## Pendahuluan
Sumber  data  utama  artikel  ini  adalah penelitian tentang mekanisme kerja sistem ijon dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, termasuk mengupas aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut, serta eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan informan anak- anak perempuan penjaja seks yang berkedok berjualan minuman ringan di taman-taman. Jenis minuman ringan yang paling laris terjual adalah teh botol sehingga mereka juga dijuluki sebagai penjual teh botol. Dalam artikel ini juga ditambahkan gagasan untuk memahami dan menyikapi persoalan ini.
Data  dikumpulkan  dengan  cara  diskusi kelompok  terarah  (FGD),  survei,  dan wawancara mendalam. FGD digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kehidupan anak-anak penjual teh botol dengan rentang usia 1218 tahun. Survei dilakukan secara accidental  sampling terhadap  anak-anak perempuan penjual teh botol yang pada saat pengumpulan data. Anak-anak tersebut sangat cepat berpindah tempat atau sedang pulang kampung  pada  waktu  yang  tidak  dapat ditentukan  sehingga  sulit  memperkirakan jumlah populasi mereka. Survei dilakukan pada akhir Desember 2000 dan selesai pada awal Maret  2001.  Survei  tahap  pertama dilaksanakan terhadap 50 responden secara

## IJON DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN YANG DILACURKAN
1
Johanna Debora Imelda 2

## Abstract
This paper explores the mechanism of the ijon system in child trafficking and the actors involved in this network. The focus is on the girls who sell tea in bottles in Jakarta. The bossess in child trafficking using the ijon system to maintain their product (the girl child). They keep the girls under endless debt (either money or moral obligation) eversince their leaved their origin place. The actors involved in maintaining this system are the girls parents and relatives, the bossess in Jakarta and mediators in their origin place, and the local elites in the village. Ironically, the girls who involved in this network were not aware of the exploitation they are going through. On the other side, which the fact happened, they were exploited economically, physically, psychologically, and sexually.
Keywords: child trafficking, ijon system.
1 Artikel ini bersumber pada penelitian yang saya lakukan bersama dua orang anggota tim peneliti lainnya di 2000 dengan dana Masri Singarimbun Research Award dan kemudian diterbitkan dalam buku Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan oleh PSKK UGM bekerja sama dengan Ford Foundation. Untuk itu, saya berterima kasih pada Lugina Setyawati dan Titing Marthini yang telah membantu melaksanakan penelitian tersebut.
2 Staf pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
serentak,  tetapi  4  responden  tidak  dapat ditemui kembali ketika hendak mengonfirmasi ulang jawaban yang kurang jelas. Responden yang tidak dapat ditemui terpaksa digantikan dengan responden lain. Jadi, total responden adalah 54 orang walaupun data yang lengkap dan dapat diolah hanya dari 50 orang. Dalam survei ini, kriteria usia responden ditetapkan 1318 tahun.
Untuk  menggali  informasi  yang  lebih khusus,  digunakan  teknik  wawancara mendalam. Di sini informan diberi ruang untuk mengungkapkan pengalamannya yang akan digunakan untuk memperkaya informasi yang sudah ada. Selain anak, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap calo, mucikari atau bos, polisi dan aparat penegak hukum, serta LSM  yang  melakukan  pendampingan  pada anak-anak  tersebut.  Wawancara  dilakukan pada akhir Mei 2001 sampai pada awal Juni 2001. Selain ketiga metode pengumpulan data di  atas,  observasi  juga  dilakukan  untuk memahami  kondisi  dan  situasi  informan. Observasi  dilakukan  di  setiap  tahap pengumpulan data, baik pada proses FGD, survei, maupun melalui wawancara mendalam.

## Pelacuran dan Perdagangan Anak yang dilacurkan
Di  Indonesia,  pelacuran  adalah  ilegal sehingga  transaksi  antara  pelacur  dan pelanggannya  harus  dilakukan  secara tersembunyi. Dapat dilihat adanya transaksi jual beli pelayanan seksual antara penyedia jasa  seksual  (pelacur)  dengan  klien  atau pelanggannya.  Karena  transaksi  ini  ilegal, sebutan  untuk  pelacur  dan  pelanggannya disamarkan dengan anak asuh atau ayam dan  pelanggan  disebut  tamu.  Pemerintah Indonesia masih memakai istilah WTS (Wanita Tuna Susila) untuk menyebut pelacur yang
mendapat banyak tentangan dari LSM pembela hak-hak perempuan. Istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang banyak digunakan oleh para pemerhati pun masih banyak diperdebatkan.
Secara  spesifik,  PBB  mengatakan pelacuran anak merupakan suatu eksploitasi seksual  terhadap  anak  untuk  kompensasi berbentuk  uang  atau  barang  (Muntabhorn, 1996:9). Peraturan mengenai hak anak untuk dilindungi  dari  segala  bentuk  eksploitasi, termasuk di dalamnya pemaksaan menjadi pekerja seks sesungguhnya sudah tercakup dalam  beberapa  peraturan,  baik  di  tingkat internasional  maupun  di  tingkat  lokal.  ILO ( International Labour Organization ) misalnya, memasukkan  isu  prostitusi  anak  dalam Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa ( The Abolition of Forced Labor Convention ) No.105 Tahun 1957 (Muntarbhorn, 1996:14). Deklarasi Hak Anak ( Declarations on the Rights of the Child ) pasal 34 yang dikeluarkan PBB pada 1959 secara tegas menyatakan negara adalah pihak yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan  dan  eksploitasi  seksual.  Oleh karenanya,  negara  secara  khusus  wajib mengambil segala tindakan yang tepat yang bersifat nasional, bilateral maupun multilateral, untuk mencegah kekerasan dan pemaksaan terhadap  anak  untuk  terlibat  dalam  segala bentuk kegiatan seksual yang melawan hukum; serta  pemanfaatan  anak-anak  secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktik seksual yang melawan hukum lainnya (Muntarbhorn, 1996:15).
Di Indonesia, peraturan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terpapar dalam KUHP  pasal  287.  Sayangnya,  peraturan tersebut secara implisit mengandung beberapa persoalan. Pertama ,  pasal  287  hanya diberlakukan apabila ada delik aduan, kecuali untuk  anak-anak  usia  12  tahun  ke  bawah
sehingga kasus anak-anak yang berusia antara 12-15 tahun akan sulit dikenakan sanksi hukum melalui  pasal  ini. Kedua ,  pasal  ini  hanya mengatur  eksploitasi  seksual  anak  di  luar perkawinan yang sah, tidak secara spesifik mengatur perdagangan anak. Untungnya, saat ini di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru disahkan 2003. Adanya dasar hukum yang jelas diharapkan dapat  menghapus  pengeksploitasian  anak- anak perempuan untuk keperluan seksual.
Eksploitasi seksual ternyata lebih banyak menimpa anak perempuan (Farid, 1999: 151). Banyak  faktor  yang  menyebabkan  anak perempuan  terjerembab  dalam  dunia pelacuran.  Irwanto,  dkk.  (2001:42-44) mengatakan  pernikahan  dini  yang  disertai dengan perceraian dini sangat berkontribusi pada tingginya jumlah anak yang dilacurkan. Begitu seorang anak perempuan dikawinkan, ia  akan  sulit  memperoleh  akses  untuk meneruskan pendidikannya. Akibatnya, ia tidak mempunyai  cukup  bekal  untuk  bekerja sehingga bila bercerai, tidak ada kesempatan kerja  yang  layak  penghasilan  yang  cukup memadai baginya. Orang tua sudah tidak lagi bertanggung jawab atasnya setelah ia bercerai karena statusnya bukan lagi sebagai anak. Tidak mengherankan bila mereka rentan untuk terjerat dalam dunia pelacuran.
Budaya  patriarki  juga  memaksa  pihak perempuan selalu patuh dan menurut kepada pihak laki-laki dan pihak yang lebih muda tidak menentang pendapat orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Pada kasus-kasus eksploitasi  seksual  anak  perempuan  untuk tujuan prostitusi, mereka tidak dapat berontak ketika  mengetahui  ada  pihak-pihak  yang mengambil keuntungan darinya karena mereka adalah orang yang dihormati berdasarkan status gender dan kedudukannya.
Kebutuhan pasar pun ikut menyumbang tingginya tingkat permintaan terhadap anak perempuan yang dilacurkan. Permintaan pasar untuk anak perempuan belia cukup tinggi dan cenderung meningkat. Kepercayaan bahwa keperawanan bisa membuat orang awet muda dan  makin  jantan  membuat  permintaan terhadap  anak  perempuan  menjadi  tinggi (Suyanto, 1998:6-7). Kebanyakan lelaki hidung belang  menginginkan  pelacur  anak-anak karena menganggap lebih aman dari risiko terkena  HIV/AIDS  ( Solo  Pos ,  1999).  Satu alasan lain yang berkontribusi pada persoalan perdagangan anak untuk dilacurkan adalah kebutuhan para pedofilia melampiaskan sakit kejiwaannya (Farid, 1999:158; Irwanto, dkk., 2001:59-60).  Kerentanan  anak  perempuan dalam industri seks dan faktor budaya yang menyebabkan mereka tidak berani melawan nasib mengakibatkan masalah eksploitasi anak perempuan untuk dilacurkan menjadi semakin sulit diberantas.
Penelitian  Irwanto,  dkk.  (2001)  tentang gambaran awal perdagangan anak di Jakarta, Batam, Bali, dan Medan menunjukkan salah satu  bentuk  perdagangan  anak  adalah perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi. Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk Keadilan  di  Jakarta  1998  mendefinisikan secara lebih rinci mengenai perdagangan anak perempuan sebagai berikut.
Secara  umum,  perdagangan  anak perempuan  bisa  diklasifikasikan  sebagai tindakan  pemaksaan  terhadap  anak perempuan untuk melakukan sesuatu, entah sebagai pelacur, pembantu rumah tangga, atau profesi lain, untuk keuntungan mereka yang terlibat dalam suatu sindikat ( Jakarta Post , 1998).

## Johanna Debora Imelda
Pada dasarnya perdagangan anak dapat didefinisikan sebagai proses perekrutan dan pemindahan  tempat  terhadap  korban  oleh pelaku perdagangan dari suatu tempat (daerah asal) ke tempat lainnya (daerah tujuan) dan korban akan diserahkan kepada pengguna/ konsumen.  Proses  perekrutan  dan pemindahan tempat ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan korban. Namun biasanya tidak  disertai  informasi  sehingga  korban menjadi  rentan  dieksploitasi  atau  dipaksa melakukan sesuatu kegiatan di luar kehendak dirinya.
Di Indonesia, pelaku perdagangan anak dikenakan  sanksi  hukuman,  seperti  yang tertulis dalam KUHP pasal 297: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun (ILO-IPEC, 1998: 7-8; Hull, et.al., 1997: 24). Namun pasal 297 ini belum menyentuh persoalan anak perempuan yang dilacurkan karena tidak dicantumkan secara khusus kategori perempuan di bawah umur. Sebaliknya, yang tertera hanyalah wanita yang dikonotasikan  sebagai  wanita  dewasa  dan anak laki-laki di bawah umur.

## Ijon dalam Perdagangan Anak yang Dilacurkan
Ijon 3 dalam  literatur  umum  mengenai perdagangan  anak  masih  sangat  terbatas penggunaannya. Umumnya istilah ijon lebih banyak  digunakan  untuk  mengangkat persoalan jerat utang ( debt-bondage ) sebagai mekanisme yang digunakan untuk menjerat mereka dalam jaringan perdagangan tersebut. Dalam kasus-kasus yang ditemui, persoalan
ijon  yang  dihadapi  anak  perempuan  yang diperdagangkan mempunyai banyak aspek lain yang menggambarkan kompleksitas persoalan yang mereka hadapi.
Dalam salah satu bukunya, Singarimbun (2003:384-387) berusaha menjelaskan latar belakang terjadinya ijon. Kata ijon diambil dari kata ijo dalam bahasa Jawa yang menunjuk pada padi atau buah yang masih hijau atau belum masak, tetapi sudah digadaikan kepada tengkulak sebelum masa panen tiba dengan tujuan  mendapatkan  uang  atau  barang pinjaman  karena  desakan  ekonomi.  Untuk meminjam  pada  lembaga  negara,  mereka harus melewati birokrasi berbelit. Pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan hasil panen buah atau padi yang sudah masak atau siap tuai.  Sistem  ijon  dalam  pertanian  dilarang dalam Agraria  No.2,  pasal  VI  Tahun  1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Panen, namun dalam praktiknya masih luas dilaksanakan.
Dalam  kasus  perdagangan  anak perempuan yang dilacurkan, ijon merupakan mekanisme yang dilakukan oleh jaringan yang menawarkan lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Dengan cara ini para pencari kerja tergantung dan tidak mampu keluar dari pekerjaan  mereka  yang  biasanya  sangat eksploitatif. Jaringan tersebut akan berusaha sekeras mungkin mempertahankan keadaaan ini  agar  dapat  menangguk  keuntungan sebanyak mungkin.
Jebakan  pertama  terjadi  ketika  calon pekerja  terpaksa  berutang  kepada  agen, sponsor,  atau  mediator  untuk  biaya administrasi  keberangkatan 4 maupun biaya
3 Kerja ijon dalam Konvensi ILO no. 182/1999 dimasukkan dalam kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
4 Pada umumnya anak-anak ini masih di bawah umur sehingga pengurusan administrasi menjadi lebih mahal, misalnya karena usia belum mencukupi, tetapi harus mempunyai Kartu identitas penduduk (KTP), maka usia dalam KTP dipalsukan.
keberangkatan  ke  tempat  tujuan.  Di penampungan saat menunggu penempatan pun, calon pekerja ini dibebani utang dengan alasan biaya akomodasi. Saat bekerja, mereka kembali harus menjalin utang untuk menutupi biaya  makan,  penginapan,  dan  kebutuhan personal lainnya, termasuk uang pelicin yang harus dibayarkan pada setiap pihak, termasuk aparat  (Setyawati,  1999).  Besarnya  utang ditambah dengan tingginya bunga ditetapkan secara sepihak membuat posisi para calon pekerja tersebut sangat rentan dieksploitasi. Ancaman dan kekerasan biasanya dilakukan oleh bos atau mediator pemberi utang untuk mengontrol kebebasan para pekerja (GAATW, 1997:X).

## Anak-anak Penjual Teh Botol
Terminologi  penjual  teh  botol  yang ditemukan  dalam  observasi  penelitian lapangan ternyata berbeda dengan penjual minuman biasa. Perbedaan yang khas adalah aktivitas menjual minuman tersebut dilakukan pada  malam  hari  hingga  menjelang  pagi. Benda yang diperjualbelikan tidak dipampang, tetapi disembunyikan, seperti di dalam gerobak di pinggir jalan raya atau di tengah taman yang temaram. Dalam melakukan transaksi jual-beli, baik pembeli maupun penjual duduk di atas kendaraan si pembeli atau duduk di hamparan tanah di dalam taman. Seorang pembeli akan dilayani oleh satu orang atau lebih dari satu penjual secara khusus.
Selama menunggu pembeli anak-anak itu hanya duduk atau berjalan berkeliling mencari pelanggan. Anak-anak yang bekerja di bawah koordinasi seorang bos 5 biasanya berdiri tidak jauh dari gerobak yang ditunggui oleh si bos, sedangkan mereka yang bekerja tanpa bos
berjalan berkeliling atau duduk dekat dengan minuman  yang  dijajakan  menunggu pelanggan.  Mereka  biasanya  bergerombol bersama sambil bercanda dan bersenda gurau untuk mengundang perhatian. Ada ciri khas gerakan tubuh mereka yang seakan menjadi kode bagi para pelanggannya. Jika sebuah mobil  atau  motor  memperlambat  laju kendaraan mereka, biasanya anak-anak saling berebut menarik perhatian pengendara dengan berteriak memanggil dan menggoda mereka untuk mampir membeli minuman.
Bila  si  pengendara  tergoda  untuk menghentikan  kendaraan,  ia  akan  memilih seorang anak untuk diajak kencan dan anak yang  lain  otomatis  kembali  berkerumun menunggu tamu lainnya. Anak yang berhasil menggaet tamu akan langsung menawarkan minuman pada pelanggan, biasanya teh botol atau minuman ringan lainnya. Bos yang biasa dipanggil  mami  akan  berperan  sebagai mucikari bila pelanggan ingin mengajak kencan di luar jam dan hari kerja. Kencan di luar kegiatan yang berhubungan dengan menjual minuman akan dikenakan tarif tertentu yang besarnya ditentukan oleh bos. Sebagai contoh, tarif yang dikenakan untuk mengajak kencan 1 hari di hari Minggu sebesar Rp150.000,00 6 yang diserahkan pada bos sebelum pelanggan bisa membawa anak pergi kencan.
Kebanyakan penjaja teh botol ini adalah anak-anak perempuan di bawah umur. Mereka datang ke Jakarta karena mengikuti teman sekampung, orang tua, kerabat atau tetangga sedesa yang berperan sangat besar sebagai sumber  informasi  daerah  tujuan.  Migrasi dimulai ketika anak masih berusia relatif muda dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang berhasil  diselesaikannya,  bila  tidak  ingin
5 Sebutan untuk seorang majikan.
6 Tarif yang berlaku ketika data lapangan dikumpulkan pada 2000.
dikatakan tidak berpendidikan karena tidak mampu menyelesaikan sekolah dasar. Tidak mampu  melanjutkan  pendidikan  karena kesulitan  biaya  adalah  salah  satu  alasan mereka datang dan bekerja di Jakarta karena kebanyakan  mereka  berasal  dari  keluarga kurang mampu. Orang tua mereka kebanyakan bekerja  sebagai  buruh  dengan  beban tanggungan  yang  relatif  tinggi  karena banyaknya orang yang tinggal satu rumah.
Mereka yang baru pertama kali datang ke Jakarta umumnya bekerja pada seorang bos selain untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan, juga mempelajari kiat-kiat bekerja, misalnya  cara  dan  taktik  menjajakan minumannya. Menariknya, status perkawinan sangat memengaruhi dinamika kerja mereka. Mereka  yang  bekerja  pada  bos  umumnya mengaku belum pernah menikah atau sudah janda  dan  yang  belum  pernah  menikah cenderung sering kali berpindah dari majikan satu ke majikan lainnya Mereka yang masih terikat perkawinan biasanya bekerja sendiri tanpa  bos. Apabila  bekerja  pada  majikan, mereka yang pernah menikah cenderung setia pada satu majikan. Kemungkinan besar karena kebutuhan mereka yang pernah menikah lebih banyak  dengan  terbebani  anak-anak  yang harus mereka biayai sehingga mereka pun memilih untuk lebih stabil.
Ironisnya,  anak-anak  tersebut  tidak mempertanyakan macam pekerjaan yang akan dilakukan di Jakarta. Kesempatan untuk pergi dan  janji  untuk  dapat  bekerja  di  Jakarta dirasakan cukup sebagai informasi mereka, padahal  informasi  itu  tidak  memadai  dan menyesatkan.  Sebagian  dijanjikan  untuk bekerja di toko, sebagai pelayan restoran, atau
warteg dan berdagang, bahkan ada pula yang dikatakan  akan  bekerja  di  pabrik.  Namun pemberian  informasi  yang  salah  pun  tidak membuat satu pun dari mereka merasa tertipu dengan pekerjaan yang kemudian dijalaninya. Mereka malah merasa cukup bersyukur diberi kesempatan  mencari  nafkah  di  kota  besar karena keadaan ekonomi mereka yang sangat memprihatinkan.
Aktivitas kerja dimulai pukul 17.00 hingga pukul 03.00 dini hari dengan jam kerja berkisar antara 7 sampai 10 jam dalam sehari, selama 7 hari dalam seminggu, tanpa ada hari libur, kecuali  jika  pulang  kampung  atau  sakit. Persiapan untuk bekerja telah dilakukan sejak matahari masih bersinar. Sekitar pukul 16.00 mereka sudah mulai mempersiapkan diri dan bagi yang belum mahir berdandan akan dibantu oleh senior mereka. Kadangkala persiapan tersebut diakhiri dengan kegiatan yang berbau spiritual, seperti menggunakan minyak wangi dengan  aroma  tertentu. Ada  kepercayaan khusus dalam berdandan untuk dapat menarik pelanggan, antara lain, dengan menempelkan minyak wangi di dahi, hidung dan bawah dagu, dan di bagian kemaluan.
Pekerjaan sebagai penjual minuman ringan kelihatannya tidak terlalu sulit, tetapi mereka perlu mempelajari lebih dahulu dari bos atau teman yang lebih senior cara mempersiapkan diri  dalam  mencari  tamu,  menawarkan minuman,  dan  menghindari  razia  petugas keamanan.  Merayu  pelanggan 7 dilakukan dengan  berbagai  strategi,  seperti  merayu dengan kata-kata manis atau menggayut di lengan  si  pelanggan.  Mereka  membiarkan tubuhnya diraba, kadangkala pelanggan boleh mencium bila sudah dianggap sebagai pacar.
7 Pelanggan biasanya disebut juga tamu. Namun bila sudah dirasa cukup dekat dan menjadi pelanggan tetap, mereka menyebutnya sebagai kenalan atau pacar, sedangkan pacar atau teman dekat disebut gendak atau cepak.

## Ijon dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan
Bagi yang bekerja pada bos, upah biasanya dihitung per bulan ditambah bonus upah, yang disebut  uang  botolan,  yaitu  jumlah  botol minuman yang berhasil dijual setiap malamnya. Uang botolan yang sebanyak Rp1.000,00 per botol yang berhasil dijual diberikan per hari. Selain uang botolan, mereka juga mendapat bonus  upah  bila  menjual  makanan  ringan, seperti kue atau kacang goreng. Tentunya ini bukan  target  utama.  Mereka  bisa  juga mendapatkan  uang  makan  dan  tip  dari pelanggan. Tidak ada ketentuan jumlah dan jenis upah yang diberikan serta kapan upah akan  diberikan.  Ada  anak  yang  hanya mendapatkan  upah  bulanan  tanpa  uang botolan atau hanya mendapatkan uang botolan saja.  Beberapa  orang  mendapatkan  upah bulanan ditambah uang makan tanpa uang botolan atau mendapatkan tip dari pelanggan selain  uang  botolan  dan  upah  bulanan. Besarnya  upah  yang  diterima  oleh  para responden  bervariasi  antara  Rp50.000,00 hingga Rp150.000,00.
Pembayaran  upah  pun  tidak  selalu dilakukan secara rutin. Upah diberikan pada saat anak mau pulang kampung, bila orang tuanya  datang  mengambil,  atau  jika  ada keperluan  mendadak  lain.  Upah  akan  naik seiring  dengan  lamanya  ia  bekerja  pada bosnya.  Selain  mendapatkan  upah  berupa uang tunai, mereka juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan cuci baju serta bonus hari raya,  berupa  kue-kue,  sirup,  terkadang ditambah ongkos pulang kampung. Bos juga akan menanggung biaya kerugian jika terjadi sesuatu  kesalahan  yang  tanpa  disengaja dilakukan oleh anak-anak, misalnya bila ada razia, bos membayar untuk menebus anak buahnya atau bila pelanggan tidak membayar minuman yang telah diambilnya.
Besarnya  uang  tip  dari  pelanggan tergantung  pada  beberapa  hal.  Misalnya berapa  lama  anak  kenal  si  pelanggan, kepandaiannya merayu, usia si pelanggan, semakin tua semakin besar tips yang mereka dapatkan;  dan  waktu  saat  bertandang, biasanya setelah gajian uang tip juga besar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, upah bulanan dan uang makan umumnya diberikan pada anak perempuan yang berpenampilan menarik dan sudah berpengalaman kerja. Sedangkan bagi mereka yang baru datang dari desa,  apalagi  bila  penampilannya  kurang menarik, dibayar hanya berdasarkan tip dan potongan  dari  penjualan  minuman  dan makanan kecil.
Bagi mereka yang bekerja sendiri tanpa bos, penghasilan yang didapat tidak melalui sistem upah, tetapi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini diberlakukan karena biasanya mereka tidak mempunyai modal sama sekali. Mereka akan mengambil barang lebih dulu ke agen minuman dan akan membayarnya sesuai dengan jumlah minuman yang laku terjual.

## Ijon dalam Kasus Anak Penjual Teh Botol
Dalam kasus anak penjual teh botol, ijon pun dimulai saat pertama kali anak bermigrasi ke kota. Keberangkatan mereka ke kota untuk bekerja melibatkan beberapa aktor sebagai berikut.

## a. Orang tua dan Kerabat
Umumnya  sebagian  besar  orang  tua mengetahui  dan  merestui  keberangkatan anaknya ke kota, bahkan ada yang mengantar sampai ke kota. Teman dan kerabat merupakan orang yang paling memengaruhi migrasi ke kota. Tidak banyak orang tua yang mengetahui
pekerjaan yang akan dilakukan anak-anak ini di Jakarta, namun setelah mengetahuinya pun mereka tidak berusaha melepaskan anaknya dari pekerjaan tersebut. Kesulitan ekonomi keluarga membuat orang tua seakan pasrah dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh anaknya.  Uang  yang  dikirim  anak  kepada keluarga di kampung menjadi sumbangan yang cukup signifikan terhadap ekonomi keluarga.
Orang  tua  tidak  lagi  berperan  sebagai pelindung anak-anaknya, tetapi lebih sebagai pengambil keuntungan dari pekerjaan anak- anaknya. Alasan kesulitan ekonomi agaknya kurang masuk akal dan dicari-cari bila dipakai sebagai  alasan  membiarkan  anak-anak mereka  melacurkan  diri.  Orang  tua  secara langsung  dan  tidak  langsung  mengambil keuntungan dari anak perempuan mereka yang dilacurkan dan seakan sengaja mengekalkan situasi ini untuk dapat menangguk keuntungan yang besar. Pertama , keuntungan dari uang hasil  pekerjaan  anak  yang  dikirimkan  ke kampung. Jumlah uang yang besar membuat orang tua menutup mata terhadap eksploitasi yang  dialami  anak  perempuannya. Kedua , mereka  terlepas  dari  beban  merawat  dan mendidik  anak.  Orang  tua  seharusnya terbebani tanggung jawab tidak membiarkan anak  di  bawah  umur  bekerja,  tetapi  harus memperhatikan  hak-hak  mereka  untuk mendapatkan pendididikan dan kesempatan mengembangkan diri secara layak. Bekerjanya anak di Jakarta berarti lepasnya beban orang tua mendidik dan merawat si anak.

## b. Bos dan Calo/Mediator
Mekanisme calo merekrut anak-anak itu adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  mereka mencari informasi dari sesama calo atau teman di desa dan memengaruhi anak serta orang tuanya  dengan  seribu  macam  janji  agar
berhasil  memboyong  si  anak  ke  Jakarta. Sesampai di tujuan, calo segera menyerahkan anak-anak pada bos untuk dipekerjakan. Calo mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak, baik  dari  bos  maupun  anak  sebagai  calon pekerja. Bos membayar ongkos perjalanan sebelum berangkat atau sesudah calo berhasil membawa calon pekerja, padahal anak harus membayar  ongkos  perjalanan  sebelum keberangkatan  pada  calo.  Bos  akan membebankan ongkos perjalanan calo pada anak dengan memotong upah yang diberikan setelah anak bekerja. Walaupun mereka sudah membayar,  mereka  tetap  harus  menjaga hubungan dengan calo yang membawa dan mengenalkan  mereka  pada  bosnya,  antara lain, melalui uang rokok. Dari proses ini dapat dilihat jerat utang mulai dipasang oleh bos dan calo untuk tetap menjerat anak agar tidak lepas dari cengkeraman mereka.

## c. Masyarakat dan Pejabat Lokal
Untuk  dapat  bepergian  dan  bekerja  di Jakarta,  anak  terkadang  memerlukan persyaratan tertentu, seperti KTP dan surat jalan. Bagi calon pekerja yang masih di bawah umur, ada strategi dan teknik tertentu untuk dapat  meloloskan  permintaan  dokumen administratif  yang  diperlukan.  Calo  perlu mempunyai  kenalan  pejabat  lokal  yang berwenang mengurus keperluan administrasi dan pembuatan surat dan dokumen tersebut. Selain izin dan keperluan administrasi, calo dan bos  memerlukan  bantuan  dan  dukungan masyarakat setempat untuk dapat memboyong anak  ke  Jakarta  sebagai  referensi  agar dipercaya, baik oleh orang tua maupun anak, untuk membawanya bekerja di kota.
Bila  dilihat  dari  pendefinisiannya,  anak perempuan korban ijon seakan terikat dengan suatu kontrak resmi yang membuat mereka
terjerat dan tidak bisa melepaskan diri. Namun pada kasus anak perempuan penjual teh botol, ijon sangat bersifat informal dan tidak mengikat. Herannya,  ijon  ini  memiliki  kekuatan  dan berhasil menjerat anak-anak tersebut untuk tidak meninggalkan pekerjaannya. Manifestasi ijon tidak selalu dalam bentuk jerat utang, tetapi juga dalam bentuk yang tidak langsung, seperti ikatan jasa, yang acap kali tidak disadari telah menjerat si korban.
Utang sebagai salah satu bentuk jerat bos kepada  anak  perempuan  penjual  teh  botol dimaknai  secara  kompleks;  bukan  hanya sebagai  utang  tunai,  namun  juga  sebagai bentuk kebaikan hati para bos yang bersedia menolong  kala  mereka  tertimpa  kesulitan ekonomi. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan anak-anak  itu  menitipkan  penghasilannya kepada bos dengan alasan takut cepat habis sebelum akhir bulan. Namun untuk memenuhi kebutuhan mereka, membeli pakaian atau alat rias atau untuk dikirimkan kepada orang tua, mereka justru berutang kepada bos. Mereka seakan tidak pernah peduli jumlah uang yang dititipkan  di  bos  sehingga  ketika  diminta kembali,  dengan  mudahnya  bos  akan mengatakan uangnya habis untuk membayar utang.
Di lain pihak, kebiasaan berutang memang menjadi  persoalan  yang  umum  ditemui  di kalangan anak penjual teh botol ini. Pertama karena tidak ada pendapatan yang pasti tiap harinya sehingga mereka tidak pernah bisa menentukan secara pasti besar pendapatan tiap  bulannya.  Padahal  kebutuhan  tiap bulannya sudah dapat diperkirakan dan acap kali kebutuhan tersebut lebih tinggi daripada pemasukan  tiap  bulannya. Apalagi  mereka tidak mempunyai kebiasaan menabung atau menyimpan uang secara aman di bank. Kedua , adanya eksploitasi dari bos dengan pembagian
hasil yang sebagian besar masuk ke kantong si  bos. Akhirnya  pendapatan  yang  mereka terima  sangat  minim,  bahkan  tidak  cukup memenuhi  kebutuhan  makan  sehari-hari. Ketiga , anak-anak perempuan ini di usia sangat muda  menjadi  tonggak  penopang  ekonomi keluarganya;  bukan  karena  penghasilan mereka,  namun  mereka  menjadi  tumpuan keluarga untuk berutang pada bosnya.
Kebiasaan  berutang  berlanjut  ketika mereka  memutuskan  untuk  bekerja  sendiri tanpa bos. Di kalangan anak perempuan yang bekerja  mandiri,  dikenal  agen  utang  yang khusus, yang disebut bank harian dan tukang kredit. Biasanya jumlah utang mereka kepada kedua  pihak  itu  lebih  besar  dan  harus dibayarkan dengan bunga. Di sini bisa dilihat ijon  tidak  semata  merupakan  hubungan eksploitatif antara bos dan anak buah, tetapi menjadi  suatu  sistem  jerat  utang  yang melibatkan aktor lain sehingga korban tidak bisa lepas dari pekerjaannya yang eksploitatif.
Bentuk jerat ijon lainnya adalah ikatan jasa yang dibayarkan melalui loyalitas dan bekerja secara cuma-cuma tanpa bayaran pada bos. Misalnya tinggal dengan bos yang dianggap fasilitas kenyataannya harus dibayar dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Apalagi bos juga dianggap sebagai pengganti orang tua selama mereka bekerja di Jakarta, sudah selayaknya  mereka  berbakti  kepada  bos seperti halnya pada orang tua sendiri. Belum lagi bantuan biaya untuk menebus polisi bagi mereka yang terjerat petugas keamanan dan ketertiban. Biaya yang dikeluarkan bos untuk penebusan  ini  berkisar  Rp250.000,00- Rp300.000,00. Bahkan mereka yang bekerja mandiri mengaku masih dibantu oleh mantan bosnya ketika terjaring razia. Uang tersebut memang  tidak  perlu  dikembalikan  pada bosnya, tetapi merupakan bentuk mekanisme
yang  digunakan  bos  untuk  membangun keterikatan dan loyalitas anak buahnya.
Jerat  utang  juga  berlaku  ketika  mereka berpindah  kerja.  Bos  lama  dianggap  telah berjasa selama mereka bekerja, maka bos baru harus membeli anak-anak tersebut dengan sejumlah uang yang berkisar Rp100.000,00- Rp150.000,00  pada  calo  dan  bos  lama. Ironisnya, uang untuk membeli ini dibebankan pada anak-anak dengan cara memotong gaji.
Hal ini menunjukkan ketika seorang anak bekerja  pada  seorang  bos,  maka  ia  telah menjadi milik bos tersebut sepenuhnya, seperti padi atau buah yang diijonkan. Oleh karena itu, ketika si anak ingin melepaskan diri, mereka harus membeli dirinya sendiri dengan sejumlah harga yang ditentukan oleh bosnya.
Namun demikian, anak-anak masih dapat menikmati pekerjaannya karena mereka tidak merasa  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu, pekerjaan bisa dilakukan sambil bersantai, dan menurut mereka, beban kerja relatif ringan. Tidak seperti kebanyakan situasi yang dialami anak yang dilacurkan, anak perempuan penjaja teh  botol  ini  cukup  sering  pulang  balik  ke kampung halaman untuk beristirahat, bahkan terkadang dalam jangka waktu yang cukup panjang dan kembali ke Jakarta bila mereka ingin kembali bekerja. Umumnya bila masa panen datang, mereka kembali ke desa untuk membantu pekerjaan orang tua.
Mereka juga dapat mengekspresikan diri dengan berdandan dan merasa mempunyai banyak relasi karena pembeli dan pelanggan yang berasal dari berbagai kelas dan profesi, bahkan  suku  bangsa. Ada  harapan  bahwa pekerjaan  ini  menjadi  pintu  masuk  untuk mendapatkan suami yang lebih baik karena banyak pelanggan yang berasal dari kalangan angkatan darat ataupun polisi. Berpacaran atau
menikah dengan polisi atau tentara menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan mereka.

## Eksploitasi dalam Ijon

## a. Eksploitasi Ekonomi
Eksploitasi ekonomi dilakukan oleh semua aktor  yang  berperan  dalam  jaringan perdagangan anak penjual teh botol, dimulai dari orang tua, petugas razia, mediator, germo/ bos, preman sampai pada teman dan pacar.
Orang tua yang seharusnya menjaga dan mendidik anak ternyata juga menjadi pihak yang mengeksploitasi anak-anaknya sendiri. Sering kali orang tua meminta bayaran di muka sebelum  anaknya  bekerja  di  Jakarta  atau sengaja datang mengambil uang gaji anaknya. Campur  tangan  orang  tua  dalam  hal  ini menguntungkan  bos  karena  secara  tidak langsung  mereka  memaksa  anaknya  tetap bekerja pada bos. Semakin sering orang tua berutang pada bos, semakin lama anak bekerja pada bos tersebut.
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bos terwujud melalui sedikitnya jumlah uang yang dibayarkan  kepada  anak,  tidak  adanya perjanjian  kerja  yang  jelas  yang  mengikat kedua belah pihak, dan yang tidak diberikan secara rutin. Belum lagi persekongkolan yang dilakukan bos bersama calo dalam menipu pengurusan administrasi perjalanan menuju pekerjaan  di  kota.  Sebagai  orang  yang bertindak mewakili orang tua si anak, para bos merasa telah membantu anak-anak tersebut mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik dibandingkan dengan di kampungnya. Selain itu,  mereka  merasa  sudah  memberikan jaminan kehidupan sehari-hari serta jaminan keamanan  bagi  anak.  Dari  situ  mereka menuntut  anak  memenuhi  tuntutan ekonominya.

## Ijon dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan
Preman  memiliki  cara  lain  untuk mengeksploitasi anak, misalnya dengan sering kali  meminta  pungutan.  Pungutan  wajib diberikan dengan alasan menjaga keamanan si anak dengan cara memberi tahu jika akan ada razia sehingga anak tidak tertangkap. Jika anak tertangkap dalam satu razia, preman bisa membantu mereka keluar dari tahanan polisi. Besarnya uang yang diminta para calo tersebut berkisar  antara  Rp2.000,00  hingga Rp10.000,00  per  hari.  Lain  lagi  eksploitasi ekonomi yang dilakukan pelanggan pada anak- anak  tersebut.  Mereka  sering  kali  menolak membayar  harga  minuman  atau  membawa kencan ke tempat yang jauh dan meninggalkan mereka  begitu  saja  atau  membayar  harga kencan lebih rendah dari yang telah disepakati. Pihak  lain  adalah  para  petugas  yang melakukan razia. Mereka biasanya gabungan dari unsur pemerintahan dan polisi, termasuk pamongpraja  dan  polres. Agar  anak  dapat keluar dari tahanan, bos harus mengeluarkan uang untuk membebaskannya.

## b. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi seksual merupakan persoalan utama  yang  ditemukan  di  kalangan  anak perempuan penjual minuman. Sesungguhnya pekerjaan ini merupakan variasi atau bentuk lain pelacuran. Bos dan mediator sejak awal menyadari  seksualitas  anak-anak  inilah komoditas yang mereka jual. Bos menekankan mereka harus mau melayani pelanggan dan merayu  atau  diraba-raba  bagian  tubuhnya bukanlah sesuatu yang tabu.
Eksploitasi  seksual  disertai  kekerasan kerap  juga  terjadi  bila  pelanggan  meminta pelayanan  lebih,  sementara  anak  tidak  mau memberikan  pelayanan  tersebut.  Belum  lagi persoalan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan dan  aborsi  yang  tidak  aman  menjadi  risiko
pekerjaan  mereka.  Keriskanan  dan  risiko pekerjaan  ini  menjadi  nisbi di mata anak- anak  tersebut  dengan  segala  keterbatasan mereka.
Selain tamu, pihak petugas keamanan dan ketertiban kota yang sering melakukan razia disebutkan juga melakukan eksploitasi seksual. Mereka  memperlakukan  anak  secara  tidak senonoh, dipegang, atau diremas bagian tubuh tertentu,  dicolek,  atau  kadangkala  disuruh menyanyi untuk menghibur mereka.

## c. Eksploitasi Fisik
Germo  atau  bos  mempekerjakan  anak- anak tanpa rentang waktu yang jelas mulai pukul 18.30 dan tidak pernah berakhir sebelum pukul 24.00, bahkan tidak jarang sampai pukul 04.00 pagi. Bekerja di tempat terbuka pada malam  hari  dengan  pakaian  yang  minim merupakan bentuk eksploitasi fisik. Belum lagi mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga bosnya di siang hari. Jika mereka sakit, bos tidak bertanggung jawab membawa mereka ke dokter dan menyuruh anak pulang ke  kampung  untuk  istirahat  bilamana penyakitnya menjadi parah.

## d. Eksploitasi Psikis
Tugas  melayani  seks  dan  berperilaku seperti orang dewasa bukanlah merupakan bagian  dari  perkembangan  seorang  anak. Stigma yang mereka terima dari masyarakat sekeliling ditambah pandangan para tamu yang melihat mereka bukan sebagai subjek, tetapi objek yang bisa dibeli, tanpa disadari, membuat mereka sudah tereksploitasi secara psikis.

## Penutup
Ketika  saya  mencoba  memahami persoalan  di  balik  fenomena  perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, ada hal yang
ganjil di sini. Dalam kasus anak penjual teh botol, keterikatan kerja antara bos dan anak buah sangatlah fleksibel. Anak dapat sewaktu- waktu pulang ke kampung, yang berarti ada banyak kesempatan untuk melarikan diri lepas dari cengkeraman. Namun yang saya temukan, mereka terus terjebak dalam jaringan tersebut dan seakan menikmati pekerjaannya. Menurut saya, selain memahami jaringan perdagangan serta mekanisme dan sistem yang ada dalam jaringan tersebut, seperti halnya ijon, kita harus juga  memahami  situasi  dan  kondisi keberadaan anak perempuan yang dilacurkan sebagai agen yang secara tidak langsung turut mengekalkan fenomena ini.
Sistem  patriarki  yang  fundamental  dan sistem  sosial  yang  sangat  hierarkis  juga menyumbang pada permasalahan ini. Sejak kecil seorang anak, apalagi anak perempuan, diajar untuk mematuhi orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya. Dalam kasus anak perempuan  yang  dilacurkan,  secara  sosial budaya  mereka  tidak  diperbolehkan menentang orang tua yang jelas-jelas telah mengeksploitasi dirinya hanya karena mereka mempunyai  status  sosial  yang  lebih  tinggi dalam  masyarakat.  Apalagi  orang  tua menekankan di pundak mereka, ada beban kesulitan  ekonomi  keluarga  yang  harus diselesaikan  dengan  cara  bekerja  untuk mendapatkan uang. Orang tua menutup mata terhadap jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Nilai kepatuhan dan penurut ini menghambat si anak dan dimanfaatkan oleh bos dan calo yang  memosisikan  diri  sebagai  pengganti orang  tua.  Kondisi  ini  berkontribusi  pada pelanggengan  fenomena  anak  perempuan yang dilacurkan dan menyebabkan mereka sukar  melepaskan  diri  dari  dunia  itu.  Kita sebagai orang luar sering menganggap hal ini  sederhana.  Namun  apabila  kita
memosisikan diri sebagai anak perempuan yang  dilacurkan,  persoalan  ini  tidak sesederhana yang kita pikirkan.
Selain itu, seorang anak selalu dianggap sebagai  makhluk  yang  lemah  dan  harus dilindungi,  tanpa  menyadari  anak  juga mempunyai  keinginan  dan  kebutuhan tersendiri. Frankenberg, et.al. (2000:588-590) mengatakan through their physical and other perceived immaturities, children are considered as incapable and vulnerable individual and therefore  need  substantial  and  formal protection. Christensen (2000:39) mengatakan orang dewasa cenderung melihat anak-anak sebagai essentially vulnerable beings who can only survive and develop successfully if they are intensely nurtured and protected by adults. Dalam berbagai peraturan dan kebijakan di Indonesia, jelas sekali terlihat pentingnya nilai anak  bagi  masyarakat  Indonesia,  namun mereka dilihat sebagai makhluk yang lemah dan  rentan.  Didefinisikan  sebagai  makhluk yang lemah, anak-anak dan remaja sering kali dilihat  sebagai  makhluk  yang  tidak  bisa bertanggung jawab atas aktivitas seksualnya sehingga perlu dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah.  Padahal  semua  orang  juga mengerti, pada masa remaja, tingkat pubertas sangat  memengaruhi  aktivitas  hormonal mereka yang secara langsung memengaruhi aktivitas  psikologis  dan  seksual  mereka. Pekerjaan sebagai pelacur memungkinkan si anak memuaskan dorongan seksual mereka sehingga mereka tidak menganggap pelacuran ini sebagai pekerjaan yang melanggar norma dan eksploitatif. Bahkan dalam beberapa hal mereka menikmati pekerjaan ini karena bisa mendapatkan  perhatian  lebih  dari  para pelanggan yang jarang mereka dapatkan dari orang tua mereka.

## Ijon dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan
Lebih jauh, kebanyakan anak perempuan yang  dilacurkan  mempunyai  pengalaman seksual sejak usia yang masih dini. Seringnya bersentuhan dengan kegiatan seksual yang sangat eksploitatif ini, mereka belajar untuk memisahkan  perasaan  dari  pengalaman seksualnya dan mengerti bahwa seks dapat dipergunakan  sebagai  alat  untuk  bertahan hidup  (Tower,  2002:201).  Apalagi  nilai virginitas sebagai representasi perempuan ideal menempatkan status dan penghargaan terhadap perempuan semata-mata dilihat dari kacamata  moral  tersebut.  Kehilangan keperawanan sebelum pernikahan membuat anak-anak merasa kehilangan masa depan mereka. Akibatnya, anak-anak perempuan ini belajar memanipulasi daya tarik seksualnya untuk mendapatkan uang demi mempertahankan  keberlangsungan  hidup dirinya  dan  keluarganya  dengan  bekerja sebagai pelacur.
Menurut  saya,  ada  satu  hal  perlu  kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Perlu adanya langkah yang tegas disertai dengan komitmen  para  penegak  hukum  untuk menindak dan menghukum semua aktor yang terlibat  dalam  jaringan  perdagangan  anak perempuan  yang  dilacurkan.  Selama  ini, hukum yang ada dipakai untuk menindak para pelacur dan bukan aktor pelaku perdagangan. Undang-Undang  Perlindungan Anak  bisa menjadi dasar hukum yang jelas bagi persoalan ini, tinggal merealisasi komitmen para penegak hukum.
Selain itu, anak-anak perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hidup. Berikan pengetahuan  tentang  hak-hak  anak  pada mereka. Tanamkan bahwa kesulitan ekonomi
keluarga bukan beban mereka semata, apalagi mengingat mereka masih di bawah umur. Bila mereka terpaksa bekerja membantu orang tua, mereka  harus  mengerti  syarat-syarat  dan informasi yang jelas tentang pekerjaan yang akan  dilakukan. Adalah  hak  mereka  untuk menolak pekerjaan yang ditawarkan.
Anak-anak  juga  perlu  dibekali  dengan pengetahuan agar waspada terhadap bujuk rayu  para  calo  pencari  tenaga  kerja.  Calo semacam  itu  biasanya  mempunyai  ciri-ciri tertentu yang mudah dikenali, apalagi mereka bukan orang baru yang dikenal di desa tempat anak-anak itu berasal.
Bila  sudah  terjebak  dalam  jaringan perdagangan, mereka harus segera mencari akses pada lembaga bantuan, seperti LSM atau LBH, karena kemungkinan besar akan sulit untuk melepaskan diri tanpa bantuan pihak lain. Tanamkan  pada  mereka  bahwa  hidup mereka  sangat  berharga  bagi  mereka  dan masyarakat sekelilingnya dan tidak ada yang lebih berhak atas tubuh, jiwa, dan raga mereka, selain diri mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka harus bertanggung jawab atas tubuh mereka dengan tidak membiarkan orang lain mengeksploitasi dan mengambil keuntungan darinya.
Begitu  pula  mereka  harus  sadar  dan bertanggung jawab dengan kegiatan seksual yang  dilakukan  mereka.  Kehilangan keperawanan bukan berarti kehilangan masa depan karena masih panjang jalan yang harus mereka  tempuh.  Bekali  mereka  dengan pengetahuan untuk melakukan seks sehat dan bertanggung jawab untuk menghindari penyakit menular  seksual,  kehamilan  yang  tidak diinginkan, dan risiko aborsi yang tidak aman.

## Johanna Debora Imelda

## Daftar Pustaka
Christensen, P. H. 2000. Childhood and the cultural constitution of vulnerable bodies, dalam A. Prout (ed.), The Body, Childhood, and Society . New York: Mac Millan. pp 38- 59.
Farid, Mohammad. 1999. Kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dalam Irwanto, et.  al., Anak  yang  Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia Analisis Situasi. Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF.
Frankenberg,  R.,  I.  Robinson,  and Amber Delahooke. 2000. Countering essentialism in behavioural social science: the example of the vulnerable child ethnographically examined, The Sociological Review , 48(4): 586-611.
GAATW. 1997. Practical Guide to Assisting Trafficked Women . Bangkok.
Hartiningsih, Maria. 2000. Sistem comfort station  akar  lokalisasi, Kompas ,  13 Desember.
Hull, Terence H., Endang Sulistyaningsih, dan Gavin  W.  Jones.  1997. Pelacuran  di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
ILO-IPEC. 1998. Anak yang Dilacurkan: Studi Kasus di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur . Jakarta: ILO-IPEC.
Imelda, Johanna Debora, Titing Marthini, dan Lugina  Setyawati.  2004. Utang  Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.
Irwanto, Fentiny Nugroho, dan Johanna Debora Imelda.  2001. Perdagangan  Anak  di Indonesia: Gambaran tentang Situasi Awal . Jakarta: ILO-IPEC.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  nomor  1 tahun 1987 Tentang Batas Usia kerja
Muntarbhorn,  Vitit.  1996.  International perspectives and child prostitution in Asia, dalam US Departement of Labor, Forced Labor:  The  Prostitution  of  Children, Symposium Proceedings. Washington DC: US Departement of Labor.
Singarimbun, Masri. 2003. Reflections from Yogya: Potraits of Indonesian Social Life .
Yogyakarta: Galang Press.
Solo Pos. 1999 . 70% pelacur anak-anak di Indonesia dari Jateng, 6 Agustus.
The Jakarta Post. 1998 .  Young gils told to beware of syndicate, 28 September.
Tower, Cynthia Crosson. 1989. Understanding Child Abuse  and  Neglect. Boston: A Pearson Education.
Undang-undang RI No. 20 /1999 Konvensi ILO
No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
Undang-Undang RI Nomor 1/2000 Konvensi ILO  No.  182  Mengenai  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
Publikasi yang belum diterbitkan:
Setyawati,  Lugina.  1999. The  Government Policy on Prostitution, a Study of Policy Making in Indonesia . (Thesis for Master of
Arts). Melbourne: Monash University.
Suyanto, Bagong. 1998. Pelacuran anak-anak wanita  di  Surabaya:  latar  belakang  dan seluk-beluknya, dalam Semiloka Nasional: Prostitusi Anak  &  Industri  Pariwisata , Yogyakarta, 1-2 Juli.