Politik,  Indek Pembangunan Manusia dan Leverage Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia
Dompet Dhuafa ,https://www.dompetdhuafa.org/
Keanggotaan  Filantropi  Indonesia ,  https://filantropi.or.id/keanggotaan/anggota-filantropi- indonesia
I  Made,  Y.  P.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  2019.  "Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". E-Jurnal Akuntansi, 28 (1), 132–158.
Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. 2017. A study of accountability practice in  Dompet  Dhuafa  Waqf  of  Indonesia.  Journal  of  King  Abdulaziz  University,  Islamic Economics, 30 (2), 13– 32.
Indrarini, R., & Surya Nanda, A. 2017. "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah". AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8 (2), 166–178.
Kasdi,  A.  (2016).  Filantropi  Islam  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  (Model Pemberdayaan  ZISWAF  di  BMT  Se-Kabupaten  Demak). Iqtishadia:  Jurnal  Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus , 9 (2), 227-245.
LAZIS NU ,https://nucare.id/
LAZIS Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, https://lazismu.org/
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai Good Corporate Governance POJK No. 55/POJK.03/ 2016 tentang tata kelola yang baik pada Bank Umum atau PBI 11/33/PBI/2009 pedoman Good Corporate Governance pada Bank Syariah.
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No  Per  01/MBU/2011    pedoman  Good  Corporate Governance untuk BUMN.
Ridwan (2013). Metode dan Teknik Menyusun Thesis. Bandung : Alfabeta
Rahman,  T.  2015.  "Akuntansi  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (PSAK  109):  Upaya  Peningkatan Transparansi  dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)".  Muqtasid:  Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6 (1), 141–164.
Sarwani, Nailiah, R., & Latif, D. M. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat  Penerimaan  Kredit  serta  Implementasi  SAK  ETAP. Jurnal  Riset  Akuntansi Keuangan (RAK) , 4 (1).
Shalehanti Nadia, Irfan Beik (2017).Analisis Kinerja Bazis Jakarta Selatan, Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika
Setyanto,  A.  W.  E.  (2016).  Tradisi  Persenan  Bagi  Pedagang  Pracangan  di  Pasar  Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam. Muslim Heritage , 1 (1), 37-58.
Sudiyo, S., & Fitriani, F. (2020, January). Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung. In Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian
Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 4 (2), 165-185.
Tri, Dhea Anggun (2021).Peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Jurnal Ilmiah Mustahik, hal 7-9.
Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.