## REFORMULASI PERATURAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

## Muhammad Muhtarom
Program Studi Magister Hukum Islam Sekolah Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta E-Mail: mm130@ums.ac.id
Abstract: The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given rise to legal problems for Cooperative of Syariah Micro Finance, because the cooperatives governed by two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance in - stitutions (MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision and oversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to anoth - er. The legal problems required solutions through reformulation of laws of the Syariah MFI’s.
Keywords : reformulation of law; cooperatives; syariah micro finance
Abstrak :  Kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memunculkan problem hukum bagi lembaga keuangan mikro syariah yang ber- badan hukum Koperasi, karena LKM ini diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturan perundangan perkoperasian dan  peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya du - alisme  peraturan  hukum  ini  telah  menimbulkan  tumpang-tindih  pengaturan,  pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya di antara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui reformu - lasi peraturan hukum yang berkaitan dengan LKM Syariah.
Kata kunci : reformulasi peraturan; perkoperasian; lembaga keungan mikro syariah

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  Sebagai sebuah proses kon- struksi, keberadannya tidak lepas dari berb- agai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling ber- hubungan satu sama lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia ten- tang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.  Oleh karenanya hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat setempat terutama ide mengenai keadilan 1
1   Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Ci-
Seiring dengan perkembangan hukum un- tuk mengakomodasi kepentingan negara modern, masyarakat juga menginginkan fungsi hukum yang dapat menjamin kepas- tian dan kegunaan dalam hubungan mere- ka satu sama lain.  Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah diintrodusir oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan,  kegunaan dan kepastian. 2 Substansi hukum yang bagaimanakah yang secara konkrit dipandang adil dan tidak adil? dan bagaimanakah cara atau prosedur untuk menegakkan nilai keadilan, agar hu-
tra Aditya Bakti, 1966),  hlm. 18 2  Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pi- dana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 20013) hlm. 54
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom)
kum benar-benar terwujud secara nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia? Hal ini memerlukan bentuk rumusan nor- matif yang konkrit agar mengandung ke- pastian, sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku yang predicable bagi semua anggota masyarakat.
Salah satu persoalan yang saat ini se- dang dihadapi masyarakat menyangkut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hu- kum adalah persoalan di bidang hukum lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya LKM syariah yang berbadan hokum Kopera- si. Persoalan hukum tentang LKM syariah di Indonesia sebenarnya telah lama ber- langsung  akan tetapi sampai saat ini belum dapat teratasi secara memadahi. Problem hukum LKM syariah seperti itu memang merupakan problem umum perihal lemba- ga keuangan mikro ( micro finance MFi ) yang banyak dijumpai juga di negara-negara lain dengan cara penyelesaiannya yang berane- ka pula. 3 Problem hukum yang dihadapi oleh LKM awalnya berakar dari masalah legalitas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Kegiatan peng- himpunan dana simpanan/ tabungan mer- upakan usaha penggalian dana dari mas- yarakat yang sangat penting bagi LKM untuk menjalankan  usaha intermediasi keuangan (simpan-pinjam). Namun, kegia- tan penghimpunan simpanan dana yang dilakukan LKM menghadapi kendala hu- kum karena adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang   Nomor 7 Ta- hun 1992   tentang Perbankan  sebagaima- na telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor   10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan  yang menen- tukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpunan dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengaturnya. Proses pem- bentukan undang undang khusus untuk
3  Patrick Meagher, Microfinance  Regulation  in Developing Countries: A Comparative Review of Current Practice, (University of Maryland: IRIS
Center, 2002)
melegalisasi usaha LKM itu berlangsung demikian alot dan berlarut. Barulah kemu- dian pada tahun 2013 undang undang khu- sus itu berhasil diwujudkan, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Ta- hun 2013 adalah sebuah langkah kemajuan bagi keberadaan LKM dan diharapkan akan dapat mengatasi masalah ketidak-pastian hukum LKM dan dapat memberikan legali- tas kegiatan penghimpunan dana simpanan dari masyarakat. Namun, ternyata lahirn- ya Undang Undang ini telah berimplikasi pada terjadinya pengaturan secara ganda bagi Koperasi. Sebab Koperasi menjadi be- rada di bawah pengaturan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berlakunya dualisme hukum bagi LKM Syariah itu menuntut adanya kehar- monisan antara kedua macam peraturan hukum, agar LKM Syariah dapat mematuhi kedua-duanya tanpa dihadapkan masalah inkonsistensi yang menyebabkan adanya ketidak-pastian hukum.
Berdasarkan hal itu maka setelah la- hirnya undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, maka bagaimanakah keharmonian peraturan hukum yang men- gatur tentang LKM Syariah? Apa kelemaha- man hukum yang terdapat di dalam kedua macam peraturan perundangan tersebut, dan bagaimanakah solusi pemecahannya? Tulisan ini bermaksud hendak menyajikan hasil penelitian terkait dengan problem du- alisme hukum yang terjadi dalam pengatur- an LKM Syariah tersebut, beserta alternatif pemecahannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sikronisasi hukum. 4 Melalui studi pustaka ( library research ) terhadap 4  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hu- kum, (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 51
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualititaif.
Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diambil dari bah- an pustaka, meliputi antara lain bukubuku hukum, literatur, peraturan perundangun- dangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pe- nelitian ini. Data sekunder tersebut bersum- ber dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang ber- kaitan dengan perbankan, perkoperasian, dan lembaga keuangan mikro.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA- SAN

## 1.  Disharmoni Peraturan Hukum tentang LKM Syariah
Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Un- dang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang harus dipilih, yaitu an- tara badan hukum Koperasi atau badan hu- kum Perseroan Terbatas (PT).  Berdasarkan ketentuan tersebut berarti secara yuridis LKM yang berbadan hukum Koperasi den- gan sendirinya akan berada di bawah pen- gaturan 2 macam perundang-undangan se- cara bersamaan, yaitu: (1)  Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopera- sian beserta peraturan pelaksanaannya dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan pelaksanaannya. LKM Syariah atau badan usaha Koperasi yang khusus menjalankan usaha keuangan, terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Sim- pan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi secara umum dia- tur di dalam Undang Undang Nomor 25 Ta- hun 1992 tentang Perkoperasian. KSP dan USP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Se- dangkan Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Sya-
riah diatur dengan Peraturan Menteri Neg- ara Koperasi dan UKM Nomor: 16 /Per/M. KUKM/IX/2015. 5
Ketentuan hukum dari Pasal 5 ayat (1) tersebut telah menyebabkan terjadinya pen- gaturan ganda bagi LKM Syariah. Dualisme pengaturan hukum itu berimplikasi pada terjadinya tumpang-tindih kewenangan an- tar instansi yang mengatur, inkonsistensi, dan kontradiksi-kontradiksi dalam penga- turan, pengawasan dan pembinaan terha- dap LKM Syariah. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuan- gan Mikro mengatur secara umum untuk semua jenis LKM, baik skala kecil maupun skala besar, mengatur secara ketat disertai dengan berbagai bentuk ancaman sanksi.
Model pengaturan yang diterapkan adalah dengan menggunakan pengaturan yang berasas kehati-hatian perbankan ( pruden- tial banking principles ). LKM Syariah diatur oleh Undang undang ini dengan pengatur- an dan pengawasan yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diber- lakukan kepada semua LKM. Cara pengaturan dalam Undang Un- dang Nomor 1 Tahun 2013 itu sangat ber- tolak-belakang dengan cara pengaturan dalam peraturan perundangan perkopera- sian yang berprinsip memberikan otonomi, kemandirian, dan kelonggaran bagi LKM Syariah. Hal itu telah menimbulkan persoa- lan hukum baru bagi LKM Syariah. Adanya tumpang-tindih tentang pembinaan, penga- turan dan pengawasan LKM Syariah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ter- dapat pada kedua macam peraturan pe- rundangan. Menurut Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 ten- tang Perkoperasian, pembinaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi. 6 Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Un-
5  Peraturan Menteri Negara  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah  Republik  Indonesia  No- mor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelak- sanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  oleh Koperasi.
6  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom)
dang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lemba- ga Keuangan Mikro, kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM (termasuk Koperasi) adalah di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: “Pembinaan, pen- gaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Berdasarkan kedua aturan tersebut timbul pertanyaan siapakah yang berwenang untuk melaku- kan pengautran dan pembinaan terhadap LKM Syariah? Apakah kementerian Koper- asi ataukah Otoritas Jasa keuangan? Dualisme peraturan perundangan yang berlaku bagi LKM Syariah juga menimbul- kan inkonsistensi pengaturan. Menurut peraturan perundangan perkoperasian, LKM Syariah menjalankan usaha dengan prinsip kemandirian. Pengertian kemandi- rian Koperasi yaitu dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain, per- caya pada kemampuan sendiri,  otonom, swadaya, mengelola sendiri, serta berani mempertanggung-jawabkan perbuatannya sendiri. Berdasarkan prinsip koperasi itu Pemerintah bertugas memperkuat dan ikut menjaga terpeliharanya prinsip kemandi- rian Koperasi. Hal ini diperjelas oleh Un- dang Undang Perkoperasian bahwa untuk melaksanakan peranannya dalam menetap- kan kebijaksanaan pembinaan Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan, perkem- bangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pem- binaan tersebut dilaksanakan tanpa men- campuri urusan internal organisasi Koper- asi. Prinsip kemandirian Koperasi itu tel- ah memberikan otonomi kepada Koperasi, sehingga kegiatan pengaturan dan penga- wasan di dalam LKM Syariah merupakan urusan internal organisasi yang diatur dan diawasi sendiri melalui organ Pengurus dan Pengawas Koperasi sendiri. Sedangkan cara pengaturan, pengawasan dan pembinaan LKM menurut  Undang Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, semua LKM diperlakukan secara sama, tanpa membedakan skala usaha kecil
dan besar, Semua LKM diatur dan diawasi oleh OJK secara prudent layaknya lembaga keuangan bank.  Cara pengaturan yang de- mikian tidak selaras  dengan pengaturan dalam peraturan perundangan perkopera- sian,  yang nersifat mendidik, meemberday- akan dan memberikan kelonggaran. Cara pengaturan yang prudent akan sangat mem- batasi ruang gerak dan pertumbuhan LKM, terutama LKM Syariah yang lazim dimulai dari skala kecil atau yang melalui tahap per- intisan kegiatan kewirausahaan mikro.
Dualisme pengaturan bagi LKM Sya- riah akan menyulitkan LKM Syariah me- nentukan aturan hukum mana yang harus dipatuhi. Padahal terdapat beberapa perbe- daan kontradiktif antara pengaturan dari peraturan hukum perkoperasian dengan peraturan LKM, diantaranya pengatur- an mengenai: (1) syarat pendirian, (2) ijin usaha, (3) syarat pemodalan, (4) lingkup kegiatan usaha, (5) kewajiban membuat laporan, (6) pengawasan, (7) pengumuman laporan keuangan, dan (8) ancaman sank- si. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah membuat pengaturan tentang kelembagaan dan tata-kelola LKM secara umum. Penga- turan terhadap LKM yang berbadan hukum Koperasi seperti yang diatur di dalam Un- dang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuanagn Mikro tersebut berarti memaksakan semua LKM Syariah wajib menjalankan usahanya layaknya lembaga perbankan (mikro) yang bersifat prudent . Mengapa diatur secara demikian, dan jika itu berlaku juga untuk LKM Syariah kecil maka bagaimanakah masa depan nasib Ko- perasi kecil yang tersebar seantero wilayah Indonesia? Apakah pengaturan yang de- mikian mengandung nilai keadilan, keman- faatan dan keefektifan hukum? Berkenaan dengan cara pendirian badan hukum Koperasi sudah terdapat aturannya secara jelas di dalam peraturan perundangan perkoperasian, yaitu dengan cara pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pemerintah. Jika Akta Pendirian itu sudah disahkan, maka den- gan sendirinya akta itu berlaku sebagai ijin
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
usaha, sehingga koperasi tidak perlu lagi mengajukan ijin usaha. Akan tetapi di da- lam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hal itu diatur secara berbeda karena LKM Kopersi harus mengajukan ijin usahanya ke Otor- itas Jasa Keuangan. Perbedaan-perbedaan pengaturan dari kedua Undang Undang tersebut merupakan pengaturan yang ber- sifat tumpang-tindih ( ovelapp ) yang menye- babkan ketidak-pastian hukum bagi LKM Syariah.
Tumpang tindih kewenangan terjadi an- tara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal antara kedua instansi menggunakan cara pengaturan, pengawasan dan pembinaan yang sangat berbeda dan bertolak-belakang. Dualisme pengaturan juga mengakibatkan inkonsis- tensi dalam mengatur terhadap LKM Sya- riah, sebab di satu sisi LKM Syariah dikem- bangkan dengan prinsip kemandirian yang bersifat mengatur-diri dan mengawasi-diri, di sisi lain diberikan regulasi secara berla- wanan, yaitu dengan pengaturan berasas kehati-hatian ( prudential regulation ) dan di- awasi oleh OJK dengan disertai ancaman sanksi-sanksi. Inkonsistensi pengaturan itu berimplikasi pada ketidak-selarasan dan kontradiksi norma-norma antara regulasi dalam perkoperasian dengan regulasi da- lam LKM. Kontradiksi norma-norma itu ditemukan pada; Pertama, adanya laran- gan untuk menjalankan usaha bagi semua LKM, baik skala kecil atau besar, jika tan- pa mendapat ijin dan terpenuhinya pers- yaratan dari OJK, adalah sebuah ketentuan yang berlawanan dengan sistem kewirau- sahaan dan kemandirian usaha masyarakat mikro dalam kegiatan Koperasi. Sebab ke- giatan Koperasi dapat dimulai dari ben- tuk kelompok usaha yang sederhana sejak sebelum berbadan hukum (pra koperasi). Kedua, regulasi dalam LKM yang berlaku bagi semua LKM tanpa pembedaan ska- la kecil dan besar, yang mewajibkan pers- yaratan pemodalan minimal adalah suatu bentuk pemaksaan kepada LKM Syariah kecil untuk harus memulai usahanya dari
skala modal tertentu. Pemaksaan (kewa- jiban) yang demikian tidak selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menumbuh-kem- bangkan kewirausahaan masyarakat mikro yang dibina dari skala kecil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan modal lembaga mikro yang bersangkutan. Ketiga, regula- si dalam LKM yang diberlakukan kepada semua LKM tanpa pembedaan skala kecil dan besar yang semuanya diatur secara pru- dent adalah suatu bentuk pemaksaan kepa- da LKM Syariah kecil untuk wajib berpola kerja formal-profesional layaknya usaha perbankan. Pengaturan yang demikian ber- tentangan dengan regulasi dalam perkoper- asian yang memperkuat kemandirian LKM Syariah dan memberi kelonggaran serta kemudahan. Keempat, ketentuan ancaman sanksi-sanksi admnitratif dan pidana yang diberlakukan untuk semua LKM Syariah, adalah sangat bertolak-belakang dengan norma-norma tentang pembinaan, pem- berdayaan, perlindungan dan pengayoman terhadap Koperasi, terutama bagi LKM Sya- riah kecil. Kelima, regulasi dalam perkop- erasian yang memberikan otonomi dan ke- mandirian bagi semua LKM Syariah, skala kecil maupun besar,  tanpa pembatasan ke- mandirian dan otonomi sampai batas-batas skala tertentu, akan menumbuhkan suatu LKM Syariah yang  berkapasitas bank tetapi berada di luar pengaturan dan pengawasan OJK. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari regulasi LKM. Jika Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan hendak mengatur secara kom- prehensif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan layanan jasa keuangan mikro, maka substansi hukum yang terkandung dalam  undang undang itu secara normatif maupun praktis masih belum sinkron dan dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangan perkoperasian, serta belum harmonis den- gan kebutuhan atau kondisi riil masyarakat mikro. Padahal berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumantoro Martow- ijoyo, penggunaan kerangka hukum pru-
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom)
dential yang demikian bukanlah suatu cara pengaturan yang efektif dalam memberday- akan LKM dan tidak sesuai dengan karak- teristik LKM yang mandiri dan otonom 7 , apalagi bagi LKM yang berskala kecil atau masih tahap perintisan. Berdasarkan ha- sil penelitiannya, Sumantoro menyatakan bahwa pelaksanaan UU Perbankan No.
7/1992 yang mewajibkan Lembaga Kredit Pedesaan (LKP)  mengadaptasi sistem BPR, penerapan penilaian tingkat kesehatan berdasarkan kriteria CAMEL (capital ade- quacy, assets quality, management, earnings, liquidity), kewajiban pelaporan bulanan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan, berdampak negatif terhadap kinerja dan kelestarian LKP, karena membawa implika- si perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh  sebagian besar LKP. Apabila sistem BPR akan diterapkan sepenuhnya pada BKD, maka diperkirakan 90% dari seluruh BKD akan mengalami marjin yang negatip. 8
Keadaan lembaga-lembaga keuan- gan mikro pada kenyataannya lebih cocok dengan hukum yang bersifat mendidik, membina, dan melindungi seperti model pengaturan yang diterapkan dalam hukum perkoperasian. Di sinilah letak permasalah hukum yang mengatur tentang LKM Sya- riah, sehingga diperlukan adanya kerang- ka pengaturan dan pendekatan yang lebih komprehensif sebelum menyusun langkah singkronisasi peraturan perundang-un- dangannya. Terjadinya kesalahan dalam pendekatan dan pengaturan akan memicu terjadinya  disharmoni  dan  konflik-konflik dalam masyarakat, bahkan peraturan pe- rundangan itu berpotensi untuk tidak dapat berlaku efektif karena tidak dipatuhi oleh warga masyarakat.

## 2.  Faktor Penyebab Dualisme Hukum
7  Sumantoro Martowijoyo, Dampak Pember- lakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terha- dap Kinerja Lembaga Pedesaan . Disertasi. S3 Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 455 8 Ibid.
Lahirnya Undang Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak terlepas dari latar belakang pembuatannya. Sebelum keluarnya Un- dang-Undang ini, dengan berlakunya Pasal 16 dan Pasal 46  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaima- na telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Perbankan, setiap lembaga keuangan, termasuk LKM untuk melakukan penghimpunan dana simpanan masyarakat (PDSM). Syarat untuk dapat melakukan PDSM bagi lembaga keuangan harus memiliki uandang undang tersendi- ri yang mengaturnya. Ketentuan Pasal 16 itu hanya bersifat melarang LKM melaku- kan PDSM. Namun, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2913 ten- tang Lembaga Keuangan Mikro yang ber- tujuan melagalisasi LKM untuk melakukan PDSM, maka dengan undang undang itu ruang gerak LKM justru semakin menjadi terbatas. Undang-undang tidak membiar- kan lagi adanya LKM informal, sebab seti- ap LKM wajib memiliki ijin usaha dari OJK dan harus berbadan hukum. Setiap LKM bahkan dilarang melakukan kegiatan usaha jika LKM itu tidak memiliki ijin dari OJK. Jadi bukan hanya kegiatan usahanya yang dibatasi, bahkan keberadaan  atau status kelembagaan LKM itu yang wajib formal. Jadi kalau Pasal 16 pada prinsipnya han- ya melarang LKM melakukan PDSM, teta- pi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 bahkan melarang adanya semua jenis LKM yang informal. Negara hendak mengatur seluruh kegiatan usaha LKM yang pada umumnya sederhana dan informal itu den- gan pengaturan dan pengawasan secara prudent layaknya lembaga kuangan formal perbankan. Kerangkan hukum yang dit- erapkan dalam pengaturan LKM tersebut mencerminkan betapa pendekatan legisme hukum nampak dominan menguasasi alam berpikir para penyelenggara negara. Faktor-faktor yang menyebabkan keti- dak-harmonisan pengaturan hukum LKM Syariah tersebut antara lain: Pertama, adan- ya perbedaan dua kepentingan yang kon-
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
tras, yaitu antara kepentingan untuk pen- umbuhan dan melindungi kewirausahaan koperasi dengan kepentingan untuk penga- turan dan pengawasan yang ketat lembaga kuangan. Kedua, adanya perbedaan asas/ prinsip antara sistem perkoperasian yang mandiri atau otonom, dengan penerapan prinsip kehati-hatian ( prudential principles ) yang bersifat mengatur dan memaksa. An- tara kedua prinsip bersifat saling berto- lak-belakang, sehingga pemaksaan untuk menggunakan salah satu prinsip akan men- gorbankan prinsip lainnya. Ketiga, adanya pluralitas LKM yang beraneka-ragam tida- klah cocok dengan model pengaturan yang berbasis bentuk kelembagaan. Persoalan utamanya terletak pada kemampuan yang berbeda-beda dari berbagai macam LKM dalam menjalankan fungsi usaha keuangan- nya. Keempat , adanya kesulitan menemukan titik-temu, kesepakatan, dan koordinasi an- tar instansi sehingga sikap dan kebijakan antara keduanya inkonsistensi dan bertolak belakang. Kelima, cara pembentukan pera- turan perundang-undangan tentang LKM kurang menerapkan principles of legality, ser- ta asas pembentukan perundang-undangan yang baik. 9
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum positif yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang namun tidak ses- uai dengan hukum rakyat berkemungkin tidak akan dipilih warga masyarakat se- bagai petunjuk peri1akunya. 10 Demikian- lah apa yang tengah terjadi dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang menga- tur tentang pengelolaan dana masyarakat mikro, yang mengandung substansi hukum yang berbeda dengan kebutuhan dan aspi- rasi sebagian rakyat yang terwujud dalam bentuk praktek pelaksanaan atau kelaziman lembaga keuangan mikro.
Meskipun ditopang oleh sanksi-sank- si yang dilaksanakan secara terorganisasi oleh sejumlah aparat negara, namun hu-
9  Fuller, Morality of  Law , (New Haven. Conn: Yale University Press, 1971), hlm. 39-91 10  Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Mas- yarakat Perkembangan dan Masalah , Cet ke-2, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm 21
kum produk legislatif ini seringkali tidak efektif  dan  gagal  memperoleh  signifikansi sosialnya. Hal itu disebabkan oleh kenyata- an bahwa pada umumnya hukum undang undang  dipandang kurang sesuai dengan rasa keadilan untuk memperoleh kesempa- tan yang sama dalam memanfaatkan pelu- ang usaha sesuai dengan kapasitas mereka dan kebutuhan lingkungan setempat, se- hingga kepatuhan terhadap hukum yang berpola perbankan itu dipandang kurang menguntungkan kepentingan masyarakat mikro. Menurut Soetandyo, pengabaian dan penolakan itu akan semakin nyata apa- bila hukum negara ini ternyata hanya hen- dak memperbanyak jumlah kewajiban yang harus dipenuhi warga negara dan bukan hendak memberikan hak-hak baru yang akan menjamin warga untuk memperoleh layanan sosial yang memadai dari para pe- jabat negara. 11
Menghadapi kenyataan seperti itu, hu- kum undang-undang seakan-akan kehil- angan legitimasinya dan kehilangan daya keefektifan serta kebermaknaan sosiolo- gisnya.  Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa para “pelanggar” itu berkilah dengan merujuk ke dasar pembenar yang berada di ranah kesadaran dan keyakinan- nya sendiri. Itulah keyakinan hukum yang berakar kuat dalam struktur budaya warga masyarakat yang bisa sangat berbeda den- gan postulat yang diambil sebagai premis kebijakan negara, baik kebijakan yang ter- proses di badan-badan legislatif maupun yang diimplementasi di badan-badan ek- sekutifnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, pemerintah yang tetap mencita-citakan terwujudnya satu sistem hukum yang tung- gal ( monist ), yaitu hukum yang akan ber- laku sebagai satu-satunya rujukan normatif untuk perilaku hukum seluruh masyarakat akan selalu berusaha mempersempit (ka- laupun tidak sanggup meniadakan) kesen- jangan itu.
Kesenjangan hukum ( legal gap ) itu bu- kanlah merupakan fakta biasa, sebab the formal legal order dan the popular social order
11 Ibid
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom) menurut kebijakan para penguasa nega- ra sudah tidak sekadar dipandang sebagai dua yurisdiksi yang masing-masing diakui mempunyai ruang eksistensi sendiri secara terpisah. Oleh karena itu, timbullah adan- ya benturan-beturan kepentingan yang mencerminkan adanya kesenjangan terse- but. 12 Untuk mewujudkan hormonisasi atas dualisme peraturan hukum bagi LKM Sya- riah, peneliti menyarankan agar kerangka hukum yang dibangun untuk mengatur LKM yang pluralistis itu didekati dengan sudut pandang “kesadaran pluralitas” ( plurality conscious ) , dengan menggunakan pendekatan dan teori Triangular Concept of Legal Pluralism dari Werner Menski.
13 Teori ini merupakan pendekatan yang bersifat kombinasi atau paduan yang serentak an- tara pemberlakuan hukum Negara ( posited state-made legal rules ), hukum masyarakat ( social norms ), dan hukum etika-moral ( eth- ical values ).
Pendekatan pluralisme hukum itu dit- erapkan agar dimungkinkan untuk me- layani kebutuhan hukum secara tepat sesuai dengan keadaan masing-masing lembaga keuangan. Pendekatan pluralisme hukum ini merupakan suatu pendekatan perpaduan untuk dapat berlakunya hukum secara bersama-sama antara the formal legal order dengan the popular social order secara serempak. Pendekatan ini dijadikan kerang- ka dasar dalam melakukan harmonisasi hu- kum sehingga langkah sinkronisasi yang akan dilakukan terhadap dualisme pera- turan hukum mengenai LKM Syariah dapat terwujud secara terpadu dan harmonis.

## 3.  Konsep Reformulasi Peraturan Hu- kum
Langkah dan kebijakan Pemerintah untuk mengarahkan dan mefasilitasi agar
LKM menggunakan legalitas kelembagaan dan kegiatan usaha yang prudent layakn- ya sebuah bank sebenarnya sudah pernah
12 Ibid 13  Wemer Menski, Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa, second edition, ( UK: Cambridge Universuty Press , 2006) , hlm. 173
ditempuh oleh Pemerintah melalui pener- bitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta- hun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di dalam  Pasal 19 Peraturan Pemer- intah tersebut Pemerintah sudah mengambil langkah agar LKM, termasuk di dalamnya Koperasi, yang belum memiliki legalitas usaha menghimpuan dana simpanan mas- yarakat (PDSM) diarahkan agar menjadi bank mikro dan difasilitasi dengan menge- luarkan landasan hukum berupa Peratur- an Pemerintah tersebut. Namun demikian pada kenyataannya LKM banyak yang ti- dak melakukan transformasi menjadi bank mikro karena konsekuensinya akan diatur dan diawasi OJK (saat itu BI) yang bersifat prudent. Hal itu menunjukkan bahwa mod- el pengaturan perbankan yang prudent ku- rang diminati oleh LKM. Adapun lembaga keuangan yang cocok dan siap diatur  dan diawasi oleh OJK pad umumnya hanya lembaga keuangan yang sejak awal berdi- rinya memang bertujuan mendirikan lem- baga keuangan berbentuk bank, baik bank umum atau bank mikro (BPR).
Selain itu perlu dicermati pula pengala- man dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumantoro Martowijoyo. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitiannya Sumantoro diungkapkan sebagai berikut: 14 “bahwa dari penelitian terhadap 100 LKP beserta 303 nasabahnya di Jawa Tengah berhasil diuji bahwa pelaksa- naan UU Perbankan No. 7/1992 yang mewajibkan Lembaga Kredit Pedes- aan (LKP)  mengadaptasi sistem BPR, penerapan penilaian tingkat keseha- tan berdasarkan kriteria CAMEL (cap- ital adequacy, assets quality, manage- ment, earnings, liquidity), kewajiban pelaporan bulanan beserta peratur- an-peraturan pelaksanaan, berdampak negatif terhadap kinerja dan kelestar- ian LKP, karena: Pertama, membawa implikasi perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh  sebagian
14 Sumantoro  Martowijoyo, Dampak Pember- lakuan Sistem …, hlm 378
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
besar LKP. Apabila sistem BPR akan diterapkan sepenuhnya pada BKD, maka diperkirakan %90 dari seluruh BKD akan mengalami marjin yang negative. Kedua,........ dst. Ketiga, tidak mendorong efektivitas LKP sebagai lembaga pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan karena kriteria CAMEL tidak memperhatikan penyediaan sarana dan “pendalaman” akses pelayanan. Pada awal pember- lakuan CAMEL di tahun 1991/1992, jumlah pemimjam BKK menurun 11,6% jumlah peminjaman baru berkurang 23%, sebaliknya jumlah pinjaman  ra- ta-rata naik sebesar 26,8% “
Pengalaman yang patut diambil sebagai pelajaran bangsa ialah bahwa pemaksaan hukum kepada lembaga-lembaga mikro informal untuk diatur secara prudent mem- bawa implikasi perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur or- ganisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh  sebagian besar LKP. Apa- bila sistem BPR akan diterapkan sepenuhn- ya pada BKD, maka diperkirakan 90% dari seluruh BKD akan mengalami marjin yang negative.
Berdasarkan pengalaman mengenai ke- gagalan-kegagalan tersebut di atas, maka pemberlakukan peraturan perundangan yang memaksa LKM diatur dengan model perbankan dengan pengaturan dan penga- wasan yang ketat akan berimplikasi pada 2 kemungkinan, yaitu: (1) lumpuhnya banyak LKM atau terhentinya kegiatan usaha mer- eka, atau (2) tidak dipatuhinya peraturan perundangan tersebut, sehingga peraturan perundangan itu tidak dapat berjalan efek- tif. Peraturan yang demikian itu akan men- jadi masalah bagi LKM Syariah yang sejak awal pertumbuhannya sampai menjadi be- sar berkembang dalam sistem pengaturan yang berprinsip kemandirian dan otonom. Apalagi bagi LKM Syariah kecil jika diper- lakukan sama dengan LKM yang besar, yang samua kegiatannya diatur dan diawasi seperti layaknya lembaga perbankan juga. Uraian-uraian di atas maka dapat dism-
pulkan bahwa cara pengaturan terhadap lembaga keuangan jika mendasarkan atau menggunakan pendekatan kelembagaan akan menimbulkan berbagai kesenjangan hukum. Artinya, jika pengaturan itu di- dasarkan pada lembaga mana atau lembaga berbentuk apa yang berwenang melakukan usaha keuangan dan lembaga mana yang dilarang, aturan itu berpotensi menimbul- kan ketimpangan-ketimpangan. Alternatif cara pengaturan lainnya ada- lah dengan membuat regulasi yang meng- gunakan pendekatan fungsi dari lembaga keuangan itu. Jika lembaga keuangan ter- tentu telah mampu menjalankan fungsin- ya untuk meraih pasar pada skala tertentu, misal diukur dari jumlah peminjam atau penabung, maka lembaga keuangan itu diklassifikasikan  sebagai  lembaga  keuan - gan yang memiliki hak, kewajiban, laran- gan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dengan cara pengaturan sesuai den- gan tingkat kemampuan dalam menjalank- an fungsinya tersebut. Tingkat kemampuan yang berbeda akan diperlakukan dengan ketentuan yang berbeda pula berdasarkan tingkat kamampuan lembaga dalam men- jalankan fungsinya. Cara pengaturan yang demikian tidak lagi mendasarkan pada jenis dan bentuk lembaga keuangan apa yang akan diatur, apa pun jenis dan bentuk lembaganya akan diatur menurut fungsi dan kapasitasnya. Jadi lembaga keuangan tertentu, misalnya LKM Syariah akan dike- nakan aturan yang prudent atau non-pru- dent tergantung pada fungsi atau kemam- puannya. Boleh jadi LKM Syariah tertentu sudah masuk kategori wajib menggunakan aturan prudent , sedangkan LKM Syariah lainnya masih dikenakan aturan yang  ber- sifat non-prudential. Semua lembaga keuan- gan itu, baik yang sudah berskala prudent maupun  masih non-prudent sama-sama dibiarkan tumbuh dan semua adalah legal.
Lembaga keuangan itu baru disebut ilegal jika seharusnya sudah saatnya diatur secara prudent atau bahkan saatnya wajib transfor- masi ke bentuk bank, tetapi sengaja tidak meningkatkan statusnya.
Pemerintah sebenarnya sudah melaku-
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom)
kan pembedaan macam-macam badan us- aha  dengan  menggunakan  klasifikasi  ber - dasarkan fungsi dan kapasitas usahanya. Hal itu dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang membuat klas- ifikasi  macam-macam  kegiatan  usaha  itu menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Us- aha Menengah, dengan kriteria yang telah dirumuskan oleh undang undang tersebut. 15
Klasifikasi  dengan  cara  yang  demikian  itu sebenarnya dapat diterapkan dalam pera- turan perundangan tentang LKM, sehingga dapat dijadikan patokan bagi OJK, untuk menentukan kepada LKM mana dan  kapan OJK  harus bertindak untuk pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap LKM, serta kapan OJK tidak melakukan tindakan tersebut. Oleh karena pendekatan penga- turannya berdasarkan fungsi keuangan, bukan berdasarkan bentuk kelembagaan, maka lembaga keuangan bentuk apa saja diberikan kebebasan untuk melakukan us- aha keuangan, sedangkan pengaturannya untuk tiap lembaga yang melakukan kegia- tan usaha keuangan itu akan disesuaikan dengan tingkat kemampuannya (skalanya) dalam menjalankan fungsi keuangan terse- but. Dualisme pengaturan terhadap LKM Syariah telah menimbulkan disharmoni, tumpang-tindih, inkonsistensi, dan kon- tradiksi-kontradiksi yang memerlukan pemecahan agar terjadi keselarasan dan memberikan kepastian hukum. Untuk melakukan harmonisasi peraturan-pera- turan perundangan tersebut sangat pent- ing dipahami keaneka-ragaman LKM yang diatur, agar masing-masing mendapat pen- gaturan dan perlakuan secara tepat dan selaras. Oleh sebab itu model pengaturan dengan pendekatan pluralisme hukum kiranya sangat relevan untuk dijadikan al- ternatif solusi guna mengatur berbagai rag- am LKM tersebut. Teori triangular concept of  legal  pluralism dari Werner Menski telah memberikan pelajaran dan inspirasi ber-
15  Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
harga untuk memahami keaneka-ragaman LKM, yaitu bahwa setiap entitas hukum lembaga keuangan memiliki karakter dan ciri khas yang perlu diberikan pengaturan sesuai dengan karakternya. Keanekarag- aman LKM itu akan dapat berjalan secara sinergis dan saling melengkapi kekuran- gan  LKM yang satu terhadap lainnya den- gan pendekatan pluralisme hukum, sebab semua entitas hukum tersebut diberikan ruang gerak untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan karakter dan kap- asitasnya masing-masing. Konsekuensin- ya, pengaturan hukum yang berlaku untuk mereka juga bersifat plural, tidak bersifat monist atau seragam, karena menyediakan beragam saluran.
Melalui pendekatan pluralisme hukum itu maka agar terwujud kesesuaian dan ke- selarasan antara pengaturan yang pruden- tial dan non-prudential , antara LKM Syariah yang kecil dengan yang besar diperlaku- kan secara berbeda dalam pengaturannya, meskipun perbedaan itu sangat kontras dan bertolak-belakang. Misalnya bagi LKM Sya- riah besar diatur secara prudent dan sudah saatnya untuk dilepaskan dari prinsip oto- nomi dan kemandirian koperasi, sedangkan bagi LKM Syariah kecil tetap diperlakukan secara non-prundential serta masih diberi- kan otonomi sebagaimana cara pengaturan di dalam peraturan perundangan perkop- erasian. Cara pengaturan yang demikian merupakan model pendekatan kombinatif dalam pengaturan untuk memberlakukan aneka-ragam hukum secara serentak dan terpadu antara diberlakukannya hukum yang otonom dan tidak otonom, formal dan informal, peraturan prudential dan non-pru- dential bagi beragam entitas LKM Syariah. Model pengaturan yang bersifat kombinatif ini diterapkan untuk mengatasi dikhotomi dan pertentangan antara hukum negara dan hukum masyarakat, hukum formal dan informal, dan sebagainya. Masing-masing entitas hukum dilindungi dan diperlakukan secara proporsional dan adil sesuai dengan corak hukumnya masing-masing. Apa yang diuraikan di atas telah men- jelaskan bahwa untuk mengatasi problem
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
hukum LKM Syariah yang tumpang-tindih, inkonsisten dan kontradiktif, diperlukan adanya perubahan pendekatan dan model pengaturannya, yaitu: pertama , pengatur- an terhadap LKM Syariah yang beraneka ragam (plural) itu akan lebih relevan jika diatur dengan pendekatan pluralisme hu- kum. Kedua, model pengaturan terhadap LKM yang kedaan dan kapastasnya berane- ka-ragam itu akan lebih cocok dan relevan jika diatur dengan mendasarkan pada fung- si atau kapasitas keuangannya, dan bukan mendasarkan pada bentuk lemebagaannya seperti model pengaturan yang diterapkan saat ini.
Jika pemikiran ini dapat diterima, maka alternatif solusi untuk mengatasi tump- ang-tindih kewenangan, inkonsistensi cara pengaturan, dan kontradiksi antar norma yang mengatur LKM Syariah dapat diatasi melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, sebelum dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundangan yang terkait, terlebih dahu- lu perlu dilakukan konseptualisasi untuk mencapai harmonisasi-harmonisasi. Lang- kah-langkah  harmonisasi memerlukan adanya perubahan landasan kerangka pen- gaturan, baik perubahan segi pendekatann- ya, maupun  perubahan segi materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundan- gan yang terkait. Adapun langkah-langkah harmonisasi itu adalah sebagai berikut:  (1) menerapkan pendekatan pluralisme hukum untuk mengatur keaneka-ragam LKM den- gan mengacu pada teori trangular concept of legal pluralism dari Werner Menski, (2) men- gatur LKM berdasarkan skala/ kapasitas usahanya (pendekatan fungsi), bukan ber- dasarkan bentuk lembaganya (pendekatan kelembagaan), (3) melakukan rekonstruksi (penataan ulang) hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga keuangan, baik skala kecil maupun besar, melalui pemben- tukan undang undang baru yang mengatur secara khusus tentang Usaha Keuangan. Undang undang baru ini menggunakan model pengaturan yang bersifat kombinatif yaitu pengaturan yang bersifat prodent dan pengaturan non-prudent secara sekaligus terhadap semua LKM Syariah yang memi-
liki aneka skala usaha yang bersifat plural.
Tahap kedua,  melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang men- gatur tentang LKM Syariah, yaitu dengan melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru dalam peraturan-peratur- an perundangan yang terkait untuk dise- laraskan antara satu dengan lainnya, yai- tu: (a) Penambahan ketentuan-ketentuan baru di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, berupa Pasal yang mengatur adan- ya  klasifikasi  LKM  yang  meliputi  LKM- Mikro, LKM-Kecil, LKM-Menengah, dan LKM-Besar, Penambahan ketentuan ini sekaligus untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (b) Menambah ketentuan baru yaitu bagi LKM-Mikro dan LKM-Kecil masih diberikan otonomi un- tuk mengatur diri dan belum diberlakukan pengaturan yang prudent oleh OJK, sedang- kan bagi LKM-Menengah dan LKM-Besar sudah dilepaskan otonominya dan berlaku pengaturan yang bersifat prudent dibawah pengawasan dan pembinaan OJK, atau bagi LKM-Besar diwajibkan untuk trnasforma- si ke bentuk bank. Di sini terdapat model pengaturan yang kombinatif menggunakan pendekatan pluralisme hukum, (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lem- baga Keuangan Mikro perlu lebih mem- perjelas dan mempertegas ketentuannya tentang hak menghimpun dana simpanan masyarakat (PDSM) bagi LKM Syariah, (d) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten- tang  Perkoperasian  juga    membuat  klasifi - kasi  Koperasi Mikro, Koperasi Kecil, dan Koperasi Menengah, dan Koperasi Besar, serta membuat pembatasan otonomi dan kemandirian Koperasi, untuk mewajibkan bagi yang LKM Syariah-Menengah dan LKM Syariah-Besar untuk mengajukan ijin usaha ke OJK atau mewajibkan transforma- si ke bentuk bank, (e) Kewenangan pem- binaan, pengaturan dan pengawasan bagi LKM-Mikro dan LKM-Kecil tetap berada di tangan Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan  kewenangan pengaturan, pen-
Reformulasi Peraturan Hukum ... (Muhammad Muhtarom)
gawasan dan pembinaan bagi LKM Syariah Menengah dan Besar dilimpahkan kepada OJK, (f) Hukum perkoperasian tetap ber- laku penuh bagi LKM Syariah mikro dan kecil, yaitu berdasarkan prinsip kemandi- rian dan otonomi Koperasi, dan tetap bera- da di bawah pembinaan sepenuhnya dari Kementerian Koperasi dan UKM.

## KESIMPULAN
Faktor penyebab terjadinya ketida- kharmonisan peraturan perundang-un- dangan tentang LKM Syariah disebabkan karena: Pertama, adanya ketidakpatuhan terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun- dang-Undangan. Ketidakharmonisan itu sekaligus mencerminkan belum diterap- kannya asas pembetukan perundang-un- dangan yang baik sebagaimana teori princi- ples of legality yang dikemukakan oleh Lon.
L. Fuller. Kedua , adanya inkonsistensi pen- erapan kerangka-kerangka hukum dalam
mengatur LKM dan koperasi syariah yang coraknya beraneka ragam. Paradigma hu- kum yang diterapkan masih bermodel se- ragam ( legal monism ) dan bukan beragam ( legal pluralism ). Untuk mengatasi permasalahan hu- kum itu maka dikemukakan konsep un- tuk mereformulasi peraturan hokum yang mengatur LKM Syariah melalui: (a) Penyer- asian asas dan tujuan pengaturan LKM Syariah, (b) Rekonseptualisasi kerangka hukum LKM Syariah, dan (c) Reformulasi norma-norma hukum, baik pada peraturan perundang-undangan LKM secara umum, maupun khusus pada LKM syariah. Rekon- septualisasi kerangka hukum untuk har- monisasi itu perlu dibangun menggunakan pendekatan dan teori Triangular Concept of Legal Pluralism sebagaimana yang ditawar- kan oleh Werner Menski, yaitu pendekatan yang bersifat kombinatif dan serentak an- tara pemberlakuan hukum Negara ( posited state-made legal rules ), hukum masyarakat ( social norms ), dan hukum etika-moral ( eth- ical values ).

## DAFTAR PUSTAKA
Fuller, Lon. L. 1971. Morality of  Law .  New Haven. Conn: Yale University Press.
Menski, Werner. 2006. Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Afri - ca, second edition. UK: Cambridge Universuty Press .
Patrick Meagher. 2002. Microfinance Regulation in Developing Countries: A Comparative Review of Current Practice. University of Maryland: IRIS Center,.
Satjipto Rahardjo. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pres.
Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah , Cet ke-2. Malang: Bayu Media Publishing.
Sumantoro Martowijoyo. 2001. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terha - dap Kinerja Lembaga Pedesaan . Disertasi. S3 Ilmu Ekonomi. Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang   Republik   Indonesia, Nomor   25   Tahun   1992 tentang Perkoperasian.
Undang-Undang Republik Indonesia , Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 90-102
Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tanggal 2 Juni 1990 tentang Lembaga Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995 , Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Keputusan Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia , No- mor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 2 Agustus 1994 Tentang Petunjuk Pelaksa- naan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan  Syariah.
Peraturan Menteri Negara   Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia , No- mor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  oleh Koperasi.