Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Oleh:
Angelina Tan 1 , Lanny Kusumawati 2 , Wafia Silvi Dhesinta Rini 3
Fakultas Hukum Universitas Surabaya angelinatan58@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 12-06-2023 Revised: 23-06-2023 Accepted: 24-07-2023 Published: 15-08-2023

## ABSTRACT :
State  finances  have  an  important  role  in  realizing  people's  welfare.  The  parties  involved  in  the management  of  state  finances  have  obligations  and  responsibilities  in  accordance  with  their respective  authorities  which  have  been  regulated  in  the  laws  and  regulations.  It  should  be  noted that  the  management  of  BUMN  and  BUMD  are  also  managers  of  state  finances  because  they receive  capital  participation  from  the  state.  It  becomes  a  problem  when  BUMD  directors  as BUMD  financial  managers  cause  state  financial  losses.  The  problem  in  question  is  related  to accountability. This study aims to examine whether the directors of Pt. X is responsible for state financial losses that occur when he carries out his duties as a BUMD manager when carrying out the procurement of goods  in the form  of stones and sand. Through research conducted using the statute  approach  and  conceptual  approach,  it  was  found  that  the  consequences  of  actions  in  the financial  management  of  BUMDs  that  are  detrimental  to  state  finances  can  be  in  the  form  of positional  accountability  and  personal  responsibility.  Position  accountability  can  be  given  if  the person  concerned  has  good  intentions.  However,  in  this  case  the  directors  of  Pt.  X  did  not  have good  intentions,  it  was  found  that  there  was  an  element  of  abuse  of  power  which  is  one  of  the benchmarks for an act to be held personally accountable. Therefore, personal responsibility in the form of criminal sanctions and also compensation for state financial losses can be imposed on him. Keywords: state financial losses; procurement of goods; responsibility.

## ABSTRAK :
Keuangan negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pihak- pihak  yang  terkait  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Perlu  diketahui  bahwa  pengurus  BUMN  dan  BUMD  juga  merupakan  pengelola keuangan negara karena memperoleh penyertaan modal dari negara. Menjadi sebuah problematika ketika  direksi  BUMD  selaku  pengelola  keuangan  BUMD  menyebabkan  kerugian  keuangan negara.  Masalah  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  pertanggungjawabannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk menelaah apakah direksi Pt. X bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang  terjadi  ketika  ia  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengelola  BUMD  saat  melaksanakan pengadaan barang berupa batu dan pasir. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode statute  approach dan  conceptual  approach  ditemukan  bahwa  konsekuensi  dari  perbuatan dalam  pengelolaan  keuangan  BUMD  yang  merugikan  keuangan  negara  dapat  berupa pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah beritikad baik. Namun pada kasus ini direksi Pt. X tidak beritikad  baik,  ditemukan  adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  merupakan  salah  satu tolak  ukur  suatu  perbuatan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pribadi.  Oleh  karena  itu pertanggungjawaban pribadi berupa sanksi pidana dan juga ganti kerugian atas kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepadanya.
Kata kunci: kerugian keuangan negara; pengadaan barang; tanggung jawab.

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir

## A. PENDAHULUAN
Dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana di amanatkan dalam Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disingkat  UUD RI 1945), pemerintah tentu  memerlukan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya. Sarana dan prasarana yang  digunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan  makmur  tentu  memerlukan  sumber  pembiayaan  untuk  dapat  merealisasikannya  (Monteiro, 2019,  pp.9-10).  Hal  ini  dikenal  dengan  keuangan  negara.  Ketentuan  dalam  Pasal  2  huruf  g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disingkat UU No. 17/2003 tentang Keuangan negara) mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan  daerah  yang  masuk  dalam  ruang  lingkup  keuangan  negara  merupakan  aturan  yang mempertegas bahwa kekayaan negara pada BUMN dan BUMD merupakan bagian dari keuangan negara.  Mengingat  bahwa  BUMN  dan  BUMD  memperoleh  penyertaan  modal  dari  negara  maka pengelolaan keuangan BUMN dan BUMD harus tunduk pada hukum keuangan negara.
Pihak-  pihak  yang  terkait  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  pada  dasarnya  memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan  (Saidi,  2008,  p.35).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  UU BUMN,  direksi  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  mematuhi  anggaran  dasar  BUMN  dan peraturan  perundang-undangan  serta  wajib  melaksanakan  prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi,  transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  serta  kewajaran.  Namun faktanya  sering  dijumpai  permasalahan  dimana  para  pejabat  pengelola  keuangan  negara menggunakan  kedudukannya  untuk  kepentingan  lain  diluar  kepentingan  negara  dan  masyarakat. Padahal hal yang paling pokok dalam mengelola keuangan negara adalah menjunjung kepentingan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD RI 1945.
Dalam  praktek  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara  sering  dijumpai  kasus pengelolaan  keuangan  yang  tidak  berdasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku,  khususnya  pada BUMD yang sejatinya diorientasikan pada kepentingan rakyat. Seperti yang terjadi pada BUMD PT. X (Perseroda) dimana mantan direktur utamanya diduga menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dengan merugikan PT. X. Adapun PT. X ini merupakan BUMD yang dibentuk melalui Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2009  (selanjutnya  disingkat  Perda  No.  2/  2009).  Salah  satu tujuan PT. X yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perda No. 2/ 2009 adalah meningkatkan

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (selanjutnya  disingkat  PAD)  guna  membantu  meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  dan  pembangunan  daerah  di  segala  bidang  sehingga  kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
Pada  Penjelasan  Umum  Perda  No.  2/  2009  dinyatakan  bahwa  PT  X  melakukan  kegiatan- kegiatan  usaha  dalam  rangka  optimalisasi  pembangunan  wilayah  Provinsi  Lampung  khususnya bidang infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, perumahan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan beberapa aneka usaha lainnya. Adapun pada kasus ini, Y pada masa jabatannya  sebagai  direktur  utama  PT.  X  diduga  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  anggaran yang  seharusnya  digunakan  untuk  pengadaan  batu  dan  pasir.  Pada  Pasal  4  ayat  (1)  Perda  No.  2/ 2009  dinyatakan  bahwa  pembentukan  PT.  X  merupakan  upaya  untuk  mendukung  program- program  pembangunan  daerah  di  bidang  infrastruktur.  Pengadaan  batu  dan  pasir  untuk pembangunan jalan tol ini merupakan perwujudan dari salah satu tujuan pembentukan PT. X, yaitu memberikan fasilitas penyedia produk di bidang infrastruktur.
Pengadaan barang dan jasa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen No. Per-08/MBU/12/2019) diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh BUMN dengan pembiayaan yang berasal dari anggaran BUMN dan prosesnya yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.  Direksi  dalam  upaya  menjalankan  kewenangannya  diberikan  jaminan  atas  kebebasan dalam  mengurus  perseroan  melalui  Pasal  92  Ayat  (2)  UU  PT,  yaitu  dapat  mengambil  kebijakan yang  dipandang  tepat.  Oleh  karena  itu  tidak  menjadi  masalah  jika  seorang  direksi  memutuskan untuk  melakukan  suatu  pengadaan  barang  dan  jasa,  dengan  catatan  harus  mendapat  persetujuan dari  dewan  komisaris  dan  RUPS.  Namun  tidak  seperti  yang  terjadi  pada  kasus  ini,  dimana  Y memutuskan untuk melakukan pengadaan batu dan pasir untuk jalan tol tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari dewan komisaris PT. X dan RUPS (Putra, Kirka, 2022).
Y  diduga  telah  menyebabkan  kerugian  keuangan  negara  dalam  pengadaan  batu  dan  pasir yang  menggunakan  anggaran  tahun  2016-2018.  Pengadaan  ini  merupakan  pengadaan  jangka panjang sehingga pengadaannya dilakukan lebih dari 1 tahun. Dalam mengelola pengadaan ini, Y diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 3 miliar rupiah. Kerugian keuangan negara ini  diduga  berasal  dari  dana  alokasi  anggaran  distribusi  batu  dan  pasir  dengan  jumlah  anggaran sekitar 7 miliar rupiah yang merupakan proyek kerjasama antara PT. X dengan swasta. Perusahaan

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
batu dan pasir yang bekerjasama dengan PT. X diduga bukan perusahaan sebenarnya  sebab tidak didapati  adanya  batu  dan  pasir  milik  perusahaan  swasta  ini.  Pengadaan  yang  pembayarannya dilakukan  dengan sistem preorder ini diduga fiktif sebab telah ada uang yang keluar, akan tetapi tidak  ada  pengiriman  barang.  Oleh  karena  itu  pada  tahun  2021,  Y  ditetapkan  sebagai  tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kota Z atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu dan pasir (Djuhriyadi, Independensi, 2021).
Kasus  diatas  menjadi  menarik  untuk  ditelaah  dengan  melihat  lebih  jauh  lagi  mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaaan keuangan BUMD yang menimbulkan kerugian keuangan  negara.  Dalam  mengelola  dana  alokasi  untuk  pengadaan  batu  dan  pasir,  Y melakukannya dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, yaitu sebagai direktur utama PT. X. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang PT, direksi bertanggung jawab secara pribadi atas pengurusan perseroan. Namun pada dasarnya tidak semua kerugian keuangan negara menimbulkan  pertanggungjawaban  secara  pribadi.  Apabila  dikaitkan  dengan  hukum  administrasi negara,  konsekuensi  dari  perbuatan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMD  yang  merugikan keuangan  negara  dapat  berupa  pertanggungjawaban  jabatan  dan  pertanggungjawaban  pribadi (Suhendar, 2015, p.125).
Setiap  penggunaan  wewenang  oleh  pejabat  selalu  disertai  dengan  tanggung  jawab,  sesuai dengan prinsip " geen bevoegdheid (macht) zonder verantwoordenlijkheid" (tidak ada kewenangan atau  kekuasaan  tanpa  pertanggungjawaban).  Dalam  konteks  hukum  administrasi,  pejabat  hanya menjalankan  fungsi  dan  wewenang  sebab  pejabat  tidak  memiliki  wewenang.  Adapun  yang memiliki  wewenang  adalah  jabatan.  Oleh  karenannya  jabatan  yang  diberi  wewenang  melakukan perbuatan  hukum  sehingga  beban  tanggung  jawab  melekat  pada  jabatan.  Namun  dalam implementasinya, jabatan dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Dengan demikian  siapa  yang  harus  memikul  tanggung  jawab  hukum  ketika  terjadi  penyimpangan  harus dilihat  secara  kasuistik  karena  tanggung  jawab  dapat  berupa  tanggung  jawab  jabatan  dan  dapat pula berupa tanggung jawab pribadi (Sufriadi, 2014, p.68).

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif  dengan  melakukan  studi kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
berbagai  cara  dan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  mengumpulkan  data-data  dari  bahan- bahan  hukum  yang  diperlukan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah statute  approach yakni  melakukan  pendekatan  melalui  telaah  terhadap  undang-undang  serta  regulasi  yang  terkait dengan isu hukum yang dibahas serta conceptual approach yaitu pendekatan dengan berpedoman pada  pandangan  serta  doktrin  para  ahli  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  sedangkan  bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait antara  lain  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  terbatas,  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dalam bentuk buku  teks  dan  jurnal  yang  berhubungan  dengan  pertanggungjawaban  hukum  bagi  pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah sebagai organisasi diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai  tujuan  negara  yang  dirumuskan  dalam  Pembukaan  UUD  RI  1945,  yakni  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Cara  pemerintah  mengurus  dan  mengatur  tugas-tugasnya dalam  mewujudkan  tujuan  negara  selalu  terkait  dengan  keuangan  negara  sebagai  bentuk pembiayaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Dengan  demikian  keuangan  negara sangat  memegang  peranan  penting  untuk  mewujudkan  tugas  negara  yang  merupakan  tanggung jawab  pemerintah.  Sebab  tanpa  adanya  keuangan  negara  maka  tujuan  negara  yang  diamanatkan dalam  Pembukaan  UUD  RI  1945  tidak  dapat  terselenggara  dan  hanya  menjadi  cita-cita  hukum belaka (Monteiro, 2019, p.10).
Pengaturan keuangan negara yang termuat dalam perubahan ketiga Undang- Undang Dasar 1945  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Perubahan  ini  berkaitan  dengan  definisi  dari keuangan  negara  yang  bukan  berupa  APBN  saja,  dalam  pengaturan  ini  semua  keuangan  dalam APBD, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) menjadi salah satu  bagian dari keuangan negara (Saidi, 2008, pp.2- 3).  Pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
(selanjutnya  disebut  UU  No.  17/  2003  tentang  KN)  dinyatakan  "keuangan  negara  adalah  semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/ 2003 tentang KN mengamanatkan penyelenggaraan keuangan negara  untuk  dikelola  secara  efektif,  tertib,  efisien,  transparan,  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-  undangan,  ekonomis,  dan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kepatutan yang  timbul  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban.  Dengan  demikian  pemerintah  perlu mewujudkan tata laksana yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat pengelola keuangan negara harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Namun  faktanya  sering dijumpai permasalahan dimana para pejabat pengelola keuangan negara dalam BUMN dan BUMD menggunakan  kewenangannya  untuk  kepentingan  lain,  seperti  yang  dilakukan  oleh  mantan direktur utama BUMD PT. X (Perseroda) (selanjutnya disingkat PT. X). Padahal telah sepatutnya diketahui  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  yang  buruk  akan  berdampak  pada  terhambatnya pembangunan nasional, dan bahkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus Y yang merupakan  mantan  direktur  utama  PT.  X  merupakan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  keuangan negara,  sebab  pada  dasarnya  kekayaan  persero  yang  ia  kelola  99%  berasal  dari  APBD  Provinsi Lampung, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (3) Perda No. 2/ 2009. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Perseroda BUMD sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 huruf g UU No. 17/ 2003 tentang KN merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu  PT.X  wajib  mempertanggungjawabkan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  sebagai  penyertaan modal  negara  ini  kepada  negara  (Hartini,  2017,  p.64).  Dalam  perspektif  hukum  administrasi negara,  jabatan  sebagai  pengelola  keuangan  negara  merupakan  persoalan  mendasar  berkaitan dengan fungsi negara. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi  untuk  mencapai  tujuan  negara,  yang  salah  satunya  memajukan  kesejahteraan  masyarakat dengan memberikan infrastruktur yang memadai (HR, 2013, p.71). Hal ini yang dilakukan oleh Y dalam proyek kerjasamanya dengan pihak swasta, yaitu melakukan kerjasama dengan PT. A dalam pengadaan  barang  berupa  batu  dan  pasir  untuk  proyek  pembangunan  jalan  tol  di  Provinsi Lampung.  Proyek  distribusi  batu  dan  pasir  ini  dilakukan  pada  tahun  2016-2018  dengan  dana alokasi anggaran dari APBD Provinsi Lampung yang jumlah anggarannya sekitar 7 miliar rupiah.

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Namun  diketahui  bahwa tidak terdapat  pendistribusian batu  dan pasir pada proyek pembangunan jalan tol ini.
Perlu  diketahui  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi  pemerintahan  lebih  rumit dibandingkan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi  dan  perusahaan  swasta,  dikatakan demikian karena pelaksanaannya berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk  membayar  barang  atau  jasa  tersebut.  Pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  BUMD  merupakan salah  satu  alat  untuk  menggerakan  roda  perekonomian  daerah.  Sumber  dana  yang  digunakan dalam  pengadaan  barang  oleh  BUMD  umumnya  berasal  dari  dana  APBD  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  dengan  persetujuan  DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian pengadaan  harus  dijalankan  dengan  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  untuk  mendapatkan  manfaat maksimal dari penggunaan anggaran yang berasal dari negara (Marbun, 2010, p.12).
Pengadaan barang berupa batu dan pasir oleh PT. X diperlukan dalam rangka optimalisasi pembangunan  wilayah  Provinsi  Lampung  khususnya  di  bidang  infrastruktur  daerah  karena  batu dan  pasir  ini  selanjutnya  akan  pergunakan  untuk  pembangunan  jalan  tol.  Pengadaan  ini  sejalan dengan tujuan pembentukan PT. X yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perda No. 2/ 2009 yaitu  memberikan  fasilitas  penyedia  produk  di  bidang  infrastruktur  agar  aset  milik  pemerintah Provinsi Lampung dapat berhasilguna dan berdayaguna. Di sisi lain, pengadaan ini juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk  menggali sumber keuangan sendiri  dan  memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (selanjutny disingkat PAD).
Berdasarkan  fakta  dilapangan  diketahui  bahwa  terdapat  penyimpangan  dalam  pengadaan batu dan pasir yang merupakan kerjasama antara PT. X dan PT. A ini. Perusahaan batu dan pasir yang  bekerjasama  dengan  PT.  X  ini  diduga  bukan  perusahaan  sebenarnya  sebab  didapati perusahaan  swasta  ini  tidak  memiliki  barang  yang  berupa  batu  dan  pasir.  Pengadaan  yang pembayarannya  dilakukan  dengan  sistem pre  order ini  diduga  fiktif  sebab  telah  ada  uang  yang keluar,  akan  tetapi  tidak  ada  pengiriman  barang.  Adapun  permasalahan  yang  dibahas  dalam penulisan  ini  adalah  adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Y  selaku  direksi  PT.  X  pada masa  jabatannya.  Hal  ini  dikarenakan  dana  alokasi  anggaran  yang  bersumber  dari  penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Lampung ini diambil oleh Y untuk dirinya sendiri dan sebagian lainnya diberikan pada oknum-oknum yang terlibat.

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Pada  Pasal  6  ayat  (1)  Perda  No.  2/  2009  diatur  bahwa  dalam  rangka  peningkatan pengembangan  usahanya,  PT.  X  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yang pelaksanaannya  berpedoman  kepada  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan.  Dan  untuk dapat  melaksanakannnya,  kerjasama  ini  harus  ditetapkan  oleh  RUPS  dan  ditentukan  dalam anggaran dasar. Namun faktanya Y melakukan kerja sama dengan B yang merupakan direktur PT. A tanpa sepengetahuan serta tanpa telaahan dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS PT. X. Diketahui juga bahwa pengadaan batu dan pasir ini tidak berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (selanjutnya disingkat RKAP) (Putra, Kirka, 2022).
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik  Negara,  rencana  kerja  yang  harus  disampaikan  kepada  Dewan  Komisaris  atau  RUPS  ini seharusnya  juga  memuat  program  kegiatan  pengadaan  karena  rencana  kerja  pada  dasarnya merupakan  penjabaran  tahunan  dari  Rencana  Jangka  Panjang  (selanjutnya  disingkat  RJP)  dari suatu  BUMN/BUMD.  Oleh  karena  itu  Y  telah  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  karena perbuatannya  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Padahal  telah diatur  mengenai  larangan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU No. 30/2014 tentang AP).
Dengan  adanya  pengadaan  batu  dan  pasir  ini,  Y  telah  melakukan  pengeluaran  yang  tidak direncanakan, dan tidak digunakan sesuai tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Padahal telah ditegaskan dalam UU No.17/2003 tentang KN mengenai asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, dimana  asas  ini  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  pengelolaan keuangan negara harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  Selain itu perbuatan Y juga  bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (selanjutnya  disingkat AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/ 2014 tentang AP yaitu untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.
Pengelolaan keuangan negara dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan  pertanggungjawaban.  Pada  kasus  ini  dapat  dikatakan  bahwa  penyimpangan  telah  dilakukan sejak  perencanaan  karena  telah  dimulai  negosiasi  terkait  teknis  pertenderan  dengan  B  selaku direksi PT. A seperti jenis pekerjaan, besaran harga satuan, dan lain sebagainya. Prinsip efisiensi mulai  tereduksi  ketika  kerjasama  dengan  PT  A  ini  dilakukan  agar  terdapat  keuntungan  antara

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
pihak  B  dan  Y  sebagai  upaya  memperkaya  diri  sendiri.  Adanya  penyalahgunaan  APBD  seperti pada  kasus  ini  merupakan  bentuk  pelanggaran  atas  asas  efisiensi  yang  merupakan  bagian  dari AUPB.  Pola  penyimpangan  seperti  ini  dapat  merusak  manajemen  pengelolaan  keuangan  negara sehingga  menjadi  tidak  efisien  dan  jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat.  Padahal  jika  berdasarkan pada  asas  efisiensi,  dikatakan  efisien  apabila  pencapaian output yang  maksimum  dan input yang terendah guna memperoleh output terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang  dikaitkan  dengan  standard  kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan.  (Karianga,  2007, pp.143-144).
Perbuatan  Y  juga  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  23/  2014  tentang  Pemda),  dimana  pada  Pasal 343 ayat  (1) huruf d nya diatur bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi  unsur tata  kelola  perusahaan  yang  baik  guna  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan, dan keseimbangan hubungan antar pemangku  kepentingan.  Adapun  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (selanjutnya disingkat  BPKP)  Perwakilan  Lampung  memperkirakan  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  dari kasus ini sekitar 3,1 miliar rupiah (Bila, Poskota Lampung, 2021).
Dalam  konsepnya,  pengadaan  barang  dan  jasa  BUMN/BUMD  harus  dilakukan  dengan memperhatikan  asas-asas fiduciary  duty ,  yaitu  pengurusan  harus  dilakukan  oleh  direksi  dengan itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Dengan  prinsip fiduciary  duties ini  seorang  direktur memiliki  hubungan  fidusia  dengan  perseroan,  di  mana  direksi  telah  mengikatkan  diri  kepada perseroan untuk bertindak dengan iktikad baik demi kepentingan perseroan (Digman, 2006, p.44). Berkaitan  dengan  hal  ini,  Misahardi  Wilamarta  (2007,  p.14)  berpendapat  apabila  direksi  tidak menjalankan  tugas  sesuai  doktrin fiduciary  duties ,  atau  karena  kesalahan  dan  kelalaiannya mengakibatkan  perseroan  menderita  kerugian,  atau  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  atau dipailitkan,  maka  kekayaan  pribadi  direksi  dapat  disita  dan  dilelang  untuk  memenuhi  kewajiban tersebut
Pada  dasarnya  seorang  direksi  memiliki  kebebasan  untuk  menjalankan  pengurusan perseroan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ia  pandang  tepat,  namun  perlu  diperhatikan  bahwa kebebasan  yang  diatur  pada  Pasal  92  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  20/  2007  tentang  PT)  ini  memiliki  batasan, yaitu harus sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 20/ 2007 tentang PT ini dan anggaran dasar

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
perusahaannya.  Dalam  hal  pengurusannya  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  seperti  yang terjadi  pada  kasus  ini,  maka  harus  ada  pertanggungjawaban  dari  direksi  tersebut  karena perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban mengandung makna "meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya" (Atmadja, 1986, pp.44-45).
Sri  Soemantri  (1987,  p.7)  berpendapat  bahwa  setiap  pemberian  kewenangan  kepada pejabat  pemerintah  tersirat  didalamnya  tentang  pertanggungjawaban  dari  pejabat  yang bersangkutan. Pada hakikatnya hukum difungsikan sebagai instrumen perlindungan (bescherming) bagi  subjek  hukum.  Dengan  kata  lain,  hukum  diciptakan  agar  keadilan  terimplementasi  dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepadanya akan dibebani tanggung jawab dan dituntut  memulihkan  atau  mengembalikan  hak  yang  sudah  dilanggar  tersebut.  Beban  tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah (HR, 2016, p.322)
Jabatan  pemerintahan  pada  dasarnya  dilekati  dengan  hak  dan  kewajiban  atau  diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan merupakan fiksi belaka. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan ( vertegenwoordiging ), yaitu pejabat ( ambtsdrager ). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Oleh  karena  diwakili  pejabat,  maka  jabatan  itu  berjalan.  Yang  menjalankan  hak  dan  kewajiban yang  didukung  oleh  jabatan  ialah  pejabat.  Jabatan  bertindak  dengan  perantaraan  pejabatnya (Utrecht (1998, p.202). Dengan demikian pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang sebab pejabat  tidak  memiliki  wewenang.  Adapun  yang  memiliki  wewenang  adalah  jabatan.  Oleh karenannya jabatan yang diberi wewenang melakukan perbuatan hukum sehingga beban tanggung jawab melekat pada jabatan (HR, 2016, p.77).
Akan  tetapi  dalam  implementasinya,  jabatan  dijalankan  oleh  manusia  selaku  wakil  atau fungsionaris jabatan. Dengan demikian siapa yang harus memikul  tanggung jawab hukum  ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab pribadi (Sufriadi, 2014, p.68). Hal ini sejalan

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
dengan  konsep  hukum  keuangan  negara  dimana  konsekuensi  dari  perbuatan  dalam  pengelolaan keuangan BUMD yang merugikan keuangan negara dapat berupa pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi (Suhendar, 2015, p.125).
Pertanggungjawaban  pejabat  menurut  Kranenburg  dan  Vegtig  sebagaimana  dikutip  oleh Ridwan (2006, p.365), memiliki dua teori yang melandasinya yaitu:
1. Teori fautes personalles merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena  tindakannya  itu  telah  menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori fautes de services merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga  dibebankan  pada  instansi  dari  pejabat  yang  bersangkutan.  Menurut  teori  ini tanggung  jawab  dibebankan  kepada  jabatan.  Dalam  penerapannya,  kerugian  yang  timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
Philipus  M.  Hadjon  (1993,  p.16)  menegaskan  bahwa  tanggungjawab  jabatan  berkaitan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak  pemerintahan  berkaitan  dengan  pendekatan  terhadap  kekuasaan  pemerintahan.  Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum  administrasi.  Tanggung  pribadi  berkenaan  dengan  maladministrasi  dalam  penggunaan wewenang maupun public service . Maladministrasi  dalam hal  ini merupakan unsur penting yang menjadi  penentu  dalam konsepsi  pemisahan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat.
Dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of  power )  dan sewenang-wenang ( unreasonableness ), keduanya merupakan parameter utama untuk menentukan ada  tidaknya  penyimpangan  dalam  penggunaan  wewenang  pemerintahan,  tentunya  disamping asas-asas  hukum  administrasi  yang  lain.  Penyalahgunaan  wewenang  adalah  penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dengan menyimpang dari ketentuan undang-undang yang  berlaku.  Sedangkan  tolok  ukur  dari  perbuatan  sewenang-wenang  adalah  jika  pejabat melakukan  sesuatu  dengan  tidak  mengindahkan  hak  orang  lain,  atau  melakukan  sesuatu  dengan semau-maunya  atau  dengan  kuasanya  sendiri  (Suhendar,  2015,  p.130).  Apabila  terdapat  unsur penyalahgunaan  wewenang  dan  sewenang-wenang,  maka  terdapat  unsur  maladministrasi,  dan

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
tentu  ada  unsur  perbuatan  melawan  hukum,  dan  perbuatan  itu  menjadi  tanggung  jawab  pribadi pejabat yang melakukannya (Djatmiati, 2011,pp.47-48).
Pada dasarnya tidak semua kerugian keuangan negara yang terjadi  dalam BUMN/BUMD menimbulkan pertanggungjawaban pribadi. Sebelumnya pada Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/ 2007 tentang PT ditentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian  Perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya.  Akan tetapi Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/ 2007 tentang PT memberikan ruang pengecualian bagi direksi untuk dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Pengecualian ini dapat diberlakukan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk  kepentingan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan,  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan  pengurusan  yang  mengakibatkan  kerugian,  dan  telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Pada  hakikatnya  kerugian  yang  dialami  oleh  BUMN/  BUMD  tidak  hanya    disebabkan karena  adanya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  direksi,  namun  juga  sangat dimungkinkan  terjadi  akibat  dari  adanya  risiko  bisnis.  Sepanjang  dalam  menjalankan  tugas pengurusannya  direksi  bertindak  dengan  iktikad  baik,  dan  semata-mata  untuk  kepentingan perseroan,  maka  bila  ternyata  perseroan/negara  menderita  kerugian,  tidak  serta  merta  direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita. Hal ini dikarenakan dengan adanya fiduciary duty yang melekat  pada dirinya, maka  direksi  harus melakukan kegiatan sesuai  dengan jalan pikirannya sendiri, namun haruslah yang terbaik bagi perseroan (Ais, 2000, p.63).
Dalam perkembangan Ilmu hukum dikenal prinsip business judgement rule. Dalam prinsip ini,  bilamana  direksi  telah  mengambil  keputusan  setelah  sebelumnya  didahului  dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan saksama, maka dia akan mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggungan jawab pribadinya, meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak  menguntungkan  perseroan.  Substansi  dari  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  akan dilindungi, kecuali diambil dengan tidak rasional, dan proses pengambilan keputusannya akan juga terlindungi, sepanjang tidak ada gross negligence (Velasco Julian, 2010, p.4).
Doktrin  ini  melindungi  direksi  dengan  kemungkinankan  mereka  berbuat  kesalahan, sepanjang  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  secara  cermat  dan  teliti,  dengan  wajar  dan patut,  dan  dapat  dibuktikan.  Dengan  demikian, business  judgement  rule dijadikan  kriteria  untuk

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
mengukur  tanggung  jawab  setiap  anggota  direksi.  Artinya  direksi  dianggap  tidak  bertanggung jawab  apabila  dia  melaksanakan  tugasnya  dengan  memperhatikan  prinsip fiduciary  duties yang ada,  sekaligus  dengan  mempunyai  berbagai  pertimbangan  yang reasonable terhadap  keputusan yang  diambilnya.  Meski  demikian,  direksi  tidak  berlindung  di  bawah  prinsip business  judgment rule ,  jika  keputusan  yang  diambilnya  mengandung  unsur-unsur fraud,  conflict  of  interest, illegality, dan gross negligence (Fuady, 1996, p.63).
Dengan  demikian  direksi  PT.  X  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pribadi  karena perbuatannya  tidak  beritikad  baik  dan  juga  memiliki  unsur  penyalahgunaan  wewenang.  Adanya unsur  penyalahgunaan  wewenang  terjadi  karena  direksi  PT.  X  melakukan  pelanggaran  terhadap berbagai  peraturan  perundang-undangan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  berupa  batu  dan pasir ini. Akibat perbuatannya, direksi PT. X telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan sekitar  3.1  miliar rupiah karena ia  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  dana  alokasi anggaran  yang  bersumber  dari  APBD  Provinsi  Lampung  yang  seharusnya  digunakan  untuk mendistribusikan batu dan pasir pada proyek pembangunan jalan tol.
Adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  direksi  PT.  X  sejatinya  dapat  menimbulkan sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  yang  dimaksud  berupa  sanksi  administratif  berat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  UU  No.30/  2014  tentang  AP,  dimana  sanksi  ini diberikan  terhadap  pejabat  pemerintahan  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  17  UU  No.30/ 2014 tentang AP mengenai penyalahgunaan wewenang. Sanksi administratif berat yang dimaksud dapat  berupa  pemberhentian  tetap  dengan  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya, pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya,  pemberhentian tetap  dengan  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya  serta  dipublikasikan  di  media massa,  atau  pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya  serta dipublikasikan  di  media  massa.  Akan  tetapi  direksi  PT.  X  tidak  lagi  dapat  dikenai  sanksi administratif  karena  pada  saat  ini  Y  tidak  lagi  menjabat  sebagai  direksi  dari  PT.  X  karena  masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2019.
Penyelesaian  kerugian  keuangan  negara  dalam  dimensi  hukum  administrasi  negara,  pada prinsipnya  berorientasi  pada  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  yang  ditimbulkan,  serta  dapat diberlakukan  secara  kumulatif  dengan  sanksi  lain,  yaitu  sanksi  pidana,  sanksi  administratif  dan keperdataan  (Suhendar,  2015,  p.154).  Dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UU  No.17/  2003  tentang  KN dinyatakan  "setiap  pejabat  negara  dan  pegawai  negeri  bukan  bendahara  yang  melanggar  hukum

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan  mengganti  kerugian".  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  64  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat UU No.  1/  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara),  pejabat  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Perlu ditekankan bahwa putusan pidana tidak membebaskannya dari tuntutan ganti rugi.
Pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa ketentuan  penyelesaian  kerugian  negara/  daerah  dalam  UU  ini  berlaku  pula  bagi  pengelola perusahaan  negara/  daerah  dan  badan-badan  lain  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu mengaturan dalam UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat diberlakukan pada kasus direksi PT. X. Dalam upaya menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian  seseorang,  UU  ini  menegaskan  bahwa  setiap  kerugian  negara/  daerah  yang  disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan  penyelesaian  kerugian  tersebut  maka  negara/daerah  dapat  dipulihkan  dari  kerugian  yang telah  terjadi,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.  1/  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Pihak  yang  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh  bendahara,  pengelola BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan negara  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  BPK).  Adapun  penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian akan ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disingkat LHP) sebagai keputusan BPK,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  15/  2006  tentang  BPK).  LHP merupakan  fakta  administratif  yang  merupakan  konsekuensi  atas  penyelenggaraan  negara  dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan (Suhendar, 2015, p.225).
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat masuk klasifikasi merugikan keuangan negara dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi (Suhendar, 2015, p.143). Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  31/

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir
1999  tentang  PTPK)  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.
Mekanisme  penyelesaian  kerugian  keuangan  negara  dalam  dimensi  hukum  administrasi negara  berorientasi  pada  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  itu  sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan pengaturan dalam UU No. 17/ 2003 tentang KN,  UU No. 30/ 2014 tentang AP, UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Arsyad (2017, p.175), kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  akan  mengakibatkan  kerugian  negara  yang  begitu  besar  pada keuangan  suatu  negara  sehingga  perlu  dilakukan  pengembalian  kerugian  negara.  Teori pengembalian  kerugian  keuangan  negara  adalah  teori  hukum  yang  menjelaskan  sistem  hukum pengembalian  kerugian  keuangan  negara  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  yang memberikan  kemampuan,  tugas  dan  tanggungjawab  kepada  institusi  negara  dan  institusi  hukum untuk  memberikan  perlindungan  dan  peluang  kepada  individu-individu  dalam  masyarakat  dalam mencapai  kesejahteraan.  Teori  ini  dilandaskan  pada  prinsip  dasar  “berikan  kepada  negara  yang menjadi hak negara" (Arsyad, 2017, p.174).
Sampai  pada  penulisan  skripsi  ini  dilakukan,  proses  persidangan  atas  kasus  Y  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  batu  dan  pasir  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang masih  dilakukan.  Namun  perlu  kembali  ditegaskan  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan diatas, pada prinsipnya penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sehingga sanksi yang diberikan dapat dilakukan secara kumulatif dengan sanksi lain. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya,  putusan  pidana  tidak  membebaskan  seseorang  dari  tuntutan  ganti  rugi  sehingga sekalipun Y nantinya akan dikenai sanksi pidana, ia tetap dapat diminta melakukan ganti kerugian keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  terjadi  kerugian  keuangan  negara  dalam  kerangka pengelolaan keuangan negara, mutlak harus dilakukan pengembalian kepada negara (Saidi, 2008, p.143).

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Direksi  PT.  X  bertanggung  jawab  atas  kerugian  keuangan  negara  terhadap  pengadaan  barang berupa  batu  dan  pasir.  Pertanggungjawaban  hukum  dapat  diberikan  kepada  direksi  PT.  X karena perbuatannya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Perbuatannya yang tidak beritikad  baik  dan  juga  memiliki  unsur  penyalahgunaan  wewenang  menyebabkan pertanggungjawaban pribadi dapat dibebankan kepadanya.
2. Direksi PT. X telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat menjabat sebagai direktur utama PT. X. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan saat ia melaksanakan kerjasama dengan PT  A  dalam  pengadaan  barang  berupa  batu  dan  pasir.  Pengadaan  ini  dilakukan  dengan melanggar  berbagai  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Padahal  telah  diatur mengenai  larangan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  c  UU  No. 30/2014 tentang AP.  Dengan demikian pertanggungjawaban  pribadi  berupa sanksi pidana dan juga ganti kerugian atas kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepadanya.

## Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir

## DAFTAR PUSTAKA
Ais,  Chatamarrasjid.  2000.  “Menyingkap  Tabir  Perseroan  (Piercing  the  Corporate  Veil):  Kapita Selekta Hukum Perusahaan”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arsyad,  J.H.  2017.  “Korupsi  Dalam  Perspektif  HAN  (Hukum  Administrasi  Negara)”.  Jakarta:
Sinar Grafika.
Atmadja, Arifin P. Soeria. 1986. “Pertanggungjawaban Keuangan Negara”. Jakarta: PT. Gramedia. Digman, Alan., John Lowry. 2006. “Company Law”. Oxford: Oxford University Press.
Djatmiati,  Tatiek  Sri.,  dll.  2011.  “Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fuady,  Munir.  1996.  “Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktik  Buku  Kesatu”.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Hartini,  Rahayu.  2017.  “BUMN  Persero,  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  Di Indonesia”. Malang: Setara Press.
HR. Ridwan. 2013. “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: Rajawali Pers.
Velasco, julian. 2010. “How Many Fiduciary Duties Are There In Corporate Law?”. Notre Dame Law School Vol. 83 No.1231.
Karianga,  Hendra.  2017.  “Carut  Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah Perspektif Jukum dan Politik”. Depok: Kencana.
Marbun,  Rocky.  2010.  “Tanya  Jawab  Seputar  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah”.  Jakarta: Transmedia Pustaka.
Monteiro, Josef Mario. 2019. “Hukum Keuangan Negara & Daerah”. Malang: Setara Press.
Philipus  M.  Hadjon.,  dll.  1993.  “Pengantar  Hukum  Administasi  Indonesia”.  Yogyakarta:  Gadjag Mada University Press.
Saidi, Muhammad Djafar. 2008. “Hukum Keuangan Negara”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Soemantri, Sri. 1987. “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi”. Bandung: Alumni.
Sufriadi.  2014.  “Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”. Jurnal Yuridis Vol.9 No.1
Suhendar. 2015. “Konsep Kerugian Keuangan Negara”. Malang: Setara Press.
Utrecht, E. 1998. “Hukum Pidana II”. Jakarta: Bulan Bintang.
Wilamarta,  Misahardi.  2007.  “Doktrin-Doktrin  Fiduciary  Duties  &  Business  Judgment  Rule Dalam  Pengelolaan  Perseroan  Terbatas”.  Depok:  Centre  for  Education  and  Legal  Studies (CELS).