## ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Widihartati Setiasih a
a Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran a E-mail: widihartati.setiasih@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima : 21 Agustus 2017 Disetujui : 26 Agustus 2017 Perkawinan dibawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh usia  anak-anak  atau  remaja,  pelaksanaanya    harus  mendapat  ijin  dari Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan  dan  mengekplorasi  dispensasi  perkawinan  dibawah umur  dalam  putusan-putusan hakim  pengadilan agama  di propinsi  Jawa Tengah.    Dalam  penelitian  ini,    menggunakan  metode  pendekatan yuridis-normatif (Soekanto, 2010)  dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif (Lexy, 2006) Sumber data penelitian ini adalah sumber data  sekunder    yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara  menginventarisir  berbagai  bahan  pustaka  utama  dan  pendukung yang  berkaitan  dengan  fokus  permasalahan.  Teknik  analisa  data  diolah dan  dibahas  dengan  menggunakan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  Putusan    Majelis  hakim  hanya  terpaku  dengan doktrin  hukum  positif  saja  dengan  tujuan    memperoleh  status  hukum yang  jelas,  sehingga    putusannya  tidak  memperhatikan  aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.
Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur, Putusan-Putusan Hakim Pengadilan  Agama,    Perlindungan
Hukum Bagi Perempuan.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History
Received : August 21, 2017 Accepted : August 26, 2017 Underage  marriage  is  a  marriage  committed  by  the  age  of  children  or adolescents, the implementation must be obtained from the Judges of the
Religious  Courts.  This  study  aims  to:  describe  and  explore  underage marriage  dispensations  in  religious  court  judges  decisions  in  Central Java  province.  In  this  research,  using  juridical-normative  approach method  with  qualitative  and  descriptive  research type.  The  data  source of this research is secondary data source that relate directly to the object of  research.  Technique  of  collecting  data  through  literature  study,  by way  of  inventorying  various  main  library  and  supporting  material related to focus of problem. Data analysis techniques are processed and discussed  using deductive  methods.  The  results  of  the  research indicate that: The judges' ruling only sticks with the doctrine of positive law with the aim of obtaining clear legal status, so that its decision does not pay attention to aspects of the future interests of children and women.
Key Words :
Underage  Marriage,  Decisions  of Religious  Court  Judges,  Legal Protection for Women
1. PENDAHULUAN
Perjuangan
panjang kebebasan perempuan dan pergerakkannya terus berkembang  sejak  tiga  puluh  tahun  terakhir, pada  semua  aspek  kehidupan.    Hal  ini bertujuan  untuk    melepaskan  dari  fakta  yang selalu  membedakan  dan  mengesampingkan hak-hak  perempuan  pada  basis  gender.  (M. Ghufran, 2013)
Marginalisasi  perempuan  yang  muncul kemudian  menunjukkan  bahwa  perempuan menjadi the  second  sex (Tong,  1998) . Dikotomi nature  and  culture, digunakan untuk  menunjukkan  pemisahan  sertifikasi diantara  dua  jenis  kelamin  ini,  yang  satu memiliki  status  lebih  rendah  dari  yang  lain. Perempuan  dianggap  memiliki  sikap  alam ( nature ) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya  ( cultural )  (Julia,  1993).  Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan  terjadinya  proses  produksi  dan reproduksi  ketimpangan  hubungan  antara laki-laki dan perempuan.(Chand, 1994)
Sebagai  negara  demokrasi  dan  telah menjadi  anggota  PBB,  Indonesia  mempunyai kewajiban  yuridis  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  dan  konsep-konsep  HAM,  baik  dalam wilayah nasional maupun internasional.
Pemikiran demokrasi secara konseptual berakar  pada  perbedaan  konsep  mengenai kebebasan,  yakni  kebebasan  negatif  dan kebebasan positif.  Konsep kebebasan negatif dideskripsikan  sebagai  “bebas  dari”  ( freedom from )  yang  mengimplikasikan  peran  negara yang  minimal,  terutama  pada  perlindungan keamanan  serta  kebebasan  sipil  dan  politik warga  negara.  Sementara  konsep  kebebasan positif  dirumuskan  sebagai  “bebas  untuk” ( freedom to ). Dalam pandangan ini, kebebasan  mengandung  konsekuensi  adanya jaminan  dari negara agar terdapat  persamaan kebebasan  yang  efektif  dari  warga  negara untuk  menggunakan  dan  mengembangkan kapasitas dirinya (Azhari, 2005).
Perkawinan  adalah  merupakan  peristiwa hukum  dan    merupakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  fundamental  dengan  demikian harus memperoleh perlindungan HAM, sebagaimana  perkawinan  dibawah  umur dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi perempuan (Benu, 2012)
Dilema perundang-undangan di Indonesia menjadi  salah  satu  penyebab,  parameter kedewasaan tampaknya telah memicu lahirnya  silang  pendapat  yang  mewujud  pada persoalan  batas  usia  perkawinan  secara  jelas, sebagai  isi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  (Benu,  2012),  yang  mengatur  ketentuan usia  perkawinan  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut:
a. Pasal  6  Ayat  2,  Izin  orang  tua  bagi orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  apabila  belum  mencapai umur 21 tahun;
b. Pasal  7  Ayat  1,  umur  minimal  untuk diijinkan  melagsungkan  perkawinan, yaitu  pria  19  tahun  dan  wanita  16 tahun;
c. Pasal 7 Ayat 2, secara tegas melegalkan  dispensasi  nikah  untuk mengabulkan permohonan agar memperbolehkan pernikahan anak yang  belum  mencapai  usia  nikah, celah hukum ini yang sering digunakan untuk melakukan
pernikahan dibawah umur;
d. Pasal  47  Ayat  1,  anak  yang  belum mencapai  umur  18  tahun  atau  pernah kawin,  berada  dibawah  kekuasaan orang tua;
e. Pasal  50  Ayat  1,  anak  yang  belum mencapai  umur  18  tahun  atau  belum pernah  kawin,  yang  tidak  berada dibawah  kekuasaan  orang  tuanya, berada dibawah kekuasaan wali.
Berangkat  dari  latar  belakang  masalah ini,  untuk  mengkaji    dan  memecahkan permasalahan serta menemukan UU Perkawinan  yang  berparadigma  perlindungan hukum  bagi    perempuan  untuk  mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, penulis mempergunakan
Teori Lawrence M.
Friedman  sebagai  teori  utama  dan Feminist Legal Teori sebagai pendukung. Dalam proses penegakkan pada hakekatnya  mengandung  supremasi  nilai substansial yaitu keadilan. Menurut Lawrence M.  Friedmen,  terdapat  faktor-faktor  yang menentukan  proses  penegakkan  hukum  yakni komponen:  substansi  hukum  (mencakup aturan-aturan  hukum  yang  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis,  termasuk  putusan pengadilan),  struktur  hukum  (mencakup
institusi-institusi  penegakan  hukum  termasuk penegak  hukumnya),  dan  kultur  hukum (mencakup  opini-opini,  kebiasaan-kebiasaan, cara  berpikir  dan  cara  bertindak,  baik  dari para  penegak  hukum  maupun  dari  warga masyarakat) (Khoidin, 2008).
Sedangkan  dalam Feminist  Legal  Teori (Chand,  1994) sebagai  pendukung    sebagai kajian  terhadap  hak-hak  hukum  perempuan dalam pelaksanaan perkawinan terkait dengan dispensasi  nikah    dalam  putusan-putusan pengadilan agama.
Dengan  demikian  penulis  mengambil judul  “Perkawinan  Dibawah  Umur  Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
a. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
Dispensasi  perkawinan  merupakan  suatu kelonggaran  yang  diberikan  oleh  pengadilan kepada  calon  suami  istri  yang  belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan  perkawinan.  Dispensasi  umur perkawinan  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  dalam  Pasal  7  Ayat  (2) yang  berbunyi:  “Dalam  Hal  penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika  pihak  pria  sudah  mencapai  usia  19 (sembilan  belas)    tahun  dan  wanita  sudah mencapai  16(enam  belas)    tahun.”  Pasal  ini dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita (UU RI No 1 Tahun 1974).
Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  yang  disebarluaskan  melalui  INPRES No.1  Tahun  1991  menguatkan  ketentuan Pasal  15  KHI  menyebutkan  bahwa  batas  usia perkawinan sama  seperti Pasal 7 ayat (2) UU No.1  Tahun  1974,  namun  dengan  tambahan alasan:  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah tangga (Sumiyati, 2007).
Tidak  diaturnya  alasan  yang  dapat dibenarkan  untuk  mengajukan  dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti  yang  dijelaskan  bahwa  dispensasi merupakan  keputusan  administrasi  negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal  khusus.  Oleh  karena  itu,  rumusan mengenai alasan  yang diperbolehkan  menjadi unsur  yang  paling  mendasar  untuk  dapat
diberikan  suatu  dispensasi.  Dengan  demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas  pernyataan  umum  dari  tujuan keberlakuan  hukum,  yaitu  kebaikan  umum (Sumaryono, 2002).
b. Putusan Hakim Pengadilan Agama
Sudikno  Mertokusumo    berpendapat, bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  Negara yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri  atau menyelesaikan suatu perkara atau  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak. Bukan  hanya  diucapkan  saja  yang  disebut dalam  putusan  hakim,  melainkan  juga pernyataan  dalam  bentuk  tertulis  kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum  diucapkan  di  persidangan  oleh hakim.  Ini  berarti  putusan  yang  diucapkan ( Uitpraal ),  harus  sama  dengan  yang  tertulis ( vonis ).  Bila  putusan  diucapkan  berbeda dengan  yang  ditulis,  maka  yang  sah  adalah yang diucapkan didepan persidangan. Putusan akhir  disini  adalah  putusan  yang  mengakhiri suatu  perkara  dalam  tingakat  peradilan tertentu (Mertokusumo, 1998).
Putusan  akhir  ini  ada  yang  bersifat menghukum ( Condenmatoir ) ada yang bersifat  menerangkan  atau  menyatakan    apa yang  sah.( Deklaratoir ).  Putusan Deklaratoir murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan  upaya  paksa  karena  sudah mempunyai  akibat  hukum  tanpa  bantuan  dari pihak  lawan  yang  kalah  atau  lembaga  lain, sehigga  menurut hukum:  putusan Deklaratoir hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu  eksekusi.  Akibat  hukumnya  sesuai  isi putusan itu (Mertokusumo, 1998).
Pengertian  Hakim  Pengadilan  Agama adalah seseorang yang diberikan kewenangan, kekuasaan  atas  jabatannya  oleh  negara  untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara  yang  seadil-adilnya  sesuai  dengan ketentuan  yang  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kewenangan  dan  kekuasaan  ini  hendaknya dijalankan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.  Dengan  demikian  diharapkan setiap keputusannya selalu memberikan manfaat dan melindungi masyarakat.
Putusan  Pengadilan  Agama,  ada  2  (dua) putusan yakni: Putusan mengabulkan permohanan  dispensasi  dan  Putusan menolak permohonan dispensasi.
1) Putusan Mengabulkan
Putusan  mengabulkan  suatu  perkara yang  diberikan  oleh  hakim  apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam maupun  perundang-undangan  yang berlaku.
2) Putusan Menolak
Putusan  menolak  suatu  perkara  yang diberikan  oleh  hakim  apabila  dilihat dari  duduk  perkara  dan  pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan  Hakim  dalam  memutus dikabulkan atau ditolak tidak dapat dilepaskan dari  kegiatan  bernalar  hakim.  Kegiatan bernalar  ini  dengan  beragam Motivering (pertimbangan  yang  bermuatan  argumentasi) yang  menopang  nya  selalu  berada  dalam pusaran  tarikan  keanekaragaman  kerangka orientasi  berfikir  yuridis  yang  terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang  menurut  logikanya  sendiri  dan dapat  berkembang  eksis  sebagai  model penalaran  yang  khas  sesuai  dengan  tugas profesionalnya (Dimyati, 2010).

## c. Perspektif  Perlindungan  Hukum  Bagi Perempuan
Pengertian  perlindungan  adalah  segala upaya  yang ditujukan untuk memberikan rasa aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  atau  pihak lainnya,  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan  oleh  kepolisian  dan/atau  lembaga sosial  atau  pihak  lain,  sebelum  dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (M. Ghufran, 2013).
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah suatu  upaya  melindungi  hak  setiap  orang untuk mendapatkan perlakuan dan
perlindungan  yang  sama  oleh  hukum    dan undang-undang (Rochaeti, 2005).
Menurut  hemat  penulis  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa,  perlindungan  hukum  bagi perempuan  adalah  suatu  upaya  melindungi hak  setiap  perempuan  baik  anak  sampai dengan dewasa untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan  yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut  diatas untuk  memahami  perlindungan  hukum  bagi perempuan  secara  komprehensif,  penulis berpijak pada Asas-Asas Hukum Di Indonesia yang  mengatur  tentang  HAM  (Hak  Asasi Perempuan).

## 3. METODE PENELITIAN
Strategi  penelitian  ini  menunjukkan  jenis penelitian  kualitatif  dan  bersifat  diskriptif dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis-normatif,  sumber  data  penelitian  ini adalah  sumber  data  sekunder    yakni  putusan- putusan  hakim  pengadilan  agama,  paraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel,  dan  lain-lainnya    yang  berhubungan secara  langsung  dengan  objek  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  ( library  research) ,  dengan  cara menginventarisir  berbagai  bahan  pustaka utama  dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan (Soerjono, 2010).
Teknik analisa data kualitatifd, diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif (Lexy, 2006).

## 4. PEMBAHASAN
Putusan  Pengadilan  Agama,  ada  2  (dua) putusan yakni: Putusan mengabulkan permohanan  dispensasi  dan  Putusan menolak permohonan dispensasi. Adapun dalam memberikan putusan-putusan tersebut, penulis  uraikan  berdasarkan    Penetapan Perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan  Agama  dalam  beberapa  perkara hasil penelitian sebagai berikut:
a. Putusan-Putusan  Hakim  Pengadilan Agama Memberikan Putusan Mengabulkan antara lain: Perkara  Nomor:  087/Pdt.P/2014/PA.  Ba (Banjarnegara), Perkara Nomor:
0010/Pdt.P/2014/PA. Amb (Ambarawa),
Perkara  Nomor:  0107/Pdt.P/2013/PA.  Wsb
(Wonosobo), Perkara Nomor: 0201/Pdt.P/2013/PA.  Tmg    (Temanggung), Perkara  Nomor:  0395/Pdt.P/2015/PA.  Pwd (Purwodadi), Perkara
Nomor: 004/Pdt.P/2014/PA. Kbm (Kebumen).
Analisis  beberapa  putusan  mengabulkan permohonan  Pemohon,  mengenai  dispensasi perkawinan  dibawah  umur  oleh    Hakim Pengadilan  Agama  dengan  pertimbangan  dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1) Pertimbangan Hukum a) Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan  perkawinan  tersebut  baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku  telah  terpenuhi  kecuali  syarat usia  bagi  anak  belum  mencapai  usia nikah;
b) Tidak ada  ketentuan mengenai  larangan perkawinan (Syar’i) yang dilanggar;
c) Pendidikan Rendah;
d) Siap  menjadi  ibu  rumah  tangga  bagi perempuan  dan  siap  menjadi  kepala rumah tangga bagi laki-laki;
e) Sudah  mempunyai  penghasilan  tetap (sebagai buruh, pedagang, kuli bangunan,  bekerja di Proyek, bekerja di Pabrik;
f) Kedua  belah  pihak  orang  tua  telah memberikan persetujuan;
g) Sangat Mendesak karena telah melakukan  hubungan  layaknya  suami istri dan telah hamil diluar nikah.
h) Kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
i) Lebih  luas  mudlorotnya  dari  pada maslahahnya apabila tidak segera dinikahkan.
2) Fakta-fakta  di  persidangan  yang  dikuatkan dengan:
a) Keterangan  kedua  orang  tua  calon mempelai,  keterangan  kedua  calon mempelai,  keterangan  saksi-saksi  dari kedua  calon  mempelai  yang  langsung didengarkan  dan  dicatat  di  depan persidangan;
b) Bukti-bukti  tertulis  lainnya  seperti Fotocopy  Akta  Nikah  kedua  Orang  tua mempelai,  Fotocopy  Akta  Kelahiran kedua  calon  mempelai,  Fotocopy  Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda
Penduduk,  Surat Penolakan  dari  Kantor Urusan Agama.
Berdasarkan    hal-hal  tersebut  diatas Ketua  Pengadilan  Agama  segera  mengadili perkara  tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan:
a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
b) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak  Pemohon  untuk  menikah  dengan calon suami/calon istrinya;
c) Menetapkan  biaya  perkara  menurut hukum yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa data,  maka  dapat  dipahami  bahwa  putusan- putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  dengan mendasarkan hal-hak sebagai berikut:
1) Qaidah Fiqhiyah
Pengertian    Qaidah  Fiqhiyah  adalah: “Hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan asas  hukum  yang  dibangun  oleh  Syari’ serta  tujuan-tujuan  yang  dimaksud  dalam pensyariatannya”,  atau  “Sebagai  suatu jalan  untuk  mendapatkan  kemaslahatan dan  menolak  kerusakan”  (Asy-Syafi’i,
1998).
Dalam  pembahasan  Qaidah  Fiqhiyah atas  dasar  keabsahan  kaidah,  atas  dasar abjad, dan sistematika fiqih. Dalam kaidah asasiah oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis  “menolak  kerusakan  dan  menarik kemaslahatan”.  Kaidah  ini  merupakan kaidah para Imam Mazhab, adapun Kaidah asasiah  ini  terdiri  atas  5  macam  (panca kaidah), yaitu:
a) Segala masalah tergantung pada tujuannya;
b) Kemudharatan itu harus dihilangkan;
c) Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum;
d) Yakin  itu  tidak  dapat  dihilangkan dengan keraguan;
e) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. (Asy-Syafi’i, 1998)
Dengan  demikian,  hakim  memakai dasar  Qaidah  Fiqhiyah  dalam  menetapkan dispensasi  usia  perkawinan  yang  artinya, menghindari  kerusakan/mafsadah  harus didahulukan  daripada  mempertahankan kebaikan/maslahah.
Dalam  praktek, terutama  yang    terjadi di  Pengadilan  Agama,  pendapat  masing- masing  hakim  sesuai  dengan  kitab  fiqih yang  dirujukinya.  Hal  ini  akibat  dari  tidak
adanya  standar baku di Pengadilan  Agama (PA).  Keputusan  yang  diambil  para  hakim seringkali  berbeda  meskipun  dalam  kasus yang  sama,  sehingga  dapat  dikatakan subjektifitas  hakim  sangat  tinggi.  Ditinjau dari  sudut  teori  hukum,  hal  ini  berarti bahwa  produk-produk  Pengadilan  Agama bertentangan  dengan  prinsip  kepastian hukum (Fuady, 2007).
2) Pasal 7 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Dalam  konteks  positifisme  hukum, ketentuan  usia  perkawinan    sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, terdapat indikasi  problematis  usia  perkawinan paling menonjol, muncul ketika dihadapkan  pada    Pasal  7  ayat  (2)  tentang dispensasi  kawin  yang  wewenang  yuridis untuk  keperluan  itu  diberikan  kepada Pengadilan  Agama  yang  ditunjuk  oleh kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak wanita (Sumiyati, 2007). Dengan demikian undang-undang  ini  masih  memberikan “celah”  bagi  pasangan  yang  belum mencapai  usia  tersebut  pada  Pasal  7  ayat (1)  untuk  memohon  dispensasi  kepada pengadilan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  jika memang dibutuhkan.
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang disebarluaskan  melalui  INPRES  Nomor  1 Tahun  1991  menguatkan  ketentuan    Pasal 15  KHI  menyebutkan  bahwa  batas  usia perkawinan  sama  seperti    Pasal  7  ayat  (2) UU  No.1  Tahun  1974,  namun  dengan tambahan  alasan:  untuk  kemaslahatan keluarga  dan  rumah  tangga.  Maka  secara eksplisit  tidak  tercantum  jelas  larangan untuk  menikah  di  bawah  umur.  Apabila UU  Perkawinan  menetapkan  alasan-alasan suatu  dispensasi  dapat  diberikan  secara limitatif,  misalnya  dispensasi  hanya  dapat diberikan  apabila  mempelai  wanita  telah hamil  diluar  nikah,  yang  lebih  populer dengan istilah married by accident.
Tidak  diaturnya  alasan  yang  dapat dibenarkan  untuk  mengajukan  dispensasi berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (2)  UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi
merupakan  keputusan  administrasi  negara
terbatas  untuk  menyisihkan  pelarangan dalam  hal  khusus.  Oleh  karena  itu, rumusan mengenai alasan yang
diperbolehkan  menjadi  unsur  yang  paling mendasar  untuk  dapat  diberikannya  suatu dispensasi. Hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi.  Dengan  eksepsi  seorang  dapat dibebaskan  dari  ketentuan  hukum  yang berlaku, namun dengan dispensasi seseorang mendapatkan kelonggaran hukum  yang  diberikan  oleh  otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. Dengan demikian  dispensasi  ini  dimaksudkan untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  tertentu yang  mungkin  akan  lebih  memperjelas pernyataan  umum  dari  tujuan  keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum (Sumaryono, 2002).
Di Pengadilan Agama di Jawa Tengah termasuk kategori banyak terjadi permohonan  dispensasi  umur  perkawinan. Dalam  kurun  waktu  2013  sampai  dengan 2015,  Pengadilan  Agama  di  Jawa  tengah telah  tercatat  dalam  Data    Pengadilan Agama selalu terjadi kenaikan permohonan dispensasi  umur  perkawinan  sebanyak  15 (lima  belas)  sampai  dengan  70  (tujuh puluh)  persen    setiap  tahunnya  seperti  di Cilacap, dan Ambarawa.
Dalam  hal  ini,  pertimbangan  Hakim memutuskan  dikabulkan  dispensasi  dilihat dari  beberapa  unsur  yakni:  Kepastian Hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Dari ketiga  unsur  diatas  menjadi  latar  belakang diberikannya  dispensasi  umur  perkawinan oleh  Pasal  7  Ayat  2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:
a) Rasa Keadilan
Dalam kasus dispensasi usia perkawinan,  faktor  perkara  ini  diajukan karena  telah  terjadi  kehamilan  terlebih dahulu  sebelum  ada  perkawinan  yang sah.  Hal  tersebut  yang  paling  dominan di  Jawa  Tengah  rata-rata  90  (sembilan puluh)  sampai  dengan  98  (sembilan puluh delapan) persen dari permohonan dispensasi yang diterima. Dengan demikian hakim memberikan dispensasi karena memahami rasa malu bagi orang tua di kalangan masyarakat.
Hakim  menilai,  orang  tua  yang melakukan permohonan dispensasi, merupakan  orang  yang  sadar  hukum. Mereka  memilih  untuk  melakukan upaya  hukum  daripada  menikahkan secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.
b) Kemanfaatan hukum bagi masyarakat Dalam kasus pemberian dispensasi  usia  perkawinan  dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan  dapat  memberikan  manfaat bagi  pemohon.  Apabila  permohonan dispensasi tidak diberikan maka dampak yang  ditimbulkan  akan  sangat  lebih besar.  Menurut  penulis  hal  ini  disebut perkawinan  yang  dilaksanakan  secara terpaksa  harus  kawin.  Karena  dengan keabsahan  status  perkawinan  di  mata hukum,  maka  kepastian  status  hukum baik  perempuan  maupun  anak  yang dilahirkan  dari  perempuan  yang  telah hamil terlebih dahulu sudah jelas.
b. Putusan-Putusan  Hakim  Pengadilan Agama  Memberikan  Putusan Menolak antara lain:
Perkara  Nomor:  0236/Pdt.P/2015/PA. Pwd (Purwodadi), Perkara Nomor:
0014/Pdt.P/2014/PA. Amb (Ambarawa).
Analisis  beberapa  putusan  mengabulkan permohonan  Pemohon,  mengenai  dispensasi perkawinan  dibawah  umur  oleh    Hakim Pengadilan  Agama  dengan  pertimbangan  dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1) Pertimbangan Hukum
a) Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan  perkawinan  tersebut  baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku  telah  terpenuhi  kecuali  syarat usia  bagi  anak  belum  mencapai  usia nikah;
b) Tidak ada ketentuan mengenai  larangan perkawinan (Syar’i) yang dilanggar:
c) Pendidikan Rendah;
d) Siap  menjadi  ibu  rumah  tangga  bagi perempuan  dan  siap  menjadi  kepala rumah tangga bagi laki-laki;
e) Belum    mempunyai  pekerjaan  /belum penghasilan;
f) Kedua  belah  pihak  orang  tua  telah memberikan persetujuan;
g) Sangat  Mendesak  karena  kekhawatiran orang  tua  terjadi  sesuatu  yang  tidak diinginkan;
h) Tidak  terjadi  kehamilan  dan  belum pernah melakukan hubungan badan.
2) Fakta-fakta  di  persidangan  yang  dikuatkan dengan:
a) Keterangan  kedua  orang  tua  calon mempelai,  keterangan  kedua  calon mempelai,  keterangan  saksi-saksi  dari kedua  calon  mempelai  yang  langsung didengarkan  dan  dicatat  di  depan persidangan;
b) Bukti-bukti  tertulis  lainnya  seperti Fotocopy  Akta  Nikah  kedua  Orang  tua mempelai,  Fotocopy  Akta  Kelahiran kedua  calon  mempelai,  Fotocopy  Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,  Surat Penolakan  dari  Kantor
Urusan Agama. Berdasarkan    hal-hal  tersebut  diatas Ketua Pengadilan Agama segera mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya berbunyi sebagai berikut:
a) Menolak  permohonan Pemohon;
b) Menetapkan  biaya  perkara  menurut hukum yang berlaku.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah  Umur  dengan  berdasarkan  hasil penelitian perkara Nomor:
004/Pdt.P/2014/PA.  Amb  (Ambarawa)  dan perkara  Nomor:  0236/Pdt.P/2015/PA.  Pwd (Purwodadi).
Pertimbangan  hakim  PA  Ambarawa  dan PA  Purwodadi  dalam  memutus  perkara dispensasi  Nikah,  Majelis  melihat  calon suami  dari  pemohon  yang  akan  menjadi suaminya dari segi pekerjaan, calon mempelai belum  pernah  melakukan  hubungan  layaknya suami  istri,  keduanya  sepakat  mau  menunda sampai  batas  usia  diperbolehkan  melakukan perkawinan  menurut  peraturan  perundang- undangan.
Batas  umur  Nikah  menurut  UU  No.1 Tahun  1974  memiliki  dan  mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan, khususnya  calon  istri  yang  masih  dibawah umur,  lagi  pula  kalau  dikaitkan  dengan
lajunya  pertumbuhan  penduduk,  maka  batas umur  Nikah  harus  ditaati  oleh  setiap  warga negara Indonesia, termasuk didalamnya hakim  sebagai  penegak  hukum,  bahwa kekhawatiran  pemohon  apabila  Nikah  anak perempuan  maupun  laki-laki  tidak  segera dilaksanakan  akan  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  adalah  tidak  berdasar  hukum  dan berlebihan  sebab  untuk  menghindari  hal tersebut  adalah  menjadi  kewajiban  dan tanggungjawab  orang  tua  sebagai  mana petunjuk  dalam  UU  No.23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  26  huruf  c. Serta  dapat  dialihkan  melalui  hal-hal  positif dalam hal keagamaan serta kegiatan lain yang menunjang masa depan anak yang lebih baik.
Majelis memandang perlu untuk menunda perkawinan, mengingat kepentingan anak laki-laki dan perempuan masih berstatus anak-anak  yang  seharusnya  masih  dalam perlindungan orang tua.
c. Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Dalam Putusan-Putusan
Hakim Pengadilan Agama. Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia 1) Perlindungan  Perempuan  Dalam  UUD  RI Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  RI  1945)
yang telah diamandemen dengan ketentuan-ketentuan  yang  memperhatikan asas-asas non-diskriminasi dan lebih menyetarakan gender.
2) UU  No.7  Tahun  1984  tentang  Konvensi Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap tujuan Konvensi Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Konvensi  Wanita),  yang  dikemukakan dalam  keterangan  Pemerintah  di  DPR, Jakarta, pada tanggal 27 Februari 1984.
3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang Kesehatan;
Pengaturan perlindungan terhadap hak kesehatan  perempuan  dalam  rangka  HAM nasional  dan  internasional  di  Indonesia adalah perlindungan perempuan dalam hak kesehatan  reproduksi.  Kesehatan  adalah keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa  dan
sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  Definisi  ini  sesuai  dengan WHO,  kesehatan  tidak  hanya  berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan  mental  dan  sosial,  sehingga setiap orang akan  mampu  hidup produktif, baik  secara  ekonomi  maupun  sosial. Dengan  definisi  ini,  pengertian  kesehatan sangat  luas  mencakup  kualitas  kehidupan. (Benu, 2012)
4) Perlindungan Perempuan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999; Dalam membahas pengenai
perlindungan hukum tidak dapat lepas dari pemahaman mengenai  Hak Asasi Manusia (HAM).  Karena HAM  adalah seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh Negara,  Hukum,  Pemerintah,  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  martabat  manusia  (Soehino, 2013).
Hak asasi perempuan adalah hak  yang dimiliki  oleh  seorang  perempuan,  baik karena ia sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah    hukum  hak  asasi  manusia (HAM)  dapat  ditemui  pengaturannya dalam  berbagai  sistem  hukum  tentang HAM.  Dalam  pengertian  tersebut    bahwa pengaturan  mengenai  pengakuan  atas  hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai  sistem  hukum  tentang  HAM. Sistem hukum tentang HAM yang dimaksud adalah sistem hukum HAM baik yang  terdapat  dalam  ranah  internasional maupun nasional (Muzakir,2015).
5) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak;
Sedangkan  dalam  UU  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  kategori anak  terdapat  dalam  Pasal  1  disebutkan anak  adalah:  “Seseorang  yang  belum berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang masih  dalam  kandungan”.  Terkait  dengan Perkawinan Dibawah Umur, pada Pasal 26 Ayat  1  huruf  c  undang-undang  ini
menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Dengan  mengacu pada Pasal 6  Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan  bahwa  untuk  melangsungkan suatu  perkawinan  seseorang  yang  belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua (Sumiyati, 2007).
Dari  beberapa  pendapat  dan  mengacu pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, dengan  Undang-Undang  Dengan  demikian perkawinan  dibawah  umur  maupun  syarat seseorang  boleh  melakukan  perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) tidak  relevan  dengan  UUPA  dan  Pasal  6 Ayat  2  UU  Perkawinan  itu  sendiri merupakan  inkonsistensi  terhadap  UU Perkawinan  yang  saat  ini  berlaku.  Dengan demikian perlu adanya perubahan pasal ini agar  terdapat  sinkronisasi  terhadap  pasal demi  pasal  dalam  UUP  serta  harmonisasi dengan  UUPA  maupun  undang-undang yang lahir dikemudian setelah UU Perkawinan”.
5. PENUTUP
a. Dispensasi  Perkwinan  Dibawah  Umur Dalam Putusan-Putusan Hakim di Propinsi Jawa  Tengah  terdapat  dua  Putusan  yakni Putusan Mengabulkan dan Putusan Menolak.
1) Keputusan Mengabulkan Dikabulkannya  Dispensasi  Kawin dalam putusan perkara tersebut, Majelis hakim  hanya  berpedoman  UU  No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim  tidak  memperhatikan  nilai-nilai yang  tercantum    UU  N0.7  Tahun  1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak,  UU  No.  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan,  TAP.  No.  XVII/MPR/1998 tentang HAM,  UU No. 39 Tahun 1999 tentang  HAM,    UU  No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Majelis  Hakim  terpaku  dengan doktrin hukum positif dan tidak memperhatikan
aspek-aspek
kepentingan  masa  depan  anak,  baik dalam  aspek  pendidikan,  kesehatan, akses  kesamaan  dalam  mendapatkan peluang kerja dan lain-lainnya. Sehingga  tidak  ditemukan  terobosan hukum  untuk  perlindungan  masa  depan perempuan.
Namun  dalam  perkara  dispensasi
hamil diluar nikah pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  mengabulkan permohonan  dispensasi  Nikah  karena sangat mendesak, dan untuk memberikan  jaminan  perlindungan  dan kepastian  hukum,  bagi  perempuan maupun  anak  yang  dilahirkan  agar mempunyai  status  hukum  yang  jelas. Dan  apabila  tidak  dikabulkan  akan menimbulkan  kemadlorotan  yang  lebih luas  baik  terhadap  keluarga  maupun pasangan  calon  mempelai.  Dengan demikian  pertimbangan  Majelis  Hakim merupakan jalan terakhir.
Katidak  sesuaian  putusan  Majelis
Hakim dikarena cara mengambil pertimbangan  hukum  tidak  mengacu asas-asas  hukum,  serta  kaidah-kaidah hukum  yang  progresif  dan  responsif yang  sejalan  dengan  perkembangan hukum  itu  sendiri.  UU  No.1  Tahun 1974,  belum  pernah  direvisi  sehingga tidak  memuat  pasal-pasal  yang  lebih merespon
perkembangan hukum, sementara Hakim tidak mengisi kekosongan  hukum  tersebut  dengan penafsiran melalui kaidah-kaidah hukum untuk mengkontruksikan menjadi  hukum  yang  lebih  jelas  dan terinci. Hakim selalu hanya menggunakan  pasal-pasal  yang  tertera dalam  UU  No.1  Tahun  1974  untuk mengabulkan perkara Dispensasi Kawin.
2) Keputusan Menolak Majelis  Hakim  dalam  Menolak Dispensasi  Kawin  hanya  melihat  dari segi  calon  suami  dari  Pemohon  yang belum  mempunyai  pekerjaan,  menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal
7 Ayat (1) tentang batas usia
diperbolekan
melaksanakan
Perkawinan,  serta    mau  menerima nasehat  Majelis  Hakim.  Namun  tidak ada satu pun dalam Menolak Dispensasi Kawin  tertera  pendapat  Majelis  Hakim yang  mendasarkan  pada  Perlindungan Hukum  bagi  Perempuan  terkait  dengan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.
b. Perlindungan  hukum  untuk  mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Berbicara  Perlindungan  Hukum  Bagi Perempuan  (HAM  khususnya  Hak  Asasi Perempuan)  dan  Hukum  Perkawinan  yang mendasarkan pada Hukum Islam sebenarnya  tidak  ada  pertentangan  seperti dalam perkara putusan ini, karena
sebenarnya  dalam  Islam  sendiri  juga menjunjung tinggi HAM apalagi perlindungan  terhadap  Perempuan  dan Anak, karena perempuan mempunyai tugas yang  sangat  berat  yakni,  sebagai  ibu, sebagai  istri,  sebagai  anak,  dan  sebagai anggota  masyarakat.  yang  kesemuanya  ini hanya  bisa  dilakukan  dengan  lebih  baik apabila usia perempuan
dalam melaksanakan perkawinan telah dewasa.
Namun didalam pelaksanaannya, dalam  permasalahan  perkawinan  dibawah umur,  terlihat  bahwa  sebenarnya  ada ketidakharmonisan  dalam  penerapan  baik dari segi peraturan maupun dalam praktek, jika  kita  melihat  ciri-ciri  hukum  terutama hukum modern  dari  Marc  Galanter diantaranya:
1) Hukum  modern  terdiri  dari  peraturan- peraturan yang uniform dan konsisten di dalam penerapannya. Penerapannya
lebih bersifat teritorial daripada personal,  artinya  tidak  membedakan agama, suku, kasta dan jenis kelamin;
2) Hukum modern itu universal.
Pengaaturan  mengenai  hal-hal  yang khusus  juga  tidak  terlepas  dari  standar yang  berlaku  umum.  Jadi  cara-cara pengaturan  secara  intuitif  dan  bersifat unik  tidak  terdapat  disini.  Dengan demikian  maka  penerapan  hukum  itu juga  dapat  dijalankan  berulang  kali  dan juda dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi.
Dari  dua  ciri-ciri  hukum  modern tersebut  juga  tentunya  sistem  hukum Indonesia  khususnya  hukum  Perkawinan Indonesia  sebagai  Satu-satunya  Hukum Nasional yang mengatur tentang Perkawinan penulis berharap untuk perubahan ke dalam bentuk hukum modern yang  uniform  dan  konsistem  dalam penerapan serta berlaku universal.
Dengan  demikian  diperlukan  upaya untuk  mencegah  perkawinan  dibawah umur,    melalui  perubahan  UU  Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi Hukum Perkawinan Yang Berparadigma
Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan berdasarkan  pada  Asas-Asas  Hukum  di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asy-Syafi’i,  Ahmad  Mukhamad,  1998. Ilmu Ushul  Fikih. Bandung:  Pustaka  Setia.
Hal. 5
Azhari,  Aidul  Fitriciada,  2005. Menemukan Demokrasi. Surakarta:  Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-1.
Benu,  Melkianus  E.N,  2012.  “Perlindugan Terhadap  hak  Reproduksi  Perempuan Dalam  Rangka  Hak  Asasi  Manusia Nasional  dan  Internasional  Di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kupang, 11/15/2013, 11:44 AM.
Chand,  Hari,  1994. Modern  Yurisprudence (Feminist  Legal  Theory). Kuala  Lumpur: International Law Book Services.
Dimyati,  Khudzaifah,  “Potret  Profesional Hakim  Dalam  Putusan”, Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010. Dimyati, Khudzaifah, 2005. Teorisasi  Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990). Surakarta:  Muhammadiyah  University Press. Cet. Ke-IV. Dimyati, Khudzaifah, 2010. Potret Profesional Hakim Dalam Putusan. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Friedmen, M. Lawrence, 2013. Sistem Hukum Perspektif  Ilmu  Sosial. Diterjemahkan: Khozim.  Yogyakarta:  Penerbit  Nusa Indah. Cet. Ke-5.
Fuady,  Munir,  2007. Sosiologi  Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum,
Kekuasaan  dan  Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-1. Irigarary,  Luce,  2011. Linguistik,  Just Another. WordPress. Julia  Cleves  Mosse,  1993.  “ Half  The  World, Half  A  Change”  (An  Introduction  to Gender  and  Development). Oxford: Oxfam.
Khoidin,  M.,  2008. Hukum  Politik  dan
Kepentingan. Yogyakarta: Laksbang
Pressindo. Cet.1.
Lexy,  Moleong,  2006. Metode  Penelitian Kualitatif. Jakarta:  Remaja  Rosdakarya Utama.
M.  Ghufran  &  K.  Kurdi,  2013. HAM  tentang Kewarganegaraan,  Pengungsi,  Keluarga dan  Perempuan  (Kompilasi  Instrumen Hak  Asasi  Manusia  Nasional  dan Internasional). Yogyakarta:  Graha  Ilmu.
Cet. Ke-1.
Mertokusumo,  Sudikno,  1991. Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar. Yogyakarta:
Liberty.
Mertokusumo,  Sudikno,  1998. Hukum  Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Muzakir,  Akbar,  2015,  “Hak-Hak  Asasi Perempuan”, Faculty  of  Law  University, Bandung,  @BAYMUZAKIR,  2015,  29 April 2015, 07:45. AM.
Rochaeti,  Nur.  2005.  “CEDAW  dan  Hukum Nasional  tentang  Hak  Asasi  Perempuan” Makalah  Pelatihan  Pendidikan  HAM
Perspektif Gender, Semarang, 7-8 Pebruari 2005. Soehino,  2013. Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Perkembangan, Pengaturan Dan Pelaksanaan HAM Di Indonesia.
Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke-1.
Soekanto,  Soerjono  &  Mamuji,  Sri,  2010,
Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
Soekanto,  Soerjono,  2010. Penelitian  Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumaryono,  E,  2002. Etika  Hukum  dan Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas Aquinas. Jakarta: Kanisius.
Sumiyati,  2007. Hukum  Perkawinan  Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.
Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-6.
Tong,  Roermarie  Putnam,  1998. Feminist
Thought: A More Comprehensive Introduction. Colorado:  Weswiew  Press. Second Edition. Diterjemahkan:  Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen &  Proses  Amandemen    Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Secara  Lengkap  (Pertama  1999  – Keempat 2002).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).