## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
MENAKAR PELUANG MUNCULNYA INOVASI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014
(Studi pada Hasil Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)

## Maulana Mukhlis
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran
Email : maulanamukhlis1978 @ gmail.com

## ABSTRAK
Lahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi, maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III, dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/ akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyek perubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IV pada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru dengan perubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalaman lapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/ akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyek perubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukan pengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisar pada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudah diamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyek perubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalam menjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinan sebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
sebagai ukuran atau dasar menilai porspek (peluang) munculnya inovasi daerah selain pada aspek kepemimpinan melalui penyelenggaraan diklatpim sebagai kasus dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Inovasi Daerah, Kepemimpinan, Kabupaten Pringsewu

## ABSTRACT
The birth of innovation region, as mandated by Law 23/2014 on Local Government is determined by the quality of leadership. In an effort to deliver a leader who strong and able to bring innovation, then the entire participant of Leadership Training (at all levels of echelon; I, II, III, and IV) are required to make a report of changing project/ innovation areas that have been / will be done in the region after the Leadership Training. The objectives of this study is to identify opportunities (leads) to the emergence of regional innovation in Pringsewu Regency, Lampung Province, from analyzes of thirty-three documents of region changing project  / innovations of participants in Leadership Training IV in 2014. The study used a descriptive method using a qualitative approach and relied on secondary data in form of the documents of changing project reports.
The results showed that despite the implementation of Leadership Training IV in 2014 in District Pringsewu have used the new patterns with some curriculum changes,  emphasis  of  learning  methods  on  the  aspects  of  field  experience  or  at workplace, likewise the birth of innovation for unit that has been / will be done, however there are only thirteen of thirty-three changing projects that came into the categorization of innovation variety. The changing project reports that have been resulted by participant of Leadership Training IV are still revolve around some efforts to optimize not to development. Creativity that emerged from Echelon IV was also still revolved around the optimization of administrative, which is quite possibly it has been mandated in technical rules were issued by the central government. The changing project in Leadership Training IV is more likely individual creativity when they are running their main duties in work units, as a result, it is not a leader innovation as a foundation to the emergence of innovation in the region. Certainly, there are variables or other factors to measuring  leads (opportunities) on the emergene of region innovation, beside on leadership aspect through the organization Leadership Training as the case on this study.
Keywords : Region Innovation, Leadership, Pringsewu Regency.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## PENDAHULUAN
Salah satu substansi perubahan dengan terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peluang adanya inovasi daerah. Secara khusus, inovasi daerah ini diatur dalam pasal 386-390 sebagai bagian dari bentuk pembaharuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan  pemerintahan dae- rah. Hal ini berarti akan mendorong bukan saja kepala daerah untuk berinovasi tapi juga aparatur sipil negara (ASN) di daerah untuk mengembangkan gagasan inovatif. Dalam perspektif kewenangan, peluang adanya inovasi daerah ini merupakan jawaban dari fakta keberagaman kondisi dan kemampuan daerah-daerah di Indonesia (termasuk kemampuan/kapasitas  kepala daerah dan ASN-nya) yang selama ini cenderung diseragamkan.
Penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini sampai dengan berlakunya UU 32/2004 sebenarnya juga sudah mengimplementasikan kebijakan  otonomi daerah (desen- tralisasi) namun cenderung bercirikan simetris atau setara di setiap provinsi/
kabupaten/kota; kecuali NAD, DKI Jakarta, DIY dan Papua/Papua Barat sebagai daerah yang berstatus otonomi khusus yang merefleksikan asas desentralisasi asimetris. Dalam pelak- sanaannya selama ini, kebijakan otonomi daerah masih memiliki sejumlah kelemahan, seperti: otonomi daerah hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institusional saja; perhatian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan itu, otonomi tidak disertai dengan upaya peningkatan keman- dirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai dengan alam demokrasi 1 . Model desentralisasi simetris tersebut ternyata tidak selamanya  merupakan formula yang efektif untuk memberi solusi terhadap masalah penye- lenggaraan pemerintahan, pem - bangun an dan problem sosial yang kompleks di Indonesia.
Menurut Agus Dwiyanto dalam Kumorotomo 2 melihat besarnya keragaman antar daerah, pilihan kebijakan desentralisasi seragam yang telah dilaksanakan selama satu dekade terakhir ini perlu ditinjau kembali.
1.  Johansyah dalam Safri Nugraha dkk. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah . Malang: UB Press. Hal.3
2.  Wahyudi Kumorotomo & Widaningrum, Ambar. 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Gava Media dan JMKP & MAP UGM. Hal.4
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Pertama , model desentralisasi yang seragam dalam keanekaragaman daerah yang mencolok bertentangan dengan hukum alam dan nilai yang terkandung dalam desentralisasi itu sendiri. Kedua ,  desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ketiga , model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang  efisien dan aparatur yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda- beda.
Konsep keseragaman (desentrali- sasi simetris) yang melihat daerah sebagai obyek yang harus diperlakukan sama serta hanya memiliki kewenangan yang sama dan acapkali diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terbukti meniadakan potensi inovasi yang dimiliki oleh daerah. Dinamika permasalahan publik, dinamika wilayah, tantangan globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi sebenarnya harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan  inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal tabu bahkan memunculkan ketakutan karena tidak adanya aturan yang secara khusus memungkinkan adanya inovasi tersebut.
Penyelenggaraan  pemerintahan daerah, dengan kondisi dan dinamika permasalahan daerah yang berbeda kemudian dijalankan murni dengan pendakatan ada atau tidaknya aturan yang mengatur tentang inovasi kewenangan ini. Akibatnya, penye- leng garaan pemerintahan daerah, meskipun didukung oleh keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai atau gubernur/bupati/wali- kota yang potensial tidak memberikan kontribusi positif dalam memunculkan kekhasan pengelolaan pemerintahan daerah.
Kini dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 dan ditegaskan dalam UU No. 9 Tahun 2015, pintu melakukan inovasi di daerah menjadi semakin jelas. Inilah yang ditunggu- tunggu karena undang-undang ini memahami hambatan utama inovasi yakni ketidakcukupan regulasi. Dengan asumsi bahwa inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 386 UU 23/2014), maka inisiatif inovasi daerah tersebut dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, maupun anggota masyarakat secara luas.
ASN dan pejabat  perangkat daerah sebagai bagian dari aktor yang memiliki peluang memunculkan inisiatif  inovasi selaras dengan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
keberadaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerin- tahan. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki  integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan  publik yang berkualitas bagi masyarakat dengan melakukan inovasi dan pembaruan.
UU No. 5 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa jabatan Pegawai ASN terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan  Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan-jabatan tersebut dibentuk dengan tujuan, pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing jabatan disusun saling membantu dan melengkapi, bergerak bersama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi pemerintahan yang bermuara pada terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Apabila salah satu dari jabatan tersebut tidak berkontribusi maksimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, berpotensi mempengaruhi
kinerja organisasi dan menjadi beban bagi jabatan lain. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka kualitas kepemimpinan sektor publik (pemerintahan) menjadi kata kunci yang harus diwujudkan
Kepemimpinan di sektor publik utamanya pada pemerintahan meru- pakan suatu hal yang krusial. Keber- hasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya diten- tukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. Hal ini sudah terbukti dari pengalaman negara-negara di seluruh dunia. Kemajuan negara- negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, India, dan negara lainnya yang mengalami kemajuan pesat ditentukan oleh kepemimpinan yang ada di negara tersebut. Salah satu contohnya kita dapat melihat kemajuan yang luar biasa di Singapura pada saat dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
Selanjutnya, muncul pertanyaan bagaimana melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi tersebut. Secara teoritis, Gary 3 menyatakan bahwa terdapat dua pendapat tentang pembentukan kepemimpinan. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemimpin itu
3. Gary Yulk. 2010. Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Ke-Lima . Jakarta: PT. Indeks. Hal.1
Jurnal Ilmu Pemerintahan
dilahirkan. Aliran ini mendukung pendapat adanya bakat bawaan sejak lahir dari seorang pemimpin. Pendapat kedua menyatakan bahwa pemimpin itu dapat dibentuk. Aliran ini menjelaskan pemimpin bukan merupakan bakat bawaan tetapi dapat dibentuk melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk pembentukan kemampuan kepemimpinan ini adalah melalui  pendidikan dan pelatihan (diklat).
Salah satu diklat  pembentukan dan pengembangan kepemimpinan di pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah  pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 10,11,12, dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV. Menindaklanjuti UU 23 Tahun 2015, maka mulai tahun 2014 penyelenggaran diklatpim ini mengalami perubahan pola. Perubahan pola diklatpim diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Peraturan tersebut menjelas- kan perubahan pola diklat dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penye- lenggaraan diklat serta mengha silkan gambaran tentang kreatifitas dari calon  pejabat dan inovasi dari calon pejabat tersebut tentang bagaimana kreatifitas itu dapat diimplementasikan di daerahnya.
Salah satu tujuan diklatpim
adalah untuk menghasilkan kreatifitas dan atau inovasi dari calon  pejabat yang bersangkutan serta bagaimana kreatifitas atau inovasi itu dapat diimplementasikan di daerahnya dalam bentuk laporan proyek per- ubahan selaras dengan substansi inovasi yang diatur dalam Pasal 386 UU No. 23 Tahun 2014 tentang inovasi daerah. Berkaitan dengan relevansi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peluang munculnya inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu dikaitkan dengan proyek perubahan/inovasi yang telah dihasilkan oleh para pejabat eselon IV peserta diklatpim tahun 2014 yang lalu.
Dalam  perspektif kreatifitas dan inovasi dari pemimpin siklusnya di- mulai dari munculnya ide. Kreatifitas dan  inovasi dari (calon) pejabat tersebut serta bagaimana kreatifitas itu dapat diimplementasikan di daerahnya dalam bentuk laporan proyek perubahan hakikatnya lahir dari ide. Noor (2013:113) meng- ungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai sebuah siklus terdapat empat komponen yang berperan yaitu: idea generations and discovery, idea selection,  idea implementation, and idea diffusion. Hal ini menunjukkan bahwa ide dalam bentuk laporan proyek perubahan dari seluruh peserta Diklatpim (yang notabene seluruhnya pejabat) akan sangat berpengaruh terhadap munculnya inovasi di daerah tersebut.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Karena itu, berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diutarakan pertanyaan penting yang akan di jawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana peluang munculnya inovasi daerah dari para pejabat pemerintahan eselon IV di Kabupaten Pringsewu sebagaimana ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014?

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Inovasi dan Inovasi Pemerintahan
Menurut Rogers 4 , menjelaskan inovasi sebagai “ an idea, practice, or object perceived as new by the individual . Selain itu inovasi juga tidak terlepas dari beberapa hal antara lain:
a. Pengetahuan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
b. Cara baru . Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang
untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
c. Objek baru . Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/ tangible ) maupun yang tidak berwujud ( intangible ).
d. Teknologi baru . Inovasi sangat indentik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
e. Penemuan baru . Hampir se- mua  inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.
Sedangkan Noor 5 mengingatkan inovasi  pemerintahan daerah adalah perpaduan dari lima komponen yaitu:
a. Strategy and Customers . Peme- rintahan daerah harus tahu kapan, dimana, dan bagaimana inovasi itu dilakukan
4. Everett M. Rogers. 2003. Diffusion on Inovation: Five Edition. New York: The Free Press. Hal.12
5. Irwan Noor. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah . Malang: UB Press. Hal.94
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## b.
Measures and Performance yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan
c. Process (and Infrastructure) , apakah  inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
d. People , bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
e. Technology, bagaimana peman- faatan alat dalam berinovasi tersebut
Sifat dan Jenis Inovasi Pemerintahan
Hiberman dalam Abdulhak 6 membagi sifat perubahan dalam inivasi ke dalam enam kelompok inovasi yaitu Penggantian ( substi- tution ), Perubahan ( alternation ),
Penambahan ( addition ), Penyusunan kembali ( restructturing ), Penghapusan ( elimination ), dan Penguatan
( reinforcement )
Purwanto menjelaskan bahwa terdapat empat jenis inovasi pemerintahan, yaitu 7 :
1.  Inovasi  kreatif, adalah program atau kebijakan inovasi yang rendah belum menunjukkan praktek positif di lapangan, cerdas dari segi gagasan dan berpotensi untuk menghasilkan efek langkah pendek yang positif. 2.  Inovasi strategis, adalah program atau  kebijakan inovatif yang cerdas berpotensi menghasilkan dampak jangka panajang yang positif tetapi belum terbukti implementatif di lapangan.
3.  Inovatif produktif adalah program yang cerdas dari segi gagasan, berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek yang pasif, terbukti implementasi di lapangan, namun belum cukup meyakinkan untuk jangka panjang.

## METODOLOGI
Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data sebagai usaha membatasi fokus penelitian dan mengumpulkan informasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen kualitatif dan wawancara. Dokumen- dokumen kualitatif yang dikumpulkan
6. Abdulhak, I. 2002. Metode Pembelajaran Orang Dewasa . Bandung: Cipta Intelektual. Hal.96-
97
7. M. Ngalim Purwanto. 2000. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal.4

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
adalah 33 (tiga puluh tiga) dokumen laporan proyek perubahan (inovasi) dari 33 (tiga puluh tiga) pejabat eselon IV pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu peserta diklatpim IV, serta laporan hasil evaluasi diklatpim yang disusun oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dan dua orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai peserta diklatpim IV terbaik.
Sebagai fokus penelitian, enam kategorisasi sifat inovasi, yaitu penggantian ( substitution ), perubahan ( alternation ), penambahan ( addition ), penyusunan kembali ( restructuring ), penghapusan ( elimination ), dan penguatan ( reinforcement ) serta tiga jenis  inovasi  pemerintahan akan dijadikan rujukan. Setelah tahapan pengumpulan data dilalui, dilakukan analisis data secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif tanpa menggunakan angka-angka. Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan kebenaran ide belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut untuk dapat diimplementasikan di daerah. Untuk memperoleh tingkat
kepercayaan hasil penelitian dilakukan uji validitas dengan mentriangulasi ( triangulate ) dan mengajak seorang auditor ( external  auditor ) untuk mereview keseluruhan hasil penelitian 8 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Pola Baru Pelaksanaan Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu
Diklat bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pringsewu secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua jenis diklat yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklatpim merupakan bagian dari diklat dalam jabatan. Diklatpim ini dilaksanakan untuk mencapai persya- ratan  kompetensi kepemim pinan aparatur  pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut PP Nomor 101 tersebut menyebutkan  diklatpim terdiri dari Diklatpim Tingkat IV, Tingkat III, Tingkat II, dan Tingkat I. Masing-
8. John W Creswell.2010. Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantiotatif  dan  Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.286
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
masing jenis diklatpim tersebut diperuntukkan bagi jabatan struktural eselon IV, eselon III, eselon II, dan eselon I.
Mulai Tahun 2014, penyeleng- garan  diklatpim di Kabupaten Pringsewu mengalami perubahan pola dan diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Lampung. Perubahan pola diklatpim diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV. Peraturan tersebut menjelaskan perubahan pola diklat dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas,  efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan  diklat. Beberapa alasan dilakukan perubahan pola diklatpim adalah (a) masih adanya kelemahan kurikulum, (b) metode pembelajaran kurang menekankan pada aspek pengalaman lapangan atau di tempat kerja, (c) kurangnya pembentukan karakter dan integritas, dan (d) kurangnya relevansi nyata dengan tidak munculnya inovasi bagi unit kerja.
Inti dari kompetensi kepemim- pinan dalam diklatpim tersebut adalah membentuk  pemimpin perubahan (Bahan Ajar Training of Facilitator
Diklatpim LAN Tahun 2014). Filosofi pemimpin perubahan ini diilhami oleh konsep kepemimpinan adaptif ( adaptive leadership ) yang dikem- bangkan oleh Ronald Heifetz 9 . Kebutuhan perlunya pemimpin adaptif karena adanya tantangan yang kompleks dan tidak cukupnya impro- visasi operasional untuk menghadapi tantangan perubahan yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, pemimpin perubahan yang akan dibentuk dalam diklatpim adalah pemimpin yang mampu melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di ling- kungannya. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memper- tahankan organisasi dengan tingkat kinerja yang tinggi.
Untuk membentuk pemimpin perubahan dalam diklatpim, model pembelajaran dirancang dengan sistem on/off  campuss . O n  campuss adalah model pembelajaran klasikal dengan penekanan pada penguatan wawasan kebangsaan dan integritas
9 Ronald Heifetz, Alexander Grashow, dan Marty Linski. 2009. The Practice of Adaptive Leadership Tools and Tactics for Changing Your Organization and The World. Massachusetts: Harvard Business School Publishing.hal.65

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
tetapi juga dilihat kemampuannya dalam membuat rencana perubahan/inovasi sampai dengan scenario bagaimana mengimple- mentasikan rencana perubahan/inovasi tersebut.
Dua model pembelajaran dalam diklatpim IV ini meliputi lima tahap. Kelima tahapan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi kepemimpinan peserta sebagai pemimpin yang mampu melakukan perubahan atau transformasi di tempat kerjanya;sebagaimana tergambar dalam tabel 1.
serta pembekalan kemampuan teori manajerial dan kepemimpinan. Sedangkan Off campuss adalah model pembelajaran dengan pendekatan penerapan praktik kepemimpinan secara langsung di lapangan atau di tempat kerja para peserta diklat. Praktik lapangan dilakukan untuk mengasah kemampuan peserta dalam menyusun serta mengeksekusi rencana perubahan/inovasi yang telah disusun. Dengan kata lain, peserta diklat tidak hanya dilihat kemampuannya dari segi  akademis selama on  campuss ,
Tabel 1.

## Tahapan Pembelajaran Diklatpim Pola Baru dan Kompetensi yang Diharapkan
Tahapan Model Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tahap I Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi On campuss dengan penekanan pembelajaran pada pengembangan wawasan kebangsaan dan integritas dan diagnosa kebutuhan untuk perubahan. Peserta mempunyai kemampuan • Wawasan kebangsaan dan integritas yang tinggi.
• Mendiagnosa permasalahan organisasi dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan organisasi.
Tahap II Breakthrough I (Taking Ownership)
off campuss yaitu kembali ke tempat kerjanya untuk memperdalam kebutuhan perubahan dan melakukan komunikasi dengan stakeholder . Peserta mempunyai kemampuan mendiagnosa permasalahan dan kebutuhan perubahan secara langsung di kantornya dan mengkomunikasikan kebutuhan perubahan kepada stakeholder .
Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim on campuss dengan penekanan pembelajaran pada penyusunan proposal proyek perubahan yang akan dilakukan. Peserta mempunyai kemampuan merancang perubahan yang akan dilakukan, membangun tim, dan menjalin kemitraan dengan stakeholder dalam rangka perubahan.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Tahapan Model Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tahap IV Breaktrough II (Leadership Labolatory)
off campuss , peserta mengimplementasikan proyek perubahan di tempat kerjanya.
Peserta mempunyai kemampuan eksekusi rencana, memobilisasi stakeholder, dan mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perubahan Tahap V Evaluasi on campuss , peserta mempresentasikan hasil yang telah dicapai selama implementasi proyek perubahan. Terbentuk kompetensi sebagai pemimpin perubahan atau transformasional. Sumber : Bahan Ajar pada Training of Facilitator Diklatpim, Lembaga Administrasi Negara. 2014
Implementasi kedua model pembelajaran serta kemampuan menyu sun serta mengeksekusi rencana perubahan/inovasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan pemimpin per- ubahan pada sektor pemerintah. Adanya tantangan internal di dalam peme rintahan yaitu belum optimalnya pelayanan  publik yang diberikan pemerintah serta banyaknya kebu- tuhan untuk pengembangan daerah adalah faktor utama mengapa peserta diklatpim diharuskan memiliki ke- mam puan untuk menyusun rencana perubahan/inovasi di daerahnya. Tantangan  eksternal atau dari luar daerah yakni kompetisi dengan daerah lain serta dari luar negeri yaitu globalisasi dan pasar bebas tentunya mengharuskan adanya kemampuan pemerintah sehingga memiliki daya saing yang tinggi yang diwujudkan –
salah satunya- oleh kemampuan pejabat  pemerintahan menghasilkan rencana perubahan/inovasi.
Sebagai daerah otonom baru, pelaksanaan Diklatpim IV kabupaten Pringsewu tahun 2014 merupakan diklat angkatan ke-4 sejak kabupaten ini berdiri dan diikuti oleh sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pejabat eselon IV di lingkup pemerintah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan kewenangan, diklat tersebut dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan pelaksanaan diklatpim III bagi pejabat  eselon III dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan menggabungkan peserta dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung; tidak dilakukan tiap kabupaten sebagaimana penyelenggaraan Diklatpim III.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Peluang Inovasi Daerah
Berdasarkan Hasil Proyek Perubahan
Pelaksanaan Diklatpim IV kabu- paten Pringsewu tahun 2014 dilak- sanakan selama dua bulan di kelas ( on campuss ) selama breakthrough I , dan dua bulan di tempat kerja ( off campuss ) untuk penerapan praktik dari proyek perubahan yang disusun oleh peserta diklatpim selama breakthrough II .
Membuat Proyek perubahan meru- pakan salah satu kegiatan pada penyelenggaraan  Diklatpim Tingkat IV yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada peserta  untuk
mengadakan perubahan nyata di unit kerja masing-masing.
Terdapat dua hal penting yang ditekankan oleh peserta diklatpim dalam membuat proyek perubahan yaitu menentukan kinerja organisasi yang akan ditingkatkan, dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Upaya-upaya tersebut  dituangkan ke dalam jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan peserta di unit kerja masing-masing selama breakthrough II. Proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

## Tabel 2.

## Proyek Perubahan Peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Tahun 2014
No Nama Instansi/Satuan Kerja Judul Proyek Perubahan 1 Anisa Kartika Sari Badan Kepagawaian Daerah Pengelolaan Database Pegawai Menggunakan Sistem Berbasis Teknologi 2 Muhammad Zainudin Bagian Perlangkapan, Sekretariat Kabupaten Optimalisasi Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah 3 Yuli Susanto Badan Pengelola Keuangan Daerah Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Pengendalian Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Daerah Kabupaten Pringsewu 4 Suroto Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Inventaris Milik Negara pada Kantor KPU 5 Dewi Komariyah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Penyusunan SOP Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Petugas Pengelola
Keuangan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
No Nama Instansi/Satuan Kerja Judul Proyek Perubahan 6 Mardiyanto Dinas Perindustrian dan Perdagangan Modernisasi Pembinaan Kemasan Produk Makanan dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 7 Riduan A Hafid Dinas Perhubungan Optimalisasi Pelayanan pada Terminal Gading Rejo 8 Trino Dinas Pemuda dan Olahraga Peningkatan Pembinaan dan Monitoring terhadap Para Pemuda Berprestasi Bidang Cabang Olahraga 9 Gunawan Pratama Badan Kepegawaian Daerah Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada BKD 10 Muhammad Taufik Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Mutu Pangan Melalui Sosialisasi Pembinaan terhadap para Produsen Bahan Pangan 11 Suhardiyanto Dinas Pekerjaan Umum Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian terhadap Pegawai di Lingkungan Dinas PU 12 Ani Wijayanti Kecamatan Pagelaran Optimalisasi Pengordinasiaon Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 13 Putra Aditya Gumilang Dinas Kominfo Optimalisasi Pemanfaatan Website untuk Daya Saing Daerah di Era E-Goverment 14 Marwan Kecamatan Pringsewu Barat Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 15 Kamsinah Kecamatan Gading Rejo Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 16 Adrea Marza Dinas Pekerjaan Umum Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan dan Fasilitasi Jalan dan Jembatan 17 Purwantoro Kecamatan Banyumas Optimalisasi Peran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Banyumas 18 Endaryati Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan Revisi Sistem Evaluasi Pelaporan Tenaga Penyuluh Pertanian dan Kehutanan 19 Budi Darmawan Bappeda Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan PNPM
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 No Nama Instansi/Satuan Kerja Judul Proyek Perubahan 20 Ferza Ika Mahendra Bagian Hukum Optimalisasi Pengendalian Dokumentasi Produk Hukum Menggunakan Teknologi Informasi 21 Reka Pahlevi Bagian Perencanaan Optimalisasi Pengendalian Anggaran yang Bersumber dari APBN dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2015 untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 22 Aprilia Hasbihaka Kantor Kesbangpol Pengelolaan Arsip Kepegawaian dengan Sistem Informasi Pegawai Berbasis Aplikasi KOmputer 23 Sidik Priyanto Bagian Organisasi Optimalisasi dan Pengkoordinasian LAKIP pada Sekretariat Kabupaten Pringsewu 24 Yopia Arnawatui Inspektorat Kabupaten Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Kerja Inspektorat 25 Dini Waryani BPKAD Pengelolaan Administrasi Barang di lingkungan BPKAD 26 Judi Wulyana Kecamatan Pagelaran Utara Sinkronisasi RKA Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat 27 Yeni Safitri Dinas Koperasi Pemberdayaan Koperasi yang Mempunyai Potensi untuk dikembangkan melalui Pengelolaan Manajemen Koperasi 28 Eko Dharmafitria BPMD Efektifitas Penyusunan Rencana Kerja pada Lingkungan BPMD 29 Bambang Sutrisno Kecamatan Pagelaran Optimalisasi Tata Kelola Arsip Kepegawaian 30 Nurhidayat Suralaga Sekretariat Korpri Revitalisasi Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri 31 Indra MIrza Dispenda Optimalisasi Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Pemeliharaan Pendapatan Daerah 32 Ridho Wiradinata Bagian Humas dan Protokol Akselerasi Penyampaian Berita Berbasis Teknologi 33 M. Subhan BKD Peningkatan Informasi dan Pelayanan Seleksi Penerimaan Calon Praja di Lingkungan Pemda Sumber : Laporan Hasil Diklatpim 4 Angkatan IV, 2014

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Everett M. Rogers 10 mendefinisi- kan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan Stephen Robbins 11 mende- finisikan  inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sedangkan  inovasi dalam perspektif administrasi negara adalah Proses memikirkan dan mengimpleentasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan  publik untuk memenuhi kepentingan  publik yang memiliki unsur kebaharuan serta kemanfaatan Sifat Perubahan dalam inovasi ada 6 kelompok yaitu: penggantian ( subs- titution ), perubahan ( alternation ), penambahan ( addition ), penyusunan kembali ( restructturing ), penghapusan ( elimination ), dan penguatan ( reinforcement ).
Dikaitkan dengan enam kelompok sifat inovasi tersebut, maka sebagian besar laporan proyek perubahan peserta  Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu di atas masuk kategori penambahan dan atau penguatan
dengan kata kunci “optimalisasi”. Hanya terdapat dua judul yaitu “Revisi Sistem Evaluasi Pelaporan Tenaga Penyuluh Pertanian dan Kehutanan” (judul no. 18) dan “Revitalisasi Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri” (judul no. 30) yang masuk kategori penyu- sunan kembali. Meskipun demikian, pada kasus judul no. 30 tersebut, sangat mungkin ide proyek perubahan tersebut bukan merupakan kewe- nangan  instansi (Sekretariat Korpri) karena upaya peningkatan dan pembinaan mental melalui pelatihan dan pembinaan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Korpri. Sedangkan pada sifat kategori penggantian, perubahan, dan peng- hapusan hampir tidak ditemui proyek perubahan yang relevan dengan kategori tersebut.
Secara umum, terdapat empat temuan terhadap laporan hasil proyek perubahan peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu. Pertama , kata kunci “optimalisasi” menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru masih dalam tahap dasar pelayanan.. Kata
10. Rogers, Everett M. 1983. Diffusion on Inovation: Third Edition. New York: The Free Press.
Hal.2
11. Stephen P. Robbins. 1994. Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi . Jakarta: Arcan. Hal.2

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
kunci “optimalisasi” menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan penye lenggaraan  pemerintahan ber- dasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) setiap satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, meskipun dalam perspektif  inovasi sesuai standar LAN, hal ini merupakan kreatifitas, namun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota/daerah lain yang lebih maju maka akan sangat mungkin apa yang telah dan akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu oleh para peserta  Diklatpim IV sudah pernah dilakukan oleh kabupaten/kota/daerah lain tersebut, sehingga bukan lagi merupakan inovasi. Dalam kaitan ini, penyusunan proyek perubahan inovasi juga harus mempertimbangkan peng- alaman-pengalaman daerah lain.
Kedua , pemahaman peserta diklatpim IV terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemuinya proyek-proyek perubahan yang sebenarnya bukan merupakan Tupoksi lembaganya; kecuali jika Tupoksi tersebut digeneralisir (disem- pitkan) sebagai hanya sekedar tugas individu/pegawai/aparatur sipil ne- gara. Tupoksi individu sebagai aparatur sipil negara tentu berbeda dengan Tupoksi lembaga (organisasi perangkat daerah).
Ketiga , kreatifitas yang muncul dalam proyek perubahan diklatpim IV di Kabupaten Pringsewu masih
merupakan  kreatifitas administratif misalnya dengan banyaknya judul “Penyusunan SOP (standar operasional prosedur)”. Meskipun sebenarnya terdapat tiga judul yang sudah mengarah ke modernisasi misalnya Judul Pengelolaan Database Pegawai Menggunakan Sistem Berbasis Teknologi, Optimalisasi Pengendalian Dokumentasi Produk Hukum Menggunakan Teknologi Informasi, dan Akselerasi Penyampaian Berita Berbasis Teknologi, namun judul terakhir memang merupakan Tupoksi dari SKPD tersebut sehingga juga belum seluruhnya merupakan proyek inovasi. Selain implementasi dari proyek perubahan tersebut membu- tuhkan dukungan prasayarat tekno- logi, dalam perspektif administratif, masih sangat mungkin bahwa proyek perubahan yang diusulkan/dilakukan dalam bentuk SOP tersebut sudah diatur secara khusus dalam peraturan- peraturan yang lebih tinggi. Namun, karena sebelumnya tidak dilakukan kajian regulasi terhadap usulan proyek perubahan, hal ini belum dapat diketahui.
Keempat , dalam perspektif krea- tifitas, secara internal di kabupaten Pringsewu, proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu sebagian besar sebenarnya telah memenuhi kriteria sebagai sebuah kreatifitas (melakukan sesuatu yang belum dilakukan ASN lain di Kabupaten Pringsewu). Namun dalam  perspektif lahirnya inovasi daerah Kabupaten Pringsewu dari
Jurnal Ilmu Pemerintahan
proyek perubahan tersebut belum menunjukkan potensi yang besar untuk muncul.

## Peluang Inovasi Daerah Berdasarkan Hasil Proyek
Perubahan
Selanjutnya, dengan mengguna- kan tiga kategorisasi jenis inovasi
(kreatif, strategic, dan produktif), dari tigapuluh tiga laporan hasil proyek perubahan peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu tahun 2014 dapat dikategorisasikan ke dalam pengelompokan sebagaimana tabel 3.
Tabel 3.

## Kategorisasi Jenis Inovasi dari Proyek Perubahan Peserta Diklatpim IV
Jenis Inovasi Proyek Perubahan Good Good No Judul Gagasan Praktik Efek Jangka Pendek Efek Jangka Panjang Kreatif 3 Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Pengendalian Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Daerah Kabupaten Pringsewu V - V - 4 Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Inventaris Milik Negara pada Kantor KPU 13 Optimalisasi Pemanfaatan Website untuk Daya Saing Daerah di Era
E-Goverment
20 Optimalisasi Pengendalian Dokumentasi Produk Hukum Menggunakan Teknologi Informasi
22 Pengelolaan Arsip Kepegawaian dengan Sistem Informasi Pegawai Berbasis Aplikasi Komputer
30 Revitalisasi Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri
31 Optimalisasi Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Pemeliharaan Pendapatan Daerah Strategik 1 Pengelolaan Database Pegawai Menggunakan Sistem Berbasis Teknologi V - V V 2 Optimalisasi Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah
18 Revisi Sistem Evaluasi Pelaporan Tenaga Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
19 Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan PNPM
26 Sinkronisasi RKA Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
32 Akselerasi Penyampaian Berita Berbasis Teknologi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Jenis Inovasi Proyek Perubahan Good Good No Judul Gagasan Praktik Efek Jangka Pendek Efek Jangka Panjang Produktif 6 Modernisasi Pembinaan Kemasan Produk Makanan dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen V V V - Lainnya (Tidak Termasuk Ketiganya) 5 Penyusunan SOP Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Petugas Pengelola Keuangan - - - - 7 Optimalisasi Pelayanan pada Terminal Gading Rejo**) 8 Peningkatan Pembinaan dan Monitoring terhadap Para Pemuda Berprestasi Bidang Cabang Olahraga 9 Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada BKD 10 Peningkatan Mutu Pangan Melalui Sosialisasi Pembinaan terhadap para Produsen Bahan Pangan 11 Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian terhadap Pegawai di Lingkungan Dinas PU 12 Optimalisasi Pengordinasiaon Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 14 Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 15 Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 16 Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan dan Fasilitasi Jalan dan Jembatan 17 Optimalisasi Peran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Banyumas 21 Optimalisasi Pengendalian Anggaran yang Bersumber dari APBN dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2015 untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 23 Optimalisasi dan Pengkoordinasian LAKIP pada Sekretariat Kabupaten Pringsewu 24 Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Kerja Inspektorat 25 Pengelolaan Administrasi Barang di lingkungan BPKAD 27 Pemberdayaan Koperasi yang Mempunyai Potensi untuk dikembangkan melalui Pengelolaan Manajemen Koperasi 28 Efektifitas Penyusunan Rencana Kerja pada Lingkungan BPMD 29 Optimalisasi Tata Kelola Arsip Kepegawaian
33 Peningkatan Informasi dan Pelayanan Seleksi Penerimaan Calon Praja di Lingkungan Pemda
Sumber : Analisis Hasil Wawancara & Review Auditor Eksternal
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Makna jenis Inovasi  kreatif adalah program atau kebijakan inovasi yang rendah belum menunjukkan praktek positif di lapangan, cerdas dari segi gagasan dan berpotensi untuk menghasilkan efek langkah pendek yang positif. Makna inovasi strategis adalah program atau kebijakan inovatif yang cerdas berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang yang positif tetapi belum terbukti implementatif di lapangan. Makna inovatif produktif adalah program yang cerdas dari segi gagasan, berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek yang pasif, terbukti implementasi di lapangan, namun belum cukup meyakinkan untuk jangka panjang. Sedangkan makna lainnya (tidak termasuk ke dalam tiga jenis inovasi) berarti proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu bukan merupakan pembaruan suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi; baik dalam pengertian Everett M. Rogers maupun Stephen Robbins di atas.
Sebanyak 7 (tujuh) jenis proyek perubahan masuk kategori kreatif karena belum menunjukkan praktek positif di lapangan, cerdas dari segi gagasan dan berpotensi untuk menghasilkan efek langkah jangka pendek yang positif. Mengapa tidak bisa mencapai manfaat jangka
panjang? Karena gagasan tersebut dengan sendirinya tidak bisa diimple- mentasikan apabila terjadi tiga keadaan, yaitu apabila sistem peng- gajian (judul 3 dan 31) yang ditetapkan oleh  pemerintah pusat mengalami perubahan struktur, apabila prsyarat pendukung (fasilitas hardware dan software ) tidak tersedia (judul 13,20,22), serta lembaga daerah yang ada sebagai subyek dan obyek inovasi berubah kedudukan atau mengalami restrukturisasi oleh kewenangan pe- me rintah pusat (judul 4).
Sebanyak 5 (lima) judul proyek perubahan peserta Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu masuk kategori inovatif yang bermanka cerdas dalam sisi gagasan, berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang yang positif tetapi belum terbukti implementatif di lapangan karena baru akan dilaksanakan. Temuan menarik justru terlihat pada terjadinya kesenjangan antara  inovasi yang masuk kategori inovasi jenis produktif dengan proyek perubahan yang tidak masuk ke dalam ketiga jenis inovasi yang ada. Hanya terdapat 1 (satu) jenis proyek perubahan yang masuk inovasi jenis produktif, sebaliknya terdapat 20 (dua puluh) proyek perubahan yang tidak masuk dalam kategori inovasi karena seluruhnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat kerja daerah di mana peserta Diklatpim IV mengabdi selama ini (asal instansi).

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Apabila munculnya inovasi daerah sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 386-390 mengan- dalkan ukuran dari munculnya kreatifitas peserta Diklatpim IV (fokus kriteria kepemimpinan unit pemerintahan), maka untuk kasus di Kabupaten Pringsewu inovasi daerah tersebut masih belum akan terjadi. Dikaitkan dengan enam kelompok inovasi, sebagian besar proyek perubahan peserta Diklatpim IV Kabu paten Pringsewu (14 judul) hanya masuk kategori penambahan dan atau penguatan dengan kata kunci “optimalisasi”. Sedikit judul (hanya 2 judul) yang masuk kategori penyu- sunan kembali. Sedangkan pada kate- gori penggantian, perubahan, dan penghapusan hampir tidak ditemui jenis proyek perubahan yang relevan.
Proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklat masih berkisar pada upaya optimalisasi, bukan pengembangan. Artinya, upaya tersebut sangat mungkin sudah dijalankan di tempat (kabupaten/kota/ provinsi) lain apabila dilakukan kajian pembanding. Selain itu, kreatifitas yang muncul dalam laporan proyek perubahan sebagian besar pejabat eselon IV juga masih berkisar pada optimalisasi administratif yang juga sangat mungkin hal tersebut sudah diamanatkan dalam sekian banyak
aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat) apabila dilakukan kajian regulasi. Oleh karena itu, proyek perubahan dalam Diklatpim IV hanya merupakan kreatifitas individu dalam menjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan  inovasi pada unit kerja sebagai dasar munculnya inovasi daerah sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 .
Bahkan, Hanya terdapat 1 (satu) jenis proyek perubahan yang masuk inovasi jenis produktif, sebaliknya terdapat 20 (dua puluh) proyek perubahan yang tidak masuk dalam kategori  inovasi karena seluruhnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat kerja daerah di mana peserta Diklatpim IV mengabdi selama ini (asal instansi). Temuan tersebut membuktikan bahwa hasil proyek perubahan/inovasi dari peserta  Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu belum bisa menjadi gam- baran sebagai latar belakang proyeksi munculnya  inovasi daerah melalui faktor ide/gagasan kepemimpinan daerah.

## Saran
Penyelenggaraan
Diklatpim bukan merupakan satu-satunya faktor untuk menilai porspek (peluang) munculnya  inovasi daerah. Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dari penelitian ini. Oleh karena itu, secara akademik, tentu
Jurnal Ilmu Pemerintahan
terdapat variabel-variabel atau faktor- faktor lain sebagai ukuran atau dasar menilai porspek (peluang) munculnya inovasi daerah, selain pada aspek kepemimpinan melalui penyeleng- garaan diklatpim sebagai kasus dalam penelitian ini.
Selain itu, melakukan kajian pembanding dengan hasil proyek perubahan di kabupaten/kota lain serta melakukan kajian regulasi terhadap usulan proyek perubahan peserta  Diklatpim perlu dilakukan untuk menilai unsur kebaruan terhadap kreatifitas sehingga seleksi jenis  inovasi dapat dilakukan sejak para peserta mengajukan judul proyek perubahan. Selain itu, pasal 387 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada 8 prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan  konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu secara praktis, delapan prinsip tersebut seyogyanya juga menjadi dasar dalam perumusan dan atau persetujuan proyek perubahan/inovasi daerah bagi penyelenggara  Diklatpim terhadap peserta Diklatpim.

## PUSTAKA RUJUKAN
Abdulhak, I. 2002. Metode Pembe- lajaran Orang Dewasa . Bandung: Cipta Intelektual.
Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantiotatif
dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Heifetz, Ronald, Alexander Grashow, dan Marty Linski. 2009. The Practice of Adaptive Leadership Tools and Tactics for Changing Your Organization and The World. Massachusetts: Harvard Business School Publishing.
Kumorotomo, Wahyudi & Wida- ningrum, Ambar. 2010, Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Gava Media dan JMKP & MAP UGM.
Noor, Irwan. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah . Malang: UB Press.
Nugraha, Safri dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: CLGS-FH Universitas Indonesia.
Purwanto, M. Ngalim. 2000. Prinsip- Prinsip dan Teknik Evaluasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Struktur Desain dan
Aplikasi . Jakarta: Arcan.
Rogers, Everett M. 1983. Diffusion on Inovation: Third Edition. New York: The Free Press.
Rogers, Everett M. 2003. Diffusion on Inovation: Five Edition. New
York: The Free Press. Yulk, Gary. 2010. Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Ke- Lima . Jakarta: PT. Indeks.