## JurnalEcogen
Universitas Negeri Padang
Vol. 6 No. 1 2023 Page 14-25

## Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun
Wico Jontarudi Tarigan 1* , Djuli Sjafei Purba 2 & Mahaitin H Sinaga 3
123 Universitas Simalungun *Corresponding author, e-mail: ico180285@gmail.com
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

## PENDAHULUAN
Dalam  mencapai  tujuan  nasional,  semua  wilayah  negara  bekerja  sama  untuk membangun  negara..  Agar  UUD  1945  dapat  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan nasional,  maka  harus  ada  pemerataan  hasil  pembangunan  (Mahadiansar,  et  al,  2020). Pembangunan  adalah  usaha  yang  disengaja  oleh  suatu  masyarakat  untuk  memajukan kesejahteraannya. Keinginan masyarakat untuk kesejahteraannya sendiri adalah hal yang wajar (Yorisca, 2020). Distribusi pendapatan dan kekayaan pada kenyataannya tampak tidak adil dan tidak  merata,  yang  berdampak  pada  pertumbuhan  penduduk  miskin  (Aprianto,  2017). Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  yang  dilaksanakan  melalui  asas  desentralisasi  dan

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Received 31 Maret 2023 Accepted  17 April 2023
Published 18 April 2023
Keywords : Financial Management, Government Expenditure, Community
Income DOI : http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.1447 4 In order to create public welfare and be able to enhance community  welfare,  the  government  must  be  able  to manage  the  available  resources. This  study  was conducted  to  determine  the  impact  of  government spending  and  budget  management  on  the  income  of residents  in  Simalungun  Regency.  Data  were  gathered for this study using the purposive sampling technique to obtain  secondary data for each variable. Multiple linear regression  is  the  data  analysis  method  employed,  and the F test and t test are used to examine the significance of  the  effect  jointly.  The  partial  regression  coefficients are  tested  using  the  t  test. The  heteroscedasticity  test, multicollinearity  test,  and  autocorrelation  test  were  all performed as part of the standard assumption test. The results  of  this  study  demonstrate  that  budget management  and  government  expenditure  have  a positive  and  significant  impact  on  people's  incomes concurrently  and  in  part.  In  this  study,  these  two variables  correctly  predicted  the  income  of  Simalungun Regency  residents  96%  of  the  time,  with  the  remaining 4%  being  influenced  by  additional  variables  not included in the research model.
menyangkut  pemberian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan pengelolaan  keuangan  daerah,  merupakan  lambang  pembangunan  daerah  di  Indonesia. Perbedaan  regional  dalam  kemajuan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pendapatan  per  kapita  ada (Noviar, 2021).
Kemampuan  unit  kerja  untuk  berhasil  mengelola  anggarannya  merupakan  tanda bahwa kinerjanya secara keseluruhan baik (Miharto, 2020). Transparansi pengelolaan keuangan dan  anggaran  di  lembaga  publik,  termasuk  Pemerintah  Daerah,  diperlukan  sejak  tahap perencanaan  hingga  pelaksanaan  anggaran  akhir.  Kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  dapat  ditentukan  dari  tingkat  kemandirian,  efektivitas,  dan  efisiensi  daerah yang  diukur  dari  keberhasilan  keuangannya  (Krisniawati,  2021).  Organisasi  publik  harus akuntabel  jika  ingin  menjadi  landasan  pembenaran  bagi  semua  pihak  (stakeholders),  internal dan eksternal, yang berkepentingan untuk menilai operasi dan hasil organisasi publik (Herizal, Mukhrijal, & Wance, 2020); (Wicaksono, 2015) Kebijakan, inisiatif, dan proses dievaluasi untuk akuntabilitas publik, serta kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum (Martini, Arimbi, & Sari, 2020).
Pemerintah  daerah  memiliki  kekuasaan  di  bawah  sistem  pemerintahan  saat  ini  untuk mengembangkan  daerahnya  masing  -  masing  (Yuliastuti  &  Riharjo,  2020).  Pengeluaran pemerintah memperhitungkan pengeluaran yang diperlukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan  yang  menuntut  pembelian  barang  dan  jasa  (Wijanarkow,  2020).  Setiap  daerah berusaha  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonominya  dan  menjadikannya  tujuan ekonominya  karena  pertumbuhan  ekonomilah  yang  pada  akhirnya  menentukan  keberhasilan ekonomi jangka panjang suatu daerah (Kurniawan,  Militina, & Suharto, 2018). Suatu kegiatan yang  dapat  dibiayai  dengan  dana  negara  atau  daerah  dapat  dilaksanakan  dengan menggunakan  anggaran  sebagai  dasar  pelaksanaannya  dalam  akuntansi  pemerintahan  (Emu, 2018).  Anggaran  digunakan  oleh  badan  legislatif  dan  eksekutif  pemerintah  sebagai  instrumen politik  untuk  berkomitmen  membelanjakan  uang  publik  untuk  tujuan  tertentu  (Ramadhani  & Setiawan,  2019).  Dalam  upaya  mewujudkan  sistem  pengelolaan  anggaran  yang  dapat memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  banyak,  berbagai  undang-undang  dan perangkat  hukum  telah  dibuat  dan  diberlakukan  hingga  saat  ini  (Halim,  2012).  Kinerja organisasi  sepanjang  waktu  dapat  dinilai  dengan  menggunakan  anggaran  yang  direncanakan dengan baik (Delia, et al, 2021)
Penganggaran  adalah  proses  politik  dalam  organisasi  sektor  publik,  dan  publik  harus diberi  tahu  agar  dapat  dikritik,  diperdebatkan,  dan  diberikan  pendapat  (Mardiasmo,  2004). Menurut penelitian sebelumnya, terdapat hubungan  yang positif dan signifikan antara politik anggaran  dengan  penyerapan  anggaran  (Sanjaya,  et  al,  2018).  Alat  utama  pemerintah  daerah untuk  melaksanakan  kebijakan  adalah  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  mengesahkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  dan  berfungsi  sebagai  rencana  keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Efriza & Supena, 2021). Seberapa mudah konsumen memperoleh fakta  dan  informasi  keuangan  yang  benar  menentukan  tingkat  tanggung  jawab  dan transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Rahma,  2017).  Sistem  akuntansi  keuangan
daerah,  penting  untuk  berbagi  informasi  dan  meningkatkan  efisiensi  pemerintah  daerah (Mulyanto, Budiman, & Fahmi, 2021). Sesuai dengan kewenangan yang diperoleh, pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  yang  mandiri  untuk  mengendalikan  dan  mengelola pemerintahan  dalam  hal  membuat  dan  menggunakan  anggaran,  memutuskan  struktur administrasi,  dan  menyusun  dan  melaksanakan  kontrol  internal  (Suyono,  2020).  Anggaran adalah  deskripsi  kinerja  berbasis  keuangan  yang  diantisipasi  untuk  dicapai  selama  periode waktu tertentu. Ini memberikan informasi tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendanai  proyek  serta  pengeluaran  yang  terkait  dengan  kegiatan  yang  diantisipasi  (Gagola, Sondakh, & Warongan, 2017)
Bergantung pada susunan ekonomi daerah, pengeluaran daerah dapat mencakup biaya staf, biaya komoditas, hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja daerah dipecah menjadi  kegiatan  seperti  pembangunan  perumahan  dan  infrastruktur  publik,  serta  belanja untuk  hal-hal  seperti  pariwisata,  infrastruktur  publik,  keagamaan,  pendidikan,  dan perlindungan sosial. Pengeluaran pemerintah Indonesia terutama dibagi menjadi pengeluaran rutin  dan  pengeluaran  pembangunan  pada  neraca  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (Kosali, 2021). Menurut (Sukirno, 2016) Pengeluaran oleh pemerintah mengacu pada pembelian barang  dan  jasa  serta  pembiayaan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan penyelenggaraan  pemerintah.  Ada  dua  kategori  teori  yang  dapat  digunakan  untuk mengkategorikan pengeluaran pemerintah: teori makro dan teori mikro (Pateda, Masinambow &  Rotinsulu,  2019).  Menurut  Bastian  dalam  (Saputra,  Suwendra  &  Yudiaatmaja,  2016) Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  rencana  kerja  tahunan  pemerintah  daerah yang  memerlukan  pembayaran  tunai,  difokuskan  untuk  mencapai  tujuan  kesejahteraan masyarakat. Pendapatan akan berdampak pada konsumsi, dan biasanya terlihat bahwa ketika pendapatan  meningkat,  kekhawatiran  tentang  kualitas  barang  yang  dikonsumsi  juga  ikut meningkat (Nababan, 2013).
Sumber  otonomi  daerah  sangat  bergantung  pada  peran  yang  akan  dimainkan  oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yusmalina et al, 2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDB), yang  mencakup  semua  pendapatan  yang  dihasilkan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri melalui tenaga kerja produktif, adalah nilai pasar dari semua produk dan jasa jadi yang diproduksi  dalam  suatu  perekonomian  selama  periode  waktu  tertentu  (Asmuruf  et  al,  2015). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang  menunjukkan  perkembangan  ekonomi  daerah  dan  peningkatan  pendapatan  rata  -  rata. Rendahnya  kemampuan  pemerintah  untuk  mengumpulkan  pendapatan  daerah  lebih  lanjut ditunjukkan oleh ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk pendanaan (Weley,  Kumenaung,  &  Sumual,  2019).  Jumlah  pendapatan  yang  dihasilkan  setelah  membagi total  pendapatan  nasional  dengan  jumlah  penduduk  berfungsi  sebagai  ukuran  kesejahteraan penduduk  (Tarigan,  2020).  PDRB  adalah  metrik  yang  digunakan  dalam  perencanaan  dan pengambilan  keputusan  untuk  menilai  seberapa  baik  pemerintah  menggunakan  sumber  daya yang tersedia (Juniarsih, 2021).
(Sendow,  Rotinsulu,  &  Kawung,  2019),  Kesimpulan  analisis  menunjukkan  bahwa Alokasi  Pengeluaran  Langsung  secara  signifikan  dan  menguntungkan  mempengaruhi  PDRB.
Pertumbuhan  belanja  langsung  akan  menghasilkan  peningkatan  PDRB.  Berlawanan  dengan alokasi biaya tidak langsung, hal ini berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap produk domestik  regional  bruto  (PDRB)  Kota  Manado  (Sendow  et  al.,  2019)  Pengeluaran  pemerintah, tenaga  kerja,  dan  investasi  semuanya  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia (Pamungkas,  2010)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Manajemen  Anggaran  dan  Kinerja Puskesmas  Kajian  di  Puskesmas  Danurejan  I  Yogyakarta,  dalam  rangka  mensosialisasikan tujuan  pelayanan  Puskesmas  Danurejan  I  Yogyakarta,  penelitian  ini  menganalisis  program subsidi pemerintah. Bagian ini juga mengkaji seberapa baik Puskesmas mengelola anggarannya dari  tahun  2007  hingga  2009.  Pembentukan  Kabupaten  Simalungun  tersebut  menyebabkan perubahan  struktur  ekonomi  secara  menyeluruh,  yang  meliputi  :  pembagian  luas  wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi  wilayah, serta sektor pemerintahan.  Dari  aspek  ekonomi,  seyogyanya  pembetukan  Kabupaten  Simalungun  juga dapat  mendorong  kemandirian  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  daerahnya melalui  optimalisasi  dan  pengelolaan  sumber  -  sumber  anggaran  daerah  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan pendapatan  masyarakat). Tujuan penelitian dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  pengelolaan  anggaran  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun

## METODE PENELITIAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuantitas laporan data PDRB, belanja daerah, dan realisasi penggunaan APBD Kabupaten Simalungun. Purposive sampling, atau  memilih  sampel  untuk  penelitian  ini  berdasarkan  kriteria  atau  perhatian  tertentu. Pengambilan  sampel  penelitian  menggunakan  informasi  dari  Kantor  BPS  Kabupaten Simalungun,  Kantor  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Simalungun,  Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun, dan data Bappeda Kabupaten Simalungun.

## Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel
Variabel Pengertian Indikator Pengelolaan Anggaran Pemerintah (X 1 ) Semua kegiatan secara bersama-sama, termasuk pengawasan daerah, pelaporan  dan  pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi. Pemerintah daerah harus  berpegang  teguh  pada  asas penganggaran  sektor  publik  dalam mengelola  keuangan  dan  anggaran daerah. Realisasi Anggaran Kabupaten     Simalungun 2010 – 2019. Pengeluaran Pemerintah (APBD) (X 2 ) Peraturan  daerah  mengamanatkan anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  sebagai  rencana  keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD Anggaran Kabupaten Simalungun  2010 – 2019.
Pendapatan Masyarakat (PBDR) (Y) Total  pengeluaran  domestik  untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam  negeri,  total  pendapatan domestik yang mencakup pendapatan  dari  faktor  produksi milik  asing,  atau  nilai  pasar  dari semua  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  dalam  perekonomian dalam periode waktu tertentu PDRB Kabupaten Simalungun 2010 – 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Linear Berganda

## Tabel 2. Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1            (Constant) Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah 6011057.416 725789.511 8.282 .000 1.665E-6 .000 .158 6.308 .000 7.285E-6 .000 .824 5.773 .001
a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
Hal ini terbukti dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS persamaan regresi. Persamaan regresi berikut dibuat:
Y = 6011057.416 + 1.665E-6 X1 + 7.285E-6 X2 + e Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Nilai  pendapatan  masyarakat  di  Kabupaten  Simalungun  ditunjukkan  positif  dengan konstanta  601.1057.416  sebelum  dipengaruhi  oleh  variabel  pengelolaan  anggaran  dan belanja pemerintah
b. Mengingat  variabel  independen  lainnya  dianggap  konstan,  koefisien  b1  =  1,665E-6 menunjukkan  bahwa  peningkatan  nilai  pengelolaan  anggaran  pemerintah  (X 1 )  akan menghasilkan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sebesar  1,665E-6.  Koefisiennya  positif, menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara  pendapatan  masyarakat  dengan  seberapa baik  pemerintah  mengelola  anggarannya  di  Kabupaten  Simalungun.  Semakin  tinggi pendapatan  penduduk  di  Kabupaten  Simalungun  maka  semakin  baik  pula  pengelolaan anggaran pemerintah yang ada.
c. Dengan  asumsi  semua  variabel  independen  lainnya  tetap  konstan,  koefisien  b2  =  7,285E-6 menunjukkan  bahwa  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  (X 2 )  sebesar  1  poin  akan menyebabkan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sebesar  7,285E-6.  Koefisien  positif menunjukkan  hubungan  positif  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pendapatan
masyarakat; semakin banyak uang yang dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Simalungun maka semakin besar pula pendapatan penduduknya
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Tabel 3. Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1            (Constant) Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah 6011057.416 725789.511 8.282 .000 1.665E-6 .000 .158 6.308 .000 7.285E-6 .000 .824 5.773 .001 a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
Menurut  hipotesis  pertama,  pengelolaan  anggaran  pemerintah  meningkatkan pendapatan  penduduk  Kabupaten  Simalungun. “ Berdasarkan  hasil  perhitungan  data  yang dilakukan  dengan  program  SPSS  diperoleh  nilai  thitung  sebesar  6,308  dan  jika  dibandingkan dengan  nilai  t tabel sebesar  1,812,  t hitung >  t tabel ,  dan  tingkat  signifikansi  yang  dicapai  lebih  kecil sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). ”
“ Akibatnya,  H0  diabaikan  dan  Ha  diterima,  yang  menunjukkan  bahwa  pengelolaan anggaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  pendapatan  penduduk Kabupaten  Simalungun  karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai  t hitung melebihi nilai t tabel .
Hipotesis  kedua  menyebutkan    bahwa    pengeluaran  pemerintah    berpengaruh  positif terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan  program  SPSS  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  t hitung sebesar  5.773  dan  jika dibandingkan  nilai  t tabel 1.812,  maka  t hitung >  t tabel dan tingkat  signifikansi  yang  diperoleh  lebih besar  dari  0.05  (0.001  <  0.05).  Ini  berarti  H0    ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  pengeluaran pemerintah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun karena nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. ”
Uji F Tabel 4. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1            Regression Residual Total 42935017922113.050 2 21467508961056.523 84.834 .000b 1771375715726.952 7 253053673675.279 44706393637840.000 9
a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengelolaan Anggaran Pemerintah Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
“ Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  (pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah) memiliki signifikansi F hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi  0,05,  dan  nilai  F hitung yang  diperoleh  lebih  besar  dari  nilai  F tabel (84,834  >  4,74). ” Dengan demikian temuan analisis menunjukkan bahwa variabel bebas (pengelolaan anggaran dan  belanja  pemerintah)  secara  bersama  -  sama  berpengaruh  besar  terhadap  pendapatan penduduk Kabupaten Simalungun.
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 5.  Koefisien Determinasi (R
2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1  df2 Sig. F Change 1 .980a .960 .949 503044.405 .960 84.834 2 7 .000
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengelolaan Anggaran Pemerintah
b. Dependent Variable  Pendapatan Masyarakat
“ Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan analisis regresi menghasilkan koefisien R 2 sebesar  0,960  yang  berarti  bahwa  96  %  variasi  seluruh  variabel  independen  (pengelolaan anggaran  dan  belanja  pemerintah)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  dependen  (pendapatan masyarakat),  dengan  sisa  4  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini. ”
Tabel 6. Kriteria Tingkat Hubungan Antar Variabel
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,00 Sangat Kuat
Sumber : (Sugiyono, 2013)
Nilai  R 2 sebesar  0,960  yang  menunjukkan  bahwa  hubungan  faktor  pengelolaan anggaran  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pendapatan  masyarakat  di  Kabupaten Simalungun memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, sesuai dengan tabel kriteria tingkat hubungan antar variabel.
Variabel  Pengelolaan  Anggaran  (X 1 )  dan  Pengeluaran  Pemerintah  (X2)  terhadap Pendapatan Masyarakat Kabupaten Simalungun diperoleh nilai F hitung 84,834 > F tabel yang berarti bahwa  variabel  Pengelolaan  Anggaran  (X 1 )  dan  Pengeluaran  Pemerintah  (X 2 )  berpengaruh secara  simultan  (bersama)  terhadap  pendapatan  masyarakat  Kabupaten  Simalungun.  Hal  ini diketahui  berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  pengujian simultan.  Dan  dari  uji  koefisien  determinasi  diketahui  bahwa  pengelolaan  anggaran  (X 1 )  dan belanja  pemerintah  (X 2 )  berpengaruh  sebesar  96  %  (sama  dengan  koefisien  determinasi) terhadap  pendapatan  masyarakat  Kabupaten  Simalungun  (Y),  dengan  sisa  4  %  pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain di luar model regresi.
Temuan penelitian ini sejalan dengan teori dan kerangka konseptual yang menyatakan bahwa  pengelolaan  belanja  dan  anggaran  pemerintah  berdampak  positif  dan  signifikan terhadap  pendapatan  masyarakat.  Variabel  pengelolaan  anggaran  pemerintah  (X 1 )  diperoleh koefisien  sebesar  1,665E-6,  t hitung 6,308  >  t tabel 1,812  yang  artinya  jika  variabel  pengelolaan anggaran  pemerintah  meningkat  maka  akan  mempengaruhi  pendapatan  masyarakat Kabupaten Simalungun sebesar 1,665E-6 dan signifikan karena t hitung > t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05) berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan  pengujian  parsial.  Hasilnya,  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan anggaran  pemerintah  di  Kabupaten  Simalungun  memberikan  dampak  yang  menguntungkan dan  cukup  besar  terhadap  pendapatan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang mengatakan bahwa agar pengelolaan anggaran daerah dapat dilaksanakan, semua lapisan dan lapisan masyarakat harus dilibatkan. Selain itu, karena pemerintah daerah lebih paham dengan hasil yang diharapkan, mereka harus diberi wewenang untuk menangani dana daerah. Hal ini akan  membatasi  peran  pemerintah  hanya  sebagai  katalisator  dan  fasilitator.  mencapai  tujuan pembangunan.  Sebagai  katalis  dan  fasilitator,  pemerintah  jelas  dituntut  untuk  menyediakan berbagai  sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam  rangka  mencapai  pembangunan berkelanjutan karena lebih mengetahui maksud dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.
Variabel Pengeluaran Pemerintah (X 2 ) diperoleh koefisien sebesar 7,285E-6, t hitung 5,772 > t tabel 1,812  yang  artinya  jika  variabel  Pengeluaran  Pemerintah  meningkat  maka  akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun sebesar 0,890, menurut hasil  perhitungan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  pengujian  parsial.  Dengan  kata  lain pendapatan  masyarakat  di  Kabupaten  Simalungun  akan  meningkat  sejalan  dengan peningkatan  pengeluaran  pemerintah  dalam  hal  ini  belanja  pemerintan  (APBD)  Kabupaten Simalungun.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  publik  meningkatkan  pendapatan masyarakat dalam jangka panjang dan pendek.

## SIMPULAN
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Simalungun  diharapkan  dapat  memanfaatkan  seluruh sumber  daya  yang  ada,  termasuk  anggaran  yang  ada,  semaksimal  mungkin  dengan pengelolaan  anggaran  pemerintah  yang  baik,  efektif,  dan  efisien.  Beberapa  hal  yang  harus dilakukan  agar  anggaran  pemerintah  dapat  dikelola  dengan  baik,  antara  lain  pemanfaatan sumber  daya  yang  ada  untuk  mendukung  proyek-proyek  yang  berwawasan  lingkungan, khususnya  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  ( community income ).  Menurut temuan  penelitian  ini,  pengeluaran  pemerintah  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap pendapatan  rumah  tangga  di  Kabupaten  Simalungun.  Dalam  membuat  anggaran  dan mendistribusikan  sumber  daya,  Pemerintah  Kabupaten  Simalungun  harus  secara  serius  dan serius  mengevaluasi  konsekuensi  dari  situasi  ini.  Untuk  memastikan  bahwa  pengeluaran tersebut  benar-benar  mengarah  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah daerah harus dapat lebih efektif mendistribusikan dan mengelola anggaran belanja pemerintah dan  mengoptimalkannya  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah.  Orang  miskin  menjadi  sasaran utama karena tindakan pemerintah tidak mempengaruhi mereka.
Karena  kesehatan  manusia  juga  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  lokal  yang bersangkutan,  pemerintah  daerah  harus  memprioritaskan  peningkatan  alokasi  anggaran, terutama  untuk  sektor  kesehatan  dan  pemberdayaan  daerah  pedesaan.  Penyaluran  anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan harus memperhatikan kebutuhan daerah dan kreatif, serta kemauan politik dan komitmen pemerintah untuk  mengalokasikan dana dengan cara  yang  akan  meningkatkan  kesejahteraan  daerah.  Untuk  lebih  meningkatkan  efektivitas pemerintah  daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Simalungun  berencana  menerapkan  anggaran berbasis  kinerja  dan  mengefektifkan  belanja  administrasi  saat  ini.  Selama  ini  berlangsung, penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  akan  memungkinkan  untuk  mengidentifikasi  metrik atau indikator pencapaian tujuan dan sasaran entitas pemerintah daerah.

## REFERENSI
Aprianto,  N.  E.  K.  (2017).  Kebijakan  Distribusi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Islam. Jurnal Hukum Islam , 73 – 96. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693
Andirfa,  M.,  Basri,  H.,  &  Majid,  M.  S.  A.  (2016).  Pengaruh  belanja  modal,  dana  perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(3).
Asmuruf,  Makdalena,  F.  V.  A.  R.  dan  G.  M.  .  K.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  dan  Jumlah Penduduk  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Sorong. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 15 (5).
Delia, T., Syahril Djaddang, Suratno, & JMV. Mulyadi. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 4 (1), 116 – 131. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77
Efriza,  &  Tri  Rachmanto  Supena.  (2021).  Proses  Politik  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah (PERDA)  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  DKI  Jakarta  Tahun  2015. Jurnal Adhikari , 1 (1), 30 – 41. https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22 Emu,  E.  R.  B.  (2018). Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pada  Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2017 . STIE Perbanas Surabaya.
Gagola,  L.,  Sondakh,  J.,  &  Warongan,  J.  (2017).  Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,” 8 (1).
https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik Dalam  Mengikuti  Perubahan  Paradigma  Baru  Administrasi  Publik. Journal  of  Governance  and Social Policy , 1 (1), 24 – 34. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327
Juniarsih,  T.  (2021).  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Sektor  Pertanian  Di Aceh  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  Aceh Value , 2 (1),  29 – 44.
https://doi.org/10.36490/value.v2i1.119
Kosali,  A.  Y.  (2021).  Pengaruh  Pengeluaran  Konsumsi  Dan  Investasi  Pemerintah  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Manajemen Kompeten , 4 (1), 63.
https://doi.org/10.51877/mnjm.v4i1.192
Krisniawati,  K.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Di  Kabupaten  Aceh  Timur. Ihtiyath :  Jurnal Manajemen Keuangan Syariah , 5 (1). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572
Kurniawan,  A.  I.,  Militina,  T.,  &  Suharto,  R.  B.  (2018).  Pengaruh  investasi  swasta  dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. INOVASI , 13 (2), 82. https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453
Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money  Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi , 5 (1), 1 – 11.
Mahadiansar,  M.,  Ikhsan,  K.,  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.,  &  Aspariyana,  A.  (2020).  Paradigma Pengembangan  Model  Pembangunan  Nasional  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 17 (1), 77 – 92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik  Pemerintah  Kota  Palembang. Jurnal  Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi  Dan  Manajemen , 4 (2). https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009
Miharto mhs, E. (2020). Analisis Perencanaan Strategi, Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja  Dan  Efektifitas  Pengendalian  Aanggaran  Terhadap  Capaian  Indikator  Kinerja Pengelolaan  Aanggaran  Dan  Optimalisasi  Kinerja  Satuan  Kerja  (Sebuah  Literature  Review Manajemen  Keuangan). Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi , 2 (1),  132 – 138. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i1.352
Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi,  M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah,  Dan Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dengan  Sistem
Pengendalian Internal Pemerin. JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi) , 6 (1), 1 – 17.
https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90
Nababan,  S.  S.  M.  (2013).  Pendapatan  dan  jumlah  tanggungan  pengaruhnya  terhadap  pola konsumsi PNS dosen dan tenaga kependididkan pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA , 1 (4), 2130 – 2141.
Noviar,  N.  (2021).  Analisis  Ketimpangan  Dan  Klasifikasi  Pembangunan  Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Banten  Tahun  2016  -  2020. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan  Daerah , 5 (1), 24 – 33. https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118
Pateda, Y.-, Masinambow, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Gorontalo. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (3).
https://doi.org/10.35794/jpekd.16455.19.3.2017
Purwanti,  S.  D.,  &  Rahmawati,  F.  (2021).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Indonesia. Ecoplan , 4 (1), 32 – 44. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231
Rahma,  N.  (2017).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon , 4 (2).
Ramadhani,  R.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2019).  Pengaruh  Regulasi,  Politik  Anggaran,  Perencanaan Anggaran,  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pengadaan  Barang/  Jasa  Terhadap  Penyerapan Anggaran  Belanja  Pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat. JURNAL  EKSPLORASI  AKUNTANSI , 1 (2), 710 – 726. https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104 Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. In Rajawali Press .
Sanjaya,  T.,  Arza,  F.  I.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2018).  engaruh  Regulasi  Keuangan  Daerah,  Politik Anggaran  Dan  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Akuntansi , 2 (4), 2 – 9.
Saputra,  S.  C.,  Suwendra,  I.  W.,  &  Yudiaatmaja,  F.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Di Kabupaten  Jembrana  Tahun  2011-2014. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (1),  1 – 11.
Sendow, J. E., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (7). https://doi.org/10.35794/jpekd.19895.19.7.2018 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suyono,  N.  A.  (2020).  Antecendent  Variable  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo). Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and Technology , 3 (1), 79 – 91. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
Tarigan,  W.  J.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  Perkapita  Dan  Rasio Beban  Ketergantungan  Hidup  Terhadap  Tabungan  Domestik  Sumatera  Utara. EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol 2 (2), 135 – 147.
https://doi.org/doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.380
Weley,  I.  R.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Sumual,  J.  I.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  Dan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuagan Daerah , 19 (3). https://doi.org/10.35794/jpekd.16457.19.3.2017 Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) , 19 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523 Wijanarkow,  A.  (2020).  Pengeluaran  Pemerintah. Www.Slideshare.Net .  Retrieved  from https://www.slideshare.net/mobile/toinkarkow/pengeluaran-pemerintah Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Usaha Mencapai Pembangunan
Nasional Yang Berkelanjutan. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 98.
https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507
Yuliastuti,  E.,  &  Riharjo,  I.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  petugas,  pegendalian  internal,  dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (10).
Yusmalina,  Lasita,  &  Fauzan  Haqiqi.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Karimun Periode 2016-2018. Jurnal Cafetaria , 1 (1), 13 – 21. https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66