## IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Mersy Junedy Mandala 1 , Aksi Sinurat 2 , Orpa Ganefo Manuain 3
Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Email: adymandala3@gmail.com, aksisinurat@gmail.com orpamanuain@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Korupsi, Keadilan Restoratif, Kejaksaan Korupsi  merupakan  masalah  sosial  yang  mengakibatkan  in  efisiensi  dalam pembangunan,  melemahkan  demokrasi,  serta  menimbulkan  kerugian  ekonomi. Penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dengan  semangat pemulihan  kerugian  keuangan  negara  oleh  Kejaksaan  menghadapi  banyak permasalahan  dan  kelemahan  dengan  biaya yang  sangat  besar  serta  beban  dari peradilan  maupun  permasyarakatan  yang  kurang  sesuai  dengan  konsep  hukum acara pidana yakni peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan maupun tidak terpulihkannya  kerugian  keuangan  negara  karena  terpidana  memilih  menjalani subsidiair  dibandingkan  membayar  uang  pengganti.  Keadilan  restoratif  hadir sebagai paradigma baru untuk menghindarkan penanganan perkara yang berlarut- larut,  tidak  terpulihkannya  kerugian  keuangan  negara,  operasional  dan  biaya penanganan  yang  besar.  Pada  praktiknya  semangat  Keadilan  Restoratif  telah banyak diterapkan pada  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara maka perkara tidak dilanjutkan ke Pengadilan, namun perlu diatur penanganan tindak pidana korupsi berbasis keadilan restoratif dalam  setiap  tingkatan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  petunjuk  bagi aparat penegak hukum.

## ABSTRACT
Keywords: Corruption,  Restorative Justice, Attorney General's Office Corruption  is  a  social  problem  that  results  in  efficiency  in  development,  eats away  at  democracy,  and  causes  economic  losses.  The  handling  of  cases  of criminal  acts  of  corruption  in  Indonesia  with  the  spirit  of  recovering  state financial  losses  by  the  Attorney  General's  Office  faces  many  problems  and weaknesses with very large costs and burdens from the judiciary and correctional institutions that are not in accordance with the concept of criminal procedural law, namely fast, simple and low-cost trials or non-recovery. loss of state finances because  the  convict  chooses  to  undergo  water  subsidies  rather  than  paying replacement  money.  Restorative  justice  is  present  as  a  new  paradigm  to  avoid handling protracted problems, not recovering state financial losses, operations and  large  handling  costs.  In practice,  the  spirit  of  restorative  justice  has  been widely applied to corruption cases by returning all state financial losses, so cases are  not  proceeded  to  court,  but  it  is  necessary  to  regulate  the  handling  of corruption based on restorative justice at every level of legislation as a guide for law enforcement officials.

## PENDAHULUAN
Agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya reformasi di bidang hukum,  khususnya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi.  Penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi  oleh  Kejaksaan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  di  setiap  tahapannya.  Lamanya
proses  penanganan  tersebut  menambah  permasalahan  penegakan  hukum  yang  kurang  sesuai dengan  konsep  hukum  acara  Indonesia  yakni  peradilan  sederhana,  cepat  dan  berbiaya  ringan. Struktur organisasi atau pola hubungan yang dibangun oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain yang berada di bawahnya berupa kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi  hanyalah  Pengadilan  Negeri  yang  berada  pada  ibu kota provinsi sehingga menyebabkan tidak efektif dan efisien proses penuntutan dari segi waktu maupun biaya mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan.
Biaya  operasioanal  yang  timbul  untuk  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh Kejaksaan  dari  penyelidikan  hingga  upaya  hukum  mencapai  lebih  dari  Rp.500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah),  Praktiknya  lebih  besar  biaya  operasional  penanganan  perkara  di  bandingkan kerugian  keuangan  Negara  yang  timbul.  Biaya  yang  timbul  tersebut  belum  termasuk  biaya operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan maupun Lembaga Permasyarakatan.
Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut prinsip keadilan retributif  yang  tidak  selaras  dengan  tujuan  besar  pemberantasan  korupsi,  yang  pada  gilirannya menjadi  penghambat  upaya  pemulihan  aset  negara  melalui  pengembalian  kerugian  keuangan negara. Keadilan retributif mengutamakan pemidanaan raga pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut dengan menambah beban pada sistem peradilan pidana berupa biaya operasional lembaga permasyarakatan.
Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi hadir sebagai paradigma baru bagi Kejaksaan untuk menjawab segala kelemahan dan keterbatasan penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi.  Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  prinsip  keadilan  restoratif merupakan mekanisme paling dominan di gunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah di praktikan oleh berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih oleh negara atau kelompok kepentingan berpengaruh.
Howard Zehr memberikan batasan keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dan menggunakan  segala  kemungkinan,  seluruh  pihak  terkait  dan  pelanggaran  tertentu  dan  untuk mengidentifikasi  serta  menjelaskan  ancaman,  kebutuhan  dan  kewajiban  dalam  rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  telah  di  atur  dalam  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif,  namun  peraturan  tersebut  memberikan  batasan  hanya  untuk perkara-perkara  tertentu  dan  belum  mengatur  mengenai  penanganan  tindak  pidana  korupsi berdasarkan keadilan restoratif.
Praktik  penananganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  Kejaksaan  telah  banyak menggunakan  semangat  keadilan  restoratif  beberapa  di  antaranya  penanganan  dugaan  tindak pidana korupsi berupa pengalihan aset berupa tanah bangunan hypermart store milik pemerintah Kabupaten  Kupang  kepada  PT.  Nusa  Investasi  Mandiri  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Nusa  Tenggara Timur  dengan  nilai  kerugian  keuangan  negara  mencapai  Rp.17.375.719.145  (tujuh  belas  miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) telah berhasil pengembalian kerugian keuangan negara dan pemerintah kabupaten kupang telah menerima  seluruh  nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  timbul  dan  tidak  ada  tersangka  dalam perkara ini karena penyidik berpandangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berpedoman pada pemulihan kerugian keuangan negara bukan pada jumlah perkara atau jumlah tersangka.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis  empiris  merupakan  penelitian  lapangan  (penelitian  terhadap  data  primer)  yaitu  suatu penelitian untuk meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya.
Dalam  rangka  memperoleh  kebenaran  ilmiah  atas  jawaban  isu  hukum  yang  dikaji,  maka penelitian  ini  digunakan  beberapa  pendekatan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Peter  Mahmud antara lain:
a. Pendekatan  perundang-undangan (statue  approac) digunakan  untuk  menelaah  semua peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani, yakni berkenaan dengan pengawasan kompolnas terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan perkara pidana.
b. Pendekatan  konspetual (conseptual  approach) digunakan  untuk  memahami  konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum  tesis ini, antara lain mengenai konsep pengawasan, penyelidikan dan penyidikan.
c. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mengkaji kasus – kasus tindak pidana koruspsi yang dapat dihentikan dengan prinsip keadilan restoratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak  dibicarakan,  Friedman memberikan batasan keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan  abstrak  dan  kepatutan.  Keadilan  abstrak  lebih  kurang  sama  pengertiannya  dengan keadilan  menurut  hukum,  karena  dasarnya  adalah  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.
Secara  Analitis,  keadilan  dapat  dibagi  dalam  komponen  prosedural  dan  substantif  atau keadilan  formil  dan  keadilan  materil.  Komponen  prosedural  atau  keadilan  formil,  berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “rule of law” dan negara hukum (Rechtsstaat), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat (Kusumah, 1981).
Hukum bertujuan untuk  mencapai  ketertiban masyarakat  yang damai dan  adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat  sebagai  subjek  hukum.  Jika  ketertiban  umum  harus  merupakan  ketertiban  hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah

## Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
substansi  dari  tertib  hukum  merupakan  suatu  ketertiban  umum,  sehingga  tidak  berlebihan  jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.
Menurut Hans Kelsen norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma  keadilan  bertentangan  dengan  hukum  positif.  Norma  hukum  positif  dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu  yang  transenden.  Artinya,  sesuatu  yang  mengatasi  hal  ada  manusia.  Norma  dasar  itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus ) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan  bertumpu  pada  pemahaman  akal  manusia  terhadap  dunia  pengalaman  (Kasim  et  al., 2020).
Suatu  peradilan  pidana  dianggap  berhasil  apabila  aparatur  penegak  hukum  mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun dalam  kasus  tertentu  ternyata  masyarakat  seringkali  mempersoalkan  dan  tidak  puas  atas  upaya penuntutan  yang  dilakukan  kejaksaan  terhadap  para  pelaku  pidana,  oleh  karena  itu,  muncul gagasan  agar  kasus  –  kasus  semacam  itu  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan  ( out  of  court settlement) .  Memang  Kejaksaan  secara  teknis  dapat  menyelesaikan  perkara  pidana  diluar pengadilan, seperti  melalui SP3 dan SKP2, akan tetapi  akibat legalitas penututan maka perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh Kejaksaan secara komprehensif dan akuntabel.
Pemikiran  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  hanya  dapat  dilakukan    melalui  lembaga pengadilan  dan  teori  pemidanaan,  retributif,  ternyata  banyak  menimbulkan  permasalahan  dan dampak  negatif.  Untuk  itu,  kiranya  perlu  perubahan  pendekatan,  yaitu  melalui  penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif.
Pada  tanggal  21  Juli  2020  Kejaksaan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan:
a. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan  hukum  dan  mengindahkan  norma  keagamaan, kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum,  dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
b. Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada  pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
c. Jaksa  Agung  bertugas  dan  berwenang  mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya  ringan,  serta  menetapkan  dan  merumuskan  kebijakan  penanganan  perkara  untuk keberhasilan  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara  independen  demi  keadilan  berdasarkan hukum  dan  hati  nurani,  termasuk  penuntutan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut memberikan batasan mengenai keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban,  dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang mana  dalam  pelaksanaannya  berasaskan  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Perkara pidana yang ditutup dan dihentikan penuntutanya berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan  peraturan  diatas  harus  memenuhi  syarat  untuk  digunakan  sebagai  pertimbangan penuntut umum dalam menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yakni:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan  pidana  penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
c. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
d. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya atau memberbaiki yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
e. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
f. masyarakat merespon positif.
Model  penyelesaian  perkara  pidana  diluar    pengadilan  berbasis  keadilan  restoratif  yang banyak  dipraktikan  diberbagai  negara,  sejatinya  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Walaupun memiliki bermacam  model, penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi tiga hal sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  kerugian/kerusakan ( Identifying and takingspteps to repair harm).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( Involving all stakeholders).
3. Tranformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi  pidana,  menjadi  pola  hubungan  kooperatif  antara  pelaku  dengan  masyarakat/korban dalam  menyelesaikan  masalah  akibat  kejahatan  ( transforming  the  traditional  relationship between communities and theirs gorvernment in responding to crime).
Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang mengusung semangat keadilan restoratif,  sesungguhnya  bukanlah  merupakan  hal  yang  baru  karena  sudah  dimulai  pada
pertengahan  tahun  1970an.  Sementara  itu,  para  pakar  hukum  juga  mengemukakan  pengertian keadilan restoratif dengan definisi yang berbeda. Beberapa diantaranya ialah:
a. Menurut Howard Zhar
Keadilan  restoratif  adalah  proses  untuk  melibatkan  dengan  menggunakan  segala kemungkinan, seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi bersama serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
b. Menurut Tony Marshall
Keadilan Rerstoratif ialah sebuah proses dimana  para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  persoalan  secara  bersama-sama bagaimana menyelesaikanakibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masyarakat c. Menurut Douglas YRN
Keadilan  Restoratif  adalah  konsep  peradilan  pidana  yang  memandang  tindak  pidana sebagai  kejahatan  terhadap  negara,  dan  untuk  itu  kewajiban  bagi  korban  dan  masyarakat  untuk memperbaikinya.  Konsep  ini  berfokus  akan  bahayanya  kejahatan  dari  pada  dilanggarnya  suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antarkorban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog  yang  tepat,  langsung  maupun  tidak  langsung  antarkorban  dan  pelaku  kejahatan  dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.
d. Menurut Dignan
Keadilan  restoratif  adalah  kerangka  kerja  baru  terhadap  pelanggaran  dan  konflik,  yang secara tepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, juris, pekerja sosial dan konsoling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.
Walaupun  para  ahli  mengemukakan  definisi  keadilan  restoratif  dengan  rumusan  yang beragam,  namun  berbagai  definsi  tersebut  sebenarnya  memiliki  substansi  yang  sama,  yakni pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memperdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut.  Penyelesaian  secara  damai  tersebut  tercapai,  bila  pelaku  menyadari  kesalahannya  dan secara  sukarela  bersedia  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  dalam  rangka  mendapatkan pemaafan dari korban (Waluyo, 2020).
Keadilan  restoratif  pada  hakikatnya  menawarkan  jawaban  atas  isu-isu  penting  dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu sebagai berikut (Prayitno, 2012):
1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban ( criminal justice system that dicempowers individu).
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat ( taking away the confict from them).
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan ( in order to achieve reparation).
Dalam  rangka  menjawab  isu-isu  tersebut,  program  yang  terkandung  dalam  keadilan restoratif setidaknya meliputi (Prayitno, 2012):
1. Melambangkan  cara-cara  damai  ( to  institutionalize  peacefull  approvaches) dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Membangun hubungan kemitraan ( seeks to build parterships) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban  yang  saling  menguntungkan  ( mutual  responsibility) untuk  merespons secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mencari pendekatan yang seimbang ( seek a balanced approach) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.
Praktik penegakan hukum selama lebih setengah abad bangsa Indonesia merdeka ternyata bertumpu pada filosofi retributif dan penjeraan. Praktik demikian tentu hanya berfokus pada aspek kuantitatif  sebagai  output.  Dalam  hal  ini  penilaian  berdimensi  berapa  banyak  perkara  yang ditangani dan juga dihitung banyaknya pelaku tindak pidana yang dipenjarakan. Dapat dipastikan, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparatur penegak hukum mampu membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan tentu mendapat hukuman penjara.
Tidak dapat dipungkiri, penegak hukum yang mengagungkan pada aspek penjeraan dalam banyak  kasus  ternyata  menimbulkan  dilema.  Dimana  aspek  pemenjaraan  tersebut  sebagai instrumen  utama  membuat  kondisi  Rumah  Tahanan  Negara  dan  Lembaga  Permasyarakatan  di Indonesia sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) kelebihan kapasitas (Over Capacity)  sampai 223 persen per Januari 2022 menurut Instituter for Criminal Justice Reforn (ICJR).
Berdasarkan  sistem  database  pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  sejalan  dengan  riset  IJCR  dengan  jumlah  kapasitas  Lembaga  Permasyarakatan  dan Rumah  Tahanan  Negara  mengalami  over  kapasitas  salah  satunya  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta per September 2021 sebagai berikut:
Tabel.1 Jumlah Kapasitas Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan  Kanwil DKI Jakarta
No  Satuan Kerja Jumlah Penghuni Kapasitas  Over Kapasitas 1. Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang  3357 880 281% 2. Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  A Salemba 1873 572 227% 3. Lembaga  Permasyarakatan  Narkotika  Kelas II A Jakarta 2949 1084 172% 4. Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta 330 208 59% 5. Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang 4456 1136 300% 6. Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat 3393 1500 166% 7. Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu 558 411 36%
Kelebihan jumlah tahanan tersebut menggambarkan beban Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan baik dari segi personalia petugasnya serta operasionalnya baik Listrik, Air , Biaya makan  minum  tahanan  dan  sebagainya.  Sebelum  muara  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang berakhir dilembaga permasyarakatan  sesungguhnya biaya yang timbul dari perkara tindak pidana
korupsi relatif sangat tinggi baik dari penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara (Gede & Putu, 2018).
Berdasarkan perhitungan ekonomi penangan kasus korupsi yang lebih besar dari jumlah kerugian akibat korupsi seperti dikatakan oleh kepala badan reserse kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono  Sukmanto  (Simbolon,  2020).  Menurutnya  pencegahan  korupsi  akan  mengurangi  dampak kerugian negara. Sebab, anggaran penanganan perkara korupsi di kepolisian kerapkali lebih tinggi dibandingkan  kerugian  negara  dari  korupsi  dengan  jumlah  yang  kecil.  Anggaran  penanganan korupsi (per perkara) senilai Rp.208.000.000,- jika yang dikorupsi Rp.100.000.000,- maka negara mengalami  kerugian (lebih  besar biaya penanganan dibanding jumlah yang dikorupsi).  Itu  baru ditahap penyidikan, belum termasuk biaya dalam penuntutan hingga masa pemidanaan.
Ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan negara dengan jumlah kerugian negara dalam kasus  korupsi  juga disadari oleh penegak  hukum  sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Ari Dono Sukmanto diatas. Senada dengan itu, dari  Kejaksaan juga memiliki opini yang sama. Penegakan  hukum  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  Kejaksaan  dalam  penanganannya  harus mempertimbangkan  asas  manfaat,  mengedepankan  hati  nurani,  efektif  dan  efisien.  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Berau,  Digdiyono  Basuki  Susanto  (17/11/2017) (Kamal, 2021).
Menurut Basuki Susanto, asas manfaat, mengdepankan hati nurani, efektif dan efisien itu dimaksudkan,  jangan  sampai  dalam  penanganan  tipikorr,  yang  semestinya  negara  diuntungkan, yang  terjadi  malah  negara  dirugikan,  lantaran  lebih  besar  biaya  penanganan  perkara  daripada kerugian  Negara.  Namun  demikian,  kebijakan  Kejaksaan  bukan  bermaksud    menghambat pemberantasan perkara tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Fadil Zumhana  saat  memberikan  pengarahan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  se  Kalimantan  Timur dan  Kalimantan  Utara,  agar  dalam  penanganan  kasus  korupsi  kerugian  Negara  lebih  kecil  dari biaya  penanganan  perkara,  tidak  perlu  sampai  dibawah  ke  ranah  persidangan,  cukup  ditangani diinternal pemerintah melalui Inspektorat saja (Prasetyo, 2017).
Penanganan perkara tindak pidana korupsi sepertti halnya perkara pidana lainnya memakan waktu yang panjang. Lamanya waktu penanganan perkara ini tentu dapat dipandang sebagai suatu kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Seperti halnya tindak pidana lainnya sesuai KUHAP,  begitu  juga  di  kebanyakan  negara  civil  law,  umumnya  apabila  sebelum  masuk  tahap persidangan  tersangka  mengakui  kesalahannya  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan mengembalikan  kerugian  negara  yang  akibat  perbuatannya,  maka  hal  itu  tidaklah  membuat perkara  itu  cepat  selesai  karena  tetap  saja  diproses  persidangan,  pembuktian  hingga  putusan. Lamanya waktu yang relatif sama dengan kalau tersangka tidak mengakui kesalahannya dan tidak mengembalikan kerugian negara  atau hasil suap yang diterimanya.
Penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah sulitnya melakukan eksekusi pidana denda dan  pidana  pengembalian  kerugian  negara.  Penerapan  pidana  uang  pengganti  dan  denda merupakah salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  uang  yang  dikorupsi.  Kelemahannnya  dalam Undang-undang  tersebut  tidak  secara  tegas  menentukan  kapan  uang  pengganti  itu  harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut di sebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.
Kelemahan  pada  Undang-undang  nomor  3  Tahun  1971  diganti  dengan  Undang-undang nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang-undang  20  Tahun  2001  yang  mana  ketentuan  tentang pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas yakni apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan,  terhukum  segera  dieksekusi  dengan  memasukannya  kedalam  penjara.  Hukuman  penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh  hakim  yang  memutus  perkara  korupsi  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  telah dikorupsi.
Kondisi  tersebut  oleh  Kejaksaan  sebagai  upaya  pengendalian  tuntutan  pidana  kurungan sebagai  pengganti  kewajiban  membayar  uang  pengganti.  Adapun  pengendalian  tuntutan  pidana tambahan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 003/A/JA/2010 tentang pedoman  tuntutan  pidana  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dalam  lampiran  disebutkan  terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.
Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  adalah  lamanya waktu  penyelesaian tindak pidana korupsi  mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  di  pengadilan  dan  putusan.  Selain  itu  juga  lamanya  waktu  penyelesaian  perkara ditingkat  pertama,  banding  dan  kasasi.  Oleh  karena  itu  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah  bagaimana  mempersingkat  waktu  penanganan  perkara  pidana  disetiap  tingkatan sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  prinsip  keadilan  restoratif  menjadi urgensi dan jawaban atas kelemahan penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan  terdapat  beberapa  kasus  yang  penanaganannya  mengandung  semangat  keadilan restoratif:
a. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun  2018  untuk  SMP  Negeri  3  Hawu  Mehara  yang  dipergunakan  untuk  Kegiatan Rehabilitasi 1 Ruang Kelas dan Pengadaan Perabot.
Berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua menerbitkan Surat Perintah  Penyelidikan  Nomor  Print-01/P.3.26/Fd.1/05/2019  tanggal  31  Mei  2019  untuk perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 untuk SMP Negeri 3 Hawu Mehara yang  dipergunakan  untuk  Kegiatan  Rehabilitasi  1  Ruang  Kelas  dan  Pengadaan  Perabot, dengan nilai  kerugian keuangan negara Rp.27.640.681,- (dua puluh  tujuh juta enam  ratus empat  puluh  ribu  enam  ratus  delapan  puluh  satu  rupiah)  dihentikan  penyelidikan  oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dengan pertimbangan:
1) Kepala  Sekolah  SMP  Negeri  3  Hawu  Mehara  telah  menyetor  kembali  kerugian keuangan  negara  pada  tanggal  24  Juli  2019  dengan  nomor  pembayaran 820190724680407 dan nomor tanda penerimaan negara 091327C2K3JGLV32.
2) Berdasarkan  petunjuk  teknis  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  B- 765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan:
1) Angka  (4)  :  apabila  para  pihak  yang  terlibat  bersikap  proaktif  dan  telah mengembalikan  seluruh  kerugian  keuangan  negara,  maka  dapat  dipertimbangkan
untuk  kelanjutan  proses  hukumnya  dengan  memperhatikan  kepentingan  stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
2) Angka  (5)  :  pengembalian  seluruh  hasil  kerugian  keuangan  negara    dalam  tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja.
3) Mempehatikan asas manfaat dan hati nurani dimana kurang pahamnya para pengelola keuangan dan hal-hal yang menurut Kejaksaan Negeri Sabu Raijua bersifat administrasi.
b. Penanganan  perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi  paket  pekerjaan  pembangunan  gedung kelas pada Satuan Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tahun anggaran 2019. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor                           Print-320/N.3/Fd.1/11/2021 tanggal  30  November  2021  dengan  kerugian  keuangan  negara  senilai  Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan:
1) Satuan  kerja  Lembaga  Penjamin  Mutu  Pendidikan  telah  mengembalikan  kerugian keuangan  negara  senilai  Rp.180.000.000,-  (seratus  delapan  puluh  juta  rupiah)  pada tanggal  09  Maret  2022  dengan  nomor  dokumen  820220309483546  dan  nomor  tanda penerimaan negara CA24461QUH4DCC0Q.
2) Kerugian keuangan negara tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA.
3) Berdasarkan  petunjuk  teknis  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  B- 765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan:
- Angka  (4)  :  apabila  para  pihak  yang  terlibat  bersikap  proaktif  dan  telah mengembalikan seluruh  kerugian keuangan negara, maka dapat  dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
- Angka  (5)  :  pengembalian  seluruh  hasil  kerugian  keuangan  negara    dalam  tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja.
Berdasarkan  beberapa  kasus  diatas  yang  mengandung  semangat  keadilan  restoratif merupakan cara atau upaya dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan penegakan tindak pidana korupsi  dan  sistem  peradilan  pidana  konvensional,  oleh  karena  itu  pembangunan  hukum hendaknya membuka peluang bagi penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
Legitimasi  kewenangan  Kejaksaan  dalam  mengimplementasikan  prinsip  keadilan restoratif secara yuridis  diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan padal 35 huruf c menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Ketentuan mengenai penyampingan perkara demi kepentingan umum  juga  dapat  ditemui  dalam  penjelasan  pasal  77  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  penghentian  penuntutan  tidak  termasuk  penyampingan  perkara  untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung.
Implementasi  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  oleh  Kejaksaan  melalui  penyampingan penuntutan  juga  memiliki  landasan  filosofis  yang  kuat.  Dibanyak  negara  jaksa  juga  diberi
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 861
kewenangan hakim semu ( quasi judicial officer). Sebagai hakim semu, jaksa menjalankan fungsi untuk  melindungi  yang  tidak  bersalah,  mempertimbangkan  hak-hak  tersangka  dan  mencegah terjadinya penuntutan adas dasar balas dendam.
Penanganan  kasus  korupsi  dengan  semangat  keadilan  restoratif  diwilayah  hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan kelemahan penegakan korupsi serta melihat tugas dan fungsi Kejaksaan selaku badan penuntut umum dan selaku pelaksana putusan pengadilan yang banyak,  hal  tersebut  tentu  saja  akan  berdampak  pada  penyediaan  anggaran  dan  menyita  tenaga jaksa dan apratur Kejaksaan lainnya. Akan tetapi bila penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan  prinsip  keadilan  restoratif  diatur  dalam  Peraturan  Kejaksaan  serta  Peraturan  yang  lebih tinggi  dan    maka  berbagai  penanganan  kasus  korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara  yang  kecil, pelaku yang tidak memiliki niat jahat ( mens rea) , administrasi tidak perlu dilakukan penuntutan melainkan dengan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk keadilan restoratif dapat dihentikan penanganannya.
Menurut  Muladi,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Setyo  Utomo,  Keadilan  Restoratif memiliki karateristik sebagai berikut (Utomo, 2014):
a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi  sebagai  sarana  perbaikan  para  pihak,  rekonsiliasi  dan  restoratif  sebagai  tujuan utama;
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
h. Peran  korban  dan  pelaku  diakui,  baik  dalam  masalah  maupun  penyelesaian  hak-hak  dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai  dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j. Tindak Pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
k. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.
Tuntutan  penegakan  tindak  pidana  korupsi  dengan  prinsip  keadilan  restoratif,  sangah dipengaruhi oleh terdegrasinya praktik penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi selama ini. Kondisi seperti  ini  tentu  saja  sangat  jauh  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  substansi  supermasi hukum. Sebab tujuan utama supermasi hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara baik dari kesewenang-wenangan penguasa maupun kesewenang-wenangan warga negara lainnya. Oleh karena itu perwujudan supermasi hukum melalui keadilann resotartif bukan sekedar tegaknya undang-undang (kepastian hukum), tetapi juga terwujudnya keadilan dan ketentraman. Hal ini sejalan pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum ialah een  vreedzame  ordening  ven  de  samenleving, atau  dengan  singkat  dapat  dikatakan  hukum menghendaki vrede (keadamaian) (Abidin, 1983).
Karateristik  keadilan  restoratif  sejalan  dengan  peran  pemerintah  dalam  mewujudkan supermasi hukum yang pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum dalam arti

## Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
luas, yakni tegaknya keadilan bukan hanya sekedar norma-norma tertulis. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh negara dan pemulihan  kepada  keadaan  semula,  bukan  keadilaan  yang  hanya  bertujuan  menghukum  pelaku (keadilan  retributif)  atau  keadilan  yang  hanya  berorientasi  pada  pemulihan  penderitaan  korban (keadilan  restitutif).  Dengan  dipulihkannya  kondisi  pada  keadaan  semula  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ius suum cuique tribuere (hukum juga bertujuan menjamin kemanfaatan dan kedamaian.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  seluruh  uraian  pada  bagian  terdahulu  yaitu, pertama Prinsip  keadilan restoratif dapat  diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya apabila terdapat  keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan  melihat  konstruksi perkara  berdasarkan  biaya  dan  manfaat,  serta  perlu  di  atur  secara  khusus  dalam  peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah di laksanakan dengan melihat nilai kerugian keuangan Negara, itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dimana prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk mencari penyelesaian atas tindak pidana yang  terjadi  dengan  waktu,  mekanisme  dan  biaya  yang  ringan  serta  perlu  di  atur  dalam  setiap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. (No Title) . Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press.
Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset
Hasil Tindak Pidana Korupsi. SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan , 1 (3), 42–53.
Kasim, U., Hasibuan,  F. Y., Reksowibowo, B., &  Suganda, A. (2020).  Reformulation of Work Relationships  on  the  Outsourcing  System  in  Indonesian  Order  to  Protecting  the  Rights  of Workers. JL Pol’y & Globalization , 103 , 66.
Kusumah, M. W. (1981). Hukum dan hak-hak asasi manusia:[suatu pemahaman kritis] . Penerbit Alumni.
Prasetyo,  M.  (2017).  Sinergitas  Pencegahan  &  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (the Synergy of Prevention & Eradication of Corruption Crime trans.). Jakarta: MI Publishing . Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 407–420.
Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. Jurnal Mercatoria , 13 (2), 157–177. Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice.
Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana , 5 (01), 86.
Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana . Sinar Grafika.

## This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License