Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 2, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON OLEH KPPU DALAM PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
Rr. Ani Wijayati 1 , Adrianus Herman Henok 2 , Poltak Siringoringo 3
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: ani.wijayati@uki.ac.id 2 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
Abstract: This research aims to analyze the application of the rule of reason approach in the abuse of a dominant position and the authority of the KPPU in applying the rule of reason in the abuse of a dominant position. The method used is normative juridical research. The results of this research show that the KPPU in assessing Article 25 of Law No. 5 of 1999 alternatively uses one of the two per se illegal or rule of reason approaches with the aim of efficiency, innovation and consumer welfare.
Keywords: Rule of Reason; KPPU; Abuse of a Dominant Position.
How  to  Site:  Rr.  Ani  Wijayati,  Adrianus  Herman  Henok  (2024).  Penerapan  Pendekatan  Rule  of  Reason Oleh  KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan. Jurnal hukum to-ra , 10 (2), pp xx-xx. DOI. 10.55809/tora.v10i2.376
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  pendekatan  rule  of  reason  dalam penyalahgunaan  posisi  dominan  dan  kewenangan  KPPU  dalam  menerapkan  rule  of  reason  dalam penyalahgunaan  posisi  dominan.  Metode  yang  digunakan  adalah  morode  penelitian  yuridis  normatif. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  KPPU  dalam  menilai  Pasal  25  UU  No.5  Tahun  1999 mengggunakan  secara  alternative  salah  satu  dari  kedua  pendekatan  per  se  illegal  atau  rule  of  reason dengan tujuan adanya efisiensi, inovasi dan kesejahteraa konsumen.
Kata Kunci: Rule of Reason; KPPU; Penyalahgunaan Posisi Dominan.
How to Site: Rr. Ani Wijayati, Adrianus Herman Henok, Poltak Siringoringo (2024). Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan. Jurnal hukum to-ra , 10 (2), pp 178-186. DOI.10.55809

## Introduction
Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak ( condition sine  qua  non )  bagi  terselenggaranya  suatu  perekonomian  yang  berorientasi  pasar ( market  economi ).  Peranan  hukum  dalam  persaingan  usaha  dalam  terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil ( fair competition ), sekaligus mencegah munculnya persaingan  yang  tidak  sehat  ( Unfair  competition) karena  persaingan  yang  tidak  sehat
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli atau praktik monopoli. 1
Menjadi perusahaan dominan dengan pangsa pasar terbesar di pasar bukanlah sesuatu yang salah. Apabila pangsa pasar terbesar tersebut diperoleh melalui proses persaingan dimana perusahaan tersebut berhasil melakukan efisiensi, inovasi, dan strategi lain yang bersifat pro persaingan sehingga menempatkan perusahaan tersebut pada posisi yang lebih  unggul  dibanding  perusahaan  lain  di  pasar,  maka  posisi  dominan  merupakan insentif  dari  tindakan-tindakannya  tersebut.  Efisiensi  dan  inovasi  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dominan  tersebut  akan  diterjemahkan  dalam  bentuk  harga  yang  lebih murah dan kualitas barang yang lebih baik. Permasalahan muncul ketika posisi dominan yang diperoleh tidak menghasilkan kinerja pasar seperti yang diharapkan, bahkan posisi dominan  tersebut  digunakan  untuk  menghalangi  perusahaan  baru  masuk  ke  dalam pasar atau  mengahalangi pesaing  yang  sudah berada  di pasar  untuk  tidak  melakukan ekspansi. Penyalahgunaan posisi dominan ( abuse of dominant positition ) muncul ketika pelaku  usaha  memiliki  kekuatan  secara  ekonomi  yang  memungkinkan  ia  untuk beroperasi di pasar tanpa terpengaruh oleh persaingan dan melakukan tindakan yang dapat mengurangi persaingan ( Lessen competition ).
Perilaku  penyalahgunaan  posisi  dominan  tertuang  dalam  Pasal  25  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut UU No.5 Tahun 1999) bahwa pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh mencegah atau menghalangi konsumen dalam  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  menyebabkan  terjadinya  persaingan. Selain itu perilaku penyalahgunaan posisi dominan bahwa pelaku usaha juga tidak boleh membatasi  pasar  dan  pengembangan  teknologi  dan  menghambat  pelaku  usaha  lain untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  lembaga  pengawas  praktik persaingan usaha tidak sehat dalam menganalisis kasus praktik monopoli menerapkan 2  (dua)  yaitu  pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason .  Pendekatan per  se  illegal adalah  suatu  metode pendekatan  yang menganggap  tindakan  tertentu  sebagai illegal tanpa  menyelidiki  lebih  lanjut  mengenai  dampak  tindakan  tersebut  terhadap persaingan,  sedangkan rule  of  reason adalah  suatu  pendekatan  yang  menggunakan analisis  pasar  serta  dampaknya  terhadap  persaingan,  sebelum  dinyatakan  sebagai melanggar undang-undang.
1 Johnny Inrahim, 2007, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi dan Penerapannya di Indonesia, cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.112.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul Penerapan pendekatan Rule of Reasoan oleh KPPU dalam Penyelahgunaan Posisi Dominan.

## Discussion
Penerapan Pendekatan Rule of Reason dalam Posisi Dominan
Pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah  suatu  tindakan  tertentu  dari  pelaku  usaha  melanggar  Undang-undang Antimonopoli.  Kedua  motede pendekatan  ini  digunakan dalam  UU  No.5  Tahun  1999. Pendekatan per  se  illegal dengan  pencantuman  istilah  “dilarang”  tanpa  anak  kalimat “…yang  dapat  mengakibatkan…”.  Pendekatan  yang  melarangnya  secara  tegas  bahwa dengan  hanya  melakukan  tindakan  yang  dilarang  demi  hukum  tindakan  tersebut dianggap  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  pendekatan rule  of reason dengan  pencantuman  kata-kata  “yang dapat  mengakibatkan”  dan  atau  “patut diduga”.  Kata-kata  tersebut  menyiratkan  perlunya  penelitian  secara  lebih  mendalam apakah  suatu  tindakan  dapat  menimbulkan  praktik  monopoli  yang  menghambat persaingan. 2 Pendekatan ini bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang  tidak  otomatis  tindakan  tersebut  sudah bertentangan  dengan hukum,  tetapi harus dilihat dulu  sejauh  mana  akibat dari  tindakan  tersebut  menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  UU  No.5  Tahun  1999  posisi  dominan  adalah  keadaan  di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan  dengan  pangsa  pasar  yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan  serta  kemampuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dari pasal tersebut ada 4 (empat) syarat posisi dominan yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan: a. pangsa pasar, b. kemampuan  keuangan,  c.  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan  dan  d. kemapuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Perusahaan  yang  memiliki  pangsa  pasar  terbesar  dalam  suatu  industri  disebut perusahaan  dominan.  Perusahan  ini  memiliki  kendali  atas  pasar  dimana  perusahaan tersebut beroperasi dan memiliki  pesaing yang tidak signifikan. Dengan pangsa pasar yang besar perusahaan dominan memiliki market power yaitu kemampuan perusahaan
2 A.M.  Tri  Anggraini,  2005, Penerapan  Pendekatan  Rule  of  Reason  dan  Per  se  illegal  dalam  Hukum  Persaingan , prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta,hlm.89.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
mempengaruhi harga produk baik barang maupun jasa di pasar sehingga kekuatan pasar memungkinkaan  perusahaan  untuk  menetapkan  harga  lebih  tinggi  daripada  harga ekuilibrium  di  pasar  kompetitif.  Dengan market  power tersebut perusahaan dominan dapat  melakukan  tindakan  atau  strategi  tanpa  dapat  dipengaruhi  perusahaan pesaingnya. 3 Dengan  demikian market  power merefleksikan  dominansi  yang  dimiliki oleh sebuah perusahaan di pasar.
Perusahaan  yang  menguasai  pangsa  pasar  memiliki  potensi  untuk  menyalahgunakan posisi dominannya dengan melakukan berbagai perilaku anti persaingan.  Pasal 25 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 mengatur mengenai bentuk penyalahgunakan posisi dominan. Penggunaan  posisi  dominan  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung untuk:
Menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas dengan menetapkan syarat perdagangan.
Membatasi  pasar.  Pengertian  membatasi  pasar  yang  dilakukan  pelaku  usaha  yang mempunyai  posisi  dominan  sebagai  penjual  atau  pembeli  dapat  diartikan  di  mana pelaku  usaha  yang  mempunyai  pisisi  dominan  mempunyai  kemungkinan  besar  untuk mendistorsi  pasar  yang  mengakibatkan  pelaku  usaha  pesaingnya  sulit  untu  dapat bersaing di pasar yang bersangkutan. Bentuk-bentuk membatasi pasar dapat dilakukan berupa  melakukan  hambatan  vertikal  masuk  pasar  ( vertical  restraint ),  mengatur pasokan barang  di pasar  atau  membatasi  peredaran  dan  atau penjualan  barang atau jasa di pasar yang bersangkutan dan melakukan jual rugi ( predatory pricing ) yang akan mengakibatkan  pelaku  usaha  pesaing  tersingkir  dari  pasar.  Termasuk  melakukan perjanjian tertutup ( exclucive dealing ) dan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu ( barrier to entry ).
Membatasi pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi adalah merupakan hak monopoli pelaku usaha tertentu sebagai hak kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan Pasal  50  huruf  b UU  No.5  Tahun  1999  yang  mengecualikan  hak  kekayaan  intelektual. Oleh karena itu pengertian pembatasan teknologi harus diinterpretasikan sebagai upaya tertentu  terhadap  pengembangan  teknologi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  meningkatkan  produksi  barang  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitasnya.
Menghambat  pesaing potensial.  Ketentuan  ini berkaitan dengan  Pasal  19  huruf  a  UU No.5  tahun  1999  yang  menetapkan  menolak  dan  atau  mengahalangi  pelaku  usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Di
3 Suyud Margono,2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.121.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
dalam  hukum  persaingan  usaha  ada  2  (dua)  jenis  pesaing  yaitu  pesaing  faktual  dan pesaing potensial. Pesaing faktual adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama  di  pasar  yang  bersangkutan,  sedangkan  pesaing  potensial  adalah  pelaku  usaha yang  mempunyai  potensi  yang  ingin  masuk  ke  pasar  yang  bersangkutan,  baik  pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar negeri. Hambatan masuk pasar oleh pelaku  usaha  posisi  dominan  swasta  adalah  penguasaan  produk  suatu  barang  mulai proses  produksi  dari  hulu  kehilir  sampai  pendistribusian.  Hambatan  masuk  akibat kebijakan negara atau pemerintah ada dua yaitu hambatan masuk pasar secara struktur dan strategis.
Kualifikasi  posisi  dominan  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  UU  No.5  Tahun  1999  yaitu apabila:
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha mengusai 75% (tujuh puluh lima persen) aatau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Akhirnya dalam menerapkan Pasal 25 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 pelaku usaha yang bersangkutan  perlu  diberi  kesempatan  untuk  membantah  dugaan  terdapatnya pengusaan pasar yang berdasarkan kenyataan terlampauinya batas pangsa pasar yang ditetapkan.  Apabila  ternyata  tercapai  hasil-hasil  yang  tidak  patut  dianjurkan  agar mempertimbangkan koreksi secara berhati-hati melalui rule of reason dalam kaitannya Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1999 yatu apakah menimbulkan praktik monopoli.

## Penerapan Pendekatan Rule of Reason oleh KPPU
KPPU  merupakan  komisi  negara  dan  lembaga  penegak  ukum  independen  terhadap praktik persaingan  usaha  dan  pemberi  saran  kebijakan  persaingan.  Keberadaan KPPU diamanatkan  oleh  Pasal  30  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999  dan  dibentuk  dengan Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999. 4
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  35  huruf  f  UU  No.5  Tahun  1999  KPPU mempunyai tugas untuk menyusun suatu pedoman dana tau publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999, KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25  tentang  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Pedoman  ini  disusun  agar  KPPU  dapat  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap
4 Suharsril dan Mohammad Taufik M, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor, hlm 142.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
pelaksanaan  UU  No.5  tahun  1999  secara  tepat.  Selain  itu  pedoman  ini  diharapkan mampu  memberikan  penjelasan  yang  lengkap  namun  mudah  dimengerti  kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut berperan dalam upaya perwujudan iklim usaha yang sehat, yakni antara lain pelaku usaha, pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
KPPU  dalam  pembuktian  dugaan  penyalahgunaan  posisi  domina  menggunakan pendekatan yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
Pedefinisian pasar bersangkutan. KPPU menetapkan jangkauan atau cakupan dari pasar bersangkutan ( relevant market ) untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran  pasar  ini  menjadi  penting,  karena  dapat  mengidentifikasi  seberapa  besar penguasaan  produk  tertentu  dalam  pasar  tersebut  oleh  suatu  pelaku  usaha.  Dalam pasar bersangkutan yang cakupan terlalu sempit, maka sangat mungkin pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai menjadi pemegang posisi dominan. Sebaliknya apabila  definisi  pasar  produk  tersebut  cakupannya  terlalu  luas  maka  bisa  jadi  pelaku usaha  tersebut  tidak  dinilai  sebagai  pemegang  posisi  dominan.  Pasar  bersangkutan terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu dimensi produk ( set of products ) dan dimensi wilayah ( relevant geographic market ).
Pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1999 maka dapat diasumsikan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan memiliki market power yang cukup signifikan. Dalam menentukan posisi dominan, KPPU akan memperhatikan beberapa batasan atau hambatan yang dimiliki pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Batasan atau hambatan tersebut dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu 1) hambatan dari pesaing yang ada saat ini, 2) hambatan yang berasal dari pesaing  potensi,  dan  3)  hambatan  lain  misal  konsumen  ataupun  pemasok.  Pada prinsipnya apabila batasan atau hambatan tersebut relatif tidak signifikan maka posisi dominan yang dimiliki perusahaan akan semakin menguat.
Pembuktian  apakah  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  tersebut  telah melakukan  penyalahgunaan  posisi  dominan.  Perilaku  pelaku  usaha  dapat  dikatakan sebagai penyalahgunaan posisi dominan apabila dampak daari pelaku usaha dominan berpengaruh  negatif  terhadap  proses  persaingan  ( competitive  process ).  Secara konseptual  perilaku  yang  termasuk  sebagai  penyalahgunaan  posisi  dominan  secara umum  dapat  dibedakan  menjadi  2(dua)  kategori  yaitu  perilaku  yang  merugikan konsumen seperti penetapan harga yang sangat tinggi ( excessive high price ) dan perilaku yang  bersifat  eksklusif.  Perilaku  yang  dapat  dogolongkan  sebagai  perilaku  eksklusif adalah  perilaku  yang  bersifat  anti  kompetisi  karena  membatasi  atau  menghilangkan persaingan  dari  pelaku  usaha  pesaing  yang  sudah  ada  ( existing  competitor )  ataupun
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186
yang akan masuk ke pasar ( potential competitor ). Dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 telah dinyatakan secara eksplisit perilaku penyalahgunaan posisi dominan.
Jika melihat rumusan Pasal 25 UU No.5 tahun 1999 maka pendekatan yang digunakan adalah  per  se  illegal. 5 Dengan demikian  sepanjang unsur-unsur  yang diperlukan  telah terpenuhi, KPPU akan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran pasal yang dimksud telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Penhitungan  serta  penyajian  dampak penyalahgunaan  posisi  dominan  bertujuan  memperkuat  bukti  pelanggaran  dan penentuan  besaran  sanksi  apabila  terbukti  melanggar.  Cakupan  perilaku penyalahgunaan  dominan  cukup  luas,  sebagian  telah  diatur  dalam  pasal  tersendiri seperti  perilaku  perjanjian  tertutup  (Pasal  15)  perilaku  penguasaan  pasar  (Pasal  19), perilaku  jual  rugi  (Pasal  20),  dan  pasal  lainnya.  Perbedaan  utama  Pasal  25  mengenai penyalahgunaan posisi dominan  dengan pasal  lain  terkait adalah  penggunaan  ukuran pangsa pasar sebagai threshold. Aspek struktur pasar menjadi saangat penting di dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, sehingga pengenaan Pasal 25 harus diterapkan secara berhati-hati.  Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  6  Tahun  2010  penerapan  Pasal  25 dilakukan jika beberapa kondisi berikut terpenuhi yaitu:
Perilaku  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  terjadi  belum  terakomodasi  di  pasal- pasal lain; Perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan konsumen.
Dalam  praktiknya  KPPU  telah  menerapkan  ketentuan  Pasal  25  UU  No.5  Tahun  1999 dengan  pendekatan rule  of  reason .  Hal  tersebut  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  4 (oligopoly),  Pasal  13  (Oligopsoni),  Pasal  17  (Monopoli)  dan  Pasal  18  (monopsoni)  UU No.5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan rule of reason dalam penerapannya. Apabila  Pasal  25  diterapkan  dengan  pendekatan  per  se  illegal  maka  akan  membatasi pertumbuhan atau perkembangan pelaku usaha yang efisien, inovaatif dan kompetitif di pasar bersangkutan. Ketentuan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 ini dapat dielaborasi dengan beberapa pasal lainnya seperti Pasal 6, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28. Beberapa pasal lain tidak berimplikasi pada penerapan pasal oleh KPPU. KPPU dapat menerapkan dakwaan tunggal apabila terkait struktur  pasar  atau  menggunakan  pasal  lainnya  yang  terkait  dengan  pembuktian struktur  pasar  dan  perilaku  dari  terlapor  dalam  menyelidiki  dugaan  penyalahgunaan posisi dominan.
5 Bambang P Adiwiyoto, 2005, Konsep Dasar Persaingan Usaha , Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm.137.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186

## Conclusion
Penerapan  pendekatan  rule  of  reason  dalam  penyalahgunaan  posisi  dominan  adalah terdapat  dalam  Pasal  25  UU  No.5  Tahun  1999  dan  menyesuaikan dengan pasal-pasal lainnya  yang  terkait  dan  menggunakan  pendekatan  rule  of  reason  dalam penerapaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum persaingan usaha yaitu bukan untuk menghambat pelaku persaingan tetapi untuk mendorong persaingan yang sehat. Adanya Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas KPPU adalah menilai  semua  perjanjian  maupun  kegiatan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  maka  KPPU  memiliki kewenangan  untuk  menggunakan  secara  alternatif  salah  satu  dari  kedua  pendekatan yang berbeda.  Dalam  menentukan  salah satu  dari  2  (dua)  pendekatan  tersebut  KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik (best practice) untuk menilai suatu perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tertentu  dengan  tetap  berpedoman  pada  tujuan pembentukan UU No.5 Tahun 1999 yaitu efisiensi, inovasi dan kesejahteraan konsumen.

## Acknowledgments
Perlu  adanya  penyederhaan  dalam  pembuktan  menggunakan  pendekatan  rule  of reason.  Perlu  segera  merivisi UU  No.5  Tahun  1999  khususnya perumusan  pasal-pasal yang menggunakan pasal per se illegal, mengingat sanksi yang dikenakan bagi pelanggar pasal yang mengguakan pendekatan perse illegal.
Penerapan Pendekatan Rule of Reason Oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan Jurnal Hukum tora: 10 (2): 178-186

## References

## Book
A.M. Tri Anggraini, 2005, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal dalam Hukum Persaingan , prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
Bambang  P  Adiwiyoto,  2005, Konsep  Dasar  Persaingan  Usaha ,  Prosiding,  Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
Johnny  Inrahim,  2007, Hukum  Persaingan  Usaha,  Filosofi,  Teori  dan  Implikasi  dan Penerapannya di Indonesia, cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
Suharsril  dan  Mohammad  Taufik  M,  2010, Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor.
Suyud Margono,2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.

## Regulation
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pedoman  Pasal  25  tentang  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentaang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingaan usaha Tidak sehat.