Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 51-56| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2376.51-56

## PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEPOLISIAN DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERSANGKA  ATAS TERJADINYA SALAH TANGKAP
I Gede Banyu Bagastya Nida, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Made Budiyasa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  berkewajiban  yaitu  untuk  melakukan  pemeriksaan  secara  detail,  lebih  mengutamakan bukti serta fakta yang cukup kuat agar menentukan seseorang itu bersalah dalam permasalahan kejahatan, serta mampu  melakukan  pemidanaan  dengan  tujuan  yang  sesuai  pidana  itu  sendiri  dan  hak-hak  yang  seharusnya diterima oleh terpidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka fokus penelitian adalah pada penelitian  kepustakaan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu:  mengetahui  tanggung  jawab  pihak  kepolisian  jika terjadi  salah  tangkap  serta  mengetahui  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  tersangka  jika  terjadinya  salah tangkap.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bagaimana  Penyidik  Polri  mempertanggungjawabkan  jika  terjadi penyimpangan  dalam  menjalankan  tugas  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  tersangka  jika  terjadi penyimpangan oleh Penyidik  Polri. Pertama, bentuk sanksi  yang terdapat dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia jika dilanggar adalah sebagai berikut; a) Perilaku pelanggaran  dinyatakan sebagai tindakan tercela;  b)  Kewajiban  pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  terbatas  atau  langsung;  c)  Kewajiban  pelanggar untuk  mengikuti  reinvention  profesional;  d)  Pelanggar  dinyatakan  tidak  berhak  lagi  menjalankan  fungsi Kepolisian,  selanjutnya  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  jika  terjadi  pelanggaran  sesuai  Pasal  1  ayat  22 KUHAP, kompensasi. Dasar hukum tuntutan ganti rugi adalah pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian rehabilitasi sesuai pasal 1 ayat 10 KUHAP butir c. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik Polri terbagi menjadi 2 yaitu pertanggungjawaban materil yaitu sanksi pernyataan pengampunan  dan  pertanggungjawaban  imateril  yaitu  tentang  sanksi  berupa  kewajiban  pemulihan  di  lembaga pendidikan  Polri.  Sedangkan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  korban  salah  tangkap  adalah  dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
Kata kunci: Pertanggung jawaban; Upaya Hukum; Salah Tangkap

## Abstract
The criminal justice system is obliged, namely to carry out detailed examinations, prioritize evidence and facts that  are  strong  enough  to  determine  that  a  person  is  guilty  in  criminal  matters,  and  is  able  to  carry  out convictions with a purpose that is in accordance with the crime itself and the rights that should be accepted by the convicted person. This research is a normative legal research, so the research focus is on library research. The objectives of this study are: to know the responsibility of the police if there is a wrong arrest and to know the  legal  remedies  that  the  suspect  can  take  if  a  wrong  arrest  occurs.  The  results  of  the  research  show  how Police Investigators are held accountable for irregularities in carrying out their duties and legal remedies that can be taken by the suspect in the event of irregularities by the Police Investigator. First, the forms of sanctions contained  in  the  Code  of  Ethics  for  the  Indonesian  National  Police  if  they  are  violated  are  as  follows;  a) Violation  behavior  is  declared  as  despicable  act;  b)  The  offender's  obligation  to  apologize  in  a  limited  or direct manner; c) The violator's obligation to follow professional reinvention; d) The offender is declared no longer entitled to carry out the police function, then legal remedies that can be taken if a violation occurs in accordance with Article 1 paragraph 22 of the Criminal Procedure Code, compensation. The legal basis for the claim for compensation is article 77 letter b KUHAP, then rehabilitation according to article 1 paragraph 10 KUHAP point c. From this research it can be concluded that the form of accountability carried out by the Police investigators is divided into 2, namely material accountability, namely the sanction of forgiveness and immaterial accountability, namely about sanctions in the form of mandatory recovery at the Polri educational institution. Meanwhile, the legal remedy that can be taken by the victim of a wrongful arrest is to file a claim for compensation and rehabilitation.
Keywords: Liability; Legal Efforts; Wrongful Arrest

## I. PENDAHULUAN
Yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan  pidana  berkewajiban  yaitu  untuk  melakukan  pemeriksaan secara detail, lebih mengutamakan bukti serta fakta yang cukup kuat agar menentukan seseorang itu bersalah  dalam  permasalahan  kejahatan,  serta  mampu  melakukan  pemidanaan  dengan  tujuan  yang sesuai  pidana  itu  sendiri  dan  hak-hak  yang  seharusnya  diterima  oleh  terpidana  ( Harahap,  2006 ). Keharusan  ini  mutlak  adanya  kegiatan  hukum  yang  sangat menitikberatkan  sesuatu  kewenangan  di lembaga penegak hukum dibandingkan dengan posisi tersangka, terdakwa, dan oleh terpidana. Maka karena hal ini terjadinya tindak pidana, kepolisian berperan sebagai lembaga pertama yang langsung turun berhadapan dengan masyarakat, baik sebagai korban kejahatan,  atau saksi, ataupun  tersangka ( Lathif, 2018 ).
Terkait  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  ( Tetepa,  2013 )  menyatakan  bahwa  bentuk  tanggung jawab yang dilakukan oleh penyidik Polri dibedakan menjadi 2 yaitu tanggung jawab materiil, yakni mengenai  sanksi  pernyataan  maaf  serta  tanggung  jawab  imateriil  yakni  mengenai  sanksi  berupa kewajiban  pembinaan  ulang  di  lembaga  pendidikan  Polri.  Sedangkan  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
Hukum  di  Indonesia  tentu  saja  berkaitan  dengan  pihak  penegak  hukumnya,  yaitu  pihak kepolisian,  kepolisian  bertindak  sebagai  pengawas  dan  sebagai  penegak  hukum.  Kekuatan  tersebut ada pada diri manusia dan pada dasarnya tidak terletak pada kemampuan fisik maupun kemampuan jiwanya  saja,  namun  terletak  pada  kemampuan  bekerjasama  manusia  dengan  manusia  lainnya. Karena  dengan  manusia  lain,  mereka  dapat  menciptakan  kebudayaan  dapat  membedakan  manusia dengan  makhluk  hidup  lain.  Yang  menyadarkan  manusia  ada  tingkat  mutu,  harkat  dan  martabat, sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Berdasarkan latar belakang  yang  telah  dijelaskan  oleh  penulis  diatas,  rumusan  masalah  yang  akan  penulis  uraikan adalah  sebagai  berikut:  bagaimanakah  tanggung  jawab  pihak  kepolisian  jika  terjadi  salah  tangkap serta bagaimanakah upaya hukum  yang dapat ditempuh tersangka jika terjadinya salah tangkap. Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  1)  untuk  melatih  mahasiswa  dalam  penulisan  karya  ilmiah.  2) untuk Melakukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya di bidang penelitian. 3) agar  memperoleh  gelar  sarjana  dalam  bidang  Ilmu  Hukum.  4)  untuk  mengembangkan  pribadi mahasiswa  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  5)  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  tanggung  jawab pihak kepolisian jika terjadi salah tangkap. 6) untuk  mengetahui  dan  mengkaji  upaya  hukum yang ditempuh  tersangka  jika  terjadi  salah tangkap.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang  tidak  bermaksud  untuk  menguji  hipotesa,  maka  titik  berat  penelitian  tertuju  pada  penelitian kepustakaan.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  prosedur  identifikasi  dan  inventarisasi hukum  positif  sebagai  suatu  kegiatan  pendahuluan.  Biasanya,  pada  penelitian  hukum  normatif  yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang  mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan  dengan  permasalahan.  Serta  menggunakan  bahan-bahan  hukum  sesuai  dengan  undang undang yang berlaku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Kepolisian Jika Terjadi Salah Tangkap
Sifat manusia yaitu makhluk bermoral. Namun manusia juga seorang pribadi, serta sebagai makhluk pribadi  manusia  memiliki  pendapat  sendiri,  perasaan  sendiri,  keinginan  agar  berbuat  maupun bertindak, suatu barang tentu apabila perbuatan serta tindakan tersebut dihadapan orang banyak, bisa jadi  mengundang  kekeliruan  serta  juga  kesalahan.  Untuk  itulah  agar  manusia  itu  dalam  mengisi kehidupannya yang mempunyai makna, maka dari itu manusia perlu diberi Tanggung Jawab.
Tanggung jawab sama  halnya  bisa  berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban  merupakan suatu yang dapat dibebankan  terhadap  seseorang itu  sendiri.  Kewajiban  adalah bandingan terhadap  hak dan  dapat  juga  tidak  memicu  kepada  hak  ( Sudiro,  2012 ).  Maka  tanggung  jawab  dalam  hal  ini yaitu  tanggung  jawab  menurut  kewajibannya  ( Dyani,  2017 ).  Kewajiban  dapat  diuraikan  menjadi  2 bagian,  sebagai berikut :
1. Kewajiban terbatas Kewajiban  dan  tanggung  jawab  ini  diberlakukan  kepada  setiap  orang.  Contohnya  undang- undang  akan  larangan  membunuh,  mencuri  yang  disampingnya  dapat  diadakan  hukuman- hukuman lainnya.
2. Kewajiban tak terbatas Kewajiban  ini  tanggung  jawabnya  dapat  diberlakukan  untuk  semua  orang.  Tanggung  jawab terhadap  kewajiban  ini  bernilai  lebih  tinggi,  karena  dijalankan  oleh  suara  hati,  yaitu  seperti keadilan serta kebajikan.
Orang-orang  bertanggung  jawab  bisa  memperoleh  kebahagiaan,  dikarenakan  seseorang  tersebut dapat  menjalankan  kewajibannya.  Kebahagiaan  itu  bisa  dirasakan  oleh  dirinya  maupun  oleh masyarakat lain. Sebaliknya, jika seseorang tidak bertanggung jawab ia akan menghadapi kesulitan dikarena ia tidak mentaati aturan,atau norma, maupun nilai-nilai yang berlaku.
Tanggung  jawab  ialah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  berkewajiban  menanggung  segala sesuatunya  apabila  terjadi  apa-apa  dapat  diajukan  penuntutan  ( Sudjana,  2019 ).  Bertanggung  jawab menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  adalah  berkewajiban  untuk  menanggung  segala  suatu akibat  oleh  perbuatan  seorang  tersebut  yang  sengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  sebagai  bentuk wujud  kesadaran  akan  kewajiban  atas  apa  yang  dibuat,  baik  perbuatan  yang  merugikan  maupun menyenangkan.  Tanggung  jawab  adalah  ciri  dari  seseorang  yang  beradab  karena  seseorang  itu mampu  merasa  bertanggung  jawab  sehingga  seseorang  tersebut  menyadari  baik  atau  buruknya perbuatan yang ia perbuat tersebut.
Kepolisian  adalah  pihak  penting  yang  bertugas  untuk  melindungi  Negara  dibawah pertanggung-jawaban  presiden.  Polisi  merupakan  pranata  Negara  umum  yang  merupakan  pegawai negri  sipil  yang  menjaga  ketertiban,  keamanan,  dan  penegakan  hukum  diseluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  ( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d. ). Polisi Republik Indonesia (POLRI)  dibentuk sejak  tanggal  19  Agustus  1945  yang  bertujuan  untuk  melindungi  Negara.  Kepolisian  Negara Indonesia  juga  memiliki  Undang-Undang  yang  mengatur  tugas  dan  kewajibannya  yaitu  Undang- Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Kepolisian juga bertugas dan atau memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk menangkap para pelanggar  dan  pembuat  kejahatan  yang  ada  di  Indonesia.  Pelaku  kejahatan  disebut  juga  tersangka. Tersangka yaitu seseorang yang perbuatannya atau keadaannya karena, berdasarkan bukti  permulaan juga  dapat  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Seseorang  juga  bisa  akan  tidak  lagi menyandang  statusnya  sebagai  tersangka,  jika  terhadap  perkaranya  yang  dilakukan  penghentian penyidikan.
Di  Negara  Republik  Indonesia  Kepolisian  Daerah  (Polda)  yaitu  merupakan  pelaksana utama  Kewilayahan  yang  berada  di  bawah  Kapolri.  Polda  yang  bertugas  menyelenggarakan tugas  Polri  di  suatu  tingkat  wilayah.  Polda  dipimpin  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Daerah  (Kapolda),  yang  bertanggung  jawab  kepada Kapolri. Kapolda  dapat  dibantu  oleh Wakil  Kapolda  (Wakapolda).  Kepolisian  di  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  yaitu  Kepolisian Nasional  di  Indonesia,  mampu  bertanggung  jawab  langsung  di  bawah  Presiden.  Polri  mengemban tugas-tugas  kepolisian  yang  mencakup  seluruh  wilayah  Indonesia.  Polri  dipimpin  dengan  seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, mulai bertugas pada tanggal 13 Juli 2016. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat dapat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Struktur kepemimpinan Mabes Polri yaitu  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri).  Kapolri  merupakan  kepemimpinan Polri yang bertugas dan bertanggung jawab menurut instruksi Presiden.
Penangkapan  yaitu  suatu  perbuatan  penyidik  merupakan  pengekangan  kebebasan  tersangka untuk  sementara  waktu  dan  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  untuk  kepentingan  penyidikan serta penuntutan atau peradilan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU. Setiap orang yang dapat melakukan penangkapan jika pelaku kejahatan tertangkap tangan. Penangkapan Tersangka tentu saja memiliki syarat penangkapan yaitu :
1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
3. Berpijak pada landasan hukum
4. Tidak menggunakan kekerasan
Pengertian  mengenai  istilah  salah  tangkap  tidak  terdapat  dalam  KUHAP  maupun dalam peraturan perundang-undangan  lainnya.  Pengertian  dari  salah  tangkap  hanya  dapat  ditemukan  tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah  tangkap atau  kekeliruan  mengenai  orangnya  dimungkinkan  terjadi  oleh  karena  penyidik  tidak  memiliki bukti  yang  cukup  kuat  untuk  menangkap  seseorang  atau  pelaku  yang  diduga  sebagai  pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan error in persona .
Kekeliruan dalam penangkapan orang yang ditangkapatau ditahan karena terdapat kekeliruan, sedangkan seseorang yang ditangkap tersebut telahmenjelaskan bahwa dirinya bukan yang dimaksud hendak  ditangkap  dan  ditahan.  Penjelasan  berdasarkan  di  atas  dapat  dimengerti  bahwa berbagaimacam  istilah  terdapat  atau  penyebutan  terhadap  kondisi  atau  keadaan  dimana penegakhukum dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan karena saat melakukan penangkapan,penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan.
Kejadian salah  tangkap  yaitu  bukti buruknya  kinerja hukum  yang  ada  di negara  ini  , salah tangkap merupakan  tindakan  non  profesional  yang  tidak  menjalankan  aturan  dan  prinsip  yang  seharusnya dijalankan  oleh  kepolisian,  dari  mulai  mendeteksi  kejahatan,  identiikasi  korban  harus  secara  jelas sesuai prosedur yang berlaku agar tidak ada kejadian yang dapat merugikan dan membuat keresahan keluarga  terduga  tersangka.  Barang  bukti  ,  olah  tkp  dan  cara  kerja  aparatur  yang  memeriksa  dan menyelidiki  kejadian  seharusnya  tidak  mendukung  pihak  manapun  agar  dapat  menyelidiki  dengan netral tanpa mengenal dan berpihak dengan pihak manapun.
Kejadian salah tangkap lebih banyak diawali dengan fakta yang diyakini untuk menimbulkan kesan  seolah-olah  publik  percaya  pada  pelakunya  memberikan  kesan  tercapainya  aparatur  hukum yaitu  pihak  kepolisian  dalam  memecahkan  sebuah  kasus  atau  kejadian.  Intimidasi  atau  adanya rekayasa  dalam  keterangan  berita  acara  pemeriksaan  merupakan  salah  satu  alasan  mengapa seseorang dipaksa mengakui hal yang tidak dilakukannya. Lebih banyak berita yang beredar dengan adanya  penyiksaan  dan  pemaksaaan  agar  orang  yang  masih  diduga  tersangka  menjadi  seorang tersangka karena pengakuannya dan akibat adanya paksaan.

## 2. Upaya Hukum yang Ditempuh Tersangka Jika Terjadi Salah Tangkap
Salah tangkap  merupakan istilah  yang tidak ada  di KUHP maupun peraturan perundang- undangan yang lain. Salah tangkap tersangka merupakan kekeliruan dalam penangkapan orang yang  disangka sebagai  pelaku  pelanggaran  undang-undang  atau  aturan  yang  ada  ( Sebayang,  2019 ).Akibatnya upaya  hukum  dalam  kasus  ini  harusnya  tidak  berada  di  pihak  korban  yang  menjadi  korban  salah tangkap  namun  seharusnya  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  bermasyarakat  yang  seharusnya harus  menjadi  tanggungjawab  dari  aparat  berwenang  (penyidik  kepolisian).  Penangkapan  yaitu sesuatu  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  penyidik  agar  bisa  menangkap seseorang  yang  terduga  telah  melaksanakan  tindak  pidana.  Dari  ketentuan  ayat  (1)  Pasal  18  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas tertera bahwa dalam melakukan penangkapan Penyidik harus:
1. Menunjukkan surat tugas kepada tersangka bahwa ia ditugaskan untukmelakukan penangkapan.
2. Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat :
a) Identitas atau nama tersangka yang hendak ditangkap.
b) Menyebutkan alasan penangkapan, kenapa tersangka ditangkap.
c) Uraian singkat tentang perkara kejahatan yang diduga dilakukan tersangka.
d) Menyebutkan  tempat  tersangka  akan  diperiksa,  misalnya  di  Polres  Jakarta  Pusat  atau  di Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabes Polri.
Akibatnya  hukum  kasus  salah  tangkap  tersebut  harusnya  tidak  hanya  pihak  korban  yang  menjadi korban salah tangkap namun pada seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat  yang semestinya  juga  menjadi  tanggungjawab  dari  penyidik  kepolisian.  Penyidik  juga  tak berkewajiban  untuk  menyatakan  penyesalannya  ataupun  meminta  maaf  secara  tertutup  dan  secara terbuka. Tersangka juga memiliki hak , beberapa hak tersangka adalah sebagai berikut:
1. Hak dapat diperiksa, diajukan ke pengadilan,dan diadili
2. Hak agar dapat memberikan keterangan kepada hakim dan penyidik
3. Hak agar mendapat bantuan hukum dari Advoka
4. Hak agar mendapat juru bahasa
5. Hak menghubungi dokter untuk tersangka yang di tahan
6. Hak untuk dapat diberitahukan kepada keluarga
Namun  kebanyakan  hak-hak  tersangka  tidak  diindahkan,  dan  tidak  dianggap  perlu  untuk menyampaikan  hak-hak  mereka.  Sekalipun tersangka  tetap saja  merupakan  manusia  yang  memiliki hak  asasi  manusia.  Namun  kebanyakan  orang  menganggap  sesuai  kejadian  yang  dilakukan  oleh tersangka  yang  dilakukan  tidak  manusiawi  sehingga  sang  pelaku  secara  social  dihukum  oleh masyarakat  dengan  harus  menanggung  malu.  Selain  tersangka  yang  mendapatkan  sanksi  sosial, keluarga dari tersangka juga mendapatkan sanksi sosial nya , karena masyarakat akan menjauhi dan membuat malu keluarga tersangka.
Bentuk  formal  pada  perilaku  kejahatan  yaitu  peradilan  pidana.  Namun,  akan  tetapi  bukan berarti reaksi yang dilakukan dengan cara ceroboh tanpa adanya perlindungan terhadap HAM. Mulai dari hak agar disangka tidak bersalah, hak agar dapatkan bantuan hukum, hak agar tidak disiksa, dan beberapa hak lainnya ketika seseorang dinyatakan bersalah.
Kewajiban sistem  sistem  peradilan  pidana  dalam  hal ini  agar  melakukan  pemeriksaan  secara profesional,  lebih  mengedepankan  fakta  atau  bukti  yang  kuat  untuk  menyatakan  seseorang  itu bersalah  atas  suatu  kejahatan,  tujuan  pidana  itu  sendiri  dan  hak-hak  seharusnya  diterima  oleh terpidana  untuk  melaksanakan  pemidanaan  sesuai  dengan  tujuan  pidana.  Keharusan  ini  mutlak adanya  mengingat  instrumentasi  hukum  sangat  menitikberatkan  pada  kewenangan-wenangan lembaga penegak hukum dibandingkan dengan posisi tersangka, terdakwa, serta terpidana.
Suatu  tindak  pidana  terjadi  apabila,  lembaga  yang  pertama  berhadapan  langsung  di masyarakat yaitu Kepolisian, baik  yang dimaksud  sebagai  korban,  atau  saksi, serta  tersangka. Oleh karena  itu,  bahwa  lembaga  kepolisian  memiliki  tugas  terutama  agar  melindungi  keamanan  dalam negara  serta  menjadi  penegak  hukum  utama  yang  dalam  tugas  seperti  biasa  bisa  saja  juga mendapat  omongan  yang  tidak  diinginkan,  tidak  dihormati,  serta  tidak  akan  di  percayai  oleh masyarakat.
Kejadian  salah  tangkap  inilah  yang  mengakibatkan  banyaknya  pihak  kepolisian  dan departemen kepolisian yang tidak dipercaya oleh masyarakat, masyarakat lebih memilih untuk main hakim sendiri daripada melaporkan kepihak kepolisian karena tidak mempercayai kinerja kepolisian. Seharusnya  pihak  kepolisian  menyadari  dan  memperketat  tata  cara  penyelidikan  agar  tidak terjadi  kejadian  salah  tangkap,  banyak  pihak  yang  dirugikan  dengan  kesalahan  yang  terjadi  seperti kasus salah tangkap ini.
Dalam kasus pidana sebenarnya yang dicari adalah kebenaran materiil, seseorang tidak dapat dipidana  hanya  dengan  pengakuan  verbal  tanpa  ada  pembuktian  .  Korban  salah  tangkap  itu sendiri berhak  untuk  mendapatkan  pemulihan  dalam  pembersihan  nama  baik  dan  hal  lainnya  yang  dapat membantu dia dalam memulihkan keadaan dirinya.
Dalam  buku  Perundang-undangan  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  pasal  1  ayat  20  sudah dijelaskan  bahwa:  ”penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau  penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  ini  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini”.  Pasal  17  menunjukan  alasan  mengenai  penangkapan  atau  syarat  penangkapan  yaitu sebagai berikut :
a) Tindakan pidana, seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
b) Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
Yang  menunjukan  pasal  ini  agar  perintah  penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang- wenang,  tetapi  dapat  ditujukan  kepada  mereka  yang  betul-betul  melakukan  tindak  pidana.  proses penangkapan  mempunyai  konsekuensi  kesalahan  yang  cukup  besar  dikarena kekeliruan  tersebut tidak  segera  diperbaiki  maka  dari  itu  kekeliruan  tersebut  terus  berlangsung  pada  tahap-tahap berikutnya.
Upaya  hukum  tentang  pertanggungjawaban  Penyidik  Polri  jika  terjadi  salah  tangkap  saat menjalankan  tugas  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  tersangka  jika  terjadi  salah  tangkap karena  Penyidik  Polri.  Pertama,  bentuk-bentuk  sanksi  yang  terdapat  dalam  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan yaitu sebagai berikut;
1. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan fungsi Kepolisian,
Menurut  Pasal  1  Ayat  22  KUHAP  upaya  hukum  yang  dapat  di  laksanakan  yaitu,  ganti  kerugian. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah Pasal 77 poin b KUHAP, kemudian rehabilitasi  yang  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  10 KUHAP  c).  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  dibedakan  menjadi  2  yaitu tanggung  jawab  materiil,  yaitu  mengenai  sanksi  pernyataan  maaf  serta  tanggung  jawab  imateriil yakni mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan Polri. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Salah  tangkap  dapat  terjadi  karena  tindakan  nonprofesional  aparat  kepolisian  dalam  menjalankan prinsip-prinsip  kriminalisasi,  mulai  dari  mendeteksi  kejahatan,  identifikasi  korban,  tersangka  dan korelasinya  secara  ilmiah  dengan  kata  lain  terjadi  kesalahan  dalam Scientific  Crime  Investigation (penyidikan kejahatan secara ilmiah). Kedua, kebanyakan kasus salah tangkap diawali dengan fakta yang  dipolitisir  untuk  dapat  menimbulkan  kesan  seolah-olah  publik  percaya  pada  pelakunya,  atau memberikan kesan telah adanya upaya hukum yang dicapai oleh aparat hukum. Ketiga salah tangkap merupakan  penjabaran  yang  salah  dari  prinsip-prinsip  dasar  manajemen,  dengan  tidak memperhatikan profesionalitas dalam pengambilan penemuan alat bukti.

## 2. Saran
Dalam  hal  ini  saran  yang  diberikan  seharusnya  Kepolisian  harus  teliti  sehingga  hasil  dalam penyelidikan  itu  lebih  matang  dan  dapat  meminimalisir  terjadinya  akan  salah  tangkap,  selain  itu penyidik  lebih  dapat  berhati-hati  dalam  penyelidikan  atau  mencari  data.  Untuk  mencegah  dalam menanggulangi  terjadinya  salah  tangkap  maka  upaya  Direktur  Reserse  Kriminal  Umum melaksanakan  bimbingan  secara  teknik  pada  tingkat  Polda  atau  Polres  dangan  secara  langsung maupun secara tertulis dengan menggunakan telegram atau juklak.
Perlunya  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  seseorang  tersangka  yang  ternyata merupakan  korban  yang  terjadi  salah  tangkap,  maka  ia  dapat  mengajukan  upaya  hukum  berupa upaya pra peradilan. Dalam praktek dilapangan sebaiknya tersangka dipermudah dengan mengajukan upaya hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance , 2 (1), 162–176.
Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan O.C.Kaligis . Alumni Bandung.
Lathif, N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik POLRI dalam Kasus Salah Tangkap . 4 (2), 358–404.
Sebayang, S. (2019). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (2), 114–136. Sudiro, A. (2012). Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (3), 439–454.
Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas et Justitia , 5 (2), 374–398.
Tetepa, B. (2013). Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap. Journal of Lex Crimen , 2 (7), 1689–1699.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia