Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 303 Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)

## PERAN PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA BARAT
Ayi Sobarna *

## Abstrak
Rendahnya  Indeks  pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  pada tahun 2005, sedikitnya mengisyaratkan tiga hal: fenomena sosial, fenomena teknologi,  dan  fenomena  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan perguruan  tingi,  sebagai  lapisan  masyarakat  yang  disebut  Plato  sebagai “manusia  kepala”  perlu  mengambil  peran  untuk  meningkatkan  IPM  ini melalui rekayasa sosial, rekaya teknologi, dan penerapan UUD 1945.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui:  1.  Peran  yang  dapat dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tingi  dalam  meningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui  rekayasa  sosial,  rekayasa teknologi, dan penerapan Pasal 33 UUD 1945.
Penulisan  ini  mengunakan  metode  deskriptif  analitis dan  pendekatan yang    bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif  (qualitative  and  quantitative approach).  Data-data  yang  dikumpulkan  dalam  tulisan  ini  berupa  data skunder  (scondary  data)  yang  diperoleh  melalui  referensi  yang  relevan (relevant reference) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.
Dengan  data  tersebut,  penulis  berkesimpulan  sebagai  berikut:  1. Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui rekayasa  sosial  adalah  dengan  menyelengarakan  kurikulum  berbasis kreativitas.  2.  Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan tinggi  dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat melalui  rekayasa  teknologi  adalah  melepaskan  ketergantungan  terhadap Bahan  bakar  Minyak.  Bahan  bakar  Minyak  yang  berasal    Sumber  Daya Alam  yang  tak  dapat  diperbaharui  perlu  dicari  penggantinya  semaksimal mungkin  dengan  bahan  dari  Sumber  Daya  Alam  yang  dapat  diperbaharui. Hal  ini  dapat  dialakukan  dengan  menggalakan  pembudidayaan  tanaman
* Ayi Sobarna, S.Ag., adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah Unisba
jarak.  Penanaman  ini  pun  berfungsi  sebagai  penghijauan  dan  jaminan ketersediaan  air  bersih.    3.  Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan perguruan  tinggi  dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Jawa  Barat  sesuai  amanat  Pasal  33  UUD  1945  adalah  dengan  melakukan proteksi  terhadap  pengusaha  kecil.  Lebih  baik  memproteksi  usaha  rakyat kecil daripada memberi memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau BOS (Biaya Operasional Sekolah)
Kata Kunci: Rekayasa Sosial, Rekayasa Teknologi,

## 1 Pendahuluan

## 1.1  Latar Belakang Masalah
Rhenald  Kasali  pernah  melakukan  survey  sederhana  di  ruang  kuliah yang  diasuhnya  tentang  komposisi  pengeluaran  mahasiswa.  Ternyata,  rata- rata mahasiswa menghabiskan sekitar 45-50 persen dari uang sakunya untuk hand  phone :  pulsa  dan  pirantinya  (HU.  Kompas,  23  September  2006).  Ia kemudian memperlebar subjek surveynya kepada kalangan pembantu rumah tangga dan kaum muda di perkampungan. Hasilnya sama saja.
Di  kalangan  yang  lebih  mapan,  dengan  mengutip  studi  yang  yang dilakukan Euromonitor  International ,  Kasali  mengungkap  bahwa  dalam kurun  waktu  25  tahun  (1990-2015),  rumah  tangga  di  Indonesia  mengalami revolusi konsumsi yang  luar biasa. Belanja konsumen  untuk air conditioner naik  332  %  cable  TV  naik  600  %,  kamera  naik  471%,  sepeda  motor  naik 291% dan telepon naik 1.643%.
Selanjutnya,  Kasali  memberi  komentar  bahwa  data  di  atas  paradoks bagi  prekonomian  Indonesia.  Di  satu  sisi  konsumsi  rumah  tangga menyumbang  70%  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  di  sisi  lain  dianggap dapat merusak masa depan bangsa.
Menurut  Bappenas  (2005),  dalam  tahun  2000-2002,  misalnya, perekonomian hanya tumbuh sekitar 4,0% per tahun, jauh di bawah suasana sebelum  krisis  yang  tumbuh  rata-rata  sekitar  7%  per  tahun.  Menurunnya pertumbuhan  ekonomi  ini  mengakibatkan  rendahnya  penciptaan  lapangan kerja. Dalam tahun 2002, pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta jiwa  (9,1  %  dari  total  angkatan  kerja)  yang  pada  gilirannya  tidak  akan mampu  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin.  Dalam  tahun  2002  jumlah penduduk  miskin  mencapai  38,4  juta  jiwa  (18,2).  Pada  saat  yang  sama,  di
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 305 Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)
perkotaan  pekerjaan  formal  berkurang  0,47  %  dan  di  pedesaan  berkurang 1,1%.  Di  Jawa  Barat  angkatan  kerja  berjumlah  17,7  juta  jiwa,  sedangkan lapangan  kerja  yang  tersedia  hanya  87,24  persen.  Ini  berarti  terdapat  2,26 juta  penganggur.    Sementara  itu,  5,34  persen  dari  32,29  juta  (7.773.623 orang) penduduk propinsi ini tidak mampu baca-tulis. (Suseda, 2005).
Pada  tahun  2005,  perekonomian  diguncang  lagi  oleh  naiknya  harga Bahan  Bakar  Minyak  yang  mencapai  US$  64,67  per  barel.    Biaya transportasi,  produksi  dan  seluruh  barang  naik.  Perusahaan  banyak  yang melakukan  PHK  dengan  karyawan.  Gizi  buruk  dimana-mana.  Sejumlah wilayah kesulitan air bersih. Maka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada  pada  tingkat  112  dari  117  negara  yang  disurvey.  Sementara  itu, praktek-praktek  ekonomi  kapitalistik  merambah  hingga  menghancurkan usaha-usaha rakyat kecil.
Sampai di sini, rendahnya IPM Indonesia mengisyaratkan adanya tiga hal:  fenomena  sosial,  fenomena  teknologi,  dan  fenomena  konstitusi. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab?
Dalam  setiap  struktur  negara  terdapat  lapisan  puncak  yang  diisi  oleh sebuah  komunitas.  Plato  (427-347  SM)  menyebutnya  manusia  kepala (Mudhofir,  2000).  Vilfredo  Pareto  (1848-1923)  menamainya  elit  (Malik, 1993).  Ali  Syari’ati  menjulikinya ulul  albab (Rakhmat,  1999).  Apapun sebutannya,  lapisan  tersebut  diisi  oleh  segelintir  orang  yang  secara  sosial dipandang superior dalam beberapa hal dan mempengaruhi atau mengontrol beberapa  atau  semua  sektor  dalam  masyarakat.  Plato  mengeksplisitkan konsep  manusia  kepala  dengan  filsuf.  Vilfredo  Pareto  mmeberi  contoh    elit dengan  elit  politik  atau  elit  yang  memerintah.  Ali  Syari’ati  menjelaskan bahwa  salah  satu  karakter  kelompok  ini  adalah  dibesarkan  dalam  tradisi sains.  Namun,  meskipun  begitu,  mereka  tidak  memuja  sains.  Sekali-sekali mereka  mengajak  orang  pada  kepekaan  agamawi  bahkan  sekali-sekali mereka mengkritik sains. Kata pemerintah dan perguruan tinggi, sebenarnya merangkum istilah-istilah yang dimaksud Plato, Pareto dan Syari’ati di atas.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  tampak  bahwa  pemerintah  dan perguruan  tingi  perlu  mengambil  peran  untuk  meningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia.  Itu  sebabnya,  penulis  memilih  judul  tulisan  ini “Peran  Pemerintah  Dan  Perguruan  Tinggi  Dalam  Me-Ningkatkan  Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat”.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam karya tulis ini dirumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat melalui rekayasa sosial?
2.   Bagaimana peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat melalui rekayasa teknologi?
3.   Bagaimana  peran  yang  dapat  dimainkan  perintah  dan  perguruan  tinggi dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945?
4.   Bagaimana  proyeksi  Jawa  Barat  25  tahun  mendatang  bila  peran-peran pemerintah dan perguruan tinggi tersebut efektif?

## 1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:
1.   Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui rekayasa sosial;
2.   Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  jmelalui rekayasa teknologi;
3.   Peran  yang  dapat  dimainkan  perintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945; dan
4. Proyeksi Jawa Barat 25 tahun mendatang bila peran-peran tersebut efektif.
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 307 Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)

## 1.4 Manfaat
Adapun manfaat karya tulis ini adalah sebagai berikut:
1.   Sebagai masukan bagi pemerintah dan perguruan tingi dalam mengambil langkah-langkah  proaktif  menyikapi  rendahnya  Indeks  Pembangunan Mausia khususnya di Jawa barat.
2.   Sebagai  masukan  bagi  masyarakat  dalam  menyikapi  rendahnya  Indeks pembangunan Manusia di Jawa Barat
3.   Sebagai masukan bagi para orangtua dalam melakukan interaksi edukatif dengan putera-putera mereka

## 1.5. Metode Penulisan
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah deskriptif  analitis,  sedangkan  pendekatannya  bersifat  kualitatif  dan kuantitatif ( qualitative and quantitative approach ) serta proyektif. Data-data yang  dikumpulkan  dalam tulisan  ini berupada data scunder ( scondary data) yang  diperoleh  melalui  referensi  yang  relevan  ( relevant  reference )  dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.

## 2 Tinjauan Pustaka
2.1.  Indeks  Pembangunan  Manusia  sebagai  Kritik  atas  Gross  National

## Product
Menurut  Francis  Wahono  (2005),  Indeks  Pembangunan  Manusia pertama  kali  digagas  oleh  Ketua  Bappenas  Pakistan,  Mahbubul  Haq  pada tahun  1970.  Konsep  ini  semula  merupakan  kritik  terhadap  kebanyakan ekonom  dan  politikus  yang  mengukur  keberhasilan  kinerja  suatu  negara menurut indikator rata-rata GNP (Gross National Bruto) dan makro ekonomi (tingkat  inflasi,  pengangguran,  investasi,  tingkat  pembelanjaan  pemerintah, tingkat  konsumsi  dan  posisi  neraca  perdagangan).  Dengan  kata  lain, indikatornya sangat kuantitatif.
Sementara  itu,  Haq  melihat  banyak  indikator  kesejahteraan  yang kebanyakan  bersifat  kualitatif.  Meski  demikian,  ia  mencoba  melakukan kuantifikasi dan melaporkannya sebagai indeks kesejahteraan (pembangunan manusia) kepada UNDP dan negara-negara anggota PBB.
Dari  tahun  ke  tahun,  indeks  telah  dikembangkan,  dari  indeks mengenai tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, melek huruf, akses air bersih, fasilitas kesehatan sampai ke tingkat kesmikinan dan pemberdayaan gender. Menurut Wahono (2005), dengan merujuk pada buku Peter  Berger, Piramida  Korban  Pembangunan, perlu  juga  ditambahkan sebagai indikator IPM yaitu indeks ongkos manusia, lingkungan, politik dan budaya.
Wahono  menjelaskan  lebih  jauh  bahwa  sebelum  tahun  2000,  IPM dirinci dengan perspektif tingkat pengurangan angka kemiskinan atau tingkat keberhasilan  pembangunan.  Namun,  setelah  tahun  2000  atau  sekurang- kurangnya pada tahun 2001 dan 2004, IPM dilihat dari perspektif demokrasi.

## 2.2. Teori-teori  Rekayasa  Sosial  yang  Relevan  dengan  Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

## 2.2.1. Teori Kepribadian Kreatif
Teori  kepribadian  kreatif  dikemukakan  oleh  Everette  Hagen,  seorang ekonom  yang  mencoba  menggabungkan  prinsip-prinsip  psikologi  ke  dalam teori pembangunan ekonomi. Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi yang  dapat  didefinisikan  sebagai  peningkatan  per  kapita  secara  terus menerus  muncul  dari  kemajuan  teknologi,  harus  dipahami  dari  sudut kepribadian  kreatif.  Argumennya,  pertumbuhan  ekonomi  itu  bertahap, melalui  proses  yang  panjang.  Prkembangan  ekonomi  tidak  hanya membutuhkan  teknologi  ekonomi  tetapi  juga  teknologi  sosial.  Teknologi sosial berkaitan dengan individu kreatif (Alimandan, 1993).
Selanjutnya, kepribadian kreatif ia petakan sebagai berikut:
1.   Individu  kreatif  tidak  tersebar  secara  merata  di  seluruh  masyarakat. Karena itu, tugas para teoritisi untuk  memastikan bagaimana  kreativitas itu  berkembang  dan  menjelaskan  mengapa  kreativitas  berkembang  di kalangan  kelompok-kelompok  tertentu  dan  tidak  berkembang  di kalangan kelompok lain.
2.   Individu  kreatif  memiliki  kualitas  inovatif.  Ciri-cirinya:  sangat  besar kebutuhannya  terhadap  otonomi  dan  keteraturan;  memberikan  bobot yang  sama  antara  berbuat  untuk  kesejahteraan  orang  lain  dan  berbuat untuk  kesejahteraan  diri  sendiri;  serta  membayangkan  dunia  sebagai
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 309
Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)
tempat yang teratur, yang  dapat dianalisis untuk  memberikan tanggapan dan prakarsanya.
Pembentukan  individu  kreatif  dimulai  dengan peran  orangtua. Orangtua yang keras mungkin mengharapkan anaknya berprestasi tinggi. Orangtua yang  lemah  mungkin  mengharapkan  anaknya  mempelajari  perilaku menurut cara-cara tradisional.

## 2.2.2. Teori Need for Acheavement David Mc. Clelland
Mc  Clelland  (Alimandan,  1993)  mendasarkan  teorinya  pada  tesis bahwa  masyarakat  yang  tinggi  tingkat  kebutuhan  berprestasinya  umumnya akan  menghasilkan  wiraswastawan  yang  lebih  bersemangat  dan  selanjutnya menghasilkan  perkembangan  ekonomi  yang  lebih  cepat.  Kebutuhan  untuk berprestasi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  .  Sama  dengan motif-motif  lain  pada  umumnya,  kebutuhanh  untuk  berprestasi  ini merupakan  hasil  dari  pengalaman  sosial  sejak  masa  kanak-kanak.  Tiga  hal yang  dianggap  Mc.  Clelland  sangat  mempengaruhi  kebutuhan  manusia berprestasi:  berbagai  faktor  sosial,  cara-cara  memelihara  anak,  dan  bacaan anak-anak.
Dengan  memanfaatkan  ajaran  Sigmund  Freud  bahwa  perilaku manusia  tidak  selalu  rasional,  Mc.  Clelland  berusaha  menemukan  motif  di dalam diri seseorang dengan teknik proyektif. Ia menggunakan angan-angan orang untuk melihat motif-motifnya.
Ada  tiga  tipe  riset  yang  ia  kembangkan  dengan  kawan-kawannya. Tipe  pertama,  mereka  mencoba  menemukan  tindakan-tindakan  kelompok untuk  menemukan  ukuran  kebutuhan  untuk  berprestasi  dari  kelompok  yang bersangkutan.  Ukuran  kebutuhan  kelompok  didasarkan  pada  pada  gagasan bahwa fantasi suatu kelompok  dapat dilihat pada kepustakaan atau ceritera- ceritera  yang  ditulis  orang  kebanyakan.  Mc.  Clelland  memberi  skor  pada ceritera-ceritera  rakyat  (folklore),  buku-buku  ceritera  yang  digunakan  di sekolah dasar, dan bacaan imajinatif tentang masa lalu.
Tipe  riset  kedua  dipusatkan  pada  kebutuhan  untuk  berprestasi  dan pada  pengaruhnya  di  kalangan  remaja.  Ia  melakukan  studi  antarbangsa.  Di Jepang, Jerman Barat, Brazilia dan India, anak-anak dites dengan dua teknik proyektif:  menulis  ceritera  dan  menggambar  secara  spontan.  Mereka  juga ditanya seputar nilai-nilai  yang  mereka anut. Sementara itu, ibu-ibu  mereka diwawancarai mengenai latihan kejuruan dan latihan bebas.
Sedangkan tipe riset ketiga adalah untuk memastikan apakah tingkat kebutuhan untuk berprestasi mereka lebih tinggi dan aktivitas kewirausahaan mereka  lebih  luas  dibandingkan  dengan  orang-orang  yang  seumur.  Setelah membandingkan laju pertumbuhan ekonomi berbagai bangsa dengan tingkat kebutuhan untuk berprestasi dan  membuat perbandingan historis antara laju pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  untuk  berprestasi  yang  dikaitkan dengan ceritera-ceritera dan bacaan anak-anak, Mc. Clelland menyimpulkan bahwa hubungan itu sangat nyata.

## 3 Pembahasan
3.1  Peran  Pemerintah  dan  Perguruan  Tinggi  dalam  Meningkatkan Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui  Rekayasa Sosial
Melalui  rekayasa  sosial,  upaya  meningkatkan  Indeks  pembangunan manusia  di  Jawa  Barat  dan  Indonesia  pada  umumnya  perlu  ditempuh pemerintah  mengembangkan  industri  kreatif.  Menurut  Andi  S.  Boediman, seperti  dikutip  Dharmasaputra  (Majalah Tempo ,  16  Juli  2006),  industri kreatif  sejatinya  merupakan  tahap  keempat  dalam  proses  perkembangan ekonomi suatu negara, setelah melewati periode ekonomi berbasis pertanian, industri dan informasi.
Industri  kreatif  merupakan  industri  berbasiskan  kreativitas,  keahlian, dan  bakat  individual,  yang  berpotensi  mendatangkan  kemakmuran  dan penciptaan  lapangan  kerja.  Dari  hasil  pemetaan  di  Inggeris,  yang  dimulai pada  tahun  1998,  diketahui  bahwa  industri  ini  terbilang  paling  cepat pertumbuhannya. Di Inggris, pada tahun 2002, sektor berbasis aset kekayaan intelektual  (intellectual  property)  ini  menyumbang  7,9  persen  dari  produk domestik  bruto  (GDP).  Dalam  rentang  tahun  1997-2000,  sektor  ini  tumbuh rata-rata  9  persen  per  tahun,  jauh  di  atas  pertumbuhan  ekonomi  negeri tersebut  yang  hanya  2,8  persen.  Sebanyak  1,9  juta  tenaga  kerja  terserap setiap  tahun.  Di  Inggris  ada  tiga  belas  sektor  yang  masuk  kategori  industri ini.  Di  antaranya advertising ,  arsitektur,  desain,  film,  musik,  seni pertunjukan, televisi dan radio, serta jasa komputer dan peranti lunak. ( Ibid, 2006).
Dalam perkembangannya, industri kreatif tumbuh sangat mencengangkan.  Nilai  pasar  IBM,  Intel,,  dan  Micrisoft  besarnya  2,3  kali lebih  besar  daripada  industri  otomotif.  Raksasa  film  Walt  Disney,  nilai perusahaannya membengkak dari US$ 2 miliar menjadi US$ 22 miliar hanya
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 311 Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)
dalam  sepuluh  tahun.  Lebih  dahsyat  lagi  jika  dilihat  potensi  ekonomi  yang dihasilkan  industri  games  dunia.  Nilai  pasarnya  pada  2004  saja  sudah mencapai  US$  20  miliar  (sekitar  186  triliun).  Dan  yang  lebih  fantastis, pencapaian  ini  hanya  mmebutuhkan  waktu  20  tahun  –  lebih  cepat  tiga  kali daripada industri film Hollywood  ( ibid) .
Sejumlah  negara  Asia  yang  giat  mengembangkan  indistri  informasi teknologi dan digital, seperti India, Jepang, Korea, Hong Kong dan Taiwan, juga akan mendapat keutungan besar. Di India, industri animasi tahun 2005 mencapai US$1,5 miliar (sekitar Rp. 14 triliun), dan akan diprediksi tumbuh 30  persen  per  tahun.  Untuk  melengkapi  data,  berikut  ini  disajikan  andil industri hak cipta di beberapa negara:
Andil industri Hak Cipta NO. NEGARA TAHUN PDB (%) LAPANGA N KERJA 1. AS 2001 7,75 5,9 2. Inggris 1997-1998 5,0 4,6 3. Australia 1999-2000 3,3 3,8 4. Singapura 2000 2,8 3,4 (Dharmasaputra dalam Majalah Tempo, 16 Juli 2006)
Bagaimana dengan Indonesia?
Menurut  Kafi  Kurnia,    industri  kreatif  belum  cukup  mendapat perhatian  serius  dari  pemerintah.  Ia    menabhkan  bahwa  birikrat  hanya terpaku  pada  basis  sumber  daya  ekonomi.  Padahal  potensi  kreatif  yang banyak  dimiliki  Indonesia  dapat  mendatangkan  nilai  tambah  bagi perekonomian. (Ibid).
Meskipun  memberikan  perhatian  serius  terhadap  kreativitas,  hasilnya tak  dapat  terlihat  secara  cepat.  Sebagai  sebuah  proses  yang  memerlukan waktu  panjang,  kreativitas  melalui  tahap-tahap  yang  unik:  preaparation (persiapan), incubation (inkubasi), illuminasi (illumination), dan verivication (verifikasi).  Kreativitas  pun  bertingkat.  Tingkat  pertama  adalah  tingkat kreatif, yang ditandai dengan  munculnya pemikiran yang divergen  dan baru secara  intuitif.  Tingkat  kedua  disebut  psikodelik  atau perluasan  pikiran  dan
perasaan.  Tingkat  ketiga  disebut  tingkat  imajinatif.  Pada  tingkat  ini  sudah ada suatu perkembangan produk atau hasil (Semiawan dkk., 1999).
Melihat  keunikan  tahapan  dan  tingkatan  kreativitas,  tampaknya diperlukan waktu satu generasi (sekitar 25 tahun) untuk melahirkan generasi kreatif  secara  massal.  Pemerintah  dan  perguruan  tingi  perlu  bekerja  sama membangun  kreativitas  bangsa  secepat  mungkin.  Dalam  operasinya, orangtua perlu dilibatkan karena kreativitas tumbuh sejak dini dan (mungkin saja)  menghilang  pada  masa-masa  tertentu.  Masyarakat  terutama  kalangan sastrawan  perlu  juga  dilibatkan  karena    seperti  hasil  penelitian  Hagen  dan Mc. Clelland  yang penulis  kutip pada Bab 2,  kreativitas dipengaruhi secara nyata oleh ceritera-ceritera yang berkembang di kalangan masyarakat.

## 3.2  Peran  Pemerintah  dan  Perguruan  Tinggi  dalam  Meningkatkan Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui  Rekayasa Teknologi
Melalui  rekayasa  teknologi,  Pemerintah  perlu  mencari  bahan  bakar alternatif  untuk  menggerakkan  mesin-mesin  industri.  Ini  disebabkan  karena di  samping  mahal  harganya  dan  tidak  ramah  lingkungan.  Bahan  Bakar Minyak  tak  dapat  diandalkan  selamanya  karena  sifatnya  sebagai  Sumber Daya Alam yang tak dapat diperbaharui.
Di  lain  pihak,  harga  minyak  berkaitan  dengan  situasi  politik  global padahal  ia  terkait  dengan  seluruh  proses  produksi,  jalur  transportasi,  dan distribusi.  Kenaikan  harga  BBM  dengan  sendirinya  meningkatkan  berbagai biaya  modal  ( cost  of  capital )  sehingga  memicu  kenaikan  berbagai  harga barang  (Muhardi,  2005).  Kondisi  ini  akan  mengancam  operasi  perusahaan atau  investor  beralih  ke  negeri  lain.  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tak terelakkan.  Nilai  mata  uang  terdepresiasi.  Kemampuan  daya  beli  menurun. Bayi-bayi  mengalami  gizi  buruk.  Harapan  hidup  berkurang.  Biaya  sekolah mahal. Kecerdasan tidak beranjak naik.
Berdasarkan  catatan Warta  Ekonomi ,  kenaikan  tersebut  dari  bulan Januari hingga Agustus 2005 secara berturut-turut adalah Januari US$ 40,24 per  barel;  Februari  US$41,68  per  barel;  Maret  US$  49,07  per  barel;  April US$  49,63;  Mei  US$    46,96  per  barel;  Juni  US$  52,04  per  barel;  Juli  US$ 58.00 per barel; dan Agustus US$ 64,67 (Muhardi, 2005).
Jarak  pagar  dapat  ditanam  di  atas  lahan  dengan  curah  hujan  rendah, bahkan di lahan yang kurang subur sekalipun. Dengan teknik budidaya yang
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 313
Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)
baik, setiap hektar lahan dapat menghasilkan 5-10 ton buah jarak per tahun. Pohon  jarak  mulai  berbuah  pada  umur  enam  bulan  dan  mencapai  puncak produksinya 5-25 tahun.

## 3.3  Peran  Pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam  Meningkatkan Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat    sesuai  Amanat
Pasal 33 UUD 1945
Bila  Pasal  33  UUD  1945  hendak  dijalankan  secara  konsekuen, menurut  hemat  penulis,  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia  adalah  melakukan  proteksi  terutama  terhadap pengusaha-pengusaha  kecil.  Proteksi  ini  sebenarnya  sebelum  berfungsi untuk  meningkatkan,  juga  menjaga  agar  Indeks  Pembengunan  Manusia  ini bertahan.
Proteksi  ini  dilakukan  dalam  kerangka  ekonomi  kerakyatan  yang merupakan  implikasi  dari  demokrasi  ekonomi  sebagaimana  diamanatkan pasal  33  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  seperti  ditulis  Abbas  dan  Konasi (2005),  demokrasi  ekonomi  menghindari  terjadinya  sistem  ekonomi liberalisme,  etatisme,  dan  pemusatan  ekonomi  pasa  suatu  kelompok  atauy monopoli.
Undang-undang  No.  25  Tahun  2000  tentang  Program  Perencanaan Nasional  Tahun  2000-2004  menyebut  lima  ciri  sistem  ekonomi  kerakyatan, yaitu: 1. Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap  yang  lemah;  2.  Pemihakan,  pemberdayaan  dan  perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan  kemampuannya;  3.  Penciptaan  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat dan intervensi yang ramah pasar; 4.  Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sember daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil,  transparan,  dan  produktif  dengan  mengutamakan  hak-hak  rakyat setempat,  termasuk  hak  ulayat  masyarakat  adat  dengan  tetap  menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Abbas dan Konadi, 2005).
Namun,  sejalan  dengan  perkembangan  politik  dunia  yang  mengarah ke sistem yang liberalistik, sistem ekonomi pun bergeser ke arah kapitalistik. Di  sini  terjadi  penghisapan  terhadap  kelompok  lemah  dan  pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada sekelompok orang.
Gejala  semacam  ini  semakin  kuat  belakangan  ini.  Kasus  impor  beras merupakan  salah  satunya.  Berkaitan  dengan  proteksi  ini,    Imam  B.  Prasojo
pernah  melontarkan  kritik  atas  maraknya  mini  market  sampai  ke  pelosok- pelosok  kecamatan.  Dengan  berdirinya  mini  market  mini  market  tersebut, menurutnya,  di  Jakarta  saja  tak  kurang  dari  70  pasar  tradisional  yang bangkrut karena masyarakat beralih belanja ke mini market. Logikanya, bila satu  buah  pasar  tradisional  memiliki  seratus  kios  saja,  yang  dimiliki  oleh seratus kepala keluarga, maka dengan bangkrutnya pasar tradisional tersebut, tujuh  ribu  keluarga  terancam  jatuh  pada  kemiskinan.  Di  sinilah  pemerintah perlu  melakukan  proteksi.  Di  Perancis,  Jerman,  Inggeris  pun  proteksi  ada (Prasojo, 2006).
Selama  ini  belum  diperoleh  data  yang  memadai  tentang  pengaruh kehadiran  mini  market-mini  market  sampai  ke  gang—gang  kecil  terhadap kelangsungan  usaha  kecil  semacam  warung-warung  di  sekitarnya.. Perguruan  tinggi  dapat  mengambil  peran  di  sini  sebagai  masukan  bagi pemerintah.

## 4 Kesimpulan, Saran, penutup

## 4.1 Kesimpulan
1.  Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui rekayasa  sosial  adalah  dengan  menyelengarakan  kurikulum  berbasis kreativitas.
2.  Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  melalui rekayasa  teknologi  adalah  melepaskan  ketergantungan  terhadap  Bahan Bakar  Minyak.  Bahan  bakar  Minyak  yang  berasal    Sumber  Daya  Alam yang  tak  dapat  diperbaharui  perlu  dicari  penggantinya  semaksimal mungkin dengan bahan dari Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui. Ini  dapat  dilakukan  dengan  menggalakkan  pembudidayaan  tanaman jarak.  Penanaman  ini  pun  berfungsi  sebagai  penghijauan  dan  jaminan ketersediaan air bersih.
3.  Peran  yang  dapat  dimainkan  pemerintah  dan  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat  sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan  melakukan proteksi terhadap pengusaha  kecil.  Lebih  baik  memproteksi  usaha  rakyat  kecil  daripada memberi  memberi  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  BOS  (Biaya Operasional Sekolah)
Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan 315 Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Ayi Sobarna)

## 4.2  Saran
1.  Pemerintah  disarankan  bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi mengoptimalkan penelitian mengenai buah jarak. Bila selama ini minyak yang terbuat dari buah jarak dapat memberi kontribusi 10 persen, dengan penelitian yang optimal diharapkan lebih tinggi lagi.
2.  Pemerintah  dan  perguruan  tingi  disarankan  bekerja  sama    menanamkan kreativitas  kepada  anak-anak  dengan  menggalakan  ceritera-ceritera  yang mendorong  kreativitas.  Bila  perlu,  penananaman  ini  dilakukan  seperti MTQ  (Musabaqah  Tilawatil  Qur’an),  dilakukan  secara  permanen  setiap empat  tahun  dari  tingkat  desa/kelurahan  sampai  tingkat  nasional. Pemenangnya perlu diberi penghargaan yang tinggi. Setiap orang  dipacu untuk menciptakan dan mengapresiasi karya sastera yang positif.
3.   Pemerintah  dan  perguruan  tinggi  disarankan  bekerja  sama  mendesain buku-buku  pelajaran  anak-anak  dengan  pendekatan  komik.  Penelitian  di Jepang  menunjukkan  bahwa  pelajaran  yang  disampaikan  melalui pendekatan  komik  lebih  mudah  dicerna  sebab  visualisasi  mempermudah memorize ( HU “Kompas, 8 Agustus 2006).
4. Pemerintah disarankan mendesain kurikulum berbasis kreativitas dengan bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi.  Nantinya,  perlu  diupayakan proses  perkuliahan  berbasis  kreativitas.  Fenomena  kreativitas  diteliti, figur-figur  kreatif  dimunculkan  dan  diseleidiki  perjalanan  hidupnya. Kemudian  figur-figur  tersebut  dijadikan  model  untuk  diterapkan  sesuai dengan kondisi sosial- psikologis mahasiswa yang bersangkutan.
5.   Karena  kreativitas  bermula  dari  interaksi  orangtua-anak  dalam  keluarga, maka  para  orangtua  disarankan  mencari  wawasan  serta  mengetahui strategi berinteraksi agar putera-puterinya menjadi generasi kreatif.
6.   Bila  perlu,  pemerintah  daerah,  kantor  wilayah  departemen  pendidikan nasional  dan  departemen  agama  membuat  keputusan  bersama  untuk menyelenggarakan pelatihan orangtua kreatif di kantor-kantor, balai desa, atau  majelis  taklim,  baik  dengan  biaya  pemerintah  ataupun  swadaya masyarakat.
7.  Dinas  pendidikan  perlu  bekerja  sama  dengan  dinas  kebudayaan  untuk mengoleksi  lalu  menyeleksi  ceritera-ceritera,  baik  lokal  maupun  luar, yang  dianggap  mendorong  kreativitas.  Mahbub  Djunaedi  (1989)  pernah menyayangkan  langkah  Pemda  Jawa  Barat  yang  membiayai  pembuatan
film Si Kabayan. Sebab dalam film tersebut tak terbersit spirit kerja keras atau  kerja  cerdas.    Sementara  itu,  ceritera  Robohnya  Surau  Kami  karya A.A. Navis, disinyalir sangat kuat mendorong etos kerja dan kreativitas.
8.  Pemerintah  disarankan  mengeluarkan  sertifikat  bagi  guru  dan  dosen kreatif. Ini penting karena kreativitas siswa atau mahasiswa tak mungkin tumbuh ditangan guru atau dosen yang tak kreatif.
------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Althoff,  Philip  &  Michael  Rush.  1993. Pengantar  Sosiologi  Politik (Terjemahan)
Audientia : Jurnal Komunikasi, Vol. I, No. 2 April – Juni
Djunaedi,  Mahbub.  1989. Asal-Usul:  Kumpulan  Kolom  HU  “Kompas”. Jakarta :  PT. Gramedia.
http://www.dikti.org.id
Majalah Tempo. Edisi 16 Juli 2006.  Jakarta : Tempo Inti Media, Tbk.,.
Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan ,  Vol.  XXI  No.  01  Januari-Maret 2005, LPPM Unisba, Bandung.
Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan ,  Vol.  XXI  No.  03  Juli  - September 2005, LPPM Unisba, Bandung, 2005
Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan ,  Vol.  XXI  No.  04  Oktober- Desember 2005, LPPM Unisba, Bandung, 2005
Mudhofir, Ali. 2001. Kamus Filsuf Barat , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Desember 2005. LPPM Unisba. Bandung. 2005
Rakhmat, Jalaluddin. Rekayasa Sosial: Reformasi,  Revolusi atau Manusia
Besar. Bandung : PT. Remadja Rosda Karya. 2001
------------------------------. 1992. Islam Alternatif. Bandung :  Mizan.
Semiawan, Conny, dkk. 1999. Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu Bandung
: PT. Remaja Rosda Karya.