Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 19

## REVITALISASI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

## Siful Arifin
Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

## Abstract
Setiap  sistem  dan  lembaga  pendidikan,  tak  terkecuali  pendidikan  Islam  bertujuan untuk  memberi  pendidikan  dan  pengajaran  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat mampu  menghadapi  dan  dapat  memecahkan  setiap  masalah  yang  dihadapinya. Namun kenyataannya, sampai saat ini, pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia  belum  mampu  menjadi  solusi  tepat  bagi  masyarakat  Islam.  Sebagian besar  masyarakat  Islam  masih  terjerat  dengan  masalahnya  sendiri-sendiri.  Hal  ini kemudian memunculkan suatu pesimisme di kalangan masyarakat dan menjadikan pendidikan Islam semakin terpinggirkan dihadapan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini,  memunculkan  suatu  kegelisahan  tersendiri  dikalangan  intelektual  Islam sehingga  memunculkan  suatu  pemikiran  untuk  melakukan  suatu  re-vitalisasi terhadap  lembaga  pendidikan  Islam.  Re-vitalisasi  dilakukan  sebagai  salah  satu upaya  untuk  mengembalikan  jati  diri  pendidikan  Islam  yang  dalam  sejarah  telah terbukti mampu untuk menjawab dan menjadi solusi bagi masyarakat Islam. Upaya revitalisasi  ini  bisa  dilakukan  di  lembaga  pendidikan  formal,  non-formal  dan informal.  Ruang  lingkup  dan  aspek  revitalisasi  dalam  tiga  pendidikan  yang dimaksud bisa berbeda-beda. Di antaranya; 1). Revitalisasi terhadap paradigma dan ideologi  pendidikan  masyarakat.  2).  Revitalisasi  terhadap  design  kurikulum  yang ditawarkan.  3)  Revitalisasi  terhadap  sumber  ekonomi  lembaga  pendidikan.4). Revitalisasi terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana pendidikan.
Keywords : Revitalisasi, Pendidikan Islam, Masyarakat

## Pendahuluan
Hampir  sebagian  besar  masyarakat  percaya,  bahwa  pendidikan  masih merupakan  cara  yang  paling  baik  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupannya. Oleh  karena  itu,  banyak anggota masyarakat  yang  terus berusaha  dengan  sekuat tenaga  dan  daya  upaya  yang  dimilikinya  untuk  menyekolahkan  anaknya,
20 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
setidaknya  sampai  lulus  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  atau  yang  sederajat. Bahkan,  tidak  sedikit  pula  anggota  masyarakat  yang  terus  mendorong  dan memotivasi  anaknya  agar  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi, sehingga  bisa  meraih  gelar  sarjana,  magister  dan  Doctor  bahkan  sampai  meraih gelar tertinggi yakni, gelar professor.
Namun  demikian,  sudah  sering  kali  terjadi  bahwa  kenyataan  sering  kali berbeda dengan harapan. Dunia pendidikan kita belum mampu menjadi penopang harapan  dan  cita-cita  luhur  masyarakat  kita.  Permasalahan  pendidikan  kita sangatlah  kompleks  sehingga out  put pendidikan  kita  sering  kali  tidak  relevan dengan  kebutuhan  masyarakat.  Al-hasil, out  put yang  semestinya  bisa  dinikmati oleh  masyarakat  malah  menjadi  beban  masyarakat.  Beberapa  indikasi  dari keadaan tersebut adalah adanya pengangguran berpendidikan, lulusan pendidikan yang  bekerja  atau  berprofesi  tidak  sesuai  dengan  jurusannya. 1 Kualitas  keilmuan yang masih rendah dan lain sebagainya.
Dari sekian masalah yang dikandung oleh dunia pendidikan kita saat ini, tidak  terkecuali  oleh  pendidikan  Islam  adalah  semakin  sempitnya  ruang masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan. Era modern yang bercirikan demokratisasi telah mengalami paradoks yang sangat luar  biasa.  Demokratisasi  yang  berlandaskan  “kebebasan”  seakan-akan  tidak berlaku  dalam  dunia  pendidikan.  Ini  bisa  dilihat  dari  semakin  dibatasinya  peran dan  partisipasi  masyarakat  untuk ikut  bersama-sama merumuskan  design, proses dan  sistem  pendidikan  yang  akan  dilaksanakan.  Dengan  dalih  profesionalisme para  stakeholder  pendidikan  telah  mencabut  eksistensi  dan  fungsi  masyarakat sebagai  sentral  pendidikan.  Masyarakat  hanya  dijadikan  user;  objek  pengguna layanan  pendidikan.  Kondisi  seperti  ini  kemudian  menyebabkan  pendidikan semakin jauh dari masyarakat.
Secara  normatif,  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  partisipatif  dalam pendidikan sebenarnya sudah menjadi agenda pemerintah, ini terlihat dari adanya undang-undang  yang  menagatur  adanya  hal  tersebut.  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sisdiknas  Pasal  55  disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang disebut pendidikan
1 Bagi  sebagian  kalangan,  berprofesi  tidak  sesuai  dengan  spealisasi  keilmuan  yang  dipilihnya merupakan kelebihan, ada juga yang mengatakan itu adalah berkah. Saya kira, pendapat tersebut dari  sisi  social-agama  masih  bisa  dicarikan  pijakannya.Namun  dari  sisi  normatif  keilmuan pendidikan,  itu  adalah  penyimpangan,  ab-normal,  dunia  kedokteran  menyebutnya  sebagai  mala- praktek.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 21
berbasis masyarakat ( community-based education ) “untuk kepentingan masyarakat”. Akan  tetapi,  penyelenggaraan  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini  harus  tetap mengikuti  dan  melaksanakan  kurikulum  dan  evaluasi  pendidikan,  serta manajemen  dan  pendanaannya  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan. Namun, jika dicermati, aturan ini masih setengah hati. Dalam bunyi UU tersebut pemerintah  mempersilahkan  masyarakat  untuk  menggagas  pendidikan  berbasis masyarakat  tapi  kurikulum  dan  evaluasi  pendidikannya  masih  harus  mengikuti pemerintah. Hal ini tentu menjadi masalah, karena masyarakat juga setengah hati terlibat dalam pendidikan sebagaimana terlihat selama ini.
Ditinjau  dari  aspek  sejarah,  pada  masa  lalu,  masyarakat  kita  sangat berperan  aktif  dalam  membangun  dan  mengembangkan  pendidikan.  Banyak yayasan-yasan  dan  organisasi-organisasi  non-pemerintah  yang  didirikan  oleh masyarakat  untuk  menyediakan  layanan  pendidikan  bagi  masyarakat.  Menurut Azyumardi  Azra,  di  kalangan  masyarakat  Muslim  Indonesia,  partisipasi masyarakat  dalam  rangka  pendidikan  berbasis  masyarakat  telah  dilaksanakan lebih  lama  lagi,  yaitu  setua  sejarah  perkembangan  Islam  di  bumi  Nusantara. Hampir  seluruh  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  dari rangkang , dayah , meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), bustanul atfal , diniyah dan sekolah-sekolah  Islam  lainnya  didirikan  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat Muslim  sendiriKondisi  ini  sungguh  berbanding  terbalik  dengan  kondisi  hari  ini. Penjelasan  ini  mengindikasikan  bahwa  pendidikan  berbasis  masyarakat  di Indonesia  sebenarnya  telah  dapat  diterapkan  sejak  awal  secara  praktis.  Namun, pada dataran teoritis, pendidikan berbasis masyarakat belum memiliki konsep dan teori  yang  jelas.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  kendala  terhadap  penerapan pendidikan berbasis masyarakat.
Melihat berbagai fenomena di atas, penulis berpandangan perlunya upaya revitalisasi  semangat,  ideologi,  nilai-nilai,  prinsip-prinsip  dan  model-model pendidikan  Islam  yang  pernah  ada  dalam  sejarah.  Lembaga  Pendidikan  Islam seperti  pesantren,  madrasah,  khuttab,  dan  masjid  dikenal  mampu  melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dan juga mampu melahirkan masyarakat yang cerdas dan kreatif  sehingga  mampu  menyelesaikan  persoalan  hidupnya  dengan  baik  dan elegent, tanpa tergantung kepada pihak lain.
Revitalisasi  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membagkitkan, menghidupkan  dan  menumbuhkan  kembali  semangat  atau  daya  hidup  ( vitality )
22 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
setelah  mengalami  masa-masa  kemunduran  dan  kemorosotan. 2 Hubungannya dengan  pendidikan  Islam,  maka  upaya  revitalisasi  bisa  dilakukan  dalam pendidikan  formal  seperti  madrasah,  atau  perguruan  tinggi  Islam  dan  bisa  juga dilakukan  dalam  pendidikan  non-formal  seperti  pesantren  dan  tempat-tempat kursus yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selain dalam dua pendidikan ini, revitalisasi  juga  bisa  dilakukan  dalam  pendidikan  informal  seperti  pendidikan Islam  yang  dilakukan  oleh  keluarga.  Upaya  revitalisasi  dalam  setiap  model pendidikan tersebut berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya.

## Pendidikan Islam; Sebuah Tinjauan filosofis-historis
Bagi  manusia,  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  vital.  Watak dan  karakter  manusia  dalam  menjalani  proses  kehidupannya  sangat  ditentukan oleh  pendidikan  yang  digelutinya.  Tengoklah  disekitar  kita  dan  bandingkan. Samakah  orang  mengenyam  pendidikan  dengan  orang  yang  tidak  mengenyam pendidikan?  Samakah  orang  yang  lulusan  SD  dengan  lulusan  sarjana?  Samakah orang  yang  menempuh  pendidikan  agama  dan  orang  yang  tidak  menempuh pendidikan agama? Jawabannya pasti tidak sama. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pendidikan sangat menentukan warna-warni kehidupan seseorang. Dengan kata  lain  pendidikan  sangat  menentukan  nasab  dan  nasib  seseorang  di  dunia maupun di akhirat.
Dari  gambaran  singkat  diatas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  kualitas  kita (manusia)  ditentukan  juga  oleh  kualitas  pendidikannya.  Karena  sangat  urgennya arti pendidikan bagi kita maka konsepsi pemahaman kita tentang pendidikan juga tak  kalah  penting.  Oleh  karena  itu,  dalam  bagian  ini  akan  dibahas  tentang konsepsi pendidikan dari beberapa tinjauan.
Dari sisi etimology, istilah pendidikan bisa ditinjau dari beberapa bahasa, dalam  bahasa  Yunani  misalnya,  pendidikan  disebut  paedagogos  yang  berarti pergaulan dengan anak. Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing,  memimpin).  Dalam  kebiasaan  orang  yunani,  istilah  paedagogos digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas antar-jemput anak-anak ke  an dari sekolah yang dilakukan oleh seorang pelayan atau bujang. Jadi, di Yunani istilah paedagogos digunakan untuk sesuatu yang rendah, namun pada perkembangannya istilah  ini  dinisbatkan  terhadap  suatu  aktivitas  yang  mulia,  yakni  aktivitas
2 Revitalisasi  merupakan  kata  serapan  dari  Bahasa  Inggris revitalization ,  akar  katanya revitalize .  Di dalam webster’s  new  world  dictionary, 3rd college  edition (1988),  disebutkan revitalize berarti to  bring vitality, vigor, etc. Back to after a decline.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 23
mendidik. 3 Sedangkan  dalam  bahasa  Arab,  ada  beberapa  kata  yang  maknanya dikaitkan  dengan  kata  pendidikan  diantaranya  adalah; at-tarbiyah,  al-ta’lim,  al- ta’dib ,  beberapa  kata  tersebut  mempunyai  makna  yang  saling  berkaitan,  saling cocok  untuk  disepadankan  dengan  istilah  pendidikan. 4 Sementara  dalam  bahasa Inggris  istilah  pendidikan  dikenal  dengan  sebutan education ,  berasal  dari  kata to educate ,  yang  berarti  mengasuh,  mendidik  kemudian  maknanya  berkembang menjadi  suatu  aktivitas  pengembangan  dan  bimbingan. 5 Ada  juga  yang berpendapat bahwa pendidikan dalam bahasa romawi disebut educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam . 6
Disamping  dari  sisi  etimologis,  istilah  pendidikan  juga  bisa  didekati  dari aspek terminologis (istilah). Jika kita merujuk beberapa buku pendidikan, banyak sekali ditemukan definisi atau pengertian pendidikan yang diajukan oleh beberapa pakar  dan  tokoh  pendidikan.  Meskipun  redaksi  dari  beberapa  definisi  tersebut berbeda namun hakikatnya, maksud dan cakupannya bisa dikatakan sama. Berikut ini saya kutipkan beberapa definisi pendidikan ditinjau dari aspek terminologinya.
Rechey  dalam  bukunya, planing  for  teaching,  an  introduction, sebagaimana dikutip  oleh  Tatang  dalam  bukunya  Ilmu  Pendidikan  menjelaskan  bahwa pendidikan adalah;
The term education refers to the broad function of preserving and improving the life of the group through bringing new members iti its shared concern. Education is thus a far broader  process  than  that  wich  occurs  in  school.  It  is  an  essencial  social  activity  by  which communities  continue  to  exist . In  complex  communities,  this  function  is  specializedand institutionalized in formal education, but there is always the education out side the school with  wich  the  formal  process  in  related (istilah  pendidikan  berkenaan  dengan  fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan khidupan suatu masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru (generasi muda) pada pengenalan terhadap  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  ditengah  masyarakat.  Jadi,  proses pendidikan  jauh  lebih  luas  dari  proses  yang  berlangsung  di  sekolah.  Pendidikan adalah  suatu  aktivitas  social  penting  yang  berfungsi  untuk  mentransformasikan keadaaan  suatu  masyarakat  menuju  keadaaan  yang  lebih  baik.  Keterkaitan pendidikan  dengan  keadaan  social  sangatlah  erat  sehingga  pendidikan  mungkin
3 Ramayulis, Ilmu  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  Kalam  Mulia,  2013),  30.  Dan  lihat  juga  Ngalim Purwanto, ilmu Pendidikan Teoritis Dan Paraktis ,(Jakarta:Pt Remaja Rosdakarya,1998), 3 4 Penjelasan lengkap tentang tiga istilah ini bisa dibaca dibukunya Samsul Nizar, Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia,2009), 84-86 5 Tatang, Ilmu Pendidikan , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14
6 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan , (Yogyakarta: Arr-Ruz Media, 2006), 19.
24 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
menaglami  spesialisasi  dan  institusionalisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyrakat yang  komples  dan  modern.meskipun  demikian,  proses  pendidikan  secara menyeluruh  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  pendidikan  informal  yang berlangsung diluar sekolah). 7
Hampir  senada  dengan  pendapat  Rechey  di  atas  Hasan  Langulung, sebagaimana  dikutip  oleh  Ramayulis  dalam  bukunya  Ilmu  Pendidikan  Islam mengemukakan  bahwa  pendidikan  dapat  ditinjau  dari  dua  segi;  pertama,  dari sudut  pandang  masyarakat;  kedua  dari  sudut  pandang  individu.  Dari  sudut pandang maasyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke  generasi  muda,  agar  hidup  masyarakat  tetap  berkelanjutan,  dengan  kata  lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi  ke genarasi  agar  identitas  masyarakat  tersebut  dapat  terpelihara.  Dari  segi  individu, pendidikan  berarti  pengembangan  potensi-potensi  yang  terpendam  dan tersembunyi.manusia  mempunyai  berbagai  bakat  dan  kemampuan  yang  kalau dikelola secara cerdas bisa berubah menjadi emas dan intan. 8
Sedangkan  menurut  undang-undang  No  20  tahun  2003  tentang SISDIKNAS  Bab  I  dijelaskan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengmbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  keperibadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
Beberapa  definisi  di  atas  merupakan  definisi  pendidikan  secara  umum. Definisi-definisi  tersebut  akan  sedikit  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan pengertian  atau  definisi  pendidikan  Islam.  Adanya  sedikit  perbedaan  ini dikarenakan  basis  pijakan  filosofisnya  berbeda;  baik  dari  sisi  epistemology, ontology  maupun  aksiologinya.  Selain  dari  aspek  filosofinya,  perbedaan pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum  juga  bisa  ditinjau  dari  segi  sistemnya. Menurut  Ramayulis  perbedaan  kedua  sistem  tersebut  terletak  pada  sistem ideologinya,  sistem  nilainya  dan  juga  orientasinya.  Sistem  pendidikan  Islam berideologi at-tauhid bersumber  dari  al-Quran  dan  sunnah  sementara  pendidikan non-  islam  memiliki  berbagai  macam  ideologi  dan  isme-isme    seperti  materialis, komunis,  ateis,  sosialis,  kapitalis  dan  lain  sebagainya.  Dari  sistem  nilai, pendidikan Islam bersumber dari nilai-nilai al-Quran dan sunnah ditambah dengan
7 Tatang, ilmu pendidikan ……….., 13-14
8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ………31.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 25
ijtihad  manusia  (ulama),  sedangkan  pendidikan  non-Islam  bersumber  dari  nilai- nilai  selain  keduanya  yang  merupakan  produk  pemikiran  manusia  saja  seperti adat, hasil pemikiran dan penelitian. Sedangkan dari segi orientasinya, pendidikan Islam  berorientasi  kepada  kepentingan  dunia  akhirat  sedangkan  pendidikan  non- islam lebih condong pada orientasi dunia saja 9 Dari beberapa penjelasan ini dapat diketahui  bahwa  memang  ada  beberapa  perbedaan  antara  pendidikan  Islam  dan pendidikan  umum.  Tentu,  hal  ini  juga  akan  berimplikasi  pada  konsepsi  definisi dan  konstruksi  pendidikan  Islam.  Berikut  ini  akan  dikutip  beberapa  definisi pendidikan  Islam  yang diajukan oleh  beberapa  tokoh  dan juga yang  dikutip  dari beberapa hasil konferensi pendidikan yang sudah dibukukan.
Al-syaibaniy,  mengemukakan  bahwa pendidikan  Islam  adalah  mengubah proses  tingkah  laku  peserta  didik  pada  kehidupan  pribadi,  masyarakat  dan  alam sekitarnya.  Proses  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pengajaran  sebagai  suatu aktivitas  asasi  dan  profesi  di  antara  sekian  banyak  profesi  asasi  dalam masyarakat. 10 Ahmad  tafsir,  merumuskan  pendidikan  Islam  sebagai  bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran  Islam. 11 Definisi  ini  lebih  menekankan  adanya  proses  pendidikan  untuk mengaktualkan  segala  potensi  yang  ada  dalam  peserta  didik  yakni  potensi intelektual  maupun  spiritual.  Landasan  proses  pengembangannya  harus  sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.
Sementara,  Ramayulis  mendefinisikan  pendidikan  Islam  sebagai  proses transinternalisasi  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam  kepada  peserta  didik  melalui upaya  pengajaran,  pembiasaan,  bimbingan,  pengasuhan,  pengawasan,  dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di  dunia  dan  di  akhirat. 12 Dalam  rumusan  yang  lain  Ramayulis  juga mendefinisikan pendidikan Islam dari segi sasaran pendidikan. Ditinjau dari segi ini  definisi  pendidikan  menjadi  definisi  pendidikan  secara  umum  dan  definisi pendidikan secara khusus. Pendidikan secara umum dan khusus diartikan sebagai usaha  pembinaan  dan  pengembangan  potensi  manusia  secara  optimal  sesuai dengan  statusnya,  dengan  berpedoman  kepada  syariat  Islam.  Namun  dalam
9 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ………55-56.
10 Omar  Muhammad  At-Thoumy  Al-Syaibaniy, Falsafah  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  bulan bintang,1979), 399.
11 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam , (Bandung: Remaja Rosdakarya,1992), 32.
12 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ……..38.
26 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
pendidikan  secara  khusus  pengembangan  potensi  yang  dimaksud  sesuai  dengan tahap perkembangan individu, jenis kelamin dan bakatnya. 13
Dari  semua  definisi  pendidikan  di  atas,  baik  definisi  pendidikan  secara umum maupun dari definisi pendidikan Islam, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu proses atau aktivitas terencana, terstruktur,tersistem yang dilakukan untuk  mengarahkan  dan  menumbuh  kembangkan  segala  potensi  yang  dimiliki oleh  peserta  didik  agar  mampu  menjalani  kehidupannya  dengan  baik  dan  lebih berkualitas, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Selain  dari  segi  etimology  dan  terminology,  pengertian  pendidikan  juga bisa  ditinjau  dari  proses  dan  tempat  berlangsungnya.  Rumusan  dari  tinjauan  ini biasanya  dibagi  menjadi  dua  bagian  yakni;  pendidikan  dalam  arti  luas  dan pendidikan  dalam  arti  sempit.  Pendidikan  dalam  arti  luas  adalah  segala pengalaman belajar yang dilalui oleh peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang  hayat. 14 Definisi  ini  sama dengan  definisi  yang dipaparkan oleh  Redja Mudyahardjo bahwa pendidikan dalam arti luas adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. 15 Sementara George F Kneller dalam Wiji Suwarno  pendidikan  dalam  arti  luas  bermakna  bahwa  pendidikan  sebagai tindakan  atau  pengamalan  yang  mempengaruhi  perkembangan  jiwa,  watak  atau kemauan  fisik  individu.  Dalam  arti  sempit,  pendidikan  adalah  suatu  proses mentransformasikan  pengetahuan,  nilai-nilai  dan  keterampilan  dari  genarasi kegenerasi yang dilakukana oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti  sekolah,  pendidikan  tinggi  dan  lembaga-lembaga  lainnya. 16 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri. Sehingga pendidikan dalam arti luas ini masih belum tersistem,belum terprogram dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Sementara  pendidikan  dalam  arti  sempit  bermakna  suatu  proses pembelajaran  yang  dilaksanakan  di  lembaga  pendidikan  formal  (madrasah  atau sekolah). 17 Karakteristik  dari  pendidikan  dalam  makna  ini  adalah;  masa/waktu melakukan  aktivitas  pendidikan  terbatas,  proses  pendidikan  lebih  bercorak pengajaran,  ruang  pendidikan  hanya  terbatas  di  lingkungan  sekolah.  Pendidikan dalam arti sempit ini yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita. Baik oleh
13 Ibid ,. 40.
14 Ibid .,39 15 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan , (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3.
16 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan….,20.
17 Ibid ., 6. Lihat juga Ramayulis, Ilmu Pendidikan …., 40.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 27
kalangan  masyarakat grass  root maupun  masyarakat elit.  Konskuensinya,  adalah upaya  proses  pendidikan  berlangsung  dalam  waktu  dan  ruang  yang  sangat terbatas.  Lebih  jauh,  konsekuensi  tersebut  melebar  menjadi  tidak  adanya  upaya dan kepedulian orang tua dan masyarakat untuk memberi pelayanan pedidikan di luar lingkungan sekolah kepada anak dan anggota masyarakatnya.
Akibat  lain  dari  pendidikan  dalam  arti  sempit  ini  adalah  lembaga pendidikan  menjadi  lebih  eksklusif,  agak  tertutup.  Tertutup,  bukan  dalam memberi  pelayanan  pendidikan  formal  seperti  yang  selama  ini  berjalan,  tentu dalam  memberi  pelayananan  pendidikan  semacam  ini  lembaga  pendidikan memberikan  kesempatan  yang  sama  pada  masyarakatnya,  karena  memang lembaga  pendidikan  butuh  peserta  didik  (masyarakat)  agar  lembaga pendidikannya  tetaa  hidup  dan  tidak  mengalami  mati  suri.  Agak  tertutup  yang dimaksud di sini adalah akses keterlibatan masyarakat dalam merumuskan bingkai awal, tengah dan akhir dari proses pendidikan sudah sangat terbatas. Hal ini yang kemudian  menjadi  salah  satu  sebab  mandulnya out  put pendidikan  di  tengah kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  menjadi  penting  bagi  semua  lembaga pendidikan  secara  umum  maupun  pendidikan  islam  dan  juga  bagi  masyarakat untuk  mempunyai  pemahaman  bahwa  pendidikan  itu  adalah  dari  masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Maka, lembaga pendidikan harus dikelola secara  seksama  dan  bersama-sama.  Tentu,  kebersamaan  itu  bukan  dalam  semua hal  tapi  dalam  hal-hal  tertentu  yang  memang  butuh  dan  perlu  untuk  dikerjakan bersama. Di sisi lain, setiap anggota masyarakat dan juga stake holder pendidikan diharapkan  mempunyai pandangan yang sama bahwa lingkungan pendidikan itu tidak  hanya  di  sekolah  tapi  pendidikan  juga  harus  berlangsung  dalam  keluarga, masyarakat  dan  lingkungan  alam.  Dalam  ilmu  pendidikan,  tiga  lingkungan pendidikan ini dikenal dengan trisentis pendidikan.
Ditinjau  dari  sudut  sejarah  pendidikan  Islam,  pengertian  pendidikan sebagaimana  yang  lazim  dipahami  seperti  sekarang  ini  sebenarnya  belum ditemukan  pada  awal  munculnya  agama  Islam,  yakni  pada  masa  Nabi Muhammad  SAW. 18 Namun  demikian, usaha  dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi    sebagiamana  yang  termaktub  dalam  beberapa  istilah  pendidikan  di  atas yakni  membimbing,  memberi  contoh,  melatih  keterampilan  berbuat,  memberi motivasi  dan  lain  sebagainya  sudah  sering  dilakukan  oleh  Nabi  dalam menyampaikan  dakwahnya.  Dengan  demikian,  kegiatan  pendidikan  sudah
18 Zakiah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 27
28 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
dilakukan  oleh  Nabi meskipun  pada  saat  itu masih  belum  dikenal dengan  istilah pendidikan. Dari paparan singkat ini dapat diketahui bahwa Nabi adalah seorang pendidik yang berhasil karena mampu menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan  berkeperibadian  sebagaimana  disebutkan  dalam  sejarah.  Nabi  menjalankan dakwahnya dengan berbagai metode dan cara. Selain itu, dakwah yang dilakukan oleh nabi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti era sekarang ini.
Jika  dikaji  secara  historis,  kemunculan  lembaga  pendidikan  Islam  pada masa berikutnya merupakan sebuah keniscayaan. Semakin banyaknya orang yang masuk  Islam  pada saat  itu  dan  sampai  saat  ini,  tentu membutuhkan  pengajaran- pengajaran  dan  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  nila-nilai  Islam.  Oleh  karena itu,  atas  dasar  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  maka  munculah  berbagai pemikiran  untuk  kemudian  lebih  mensistematisasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam dalam bentuk lembaga pendidikan maupun dalam bentuk kurikulum pendidikan. Menurut  Hasan  Abd  al-Ali  sebagaimana  dikutip  Ramayulis,  pendidikan  Islam sudah  mengenal  lembaga-lembaga  pendidikan  sejak  detik-detik  awal  turunnya wahyu  kepada  Nabi  Muhammad  SWA.  Rumah Al-Arqam  Ibn  Abi  Al-Arqam merupakan  lembaga  pendidikan  pertama,  dan  Nabi  Muhammad  adalah  guru agung pertama 19
Makna  lembaga  pendidikan  secara  etimologi  adalah  asal  sesuatu,  acuan atau  sesuatu  yang  memberi  bentuk  pada  yang  lain,  badan  atau  organisasi  yang bertujuan  mengadakan  suatu  penelitian  keilmuan  atau  melakukan  suatu  usaha 20
Dari  definisi  tersebut  lembaga  pendidikan  dapat  dipahami  dari  dua  aspek,  yakni ;(1)  lembaga  pendidikan  dalam  arti  bentuk  fisik,  materil  dan  kongkrit,  (2) pengertian  secara  non  fisik,  non  materil  dan  abstrak. 21 Dari  sisi terminology  ada beberapa  pengertian  tentang  lembaga  pendidikan  di  antaranya;  lembaga pendidikan  Islam  diartikan  sebagai  suatu  wadah  atau  tempat  berlangsung pendidikan  Islam. 22 Definisi  yang  lain  menyebutkan  bahwa  lembaga  pendidikan Islam  adalah  suatu  sistem  peraturan  yang mujarrad ,  suatu  konsepsi  yang  terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideology-ideologi dan lain sebagainya, baik tertulis
19 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam….., 313.
20 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Balai  Pustaka,  1990),
Cet 1, 572.
21 M.  Daud  Ali  Dan  Habibah  Daud, Lembaga-Lembaga  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1995), 12-13
22 Abu Ahmadi Dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991),
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 29
atau  tidak,  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu,  pelaksanannya  bisa  dimesjid, sekolah, kuttab dan lain sebagainya. 23
Dari  pengertian  lembaga  pendidikan  secara  terminologis  di  atas Ramayulis menjelaskan bahwa lembaga pendidikan dalam bentuk konkrit berupa sarana dan prasarana dan dalam bentuk abstrak berupa aturan-aturan atau norma- norma tertentu serta ada penanggung jawabnya. 24 Jadi, Lembaga pendidikan Islam merupakan  suatu  institusi,  badan,  yayasan  yang  dibentuk  untuk  keperluan pendidikan  dan  sarana  untuk  menanamkan  nilai-nilai  agama  Islam.  Dapat  juga diartikan  bahwa  unsur-unsur  lembaga  pendidikan  Islam  bisa  mencakup  sesuatu yang  bersifat  non-fisik  seperti  peraturan  dan  juga  yang  bersifat  fisik  seperti bangunan, Kuttab, masjid dan sekolah.
Definisi lembaga pendidikan di atas merupakan rangkaian dari perjalanan panjang  sejarah  pendidikan  dari  waktu  ke waktu,  dari  lembaga pendidikan  yang bersifat  tradisional-sederhana  sampai  ke  lembaga  pendidikan  yang  beraliran modern.  Menurut  Ramayulis  bentuk  dan  jenis  lembaga  pendidikan  Islam  dapat ditinjau dari beberapa aspek di antaranya adalah; (1) aspek azaz ajaran Islam 2), aspek  tempat  dan  waktu  3),  aspek  penanggung  jawab. 25 Namun  dalam  paper  ini tiga aspek tinjauan Ramayulis tersebut tidak akan dibahas semuanya, untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat di dalam bukunya. Dalam paper ini akan disebutkan dan  dijelaskan  beberapa  lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  peran  penting dalam  pengembangan  pendidikan  di  dunia  Islam  .  Berikut  ini  beberapa  bentuk lembaga pendidikan Islam yang dimaksud.
1).  Al-Kuttab;  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  yang  digagas  pada  masa awal  pengembangan  Islam  yakni  pada  masa  sahabat  Abu  Bakar  dan  Umar  Bin Khattab. 26 Al-kuttab  pada  masa  ini  digunakan  untuk  mengajarkan  masyarakat tentang al-quran dan pokok-pokok ajaran agama Islam disamping juga digunakan untuk  belajar  membaca  dan  menulis.  Istilah  al-kuttab  sebenarnya  sudah  dikenal pada masa sebelum Islam, namun al-khuttab pada masa sebelum Islam ini hanya digunakan  untuk  membaca  dan  menulis. 27 Al-khuttab  ini  adakalanya  dibangun oleh perorangan dan adakalanya dibangun oleh masyarakat secara gotong royong. tempat al-khuttab ini ada yang dibangun di dalam masjid ada juga yang dibangun
23 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Mengahdapi Abad 21, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998), Cet,
1, 12-13
24 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam….., 315 25 Ibid., 317
26 Fakhrur Razi Dalimunthe, Sejarah Pendidikan Islam , (Medan: Raimbow, 1986), 87.
27 Ibid ., 86.
30 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
di  rumah  para  ulama,  pengasuh  atau  pengajarnya. 28 Dalam  proses  belajar mengajarnya  para  murid  dikirim  oleh  orang  tuanya  untuk  mendatangi  tempat khuttab yang sudah disediakan oleh pengasuhnya. Selain itu, para orang tua juga bisa  memanggil  gurunya  untuk  memberikan  private  lesson  dirumahnya.  Dalam mengadakan proses pengajaran seorang pengasuh ada yang mengambil upah dan ada  yang  tidak  mengambil  upah.  Upah  yang  diterima  oleh  seorang  pengajar bervariasi,  adakalanya  hanya  diupah  dengan  roti  dan  lain  sebagainya 29 Dalam pendidikan al-khuttab ini semua masyarakat bisa belajar, tidak dibedakan apakah mereka  miskin  atau  kaya,  laki-laki  atau  perempuan  semuanya  bisa  belajar.  Dari deskripsi  singkat  tentang  lembaga  pendidikan  al-khuttab  ini,  dapat  diketahui bahwa  sejak  awal  pendidikan  Islam  sudah  menganut  demokrasi  dalam pendidikan.  Masyarakat  Islam  terlibat  aktif  dalam  membangun  lembaga pendidikan dan juga perduli terhadap kesejahteraan para pengajarnya.
2), Masjid; masjid merupakan lembaga pendidikan tertua dan sudah dikenal sejak masa  rasul.  Di  masjid-lah  al-Qur‟an  dan  dasar-dasar  ajaran  agama  Islam  di ajarkan  sebelum  al-kuttab  populer. 30 Sebelum  masyarakat  Islam  mengenal  al- khuttab  masjid  menjadi  tempat  mengenyam  pendidikan  bagi  semua  lapisan masyarakt  tapi  setelah  al-khuttab  dikenal  masyarakat,  maka  kemudian  masjid hanya  digunakan  untuk  tingkat  pendidikan  menengah  dan  lembaga  pendidikan tinggi dan tidak tidak digunakan untuk pendidikan dasar yang kebanyakan diikuti oleh  anak-anak,  karena  anak-anak  dianggap  tidak  mampu  menjaga  kebersihan masjid.  Pada  masa  Rasulullah,  masjid  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  tempat beribadah  tapi  juga  digunakan  untuk  aktivitas  lainnya,  selain  tempat  pendidikan masjid  juga  digunakan peradilan, militer berkumpul,  tempat menerima duta luar negeri dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, masjid sudah tidak lagi  multi-  fungsi.  Masjid  hanya  digunakan  menjadi  tempat  beribadah  saja  dan sangat  jarang  difungsikan  sebagai  lembaga  pendidikan  apalagi  sebagai  pusat kegiatan masyarakat lainnya. Beberapa masjid terkenal pada masa lalu yang sering digunakan  sebagai  tempat  pendidikan  diantaranya  adalah:  Jami‟  Amr  Bin  „Ash, Jami‟  Ahmad  Bin  Thoulon,  masjid  al-manshur,  masjid  al-umayyah,  dan  lain sebagainya. 31
28 Ibid ., 29 Ibid ., 87. 30 Ibid ., 89 31 Penjelasan  lengkap  tentang  masjid-masjid  tersebut  bisa  dilihat  dalam  Fakhrur  Razi  Dalimunthe,
Sejarah Pendidikan Islam.....89-96
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 31
3),  Madrasah  (sekolah);  pada  masa  lalu  madarasah  merupakan  lemabaga pendidikan islam yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Lembaga ini mulai  dikenal  oleh  kaum  muslimin  pada  akhir  abad  IV  Hijriah  yakni  pada  saat kemenenagan  Saljukiyah  menaklukan  Irak  dan  berhasil  memasuki  Baqdad. 32
Orang yang berjasa dalam mendirikan lembaga ini adalah Perdana Menteri Malik Syah  yang  bernama  Nizamul  Mulk  yang  kemudiaan  mendirikan  Madrasah Nizamiyah di Bagdad dan di Naisabur dan juga Madrasah Hanafiyah di Bagdad. Sejak saat itu, kemudian muncullah lembaga madrasah lainnya diberbagai Negara Islam. 33 Beberapa madrasah yang dikenal dalam sejarah pendidikan Islam adalah; Madrasah  Nizamiyah  di  Bagdad,  Madrasah  Al-Muntasiriyah  di  Bagdad, Madrasah An-Nasiriyah di Mesir dan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus. 34
Selain  tiga  lembaga  pendidikan  di  atas  ada  juga  bentuk-bentuk  lembaga lain  yang  dikembangkan  oleh  penguasa  maupun  masyarakat  klasik  Islam,  di antara  lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  peran  vital  tersebut  adalah; darul hikmah dan  darul  ilmu, halaqatud  dars dan al  ijtima’  at  al’ilmiyah,  duwarul  kutub (perpustakaan),  ribat,  kesusastraan, 35 Dari  penjelasan  tentang  napak  tilas perkembangan  lembaga  pendidikan  Islam  di  atas  dapat  diklasifikasika  bahwa lembaga-lembaga  pendidikan  yang  pernah  dikembangkan  dan  sedangkan dikembangkan dalam dunia Islam itu ada tiga yakni; 1). pendidikan informal yang terdiri  dari,  pendidikan  keluarga,  2),  pendidikan  non-formal  yang  terdiri  dari pendidikan  yang  dibentuk  masyarakat  seperti:  Masjid,  Musholla,  Surau, pesantren, Majlis  Ta’lim ,  kursus-kursus  keislaman  dan  lain  sebagainya.  3), pendidikan  formal  seperti:  Raudahatul  Atfal  TPQ,  MI,  SDI,  MTS,  SMPI,  MA, MMA, STAIN, IAIN dan UIN.

## Pendidikan Berbasis Masyarakat; Sebuah Perkenalan Lanjutan
Pendidikan berbasis masyarakat (PBM) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan  istilah community  based  education bukanlah  sebuah  konsep  yang  harus dipertentangkan  dengan  pendidikan  berbasis  Negara  ( state  based  education) yakni, pendidikan yang dikelola oleh Negara. PBM hanyalah sebagai salah satu alternatif ditengah  kurang  relevannya out  put pendidikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan
32 Ibid ., 98. 33 Ibid ., 98 34 Ibid ., 99-106
35 Penjelasan lengkap tentang tiga lembaga ini bisa dilihat Muhammad Munir Mursyi, Al-Tarbiyah Al- Islamiyah, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1982), 199-201 lihat juga  di Fakhrur Razi Dalimunthe, Sejarah Pendidikan Islam..., 96-110.
32 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
masyarakat  dan  kurang  produktifnya  pendidikan  yang  dikelola  Negara  dalam mencetak  masyarakat  yang  berkualitas.  PBM juga  bisa diposisikan  sebagai mitra dari pendidikan yang berbasis Negara, karena masyarakat dan Negara merupakan dua  hal  yang  berbeda  namun  saling  berkaitan.  Tidak  mungkin  ada  Negara  jika tidak  ada  masyarakat  begitu  juga  sebaliknya.  Pendidikan  yang  dikelola  oleh Negara  secara  administratitif  juga  bisa  menggunakan  paradigma  pendidikan berbasis masyarakat jika dalam pengelolaannya lebih banyak membuka ruang bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  mengembangkan  pendidikan  sesuai dengan yang diharapkan.
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi  pendidikan  melalui  perluasan  pelayanan  pendidikan  untuk kepentingan  masyarakat.  Secara  konseptual  pendidikan,  PBM  adalah  model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “ dari masyarakat, oleh masyarakat  dan  untuk  masyarakat”.  Pendidikan  dari  masyarakat  artinya pendidikan  memberi  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat.  Pendidkan  oleh masyarakat  berarti  masyarakat  di  tempatkan  sebagai  subyek/pelaku  pendidikan, bukan  objek  pendidikan.  Pada  konteks  ini,  masyarakat  diharapkan  dan  dituntut peran  dan  partisipasi  aktifnya  dalam  setiap  program  pendidikan.  Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat berarti masyarakat diikutsertakan dalam setiap  program  yang  dirancang  untuk  menjawab  kebutuhan  mereka.  Secara singkat  bisa  dikatakan,  masyarakat  perlu  diberdayakan,  diberi  peluang  dan kebebasan  untuk  mendesain,  merencanakan,  membiayai,  mengelola  dan  menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. 36 Pendidikan  berbasis  masyarkat  juga  merupakan  model  pengelolaan pendidikan  yang  menempatkan  peran  masyarakat  secara    otonom  untuk menentukan,  mengatur,  dan  menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  aspirasi  dan kebutuhannya. 37
Pendidikan  berbasis  masyarakat  bekerja  atas  asumsi  bahwa  setiap masyarakat  secara  fitrah  telah  dibekali  potensi  untuk  mengatasi  masalahnya sendiri.  Baik  masyarakat  kota  maupun  masyarakat  desa  telah  memiliki  potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki sendiri serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang
36 Winarno Surakhmad, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Sekolah ,(Semarang: Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Tengah, 2002), 16.
37 Nurhattati  Fuad, Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  :Konsep  dan  Strategi  implementasi ,
(Jakarta : Raja Graifindo, 2014), 6.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 33
mereka  hadapi. 38 Pendapat  lain  tentang  pendidikan  berbasis  masyarakat dikemukakan  oleh  Mark  K  Smith  sebagaimana  dikutip  oleh  Zubaedi  sebagai berikut:
As a process a designed to enrich the live of individuals and groupby engaging with people  living  within  a  geographical  area,  or  sharing  of  common  interest,  to  develop voluntarily  a  range  of  learning,  action  and  reflection  opportunieties,  determined  by  their personal,  social,  economic  and  political  need. (Pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah sebuah  proses  yang  di  desain  untuk  memperkaya  kehidupan  individual  dan kelompok  dengan  mengikutsertakan  orang-orang  dalam  wilayah  geografi,  atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengemabangkan dengan suka rela tempat  pembelajaran,  tindakan,  dan  kesempatan  refleksi  yang  ditentukan  oleh pribadi, social, ekonomi dan kebutuhan politik mereka). 39
PBM, Selain dikenal dengan istilah community based education juga dikenal dengan dengan community education for development (pendidikan masyarakat untuk pengembangan)  dari  istilah  ini  kemudian  didefinisikan  pbm  sebagai  proses  yang menjadi jalan bagi anggota masyarakat agar mampu mengidentifikasi problem dan kebutuhannya,  mencari  solusi  dianatar  mereka  sendiri,  memobilisasi  sumber- sumber yang ada seperlunya dan melakukan renacana tindakan atau pembelajaran atau kedua-duanya. 40
Dari beberapa definisi di atas,dapat dipahami bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada ditangan  masyarakat.    Dalam  pendekatan  ini  masyarakat  dianggap  sebagai  agen sekaligus tujuan utama dari setiap proses dan program pendidikan yang dilakukan. Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu  pemahaman  jika  masyarakat  mempunyai otoritas  dalam  mengambil  keputusan  dan  bisa  menentukan  tujuan  pendidikan, sasaran,  pembiayaan,  kurikulum,  perekrutan  guru,  kualifikasi  guru,  metode perekrutan  siswa  dan  lain  sebagainya  maka  pendidikan  semacam  ini  bisa dikatakan  pendidikan  berbasis  masyarakat.  Namun  apabila,  jika  hal-hal  yang dimaksud  di  atas  masih  ditentukan  oleh  pemerintah,  maka  model  pendidikan tersebut  masih  dikatakan  sebagai  pendidikan  berbasis  pemerintah  ( state  based
38 Definisi ini merupakan definisi yang diutarakan  E Hamilton & P Cunningham  dalam bukunya yang  berjudul community  based  adult  education, definisi  tersebut  dikutip  dari  Zubaedi,  P endidikan Berbasis Masyaraka t (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),132 39 Zubaedi, P endidikan Berbasis Masyaraka t (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 133 40 Ibid ., 134.
34 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
education ).  Atau,  jika  semua  ditentukan  oleh  sekolah,  maka  disebut  pendidikan berbasis sekolah ( school based education ).
Adanya  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  lebih memfasilitasi  masyarakat  dalam  mengembangkan  keterampilan  khusus  seperti pelatihan karir, konsumerisme, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, budaya  dan  sejarah  etnis,  kebijakan  pemerintah,  pendidikan  politik  dan kewarganegaraan,  pendidikan  keagamaan,  penangan  masalah  kesehatan  sperti korban  narkotika,  HIV/AIDS  dan  sejenisnya.  Sementara  lemabaga  yang  bisa memberikan  pendidikan  kemasyarakatan  bisa  dari  kalangan  bisnis  dan  industry, lemabaga-lemabag  berbasis  masyarakat,  perhimpunan  petani,  organisasi kesehatan,  organisasi  pelayanan  kemanusiaan,  organisasi  buruh,  perpustakaan, museum,  organisasi  persaudaraan  social,  lembaga-lembaga  keagamaan  dan  lain- lain. 41 dari  sini  dapat  diketahui  bahwa  pendidikan  berbasis  masyarakat diselenggarakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ditinjau dari legalitasnya, pendidikan berbasis masyarakat ini sebenarnya sudah  masuk  dalam  Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Secara tersirat, PBM dalam undang-undang tersebut disebut sebagai  jenis  pendidikan  non-formal.  Dalam  UU  tersebut  dijelaskan  bahwa pendidikan  non-formal  adalh  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  warga masyarakat  yang  memerlukan  layanan  pendidikan  dan  berfungsi  sebagai pengganti,  penamabah  dan/  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat.sedangkan  pendidikan  formal  berfungsi mengembangkan  potensi  peserta  didik  dengan  penekanan  pengetahuan  dan keterampilan  fungsionalserta  pengemabnagn  sikap  dan  keperibadian  fungsional. Pendidikan  non-formal  meliputi  pendidikan  kecakpan  hidup,  pendidikan  anaka usia  dini,  pendidikan  kepemudaan,pendidikan  dan  pemberdayaan  perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan  serta  pendidikan  lain  yang  ditunjukan  untuk  mengembangkan kemampuan  peserta  didik.  Satuan  pendidikan  non-formal  terdiri  atas  lembaga kursus, lembaga pelatihan,  kelompok  belajar,  pusat  kegiatan  masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. 42
Dari  uraian  yang  tercantum  dalam  UU  Sisdiknas  di  atas,  pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks Indonesia menunjuk pada beberapa pengertian
41 Michael W Galbraith, dalam Zubaedi, P endidikan Berbasis….133.
42 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, (Jakarta: Secretariat Negara Republic Indonesia, 8 juli 2003).
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 35
yang berbeda-beda. 43 Diantaranya; 1) pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi  akar  rumput  ( grass  root  organization )  seperti  LSM  dan  pesantren,  2) pendidikan  yang  diberikan  oleh  sekolah  swasta  atau  yayasan,  3)  pendidikan  dan pelatihan  yang  diberikan  oleh  pusat  pelatihan  milik  swasta,  4)  pendidikan  luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah, 5) pusat kegiatan belajar masyarakat, 6) pengambilan  keputusan  yang  berbasis  masyarakat.  Model-model  dan  jenis pendidikan berbasis masyarakat di atas harus berlandaskan pada keyakinan dasar dan prinsip dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok.
Secara  prinsip,  pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah  pendidikan  yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya.  Jenis  dan  model  pendidikan berbasis  masyarakat  ini  bisa  bervariasi  tergantung  dari  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, PBM dibuat oleh masyarakat untuk membelajarkan dan  mengembangkan  dirinya  sendiri  sehingga  lebih  mandiri  dalam  menghadapi tantangan hidup yang dihadapinya. Lebih luas Michael W Galbraith sebagaimana dikutip  oleh  Zubaedi  menjelaskan  beberapa  prinsip  pendidikan  berbasis masyarakat sebagai berikut: 44
1) Self  determination (menentukan  sendiri);  semua  anggota  masyarakat  memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan  mengidentifikasi  sumber-sumber  masyarakat  yang  bisa  digunakan  untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
2) Self  help (menolong  diri  sendiri);  anggota  masyarakat  dilayani  dengan  baik ketika  kemampuan  mereka  untuk  menolong  diri  mereka  sendiri  telah  didorong dan  dikembangkan.  Mereka  menjadi  bagian  dari  solusi  dan  membangun kemandirian  lebih  baik  bukan  tergantung  karena  mereka  beranggapan  bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
3) leadership  development (pengembangan  kepemimpinan);  para  pemimpin  lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan,  dan  proses  kelompok  sebagai   cara  untuk  menolong  diri  mereka sendiri secara  terus-menerus dan sebagai  upaya mengembangkan masyarakat.
43 Faisal  Jalal&  Dedi  Supriyadi, Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah ,  (Yogyakarta:
Adicita, 2001),186
44 Zubaedi, P endidikan Berbasis……., 137-138.
36 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
4) Localization (lokalisasi).  potensi   terbesar  untuk  tingkat   partisipasi  masyarakat tinggi  terjadi  ketika  masyara-  kat  diberi  kesempatan  dalam  pelayanan,  program dan kesempatan terlibat  dekat  de- ngan kehidupan tempat masyarakat hidup.
5) Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan) adanya hubungan antaragensi  di  antara  masyarakat  dan  agen-agen  yang  menjalan-  kan  pelayanan publik dalam memenuhi  tu- juan dan pelayanan publik yang lebih baik.
6) Reduce  duplication   of  service (mengurangi  duplikasi  pelayanan)  masyarakat seharusnya  memanfaatkan   secara   penuh   sumber-sumber  fisik,  keuangan  dan sumber   dava manusia dalam  lokalitas  mereka   dan  mengoordinir  usaha  mereka tanpa  duplikasi pelayanan.
7) accept diversity (menerima perbedaan) menghindari  pemisahan masyarakat ber- dasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama  atau ke- adaan   yang  menghalangi  pengembangan  masyarakat  secara   menyeluruh.   ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilaku- kan seluas mungkin dan mereka didorong/  dituntut  untuk  aktif  dalam  pengembangan,  perencanaan  dan pelaksanaan program pe- layanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
8) institutional  responsiveness (tanggung  jawab  kelembagaan)  pelayanan  terhadap kebutuhan  masyarakat  yang  berubah  secara   terus-menerus  adalah  sebuah kewajiban  dari  lembaga  publik  sejak  mereka   terbentuk  untuk  melayani  masya- rakat.  lembaga  harus  dapat  dengan  cepat  merespon  berbagai  perubahan  yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan 9) Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) kesempatan pembelajaran formal dan infor- mal harus tersedia bagi anggota masyara- kat untuk semua  umur dalam berbagai jenis latar belakang  masyarakat.
Dari  prinsip-prinsip  pendidikan  berbasis  masyarakat  di  atas  maka  dapat diketahui  bahwa  peran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  berbasis masyarakat sangatlah dominan. Mengacu pada prinsip-prinsip di atas maka sudah seyogyanya  tidak  ada  lagi  pendidikan  yang  mengasingkan  atau  tidak mengikutsertakan masyarakat dalam rencana dan program pendidikannya.

## Revitalisasi;  Sebuah  Upaya  Mengembalikan  Fungsi  dan  Eksistensi Pendidikan Islam
Jika ditinjau dari sejarah, pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya sudah dipraktekkan  oleh  masyarakat  Islam  tempo  dulu,  hal  ini  bisa  dilihat  dari penjelasan  tentang  pendidikan  Islam  ditinjau  dari  sisi  sejarah  yang  sudah dijelaskan  diawal  paper  ini,  selain  itu  juga  bisa  dilihat  dari  berbagai  sumber
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 37
lainnya.  Sebenarnya,  pendidikan  Islam  berbasis  masyarakat  ini  masih  dijumpai sampai sekarang, namun belakangan ini model pendidikan yang dimaksud kalah populer  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  formal  yang  lebih  bercorak sentralistik.
Keterlibatan,  partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  melakukan pendidikan  juga  dapat  dijumpai  pada  masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Jauh sebelum  pemerintah  mendirikan  sekolah  atau  madrasah  formal  sebagaimana dijumpai  sekarang  ini,  umat  Islam  di  Indonesia  sudah  memiliki  surau,  langgar, mushalla, majelis  ta’lim , masjid,  dan  pesantren.  Lembaga-lembaga tersebut  secara keseluruhan dibangun atas dasar kemauan dan kesadaran masyarakat sendiri, dan digunakan  selain  untuk  kegiatan  ibadah  dan  kegiatan  social  keagamaan,  juga digunakan  untuk  kegiatan  pendidikan. 45 Namun,  seiring  dengan  berjalannya waktu,  model-model  pendidikan  bernuansa  masyarakat  sebagaimana  disebutkan di  atas  mulai  hilang  dan  terpinggirkan  berganti  dengan  model  dan  sistem pendidikan baru yang konon lebih modern dan lebih sistematis, sementara model pendidikan yang sebelumnya dianggap ketinggalan zaman. Ironisnya, pendidikan model  baru  yang  dianggap  lebih  baik  itu  ternyata  belum  mampu  menjawab problematika yang dihadapi masyarakat.Sementara, disisi lain pendidikan dengan pola  lama  yang  dianggap  ketinggalan  zaman  itu  sudah  terbukti  dalam  sejarah bahwa pendidikan dengan model tradisional itu mampu mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter.
Keadaan terbalik seperti inilah yang mengharuskan kita untuk berpikir ulang mengenai  sistem  dan  pola  pendidikan  kita.  Antara  mempertahankan  dan menjalankan  sistem  pendidikan  yang  sudah  ada  dan  tersedia,  atau  kembali bernostalgia dengan pendidikan masalalu yang terbukti keampuhannya. Meskipun demikian,  tentu  kita  tidak  harus  menjiplak  model  dan  sistem  pendidikan tradisional secara utuh namun perlu ada pembaruan-pembaruan yang konstruktif dan  dinamis  untuk  membangun  suatu  konstruksi  pendidikan  yang  lebih  bak. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah upaya re-vitalisasi.
Upaya  re-vitalisasi  ini  bisa  dilakukan  dalam  beberapa  aspek  dan  sistem pendidikan.  Dintinjau  dari  ruang  lingkupnya,  upaya  revitalisasi  bisa  dilakukan dalam pendidikan formal, non-formal dan informal. Upaya revitalisasi dalam tiga model  pendidikan  tersebut  bisa  dilakukan  dalam  beberapa  aspek  diantaranya adalah;
45 Abuddin  Nata, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Lembaga-Lembaga  Pendidikan  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Grasindo, Cet. I, 2001), 6-9.
38 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
1)  Revitalisasi  terhadap  paradigma  dan  ideologi  pendidikan  masyarakat.  Dari  3 model  pendidikan  di  atas,  masyarakat  sering  kali  lebih  mengarusutamakan pendidikan  formal  dan  cenderung  mengesampingkan  pendidikan  non-formal dan informal. Padahal, ketiga model tersebut saling berkaitan dan tidak boleh dikotakkan,  meskipun  peran  dan  fungsinya  secara  administratif  dan  normatif berbeda  namun  hakikat  dari  tiga  pendidikan  tersebut  sama,  yakni  sama-sama ingin  membantu  masyarakat  untuk  mencapai  tunjuan  pendidikan  yang dikehendaki.  Sepintas,  jika  dicermati  ketiga  pendidikan  tersebut  punya  peran dan  penekanan  yang  berbeda dalam  melaksanakan  proses  pendidikan.  Dalam pendidikan  formal  misalnya,  aspek  intelektual  yang  diutamakan,  sementara pendidikan  non-formal  yang  banyak  berlangsung  di  masyarakat  dapat mengasah  aspek  emosional  dari  peserta  didik  sedangkan  pendidikan  informal yang  berlangsung  di  dalam  lingkungan  keluarga  lebih  menekankan  terhadap kecerdasan  spritual. Dengan  demikian,  maka paradigma masyarakat  terhadap tiga  model  pendidikan  di  atas  harus  holistik  dan  tidak  boleh  parsial. Masyarakat  harus  punya  pemahaman  bahwa  tiga  pendidikan  tersebut  sangat penting untuk dilaksanakan secara simultan.
2) Revitalisasi terhadap design kurikulum dan hidden curiculum yang diagendakan. Sudah  jamak  diketahui  bahwa  sistem  pendidikan  kita,  utamanya  sistem pendidikan formal sering kali gonta ganti kurikulum yang secara langsung atau tidak  langsung  ikut  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pendidikan  formal maupun  informal.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  kecenderungan  dua  model pendidikan  terakhir  sering  kali  ikut  arus  pendidikan  formal.  Baik  dari  segi materi, waktu dan lain sebagainya. Meskipun sudah diberlakukan desentralisasi pendidikan  namun  wajah  sentralisasi  pendidikan  masih  terasa  adanya  karena proses pendidikan dan pengajaran masih dikontrol oleh pusat. Oleh karena itu, perlu  adanya  revitalisasi  dari  aspek  kurikulumnya.  Kurikulum  suatu  lembaga pendidikan harus benar-benar mempunyai ciri khas tersendiri dan bisa berbeda dengan  kurikulum  lembaga  lainnya.  Dalam  pendidikan  non-formal  dan informal,  pelaku  pendidikan  harus  memberikan  materi  yang  berhubungan dengan  kehidupan  masyarakat.  Misalnya,  dalam  kehidupan  keluarga  yang masuk kategori pendidikan informal maka keluarga harus terus memperbaharui informasi  dan  ilmunya  untuk  memberikan  pengalaman  dan  pendidikan  yang baru kepada anggota keluarganya.
3)  Revitalisasi  terhadap  sumber  ekonomi  lembaga  pendidikan.  Dulu  lembaga pendidikan didirikan oleh masyarakat atas jasa gotong royong dan sumbangsih
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 39
secara  ikhlas  dari  masyarakat.  Sehingga  masyarakat  mempunyai  rasa kepemilikan  yang  kuat  terhadap  lembaga  dan  merasa  ikut  bertanggung  jawab terhadap  maju  mundurnya  lembaga  pendidikan.  Namun  seiring  berjalannya waktu,  seringkali  lembaga  pendidikan  yang  didirikan  atas  jasa  masyarakat tersebut  berpindah  pengelolaannya  dan  statusnya  atas  menjadi  milik perseorangan.  Karena  statusnya  yang  berubah  menjadi  milik  perseorangan, biasanya yang mengelola lembaga tersebut berafiliasi dengan lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghidupi lembaganya,  sayangnya,  penggelapan  dana  sering  kali  terjadi  dalam mekanisme  yang  seperti  ini.  Fenomena  seperti  ini  sudah  sering  kali  terjadi disetiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap stake holder  pendidikan  dan  juga  masyarakat  membiayai  pendidikan  dengan  cara- cara yang baik.
4)  Revitalisasi  terhadap  lingkungan  serta  sarana  dan  prasarana  pendidikan. Belakangan  ini,banyak  lembaga  pendidikan  formal  maupun  non  formal kekurangan  lahan  dan  juga  kekurangan  sarana  prasarana  penunjuang pendidikan. sebenarnya, hal ini bisa dicarikan jalan keluarnya jika masyarakat yang  mempunyai  kemampuan  juga  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  pendidikan dengan  menyumbangkan  kelebihan  yang  dimilikinya.  Selain  cara  tersebut, masih  ada  cara-cara  lainnya  bisa  dilaksanakan  tergantung  dari  keadaan kebutuhan yang ada.
Selain ulasan diatas, berikut ini ulasan secara umum mengenai pentingnya melakukan  upaya  revitalisasi  dalam  beberapa  aspek  pendidikan.  Dalam pendidikan  formal,  yang  pengelolaannya  sering  dikelola  oleh  pemerintah  dan swasta  (perorangan,  kelompok)  maka  diperlukan  adanya  ruang  bagi  masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan dan mengembangkan pendidikan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pendidikan  formal  ini  tidak  hanya bersifat struktural-formal seperti yang selama ini dilakukan, namun perlu adanya partisipasi  dan  peran  yang  lebih  nyata,  seperti  dalam  perencanaan  dan pelaksanaanya  serta  evaluasinya,  masyarakat  diajak  bermusyawarah  untuk mendesign  sendiri  model  pendidikan  yang  dibutuhkannya.  Misalnya,  lembaga pendidikan  yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat  petani,  lembaga  pendidikan dan  masyarakat  bisa  saling  mengisi  program  pendidikan  terkait  dengan  usaha pengembangan  pertanian.  Lembaga  pendidikan  lebih  menekankan  SDM-nya supaya  lebih  mumpuni  dalam  aspek  teorinya,  sedangkan  masyarakat  diberi tanggung jawab untuk bersama-sama dengan peserta didik untuk memperaktikkan
40 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
dan  mengembangkan  usaha  taninya.  Dalam  hal  ini,  lembaga  pendidikatan  bisa menggunakan  lahan  pertanian  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Kerjasama  antara lembaga pendidikan dan masyarakat tidak hanya bersifat temporal tapi diharapkan bisa  bersifat  permanen.  Dengan  demikian  maka,  kebijakan  dan  praktek  tentang sistem  dan  format  pendidikan  yang  dijalankannya  tidak  hanya  bersifat top-down tapi  juga  bersifat bottom-up .  Dalam  posisi ini,  masyarakat  merupakan mitra  kerja pemerintah  atau  merupakan  mitra  kerja  lembaga  pendidikan  swasta  dan  juga mitra stake holder pendidikan lainnya.
Dalam  upaya  menumbuhkan  tingkat  kesadaran  akan  pentingnya keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan, maka perlu ada langkah-langkah konkrit di antaranya adalah; 1), memberikan sosialisasi dan penjelasan yang benar kepada  masyarakat  tentang  adanya  desentralisasi  pendidikan  dan  demokratisasi pendidikan. 2), Memperkuat dan memperbanyak organisasi kemasyarakatan yang bersinergi  dengan  lembaga  pendidikan.3),  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada  semua  lapisan  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam  dunia  pendidikan tanpa memandang status sosialnya, tentu partisipasi aktif ini di bagi sesuai dengan peran, fungsi dan keahlian yang dimilikinya. 4), mengadakan forum-forum diskusi publik  atau hearing dengan  masyarakat  terkait  dengan  kondisi,  realitas  dan problematika yang dihadapi masyarakat. 5) mengadakan pelatihan-pelatihan yang bernuansa kemasyaraktan, dengan mengambil tema-tema yang berikaitan dengan masyarakat.
Disamping  langkah-langkah  di  atas,  yang  terpenting  adalah  menyadarkan kepada  semua  masyarakat  bahwa  pendidikan  adalah  kebutuhan  dasar  manusia dan keterlibatan didalamnya merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab bersama bagi semua anggota masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan  swasta  hanya  sebagai  patner  untuk  memberikan  pelayanan pendidikan. Dengan demikian, maka ketergantungan masyarakat secara total dan utuh  terhadap  pemerintah  harus  dikikis  dan  dikurangi,  bahkan  dihilangkan  dari alam pikirnya. Pemikiran seperti ini tidaklah bertentangan dengan amanat UUD yang  mengamanatkan  kepada  negara  atau  pemerintah  agar  mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran seperti ini hanya sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  dalam  kehidupannya.  Pendidikan bukanlah kebutuhan sekunder manusia, tapi pendidikan adalah kebutuhan primer manusia yang harus dan wajib dilaksanakan oleh dirinya selama hidupnya.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 41

## Penutup
Mengembalikan  fungsi  dan  jati  diri  pendidikan,  khususnya  pendidikan Islam di tengah kondisi masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan dan masih berselimut  kebodohan  adalah  suatu  upaya  penting  untuk  dilakukan.  Revitalisasi, merupakan  upaya  alternatif  agar  pendidikan  Islam  kembali  menemukan marwahnya dan mampu berdiri tegak untuk memberikan pelayanan dan suguhan terbaik  kepada  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  adanya  perubahan  yang  dinamis dalam  melakukan  upaya  revitalisasi.  Upaya  revitalisasi  tidak  hanya  berlangsung pada  satu  aspek  dan  bidang,  tapi  harus  dilakukan  secara  holistik  sesuai  dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhannya.
Berangkat  dari  realitas  dan  kondisi  pendidikan  Islam  yang  sudah  dan sedang  berjalan  saat  ini,  baik  pendidikan  formal,  non-formal  maupun  informal, maka upaya revitalisasi tersebut bisa dilakukan dalam beberapa aspek diantaranya adalah;  1). Revitalisasi terhadap paradigma dan ideologi pendidikan masyarakat. 2). Revitalisasi terhadap design kurikulum dan hidden curiculum yang diagendakan. 3)  Revitalisasi  terhadap  sumber  ekonomi  lembaga  pendidikan.4).  Revitalisasi terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana pendidikan. Namun, empat aspek tersebut  belum  cukup  untuk  mendapatkan  hasil  yang  terbaik,  harus  ada  aspek- aspek lainnya yang diupayakan adanya proses revitalisasi.
Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa upaya revitalisasi itu harus bersifat dinamis,  bukan  bersifat  statis.  Oleh  karena  itu,  pada  aspek-aspek  yang  lain  juga bisa dilakukan upaya revitalisasi tidak hanya berhenti pada empat aspek tersebut di atas, tapi juga bisa berlaku pada aspek-aspek lainnya.

## Daftar Pustaka
Ahmadi,  Abu  Dan  Nur  Uhbiyati.  1991. Ilmu  Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Rieneka Cipta.
Al-Syaibaniy,  Omar  Muhammad  At-Thoumy.  1979. Falsafah  Pendidikan  Islam . Jakarta: Bulan Bintang. Dalimunthe, Fakhrur Razi. 1986. Sejarah Pendidikan Islam , Medan: Raimbow. Daud  Ali  M.  Dan  Habibah  Daud.  1995. Lembaga-Lembaga  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1990. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Jakarata: Balai Pustaka.
42 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
Derajat, Zakiah. 2011. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Fuad,  Nurhattati.  2014. Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  :Konsep  dan Strategi implementasi , Jakarta : Raja Graifindo. Jalal, Faisal & Dedi Supriyadi. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah . Yogyakarta: Adicita. Langgulung, Hasan. 1998. Pendidikan Islam Mengahdapi Abad 21. Jakarta: Pustaka Al-Husna. Mudyahardjo, Redja. 2014. Pengantar Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press. Nata, Abuddin. 2011. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Grasindo. Nizar, Samsul, Ramayulis. 2009. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. Purwanto, Ngalim 1998. Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Paraktis , Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. Ramayulis.  2013. Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Kalam Mulia, Suwarno, Wiji. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: Arr-Ruz Media. Tafsir,  Ahmad.  1992. Ilmu  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Islam .  Bandung:  Remaja Rosdakarya. Tatang. 2012. Ilmu Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Jakarta:  Secretariat  Negara  Republic  Indonesia,  8 juli 2003.
Winarno, Surakhmad. 2002. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan  Pendidikan  Berbasis  Sekolah ,(Semarang:  Kanwil  Depdiknas Provinsi Jawa Tengah. Zubaedi. 2006. P endidikan Berbasis Masyaraka t. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.