ISSN: 2598-8115 (print), 2614-0217 (electronic)

## Pendidikan Madrasah Berbasis 4.0 dalam Bingkai Manajemen Mutu

## Samsul Bahri
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, Indonesia smsulbahri1@gmail.com

## Abstract
This  paper  examines  4.0-based  madrasa  education  in  a  quality  management  frame  with descriptive  historical  methods.  This  study  discusses  the  world  of  madrasa  education  has many  opinions, therefore, the  application  of  the  4.0-based quality management system in improving  quality  to  produce  products  that  have  cognitive  and  affective,  psychomotor intelligence  and  maintain  schools  with  distinctive  characteristics  of  character  and  noble identity based on values religious values and being able to self-regulate in the 4.0 era. not maximal,  it  requires  government  policy  by  providing  sufficient  budget,  so  that  madrasas can support their teachers, complete their educational facilities and infrastructure, provide digital-based  textbooks,  God  willing,  which  can  be  easily  resolved.  The  National Education System Law, which was passed several years ago, would provide an opportunity for  the  government  to  give  adequate  attention  to  all  educational  institutions,  including madrasa education.
Keywords: Era 4.0, Madrasa Education, Quality Management

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  pendidikan  madrasah  berbasis  4.0  dalam  bingkai  manajemen  mutu dengan pendekatan sejarah dan metode deskriptif analitis. Studi ini menyimpulkan bahwa dunia  institusi  pendidikan  madrasah  mempunyai  banyak  persoalan,  oleh  karena  itu, aplikasi  pada  sistem  manajemen  mutu  yang  berbasis  4.0  dalam  meningkatkan  kualitas untuk melahirkan produk yang mempunyai kecerdasan kognitif dan afektif,  psikomotorik dan mempertahankan muatan madrasah dengan ciri khas pendidikan karakater dan jati diri luhur berlandaskan nilai-nilai agama dan mampu mendisrupsikan diri dalam era 4.0. belum maksimal, memerlukan kebijakan pemerintah dengan menyediakan anggaran yang cukup, sehingga madrasah dapat menghidupi para guru-gurunya, melengkapi sarana dan prasarana pendidikannya,  menyediakan  buku-buku  pelajarannya  yang  berbasis  digital,  insya  Allah persoalan  ini  dapat  terselesaikan.  Undang-Undang  Sistem  pendidikan  Nasional  yang
berhasil  disahkan  beberapa  tahun  lalu,  kiranya  memberikan  peluang  bagi  pemerintah memberikan  perhatian  secukupnya  terhadap  seluruh  lembaga  penyelenggara  pendidikan, termasuk pendidikan madrasah.
Kata Kunci: Era 4.0, Pendidikan Madrasah, Manajemen Mutu

## A. Pendahuluan
Dalam  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  madrasah 1 adalah  institusi pendidikan  yang  sesunggunhya  mempunyai  peran  dalam  membangun  peradaban  anak bangsa. Hanya saja, dua institusi ini seringkali digeneralisasikan di Indonesia sama dengan sekolah,  padahal  secara  historis  berbedah, 2 hal  ini  diakui  oleh  Husni  Rahim  bahwa persentuhan  atau  intraksi  pendidikan  Islam  dengan  Timur  Tengah  melahirkan  madrasah, sedang  intraksi  atau  pergumulan  pendidikan  Islam  dengan  Kolonial  Belanda  telah membuahkan  sekolah  Islam. 3 Jika  menganalisis  teorisasi  yang  dibangun  Husni  Rahim mengenai  munculnya  madrasah,  maka  modernisasi  yang  dilakukan  Abdullah  Ahmad  di Minangkabau  dan  Muhammadiyah,  bukan  modernisasi  madrasah  tetapi  sesungguhnya sekolah Islam. 4 Oleh karena itu, madrasah sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. lembaga pendidikan madrasah tersebut telah manjadikan pendidikan di Indonesia menjadi  tersendiri  dari  sejarah  dan  kehidupan  bangsa  ini.  Bahkan  pertumbuhan  dan perkembangannya dimulai dari tradisional sampai menjadi modern. Hal ini secara yuridis diatur dalam UUD 45.
Konsep  pencerdasan  kehidupan  bangsa  berlaku  untuk  semua  komponen  bangsa. Oleh karena itu UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara
1 Untuk  mendapat  informasi  mengenai  bagian  ini  lebih  detail,  lihat  A.  Karel  A.  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah,  dan  Sekolah, Jakarta,  LP3ES,  1986.  Lihat  juga  Badri  Yatim  dkk, Sejarah Perkembangan  Madrasah, Jakarta,  Depag  RI,  1999.  dan  Martin  van  Bruinessen, Kitab  Kuning, Bandung, Mizan, 1995.
2 Dalam  Perjalanan  sejarah  jalur  pendidikan  madrasah  berbedah  secara  tajam  dengan  jalur sekolah  umum  baik  dari  perspektif  melajutkan  studi  keperguruan  tinggi  maupun  dalam  persoalan lapangan kerja. Lihat Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 57.
3 Lihat Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, h. 8.
4 Sekolah  Islam  yang  lahir  dari  gerakan  koopratif  dengan  pendidikan  Belanda.  Seperti sekolah  Adabiyah  (bukan  madrasah)  yang  menerapkan  system  klasikal  denga  konsekuen  yang kemudian tahun 1915 lembaga ini berubah menjadi HIS Adabiyah yang merupakan sekolah Islam yang  paling  modern  pertama  di  Indonesia.  Untuk  lebih  jelas  lihat  Azyumardi  Azra, Pendidikan Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milinium  Baru, Jakarta,  Logos  Wacana  Ilmu,  2000, h. 37. lihat  juga  Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  di Indonesia, Jakarta,  Pustaka  Mahmudian,  19  60. dan  Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, h. 35-83.
berhak  mendapatkan  pendidikan,  dan  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. 5 Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  sudah lama  berkembang  di  Indonesia,  madrasah  selain  telah  berhasil  membina  dan mengembangkan  kehidupan  beragama  di  Indonesia,  juga  ikut  berperan  dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia.
Institusi  madrasah  pada  era  globalisasi  yang  menantang  ini  dihadapkan  pada perubahan-perubahan  yang  menuntut  adanya  sistem  keterbukaan  politik,  ekonomi,  dan budaya.  Era  ini  juga  disebut  dengan  era  persaingan  bebas  dan  keunggulan  teknologi informaasi.  Semua  aspek  kehidupan  akan  berubah  secara  drastis  yang  beriringan  dengan semakin tidak jelasnya batasan regional.
Tatanan masyarakat baru di atas akan melahirkan tuntutan-tuntutan dan tantangan baru pula. Tuntutan adanya keterbukaan dalam politik, pembagian kekuasaan serta sumber daya  alam,  menghargai  hukum  dan  dan  hak  asasi  manusia  serta  transparansi  dalam kebijakan  pemerintah  akan  semakin  kuat.  Atas  dasar  inilah  maka  memasuki  era  baru  ini masyarakat  menghendaki  adanya  dekosentrasi  dan  desentralisasi  serta  otonomi  dalam mengambil  kebijakan  pembangunan.  Keinginan  ini  telah  dituangkan  melalui  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah.  Undang-Undang  No.  25  Tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah  No.  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 6
Perbahan  yang  terjadi  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  tata  nilai  kehidupan masyarakat yang mungkin sekali baru dan berbeda dengan gaya nilai yang sekarang dianut masyarakat.  Pada  proses  perubahan  ini  kesiapan  lembaga  pendidikan  dan  institusi  sosial lainnya  menjadi  sangat  penting.  Sebab  masyarakat  yang  berada  pada  proses  transisi kultural sangat labil pada berbagai benturan nilai. Dalam hal ini maka institusi pendidikan Islam khususnya lagi madrasah diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan yang dapat memberikan kontribusinya untuk pembentukan kultural Indonesia Baru yang berdasarkan pada  nilai-nilai  transendental.  Pembinaan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Departemen
5 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31,  Ayat 1 dan 3
6 Abdul  Rachman  Shaleh, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 124.
Agama  selama  ini  masih  perlu  langkah-langkah  penyesuaian  yang  strategis,  utamanya dalam  rangka mencari  bentuk  dan  pemecahan masalah  sehubungan  dengan  kemungkinan di  berlakukannya  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  di  bidang  pendidikan  secara keseluruhan.
Usaha ke arah pengembangan pembinaan madrasah adalah sebagai kerangka dasar strategis  pengembangan  madrasah  pada  umumnya  yang  secara  bertahap  perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat yang penjabarannya lebih  lanjut  dituangkan  dalam  berbagai  peraturan  dan  pedoman  pelaksanaanya  yang operasioanal.  Pengembangan  pembinaan  madrasah  dimaksudkan  di  dalamnya  mencakup satu  pilihan  sistem,  pendekatan,  sumber  dana  dan  sarana  yang  betul-beetul  diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
Posisi  strategis  usaha  pengembangan  di  bidang  pendidikan  pada  madrasah sedikitnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu:
1. Dari  segi  kedudukannya  sebagai  bagian  integral  dari  kesatuan  sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini madrasah dituntut untuk mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, di samping harus memiliki hubungan yang akrab dengan sistem dengan sistem Pendidikan Nasional itu sendiri.
2. Dari  segi  kedudukannya  sebagai  bagian  terpenting  dari  pembangunan  sektor agama yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam hal ini setiap upaya pengembangan madrasah harus mengacu agar madrasah dapat menunjang  pembangunan  sektor  agama  secara  keseluruhan  dengan  tetap memelihara  identitas  dan  kaakteristiknya  sendiri  sebagai  sekolah  agama  dan lembaga keagamaan.7
Dengan  demikian  pengembangan  pembinaan  madrasah  pada  masa  mendatang diorientasikan untuk menciptakan situasi yang kondusif agar dapat melakukan adaptasi dan akomodasi  terhadap  tuntutan  program  pendidikan  dan  tetap  memelihara  bobot  dan identitas  ciri  kekhususannya  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan.  Makalah  ini membahas madrasah berbasis 4.0 dalam bingkai manajemen mutu. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan metode deskriptif analisis.
7 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa , h. 126

## B. Arah Desain Madrasah
Jika  memakai  teori  yang  dibangun  oleh  Stanton  dengan  menyebut  madrasah the institution  of  higher  learning- lembaga  keilmuan  (pendidikan)  tinggi, 8 atau  perguruan tinggi.  Maka madrasah  Nidzamiah  yang  didirikan di Baghdad oleh  Nizam  al-Mulk (awal abad  ke-11/12  masehi)(  5-6  Hijriah)  sebagai  institusi  formal  pendidikan  Islam  adalah perguruan  tinggi  Islam  bukan  madrasah  yang  dipahami  masyarakat  Indonesia, 9 tetapi madrasah  di  Indonesia  merupakan  sebagai  cikal  bakal  perguruan  tinggi  Islam.  Hal  ini diakui  oleh  Abuddin  Nata  bahwa  pendidikan  suatu  masyarakat  atau  negara  tidak  dapat diimpor  atau  diekspor  dari  atau  kesuatu  negara  atau  masyarakat.  Ia  harus  timbul  dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah pakaian yang harus ukur dan dijahit sesuai dengan bentuk ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat  atau  negara  tersebut. 10 Walaupun  demikian,  tidak  bisa  diabaikan  bahwa institusi  madrasah  mempunyai  pengaruh  dari  jaringan  Timur  Tengah.  Hal  ini  diakui Maksum  mengakui  bahwa  sejarah  madrasah  di  Indonesia  merupakan  konsekuensi pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Timur Tengah masa modern. 11
Bertolak  dari  kenyataan  tersebut  arah  pengembangan  pendidikan  di  madrasah bertujuan  untuk  dapat  mengantarkan  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa,  berakhlak  mulia,  berkepribadian,  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, serta  mampu  mengaktualisasikan  diri  dalam  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara.12
Spektrum  tujuan  pendidikan  madrasah  sebagaimana  disebutkan  di  atas  yang sejalan  dengan  kemajuan  masyarakat  memerlukan  penjabaran  bagi  pelaksanaannya  pada setiap jenis dan bidang pendidikan sebagaimana dikemukakan beriktu:
8 Lihat  Azyumardi  Azra,  “  Pendidikan  Tinggi  Islam  dan  Kemajuan  Sains”  dalam  Charles Michael Stanton, Pendidikan Tinggi dalam Islam, Jakarta, Logos, 1994, h. vi
9 Madrasah  di  Timur  Tengah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  memberikan  pelajaran  ilmu agama tingkat lanjut sedang di Indonesia madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat rendah dan menengah. Lihat Abdur Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi,Misi dan aksi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 12
10 Abuddin  Nata,  “Tantangan  dan  Peluang  Pendidikan  di  Indonesia”,  dalam  pidato pengukuhan Guru Besar, , h. 1.
11 Maksum, Madrasah dan Sejarah Perkembangannya, Jakarta, Logos, 1999, h. 81.
12 Kementrian  Agama, Desain  Pengembangan  Madrasah ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), hal. 18
1. Pendidikan  dasar  yang  meliputi  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  dan  Madrasah Tsanwiyah  (MTs)  menekankan  kemampuan  umum  yang  diperlukan  untuk  hidup bermasyarakat  dan  bernegara.  Menteri  pendidikan  tingkat  dasar  di  madrasah  ini lebih  mengutamakan  pada  pembekalan  kemampuan  yang  fungsional  untuk kehidupan dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai  ajaran  agama  Islam.  Sejalan  dengan  semakin  kompleksnya  tantangan kehidupan, maka pendidikan dasar di Indonesia adalah sembilan tahun. Asumsinya adalah  apabila  pendidikan  minimum  ini  tidak  dicapai  maka  seseorang  akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan di sekelilingnya.
2. Pendidikan  menengah  yaitu  Madrasah  Aliyah  (MA)  memiliki  tujuan  utama  yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.13
Dengan  arah  dan  tujuan  pendidikan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  acuan pemikiran  dalam  penataan  dan  pengembangan  pendidikan  madrasah  harus  mampu mengakomodasi  berbagai  pandangan  dan  pendapat  secara  selektif,  sehingga  terdapat keterpaduan dalam konsep pengembangannya. Beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam desain pengembangan madrasah antara lain:
1. Membangun  prinsip  kesetaraan  antara  sektor  pendidikan  madrasah  sengan  sektor pendidikan (di luar madrasah), dan dengan sektor-sektor lainnya. Kehadiran sistem pendidikan  madrasah  harus  senantiasa  dimaknai  sebagai  adanya  keharusan  untuk bersama-sama sistem lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat.
2. Prinsip  perencanaan  pendidikan.  Pendidikan  madrasah  bersifat  progresif,  tidak resisten  terhadap  perubahan,  akan  tetapi  mampu  mengendalikan  arah  perubahan itu.
3. Prinsip rekonstruksionis. Dalam kondisi masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar  artinya  juga  perubahan  dengan  skala  besar  berdasarkan  gagasan  besar, maka pendidikan madrasah juga harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan.
13 Kementrian Agama, Desain Pengembangan Madrasah , hal. 19
4. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik.  Dalam memberikan pelayanan pendidikan  sifat-sifat  peserta  didik  yang  bersifat  umum  maupun  spsifik  harus menjadi pertimbangan.
5. Prinsip  pendidikan  multibudaya.  Sistem  pendidikan  madrasah  harus  memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang tak kalah pentingnya dengan acuan-acuan yang lain.
6. Prinsip  pendidikan  global.  Pendidikan  madrasah  harus  mampu  berperan  dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global.14
Madrasah 15 merupakan  institusi  yang  tumbuh  dan  berkembang  oleh  dan  dari masyarakat, 16 Indonesia  seiring  dengan  masuk  dan  berkembangnya  Islam  di  Indonesia. 17
Kemunculan  madrasah 18 sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  dimulainya  dari  bentuk pengajian, dirumah-rumah, terus ke mushallah, mesjid, majelis ta’lim sampai kebangunan
14 Kementrian Agama, Desain Pengembangan Madrasah , hal. 21-23 15 Beragam pengertian Madrasah Perkataan madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata ketetangan tempat (zharaf makan) dari akar kata "darasa" secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat  belajar  para  pelajar  atau  tempat  untuk  memberikan  pelajaran.  Sedangkan  Departemen Agama  merumuskan  arti  madrasah  melalui  SKB  3  Menteri  1975  menjelaskan  bahwa  madrasah adalah  lembaga  pendidikan  yang  menjadikan  mata  pelajaran  agama  Islam  sebagai  mata  pelajaran dasar  yang  diberikan  sekurang-kurangnya  30%  di  samping  mata  pelajaran  umum.    Dan  dalam Undang-undang pendidikan Nasional No.2.tahun 1989, madrasah lembaga pendidikan yang berciri khas  Islam.  Uraian  di  atas  dapat  memberikan  pengertian  bahwa  madrasah  adalah  lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah, mata pelajarannya agama Islam menjadi mata pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum, serta berciri khas Islam. Lihat Uraian Mehdi Nakosteen, Konstribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan, edisi Indonesia, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, h. 66. lihat juga, Ibrahim Anised, al-Mu’jam  al-Wasit, Kairo,  Dar  al-Ma’arif,  1972,  h.  280.  Lihat  Lihat  Surat  Keputusan  Bersama  3 Menteri (SKB 3Menteri), tahun 1975 pasal I.
16 Commnity  based  education,  merupakan  kebijakan  yang  memberikan  keluasan  bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.
17 Madrasah,  dalam  peta  dunia  pendidikan  Indonesia,  memang  bukan  sesuatu  yang indigenous, sebagai ditunjukkan oleh kata madrasah itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Lihat Husni Rahim, Rahim Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Jakarta, logos, 2005, h. 10.
18 Dilihat  dari  sejarahnya  setidak-tidaknya  ada  dua  faktor  penting  yang  melatarbelakangi kemunculan  madrasah,  yaitu: pertama, adanya  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  sistem pendidikan  Islam  tradisional  dirasakan  kurang  bisa  memenuhi  kebutuhan  pragmatis  masyarakat; Kedua, adanya  kekhawatiran  atas  cepatnya  perkembangan  persekolahan  Belanda  yang  akan menimbulkan  pemikiran  sekular  di  masyarakat.  Untuk  menyeimbangkan  perkembangan sekularisme, maka masyarakat muslim-terutama para reformis, yang berusaha melakukan reformasi pengembangan  pendidikan  dan  pemberdayaan  madrasah.  Lihat  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam,  di  Sekolah,  Madrasah,  dan  Perguruan  Tinggi, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2007, h. 183.
madrasah  seperti  yang  kita  kenal  saat  ini,  dengan  menggunakan  sistem  tradisional. 19
Bahkan modernisasi madrasah terus bergulir untuk mencari format madrasah 20 yang ideal, untuk  menjadikan  madrasah  fungsional  sebagai  salah  satu  lembaga  layanan  pendidikan bagi  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berubah.  A.  Malik  Fajar  misalnya  memberikan penjelasan  bahwa  dalam  meyongsong  perubahan  madrasah,  maka  kebijakan-kebijakan perlu  diakomodasi  berbagai  kepentingan  masyarakat. 21 Demikian  halnya  dengan Azyumardi Azra berpendapat bahwa institusi madrasah seharusnya mengkaji ulang secara cermat  gagasan  reposisi  madrasah,  terutama  dalam  konteks  kekinian.  Sebab,  bukan  tidak
19 Lihat  Husni  Rahim, Rahim  Husni, Madrasah  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia, h. 10. lihat juga A. Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, h. 10. Sebagai penjelasan tambahan lihat. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Hidakarya Agung, 1993, h. 34.
20 Sejarah  madrasah  di  Indonesia  yang  pernah  ada  atau  model-model  madrasah  yakni Madrasah  Wajib  Belajar  (MWB),  dari  sinilah  selanjutnya  dinamika  lembaga  madrasah menyebabkan lahirnya beberapa model madrasah yang antara lain: (a) Madrasah swasta dan negeri, (b)  madrasah  model  adalah  madrasah  konvensional  yang  diterapi  secara  khusus  untuk  menjadi model madrasah yang berkualitas, sehingga dapat menjadi contoh bagi madrasah negeri dan swasta untuk  menggerak-kan  dan  meningkatkan  kualitas  madrasah  lain  didaerah,  (c)  madrasah  terpadu adalah  suatu  madrasah  yang  ingin  memberikan  konsep  keterpaduan  dengan  melihat  madrasah ibtidayah,  tsanawiyah,  aliyah  yang  berada  dalam  satu  lokasi  sebagai  satu  kesatuan  disekolah.  Di mana  seluruh  aspeknya,  kurikulum,  proses  belajar  mengajar,  perpustakaan,  guru,  fasilitas pendidikan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan berkesinambungan satu sama lain. Dengan kata lain  memadukan  konsep  madrasah  unggul  dengan  madrasah  model,  (d)  model  Madrasah  Aliyah Keagamaan (MAK) adalah model madrasah aliyah program khusus sebagai upaya mempetahankan madrasah  aliyah  program  ilmu-ilmu  agama  yang  diharapkan  menghasilkan  siswa  yang  memiliki kemampuan dasar ilmu agama, bahasa arab yang diperlukan untuk melanjutkan keperguruan tinggi, (e) madrasah aliyah program keterampilan (MAPK) adalah madrasah aliyah yang diberi tambahan program ekstrakurikuler dalam berbagai bidang keterampilan yang terstruktur, (f) model madrasah dan  sekolah  pondok  pesantren  adalah  model  pondok  pesantren  yang  memberi  respon  terhadap tuntutan  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  begitu,  dunia  pesantren,  di  mana  keterpaduan  madrasah dengan  nuansa  Iptek  dan  sekolah  dengan  nuansa  agama  menjadi  suatu  kebutuhan  ditambah  lagi dengan sistem asrama, (g) model madrasah sekolah dengan bording school adalah model madrasah sekolah  yang  muncul  dengan  menggunakan  sistem  pesantren.  Suatu  sistem  yang  menekankan metode  pengajaran  yang  diorientasikan  pada  penguasaan  substansi  materi  keilmuan  (bukan  target kurikulum).  Lihat  Mulyanto  Sumardi,  h.  46-54.  lihat  juga  Husni  Rahim, Rahim  Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, h.159-192. 21 Oleh  karena  itu  ada  tiga  kepentingan: Pertama, Kebijakan  itu  harus  memberi  ruang tumbuh  yang  wajar  bagi  aspirasi  utama  umat  Islam,  yakni  menjadikan  madrasah  sebagai  wahana untuk  membinah  ruh  atau  praktek  hidup  islami. Kedua, kebijakan  itu  menjelaskan  dan memperkukuh  keberadaan  madrasah  sebagai  ajang  membina  warga  negara  yang  cerdas, berpengetahuan,  berkepribadian  serta  produktif  sederajat  dengan  sistem  sekolah.  Porsi  dari kebijakan  ini  tidak  lain  agar  pendidikan  madrasah  sanggup  mengantarkan  peserta  didik  memiliki pengusaan  secara  memadai,  yaitu  penguasaan  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar  dalam  bidang- bidang  umum. Ketiga, kebijakan  itu  harus  bisa  menjadikan  madrasah  mampu  merespon  tuntutan- tuntutan  masa  depan.  Lihat  A.  Malik  Fajar, Reorintasi  Pendidikan  Islam, Jakarta,  Fajar  Dunia, 1999, h. 95-96.
mungkin  orientasi  semacam  itu  menimbulkan  implikasi  negatif  terhadap  eksistensi  dan fungsi pokok madrasah itu sendiri. 22
Dengan kata lain visi dan misi institusi madrasah 23 tidak tercerabut dari fungsinya yang  berbasis  sekolah tafaqqun  fid  dien dan  juga  tidak  ketinggalan  terhadap  semua perkembangan  yang  terjadi  di  masa  kontemporer  dan  era  globalisasi,  sehingga  institusi madrasah dapat diwujudkan sebagai wahana peradaban modern. Bahkan menurut A. Malik fajar pelajar keluaran madrasah diharapkan menjadi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan  dan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  secara  memadai,  serta memiliki  daya  kreativitas  yang  tinggi. 24 Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  hal  tersebut menurut  Mastuhu  dan  Abdur  Rahman  Shaleh 25 perlu  memperbaharui  sistem  pendidikan
22 Harus  dipahami  bahwa  dengan  menyatakan  hal  ini,  tidak  berarti  madrasah  harus  tidak peduli  sama  sekali  terhadap  perkembangan  di  luar  dunianya.  Sebaliknya  madrasah  harus menumbuhkan  apresiasi  dan  memberikan  respon  sepatutnya  terhadap  semua  perkembangan  yang terjadi di masa kini dan mendatang . Lihat Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi, Jakarta, Kompas, 2002, h. 94. 23 Visi  madrasah  yang  pertama  Islami  yang  mencerminkan  pendidikan  madrasah  sebagai lembaga pendidikan yang suasana dan kehidupan para peserta didik, pendidik, kurikulum, dan para penghuni lainnya mengamal ajaran Islam dengan baik. Visi yang kedua, populis yakni institusi ini merupakan  pesan  utama  dari  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Sejak periode  paling  dini,  madrasah  lahir  dan  berkembang  dengan  dukungan  masyarakat  serta  terbuka bagi  semua  lapisan  social.  Visi  ketiga,  berkualitas  artinya  berorientasi  pada  mutu.  Visi  keempat, beragam  artinya  beragam  pada  madrasah  menunjukkan  adanya  fleksibilitas  dalam  pelaksanaan pendidikan.  Madrasah  sangat  menghargai  keragaman  bentuk  dan  jenis  pendidikan.  Lihat  Husni Rahim, Rahim Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, h. 40-46.
24 Lihat A. Malik Fajar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, Jakarta, LP3NI, 1998, h. 122- 123.
25 Menurut  Abdur  Rahman  Shaleh  reposisi  dunia  madrasah  dalam  memasuki  era  Indonesia Baru  ada  beberapa  hal  harus  dibenahi: Pertama, pengembangan  madrasah  dalam  mewujudkan visinya,  maka  madrasah  mengembangkan  misi  untuk  menjadikan  madrasah  yang  islami,  populis, dan berkualitas. Dimaksudkan dengan Islami, yaitu madrasah yang berciri khas Islam, yang mampu menciptakan  anak  bangsa  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  Swt,  dan  berakhlak  mulia. Dimaksudkan dengan populis yakni madrasah yang selalu dicintai oleh masyarakat karena tumbuh dan  berkembang  dari,  oleh  dan  untuk  masyrakat,  serta  lulusannya  memmiliki  relevansi  dengan kebutuhan  masyarakat.  Selajutnya  dimaksudkan  dengan  berkualitas,  yaitu  madrasah  yang  mampu mencetak  anak  bangsa  yang  memiliki  kemapuan  dan  keterampilan  yang  cukup  dan  sanggup menghadapi  tantangan  zaman. Kedua, hidup  dan  berkembangnya  madrasah  akan  bergantung seberapa  besar  kesadaran  umat  Islam  untuk  memelihara  kelangsungannya  yang  harus  dibangun berbasis  kekuatan  masyarakat.  Sementara  itu  dalam  hal  penyelenggaraan  madrasah  menekankan tugas  pembinaan  kea  rah school  based  management terbuka  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat yang  semakin  maju  dan  berkembang  secara  demokratis. Ketiga, madrasah  dalam  posisinya memasuki era Indonesia baru, dunia madrasah memerlukan dinamika di bidang pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi. Keempat, penyelenggaraan  madrasah  pada  gilirannya  harus  mampu memperbaiki  sistem  manajerial  kualitas  sumber  daya  tenaga  kerja  pendidikan,  sarana prasarana(perpustakaan, laboratorium computer, workshop keterampilan) dan meningkatkan sumber
madrasah, 26 sehingga  kelemahan  madrasah  bisa  diatasi, 27 sehingga  lembaga  yang mempunyai  karakteristik 28 sendiri  dibanding  dengan  sekolah  menjadi  pilihan  umat  Islam.
pembiayaan  melalui  peningkatan  peran  serta  masyarakat  pendukungnya. Kelima, pembiyaan pendidikan  bagi  setiap  anak  bangsa  Indonesia  belum  diperlakukan  secara  adil  dalam  memberi layanan  pendidikan  dan  pengalokasian  anggaran,  antara  lain  adanya  pembedaan  pembiyaan pendidikan dan unit cost perkapita siswa antara siswa sekolah umum dan siswa madrasah. Keenam, peningkatan  kualitas  mutu  pendidikan  pada  madrasah  dalam  memasuki  masyarakat  pada  era Indonesia  baru  harus  dilaksanakan  untuk  memperkuat  dan  memperkokoh  misi,  fungsi  dan  tugas pokok  agar  madrasah  setara(tidak  perlu  sama)  pada  semua  jenjang,  jenis,  dan  jalur  pendidikan dengan  sekolah  umum.  Di  masa  mendatang  pada  era  Indonesia  Baru  harus  dapat  dihapuskan dikotomi  antara  sekolah  swasta  dan  sekolah  negeri.  Kebijaksanaan  manajerial  pendidikan  perlu diserahkan  kepada  sekolah.  Demikian  pula  dalam  hal  pembiyaan  oprasional  pendidikan  bagi sekolah  swasta  perlu  ditingkatkan  dan  diberikan  prioritas  dalam  menentukan  sasaran  strategisnay. Lihat Abdur Rahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, h. 77-79.
26 Mastuhu  mengusulkan  untuk  perbaikan  madrasah: Pertama, kurikulum  1994  tidak  akan mampu  mancapai  tujuan  ideal,  yang  antara  lain,  hilangnya  dikotomi  antara  ilmu  agama  dan  ilmu umum,  apabila  tidak  disertai  dengan  konsep  ilmiah;  bagaimana  mengitrasikan  keduanya. Kedua, diusulkan  setiap  mata  pelajaran  di  sekolah  manapun  harus  dilihat  dari  dua  sisi:  sebagai alat dan tujuan. Misalnya, mata pelajaran biologi. Ia bisa dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkembangkan Imtaq (iman dan taqwa), tatapi dapat juga dipandang sebagai tujuan untuk menjadi  dasar  pengembangan  ilmu  kedokteran. Ketiga, perlu  dibudayakan  penggunaan  istilah- istilah  baru  sebagai  pengganti  istilah-istilah  lama  yang  menunjukkan  adanya  dikotomi.  Misalnya, tidak menggunakan istilah fakultas agama dan fakultas umum atau fakultas non agama. Lebih tepat digunakan  istilah-istilah  fakultas  ushuluddin,  dakwa,  tarbiyah,  syariah,  adab,  sebagaimana  nama fakultas kedokteran, ekonomi, dan psikologi. Jadi sebut saja dengan nama program studi. Keempat, pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah,  Tsnawiyah  dan  Aliyah  tidak  berdiri  sendiri.  Di  atas  dan  di bawahnya,  di  kanan  dan  di  kirinya,  ada  sub  system  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  misi pendidikan  madrasah.  Lihat Mastuhu, Memberdayakan  Sistem  Pendidikan  Islam, Jakarta,  Logos, 1999, h. 61-62.
27 Kelemahan sistem pendidikan madrasah yaitu: (1) mementinkan materi di atas metodologi, (2) memetingkan memori di atas analisis dan dialog, (3) memetingkan pikiran vertical/linear diatas lateral, (4) mementingkan penguatan otak kiri di atas otak kanan, (5) materi pelajaran agama yang diberikan  masih  bersifat  tradisional  belum  menyentuh  aspek  rasional,  (6)  penekanan  yang berlebihan pada ilmu sebagai produl final, bukan pada proses metodologinya dan(7) mementingkan orientasi memiliki  di atas menjadi. Lihat Mastuhu Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, h. 59.
28 Karakteristik  madrasah  adalah  ciri  khas  yang  melekat  pada  madrasah  yang  merupakan kekuatan  dari  madrasah  itu  sendiri.  Karakteristik  madrasah  meliputi  pertama,  Madrasah  adalah milik  masyarakat  (Community  Based  Education).  Madrasah  tumbuh  dan  berkemabang  dari masyarakat  dan  untuk  masyarakat,  karena  itu  dari  segi  kuantitas  berkembang  sangat  pesat  namun dari  segi  kualitas  perkembangan  madrasah  sangat  lamban.  Konsekwensi  madrasah  yang  bersifat "populis/massif"  yang  selalu  cenderung  memekar  dan  belum  sempat  mendalam.  Keterikatan masyarakat  terhadap  madrasah  lebih  dinampakkan  sebagai  ikatan  emosional  keagamaan  yang tinggi.  Ikatan  ini  muncul  karena  bertemu  dua  kepenting-an,  yakni  hasrat  kuat  masyarakat  untuk berperang  serta  dalam  pendidikan  dan  motivasi  keagamaan  untuk  tafaqqun  fid  dien,  dengan kekuatan ini, akhirnya masyarakat mempunyai rasa memiliki (sence of biloging) dan rasa tanggung jawab (sence of responsibility) yang tinggi dan dapat menjamin keberlangsungan madrasah. Tetapi dipihak lain madrasah menjadi kendala karena merasa sebagai pemilik dan pendiri. Dan tidak muda ide-ide  reformasi.  Kedua,  madrasah  sebagai  manajemen  berbasis  sekolah  (school  based
Sehubungan  dengan  itu,  Azyumardi  Azra  memberikan  penjelasan  bahwa  kurikulum madrasah  seharusnya  memiliki  dua  komponen  yakni  pendidikan  umum  dan  pendidikan Islam. 29 dan  dapat  terintegrasikan  atau  memimjam  istilah  Suwito,  terciptanya  integrasi ilmu-ilmu  yang  bersumber  pada  ayat-  ayat qur’aniyyah dan  ilmu-ilmu  yang  bersumber ayat-ayat kauniyyah .  Ilmu-ilmu  yang  bersumber  dari  ayat-ayat qur’aniyyah disebut  ilmu agama  dan  ilmu  yang  bersumber  dari  ayat-ayat kauniyyah disebut  ilmu  umum. 30 Dengan demikian tujuan lembaga pendidikan madrasah 31 dapat tercapai.
Management).  konsep  manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  konsep  yang  memberikan kewenagan,  kepercayaan dan tanggung  jawab  yang  luas  bagi  sekolah  berdasarkan  profesionalisme untuk  menata  organisasi  sekolah,  mencari  dan  mengembangkan  serta  mendayagu-nakan  sumber daya  pedidikan  yang  tersedia,  dan  memperbaiki  kinerja  sekolah  dalam  upaya  meningkatkan  mutu pendidikan  atau  sekolah  yang  bersangkutan.  Madrasah  sejak  awal  kemuculannya  didasari  shool based management. Keberanian madrasah menentukan jenis keunggulan apa dari madrasahnya dan ciri  khas  apa  yang  membedakan  dengan  madrasah  lain.  Keragaman  dan  ketidak  ketergantungan dengan  pemerintahan  pusat  dan  birokrasi  telah  membuat  madrasah  pada  masa  lalu,  banyak  yang bergensi. Ketiga, madrasah sebagai lembaga tafaqqun fin dien, konsep dasar dari madrasah adalah untuk memberi kesempatan pada peserta didik mempelajari dan memahami serta mendalami agama sebagai kewajiban dari setiap individu, kemudian meneruskan ilmu yang didapat kepada orang lain. Ini pulalah yang menyebabkan madrasah tidak dapat dipisahkan dari lembaga dakwah yang bukan fokus  utamanya.  Keempat,  madrasah  sebagai  lembaga  kaderisasi  dan  mobilitas  umat,  dari  proses pendidikan  ini  melahirkan  pribadi  muslim  yang  saleh  dengan  penguasaan  dan  pengalaman  ajaran Islam  yang  luas,  mendalam,  dan  konsisten.  Lihat  Husni  Rahim, Madrasah  Dalam  Politik  di Indonesia, 38-40. 29 Paradigma  pengembangan  dan  penerapan  kurikulum  berbasis  kompetensi  seharusnya menjadi  titik  tolak  pembaharuan  kurikulum  sistem  pendidikan  madrasah  secara  keseluruhan. Kebutuhan  pembaharuan  bagi  sistem  pendidikan  madrasah  ini  mutlak  dilakukan,  bukan  hanya dalam  konteks  membangun  sistem  pendidikan  Islam  yang  distingtif,  tetapi  juga  sekaligus membangun  dan  mengembangkan  keunggulan( excellence)atau  quality  education  vis  a vis  sistem pendidikan  umum  secara  keseluruhan.  Dalam  era  otonomi  dan  desentralisasi,  pembaharuan kurikulum  jelas  relevansinya,  jika  sistem  pendidikan  Islam  ingin  memberikan  sumbangan  yang lebih  bermakna  dan  signifikan  bagi  lingkungannya.  Lihat  Azyumardi  Azra, Paradigma  Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi, h. 95-99. 30 Lihat Suwito, “Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam makalah seminar sambutan  atas nama  Rektor  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta,  pada  acara  Workshop,  pada  Program  Studi Agribisnis  Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  Jakarta,  17  April  2003,  h.  1  Secara  sederhana  beliau menjelaskan sebagai berikuat:
a)
Historical  Content Setiap  Pendidik  hendaknya  menjelaskan  sejarah  lahir  dan perkembangan ilmu yang sedang dipelajari sejak awal pertumbuhan sampai sekarang.
b) Theorical  Content Hal  ini  masih  terkait  dengan  yang  di  atas  pendidik  harus  dapat menampilkan  teori-teori  yang  pernah  dikemukakan  oleh  para  ahli  dari  masa  ke  masa.  Dengan demikian  akan  merangsang  para  peserta  didik  untuk  memperdalam  ilmu  tersebut.  Dan  bahkan memiliki keberanian untuk mengembangkan agar memperoleh hal yang baru.
c) Practical  Conten Setiap bidang  ilmu  juga perlu  penjelasan  dari  sisi  kegunaan  praktisnya untuk  kepentingan  kehidupan.  Dengan  cara  ini  diharapkan  para  peserta  didik  dapat  mengambil manfaatnya setelah mempelajari bidang studi tersebut.
Namun    demikian,  menurut  Arif  Furcon  menjelaskan  madrasah  mempunyai banyak  kelemahan  dan  problem,  persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh  kebanyakan madrasah  dewasa  ini  adalah  kualitas  lulusan  yang  masih  jauh  dari  harapan,  terutama  di bidang  ilmu  dan  keterampilan.   Indikator  paling  mudah  (dan  sebetulnya  paling  rendah) adalah NEM.  Secara nasional, NEM rata-rata madrasah masih tergolong rendah (di bawah 6). Ini  berarti  lulusan  madrasah  belum  memiliki  dasar  yang  kokoh  (di  bidang  ilmu, ketrampilan, dan mental agama) untuk dikembangkan. 32 Ada beberapa penyebab:
1. Kepemimpinan  pengurus  yayasan  dan  Kepala  Madrasah  masih  memprihatinkan.
Karena  sejarah  pendirian  kebanyakan  madrasah  yang  merupakan  inisiatif masyarakat  dan  didorong  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pendidikan  generasi muda  Muslim,  maka  kebanyakan  pengurus  yayasan  yang  mengelola  madrasah tidak  memiliki  pengetahuan  dasar  kependidikan  modern,  terutama  dalam  bidang kepemimpinan  dan  manajemen  madrasah.   Demikian  pula  dalam  hal  pemilihan Kepala  Madrasah.   Berbagai  keterbatasan  telah  mengakibatkan  banyak  Kepala Madrasah  yang  kurang  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan  untuk  memimpin dan  mengelola  madrasah  agar  dapat  menghasilkan  lulusan  yang  mampu  bersaing dengan  lulusan  sekolah/madrasah  lainnya  atau  yang  mampu  memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk memecahkan problem yang mereka hadapi.
2. Kurikulum kebanyakan  madrasah  tampaknya  masih  kurang  efektif,  relevan, efisien,  dan  luwes.   Kurikulum  masih  terlalu  banyak  ditentukan  oleh  Pusat  dan
d) Case Content Masih terkait dengan butir c di atas, setiap bidang ilmu perlu dijelaskan pula beberapa  studi kasus  yang  terkait  dengan  ilmu  tersebut.  Dengan  demikian  setiap  pendidik  mampu memberikan contoh kasus dalam kaitan manfaat praktis suatu bidang ilmu.
e) Science and Tecnologi Content Banyak ayat al-Qur’an yang memerlukan penjelasan dan sisi sains dan teknologi, bukan hanya sisi bahasa dan sastra Arab, ushul fiqh, tajwid atau ilmu yang selama ini dikenal sebagai ilmu agama. Selain akan menjadi lebih jelas, pendekatan secara sains dan teknologi  dalam  menjelaskan  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  Hadis  akan  lebih  memperkuat  keyakinan untuk berislam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
f) Islamic Content Atas dasar keyakinan bahwa semua ilmu dan lainnya yang ada dialam ini berasal dari Yang Maha Satu, maka antara ilmu yang sekarang dikenal sebagai ilmu agama tak mungkin bertentangan dengan ilmu yang kini diyakini dengan ilmu umum.
31 Adapun  tujuan  didirikan  madrasah  yakni  untuk  mentransmisikan  nilai-nilai  Islam,  untuk memenu-hi kebutuhan modernisasi pendidikan. Lihat Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001, h. 192-193.
32 Disampaikan  pada  Pelatihan  Supervisi  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah  dan  Tsanawiyah Tahun  2001,  BEP  Depag  di  Pusat  Pendidikan  Infantri,  Bandung.2  Sekretaris  Ditjen  Kelembagaan Islam, Depag.
Pusat  tampaknya  kurang  memberikan  kebebasan  kepada  madrasah  untuk menyesuaikan kurikulum itu dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.  Padahal, kalau ada masalah dengan kualitas lulusannya, madrasah itulah yang akan menjadi sasaran keluhan dan protes masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke madrasah itu.
3. Proses  Belajar  Mengajar  (PBM)  di  kebanyakan  madrasah  belum  merangsang kreativitas siswa dan tidak mendorong siswa untuk beraspirasi kepada keberhasilan dan kebiasaan (etos) kerja yang baik.
4. Fasilitas  belajar  di  kebanyakan  madrasah,  terutama  perpustakaan,  masih  kurang mendukung proses belajar mengajar.
5. Lingkungan  belajar  di  kebanyakan  madrasah  masih  belum  dapat  mendukung proses belajar mengajar yang baik.
6. Input  siswa  yang  kebanyakan  bermutu  rendah  dan  kurang/tidak  adanya  program remedial  untuk  membantu  siswa  yang  belum  siap  untuk  mengikuti  program pendidikan yang diberikan di madrasah.
7. Terlalu  dominannya  peran  pemerintah  sehingga  kebanyakan  madrasah  bersikap pasif  dan  sangat  menggantungkan  diri  pada  inisiatif  pembinaan  pemerintah (kurang memiliki inisiatif sendiri) untuk meninngkatkan mutu lulusannya.
8. Kurangnya dana operasional dan pengembangan madrasah.  Hal ini diperparah lagi dengan  kurangnya  pengetahuan  dan  ketrampilan  kebanyakan  pengurus  yayasan dan  Kepala  Madrasah  dalam  hal  membuat  rencana  strategis  pengembangan madrasah, penggalian dana, dan pengelolaan keuangan.
Di samping itu, faktor penghambat pengembangan madrasah juga masalah klasik yang  tetap  aktual  karena  masih  sering  dipersoalkan  oleh  para  pakar  pendidikan  Islam adalah  adanya  dikotomi  dalam  sistem  pendidikan.  Dualisme  dikotomik  ini  nampaknya sudah  berkembang  dan  dianggap  sebagai  sistem  pendidikan  modern  yang  sesuai  dengan zaman.  Sebenarnya  hal  ini  tidak  boleh  terjadi,  karena  dualisme  dikotomik  yaitu  sistem pendidikan  Barat  yang  dinasionalisasikan  dengan  menambah  beberapa  mata  pelajaran agama (Islam) dan sistem pendidikan (Islam) yang berasal dari zaman klasik (tradisional) yang  tidak  diperbaharui  secara  mendasar,  mempunyai  arah  yang  berbeda  atau  dalam beberapa sisi penting justru bertolak belakang. Permasalahan yang dihadapi madrasah pada umumnya juga merupakan permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam.
Sementara  permasalahan  pendidikan  Islam  bukan  hanya  menyangkut  persoalan dalam  kelas  tetapi  juga  meliputi  masalah  dakwah  Islam  dan  pembangunan  sistem kehidupan  umat  yang  Islam,  sebagai  peradaban  Islam  alternatif.  Pola  hubungan  tiga masalah  pokok  yang  dimaksud  secara  global  dapat  dijelaskan  bahwa  bentuk  aktivitas dakwah  Islam  yang  tidak  bisa  menyajikan  Islam  secara  kaffah  menyebabkan  sistem pendidikan  ini  dikotomik.  Sistem  pendidikan  yang  dikotomik  menyebabkan  lahirnya sistem  pendidikan  umat  Islam  yang  sekularistik,  rasionalistik-empiristik,  intuitif  dan materialistik,  dan  keadaan  tersebut  tidak  mendukung  tata  kehidupa  umat  yang  mampu melahirkan peradaban Islami.
Sementara itu, Ahmad Watik Pratiknya (1991) mencatat bahwa sungguhpun  umat Islam  mempunyai  tradisi  dan  lembaga-lembaga  kependidikan  yang  cukup  luas  dengan makin berkembangnya kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, dalam potret masa kini  dirasakan  adanya  ketertinggalan  sistem  pendidikan  umat  yang  tercermin  dengan berbagai  permasalahannya  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  merupakan kendala bagi tercapainya tujuan pendidikan umat itu sendiri. Permasalahan tersebut antara lain meliputi :
Aspek Perencanaan
1. Agama  cenderung  hanya  dipelajari  secara  rasional  teoritik  saja,  sehingga  agama lebih  sebagai  ilmu  daripada  tuntunan  atau  pandangan  hidup  yang  membuahkan pemikiran, perilaku dan akhlaq yang Islami.
2. Ilmu agama mengalami stagnasi perkembangan dan sejalan dengan itu para ahli di bidang inipun semakin menyusut, baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Pandangan  sebagian  besar  umat  tentang  Islam  masih  bersifat  dikotomik  atau bahkan sekularistik.
4. Strategi  pengembangan  pendidikan  umat  kurang  diorientasikan  pada  pemecahan problem  yang  dihadapi  umat  di  masa  mendatang,  tetapi  lebih  berorientasi  pada masa lalu.

## Aspek Perangkat Lunak
1. Tujuan  pendidikannya  kebanyakan  tidak  terperinci  atau  terlalu  umum,  sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat evaluasi. Di samping itu juga, tujuannya kurang diorientasikan pada acuan problematis umat.
2. Banyak  lembaga  pendidikan  madrasah  dan  sekolah  Islam  mengalami  “kriris kepemimpinan”  dan  “krisis  kebijakan”  karena  perkembangannya  lebih  banyak dipengaruhi oleh variabel luar.
3. Masjid, usroh,  majelis-majelis  ta’lim  (pengajian) tidak  mempunyai program  yang utuh  dan  terencana  sebagai  lembaga  pendidikan  umat  dan  bahkan  cenderung bersifat  sporadis  dan  simplisistik.  Proses  pendidikannya  lebih  bersifat  individual daripada sifat ummatik dan behavioral.33
Dalam dataran realitas, permasalahan paling pokok dan substansial yang dihadapi madrasah  dan  hal  ini  boleh  dianggap  sebagai  kelemahan  mendasar  madrasah  ialah ketidakmampuan  madrasah  mengimbangi  dinamika  kebutuhan  masyarakat  akan  kualitas pendidikan  yang  semakin  tinggi  serta  dinamika  pendidikan  pada  umumnya,  di  mana kondisi  tersebut  diperparah  oleh  kebijakan  pemerintah  sendiri  yang  masih  menganggap madrasah  sebagai  ‘anak  tiri’  dan  diperlakukan  sebagai  sekolah  kelas  dua.  Akibatnya, apresiasi  masyarakat  terhadap  madrasah  umumnya  kurang  menggembirakan  dan memandang  madrasah  sebagai  pilihan  kedua.  Kurang  tertariknya  masyarakat  untuk memilih  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam,  sebenarnya  bukan  karena  telah  terjadi pergeseran  nilai  atau  ikatan  keagamaannya  yang  mulai  memudar,  melainkan  karena sebagian  besar  lembaga-lembaga  tersebut  kurang  menjanjikan  masa  depan  dan  kurang responsif  terhadap  tuntutan  dan  permintaan  saai  ini  maupun  mendatang.  Padahal,  paling tidak  ada  3  hal  yang  menjadi  pertimbangan  masyarakat  dalam  memilih  lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial dan cita-cita. Masyarakat yang terpelajar akan semakin beragam pertimbangannya dalam memilih pendidikan bagi anak-anaknya.
Ketidakmampuan madrasah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat menurut beberapa pakar pendidikan Islam disebabkan oleh manajemen/pengelolaan sistem pendidikan  yang  tidak  profesional,  terlebih  pada  aspek  perencanaan,  penyiapan  tenaga pengajar,  kurikulum  dan  pelaksanaan  pendidikan  Islam  itu  sendiri.  Akibat  pengelolaan yang  tidak  profesional  itu,  lembaga  pendidikan  Islam  (madrasah)  sering  kalah  bersaing dengan  sub  sistem  pendidikan  nasional  yang  diselenggarakan  kelompok-kelompok masyarakat lain.
33 Zaskia,  “Beberapa  kelemahan  mendasar  madrasah ”,  izaskia.wordpress.com/.../beberapa- kelemahan-mendasar-madrasah-1/ - dalam Google.com 11 Januari 2013, 11.23 pm
Bukan rahasia, bahwa citra dan gengsi lembaga pendidikan Islam sering dipandang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  sistem  pendidikan  yang  diselenggarakan  pihak-pihak lain.  Dalam  kaitan  ini,  -seperti  yang  diungkapkan  Azyumardi  Azra-  kita  tidak  bisa menyalahkan  orang  tua  muslim  yang  menyerahkan  anak-anak  mereka  ke  lembaga pendidikan lain tersebut, selama semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan Islam tidak  berikhtiar  secara  serius,  sistematis  dan  komprehensif  dan  programatis  membenahi dan mengembangkan sistem pendidikan Islam itu sendiri.

## C. Madrasah dan Aplikasi pada Manajemen Mutu
Madrasah sebagai lembaga pendidikan, oleh karena manajemen, mutu didasarkan kepada  nilai-nilai  universal  yaitu  agama  tentunya  akan  memberikan  andil  yang  tinggi terhadap  pengelolaan  mutu  di  madrasah.  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  tentunya memiliki  nilai  yang  sama  dengan  posisi  yang  setara  dengan  lembaga  pendidikan  lainnya dalam  menghasilkan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata sebagai  lembaga  kelas  dua  di  negeri  ini.  Madrasah  adalah  lembaga  pendidikan  yang berkelas  dan  memiliki  kekhasan  yang  memungkinkan  dapat  melahirkan  manusia  yang bermutu  melalui  layanan  yang  bermutu.  Hal  ini  diakui  Nanang  Fattah,  bahwa  mutu pendidikan mencakup 5 hal pokok yaitu:
1. Quality  learners ( healthy  and  ready-to-learn  children ),  yaitu  siswa  sudah memenuhi  tingkat  kebutuhan  minimal  agar  siap  belajar  disekolah.  Kebutuhan dasar siswa dapat mencakup aspek kesehatan dasar dan transportasi sekolah.
2. Quality learning environments (conducive classrooms), yaitu sekolah memiliki gedung  dan  atau  kelas  yang  mendukung  proses  belajar-mengajar  sehingga memenuhi standar bangunan minimal.
3. Quality  contents  (appropriate  curriculum  relevant  to  children’s  lives), yaitu kurikulum  sesuai  dengan  kebutuhan  masa  depan  anak  agar  dapat  mandiri  dan menjadi bagian masyarakat secara bertanggung jawab di masa depan.
4. Quality  processes  (child-centred  pedagogy  and  active  learning  of  childrens), yaitu  proses  pengajaran  sesuai  secara  faedagogis  dan  bersifat  belajar  aktif sehingga memberikan motivasi belajar yang tinggi pada anak.
5. Quality  outcomes  (pupils  meet  established  learning  standards) ,  yaitu  hasil mutu pendidikan memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sebelumnya. 34
Secara  umum,  mutu  adalah  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang atau  jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang diharapkan  atau  yang  tersirat.  Dalam  konteks  pendidikan,  pengertian  mutu  mencakup input,  proses,  dan  output  pendidikan. 35 Adapun  prinsip-prinsip  mutu  pendidikan  sebagai berikut:
1. Fokus pada pelanggan (peserta didik)
Dalam    dunia    pendidikan    focus    pada    pelanggan    ini  merupakan    fokus  pada siswa,  karena  siswa merupakan obyek yang utama dan pertama dalam proses pendidikan, yang  ini  ini  lebih  dititik  beratkan  pada  proses  pendidikan  dari  pada  hasil  pendidikan, karenanya fokus pada siswa dalam proses belajar mengajar ini merupakan hal yang sangat urgen  dalam  mencapai  mutu.  Pelanggan    disini    tidak    terfokus  pada  pelanggan  internal saja akan tetapi juga pada pelanggan eksternal, yang mana keduanya sangat penting dalam membangun  mutu  dan  kualitas  pendidikan  kita,  kemudian  yang  termasuk  pelanggan ekternal  ini  juga  orang  tua,  pemerintah,  institusi  lembaga  swasta  (LSM),  dan  lembaga- lembaga lain yang mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang unggul
2. Perbaikan Proses
Konsep  perbaikan  terus  menerus  dibentuk  berdasarkan  pada    premisi  suatu  seri (urutan)  langkah-langkah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  menghasilkan  output  seperti produk berupa barang dan jasa. Perhatian secara terus menerus bagi setiap langkah dalam proses  kerja  sangat  penting  untuk  mengurangi  keragaman  dari  output  dan  memperbaiki keandalan.  Tujuan  pertama  perbaikan  secara  terus  menerus  ialah  proses  yang  handal, sedangkan tujuan perbaikan proses ialah merancang kembali proses tersebut untuk output yang lebih dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, agar pelanggan puas.
3. Keterlibatan total
Pendekatan  ini  dimulai  dengan  kepemimpinan  manajemen  senior  yang  aktif  dan mencakup usaha yang memanfaatkan bakat semua karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai  suatu  keunggulan  kompetitif (competitive  advantage) di  pasar  yang  dimasuki.
34 Lihat  Nanang  Fattah, Standar  Pembiayaan  Pendidikan, Bandung,  Remaja  Rosdakarya,
2012, h. 61-62
35 www.dikdasmen.depdiknas.go.id, : h. 7-8 diakses tanggal 7 Januari 2012
Guru  dan  karyawan  pada  semua  tingkatan  diberi  wewenang/kuasa  untuk  memperbaiki output  melalui  kerjasama  dalam  struktur  kerja  baru  yang  luwes (fleksibel) untuk memecahkan  persoalan,  memperbaiki  proses  dan  memuaskan  pelanggan.  Pemasok  juga dilibatkan  dan  dari  waktu  ke  waktu  menjadi  mitra  melalui  kerjasama  dengan  para karyawan yang telah diberi wewenang/kuasa yang dapat menguntungkan. 36
Sehubungan  dengan  itu, institusi madrasah  sedikitnya  terdapat  6  hal  yang  bisa  di identifikasi  atau  diperhatikan  dalam  penyiapan  konsep  madrasah  berbasis  manajemen (MBM):
a. Pemilihan kepala madrasah dan pendidik profesional
b. Bentuk partisipasi masyarakat dan orang tua (komite madrasah)
c. Pendanaan madrasah
d. Kualitas pembelajaran dan lulusan madrasah
e. Keterlibatan stakeholders pendidikan
f. Political will pemerintah pada berbagai lapisan.37
Ada beberapa hal yang dapat dilihat mengenai mutu dalam makalah yang berjudul Defening Quality in Education oleh UNICEF tahun 2000, menjelaskan ada beberapa mutu yang dilihat dalam menentukan mutu pendidikanyang antara lain: 38

## I. Mutu Murid
Murid yang bermutu harus memiliki:
 Kualitas kesehatan dan gizi yang baik.
 Phisikologis dan sosial yang baik yang diperhatikan dan dikembangkan semenjak dari usia dini.
 Khadiran dalam Pembelajar reguler.
 Dukungan keluarga dalam belajar.
II. Lingkungan Pembelajaran Bermutu
1. Elemen Fisik
36 Lihat  Artikel  Bulletin  Pengawasan  No  13&14  Tahun  1998,  http:  www.google.co.id diakses tanggal 7 Januari
37 Mulyasa, Pedoman  Manajemen  Berbasis  Madrasah ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral Kelembagaan Agama Islam), hal. 13-14
38 Lihat makalah”Defening Quality in Education oleh UNICEF tahun 2000, h. 7-20
a. Fasilitas yang bemutu
b. Interaksi  antara  insfrastuktur  sekolah  dan  dengan  dimensi  penjaminan  mutu lainya.
c. Luas Kelas
2. Elemen Phisikologi
a. Lingkungan yang aman dan nyaman, khusunya untuk murid perempuan.
b. Kebiasaan guru yang mempengaruhi aman terhadap siswa.
c. Disiplin kebijakan yang efektif
d. Lingkungan yang ramah
3. Pelayanan yang baik
a. Mempunyai prioritas terhadap pelayanan kesehatan.

## III. Mutu Konten
1. siswa sebagai fakus utama pembelajaran, dan tanpa diskriminasi, merupakan fokus dan standar dari struktur kurikulum sekolah.
2. keunikan lokal dan konten nasional.
3. Materi Bahasa
4. Materi Berhitung
5. Materi Kempampuan Hidup (life skill).
6. Pendidikan tentang Perdamaian.
7. Tantangan dalam mengingkatkan mutu penguasaan pelajaran dalam jumlah siswa yang banyak.
Dengan  melihat  mutu  pendidikan  di  atas  maka,  strategi  perencanaan pengembangan  madrasah  secara  singkat  dapat  dikemukakan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  dalam  pengembangan  madrasah  adalah  lembaga  pengelola  kurang  fungsional, organisasi  kelembagaan  kurang  lengkap,  sarana  dan  prasarana  pendidikan  belum memenuhi  standar,  kebanyakan  kepemilikan  oleh  swasta  dengan  implikasinya  sistem akreditasi yang belum mapan, penyebaran madrasah belum merata pada setiap komunitas umat  Islam,  jumlah  guru  kurang  memadai,  penempatan  guru  tidak  merata,  kualitas
mengajar  guru  masih  rendah,  keahlian  guru  tidak  sesuai,  tenaga  administrasi  jumlahnya terbatas.39
Mengingat  banyaknya  jumlah  persoalan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan madrasah secara nasional yang jelas dan memiliki komitmen tinggi terhadap aspirasi yang terus  berkembang  dan  berubah  secara  sangat  cepat.  Karena  itu  disamping  kejelasan rancangan,  rencana  pengembangan  juga  harus  lentur  terhadap  kemungkinan  perubahan situasi dan kondisi. Dalam kaitan ini, kearifan rekayasa bagi kegiatan yang tepat sasaran, merupakan persyaratan personil yang terlibat dalam menejemen baik pada tingkat nasional maupun  regional.  Untuk  maksud  tersebut  dikemukakan  beberapa  hal  yang  menjadi  dasar strategi pengembangan madrasah:
1. Menjadikan  ajaran  agama  Islam  sebagai basic  references seluruh  kegiatan pengembangan  pendidikan  di  madrasah.  Ajaran  Islam  merupakan  fondasi  dari seluruh  aktivitas  kehidupan  manusia  muslim,  karena  itu  proporsional  manakala setiap  kegiatan  pendidikan  di  madrasah  memakai  rujukan  utama  Al-Qur’an,  baik pada  tingkat  literal  maupun  konseptual.  Hal  ini  penting  lantaran  hasil pengembangan  kehidupan  masyarakat  yang  Islami.  Dalam  tataran  yang  lebih makro,  pendidikan  di  madrasah  harus  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki kedudukan  sentral  dalam  memberi  warna  kehidupan  masyarakat  sekitarnya. Bertolak  dari  cara  pandang  ini  maka  pembangunan  madrasah  di  Indonesia  harus mengacu kepada ajaran Islam dalam berbagai segi dan kegiatannya. Pada dataran manajemen  madrasah  tingkat  nasional  hal  ini  bermula  dari  perencanaan pengembangan  sejalan  sejalan  penyusunan  falsafah  dasar  sampai  terakhir  dalam bentuk  rencana  detail  pengembangan  tiap  komponen  pembangunan  madrasah. Sementara  pada  dataran  tingkat  lokal,  warna  seluruh  implementasinya  terletak sejakperencanaan pembuatan kurikulum, rekrutmen murid dan guru, proses belajar mengajar  kepada  pelepasan  anak  didik  dan  penarikan  sumber  daya  pendidik  dari aktivitas pendidikan.40[14]
2. Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  umum    yang  beciri  khas  agama  Islam, berfungsi  sebagai  pengembang  dasar-dasar  keterampilan  multidimensi.  Hal  ini
39 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan , (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hal. 127.
40 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, hal. 128-129
lantaran  pendidikan  pada  madrasah  pada  dasarnya  merupakan  subsistem  dari pendidikan umum yang sederajat. Pendidikan pada madrasah memiliki fungsi yang sama dengan pendidikan umum lainnya yakni untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya  mewujudkan  tujuan  nasional.  Demikian  juga  halnya  dengan  tujuan  pada pendidikan  madrasah.  Ia  terikat  pada  tujuan  pendidikan  nasional  yakni “mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  tanggung  jawab kemasyarakatan  dan  kebangsaan.”  Sejalan  dengan  semakin  terdiversifikasi  jenis- jenis  keterampilan  pembangunan  yang  diperlukan,  maka  pengembangan  dasar- dasar  keilmuan  dan  penguasaan  keterampilan  profesional  tingkat  menengah  pun (dalam  hal  ini  pendidikan  di  madrasah)  perlu  pengembangan  ke  segala  sektor kehidupan.    Sudah  barang tentu  hal  ini  dengan memperhitungkan  kondisi  daerah, kecenderungan  penyediaan  sumber  daya alam,  keterbukaan  peluang  sektor-sektor profesi kehidupan serta ketersediaan sumber daya manusianya.41[15]
3. Pengembangan  secara  bertahap.  Pengembangan  madrasah  baik  negeri  maupun swasta  ke  arah  yang  menjadi  visi  rencana  pengembangan  harus  dilakukan  secara bertahap. Pentahapan dalam pengembangan dimaksudkan supaya dalam kegiatan- kegiatan  yang  sifatnya  ad-hock  terhindari,  sebab  kegiatan  demikian  akan mengakibatkan  program  antar  periode  jabatan  pejabat  jadi  tidak  dalam  satu kesatuan  yang  menyeluruh.  Sehingga  pengembangan  tidak  pernah  selesai  dan diketahui hasilnya secara jelas.
Melalui  pengembangan  secara  bertahap,  kompleksitas  permasalahan  dapat dikurangi  serta  berbagai  intervensi  atas  kegiatan  pembinaan,  lantaran  aspirasi  yang berubah  terlalu  cepat  dan meloncat-loncat.  Dengan melihat  permasalahan  tersebut  di  atas dapat  diketahui  bahwa  dalam pengembangan madrasah  secara  nasional  sangat diperlukan antara  lain  adanya  peningkatan  keterampilan  manajemen  dan  kesadaran  fungsi  masing- masing  bagian  pengelola  madrasah  secara  keseluruhan,  diperlukan  pengadaan  dan
41 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, hal.129
penyempurnaan  sarana dan  prasarana  pendidikan baik  fasilitas  fisik maupun  fasilitas  non fisik  (seperti  perangkat  supervisi  guru),  pengadaan  dan  peningkatan  mutu  staf  pengajar, pengadaan  dan  peningkatan  mutu  staf  tata  usaha,  rangsangan  kegiatan  siswa  serta pembinaan  lulusan-lulusan.  Dengan  melihat  permasalahan  di  atas  maka  tahapan-tahapan pengembangan madrasah setidaknya memerlukan empat tahapan yaitu:
a. Pemerataan kesadaran dan keterampilan manajemen pada tingkat pengelola dan pelaksanaan madrasah.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan madrasah
c. Pengadaan dan peningkatan mutu staf pengajar
d. Pengadaan dan peningkatan mutu staf tata usaha.42
Namun  demikian  Pada  dataran  praksisnya,  eksistensi  madrasah  seringkali menghadapi pilihan yang sulit, yaitu antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, madrasah dituntut bisa berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan  kemampuan  mengamalkan  ajaran  Islam.  Sementara  di  sisi  lain  lembaga  ini  dituntut berfungsi  menumbuhkan  kemampuan  peserta  didik  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama.Dengan mengemban dua tujuan sekaligus  di  atas,  membuat  pelaku  manajemen  madrasah  jauh  lebih  berat  dibandingkan dengan sekolah. Sehingga berbicara tentang pemberdayaan mutu madrasah harus dimulai dari manajemennya terlebih dahulu. 43
Dalam  pengalokasian  anggaran misalnya, madrasah  dalam  naungan  Depag  hanya dipatok  6,9  triliun,  termasuk  untuk  gaji  gurunya,  sedangkan  anggaran  pendidikan  di Depdiknas sampai puluhan triliun, dan masih ditambah lagi dengan alokasi dari APBD di daerah-daerah.Padahal,  berdasarkan  catatan  pemerintah  dari  segi  kuantitas  madrasah  dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah saat ini hampir mencapai 39 ribu buah. Secara kuantitas, jumlah  siswa  madrasah  dengan  berbagai  tingkatan  tersebut  diperkirakan  mencapai  500 ribu.Menurut  catatan  Departemen  Agama  (yang  sekarang  berubah  menjadi  Kementerian Agama)  tahun  2005,  bahwa  jumlah  madrasah  aliyah  tercatat  3.772  unit,  terdiri  atas  577 (15,3%) berstatus negeri dan 3.195 (84,7%) berstatus swasta. Jumlah madrasah tsanawiyah di seluruh Indonesia sebanyak 10.792, meliputi 9.624 (89,2%) madrasah swasta dan hanya
42 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, hal.130
43 http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-membenahi-mutu- madrasah.html diakses tanggal 7 Januari 2013.
49,7%  yang  baru  terakreditasi.  Sementara  madrasah  ibtidaiyah  (MI)  berjumlah  22.799, meliputi 1.482 (6,5%) negeri dan 21.317 (93,5%) berstatus swasta.
Dari keseluruhan MI swasta yang baru terakreditasi 59 buah, sisanya 8.730 (41%) berstatus terdaftar atau belum terdaftar. Bila dipahami secara mendasar bahwa data di atas menunjukkan  kualitas  madrasah  masih  di  bawah  standar  rata-rata.  Ini  artinya  madrasah masih  menghadapi  persoalan  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius,  terutama  pemerintah dan  praktisi  pendidikan.  Khozin  dalam  ”Manajemen  Pemberdayaan  Madrasah”  (2006) menawarkan  sebuah  inisiatif baru  bagaimana mencari  sebuah  peluang-peluang  agar mutu atau kualitas madrasah tetap eksis dan berusaha keluar dari kebelengguan yang mematikan itu.  Pemberdayaan  harus  dimaknai  dan  diawali  dengan  tekad  dan  semangat  oleh  semua elemen yang berkecimpung di madrasah. Setiap pendidik dituntut agar melakukan inovasi yang relevan dengan visi dan misi madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah. 44
Namun  problem  kualitas  menjadi  perhatian  dalam  memotret  madrasah  sebagian banyak  madrasah,  jika  dilihat  dari  hasil  Nilai  Ujian  Nasional  masih  rendah,  apalagi  bila dibandingkan  dengan  sekolah  umum  pada  umumnya.  Kecuali  beberapa  madrasah  yang ditangani  secara  khusus,  ternyata  juga  berhasil  unggul  dan  dapat  meraih  prestasi  lebih tinggi  bilamana  dibandingkan  dengan  prestasi  sekolah  umum.  Tetapi  madrasah  yang berhasil  berprestasi  seperti  ini  masih  terbatas  jumlahnya.  Sebut  saja  misalnya,  sebagai conoh  Madrasah  Terpadu  Malang,  yaitu  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri,  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  dan  Madrasah  Aliyah  Negeri  Malang,  prestasi  akadmiknya  setiap tahun  selalu  unggul  dan  dapat  bersaing  dengan  lembaga  pendidikan  pada ummnya.Membandingkan madrasah  dengan  sekolah umum,  yang  hanya  dilihat dari  hasil Ujian  Nasional  sesungguhnya  tidaklah  adil.  Kedua  jenis  lembaga  pendidikan  ini sesungguhnya  menyandang  visi  dan  misi  dan  kondisi  yang  agak  berbeda.  Visi,  misi  dan kondisi yang berbeda tentu berimplikasi pada beban belajar dan perangkat pendukung yang berbeda pula. Tetapi anehnya, sebagian masyarakat menuntut hasil yang sama hanya dari sebagian  prestasi  yang  dihasilkan,  katakanlah  hasil  UN  nya.  Padahal  keduanya sesungguhnya  tidaklah  sama.  Sekolah  umum,  pada  umumnya  berstatus  negeri.  Dengan statusnya  itu  lembaga  pendidikan  pemerintah  ini  segala  sesuatunya  tercukupi  sekalipun
44 http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-embenahi-mutu- adrasah.html diakses tanggal 7 Januari 2013.
dalam  batas-batas`minimal,  misalnya  guru,  perpustakaan,  laboratorium  dan  sarana pendidikan lainnya. 45
Oleh  karena  itu,  Jomtien  dan  Dakar  menjelaskan  bahwa  kualitas  adalah memperkenalkan  yang  diinginkan  karakteristik  dari  pelajar  (kesehatan,  motivasi  pelajar), proses (guru yang kompeten menggunakan pedagogi aktif), isi (kurikulum yang relevan), dan sistem (penguasaan yang bagus dan alokasi sumber daya yang tepat). 46 Dalam konsep UNESCO  konsep  dari  kualitas  adalah  UNESCO  melihat  pendidikan  sepanjang  hidup berawal dari empat tiang:
1. Belajar  untuk  mengetahui  pengetahuan,  bahwa  pelajar  membangun pengetahuan sehari-hari mereka, menggabungkan keaslian dan elemen luar.
2. Belajar untuk focus kepada aplikasi praktis apa yang telah dipelajari.
3. Belajar untuk hidup bersama, bebas dari diskriminasi, mendapat peluang yang sama keluarga dan komunitas.
4. Belajar untuk menekankan kemampuan yang dibutuhkan untuk individu untuk mengembangkan seluruh potensi mereka. 47
Dalam peningkatas kualitas UNICEF melakukan pendekatan lima dimensi kualitas dalam  pengakuan  pendidikan,  yaitu:  pelajar,  lingkungan,  isi,  proses,  dan  hasil,  didirikan pada  menjunjung  keseluruhan  anak,  dan  anak-anak,  untuk  kelangsungan  hidup, perlindungan, pengembangan dan pertisipasi. 48 Oleh karena itu, ada macam kualitas antara lain:
1. Kualitas dalam tradisi masyarakat
Menstandarisasi,  menentukan,  menggambarkan  secara  eksternal  atau  kontrol kurikulum  menolak.  Mereka  melihat  bahwa  segala  kemungkinan  pengaruh untuk  pelajar  untuk  memperbaiki  pengertian  mereka  dan  untuk  program pendidikan  merespon  ke  masing-masing  pelajar  keadaan  dan  diperlukan. Peranan  nilai  untuk memberi  pelajar  informasi  dan  penilaian    tentang  kualitas pendidikan mereka masing-masing.
45 http://staisukabumi.blogspot.com/2009/11/problem-peningkatan-mutu-madrasah.html diakses tanggal 10 Januari 2013
46 Lihat “ Understanding Education Quality, dalam EFA Global Monitoring Refort Chapter 1, tahun, 2000, h. 29
47 Lihat “ Understanding Education Quality, dalam EFA Global Monitoring Refort Chapter 1, tahun, 2000, h. 30
48 Lihat UNICEF 2000
- Peranan guru adalah sebagai fasilitator daripada instructor.
- Membangun lingkungan, sementara menerima pengajaran, penekanan
2. Kualitas dalam tradisi tingkah laku
- Standarisasi,  menggambarkan  eksternal  dan  control  kurikulum,  dasar menentukan objektivitas dan menentukan kebebasan kepada pelajar.
3. Kualitas dalam tradisi kritis
- Bahwa pendidikan merubah masyarakat dengan cepat;
- Kurikulum  dan  metode  pengajaran  adalah  semangat  analisis  kritis  dari hubungan  kekuatan  social  dan  jalan  dalam  pengetahuan  formal  adalah menghasikan dan menyebarkan.
- Partisipasi  aktif  oleh  pelajar  dalam  desain  pembelajaran  pengalaman (ekperien).
4. Kualitas dalam tradisi asli.
- Mendekati tendensi dari Eropa tidak sesuai dalam masyarakat yang beragam dan keadaan ekonomi.
- Relevansi  meyakinkan  menggambarkan  local  desain  dari  isi  kurikulum, pedagogi dan penilaian.
- Semua pelajar perlu memperkaya pengetahuan adalah prioritas pengetahuan, mengakumulasi berbagai eksperimen .
- Pelajar  harus  memainkan  peranan  dalam  menggambarkan  kurikulum mereka.
- Pelajar harus melewati batas dari sekolahan melalui non formal dan aktifitas pembelajaran yang kekal. 49
Strategi  Manajemen  Berbasis  Madrasah  untuk  perbaikan  mutu  pendidikan madrasah, maka strateginya sebagai berikut:
1. Penyiapan Konsep
49 Lihat “ Understanding Education Quality, dalam EFA Global Monitoring Refort Chapter 1, tahun, 2000, h. 32-35
Banyak  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  MBM,  misalnya  tingkat ekonomi  masyarakat,  sosial  budaya,  politik  dan  taraf  pendidikan  masyarakat, kebijakan  pemerintah,  organisasi,  kepemimpinan  kepala  madrasah,  strategi pembelajaran,  dan  profesionalisme  tenaga  pendidikan.  Kesemuanya  itu  merupakan komponen yang perlu diperhatikan dalam konteks MBM.
2. Pengelompokan madrasah
Perbedaan  kemampuan  manajemen  menuntut  perlakuan  yang  berbeda  terhadap setiap madrasah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma  baru  yang  ditaawarkan.  Misalnya  suatu  madrasah  mungkin  hanya memerlukan  pelatihan  dalam  melaksanakan  MBM,  tetapi  mungkin  madrasah memerlukan dukungan lain dari pemerintah agar dapat menerapkan paradigma baru tersebut.  Dengan  mempertimbangkan  kemampuan,  kewajiban,  dan  kewenangan madrasah  terhadap  pelaksanaan  MBM,  dapat  dibedakan  antara  satu  madrasah dengan  yang  lain.  Dalam  hal  ini  Departemen  Agama  dan  jajarannya  perlu melakukan  berbagai  upaya  bagi  pengembangan  madrasah  yang  kurang  memiliki kemampuan  manajemen  dalam  mempersiapkan  implementasi  MBM,  termasuk masalah pendanaan, pengadaan fasilitas, dan sumber belajar.50
3.  Pentahapan implementasi MBM
Implementasi  MBM  secara  menyeluruh  sebagai  realisasi  desentralisasi  pendidikan memerlukan  perubahan-perubahan  mendasar  terhadap  aspek-aspek  yang  menyangkut keuangan,  ketenagaan,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana,  serta  partisipasi  masyarakat. Mengingat  kompleksnya  permasalan  pendidikan  di  madrasah,  MBM  perlu  dilaksanakan secara  bertahap,  paling  tidak  melalui  tiga  tahap:  yaitu  jangka  pendek  (tahun  pertama sampai  dengan  tahun  ketiga),  jangka  menengah  (tahun  keempat  sampai  tahun  keenam), dan jangka pangjang setelah tahun keenaam.
Untuk implementasi MBM sendiri maka diperlukan empat tahapan yaitu:
a. Tahap sosialisasi. Tahap ini merupakan tahap yang penting mengingat luasnya wilayah  nusantara  terutama  daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau  oleh  media informasi, baik cetak maupun elektronik.
50 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan , hal.14
b. Tahap  piloting.  Tahap  ini  merupakan  tahap  uji  coba  agar  penerapan  konsep menejemen berbasis madrasah tidak mengandung resiko.
c. Tahapan  pelaksanaan.  Tahap  ini  merupakan  tahap  untuk  melakukan  berbagai diskusi, curah pendapat dan lokakarya mini antar kelompok kerja MBM dengan berbagai  unsur  terkait,  yakni  guru,  kepala  madrasah,  pengawas,  tokoh  agama, pengusaha, dan para akademisi.
d. Tahap diseminasi. Tahap ini merupakan tahap memasyarakatkan model MBM yang telah diujicobakan ke berbagai madrasah baik negeri maupun swasta, agar seluruh madrasah dapat mengimplementasikan MBM secara efektif dan efisien, sesuai dengan kondisinya masing-masing.51
Sehubungan dengan itu, Menurut Imron Arifin, unsur pendukung madrasah unggul itu setidaknya ada sembilan faktor, yaitu:
1. Faktor sarana dan prasarana. Meliputi
(a) fasilitas sekolah yang lengkap dan memadahi,
(b) sumber belajar yang memadahi dan
(c) sarana penunjang belajar yang memadahi.
2. Faktor guru. Meliputi
(a) tenaga guru mempunyai kualifikasi memadahi,
(b) kesejahteraan guru terpenuhi,
(c) rasio guru-murid ideal,
(d) loyalitas dan komitmen tinggi, dan
(e) motivasi dan semangat kerja guru tinggi.
3. Faktor murid. Meliputi
(a) pembelajaran yang terdiferensiasi,
(b) kegiatan intra dan ekstrakulikuler bervariasi,
(c) motivasi dan semangat belajar tinggi,
(d) pemberdayaan belajar bermakna.
4. Faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja. Meliputi
(a) tatanan organisasi yang rasional dan relevan,
(b) program organisasi yang rasional dan relevan,
51 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, hal.17-18
(c) mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi secara tepat.
5. Faktor kemitraan. Meliputi
(a) kepercayaan dan harapan orangtua tinggi,
(b) dukungan dan peran serta masyarakat tinggi,
(c) dukungan dan bantuan pemerintah tinggi.
6. Faktor komitmen/sistem nilai. Meliputi
(a) budaya lokal yang saling mendukung,
(b) nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan positif.
7. Faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja. Meliputi
(a) motivasi berprestasi pada semua komunitas sekolah,
(b) suasana, iklim kerja dan iklim belajar sehat dan positif, dan
(c) semangat kerja dan berprestasi tinggi.
8. Faktor keterlibatan Wakil Kepala sekolah dan guru-guru. Meliputi
(a) keterwakilan kepala sekolah dalam pembuatan kebijakan dan pengimplementasiannya,
(b)  keterwakilan  kepala  sekolah  dan  guru-guru  dalam  menyusun  kurikulum  dan program-program sekolah, dan
(c)  keterlibatan  wakil  kepala  sekolah  dan  guru-guru  dalam  perbaikan  dan  inovasi pembelajaran.
9. Faktor kepemimpinan kepala sekolah. Meliputi
(a) piawai memanfaatkan nilai religio-kultural,
(b) piawai mengkomunikasikan visi, inisiatif, dan kreativitas,
(c) piawai menimbulkan motivasi dan membangkitkan semangat,
(d) piawai memperbaiki pembelajaran yang terdiferensiasi,
(e) piawai menjadi pelopor dan teladan, dan
(f) paiwai mengelola administrasi sekolah.
Selain dari pandangan di atas, penulis ingin menjelaskan dan barangkali menambahkan beberapa  unsur  pendukung  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  madrasah  unggulan.  Paling tidak, ada tiga hal yang perlu tersedia, yaitu (1) sumber daya manusia unggul, (2) sarana
prasarana  akademik  yang  representatif,  dan  (3)  fasilitas  penunjang  internalisasi  nilai keislaman.52 Hal ini sangat sejalan dengan proses mutu meliputi:
Proses mutu meliputi:
1. Guru
a. Pendidikan Profesional bagi guru
b. Kopetensi guru dan effesiensi sekolah
c. Pengembangan profesionalime yang berkelanjutan
d. Dukungan yang berkelanjutan terhadap siswa sebagai fokus utama pendidikan.
e. Aktif, Standar yang berlandaskan metode partisipasi.
f. Mekanisme Evaluasi Guru
g. Keyakinan guru bahwa setiap siswa mampu belajar.
h. Kondisi Kerja Guru
2. Sepervisi dan dukungan
a. Kukungan Administratif dan Kepemimpinan.
b. Akses Siswa terhadap bahasa yang digunakan di sekolah
c. Menggunakan teknologi untuuk mengurangi dari pada meningkatkan perbedaan.
d. Proses dan fasilitas yang berbeda.

## Mutu Lulusan
a. Capaian dari Kemampuan Berbahasa dan Berhitung.
b. Menggunakan Ujian Formatif untuk meningkatkan capaian lulusan.
c. Lulusan diterima dengan baik olah orang tua.
d. Lulusan  mempunyai  kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam  komunitas, kepercayaan diri, dan menjadi pembelajar seumur hidup.
e. Mempunyai Capaian Pengalaman untuk mengarahkan kecendrungan lulusan.
f. Kesehatan Lulusan dan Lulusan Berkemampuan hidup. 53
Oleh  karena  institusi  madrasah pada  konteks total  quality  management (TQM)  atau manajemen  mutu  terpadu  (MMT),  mendefinisikan  mutu  atau  kualitas  memerlukan  pandangan komprehensif,  karena  terdapat  sejumlah  elemen  agar  sesuatu  hal  dikatakan  bermutu  atau
52 Mujtahid,  “Perencanaan  Madrash  dan  Sekolah  Islam  Unggulan”, mujtahid- komunitaspendidikan.blogspot.com/.../perencanaan-madrasah-dan-sekolah-islam.html dalam Google.com. 18 Januari 2011, 11.45 pm
53 Lihat makalah”Defening Quality in Education oleh UNICEF tahun 2000, h. 7-20
berkualitas. Elemen dimaksud adalah: (1) kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (2) kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan; dan (3)  kualitas  merupakan  kondisi  yang  selalu  berubah—dalam  arti  apa  yang  dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. 54
TQM  atau  MMT  dapat  didefinisikan  dari  tiga  kata  yang  dimilikinya: total (keseluruhan,  terpadu), quality (kualitas,  derajat/tingkat  keunggulan  barang  atau  jasa), management (tindakan,  seni,  cara  pengendalian,  pengarahan).  Dari  ketiganya  TQM didefinisikan  sebagai  "sistem  manajemen  yang  berorientasi  pada  kepuasan  pelanggan ( customer  satisfaction )  dengan  kegiatan  yang  diupayakan  benar sekali ( right first time ), melalui  perbaikan  berkesinambungan  ( continous  improvement )  dan  memotivasi staf/karyawan/orang yang terlibat.
Kualitas atau mutu dalam konteks TQM juga merupakan suatu filosophi dan metodologi yang  membantu  lembaga  untuk  mengelola  perubahan  secara totalitas  dan  sistemik  yang meliputi perubahan paradigma, visi, misi
serta tujuan. Esensinya adalah perubahan kultur, bahwa kualitas adalah ide yang dinamik sebagai  konsep  yang  relatif.  Jadi  kualitas  bukan  atribut  produk  atau  jasa  saja,  melainkan spesifikasi  yang  digunakan  sebagai  sarana  agar  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  berada  di atas standar. 55
Kualitas  atau  mutu  memiliki  dua  aspek  yaitu,  pengukuran  berdasar  spesifikasi  dan berdasarkan pemenuhan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Artinya suatu produk barang atau jasa disebut berkualitas jika pertama, memenuhi spesifikasi dalam tujuan pembuatan atau pelayanannya  ( quality  in  fact )  dan  kedua,  jika  memenuhi  selera  dan  kebutuhan pelanggan  sehingga  meningkatkan  keinginan,  minat  dan  kebutuhan  mereka  ( quality  in perception ). 56
Sejalan dengan hal di atas, pada mulanya TQM juga dipahami sebagai "perpaduan semua fungsi  dari  perusahaan/institusi  ke  dalam  falsafah  holistik  yang  dibangun  berdasarkan konsep  kualitas, teamwork ,  produktivitas,  dan  pengertian  serta  kepuasan  pelanggan".
54 Fandy Tjiptono&Anastasia Diana Total quality management (TQM).Yogyakarta: Penerbit And,2003, h. 3-4
55 Abdur Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan aksi, h. 157 56 Abdur Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi,Misi dan aksi, h.
Selain  itu  TQM  juga  dimaknai  sebagai  "sistem  manajemen  yang  mengangkat  kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota  organisasi.  Dengan  demikian  TQM  menjadi  suatu  pendekatan  dalam  menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus  atas  produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungannya.  TQM  sebagai pendekatan ( approach ) hanya dapat dicapai dengan memperhatikan sejumah karakteristik:
(1) fokus pada pelanggan ( internal & external ); (2) memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas;
(3) menggunakan pendekatan  ilmiah  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan masalah;  (4)  memiliki  komitmen  jangka  panjang;  (5)  membutuhkan  kerjasama  tim ( teamwork );  (6)  memperbaiki  proses  secara  kontinu;  (7)  menyelenggarakan  pendidikan dan pelatihan; (8) memberikan kebebasan yang terkendali; (9) memiliki kesatuan tujuan; dan (10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Sedangkan tujuan sistem kualitas atau mutu  adalah  memberikan  keyakinan  bahwa  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan ( output/ keluaran) memenuhi persyaratan mutu pengguna. Sistem mutu tersebut mencakup jaminan mutu dan pengendalian mutu. 57
TQM  tidak  bisa  lepas  dari  peran  William  Edward  Deming  yang  mengangkat teorinya  sebagai  substitusi scienti-c  management yang  dipopulerkan  oleh  Frederic Winslow Taylor, dan menekankan work harder do their best (Bonsting1, 2001: 7). Dalam scienti-c  management ,  sebuah  pekerjaan  dimulai  dengan plan ,  diikuti  dengan do ,  yakni mengerjakan  pekerjaan  dalam  skala  kecil,  diikuti  dengan study untuk  mengkonfirmasikan perencanaan dengan hasil uji lapangan, dimodifikasi sesuai hasil studi untuk digunakan dalam  skala  yang  lebih  besar.  Teorinya  disebut  fase act 58 .  Secara  skematik  teori  Deming dapat digambaran sebagai berikut:
57 Bambang Hadi Wiardjo dan Sulistijarningsih Wibisono Memasuki pasar internasional dengan ISO 9000, sistem manajemen mutu . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, h. 4-7
58 Bonstingl, J.J. Quality of school. California: Corwin Press, 2001, h. 9-10
Gambar 1. Lingkaran Deming (Bonstingl, 2001: 10)
Melalui  teorinya  ini  Deming  menekankan  perbaikan-perbaikan  yang  tidak  pernah henti, dan setiap apa yang dikerjakan selalu diawali dengan perencanaan, dan perencanaan diilhami  dengan  hasil  yang  telah  tercapai  sebelumnya,  sehingga  ada  perbiakan- perbaikan  untuk  implementasi  rencana  berikutnya.  Teori  Deming  diteruskan  Joseph  M. Juran. Ia mendefinisikan kualitas adalah  "kesesuaian  untuk  pemakaian",  kualitas  adalah "terbebas  dari kesalahan".  Juran  mengembangkan  lingkaran  kualitas  yang  dinamainya dengan "spiral  ofprogress  in  quality" yang  meliputi, customer , product  development, operating,  marketing,  further  development, dan  lain-lain.  Proses  kualitas  itu  dimulai  dari dan berakhir pada pelanggan. 59 . Dengan teori lingkaran spiral tersebut, Juran sebagimana Deming menekankan perbaikan terus-menerus dalam kualitas.

## D. Memperkuat Mutu Madrasah Menyonsong 4.0
Perubahan  era  masyarakat  1.0  merupakan  kelompok  yang  masih  mengandalkan dan bergantung pada alam seperti berburu, serta berkumpul bersama dalam satu kelompok. Ilustrasi masyarakat Ilustrasi masyarakat (FREEPIK/peoplecreations) Lalu, masyarakat 2.0 merupakan  kelompok  yang  sudah  menerapkan  kebiasaan  bercocok  tanam.  Dalam  hal kehidupan sosial, kelompok ini sudah mengenal tatanan sosial. Sementara masyarakat 3.0 merupakan  kelompok  yang  sudah  mengenal  industri  untuk  mengatasi  beberapa  masalah seperti  produksi  massal.  Kemudian  era  4.0  adalah  kelompok  masyarakat  yang  terhubung
59 Bonstingl, J.J. Quality of school. California: Corwin Press, 2001, 14
dalam  jaringan  dan  teknologi  dan  informasi.  Sedangkan  masyarakat  5.0  merupakan kelompok  yang  menerapkan  teknologi  yang  berfokus  pada  kehidupan  manusia, berlandaskan pada kebiasaan masyarakat 4.0 60
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam,  harus  mampu  mengikuti perkembangan  zaman  dengan  menyatukan  diri  dengan  dengan  revolusi  industri  4.0. mampu mengikuti perkembangan era demi menyongsong Pendidikan Islam 4.0, maka mau tidak mau semua permasalahan laten di atas harus mampu dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak,  maka  sulit−jika  enggan  berkata  mustahil−mewujudkan  madrasah  yang  kontekstual terhadap  zaman.  Oleh  sebab  itu,  sebagaimana  diutarakan  di  atas,  perlu  adanya  reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan madrasah.
Meminjam  istilah  Rhenald  Kasali,  ada  tiga  langkah  yang  harus  dilakukan pendidikan  Islam  di  era  4.0  ini,  yaitu disruptive  mindset,  self-driving, dan reshape  or create . 61 Disruptive mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang  kita  buat  sebelum  berpikir  dan  bertindak.  Pendidikan  Islam  hari  ini tengah  berada  di  zaman  digital  yang  serba  cepat,  moboilitas  tinggi,  akses  informasi menjadi  kebutuhan  primer  setiap  orang.  Selain  itu,  masyarakat  hari  ini  menuntut kesegeraan  dan real-time .  Segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  harus  dengan  segera  tersedia.
Bila  akses  terhadap  kebutuhan  itu  memakan  waktu  terlalu  lama,  maka  masyarakat  akan meninggalkannya dan beralih ke pelayanan yang lain. Intinya, tuntutan di era disrupsi ini adalah respons.
Kecepatan  respons  sangat  berpengaruh  terhadap user. Inilah  yang  dinamakan Rhenald Kasali sebagai corporate mindset ( mindset korporat). Mindset ini perlu dibangun oleh para pelaku pendidikan Islam. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada user tidak lagi  birokratis.  Lebih  lanjut  Rhenald  mengatakan,  ciri-  ciri  orang  yang  ber- mindset korporat adalah; 62 pertama, tidak terikat waktu dan tempat. Ia bekerja tidak terbatas pada jam dan ruang kerja. Orang seperti ini telah menyadari bahwa waktu dan tempat tidak lagi
60 Rosiana Haryanti https://properti.kompas.com/read/2019/01/25/213000921/jepang- menjelang-5.0-society-dan-era-menikmati-hidup?page=all.
61 Lihat Sigit Priatmoko, Memperkuat Ekstensi Pendidikan Islam Era 4.0 dalam jurnal Studi Pendidikan Islam, Ta’lim, Vol. 1 No.2, 2018 62 Rhenald Kasali, Disruption “Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi  Saja  Tidak  Cukup”  Menghadapi  Lawan-Lawan  Tak  Kelihatan  dalam Peradaban Uber. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, h. 305
menjadi penghalang dalam bekerja. Teknologi telah mematikannya. Manusia hari ini bisa terhubung  24  jam  sehari,  7  hari  seminggu,  tanpa  terikat  waktu  dan  tempat.  Jika mindset tersebut  diterapkan  dalam  manajemen  lembaga  pendidikan  Islam,  maka  akan  terbentuk sistem  manajerial  yang  efektif  dan  efisien.  Selanjutnya,  apabila  ditarik  dalam  konteks pembelajaran,  guru  akan  lebih  leluasa  dan  fleksibel  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Kedua, memberikan pelayanan yang proaktif. Kegiatan pembelajaran yang masih terkonsentrasi pada transfer pengetahuan dari guru dan terkurung di dalam kelas, akan sulit menghasilkan  lulusan  yang  berdaya  saing  tinggi.  Paradigma  pendidikan  telah  berubah, bukan  lagi teacher  centered, tapi student  centered .  Guru  dituntut  untuk  lebih  proaktif memberikan  fasilitas,  bimbingan,  dan  dampingan  kepada  peserta  didik. Ketiga, tidak terpaku  pada  anggaran  biaya.  Berbeda  dengan  mental  birokrat  yang  serba  terikat  dengan biaya (tidak kerja jika tidak ada anggaran). Orang yang ber- mindset korporat tidak berhenti berinovasi karena kendala uang.
Keempat, memaksimalkan fungsi media sosial. Pengelola madrasah hari ini harus mampu memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang tersedia. Media sosial bukan lagi hiburan semata. Ia telah menjelma menjadi alat komunikasi yang efektif, alat bantu kerja, dan  inspirasi  dalam  berinovasi.  Peluang  ini  harus  mampu  dimanfaatkan  dengan  baik. Kelima, berpikir  solutif  jika  dihadapkan  pada  masalah.  Bukan  sibuk  memikirkan  alasan untuk  menyelematkan  diri. Keenam, tidak  alergi  terhadap  perubahan.  Justru  di  era sekarang,  perubahan  telah  menjadi  kebutuhan.  Suatu  lembaga  jika  tetap  bertahan/statis dalam  pengelolaannya,  akan  kalah  dengan  lembaga  yang  pengelolaannya  lebih  dinamis. Dan ketujuh, berpikir  dan  bertindak  strategik.  Langkah  dalam  pengelolaan  lembaga pendidikan  Islam  harus  memiliki roadmap yang  jelas.  Sasaran  yang  dicanangkan  harus realistis.  Oleh  karena  itu,  reorientasi  kurikulum  dan  visi  pendidikan  Islam urgent untuk dilakukan.  Kurikulum,  visi,  program  tahunan,  program  semester  harus  jelas,  fleksibel, kontekstual, dan futuristik.
Self-Driving. Organisasi  yang  tangkas  dan  dinamis  dalam  berdaptasi  mengarungi samudra disruption adalah  organisasi  yang  memiliki  SDM  (Sumber  Daya  Manusia) bermental  pengemudi  yang  baik  ( good  drivers )  bukan  penumpang  ( passanger ). 27 SDM yang  bermental good  driver akan  mau  membuka  diri,  cepat  dan  tepat  membaca  situasi, berintegritas, tangkas dalam bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan
mampu bekerja efektif, inovatif, dan efisien. Kemampuan-kemampuan tersebut terutama dibutuhkan  oleh  para  pemimpin  dan  pengelola  lembaga  pendidikan  Islam.  Mereka dituntut untuk dapat menjadi pengemudi yang handal bagi lembaganya. Oleh karenanya, kompetensi  manajerial  saja  tidaklah  cukup.  Melainkan  harus  pula  diringi  dengan kemampuan  memimpin.  Sementara  SDM  yang  bermental  penumpang  akan  cenderung birokratis, kaku, lambat, dan kurang disiplin.
Reshape or Create . Ada genealogi pemikiran yang populer di kalangan umat Islam yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Genealogi tersebut adalah “mempertahankan yang  lama  yang  baik  dan  mengambil  yang  baru  yang  lebih  baik”.  Sebagaimana  banyak disinggung  di  atas,  bahwa  era  4.0  merupakan  era  dimana  kecepatan  dan  kemudahan menjadi  tuntutan  manusia.  Hal  ini  tentu  memerlukan  penyesuaian  masif.  Maka  ada  dua pilihan logis bagi pendidikan Islam untuk menghadapi era ini, yaitu reshape atau create.
Reshape dalam  genealogi  di  atas  berarti  mempertahankan  yang  lama  yang  baik. Akan tetapi, di era 4.0 mempertahankan saja tidak cukup, harus dipertajamCara-cara dan sistem  lama  yang  masih  baik  dan  relevan  perlu  untuk  dimodifikasi  sesuai  dengan perubahan  dan  perkembangan  zaman.  Misalnya  pada  tataran  manajemen  dan profesionalitas  SDM,  maka  perlu  diperkuat  dan  ditingkatkan  kompetensi  dan kapasitasnya.  Bisa  melalu  diklat  pelatihan,  seminar,  loka  karya,  beasiswa  studi,  dan sebagainya.
Alternatif  lainnya  adalah create ,  menciptakan  sesuatu  yang  sama  sekali  baru  atau dalam genealogi di atas “mengambil yang baru yang lebih baik”. Hal  ini berarti, cara dan sistem yang lama telah usang ( obsolet ). Sehingga tidak mungkin dipakai lagi. Jalan keluar satu-satunya  adalah  membuat  cara  dan  sistem  yang  sama  sekali  baru.  Misalnya mengembangkan  sistem  pelayanan  baru  berbasis  digital.  Sehingga  warga  lembaga pendidikan  Islam  dapat  dengan  leluasa  mengakses  segala  keperluan  terkait  pendidikan dan layanan administrasi. Contoh lainnya, mengembangkan model pembelajaran kekinian dengan  sepenuhnya  memanfaatkan  teknologi  digital,  seperti E-learning,  Blended Learning ,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  lembaga  madrasah  berupaya  memberikan tawaran  solutif  kepada  pelanggang  dalam  menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0. Sebagaimana  dikertahui  bersama,  bahwa  era  4.0  membawa  dampak  yang  luas  dalam segala  lini  kehidupan,  tak  terkecuali  dalam  bidang  pendidikan.  Era  yang  melahirkan
fenomena disruption ini menuntut dunia pendidikan Islam untuk turut menyesuaikan diri.
Lulusan  madrasah  kini  dihadapkan  pada  tantangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  baru  yang belum  pernah  ada  sebelumnya.  Sehingga  perlu  dilakukan  pembaruan  dan  inovasi terhadap  sistem,  tata  kelola,  kurikulum,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana, budaya, etos kerja, dan lain-lain.
Menurut  Wakil  Ketua  Persatuan  Guru  Nahdlatul  Ulama  (Pergunu),  Aris  Adi  Laksono menanggapi  Hari  Pendidikan  Nasional  2019.    Aris,  untuk  menjawab  era  disrupsi  pola pendidikan  pesantren  dan  madrasah  sudah  membuktikannya  dengan  langkah-langkah sebagaimana  dipaparan  Jeffrey  H  Dyer,  Hal  B  Gregersen,  dan  Clyton  M  Christensen (2013)  dalam  buku The  Innovator’s  DNA. Dalam  buku  tersebut  dikemukakan lima)
Discovery  Skill  of  True  Innovator yakni associating;  questioning,  observing, experimenting,  and  networking."Associating adalah  kemampuan  berfikir  asosiasi.
Sederhananya, kemampuan menghubungkan bidang ilmu, masalah atau ide, dimana orang lain  memandangnya  tidak  berhubungan,  dalam  menyelesaikan  setiap  masalah,  kata  Aris, harus selalu ditinjau dari berbagai presfektif atau multidisipliner.
Berikutnya questioning atau kemampuan  bertanya  yang  sangat  penting,  namun terabaikan selama ini. Kemampuan mengamati (observing skill ). Selanjutnya, kemampuan melakukan  percobaan (experimenting  skill). Seorang  innovator  selalu  mencoba pengalaman  baru  dan  mengemudikan  ide-ide  baru  tersebut.  "Bagi  mereka,  tidak  ada kegagalan,  semua  ketidakberhasilan  melakukan  eksprimen  merupakan  sebuah  kesuksesan yang  tertunda.  Keterampilan  terakhir  adalah  kemampuan  melakukan  jejaringan (networking  skill) .  Para  inovator  menghabiskan  banyak  waktu  dan  energi  untuk menemukan  dan  menguji  ide-ide  melalui  berbagai  jaringan  individu  dan  sosial  yang berbeda latar belakang dan prespektif, mencari secara aktif ide-ide baru dengan berbincang bersama orang yang memberi pandangan tentang sesuatu yang secara radikal berbeda.
Pesantren  dan  madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  yang  memiliki posisi  penting  di  Indonesia.  Sebagai  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam dan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  memiliki peranan  dalam  meningkatkan  kualitas  kemanusiaan  penduduk  muslim  di  Indonesia.  Jika tidak demikian, madrasah akan semakin tertinggal dan usang. Oleh karena itu, perlu dicari langkah-langkah  kongkrit  bagi  madrasah  untuk  meningkatkan  mutu  agar  mampu  tetap
bersaing di era disrupsi ini. Langkah solutifnya adalah dengan turut mendisrupsikan diri, 63 tanpa  lepas  dari  indentitas  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  mempunyai karakteristik dan haruslah berpegang teguh pada kaidah al-muhafadhah ‘ala al-qadim ash- shalih  wa  al-ahdzu  bi  al-jadid  alashlah ,  yaitu  menjaga  tradisi  keagamaan  Islam  dengan teguh  melestarikan  segudang  khazanahnya  dan  memakai  metode,  manajerial,  maupun pembelajaran modern yang baik.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan  besar  yang  bisa  ditemukan  dalam  makalah  ini  adalah  dunia  institusi pendidikan madrasah mempunyai banyak persoalan, oleh karena itu, aplikasi pada sistem manajemen mutu yang berbasis 4.0 dalam meningkatkan kualitas untuk melahirkan produk yang mempunyai kecerdasan kognitif dan afektif,  psikomotorik serta mendisrupsikan diri dalam  era  4.0.  belum  maksimal,  memerlukan  kebijakan  pemerintah  dengan  menyediakan anggaran  yang  cukup,  sehingga  madrasah  dapat  menghidupi  para  guru-gurunya, melengkapi  sarana  dan  prasarana  pendidikannya,  menyediakan  buku-buku  pelajarannya yang  berbasis  digital,  insya  Allah  persoalan  ini  dapat  terselesaikan.  Undang-Undang Sistem  pendidikan  Nasional  yang  berhasil  disahkan  beberapa  tahun  lalu,  kiranya memberikan peluang bagi pemerintah memberikan perhatian secukupnya terhadap seluruh lembaga  penyelenggara  pendidikan,  termasuk  pendidikan  madrasah.  Madrasah  dengan segala  kelemahan  dan  kekurangannya,  pada  hakekatnya  ia  dibangun  atas  dasar  niat  tulus dan  jernih  yaitu  mengantarkan  putra-putrinya  selain  agar  cerdas  dan  trampil  serta berwawasan  luas,  juga  agar  berkesempatan  mengenali  ajaran  agamanya  (Islam)  secara cukup, yang dilakukan terus menerus dalam peningkatan kualitas.
63 Lihat Sigit Priatmoko, Memperkuat Ekstensi Pendidikan Islam Era 4.0 dalam jurnal Studi Pendidikan Islam, Ta’lim, Vol. 1 No.2, 2018

## Daftar Pustaka
Azra,  Azyumardi,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milinium  Baru, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000.
_______, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih , Bandung: Mizan, 2000
_______, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi, Jakarta, Kompas, 2002.
Abdur  Rahman  Shaleh, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa;  Visi,  Misi  dan  Aksi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
Dauly,  Haidar  Putra, Historisitas  dan  eksistensi  Pesantren,  Madrasah,  sekolah, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
Fajar, A. Malik, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, Jakarta, LP3NI, 1998.
__________, Madrasah dan Tantangan Modernitas, Bandung, Mizan, 1998.
Fattah, Nanang, Standar Pembiayaan Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
_______, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012
_______, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012
Hanun,  Asrohah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Logos  wacana  Ilmu, 2001.
Husni, Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Jakarta, logos, 2005.
Jauhar, Vol I. No. 1, Desember , 2000.
Maksum, Madrasah dan Sejarah Perkembangannya, Jakarta, Logos, 1999.
Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam,  di  Sekolah,  Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
_______, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 2000.
_______, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta, 2003.
Rahim,  Husni, Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta,  Logos  wacana  Ilmu, 2001.
Rhenald Kasali, Disruption “Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja  Tidak  Cukup”  Menghadapi  Lawan-Lawan  Tak  Kelihatan  dalam  Peradaban Uber. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017,
Shaleh,  Abdur  Rachman, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa,  Visi,Misi  dan  aksi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
Stanton, Charles Michael, Pendidikan Tinggi dalam Islam, Jakarta, Logos, 1994.
Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Jakarta, LP3ES, 1986.
Suwito, “Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam makalah seminar sambutan  atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada acara Workshop, pada Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi, Jakarta, 17 April 2003.
Sigit  Priatmoko,  Memperkuat  Ekstensi  Pendidikan  Islam  Era  4.0  dalam  jurnal  Studi Pendidikan Islam, Ta’lim, Vol. 1 No.2, 2018
Yatim, Badri, dkk, Sejarah Perkembangan Madrasah, Jakarta, Depag RI, 1999.
Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Pustaka Mahmudian, 1960.
Defening Quality in Education oleh UNICEF tahun 2000
Understanding Education Quality, dalam EFA Global Monitoring Refort Chapter 1, tahun, 2000,
Kementrian  Agama, Desain  Pengembangan  Madrasah ,  Jakarta:  Direktorat  Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005
Fadjar, A.M. (1998). Madrasah dan tantangan modernitas. Bandung: Mizan
Fandy  Tjiptono  &  Anastasia  Diana, Total  quality  management (TQM).  Yogyakarta: Penerbit Andi2003
Furchan,  A, Transformasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Anatomi  keberadaan  Madrasah dan PTAI. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
Greenwood, M.S. and Helen J.G, Total quality management for school . Wiltshire: hassell,1994
Nurhayati Djamas, Madrasah mandiri. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2005.
Sallis, E. Total quality management in education . Philadelphia: Cogan Page,1993
Soegito, Total Quality Management . Semarang: UNNES, 2002.
Soewarso Hardjosoedarmo, Total quality management . Yogyakarta: Andi. 2002
Umedi, Manajemen mutu berbasis sekolah/madrasah (MMBS/M). Jakarta: Pusat Kajian Mutu Pendidikan,2004.
Bambang  Hadi  Wiardjo  dan  Sulistijarningsih  Wibisono Memasuki  pasar  internasional dengan ISO 9000, sistem manajemen mutu . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
Bonstingl, J.J. Quality of school. California: Corwin Press, 2001.
Bush, T., Theories of educational management . London: Paul Chapman Publishing, 1986.

## Sumber internet
Zaskia,  “Beberapa  kelemahan  mendasar  madrasah ”,  izaskia.wordpress.com/.../beberapa- kelemahan-mendasar-madrasah-1/ - dalam Google.com 11 Januari 2013, 11.23 pm
www.dikdasmen.depdiknas.go.id,: h. 7-8 diakses tanggal 7 Januari 2012
Artikel  Bulletin  Pengawasan  No  13&14  Tahun  1998,  http:  www.google.co.id  diakses tanggal 7 Januari
Disampaikan  pada  Pelatihan  Supervisi  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah  dan  Tsanawiyah Tahun 2001, BEP Depag di Pusat Pendidikan Infantri, Bandung.2 Sekretaris Ditjen Kelembagaan Islam, Depag.