## KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI  UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Muzayanah
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Arikha Saputra Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

## Abstrak
Pemilihan  Kepala  Daerah  merupakan  kegiatan  dalam  rangka  melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala  daerah  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemimpin  daerah  yang berkualitas,  mampu  bekerja  dengan  jujur,  bersih  dan  berwibawa,  tentu dibutuhkan  calon-calon  peserta  pemilihan  kepala  daerah  yang  diusung  oleh Partai  politik  maupun  yang  maju  secara  Independen  yang  benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Adanya  ketentuan  yang merupakan  syarat  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  daerah  pada pemilihan  kepala  daerah  jelas  membatasi  bahkan  meniadakan  hak  seseorang untuk  ikut  serta  dalam  menggunakan  hak  azasinya.  Hal  ini  jelas  merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki  oleh  seorang  mantan  narapidana  khususnya  pada  kasus  korupsi. Permasalahan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Kajian  Yuridis  Terhadap  Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research . Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  serta  tersier.  Hasil  penelitian  dengan  mengkaji  Putusan  Mahkamah Konstitusi    tentang  Hak  Politik  mantan  narapidana  kasus  korupsi  yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan  dengan    UU  nomor  :  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala Daerah.    Hak  Uji  materiel  terhadap  peraturan  yang    bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  kewenangan  hak  menguji  ada  pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk  mencalonkan  diri  pada  pemilihan  kepala  daerah  karena  mantan narapidana  masih  memiliki  hak  politik  sebagai  warga  negara.  Untuk  dapat mencalonkan  diri  pada  pemilihan  kepala  daerah,  maka  mantan  narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun  selesai menjalani masa hukuman dan telah
kembali  kepada  kehidupan  masyarakat  sebagaimana  kehidupan  masyarakat lainnya.  Menghormati  hak  politik  mantan  narapidan  kasus  korupsi  sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945.
Kata kunci: Hak Politik, mantan narapidana korupsi, pemilihan kepala daerah.

## Abstract
Regional  Head  Election  is  an  activity  in  the  context  of  implementing  a  government system in the form of democracy. In the implementation of regional head elections aiming to get qualified regional leaders, capable of working honestly, cleanly and with dignity, naturally  it  is  necessary  to  nominate  candidates  for  regional  head  elections  that  are carried out by political parties as well as those who advance independently who are truly qualified. Among the requirements of a prospective regional head, both at the provincial and district / city level, then a candidate must not be in the status of an ex-convict. If we examine the provisions of the 1945 Constitution, then an ex-convict is also a citizen who has the same political rights as other citizens. The existence of provisions which are a requirement for running for candidates for regional head in regional head elections clearly limits or even negates the right of a person to participate in exercising his human rights. This is clearly a violation of a person's human rights, in this case the political rights held by an ex-convict, especially in corruption cases. The problem of this research is How is Juridical Study of the Political Rights of Former Corruption Prisoners to Run in Regional Elections?  This  study  has  Normative  Juridical  specifications.  Research  methods  with library research. The data collection method uses secondary data in the form of primary and secondary and tertiary legal materials. The results of the study by examining the Constitutional Court's Decision on the Political Rights of ex-convicted corruption cases which are the result of a judicial review decision on PKPU governing the conditions for candidates for Regional Heads in Regional Head Elections that conflict with Law number 10  of  2016  concerning  Election  of  Regional  Heads.  The  right  to  test  material  against regulations that contradict the 1945 Constitution, the authority to test rights lies with the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court ruling gave legal certainty that a former convict in a corruption case was still allowed to run for the regional head election because the ex-convict still had political rights as a citizen. To be able to run for the regional head election, then the ex-convicts after passing the 5 (five) year period have finished serving their sentences and have returned to the life of the community as the lives of other communities. Respecting the political rights of ex-convicts and corruption cases in recognition of human rights in the Republic of Indonesia which is a constitutional right regulated in the 1945 Constitution.
Keywords: Political Rights, ex-convicts of corruption, regional head election.
Pendahuluan Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana  telah  dicantumkan  di dalam  alinea  ke-4  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  1945),  maka  pembangunan nasional  harus  diaksanakan  agar dapat  diwujudkan  kesejahteraan
dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan  masyarakat  sejahtera diperlukan  kepemimpinan  kepala daerah yang membangun wilayah di seluruh  gugusan  nusantara.  Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia  itu,  maka  keberadaan pimpinan wilayah di seluruh daerah yang  ada  di  negara  Republik Indonesia  harus  dipimpin  oleh Kepala  Daerah  yang  bersih  dan berwibawa  yang  bijakasana  serta bertanggungjawab
dalam
memimpin  wilayah  yang  menjadi kekuasaan dan wewenangnya dalam jabatannya,  baik  sebagai  Kepala Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota, yang  disebut  sebagai  Gubernur/
Bupati/walikota maupun para wakilnya yakni Wakil Gubernur/Wakil  Bupati  maupun Wakil Walikota yang mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu untuk menjalankan perannya sebagai pimpinan Kepala Daerah. Kepala Daerah memiliki
tanggungjawab  dalam  memimpin daerahnya,    menjunjung  rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta kesatuan bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan
UUD 1945. Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945  adalah  “ Kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia,  yang terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial    bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.
Untuk  mewujudkan  tujuan nasional  bangsa  Indonesia  sangat dibutuhkan  Kepala Daerah sebagai pemimpin  daerah.    Kepala  Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan,
dan tugas pembangunan secara menyeluruh di wilayah  negara  Republik  Indonesia yang  terbentang  di  khatulistiwa yang berada di ujung Pulau Sabang hingga Papua, Nusa Tenggara Timur dan  Pulau  Rote.  Tugas  Pemerintah
Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan memberikan dan menyelenggarakan pembangunan  di  berbagai  bidang kepada  masyarakat  seluruhnya  di wilayah yang menjadi tanggunjawabnya.    Adapun  tugas pemerintahan  dilaksanakan  dalam rangka  penyelenggaraan  fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian,  dan  ketatalaksanaan. Sementara  untuk  melaksanakan tugas pembangunan di wilayahnya,
dilakukan  melalui  pembangunan bangsa ( Cultural and Political
development ) serta melalui
pembangunan  ekonomi  dan  sosial ( economic and social development ) yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran seluruh masyarakat.
Untuk  dapat  menjalankan tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan dan tugas pembangunan  di  berbagai  bidang, maka Kepala Daerah harus memiliki profesi dan manajemen kepemerintahan.  Berdasarkan UUD Tahun  1945  Bab  VI  tentang
Pemerintah Daerah  khususnya pada Pasal  18-  nya  menentukan  bahwa: Oleh  karena  Negara  Indonesia  itu suatu eenheidstaat, maka  Indonesia tak  akan  mempunyai  daerah  di dalam  lingkungannya  yang  bersifat staat  j uga.  Daerah  Indonesia  akan dibagi  dalam  daerah  propinsi  dan daerah  propinsi  akan  dibagi  pula dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Di daerah-daerah yang bersifat otonom ( streek dan locale rechtsgemeenschappen /atau  bersifat daerah administrasi
belaka, semuanya  menurut  aturan  yang akan  ditetapkan  dengan  Undang- Undang.  Di  daerah-daerah  yang bersifat otonomi akan diadakan dan diselenggaarakan badan-badan perwakilan . Badan-badan perwakilan yang ada di daerah akan melaksanakan  tugas-tugas  yang berkaitan dengan pelaksanaan aspirasi  rakyat,  sehingga  kehendak rakyat akan disalurkan atau disampaikan oleh wakil-wakil rakyat  dalam  pelaksanaan  azas permusyawaratan/perwakilan rakyat.
Selain  daerah  otonom  yang dimiliki oleh setiap daerah besar dan kecil yang ada dibentangan wilayah
nusantara,  terdapat  pula  daerah- daerah  istimewa  yang  merupakan daerah  asli  yang  tumbuh  dan berkembang  secara  alami  yang dimiliki  dan  dihormati  untuk keberadaannya,  sehingga  tumbuh dan  berkembang  sampai  dengan saat  sekarang  ini.    Daerah-daerah istimewa  memiliki  keistimewaan masing-masing dan memiliki karakteristik  yang  istimewa  yang tumbuh dan merupakan ciri keaslian daerah  yang  sudah  dimiliki  sejak daerah  tersebut  ada.  Pemerintahan dan  negara  Republik  Indonesia sangat  menghormati  keberadaan daerah  –daerah  istimewa  tersebut dengan  memberikan  kesempatan untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan baik.
Perkembangan  daerah-daerah yang  memiliki  keistimewaan  ini berkembang  bersamaan  dengan daerah-daerah  lain  yang  memiliki azas otonomi daerah masing-masing yang  dipimpin  oleh  Kepala  Daerah dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan.  Dalam  pelaksanaan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam  negara  Republi  Indonesia, setelah  Negara  Indonesia  merdeka, maka  konstitusi  tertulis  UUD  1945 menjadi  landasan  penyelenggaraan ketatanegaraan  Indonesia.  UUD tahun  1945  mengatur  tentang pemerintahan
daerah yang berdasarkan  ketentun  pasal  18. Pelaksanaan  pasal  18  UUD  tahun 1945 ini merupakan penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah yang memiliki azas otonomi daerah  dengan  menyelenggarakan pemerintahan  di  daerah  agar mampu mewujudkan tujuan nasional  bangsa  Indonesia  yang
dicita-citakan  oleh  seluruh  rakyat Indonesia.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian
latarbelakang tersebut  di atas, dapat dirumuskan  dalam   Penelitian   ini adalah  :      Bagaimanakah        Kajian Yuridis      Terhadap    Hak  Politik Mantan    Narapidana      Korupsi Untuk    Mencalonkan    Diri    Dalam Pemilihan  Kepala Daerah ?   Dalam penelitian        ini        dikemukan permasalahan    tentang        apakah mantan    narapidana  kasus    korupsi masih   memiliki   hak  politik untuk digunakan  sebagai hak azasi dalam mencalonkan  diri  pada    pemilihan kepala daerah ?

## Metode Penelitian
Metode    pendekatan  yang digunakan  dalam    penelitian  ini adalah  dengan pendekatan Yuridis Normatif.      Pendekatan    Yuridis merupakan  suatu  pendekatan yang dengan  menggunakan  asas  dan prinsip  hukum  yang  berasal  dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun  Peraturan  -  peraturan tertulis      yang      dimaksud      adalah ketentuan    dalam    Peraturan perundang  –  undangan  yang menjadi  landasan  berpijak  dalam menjawab permasalahan yang   ada. Sedangkan  pendekatan  normatif adalah merupakan suatu pendekatan    yang  bertujuan  untuk memperjelas keadaan
dengan melihat  peraturan    perundang- undangan  dan  ketentuan      hukum, juga  menelaah  kenyataan  dalam praktek di masyarakat
Pembahasan Hak    Politik    Mantan    Narapidana
Korupsi  Dalam  Undang  –  Undang Pemilihan Kepala Daerah Secara konstitusional hak Politik setiap warga negara telah ditentukan secara  konstitusional  dalam  UUD tahun  1945  termasuk  bagi  mantan narapidana  pada  umumnya  dan mantan  narapidana  kasus  korupsi khususnya.
Bagi  mantan  narapidana  dengan kasus  korupsi  berdasarkan  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  telah  memberi  putusan kepada terpidana dengan hukuman berdasarkan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Mengingat bahwa setiap warga negara  memiliki  hak  pasif  dan  hak aktif  sebagai  warga  negara  yang dapat  digunakan  dalam  pemilihan umum,  baik  pemilihan  untuk memilih  Kepala  Daerah  maupun memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), baik untuk Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, yang dapat
digunakan  hak  pilih  pasif  yaitu untuk mencalonkan diri dan dipilih pada pemilihan tersebut.  Hak Aktif warga  negara  dapat  digunakan dalam  rangka  untuk  memilih  baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan  Kepala  Daerah  maupun Pemilihan  Preseiden  dan  Wakil Presiden. Sedangkan Hak Pilih Pasif dapat digunakan oleh warga negara dalam rangka untuk dipilih sebagai Anggota  Legislatif,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  baik  Pusat maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  baik  propinsi  maupun kabupaten/kota  serta  dipilih  dalam pemilihan  Calon  Presiden  maupun Wakil  Presiden  dalam  pelaksanaan
pemilihan umum dan pilihan kepala daerah.
Seorang  mantan  narapidana yang telah diputus perkara pidanan umum,  maupun  pidana  khusus dalam hal ini adalah pidana korupsi, tentu saja memiliki keinginan untuk mencalonkan  diri  pada  pemilihan kepala daerah. Namun syarat untuk dapat  mencalonkan  diri  sebagai calon kepala daerah telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat pencalonan  diri  dalam  pemilihan
Kepala  daerah  dalam  ketentuan Undang-undang yang ada.
Beberapa  putusan  pengadilan yang memutus perkara bagi mantan narapidana kasus pidana umum dan kasus  pidana  khusus  dalam  hal  ini kasus pidana korupsi, dapat dibahas sebagai berikut: PKPU  Nomor  18  Tahun  2019 Tentang  Pencalonanan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU)    Nomor  18  Tahun  2019 adalah peraturan Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2017  Tentang  Pencalonan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  826),  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun 2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pencalonan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1586);
Dalam ketentuan Pasal I menyebutkan  bahwa  :Beberapa ketentuan  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun 2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun 2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pencalonan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota dan  Wakil  Walikota  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1586), Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan :
(1) Warga  Negara  Indonesia  dapat menjadi  Calon  Gubernur  dan Wakil Gubernur, (2) Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Wali  Kota  dengan  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun
1945,  cita-cita  Proklamasi
Kemerdekaan  17        Agustus 1945,  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
c.    berpendidikan  paling  rendah sekolah  lanjutan  tingkat  atas atau sederajat;
d.  berusia paling rendah 30 (tiga
puluh)  tahun  untuk  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima)  tahun  untuk  Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Calon  Wali  Kota  dan  Wakil Wali  Kota  terhitung  sejak penetapan Pasangan Calon;
e. mampu         e.   secara jasmani, rohani dan   bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh  dari  tim  dokter yang  terdiri  dari  dokter,  ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); f.  tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f1.  bagi  terpidana  yang  tidak menjalani  pidana  di  dalam penjara meliputi:
1. terpidana karena kealpaan; atau 2.  terpidana  karena  alasan politik;
3. dihapus,
g.  wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani  pidana  tidak  di dalam penjara; g. bagi Man        h.    Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif,  wajib  memenuhi syarat  secara  terbuka  dan jujur  mengemukakan  kepada publik  dan  bukan  sebagai pelaku kejahatan
i.    tidak  sedang  dicabut  hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PKPU  Nomor  18      tahun  2019 telah  mensyaratkan  bagi  calon peserta  pada  pemilihan  Kepala Daerah,  bahwasanya  seseorang mantan  narapidana  diperbolehkan untuk  ikut  serta  mencalonkan  diri sebagai  calon  kepala  daerah  pada pemilihan  kepala  daerah.  Artinya bahwa  seorang  mantan  narapidana setelah selesai menjalani hukumannya atas perbuatan pidananya, maka mantan narapidana tersebut dapat
mencalonkan  diri  sebagai  calon kepala  daerah  pada  pemilihan kepala daerah selama hak politiknya tidak  dicabut.  Hak  Pilih  seseorang dapat  dicabut  yang  disebabkan hukuman  yang  diputuskan  dalam sidang  pengadilan  atas  putusan hakim  pada  kasus  pidana  korupsi. Oleh  sebab  itu,  apabila  putusan hakim  atas  hukuman  terhadap terdakwa ditambah dengan hukuman  dengan  decabutnya  Hak
Politik  seorang  Terpidana,  maka mantan  narapidana  ini  kehilangan Hak Politiknya, sehingga tidak dapat menggunakan hak politiknya untuk ikut  serta  mencalonkan  diri  sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah. Bagi mantan narapidana  yang  tidak  dicabut  hak politiknya, maka ia dapat
menggunakan hak politiknya tersebut  sebagaimana  masyarakat pada  umumnya,  karena  mantan narapidana tersebut telah kembali ke masyarakat dan hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Hak politik mantan narapidana korupsi tetap  dimilikinya juga hak- hak lain sebagai warga negara yang secara  konstitusional  diatur  oleh UUD 1945.  Hal ini tentu saja karena mantan  narapidana  merupakan seorang  yang  telah  menjalani hukuman  pidana  akibat  perbuatan kejahatan  korupsi  sehingga  kepada mantan  narapidana  tersebut  telah selesai menjalani hukumannya. Oleh  sebab  itu,  maka  bagi  mantan narapidana  yang  telah  selesai menjalani hukuman akibat
perbuatan  pidana  korupsi,  maka mantan  narapidana  tersebut  telah kembali  sebagai  masyarakat  biasa pada  umumnya  sama  dengan masyarakat  lainnya.  Kembalinya mantan  narapidana  ke  kehidupan masyarakat, maka hak-haknya sebagai warga negara tetap dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali apabila  putusan  pengadilan  yang memutus hukuman terpidana tersebut  telah  mencabut  hak  politik mantan  narapidana  kasus  korupsi ataupun  hak-hak  lain  yang  dimiliki oleh mantan narapidana tersebut.
Putusan   Mahkamah Konstitusi (MK)  dan  Mahkamah  Agung  (MA)
Tentang  Hak  Politik    Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
menyebutkan  bahwa  :  “  Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  atau  bagi  mantan terpidana  telah  secara  terbuka  dan jujur  mengemukakan  kepda  publik bahawa  yang  bersangkutan  mantan terpidana” Pasal  tersebut  oleh  Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa : 1.  Pasal  tersebut  bertentangan dengan UUD   tahun 1945;
2.  Pasal  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa mantan narapidana  boleh  ikut  dalam pemilihan  kepala  daerah.  Hal  ini sebagai  putusan  terhadap  gugatan yang  diajukan  oleh  Perludem (Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi)    dan  ICW  (Indonesia Corruption  Watch)  untuk  uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi  (MK)  bahwa:  mantan narapidana korupsi  boleh ikut serta pada  pemilihan  kepala  daerah apabila  telah  melewati  masa  10 tahun  setelah  bebas  dari  hukuman yang telah dijalaninya.
Gugatan  untuk  Uji  Materiel terhadap  Pasal  7  Ayat  (2)  huruf  g yang  diajukan  Peludem  dan  ICW oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK) dikabulkan  sebagian  saja  dan sebagian  lainnya  ditolak.  Adapun gugatan  yang  dikabulkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  adalah  : “Mengabulkan  permohonan  para pemohon  untuk  sebagian  “Oleh karena  MK  mengabulkan  sebagian permohonan  pemohon,  bunyi  pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya  ada  4(empat)  hal  yang diatur dalam pasal tersebut.
Pertama,  Seorang  yang  dapat mencalonkan  diri  sebagai  kepala daerah  tidak  pernah  diancam dengan  hukuman  pidana  penjara  5 (lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali tindak  pidana  kealfaan  dan  tindak pidana  politik;  Kedua,  mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai  calon  kepala  daerah  hanya apabila  yang  bersangkutan  telah melewati  jangka  waktu  5  (lima) tahun  setelah  selesai  menjalani pidana  penjara; Ketiga ,  seorang calon kepala daerah yang merupakan  mantan  narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya  sebagai  mantan  narapidana (Napi); Keempat , yang bersangkutan  bukan  merupakan pelaku  kejahatan  yang  berulang (residivis).
Perludem  dan  ICW  semula mengajukan  permohonan  meminta MK  menyatakan  bahwa  seorang mantan  narapidana  yang  dapat mencalonkan  diri  sebagai  kepala daerah  adalah  yang  telah  melewati jangka  10  (sepuluh)  tahun  setelah selesai menjalani pidana penjara.
Namun MK menolak permohonan tersebut dan
menetapkan  jangka  waktu  seorang mantan  narapidana  (Napi)  dapat mencalonkan  diri  adalah  5  (lima) tahun  setelah  yang  bersangkutan selesai  menjalani  pidana  penjara yang diputuskan pengadilan.
Bunyi amar putusan MK yang dibacakan  Ketua  MK  sebagai berikut:” Calon Gubernur dan calon Wakil  Gubernur,  calon  Bupati  dan calon  Wakil  Bupati  serta  calon Walikota  dan  calon  Wakil  Walikota sebagaimana  yang  dimaksud  pada pasal  1  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
“  g  (1)  tidak  pernah  sebagai terpidana  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  5 (lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak  pidana  kealfaan  dan  tindak pidana  politik”.  Dalam  suatu perbuatan  yang  dinyatakan  sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya  karena  pelakunya  memiliki pandangan  politik  yang  berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi  mantan  terpidana  yang  telah melewati  jangka  waktu  5  (lima) tahun  setelah  selesai  menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dan  secara jujur  atau  terbuka  mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
narapidana/terpidana  dan  bukan sebagai  pelaku  kejahatan  yang berulang-ulang (recidivis); Mahkamah Agung (MA) : Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU dalam hal ini PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Persyaratan  bagi  calon kepala  daerah  yang  melarang mantan  koruptor  atau  mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah.Mahkamah  Agung  (MA) meminta KPU untuk menyelaraskan
PKPU dengan putusan MK tersebut. Pasal 3A Ayat 3 :
“Dalam  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati serta dan/atau Wali Kota dan Wakil  Wali  Kota  secara  demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam  Ayat  (2),  mengutamakan
bukan mantan terpidana /narapidana kasus korupsi”
Pasal 3A Ayat 4: “Bakal  calon  perseorangan  yang dapat  mendaftar  sebagai  calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau Waki  Kota  dan  Wakil  Walikota diutamakan bukan mantan terpidana kasus korupsi”
Pasal 83 A menyebutkan : (1)  Dalam  hal  terdapat  calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan  Wakil  Wali  Kota  yang  terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A  Ayat  (3)  dan  Ayat  (4)  setelah penetapan  daftar  Pasangan  Calon
KPU  propinsi/KIP  Aceh  dan KPU/KIP kabupaten/kota mencoret nama calon yang bersangkutan  dari  daftar  Pasangan Calon; (2)Partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap  calon  yang  terbukti  tidak sesuai  dengan  pakta  integritas sebagaimana  dimaksud  pada    Ayat (1).
Mahkamah  Agung  menyatakan bahwa:
“Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3A  ayat  (3)  dan  (4)  dan  pasal  83A ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  18  Tahun 2019  Tentang  perubahan  kedua peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, dan/atau  ayat (2), beserta lampiran B.1.2.  KWK-Parpol  Pakta  Integritas, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota, bertentangan  dengan  peraturan
yang  lebih  tinggi  yaitu  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  kedua  UU Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan/atau  Wali Kota  dan  karenanya  Batal  demi hukum  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat bagi  umum”  (Putusan  MA  tanggal 5/3/2020).
Putusan  MA  adalah  bahwa mantan  Narapidana  kasus  korupsi dilarang  mencalonkan  diri  pada bursa Pemilihan Kepala daerah/Calon  Legislatif  (caleg) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun setelah keluar dari sel/penjara.
Menurut MA, penyelenggaraan pemilihan  Kepala  daerah  yang  adil berintegritas,  sebagaimana  menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 (obyek Hak Uji Materiel) merupakan sebuah keniscayaan/keharusan. Pencalonan kepala  daerah  harus  berasal  dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas.
Namun pengarturan terhadap pembatasan  hak  politik  seseorang harus  dimuat  dalam  Undang- Undang,  bukan  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  di bawah  Undang-Undang  in  casu Peraturan  KPU  Nomor  18  Tahun 2019 (dalam hal ini PKPU).

## Analisis Hasil Penelitian
Hak    Politik    Mantan Narapidana    Dalam    Uji  Materiel Pasal 7 Ayat (2) huruf g  UU Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Syarat  bagi Warga  Negara,  termasuk  Mantan
Narapidana untuk mencalonkan diri
Pada Pemilihan Kepala Daerah. Perludem dan ICW mengajukan Uji materiel Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor  10  Tahun  2016  tentang Syarat-syarat  bagi  warga  negara, termasuk mantan narapidana untuk mencalonkan  diri  pada  pemilihan kepala  daerah  kepada  Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal  7  Ayat  (2)  huruf  g  UU
Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan Kepala Daerah menentukan    bahwa:  Syarat  calon kepala  daerah  tidak  pernah  sebagai terpidana  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  atau  bagi mantan  Narapdana  telah  secara terbuka  dan  jujur  mengemukakan kepada public bahwa yang
bersangkutan  merupakan    mantan terpidana atau mantan narapidana.
Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai :
1.  Memberikan  peluang  kepada mantan narapidana khususnya terpidana  kasus  korupsi  atau koruptor   untuk menggunakan  hak politiknya  mencalonkan  diri  pada pemilihan kepala daerah tanpa masa tunggu  dalam  rentang  waktu tertentu  setelah  selesai  menjalani hukumannya  atau  setelah  keluar dari penjara/sel.
2.      Bahwa  mantan  terpidana
/mantan narapidana dapat
langsung  mencalonkan  diri  untuk ikut  pada  pemilihan  kepala  daerah, artinya  setelah  keluar  dari  penjara, tanpa  ada  rentang  waktu  masa tunggu untuk adaptasi hidup dalam masyarakat bisa langsung mencalonkan  diri  untuk  ikut  pada pemilihan  kepala  daerah  yang dikehendakinya setelah mengumukan rekam jejaknya sebagai mantan Narapidana kepada publik  secara  jujur,  sehingga masyarakat umum telah mengatahui tentang  latarbelakang    riwayat hidupnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi;
Permohonan  Uji  Materiel  ini memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan  kepala  daerah  “  Tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai  Pencabutan  hak  pilih  (Hak Politik)  oleh  Putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap”.
Bagi mantan narapidana setelah  melewati  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun    setelah  mantan narapidana selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  jujur  dan  terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana/narapidana  dan  bukan pelaku  kejahatan  yang  berulang- ulang (recidive). Mahkamah  Konstitusi  dalam Amar putusan terhadap permohonan  Uji  materiel  terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Kepala  Daerah,  menyatakan  bahwa Pasal tersebut  bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  secara  bersyarat sepanjang  tidak  dimaknai  telah melewati  jangka  waktu  5  (lima) tahun  setelah  mantan  narapidana selesai  menjalani  hukuman  pidana penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  artinya bahwa  mantan  Narapidana  kasus korupsi baru bisa mencalonkan diri ikut dalam pemilihan kepala daerah setelah  lewat  masa  5(lima)  tahun selesai  menjalani  pidana  penjara atau setelah keluar dari penjara/sel.
Dengan  demikian  Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan bahwa permohonan adanya masa tunggu bagi Mantan Narapidana  selama  5  (lima)  tahun setelah  keluar  dari  penjara  untuk bisa mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah.
Permohonan  yang  diajukan oleh Perludem dan ICW untuk masa tunggu  selama  10  (sepuluh)  tahun bagi  mantan  Narapidana  Korupsi untuk  dapat  mencalonkan  diri sebagai kepala daerah, tidak dikabulkan sepenuhnya. Sebelumnya Perludem
menghendaki  agar  hak  politik mantan  narapidana  itu  dihilangkan sama sekali atau ditiadakan, namun hal ini tidak mungkin karena hal ini akan  bertentangan  dengan  hak politik  yang  dimiliki  oleh  setiap warga negara yang secara
konstitusional  dalam  UUD  1945, yang tidak dapat dipenuhi oleh MK.
Oleh  sebab  itu  ditempuh langkah  untuk  mengajukan  masa tunggu  selama  10  (sepuluh)  tahun bagi  seorang  mantan  narapidana untuk  maju  sebagai  calon  kepala daerah  pada  pemilihan  kepala daerah. Hal ini dengan maksud agar masa  tunggu  selama  10  (sepuluh) tahun  itu  merupakan  2(dua)  siklus masa  jabatan  kepala  daerah  yaitu  2 kali  masa  jabatan  5(lima)  tahun untuk  kepala  daerah.  Namun  MK hanya  mengabulkan  permohonan
Perludem  itu  masa  tunggu  5(lima) tahun saja. Setidaknya masa tunggu 5(lima)  tahun  ini  memiliki  esensi yang berarti, agar mantan narapidana dapat beradaptasi dalam hidup bermasyarakat setelah keluar dari penjara selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Selanjutnya Mahkamah
Konstitusi  mengubah  Pasal  7  Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah menjadi sebagai berikut:
1. Tidak  pernah  sebagai terpidanan/Mantan Narapidana berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana  yang  melakukan  tindak pidana  kealfaan atau tindak pidana politik, dalam suatu perbuatan yang dinyatakan  sebagai  tindak  pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya  memiliki  pendangan politik  yang  berbeda  dengan  rezim yang sedang berkuasa;
2.
Bagi  mantan  terpidana /mantan  narapidana  yang  telah melewati  jangka  waktu  5(lima) tahun  setelah  selesai  menjalani hukuman/pidana
penjara berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan kukum  tetap,  dan  secara  jujur  atau terbuka  mengumumkan  mengenai latarbelakang  jatidirinya,  sebagai mantan narapidana;
3. Terpidana bukan sebagai  pelaku  kejahatan  yang berulang-ulang (residivis). Putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK) memberikan ketegasan

## bahwa :
1. MK membuka ruang korektif bagi para  mantan  narapidana  untuk mengevaluasi  diri  sebelum  maju dalam  pencalonan  diri  pada pemilihan kepala daerah, sehingga  ajang  pesta  demokrasi tidak  serta  merta  langsung  diisi oleh calon-calon peserta Pemilihan  kepala  daerah  yang berasal  dari  mantan  narapidana yang  memiliki  catatan  criminal sebagai koruptor;
2. Putusan  MK  yang  mengabulkan sebagian permohonan Uji materiel  yang  daiajukan  oleh
Perludem dan ICW terhadap UU Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan Kepala Daerah, terkait dengan syarat mantan narapidana korupsi  yang  ingin  mencalonkan diri  pada  pemilihan  Kepala daerah  sebagai  sikap  tegas Mahkamah  Konstitusi  dalam menjaga demokrasi yang konstitusional dan berintegritas; 3. Putusan MK tersebut diharapkan untuk  pelaksanaan  Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020 di 270 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dapat menghadirkan dan memilih calon kepala  daerah  yang  bersih  dan anti  korupsi,  sehingga  akan mampu
mewujudkan pembangunan  negara  Indonesia melalui  wilayah  masing-masing yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih    dengan  perspektif pelayanan  publik    dan  tatakelola pemerintahan yang baik;
4. Selanjutnya KPU segera menindaklanjuti    putusan  MK tersebut  dalam  PKPU  (Peraturan Komisi Pemilihan Umum),
sehingga  masyarakat  sebagai pemilih  dengan  hak  pilih  aktif dapat  memperoleh  informasi yang  akurat  tentang  calon-calon kontestan    pemilihan  kepala daerah  atas  rekam  jejak  mereka, khususnya  mengenai  hal  yang berkaitan dengan masalah hukum yang  pernah  dilakukan    atau pernah  dihadapi  oleh  para  calon peserta pemilihan kepala daerah;
5. Selanjutnya KPU membuat pengaturan  yang memungkinkan partai politik melakukan penggantian    untuk  calon  yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  dalam  masalah  korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  dengan  alasan  bahwa calon tersebut berhalangan tetap;
6. KPU  memasukkan  aturan  dalam PKPU  yang  mengatur  cara kampanye dengan mengumumkan dan pencantuman  secara  konsisten informasi  tentang  rekam  jejak hukum  mantan  narapidana  pada setiap  dokumen  dari  calon  yang berasal  dari  mantan  narapidana, yang digunakan untuk kepentingan kampanye dan sosialisasi dalam rangka pemilihan kepala daerah; 7. Putusan MK tersebut, menjadikan KPU  memiliki  dasar  hukum untuk  melakukan revisi terhadap PKPU  Nomor  18  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  kedua  atas PKPU  Nomor  3  Tahun  2017 Tentang  Pencalonan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Dalam  Putusannya  MK  juga berpendapat  bahwa  demokrasi bukan  hak  individu  saja,  tetapi
didalamnya  ada  nilai  moralitas seperti  nilai  kepantasan,  nilai moralitas, nilai kesalehan, kewajaran, kemasuk-akalan, serta nilai-nilai keadilan;
9. Selain  hal  itu,  MK  juga  merujuk kepada  pajabat  negara  yang berfaham  Liberal  yang  apabila melakukan  perbuatan  tercela, misalnya  korupsi  maka  pejabat tersebut  dengan  suka  rela  untuk mundur  dari  jabatannya  karena tanggung  jawab  moral  terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya untuk mengemban jabatan tersebut begitu yang bersangkutan  tersandung  kasus hukum, meskipun dalam jabatannya  itu  sebagai  bentuk pilihan rakyat; 10. Untuk  lamanya  masa tunggu  yang  diputuskan  MK pada  putusan  ini,  MK  merujuk pada  putusan  MK  Nomor  :
4/PUU-VII/2009 yakni bagi mantan  narapidana  yang  telah selesai menjalani masa pidananya, dihasruskan menunggu  selama  waktu  5(lima) tahun  untuk  dapat  mengajukan diri  sebagai  calon  kepala  daerah pada  pemilihan  kepala  daerah yang,  kecuali  kepada  yang bersangkutan  yang  melakukan tindakan pidana karena kealpaan atau tindak pidana politik;
11. Putusan  MK  Nomor  :
4/PUU-VII/2009  tentang Pemilu Legislatif  telah  memutus  perkara soal  Calon  Legislatif    yang merupakan  mantan  narapidana. Putusan  MK  saat  itu  adalah menetapkan  4(empat) syarat  soal norma  perundangan    yang mengatur  mantan  narapidana
untuk ikut mencalonkan diri pada pemilihan anggota Legislatif yang ditelah diputuskan yaitu :
1).  Berlaku  untuk  jabatan  yang dipilih; 2)Berlaku terbatas untuk jangka  waktu  5(lima)  tahun setelah selesai  menjalani masa pidana; 2).Kejujuran  dan  keterbukaan untuk  mengemukakan  latar belakang bahwa dirinya merupakan mantan narapidana kasus korupsi; 3). Serta bukan pelaku kejahatan yang berulang (residivis) 12. Pada  perkembangannya syarat norma perundangan tersebut  menjadi  syarat  alternatif atau pilihan; 13. Pada  Putusan  MK  yang terakhir ini, maka syarat alternatif menjadi  syarat  kumulatif  (secara keseluruhan),  karena  apabila syarat tersebut masih merupakan syarat  alternatif,  maka  Calon yang mantan narapidana korupsi yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan  kepala  daerah,  pasti akan  memilih  syarat  yang mewajibkan
untuk
mengumumkan  secara  terbuka statusnya  atau  latar  belakangnya sebagai mantan narapidana, maka hal  ini  akan  menyulitkan    untuk mendapatkan  calon  pemimpin sebagai  kepala  daerah  yang berintegritas.Oleh  sebab  itu  MK tidak menemukan jalan lain selain memberlakukan  kembali  syarat kumulatif.
Kita  lihat  pada  fakta  empirik  yang terjadi  pada  kenyataannya,  kepala daerah  yang  berasal  dari  mantan narapidana cenderung untuk melakukan kejahatan korupsi secara
berulang  (residivis).  Hal  ini  dapat dipalajari, karena mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai  kepala  daerah  tidak  segan untuk  menggunakan  modal  yang besar pada pemilihan kepsla daerah untuk memenangkan ajang
pemilihan  tersebut.  Banyak  cara yang  dilakukan  agar  mendapatkan modal  uang  utuk  memenangkan pemilihan  kepala  daerah  meskipun dengan  uang  yang  tidak  jelas darimana asal perolehannya. Hal ini dilakukan  karena  dengan  harapan, setelah memenangkan sebagai kepala  daerah,  maka  mantan narapidana  yang  telah  terpilih sebagai kepala daerah akan berusaha untuk  mengembalikan  modal  uang yang  telah  dikeluarkannya  untuk bisa kembali dengan cara melakukan korupsi  yang  berulang.  Kepala daerah yang terpilih yang berangkat dengan  latar  belakang  mantan narapidana  akan  tidak  focus  dalam menyelenggarakan pemerintahan di wailayahnya, namun hanya berpikir untuk bagaimana mencari uang agar modal  kampanye  pada  pencalonan dirinya  dalam  pemilihan  kepala daerah segera kembali. Hal ini yang menjadi  pertimbangan  moral  MK dalam  memutus  permohonan  Uji materiel bahwa calon kepala daerah yang  pernah  menjalani  pidana  dan tidak  diberi  waktu  yang  cukup untuk  beradaptasi  dalam  hidup bermasyarakat setelah selesai menjalani pidananya, untuk membuktikan  bahwa  dirinya  telah sadar  dan  mampu  untuk  berbuat baik serta tidak mengulang perbuatan  tercela  sebagai  koruptor, ternyata  terjebak  kembali  pada perbuatan yang tidak terpuji, bahkan mengulan  kembali  pada  perbuatan
pidana  yang  sama (in  casu tindak pidana  korupsi).  Oleh  sebab  itu dalam  pemerintahan  tidak  semata- mata  karena  suara  terbanyak  yang diperoleh calon kepela daerah pada saat  terpilih  sebagai  kepala  daerah pada  saa  pemilihan  kepala  daerah, yang  terpenting  justru    untuk kebaikan  bersama  yang  lebih diutamakan.
Karena  pada  hakikatnya  demokrasi sesungguhnya  tidak  semata-mata diletakkan pada pemenuhan kondisi siapa  yang  terpilih  dengan  suara terbanyak    oleh  rakyat  pada  saat pemilihan  kepala  daerah  dan  dia yang memiliki hak untuk
memerintah  sebagai  kepala  daerah, melainkan  berujung  pada  tujuan akhir  yang  hendak  diwujudkan, yaitu  hadirnya  pemimpin  sebagai kepala daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik  kepada  masyarakat  sehingga menghadirkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Putuasan  MK  juga  mendapatkan respon  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dengan  beberapa masukan sebagai berikut:
1. KPK  sejatinya/sesungguhnya telah  melakukan  penelitian bersama dengan LIPI (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia)  dan  parpol  untuk kaderisasi  dan  penegakan  etik parpol; 2. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya  fakta  keluhan  dari sejumlah  kader  parpol  yang bersih yang tidak mendapatkan  dukungan  dari parpol  karena  adanya  kader lain yang didukung oleh parpol yang  disebabkan  kader  ini
menyetorkan    sejumlah  uang kepada parpol; 3. KPK  menghargai  putusan  MK serta meminta kepada Parlemen,  Pemerintah  dan parpol untuk menyambut baik putusan MK tersebut;
4. KPK  mendorong  agar  KPU segera  mengimplementasikan putusan MK tersebut ke dalam PKPU;
5. Dalam  melaksanakan  tugas pemberantasan  korupsi,  KPK memandang  bahwa  putusan MK tersebut merupakan putusan yang dapat mengurangi resiko bagi kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi;
6. KPK menyatakan  bahwa salah satu point yang perlu ditegaskan  adalah  titik  awal dihitungnya  waktu  5  (lima) tahun adalah setelah pelaksanaan  putusan    yang berkekuatan hukum tetap; 7. Dalam  tindak  pidana  korupsi, KPK menekankan bahwa selain adanya hukuman pidana penjara,  ada  juga  hukuman denda,  uang    pengganti,  dan pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik;
8. KPK  menghendaki,  dengan telah  dilaksanakan  semua putusan  pidana,  baru  dapat dihitung  titik  awal  5  (lima) tahun, sehingga semua putusan  tersebut  telah  selesai dilaksanakan baik pidana penjara, hukuman denda yang dibayar  lunas,  lunas  uang pengganti, dan telah melaksanakan pencabutan Hak Politik.
Respon  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum)  terhadap  Putusan  MK sebagai berikut: 1. Putusan MK yang telah dikeluarkan,  tentang  pencalonan pada  Pemilihan  kepala  daerah, maka  KPU  segera  melakukan revisi  terhadap  PKPU  tentang Pencalonan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020;
2. KPU  telah  menerbitkan  PKPU sebelum  adanya  putusan  MK Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan  kedua  atas  PKPU Nomor:  3  Tahun  2017  Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan  KPU  tersebut  telah dikeluarkan  pada  tanggal  2 Desember  2019,  selang  1(satu) hari  sebelum  Putusan  MK ditetapkan;
4. Dalam  PKPU  telah  ditentukan bahwa  :  memang  tidak  ada larangan bagi mantan narapidana  untuk  mencalonkan diri  pada  pemilihan  kepala daerah.  Namun  pada      Pasal  4 PKPU  tersebut,      hanya ditentukan   bagi 2 (dua) mantan narapidana yang dilarang untuk ikut  serta  dalam  mencalonkan diri  pada  pemilihan  kepala daerah,
yaitu: mantan narapidana Bandar narkoba dan mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap Anak; 5. KPU menghimbau kepada partai politik untuk lebih mengutamakan dalam mengusung calon peserta/kontestan pemilihan kepala  daerah  yang  bersih  dan
bukan berstatus sebagai mantan narapidana korupsi;
6. Dengan  Putusan  MK  tersebut, maka  KPU  segera  melakukan sejumlah  perubahan  terhadap PKPU;
7. Putusan  MK  dapat  dimaknai bahwa pada prinsipnya mantan narapidana yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap, kareana melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dengan hukuman 5(lima)  tahun  atau  lebih,  tidak memenuhi syarat untuk mendaftar  sebagai  calon  dalam pemilihan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah; Putusan    Mahkamah    Agung Tentang    Hak  Politik  Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mahkamah Agung (MA) mengikuti  putusan  Mahkamah Konstitusi (MK), dengan membatalkan  peraturan  KPU
(PKPU)  yang  melarang  mantan narapidana  korupsi/koruptor untuk  ikut  dalam  mencalonkan diri  pada  pemilihan  kepala daerah.  MA  meminta  kepada
KPU untuk menyelaraskan PKPU dengan hasil putusan MK. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa aturan pada persyaratan  pencalonan  dalam pemilihan umum apapun, harus diselaraskan dengan norma/aturan  yang  dibentuk dengan  Putusan  MK  Nomor  : 59/PUU-XVII/2019.
Putusan  MA  itu  mengatur tentang  mantan  narapidana kasus korupsi/koruptor
dilarang  masuk  pada  bursa pemilihan kepala daerah/ pemilihan  anggota  Legislatif dengan  masa  tunggu  5(lima) tahun    sejak  ia  keluar  dari  sel tahanan. Menurut MA, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum)  Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi obyek Uji Materiel  di  MK,  merupkan sebuah  keniscayaan/keharusan.
Idealnya  bahwa  calon  Kepala Daerah  yang  mencalonkan  diri pada  pemilihan  kepala  daerah harus  bersih,  jujur  dan  tidak tercela  pada  perbuatan  tindak pidana khusus korupsi dan tidak memiliki  rekam  jejak    dalam masalah  hukum  serta  cacat integritas.  Namun  pengaturan tentang  pembataan  tentang  hak politik  warga  negara  harus dicantumkan  dalam  Undang- Undang,  bukan  diatur  dalam Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dalam  hal  ini  incasu  Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor : 18 Tahun 2019.
Dengan  demikian,  apabila  ada ketentuan  setiap  warga  negara yang  mencalonkan  diri  sebagai calon  kepala  daerah  pada pemilihan kepala daerah, apabila  ia  seorang  mantan narapidana tidak diperbolehkan ikut serta dalam pencalonan diri pada  pemilihan  kepala  daerah tersebut,  maka  ketentuan  ini harus  dimuat  dalam  Undang- undang.  Tidak  dalam  bentuk
peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis di bawah Undang-Undang. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan untuk  larangan  bagi  mantan narapidana yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah di masa yang  akan  datang,  maka Peraturan  KPU  ini  harus diusulkan  untuk  dimuat  dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala  Daerah.  Oleh  sebab  itu, hak  politik  warga  negara  harus dihormati, karena secara konstitrusional  telah  diatur dalam UUD 1945. Apabila untuk meniadakan hak politik mantan narapidana,  maka  pencabutan hak politik ini harus merupakan hukuman tambahan dalam putusan pengadilan yang memutus hukuman pidana bagi mantan  narapidana,  sehingga yang  bersangkutan  dengan dicabut  hak  politiknya  tidak dapat  maju  untuk  ikut  dalam bursa pemilihan kepala daerah.
Penutup Kesimpulan 1. Setiap Warga Negara memiliki  Hak  Politik  berdasarkan konstitusi  yang  berlaku  di  Negara Republik  Indonesia,  UUD  Tahun
1945;
2.
Mantan  Narapidana  kasus korupsi  memiliki  hak  Politik  untuk mencalonkan  diri  pada  pemilihan Kepala  Daerah  apabila  hendak menggunakan hak Politiknya;
3. Selama  Hak  Politik  mantan narapidana  tidak  dicabut  dalam putusan pengadilan sebagai
hukuman  tambahan,  makan  Hak Politik  mantan  narapidana  korupsi
tetap melekat sebagai hak konstitusi yang diatur dalam UUD tahun 1945;
4.
Mantan  narapidana  korupsi dapat  mencalonkan  diri  pada pemilihan  kepala  daerah  setelah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai  menjalani  hukuman  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 5. Masa 5 (lima) tahun merupakan  rentang  waktu  yang ditentukan  berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi  agar mantan narapidana korupsi mampu beradaptasi dengan hidup bermasyarakat dan kembali menjalani kehidupan yang baik dan berperilaku bermasyarakat,
berbangsa  dan  berbegara,  sehingga dapat  diterima  masyarakat  untuk dapat  kembali  diterima  dan  dipilih apabila mampu menunjukkan sikap dan  perilaku  yang  baik  walaupun pernah menjadi mantan narapidana dalam kasus korupsi;
6.
Untuk dapat menarik simpati masyarakat, maka mantan narapidana harus mampu menunujkkan  sikap  dan  perilaku yang dapat hidup bersama di dalam kehidupan  masyarakat  di  mana mantan  narapidana  hidup  dan kembali  setelah  lama  berada  di penjara  karena  hukuman  pidana yang harus dijalani sebagai narapidana kasus korupsi; 7. KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah membuka kesempatan  bagi  siapa  saja  yang ingin  mencalonkan  diri  sebagai calon  kepala  daerah,  namun  harus dipenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan,  karena  sebagai  Kepala Daerah  tentu  merupakan  jabatan
yang terhormat dan mampu membawa masyarakat untuk menuju  kesejahteraan  dan  keadilan yang  menjadi  cita-cita  bangsa
Indonesia;
8. Kepala  Daerah  yang  bersih dan  berwibawa,  merupakan  wujud Pemerintahan yang di idealkan oleh KPU, agar tercipta pemimpin daerah yang  memiliki  kompetensi  dan mampu melayani masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia  sebagaimana  tercantum dalam  Pembukaan  UUD  1945 khususnya dalam alinea keempatnya. Rekomendasi 1. KPU  tetap  melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dalam  menyelenggarakan Pemilihan  Kepala  Daerah dimasa mendatang; 2. Pemilihan  Kepala  Daerah boleh  diikuti  oleh  setiap warga negara yang memiliki  hak  Politik  baik Pasif maupun Aktif karena  merupakan  hak konstitusional setiap warga negara; 3. KPU tetap menyelenggarakan pemilihan  kepala  daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mampu menghadirkan calon-calon pemimpin daerah dengan mengutamakan calon yang  bersih  dari  kasus pidana korupsi agar tidak terulang  kasus  kepala daerah yang terjerat
tindak  pidana  korupsi sehingga sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Daftar Pustaka
Buku:
Asshidiqie,Jimly,2011, Pengantar Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,
Jakarta: Rajawali Pers. ---------------------, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia di Masa Depan , Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas      Indonesia, Jakarta ---------------------, 2008, Pokok –pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta, Cetakan  Kedua. ---------------------,    2005, Hukun  Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Penerbit: Jakarta Press. Budiarjo, Miriam,  1980, Dasar-dasar Ilmu Politik , Penerbit; Gramedia, Jakarta. Buyung  Nasution,  1995,  Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional  Di  Indonesia , Penerbit: Grafiti, Jakarta. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa tahun Mahfudz MD, Moh, 1993, Demokrasi dan  Konstitusi  Di  Indonesia , Penerbit: Liberty,
Yogyakarta.
PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945,
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang  Nomor  14  tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2004    dan Perubahan  Kedua    dengan Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2009 Undang-Undang  Nomor      48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman. Undang  –  Undang  Nomor  10 tahun  2016  tentang  Pemilihan Kepala Daerah. UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wali Kota    Menjadi    Undang- Undang. PKPU  Nomor  18  Tahun  2019 Tentang  Pencalonan  Kepala Daerah Putusan  MK  Nomor  :  59/PUU- XVII/2019 Tentang Uji materiel Terhadap Pasal 7 Ayat 2 Huruf g  UU  Nomor  :  10  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota Putusan  MK  Nomor  :  4/PUU- VII/2009    tentang  Pemilu Legislatif Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2018 Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang hak Uji Materiel
Putusan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor 55 P/HUM/2018.