Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021: 39-64 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517

## RESIPROSITAS  TRADISI  MEMBALAS  AMPLOP PESTA PERNIKAHAN “TOMPANGAN” TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL
Noer Azizah*, Sudirman** dan Burhanuddin Susamto*** *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: azizahaqenje97@gmail.com
**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: sudirman@syariah.uin-malang.ac.id
***Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstract
This tradition is a form of donation in the form of goods or jaza and money to people who have a celebration or wedding party. In ancient times before the popularity of tompangan, which were considered as public debts, they contributed as solidarity and without any promises they were considered as debts. The gift is recorded in a book or receipt as evidence to repay the gift it receives. Modernization, marked by advances in science and technology, has eroded the form and meaning of reciprocity in the tradition of replying to the “tompangan” wedding envelope in the midst of the Ambunten community of Bukabu village. The research used is juridical empirical  methodology,  the  approach  used  is  a  qualitative  approach,  data  obtained  using interviews and documentation and for data processing using editing techniques, classification, analysis  and  conclusions.  The  purpose  of  this  study  was  to  understand  the  reciprocity  of tompangan  to  increase  social  cohesion  in  the  village  of  Bukabu  so  that  until  now  the tompangan tradition is still being implemented. From the data analysis, it can be concluded that the tompangan tradition in a wedding party is a maslahah that directly maintains the aim of the sayara '. When viewed from the point of view of its strength as evidence in the stipulation of law, it includes maslahah hajiyah.
Keywords: Reciprocity; Tompangan; Social Cohesion.

## Abstrak
Tradisi tompangan telah menjadi adat yang sangat kental bagi masyarakat Desa Bukabu. Tradisi tersebut merupakan sebuah bentuk sumbangan yang berupa barang atau jaza
dan uang kepada orang yang punya hajatan atau pesta pernikahan. Pada zaman dulu sebelum  terkenalnya tompangan yang  dianggap  sebagai  hutang  piutang  masyarakat menyumbang sebagai solidaritas dan tanpa adanya janji yang dianggap sebagai utang- piutang.  Pemberian  tersebut  dicatat  dalam  buku  atau  kwitansi  sebagai  bukti  untuk membalas pemberian yang diterimanya. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan iptek telah meggerus bentuk dan makna dalam resiprositas tradisi membalas amplop pernikahan “ tompangan” ditengah masyarakat Ambunten desa Bukabu. Penelitian yang dipakai  ialah  metodelogi  yuridis  empiris,  pendekatan  yang  digunakan  ialah pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi dan  untuk  pengolahan  data  menggunakan  tehnik  edit,  klasifikasi,  analisis  dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami resiprositas tompangan tehadap  peningkatan  kohesi  sosial  di  desa  Bukabu  sehingga  sampai  saat  ini  tradisi tompangan tersebut  masih  dilaksanakan.  Dari  analisa  data  maka  bisa  disimpulkan bahwa  tradisi tompangan dalam  pesta  pernikahan  merupakan  sebuah maslahah yang secara langsung memelihara tujuan sayara’. Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum maka termasuk maslahah hajiyah.
Kata Kunci: Resiprositas; Tompangan; Kohesi Sosial.

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  manusia  termasuk  mahluk  sosial  yang  masih  butuh  bantuan  dari orang  lain  demi  memenuhi  kebutuhannya.  Salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  paling mendasar untuk memenuhi kebutahannya ialah kebutuhan afeksi, inklusi, dan kebutuhan kontrol.  Upaya  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  ialah  dengan dilaksanakannya  proses  yang  disebut  dengan  interkasi  sosial.  Masyarakat  termasuk sekumpulan orang atau manusia yang membentuk suatu sistem sosial dan terjalin dengan adanya komunikasi dan memiliki tujuan tertentu.
Masyarakat  di  Desa  Bukabu  sangat  jelas  telihat  perbedaanya.  Berdasarkan  starata sosial  maupun  pekerjaannya  khususnya  pada  masyarakat  Ambunten  terdapat  berbagai golongan. Strata sosial pada masyarakat Ambunten ditentukan oleh kekayaan, pendidikan dan kekuasaan yang dimiliki. Jenis pekerjaan tergolong heterogen yakni ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta, guru, dan pegawai negeri sipil (PNS).
Sistem  sosial  masyarakat  pedesaan  senantiasa  ditandai  dengan  adanya  solidaritas mekanik, berupa sikap gotong royong, saling membantu dan tolong-menolong. Didalam kehidupan  bermasyarakat  pastinya  memerlukan  bantuan  orang  lain.  Disinilah  sistem pertukaran  dalam  segala  aspek  kehidupan  terjadi.  Pertukaraan  ini  mempunyai  peranan
yang  sangat  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Pada  dasarnya  suatu  sistem pertukaran  tidak  hanya  dilakukan  dengan  menggunakan  uangnya.  Namun,  dalam pemenuhan  kebutuhan  sering  kita  jumpai  orang-orang  melakukan  tindakan  ekonomi dalam bentuk barang atau jasa dengan nilai yang sepadan. Misalnya saling menyumbang ketika ada resepsi pernikahan, saling membantu ketika kesusahan, pinjam meminjam, dan kematian.
Resiprositas  merupakan  ciri  sistem  pertukaran  dalam  perekonomian  pada masyarakat desa ataupun perkotaan, namun yang lebih dominan ialah masyarakat desa. Resesiprositas  ialah  pertukaran  timbal  balik  antara  individu  atau  kelompok. 1 Konsep resiprositas mengalami perubahan terhadap tujuannya. Jika sebelumnya diberikan sebagai bentuk dari solidaritas, dan pastisipasi maka motivasi dan tujuan berubah, terutama dalam bentuk uang.
Prinsip resiprositas bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kaya, namun terjadi pada  masyarakat  miskin  atau  menengah  kebawah  dipedesaan.  Sebagaimana  konsep resiprositas  yang  terjadi  pada  masyarakat  Ambunten  desa  Bukabu  yang  dikenal  dengan membalas  amplop  pernikahan  “ tompangan ”. Tompangan pada  masyarakat  Bukabu  bisa berlangsung ketika ada kerabat atau tetangga mempunyai hajat baik pernikahan, khitanan dan orang yang meninggal. Tompangan tersebut bisa berupa uang, beras, rokok atau benda- benda yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga.
Pada masa lampau masyarakat Bukabu masih mempertahankan suatu tradisi yakni semacam batas pemberian sesuai kadar kemampuan kepada masyarakat dikarenakan ada hajatan, seperti upacara kehamilan, khitanan, kematian, pindah rumah dan perkawinan. Tradisi  pada  masa  itu  menggambarkan  suatu  dinamika  sosail  dalam  bentuk  interaksi masyarakat untuk saling memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan. Namun seiring kamajuan iptek dan perubahan sosial konsep tompangan mulai mengalami perubahan dan pergeseran,  t ompangan tidak  lagi  sebagai  bagian  dari  solidaritas  akan  tetapi  makna  yang hanya  bersifat  simbolik  yang  berhubungan  dengan  prinsip  timbal  balik  bermakna komersial.
Hakikat  makna tompangan secara  komersial  semakin  dipertegas  bahwa  fungsinya tersebut sebagai bagian dari pertukaran. Maksudnya tidak lagi menyumbang dengan niat
1 Sjafri Sairin, Pengantar Antropologi Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 43.
membantu  orang  akan  tetapi,  ada  keinginan  yang  bersifat  resiprokal.  Fenomena  pada masyarakat Bukabu menyebabkan timbulnya tuntutan rumah tangga untuk menyediakan uang  dalam  rumah  tangga  demi  memenuhi  kebutuhan  diluar  kebutuhan  sehari-hari. Seperti  halnya  mengembalikan tompangan orang  sesuai  dengan  nominal  yang  pernah disumbangkan.
Dalam  pelaksanaanya  tradisi  tersebut  dilaksanakan  sebagai  pemberian  atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang diberikan oleh seserang kepada shohibul hajah dalam bentuk jasa, barang, uang, terop, son, dekorasi pernikahan kursi dan hal-hal yang berkaitan dengan walimah. Pemberian tersebut dicatat dalam buku ataupun kwitansi sebagai  bukti  untuk  membalas  pemberian  yang  diterima.  Tradisi  tersebut  diyakini  oleh masyarakat bahwa tompangan sebagai bagian dari rasa kemanusiaan untuk meringankan, saling membantu antara satu sama lain dalam melaksanakan walimah ursy.
Bagi masyrakat yang tidak mampu untuk mengembalikan tompangan maka mereka harus  rela  meminjam  uang  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengembaliannya sumbangan  yang  telah  diperoleh  sebelumnya.  Memang  pada  saat  mereka  mengadakan hajatan, uang atau pun barang yang diberikan sangat banyak, namun setelah acara harus mengembalikannya  kepada  orang  yang  memberikan  barang  atau  jasa  pada  saat  pesta tersebut.
Dari  paparan  di  atas  penulis  tertarik  memfokuskan  kajian  resiprositas  tradisi membalas amplop pernikahan “ tompangan ” terhadap peningkatan kohesi sosial. Apakah tradisi  tersebut  memberikan  efek  yang  negatif  atau  positif  bagi  keluarga  itu  sendiri. Penelitian yang dipakai ialah metodelogi yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi dan untuk pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Mekanisme Menghadiri Undangan
Bagi masyarakat khususya pedesaan memeliki solidaritas sangat tinggi dalam urusan tolong-menolong, baik dalam bingkai kehidupan sehari-hari atau bermasa. Seperti halnya lahiran, perkawinan, kematian, senantiasa disertai dengan adanya pemberian sumbangan untuk diberikan kepada pihak yang melaksanakan hajatan. Pihak yang melaksanakan hajat akan memberitahukan kepada keluarga dekat, tetangga, aparat desa, tokoh agama setempat
kemudian  dilanjutkan  dengan  mengundang  teman  dan  masyarakat  dengan  cara mendatangi setiap rumah yang akan diundang.
Salah  satu  hajatan  yang  menjadi  perhatian  warga  desa  ialah  hajatan  atau  pesta perkawinan. Pesta perkawinan diadakan setelah atau saat melangsungkan akad nikah atau dilain  waktu  sesuai  dengan  tradisi.  Islam  menganjurkan  pihak  dari  keluarga  mempelai mengadakan upacara sebagai ungkapan rasa sukur kepada Allah dan kebahagiaan atas sah dan  nikmatnya  pernikahan  yang  dialami.  Dalam  Islam  upacara  perkawinan  disebut walimah.
Walimah merupakan istilah yang terdapat pada literatur arab. Walimah artinya al- jam’u yakni kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari kata al- walim maknanya makanan pengantin, yakni makanan yang disediakan khusus acara pesta perkawinan  baik  untuk  tamu  atau  lainnya. 2 Walimatun  nikah  atau  walimatul  urs  ialah perayaan rasa suku atas terlaksananya perkawinan, dengan mengajak masyarakat, keluarga dengan  turut  berbahagia,  ikut  menyaksikan  dan  mendoakan  akan  terselenggaranya pernikahan.
Walimah, karjeh sebutan masyarakat Bukabu ialah suatu cara untuk mengumumkan telah terjadi pernikahan dari kedua mempelai. Konsep dalam Islam upacara yang dilakukan tidak terlalu berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam Hadits tidak mengandung arti wajib, akan tetapi menurut jumhur ulama ialah kesunnahan, karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. 3 Sedangkan menurut ulama Zahiriyah mengungkapkan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan agar mengadakan walimah urs sesuai kadar ekonominya. Pada hakikatnya walimah mengandung pengertian yang sangat urgen, yakni sebagai persaksian dan menghindari dari prasangka yang salah terkait hubungan lain jenis.
Dalam kitab fiqih sunnah bhawa hukum walimah ialah sunnah muakkad. Walimah diperintahkan  oleh  Nabi  SAW,  Karena  Nabi  mengetahui  sahabat  yang  baru  menikah, kemudian  beliau  memerintahkan  untuk  mengadakan  walimah  meskipun  hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau:
2 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156.
َمْحَّ رلا ِدْبَع ىَلَع ْىَأَر َمَّّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّّللا ىَّّلض َّ يِبَّ نلا َّّنَأ : ُهَلّلا َيِضَر ٍكِلاَم ِنْب ٍسَنَا ْنَع ٍٍ َْْع ِنْب ِن
ِنْزَو ىَلَع ًةَأَرْمِا ُتْجَّ وَزَت : َلاَق ؟ اَذَه اَم : َلاَقَف , ٍةَرْفَص َرَثَأ ٍبَهَذ ْنِم ٍةاََْن
ُهَّّللا َََر اَب : َلاَق , ٍةاَشِب َْْلَو ْمِلْوَأ , َكَل . )ملسمو يراخبلا هاور(
Artinya: “Dari Anas bin Malik RA: bahwa Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Aura ada bekas warna kuning pada pakaiannya (bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan, pen.), kemudian Nabi bertanya: apa ini?. Abdurrahman bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bersabda:  semoga  Allah  memberkatimu.  Adakanlah  walimah  walau  hanya  dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim). 4
Orang  yang  mengadakan walimah pastinya  akan  mengundang  orang  untuk meramaikan,  menyaksikan  dan  mendoakan  atas  kebahagiaan  dari  dua  mempelai. Menghadiri  undangan walimah  urs ialah  wajib.  Hal  tersebut  sebagai  perhatian  dan kepedulian  terhadap shohibul  walimah, dan  mendatangkan  kebahagiaan.  Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:
َّّنَا : اَمُهَلّلا َيِضَر ْرَمُع ِنْب ِهَّّللا ِدْبَع ْنَع َعِفاَن ْنَع ٍكلاَم اَنْرَبْخَأ ٍفُسُْي ِنْب ِهَّّللا ِدْبَع ْنَع َلُْْسَر
اَهِتْأَيْلاَف ِةَمْيِلَْْلا ىَلِا ْمُكُدَحَا َيِعُد اَذِا : َلاَق َمَّّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّّللا ىَّّلَص ِهَّّللا . ملسم و ىراخبلا هاور( )
Artinya: “ Dari Ibnu Umar R. berkata: bahwa Nabi Muhammad bersabda: jika salah satu di antara kalian diundang walimah maka datangilah. (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam  Hadits  tersebut  bahwa  mengahdiri  walimah  ialah  wajib  selama  tidak  ada udhur dan mengandung maksiat. Apabila punya halangan yang mengakibatkan tidak bisa hadir maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Kedinginan dan kepanasan bukan termasuk alasan untuk tidak menghadiri. Sebagaimana Hadits Nabi SAW, yakni:
ِمِساَقْلا اَبَأ ىَصَع ْدَقَف ْبِجُي مَلَف ٍةَمْيِلَو ىَلِا َيِعُد ْنَم
Artinya: “Barang  siapa  yang  diundang  tidak  menghadiri  acara  walimah,  lantas  dia  tidak menghadiri maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah)”. 5
Untuk orang yang puasa menghadiri undangan hukumnya wajib, namun tidak harus memakan makanannya. Sebagaimana Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Hurairah, yakni:
4 Muhammad bin Ismalil al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Lebanon: Darul Fikr, Bairut, 2006), hlm. 270. 5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa-Adillatuhu, (Jakarta: Gama Insani Darulfikr, jilid 9, 2011), hlm. 122.
ِطْفُم َناَك ْنِاَو , ِّّلَصُيْلَف اًمِاَص َناَك ْنِاَف ْبِجُيْلَف ْمُكُدَحَا َيِعُد اَذِا ْطَيْلَف اًر
ْمَعَ
Artinya: “J ika salah satu seorang di antara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya.
Jia  berpuasa  hendaknya  ia  berdoa,  dan  jika  dia  tidak  berpuasa  maka  hendaknya  dia makan-makanannya”.
Pihak-pihak  yang  mendapatkan  undangan  untuk  menghadiri  hajatan  juga mempunyai beban moral. Pihak yang diundang akan setia berusaha hadir, karena ia sadar akan pentingnya saling  mengahargai dan akan ada timbal balik, misalnya dalam urusan sumbang-menyumbang. Jika tidak hadir maka dia merasa malu ketika berpapasan. Terkait menghadiri  undangan  untuk  upacara  perkawinan  ialah  tidak  memandang  kerabat  atau tetangga yang terpenting sejauh mana ia mampu untuk mengundang.
Demikian halnya dengan ukuran besar atau jumlah nominal pemberian sumbangan biasanya disesuaikan dengan siapa yang yang melaksanakan hajatan atau status sosial. Jika yang melaksanakan kerabat atau tetangga, maka jumlah pemberian sumbangan lebih besar dibandingkan dengan warga desa lainnya. Jika orang yang menyumbang orang terhormat atau keluarga sendiri maka jumlah sumbangan yang diberikan juga banyak. Apabila orang yang berstrata sosial tinggi menyumbang nominal dibawah orang atau masyarakat biasa, maka orang tersebut akan merasa malu.
Oleh karena itu, ketika hukum Islam dikaitkan dengan tradisi menghadiri undangan ialah terdapat keselarasan, yakni dalam Islam hukmunya ialah wajib dan dalam budaya yang terjadi akan mendapatkan beban moral jika tidak hadir dan akan mendapatkan omongan dari  orang  lebih-lebih  terkait  pesta  perkawinan  dan  pastinya  orang  tersebut  akan menghadiri supaya dijauhkan dari beban moral.
Pada  umumnya  salah  satu  tradisi  walimah  dimasyarakat  orang  yang  hadir  akan memberikan  amplop  untuk  diberikan  kepada  kedua  mempelai  atau  keluarganya. Sebagaimana pendapat Oni Sahrani menjelaskan 4 langkah terkait kejelasan pemberian sumbangan, yakni:
1. Amplop  hajatan  harus  jelas,  yakni  dari  sipemberi  harus  memberikan  kejelesan apakah pemberiannya bermakna hibah atau menjadi pinjaman yang harus dibayar.
2. Jika tidak ada maksud secara terulis maka pemberian amplop tersebut disesuaikan dengan tradisi masyarakat.
3. Setiap  Muslim  dan  muslimah  punya  kewajiban  untuk  menghadiri  undangan, termasuk gembira atas walimah yang diselengarakan. Salah satu ungkapan bahagia mermacam-macam, yakni dengan mengahdiri dan memberikan uang. Maka dari itu, pada  prinspinya  pemberian  uang  untuk  orang  yang  berhajat  ialah  sebagai  hadiah pemberian biasa. Kecuali jika ada tradisi sebaliknya yang dianggap sebagai pinjaman. Dan  pinjaman  harus  dilunasi  sesuai  dengan  pokok  pinjaman  tanpa  disyaratkan kelebihan karena berkedudukan sebagai pinjaman transaksi sosial.
4. Mempertimbangkan  regulasi  terkait  dengan  kebolehan  menerima  uang  tertentu, misalnya tentang ketentuan tentang gratifikasi dan sejenisnya agar tetap taat hukum. 6

## Pemberian Sumbangan dan Bentuk Resiprositas
Setiap  masyarakat  mempunyai  jenis  dan  macam  tradisi,  terkait  dengan  pesta pekawinan  masyrakat  Bukabu  membawa  amplop  bagi  yang  diundang.  Amplop  sebagai ungkapan rasa bahagia untuk diberikan kepada mempelai dan keluarganya.  Di samping itu, tidak ada pemberian yang cuma-cuma, segala sesuatu yang diberikan tidak luput dengan niatan kembali atau imbalan.
Dalam kitab Al-Majmu’ tentang perbedaan shadaqoh dan hibah, bahwa tujuan dari hibah ialah memperbaiki keadaan orang tua dengan anak, dan terkadang kemaslahatan itu berada dalam pengembalian dari hibah, maka diperbolehkan adanya pengembalian dalam sistem hibah. Sedangkan shadaqoh bertujuan untuk mencari pahala, maka tidak berkenaan dengan adanya pengembalian. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidah, beliau berkata:
اَهْيَلَع ُبْيِثُيَو َةَّ يِدَهْلا ُلَبْقَي , َمَّّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّّللا ىَّّلَص ِهَّّللا َلُْْسَر َناَك Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya”. 7
Ada tiga pendapat mengenai sebuah ganti dalam hibah, yakni: 8
1. Wajib  bagi  penerima  memberikan  dan  mencukupi  sampai  pemberi  itu  ridho, berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas:
6 Republika.co.id/berita/ekonomi/syaiah-ekonomi/18/10/15/pgnej8370-konsultasi-syariah-amlpop- hajatan-sebagai-hutang, 28 April 2021.
7 Imam Abi Zakariya  Mahyaddin bin Syaraf  An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab, Juz, (Darul Fikr, t, tp) , hlm. 268. 8 Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab, hlm. 281.
َي ْمَل , َمَّّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّّللا ىَّّلَص َّ يِبَّ نلا َّّنَأ يَضِر ىَّ تَح يِبَرْعَأْلا ُءىِفاَكُي ْلَز Artinya : “Sesungguhnya Nabi Muhammad terus menerus mencukupi seorang A’robiy sampai ia ridha”.
2. Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, balasan tidak diharuskan untuk dilebihi dan dikurangi. Karena mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan kadar dan besarnya dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap sebagi mahar mishil.
3. Dalam pengembalian dari hibah, wajib mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam  mayarakat  tersebut,  karena  adat  lebih  utama  untuk  diterapkan  dan  wajib melihat ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.
Mauss  berpendapat  bahwa  konsep  pemberian  terdapat  tiga  hal,  yakni  kewajiban untuk  memberi,  kewajiban  untuk  menerima,  dan  kewajiban  untuk  membayar  kembali. Tidak  ada  pemberian  yang  gratis  atau  cuma-cuma  dan  setiap  pemberian  diiringi  oleh imbalan.  Proses  sosial  yang  dinamik  melibatkan  antar  masyarakat.  Proses  dinamika  ini terjalin  melalui  hakikat  saling  memberi  yang  mengharuskan  si  penerima  untuk mengembalikan dengan takaran lebih dan mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan, sehingga saling tukar menukar tidak akan ada habisnya. 9
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  kebiasaan  masyarakat  dalam  melaksanakan  hajatan pernikahan dilaksanakan dengan pemberian sumbangan. Pemberian sumbangan tersebut bisa  berupa  uang,  beras,  rokok  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan.  Adanya pemberian  tersebut  diperuntukkan  kepada  kedua  mempelai.  Segala  bentuk  pemberian dimasyarakat selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali (imbalan). Adanya tradisi yang tujuan  utama  untuk  mengembalikan  kembali  apa  yang  sudah  diberikan  membuat sumbangan  tidak  bersifat  sukarela.  Maka  perihal  ini  yang  cenderung  membelenggu masyarakat. Tentunya bagi yang ekonominya terbatas membuat seorang tersebut merasa dipaksa dan jika tidak membalas sumbangan tersebut dikenai sanksi moral.
Hakikatnya  pengertian  sumbangan  di  atas  ialah  bagian  dari  aktivitas  pertukaran sosial  untuk  memperoleh  sejumlah  keuntungan.  Prinsip  dari  pertukaran  sosial  pada
9 Marcel Mauss, Pemberian: Bentuk Dan Fungsi Tukar Menukar Dimasyrakat Kuno, (Terj.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 15.
dasarnya  merupakan  implementasi  dari  konsep  resiprositas.  Pertukaran  sumbangan tersebut  akan  terjadi  selama  masing-masing  orang  menghendaki  akan  manfaat  dari sumbang- menyumbang. Aktivitas sumbang-menyumbang pada masyarakat Bukabu pada saat ini bukan lagi karena solidaritas, namun dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis.
Resiprositas  ialah  kajian  teori  pertukaran  timbal  balik  antar  individu  atau  antar kelompok.  Menurut  Marcel  saling  tukar  menukar  pemberian  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut,  di  antaranya:  a)  pengembalian  benda  yang  diterima  tidak  dilakukan  pada  saat pemberian hadiah diterima, akan tetapi pada saat yang berbeda sesuai dengan adat yang berlaku, b) pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang sama dengan yang diterima, akan tetapi mempunyai nilai yang sedikit lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang diterima, c) benda-benda pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai benda dalam harfiahnya, akan tetapi sebagai prestasi. 10
Terdapat tiga bentuk resiprositas, di antaranya:
1. Resprositas umum
Pertukaran ini terjadi kwtika individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa memberi batasan jangka waktu pengemblian, namun  masing-masing  pihak  percaya  bahwa  barang  atau  jasa  akan  dibalas.  Tidak  ada hukuman  atau  sanksi  dalam  perihal  mengembalikan,  hanya  bertitik  pada  moral  yang mendorong  jati  diri  manusia  untuk  mengikuti  dan  menerima  resiprositas  sebagai kebenaran  dan  tidak  boleh  dilanggar.  Pelanggaran  mungkin  akan  dinilai  sebagai  suatu perbuatan munafik, dosa, durhaka, curang, tidak jujur, dan tidak bermoral. Pelanggaran tersebut kemudian bisa mendapatkan tekanan moral dari masyarakat atau kelompok yang berupa peringatan lisan, gunjingan serat bisa menurunkan martabat di sosial masyarakat.
Sistem resiprositas ini biasanya berlaku pada hubungan kerabat dekat. 11 Hakikatnya faktor  dari  hubungan  genetik  mempunyai  naluri  untuk  meneruskan  keturunan  dan melindungi angota-anggotanya. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan bukan semata- mata dilandasi oleh harapan-harapan akan pengembalian haknya, melainkan suatu kodrat yang dibenarkan secara subyektif.
10 Asrizal, dkk, Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019, hlm. 65.
11 Swartz dan Jordan, Antropogy: Perspecitve Humanity, (John weley & Sons Inc., 1976), hlm. 476.
Bagi masyarakat primitif dan petani, apabila berkaitan dengan konteks non-produksi maka resiprositas semacam ini berkurangnya fungsi sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini seperti acara pemberian sumbangan hajatan.

## 2. Resiprositas sebanding
Pertukaran  ini  mengarah  kepada  pertukaran  yang  bermakna  nilai  sebanding. Pertukaran ini saling membutuhkan, namun tidak menghendaki untuk memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa individu-individu atau kelompok yang melakukan transaksi bukan pada unit-unit sosial, melainkan sebagai unit sosial yang otonom. 12 Ciri dari resiprositas ini ditunjukkan oleh adanya  norma-norma  serta  sanksi  sosial  yang  mengontrol  individu-individu  dalam melakukan transaksi.
Resiprositas ini diapit oleh resiprositas umum dan negatif. Jika resiprositas sebanding mengarah kearah resiprositas umum maka yang terjadi hubungan sosialnya berujung pada kesetiakawanan.  Jika  menuju  kenegatif  maka  yang  terjadi  tidak  setiakawanan,  masing- masing  pihak  baik  dari  individu  atau  kelompok  saling  berusaha  demi  mendapatkan keberuntungan dari lawannya.
Pada masyarakat primitif dan petani pertukaran semacam ini fungsinya berkurangnya sebagai  mekanisme  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  apa  bila  resiprositas  ini berlangung non-produktif. Konteks seperti ini terdapat acara memberi uang sumbangan kepada  penyelenggara  dengan  niatan  dikemudian  hari  akan  menerima  pengembalian. Studi  white  menjelaskan  bahwa  proporsi  penghasilan  penduduk  desa  yang  digunakan untuk kebutuhan menyumbang relatif tinggi. Pada umumnya keluarga yang mengadakan pesta  akan  memeroleh  keuntungan  dari  uang  sumbangan  yang  berasal  dari  yang menghadiri pesta tersebut. 13
Secara  umum  bisa  dikatakan  bahwa  fungsi  resiprositas  macam  ini  ialah  membina solidaritas  sosial  dan  menjamin  kebutuhan  ekonomi  sekaligus  mengurangi  resiko kehilangan yang dipertukarkan. Selain itu, fungsi sosial akan rusak apabila salah satu pihak tidak konsisten untuk mengembalikan.
12 Prita  Ayu  Pribadhi, Resiprositas  dalam  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 30
13 Bambang Hudayan, Konsep Resiproisitas dalam Antropolgi Ekonomi, hlm. 29.
3. Resiprositas negatif
Pertukaran tersebut dianggap tidak statis karena terpengaruh oleh sistem ekonomi uang  dan  pasar.  Tranformasi  ekonomi  dibidang  sistem  pertukaran  yang  terjadi  pada perekonomian  masyarakat  di  Negara  berkembang  merupakan  suatu  poses  yang  terus berjalan.  Pertama,  hilangnya  bentuk  pertukaran  tradisional  diganti  dengan  pertukaran modern.  Kedua,  munculnya  dualisme  pertukaran  yang  berawal  dari  masyarakat  yang heterogen yang telah mengenal ekonomi uang. 14
Bentuk  resiprositas  ini  bukan  hanya  berupa  jual  beli,  tetapi  juga  perjudian  atau penipuan. Perbedannya, jual beli merupakan proses pertukaran yang didasarkan kekuatan permintaan  dan  penawaran,  sedangkan  perjudian  berdasarkan  kemampuan  menyeiasati lawan agar kehilangan barang atau uang yang dipertaruhkan dan menjadi miliknya. 15
Ambivalensi pertukaran bisa semakin bertahan, mengingat gejala pertukaran tidak pernah lepas dari adanya politik. Resiprositas sering dinilai sebagai bentuk pertukaran yang manusiawi  jika  diandingkan  dengan  pertukaran  pasar,  sebab  prinsip  kekaluargaan  dan kesetiakawanan merupakan bukti bahwa resiprositas lebih manusiawi daripada pertukaran pasar.

## Resiprositas dalam Tradisi Tompangan
Resiprositas ialah pertukaran timbal balik antara individu antar kelompok. Batasan resiprositas  sebagai  perpindahan  barang  atau  jasa  secara  timbal  balik  dari  kelompok- kelompok yang berhubungan secara simetris. 16 Tanpa ada hubungan tersebut maka akan cenderung saling tidak menukarkan barang atau jasa yang dimiliki. Hubungan simetris ini ialah hubungan sosial dimana masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung.
Dalton menjelaskan resiprositas ialah pertukaran sosial ekonomi, proses pertukaran tersebut setiap individu  memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban  sosial.  Ada  keterikatan  kewajiban  untuk  memberi,  menerima,  dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda. Resiprositas
14 Bambang Hudayan, Konsep Resiproisitas dalam Antropolgi Ekonomi, hlm. 30
15 Bambang Hudayan, Konsep Resiproisitas dalam Antropolgi Ekonomi, hlm. 28.
16 Karl  Polanyi, Societies  and  Econimicsystem,  Dalam  George  Dalton  (Ed).  Primitive,  Archaic  and  Moder Economic, Easays of Karl Polanyi, (Baston: Beacon Press), hlm. 10.
memberikan  beban  moral  kepada  para  pelakunya  untuk  mengembalikan  apa  yang diterimanya meskepiun tidak terikat oleh waktu dan jenis pengembalian. 17
Pada  masyarakat  umum  adat  ialah  kebiasaan  yang  berlaku  pada  masyarakat  dan dilakukan secara berulang-ulang dengan disengaja dan bukan secara kebetulan. Sedangkan tompangan ialah pertukaran sumbangan atau balas membalas amplop dalam acara hajatan pernikahan. Tradisi tersebut telah menjadi budaya masyarakat Bukabu. Pada awalnya orang yang menyelenggarakan hajat sebagai ungkapan dari perasaan yang bahagia karena putra- putrinya sudah menikah, saat ini fungsi dari adanya hajatan berubah, sehingga berubah menjadi  sebagai  tanam-menanam  sumbangan  kepada  orang  yang  nantikan  akan dikembalikan  ketika  melaksanakan  hajatan  pula.  Peristiwa  ini  tamu  yang  hadir menyumbangkan barang atau uang dengan harapan akan menerima pengembalian.
Jika ditinjau dari segi keabsahan dalam terdapat dua jenis, yakni: 18
1. Urf Shahih, maksudnya kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al- Qur’an  dan  Hadits,  tidak  menafikkan  kemaslahatan  manusia  serta  tidak mengandung mudharat.
2. Urf  Fasid, artinya  suatu  kebiasaan  masyarakat  yag  bertentangan  dengan  dalil-dalil syara’.
Tradisi tompangan tersebut termasukk urf shahih karena merupakan pebuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya yang memiliki hajatan walimah.
Jika ditinjau dari segi objeknya, tradisi ada dua bagian, yakni: 19
1. Urf  Qawli, artinya  suatau  kebiasaan  masyarakat  dalam  mempergunakan  ungkapan tertentu dalam mengungkapan sesuatu, sehingga ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. Urf Amali, artinya kebiasaan masyarakat yang berkaitan degan perbuatan biasa.
Tradisi tompangan tersebut  termasuk urf  amali karena  suatu  kebiasaan  masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Karena masyarakat Bukabu telah meperaktekan dan
17 Prita  Ayu  Pribadhi, Resiprositas  dalam  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora) , hlm. 28.
18 Musa Ariqin, Eksitensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016, hlm. 211.
19 Musa Ariqin, Eksitensi Urf dalam… , hlm. 210.
melakukan tompangan dengan  penuh  kesadaran  tanpa  paksaan  dengan  tujuan meringankan, saling membantu dan tolong menolong antar sesama.
Menurt Abdul Karim Zaidan terdapat perbedaan cakupan untuk membedakan urf, yakni: 20
1. Urf ‘Am artinya kebiasaan mayoritas dari berbgai Negeri disatu masa.
2. Urf Khas artinya adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu.
Tradisi tompangan tersebut termasuk urf khas karena termasuk kebiasaan yang hanya berlaku pada sutu daerah tertentu atau pada masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat desa Bukabu bahwa tompangan tersebut telah menjadi kebiasaan yang sudah dikenal dan dilaksanakan, dan merupakan warisan dari nenek moyang yang hingga saat ini tetap eksis.
Pertukaran tradisi tompangan terjadi karena ada stuktur budaya yang mampu menjadi dominan dan mementukan efektivitas pola pertukaran tersebut. Stuktur budaya tersebut bisa  dilihat  dalam  tradisi tompangan di  desa  Bukabu  yang  telah  menginternal  dan menimbulkan  sebuah  perilaku  yang  wajar  dalam  masyarakat.  Dan  kebiasaan  tersebut berkembang menjadi budaya yang mengikat masyarakat. Tompangan pada masyarakat Desa Bukabu  lebih  condong  pada  kepentingan  ekonomi,  bahwa  fakta  yang  terjadi tompangan bukan lagi pada rasa solidaritas.
Dari hasil wawancara dari HJ. Haridah bahwa adanya tradisi tompangan pada tahun 90 an, namun hanya orang-orang yang memberikan atau menyumbang dengan nilai tinggi itu yang dianggap tompangan. Tradisi yang terpengaruh oleh tradisi desa tetangga yakni desa  Belluk. 21 Sebelum  sistem  perekonomian  uang  (monotesasi)  melanda  masyarakat Bukabu  pada  kegiatan tompangan lebih  banyak  menggunakan  barang  atau  hasil-hasil petanian,  tenaga  dan  pikiran.  Namun,  sejak  masuknya  sistem  perekonomian  maka penggunaan barang dan hasil-hasil pertanian dan tenaga pikiran mulai luntur.
Pada  hakikatnya  orang  yang  menyelenggaraan  hajatnya  dalam  acara  pernikahan termasuk dari ungkapan rasa syukur, namun pada saat ini fungsi tersebut berubah, yakni orang  yang  punya  hajat  merasa  bahagia  karena  akan  menerima  taneman  (pemberian).
20 Musa Ariqin, Eksitensi Urf dalam… , hlm. 210.
21 Haridah, Wawancara di Bukabu 20 April 2021.
Tompangan yang membudaya pada masyarakat Bukabu sebenarnya terdapat prinsip yang sangat mengakar, di antaranya: 22
1. Dianggap hutang kecuali si pemberi merelakan.
2. Sebagai rasa hormat baik bagi penerima ataupun si pemberi.
3. Sifat kerukunan dalam mewujudkan keselarasan masyarakat.
4. Adanya punishment moral  bagi  orang  yang  tidak  hadir  atau  tidak  mengembalikan, misalnya gunjingan atau omongan orang.
5. Mendapatkan keuntungan.
Jika ditinjau dari pengembalian tompagan yang berupa sembako, kowade, terop, son, rokok, dan yang sepadan maka mengikuti harga sembako pada saat waktu pengembalian. Sedangkan tompangan yang  bersifat  uang  maka  pengembalian  tersebut  dikembalikan dengan pengembalian yang lebih ada juga nominal yang sama. 23

## Al-Maslahah Mursalah
Sebelum menjelaskan maslahah mursalah maka yang perlu di bahas terlebih dahulu ialah  mengenai maslahah ,  karena maslahah  mursalah merupakan  salah  satu  bentuk  dari maslahah yang mengandung arti manfaat. Maslahah dalam bahasa Arab mengandung arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti umum mengandung arti  setiap  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia,  baik  dalam  arti  menarik  atau menghasilkan  keuntungan  atau  kesenangan,  atau  dalam  arti  menolakseperti  menolak kemudharatan  atau  kerusakan.  Jadi  setiap  yang  mengandung  manfaat  patut  disebut maslahah dengan  begitu maslahah mengandung  dua  sisi  menarik  atau  mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalang ulama walaupun pada hakikatnya mengandung makna yang sama. 24
1. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan defenisi di atas yaitu:
ِقْلَخْلا ِنَع ِدِساَفَمْلا ِعْفَدِب ِعْرَّ شلاِدُْْصْقَم ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلا
Artinya: “Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.
22 Thaifatul Hasanah, Wawancara di Bukabu 25 April 2021.
23 Luthfiah, Wawancara di Bukabu, 21 April 2021.
24 Rahmat Syafiie, Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 117.
Defenisi  ini  sama  dengan  defenisi  di  atas  dari  segi  artinya  dan  tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
2. Al-Syatibi mengartikan maslahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahah dalam  kenyataan  dan  dari  segi  tergantungnya  tuntutan-tuntutan  syara’ kepada maslahah .
a. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan, berarti :
َّ شلا ُهُفاَصْوَا ِهْيِضْقَتاَم ِهِلْيَنَو ِهِتَشْيَع ِماَمَتَو ِناَسْنِاْلاِةاَيَح ِماَيِق ىَلِا ُعِجْرَياَم َْه ُةَّ يِلْقَعَْلاَو ُةَيِّ تلا
ِقاَلْطِاْلا ىَلَع
Artinya: “Sesuatu  yang  kembali  kepada  tegaknya  kehidupan  manusia,  sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”.
b. Dari  segi  tergantungnya  tuntunan  syara’  kepada maslahah ,  yaitu  kemaslahatan yang  merupakan  tujuan dari  penetapan  hukum  syara’  untuk  menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat kebaikan.
3. Al-Ghazali  menjelaskan  bahwa  pada  asalnya maslahah itu  berarti  sesuatu  yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari maslahah adalah :
ِعْرَّ شلاِدُْْصْقَم ىَلَع ُةَظَفاَحْلا
Artinya : “Memelihara tujuan syara’ (dalam mendapatkan hukum)”.
Sedangkan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  itu  ada  lima,  yaitu: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.
Dari  kesimpulan  tersebut  terlihat  adanya  perbedaan  antara maslahah dalam pengertian  bahasa  dan maslahah dalam  pengertian  hukum  atau  syara’.  Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk  pada  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  dan  karenanya  mengandung pengertian  untuk  mengikuti  syahwat  atau  hawa  nafsu.  Sedangkan maslahah dalam  arti syara’  yang  menjadi  titik  bahasa  dalam  ushul  fiqh,  yang  selalu  menjadi  ukuran  dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
benda,  tanpa  melepaskan  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yaitu  mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.
Dari  beberapa  defenisi  tentang maslahah di  atas  dengan  rumusan  yang  berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat  karena  mendatangkan  kebaikan  dan  menghindarkan  keburukan  (kerusakan)  bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa maslahah dalam  artinya  syara’  bukan  hanya didasarkan  pada  pertimbangan  akal  dalam  menilai  baik  buruknya  sesuatu,  bukan  pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’  dalam  menetapkan  hukum  yaitu  memelihara  lima  prinsip  pokok  kehidupan, umpamanya  larangan  minuman  keras.  Adanya  larangan  ini  menurut  akal  sehat mengandung kebaikan atau maslahah karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima  prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu: 25
a. Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutukan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prisip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam  tingkat dharuri .  Karena  itu  Allah  memerintahkan  manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri . Dalam  hal  ini  Allah  melarang  murtad  untuk  memelihara  agama,  melarang membunuh  untuk  memelihara  jiwa,  melarang  minum-minuman  keras  untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
25 Satria Effendi dan Muhammad Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.
b. Maslahah  hajiyah adalah  kemaslahatan  tingkat  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya tidak tidak mendapat tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatanya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan  hidup  manusia. Maslahah  hajiyah juga  jika  tidak  terpenuhi  dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya  lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh maslahah hajiyah adalah menurut ilmu agama untuk tegaknya agama,  makan  untuk  kelangsungan  hidup,  mengasah  otak  untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau maslahah dalam tingkat haji.
c. Maslahah tahsiniyah adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak  sampai  tingkat dharuriyah, juga  tidak  sampai  tigkat hajiiyyah namun kebutuhan  tersebut  perlu  dipenuhi  dalam  rangka  memberi  kesempurnaan  dan keindahan  bagi  hidup  manusia.  Misalnya,  menggunakan  pakaian  yang  bagus- bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang ingin berkumpul dengan  orang  banyak,  mengharamkan  makan  makanan  yang  buruk  atau menjijikan Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.
Tiga  bentuk maslahah tersebut,  secara  beruntun  menggambarkan  tingkat kekuatannya, mulai dari  yang paling kuat sampai  yang paling lemah, perbedaan tingkat kekuatan  ini harus didahulukan mana yang  lebih  penting dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.
2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara’  dalam  menetapkan  hukum,  ditinjau  dari  maksud  usaha  mencari  dan menetapkan  hukum, maslahah itu  disebut  juga  dengan munasib atau  keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Maslahah dalam artian manasib itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu: 26
26 Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengdilan Perspektif Maslahah Mursalah, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.2, 2018, hlm. 218.
a. Maslahah al-mu’tabarab yaitu maslahah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksutnya adalah  petunjuk  dari  syar’i  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang memberikan  penunjuk  pada  arah maslahah yang  menjadi  alasan  dalam menetapkan hukum. Dari langsung dan tidak langsung tersebut maslahah terbagi menjadi dua bagian yaitu:
1) Manasib mu’atstsir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang memperhatikan maslahah tersebut.  Contohnya  dalil  nash  yang  menujukan langsung kepada maslahah umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini dikatakan maslahah karena  menjauhkan  diri  dari  kerusakan  atau  penyakit.  Contoh  dalam ijma’ menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anaknya dengan ilat belum dewasa.
2) Munasib  mulaim yaitu  tidak  ada  petunjuk  langsung  dari  syara’  baik  dalam bentuk  nash  atau ijma ’  tentang  perhatian  syara’  terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada.
b. Maslahah al-mulghah atau maslahah yang di tolak, yaitu maslahah yang dianggap baik oleh  akal,  tetapi  tidak  diperhatikan  oleh  syara’  dan  ada  petunjuk  syara’  yang menolaknya. Hal ini berarti syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini  memang  baik  dan  masuk  akal,  bahkan  sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam menetapkan  hukum,  yaitu  menjerahkan  orang  dalam  melakukan  pelanggaran.
Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syar’i,  bahkan  ia  menetapkan  hukum  yang  berbeda  dengan  itu,  yaitu  harus memerdekakan  hamba  sahaya,  meskipun  sanksi  ini  bagi  orang  kaya  atau  raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuat jera.
c. Maslahah al-mursalah atau juga disebut istilah yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  namun  tidak  ada petunjuk  syara’  yang  memperhitungkannya  dan  tidak  ada  pula  petunjuk  syara’ yang  menolaknya.  Jumhur  ulama  sepakat  untuk  menggunakan maslahah
mu’tabarah sebagaimana juga sepakat menolak maslahah mulghah. Menggunakan metode maslahah  al-mursalah dalam  berijtihad  ini  menjadi  perbincangan  yang berkepanjangan di kalangan ulama.

## Kohesi Sosial
Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Unsur-unsur budaya adalah agama, teknologi, ekonomi, bahasa, organisasi sosial, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Antara unsur-unsur tersebut terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh. Perubahan  pada  salah  satu  unsur  saja  akan  menyebabkan  perubahan  pada  unsur-unsur lainnya.
Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejartujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan.
Secara  etimologi  kohesi  mempunyai  arti  kemampuan  suatu  kelompok  untuk menyatu.  Sedangkan  kohesi  sosial  mempunyai  arti  hasil  dari  hubungan  individu  dan lembaga.  Konsep  kohesi  sosial  sebenarnya  berasal  dari  tesis  Emile  Durkheim.  Menurut Emile,  terdapat  solidaritas  mekanik  yang  diindikasikan  dengan  adanya  aktor  yang  kuat dalam  masyarakat,  lalu  terdapat  solidaritas  organik  yang  diindikasikan  dengan  saling bergantungnya individu sehingga akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Di samping  itu,  Durkheim  mengulas  solidaritas  dan  angka  bunuh  diri  dalam  masyarakat bersahaja  sebagai  bersifat  mekanis,  karena  sifatnya  yang  spontan,  sedangkan  pada masyarakat yang kompleks bersifat organis. 27
Kohesi  merupakan  unsur  yang  menyebabkan  sekelompok  kalimat  membentuk kesatuan makna. Kohesi merujuk pada keterkaitan antara proposisi yang secara eksplisit diungkapkan  oleh  kalimat-kalimat  yang  digunakan.  Kohesi  merupakan  keserasian hubungan  antara  unsur  yang  satu  dengan  unsur  yang  lain  dalam  wacana.  Kohesi  lebih cenderung  pada  aspek  bentuk  atau  dari  dalam  (internal).  Pengembangan  kohesi  sosial
27 Soerjono Soeknato, Sosilogi Suatu Pengantar, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2002), 400.
dapat berupa menjem-batani kerjasama, rasa saling memahami, dan penciptaankepentingan  bersama,  dapat  menjadi  dasar  untukmekanisme  pencegahan konflik dan mempertahankankeutuhan yang berkelanjutan.
Kohesi  sosial  bukanlah  konsep  yang  tercipta  secara  teknis,  melainkan  suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung Jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di  masyarakat.  Kohesi    sosial    terbangun    karena    adanya    persamaan    pemenuhan kebutuhan  yang melahirkan  sebuah  interaksi.  Interaksi ini kerap disebut sebagai koalisi. Koalisi  komunitas  adalah  bagian  penting  dalam  intervensi  yang  berdasarkan  pada komunitas.  Karena  interaksi  timbal  balik  dapat  menjadi  titik  keseimbangan  kekuatan antara dua komunitas.
Analisa Resiprositas dalam Tradisi Tompangan Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial Resiprositas dalam tradisi tompangan mengandung makna adanya  solidariats sosial yang bersifat mekanik sekaligus menjadi beban sosial dimasyarakat. Pekerjaan masyarakat Bukabu sangat beragam, ada petani, guru, nelayan, pedagang dan pastinya pendapatannya berbeda pula.  Masyarakat memiliki tanggungan moral demi mengikutsertakan tompangan.
Disisi  lain  masyarakat  terbebani  dengan  jumlah tompangan yang  harus  dibalas  atau serahkan,  sehingga  menghutang  sama  tetangga  dan  kerabat  sebagi  jalan  keluarnya.  Di samping itu, besar kecilnya jumlah sumbangan ditentukan oleh stratifikasi sosial pihak yang menyumbang dan yang disumbang. Semakin tinggi stratifikasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula sumbangan yang dituntut.
Proses pertukaran resiprositas bukan hanya dalam jangka pendek melainkan dalam jangka panjang, proses tersebut berlangsung sampai sepenjang hidupnya, bahkan sampai akan diteruskan ke anak ketururunannya. Ketika tradisi tompangan sudah sampai jadwal untuk mengembelikan maka khususnya bagi orang bawah akan merasa terbebani terhadap tanggungan  untuk  mengembalikannya.  Banyak  masyarakat  yang  mengeluh  ketika mendapatkan undangan hajatan pernikahan. Semakin banyak undangan, maka semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang atau mengembalikan.
Bagi masyarakat desa Bukabu masih menerapkan budaya tompangan , yang dianggap sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis akan tetapi ketika ada acara pernikahan harus mendatangkan tompangan. Karena masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut ialah
warisan dari dari nenek moyang yang terus menerus dilestarikan hingga generasi sekarang. Tujuan mengadakan tompangan ialah untuk membantu dan meringankan beban dari orang yang mengadakan walimatul urs. Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
ِف ِهلَّّلا َناَك ِهْيِخَأ ِةَجاَح يِف َناَك ْنَمَو َّ رَف ِةَبْرُك ٍمِلْسُم ْنَع َجَّ رَف ْنَمَو ِهِتِجاَح ْي ةَبْرُك ُهْنَع ِهلَّّلا َج
ِةَماَيِقْلا َمَِْي ِهلَّّلا ُهرَّ تَس اًمِلْسُم َرَّ تَس ْنَمَو ِةَماَيِقْلا َمَِْي ِتاَبُرُك ْنِم
Artinya: “ Barang  siapa  yang  memerhatikan  kepentingan  saudaranya,  maka  Allah  akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang membantu kesulitan seorang muslim maka Allah akan membantu kesulitan nanti pada hari kiamat”. (HR. Bukhari).
Hukum  adat  tersebut  bisa  dipakai  sebagai  landasan  hukum  dalam  menetapkan sebuah masalah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik di Al-Qur’an ataupun Hadits.
2. Tradisi  yang  berlaku  secara  terus  berterus  dan  sekiranya  dikenal  oleh  mayoritas masyarakat.
3. Tidak berlaku surut, artinya adat itu dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan muncul kemudian.
4. Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  logis  dan  relevan  dengan  akal  sehat  yang bernilai maslahat.
Tradisi tompangan yang  berada  di  Masyarakat  Bukabu  tidak  bertentangan  dengan syarat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  disebabkan  tujuan tompangan mengandung  makna tujuan  saling  membantu  dan  meringankan  beban  masyarakat  dalam  melaksanakan walimah. Serta termasuk ajaran agama Islam untuk menganjurkan saling tolong menolong dalam  kebaikan.  Tradisi  tersebut  telah  menjadi  rahasia  umum,  tidak  berlaku  surut  dan sudah dilestarikan dan dipraktekkan hingga saat ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tradisi tompangan termasuk urf shahih , karena tompangan telah diakui dan diterima oleh masyarakat desa Bukabu dan dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan.
Tradisi tompangan ketika dilihat dari kacamata maslahah . Arti maslahah ialah suatu yang  dipandang  baik  oleh  akal  sehat  karena  mendatangkan  kebaikan  dan  menghindari keburukan. Maslahah sendiri mempunyai dua bentuk:
1. Mewujudkan manfaat, yang berupa kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut sebagai jalb al-manafi’ (membawa manfaat).
2. Menolak kemudharatan, yang berupa keburukan dan kerusakan umat manuisa yang disebut daru al-mafasid (menolak keruskan). 28
Untuk bisa mengkategorikan unsur maslahah dan mafsadah dalam tradisi tompangan, alangkah  lebih  baiknya  mengertikan maslahah oleh  Amir  Syarifuddin  bahwa  pengertian maslahah ialah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam ranah meraih kesenangan dan  menghindari  dari  kemudharatan  atau  kerusakan.  Maka  dari  itu  tradisi tompangan memiliki arti maslahah dan mafsadah , di antaranya:
1. Tradisi tompangan dalam  pesta  walimah  secara  tidak  langsung  merupakan  bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernihakan, meskipun pesta walimah biasanya diadakan setelah akad, atau bertepatan dengan akad.
2. Adanya tradisi tompangan sebagai bentuk tolong-menolong dan meringankan biaya pesta pernikahan.
3. Dengan  adanya tompangan maka  terdapat  sistem  pengembalian,  artinya  bisa mengambil kembali tompangan yang berada di orang lain.
4. Ada sebagian masyarakat yang setelah terjadi tompangan dalam acara penikahan bisa membuka  usaha  untuk  meningkatkan  perekonomian  dengan  menggunakan  sisa uang yang didapat dari pesta perkawinan.
Selain maslahah tradisi tersebut terdapat mafsadah nya , yaitu beberapa masyarakat ada yang terbelit hutang untuk bisa melunasi tompangan sebab mereka tidak memiliki sisa uang hasil dari tompangan.
Dari  analisa  data  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  tradisi tompangan dalam  pesta pernikahan merupakan sebuah maslahah yang secara langsung memelihara tujuan sayara’.
Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum maka termasuk maslahah hajiyah dengan alasan pertimbangan, yakni:
1. Bentuk  kemaslahatan  dalam  tradisi tompangan ialah  berkaitan  dengan  kebutuhan pokok yang lima.
28 Sayyid Sabiq, Ushul fqih II, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 222.
2. Tradisi Tompangan dalam pesta pernikahan dilakukan oleh masyarakat agar mudah menjalani hidup, dan dijauhkan dari stigma negatif pandangan masyarakat.
Sedangkan jika dilihat dari segi kandungannya, tradisi tersebut merupkan maslahah al-khashasah dengan  pertimbangan  bahwa  tradisi tompangan dalam  peminangan  ini merupakan  kemaslahatan  yang  menyangkut  kepentingan  pribadi  ataupun  tradisi.  Bagi pelaku  tradisi,  tradisi  tersebut  bisa  menyelamatkan  dari  harga  diri,  dan  nantinya  bisa mengambil hasil titipan atau tompangan yang ada di orang lain.
Jika  dilihat  dari  segi  berubahnya  atau  tidaknya maslahah tradisi  tersebut  termasuk kategori maslahah  mutagayyirah. Dengan  pertimbangan  bahwa tompangan dalam  pesta pernikahan  merupakan  kebiasaan  yang  mana  jika  adat  ini  diterapkan  ditempat  yang berbeda dengan waktu serta subjek yang juga berbeda. Maka akan diperoleh kemaslahatan yang berbeda pula. Yang dimaksud disini bahwa kemaslatan ini merupakan kemaslahatan yang  berubah-ubah  sesuai  dengan  perubahan  tempat,  waktu,  subjek  hukum. Maslahah semacam ini berkaitan dengan permaslahan dalam muamalah dan adat kebiasaan.
Kohesi  menekankan  pada  suatu  hubungan  antara  individu  dan  kelompok  yang didasari oleh rasa keterkaitan bersama masyarakat. Untuk menciptakan kohesi yang baik maka  dibutuhkan  kesadaran  yang  baik  di  antara  masyarakat.  Salah  satu  faktornya  ialah karena  adanya  kepentingan  bersama  atau  kepetingan  kelompok  yang  bersangkutan.
Kesadaran  tersebut  akan  menjadi  kenyataan  bilamana  kebutuhan  tersebut  mampu dirasakan dan dihayati oleh orang yang yang bergabung, atau juga sebagai kepetingan diri sendiri. Artinya orang yang sudah masuk pada anggota (mempraktikkan tradisi tompangan ) tersebut dan memiliki kepribadian yang seimbang akan bermamfaat bagi sebagian besar dari sistem nilai kelompok seperti kerumahtanggan, budaya, ekonomi dan politik. Semakin tinggi  keterlibatan  sesoarang  dalam  tradisi  tersebut  maka  semakin  dalam  pula  rasa kesatuannya. Adanya tradisi tompangan terhadap peningkatan kohesi sosial di desa Bukabu terjalin sangat kental. Sebab masyakarat Bukabu mempraktekkan atau melakukannya sama rata tanpa pandang bulu dan lingkup tujuan yang selaras.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  tradisi tompangan dalam  walimah  yang  dipraktekan  didesa  Bukabu merupakan  kebiasaan  yang  sudah  turun  menurun  dari  nenek  moyang,  sehingga  tradisi
tersebut  memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang  sangat  baik,  yakni  untuk  meringankan  dan membantu  orang  lain.  Namun  resiprositas tompangan hadir  karena  dipengaruhi  oleh budaya desa tetangga. Pemberian dicatat dalam buku atau kwitansi untuk dijadikan sebagai buktiketika tuan rumah membalas pemberian. Dari analisa data maka bisa disimpulkan bahwa tradisi tompangan dalam pesta pernikahan merupakan sebuah maslahah yang secara langsung  memelihara  tujuan  sayara’.  Terbangunnya  kohesivitas  antar  masyarakat  yang mempraktekkan  tradisi tompangan dikarenakan  memiliki  misi  yang  sama  yakni  untuk memdapatkan keringanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariqin,  Musa. Eksitensi  Urf  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, Jurnal  Al-Maqasid,  Volume  2 Nomor 1 2016.
Asmara,  Musda  dan  Reti  Andira.  2018, Urgensi  Talak  didepan  Sidang  Pengdilan  Perspektif Maslahah Mursalah, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2.
Abidin, Slamet. 1999. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismalil. 2006. Shahih Bukhari. Lebanon: Darul Fikr, Bairut.
An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf, t, tp. Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab. Darul Fikr.
Asrizal, Dkk. 2019. Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa-Adillatuhu, Jakarta: Gama Insani Darulfikr, jilid
9.
Effendi, Satria dan Muhammad Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005.
Hudayan, Bambang. t, tp. Konsep Resiproisitas dalam Antropolgi Ekonomi.
Karl Polanyi, Societies and Econimicsistem, Dalam George Dalton (Ed). Primitive, Archaic and Moder Economic, Easays of Karl Polanyi, Baston: Beacon Press.
Mauss,  Marcel.    1992. Pemberian:  Bentuk  Dan  Fungsi  Tukar  Menukar  Dimasyrakat  Kuno, (Terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Pribadhi, Prita Ayu. 2011. Resiprositas dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora), Skripsi Universitas Negeri Semarang Republika.co.id/berita/ekonomi/syaiah-ekonomi/18/10/15/pgnej8370-konsultasi- syariah-amlpop-hajatan-sebagai-hutang, 28 April 2021.
Sabiq, Sayyid. Ushul fqih II, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
Syafiie, Rahmat. 2000. Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia.
Soeknato, Soerjono. 2002. Sosilogi Suatu Pengantar, Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
Sairin, Sjafri. 2002. Pengantar Antropologi Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Swartz dan Jordan. 1976. Antropogy: Perspecitve Humanity. John weley & Sons Inc.
Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
Haridah, Wawancara di Bukabu 20 April 2021.
Luthfiah, Wawancara di Bukabu, 21 April 2021.
Thaifatul Hasanah, Wawancara di Bukabu 25 April 2021.