WRA Wahana Riset Akuntansi
Vol 8, No 1, April 2020, 50-64
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra
Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Gusfina Yusesa 1* , Fefri Indra Arza 2
1 BKPSDM Pemerintah Kota Solok, 2 Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang *Corresponding author: jasminechairunnisa.jc@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v8i1. 109021 Diterima :  17 Juni 2020 Direvisi :  17 Agustus 2020 Disetujui
:  19 Agustus 2020 Tersedia daring  :  22 Agustus 2020

## Abstract
This study aims to analyze the ability and readiness of the  issuance  of  municipal  bonds  in  the  government  of West  Sumatra  Province  as  an  alternative  to development  financing.  This  analysis  includes  the financial  capability  of  the  province  of  West  Sumatra and the readiness in managing municipal bonds both in terms  of  human  resources  and  preparation  of regulations in the regions that have been carried out by the  government  of  West  Sumatra  province.  This  study uses  a  descriptive  qualitative  approach  interviewing  7 informants  from  several  parties  involved  and  having the authority in policy in the management of municipal bonds  later  in  the  government  of  West  Sumatra province.  The  results  showed  that  the  government  of West  Sumatra  province  has  the  financial  capability  in issuing  municipal  bonds  which  is  supported  by  the absence  of  regional  provincial  obligations  in  debt  or other  obligations.  However,  the  results  of  the  study found  that  the  government  of  West  Sumatra  province does not yet have the readiness of human resources and the preparation of regulations in the implementation of municipal bonds.
Keywords:  Municipal  Bond;  Development  Financing; Financial Capability; Human Resources and Regulation
Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan  dan  kesiapan  penerbitan  obligasi  daerah di  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai alternatif  pembiayaan  pembangunan.  Analisis  ini mencakup  kemampuan  keuangan  provinsi  Sumatera Barat  dan  kesiapan  dalam  mengelola  obligasi  daerah baik  dari  segi  sumber  daya  manusia  dan  persiapan peraturan  di  daerah  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan mewawancarai  7  informan  dari  beberapa  pihak  yang terlibat  dan  memiliki  wewenang  dalam  kebijakan dalam  pengelolaan  obligasi  daerah  nantinya  di pemerintah  provinsi  Sumatera  Barat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemerintah  provinsi  Sumatera Barat memiliki kemampuan keuangan dalam menerbitkan obligasi daerah yang didukung oleh tidak adanya kewajiban provinsi provinsi dalam hutang atau kewajiban lainnya. Namun, hasil penelitian menemukan  bahwa  pemerintah  provinsi  Sumatera Barat  belum memiliki  kesiapan  sumber  daya manusia dan  penyusunan  peraturan  dalam    pelaksanaan obligasi daerah.
Kata-kata  kunci: Obligasi  Daerah;  Pembiayaan Pembangunan;  Kemampuan Keuangan;  Sumber  Daya Manusia dan Peraturan.
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Yusesa,  Gusfina;  Arza,  Fefri.  (2020).  Analisis  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8 (No 1), 50-64.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan mendorong pembangunan    di  daerah.  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  mencari  alternatif  pembiayaan pembangunan  lainnya,  sehingga  tidak  hanya  bergantung  pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat untuk  melakukan  pembangunan  infrastruktur  di  daerah.  Undang  -  Undang  Nomor.  33  Tahun  2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengatur salah satunya  mengenai  pinjaman  daerah.  Salah  satu  bentuk  pinjaman  yang  dapat  diperbolehkan  bagi pemerintah daerah adalah obligasi daerah. Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan obligasi daerah dengan  persyaratan  tertentu,  serta  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal dan  memenuhi  ketentuan  nilai  bersih  maksimal  obligasi  daerah  yang  mendapatkan  persetujuan  dari pemerintah  pusat.  Berdasarkan  Peraturan  pemerintah  No.  56  Tahun  2018,  obligasi  daerah    adalah pinjaman  daerah  yang  ditawarkan  kepada  publik  melalui  penawaran  umum  di  pasar  modal.  Artinya obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah harus di jual kepada masyarakat melalui transaksi di  pasar  modal.  Hasil  penjualan  obligasi  oleh  pemerintah  daerah  akan  dimanfaatkan  sebagai  sumber dana  alternatif  untuk  membiayai  pembangunan  berbagai  infrastruktur  di  daerah,  karena  pendapatan daerah selama ini lebih banyak terserap untuk menupi belanja operasional pemerintah daerah. Sinyal bagi  daerah  untuk  bisa  menerbitkan  obligasi  merupakan  salah  satu  solusi  bagi  daerah  memperoleh pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penerbitan  obligasi  oleh  pemerintah  daerah  mengharuskan  terpenuhinya  3  (tiga)  syarat  utama yang  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemeritah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diantaranya  ;  (1)  jumlah  sisa  pinjaman  daerah  ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75%  penerimaan  APBD (Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah)  tahun  sebelumnya  (2)  daerah  harus  memiliki  rasio  kemampuan  untuk mengembalikan  pinjaman  atau  DSCR (Debt  Service  Coverage  Rasio )  paling  rendah  2,5%  (3) pemerintah  daerah  tidak  diperbolehkan  memiliki  tunggakan  atas  pengembalian  pinjaman  dari pemerintah  pusat.  Dalam  menerbitkan  obligasi  daerah  tidak  hanya  melihat  dari  kemampuan  secara finansial  saja,  akan  tetapi  diperlukan  aspek  lain  yang  akan  menjadi  penentu  dalam  pelaksanaan penerbitan  obligasi  daerah.  Seperti  penelitian  terdahulu  yang  diteliti  oleh  Yulianti  (2017) menunjukkan  bahwa  secara  kemandirian  keuangan  daerah,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  telah memenuhi  persyaratan  dalam  penerbitan  obligasi  daerah.  Namun,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah belum  berani  menerbitkan  obligasi  daerah  dikarenakan  belum  memiliki  kesiapan  sumber  daya manusia untuk mengelolanya
Menurut  hasil  penelitian  Mahrufi  dan  Ruliana  (2016)  secara  finansial  pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam daerahkategori mampu untuk menerbitkan obligasi daerah , hal ini terlihat  dengan  terpenuhinya  kriteria  penilaian  finansial  yang  ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri Keuangan.  Akan  tetapi,  persiapan  sumber  daya  manusia,  kesiapan  regulasi  di  daerah  serta  kesiapan lembaga-lembaga  yang  dibutuhkan  di  daerah  untuk  pelaksanaan  penerbitan  obligasi  daerah  nantinya juga  diperlukan.  Sehingga dengan  diterbitkannya  obligasi  daerah  di  pemerintah Provinsi  Kalimantan timur dapat dilakukan pembangunan seperti bandara, jalan tol,
Dari  beberapa    hasil    penelitian-penelitian  terdahulu,  Sefila  dan  Wisudanto  (2016),  Okta  dkk (2011),  Yulianti  (2017),  Setiadi  (2012),  dan  Mahrufi  dkk  (2016),  Ambarwati  (2016),  Aswari  (2019) dan  Ramazanov  (2018),  ditemukan  bahwa  selain  kemampuan  finansial  sebagai  syarat  pokok  daerah dalam  menerbitkan  obligasi  daerah  ditemukan  ada  beberapa  faktor-faktor  yang  ditengarai menyebabkan  daerah  masihenggan  dalam  menerbitkan  obligasi  daerah,  sedangkan  pemerintah  pusat telah  memberikan  kewenangan  mengenai  obligasi  daerah  ini,  diantaranya  ialah  (1)  kesiapan  sumber daya manusia di daerah yang mampu dalam pengelolaan obligasi daerah (2) Daerah belum memiliki regulasi  dalam  pelaksanaan  obligasi  daerah  ini  (3)  Perencanaan  pemanfaatan  pembangunan  dari obligasi  daerah  yang  tepat  guna    dan  (4)  kesiapan  lembaga-lembaga  yang  di  butuhkan  dalam pelaksanaan obligasi daerah ini.

## Teori Kewenangan
Setiap  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintah  harus  memiliki  legitimasi  yaitu  suatu kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang.  Hal  ini  merupakan  prinsip  utama  dalam  setiap negara  hukum,  menurut  H.D  Stout  dalam  Marwan  dan  Julianthy  (2018)  mengatakan  bahwa “wewenang  merupakan  pengertian  yang  berasal  dari  hukum  organisasi  pemerintahan,  yang  dapat
dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan  publik”.  Secara  teoritis,  kewenangan  ini  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan yang  diperoleh  dengan  tiga  cara  yaitu  :  (1)  Atribusi,  yaitu  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh pembuat  undang-undang,  (2)  Delegasi,  yaitu,  pelimpahanwewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintah  kepada  organ  pemerintah  lainnya,  (3)  Mandat,  yaitu,  ketika  organ  pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atau namanya.

## Teori Kebijakan Publik
Menurut Thomas R.Bye dalam Winarno (2002) kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan “is whatever government choose to do or not to do” .  Dalam    hal  inipemerintah  sebagai  pemilik  wewenang  dalam  penyusunan  kebijakan  publik memiliki  hak  prerogatif,  baik  itu  lembaga  eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif.  Ketiga  lembaga  ini merupakan  satu  kesatuan  dalam  perumusan  suatu  kebijakan  publik,  dimana  kebijakan  publik  ini merupakan  perwujudan  “tindakan”  dan  bukan  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat publik semata.

## Pemerintahan Daerah dan Obligasi Daerah
Menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diperbaharui  menjadi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintahdaerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  wewenangnya  ini  pemerintah  daerah  akan menanggung  hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  merupakan  bentuk  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  roda pemerintahannya.  Penyusunan  anggaran  oleh  pemerintah  daerah  seringkali  terbentur  oleh  masalah angggarandefisit. Salah satu bentuk pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan  obligasi  daerah.  Obligasi  daerah  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 180/PMK.07/2015  tentang  Tata  cara  Penerbitan  dan  Pertanggungjawaban  Obligasi  Daerah,  adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

## Prioritas dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
Penerbitan obligasi daerah diutamakan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk investasi di sektor publik berupa pembangunan infrastruktur di daerah yang menghasilkan penerimaan dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  diantaranya  ;  Pelayanan  air  minum,  Penanganan  limbah dan persampahan, Transparansi, Rumah sakit, Pasar tradisional, Tempat perbelanjaan, Pusat hiburan, Wilayah  wisata  dan  pelestarian  alam,  Terminal  dan  sub  terminal,  Perumahan  dan  rumah  susun  dan Pelabuhan  lokal  dan  regional.  Pemerintah  daerah  juga  wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan pengelolaan  obligasi  daerah  kepada  Menteri  Keuangan,  Cq.  Direktorat  Jendral  Perimbangan Keuangan,  apabila  pemerintah  daerah  tidak  melaksanakan  penyampaian  laporan  tersebut  Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan tahun berikutnya.

## Kemampuan Keuangan Daerah
Dalam  memperhitungkan  kelayakan  penerbitan  obligasi  daerah,  harus  terpenuhinya  syarat kemapuan daerah secara finansial, yaitu terpenuhinya batas kumulatif pinjaman. Dimana jumlah sisa pinjaman  daerah  dengan  jumlah  pinjaman  yang  akan  diambil  tidak  melebihi  75%  (tujuh  puluh  lima persen) dari jumlah penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun sebelumnya.
Untuk mengukur kemampuan finansial daerah dalam penerbiatan obligasi daerah bisa digunakan indikator  kemampuan  dalam  melunasi  kewajiban  jangka  panjang  pemerintah  daerah.    Hasil perhitungan  rasio  DSRCR  ( Debt  Service  Coverage  Ratio )  yaitu,  rasio  proyeksi  atas  kemampuan keuangan  daerah  untuk  mengembalikan    pinjaman    jangka  panjang  yang  dilakukan  pemerintah daearah.  Pemerintah  daerah  yang  sehat  secara  finansial  disyaratkan  harus  memperoleh  nilai  rasio DSCR  paling  rendah  2,5  (  dua  koma  lima)  setiap  periode  tahun  anggaran.  Dari  hasil  tersebut  bisa dilihat bahwa pemerintah daerah tidak terganggu secra finansial, terutama dalam membiayai kegiatan-
kegitan  operasional  pemerintah  daerah.  Formula  yang  digunakan    dalam  menghitung  rasio  DSCR adalah sebagai berikut:
DSCR = [PAD + (DBH – DBHDR) + DAU] – Belanja Wajib Angsuran pokok pinjaman + Bunga + Biaya Lain

## Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah

## Sumber : Website DJPK Kementerian Keuangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ke  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk menggali  informasi  secara  lebih  mendalam,  menjawab  pertanyaan  mengapa,  memungkinkan  untuk mendapatkan  hal-hal  yang  tersirat,  mendapatkan  suatu  hipotesa  dan  sebagainya  yang  berkaitan dengan obligasi daerah. Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dipilih    dalam  penelitian  ini  karena Sumatera Barat merupakan daerah yang membutuhkan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik. Sumber  data  utama  diperoleh  dari  data  primer  yang  di  dapat  secara  langsung,  berupa  hasil wawancara semi terstruktur. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 7(tujuh) informan yang mana informan ini merupakan  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pembuatan kebijakan dalam masalah  yang diteliti  ( key  person ),  yaitu  dari  kalangan  eksekutif  (pejabat  pemerintah  daerah  dan  pejabat  instansi vertikal)  dan legislatif
Dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  atau  alat    penelitian  adalah  peneliti  itu sendiri.  sebagai  instrument  penelitian  maka  peneliti  harus  melakukan  validasi  terhadap  metode kualitatif  serta  penguasaan  terhadap  teori  yang  berhubungan  dengan  fokus  penelitian  yaitu  faktor- faktor yang berhubungan terkait dengan penerbitan obligasi daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  serta  subtansi  materi  pilihan  lainnya Teknik  Pengumpulan  data  utama  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui proses wawancara semi terstruktur dengan analisis dokumen dan observasi sebagai
pelengkapnya.  Analisis  data  kualitatif  ditujukan  untuk  membuat  pendapat  yang  valid  dari  begitu banyak jumlah data yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif dapat dimulai hanya setelah beberapa data sudah dikumpulkan, dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Untuk  menguji  keabsahan  data  pada  metode  penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan,  uji  (1) kredibilitas  diantaranya  dengan  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik  dan  triangulasi  waktu.  (2)  uji Transferability disebut  juga  dengan  validitas  eksternal  untuk  menunjukkan  derajat  ketetapan  atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi. (3) Dependebility disebut juga dengan reabilitas. (4) Confirmbility, Penelitian  kualitatif  dapat  terkonfirmasi  dengan  menunjukkan  seluruh  transkrip  yang sudah ditambahkan catatan, tabel pengkategorian tema awal dan tabel analisis tema.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menerbitkan  obligasi  daerah,  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  harus  memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  kewajiban  atas  penerbitan  obligasi  yang  ditunjukkan  dengan terpenuhinya  persyaratan,  baik  dari  segi  finansial  maupun  non  finansial.  Kemampuan  melakukan penerbitan  obligasi  ataupun  pinjaman  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  dapat  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  yang  harus  ditempuh  agar  dapat menerbitkan  obligasi  daerah.  Persyaratan  kemampuan  finasial  tergantung  pada  tersedianya  jaminan dana dalam APBD yang ditunjukkan oleh kinerja pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun.

## Parameter Finansial
Kesiapan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  bisa  dilahat  dari  berbagai  indikator  keuangan, seperti  kinerja  pendapatan,  kinerja  belanja,  batas  kumulatif    pinjaman  ,  rasio  DSCR  ( Debt  Service Coverage Ratio ) dan opini laporan keuangan. Berikut disajikan  trend kinerja pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018.
Sumber : Data diolah
Gambar 1. Grafik Trend Kinerja Pendapatan (Dalam Persentase)
Otonomi daerah memberikan kelimpahan wewenang pada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan  daerah.  Gambaran  grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Sumatera  Barat  masih tinggi  tingkat  ketergantungannya  pada  dana  transfer  dari  pusat.  Kemapuan  daerah  dalam  menggali pendapatan  asli  daerahnya  masih  rendah,  terlihat  kontribusi  pendapatan  asli  daearah  cenderung menurun.  Keterbatasan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  tentu  berimplikasi  pada  terbatasnya
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2014 2015 2016 2017 2018 % Trend Kinerja Pendapatan PAD TRANSFER BAGI HASIL DAU DAK LAIN PAD YG SAH
alokasi-alokasi  belanja  daerah,  terutama  yang  berkaitan  dengan  belanja  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (belanja modal).
Sumber : Data diolah
Gambar 2. Grafik Trend Kinerja Belanja (Dalam Persentase)
Kinerja  belanja  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  dominan  pengalokasiannya  pada belanja operasional, terutama belanja pegawai dan barang, seperti terlihat dalam grafik di atas. Belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu belanja modal, relatif masih dibawah belanja operasional.  Pemerintah  daerah  harus  melakukan  terobosan  dalam  mencari  sumber  pembiayaan, sehingga  alokasi  belanja  untuk  peningkatan  belanja  modal,  terutama  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.

## Batas Kumulatif  Pinjaman
Dalam  memperhitungkan  kelayakan  penerbitan  obligasi  daerah,  harus  terpenuhinya  syarat kemampuan  daerah  secara  finansial.  Salah  satunya  yaitu,  terpenuhinya  batas  kumulatif  pinjaman daerah.  Dimana  jumlah  sisa  pinjaman  daerah  dengan  jumlah  pinjaman  yang  akan  diambil  tidak melebihi  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah) APBD tahun sebelumnya. Dengan persamaan sebagai berikut :
Atau dapat diartikan bahwa jika daerah akan melalukan penerbitan obligasi daerah, namun belum memiliki utang atau kewajiban sebelumnya, maka dapat melakukan penerbitan obligasi atau pinjaman daerah  sebanyak  <  75%  pendapatn  APBD  dari  tahun  sebelumnya.  Dari  Persamaan  di  atas  dapat dilakukan  perhitungan  atas  jumlah  pinjaman  yang  bisa  ditarik  pada  Tahun  2019.  Namun  harus diketahui dahulu berapa jumlah penerimaan umum atas Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) tahun anggaran 2018. Berikut perhitungan penerimaan umum APBD Tahun 2018,
Dari  Perhitungan  Penerimaan  Umum  APBD  Tahun  2018  dapat  dihitung  berapa  besar  pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu 75% x Rp.4.507.886.600.542,90 adalah  sebesar  Rp.3.380.914.950.407,18.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sendiri  pada  tahun anggaran  sebelumnya  (2014-2018)  tidak  memiliki  pinjaman  daerah,  sehingga  pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  dapat  melakukan  pinjaman  ataupun  penerbitan  obligasi  daerah  mencapai  angka 3.380.914.950.407,18. Batas pinjaman tersebut merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah tahun anggaran sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2014 2015 2016 2017 2018 % Trend Kinerja Belanja PEGAWAI BARANG JASA HIBAH MODAL TAK TERDGA TRANSFER KAB/KOTA
Sisa Pinjaman  + Pinjaman Baru ≤ 75% APBD

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)
(OJK) Perwakilan Sumatera Barat yang disampaikan oleh Ibu SN pada saat wawancara pada tanggal 03 Februari 2020 yang mengatakan :
“Dari  pengkajian  yang  dilakukan  oleh  OJK  berdasarkan  PMK  107/PMK.07/2018  tentang  Peta  Kapasitas Fiskal  Daerah)  Provinsi  Sumatera  Barat  termasuk  ke  dalam  daerah  yang  berpotensi  sedang  dalam penerbitan obligasi daerah dari kapasitas potensial yang dimiliki, Sumatera Barat berada di posisi 15 dari seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia”
Adapun  dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan  oleh  OJK  tersebut  bahwa  pemerintah  Provinsi Sumatera barat dapat melakukan pinjaman maksimal Rp.3.390.886.063.556,00  dimana    kategori sedang  dalam  peta  kapasitas  fiskal  daerah.  Hal  ini  hampir  mendekati  dengan  perhitungan  yang dilakukan  oleh  penulis  bahwa  maksimal  pinjaman  kumulatif  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkisar pada angka Rp.3.380.914.950.407,18.

## Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Syarat kemampuan daerah secara finansial berikutnnya adalah terpenuhinya rasio proyeksi atas kemampuan  keuangan  daerah  untuk  mengembalikan  pinjaman  atau  disebut Debt  Service  Coverage Ratio (DSCR) dimana nilainya  paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap tahunnya. dapat dirumuskan sebagai berikut :
Dari  laporan  realisasi  anggaran  tahun  2018  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman daerah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai DSCR sama dengan nol (0). Jika pada tahun anggaran 2019 pemerintah Provinsi Sumatera  Barat ingin melakukan penerbitan obligasi daerah ataupun pinjaman daerah dengan menggunakan data perkiraan hasil analisis APBD Provinsi Sumatera Barat (2014-2018) adalah sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp1,995,840,994,144.99 Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp134,956,800,887.00 DBHDR : Rp0 Dana Alokasi Umum : Rp1,528,444,810,800.00 Belanja Wajib : Rp1,253,651,307,778.83
PAD + (DBH-DBHDR)+DAU     : Rp3,659,242,605,832.00
Dari  perhitungan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dapat melakukan penerbitan obligasi daerah dengan jumlah angsuran pokok utang ditambah bunga dan biaya lainnya  yang  diperlukan  dalam  penerbitan  obligasi  daerah  maksimal  adalah    adalah  sebesar  Rp. 962,236,519,221.3  .  Dari  perhitungan  di  atas  juga  dapat  diketahui  kemampuan  pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  jika  memiliki  hutang,  pinjaman  ataupun  pembayaran  pokok  dan  bunga  obligasi. diketahui juga bahwa dari  5 (lima) tahun terakhir Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat  belum memiliki pinjaman ataupun utang daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :
“Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sebelumnya  belum  pernah  melakukan  utang,  karena  sampai  saat sekarang  pelaksanaan  pemerintahan  menggunakan  APBD  yang  telah  tersedia  saja  terlebih  dahulu,  karena belum ada yang betul-betul sangat mendesak sehingga menyebabkan harus berhutang ataupun menerbitkan obligasi  daerah,  dan  belum  ada  juga  pengkajian  mengenai  berapa  kesanggupan  pemerintah  Provinsi Sumatera Barat sendiri jika berhutang ataupun menerbitkan obligasi daerah”
DSCR = [PAD + (DBH – DBHDR) + DAU] – Belanja Wajib Angsuran pokok pinjaman + Bunga + Biaya Lain
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak H pada saat wawancara pada tanggal 21 Januari 2020 yang mengatakan :
“Sampai saat ini pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yang ada masih tercover oleh APBD  (Anggran  Pendapatan  dan  Belanja)  serta  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  ada  sudah  cukup mencapai target dari yang dianggarakan setiap tahunnya, namun jika kebijakan penerbitan obligasi daerah diusulkan  oleh  pemerintah  (Gubernur)  maka  pihak  DPRD  akan  mengkaji  terlebih  dahulu  efektif  dan efisiensinya”
Pernyataan  informan  di  atas  dapat  diperkuat  jika  dilihat  dari  rasio  kemandirian  daerah,  dimana dapat  menunjukkan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dapat dikategorikan  dalam  daerah  berkemampuan  yang  sedang.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  perhitungan sebagai berikut :
Dari  hasil  perhitungan    Rasio  Kemandirian  Daerah  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  berada  pada  50%  -  75%  ,  yaitu  68,46%    yang  mana  merupakan  kategori sedang dalam kemadirian keuangan daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu M pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan bahwa:
“ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki utang (pinjaman) sebelumnya, hal ini tentunya akan memberi peluang yang besar jika dilihat dari aspek keuangan jika menerbitkan obligasi daerah, dikarenakan tidak adanya beban kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu”
dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kemampuan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat  telah  mampu  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan PMK  Nomor  180/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan  Pertanggungjawaban  obligasi daerah

## Opini Laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 7 (tujuh) Tahun terakhir selalu memperoleh penilaian opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas  Laporan  Keuangannya.  Berdasarkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  nomor  21/LHP/XVII.PDG/04/2019  tanggal  24  April  2019,  Badan  Pemeriksaan Keuangan  (BPK)  Perwakilan  Sumatera  Barat  telah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Laporan Keuangan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  Anggaran  2018.  Dari  hasil  pemeriksaan tersebut,  BPK  telah  memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan Ibu  M pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 7 (tujuh) tahun terakhir selalu memperoleh opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian atas audit Laporan Keuangan , hal ini merupakan kerja keras  bersama dan komitmen dan  dorongan  yang  kuat  dari  pimpinan  sesuai  dengan  misi  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional “
Dengan  demikian  persyaratan  yang  berhubungan  dengan  kualitas  pengelolaan  keuangan pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  terpenuhi,  dimana  diharuskannya  pemerintah  daerah  yang akan menerbitkan obligasi daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya.
Rasio Kemandirian =             Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer + Pinjaman

## Sumber : Website padang/bpk.go.id

## Gambar 3. Grafik Penilaian (opini) Laporan Keuangan

## Parameter Non Finansial
Ketika  pemerintah  daerah  merencanakan  untuk  menerbitkan  obligasi,  selain  memperhatikan kondisi  kinerja  finansial,  hal  yang tidak  bisa  dikesampingkan  adalah  kesiapan dari  foktor-faktor  non finansial. Parameter non finansial yang dianalisis adalah kesiapan sumber daya manusia, unit lembaga- lembaga pendukung, kesiapan regulasi di daerah, rancangan perencanaan pembiayaan pembangunan, dan  koordinasi dengan instansi terkait.

## Kesiapan Sumber daya Manusia
Persiapan  sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  penting  yang  menentukan  terlaksananya penerbitan obligasi daerah, karena sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi serta menguasai  mengenai pasar modal  sangat  dibutuhkan  dalam persiapan  dan pengelolaan obligasi daerah nantinya. Pembekalan dan bimbingan teknis juga diperlukan nantinya dari pihak pihak terkait dalam penerbitan obligasi ini seperti Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknis obligasi  ini  nantinya  akan  terpusat  pada  lembaga-lembaga  atau  unit  kerja  yang  dibentuk  oleh pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sebelumnya.  Pembentukan  ini  akan  dikoordinir  nantinya  oleh Sekretariat Daerah sebagai pimpinan tertinggi dalam administrasi pelaksanaan pemerintahaan dibawah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk diteruskan kepada Biro perekonomian sebagai teknis penyusunan dalam pembiayaan dengan obligasi daerah.
Selain kesiapan di aspek keuangan, persiapan penerbitan obligasi daerah ini tentunya tidak luput dari manusia yang nantinya akan mengelola obligasi daerah ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri belum memiliki kesiapan dalam hal ini, dimana sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020, yang mana menyatakan :
“Tenaga  teknis  yang  dimiliki  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  sangat  sedikit  yang  menguasai mengenai pasar modal, khususnya mengenai obligasi daerah, adapun tenaga yang ada saat ini juga belum memiliki penambahan ilmu di bidang tersebut baik dalam bimbingan teknis ataupun pelatihan”
Dari pernyataan Bapak AY tersebut, diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  betul-betul  dapat  mengelola  obligasi  daerah.  Guberur Provinsi  Sumatera  Barat  sendiri  sampai  sejauh  ini  belum  ada  membahas  atau  menginstruksikan mengenai penerbitan obligasi daerah ini baik dalam rapat kerja ataupun dalam program startegis dalam waktu dekat ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak AAU saat wawancara pada Rabu, 22 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :
“Kami  dari  Biro  Perekonomian  terutama  bagian  sarana  perekonomian  tentunya  melaksanakan  program kerja  yang  telah  tersusun  dalam  APBD  serta  melaksanakan  program  kerja  yang  di  instruksikan  dari pimpinan terlebih dahulu baik itu dalam program startegis Gubernur, dan sejauh ini pembahasan mengenai obligasi daerah belum ada diinstruksikan khusus oleh pimpinan”
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga  belum memiliki kesiapan  sumber daya manusia yang betul  betul  menguasai  mengenai  pasar  modal  terlebih  lagi  mengenai  obligasi  daerah,  walaupun
berlatar  belakang  sarjana  ekonomi  ataupun  akuntansi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ibu  M  saat wawancara pada Rabu, 14 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama di Badan Keuangan  Daerah  khususnya masih kekurangan tenaga teknis di bidang akuntansi atau Ekonomi untuk kegiatan sehari hari, disebabkan banyak nya pegawai yang pensiun akhir-akhir ini dan ditambah penambahan pegawai juga tidak ada “
Dari  pernyataan  Bapak  AAU  dan    Ibu  M  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  Provinsi Sumatera Barat belum memiliki tenaga teknis khusus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang  pasar  modal,  terlebih  lagi  dalam  penerbitan  obligasi  daerah.  Sedangkan  untuk  kegiatan operasional  sehari-hari  saja  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  khususnya  di  Badan  Keuangan Daerah    masih  kekurangan    tenaga  yang  berlatar  belakang  ilmu  Ekonomi  ataupun  Akuntansi. Walaupun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan langkah-langkah persiapan dini  dalam  penerbitan  obligasi  daerah  ini  sesuai  dengan  arahan  dari  Kementrian  Keuangan diantaranya,  dengan mengikuti sosialisasi  mengenai obligasi  daerah,  melakukan permintaan  pegawai di bidang akuntansi dan ekonomi serta rencana melakukan pembelajaran/studi banding ke daerah yang sedang  melakukan  proses  untuk  penerbitan  obligasi  daerah.  Kementerian  Keuangan  melalui Direktorat  Jendaral  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  yang  baru-  baru  ini  melakukan  sosialisasi  yang dilaksanakan  bulan  Oktober  2019  yang  lalu  di  Medan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Ibu  M  pada  saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :
“Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat  telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan  melalui  Direktorat  Jendaral  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  mengenai  penerbitan  obligasi daerah  ini,  dimana  daerah  didorong  untuk  mempelajari  mengenai  obligasi  daerah  ini,  dan  DJKP  sendiri tengah  mempersiapkan  2  (dua)  daerah  yang  menjadi pilot  project dalam  penerbitan  obligadi  daerah  ini yaitu, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah”

## Unit Lembaga-lembaga pendukung
Disamping kemampuan finansial daerah dan kesiapan sumber daya manusia, persiapan lain yang dibutuhkan dalam penerbitan obligasi daerah adalah mempersiapkan lembaga- lembaga atau unit-unit tersendiri yang dibentuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan obligasi daerah  ini nantinya.  Lembaga  ataupun  unit  kerja  ini  sendiri  merupakan  teknis  yang  bekerja  langsung mempersiapkan,  mengkaji  dan  mengolah  obligasi  ataupun  utang  yg  dimiliki  pemerintah  Provinsi nantinya,  dimana  lembaga ini  dibentuk  dengan tujuan  fokus akan  bagaimana  mekanisme  penyaluran dan pembiayaan, pembayaran pokok dan bunga, sehingga tidak menggangu kepada perangkat kerja di pemerintah lainnya yang telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah.
Pembentukan  lembaga  atau  unit  kerja  pengelolaan  obligasi  atau  utang  ini  bisa  dikatakan merupakan langkah awal dalam tahap persiapan penerbitan obligasi daerah, karena lembaga atau unit ini yang nantinya akan mempersiapkan dan mengkaji terlebih dahulu kerangka kerja tujuan penerbitan obligasi daerah. Pembentukan unit kerja dan lembaga ini pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sesuai  dengan  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK)  dikoordinir  oleh  Sekretariat  Daerah  dibawah Biro perekonomian, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu  M pada saat wawancara tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :
“  Dalam  menyusun  kerangka  awal  pembentukan  unit  kerja  untuk  obligasi  daerah  ini  yang  akan  banyak terlibat  adalah  biro  perekonomian  di  Sekretariat  Daerah,  karena  kami  di  Badan  Keuangan  Daerah  akan lebih banyak terlibat dalam teknis alur dana masuk dan keluar dan pelaporan penggunaan dana nya”
Hal  ini  juga  di  benarkan  oleh  Bapak  AAU  pada  saat  wawancara  tanggal  22  Januari  2020  yang mengatakan :
“Perancangan mengenai obligasi daerah ini belum dapat kami lakukan karena belum ada instruksi langsung dari pimpinan baik dalam program kerja APBD ataupun dalam rencana strategis pimpinan, sehingga kami belum  bisa  membentuk  langkah-langkah  baik  itu  regulasi,  lembaga  dan  unit  yang  mengelola  dan  OPD mana saja nanti yang akan dilibatkan dalam penerbitan obligasi daerah ini”

## Kesiapan Regulasi di daerah.
Salah  satu  langkah  awal  dalam  tahap  pelaksanaan  penerbitan  obligasi  daerah  ini  adalah  adanya payung  hukum  yang  menaungi  pelaksanaan  penerbitan  obligasi  daerah  ini.  Dasar  dari  pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri  Keuangan  mengenai  tata  cara  penerbitan  serta  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mengenai  mekanisme  dan  persyaratan  di  pasar  modal  nantintya.  Namun,  daerah  tentu  saja  harus mempersiapkan  regulasi  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  obligasi  di  daerah  ini  nantinya.  Adapun regulasi  yang  harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  provinsi  Sumatera  Barat  adalah  Peraturan  Daerah (PERDA)  yang  menjadi  dasar  atas  pelaksanaan  penerbitan  obligasi  daerah  ini,  kemudian  akan diteruskan  kepada  Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  dan  dilanjutkan  kepada  Surat  Keputusan  Kepala Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  terkait  nantinya  dalam  pelaksanaan  penerbitan  obligasi daerah ini, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sampai sejauh ini kesiapan dari pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  penerbitan  obligasi  daerah  ini  dalam  mempersiapkan beberapa aturan diatas belum dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AAU pada saat wawancara pada tanggal 22 Januari 2020 yang mengatakan :
“sampai sejauh ini intruksi dari pimpinan belum ada, sehingga kami dari Biro perekonomian belum pernah membahas  ataupun  merancang  mengenai  bagaimana  teknis  nya,  ataupun  mempersiapkan  regulasi  untuk pelaksanaannya nanti”
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak H pada saat wawancara pada tanggal 21 Januari 2020 yang mengatakan :
“sampai  sejauh  ini  belum  ada  pembahasan  rancangan  peraturan  mengenai  penerbitan  dan pelaksanaan obligasi daerah ini dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPRD, karena usulan mengenai obligasi ini belum ada sampai ke DPRD”
Dari  beberapa  pernyataan  narasumber  diatas  diketahui  bahwa  persiapan    mengenai  penerbitan obligasi  daerah  ini  didalam  persiapan  regulasi  belum  diinstruksikan  oleh  pimpinan  (Gubernur) sehingga  belum  sampai  kepada  tahap  persiapan  pembuatan  PERDA,  PERGUB  ataupun  Surat Keputusan  pelaksaannya sehingga  belum  bisa  dibicarakan  dan  dibahas  bersama DPRD.  Selain  harus melalui  pembahasan  dalam  sidang  bersama  DPRD,  regulasi  yang  nantinya  akan  diterbitkan  oleh pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  haruslah  melalui  berbagai  koordinasi  dengan  beberapa  pihak terkait  lainnya,  seperti  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementetian  Keuangan  dan  Otoritas  Jasa Keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal hukum di daerah, belum memiliki kesiapan dalam  pelaksanaan  obligasi  daerah  ini,  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  AAU  dalam wawancara pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa:
“penerbitan obligasi daerah memerlukan pengkajian dan persiapan yang matang, dalam hal ini pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  belum  memiliki  rancangan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  ataupun  rancangan kegiatan  dalam  pembiayaan  dengan  obligasi  daerah  ini,  karena  memang  belum  menjadi  program  khusus dari pimpinan”

## Rancangan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Setelah persiapan regulasi hal yang tak kalah penting dalam penerbitan obligasi daerah ini adalah mempersiapkan  kerangka  kerja  pembiayaan  dengan  obligasi  daerah  ini.  Hal  ini  merupakan  syarat pokok  yang  akan  menjadi  kajian  dalam  kelayakan  pembiayaan  menggunakan  dana  obligasi  daerah. Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  diharuskan  membuat  suatu  kerangka  perencanaan  pembiayaan. Obligasi  daerah  ini  akan  dibiayai  untuk  pembangunan  apa?  Akan  digunakan  sebagai  apakah infrastruktur  tersebut?  Bagaimana  nilai  profit  dari  infrastruktur  tersebut  nantinya?  Hal  ini  harus  di persipakan  oleh  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  suatu  kerangka  acuan  kegiatan, menyiapkan  studi  kelayakan  kegiatan,  membuat  perhitungan  batas  kumulatif  pinjaman,  membuat perhitungan rasio
Persiapan  diatas  akan  dilaksanakan  oleh  tim  yang  telah  dibentuk  pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat  sebelumnya  dalam lembaga  atau unit  yang telah  dibentuk  sebelumnya,  yang  penunjukkan  atas tim  tersebut    telah  dibentuk  dalam  suatu  regulasi  yang  telah  disusun  sesuai  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku  dan  telah disahkan  oleh  DPRD.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sampai sejauh ini belum mempersiapkan acuan kerangka kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan karena belum adanya  regulasi  di  daerah  yang  menaungi  pembentukan  lembaga  atau  unit  kerja  yang  mana  di dalamnya  adalah  tim  khusus  yang  nantinya  bekerja  dalam  mempersiapkan  beberapa  hal  diatas  yang merupakan hal pokok dan wajib dalam penerbitan obligasi daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :
“Badan  Keuangan  Daerah  sampai  sejauh  ini  belum  ada  dilibatkan  dalam  pembicaraan  mengenai pembiayaan  suatu  anggaran  pembangunan  dengan  obligasi  daerah,  karena  pembiayaan  yang  ada  untuk pembangunan  di  Pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Barat  sejauh  ini  hanya  di  biayai  dengan  ABBD  saja, sehingga kerangka kerja seperti itu belum ada dilaksanakan”
Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  pernyataan  ibu  WS  pada  saat  wawancara  pada  tanggal  27  Januari 20120 yang mengatakan :
“Perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sejauh ini adalah yang tertuang dalam Rancangan Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup 4 (Empat) bidang saja yaitu: Jalan raya, sumber  daya  air,  pemukiman  dan  perumahan  serta  kelistrikan,  sehingga  perencanaan  suatu  infrastruktur haruslah telah direncanakan dalam RPJMD sebelumnya”
Hal  ini  juga  di  benarkan  oleh  Ibu  GR  pada  saat  wawancara  yang  sama  bersama  Ibu  WS  yang mengatakan :
“Jika pun ada suatu program pembangunan  suatu infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari  program  strategis  Gubernur, dimana  sejauh  ini  program  strategis  Gubernur  sebatas  pembangunan    di bidang infrastruktur adalah seperti pembangunan stadion di Pariaman dan gedung budaya di pantai Padang”

## Koordinasi ke Instansi Terkait
Otonomi  daerah  yang  memberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  terhadap  daerah  untuk mengelola  dan  bertanggung  jawab  sendiri  terhadap  pemerintahannya  tidak  membuat  pemerintah daerah  dapat  membuat  keputusan  sendiri  dalam  menerbitkan  obligasi  daerah.  Pemerintah  daerah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentu saja harus melalui persetujuan dan pertimbangan dari  berbagai  pihak  yang  terkait    dalam  penerbitan  obligasi  daerah  ini,  diantaranya  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Keuangan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  aspek  yang sangat  penting  dalam  pengusulan  penerbitan  obligasi  daerah  ini,  Kepala  daerah  (Gubernur)  haruslah telah membuat  kesepakatan  dan  satu  arah tujuan  dengan  DPRD  dalam rencana kebijakan  penerbitan obligasi  daerah  ini,  hal  ini  dapat  diusulkan  pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Barat  kepada  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  nantinya  dapat  dibahas  dan  dikaji  oleh  DPRD  mengenai  efektif  dan efisiennya  obligasi  daerah  ini  nantinya  sehingga  menjadi  keputusan  yang  tepat  sebagai  alternatif pembiayaan  untuk pembangunan  infrastruktur  di  pemerintah  Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H pada saat wawancara tanggal 21 Januari 2010 yang mengatakan:
“Keputusan  ingin  menerbitkan  obligasi  daerah  ini  tergantung  pemerintah  (gubernur),  jika  ingin menerbitkan  obligasi  daerah  tentunya  akan  kami  pertimbangkan  dulu  efektif  dan  efisiennya,  sehingga nantinya tidak membebani masyarakat”
Selain  itu  diperlukan  koordinasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  hal  ini  akan memberikan  pertimbangan  penerbitan  obligasi  daerah  ini  dari  berbagai  aspek,  diantaranya  kesiapan tata  kelola  utang  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  serta  termasuk  pengelolaan sumber  daya  manusia. Selain    pertimbangan  dari    Kementerian  Dalam  Negeri,  pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  juga  harus  berkoordinir  dengan  Kementerian  Keuangan.  Dalam  hal  ini  Kementerian Keuangan  akan  melakukan  pengkajian  kelayakan  kepada  kemampuan  daerah  secara  finansial, diantaranya    kelayakan  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dengan  obligasi  daerah,  kemampuan  keuangan daerah  nantinya  untuk  membayar  pokok  utang  dan  bunga  terhadap  obligasi  daerah  tersebut,  jumlah kumulatif  pinjaman  serta  profit  yang  akan  diperoleh  dari  pembiayaan  infrastruktur  dengan  obligasi
daerah  tersebut,  disamping  itu  Kementerian  Keuangan  juga  perlu  melakukan  pertimbangan  lainnya terkait apakah obligasi daerah ini.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan langkah-langkah  sampai  kearah  ini,  hal  ini  dikarenakan  oleh  belum  adanya  kebijakan  dari  pimpinan mengenai  penerbitan  obligasi  daerah  ini.  Walaupun  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki kemampuan  secara  finansial  namun  dikarenakan  persiapan  yang  cukup  rumit  ,  maka  koordinasi sebagaimana dijelaskan diatas belum dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan, maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penerbitan obiligasi  daerah  di  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  diukur  dari  kemampuan  finansial  yang dimiliki  oleh  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ada  sesuai peraturan  perundang-undangan,  namun  gubernur  sebagai  kepala  daerah  belum  membuat  kebijakan akan penerbitan obligasi daerah ini, hal ini belum bisa dilaksanakan karena belum terpenuhi kesiapan pengelolaan obligasi daerah yakni sumber daya manusia dan regulasi di daerah.
Kemampuan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  diukur  dari  segi  finansial  telah  memenuhi persyaratan menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan  dan  Pertanggungjawaban  Obligasi  Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  terpenuhinya kualifikasi  persyaratan  penerbitan  obligasi  daerah,  antara  lain  sebagai  berikut:  Batas  kumulatif pinjaman ynag dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak melebihi 75% (≤ 75%) dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah tahun  sebelumnya;  Perhitungan DSCR  ( Debt Service Coverage Ratio ) atau rasio kemampuan atas pengembalian pembayaran pokok dan bunga utang atau pinjaman yang tidak melebihi 2,5 (dua koma lima); Opini atas audit laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum cukup memiliki kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan  dan  pengelolaan  penerbitan  obligasi  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum  adanya sumber daya manusia yang menguasai mengenai pasar modal terlebih lagi mengenai obligasi daerah ini. Sehingga kesiapan unit-unit dan lembaga yang mengelola dan mempersiapkan penerbitan obligasi daerah belum dapat dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kesiapan dalam regulasi di daerah yang akan menaungi pelaksanaan penerbitan obligasi  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  langkah  yang  belum  dilakukan  oleh  pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat,  diantaranya  seperti  membuat  rancangan  Peraturan  Daerah  mengenai  dasar pelaksanaan obligasi daerah ini, Rancangan Pembiayaan Pembangunan, Koordinasi ke Instansi Terkait seperti  DPRD,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Keuangan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  diharapakan  untuk  menyusun  kajian  akan  rencana pembiayaan pembangunan dengan dana obligasi daerah, agar dapat disusun kerangka acuan kerja yang nantinya harus disetujui dan melalui pertimbangan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta dipertimbangkan lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## DAFTAR PUSTAKA
----------Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerah
----------  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
----------Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun  2018 Tentang Pinjaman Daerah
----------Peraturan  Menteri  Keuangan  No.180/PMK.07/Tahun  2015  Tentang  Tata  cara  dan Pertanggungjawaban Penerbitan Obligasi Daerah.
----------  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.125/PMK.07/Tahun  2019  Tentang  Batas  Maksimal Kumulatif  Defisit  APBD,  Batas  Maksimal  defisit  APBD,  dan  Batas  Maksimal  Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.
----------Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.04/2017  tentang  Dokumen  Penyertaan Pendaftaran  Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan / atau Sukuk Daerah.
----------Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  62/POJK.04/2017  tentang  Bentuk  dan  Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah.
----------Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  63/POJK.04/2017  tentang  Laporan  dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah/ dan/atau  Sukuk Daerah. Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. 2009. Metedologi Penelitian Sosial , Jakarta, Bumi Aksara.
Ambarwati, Dian Insani, Edy Suandi Hamid dan John Suprihanto. “ Kelayakan Pembiayaan Obligasi Daerah  Untuk  Pembangunan  Proyek  Bus    Rapid  Trans  (BRT)  Guna  Menunjang  Ketahanan Ekonomi Daerah ”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 22, No. 3, 2016, Hal 267-284. Aswari,  2019  “ Analisis  determinan  Permintaan  Obligasi  Pemerintah ”  Universitas  Negeri
Makasar Daftar
Pemerintah
Daerah yang berminat menerbitkan obligasi daerah, ( https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722192043-20-86741/inilah-daftar-pemda-yang- minat-terbitkan-obligasi-daerah/ , diakses tanggal 22 Agustus 2019)
Halim, Abdul. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah ; Peluang  dan  Tantangan  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Daerah .  Yogyakarta.  Sekolah Pascasarjana UGM.
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat. Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat.
Hamid, Edy Suandi. 2003. “ Prospek Obligasi Daerah Sebagai alternatif Pembiayaan Pembangunan ” Journal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen. Vol 6, No. 1, 2003, Hal 21-29.
Mahrufi,  Habib,  Titin  Ruliana  dan  Imam  Nazarudin  Latif.  2016.  “ Analisis  Penerbitan  Obligasi Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pembangunan  Pada  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur ”. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2016.
Marwan, Ali Hsb dan Evlyn Martha Julianthy.2018. “ Pelaksanaan kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah ”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15.No. 2 Juli 2018:1-8.
Moleong, Lexy J.2009. Metedologi Penelitian Kualitatif . Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Obligasi  daerah  definisi  dan  dasar  hukum  pelaksanaanya  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  ,
( http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332 , diakses 30 Oktober 2019)
Okta,  Dewi  dan  David  Kaluge.  2011.  “ Analisis  Peluang  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai Alternatif  Pembiayaan  Daerah ”.  Journal  of  Indonesian  Applied  Economics.  Vol.5,  No.2, October, 2011, Hal.157-171.
Peran
Sektor Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat,
( https://www.wartaekonomi.co.id/read210383/peran-sektor-pariwisata-dalam-pertumbuhan- ekonomi-sumbar.html , diakses tanggal 7 November 2019)
Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat  minta  pembangunan  infrastruktur  di  wilayahnya  bertambah ( https://www.liputan6.com/bisnis/read/3668790/pemda-sumatera-barat-minta-pembangunan- infrastruktur-di-wilayahnya-bertambah , diakses 3 Desember 2019.
Purwoko.  2011,  “ Analisis  Peluang  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan Infrastruktur Daerah ”, https://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cpurwoko1.pdf,akses%201%20April%202011.
Ramazanov, A.V., Grigorian K.A. 2018 “ Municipal Loans as a tool for solving the financial problems of  the  territory ”.  Kazan  Federal  University,  18  Kremlyovskaya  St.  Kazan.  420008  Russian, Federation.
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2017. Metedologi  Penelitian  untuk  Bisnis  –Pendekatan Pengembangan Keahlian. Buku 1 Edisi 6 . Jakarta. Salemba Empat. Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2017. Metedologi  Penelitian  untuk  Bisnis  –Pendekatan Pengembangan Keahlian. Buku 2 Edisi 6 . Jakarta. Salemba Empat. Setiadi,  Wawan.  2012.  “ Kajian  Obligasi  daerah  Sebagai  alternatif  Sumber  Pembiayaan  Untuk Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah) ”. Kabid Akuntansi DPPKD Kota Magelang.
Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta. Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi . Bandung. Alfabeta. Sunarno, Siswanto.2008. “ Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia ”. Sinar Grafika, Jakarta.
Sumatera  Barat  Dalam  Angka    2018,( https://  sumbar.bps.go.id/  publication/  2018/08/ 16/63b9859a011a94de01105f45/ provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2018.html , diakses tanggal 25 Desember 2019)
S. Purnomo, Budi. 2009. “ Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah . Bandung. Alfabeta.
Tandelilin, Eduardus. 2010. Porto folio dan Investasi Teori dan Aplikasi . Yogyakarta. Kanikius. Winarno, Budi. 2002. “ Teori dan Proses Kebijakan Publik ”. Media Pressindo. Jakarta. Yulianti,  Ardita  Dewi.  2017.  “ Strategi  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai  Alternatif  Sumber Penerimaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah”. Economics Development Analysis Journal. Vol. 7, No. 3, Agustus, 2017 . Surakarta