## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk
Megawati Ihyamuis * , Farida Patittingi, Kahar Lahae
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: megaihyamuis@gmail.com

## Abstract:
This study aims to analyze and evaluate the land disputes between the Karunsi'e Dongi community and PT Vale  Indonesia  Tbk  through  alternative  dispute  resolution.  This  research  is  sociological  (empirical)  legal research. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the land disputes resolution between the Karunsi'e Dongi community and PT Vale, which was carried out through an alternative dispute resolution mechanism, namely mediation, had not been adequate so that the dispute continued. This is due to the  weak  commitment  and  goodwill  of  the  parties  to  implement  the  mediation  agreement.  Because  efforts  to resolve disputes through mediation have not provided a solution to land disputes that have lasted for more than two decades, the Regent of East Luwu issued a Decree that stipulates the location of the disputed object as a Temporary Limited Settlement Area. The Regent's policy also does not provide legal certainty over the status of the disputed land because it is temporary and requires fulfillment conditions in the form of a policy change or decision from the Central Government, namely enclave the location from the Mining Contract of Work Area and change the use of space from a mining area to a residential area.
Keywords: Land; Dispute; Mining; Land Rights

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  evaluasi  penyelesaian  sengketa  tanah  antara  masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian  hukum  sosiologis  (empiris).  Data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan  hasil  mediasi.  Oleh  karena  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  belum  mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu  Timur  menerbitkan  Surat  Keputusan  yang  menetapkan  lokasi  yang  menjadi  obyek  sengketa  tersebut sebagai  Kawasan  Permukiman  Terbatas  Sementara.  Kebijakan  Bupati  tersebut  juga  belum  memberikan kepastian  hukum  atas  status  tanah  yang  disengketakan  karena  bersifat  sementara  dan  memerlukan  syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari  Wilayah  Kontrak  Karya  Pertambangan  dan  perubahan  pemanfaatan  ruang  (RTRW)  dari  kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.
Kata Kunci: Tanah; Sengketa; Pertambangan; Hak Atas Tanah

## 1. Pendahuluan
Secara  geografis,  wilayah  Indonesia  yang  menjadi  tempat  pertemuan  tiga  lempeng besar dunia, yakni Eurasia, Australia, dan Pasifik, membuat kondisi geologi Indonesia kaya akan kandungan mineral dan bahan tambang. Indonesia  mempunyai  cadangan
nikel  terbesar  di  dunia,  timah  terbesar  kedua,  batubara  terbesar  keempat,  emas  dan bauksit nomor enam, dan tembaga diurutan kesebelas. 1 Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tambang yang merupakan bagian dari kekayaan negara seharusnya memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Secara  konstitusional,  pengaturan  pengelolaan  sumber  daya  alam  tambang  pun menuntut  peruntukan  pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. 2 Peranan  negara  dalam  mengelola  dan  mengatur  tanah,  bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  Indonesia. 3 Hak  menguasai  negara kembali ditegaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi N omor 001-021-022/ PUU-I/2003,  Nomor  002/PUU-I/2003,  Nomor  36/PUU-X/2012 sebagai  perbuatan merumuskan  kebijakan  ( beleid ),  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  pengawasan  ( toezichthoudensdaad )  untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam,  tambang  mutlak  akan  bersentuhan  dengan penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  lainnya  seperti  tanah  di  atasnya. Penggunaan  tanah  untuk  kepentingan  kegiatan  usaha  pertambangan  inilah  sering menimbulkan  benturan  kepentingan  yang  berujung  pada  konflik  atau  sengketa. 5 Sengketa  tanah  yang  melibatkan  masyarakat  dengan  industri  pertambangan  menjadi salah satu kasus pertanahan yang cukup krusial di Indonesia.
Terkait  fokus  isu  penelitian,  di  Kabupaten  Luwu  Timur,  Provinsi  Sulawesi  Selatan, sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi (Dongi) dengan PT Vale Indonesia Tbk  (PT  Vale)  terus  mengemuka  dan  berlangsung  sudah  cukup  lama.  Sengketa tersebut disebabkan oleh adanya benturan antara wilayah atau tanah masyarakat lokal dengan wilayah izin usaha pertambangan. Pemberian lisensi pertambangan kepada PT Vale  oleh  pemerintah  telah  mengambilalih  dan  membatasi  akses  masyarakat  Dongi terhadap  tanah  dan  sumber  daya  alamnya  yang  berdampak  pada  hilangnya  sumber penghidupan  mereka  sehingga  terjadi  pemiskinan  terhadap  masyarakat  Karunsi’e Dongi. 6
Berdasarkan  jelajah  historis,  kehadiran  PT  Vale  di  Pulau  Sulawesi  bermula  ketika pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) pada tanggal 27 Juli 1968 dan berlaku selama 30 tahun. Dua tahun sebelum KK itu berakhir, tahun 1996, tanggal 15 Januari, pemerintah Indonesia memperpanjang KK PT Vale dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Berdasarkan atas KK tersebut, PT Vale menguasai areal konsesi seluas
1 Simon F. Sembiring. (2009). Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 5.
2 Farida  Patittingi.  (2020).  "New  Paradigm  in  Natural  Resources  Management:  Securing  Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review, Vol. 6, No. 1: 56-65.
3 Abrar  Saleng.  (2000).  "Hubungan  Hukum  Antara  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Swasta  Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 13: 12-30.
4 Nina Amelia Novita Sari, Ezra Tambunan, dkk. (2019). Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Law Review , Volume XIX, No.2-November 2019.
5 Van  Leeuwen,  Mathijs.  (2010).  "Crisis  or  continuity?:  Framing  land  disputes  and  local  conflict resolution in Burundi." Land Use Policy, Vol. 27, No. 3: 753-762.
6 Munauwarah.  (2016).  Konflik  Kepentingan  Dalam  Perebutan  Lahan  Pertambangan  Di  Kabupaten Luwu  Timur  Antara  Masyarakat  Adat  Karunsi’e  Dongi  Dengan  PT  Vale  Indonesia, The  Politics:  Jurnal Magister Ilmu Politik , Vo.2 No. 2-Juli 2016.
118.387,45 Ha di wilayah Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun luasan areal konsesi tersebut berkurang menjadi 70.000 Ha setelah KK diamandemen  pada  17  Oktober  2014  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam rangka keperluan pembangunan prasarana dan sarana pada tahun 1975-1978, PT Vale melakukan pembebasan tanah yang berada di wilayah Kontrak Karyanya di Sorowako  dengan  pemberian  ganti  rugi  kepada  pemilik  tanah  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 29/II/KDL/74 tanggal 29 Mei 1975. Proses pembebasan tanah  sendiri menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena  identifikasi  terhadap  warga  komunitas  penerima  ganti  rugi  lahan  dan kompensasi  lainnya  lebih  merujuk  pada  informasi  yang  didapatkan  dari  elit-elit komunitas dan pejabat daerah yang cenderung oportunis dan korup.
Pembebasan  tanah  oleh  PT  Vale  di  Sorowako  tertuang  dalam  Berita  Acara Pembebasan/Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor:  AGR  16/7/50  tanggal  15  Februari 1978  yang  ditandatangani  oleh  Mustamin  Dg.  Matutu  SH  sebagai  wakil  pemilik/ pemegang  hak  atas  tanah  dengan  Usman  Effendy  mewakili  PT  Vale  dihadapan Sekretaris  Wilayah/Daerah  Tingkat  I  dan  disaksikan  oleh  para  saksi,  yaitu  Bupati Kepala  Daerah  Tingkat  II  Luwu,  Kepala  Sub.Direktorat  Agraria  Kebupaten  Luwu, Camat Nuha, dan Kepala Desa Nikkel.
Permasalahan  yang  timbul  kemudian  adalah  tanah  yang  telah  dibebaskan  PT  Vale diklaim  oleh  sekelompok  warga  keturunan  komunitas  Karunsi’e  Dongi.  PT  Vale berargumen tanah yang diklaim tersebut telah dibebaskan dan PT Vale tidak pernah melakukan  pengusuran  terhadap  masyarakat  Dongi  dengan  fakta  bahwa  PT Vale mendapat  persetujuan  Kontrak  Karya  pada    tahun  1968,  sedangkan  masyarakat Karunsi’e  Dongi  yang  mengungsi  karena  adanya  peristiwa  DI/TII  baru  kembali  ke Sorowako  tahun  1976. 7 Bagi  PT  Vale,  segala  aturan  dan  persyaratan  dalam  rangka pembebasan  tanah  di  Sorowako  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  ditandai dengan  dikeluarkannya  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Luwu  yang  peruntukannya  antara  lain  perkantoran,  pabrik,  perumahan karyawan,  bandar  udara,  rumah  sakit,  sekolah,  fasilitas  ibadah  dan  olahraga  di Sorowako. 8
Berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut, terdapat dua basis klaim yang berbeda antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale. Masyarakat Dongi menggunakan basis klaim berdasarkan hukum adat dan kesejarahan penguasaan lahan secara turun temurun, sementara PT Vale menggunakan basis hukum positif atas penguasaan tanah di Bumper.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Data  primer  yang  digunakan bersumber  dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  dan  menilai  proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang
7 Suara  Pembaruan.  (2021).  http://www.suarapembaruan.com/news/2003/09/17/masyarakat- karunsi’e-dongi-dari-kahar-muzakkar-hingga-nikel, diakses pada 2 Februari 2021
8 Siaran Pers PT Vale, Pokok-Pokok Penjelasan atas Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan PT Inco di Sorowako, 28 September 2001
menjadi  objek  penelitian.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  menggunakan  metode analisis konten. 9

## 3. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Kerangka  Hukum Indonesia
Selain  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  (litigasi),  di  dalam  sistem  hukum nasional  dikenal  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  di  luar  peradilan  yang dikenal  dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR).  Terdapat  beberapa  alasan  yang  melarbelakangi  munculnya  minat  dan perhatian  terhadap  alternatif  penyelesaian  sengketa,  yaitu:  1)  di  lndonesia  tata  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai  telah  lama  dan  biasa  dipakai  oleh  masyarakat lndonesia yang memiliki memiliki akar budaya mengedepankan musyawarah mufakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  informal;  2)  adanya  ketidakpuasan  atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu  penyelesaian  perkara,  dan  rumitnya  beracara  sehingga  perlu  menyediakan mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  fleksibel  dan  responsif  bagi  kebutuhan para pihak yang bersengketa. 10
Dalam  kepustakaan  hukum  berbahasa  Inggris  dapat  ditemukan  dua  pandangan tentang  konsep  ADR.  Satu  pandangan  menyatakan  bahwa  konsep  ADR  mencakup semua  bentuk  atau  cara-cara  penyelesaian  sengketa  selain  dari  proses  peradilan (litigasi).  Cara-cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  antara  lain,  negosiasi, mediasi,  penilaian  ahli,  dan  arbitrase.  Namun  ada  pandangan  lain  yang  menyatakan bahwa ADR merupakan semua bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau mufakat para pihak. Penyelesaian sengketa yang bersifat memutus ( ajudicative ) tidak termasuk dalam ADR. 11
Dasar  hukum  alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 menyatakan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli.
Salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  tanah  adalah  melalui  mediasi,  yaitu  proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak  ketiga  yang  netral  sebagai  penengah  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut ketentuan UU Nomor  30  Tahun  1999  harus  didahului  oleh  upaya  negosiasi.  Apabila  negosiasi mengalami  kegagalan,  maka  para  pihak  dapat  menunjuk  mediator.  Pada  prinsipnya semua  orang  dapat  berperan  menjadi  mediator  asalkan  memenuhi  syarat,  yakni ditunjuk atau disepakati oleh para pihak dan dapat bertindak selaku penengah yang netral.
9 Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-178.
10 Masdari Tasmin. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution. Jurnal Wasaka Hukum , Vol. 7 No. 2, Agustus 2019
11 Umar  Hasan,  dkk.  (2019).  Model  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Dalam  Perspektif  Hukum Adat. Jurnal Inovatif , Vol.XII, No. 1, Januari 2019
Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  tentang  pertambangan  Mineral  dan Batubara,  Pasal  136  ayat  (1)  mengatur  “Pemegang  IUP  atau  IUPK  yang  akan melakukan  kegiatan  operasi  produksi  wajib  menyelesaikan  hak  atas  tanah  dengan pemegang  hak  atas  tanah”.  Peraturan  pelaksananya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (2) menyebutkan “Pemegang IUP atau IUPK wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah”. Artinya,  proses  penyelesaian  tanah  di  dalam  wilayah  izin  usaha  pertambangan dilakukan  dengan  cara  negosiasi  antara  pemegang  izin  dengan  pemegang  hak  atas tanah.
Norma  tentang  penyelesaian  hak  atas  tanah  di  dalam  wilayah  izin  usaha  per- tambangan  melalui  mediasi  baru  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada penjelasan Pasal  137 A ayat (1): “Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah”. Salah satu perubahan  fundamental  antara  UU  No.4  Tahun  2009  dengan  UU  No.3  Tahun  2020 adalah  dalam  hal  penyelesaian  hak  atas  tanah.  Dalam  UU  No.3  Tahun  2020, penyelesaian  permasalahan  hak  atas  tanah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui mediasi,  sementara  dalam  ketentuan  lama,  yaitu  UU  No.4  Tahun  2009,  penyelesaian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang izin. 12

## 4. Gambaran  Singkat  Sengketa  Tanah  Antara  Masyarakat  Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk
Sengketa antara masyarakat Karunsi’e Dongi (Dongi) dengan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) muncul pertama kali ketika orang-orang Dongi yang sebelumnya mengungsi ke  Sulawesi  Tengah  karena  adanya  peristiwa  DI/II  kemudian  berangsur-angsur kembali ke Sorowako pada tahun 1976. Mereka mendapati wilayah permukiman dan lahan  pertanian  mereka  telah  dikuasai  oleh  PT  Vale  melalui  lisensi  Kontrak  Karya pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah. Kampung Baru yang menjadi wilayah permukiman  orang  Karunsi’e  Dongi  sebelum  mengungsi  berubah  menjadi  fasilitas lapangan golf dan kompleks perumahan karyawan PT Vale. Demikian pula areal bekas lahan  persawahan  masyarakat  Dongi  di  sebelah  barat  lapangan  golf  yang  mereka sebut Kuratelawa, Kopatea, dan Ruruano telah dialihfungsikan menjadi wilayah kerja pertambangan PT Vale.
Diaspora orang Dongi pada saat itu menginginkan hak-hak tradisionalnya atas tanah dikembalikan  kepadanya  atau  setidaknya  mendapatkan  ganti  rugi  dari  perusahaan. Namun,  upaya  orang  Dongi  untuk  menuntut  hak-hak  mereka  pada  saat  itu  selalu berhasil  diredam  oleh  pihak  perusahaan,  pemerintah,  dan  aparat  kepolisian  dengan argumen tanah mereka sudah diganti rugi oleh perusahaan.
Pihak  perusahaan  berargumen  tanah  yang  diklaim  oleh  masyarakat  Dongi  telah dibebaskan pada tahun 1975. Berdasarkan dokumen yang dimiliki PT Vale, luas lahan permukiman Kampung Baru Dongi yang telah dibebaskan adalah 39,350m ² atau 3.950 ha.  Pemberian  ganti  rugi  diterima  oleh  penduduk  Kampung  Baru  Dongi  atas  nama
12 Wahyu  Nugroho.  (2020).  Persoalan  Hukum  Penyelesaian  Hak  atas  Tanah  dan  Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 27 No. 3 September 2020.
Yuda  yang  tercatat  pada  nomor  urut  37  pada  lampiran  SK  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat  II  Luwu  Nomor  29/II/KDL/1974  tanggal  29  Mei  1975  tentang  Penetapan Harga  Ganti  Rugi  Atas  Tanah  Milik  Rakyat  Sorowako  dan  tercatat  pada  peta inventarisasi dan pengukuran lahan dengan nomor urut 101 a sampai dengan 101 d. Sementara  itu,  luas  persawahan  orang  Dongi  di  Kuratelawa  yang  telah  dibebaskan seluas 193,697 m ² atau 19,3697 ha sebagaimana tercantum dalam peta inventarisasi dan pengukuran lahan pada nomor urut 321 sampai dengan 362. Ganti rugi diterima oleh 41  orang  Dongi,  termasuk  Yuda  sebagai  pemilik  sawah  seluas  8.305m ² yang  tercatat peta  inventarisasi  dan  pengukuran  lahan  nomor  urut  351  dan  351. 13 Olehnya  itu, orang-orang Dongi tidak punya pilihan lain. Sebagian kembali ke Poso dan Tentena di Sulawesi  Tengah,  dan  sebagian  yang  lain  ke  daerah  tetangga  Sorowako,  yaitu Wasuponda, Tabarano, Malili, Wotu, dan Mangkutana. 14
Gerakan reclaiming yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Dongi  untuk  mendapatkan  hak- haknya kembali bangkit pasca reformasi. Pada tahun 2000, beberapa orang Dongi yang tinggal  di  Kecamatan  Wasuponda  (±21  km  dari  Sorowako)  memobilisasi  diri  ke Sorowako  dan  membangun  rumah  di  atas  perbukitan  Kuratelawa  yang  dianggap dulunya  daerah  tersebut  merupakan  area  persawahan  orang  Dongi.  Mereka  adalah generasi  ketiga  dan  kempat  dari  orang  Dongi  yang  pernah  bermukim  di  Kampung Baru Dongi di Sorowako yang mengklaim orang tua mereka belum pernah menerima ganti rugi.
Mobilisasi orang Dongi ke Sorowako dan menduduki wilayah Kontrak Karya PT Vale pada  awalnya  adalah  bagian  dari  strategi  dalam  upaya  mencari  bentuk  kompensasi atas  tanah  yang  diklaim  sebagai  tanah  milik  adat.  Mereka  menuntut  agar  PT  Vale memberikan  ganti  rugi  atas  tanah  dan  tanaman  tahunan  yang  ada  di  lokasi  tanah orang  Dongi,  memberikan  fasilitas  yang  sama  dengan  penduduk  Sorowako  berupa pengobatan  gratis  di  rumah  sakit  perusahaan,  kesempatan  bersekolah  di  Yayasan Pendidikan Sorowako, mendapat prioritas kesempatan kerja di PT Vale, dan dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat perusahaan (CSR).
Karena  tuntutan  tidak  mendapat  respons  sesuai  yang  diharapkan,  maka  pada  tahun 2003,  ditengah  suasana  tertekan  karena  kemiskinan  dan  intimidasi  dari  petugas keamanan  PT  Vale,  orang  Dongi  yang  bermukim  di  Kuratelawa  perlahan  turun  ke wilayah Ruruano atau yang disebut Bumi Perkemahan (Bumper). Bumper merupakan lokasi  areal  pertambangan  PT  Vale  yang  saat  itu  difungsikan  sebagai  tempat  latihan ujian  praktik  bagi  karyawan  untuk  mendapatkakan  surat  izin  mengemudi  khusus (perusahaan) guna mengoperasikan alat-alat dan kendaraan perusahaan.
Ada  empat  rumah  dengan  tujuh  kepala  keluarga  saat  itu  yang  mulai  bermukim  di Bumper. Migrasi lokal orang Dongi ke Bumper terus berlangsung hingga tahun 2008 terdapat  23  kepala  keluarga  yang  berasal  dari  anak  etnis  Karunsi’e  Dongi  yang
13 PM. Tosalili, tokoh masyarakat Sorowako, Advisor Independen PT Vale Tahun 2002-2006, Catatan Klarifikasi Pembebasan Tanah di Sorowako dibuat berdasarkan dokumen pembebasan tanah di Sorowako dan  telah  diklarifikasi  ke  tiga  orang  nara  sumber  yaitu:  Burhan,  Kepala  Kampung  Sorowako  pada  saat pembebasan  lahan.  Ia  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  dan  pengukuran  lahan  yang  akan dibebaskan  oleh  PT  Inco/PT  Vale;  M.  Tosalili,  mantan  guru  Sekolah  Rakyat  di  Sorowako  dan  memiliki sebidang  tanah  di  tengah  Kampung  Baru  Dongi,  M.  Tosalili  juga  adalah  Kepala  Kampung  Sorowako pasca  Burhan;  M.  Djufri,  Imam  masjid  Sorowako,  pembimbing  agama  Islam  bagi  orang  Dongi  di Kampung Baru.
14 Naomi  Mananta,  warga  Karunsi’e  Dongi  yang  pertama  kali  memobilisasi  diri  ke  lokasi  Bumper, wawancara, 8 Juli 2021.
menetap  di  Bumper.  Luas  areal  Bumper  yang  dijadikan  permukiman  orang  Dongi pada saat itu tidak lebih dari 3,5 hektar.
Keberhasilan orang Dongi melakukan mobilisasi  kolektif  ke  Bumper  tidak  lepas  dari aliansi  dari  sejumlah  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  diantaranya  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Anti Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Pada tahun 2005, AMAN bersama dengan masyarakat Dongi  di  Bumper  melakukan  pemetaan  partisipatif  untuk  mengidentifikasi  wilayah adat  orang  Dongi  di  Blok  Sorowako  dengan  cara  menelusuri  batas-batas  alam  dan bukti-bukti sejarah keberadaan orang Dongi yang ditunjukkan masyarakat. Dari hasil pemetaan  tersebut,  wilayah  yang  diklaim  sebagai  wilayah  adat  orang  Dongi  seluas 13.905  ha. 15 Sengketa  orang  Dongi  dengan  PT  Vale  yang  awalnya  hanya  sekadar tuntutan ganti rugi atas pengambilalihan tanah orang Dongi berubah narasi menjadi perjuangan masyarakat adat mempertahankan dan merebut hak akses atas tanah dan sumber daya alam dari penguasaan lisensi pertambangan PT Vale.
Penguasaan  atas  tanah  di  Bumper  oleh orang-orang Dongi pada tahun 2003 menjadi puncak  sengketa  tanah  antara  masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale.  Konflik  atau sengketa  tersebut  menjadi  isu  nasional  bahkan  internasional  yang  direpresentasikan sebagai  perjuangan  masyarakat  adat  merebut  kembali  hak  atas  tanah  ulayatnya melawan  korporasi  pertambangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perhatian  beberapa organisasi  internasional  mengulas  mengenai  perjuangan  masyarakat  Dongi,  antara lain: Mining Watch Canada dan Global Environmental Justice Atlas. 16
Sengketa  antara  masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale  terjadi  karena  adanya pertentangan  atau  perbedaan  perspektif  dan  kepentingan  terhadap  hak  atas  tanah antara  para  pihak.  Dari  perspektif  masyarakat  Dongi,  mereka  berhak  atas  tanah  di Bumper  atas  dasar  tanah  milik  adat.  PT  Vale  yang  telah  mengambilalih  tanah permukiman,  persawahan,  dan  perkebunan  masyarakat  Dongi  menjadi  konsesi pertambangan  menyebabkan  mereka  kehilangan  sumber  penghidupan.  Sementara dari  perspektif  perusahaan,  masyarakat  Dongi  telah  masuk  ke  dalam  wilayah  kerja pertambangan PT Vale dimana tidak boleh ada orang atau pihak lain yang melakukan kegiatan diatas tanah tersebut selain PT Vale sebagai pemegang Kontrak Karya sampai jangka  waktu  Kontrak  Karya  tersebut  berakhir.  Oleh  karena  itu,  terdapat  dua  basis klaim  yang  berbeda  antara  masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale.  Masyarakat  Dongi menggunakan basis klaim berdasarkan hukum adat dan kesejarahan (sejarah migrasi dan  riwayat  pemilikan  tanah,  sementara  PT  Vale  menggunakan  basis  hukum  positif atas penguasaan tanah di Bumper.

## 5. Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi Dengan PT Vale
Upaya  penyelesaian  sengketa  tanah  antara  masyarakat  Karunsi’e  Dongi  dengan  PT Vale dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara mediasi oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati Luwu Timur. Sebelum meminta bantuan kepada pihak ketiga, para pihak, yaitu masyarakat Dongi dan PT Vale telah
15 Abdul Rahman Nur, Konflik Agraria Masyarakat Adat Karunsi’e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan , Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 411
16 Mining Watch. Dikutip pada laman: https://miningwatch.ca/blog/2007/2/2/community-leaders- from-indonesia-guatemala-new-caledonia-and-canada-discuss-struggles-againts-inco,  diakses  pada  10 Agustus 2021
menempuh  terlebih  dahulu  upaya  negosiasi  yang  berlangsung  antara  bulan  Oktober 2001  sampai  dengan  2002.  Masyarakat  Dongi  menyampaikan  sejumlah  permintaan sebagai  bentuk  kompensasi  atas  tanah  orang  tua  mereka  yang  sudah  terlanjur digunakan  oleh  PT  Vale  yaitu  ganti  rugi  dalam  bentuk  uang  yang  nilainya  akan dibicarakan  bersama,  pembangunan  rumah  dan  lahan  usaha  yang  dapat  dijadikan sebagai  sumber  kehidupan  bagi  ahli  waris  pemilik  lahan  yang  telah  diambilalih penguasaannya oleh PT Vale, subsidi pengobatan di rumah sakit PT Vale seperti yang diberikan  kepada  masyarakat  asli  Sorowako,  prioritas  kesempatan  kerja  bagi masyarakat  Dongi.  PT  Vale  menilai  permintaan  masyarakat  Dongi  tersebut  tidak mempunyai  dasar.  Upaya  negosiasi  tidak  menghasilkan  kesepakatan  sehingga masyarakat  Dongi  mendesak  PT  Vale  untuk  mengembalikan  seluruh  tanah masyarakat  Dongi  yang  berada  dalam  wilayah  Kontrak  Karya  PT  Vale  di  Blok Sorowako.
Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara masyarakat Karunsi’e Dongi  dengan  PT  Vale  secara  damai,  Bupati  Luwu  Timur  menerbitkan  SK  Nomor 112A Tahun 2004, tanggal 4 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan  Masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale.  Tim  Terpadu  beranggotakan sejumlah  SKPD  Pemda  Luwu  Timur,  BPN  Luwu  Timur,  Camat,  Kepala  Desa, Masyarakat Dongi dan PT Vale. Masyarakat Dongi menunjuk lima orang perwakilan mereka dalam tim tersebut, yaitu Yadin Wololi, Ramli Laduri, Agusmail, Steven Siape, Werima Mananta. Perwakilan masyarakat Dongi dalam Tim Terpadu ini disebut Tim Lima Dongi.
Sebagai tindaklanjut dari SK Bupati tersebut, dilakukan pertemuan Tim Terpadu pada tanggal  7  Juni  2004  yang  menghasilkan  kesepakatan,  yaitu  (1)  permasalahan  antara masyarakat  Dongi  dan  PT  Vale  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  komprehensif; (2)  penyelesaian  permasalahan  tersebut  hanya  melalui  Tim  Terpadu.  Berita  Acara Kesepakatan  tersebut  ditandatangani  para  pihak,  yaitu  Tim  Lima  Dongi  sebagai perwakilan  masyarakat  Dongi  dan  Superintendent  Community  Relations  PT  Vale Sawedi Muhammad, serta Bupati Luwu Timur Drs. Andi Hatta Marakarma, MP.
Mediasi  Tim  Terpadu  yang  berlangsung  selama  tahun  2004-2010  menghasilkan  dua kesepakatan  penting,  yaitu: pertama berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  klarifikasi diperoleh  data  sebanyak  57  kepala  keluarga  (KK)  Karunsi’e  Dongi  yang  pernah menghuni  Kampung  Baru  Dongi.  Penetapan  nama-nama  tersebut  melalui  SK  Bupati Luwu Timur Nomor 166 Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang Nama-Nama Kepala  Keluarga  Masyarakat  Dongi  Penduduk  Asli  Eks  Kampung  Baru  Kecamatan Nuha. Nama-nama tersebut atau ahli warisnya yang berhak mendapatkan kompensasi apabila tuntutan masyarakat Dongi dipenuhi.  Nama-nama dan jumlah yang tercatum dalam SK tersebut sempat menimbulkan polemik, karena dari 57 nama tersebut, hanya dua  orang  yang  masih  hidup  dan  saat  itu  menetap  di  Wasuponda,  sedangkan  55 orang telah meninggal dunia.  Demikian pula penetapan 57 KK dianggap tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Menurut tokoh masyarakat Dongi yang tidak setuju, seharusnya ada 72 KK orang Dongi yang pernah menghuni Kampung Baru. 17
Kedua ,  disepakati  penyediaan  lahan  pengganti  untuk  permukiman  baru  bagi masyarakat Dongi atau ahli waris dari 57 KK, yaitu lokasi bernama Pontawa’a di Desa Ledu-Ledu  Kecamatan  Wasuponda.  Biaya  pembebasan  lokasi  seluas  ±33,68  ha dibebanan  ke  PT  Vale,  yaitu  sebesar  Rp774.527.400.  PT  Vale  juga  akan  memberikan
17 Naomi Mananta, wawancara, Op.cit
bantuan  pendampingan  dibidang  pertanian  untuk  peningkatan  kesejahteraan  hidup masyarakat Dongi di permukiman baru. 18
Keputusan  penetapan  lokasi  permukiman  baru  Dongi  yang  berada  luar  Sorowako menimbulkan perbedaan sikap di internal Tim Lima Dongi. Tiga orang anggota Tim Lima  yang  setuju,  yaitu  Ramli  Laduri,  Erik  Stefen,  dan  Agusmail.  Sedangkan  dua anggota  orang  lainnya,  Werima  Mananta  dan  Yadin  Wololi  menolak.  Anggota  Tim Lima  yang  setuju  terhadap  lokasi  permukiman  di  Pontawa’a  sependapat  dengan pertimbangan anggota Tim Terpadu lainnya bahwa relokasi merupakan solusi terbaik agar warga Dongi di Bumper dapat terhindar dari kemiskinan yang terstruktur karena keterbatasan lahan di Bumper dengan kondisi tanah yang marginal serta keterbatasan prasarana  dasar  seperti  air  bersih  dan  jaringan  listrik. 19 Sedangkan  bagi  dua  orang anggota Tim Lima Dongi yang tidak setuju dengan lokasi permukiman Dongi berada di  luar  Sorowako  dengan  alasan  meninggalkan  Sorowako  sama  dengan  mencerabut orang  Dongi  dari  identitasnya,  karena  nama  Dongi  berasal  dari  wilayah  mereka  di Sorowako. 20
Sebelumnya,  masyarakat  Dongi  meminta  Kuratelawa  dan  sekitarnya  termasuk Kopatea  dan  Bumper  menjadi  lahan  permukiman  baru  karena  di  sanalah perkampungan lama dan lahan pertanian orang Dongi. Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh PT Vale dengan alasan lokasi tersebut merupakan areal pertambangan. Meskipun  terjadi  perbedaan  pendapat  diinternal  Tim  Lima  Dongi,  penyiapan pemukiman  baru  di  Desa  Ledu-Ledu  tetap  dilaksanakan  atas  dasar  kesepakatan sebelumnya  bahwa  para  pihak  telah  sepakat  penyelesaian  sengketa  di  melalui  Tim Terpadu.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Berita  Acara  Pertemuan  Penyelesaian  Masalah Dongi  yang  berlangsung  di  Kantor  Camat  Wasuponda  pada  Selasa/29  Januari  2008 poin  (3)  menyebutkan  bahwa  dengan  selesainya  proses  pembebasan  lahan  di Pontawa’a Desa Ledu-Ledu, maka masyarakat Dongi yang saat ini bermukim di Bumi Perkemahan Sorowako diikutkan direlokasi ke Wasuponda dan mengosongkan lahan di area Kontrak Karya PT Inco di Bumper. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Rizal Kasli sebagai perwakilan manajemen PT Vale, Ramli Laduri sebagai perwakilan masyarakat Dongi, Camat Wasuponda Drs.Irawan Ali, Wakil Bupati Luwu Timur H. Saldy Mansyur, S.E., dan Kepala Bappeda Drs.Firmansyah DP, M.Si.
Berdasarkan  Berita  Acara  Nomor  BA/P2P/IV/2008  tanggal  1  April  2008,  disepakati pembangunan  kawasan  permukiman  Dongi  di  Desa  Ledu-Ledu  melalui  kerjasama Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Pemda Luwu Timur, dan PT Vale. Masing- masing pihak berkontribusi dalam pembangunan kawasan permukiman tersebut: PT Vale  bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaan  pematangan  lahan,  menyiapkan  infra struktur  dasar  berupa  listrik,  air  bersih,  dan  pembangunan  37  unit  rumah; Kementerian Negara Perumahan Rakyat membantu pembangunan 20 unit rumah; dan Pemda Luwu Timur berperan dalam membantu perizinan serta pembangunan prasara jalan sepanjang 3,156 km.
18 Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Kompensasi Tanaman serta Benda-Benda di Atasnya Pada Proyek Relokasi Pemukiman Masyarakat Dongi Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Januari 2008
19 Ramli Laduri, Tokoh masyarakat Dongi, Anggota Tim Lima Dongi. Wawancara, 26 Juli 2021
20 Yadin Wololi, Tokoh masyarakat Dongi, Anggota Tim Lima Dongi. Wawancara, 27 Juli 2021
Kenyataan  bahwa  penyediaan  lahan  penggganti  dan  perumahan  di  Pontawa’a,  Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda tidak mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa penguasaan lahan di dalam wilayah pertambangan PT Vale oleh masyarakat Dongi dikarenakan masih ada masyarakat Dongi bertahan dan menolak untuk pindah ke lokasi permukiman yang baru tersebut. Pemda Luwu Timur kembali menginisiasi upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  pendekatan  multi-pihak.  Pertemuan  maraton yang  dilakukan  pada  Februari-April  2013  antara  masyarakat  Dongi  Bumper  yang diwakili oleh Werima Mananta, PT Vale, Pemda Luwu Timur, pemerintah kecamatan, pemerintah  desa  serta  LSM  AMAN  dan  Perkumpulan  Telapak  mengerucut  pada kesepakatan menjadikan wilayah Bumper sebagai taman budaya untuk menjaga dan melestarikan entitas budaya masyarakat Karunsi’e Dongi.
Untuk merealisasikan konsep taman budaya tersebut diperkirakan hanya butuh lahan tidak lebih dari empat (4) ha untuk keperluan pembangunan fasilitas aula pertemuan, panggung seni budaya, rumah pengrajin tangan sekaligus berfungsi sebagai diorama alat-alat tradisional masyarakat Dongi, serta demplot pertanian. Areal taman budaya tersebut  tidak  untuk  permukiman,  sehingga  perlu  dilakukan  penataan  ulang  yang diawali  dengan  pendataan  warga  Dongi  yang  bermukim  di  lokasi  Bumper  saat  itu. Sedangkan warga yang berasal dari non Dongi akan ditertibkan. Sayangnya, realisasi program taman budaya jalan ditempat karena dukungan finansial dari PT Vale yang belum  jelas  sehingga  upaya  untuk  memperoleh  solusi  permanen  atas  permasalahan penguasaan  tanah  antara  masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale  kembali  mengalami stagnasi.
Akhirnya,  yang  terjadi  selanjutnya  kegiatan  di  Bumper  menjadi  tidak  terkontrol. Komitmen  untuk  tidak  boleh  ada  penambahan  bangunan  baru  dan  permanen  tidak diindahkan  oleh  warga  Dongi.  Patroli  dan  sosialisasi  bersama  dengan  pemerintah kecamatan dan desa, penegakan aturan melalui pendekatan tata ruang kecamatan dan taguran  pembangunan  yang  tidak  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  tidak mampu  menekan  laju  pertumbuhan  permukiman  di  Bumper.  Berdasarkan  hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan pada Juni 2018, tercatat ada 105 KK yang  bermukim  di  Bumper.  Diantara  105  KK  tersebut  sebanyak  22  KK  atau  21% berasal  dari  etnis  Karunsi’e  Dongi.    Selebihnya,  yaitu  89%  adalah  warga  pendatang yang  berlatar  multi  etnis,  seperti  Bugis,  Toraja,  Enrekang,  dan  lain-lain.  Warga  non Dongi  yang  masuk  ke  Bumper  mengaku  telah  membeli  lahan  dari  orang  Dongi, menumpang di rumah keluarga, atau menyewa (kos).
Oleh  karena  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  oleh  Pemerintah  Daerah belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, termasuk mediasi yang melibatkan Komnas HAM pada insiden terputusnya jaringan listrik ke Bumper yang menimbulkan konflik baru antara warga Bumper  dengan  PT  Vale,  maka  pada  tanggal  2  April  2020,  Bupati  Luwu  Timur menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  138/A-01/IV/Tahun  2020  tentang  Penetapan Lokasi  Bumi  Perkemahan  Sorowako  Sebagai  Kawasan  Permukiman  Terbatas Sementara.
Penetapan  kawasan  permukiman  disebutkan  bersifat  terbatas  karena  luasan  wilayah izin usaha pertambangan (Kontrak Karya) PT Vale yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman dibatasi hanya 11,46 hektar hektar dengan jumlah Kepala Keluarga 197 KK serta jumlah rumah sebanyak 120 unit. Sifatnya sementara karena status tanahnya masih  menunggu  persetujuan  pelepasan  dari  wilayah  izin  usaha  pertambangan (Kontrak Karya) serta perubahan rencana tata ruang kabupaten dan rencana detail tata
ruang  kecamatan.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Luwu  Timur  Nomor  7 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Luwu  Timur  Tahun 2011-2031, lokasi di Bumper masuk dalam Kawasan Pertambangan Sorowako.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e  Dongi  dengan  PT  Vale  yang  dilakukan  melalui  mekanisme  alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal  ini  disebabkan  oleh  lemahnya  komitmen  dan  itikad  baik  para  pihak  untuk melaksanakan  kesepakatan  hasil  mediasi.  Mayarakat  Dongi  tidak  melaksanakan komitmen sebagimana telah disepakati pada pra mediasi bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Tim Terpadu sehingga keputusan pembangunan permukiman baru di Pontawa’a  adalah  keputusan  bersama  sebagai  solusi  terbaik  bagi  komunitas  Dongi untuk melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik.  Demikian pula hasil mediasi pada tahun  2013  yang  mengakomodir  orang  Dongi  yang  bertahan  di  Bumper  dengan menyepakati  tidak  adanya  penambahan  permukiman  baru  di  Bumper  tidak dilaksanakan.  Orang  Dongi  mengijinkan  orang  lain  (non  Dongi)  masuk  ke  Bumper antara lain melalui jual beli lahan sehingga penambahan bangunan dan jumlah orang baru yang bermukim di Bumper semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Dari  pihak  PT  Vale,  komitmen  pembangunan  taman  budaya  Dongi  di  Bumper  tidak segera direalisasikan. Padahal taman budaya tersebut diharapkan sebagai solusi untuk mencegah  Bumper  menjadi  lokasi  permukiman  karena  yang  boleh  tinggal  di  taman budaya  nantinya  adalah  hanya  pengurus  atau  pengelola  taman  budaya  yang disepakati oleh komunitas Dongi dan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Selain itu, komitmen PT Vale terhadap pengembangan masyarakat di permukiman baru Dongi di Pontawa’a  Desa  Ledu-Ledu,  Kecamatan  Wasuponda  tidak  dilaksanakan.  Sarana prasarana dasar seperti fasilitas air bersih belum tersedia  serta pendampingan untuk meningkatkan  penghidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  Dongi  melalui  program CSR tidak terealisasi. 21
Kebijakan  Bupati  yang  menetapkan  obyek  yang  disengketakan  menjadi  kawasan permukiman  terbatas  sementara  menurut  peneliti  juga  belum  memberikan  kepastian hukum  atas  status  tanah  yang  disengketakan  karena  masih  bersifat  sementara  dan memerlukan  syarat  pemenuhan  berupa  perubahan  kebijakan  atau  keputusan  dari Pemerintah  Pusat,  yaitu enclave lokasi  tersebut  dari  Wilayah  Kontrak  Karya Pertambangan  dan  perubahan  pemanfaatan  ruang  dari  kawasan  pertambangan menjadi  kawasan  permukiman.  Sampai  penelitian  ini  selesai  dilakukan  pada  akhir September 2021, belum ada surat permohonan PT Vale ke Kementerian ESDM untuk mengembalikan  wilayah  Kontrak  Karya  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan permukiman tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembalian wilayah izin usaha pertambangan harus  dimohonkan  oleh  pemegang  izin  melalui  pernyataan  tertulis  kepada  Menteri disertai dengan alasan yang jelas.
Pengembalian wilayah izin usaha pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.  Oleh  karena  itu,  PT  Vale  sebagai  pemegang  izin  usaha  pertambangan (kontrak  karya)  terlebih  dahulu  harus  menyampaikan  permohonan  pengembalian wilayah  Kontrak  Karyanya  di  Bumper  seluas  11,64  ha  dan  pelepasan  dari  wilayah
21 Perbaikan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di perumahan Dongi Desa Ledu- Ledu baru mulai dilakukan di tahun 2020.
Kontrak  Karya  tersebut  secara  sah  setelah  mendapat  persetujuan  dari  Kementerian ESDM.
Padahal  asas  kepastian  hukum  ini  menjadi  penting  karena  akan  menjamin  kejelasan status  tanah  di  Bumper  sebagaimana  yang  dituntut  selama  ini  oleh  komunitas Karunsi’e  Dongi  di  Bumper.  Pemerintah,  sebagai  salah  satu  badan  yang  berwenang dalam  menciptakan  hukum  seyogyanya  mengikuti  prinsip  pentingnya  kejelasan bentuk  kebijakan.  Sejatinya,  keberadaan  bentuk-bentuk  kebijakan  dimaknai  sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi  hukum  yang  bersangkutan.  Keberadaan  konsep  bentuk-bentuk  kebiijakan merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pencari  keadilan  terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan  dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Agar penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale efektif  seyogyanya  sejak  awal  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  yang  berstatus wilayah  Kontrak  Karya  melibatkan  Kementerian  ESDM  sebagai  mitra  kerjasama  PT Vale  dalam  kontrak/perjanjian  yang  mewakili  pemerintah  RI.  Sebagaimana  telah dibahas  sebelumnya,  hubungan  perdata  Pemerintah  Indonesia  dengan  PT  Vale dibentuk  dalam  Kontak  Karya  yang  disepakati  pada  tanggal  27  Juli  1968.  PT  Vale kemudian memperoleh persetujuan modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya pada 15  Januari  1996  berlaku  hingga  28  Desember  2025.  Namun  perubahan  bentuk  rezim kerjasama  terjadi  setelah  terbitnya  UU  Minerba.  UU  Minerba  menghendaki pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  tidak  lagi  dalam  bentuk  kontrak, melainkan  izin.  Meski  demikian  UU  Minerba  masih  mengakui  keberadaan  Kontrak Karya  (yang  sudah  ada  sebelum  UU  Minerba)  hingga  masa  berakhirnya  Kontrak Karya, dengan ketentuan harus dilakukan penyesuaian dan perubahan menjadi skema izin.  Berbeda  dengan  sistem  kontrak  yang  memosisikan  pemerintah  sejajar  dengan kontraktor,  dengan  sistem  perizinan,  kedudukan  pemerintah  lebih  tinggi,  yakni sebagai pengatur, pengawas dan pemberi izin usaha pertambangan.
Permasalahan  sengketa  tanah  antara  masyarakat  lokal  dengan  perusahaan pertambangan  sering  terjadi  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  ditinjau  dari  sisi  peraturan perundang-undangan  sektor  energi  dan  sumber  daya  mineral  sebelum  tahun  2020, pilihan-pilihan  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa di  wilayah  tambang  tidak  banyak  tersedia.  Dalam  UU  Minerba  hanya  menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan  hak  atas  tanah  dengan  pemegang  hak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah izin usaha pertambangan  belum  diatur  secara  konkret  dalam  UU  Minerba  serta  peraturan pelaksananya.  Dalam  PP  No.23  Tahun  2010,  Pasal  100  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa: “Pemegang  IUP  Operasi  Produksi  atau  IUPK  Operasi  Produksi  wajib  menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Pasal  100  ayat (2): “Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dengan  pemegang  hak  atas  tanah. Penjelasan Pasal 100 ayat (2), yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat  berupa  sewa  menyewa  jual  beli,  atau  pinjam  pakai.    Tidak  ditemukan  norma yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan.
Selanjutnya,  UU  No.3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  UU  No.4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perubahan signifikan, yaitu menghapus  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  dalam  hal pengelolaan  pertambangan  minerba  termasuk  perizinan.  Namun,  Pemerintah  Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pemerintah Provinsi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Selain  itu,  perubahan fundamental antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 adalah dalam hal  penyelesaian  hak  atas  tanah.  Dalam  UU  No.3  Tahun  2020,  penyelesaian permasalahan  hak  atas  tanah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  mediasi, sementara  dalam  ketentuan  lama,  yaitu  UU  No.4  Tahun  2009,  penyelesaian  hak  atas tanah dilakukan oleh pemegang izin.  UU No.3 Tahun 2020 diundangkan pada 10 Juni 2020,  yaitu  dua  bulan  setelah  Bupati  Luwu  Timur  Bupati  Luwu  Timur  mengambil langkah  penyelesaian  sengketa  di  dalam  wilayah  usaha  pertambangan  antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale melalui kebijakan Diskresi.
Petunjuk  tata  cara  atau  prosedur  penyelesaian  hak  atas  tanah  di  dalam  wilayah  izin usaha pertambangan yang lebih operasional baru diatur dalam PP No.96 Tahun 2021 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.yang diundangkan  pada  pada  9  September  2021.  Pasal  176  mengurai  langkah-langkah dalam  penyelesaian  hak  atas  tanah,  yaitu:  (1)penyelesaian  hak  atas  tanah  antara pemegang  izin  usaha  pertambangan  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  dilakukan secara  musyawah  dan  mufakat;  (2)dalam  hal  musyawarah  untuk  mufakat  tidak tercapai,  Pemerintah  Pusat  melakukan  penyelesaian  permasalahan  hak  atas  tanah untuk  kegiatan  usaha  pertambangan  melalui  mediasi  yang  dikoordinasikan  oleh Menteri  ESDM  bersama  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dibidang  agraria/pertanahan  dengan  melibatkan  Pemerintah  Daerah;  (3)  Pemerintah Pusat  dapat  memberikan  rekomendasi  dalam  proses  mediasi  terhadap  penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

## 6. Penutup
Penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan  melalui  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa,  yaitu  mediasi  belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Kebijakan Bupati  Luwu  Timur  yang  menetapkan  tanah  yang  disengketakan  sebagai  kawasan permukiman  juga  belum  memberikan  kepastian  hukum  atas  status  tanah,  karena bersifat  sementara  dan  memerlukan  syarat  pemenuhan  berupa  perubahan  kebijakan atau  keputusan  dari  Pemerintah  Pusat.  Demi  efektivitas  pelaksanaan  SK  Bupati tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa tanah  antara  Pemda  Luwu  Timur,  masyarakat  Karunsi’e  Dongi  dengan  PT  Vale disertai time frame yang ditandatangani oleh para pihak serta perlunya pihak luar yang independen  yang  memantau  dan  mengevaluasi  pengelolaan  kesepakatan  tersebut minimal selama 6 (enam) bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Jika kesepakatan telah ditindaklanjuti oleh pihak tertentu seperti PT Vale telah memperoleh persetujuan pengembalian tanah (penciutan) wilayah Kontrak Karya di Bumper dan Pemda Luwu Timur  telah  melakukan  revisi  RTRW  wilayah  Bumper,  maka  perlu  dibuat  Perjanjian Kesepakatan  Perdamaian  sengketa  antara  masyarakat  Dongi  dengan  PT  Vale  dapat dinyatakan ditutup ( case closed ). Masyarakat Dongi dapat mendaftarkan hak atas tanah di  Bumper  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Luwu  Timur  agar  memiliki  kepastian hukum atas penguasaan tanah di Bumper.

## Referensi
Abdul  Rahman  Nur.  (2016). Konflik  Agraria  Masyarakat  Adat  Karunsi’e  dengan  PT  Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan , Komnas HAM RI, Jakarta, 2016.
Abrar  Saleng.  (2000).  "Hubungan  Hukum  Antara  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan."
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 13: 12-30.
Boedi  Harsono.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Edisi Revisi, Djamban, Jakarta.
Farida Patittingi. (2020). "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review, Vol. 6, No. 1: 56-65.
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Masdari  Tasmin.  (2019).  “Urgensi  Alternative  Dispute  Resolution.” Jurnal  Wasaka Hukum , Vol. 7 No. 2, Agustus 2019
Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat Karunsi’e Dongi Dengan PT Vale Indonesia, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik , Vo.2 No. 2-Juli 2016.
Nina  Amelia  Novita  Sari,  Ezra  Tambunan,  dkk.  (2019).  “Implikasi  Penafsiran  Hak Menguasai  Negara  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Politik  Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia.” Law Review , Volume XIX, No. 2.
Siaran Pers PT Vale, Pokok-Pokok Penjelasan atas Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan PT Inco di Sorowako, 28 September 2001
Simon  F.  Sembiring.  (2009). Jalan  Baru  untuk  Tambang:  Mengalirkan  Berkah  bagi  Anak Bangsa , Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Umar  Hasan,  dkk.  (2019).  “Model  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  dalam Perspektif Hukum Adat”. Jurnal Inovatif , Vol.XII, No. 1, Januari 2019
Van Leeuwen, Mathijs. (2010). "Crisis or continuity?: Framing land disputes and local conflict resolution in Burundi." Land Use Policy, Vol. 27, No. 3: 753-762.
Wahyu  Nugroho.  (2020).  “Persoalan  Hukum  Penyelesaian  Hak  atas  Tanah  dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 3 September 2020.