## KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN

## STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE CITY OF BANJARMASIN VIEWED FROM THE ASPECTS OF PLANNING
Lisna Sulinar Sari
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud lisnapuslit@gmail.com
Naskah diterima: 17/05/2016, direvisi akhir: 30/05/2016, disetujui: 15/06/2016
Abstrak: Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dari  jumlah  lembaga  PAUD  yang  ada  di Kota  Banjarmasin  belum  semuanya  memiliki  perencanaan  khususnya  pada  analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga  PAUD  sampel  tidak  melakukan  perencanaan  yang  baik  untuk  pendataan  analisis kebutuhan  pendidikan  AUD;  ii)  Belum  semua  lembaga  PAUD  sampel  memiliki  izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya  yang  cukup  besar  seperti,  pembuatan  akta  notaris;  iii)  Belum  semua  lembaga  PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang.
Kata kunci : Lembaga PAUD, perencanaan, izin operasional, sarana prasarana
Abstract: The problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city  of  Banjarmasin  not  all  have  plans  in  particular  to  the  analysis  of  institutional  legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant  costs such  as  notary deed; iii) Not  all early childhood institutions have infrastructure  accordance  with  the  guidelines  of  the  central  infrastructure;  iv)  to  assist  the availability  infrastructure,  Disdik  Banjarmasin  already  allocated  budget  II  in  the  form  of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.
Keywords : Institution ECD, planning, operational permits, infrastructure

## PENDAHULUAN
Amandemen  Undang-undang  Dasar 1945  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada Bab XIII, Pasal 31, Butir 1 yang mengamanatkan bahwa, “Setiap warga negara berhak  mendapatkan  pendidikan”.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  pendidikan itu  dapat  dilaksanakan  mulai  manusia  lahir sampai  akhir  hayat  dengan  kata  lain  bahwa pendidikan  dapat  dilaksanakan  sepanjang hayat (0 tahun sampai wafat).
Oleh  sebab  itu  pendidikan  sebaiknya diberikan  sejak  dini,  karena  pada  usia  dini perkembangan otak cepat berkembang, sinap- sinap yang ada pada otak akan terhubung satu dengan lainnya apabila mendapatkan stimulasi yang  baik  dan  benar.  Namun,  jika  anak  usia dini  tidak  mendapatkan  stimulasi  yang  baik dan  benar  maka  sinap-sinap  yang  ada  malah akan terputus dan ini membawa dampak pada perkembangan anak menjadi tidak optimal dan pada pendidikan selanjutnya.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 1,  Butir  14  menyatakan  bahwa  “  Pendidikan anak  usia  dini  (PAUD)  adalah  suatu  upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun  yang dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” Bentuk
penyelenggaraan PAUD terdapat pada Undang-undang  Sisdiknas  Pasal  28,  Butir  2 sampai  5  menjelaskan  bahwa,”  PAUD  dapat diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; Pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur pendidikan  formal  berbentuk  Taman  Kanak- kanak  (TK),  Raudatul  Athfal  (RA),  atau bentuk  lain  sederajat;  Pendidikan  anak  usia dini  pada  jalur  pendidikan  nonformal berbentuk  Kelompok  Bermain  (KB),  Taman Penitipan  Anak  (TPA),  atau  bentuk  lain sederajat; Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan  informal  berbentuk  pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan”.
Penyelenggaraan PAUD di Kota Banjarmansin  cukup  berkembang  dengan baik. Total lembaga PAUD pada tahun 2014 di Kota  Banjarmasin  yaitu  509  lembaga  dengan total  siswa  yang  sudah  terlayani  sebanyak 12.017  peserta  didik.  Agar  penyelenggaraan PAUD  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  maka  perlu  adanya  perencanaan. Perencanaan  dibuat  sebagai  dasar/pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan agar lembaga PAUD diakui secara hukum  dan  pemerintah,  maka  pengelola PAUD  harus  mengajukan  izin  pendirian  dan operasional  ke  Disdik  Kota  Banjarmasin, bahkan  ada  di  daerah  lain  masalah  perizinan apapun  dijadikan  satu  pintu  yaitu  dinas perizinan  terpadu.  Untuk  memperoleh  izin tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  lembaga  PAUD.  Persyaratan
izin  pendirian  dan  izin  operasional  tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD dan dikembangkan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota.
Dalam penyelenggaraan PAUD hal lain yang terkait dalam perencanaan ialah masalah pendidik  dan  tenaga  kependidikan  (PTK), sarana, prasarana, dan dana. Semua aspek itu saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya  dalam menunjang  terselenggaranya  layanan  PAUD. Namun apakah semua lembaga PAUD di Kota Banjarmasin  sudah  memiliki  sarana  dan prasarana sesuai standar.
Rumusan  permasalahan  yang  dapat diambil  berdasarkan  uraian  di  atas  yaitu bagaimana  perencanaan  ditingkat  lembaga PAUD dan Disdik Kota Banjarmasin. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD untuk mendapatkan izin pendirian dan operasional.  Selain  itu  kendala  terbesar  apa untuk memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Serta upaya apa yang dilakukan oleh Disdik Kota Banjarmasin agar semua lembaga dapat memperoleh  izin pendirian  dan operasional.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui:  (i)  Perencanaan  di  tingkat Lembaga  PAUD,  (ii)  Perencanaan  ditingkat Disdik  Kota  Banjarmasin,  (iii)  Upaya  Disdik Kota Banjarmasin untuk meningkatkan penyelenggaraan PAUD.
Lingkup  penelitian  ini  adalah  semua lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin kecuali  TPA,  baik  negeri  maupun  swasta. Indikator  perencanaan  hanya  membahas
mengenai  legalitas  lembaga  PAUD  dan ketersediaan sarana prasarana yang terdiri dari prasarana  utama  dan  penunjang,  serta  sarana yang terdiri dari media pembelajaran, sumber belajar, APE Dalam dan Luar.

## KAJIAN PUSTAKA

## Perencanaan
Dalam menyelenggarakan suatu lembaga  pendidikan,  dibutuhkan  suatu  usaha pengelolaan  yang  baik.  Mengelola  lembaga pendidikan  bukanlah  suatu  pekerjaan  yang mudah, karena harus memikirkan semua aspek yang  terlibat  didalamnya.  Masalah  bisa  saja muncul  setiap  saat,  mulai  dari  kesiapan pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses pembelajaran. Agar penyelenggaraan  pendidikan  dapat  berjalan dengan  baik  perlu  adanya  perencanaan  yang baik.  Perencana  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan penyelenggaraan pendidikan secara maksimal.
Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang  apa  yang  harus  dilaksanakan  guna mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  (Kaufman  1972;  Hadikumoro 1980; Manap 2013). Sa’ud  (2011; dalam Sigit Dwi  Handoko,  2014)  menyebutkan  bahwa perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai  manusiawi,  karena  pendidikan  itu membangun  manusia  yang  harus  mampu membangun  dirinya  dan  masyarakatnya. Berdasarkan  defini  di  atas  dapat  ditarik
kesimpulan bahwa perencanaan yaitu proyeksi tentang  apa  yang  harus  dilaksanakan  untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut  M.A.  Mukhyi  (1991)  bentuk perencanaan  dapat  dibedakan  menjadi:  (i) Rencana  global  ( Global  Plan ),  yaitu  rencana yang berisi tentang penentuan tujuan organisasi  secara  menyeluruh,  apa  yang menjadi  tujuan  akhir  suatu  organisasi  yang bersifat  jangka  panjang.  Tujuan  global  ini dapat  menjadi  sebagai  misi  suatu  organisasi; (ii) Rencana Strategik ( Strategic Plan ), adalah bagian  dari  rencana  global  yang  lebih terperinci  yaitu  dengan  menyusun  rencana kerja  untuk  mencapai  rencana  global  yang dimensi  waktunya  adalah  jangka  panjang. Pencapaian  tujuan  dilakukan  dengan  sistem priorotas,  yaitu  mana  yang  akan  dicapai terlebih  dahulu;  (iii)  Rencana  Operasional ( Operational  Plan )  merupakan  penjabaran dari perencanaan strategik, adapun bentuk dari perencanaan ini berupa anggaran dan prinsip- prinsip  operasional.  Ada  dua  bentuk  rencana operasional:  (i)  Rencana  sekali  pakai  ( single use plan ), yaitu kegiatan yang tidak digunakan lagi  setelah  tercapainya  tujuan  dan  sifatnya lebih  terperinci;  (ii)  Rencana  tetap  ( standing plan ),  yaitu  berupa  pendekatan-pendekatan standar  untuk  penanganan  situasi  yang  dapat diperkirakan  terlebih  dahulu  dan  akan  terjadi berulang-ulang.

## Perizinan Pendirian dan Operasional
Penyelenggaraan PAUD.
Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  84  Tahun  2014  tentang Pendirian  Satuan  PAUD,  Pasal  1,  Ayat  2, dijelaskan  bahwa,  “  Pendirian  satuan  PAUD adalah  proses  atau  cara  mendirikan  satuan PAUD sesuai dengan persyatan yang ditentukan.  Pada  Pasal  2  disebutkan  bahwa, “Satuan  PAUD  dapat  didirikan  oleh:  a. pemerintah  kabupaten/kota;  b.  pemerintah desa; c. orang perorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.
Pasal  4,  Butir  1  menjelaskan  tentang persyaratan  pendirian  TK/TKLB  terdiri  dari: a. persyaratan administratif; dan b. pesyaratan teknis;  Ayat  2,  menjelaskan  persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas: a.  Fotocopi  indentitas  pendiri;  b.  Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; c. susunan  pengurus  dan  rincian  tugas;  Ayat  3 menjelaskan  persyaratan  teknis  pendirian TK/TKLB yang terdiri dari: a. Hasil penilaian kelayakan;  b.  Rencana  Induk  Pengembangan (RIP)  TK/TKLB;  c.  Rencana  pencapaian standar  penyelenggaraan  TK/TKLB  paling lama  3  (tiga)  tahun.  Ayat  4,  menyatakan bahwa, “Hasil penilaian kelayakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a meliputi:  a.  Dokumen  hak  milik,  sewa,  atau pinjam  pakai  atas  tanah  dan  bangunan  yang akan  digunakan  untuk  penyelenggaraan TK/TKLB  yang  sah  atas  nama  pendiri;  b. Fotocopi  akta  notaris  dan  surat  penetapan
badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan,  atau  badan  lain  sejenis  dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau  induk  organisasi  pendiri  disertai  surat keputusan yang menunjukan adanya hubungan dengan  organisasi  induk;  dan  c.  Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk
1  (satu)  tahun  pembelajaran”.  Butir  5
menyatakan bahwa, “RIP TK/TKLB sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) huruf b memuat: a. visi dan misi; b. Kurikulum tingkat satuan  pendidikan  (KTSP);  c.  sasaran  usia peserta  didik;  d.  Pendidik  dan  tenaga kependidikan;  e.  sarana  dan  prasarana;  f. Sturktur  organsisasi;  g.  Pembiayaan;  h. Pengelolaan; i. Peran serta masyarakat; dan j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima tahun). Ayat 6 menjelaskan  bahwa,  “  Dokumen  rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (3)  huruf  c  didasarkan  pada  standar  PAUD yang ditetapkan Menteri”.
Sedangkan Pasal 5, Ayat 1 menjelaskan persyaratan  pendirian  KB/TPA/SPS  yang terdiri:  a.  Persyaratan  administratif;  dan  b. Persyaratan  teknis.  Ayat  2  menjelaskan persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri dari: a. Fotocopi identitas pendiri;  b.  Surat  keterangan  domisili  dari kepala  desa/lurah;  c.  Susunan  pengurus  dan rincian tugas. Ayat 4 Menjelaskan persyaratan teknis  pendirian  KB/TPA/SPS  yang  terdiri dari: a. Hasil penilaian kelayakan; b. Rencana
pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun. Ayat 4  menjelaskan  Hasil  penilaian  kelayakan sebagimana dimaksud pada Ayat  (3) huruf a, meliputi:  a.  Dokumen  hak  milik,  sewa,  atau pinjam  pakai  atas  tanah  dan  bangunan  yang digunakan untuk menyelenggarakan KB/TPA/SPS  yang  sah  atas  nama  pendiri;  b. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan  fotocopi  akta  notaris  dan  surat penetapan  badan  hukum  dalam  bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari  kementerian  bidang  hukum  atas  nama pendiri  atau  induk  organisasi  pendiri  disertai surat  keputusan  yang  menunjukkan  adanya hubungan  dengan  organisasi  induk;  c.  Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan  KB/TPA/SPS  paling  sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
Pada  Pasal  6  menyatakan  bahwa, “Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh
bupati/walikota  atas  usul  kepala  dinas  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  Pasal  7  menjelaskan  mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang  perorangan,  kelompok  orang,  atau badan  hukum  sebagai  berikut:  a.  Pendiri satuan  PAUD  mengajukan  permohonan  izin pendirian  kepada  kepala  dinas  atau  kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk  dengan  melampirkan  persyaratan pendirian satuan PAUD; b. Kepala Dinas atau pejabat  yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan  PAUD  berdasarkan  kelengkapan persyaratan  pemohon  dengan  memperhatikan hal-hal  sebagai  berikut:  1)  data  mengenai perimbangan  antara  jumlah  TK/TKLB,  KB, TPA,  dan/atau  SPS  yang  telah  ada  dan  yang akan  didirikan  dengan  jumlah  penduduk  usia sasaran  yang  akan  dilayani  di  wilayah tersebut;  2)  data  mengenai  perkiraan  jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan  di  antara  TK/TKLB,  KB,  TPA, dan/atau SPS terdekat; 3) data mengenai daya tampung dan lingkungan jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani; 4) ketentuan penyelenggaraan  satuan  PAUD  ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b,  kepala dinas: 1) memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau  2)  memberi  rekomendasi  kepada  kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD;  d.  Kepala  dinas  atau  kepala  SKPD menerbitkan  keputusan  izin  pendirian  satuan PAUD paling lama 60 hari sejak permohonan diterima  kepala  dinas.  Sedangkan  Pasal  8 menyatakan  bahwa,  “Izin  pendirian  satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan  Pasal  7  huruf  d  berlaku  sampai  dengan adanya pencabutan izin”.

## Sarana dan Prasarana
Sarana PAUD adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan
belajar  melalui  bermain,  sehingga  menjadi lebih  efektif  dalam  rangka  mengoptimalkan perkembangan  anak.  Sedangkan  prasarana pendidikan  PAUD  ialah  segala  macam  alat, perlengkapan, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan,  pengasuhan,  dan  perlindungan anak usia dini secara optimal.
Fungsi  sarana  PAUD  antara  lain:  1) sebagai  alat  untuk  mengoptimalkan  seluruh aspek  perkembangan  anak;  2)  sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan bermain anak; 3) sebagai alat bantu dalam mempermudah  penyampaian  materi  belajar kepada  anak.  Fungsi  prasarana  yaitu:  1) melengkapi lingkungan main dengan prasarana  yang  tepat  untuk  anak;  2) mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga  PAUD;  3)  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  PAUD dengan  penempatan  prasarana  yang  tepat;  4) mengembangkan karakter positif anak.
Jenis sarana dilihat dari proses pembuatannya  terdiri  dari:  1)  Pabrikan  yaitu sarana yang sudah tersedia/dibeli di toko-toko mainan;  2)  Dibuat  sendiri,  sarana  bermain yang  dibuat  sendiri  oleh  pendidik  atau  orang tua,  terbuat  dari  bahan-bahan  yang  ada  di sekitar lingkungan dan dari bahan-bahan bekas yang layak dipakai; 3) Tersedia di alam, yaitu sarana  bermain  yang  memanfaatkan  bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Jika dilihat dari fungsinya sarana PAUD dibedakan menjadi: 1) Bahan belajar, yaitu segala bentuk informasi  yang  disediakan  pendidik  berupa
isi/pesan dalam buku maupun non buku yang dapat  dipelajari  anak  pada  saat  mereka bermain/belajar,  baik  direncanakan  maupun tidak;  2)  Media  belajar,  ialah  sarana  fisik untuk  menyampaikan  bahan  belajar  sehingga dapat  merangsang  pikiran,  perasaaan  dan tindakan dalam rangka menumbuhkan motivasi  anak  untuk  belajar.  Media  belajar berupa,  alat  permainan  edukatif  (APE),  alat peraga edukatif, dan literatur.
Sedangkan  prasarana  terbagi  menjadi prasarana  utama  yang  terdiri  dari,  area kegiatan/bermain anak, ruang pendidik, ruang administrasi/ruang pimpinan/kepala sekolah/pengelola, ruang pemeriksaan kesehatan, kamar mandi anak dan dewasa, dan meubel.  Prasarana  penunjang  terdiri  dari dapur, area ibadah, ruang perpustakaan, ruang konsultasi, area parkir, ruang serbaguna, area cuci, gudang, dan jaringan telekomunikasi dan IT.
Hasil  Penelitian  tentang  Perencanaan PAUD
Hasil penelitian Puslitjak (2014)
menunjukan  bahwa  analisa  kebutuhan  dan kecukupan  PAUD  secara  menyeluruh  belum dilakukan oleh Dinas pendidikan kabupaten/kota  sampel.    Pengembangan PAUD dilaksanakan masih bersifat bottom up , yaitu  hanya  berdasarkan  atau  mengikuti aspirasi  keinginan  masyarakat  yang  ingin mendirikan lembaga PAUD.  Sedangkan dinas pendidikan  kabupaten/kota  sampel  belum melaksanakan  perencanaan  pembangunan
PAUD dan pemetaan PAUD yang bersifat top down .  Sebagian  kecil  lembaga  PAUD  masih belum  memiliki  legalitas  kelembagaan.  Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan perizinan yang  belum  terpenuhi  atau  sedang  dalam proses  perizinan  dari  dinas  pendidikan setempat.    lembaga  PAUD  masih  belum melakukan analisis kebutuhan layanan pendidikan anak usia dini . Umumnya lembaga PAUD  tidak  melakukan  pendataan  terhadap keberadaan  jumlah  anak  usia  dini  di lingkungan  mereka  berada,  data  tersebut diperoleh  dari  Posyandu.  Lembaga  PAUD umumnya  telah  memenuhi  aspek  legalitas, karena  sebagian  besar  lembaga  PAUD  yang menjadi sampel telah memiliki izin operasional  dan  akte  notaris.  Hampir  seluruh lembaga  PAUD  mengungkapkan  bahwa mereka  telah  membuat  perencanaan  sarana prasarana,  perencanaan  pembiayaan,  dan perencanaan kurikulum.
Hasil kajian dari Sigit Dwi Handoko dan Acmad  Rifa’i  (2014)  tentang  perencanaan program  Pos  PAUD  Cinta  Ibu  dengan indikator tujuan perencanaan penyelenggaraan  program  Pos  PAUD  Cinta Ibu yaitu (1) memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang  berbasis  kemasyarakatan, (2)  memberikan  pengetahuan  bagi  orangtua, (3) mengisi waktu luang dengan kegiatan yang postif  bagi  orangtua  dan  anak.  Hal  tersebut, dikarenakan  Pos  PAUD  didirikan  oleh masyarakat  yaitu  ibu-ibu  Posyandu  atau  ibu- ibu PKK yang perduli terhadap PAUD.
Salah  satu  hasil  kajian  dari  Hiryanto, dkk,  faktor  pendukung  pencapaian  mutu pendidikan anak usia dini adalah: meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  pendidikan  anak  usia  dini, gencarnya  sosialiasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  sedangkan  yang menjadi  faktor penghambat antara lain: keterbatasan pendanaan,  kurangnya  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  pendidik  terkait  dengan pendidikan  anak  usia  dini,  rendahnya partisipasi  masyarakat  di  bidang  pendidikan anak  usia  dini,  khususnya  pada  PAUD yang
di  perdesaan.  Hasil  penelitian  lainnya  yaitu, penelitian  Arri  Handayani,  dkk,  (2011), menyimpulkan bahwa: (1) Terjadi peningkatan  kualitas  Pos  PAUD  melalui program  holistik  integratif  dari  siklus  I  ke siklus  II;  (2)  Terjadi  peningkatan  kualitas pembelajaran pendidik PAUD melalui pelatihan;  (3)  Setelah  dilakukan  penelitian tindakan, dapat  disimpulkan bahwa Pelatihan program  PAUD  holistik  integratif  dapat meningkatkan kualitas Pos PAUD.

## Kerangka Berpikir Kajian

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  berupa  studi kasus  yang  ditujukan  untuk  menggambarkan perencanaan yang terdapat di tingkat lembaga PAUD  dan  Disdik  dalam  peningkatan penyelenggaraan PAUD di Kota Banjarmasin. Selain  itu  untuk  menggambarkan  proses perizinan  pendirian  dan  operasional  lembaga
PAUD  serta  kepemilikan  sarana  prasarana  di lembaga  PAUD  sampel.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  Tahun  2014  di  Kota Banjarmasin.  Sampel  lembaga  PAUD  terdiri dari  Taman  Kanak-kanak  (TK),  Kelompok Bermain  (KB),  dan  Satuan  PAUD  Sejenis (SPS).  Adapun  yang  menjadi  sumber  data adalah  pejabat  dinas  pendidikan  yang

## Lembaga PAUD:
1. Pemenuhan persyaratan  izin operasional lembaga PAUD
2. Ketersedian Sarana dan Prasarana

## Disdik Kota Banjarmasin
1. Perizinan  (persyaratan  pendirian  dan  pemberian  izin operasional) 2. Proyeksi penduduk anak usia dini/remaja putra-putri usia 15-
20 tahun/pasangan usia subur
3. Upaya meningkatkan penyelenggaraan PAUD (perizinan dan sarana prasarana)
menangani PAUD, Penilik PAUD, Pengelola/penyelenggara PAUD,
dan Pendidik PAUD di Kota Banjarmasin.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh  dari  pengisian  kuesioner,  diskusi kelompok,  dan  wawancara.  Instrumen  yang digunakan  yaitu  pedoman  waawancana, diskusi,  dan  kuesioner.  Teknik  analisis  data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  Data  yang  kuantitatif  dicocokan dengan  persyaratan  perizinan  pendirian  dan izin operasional lembaga PAUD yang terdapat di  Permendikbud  dan  Kota  Banjarmasin  lalu diolah dan dianalisis, begitu pula dengan data kualitatif,  jawaban  hasil  wawancara  dan diskusi dikelompokkan setelah itu dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Lembaga  PAUD  di  Kota Banjarmasin
Kota  Banjarmasin  merupakan  Ibu  Kota
Provinsi
Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin  dijuluki  sebagai  Kota  seribu sungai yang merupakan kota kepulauan sebab terdiri  dari  kurang  lebih  25  buah  pulau  kecil (delta) yang bagian-bagian kotanya dipisahkan oleh  sungai-sungai.    Kota  Banjarmasin memiliki luas wilayah kurang lebih 98,46 km 2 dan  terletak  pada  3 0 16’46”  sampai  dengan
3 0 22’54”  Lintang  Selatan  dan  114 0 31’40” sampai  dengan  114 0 39’55”  Bujur  Timur.
(Banjarmasin  dalam  Angka  2015)  Kota Banjarmasin  memiliki  lima  kecamatan  yang
terdiri dari: 1) Kecamatan Banjarmasin Barat, 2)  Banjarmasin  Selatan,  3)  Banjarmasin Tengah,  4)  Banjarmasin  Timur,  dan  5) Banjarmasin Utara.
Penyelenggaraan SPS di Kota
Banjarmasin agak berbeda dengan penyelenggaraan  di  daerah  lain.  Pendirian penyelenggaraan SPS di Kota Banjarmasin di sahkan  oleh  PKK  Kelurahan  setempat.  Hal tersebut  disebabkan  penyelenggaraan  SPS terintegrasi  dengan  Posyandu  dan  pengelola serta pendidik pada lembaga SPS berasal dari kader  PKK,  sehingga  Ketua  PKK  kelurahan yang  mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang orang-orang  yang  menjadi  pengelola  dan pendidik di lembaga SPS yang bersangkutan. Namun untuk izin operasional tetap pada dinas pendidikan setempat.
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi (monev) kepada lembaga SPS yang melakukan  adalah  PKK  kelurahan,  bukan dinas pendidikan (Disdik) Kota  Banjarmasin. Selama  ini  lembaga  PAUD  yang  mendapat bantuan  dari  pusat,  pihak  dinas  pendidikan tidak  tahu  karena  bantuan  tersebut  langsung diberikan pada lembaga bersangkutan melalui rekening lembaga dan mereka tidak memberikan  informasi  pada  pihak  dinas, sehingga ketika ada monev dari pusat,  disdik agak kewalahan karena tidak tahu tentang hal tersebut.
Pada  umumnya  lembaga  SPS  yang  ada di Kota Banjarmasin tidak ada yang bertahan lama  dalam  menyelenggarakan  layanan PAUD.  Hal  tersebut  disebabkan  dalam
penyelenggaraan  SPS  tidak  ada  pungutan sama  sekali  alias  gratis,  selain  itu  tidak  ada pembinaan  dari  dinas  pendidikan  setempat sehingga begitu dapat bantuan dan habis masa bantuan tersebut, maka mereka tidak kewalahan  untuk  pembiayaan  operasional selanjutnya.  Lembaga  SPS  yang  bertahan dikarenakan  para  kadernya  memiliki  tekad yang  kuat  untuk  memberikan  layanan
pendidikan  pada  anak  usia  dini  yang  ada  di sekitar  lembaga  mereka,  sehingga  untuk menutupi  biaya  operasional  penyelenggaraan SPS  ditanggung  oleh  pengelola  dan  para pendidik di lembaga itu. Pada Tabel 1 berikut merupakan data lembaga PAUD yang terdapat di Kota Banjarmasin pada tahun 2014.
Tabel 1.  Jumlah Lembaga PAUD dan Peserta Didik Tahun 2014 berdasarkan Jenis Satuan PAUD
No. Jenis Satuan PAUD Jumlah Lembaga Jumlah Siswa 1. TK 311 9.860 2. KB 140 1.686 3. TPA 46 391 4. SPS 12 80 Jumlah 509 12.017 Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2014.

## Perencanaan  di  tingkat  Dinas  Pendidikan Kota Banjarmasin
Pada perencanaan di tingkat Disdik Kota Banjarmasin  yang  akan  di  bahas  adalah analisis tingkat keterpenuhan legalitas kelembagaan,  analisis  kebutuhan  pendidikan untuk anak usia dini, dan analisis ketersediaan instrumental input dibanding kebutuhan  yang terdiri  dari:  pendidik,  sarana  prasarana,  dan dana. Namun demikian pada analisis ketersediaan instrumental inputi hanya sarana prasarana saja yang akan dibahas.
Analisis  tingkat  keterpenuhan  legalitas kelembagaan  yang  akan  diuraikan  yaitu, persyaratan  pendirian  lembaga  PAUD  dan Persyaratan  pemberian  ijin  operasional  dari
dinas Pendidikan. Untuk izin pendirian PAUD ada  14  item  persyaratan  yang  harus  dipenuhi oleh  lembaga  PAUD  sesuai  dengan  juknis penyelenggaraan PAUD dari pusat. Sedangkan  untuk  izin  operasional  dari  disdik persyaratan  yang  harus  dipenuhi  ada  26 persyaratan  yaitu:  1)  Proposal,  2)  Profil Sekolah,  3)  Surat  Permohonan  dari  yayasan diketahui  oleh  penilik/pengawas,  4)  Surat Rekomendasi dari Unit Pendidikan Kecamatan  (UPTD),  5)  Surat  Rekomendasi Camat,  6)  Foto  Copy  Akta  Notaris,  7)  Foto Copy sertifikat tanah/surat keterangan keadaan tanah, 8) Status gedung yang dimiliki dikuatkan surat keterangan dari RT, 9) Daftar Sarana  dan  Prasarana,  10)  Daftar  guru/staf beserta photo copy ijazah, SK honor mengajar
serta photo copy NUPTK, 11) Daftar gaji guru dan  staf,  12)  Surat  pernyataan  kesanggupan membayar  gaji  guru dari  yayasan, 13) Daftar jumlah  murid,  14)  Penghasilan/pendanaan sekolah,  15)  Kurikulum  yang  digunakan (Lampirkan),  16)  Visi  dan  Misi  sekolah,  17) Program  jangka  pendek  dan  menengah,  18) Struktur  organisasi  yayasan  dan  struktur organisasi  sekolah,  19)  Bukti  fisik  kegiatan sekolah  (foto  kegiatan),  20)  Fotocopy KTP/SIM  Pimpinan  yayasan,  21)  Perjanjian kontrak kerja guru dan yayasan, 22) Fotocopy rekening bank  atas  nama sekolah dan NPWP nama sekolah, 23)  Denah lokasi  sekolah, 24) Kerjasama  dengan  pihak  lain  (jika  ada),  25) Fotocopy  sertifikat    akreditasi,  26)  Fotocopy ijin  operasional.  Ada  catatan  yang  harus dipenuhi untuk mendapatkan izin operasional yaitu,  1)  Memiliki  jazah  minimal  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  atau  sederajat  dan memiliki  pelatihan/pendidikan/kursus  PAUD yang terakreditasi bagi yang ijazah yang tidak relevan, 2) Minimal 1 (Satu) orang berpendidikan  D-II  PGTK/Kependidikan,  3) Apabila berdekatan dengan sekolah lain maka harus  ada  ijin  tertulis  di  atas  materai  dari sekolah  tersebut,  4)  Sudah  satu  tahun  ajaran menyelenggarakan PAUD, 5) Tempat pembelajaran tidak dihuni, memiliki halaman serta  ruang  belajar  yang  sehat,  6)  Usia pendidik minimal 60 (enam puluh) tahun.
Menurut  Disdik  belum  semua  lembaga PAUD  memiliki  izin  operasional,  dari  509 lembaga  PAUD  yang  sudah  memiliki  izin sebanyak  450  lembaga  sisanya  59  lembaga
lagi  belum  memiliki  izin.  Alasan  lembaga yang  belum  memiliki  izin  operasional  ada yang masih dalam proses tetapi ada pula yang memang belum mengajukan karena masih ada persyaratan  yang  belum  dapat  dipenuhi. Mekanisme  perizinan  yaitu  pihak  lembaga PAUD mengajukan permohonan izin operasional  ke  Disdik  Kecamatan  kemudian disampaikan  ke  Disdik  Kota  Banjarmasin, kemudian Disdik Kota Banjarmasin menelaah berkas  yang  masuk.  Setelah  itu  disdik melakukan verifikasi lalu memberikan rekomendasi,  lalu  mengeluarkan  izin  sesuai SK yang telah ditetapkan. Untuk verifikasi ke lembaga  yang  mengajukan  izin  biasanya disisipkan pada kegiatan lain karena tidak ada anggaran untuk verfikasi.
Untuk analisis kebutuhan anak usia dini, ternayata  disdik  Kota  Banjarmasin  belum melakukan pendataan anak usia dini berdasarkan usia yang ada adalah total jumlah anak  usia  dini  yang  ada  di  wilayah  Kota Banjarmasin  yakni  82.718  anak.  Jumlah peserta didik yang terdapat di lembaga PAUD secara  keseluruhan  yaitu  12.017  anak.  Jadi jumlah anak usia dini yang baru terlayani oleh lembaga PAUD sebanyak 14,53 persen, masih 85,47 persen anak usia dini (70.701 anak usia dini)  yang  ada  di  Kota  Banjarmasin  belum mendapatkan  layanan  PAUD.  Masih  banyak pekerjaan  bagi  disdik  Kota  Banjarmasin  agar semua  anak  usia  dini  dapat  mendapatkan layanan PAUD.
Selain itu Disdik Kota Banjarmasin juga tidak  melakukan  pendataan  pasangan  usia
subur  dan  anak  remaja  usia  15-20  tahun, mereka  merupakan  sumber  penghasil  anak usia  dini  di  masa  yang  akan  datang.  Padahal dengan  melakukan  pendataan  jumlah  anak usia  dini  di  masa  yang  akan  datang  dapat diprediksi  dan  dapat  ditercukupi  atau  tidak dengan jumlah lembaga PAUD yang ada saat ini.
Untuk  analisis  kebutuhan  intrumental input  berupa  sarana  dan  prasarana,  Disdik Kota  Banjarmasin  juga  tidak  melakukan pendataan  pada  setiap  lembaga  PAUD  yang ada  di  wilayahnya.  Namun  demikian,  ada alokasi bantuan dari APBD Kota Banjarmasin untuk  kebutuhan  sarana  dan  prasarana walaupun  jumlah  kuotanya  tidak  memadai dengan  jumlah  lembaga  PAUD  yang  ada seperti  bantuan  APE  Dalam  atau  Luar, meubelair seperti meja dan kursi peserta didik. Selain  itu  ada  juga  bantuan  ruang  kelas  baru dan  renovasi  ringan  untuk  kelas  yang  rusak ringan. Bantuan yang diberikan pada lembaga PAUD bukan berupa uang melainkan barang. Karena  kuotanya  tidak  sesuai  dengan  jumlah lembaga  PAUD  yang  ada  maka  bantuan  dari Disdik diberikan secara bergantian.

## Perencanaan di tingkat Lembaga PAUD
Pembahasan  yang  akan  diuraikan  pada perencanaan  ditingkat  lembaga  PAUD  sama dengan  yang  di  Disdik  Kota  Banjarmasin. Untuk analisis keterpenuhan legalitas kelembagaan,  belum  semua  lembaga  PAUD sampel  memiliki  izin  operasional.  Untuk
lembaga PAUD sampel yang sudah memiliki izin operasional sebanyak 4 lembaga (2 TK, 1 KB,  1  SPS),  dua  lembaga  lainnya  belum memiliki  izin  operasional  yaitu  satu  lembaga SPS dan satu lembaga KB.
Persyaratan  perizinan  pendirian  PAUD yang  dapat  dipenuhi  oleh  lembaga  PAUD sampel  sepenuhnya  yaitu  memiliki  rekening Bank  atas  nama  lembaga  PAUD.  Sedangkan lembaga  KB  tidak  memenuhi  persyaratan berikut, memiliki prospek peserta didik usia 0 -6  tahun  paling  sedikit  15  peserta  didik  dan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) kelompok  usia  (4-5  tahun  atau  5-6  tahun) dengan  sekurang-kurangnya  20  orang  anak didik  karena  bukan  persyaratan  untuk  KB. Menurut  dua  pengelola  SPS  (33,33%) persyaratan yang dirasakan paling sulit untuk dipenuhi  adalah  tenaga  pendidik  yang  belum S1, sarana dan prasarana yang belum lengkap, masalah pendanaan karena tidak ada donatur. Selain  itu  yang  menjadi  beban  yaitu  untuk membuat  akta  notaris  karena  tidak  adanya biaya  yang  dimiliki  lembaga  SPS,  karena dalam  penyelenggaraannya  mereka  tidak memungut dana pada orang tua siswa (gratis).
Mekanisme  untuk  proses  pendirian lembaga  PAUD  adalah  sebagai  berikut. Lembaga  PAUD  dapat  mengajukan  izin pendirian dan operasional setelah menyelenggarakan layanan selama dua tahun. Langkah pertama , pihak lembaga datang ke Disdik  Kota  Banjarmasin  untuk  menanyakan persyaratan-persyaratan pendirian dan operasional PAUD. Kedua, setelah memenuhi
persyaratan-persyaratan  yang  diminta  (izin pendirian ada 14 item dan izin operasional ada 26 item  yang harus dipenuhi), maka lembaga PAUD  dapat  mengajukan  proposal  ke  disdik Kota  Banjarmasin. Ketiga ,  Disdik  Kota Banjarmasin  menelaah proposal  yang masuk, kemudian  melakukan  verifikasi  dengan  cara berkunjung ke lembaga PAUD yang mengajukan permohonan perizinan.
Keempat , Disdik Kota Banjarmasin mengeluarkan SK Pendirian atau Operasional lembaga  PAUD.  Proses  perizinan  tersebut membutuhkan waktu selama tiga bulan sampai SK  keluar  dari  Disdik  Kota  Banjarmasin. Pada  saat  verifikasi  menurut  50  persen pengelola,  Disdik  tidak  menggunakan  format khusus  hanya  pengecekan  sesuai  proposal yang diajukan. Sedangkan menurut 50 persen lagi pengelola mengatakan bahwa ada format khusus  yang  digunakan  saat  pelaksanaan verifikasi  ke  lembaga  yang  mengajukan perizinan.
Lembaga  SPS  berdiri  karena  adanya program  Posyandu  dan  kegiatan  PKK.  Oleh karenanya izin pendirian berupa SK ditandatangani  oleh  ketua  Tim  Penggerak PKK kelurahan setempat. Untuk izin operasional  baru  lembaga  SPS  mengajukan kepada  Disdik  Kota  Banjarmasin  dan  yang menjadi  kendala  dalam  memperoleh  izin operasional  yaitu  pembuatan  akte  notaris. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akte notaris berkisar Rp 600.000 sampai Rp 2 juta, bagi lembaga yang memiliki pendanaan besar hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi bagi
lembaga  PAUD  yang  tidak  memiliki  sumber dana itu menjadi masalah.
Analisis  kebutuhan  pendidikan  untuk anak  usia  dini  ternyata  tidak  dilakukan  oleh lembaga PAUD sampel. Mereka mendapatkan data  anak  usia  dini  dari  Posyandu  ketika kegiatan  Posyandu  diselenggarakan.  Data anak usia dini yang mereka miliki adalah data anak usia dini yang menjadi peserta didik saja, tidak  melakukan  pendataan  anak  usia  dini yang  ada  di  lingkungan  sekitar.  Begitu  pula dengan  keberadaan  pasangan  usia  subur  dan anak remaja usia 15-20 tahun, lembaga PAUD sampel  tidak  melakukan  pendataan.  Hal tersebut dikarenakan ketidak pahaman pengelola  dalam  memproyeksikan  anak  usia dini  yang  akan  diperoleh  lembaga  PAUD mereka di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu dimungkinkan karena merasa tidak diperlukan maka mereka tidak melakukan pendataan.
Analisis ketersediaan instrumental input pada lembaga hanya membahas masalah sarana dan prasarana yang terdapat di lembaga PAUD  sampel.  Ada  enam  persyaratan  untuk pengadaaan  sarana  dan  prasarana  yang  harus dipenuhi  oleh  lembaga  PAUD.  Untuk  KB hampir  semua  persyaratan  dapat  terpenuhi, hanya  di  persyaratan  Luas  lahan/tanah  yang dimiliki  sekurang-kurangnya  300  m 2 baru  50 persen  terlaksana.  Artinya  ada  satu  lembaga KB  yang  memiliki  luas  lahan/tanah  tidak mencapai 300 m 2 . Untuk TK, persyaratan yang belu  dapat  terpenuhi  seluruhnya  selain  luas lahan/tanah  minimal  300  m 2 persyaratan memiliki ruang bermain/ruang belajar dengan
rasio sekurang- kurangnya 3 m 2 per anak, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  di  TK  masih  ada lembaga  yang  tidak  memiliki  luas  lahan minimal 300 m 2 sama dengan KB. Sedangkan untuk  lembaga  SPS  barus  dua  persyaratan yang  dapat  terpenuhi  seluruhnya  dari  enam persyaratan  yang  harus  dipenuhi  yaitu, memiliki  perabot,  alat  pengadaan  alat permainan di luar dan di dalam ruangan serta Memiliki tempat untuk memajang hasil karya anak  yang  ditata  sejajar  dengan  pandangan anak, leluasa, tidak terlalu penuh dengan alat permainan  (masih  ada  ruang  kosong  untuk gerak  anak).  Selebihnya  hanya  sebagian lembaga saja yang dapat memenuhinya (50%).
Menurut  pengelola  PAUD  sampel mereka  memiliki  perencanaan  sumber  daya
manusia  (SDM),  sarana  prasarana  (sarpras), kurikulum, dan pembiayaan. Untuk perencanaan pembelian sarpras semua lembaga PAUD sampel memilikinya, sedangkan  perencanaan  penambahan  sarpras baru  di  tahun  ajaran  baru  hanya  50  persen lembaga SPS yang memiliki, dan perencanaan pemeliharaan sarpras baru 50 persen lembaga KB yang memiliki.
Pada Grafik 1 di bawah ini untuk ruang administrasi,  ruang  kepala  sekolah/pengelola dan ruang tidur/istirahat Lembaga KB dan SPS tidak  memiliki.  Untuk  ruang  belajar/bermain dalam  (kelas)  semua  lembaga  memilikinya, sedangkan  untuk  ruang  lainnya  sebagian lembaga  PAUD  sampel  yang  memilikinya yakni  50  persen  (1  lembaga  dari  masing- masing satuan jenis PAUD).
Grafik 1. Persentase Pemenuhan Kepemilikan Prasarana Utama Lembaga PAUD sampel.
Jika disesuaikan dengan prasarana yang terdapat dalam pedoman prasarana PAUD dari Direktorat Pembinaan PAUD, nampak terlihat
bahwa  belum  semua  lembaga  PAUD  sampel dapat  memenuhi  ketersediaan  prasarana utama. Artinya dalam penyelenggaraan PAUD
masih  perlu  adanya  bantuan  dari  pusat, provinsi,  kabupaten/kota,  dan  masyarakat
demi  meningkatkan  penyelenggaraan  PAUD. (Grafik 2).
Grafik 2. Persentase keberadaan prasarana utama oleh lembaga PAUD sesuai pedoman prasarana PAUD
Sarana  utama  yaitu  tempat  cuci  tangan dan rak untuk menata mainan hanya dipenuhi oleh satu lembaga TK. Tempat cuci tangan dan kursi  anak  dipenuhi  oleh  satu  lembaga  KB, sedangkan  pemenuhan  meja  dan  kursi  anak serta  jam  dinding  hanya  dicapai  oleh  satu lembaga SPS saja. Pada lembaga SPS dan KB mengindikasikan  bahwa  proses  pembelajaran
dilakukan  di  lantai  menggunakan  karpet  atau tikar. Namun demikian lembaga SPS nampaknya  lebih  fokus  pada  kebersihan  dan menjaga  kesehatan  anak,  terbukti  dengan kepemilikan  tempat  cuci  tangan  dan  rak tempat  menata  mainan  semua  lembaga  SPS sampel memilikinya. (Grafik 3)
Grafik 3. Persentase Keberadaan Sarana Utama oleh Lembaga PAUD sampel
Untuk  sarpras  penunjang  belum  semua lembaga  PAUD  dapat  memenuhi  juga,  yang dapat  terpenuhi  baru  ketersediaan  loker terbuka/tertutup. Untuk kantin yang memiliki
hanya  satu  lembaga  SPS,  begitu  pula  dengan ketersediaan  ruang  tunggu  orang  tua  peserta didik.  Ruang  konsultasi,  ruang  ibadah,  dan ruang  serbaguna/aula  lembaga  KB  sampel
tidak  memiliki  sama  sekali.  Pada  umumnya mereka  tidak  memiliki  secara  keseluruhan jenis  sarpras  utama  dan  penunjang  karena ketersediaan lahan dan dana yang dimiliki oleh
lembaga.  Untuk  mengetahui  lebih  jelas persentase  ketersediaan  prasarana  penunjang dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 4. Persentase keberadaan Prasarana Penunjang Oleh Lembaga PAUD sampel
Sarana  pembelajaran  terdiri  dari  dua bagian yaitu media pembelajaran dan sumber belajar.  Untuk  media  pembelajaran  TK  dan KB  tidak  memiliki  papan  geometri.  Semua lembaga  KB  sampel  sudah  memiliki  media
pembelajaran  kecuali  papan  geometri  tadi. Sedangkan untuk lembaga TK dan SPS belum semua  lembaga  memiliki  semua  media pembelajaran. (Grafik 5)
Grafik 5.  Persentase keberadaaan Media Pembelajaran yang terdapat pada lembaga PAUD sampel.
Sumber  belajar  terdiri  dari  buku-buku yang digunakan sebagai referensi atau sekedar buku  bacaan  saja.  Buku  cerita  anak,  buku
bergambar  anak,  dan  kamus  sudah  dimiliki oleh  semua  lembaga  PAUD  sampel.  Buku ensiklopedia tidak dimiliki oleh lembaga SPS
sampel.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena buku  tersebut  mahal  harganya  dan  dirasakan kurang  bermanfaat  sehingga  tidak  dimiliki oleh  lembaga  SPS  sampel.  Selain  itu  belum semua  lembaga  TK,  KB,  dan  SPS  memiliki majalah  anak  walaupun  sekedar  untuk  bahan
bacaan.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena untuk  membuat  majalah  anak  butuh  keahlian khusus dan walaupun membeli terkait kembali pada  dana  yang  dimiliki  oleh  lembaga  serta kebermanfaatannya. (Grafik 6)
Grafik 6. Persentase Keberadaan Sumber Belajar di Lembaga PAUD sampel
Berdasarkan  buku  pedoman  sarana PAUD dari Direktorat Pembinaan PAUD ada 26  APE  Dalam  yang  harus  disediakan  oleh lembaga  PAUD.  Dari  26  jenis  APE  Dalam yang  dapat  dipenuhi  secara  lengkap  oleh lembaga PAUD sampel hanya lima jenis, yaitu puzzle, buku bergambar, roncean, cermin/kaca, dan bahan limbah yang layak dan aman bagi peserta didik. Jika dilihat dari segi pembiayaan  kelima  APE  dalam  tersebut harganya tidak mahal dan mudah didapat. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  lembaga  PAUD sampel belum dapat menyediakan semua jenis APE  Dalam  karena  dana  yang  dimiliki  tidak memadai.
Sedangkan untuk APE Luar ada 15 jenis, tetapi  ada  lembaga  KB  dan  SPS  yang  tidak memiliki  ke  15  jenis  APE  Luar.  Untuk  TK sebagian  sudah  memiliki  APE  Luar  lengkap,
namun demikian, Lembaga KB ada yang tidak memiliki  jaring  laba-laba,  gawang  bola, terowongan  dari  semen  yang  dibeton,  dan matras/kasur.  Sedangkan  lembaga  SPS  tidak memiliki  APE  Luar  seperti  jaring  laba-laba, terowongan  dari  semen  yang  dibeton, matras/kasur,  ayunan,  mainan  yang  dapat didorong, dan sepeda dengan pegangan. APE Luar  yang terdapat di semua lembaga PAUD yaitu  mobil-mobilan  yang  dikendarai  anak. Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  untuk menyediakan APE Luar tidak semua lembaga PAUD  dapat  melaksanakannya,  dikarenakan dana  yang  dimiliki  oleh  lembaga  PAUD bervariasi  dan  prioritas  pembelian  dengan memperhatikan pemanfaatan dari APE Luar.
Upaya  Disdik  Kota  Banjarmasin  dalam
Mengatasi Masalah Perizinan dan
Ketersediaan Sarana Prasarana
Selama  ini  pemerintah  pusat  sudah berusaha memberikan bantuan kepada lembaga  PAUD  seperti  bantuan  rintisan PAUD, kelembagaan, PAUD unggulan, BOP, dan  masih  banyak  yang  lainnya.  Namun karena setiap tahunnya jumlah lembaga PAUD makin  meningkat  sehingga  bantuan  yang diberikan  masih  belum  dapat  memadai  untuk semua lembaga PAUD  yang  ada. Oleh sebab itu  pemerintah  pusat  meminta  pendampingan pada pemerintah daerah khsusunya kabupaten/kota  untuk  memberikan  bantuan kepada  lembaga  PAUD  yang  tidak  mendapat bantuan dari pusat.
Upaya  disdik  Kota  Banjarmasin  untuk masalah perizinan yakni dengan cara mempermudah proses perizinan baik dari segi persyaratan  dan  waktu.  Sedangkan  untuk masalah  sarana  dan  prasarana,  upaya  yang dilakukan  disdik  yaitu  meningkatkan  jumlah alokasi bantuan dan besarannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan

## Ditingkat Disdik Kabupaten/Kota
Disdik Kota Banjarmasin tidak melakukan
perencanaan dalam penyelenggaraan  PAUD  di  wilayahnya.  Hal tersebut  diperkuat  dengan  tidak  adanya pendataan  pasangan  usia  subur  dan  anak remaja  usia  15-20  tahun.  Data  anak  usia  dini
yang  terlayani  lembaga  PAUD  adanya  juga data total, tidak ada data jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin.
Untuk  masalah  izin  operasional  masih 11,59 persen lembaga PAUD belum memiliki izin tersebut. Hal tersebut disebabkan berbagai alasan,  antara  lain  masih  ada  yang  dalam proses, tetapi ada juga yang belum disebabkan untuk  membuat  akta  notaris  membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam proses izin operasional, selain itu masalah untuk mendapatkan pendidik sesuai  standar PAUD. Umumnya  pendidik  lulusan  S1  mau  menjadi guru  meminta  gaji  yang  cukup  besar,  tetapi lembaga  PAUD  tidak  memiliki  dana  untuk membayar  gaji  tersebut,  sehingga  lembaga mencari pendidik disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada.
Disdik  Kota  Banjarmasin  memberikan bantuan  sarana  prasarana  kepada  lembaga PAUD berupa ruang kelas baru, rehab ringan, rehab  berat,  dan  APE  Dalam/Luar.  Namun bantuan  tersebut  belum  dapat  diberikan kepada  semua  lembaga  PAUD  yang  ada  di Kota Banjarmasin, kuota yang ada jumlahnya sedikit.

## Ditingkat Lembaga PAUD
Lembaga PAUD sampel tidak melakukan  perencanaan  analisis  kebutuhan pendidikan  anak  usia  dini,  karena  tidak melakukan  pendataan  jumlah  anak  usia  dini, pasangan usia subur, dan anak remaja usia 15- 20  tahun  yang  ada  disekitar  lembaga.  Belum
semua lembaga PAUD memiliki izin operasional dikarenakan ada persyaratan yang belum  dapat  dipenuhinya  seperti  akte  notaris yang  untuk  membuatnya  membutuhkan  data yang  cukup  banyak.  Selain  itu  belum  semua lembaga  PAUD  sampel  memiliki  sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana PAUD  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Pembinaan  PAUD.  Hal  tersebut  karena pendanaan  yang  dimiliki  lembaga  PAUD bervariasi.

## Opsi Kebijakan
Untuk mengetahui perkembangan lembaga  PAUD  di  masa  yang  akan  datang serta agar terjadi pemerataan lembaga PAUD dan jumlah anak usia dini, maka Disdik perlu melakukan  perencanaan  yang  mencakup, analisis tingkat keterpenuhan legalitas kelembagaan,  analisis  kebutuhan  pendidikan
untuk anak usia dini, dan analisis ketersediaan intrumental input (sarpras).
Agar  semua  lembaga  PAUD  dapat memiliki  izin  operasional  maka  persyaratan yang  begitu  banyak  dikurangi  yang  penting saja. Dan untuk  pengadaan akte notaris  perlu ada  bantuan  dari  Disdik  setempat  bagi lembaga PAUD yang tidak mampu.
Untuk lembaga PAUD sebelum menyelenggarakan lembaga PAUD sebaiknya melakukan  pendataan  anak  usia  dini  dan pasangan usia subur, agar dapat memproyeksikan  anak  usia  dini  yang  dapat ditampung  di  lembaga  PAUDnya.  Untuk memenuhi sarpras pengelola dapat bekerjasama  dengan pihak  lain  untuk mendapatkan bantuan, karena kalau mengharapkan  bantuan  dari  pusat,  provinsi, atau  kabupaten/kota  kuota  yang  ada  sangat sedikit untuk sarpras

## DAFTAR PUSTAKA
Amandemen Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam http://jdih.ristek.go.id/?q=perundangan/konten/1828.
Arri Handayani, dkk, 2011. Peningkatan Kualitas Pos Paud Melalui Pengembangan Program Holistik  Integratif  (Penelitian  Tindakan  Pada  Pos  PAUD  Se-Kalurahan  Penggaron Kidul),  dalam  http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6983&val=530. Jurnal Penelitian PAUDIA, Volume 1 No.1, November 2011.
BPS Banjarmasin, 2015. Banjarmasin Dalam Angka 2015. BPS Kota Banjarmasin, 2015.
Direktorat Pembinaan PAUD, 2014. NSPK, Norma,Standar, Prosedur, dan Kriteria Pedoman Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan PAUD, Jakarta, 2014.
Direktorat Pembinaan PAUD, 2014. NSPK, Norma,Standar, Prosedur, dan Kriteria Pedoman Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan PAUD. Jakarta, 2014.
Hiryanto, dkk. (tanpa tahun). Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia  Dini  (PAUD)  Di  Propinsi  DIY,  dalam  http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ penelitian/Drs.%20Hiryanto,%20M.Si./artikel.Pemetaan%20Tingkat%20Pencapain% 20Mutu%20PAUD.pdf.  Hasil  Penelitian  Research  Grant  Program  Hibah  Kompetisi (PHK) A-2 Prodi PLS
M.A.  Mukhyi,  (1991).  Buku  Seri  Diklat  Pengantar  Manajemen  Umum  (Untuk  STMIK), Gunadarma. Jakarta, 1991.
Manap Somantri, 2014. Buku Perencanaan
Pendidikan dalam http://repository.unib.ac.id/8045/1/B12%20Manap,%202013%20-%20BUKU%20. IPB Press, Bogor 2014.
Puslitjak, 2014. Efektifitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta, 2014.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta, 2015.
Sigit  Dwi  Handoko,  2014.  Penyelenggaraan  Program  Di  Pos  Paud  Cinta  Ibu  Di  Desa
Pangempon Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang, dalam http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc. Unes, Semarang 2014.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomo  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia,  Cetakan  Ketiga. Jakarta, 2006.