## KAWISTARA
VOLUME 3 No. 3, 22 Desember 2013 Halaman 227-334

## KONFLIK SYI’AH-SUNNI PASCA- THE ARAB SPRING

## Ahmad Sahide
Program Studi Agama dan Lintas Budaya Minat Studi Kajian Timur Tengah, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Email: ahmadsahidie@gmail.com

## ABSTRACT
Conflict of Syi’i-Sunni is the conflict that has long history. The seed of this conflict began since the death of Prophet Muhamad SAW. In the beginning, this conflict is the political conflict, it related about who would be the successor of Muhammad’s leadership after his death. However, this conflict was brought to the religious (aqidah) conflict among the followers of Ali and the followers od Abu Bakar and the other Friends. This conflict has big impact in colouring the history of the Islamic world civilization which is so difficult to be compromised, to the present. Even this conflict participates in colouring the political conflict in the Middle East, mainly the Arab World, since the Arab Spring exploded in the early of 2011 last. The Arab Spring doesn’t just make popular the word of democracy in the political discourse of the Middle East, but also the sentiment of Syi’i-Sunni makes hot the political atmosfer. This writing tries to read the history and the development of Syi’i-Sunni conflict in the Middle East contemporerly.
Keywords: Syi’i-Sunni, Conflict, Middle East, and The Arab Spring.

## ABSTRAK
Konflik Syi’ah-Sunni adalah konflik yang memiliki akar historis yang cukup panjang.Benih-benihnya mulai tumbuh sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, konflik ini adalah konflik politik, terkait  siapa  yang  akan  meneruskan  kepemimpinan  pascawafatnya  nabi.  Namun  demikian, konflik ini kemudian terseret dalam konflik akidah antara pengikut Ali (Syi’ah) dan pengikut Abu Bakar dan sahabat lainnya. Konflik ini memiliki dampak yang sangat besar dalam mewarnai perjalanan peradaban dunia  Islam  yang  sulit  dikompromikan  hingga  saat  ini.Bahkan konflik  ini  turut  mewarnai  prahara politik  di  Timur  Tengah,  terutama  dunia  Arab,  sejak  bergulirnya  The  Arap  Spring  awal  tahun  2011 lalu.The Arab Spring tidak hanya memomulerkan demokrasi dalam wacana politik Timur Tengah, tetapi juga sentimen Syi’ah-Sunni turut memanaskan suhu politik.Tulisan ini mencoba membaca sejarah dan perkembangan konflik politik Syi’ah-Sunni di Timur Tengah kontemporer.
Kata Kunci: Syi’ah-Sunni, Konflik, Timur Tengah, dan The Arab Spring.

## PENGANTAR
Konflik Syi’ah-Sunni adalah konflik yang benih-benihnya  mulai  tumbuh  pascawa- fatnya Nabi  Muhammad  SAW.  Konflik ini  dimulai  dari  suksesi  kepemimpinan pacsa  meninggalnya  nabi  di  mana  Abu Bakar  diangkat  menjadi  pengganti  nabi, melahirkan  fraksi  antara  pengikut  setia  Ali ibn Abi Thalib dan fraksi yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Pengikut Ali ini belakangan dikenal sebagai kelompok Syi’ah, dan  pengikut  Abu  Bakar  dikenal  dengan kelompok  Sunni.  Konflik  inilah  mewarnai perkembangan politik Timur Tengah hingga dewasa  ini,  terutama  setelah  kebangkitan Syi’ah  yang  dimulai  dari  Imam  Khomeini dengan  Revolusi  Islam  Irannya  pada  tahun 1979 (Sahide, 2013: 111).
The  Arab  Spring  (Musim  Semi  Arab) yang  menjadi  bahasa  politik  baru  terkait dinamika politik di kawasan Timur Tengah, terutama  negara-negara  Arab,  sejak  awal Januari  2011  lalu  tidak  hanya  ditandai dengan  kebangkitan  harapan  akan  lahirnya sistem  politik  yang  lebih  baik  dan  lebih demokratis  dengan  berjatuhannya  para pemimpin  otoriter,  dimulai  dari  Tunisia, Zein  Al-Abidin  Ben  Ali  (Ben  Ali),  yang merambat  ke  Mesir  dengan  tergulingnya Hosni  Mubarak,  kemudian  menyeberang ke  Libya,  yang  berhasil  mengakhiri  era kediktatoran Moammar Khadafy yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya. The Arab Spring juga ditandai dengan konflik yang  makin  panas  antara  Syi’ah  dan  Sunni seiring dengan musim harapan tersebut.The Arab  Spring  menjadi  momentum  bagi kedua  aliran  dalam  Islam  tersebut  untuk memperkuat  pengaruhnya  dalam  politik di  kawasan  tersebut  dengan  upaya  untuk menyingkirkan yang lainnya. Hal itu terjadi di  Bahrain,  Mesir,  dan  Suriah  yang  masih bergejolak hingga hari ini.
Konflik Syi’ah-Sunni  yang  mengiringi The  Arab  Spring  tidak  hanya  mempunyai implikasi  di  kawasan  Timur  Tengah,  tetapi juga  memiliki  implikasi  di  Indonesia  yang mulai  meresahkan  sebagian  kelompok masyarakat.  Dari  makalah  ini,  penulis
mengulas  perbedaan  Syi’ah-Sunni,  akar konflik Syi’ah-Sunni, bentuk-bentuk konflik, dan  juga  pengaruhnya  di  Indonesia  pasca- The Arab Spring.
Dalam  membaca konflik  Syi’ah  Sunni di  Timur  Tengah  pasca-The  Arab  Spring, penulis  melihatnya  dengan  menggunakan pendekatan  sejarah.  Pada  tulisan  ini, penulis  mengulas  sejarah konflik Syi’ah- Sunni  yang  itu  mempunyai  akar  sejarah yang  cukup  panjang.  Pada  artian  bahwa kembali  bergejolaknya konflik Syi’ah-Sunni di Timur Tengah dan kemudian berdampak ke Indonesia pasca-The Arab Spring bukanlah konflik yang baru tercipta. Konflik ini, dalam kajian  penulis,  memiliki  akar  historis  yang cukup  panjang  di  mana  setiap  saat konflik tersebut dapat meledak atau ia adalah bom waktu yang dapat bergejolak setiap saat.
Dari sini penulis mengatakan bahwa  sejarah  merupakan  intensi,  dapat membangun  kesadaran  kolektif  yang dituangkan ke dalam kesadaran individual. Sejarah  merupakan  akar  dan  dasar  dari kesadaran (Karim, 2009: 20). Konflik Syi’ah- Sunni  di  Timur  Tengah  pasca-The  Arab Spring bukanlah konflik yang tidak dibangun berdasarkan kesadaran kolektif oleh sejarah.

## PEMBAHASAN Perbedaan-Perbedaan Syi’ah-Sunni
Teologi-Teologi Syi’ah Seorang  penulis  Mesir,  Ahmad  Amin (w.  1954)  mencoba  menyederhanakan  ciri- ciri ekslusif Syi’isme menjadi empat prinsip utama  saja:  ‘ismah  (ketakbercacatan  Imam), Mahdiisme  (Dalam  Syi’ah  Itsna    Asyariah, yang mempercayai adanya dua belas Imam, Muhammad  al-Mahdi  al-Muntazhar  adalah Imam yang kedua belas. Al-Muntazhar gaib (menghilang) pada tahun 260 H. Syi’ah Itsna Asyariah  meyakini  bahwa  suatu  saat  nanti Muhammad  al-Mahdi  al-Muntazhar  (Imam Mahdi)  akan  kembali  untuk  menegakkan keadilan  dan  kebenaran  kepada  kaumnya. Paham  inilah  yang  disebut  dengan Mahdiisme);  taqiyyah  (melindungi  atau menuntun  diri)  bahwa  Taqiyyah  adalah salah  satu  strategi  gerakan  politik  Syi’ah
di  mana  dalam  konsep  ini  disebutkan bahwa  di  bawah  kondisi  yang  mengancam keselamatan,  seorang  pengikut  Syi’ah diperbolehkan  untuk  menyembunyikan identitas ke-Syi’ah-annya dan menampakkan sisi  lain  dari  dirinya.  Konsep  ini  muncul karena  sarjana-sarjana  Syi’ah  menganggap bahwa  Syi’ah  dalam  sejarah  selalu  menjadi objek persekusi kaum Sunni yang mayoritas dan pemilik kekuatan politik (Warker, 1995: 187); dan raj’ah (kekembalian) Imam (Enayat, 1982: 44).
Salah  satu  perbedaan  Syi’ah-Sunni adalah  pemahaman  mereka  terhadap ijtihad.  Menurut  salah  satu  prinsip  teosofi Syi’ah yang paling fundamental, kebenaran Islam, seperti halnya realitas pola-dasar dari segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  inderawi ini,  hanya  dapat  ditemukan  pada  mundus imaginalis.  Jadi,  perwujudan  lahiriah  Islam hanyalah  mencerminkan  sebagian  saja  dari kebenarannya.  Kebenaran  yang  seutuhnya hanya  diketahui  oleh  Tuhan,  Nabi,  dan anggota keluarganya. Satu hal yang dikritik oleh  Sunni  dari  Syi’ah  adalah  klaim  Syi’ah bahwa  Imamah  merupakan  salah  satu  dari rukun Islam (Enayat, 1982: 22-35).

## Teologi Sunni
Hamid Enayat dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya, perdebatan  Syi’ah-Sunni  tidaklah  berkaitan dengan  ajaran-ajaran  pokok  agama. Berbeda,  misalnya,  dengan  perselisihan- perselisihan  di  antara  madzhab-madzhab Kristen,  perdebatan  ini  tidaklah  berkaitan dengan sifat Tuhan, atau fungsi para Rasul, atau  cara  mencapai  keselamatan  manusia. Perdebatan  yang  ada  hanyalah  berkaitan dengan  masalah-masalah  yang  bersifat marjinal  dan  persoalan-persoalan  tersebut, dan  bagaimanapun  juga    tidak  berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok seorang Muslim (shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad). Akan  tetapi,    seiring  dengan  perjalanan waktu,    perdebatan  tersebut  telah  merosot dari  pertengkaran  mengenai  persoalan penerus  Nabi  Muhammad  SAW  menjadi perpecahan ritual, teologi, dan hukum yang
dapat  mempengaruhi  keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu, paling tidak secara tidak langsung (Enayat, 1982: 31). Hubungan  antara  Syi’ah-Sunni,  dalam perjalanannya,  merosot  sedemikian  rupa sampai-sampai  kaum  Sunni  menganggap kaum Syi’ah sebagai betul-betul kafir. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman terkait dengan  ijtihad.  Kaum  Sunni  telah  menolak ijtihad sejak abad X Masehi dan melihatnya sebagai  bentuk  penyimpangan  yang  akan menimbulkan  kekacauan  dan  krisis  hukum (Enayat, 1982: 39-73).

## Pandangan Politik
Pemikiran Politik Syi’ah Sepajang perjalanannya, sejarah politik  Syi’ah  sesungguhnya  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  quietisme  (kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis) ketimbang aktivisme di bidang politik.  Pada masa pasca Ali  itulah  Syi’ah  sebagai  sebuah  madzhab terbentuk.  Awal  sejarah  Syi’ah  dimulai dengan apa yang dapat dilihat sebagai suatu kekalahan politik (Yamani, 2002: 102).
Terpinggirkan  dari  ranah  politik  yang membuatnya  apolitis,  sehingga  paham Syi’ah ini, yang digambarkan oleh Sayyid al- Murtadha  (w.  436/1043),  menganut  paham politik  dengan  watak  “isolasionis”  (Enayat, 1982: 20).
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa  dalam  Syi’ah,  yang  berhak  menjadi Imam  adalah  dari  keturunan  Nabi  (ahl  al- Bayet). Konsepsi Imamah, yang dianut Syi’ah, inilah yang menjadi garis pemisah yang tegas antara  aliran  Syi’ah  dengan  aliran  Sunni (Hitti, 2006: 558). Bagi kaum Syi’ah, menurut al-Qasim menegaskan bahwa seorang imam adalah  anugerah  dari  Tuhan.  Ia  menolak konsepsi  pemilihan  umum  dengan  alasan bahwa  manusia  sejak  dulu  suka  berdebat; mereka  tidak  akan  pernah  sepakat  tentang apapun (Black, 2006: 91). Syi’isme, menolak mengakui  bahwa  pendapat  mayoritas dengan  sendirinya  adalah  benar,  dan  tetap meyakini bahwa semua kekuasaan duniawi dalam  kondisi  ketiadaan  Imam  adalah tidak  sah  (Enayat,  1982:  19-26).  Menurut
Syaikh  Muhammad  al-Husain  al-Kasyif  al- Ghita,  perbedaan  utama  antara  Syi’ah  dan kelompok-kelompok  Islam  yang  lain  ialah dalam  masalah  imamah,  kepemimpinan spiritual para imam (Shihab, 2007: 54).

## Pemikiran Politik Sunni
Pada  intinya,  pemikiran  politik  Sunni sepakat bahwa pemerintahan adalah sesuatu yang niscaya demi memungkinkan manusia bekerja sama untuk meraih tujuan hidupnya yang sejati. Yakni suatu kehidupan yang baik berdasar syariah yang pada gilirannya, akan menghasilkan bagi mereka tempat yang baik di  kehidupan  akhirat  (Yamani,  2002:  98). Akan tetapi, Sunni juga membatasi seorang khalifah,  atau  pengganti  Nabi  Muhammad SAW  bahwa  mereka  haruslah  laki-laki  dan dari keturunan suku Quraisy, dari kelompok mereka (Brasswell, 1996: 88).
Pada  pandangan  politik  kaum  Sunni, mereka mengembangkan strategi pemisahan radikal  antara  otoritas  agama  dan  otoritas politik. Otoritas agama membentuk sebagain besar  tubuh  sosial  dan  menjadi    politik didukung  oleh  kekuatan  militer.  Untuk menjadi Imam (pemimpin), seseorang tidak perlu, seperti dalam pandangan politik Syi’ah, terbebas  dari  kemungkinan  melakukan kesalahan (ma’shum) atau memiliki karakter yang istimewa (Black, 2006:163-169).
Akar Konflik Syi’ah-Sunni Akidah  yang  paling  berbahaya  yang menyulut  api  penghianatan  dalam  dada kaum  Syi’ah  adalah  keyakinan  mereka bahwa  kaum  Sunni  musuh  bagi  kaum Syi’ah,  mereka  membenci,  memarahi,  dan mencela kelompok Syi’ah. Sementara dalam pandangan  kaum  Sunni,  Syi’ah  adalah musuh,  bahkan  sebesar-besarnya  musuh. Karena itulah mereka menyebut kaum Sunni dengan  gelar  an-Nawasib  yaitu  orang-orang yang  sangat  bersungguh-sungguh  dalam memusuhi Syi’ah (Ahl al-Bayet). Oleh karena itu, ada beberapa pendapat dari para syaikh dan fuqaha kaum Syi’ah bahwa musuh kaum Syi’ah yang sebenarnya adalah kaum Sunni, bukan yang lain (Sami’, 2006: 19).
Al-Musawi,  dalam  bukunya,  Isu-Isu Penting  Ikhtilaf  Sunnah-Syi’ah,  menjelaskan bahwa  hal-hal  yang  mengganggu  perasaan kaum Syi’ah sehingga sulit untuk bercampur, atau bersatu-padu dengan saudaranya yang Sunni  karena  adanya  kebiasaan  dari  kaum Sunni  mengkafirkan,  menghina,  mencerca, dan  melakukan  kebohongan  kepada  kaum Syi’ah (al-Musawi, 1989:197).
Sementara  itu,  hal  yang  mengganggu bagi kalangan Sunni yang membuatnya sulit bersatu-padu  dengan  Syi’ah  adalah  karena Syi’ah membenci seluruh Sahabat (radiallahu ‘anhum) dan mencerca semua kalangan salaf (tokoh-tokoh Muslim terdahulu) (al-Musawi, 1989: 205).
Perang dengan Umayah Ketika  Dinasti  Abbasiyah  di  Baghdad mulai melemah, maka lahirlah Kekhalifahan Fatimiyah  (Karim,  2009:  190).  Dinasti Fatimiyah  adalah  salah  satu  cabang  dari Syi’ah Ismailiyah, juga dapat disebut dengan Ismailiyah  Fatimiyah  (Esposito,  2004:  59), yang  berdiri  di  Afrika  Utara  kemudian berpindah  ke  Mesir.  Dinasti  Fatimiyah merupakan  satu-satunya  Dinasti  Syi’ah dalam Islam yang kuat (Hitti, 2006: 787). Mereka  menganggap  gerakan  mereka sebagai  sebuah  alternatif  bagi  gerakan diam  Syi’ah  Imamiyah  ketika  berhadapan dengan  Dinasti  Abbasiyah  yang  korup  dan pemerintahan lainnya yang tiran (Black, 2006: 99). Padahal, mereka (Syi’ah) juga termasuk pihak  yang  ikut  membangun  kekhalifahan Abbasiyah  dan  turut  menumbangkan Umayah (Hitti, 2006: 556).
Para  Khalifah  Fatimiyah  mempunyai ambisi  untuk  menyatukan  seluruh  dunia Muslim  di  bawah  kekuasaannya.  Setelah Fatimiyah  sudah  mulai  percaya  diri dengan  kekuatannya.  Ia  kemudian,  setelah menaklukkan  Mesir,  mulai  melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah kekuasaan Umayah di Cordova (Imamuddin, 1969: 174). Fatimiyah di bawah pendirinya, Ubayd Allal  al-Mahdi,  membangun  aliansi  dengan Umr ibn Hafsun. Umar ibn Hafsun hadir pada masa pemerintahan  Muhammad I (852-886).
Kehadirannya  melahirkan  pemberontakan yang berbahaya dan berhasil menghancurkan wilayah  Tenggara  Andalusia  (Imamuddin, 1969: 118).
Bekerjasama dengan ibn Hafsun, Ubaydi al-Mahdi  mengirim  mata-mata  ke  Spanyol. Ini dimulai ketika Umayah masih di bawah kekuasaan  Muhammad  ibn  Abdurrahman II  sampai  Abdurrahman  III.  Oleh  karena itu,  pada  masanya,  Abdurrahman  III  harus berurusan  dengan  Fatimiyah  di  Afrika Utara  untuk  mencegah  bahaya  serangan terhadap Spanyol dari kebangkitan Dinasti  Fatimiyah  (Imamuddin,  1969:  148).
Fatimiyah merupakan ancaman yang paling serius dalam sejarah internal dari Andalusia di  bawah  Abdurrahman  III  (Watt,  1965: 46). Dari sini konflik Syiah-Sunni pun terus berkepanjangan.
Pasca-Keruntuhan Fatimiyah Dinasti  Fatimiyah  yang  berdiri  pada 909  Masehi  ini  berakhir  masa  kejayaannya pada  1171  Masehi.  Ada  beberapa  faktor kemunduran  Fatimiyah,  antara  lain, meskipun  Isma’iliyah  yang  dianut  oleh Fatimiyah menekankan masalah keagamaan dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, paham  ini  belum  dapat  diterima  oleh sebagaian  besar    masyarakat  Islam  yang kebanyakan  berpaham  Sunni  (Karim,  2009: 202-203).
Salahuddin  al-Ayyubi,  seorang  yang beraliran Sunni yang teguh merupakan tokoh penting  yang  mengakhiri  masa  kejayaan Dinasti  Fatimiyah  pada  tahun  1171(Hitti, 2006:  611).  Salahuddin  mendirikan  kembali kekuasaan  kekhalifahan  Abbasiyah,  yaitu Dinasti  Ayyubiyah  yang  Sunni  (Esposito, 2004: 60).
Era-Safawiyah Pada 1501 Isma’il menduduki Tabriz dan mengklaim  dirinya  sebagai  Shahdan  dalam satu  dekade  telah  menaklukkan  wilayah Iran.  Sementara  pesaingnya  Kekaisaran Ottoman  di  Barat  menguasai  wilayah Anatolia  Timur  dan  Kekaisaran  Shaybani di Timur menguasai Transoxania sepanjang
sungai  Oxus.Persaingan  politik  memutus Kekaisaran  Ottoman  dari  budaya  Islam  di Iran  dan  memperkuat  pembagian  budaya yang tumbuh antara Iran dan Asia Tengah. Batasan-batasan ini membagi Timur Tengah ke dalam pemerintahan yang terpisah antara Ottoman di Turki, Iran, dan budaya-budaya Muslim Asia Tengah (Lapidus, 2007: 234). Isma’il,  yang  tidak  hanya  mengklaim diri  sebagai  representsai  Imam  yang tersembunyi, tetapi Imam yang tersembunyi itu  sendiri  (Momen,  1985:  105).  Setelah berkuasa, mengambil keputusan mengubah Iran  menjadi  negara  yang  menganut Syi’ah  Imamiyah,  dan  hal  ini  dilanjutkan oleh  penerusnya,  yaitu  Shah  Tahmasp.
Kebijakan ini melahirkan tindakan pembasmian  terhadap  kaum  ekstremis, pengeksekusian  terhadap  penganut  aliran sufisme,  penindasan  terhadap  kaum  Sunni, dan  penyebaran  ajaran  Syi’ah  Imamiyah (Arjomand, 1984: 109). Ketegangan  Syi’ah-Sunni  yang  telah berpusat  di  Iran  di  bawah  Safawiyah  ini mencapai  puncaknya  pada  abad  XX,  ketika Imam  Khomeini  berhasil  menggulingkan Reza  Shah  Pahlevi  dengan  revolusi  Islam yang  digagasnya  (Lapidus,  2007:  467). Dinasti  Safawiyah  memerintah  Iran  hingga tahun 1722 (Muhammad, 2010:81-82). Setelah Safawiyah,  Dinasti  Qajar  memerintah  Iran dari tahun 1779 sampai 1925 banyak meniru Safawiyah (Lapidus, 2007: 467).
Revolusi Islam Iran Peralihan kekuasaan dari Dinasti Qajar ke  Dinasti  Pahlevi  pada  tahun  1925  oleh Reza  Khan  dengan  cara  kudeta  diwarnai kekejaman-kekejaman.  Tidak  heran  anak penggantinya,  Mohammad  Reza  Shah Pahlevi  mewarnai  perilaku  represifnya. Sejak  Reza  Shah  berhasil  menggulingkan Dinasti  Qajar,  maka  beberapa  program modernisasi  besar-besaran  dari  Barat  di bidang  pendidikan,  militer,  industri,  dan pertanian dilakukan (Maulana, 2003: 40). Percepatan  proses  modernisasi  yang dilakukan oleh Reza Shah Pahlevi ini menjadi bumerang  dan  menyebabkan  keruntuhan
kekuasaannya  pada  tahun  1979.  Hal  ini dikarenakan kebijakan yang dijalankan oleh Shah Iran bertentangan dengan kebudayaan Islam,  adat  istiadat  masyarakat  Iran  yang sesuai  dengan  syari’at  Islam,  dan  juga menimbulkan  ketidakpuasan  di  kalangan rakyat bawah baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya (Maulana, 2003: 163). Puncak dari ketidakpuasan ini adalah ketika meledak revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang digerakkan oleh Imam Khomeini. Imam  Khomeini  berpandangan  bahwa asas kebangkitan (Islam) ini berasal dari dua factor, yaitu pertama, dari banyaknya tekanan luar  dan  dalam  negeri.  Kedua,  harapan  dia dan  umat  membentuk  suatu  pemerintahan Islami,  dan  harapannya  agar  hukum  Islam diterapkan  di  Iran  seperti  era  awal  Islam (Lakza’i, 2010: 116-117). Revolusi Islam Iran ini telah  menjadi  konsep-konsep  pemerintahan faqih (wilayat-e- faqih), yaitu Konsep wilayat-e- faqih berpandangan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam  semesta  dan  segala  isinya.  Allah  juga memilih  manusia  sebagai  khalifah  di  muka bumi.Untuk  keselamatan  manusia  di  muka bumi,  Allah  memilih  orang-orang  yang memiliki  unsur-unsur  kepribadian  yang murni  serta  luhur  secara  fitrah.  Merekalah yang  berhak  memimpin  umat,  yaitu  para Nabi,  para  Imam,  dan  para  Fuqaha.  Para anbiya’ sudah berlalu dan auliya’ atau Imam sudah  ghaib,  maka  sekarang  umat  berada pada kepemimpinan para fuqaha atau faqih (Maulana, 2003: 89)dan marja’ taqlid (tempat rujukan  dan  anutan  umat)  merupakan bagian dari perkembangan  doktrin imamah Syi’ah (Ahmad, 1996: 129).
Bentuk-Bentuk Konflik Konflik Syi’ah-Sunni adalah konflik yang memiliki  akar  sejarah  yang  panjang.  Di  atas telah  dijelaskan  bahwa konflik  ini  berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.Akan tetapi,  jika  kita  mencermati  dengan  seksama konflik Syi’ah-Sunni,  terutama  di  kawasan Timur  Tengah, konflik  tersebut  memiliki dua bentuk universal. Pertama, konflik antara kelompok masyarakat dengan rezim, baik itu
rezim yang Syi’ah dan kelompok masyarakat yang Sunni maupun sebaliknya. Kedua, konflik antarnegara (rezim).
Bentuk konflik  yang  pertama  dapat dilihat  bahwa  pada  bulan  April  2013 lalu,  dunia  disuguhi  berita  dari  Hawija, Irak  Utara,  terkait  tewasnya  lebih  dari  50 orang    dari  pengunjuk  rasa  Muslim  Sunni (Kompas,  25/04/2013).  Apa  yang  terjadi dari  Hawija  pada  waktu  itu  adalah  akibat dari  ‘kebencian  lama’  yang  dibangun oleh  Saddam  Hussein  ketika  berkuasa.  Di eraSaddam,  yang  menganut  Islam  Sunni, kelompok  Syi’ah,  yang  jumlahnya  kurang lebib  60%,  mendapatkan  perlakuan  politik yang  sangat  kejam  dari  Saddam  karena dianggap berpihak pada Iran dalam Perang Teluk.  Bahkan  pada  tahun  1980,  pemimpin umat Syi’ah Irak, Imam Ayatullah Baqir al- Shadr, dihukum mati bersama keluarga dan pengikutnya (Sihbudi, 1991).
Setelah Amerika Serikat (AS) menginvasi Irak pada tahun 2003 lalu, rezim Saddam pun, yang dicap sebagai pemimpin tiran, berakhir dan  bergulirlah  demokratisasi.  Sunni  yang berkuasa penuh pada era Saddam berlahan- lahan tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan. Hawija,  yang  dulunya  dianakemaskan  oleh Saddam, kini menghadapi alur sejarah yang berkebalikan.  Hawija  merasa  dianaktirikan oleh PM Nouri al-Maliki yang Syi’ah (Kompas, 25/04/2013).
Tesis  Jack  Snyder  sepertinya  tepat dalam melihat perkembangan demokratisasi di Irak saat ini bahwa demokratisasi sekedar mencerminkan    cita-cita  kelompok  rakyat tertentu  yang  sudah  lama  terbentuk,  yang tidak  cocok  dengan  cita-cita  kelompok rakyat yang lain. Argumen “kebencian lama” merupakan  salah  satu  bentuk  wawasan “persaingan antar-kelompok rakyat” (Snyder,  2003:  22-23).  Perlakuan  sebagai anak tiri bagi warga Hawija (yang mayoritas Sunni)  oleh  PM  Nouri  al-Maliki  sepertinya tidak  bisa  lepas  dari  argumen  ‘kebencian lama’  tersebut.  Snyder  menambahkan bahwa  demokratisasi  (pemilihan  umum) sekedar  menjadi  sensus  dan  bukan  proses permusyawaratan.  Demokratisasi,  dengan
nasionalisme  SARA,  akan  cenderung menghasilkan tirani mayoritas atau pertarungan  hidup-mati  antara  kelompok SARA yang sama-sama menghendaki negara buat kelompok sendiri.
Di  Suriah  melihat konflik  yang bentuknya  sama  dengan konflik  di  Irak; perlawanan  rakyat  kepada  rezim  yang alirannya  berbeda.  Presiden  Suriah,  Bashar al-Assad,  berasal  dari  kelompok  Syi’ah Alawite yang minoritas. Sejak Hafez al-Assad hingga  Bashar  al-Assad,  akses  krusial  pada pusat-pusat kekuasaan sangat terkait dengan afiliasi agama dan keluarga. Sumber-sumber keuangan  dan  politik  mengalir  ke  Alawite yang  memegang  jabatan-jabatan  kunci dalam  “korps  perwira,  pasukan  keamanan internal,  dan  partai  Ba’ath.”Pola  seperti ini  terus  dijalankan  oleh  Bashar  al-Assad hingga  saat  ini.  Dengan  mempertahankan pola  seperti  ini,  maka  Assad  sebenarnya membuka peluang pecahnya perang saudara. Bila  kaum  Alawite  yang  sangat  sedikit  itu tetap  setiap  pada  keluarga  Assad  karena memperoleh keuntungan dari kesetiaannya, sementara  kelompok  yang  mayoritas,  yaitu Sunni,  terpinggirkan,  maka  terpecahnya Suriah  tinggal  menunggu  waktu  dan  ini yang  sedang  menjadi  pertunjukan  menarik di  Suriah  hari  ini.  Hal  yang  sama  pernah terjadi di Irak (Kuncahyono, 2013: 148) yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Pertarungan  sengit  di  Suriah  hari  ini adalah pertarungan antara rezim dan kelompok oposisi.  Aron  Lund  menyebutkan  bahwa ada  tiga  “generasi”  oposisi  Suriah.“Generasi Pertama”  merupakan  salah  satu  generasi yang dibentuk pada era- prakemerdekaan dan saat ini direpresentasikan oleh Persaudaraan Muslim  (Muslim  Brotherhood).  Partisipasinya dalam  pergolakan  bersenjata  pada  akhir 1970-an  dan  awal  1980-an,  dengan  agenda sektarian  Sunni-nya,  membuat  MB  menjadi kambing hitam dari rezim yang berkuasa, dan Undang-Undang  Pidana,  pasal  49  melarang keanggotaan  kelompok  ini  (Kuncahyono: 150). Gejolak  politik  di  Bahrain  awal-awal Musim  Semi  Arab  (The  Arab  Spring)  juga
kuat  diwarnai  bentuk konflik  yang  sama. Di  Bahrain,  kelompok  mayoritas  Syi’ah (70%) telah sejak lama menjadi warga kelas dua  bagi  para  penguasa  Sunni.  Tidak  lama setelah  revolusi  meledak  di  Tunisia  yang mengakhiri  kekuasaan  Zein  al-Abidin  Ben Ali, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2011, gejolak demonstrasi juga dimulai di Bahrain dan  bentrokan  terjadi  hingga  helikopter berputar-putar di atas kota Manama, tempat berkumpulnya para demonstran. Sedikitnya 14  orang  terluka  dalam  bentrokan  tersebut dan  aparat  menggunakan  udara  mata dan  peluru  karet  memasang  gas  untuk membubarkan  pengunjuk  rasa  di  desa Syi’ah, sebagian besar Nuwaidrat di negara barat daya (Tamburaka, 2011: 159-160).
Bentuk konflik yang kedua adalah konflik antarnegara.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  Revolusi  Islam  Iran  yang  meledak pada  tahun  1979,  yang  digerakkan  oleh ulama Syi’ah, telah menimbulkan pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, khususnya di  negara-negara  kawasan  Timur  Tengah (Sahide, 2013: 91). Di kawasan ini, pengaruh tersebut berupa, antara lain, munculnya apa yang  kemudian  dikenal  sebagai  gerakan- gerakan  Islam  “Fundamentalis”,  “radikal”, “militan”  maupun  “ekstrem”.  Gerakan- gerakan  semacam  itu  yang  di  beberapa negara  cenderung  “antikemapanan”,  dan biasanya  disebut  juga  sebagai  “kelompok- kelompok Iran” (Sihbudi, 1991: 191).
Revolusi  Islam  Iran  1979  memang membangkitkan semangat dan eksistensi kaum Syi’ah  dan  hal  ini  mempengaruhi  hubungan internasional  di  kawasan  kaya  minyak tersebut.  Salah  satu  dampaknya  yang  dilihat adalah pascarevolusi tersebut, hubungan Iran dengan beberapa negara yang dipimpin oleh kelompok  Sunni  memanas.  Sejak  saat  itu, hubungan Kairo-Teheran rusak berat. Haluan politik kedua negara juga berseberangan; Iran anti-Amerika  sementara  Mesir  membangun hubungan yang cukup mesra dengan Amerika. Pada  Perang  Teluk  Iran-Irak  1980-1988  juga tidak  terlepas  dari  sentimen  Syi’ah-Sunni. Negara-negara  Sunni,  yang  takut  dengan ekspansi  Syi’ah  Imam  Khomeini,  berada  di
belakang  Saddam  Hussein.  Di  satu  sisi,  Iran didukung oleh negara-negara atau kelompok- kelompok  pemimpin  Syi’ah,  seperti  Suriah, Hezbollah,  gerakan  Hamas,  dan  beberapa gerakan  perlawanan  di  negara-negara  lain (Sahide: 103).
Konflik Syi’ah-Sunni yang berkepanjang- an  itu  turut  mewarnai  dinamika  politik  di kawasan  tersebut  pasca-The  Arab  Spring. Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  prahara  Suriah yang hingga kini belum selesai. Pada konflik Suriah, ada permainan asing yang memiliki pengaruh  sangat  besar.  Dari konflik  ini, ada  pertarungan  antara  Amerika  Serikat dan  sekutunya  yang  mayoritas  negara Sunni  dengan  China  dan  Rusia  yang  selalu menggandeng  Iran  yang  dikenal  sebagai negara Syi’ah itu. Negara-negara Sunni pun berada  di  belakang  Amerika,  salah  satunya adalah Arab Saudi, sementara negara-negara Syi’ah berada di belakang China dan Rusia. Hubungan  Arab  Saudi  dan  Iran  sudah sejak dulu memiliki masalah besar, baik soal politik,  strategis,  maupun  ideologis  (Syi’ah dan Sunni). Mereka berebut pengaruh serta supremasi  di  Timur  Tengah  dan  Teluk. Pada  krisis  Suriah  sangatlah  jelas:  Iran mendukung  rezim  Bashar  al-Assad  yang Syi’ah,  sedangkan  Arab  Saudi  mendukung kelompok  oposisi  yang  mayoritas  Sunni. Kepemilikan  Iran  akan  nuklir  juga  menjadi persoalan  bagi  Arab  Saudi.  Arab  Saudi sangat tidak menginginkan posisinya sebagai primus inter pares-yang terkemuka di antara sesama negara-negara Muslim disaingi oleh Iran (Kompas, 11/12/2013).
Berita terbaru terkait dengan sentiment Syi’ah-Sunni  antarnegara  adalah  ketika Kepala  Inteligen  Arab  Saudi  Pangeran Bandar  bin  Sultan,  negara  90%  Sunni, diam-diam  bertemu  dengan  kepala  badan inteligen Israel di Genewa, Swiss. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 27 November 2013, tidak lama setelah pertemuan Iran, dan P5+1  (AS,  Rusia,  China,  Inggris,  Perancis, dan  German).  Pertemuan  badan  inteligen kedua  negara  karena  kekecewaan  negara Wahabi itu dengan hasil dari pertemuan di Genewa  yang  dilihat  menguntungkan  Iran
terkait  dengan  program  nuklirnya  (Kompas, 11/12/2013).

## Dampaknya terhadap Kerukunan Beragama di Indonesia
Indonesia yang sudah lama membangun wacana toleransi dan pluralisme tidak lepas dari dampak prahara yang belum berujung di  Timur  Tengah  pasca-The  Arab  Spring. Sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa ada  sentimen  Syi’ah-Sunni  yang  mewarnai konflik  politik  di  negara-negara Timur Tengah pasca-The Arab Spring, sentimen itu adalah sentimen mazhab Syi’ah-Sunni yang memiliki akar sejarah yang panjang. Kelompok  Syi’ah,  di  beberapa  kota, belakangan  ini  sempat  terusik  dengan adanya  isu-isu  penyerangan  terhadap markas  mereka.  Beberapa  di  antara  mereka tutup  untuk  sementara,  misalnya  yayasan Rausyanfikir  di Yogyakarta.  Selain  itu, ada  banyak  selebaran  yang  bertuliskan “Jangan Ragu, Syi’ah Bukan Islam”, seminar yang  diadakan,  serta  buku-buku  yang diterbitkan  oleh  kelompok  tertentu  untuk mendiskreditkan  kelompok  masyarakat yang beraliran Syi’ah.
Gambar 1. Foto ini diambil pada bulan Desember 2013 di papan pengumuman yang terletak di bagian depan masjid Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Tanpa bermaksud membenarkan aliran keyakinan mereka, tetapi jika hal ini dilihat lebih  obyektif,  selebaran-selebaran  dan propaganda itu tidak lepas dari kepanjangan prahara konflik Syi’ah-Sunni  di  Timur Tengah pasca-The Arab Spring. Hal ini dapat dilihat  dari  beberapa  faktor.  Pertama  dari segi  momentum.Wacana  mendiskreditkan Syi’ah ini begitu masif pasca-The Arab Spring bergejolak di Timur Tengah. Di Yogyakarta misalnya, yayasan Rausyanfikir sudah cukup lama  berdiri  dan  aktif  dengan  berbagai macam  kegiatan-kegiatan  keilmuan  yang melibatkan banyak kaum terdidik, misalnya mahasiswa,  tetapi  baru  kali  ini  yayasan Syi’ah  tersebut  diancam  untuk  diserang oleh  kelompok  tertentu.  Jika  penyerangan yayasan  Rausyanfikir  ini  berdalih  dengan alirannya yang dianggap sesat, tentulah sejak awal berdirinya ia diserang. Penyerangannya bukan  setelah  ia  berdiri  selama  lebih  dari sepuluh tahun. Oleh karena itu, jika melihat dari  segi  momentumnya  di  mana  wacana pendiskreditan  ini  masif  tentulah  tidak lepas  dari  prahara  politik  yang  kini  sedang menjadi tontonan menarik di Timur Tengah.
Kedua  dari  faktor  Arab  Saudi.  Arab Saudi adalah negara yang sudah sejak awal resmi  memfatwakan  Syi’ah  sebagai  aliran yang sesat. Di Arab Saudi, aliran Syi’ah tidak mendapatkan  toleransi  sedikit  pun.  Tidak ada  kompromi  untuk  Syi’ah  di  sana.  Lebih dari itu, pemerintah Saudi sudah menyatakan bahwa  aliran  Syi’ah  terlarang  di  negaranya (Muhammad,  2010:  113).  Oleh  karena  itu, hubungan  Iran,  yang  mayoritas  Syi’ah, dengan Arab Saudi tidak pernah harmonis. Bahkan  Arab  Saudi  lebih  memilih  Amerika sebagai  sahabat  mulia  daripada  Iran  dan negara-negara  Syi’ah  lainnya.  Pertarungan Iran  dan  Arab  Saudi  mendapatkan momentum dalam kasus Suriah. Iran dengan sepenuh hati dan totalitas berdiri di belakang Bashar al-Assad, presiden yang berasal dari kelompok  Syi’ah  Alawite.  Sementara  Arab Saudi berada di belakang kelompok oposisi yang  terus  berupaya  menggulingkan  rezim Syi’ah yang berkuasa di Suriah.
Gambar 2.
Menurut  beberapa  analisis,  kekesalan Arab Saudi yang selalu gagal menggulingkan
rezim  Syi’ah  di  Suriah  ini  membuatnya mengambil langkah lain dengan menghabisi sayap-sayap  gerakan  Syi’ah  di  seluruh dunia, termasuk di Indnonesia. Di Indonesia, Arab  Saudi  punya  banyak  kantong-kantong gerakan berupa yayasan/lembaga pendidikan yang  didukungnya  dengan  suntikan  dana yang cukup melimpah. Sayap-sayap gerakan ini  tentulah  bermanfaat  bagi  Arab  Saudi sebagai pelampiasan dendamnya yang gagal di Suriah dengan menghabisi kelompok sayap gerakan Syi’ah di Indonesia. Jika melihat dari propaganda pendiskreditan ini; seminar dan penerbitan buku yang dibagikan secara gratis tersebut menghabiskan dana dengan nominal yang  tinggi.  Hal  itu  tidak  bermasalah  bagi Arab  Saudi  yang  kaya  akan  sumber  daya alamnya, minyak.
SIMPULAN Sekali  lagi  ditegaskan  bahwa  tulisan ini  tidak  bermaksud  membenarkan  aliran kepercayaan kelompok  Syi’ah yang dianggap sesat  itu.  Tulisan  ini  hanya  bermaksud mengajak  semua  untuk  lebih  obyektif melihat  perkembangan  isu  Syi’ah-Sunni di  Indonesia  akhir-akhir  ini.Wacana  yang masif mendiskreditkan Syi’ah belakangan ini bukan  karena  alirannya  itu  sesat,  tetapi  ini adalah dampak dari prahara politik yang kini sedang menjadi tontonan menarik di negara- negara  Arab.  Oleh  karena  itu,  tidaklah mudah  termakan  provokasi  yang  berkedok agama dari skenario besar yang kini sedang dimainkan  oleh  orang-orang  yang  punya pengaruh  dan  kekuatan  besar  di  mana  hal itu  dapat  mengganggu  keharmonisan  umat dalam beragama.
Pendekatan  sejarah  untuk  membaca konflik Syi’ah-Sunni  yang  kembali  hangat pasca-the  Arab  Spring,  akan  terlihat  dengan jelas  bahwa konflik  tersebut  lebih  banyak diwarnai oleh faktor politik. Hamid Enayat, dalam bukunya, memperkuat pandangan ini dengan  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya perdebatan  Syi’ah-Sunni  tidaklah  berkaitan dengan  ajaran-ajaran  pokok  agama. Perbedaannya  terletak  pada  perselisihan- perselisihan  di  antara  madzhab-madzhab
Kristen,  perdebatan  ini  tidaklah  berkaitan dengan sifat Tuhan, atau fungsi para Rasul, atau  cara  mencapai  keselamatan  manusia. Perdebatan  yang  ada  hanyalah  berkaitan dengan  masalah-masalah  yang  bersifat marjinal  dan  persoalan-persoalan  tersebut, dan  bagaimanapun  juga    tidak  berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok seorang Muslim (shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad). Akan  tetapi,    seiring  dengan  perjalanan waktu,    perdebatan  tersebut  telah  merosot dari  pertengkaran  mengenai  persoalan penerus  Nabi  Muhammad  SAW  menjadi perpecahan ritual, teologi, dan hukum yang dapat  mempengaruhi  keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu, paling tidak secara  tidak  langsung  (Enayat,  1982:  31). Apa  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  hari ini  adalah konflik  politik  yang  kemudian merosot  kepada konflik  agama  (fiqhi)  yang dampaknya terasa sampai ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Mumtaz. 1996.Masalah-masalah Teori
Politik Islam. Bandung: Mizan,
Al-Musawi,
Syarafuddin.2008. Dialog Sunnah-Syi’ah.  Bandung:  Penerbit
Mizan.
Arjomand, Said Amir. 1984.The Shadow of God and  the  Hidden  Imam.  London:  The University of Chicago Press.
Enayat, Hamid. 1982. Modern Islamic Political Thought.  London:  The  Macmillan Press Ltd.
Esposito,  John  L.  2004.  Islam  Warna-Warni.
Jakarta: Paramadina.
Hitti,  Philip  K..2006.History  of  The  Arabs. Jakarta: Serambi.
Imamuddin, S., M.1969. A Political History of Muslim Spain (A revised and enlarge edition). Dhaka: najmah & Sons Ltd. Karim, Abdul, M. 2009. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Kuncahyono,  Trias.  2013.  Tahrir  Square, Jantung  Revolusi  Mesir.  Jakarta: Kompas.
Kawistara, Vol. 3, No. 3, Desember 2013: 314-324
Kompas, 2013.Dari Riyadh ke Tel Aviv..Edisi 11 Desember 2013.
Kompas, 2013.Edisi 25 April.
Lakza’i,  Akbar  Najaf.  2010.  Dinamika Pemikiran  Politik  Imam  Khomeini. Jakarta: Shadra Press.
Lapidus,  Ira  M.  2007.  A  History  of  Islamic Societies.  New  York:  Cambridge University Press.,
Maulana,  Noor,  A.  2003.Revolusi  Islam Iran  Dan  Realisasi  Vilayat-I  Faqih. Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Study Club.
Momen,  Moojan.  1985.  An  Introduction  to Shi’i Islam, The History and Doctrines of  Twelver  Shi’ism.  New  Haven  and London: Yale University Press.
Muhammad,  Ardison.  2010.  Iran,  Sejarah Persia & lompatan Masa Depan Negeri Kaum  Mullah.  Surabaya:  Penerbit Liris.
Sami’,  Imad  Ali  Abdus.  2006.  Penghianatan-
Penghianatan Syiah, Dan Pengaruhnya Terhadap  Kekalahan  Umat  Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Sihbudi,  M.  Riza.  1991.  Bara  Timur  Tengah, Islam,  Dunia  Arab,  Iran.  Bandung: Penerbit Mizan.
Sahide,  Ahmad.  2013.  Ketegangan  Politik Syi’ah-Sunni  di  Timur  Tengah. Yogyakarta: The Phinisi Press.
Snyder,  Jack.  2003.  Dari  Pemungutan  Suara
ke  Pertumpahan  Darah.Terj.Martin Aleida  dan  Parakitri  T.  Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Tamburaka,  Apriadi.  2011.  Revolusi  Timur
Tengah,  Kejatuhan  Para  Penguasa Otoriter  di  Negara-Negara  Timur Tengah. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Warker, E. Paul. 1995. Taqiyyah dalam John L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World IV. New York: Oxford University Press.
Watt,  W.  Montgomery.  1965.  A  History  of Islamic Spain. Edinburgh: Edinburgh University Press.