## Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## Rukmi Juwita
Politeknik Pos Indonesia Jl. Terusan Sari Asih No. 54, Bandung E-Mail : witawilanggana@rocketmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  to  determine  and  analyze  (1)  influence  the  implementation  of  government accounting  standards  and  implementation  of  accounting  information  system  partially  on  the  quality  of financial reporting in areas of   the city/county in the province of West Java (2) influence the implementation of government accounting standards and implementation of accounting information systems simultaneously on the quality of financial reporting in the area of   the city/county in the province of west Java. The results showed that the Pearson correlation test results to variable implementation of government accounting standards and implementation of accounting information systems have a very strong relationship / linked to the quality of financial statements. Results of regresion testing simultaneously with the partial F test and t-test, showed that the implementation of government accounting standards and implementation of accounting information system significantly affect the quality of financial statements.
Keywords: government accounting standard, accounting information system, quality of financial reporting.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di provinsi Jawa barat (2) pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di Propinsi Jawa barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat  kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian regresi secara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t, memperlihatkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan.

## Trikonomika
Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214 ISSN 1411-514X

## PENDAHULUAN
P erkembangan  akuntansi  sektor  publik, khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat  dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain  itu,  maraknya  globalisasi  yang  menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di  setiap  Pemerintah  Daerah,  dimana  daya  saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui  peningkatan  kemandirian  pemerintahan. Dengan  bergulirnya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  merupakan  payung hukum  Pemerintah  daerah  yang  antara  lain  adalah mengenai  pola-pola  aplikasi  pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara,
Fenomena  yang  terjadi  dalam  perkembangan sektor  publik  di  Indonesia  sekarang  ini  adalah menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas  lembaga -lembaga  publik  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungJawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003), Fenomena  tersebut  menunjukkan  bahwa  tuntutan masyarakat  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas publik  oleh  organisasi  pemerintah,  baik  Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan  standar  akuntansi  pemerintahan  untuk  dapat menciptakan Good  Governance.  Good Governance sering  diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang  bertanggungJawab  dan  sejalan  dengan  prinsip demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.
Undang-Undang  No  17  tahun  2003,  pasal  32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungJawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (disingkat  APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD),  Laporan  Keuangan  dimaksud  setidak- tidaknya  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,  Penelitian  tentang  pentingnya  laporan keuangan  telah  dilakukan  oleh  Winfield  (1978), Chang and Mos (1985), Boyne and Law (1991) yang mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabilitas, Marston and Shrives (1991)  menyimpulkan  bahwa  laporan  keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia  bagi  publik  dan  sebagai  alat  pengungkap utama,  Parker  (1982)  menekankan  pentingnya laporan  tahunan  sebagai  media  komunikasi  masa meskipun  laporan  tahunan  bukanlah  satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih  dipandang  sebagai  sumber  penting  karena luas  cakupan  dan  ketersediaannya,  informasi  yang dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan tahunan  adalah  fokus  dari  riset  yang  merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabilitas publik (Coy et al , 2002; Hooks et al , 2002). Undang-Undang No 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (di singkat BPK)  sebelum  disampaikan  kepada  pihak  legislatif sesuai  dengan  kewenangannya.  Pemeriksaan  BPK di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (Opini)  sebagimana  diamanatkan  oleh  UU  No  15 tahun  2004  tentang  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Dalam  rangka mengahasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas laporan  keuangan  harus  memenuhi  kriteria  yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami, Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting  bagi  terciptanya  kualitas  laporan  keuangan yang  baik  sebagai  bukti  pertanggungJawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.
Dari  hasil  pemeriksaan  BPK  terhadap  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berupa  opini, BPK  juga  menerbitkan  laporan  hasil  pemeriksaan
atas Sistem Pengendalian Intern (disingkat SPI) pada setiap entitas yang diperiksa, dalam evaluasi tersebut BPK di antaranya menemukan 754 kasus kelemahan SPI  karena  kelemahan  Sistem  pengendalian akuntansi  dan  pelaporan.  Penemuan  kasus-kasus tersebut  di  atas  mengindikasikan  bahwa  masih  ada permasalahan  dalam  proses  transformasi  akuntasi sektor publik di Indonesia, harapan atas berfungsinya Akuntansi  dalam  rangka  mengurangi  Korupsi dan  Kolusi,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektitas serta  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara ternyata masih belum dapat menunjukan kontribusinya secara maksimal.
Terkait  dengan  fenomena  tersebut  tentang Akuntabilitas dan Transparansi melalui Opini Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Jawa  Barat  sebagai Provinsi  yang  sedang  melaksanakan  pemantapan kinerja  pemerintah  daerahnya  melalui  peningkatan kualitas  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan daerah, Juga berkepentingan dengan opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan daerahnya. Dalam IHPS semester I tahun 2010 dan IHPS semester 2 tahun 2010 yang di laporkan BPK, kabupaten dan kota  se  Provinsi  Jawa  barat  sebagian  besar  belum mendapat Opini WTP, dapat di lihat dalam Tabel 1.
Tabel  1.  menunjukan  bahwa  laporan  keuangan yang  dihasilkan  oleh  LKPD  di  wilayah  Jawa  Barat masih  belum  sesuai  dengan  yang  di  harapkan,  dari 26  entitas  LKPD  yang  telah  diperiksa  oleh  BPK sebagian  besar  memperoleh  opini  WDP  (wajar dengan  pengecualian),    BPK  melaporkan  hasil Evaluasi  SPI  terhadap  Laporan  Keuangan  provinsi Jawa Barat, di temukan 76 kasus kelemahan Sistem pengendalian  akuntansi  dan  pelaporan,  artinya  di lingkungan  pemerintahan  Jawa  Barat  masih  ada permasalahan  dalam  proses  transformasi  akuntansi sektor  publik,  dalam  hal  fungsi  akuntansinya.  Hal ini  mengindikasikan  masih  banyak  ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungJawaban  keuangan  daerah  termasuk banyaknya  aset  negara  yang  dikelola  secara  tidak layak  dan  dilaporkan  secara  tidak  wajar  dalam laporan  keuangan,  pelaksanaan  realisasi  belanja dan  pendapatan  yang  tidak  akuntabel,  yang  pada ujungnya  berimbas  pada  laporan  keuangan  yang tidak  disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan.  Selain  Standar  Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan juga harus
sesuai  dengan    ketentuan  peraturan  perundangan- undangan  lainnya,  seperti  Peraturan  Presiden dalam  hal  kegiatan  pengadaan  (Perpres  54  Tahun 2010),  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dalam  hal penganggaran  (Permendagri  13  dan  59  serta  21), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah (permendagri 17) dan ketentuan-ketentuan  terkait  dengan  pengelolaan keuangan daerah lainnya.
Entitas Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Di laporkan pada IHPS I Di laporkan pada IHPS II Propinsi Jawa Barat WDP 1 Kab. Bandung WDP 2 Kab. Bandung Barat TMP 3 Kab. Bekasi WDP 4 Kab. Bogor WDP 5 Kab. Ciamis WDP 6 Kab. Cianjur TMP 7 Kab. Cirebon WDP 8 Kab. Garut WDP 9 Kab. Indramayu WDP 10 Kab. Karawang WDP 11 Kab. Kuningan WDP 12 Kab. Majalengka WDP 13 Kab. Purwakarta WDP 14 Kab. Subang WDP 15 Kab. Sukabumi WDP 16 Kab. Sumedang WDP 17 Kab. Tasikmalaya WDP 18 Kota Bandung TMP 19 Kota Banjar WDP 20 Kota Bekasi TMP 21 Kota Bogor WDP 22 Kota Cimahi WDP 23 Kota Cirebon WDP 24 Kota Depok WDP 25 Kota Sukabumi WDP 26 Kota Tasikmalaya WDP
Tabel 1. Opini LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Sumber: BPK, IHPS semester II Tahun 2010
Berikut  ini  beberapa  hasil  penelitan  terdahulu yang  mengkaji  mengenai  pengaruh  penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sri  Jayani,  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah di Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman”  (Jogya:  Fakultas  EkoNomi  UGM,  2006) merupakan  penelitian  ekspolarif  dengan  maksud mengidentifikasikan  praktek  akuntansi  yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa praktek di daerah Kabupaten Sleman telah mengacu pada tata cara praktek akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 2005,  pemakaian  standar  akuntansi  ini  cenderung dilakukan  karena  dapat  memperbaiki  sitem  yang sudah dipergunakan sebelumnya sehingga informasi keuangan  sebagai  bahan  bagi  pengguna  laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan  keputusan  bisa  dihindarkan.  Standar Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  persyaratan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah di  Indonesia,  Roesyanto  (2007)  menyatakan  bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan yang  ada  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun 2005  mengenai  Standar  Akuntasi  Pemerintahan”. Dalam Government  Finance  Review ,  kajian mengenai  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah juga  dilakukan  oleh  Jeffrey  L  esser  (1992)  yang menganalasis  mengenai “ GASB’s implementation of the new measurement focus and basis on accounting “ hasil pelaporannya menunjukan bahwa perubahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar pelaporan  keuangan  akan  terakses  pada  penurunan kredibilitas  laporan  keuangan  pemerintah  dan kemampuannya untuk dipahami oleh para pengguna, khususnya  bagi  entitas  pelaporan  yang  belum sepenuhnya  dapat  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Mulyani (2007) yang meneliti tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas
baik,  sebuah  organisasi  harus  mempunyai  Sistem Informasi yang baik, sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan  informasi  keuangan  disebut  dengan Sistem  Informasi  Akuntansi,  hal  ini  berlaku  baik untuk  organisasi  bisnis  maupun  organisasi  sektor publik  seperti  di  Pemerintah  Daerah  (Laudon  & Laudon, 2007). Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang direvisi  oleh Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010, aturan  pelaksanaannya  adalah  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 59 Tahun 2007, Sistem  ini  berbasis  pada  jaringan  komputer  yang mampu  menghubungkan  dan  mampu  menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (di  singkat  SKPD)  dengan  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah (disingkat SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.
Berikut  ini  beberapa  hasil  penelitan  yang mengkaji  mengenai  pengaruh  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) menunjukkan terdapat  pengaruh  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  di  Inspektorat  Jenderal  Departemen Pendidikan  Nasional  terhadap  peningkatan  kualitas laporan  keuangan  Inspektorat  Jenderal  Departemen Pendidikan  Nasional.  Hasil  Penelitian  Bambang Pamungkas  (2012)  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh secara positif dan signifikan dari penerapan akuntansi  sektor  publik  terhadap  kuaitas  laporan keuangan  pemerintah.  Nilai  pengaruh  penerapan akuntansi  sektor  publik  terhadap  laporan  keuangan menunjukkan  bahwa  implementasi  akuntansi  dalam bentuk  penerapan  sistem  dan  teknik  akuntansi, penyajian  komponen  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  tujuan  laporan  keuangan  sangat  berdampak positif  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Daniel  Kartika Adhi  dan  Yohanes  Suhardjo  (2013) menunjukkan  bahwa  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual. Dalam Government Finance Review , kajian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah juga dilakukan oleh Jeffrey L Esser (1992) yang menganalisis  mengenai “ GASB’s implementation  of  the  new  measurement  focus  and basis on accounting “ hasil pelaporannya menunjukan bahwa  perubahan  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sebagai  dasar  pelaporan  keuangan
akan  terakses  pada  penurunan  kredibilitas  laporan keuangan  pemerintah  dan  kemampuannya  untuk dipahami oleh para pengguna, khususnya bagi entitas pelaporan yang belum sepenuhnya dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru.
Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas baik,  sebuah  organisasi  harus  mempunyai  Sistem Informasi yang baik, sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan  informasi  keuangan  disebut  dengan Sistem  Informasi  Akuntansi,  hal  ini  berlaku  baik untuk  organisasi  bisnis  maupun  organisasi  sektor publik  seperti  di  Pemerintah  Daerah  (Laudon  & Laudon, 2007). Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang direvisi  oleh Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010, aturan  pelaksanaannya  adalah  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 59 Tahun 2007, Sistem  ini  berbasis  pada  jaringan  komputer  yang mampu  menghubungkan  dan  mampu  menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (di  singkat  SKPD)  dengan  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah (disingkat SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.
Menurut  Zimmerman  (1997),  Sistem  Informasi Akuntansi  memiliki  peran  yaitu  Sistem  Informasi Akuntansi  berperan  dalam  pengendalian  keputusan. Jansen  dan  Meckling  (1992)  membuktikan  bahwa Sistem  Informasi  berhubungan  dengan  struktur kewenangan formal dan peran pengendalian, struktur kewenangan  formal  berhubungan  dengan  dua  hal yaitu,  penggunaan  Sistem  Informasi  Akuntansi dengan tujuan untuk pengendalian perilaku bawahan (peran  pengendalian)  dan  penggunaan  Sistem Informasi Akuntansi untuk memudahkan pengambilan keputusan (peran manajemen keputusan)  pada tingkat sub unit.
Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dan  implementasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  di Jawa Barat diharapkan mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  Provinsi  menjadi  lebih  berkualitas dibandingkan  dengan  sebelumnya,  namun  dalam pelaksanaannya    masih  terdapat  beberapa  masalah menyangkut  transformasi  akuntansi  dalam  laporan keuangan.  Hal  ini  tersebut  dapat  diketahui  dari fenomena masalah yang teramati, yaitu : (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disiapkan sering
mengalami  keterlambatan  yang  berekses  kepada tidak tepatnya waktu pelaporan keuangan daerah ke BPK RI. BPK RI menemukan 10 kasus Kelemahan SPI  karena  Entitas  terlambat  menyampaikan laporan.    Kasus  di  Jawa  Barat  tahun  2010,  laporan pertanggungJawaban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  dan  26  Kabupaten/Kota  se  Jawa  Barat seharusnya  sudah  diterima  oleh  DPRD  provinsi jabar  paling  lambat  tanggal  30  Juni,  tetapi  sampai bulan  juli  laporan  keuangan  tersebut  belum  selesai di  audit.  Hal  ini  berimbas  pada  waktu  pembahasan APBD  tahun  2010  yang  mengalami  keterlambatan, akhirnya pemerintah Jawa barat memutuskan untuk melanjutkan  proses  penganggaran  dengan  meminta Gubernur  menyerahkan  Rancangan  Peraturan Daerah  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD (irfan  Suryanagara  (2010).  (2)  Rapat  konsolidasi tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  BPK  RI  yang dilaksanakan  pada  hari  jumat  tanggal  3  september 2010  oleh  pimpinan  pemerintahan  Jawa  Barat ditambah  perwakilan  Satuan  Organisasi  Perangkat Daerah  (SOPD)  Provinsi  Jawa  Barat  menegaskan Rencana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan keuangan  Daerah  (SIPKD)  di  semua  SOPD  yang bertujuan  agar  pembuatan  laporan  keuangan  dapat dilaksanakan  dengan  cepat  dan  akurat  (H.  Iwa Karniwa, 2010). (3) Perlakuan Akuntansi terhadap aset tetap adalah masalah yang paling sering di temukan dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan terutama dalam hal pengakuan aset, penentuan nilai tercatat,  serta  penentuan  dan  perlakuan  akuntansi atas  penilaian  kembali  dan  penurunan  nilai  tercatat (carrying value) asset tetap. Banyak aset pemerintah pusat/daerah  diperoleh  pada  periode-periode  yang telah lampau, sedangkan catatan atas harga perolehan maupun harga wajar saat perolehan tidak diketahui. Atas aset-aset tersebut tidak mungkin dinilai dengan menggunakan harga perolehan atau nilai wajar saat perolehan. aturan  yang  ada  pada  PSAP  07  tentang Akuntansi  Aset  Tetap  Paragraf  28  adalah  untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,biaya perolehan  aset  tetap  yang  digunakan  adalah  nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Nilai Wajar  adalah  nilai  tukar  aset  sejenis  di  pasaran. Padahal,  sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  data yang ada pada Buku Inventaris pada masa itu adalah Harga  Perolehan.  Maka  Neraca  Awal  pemerintah pusat tahun 2004 saat itu masih menggunakan Harga Perolehan. (4) Menurut Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
dalam  PSAP  07  tentang  aset  tetap  disebutkan penyusutan  adalah  penyesuaian  nilai  sehubungan dengan  penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan merupakan alat untuk mendapatkan penyajian yang wajar di neraca dari tahun ke tahun. Dalam akuntansi pemerintah, pengertian penyusutan ini  berbeda  dengan  di  swasta  dimana  penyusutan lebih ditujukan untuk alokasi biaya. Penyusutan telah diminta oleh PP 24/2005 dan bahkan Buletin Teknis tentang  Akuntansi  Penyusutan  juga  telah  terbit. Namun hingga hari ini, di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah  masih  belum  terdengar  kapan dilaksanakan.  (5) Masalah  penyajian  piutang  pajak dan retribusi per 31 Desember 2009 di Pemda Jabar sebesar  Rp.  14,28  milyar,  diantaranya  merupakan piutang  pajak  pada  Dinas  Pendapatan  sebesar  Rp. 11,65  miliar.  Nilai  piutang  tersebut  tidak  didukung dengan rincian dan dokumen sumber yang memadai. Lebih lanjut saldo tersebut berbeda sebesar Rp. 532,75 juta  dibandingkan  saldo  menurut  Unit  Pelayanan Pendapatan  Daerah.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat permasalahan  dalam  pengendalian  atas  pengakuan pencatatan  piutang  pajak,  yang  berasal  dari  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP). (6) Penyajian persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 295,17 miliar di antaranya merupakan persediaan buku pada Dinas Pendidikan sebesar  Rp7,97  miliar  belum  disajikan  berdasarkan stock  opname ,  dan  nilai  persediaan  alat  kesehatan dan  obat-obatan  pada  Dinas  Kesehatan  sebesar  Rp 42,38 miliar belum berdasarkan stock opname secara menyeluruh. (7) Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hanya sebagian kecil saja. Hasil Survey BPK menunjukan 76,77%  SDM  aparatur  Unit  Pengelola  Keuangan di  pemerintaha  tidak  berlatar  belakang  akuntansi (BPKP, PR online tanggal 30 april 2010). (8) Mulai dikembangkannya  basis  akrual  di  dalam  standar akuntansi pemerintah dengan terbitnya PP No 71 tahun 2010, sehingga basis cash menuju akrual merupakan langkah  yang  harus  dipahami  betul  manakala  akan menerapkan  basis  akrual  sepenuhnya.  (PP  No  71 Tahun 2010)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  dan sistem  informasi  akuntansi  secara  parsial  maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat  deskriptif  yang  bertujuan  mendeskripsikan atau  menguraikan  secara  tuntas  dan  jelas  mengenai karakteristik  permasalahan  atau  fenomena  yang di  hadapi,  dan  penelitian  yang  bersifat  verifikatif yaitu    suatu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  antar  variabel  melalui  suatu pengujian hipotesis. Metode yang digunakan adalah explanatory survey yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti.  Alasan  peneliti  memilih  metode  penelitian survey  eksplanatori  karena  peneliti  ingin  mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena  tertentu,  yaitu  fenomena  yang  berkaitan dengan masalah masalah dan praktek-praktek dalam penelitian ini.
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari;  (1) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X 1 ), (2)  Implementasi  Sistem  Informasi Akuntansi  (X 2 ), Dan (3) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Untuk  menganalisis  pengaruh  antara  variabel implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  (X 1 ), dan  implementasi  Sistem  Informasi  Keuangan (X 2 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y) digunakan teknik analisis regresi berganda ( multiple regresion  analysis ).  Alasan  penggunaan  analisis regresi berganda dalam penelitian ini karena variabel independen berjumlah lebih dari satu yaitu ada dua variabel.
Berdasarkan  paradigma  penelitian  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  m odel  persamaan regresi berganda untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε di mana: Y  =  Kualitas Laporan Keuangan β 0 = Koefisien intercept (konstanta), yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol β 1 = Koefisien regresi variabel X 1 β 2 = Koefisien regresi variabel X 2 X 1 = implementasi standar akuntansi pemerintahan X 2 = implementasi Sistem Informasi Keuangan ε = Error term dari variabel-variabel lain
Hipotesis penelitian dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:
Hipotesis Pertama: Ho 1 : β i = 0, (i = 1,2) Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (X 1 )  dan  Implementasi  Sistem  Informasi  Keuangan (X 2 ) secara bersama-sama/simultan tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Y).
Hipotesis Kedua: Ho 2 : β i ≤ 0, (i = 1,2) Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (X 1 ) dan  Implementasi  Sistem  Informasi  Keuangan (X 2 ), secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

## HASIL
Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pernyataan  yang  diajukan  kepada  responden  telah mengukur  secara  cermat  dan  tepat  apa  yang  ingin diukur pada penelitian ini.
Uji Validitas dan Reliabilitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah  alat  ukur  yang  dirancang  dalam  bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti  telah  dijelaskan  pada  metodologi  penelitian bahwa  untuk  menguji  valid  tidaknya  suatu  alat ukur  digunakan  pendekatan  secara  statistika,  yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan  dengan  skor  total  item  lainnya  ≥  0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid atau jika indeks  validitas  setiap  item  pertanyaan  lebih  besar dari  indeks  validitas  kritisnya  yaitu  sebesar  0,3. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi product moment (indeks validitas) diperoleh hasil uji validitas yang menunjukkan semua item pertanyaan valid,  karena  nilai  indeks  validitasnya  lebih  besar dari  nilai  indeks  validitas  kritisnya.    hasil  uji  ini mengindikasikan  bahwa  semua  butir  pertanyaan yang  diajukan  pada  ketiga  variabel  valid  dan  layak digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  penelitian  dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.
Selain  valid,  alat  ukur  juga  harus  memiliki keandalan  atau  reliabilitas,    suatu  alat  ukur  dapat diandalkan  jika  alat  ukur  tersebut  digunakan berulangkali  akan  memberikan  hasil  yang  relatif
sama  (tidak  beberda  jauh).  Untuk  melihat  andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas  lebih besar dari 0.70  maka secara keseluruhan  pernyataan  dinyatakan  andal  (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode alpha-cronbach diperoleh hasil uji reliabilitas seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian
Kuesioner Jumlah Pertanyaan Koefisien Reliabilitas Keterangan Standar akuntansi pemerintahan 53 0,985 reliabel Sistem informasi akuntansi pemerintahan 27 0,974 reliabel Kualitas laporan keuangan 11 0,950 reliabel
Pengujian Asumsi Regresi Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  untuk mengetahui  apakah  kesimpulan  dari  regresi  tidak bias,  ada  beberapa  asumsi  yang  harus  terpenuhi, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.
Asumsi  normalitas  merupakan  persyaratan yang  sangat  penting  pada  pengujian  kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji  t  pada  analisis  regresi  diturunkan  dari  distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov  untuk  menguji  normalitas model regresi.
Pada  Tabel  3.  dapat  dilihat  nilai  probabilitas (signifikansi)  yang  diperoleh  dari  uji  Kolmogorov- Smirnov  sebesar  0,765.  Karena  nilai  probabilitas pada  uji  Kolmogorov-Smirnov  masih  lebih  besar dari  tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.
Multikolinieritas  berarti  adanya  hubungan yang  kuat  di  antara  beberapa  atau  semua  variabel independen  pada  model  regresi.  Jika  terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial, tidak
ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada  tidaknya  multikolinieritas  diantara  variabel independen.
Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 26 Normal Parameters a, b Mean .0000000 Std. Deviation .83182800 Most Extreme Absolute .131 Differences Positive .127 Negative –.131 Kolmogorov-Smirnov Z .667 Asymp. Sig. (2-tailed) .765 a.  Test distribution is Normal
b.  Calculated from data
Berdasarkan  nilai  VIF  yang  diperoleh  seperti pada  Tabel  4.  menunjukkan  tidak  ada  korelasi yang  kuat  antara  sesama  variabel  independen,  hal ini  ditunjukkan  oleh  nilai  VIF  dari  kedua  variabel independen  masih  lebih  kecil  dari  10  dan  dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.
Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas
Coefficients a Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 SAP SIA .971 1.029 .971 1.029
a.  Dependent Variable: KLK
Heteroskedastisitas  merupakan  indikasi  varian antar  residual  tidak  homogen  yang  mengakibatkan nilai  taksiran  yang  diperoleh  tidak  lagi  efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan  uji rank  Spearman ,  yaitu  dengan mengkorelasikan  variabel  independen  terhadap nilai absolut residual ( error ).  Apabila ada koefisien korelasi  variabel  independen  yang  signifikan, mengindikasikan  adanya  heteroskedastisitas.  Pada
Tabel 5. berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing- masing  korelasi  variabel  independen  terhadap  nilai absolut dari residual ( error ). Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada Tabel 5. memberikan suatu indikasi bahwa residual ( error ) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas),  dimana  nilai    signifikansi  dari masing-masing  koefisien  regresi  kedua  variabel independen  dengan  nilai absolut  error masih  lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,188 dan 0,100).
Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Corelation
absolut_error Spearman’s rho SAP Correlation Coefficient –.266 Sig. (2-tailed) .188 N 26 SIA Correlation Coefficient –.330 Sig. (2-tailed) .100 N 26
Karena  ketiga  asumsi  regresi  terpenuhi,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  estimasi  model regresi  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  memenuhi  syarat  BLUE  ( best linear unbias estimation ) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah mewakili keadaan yang sebenarnya.
Analisis Korelasi Analisis  korelasi  bertujuan  untuk  mengetahuai kekuatan  hubungan  kedua  variabel  independen (pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi  akuntansi  pemerintahan)  dengan  kualitas laporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan data diperoleh koefisien korelasi dari kedua variabel independen dengan kualitas laporan keuangan (Tabel 6.).
Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada Tabel 6. dapat diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan  (SAP)  memiliki  hubungan  yang kuat/erat  dengan  kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat. Kemudian  variabel  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan (SIA) memiliki hubungan yang cukup kuat/cukup  erat  dengan  kualitas  laporan  keuangan
pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa Barat.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Corelation KLK SAP SIA Pearson Correlation KLK 1.000 .641 .518 SAP .641 1.000 .169 SIAP .518 .169 Sig. (1-tailed) KLK . .000 .003 SAP .000 .205 SIA .003 .205 N KLK 26 26 SAP 26 26 SIA 26 26
Estimasi Model Regresi Analisis  regresi  digunakan  untuk  menguji perubahan  yang  terjadi  pada  kualitas  laporan keuangan  yang  dapat  diterangkan  atau  dijelaskan oleh  perubahan  kedua  variabel  independen  (standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan).  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Regresi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan (SIA) terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) –1.848 1.520 –.976 .399 SAP .730 .175 .570 4.176 .000 SIA .472 .153 .422 3.095 .005
a.  Dependent Variable: KLK
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  seperti diuraikan pada Tabel 7. maka dapat dibentuk persamaan regresi variabel standar akuntansi pemerintahan dan sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut.
KLK = –1,484 + 0,730 SAP + 0,472 SIA
Pada  persamaan  regresi  tersebut,  dapat  dilihat koefisien  regresi  dari  kedua  variabel  independen bertanda  positif  yang  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  yang baik  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa Barat.  Selanjutnya  untuk  menguji  apakah  pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  signifikan  secara  statistik,  baik  secara bersama-sama  (simultan)  maupun  secara  parsial (individual),  dilakukan  uji  signifikansi.  Pengujian dimulai  dari  pengujian  simultan,  dan  apabila  hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.
Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan Pengujian  secara  simultan  bertujuan  untuk membuktikan apakah standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pada  pemerintah  kabupaten/kota di  Propinsi  Jawa  Barat  dengan  rumusan  hipotesis statistik sebagai berikut.
Ho: Semua β i = 0  Standar  akuntansi  pemerintahan dan  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan  secara  simultan tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintah  kabupaten/kota  di Propinsi Jawa Barat.
Ha: Ada β i ≠ 0 Standar  akuntansi  pemerintahan dan  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan  secara  simultan berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa Barat.
i = 1,2 i = 1,2
Untuk  menguji  hipotesis  tersebut  digunakan statistik  uji-F  yang  diperoleh  melalui  tabel  anova seperti yang tercantum pada Tabel 8.
Berdasarkan  Tabel  8.  dapat  dilihat  nilai  F hitung dari hasil pengolahan data sebesar 16,155 dan nilai ini  menjadi  statistik  uji  yang  akan  dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada α = 0.05 dan derajat bebas (2;23) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,422.  Karena  F hitung (16,155)  lebih  besar  dari  F tabel
(3,422) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α = 0.05) diputuskan  untuk    menolak  Ho  dan  menerima  Ha. Artinya  dengan  tingkat  kepercayaan  95%  dapat disimpulkan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahana secara simultan  (bersama-sama)  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Tabel 8. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama
ANOVA b Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 24.300 2 12.150 16.155 .000 a Residual 17.298 23 .752 Total 41.599 23 a.  Predictors: (Constant), SIA, SAP
b.  Dependent Variable: KLK
Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial Pada  pengujian  koefisien  regresi  secara  parsial akan  diuji  pengaruh  masing-masing  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Statistik uji  yang  digunakan  pada  pengujian  parsial  adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,069 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 23 untuk pengujian dua pihak.
Dugaan  sementara  bahwa  standar  akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di Propinsi Jawa Barat, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.
Ho. β 1 = 0 Standar  akuntansi  pemerintahan  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Ha. β 1 ≠ 0 Standar  akuntansi  pemerintahan  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  data  seperti  disajikan  pada  Tabel 7.  diperoleh  nilai  t hitung variabel  standar  akuntansi pemerintahan  sebesar  4,176.  Karena  nilai  t hitung (4,176) lebih besar dari t tabel (2,069) maka pada tingkat kekeliruan  5%  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan
menerima  Ha,  artinya  dengan  tingkat  kepercayaan 95%  dapat  disimpulkan  bahwa  standar  akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan.  Hasil  pengujian  ini  memberikan bukti  empiris  bahwa  pelaksanaan  standar  akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Dugaan  sementara  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di Propinsi Jawa Barat, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.
Ho. β 2 = 0  Sistem informasi akuntansi pemerintahan tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pada  pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Ha. β 2 ≠ 0  Sistem informasi akuntansi pemerintahan tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pada  pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  data  seperti  disajikan  pada  Tabel 7.  diperoleh  nilai  t hitung variabel  sistem  informasi akuntansi pemerintahana sebesar 3,095. Karena nilai t hitung (3,095) lebih besar dari t tabel (2,069) maka pada tingkat  kekeliruan  5%  diputuskan  untuk  menolak Ho  dan  menerima  Ha,  artinya  dengan  tingkat kepercayaan  95%  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  yang  baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
Koefisien Determinasi Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan  besar  pengaruh  secara  simultan  semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan  yang  diteliti  yaitu  pengaruh  simultan variabel standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  diperoleh  koefisien  determinasi seperti yang disajikan pada Tabel 9.
Nilai  R  pada  Tabel  9.  menunjukkan  kekuatan hubungan  kedua  variabel  independen  (standar akuntansi  pemerintahan  dan  sistem  informasi
akuntansi  pemerintahan)  secara  simultan  dengan kualitas  laporan  keuangan.  Jadi  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat  diketahui bahwa  secara  simultan  kedua  variabel  independen (standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi  pemerintahan)  memiliki  hubungan  yang kuat dengan kualitas laporan keuangan.

## Tabel 9. Koefisien Determinasi
Model Sumarry b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .764 a .584 .548 .86724
a.  Predictors: (Constant), SIA, SAP b.  Dependent Variable: KLK
Sementara  nilai R-Square sebesar  0,584  atau 58,4  persen  menunjukkan  bahwa  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat,  variabel standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi  pemerintahan  secara  simultan  mampu menerangkan  perubahan  yang  terjadi  pada  kualitas laporan keuangan sebesar 58,4 persen. Dengan kata lain  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  secara  bersama- sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 58,4% terhadap perubahan kualitas laporan keuangan. Sisanya  pengaruh  faktor-faktor  lain  yang  tidak diamati  adalah    sebesar    41,6%,  yaitu  merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel standar akuntansi pemerintahan  dan  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan.
Besar  pengaruh  masing-masing  variabel independen  terhadap  kualitas  laporan  keuangan dapat dihitung dengan mengalikan nilai standardized coefficients yang terdapat pada Tabel 7. dengan nilai korelasi  yang  terdapat  pada  Tabel  6.,  maka  besar pengaruh  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap kualitas laporan keuangan = 0,570 × 0,641 = 0,365 atau 36,5 persen. Besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan = 0,422 × 0,518 = 0,219 atau 21,9 persen.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  besar  pengaruh/ kontribusi  masing-masing  variabel  independen terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dapat  diketahui bahwa  diantara  kedua  variabel  independen,  standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang
lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan telah  terbukti  melalui  pengujian. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α = 0.05), diperoleh  hasil  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan standar  akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan (H 0 )  ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  dari  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Besarnya kontribusi atau pengaruh standar akuntansi pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan adalah 36,5%, artinya 36,5% peningkatan kualitas  laporan  keuangan  dapat  dijelaskan  oleh pelaksanaan  standar  akuntansi  pemerintahan.  Dari distribusi penilaian responden terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat bahwa penilaian respondenden tertinggi terdapat pada dimensi pengakuan  dan  dimensi  pengungkapan,  pengakuan di  wujudkan  dalam  penggunaan  basis  akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sementara pengungkapan  diwujudkan  dalam  penyajian  secara lengkap  atas  seluruh  informasi    yang  dibutuhkan para pengguna. sementara untuk penilaian responden terhadap kualitas laporan keuangan tertinggi terdapat pada dimensi relevan, relevan artinya informasi harus memiliki kaitan dengan keputusan yang akan di ambil. Dari  hasil  penilaian  responden  dapat  di  simpulkan bahwa laporan keuangan relevan karena penggunaan basis  akuntansi  yang  sangat  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang  baik  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa  Barat  sebagai  mana  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## Pengaruh Implementasi Sistem Informasi
Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan telah  terbukti melalui  pengujian.  Melalui  uji-t  dengan  tingkat kekeliruan  5%  (α  =  0.05),  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis yang menyatakan sistem informasi akuntansi pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan (H 0 ) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem informasi akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya kontribusi atau pengaruh  sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan secara  parsial  terhadap  kualitas  laporan  keuangan adalah  21,9%,  artinya  21,9%  peningkatan  kualitas laporan  keuangan  dapat  dijelaskan  oleh  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan.  Hasil  penilaian responden  terhadap  implementasi  sistem  informasi akuntansi  tertinggi  pada  dimensi software dan terdokumentasinya prosedur, dapat di jelaskan bahwa software yang baik memiliki pengendalian yang baik, software yang  baik  menunjukan  pengolahan  data yang  baik  pula  sehingga  kemungkinan  kesalahan pengolahan  data  sangat  minim,  dengan  demikian software yang baik akan menghasilkan output berupa laporan  keuangan  yang  baik  pula,  demikian  juga dengan terdokumentasinya prosedur yang baik akan merekam seluruh transaksi dan prosedur dengan tepat, sehingga  laporan  keuangan  yang  disajikan  berisi informasi yang sangat lengkap dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan. Hasil penelitian ini juga memberikan  bukti  empiris  bahwa  sistem  informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat. Sejalan dengan apa yang diutarakan  oleh  Romney  &  Steinbar  (2009)  bahwa Sistem  informasi  Akuntansi  memiliki  kontribusi yang  kuat  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan, terutama  dalam  proses  penyusunan  dan    penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safrida Yuliani, Nadirsah, dan Usman Bakar (2010) bahwa pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap kualitas lapran keuangan.
Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  standar akuntansi  pemerintahan  dan  sistem  informasi akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan telah  terbukti melalui  pengujian.  Melalui  uji-F  pada  tingkat kekeliruan  5%  (α  =  0.05)  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  standar  akuntansi pemerintahan  dan  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan  secara  simultan  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan (H 0 )  ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  secara  simultan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  secara  simultan secara  simultan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan adalah  58,4%,  artinya  58,4%  peningkatan  kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  dan  implementasi sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  secara simultan.
Hal  ini  dapat  di  simpulkan  bahwa  kualitas laporan  keuangan  dinilai  cukup  bagus  dikarenakan implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  dan implementasi  sistem  informasi  akuntansi  yang digunakan  juga  cukup  bagus.  Implementasi  standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh pemda di Jawa Barat menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  standar akuntansi  pemerintahan  sebagian  besar  telah  di dilakukan  dengan  baik  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan,  sehingga  kualitas  laporan keuangan  yang  dihasilkan  dapat  merepresentasikan kondisi keuangan pemerintahan dengan cukup baik. Implementasi  sistem  informasi  akuntansi  yang dilakukan  di  kota/kabupaten  di  wilayah  Jawa  Barat menunjukan  bahwa  komponen-komponen  dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan sebagian besar telah menunjukan kualitas yang sesuai dengan kualifikasi  yang  dibutuhkan,  sangat  membantu  dan sangat memadai sehingga dapat mendukung dengan cukup baik laporan keuangan yang disajikan . Hasil
penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  dan sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  yang  baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat. Hal ini menunjukan bahwa penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi  pemerintahan  untuk  dapat  menciptakan Good  Governance, sesuai  dengan  PP  no  24  tahun 2005. Besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan  dan  sistem  informasi  akuntansi pemerintahan  secara  simultan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  adalah  58,4%,  sementara  sisanya sebesar 42,6% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak  diteliti.  faktor  faktor  lain  tersebut  merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan  yang  juga  dapat  meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan  dapat  bahwa  implementasi  standar akuntansi  pemerintahan    berpengaruh  secara  positif dan signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  yang baik  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Implementasi  sistem  informasi  akuntansi berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan    terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini juga  memberikan  bukti  empiris  bahwa  sistem informasi  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat. Sejalan  dengan  apa  yang  diutarakan  oleh  Romney & steinbar dan  Sri Mulyani bahwa Sistem informasi Akuntansi  memiliki  kontribusi  yang  kuat  terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terutama dalam proses penyusunan  dan    penyajian  laporan  keuangan  yang dihasilkan.
Penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan penerapan  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  dan sistem  informasi  akuntansi  pemerintahan  yang  baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Barat. Hal ini menunjukan bahwa penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi  pemerintahan  untuk  dapat  menciptakan Good  Governance, sesuai  dengan  PP  no  24  tahun 2005.

## DAFTAR PUSTAKA
Boyne, G and J. Law. 1991. Accountability and local authority  Annual  Reports:  The  Case  of  Weels District  Councils. Financial  Accountability  & Management , 7: 179-194. Chang  and  Mos.  1985. An  Empirical  Study  on  the Impact of Culture on Audit Detected Accounting Errors Auditing: A Journal of Practise and Theory, 22: (Sept) 2003.
Coy et al . 2002. Public Accounting: A New Paradigm for Collage and University Annual Report; Critical Perspectives on Accounting , 12: 1-31.
Hooks et al . 2002. The Information Gap in Annual Report Accounting. Auditing  and Accountability Journal , 15(4): 93-109. Ikhtisar Hasil Pemeriksan BPK Semester II Tahun 2010 . Melalui http://www.bpk go.id  [13/03/2011] Irfan  Suryanagara.  2010.  Laporan  IHPS  II  BPKP. Melalui(http://www.Tempo.co) [13/03/2011] Iwa  Kartiwa.  2010.  Melalui  http://www. bakesbangpolinmasda.jabar.prov.go.id [25/09/2011] Jansen Mc, Meckling WH. 1992. Specific and General Knowledge  and  Organizational  Structure ,  In: Werin. L. Wijkander. H, editor, Main Currents in Contract  Economics,  Massachussets;  Blackwell publisher, 251-91.
Jeffrey Lesser. 1992. Multi Agent Planning as a Social Process;  Voting,  Privacy,  and  Manupalition .  In Victor  R  lesser,  editor,  Proceedings  of  the  First Intermediate Conferences on Multi-Agent Systems (ICMAS-95) 431, San Francisco, SA,1995. Kartika  Adhi,  Daniel,  Yohanes  Suhardjo.  2013.
Pengaruh Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Kualitas Aparatur  Pemerintah Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang , 3(3).
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat. Marshall  B,  Romney,  Paul  John  Steinbart.  2006. Accounting  Information  System (9 th edition), Prentice Hall.
Marston  and  Shrives.  1991. The  Use  of  Disclosure Indices in Accounting Research: A Review Article; British Accounting Review , 23: 195-210. Nugrahaeni,  Purwaniati  &  Imam  Subaweh.
2008.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 13(1).
Pamungkas,  Bambang.  2012.  Pengaruh  penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas  laporan  keuangan  dan  implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading, 12(2): 82-93.
Parker L and J Guthrei: New Accountability Regimes in  Motion, Journal  of  International  Accounting Auditing & Taxation , 21(1): 59-81.
Slamet Kurniawan. 2010. <http://www.BPKP.go.id> Standbury, M,Reilley,M. J. & Rosenmen Kd. 2003. Work-Related  Amputation  Michigan,  1997. American Journal of Industrial Medicine , 44(4): 359-367.
Winfield, R. 1978, Share holder opinion of published financial  statement,  in  Courtis.j  (ed),  Corporate annual  Report  Analysis,  afm  explorating  series no.5, university of New England,PP.176-14 Yuliani,  Safrida,  Nadirsyah,  Usman  Bakar.  2013. Pengaruh  pemahaman  akuntansi,  pemanfaatan sistem  informasi  keuangan  daerah  dan  peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. 3(2): 206-220. Zimmerman.  1997,  Economic  value  added  and divisional  performance  measurement:  capturing synergies  and  other  issues, Journal  applied corporate finance . 98-109.