## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## FUNGSI PENGAWASAN ORANG ASING OLEH KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR
Farah Syah Rezah 1* , Andi Tenri Sapada 2 , Yuli Adha Hamzah 3 , Arianty Anggraeny Mangarengi 4
1* Farah Syah Rezah; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia, email: farahsyahreza@umi.ac.id
2 Andi Tenri Sapada; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar,
Indonesia
3 Yuli Adha Hamzah; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar,
Indonesia
4 Arianty Anggraeny Mangarengi; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia * Farah Syah Rezah, email: farahsyahreza@umi.ac.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 11 Desember 2023 Direvisi: 20 Januari 2024 Diterima: 20 Januari 2024 Diterbitkan: Maret 2024 There is no doubt that the vast number of foreigners with diverse objectives  and  interests  entering  and  departing  Indonesian territory has  an  impact  on  a  number  of  fields.    Therefore,  one method to deal with the problems caused by the foreign inflow — which, of course, cannot be isolated from immigration violations — is to monitor foreigners in Indonesia.  This study demonstrates that, in  compliance  with  Immigration  Law  Number  6  of  2011,  the immigration office at TPI Makassar Class I Immigration Office has been successfully managing foreign nationals. Numerous elements, including those related to legal content, law enforcement, facilities, and infrastructure, have a significant impact on this.  cultural and communal aspects.  Nonetheless, there are still foreigners accessing Indonesian territory, so the procedure for gathering data on them needs to be enhanced.
Keywords: Pengawasan; Orang Asing; Keimigrasian.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Negara merupakan hasil konstruksi konsepsional organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, penduduk dan pemerintahan. Berdasarkan konsep ilmu  politik  suatu  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  apabila  memenuhi  syarat-syarat memiliki wilayah yang tetap, memiliki warga negara atau rakyat yang tetap dan pemerintah yang berdaulat.
Rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan tunduk pada  kekuasaan  negara  yang  bersangkutan.  Pengertian  rakyat  ini  erat  kaitannya  dengan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota  dari  suatu  negara.  Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, 1945) , “warga negara ialah orang -orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
Status kewarganegaraan bagi seseorang sangatlah penting, sebab dengan adanya status tersebut maka seseorang dapat memperoleh hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negaranya. Akan tetapi tidak semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara bisa disebut sebagai warga negara, sebab terdapat orang-orang yang tinggal namun bukan  warga  negara  dari  negara  yang  bersangkutan.  Mereka  yang  berstatus  bukan  warga negara biasa disebut dengan orang asing.
Istilah orang asing telah di atur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011, 2011) , bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.” Ada dua golongan orang asing di Indonesia yaitu, pertama orang asing pendatang adalah mereka yang mendapat ijin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa.  Kedua,  orang  asing  penetap  adalah  mereka  yang  diperbolehkan  tinggal  menetap  di Indonesia  dan  harus  memperoleh  ijin  menetap  dengan  memperoleh  Surat  Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing domestik.(Syarif, 1996)
Keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal  maupun  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Indonesia.  Banyaknya  orang  asing  yang keluar  dan  masuk  di  wilayah  Indonesia  dengan  beragam  tujuan  dan  kepentingan  tentu memberikan efek di berbagai bidang, sehingga sangatlah penting untuk memahami pengaruh
dari  tujuan  orang  asing  yang  datang  dan  melakukan  kegiatan  di  Indonesia  saat  ini. Tercapainya  pembangunan  nasional  tentunya  ditandai  dengan  terjaminnya  keamanan, ketertiban  dan  tegaknya  hukum  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  segala  bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan selama 30 (tiga puluh hari) dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 30 negara. Di tahun berikutnya  aturan  ini  dicabut  dan  diubah  menjadi  Peraturan  Presiden  No.  21  Tahun  2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pintu gerbang negara Indonesia semakin terbuka lebar untuk masuknya orang asing.(Junior, 2019)
Kebijakan  tersebut  di  satu  sisi  akan  memberikan  peluang  peningkatan  devisa  negara melalui parawisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka  peluang  terjadinya  tindak  pidana  keimigrasian,  kejahatan  transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian  kekayaan  alam.  Sehingga  dapat  mengakibatkan  potensi terhadap  meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan ( illegal fishing, women trafficking ), pencurian  kekayaan  alam,  pencurian  hak  paten,  pencucian  uang  (money  laundering), pencurian ikan, kejahatan maya ( cyber crime ), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.
Dampak dari banyaknya orang asing yang keluar dan masuk dalam wilayah Indonesia dengan  berbagai  motivasinya  membawa  pengaruh  baik  positif  maupun  negatif  terhadap kepentingan  nasional  Indonesia  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pengawasan orang asing di Indonesia menjadi salah satu cara dalam menjawab tantangan dari arus masuknya orang asing, yang tentunya tidak lepas dari pelanggaran keimigrasian.(Dylan, 2020)
Keberadaan orang asing perlu diberikan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (4)  yang  menyebutkan  bahwa  Pengawasan  terhadap  orang  asing  dilakukan  pada  saat:    a. Permohonan visa, b. masuk atau keluar wilayah Indonesia, c. pemberian izin tinggal, d. berada dan  melakukan  kegiatan  di  wilayah  Indonesia.  Pelaksanaan  keimigrasian  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  172  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal  (untuk  melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Pusat), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi), Kepala Kantor Imigrasi (untuk melaksanakan  pengawasan  Keimigrasian  di  Kabupaten/kota  atau  kecamatan),  dan  Pejabat Imigrasi  yang  ditunjuk  atau  Pejabat  Dinas  Luar  Negeri  untuk  melaksanakan  pengawasan Keimigrasian di luar wilayah Indonesia.
Imigrasi memegang peran sebagai pintu gerbang negara yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Berbagai  macam  modus  operandi  dilakukan  oleh  orang  asing  agar  dapat  tinggal  di wilayah  Indonesia.  Pada  bulan  Mei  2022,  dilaporkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi terdapat 1.033 Pelanggaran Administratif Keimigrasian dalam empat bulan terakhir (Januari- April 2022). Adapun jenis Tindakan Administratif yang dilakukan antara lain penangkalan warga negara asing ( blacklist ), pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat, pengenaan biaya beban (misalnya denda overstay ), dan deportasi.(Safitri, 2022b)
Selanjutnya pada Maret 2023, Imigrasi Ngurah Rai, tindak 33 warga negara asing akibat pelanggaran overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Kelas I TPI Denpasar tindak 18 kasus, dan Kantor Imigrasi Singaraja 12 kasus. Total setidaknya 63 kasus dalam kurun waktu kurang  dari  sebulan.  Dari  63  pelanggaran  ini,  20  warga  negara  asing  membayar  denda, sementara 43 lainnya di deportasi.(Genta Tenri Mawangi, 2023)
Maraknya  kasus  pelanggaran  izin  keimigrasian,  kriminal,  penyalahgunaan  dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, maka disinilah  perlunya  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  dilakukan  ketika  orang  asing tersebut masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah
metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Fungsi  Pengawasan  Orang  Asing  Oleh  Keimigrasian  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Makassar
Pengawasan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia  merupakan  salah  satu  fungsi  utama keimigrasian  yang  dilaksanakan  pada  saat  permohonan  visa,  masuk  atau  keluar  dan pemberian  izin  tinggal.  Orang  asing  yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah  Indonesia  perlu mendapatkan  pengawasan  ketat  demi  menjaga  keamanan  dan  keadulatan  negara. Pengawasan yang efektif tentunya bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan yang dilakukan orang asing selama berada di Indonesia.
Pengawasan dalam fungsi keimigrasian diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan untuk  mengontrol  atau  mengawasi  apakah  proses  pelaksanaan  tugas  telah  sesuai  dengan aturan  yang  telah  ditentukan.  Pada  awalnya  pelaksanaan  pengawasan  hanya  dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika Masyarakat yang  semakin  meningkat  maka  hal  tersebut  dilakukan  secara  menyeluruh  termasuk  juga terhadap WNI khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.
Sistem pengawasan keimigrasian meliputi dua cara yaitu (UU No. 6 Tahun 2011, 2011): 1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  yakni  melakukan  pemeriksaan  dan  penelitian  terhadap  surat perjalanan,  surat  atau  dokumen  lain,  daftar  cekal,  pemotretan,  pengambilan  sidik  jari  dan pengelolaan data keimigrasian kepada WNI maupun WNA. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan  atau  menolak  memberikan  perizinan  keimigrasian  di  tempat  pemeriksaan imigrasi,  kantor  imigrasi,  bidang  imigrasi  pada  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. 2. Pengawasan Lapangan atau operasional yang diatur dalam Pasal 69 – Pasal 74 Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melaksanakan  kegiatan  rutin  dan  operasi  di  lapangan  dengan  melakukan  serangkaian pemantauan  atau  penyelidikan  melalui  wawancara,  pengamatan  dan  penggambaran, pengintaian,  penyadapan,  pemotretan,  penyurupan,  penjejakan,  penyusupan,  penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan
keterangan  atau  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pengambilan  kebijakan  keimigrasian, khususnya dalam mengawasi setiap orang baik WNI maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia (Dylan, 2020).
Maraknya kegiatan orang asing yang cukup meresahkan masyarakat menjadi masalah yang cukup serius beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya aturan baru tentang bebas visa kunjungan  bagi  169  negara  maka  pintu  gerbang  Indonesia  semakin  terbuka  lebar  untuk masuknya orang asing. Olehnya itu maka dibutuhkan pengawasan ekstra bagi mereka yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
Sebelum  mengukur  efektivitas  fungsi  keimigrasian  dalam  mengawasi  orang  asing khususnya di Kota Makassar, terlebih dulu  dianalisis tingkat pengetahuan responden yang dalam hal ini adalah Bapak/Ibu Jajaran Staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar terhadap peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian dengan hasil yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 1.
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Perundang-Undangan Keimigrasian
No. Pernyataan Frekuensi Persentase 1. Mengetahui 30 100% 2. Kurang Mengetahui - - 3. Tidak Mengetahui - - Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua responden mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian. Sebagai jajaran staf keimigrasian yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing maka penting agar mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, bahkan dalam proses pelaksanaan maka harus sejalan dengan peraturan yang ada.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  responden  terhadap  kepemilikan izin tinggal bagi orang asing di Kota Makassar, telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 2.

## Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Kepemilikan Izin Tinggal Bagi Orang
Asing di Kota Makassar No. Pernyataan Frekuensi  Persentase 1. Semua memiliki izin tinggal 8 26,7% 2. Ada yang memiliki izin tinggal 19 63,3% 3. Tidak memiliki izin tinggal 3 10% Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  responden  terhadap kepemilikan  izin  tinggal  bagi  orang  asing  di  Kota  Makassar  berbeda-beda.  Sebanyak  8 responden  menjawab  bahwa  semuanya  memiliki  izin  tinggal  atau  setara  dengan  26,7%. Selanjutnya 19 responden menjawab ada yang memiliki izin tinggal atau setara dengan 63,3%. Sedangkan 3 responden atau 10% menjawab ada yang tidak memiliki izin tinggal.
Meskipun  responden  tergabung  dalam  jajaran  pelaksana  fungsi  keimigrasian  namun ternyata  tidak  semua  responden  mengetahui  bahwa  semua  orang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri atas(UU No. 6 Tahun 2011, 2011): 1. Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. 2. Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal dinas diberikan kepada  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah  Indonesia  dengan  Visa  dinas.  3.  Izin  Tinggal Kunjungan  (ITK);  Izin  Tinggal  Kunjungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  orang  asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. 4. Izin Tinggal Terbatas (ITAS); Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing  untuk  tinggal  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  untuk  jangka  waktu  terbatas.  5.  Izin Tinggal Tetap (ITAP); Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;  dan  d.  Orang  Asing  eks  warga  negara  Indonesia  dan  eks  subjek  anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud
tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Selain itu Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  apakah  ada  sanksi  bagi  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran,  maka  telah  disebarkan  kuesioner  kepada  untuk  mengetahui  tingkat pengetahuan responden terhadap sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran di Kota Makassar. Adapun jawaban responden dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 3.
Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Sanksi Bagi Orang Asing Yang
Melakukan Pelanggaran di Kota Makassar No. Pernyataan Frekuensi Persentase 1. Ada sanksi 16 53,3% 2. Tidak ada sanksi 1 3,33% 3. Tidak mengetahui 13 43,3% Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Berdasarkan tabel  di  atas  ditemukan  bahwa  dari  30 orang  responden,  16 diantaranya menjawab  ada  sanksi  bagi  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran  atau  setara  53,5%. Selanjutnya 1 orang menjawab tidak  ada sanksi atau  setara 3,33% dan 13  orang menjawab tidak tahu akan adanya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Makassar atau setara 43,3%.
Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun responden tergabung dalam jajaran pelaksana  fungsi  keimigrasian  namun  tidak  semua  dari  mereka  mengetahui  akan  adanya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Padahal berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing  akan  ditindaki  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya ketika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing maka harus ditindaki sesuai sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Andi Ruswan Said, SH., MH selaku Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Semua Tindakan keimigrasian harus berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Apabila yang dilanggar adalah aturan terkait keimigrasian maka kami sudah harus turun melakukan pengawasan apakah itu karena izin tinggalnya  sudah  berakhir  maka  bisa  jadi  berujung  pada  pendeportasian, namun  ketika di
lapangan  ternyata  pelanggaran  tersebut  misalnya  merupakan  pelanggaran  pidana  yang menjadi kewenangan dari APH (Aparat Penegak Hukum) umum dalam hal ini POLRI, tetap kami melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran hukum apa yang dilakukan lalu kemudian kami arahkan untuk pelaporan kesempatan pertama kepada Polres terdekat. ( Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar )
Selanjutnya  dianalisis  tingkat  pengetahuan  responden  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan oleh orang asing di Kota Makassar untuk itu telah  sebarkan kusioner kepada 30 orang responden dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.

## Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Orang Asing
Di Kota Makassar No. Pernyataan Frekuensi Persentase 1. Ada pelanggaran 27 90% 2. Kurang mengetahui - - 3. Tidak mengetahui 3 10% Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Tabel di atas menunjukkan bahwa 27 orang responden menjawab ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing atau setara 90% dan 3 orang menjawab tidak mengetahui adanya pelanggaran  yang  dilakukan  orang  asing  di  Kota  Makassar  atau  setara  dengan  10%. Berdasarkan  data  tersebut  membuktikan  responden  yang  tergabung  dalam  jajaran  fungsi keimigrasian cukup mengetahui bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Kota Makassar. Seperti dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahdi Basri  selaku  Kepala  Subseksi  TIK  bahwa  terdapat  berbagai  pelanggaran  yang  biasanya dilakukan oleh orang asing diantaranya penyalahgunaan izin tinggal, paspor mati, melebihi izin tinggal dan lain sebagainya, biasanya jika pelanggarannya terkait penyalahgunaan izin tinggal  maka  langsung  ditindaki  tanpa  diberi  peringatan  (deportasi).  Intinya  setiap pelanggaran  keimigrasian  ditindaki  sesuai  undang-undang  yang  ada.  ( Wawancara  Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 11.23 Wita di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ).
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk pengawasan keimigrasian terhadap orang asing terbagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Keduanya ini merupakan  satu  kesatuan  sistem  yang  saling  berkorelasi  satu  sama  lainnya.  Korelasi  ini
merupakan  wujud  dari  adanya  ketergantungan  sistem  pengawasan  lapangan  yang  tidak selalu  bisa  dilaksanakan  jika  tidak  ada  hasil  temuan  pengawasan  administratif  terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing.
Orang  asing  yang  berada  di  Indonesia  diizinkan  untuk  beraktivitas  dan  melakukan kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  kedatangannya,  sepanjang  hal  itu  tidak  merugikan  negara. Fungsi keimigrasian dilakukan ketika orang asing masuk ataupun keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan maupun kegiatan orang asing yang ada di Indonesia. Lalu bagaimanakah sistem pelaksanaan pengawasan orang asing ini berjalan khususnya di Kota  Makassar?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  telah  disebarkan  kuesioner  dengan hasil berikut ini:

## Tabel 5
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Sistem Pelaksanaan Pengawasan
Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Kota Makassar No. Pernyataan Frekuensi Persentase 1. Terlaksana 28 93% 2. Kurang terlaksana 2 7% 3. Tidak terlaksana - - Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Tabel  di  atas  menunjukkan,  sebanyak  93%  responden  menyatakan  bahwa  sistem pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing di Kota Makassar sudah terlaksana dan 2 orang responden atau sekitar 7% menjawab kurang terlaksana. Apabila melihat kondisi di lapangan, fungsi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan diberikannya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang keimigrasian. Namun terkadang pelanggaran yang dilakukan orang asing baru bisa diketahui saat adanya pelaporan maupun perpanjangan izin tinggal. Hal inilah yang menjadi kendala bagi keimigrasian dalam melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing.  Sebab  pelanggaran  sulit  terdeteksi  apabila tidak ada pelaporan maupun perpanjangan izin tinggal.
Selain melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang keimigrasian, Menteri juga membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari instansi atau badan pemerintah terkait baik dipusat maupun di daerah (pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Selanjutnya dalam pasal 200 Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian menyatakan bahwa tim pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan orang asing.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan  Pemerintah  tersebut  Menteri  kemudian menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  50  Tahun  2016  tentang  Tim Pengawasan  Orang  Asing  yang  kemudian  disingkat  dengan  TIMPORA.  TIMPORA  ini dibentuk baik dipusat maupun di daerah provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang anggotanya  merupakan  perwakilan  dari  instansi/lembaga  pemerintahan  baik  di  pusat maupun di daerah. Adapun tugas TIMPORA ialah (Dylan, 2020): 1) memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing; 2) koordinasi dan pertukaran data orang asing; 3)  penyelesaian  permasalahan  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing;  4)  pelaksanaan  dan pengaturan hubungan serta Kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing; 5) berdasarkan rencana operasi, dapat melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun incidental; 6) dalam hal menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## 2. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Fungsi  Pengawasan  Orang  Asing  Oleh Keimigrasian  Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Pada sub bab sebelumnya telah dibahas tentang efektivitas fungsi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya Kota  Makassar.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Makassar,  bahwa  pada  prinsipnya  semua  orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia terdata di keimigrasian. Hanya saja mereka terdata saat melakukan pelaporan perpanjangan izin  tinggal  atau  penjaminnya.  Namun  karena  adanya  pemeriksaan  yang  dilakukan  bukan hanya dari satu pintu, sehingga bisa jadi ada yang tidak terdata. Sebagai contoh ketika ada orang asing berkunjung ke Indonesia dan masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, kemudian yang bersangkutan berwisata ke Toraja (Sulawesi Selatan). Saat berkunjung ke Toraja besar kemungkinan  orang  asing  ini  belum  melakukan  perpanjangan  izin  tinggal  sehingga  tidak terdata  di  keimigrasian  Makassar.  Hal  ini  disebabkan  karena  data  keimigrasian  di  proses pertama kali saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta lalu di forward ke Direktur Intelijen Sistem Teknologi Manajemen Informasi Keimigrasian (Dirsistik).
Selanjutnya  efektivitas  fungsi  pengawasan  oleh  keimigrasian  tentu  dipengaruhi  oleh berbagai faktor.  Untuk itu telah disebarkan kuesioner terkait faktor substansi hukum yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan bagi orang asing oleh keimigrasian. Namun sejauh mana  faktor  substansi  hukum  tersebut  mempengaruhi  maka  dapat  dilihat  melalui  tabel berikut ini:

## Tabel 6
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Substansi Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota
Makassar No. Indikator Frekuensi Persentase 1. 81-100 % 15 50% 2. 61-80% 15 50% 3. < 60% - - Jumlah 30 100% Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Indikator:
81-100% = Sangat Berpengaruh 61-80  % = Cukup Berpengaruh < 60 % = Tidak berpengaruh
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  50%  responden  menjawab  faktor substansi  hukum  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing  oleh keimigrasian.  Sementara  itu  50%  lainnya  menjawab  faktor  substansi  hukum  cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian.
Pada prinsipnya substansi hukum yang mengatur tentang pengawasan orang asing oleh keimigrasian  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  dijalankannya  pengawasan terhadap  orang  asing  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian. Hanya saja, masih dibutuhkan pembaharuan aturan terkait proses pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui satu pintu. Sehingga orang asing yang datang baik melalui jalur udara maupun melalui jalur laut tetap bisa terkoneksi dalam sistem pendataan imigrasi. Hal ini dilakukan demi mencegah adanya orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  responden  terhadap  faktor penegak hukum mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimgrasian maka telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 7

## Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Penegak Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar
No. Indikator Frekuensi Persentase 1. 81-100 % 15 50% 2. 61-80% 15 50% 3. < 60% - - Jumlah 30 100%
Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Indikator:
81-100% = Sangat Berpengaruh 61-80  % = Cukup Berpengaruh < 60 % = Tidak berpengaruh
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  50%  responden  menjawab  faktor  penegak  hukum sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing  oleh  keimigrasian. Sementara  50%  responden  lainnya  menjawab  faktor  penegak  hukum  cukup  berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian.
Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada  adanya  tindakan  represif  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  reaksi  tegas terhadap  penindakan  pelaku  kriminal.  Sebenarnya  dalam  konteks  yang  luas  penegakan hukum berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat.
Hukum yang ada hanya akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan baik pula. Agar hukum dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan penegak hukum yang bisa menjalankan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.
Faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sebab proses pelaksanaan pengawasan tersebut hanya bisa berjalan dengan baik  sesuai  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  apabila  aturan  tersebut  dilaksanakan. Sebelumnya  telah  disebutkan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing, pemerintah  telah  membentuk  TIMPORA  yang  bertugas  mengawasi  kegiatan  orang  asing selama  berada  di  wilayah  Indonesia.  Keberadaan  TIMPORA  ini  diharapkan  bisa  menjadi wadah koordinasi antar instansi untuk bisa mengawasi keberadaan maupun kegiatan orang
asing khususnya di Kota Makassar, tentunya hal ini sebagai upaya preventif terhadap orang asing agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian, maka telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 8
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Sarana dan Prasarana Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota
Makassar No. Indikator Frekuensi Persentase 1. 81-100 % 18 60% 2. 61-80% 12 40% 3. < 60% - - Jumlah 30 100% Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Indikator:
81-100% = Sangat Berpengaruh 61-80  % = Cukup Berpengaruh < 60 % = Tidak berpengaruh
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, 60% menjawab sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sementara itu 40% menjawab bahwa faktor sarana dan prasarana cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan orang asing.
Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terealisasinya penegakan hukum itu sendiri. Sebab penegakan hukum bisa berjalan dengan lancer, apabila ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti misalnya alat-alat komunikasi, alat transportasi maupun aplikasi yang memudahkan proses penegakan hukum itu sendiri. Begitupun halnya dalam pengawasan orang asing maka faktor sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung bagi keimigrasian  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing  khususnya  di  Kota Makassar.
Saat ini di dikenal adanya aplikasi teranyar yang dibuat Ditjen Imigrasi pada tahun 2022 lalu  dikenal  dengan  nama  Aplikasi  Pencegahan  dan  Penangkalan  (Cekal)  Online  (Safitri, 2022a).  Aplikasi  ini  menggunakan  jaringan  internet  yang  hanya  bisa  diakses  oleh  jaringan imigrasi  dan  akan  terintegrasi  dengan  platform  layanan  keimigrasian  lainnya  untuk
memudahkan  identifikasi  subjek  yang  dikenakan  pencegahan/penangkalan.  Selain digunakan untuk pencocokan/pencarian identitas, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melihat  data  perlintasan  subjek  yang  bersangkutan  serta  berfungsi  untuk  meminimalisir pemalsuan  data.  Selain  aplikasi  Cekal  Online,  Kantor  Imigrasi  Makassar  juga  membuat aplikasi  terbaru  dengan  nama  KAISAR  ARSITEK  (Kantor  Imigrasi  Makassar  Arsip Berteknologi) sebagai inovasi terbaru dalam pengarsipan dokumen keimigrasian secara online baik  bagi  WNI  maupun  bagi  orang  asing.  Aplikasi  ini  tentunya  memudahkan  Masyarakat dalam pengarsipan dokumen secara online yang tidak perlu lagi melakukan proses manual dengan buku ekspedisi.
Berbagai inovasi terbaru melalui aplikasi-aplikasi tersebut tentunya sebagai pendukung sarana dan prasarana yang diharapkan bisa memudahkan keimigrasian dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
Selanjutnya untuk mengetahui apakah faktor Masyarakat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan  keimigrasian  bagi  orang  asing  di  Kota  Makassar  Peneliti  telah  menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 9
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Masyarakat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar
No. Indikator Frekuensi Persentase 1. 81-100 % 19 63,3% 2. 61-80% 11 36,7% 3. < 60% - - Jumlah 30 100% Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Indikator:
81-100% = Sangat Berpengaruh 61-80  % = Cukup Berpengaruh < 60 % = Tidak berpengaruh
Data di atas menunjukkan bahwa 63,3% responden menjawab bahwa faktor masyarakat sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing  oleh  keimigrasian  di  Kota Makassar, sedangkan 36,3% menjawab cukup mempengaruhi. Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam Masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu maka Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
Faktor  masyarakat  memang  cukup  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan orang  asing.  Apabila  masyarakat  turut  berpartisipasi  membantu  maka  pihak  keimigrasian akan  lebih  mudah  melakukan  pengawasan.  Salah  satu  peran  yang  bisa  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  dengan  menginformasikan  ataupun  melaporkan  kepada  pihak  imigrasi tentang  keberadaan  maupun  kegiatan  orang  asing  di  lingkungannya  melalui  TIMPORA setempat.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  responden  terhadap  faktor kebudayaan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian, telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 10
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Kebudayaan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar
No. Indikator Frekuensi Persentase 1. 81-100 % 14 46,7% 2. 61-80% 16 53,3% 3. < 60% - - Jumlah 30 100%
Indikator:
81-100% = Sangat Berpengaruh
61-80  % = Cukup Berpengaruh
< 60 % = Tidak berpengaruh
Berdasarkan  tabel  di  atas,  46,7%  responden  menjawab  bahwa  kebudayaan  sangat berpengaruh  dalam  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing  oleh  keimigrasian,  sedangkan 53,3% menjawab bahwa faktor kebudayaan cukup berpengaruh.  Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang  dianggap  buruk  (sehinga  dihindari).  Maka,  kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar atau mendasari hukum yang berlaku.
Kebudayaan hukum Masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing  oleh  keimigrasian.  Masyarakat  yang  sadar  akan  kewajibannya  terhadap  hukum  dan peraturan perundang-undangan maka akan dengan mudah menegakkan hukum itu. Sebab budaya  hukum  Masyarakat  dikatakan  tinggi  jika  Masyarakat  tidak  mempunyai
kecenderungan untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, baik hukum  maupun peraturan perundang-undangan  yang  ada  haruslah  benar-benar  mencerminkan  budaya  hukum Masyarakat.
Dari  pembahasan  di  atas  sangatlah  jelas  bahwa  efektivitas  fungsi  pengawasan  orang asing  oleh  keimigrasian  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  diantaranya  faktor  substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## KESIMPULAN
Fungsi  pengawasan  orang  asing  oleh  keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Makassar  telah  berjalan  efektif  sesuai  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana  faktor  Masyarakat  dan  faktor kebudayaan. Namun  proses pendataan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia masih perlu  dibenahi,  dikarenakan  masih  ada  orang  asing  yang  keberadaannya  tidak  terdata  di keimigrasian. Untuk itu diharapkan adanya pembaharuan aturan terkait pendataan melalui satu  pintu,  agar  semua  orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  bisa  terdata  di keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Dani. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia.https://www.researchgate.net/publication/358766239_PENGAWASAN_OR ANG_ASING_MENURUT_UNDANG-
UNDANG_KEIMIGRASIAN_DI_INDONESIA#Fulltextfilecontent
UUD 1945, Warga dan Negara 1 (1945).
Dylan,  M.  (2020). Pengawasan  Keimigrasian .  BPSDM  KUMHAMPress.  https://lcbadiklat- jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan- keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf
Genta Tenri Mawangi. (2023). Imigrasi Tindak 63 Pelanggaran Dilakukan WNA di Bali. Antara . https://www.antaranews.com/berita/3444888/imigrasi-tindak-63-pelanggaran- dilakukan-wna-di-bali
Junior,  J.  (2019). Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian (p.  2).  Academia  Edu. https://www.academia.edu/41010828/PENGAWASAN_DAN_PENINDAKAN_KEIM IGRASIAN_TERHADAP_WARGA_NEGARA_ASING_YANG_MENYALAHGUNAK
AN_IZIN_TINGGAL UU No. 6 Tahun 2011, (2011).
https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID714G0&p=uu+no+6+tah un+2011
Safitri,  A.  R.  (2022a). Data  Aplikasi  Cekal  Online  Diperbarui  Setiap  Waktu . https://www.imigrasi.go.id/id/2022/03/28/data-aplikasi-cekal-online-diperbarui- setiap-waktu/
Safitri, A. R. (2022b). Imigrasi Tindak 1.033 Pelanggaran Administratif Keimigrasian Dalam
Empat Bulan Terakhir. Imigrasi.Go.Id . https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran- administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/
Syarif, D. H. S. (1996). Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal 6 1 .