## EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI

## Olga Nadina
olganadina.on@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia  recognizes  special  effort  for  death  penalty,  the  convict  has  right  to  submit  Clemency to  President.  However,  there’re  some  problem  regarding  death  execution  and  right  to  apply  for clemency.  The  legal  issues  are  death  execution  after  the  Decision  of  the  Constitutional  Court Number 107/PUU-XIII/2015 and legal consequences of death execution before  Presidential Decree of clemency being issued. In results, after the Decision of the Constitutional Court Number 107/ PUU-XIII/2015 petition for clemency are not bound to a certain period of time and can be submitted more than once, based on Article 2 Paragraph (3) of the Law on Clemency, death execution can be  carried  out  after  expiration  of  two  years  from  date  of  rejection.  Provisions  of Article  3  and Article 13 in Law on Clemency prohibit death row inmates being executed, before President issued Presidential Decree regarding rejection of clemency. If there are death row inmates who submit clemency, this has legal consequences the execution cannot be carried out and must be postponed until Presidential Decree regarding rejection of clemency issued.
Keywords: Death Execution; Death Row Inmates; Clemency.

## Abstrak
Negara Indonesia mengenal suatu upaya istimewa terhadap vonis pidana mati, yaitu terpidana mati berhak mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, terdapat permasalahan terkait eksekusi mati serta hak terpidana untuk mengajukan grasi. Isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait dengan eksekusi mati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum dari eksekusi mati sebelum diterbitkan Keputusan Presiden mengenai diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU- XIII/2015 permohonan grasi tidak terikat pada tenggang waktu tertentu dan dapat diajukan lebih dari satu kali, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Grasi, eksekusi mati dapat dilakukan setelah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan grasi. Selain itu, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Grasi pada intinya melarang terpidana mati untuk dieksekusi, sebelum Presiden memberikan jawaban atas grasi yang diajukan. Apabila terdapat terpidana mati yang mengajukan grasi, maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga diterbitkan Keputusan Presiden mengenai penolakan grasi.
Kata Kunci: Eksekusi Mati; Terpidana Mati; Grasi.

## Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara yang masih menganut pidana mati dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu Undang-Undang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.
Olga Nadina: Eksekusi Mati Terhadap 275

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 1, Januari 2019
Article history: Submitted 2 December 2018;  Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019

## 276
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Kemudian dijabarkan lebih lanjut bahwa pidana pokok tersebut berupa pidana mati dan pidana penjara. Selain KUHP, terdapat undang-undang lainnya yang memberlakukan sanksi pidana mati, diantaranya yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Narkotika.
Adapun, tata cara pelaksanaan pidana mati yang masih digunakan sebagai pedoman diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (selanjutnya disebut UU No.2/PNPS/1964) Terhadap vonis pidana mati, negara Indonesia mengenal suatu upaya yang dapat dilakukan, yaitu terpidana berhak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Grasi merupakan upaya istimewa yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. 1 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut UU Grasi) menyatakan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Namun tampaknya di Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan eksekusi mati serta terkait hak untuk mengajukan permohonan grasi sebagai upaya terakhir bagi terpidana mati, yaitu waktu tunggu untuk pelaksanaan eksekusi mati yang belum jelas pengaturannya. Undang-Undang tidak memberi batas waktu yang pasti terkait kapan eksekusi harus dilakukan setelah terpidana mati yang bersangkutan mendapat vonis pidana mati. Akibatnya, banyak ditemukan kasus ketika terpidana mati yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun di dalam penjara, namun tidak kunjung dieksekusi. Begitu pula halnya, jika terpidana mati telah mengajukan
1 Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, ( Teori  dan  Praktik  Hukum Acara  Pidana Khusus ) (CV Pustaka Setia 2016).[83].
permohonan grasi. Acap kali ditemukan dalam berita bahwa terpidana mati harus menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Keputusan Presiden (selanjutnya disingkat Kepres) terkait permohonan grasi mereka.
Permasalahan tersebut terjadi pada Sumiarsih, yang terbukti melakukan pembunuhan berencana pada 13 Agustus 1988 silam. Sumiarsih yang telah mendekam di penjara selama 20 tahun baru dieksekusi pada bulan Juli tahun 2008. 2 Selain Sumiarsih, sudah cukup banyak terpidana mati yang menunggu bertahun-tahun lamanya sebelum akhirnya dieksekusi mati. Bahkan ditemukan kasus seorang terpidana mati, Rodrigo Gularte yang mengalami gangguan jiwa.
Terkait ketidakpastian tersebut khususnya pada permasalahan grasi, pemerintah terus melakukan perbaikan aturan hukum terkait grasi. Terhadap jangka waktu permohonan grasi yang dahulu tidak diberi batas waktu tertentu untuk mengajukannya, saat ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang menyatakan bahwa Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2015,
Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan dalam Putusan Nomor 107/PUU- XIII/2015, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, untuk mengajukan permohonan grasi kembali seperti aturan terdahulu yang tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini, terjadi permasalahan lainnya yang menarik untuk dianalisis yaitu pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman. Freddy Budiman mengajukan permohonan grasi sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan terhadap vonis pidana mati pada tingkat Peninjauan Kembali. Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis 28 Juli 2016. 3 Akan tetapi, sebelum
2 Penolakan Grasi Sumiarsih Dipertanyakan, (2007) <https://nasional.kompas.com>, dikun- jungi pada tanggal 27 Oktober 2018.
3 Esthi Maharani, ‘Terpidana Mati Freddy Budiman Ajukan Grasi’, (2016) <www.republika. co.id>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.

## Olga Nadina: Eksekusi Mati Terhadap

## 278
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 201918
Presiden mengeluarkan Keputusan apakah permohonan grasi terhadap Freddy Budiman ditolak atau diterima, pada hari Jumat tertanggal 29 Juli 2016 dini hari dilakukan eksekusi mati terhadap Freddy Budiman di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 4
Berdasarkan latar belakang serta berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati yang sedang mengajukan permohonan grasi.

## Ketentuan Pidana Mati dalam Beberapa Undang-Undang
Awal eksistensi pidana mati di Indonesia diatur dalam KUHP yang berasal dari negeri Belanda, dahulu dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht (WvS).
Pada tanggal 1 Januari 1918, WvS dibawa ke Indonesia dan mulai digunakan berdasarkan asas konkordansi bersamaan dengan zaman kolonisasi Belanda. 5
Dalam sistem pidana di Indonesia, pidana mati merupakan pidana terberat. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP antara lain sebagai berikut:
a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104 KUHP, Pasal 105 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP dan Pasal 129 KUHP).
b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (3) KUHP dan Pasal 340 KUHP).
c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2)).
d. Bajak laut, perampokan di pantai, di tepi laut dalam air surut dan perampokan di sungai yang menyebabkan orang mati (Pasal 444 KUHP).
Selain diatur oleh KUHP, terdapat tindak pidana yang diancam dengan pidana mati yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain sebagai berikut:
1. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4 Hanz Jimenez Salim, ‘Kronologi Eksekusi Mati Freddy Budiman dan 3 WN Asing’, (2016) <www.liputan6.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
5 Robby Septiawan Permana Putra, R.B. Sularto dan Untung Sri Hardjanto, ‘Problem Konsti- tusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia’, (2016) 5 Diponegoro Law Journal.[2-3].
2. Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Pasal 6 dan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Penerapan pidana mati lebih menekankan pada Teori Pembalasan yang menekankan bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. 6 Pemerintah menerapkan pidana mati dengan tujuan memberikan efek jera dan rasa takut agar dapat memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tidak diinginkan adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara.

## Alasan Penundaan Pidana Mati
Ketika hakim menjatuhi vonis pidana mati, terpidana mati masih diberikan beberapa kesempatan untuk memohon pengampunan sehingga terjadi penundaan terhadap pelaksanaan eksekusi mati. Contohnya, ketentuan dalam Pasal 3 UU Grasi yang menyatakan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai upaya yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati. Penjatuhan  pidana mati perlu memperhatikan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). 7 Sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI Tahun 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU tentang HAM), dalam beberapa ketentuan pasalnya telah menegaskan
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[92].
7 Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia, (2015) <http://elsam.or.id/>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Terkait dengan hal ini, Jaksa Agung Basrief Arief mengemukakan bahwa sesuai dengan UU No. 2/PNPS/1964, disyaratkan terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Permintaan ini harus dipenuhi karena merupakan perwujudan hak-haknya sebagai terpidana, oleh sebab itu eksekusi mati dapat ditunda pelaksanaannya.
Setelah keseluruhan hak-hak terpidana dilalui dan telah terpenuhi semua, maka eksekusi dilaksanakan. 8
Albert Camus memberikan argumen bahwa pidana mati sebaiknya ditunda yaitu dikarenakan sifat dari pidana mati yang tidak dapat dikoreksi kembali. Jika si terpidana terbukti tidak bersalah, maka negara selaku eksekutor tidak bisa mengembalikan hidup yang hilang. Dalam banyak kasus di Indonesia, kesalahan penghukuman ( wrongful  conviction ) menjadi sesuatu yang seringkali ditemukan dalam praktik peradilan pidana. Padahal untuk pidana mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi ( irreversible ). 9
Alasan lain pelaksanaan eksekusi pidana mati perlu dilakukan penundaan dalam kaitannya dengan hubungan bilateral Indonesia kepada negara sahabat. Contohnya, Mary Jane Fiesta Veloso yang eksekusi matinya ditunda. Hal ini berdasarkan permintaan dari Presiden Filipina kepada Presiden Joko Widodo sebagai bukti dari hubungan baik Indonesia dan Filipina yang berlangsung selama ini. Sebab, kesaksian Mary Jane dibutuhkan terkait sebuah kasus perdagangan manusia yang tengah berlangsung di Filipina. 10
8 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Mati’, (2014) <https://www. hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggan 3 Januari 2019.
9 Arman  Dhani,  ‘Refleksi  Tentang  Hukuman  Mati’,  (2016)  < https://tirto.id>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.
10 Kate Lamb dan Nurhadi Sucahyo, ‘8 Terpidana Dieksekusi, Hukuman Mary Jane Ditunda’,
(2015) <https://www.voaindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.

## Upaya Terpidana Mati Untuk Mendapatkan Keringanan Hukuman Melalui Grasi
Grasi merupakan upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan kepada Presiden agar terhindar dari pelaksanaan pidana mati. Jika terpidana yang dijatuhi pidana mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun tidak membuahkan hasil, maka upaya grasi menjadi jalan terakhir yang dapat mengubah putusan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa perubahan jenis pidana yang telah dijatuhkan, peringanan pidana dan penghapusan pidana. 11
Satu hal yang harus diperhatikan ketika seorang terpidana hendak mengajukan Grasi, yaitu terpidana harus mengaku bersalah bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana yang akibatnya ia harus menjalani suatu hukuman pidana. Jika terpidana tidak mengakui atau tidak merasa bersalah terhadap hukuman yang diterimanya, grasi  tidak  dapat  diajukan.  Oleh  karena  filosofi  dari  permohonan  grasi  adalah meminta pengampunan kepada Presiden, maka dengan meminta pengampunan terpidana telah menerima dan menyetujui tindak pidana yang dilakukannya, lalu kemudian ia diberi hak untuk memohon ampun kepada Presiden.
Persyaratan untuk mengajukan permohonan grasi diatur dalam Pasal 2 UU Grasi yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah dua tahun. Mengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang menyatakan bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Grasi pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan kepada terpidana hak mengajukan grasi, oleh hakim atau
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pasal 8 ayat (1) UU Grasi mengatur bahwa permohonan grasi dibuat secara tertulis dan dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada Presiden. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
Pasal 8 ayat (4) UU Grasi mengatur bahwa permohonan grasi dikirimkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu yang diatur oleh Pasal 9 UU Grasi yaitu paling lambat 20 hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi. Berdasarkan Pasal 10 UU Grasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) bahwa Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

## Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU- XIII/2015
Hak terpidana mati untuk mengajukan grasi mengalami perubahan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mencabut keberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan amar putusan tersebut, maka hak terpidana untuk mengajukan permohonan grasi kembali seperti aturan terdahulu yaitu untuk mengajukan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Hal ini memberikan implikasi terhadap pelaksanaan putusan yang menjatuhkan vonis mati. Prosedur grasi yang tidak diberikan kepastian mengenai batas waktunya inilah yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi karena sulit untuk memastikan kapan terpidana akan mengirimkan permohonan grasi.
Permasalahan berikutnya adalah bagaimana kejaksaan dapat menentukan waktu untuk melaksanakan eksekusi mati di dalam ketidakpastian akibat Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015. Pasca putusan tersebut, permohonan grasi tidak lagi terikat pada tenggang waktu tertentu, sehingga permohonan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, untuk memastikan waktu dari pengajuan permohonan grasi sampai dilakukannya eksekusi mati kembali lagi Pasal 2 ayat (3) UU Grasi yang mengatur:
“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima”.
Apabila Kepres penolakan grasi yang terbit telah lewat dari jangka waktu dua tahun dan terpidana tidak mengajukan grasi, maka Jaksa diperkenankan untuk melakukan eksekusi. Dalam tugasnya selaku eksekutor, terkait eksekusi mati Jaksa harus memastikan apakah terpidana telah melakukan semua upaya hukum sebagai bagian dari haknya.  Apabila terpidana mati dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk mengajukan grasi, Jaksa membuat Berita Acara Penolakan Hak Terpidana Mengajukan Grasi. 12
Jika terpidana hendak mengajukan permohonan grasi maka pelaksanaan eksekusi kembali mengacu pada Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 UU Grasi yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 3 UU Grasi
“Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati.”
Pasal 13 UU Grasi “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”
12 Reja Hidayat, ‘Hukuman Mati Pekerjaan yang Tidak Menyenangkan’, (2016) <https://tirto. id/>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2018.

## Olga Nadina: Eksekusi Mati Terhadap
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melakukan eksekusi mati terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi, jaksa harus menunggu hingga Kepres tentang penolakan permohonan grasi dikeluarkan oleh Presiden. Apabila permohonan grasi terpidana yang bersangkutan ditolak, baru kemudian jaksa dapat melakukan eksekusi pidana mati.

## Hak Terpidana Mati Untuk Mendapatkan Pengampunan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Meskipun negara Indonesia masih memberlakukan pidana mati, tetapi berbagai peraturan hukum telah menyediakan jaminan perlindungan bagi terpidana yang akan menghadapi eksekusi mati. Perlindungan tersebut memberikan jaminan bagi terpidana terhadap perlindungan haknya yang  mencakup hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dan hak untuk mengajukan grasi atau pengampunan yang harus dipatuhi di semua kasus. Sistem peradilan pidana menganut prinsip due process of law yang dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum yang bersangkutan, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa tersedia telah diterapkan. 13 Menghukum mati seseorang melalui proses yang tidak menghormati standar dasar peradilan yang adil akan melanggar hak hidup terpidana tersebut. Hak terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan merupakan bentuk perwujudan atas hak hidup setiap manusia sebagaimana telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :
Pasal 28A UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Pasal 4 UU tentang HAM “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.”
Pasal 9 ayat (1) UU tentang HAM “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”
Berdasarkan KUHAP hak-hak untuk terpidana diatur salah satunya pada Pasal 196 ayat (3) huruf c. yang menyatakan bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu hak penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
Prosedur yang adil dan layak sebagai bentuk penghormatan atas HAM sebaiknya diterapkan pula pada saat terpidana mengajukan pengampunan atau peringanan dengan memberikan kesempatan pengajuan semua bukti relevan dan menguntungkan bagi pengajuan grasi. Hal ini senada dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa :
“Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Pengampunan maupun keringanan untuk hukuman mati dapat diberikan dalam segala kasus.”
Terpidana mati haruslah terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya untuk hidup dan telah menerima hak-haknya ketika dia akan dieksekusi mati. Walaupun pidana mati masih diterapkan, namun apabila masih terdapat upaya peradilan yang dilakukan, tentu saja terpidana yang bersangkutan tidak boleh dieksekusi mati.

## Analisis Kasus Terkait Eksekusi Mati di Indonesia
Pada tanggal 29 Juli 2016 lembaga kejaksaan melakukan eksekusi mati Gelombang III, terkait eksekusi mati tersebut beberapa lembaga pemerhati HAM menduga terjadi eksekusi mati yang dilaksanakan terhadap seorang terpidana

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
mati sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai diterima atau ditolaknya permohonan grasi. 14
Eksekusi tersebut terjadi kepada terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman yang dijatuhi pidana mati pada 15 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas penyelundupan 1.412.475 pil ekstasi dari China dan 400.000 ekstasi dari Belanda. Vonis mati dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 15 Freddy Budiman membawa kasus ini ke tingkat kasasi, tetapi majelis hakim kasasi Artidjo Alkostar, Sri Murwahyuni, dan Surya Jaya menolak permohonan kasasi yang diajukan. 16 Freddy Budiman kemudian mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu Peninjauan Kembali, namun kembali ditolak pada tanggal 20 Juli 2016 oleh Mahkamah Agung.
Hingga sampai permintaaan Peninjauan Kembali, Freddy Budiman belum pernah mengajukan grasi. Setelah Peninjauan Kembali ditolak, dengan adanya Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 membuka peluang bagi Freddy Budiman. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, UU Grasi memberikan batasan bahwa terhadap permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali dalam tenggang jangka waktu satu tahun. Dengan adanya Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 grasi tidak lagi diberikan batasan apapun, sehingga grasi dapat diajukan lebih dari sekali dan juga tidak ada lagi tenggang waktu yang mengikat. Sehingga, dalam ranah hukum pidana mengenal asas manakala terdapat peraturan baru yang lebih meringankan, maka peraturan yang paling menguntungkan terpidana yang digunakan, bilamana dilakukan perubahan terhadap suatu peraturan. 17
Setelah terbukanya hak tersebut, Freddy Budiman mengajukan grasi pada hari Kamis, tertanggal 28 Juli 2016. 18 Mengacu pada Pasal 3 UU Grasi mengatur bahwa permohonan
14 Prima Gumilang, ‘Abaikan Grasi, Eksekusi Mati Tahap Tiga Dibawa ke Komnas HAM’, (2016) <https://www.cnnindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2018.
15 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, ‘PK Ditolak, Freddy Budiman Tetap Dihukum’,
(2016) <https://nasional.kompas.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018. 16 Andri Saubani, ‘MA: Freddy Budiman Tetap Dihukum Mati’, (2015) <https://republika. co.id>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[35].
18 Esthi Maharani, ‘Terpidana Mati Freddy Budiman Ajukan Grasi’, (2016) <www.republika. co.id>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Kemudian, ditegaskan pula dalam Pasal 13 UU Grasi menyatakan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Akan tetapi, sebelum Presiden mengeluarkan Kepres apakah permohonan grasi terhadap Freddy Budiman ditolak atau diterima, pada hari Jumat tertanggal 29 Juli 2016 dini hari dilakukan eksekusi mati terhadap Freddy Budiman di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 19 Dalam hal ini terdapat perbedaan prosedur eksekusi mati Freddy Budiman dengan ketentuan Pasal 3 serta Pasal 13 UU Grasi.
Eksekusi mati dilaksanakan dengan produk hukum berupa Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati. 20 Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 2/ PNPS/1964 yang mengatur bahwa tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Sehingga, apabila terpidana mati yang bersangkutan mengajukan permohonan grasi setelah diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati maupun setelah adanya pemberitahuan kepada terpidana, maka sudah tidak dimungkinkan lagi bagi Kejaksaan untuk menunggu jawaban atas pengajuan permohonan grasi terpidana mati tersebut. Pada kasus Freddy Budiman, diketahui bahwa ia baru mengajukan grasi pada hari Kamis, tertanggal 28 Juli 2016. Akan tetapi, pada hari Jumat tertanggal 29 Juli 2016 dini hari dilakukan eksekusi mati terhadap Freddy Budiman. Sehingga, selisih waktu antara pengajuan grasi dan pelaksanaan eksekusi hanya berjarak satu hari, dari sini dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati terhadap Freddy Budiman telah diterbitkan terlebih dahulu. Eksekusi mati yang dilakukan dalam kondisi demikian, sudah sesuai dengan prosedur.
19 Hanz Jimenez Salim, ‘Kronologi Eksekusi Mati Freddy Budiman dan 3 WN Asing’, (2016) <www.liputan6.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
20 Suriyanto, ‘Surat Perintah Eksekusi Terpidana Mati Dikeluarkan’, (2015) <https://www. cnnindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2108.

## Olga Nadina: Eksekusi Mati Terhadap

## Akibat Hukum Permohonan Grasi
Apabila permohonan grasi terpidana mati yang bersangkutan telah terkirim pada meja Presiden, tetapi Kejaksaan belum menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi maupun melakukan pemberitahuan eksekusi kepada terpidana, dengan mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 13 UU Grasi yang pada intinya melarang terpidana mati untuk dieksekusi, sebelum Presiden memberikan jawaban atas permohonan grasi yang diajukan. Maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga Presiden mengeluarkan Kepres mengenai penolakan permohonan grasi terpidana mati yang bersangkutan.
Sebelum eksekusi terpidana mati harus menerima dan telah diberikan pemenuhan hak-haknya, salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengampunan. Oleh karena itu, adanya permohonan grasi yang diajukan oleh pihak Freddy Budiman, sebagai perwujudan dari hak terpidana untuk mendapatkan pengampunan dalam rangka mempertahankan hidup serta kehidupannya, instansi kejaksaan wajib untuk menghormati hak tersebut. Oleh karena itu, akibat hukumnya jika terjadi eksekusi mati terhadap terpidana mati yang masih mengajukan grasi dan belum mendapatkan jawaban dari permohonan grasi yang diajukan adalah pelanggaran HAM dari terpidana yang bersangkutan. Prosedur tindakan, perlakuan dan pelaksanaan pidana mati harus melalui proses peradilan pidana yang adil ( fair trial ). Ketika upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman yang dilakukan oleh terpidana mati belum selesai, tentu saja yang bersangkutan tidak boleh dieksekusi mati.

## Kesimpulan
Pasca putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015, permohonan grasi tidak lagi terikat pada tenggang waktu tertentu, sehingga permohonan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, untuk memastikan waktu dari pengajuan permohonan grasi sampai dilakukannya eksekusi mati, maka kembali lagi Pasal 2 ayat (3) UU Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi dapat diajukan lagi dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. Sehingga, jika Kepres penolakan grasi yang terbit telah lewat dari jangka waktu dua tahun dan terpidana tidak mengajukan grasi, maka Jaksa diperkenankan untuk
melakukan eksekusi.
Terkait eksekusi mati terhadap terpidana mati yang sedang mengajukan grasi, apabila permohonan grasi diajukan sebelum Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi, maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga Presiden mengeluarkan Kepres mengenai penolakan permohonan grasi terpidana mati yang bersangkutan. Sebelum dieksekusi, hak dari terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan harus terpenuhi, hak tersebut tercantum dalam beberapa peraturan seperti, Pasal 196 ayat (3) huruf c. KUHAP dan Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sehingga, jika terjadi eksekusi mati terhadap terpidana mati yang masih mengajukan grasi dan belum mendapatkan jawaban dari permohonan grasi yang diajukan akibat hukumnya adalah pelanggaran HAM dari terpidana yang bersangkutan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, Teori  dan  Praktik  Hukum  Acara Pidana Khusus (CV Pustaka Setia 2016).
J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus  Hukum , (Bumi Aksara 1995).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Rineka Cipta 2008).
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Penerbit UNDIP 1998).

## Jurnal
Robby Septiawan Permana Putra, R.B. Sularto dan Untung Sri Hardjanto, ‘Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia’, (2016) 5 Diponegoro Law Journal.

## Laman
Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia, http://elsam.or.id/, 12 April 2015, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.
Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “PK Ditolak, Freddy Budiman Tetap Dihukum”,  https://nasional.kompas.com, 22 Juli 2016, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
Andri Saubani, “MA: Freddy Budiman Tetap Dihukum Mati”, https://republika. co.id, 17 April 2015, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
Arman  Dhani,  “Refleksi  Tentang  Hukuman  Mati”, https://tirto.id, 29 Juli 2016, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.
Esthi Maharani, “Terpidana Mati Freddy Budiman Ajukan Grasi”, www.republika. co.id, Rabu 27 Juli 2016, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018.
Hanz Jimenez Salim, “Kronologi Eksekusi Mati Freddy Budiman dan 3 WN Asing”, www.liputan6.com, 29 Juli 2016, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018
Kate Lamb dan Nurhadi Sucahyo, “8 Terpidana Dieksekusi, Hukuman Mary Jane Ditunda”,  https://www.voaindonesia.com, 19 April 2015, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.
Penolakan Grasi Sumiarsih Dipertanyakan, https://nasional.kompas.com, 14 Juli 2007, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2018.
Prima Gumilang, “Abaikan Grasi, Eksekusi Mati Tahap Tiga Dibawa ke Komnas HAM”,  https://www.cnnindonesia.com, 11 Agustus 2016, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2018.
Reja Hidayat, “Hukuman Mati Pekerjaan yang Tidak Menyenangkan”, https://tirto. id/, 5 September 2016, dikunjungi pada tanggal 9 November 2018.
Suriyanto, “Surat Perintah Eksekusi Terpidana Mati Dikeluarkan”, https://www. cnnindonesia.com, 24 April 2015, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2108.
Tri Jata Ayu Pramesti, “Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Mati, https://www. hukumonline.com, 12 Agustus 2014, dikunjungi pada tanggan 3 Januari 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

## 290 Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019

## Olga Nadina: Eksekusi Mati Terhadap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).
HOW TO CITE: Olga Nadina, ‘Eksekusi Mati terhadap Terpidana Mati yang sedang dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi’ (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction .