## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.
Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian
Muhamad Afendi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara afendim50@gmail.com Imron Choeri Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara imronchoeri@unisnu.ac.id
Abstract
Keywords: Hadhanah,  KHI  105, Marriage, Divorce
This study examines Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that children under 12 years old are under the custody of their mother. Danial Fernandez K, in his journal, mentions that children aged 14 and above can file a custody petition in court. This research uses a Normative Juridical approach with a descriptive method through literature review. The aim is to provide insight and knowledge about child custody rights. The results indicate that  12  years old  is considered  an  ideal age for  children  to  make decisions about  their  welfare,  and  judges  consider the best interests  of the child, such as moral education, affection, and a positive environment. While both parents have custody rights, the mother is given priority.
Abstrak
Kata Kunci: Hadhanah, KHI 105, Perkawinan,
Perceraian
Penelitian ini menelaah pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak di bawah  usia  12  tahun  berada  dalam  hak  asuh  ibu.  Danial  Fernandez  K dalam  jurnalnya  menyebutkan  bahwa  anak  usia  14  tahun  ke  atas  boleh mengajukan  permohonan  hak  asuh  ke  pengadilan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif  dengan  metode  deskriptif melalui  studi  pustaka.  Tujuannya  adalah  memberikan  gambaran  dan pengetahuan tentang hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 12 tahun dianggap ideal bagi anak untuk memilih yang terbaik bagi dirinya,  dan  hakim  mempertimbangkan  aspek  moral,  kasih  sayang,  dan lingkungan positif. Meskipun kedua orang tua memiliki hak asuh, prioritas diberikan kepada ibu.

## Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan
yang  maha  Esa.  Dalam  pandangan  Islam, perkawinan  bertujuan  membina  rumah tangga tentram lahir dan batin. Dan tujuan akhir dari perkawinan adalah menghasilkan keturunan yang unggul (Asman, 2022).
Perceraian
yaitu penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim  atau tuntutan  dalan  satu  pihak  dalam perkawinan (IAIN An Nur Lampung, 2021). Dalam  perceraian  ada  yang  disebut “hakamain"  atau  juru  damai,  merupakan usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak pengadilan  dalam  proses  perceraian  suami istri untuk mengambil langkah selanjutnya.
Dalam  Islam  perceraian  tidak  di  sukai oleh Allah Swt (Bassam, 2019). Karena bisa berdampak  kepada  hubungan  suami  istri dan anak (Herdinang, 2019).
Anak merupakan salah salah satu bagian dari keluarga. Dalam Undang-Undang No. 35  tahun  2014  pasal  1  angka  2  tentang perlindungan  anak  menyatakan,  keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan  anaknya  atau  keluarga  garis  lurus  ke atas  atau  ke  bawah  sampai  dengan  derajat ketiga.
Dalam UUD 1945 pasal 28b menyatakan “hak  seorang  anak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Anak  memiliki  sebuah  hak  yang  salah satunya  yaitu  hak  asuh.    Hak  ini  menjadi tanggung  jawab  dari  orang  tua  untuk membimbing  anaknya  supaya  memiliki masa depan cerah. Dalam kaitannya dengan hak  asuh  maka kita melihat pada keluarga anak.  Keluarga  yang  rukun  dan  damai memiliki  dampak  positif  bagi  kehidupan anak.  Jika  sebaliknya,  maka  kelangsungan hidup anak dapat terganggu.
Dalam menetapkan hak asuh, para hakim menggali  informasi  dari  para saksi  yang  di hadirkan  mengenai  kehidupan  anak.  Para Fukaha  berbeda  pendapat  tentang pemeliharaan  anak. Akan tetapi yang lebih berhak  dalam  mengasuh  anak  adalah ibunya.  Kecuali  ada  sebab  lain  yang menyebabkan berpindah hak asuh.
Hak asuh juga disebut dengan hadhanah. Hadhanah  ialah  pemeliharaan  anak  yang masih kecil setelah terjadi perceraian orang tua  mereka (Hermansyah, 2023).        Dalam peraturan  tentang  hadhanah  menyatakan orang  tua  tetap  memiliki  kewajiban  dan tanggung jawab dalam hak asuh.
Dalam  persidangan,  hakim  berhak memutuskan  kepada  siapa  hak  asuh
dijatuhkan dengan melihat situasi, kondisi serta kepentingan anak.
Para hakim mengacu pada KHI pasal 105 yang  menyatakan  “pemeliharaan  anak sebelum  mumayyiz  atau  belum  berusia  12 tahun adalah hak ibunya”. Namun terdapat kasus yang mana hak asuh diberikan kepada sang ayah.
Dalam  penelitian  ini  mengkaji  lebih lanjut  tentang  bunyi  KHI  pasal  105  yang berfokus  pada  umur  anak  dalam  memilih siapa yang lebih berhak untuk mengasuhnya.  Karena  yang  dijadikan patokan tentang hak asuh anak adalah umur 12 tahun serta mumayyiz.
Kemudian dalam kitab hukum Islam ada pernyataan  yang  mengatakan  bahwa  di umur 7 tahun juga bisa di katakan sebagai mumayyiz. Maka muncul masalah mengenai umur mumayyiz.
Dalam  peraturan KHI  disebutkan  umur 12 tahun, bagaimana nanti kalau anak sudah berusia 12 tahun apakah ada pertimbangan yang diberikan kepada anak untuk memilih siapa  yang  berhak  mengasuhnya.  Serta mengapa  umur  12  tahun  yang  dijadikan patokan.
Hal  inilah  yang  merupakan  dasar  dari peneliti  untuk  mengkaji  lebih  lanjut mengenai usia dalam hak asuh anak. Selain upaya dalam membuat sebuah karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan  menambah  pengetahuan  untuk masyarakat yang membutuhkan.
Mutmainnah  Herdinang,  dalam  skripsi yang  berjudul  “Analisis  Hukum  Islam terhadap  hak  asuh  anak  pasca  perceraian” (studi  kasus  Pengadilan  Agama  Kota Palopo)  menjelaskan  bagaimana  proses persidangan  di  Pengadilan  Agama  serta mengetahui bagaimana hakim menentukan hak asuh anak serta bagaimana pandangan Islam akibat perceraian.
Ada  perbedaan  dengan  penelitian  yang akan  dilaksanakan  yaitu  pada  penelitian terdahulu  melakukan  studi  kasus  yang terdapat  pada  Pengadilan  Agama  kota Palopo  dan analisis dari Hukum Islam saja sedangkan  penelitian  ini  menganalisis tinjauan  KHI  dan  Hukum  Islam  terhadap batas  usia  anak  dalam  memilih  hak  asuh pasca  perceraian
Baharudin  Syah  dalam  skripsi  yang berjudul “Hak asuh anak yang di bebankan kepada  ayah  akibat  perceraian  analisis
Putusan  Pengadilan  Agama  Jambi” menjelaskan  analisis  putusan  Pengadilan Agama Jambi dalam kasus hak anak yang di bebankan  kepada  sang  ayah  akibat perceraian.
Ada  perbedaan  dengan  penelitian  yang dilaksanakan  yaitu  pada  penelitian terdahulu  menfokuskan  sang  ayah dibebankan  mendapat  hak  asuh  akibat perceraian,  sedangkan  penelitian  ini menganalisis  tinjauan  KHI  dan  Hukum Islam  terhadap  batas  umur  anak  dalam memilih hak asuh pasca perceraian.
Andi  Aco  Agus  Hariyani  dalam  Jurnal Supremasi yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca  Perceraian  (Studi  Pada  Kantor Pengadilan  Agama  Kota  Makassar), menggunakan  kajian  studi  lapangan  serta bagaimana  hak  asuh  anak  setelah perceraian.  Terdapat  perbedaan  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  yaitu menjelaskan  bagaimana  hak  asuh  anak pasca  perceraian  secara  umum  dan menggunakan kajian studi lapangan.
Sedangkan  penelitian  ini    menganalisis tinjauan  KHI  dan  Hukum  Islam  terhadap batas  umur  anak  dalam  memilih  hak  asuh
pasca  perceraian  dan  menggunakan penelitian kepustakaan.
Titania  Britney  angela  Mandey  Dkk., dengan  jurnal  yang  berjudul  Hak  Asuh Anak akibat terjadinya Perceraian menurut Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  UU  No.  1  tahun  1974 tentang perkawinan, menjelaskan bagaimana ketentuan hukum terhadap hak pengasuhan terhadap seorang anak setelah terjadinya  perceraian.  Ada  perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada penelitian sebelumnya mengacu pada  Undang-Undang  perkawinan  saja sedangkan  penelitian  ini  mengacu  pada HKI  pasal 105 dan Hukum Islam.
Metode
Metode  penelitian  adalah  menyusun ilmu  pengetahuan  dengan  cara  yang sistematis (Zuliyanti, 2019).
Penelitian  kualitatif  digunakan  dalam penelitian ini karena bersifat deskriptif dan induktif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  menjabarkan  makna  dan menggunakan narasa dalam menjelaskan.
Dalam  hal  ini  berfokus  dalam menganalisis  KHI pasal 105 serta bagaimana hak asuh anak pasca perceraian. Pendekatan
yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif.
Karena  Metode  ini  mengacu  pada  hukum dan  peraturan  perundang-  undangan. (Henny,  2015),  sesuai  dengan  fokus penelitian  yang  dikaji  yaitu  KHI  pasal  105 serta aturan hukum tentang hak asuh anak.
Penelitian  ini  menggunakan  2  sumber yaitu:  data  primer  diperoleh  untuk menjawab  masalah  penelitian  (Rofiah, 2022). Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian  yaitu  KHI  pasal  105  dan  aturan hukum  terhadap  hak  asuh  anak.  Data sekunder  merupakan  data  yang  tidak diperoleh langsung dari lapangan (Mir’atul &  Isnawati,  2022).  Ada  beberapa  data sekunder  yang  dijadikan  sebagai  penguat data primer, yaitu data dari internet, buku, dan referensi lain yang di perlukan selama penelitian.
Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan yaitu analisis interaktif miles dan huberman.  Metode  ini  memiliki  tiga tahapan yang pertama, pengumpualan data. Hal  ini  menjadi  langkah  awal  untuk menentukan  proses  yang  dipilih  dan digunakan  supaya  mendapatkan  data akurat.  (Evanirosa,  2022).  Dalam  proses pengumpulan  data,  peneliti      mencari
referensi  yang  sesuai  dengan  tema  judul. Mulai  dari  buku,  jurnal,  aturan  hukum tentang tema penelitian serta studi lapangan atau  wawancara  dengan  ahli  hukum  yaitu Hakim  di  Pengadilan  Agama  Jepara  untuk memperkuat data penelitian.
Setelah  data  terkumpul  menuju  tahap kedua  yaitu  reduksi  data.      Data  yang terkumpul dipilah  yang sesuai dengan judul penelitian  untuk  memecahkan  masalah. Tahap  ketiga,  penyajian  data,  setelah reduksi data kemudian data di sajikan dalam bentuk  narasi  yang  akurat  untuk memudahkan  dalam  menyampaikan    hasil penemuan  penelitian.  Tahapan    terakhir penarikan kesimpulan. Peneliti mengungkapkan hasil dari penemuan serta memberikan  gagasan  dan  pandangan teoritis  untuk  di  jadikan  kesimpulan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Hadhanah  adalah  mengasuh  bayi/  anak kecil yang belum mampu mengatur dirinya sendiri. Hadhanah merupakan asal kata dari hidnan  yang  berarti  lambung.  Hal  ini  di ibaratkan dengan kalimat ath-thairu baidahu hidnan  (yang  bermakna  burung  yang mengempit telur dibawah sayapnya).
Begitu  juga  dengan  anak  diampit  oleh ibunya (Bahar, 2023). Dalam terjemah kitab Fathul  Qarib,  karya  Bahrudin mengatakan hadhanah diambil dari kata hidni dengan ha' kasroh yang berarti lambung.
Dalam  bahasa,  hadhanah  adalah meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk/ pangkuan karena  ibu  meletakkan  anaknya dalam  pangkuan  saat  menyusui  (Sebyar, 2022).  Menurut  istilah,  hadhanah  adalah menjaga  serta  mengatur  segala  urusan tentang kemaslahatan anak yang belum bisa menjaga  dirinya  sendiri  (Wahyuningsih, 2020).
Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan hadhanah  ialah  kegiatan  mengasuh  dan mendidik anak hingga berdiri sendiri. Para ahli  Fikih  mendefinisikan  hadhanah  yaitu memelihara  anak  kecil  baik  dari  laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz serta menyediakan  hal  yang  baik  untuknya  dan menghindari  sesuatu  yang  memiliki dampak buruk bagi anak.
Menurut  madzhab  Syafi'i  terdapat syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pengasuh. Syaratnya ada tujuh yaitu islam, berakal  sehat,  amanah,  merdeka,  mampu mengasuh, masih terikat dengan suami atau
belum menikah dan yang terakhir menjaga diri (Aja Mughina &, 2021).
Mayoritas  ulama  sepakat  syarat-syarat hadhanah  yaitu  berakal,  dewasa,  dapat  di percaya,  berperilaku  baik  serta  mampu mendidik.  Menurut  Imam  Syafi'i  dalam masalah  agama,  selain  Islam  tidak diperbolehkan,  sedangkan  mazhab  lain masalah  agama  bukan  syarat.  namun  bagi Imam Hanafi hak asuh gugur apabila terjadi kemurtadan (Ulum, 2019).
Dalam  buku  karangan  Buya  Hamka dengan  judul  Buya  Hamka  Berbicara Tentang Perempuan mengemukakan tentang hadhanah  yaitu  apabila  ibu  seorang  anak yang  masih  kecil  meninggal  dunia  maka dalam ilmu Fiqih orang pertama yang lebih berhak  mengasuh  ialah  saudara  ibunya. Meskipun  ayahnya  masih  ada.  Karena kurang baik apabila di asuh oleh ibu tirinya (Hamka, 2022).
Berikut  kelompok  atau  orang  yang berhak  terhadap  hadhanah  antara  lain: kelompok  perempuan  terdiri  dari:  ibu, nenek  ke  atas,  ibu  dari  bapak  ke  atas, saudara  perempuan  se  ayah,  saudara perempuan se ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah.
Kelompok  laki-laki  terdiri  dari:  ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki se ayah dan seibu,  anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki seayah seibu, paman se ayah, anak laki-laki dari paman se ayah dan se ibu.
KUH  Perdata  pasal  319  a  menyatakan bahwa  bapak  atau  ibu  yang  melakukan kekuasaan orang tua dapat dari kekuasaan, baik  terhadap  semua  anak-anak  atau sebagian,  berdasarkan  tuntutan  jaksa  atau perwalian,  bila  ternyata  tidak  cakap memenuhi  kewajiban  dalam  memelihara kepentingan  anak  dengan  pembebasan berdasarkan hal lain.
Apabila  oleh  hakim  menganggap  perlu dalam kepentingan anak, maka d orang tua dapat  dicabut  hak  kuasanya,  baik  pada seorang  anak  atau  semua  anak  atas permohonan  salah  satu  orang  tuanya  atau salah  seorang  keluarga  sedarah  atau semenda dan anak-anak itu, sampai derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:  1) mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak,
2) berperilaku tidak baik.
Menurut  Imam  Syafi’i  hadhanah  pada anak  belum  mumayyiz  diberikan  kepada sang  ibu  sebelum  umur  enam  atau  tujuh
tahun kemudian anak tersebut baru di beri hak memilih siapa yang mengasuhnya.
Jika memilih ibu maka ayah berkewajiban memberi  nafkah  anak selama  si  ibu  belum menikah lagi. Dan kemudian hak hadhanah diberikan  kepada  ibunya  ibu  atau  nenek dari anak tersebut (Fiqri, 2023).
Menurut  Imam  Malik  batas  umur hadhanah  bagi  anak  laki-laki  yaitu  dia baligh  meskipun  dalam  keadaan  kurang akal  ataupun  sakit.  Lalu  untuk  anak perempuan sampai batas menikah.
Jika  dia  sampai  pada  usia  menikah, sedangkan  ibu  dalam  masa  iddah,  maka  ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah  lagi.  Apabila  tidak,  maka anak itu  dititipkan  kepada  ayahnya  atau  jika tidak  ada,  maka  ia  dititipkan  atau digabungkan walinya (Syahfitri, 2016).
Menurut  Imam  Hanbali  memiliki  dua pendapat:  pertama,  ibu  lebih  berhak tehadap anak laki-laki sampai dia berumur 7 tahun. Kemudian dia dapat memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya.
Sedangkan  untuk  anak  perempuan,  dia tetap bersama ibunya meski telah berumur 7 tahun. Tidak ada hak pilih. Kedua, seperti pendapat  Imam  Hanafi  yaitu  ibu  lebih
berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan  berdiri  sendiri  dalam  memenuhi keperluan  sehari-hari.  Kemudian  bapak yang berhak terhadap anaknya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya  sampai  dewasa  dan  tidak diberi pilihan (Ulum, 2019).
Menurut Imam Hanafi ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat  berdiri  sendiri  dalam  memenuhi keperluan sehari-hari. Lalu bapaknya yang lebih berhak mengasuh.
Sedangkan  untuk  anak  perempuan,  ibu lebih  berhak  memeliharanya  hingga  dia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Anak laki- laki yang tidak memerlukan penjagaan dan mampu  mengurus  keperluannya,  maka dengan itu batas umur hadhanah berakhir.
Dan bagi anak perempuan datang bulan pada  hari  pertama  dia  haid.  Artinya hadhanah  anak  laki-laki  umur  7  tahun sedangkan  anak perempuan umur 9 tahun (Gushairi,  2023).  Hak  itu  berturut-turut dialihkan  dari  ibu,  ibunya  ayah,  saudara seibu  dan  seayah,  dan  saudara  saudara Perempuan  kandung.  Kemudian  anak perempuan dari saudara seibu sampai bibi.
Peraturan dan keseteraan gender tentang hadhanah,  Undang-undang  nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  41,  yaitu berdasarkan  kepentingan  anak,  orang  tua tetap berkewajiban memelihara, mendidik, serta  biaya  pemeliharaan  ditangguhkan pada  bapak.  Jika  terjadi  perselisihan, pengadilan  yang  memberi  putusan.  Selain itu hak pengadilan memberikan kewajiban kepada  mantan  suami  untuk  memberikan sesuatu kepada mantan istri.
Pasal  45,  ayat  1,  orang  tua  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  dengan  sebaik- baiknya.  Ayat  2,  kewajiban  ini  berlaku sampai  anaknya  menikah  atau  bisa  berdiri sendiri meskipun orang tuanya sudah putus perkawinan.
Pasal  47  yaitu  anak  dalam  kekuasaan orang tua apabila belum umur 18 tahun atau belum  menikah  selama  masih  memiliki kekuasaan. Orang tua mewakili anak dalam perbuatan hukum.
Pasal  48,  apabila  tidak  ada  suatu kepentingan  menyangkut  kehendak  anak, barang tetap yang di miliki anak tidak boleh di pindah atau di gadaikan oleh orang tua.
KHI Pasal 105-106, prioritas utama orang yang  berhak  mengasuh  anak  ialah  ibunya.
Hal  ini  bukan  dilihat  dari  segi  Pendidikan moralitas,  kasih  sayang,  pertumbuhan  dan bagaimana  memelihara  anak.  Tetapi, intinya  yaitu  kepentingan  yang  baik  bagi anak.
Orang  yang  diberikan  hak  asuh  wajib memelihara  mengasuh  serta  menjaga  anak dengan  di  bekali  pendidikan,  di  ajarkan moralitas serta hal-hal positif. Ulama Fikih mengatakan  alasan  ibu  yang  lebih diprioritaskan  daripada  ayah  karena  ibu memiliki  naluri  dalam  merawat  dan mendidik anak dan juga kesabarannya.
Dari dasar di atas juga urutan orang yang lebih  berhak  menerima  hak  asuh.  Para Jumhur  Ulama  Fikih  mendahulukan perempuan  daripada  yang  laki-laki.  Dari sejumlah  negara  ada  yang  beda  peraturan mengenai  hak  hadhanah  yaitu  aljazair,
Mesir,  Irak,  Yordania,  Malaysia,  yaman Somalia  dan  Maroko  dalam  undang- undangnya  menyatakan    bahwa  ibu  yang lebih  berhak  dalam  hak  asuh,  sedangkan negara  Tunisia  mengatur  bahwa  ibu  atau ayah  sama-sama  memiliki  hak  asuh  atas anak (Ahmad, 2022).
KHI Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:
1) Batas  umur  anak  yang  mampu  berdiri sendiri  atau  dewasa  adalah  umur  21 tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak cacat atau belum menikah.
2) Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut mengenai  perbuatan  hukum  di  dalam dan luar pengadilan.
3) PA  dapat  menunjuk  salah  seorang saudara terdekat yang mampu menunaikan  kewajiban  tersebut  apabila orang tua tidak mampu.
Apabila  dalam  pelaksanaan  kewajiban hadhanah,  orang  tua  tidak  melaksanakan tanggung jawabnya, maka oleh PA memiliki hak  untuk  mencabut  hak  hadhanah. Pencabutan ini dengan alasan orang tua lalai akan  kewajibannya  dalam  mengasuh  anak dan  orang  tua  yang  berkelakuan  buruk (Andriani, 2011).
Undang-undang  nomor  4  tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak.
1) Pasal 9, Orang tua adalah orang pertama yang memiliki tanggungjawab atas segala terwujudnya kesejahteraan.
2) Pasal 10
Terdapat  beberapa  poin  dalam  Pasal  10 ini yang menyatakan:
a) Orang  tua  yang  lalai  terhadap tanggung  jawab  dalam  mengasuh anak, bisa di cabut hak asuhnya. Lalu bisa  ditunjuk  orang  atau  badan sebagai wali.
b) Pencabutan  kuasa  asuh  tidak menghapus  kewajiban  orang  tua dalam membiayai kelangsungan hidup serta  Pendidikan  anak,  sesuai kemampuannya.
c) Dalam  ayat  (a)  dan  (b)  hakim  yang memutuskan  perkara  tersebut.  Yaitu tentang Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua.
d) Pelaksanaan ayat (a), (c) dan (c) diatur lebih  lanjut  dengan  PP.  Yaitu  PP nomor 44 tahun 2017.
Equality  Gender  atau  bisa  di  sebut dengan  keadilan  gender  merupakan  suatu proses  menjadi  adil  bagi  laki-laki  dan perempuan.  Dalam  kasus  hak  asuh  anak, laki-laki  dan  perempuan  diberikan kesempatan  yang  sama  di  pengadilan  agar mewujudkan  peradilan  yang  berkadilan gender.
Untuk  mencapai  keadilan  tersebut para hakim  dituntut  profesional  dan  tidak memihak.  Terlebih  lagi  secara  normatif,
laki-laki  berada  urutan  nomer  dua  setelah perempuan  dalam  memegang  hak  asuh berdasarkan ketentuan hukum islam.
Oleh  karena  itu,  hakim  harus mempertimbangkan secara obyektif  supaya putudsn  yang  di  ambil    dengan  tujuan mengutamakan kepentingan anak dan tidak mengandung  asas  bias  gender  (Badriyah, 2022).
Merupakan sistem sosial yang mengutamakan  perempuan  memegang kekuasaan kepemimpinan. Dalam memegang  hak  asuh,  perempuan  lebih diutamakan sesuai dengan hukum Islam.
Hak  itu  merupakan  hak  istimewa  yang dimiliki  ibu  dengan  keutamaan  yang  di miliki  dianggap  sangat  penting  terhadap anaknya.  Dan  seorang  ayah  berada  pada posisi setelah ibu dan kerabat perempuan.
Doktrin ini bisa disebut dengan doktrin agama atau tender years yang mana doktrin ini menggeser doktrin property rights. Yaitu ayah  dipandang  yang  lebih  berhak mengasuh anak karena di pandang sebagai properti.
Dari  pernyataan  tersebut  dalam perundangan  Indonesia  menggunakan
doktrin  tender  years  dalam  ketetapan  hak asuh (badriyah, 2022).
Undang-undang  nomor  4  tahun  1979 pasal  1  ayat  2  tentang  kesejahteraan  anak yaitu  Anak  adalah  seseorang  yang  belum mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun dan belum pernah kawin.
Undang-undang  nomor  39  tahun  1999 pasal  1  ayat  5  tentang  HAM.  Anak  adalah setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 tahun serta belum menikah, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang  perlindungan  anak.  Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan.
Menurut hukum adat anak tidak di ukur dari segi umur tetapi di lihat bagaimana dia dapat  bekerja  sendiri,  menjaga  kekayaan diri  serta  cakap  dalam  lingkungan masyarakat (Candra, 2018).
Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan Agama Jepara. Mumayyiz di KHI adalah  12  tahun.  Dalam  hal  ini  mumayyiz adalah  bisa  membedakan  hal  baik  dan buruk.  Utamanya  yang  berhak  mengasuh
anak adalah ibunya setelah itu anak ditanya untuk  memilih  siapa  yang  lebih  berhak mengasuhnya.
Jawaban anak dijadikan dasar pengadilan untuk  menetapkan  siapa  yang  berhak mengasuh anak. Usia 12 tahun merupakan umur  yang  cukup  bagi  anak  untuk  dapat berfikir meskipun belum matang, Setidaknya sudah dapat membedakan yang baik dan buruk terdapat dirinya.
Secara  umum  atau  adat  anak  kalau sekolah minimal lulus SD (12th) kalau masih kelas  5  SD  istilahnya  masih  kekanak- kanakan  yang  masih  terikat  dengan  ibu. Kalau sudah 12 tahun atau tamat SD sudah mulai berfikir tidak terlalu tergantung pada ibu  dan  sudah  dapat  menentukan  pilihan terbaik.
Dalam Fikih emang ada 9 tahun karena pada waktu itu Aisyah istri Nabi Saw masih kecil tapi sudah di nikahkan dianggap sudah berfikir. Dan pada waktu itu perumus KHI dan para ulama dari pesantren memutuskan 12 tahun merupakan umur ideal bagi anak.
Tapi pelaksanaan   pemilihan ini apabila ada  sengketa  hadhanah  dilihat  dari  umur anak  12  tahun  atau  mendekati  maka  anak dihadirkan dalam momen persidangan. Hal
ini juga menjaga psikologi anak. Untuk itu dalam  persidangan  para  hakim  tidak memakai  seragam  seperti  sidang  pada umumnya tapi lebih forum santai.
Para Hakim bertanya kepada anak supaya anak  tidak  ada  tertekan/  takut.  Alasan lainnya  adalah  pengadilan  perpacu  pada kepentingan anak. Apabila anak lebih baik dengan  ibu  maka  pengadilan  mengikuti kemauan  anak  ataupun  sebaliknya  apabila anak lebih memilih dengan ayahnya.
Namun  masih  dengan  pertimbangan yang  lain  sesuai  syarat  pemegang  hak hadhanah.  Contohnya  apabila  ibunya selingkuh  karena  ini  juga  menyangkut moral maka di berikan kepada ayahnya atau bisa  diberikan  kepada  wali  lain  seperti neneknya  intinya  demi  kepentingan  anak. Karena dikhawatirkan apabila kedua orang tuanya sulit untuk dirukunkan kembali jadi anak di berikan pilihan untuk selanjutnya.
Terkait urutan hak asuh dalam fiqih atau KHI  juga  keterdekatan  anak  juga  di pertimbangkan. Urutan hak asuh ini apabila terjadi  sengketa  hadhanah.  Contoh sengketa  antara  kedua  neneknya  karena orang  tua  meninggal.  Apabila  ayah  ibu masih  ada  belum  tentu  si  nenek  mampu
untuk  mengasuh.  Undang-undang  juga dapat  kaku  tinggal  bagaimana  hakim menyikapi. Peraturan ini masih relevan.
Hakim  juga  tidak  kaku  dalam menetapkan  keputusan,  namun  juga berijtihad  yaitu  melakukan  pertimbangan pandangan yang terbaik serta situasi kondisi yang  ada.  Jadi  hakim  lebih  luwes  dalam menyikapi permasalahan.
Putusan  hakim  tentang  hadhanah meskipun anak sudah ditetapkan resmi oleh pengadilan  ikut  ibunya,  tapi  pihak  yang memegang  hadhanah  tidak  boleh menutup akses pihak orang tua untuk berkomunikasi,  bertemu  serta  tidak  boleh ada pembatasan.
Intinya  tidak  boleh  ada  larangan.  Pada SEMA  nomor  1  tahun  2017  yang menyatakan  jika  terbukti  anak  di  larang ibunya  untuk  bertemu  ayah  maka  bisa  di gugat  di  pengadilan  untuk  pengalihan hadhanah.  Orang  tua  harus  saling menyadari  kepentingan  anak.  Meskipun memang  sang  ayah  berkelakuan  buruk. Namun tetap dilarang mempengaruhi jiwa anak.
Terkait dengan jenis kelamin pada anak laki-laki  atau  perempuan  tetap  pada
kepentingan terbaik anak. Intinya orang tua dapat  mendidik  dengan  baik  dan  pada lingkungan yang positif.
Adakalanya  kesepakatan  orang  tua apabila memiliki dua anak, dan juga pilihan anak. Semisalnya ibu sudah menikah maka di berikan kepada ayahnya. Ibu TKW juga tidak  berhak  mengasuh  yang  pada  intinya tidak ada sengketa dan anak nyawan dengan kehidupannya.
Salah  satu  contoh  perebutan  hak  asuh anak  ialah  antara  Tsania  Marwa  dengan suaminya.  Kedua  pasangan  ini  resmi bercerai  dan  menggugat  hak  asuh  anak. Dalam  putusan  hakim  sudah  di  tetapkan bahwasanya  hak  asuh  di  berikan  kepada Tsania.  Namun  dia  dan  anaknya terpisahkan  karena  tertutupnya  akses  dari mantan suaminya. (MKRI, 2024).
Dalam  kasus  hak  asuh  anak,  ayah  juga dapat  melakukan  gugatan.  Namun,  ada beberapa faktor yang harus di
pertimbangkan
termasuk finansial, emosional  dan  psikologis,  Lingkungan, serta  hubungan  antara  ayah  dan  anak  itu sendiri. (Firm, 2024).
Banyak  Negara  menjadikan  perceraian orang  tua  sebagai  hal  biasa.  Penelitian
menunjukkan  bahwa  28%  anak-anak  dan remaja  di  Swedia  mengalami  gangguan dalam  ikatan  orang  tua  sebelum  usia  15 tahun.  Dari anak-anak  yang  orang  tuanya bercerai  atau  berpisah,  72%  berada  dalam pengaturan  hak  asuh  bersama.    Ini merupakan  pilihan  default  hukum  Swedia setelah  perceraian  atau  perpisahan  orang tua di luar nikah. (Jani Turunen, 2021).
Danial  Fernandez  K,  dalam  jurnalnya menyatakan  Negara  bagian  California, California Family Code 3042, secara khusus menyatakan  bahwa  “jika  anak  tersebut berusia  14  tahun  atau  lebih  dan  ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan  mengenai  hak  asuh  atau kunjungan,  anak  tersebut  diperbolehkan untuk melakukannya, kecuali jika pengadilan menentukannya bahwa melakukan  hal  tersebut  bukanlah  demi kepentingan terbaik anak. (Kranz, 2021).
Simpulan
Anak  memiliki  beberapa    salah  satunya hak  asuh  yang  dalam  Islam  disebut hadhanah.  Hak  asuh  menjadi  tanggung jawab  orang  tua    untuk  memberikan pelayanan yang terbaik sampai anak dewasa
baik  dalam  ikatan  perkawinan  maupun sudah bercerai.
Hak  asuh  anak  terhadap  putusan perceraian  mengacu pada keputusan hakim yang  jadi  patokan    yaitu  KHI  pasal  105. Setelah itu, anak diberi hak memilih siapa yang  lebih  berhak  mengasuh  dirinya  ke depan.  Para  hakim  juga  melakukan beristihaj  dalam menetapkan keputusan.
Dimana  kepentingan  anak  itu  terjamin dengan  baik  serta  melihat  syarat-syarat pemegang  hadhanah.  Selain  kepentingan anak  menjadi prioritas  utama, juga  supaya tidak    menimbulkan  asas  bias  gender  dan tidak memihak salah satu dari orang tua.
Dengan  ini  dapat  diimplikasikan terutama  bagi  orangtua,  supaya  selalu menjaga  keharmonisan  dalam  keluarga. Implikasi  bagi  para  pendidik,  dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hadhanah  serta  dapat  dijadikan  pegangan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
Implikasi  bagi  para  pembuat  kebijakan adalah  melihat  situasi  dan  kondisi lingkungan  anak  khususnya  apabila  ada masalah hak asuh.
Daftar Pustaka
Ahmad.  (2022).  Ijtihad  Tahqiq  Al-Manat,
Perbandingan  Fatwa  Ekonomi  Nahdhatul Ulama  dan  Muhammadiyah.  Samudra Biru.
Abdul Qadir, Faqihuddin & Lies Marcoes- Natsir.  (2022).  Fikih  Hak  Anak, Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, dan  Konvensi  untuk  Perbaikan  Hak-Hak Anak. Yayasan Rumah Kita Bersama.
Aja  Mughina  &,  A.  B.  (2021).  Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan
Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh Nomor  314/Pdt  G/2017/MS  Bna.  Jurnal El-Hadhanah:  Indonesian  Journal  Of Family Law And Islamic Law, 1(1).
Andriani,  N.  (2011).  Penetapan  Hak Hadhanah  Kepada  Bapak  Bagi  Anak Belum  Mumayiz  (Analisis  Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB )Nan. UIN
Syarif Hidayatullah.
Asman. (2022). Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0. Insan Cendikia Mandiri.
Badriyah. (2022). Pertimbangan di
Indonesia dan Malaysia dalam memberikan  hak  hadanah  kepada  ayah perpspektif  maslahah  dan  keadilan
gender. Uwais Inspirasi Indonesia.S
Azhar,  Muhamad  &  Kornelius  Benuf.
(2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php /gk/article/download/7504/3859
Bahar,  N.  (2023).  Ruang  Lingkup  Anak.
Kementrian Agama
Islam.
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/ 71334/hadhanah-oleh-nori-bahar- shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung
Bahar,  Afif  Faisal.  (2021).  Perlindungan
Hukum  Atas  Anak  Angkat  Tanpa
Penetapan  Pengadilan  Perspektif  Hukum Kleuarga  Islam  Di  Indonesia  (Studi  Kasus Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara). Jurnal Isti'dal Unisnu.
Bassam, A. bin A. (2019). syarah hadits pilihan
Bukhari-Muslim. Darul Falah.

## Evanirosa.  (2022).  Metode  Pemelitian
Kepustakaan  (Library  Research).  Media
Sains Indonesia.
Fiqri,  M.  (2023).  Penerapan  hak  hadhanah pada  anak  yang  belum  mumayyiz:
perspektif  madzhab  imam  syafi’I.  Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(1).
Firm, SIP Law. (2024). Pemeberian Hak Asuh
Anak Kepada Ayah.
Gushairi. (2023). Hadhanah Pasca Perceraian;  Kajian  Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. Pengadilan Agama Rankasbitung Kelas I B.  https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-
website/ publi kasi-artikel/arsip- artikel/418-hadha  nah-pasca-perceraian- kajian-perund ang-undangan- perkawinanislamkontemporer
Hamka,  B.  (2022).  Berbicara  Tentang
Perempuan. Gema Insani.
Herdinang, M. (2019).  Analisis hukum islam hak asuh anak pasca perceraian studi kasus Pengadilan  Agama  kota  Palopo.  Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Hermansyah, B. & F. (2023). Kaidah_kaidah hukum  putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia. Kencana.
Kranz,  D.F.,  Dkk.  (2021).  Can  economic incentives  for  joint  custody  harm children  of  divorced  parents?  Evidence from  state  variation  in  child  support laws.  Journal  of  Economic  Behavior  & Organization.
https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0167268121002535.
Lampung,  H.  U. I.  A.  N.  (2021).  Pengertian
Perceraian  dan  Dasar  Hukumnya.
Universitas  Islam  An  Nur  Lampung. https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar- hukum-alasan-akibat-hukum- perceraian/
Mir’atul,  &  Isnawati,  F.  &  S.  (2022).  Aktif
dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi. Pustaka
Rumah Cinta.
MKRI. (2024). Perjuangkan Hak Asuh Anak,
Tsania Marwa jadi Saksi Di MK.
Mukhtazar.  (2020).  Prosedur  Penelitian Pendidikan. Absolute Media.
Mulyani,  A.  A.  &.  (2021).  Metodologi
Penelitian Sederhana, Ringkas, dan Mudah Dipahami. Scopindo Meedia Pustaka.
Rofiah, L. I. S. & C. (2022). Netnografi : How
To sell NFT. Literasi Nusantara Abadi.
Sebyar,  M.  H.  (2022).  Bahan  Ajar  Hukum
Perdata Islam di Indonesia bagian 1. Mitra
Cendekia Media.
Syahfitri,  M.  (2016).  Studi  Analisis  menurut
pendapat  Madzhab  Maliki.  UIN  Maulina
Ar-Raniry Banda Aceh.
Syahrizal,  D.  (2011).  Kasus-kasus  hukum
perdata di Indonesia. Pustaka Grahmata.
Turunen, Jani, Dkk. (2021). How do children
and adolescents of separated parents sleep?
An  investigation  of  custody  arrangements,
sleep  habits,  sleep  problems,  and  sleep duration  in  Sweden.  Journal  of  the
National Sleep
Foundation . https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S2352721821001297.
Ulum, S. (2019). Tanya Jawab Lengkap: Fikih
Wanita  Empat  Mahzab.  Anak  Hebat Indonesia.
Wahyuningsih,  S.  (2020).  Ragam  Rujukan Penyuluhan  Agama  Bidang  Keluarga Sakinah Dan Kerukunan. Jejak Publiser.
Warumu,  M.  (2023).  Pendekatan  Penelitian
Pendidikan:  Metode  Penelitian  Kualitatif,
Metode Penelitian  Kuantitatif dan  Metode Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Method). https://jptam.org/index.php/jptam/arti cle/download/6187/5167/11729
Wijaya, M. T. (2019). 4 Posisi Anak Dalam Al-
Qur’an. NU Online.
https://www.nu.or.id/tafsir/4-posisi- anak-dalam-al-qur-an-penyejuk- perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA
Zuliyanti, N. H. S. & A. (2019). Strategi Dan
Teknik  Penulisan  karya  Tulis  ilmiah  Dan Publikasi. Deepublish.