## KAJIAN KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(A Study on Budget Policy to Support Food Security in Lampung Barat District)
Indra Gunawan 1 , Drajat Martianto 2 , dan Yayuk F. Baliwati 2
1 Program Studi Manajemen Ketahahan Pangan (MKP), Sekolah Pascasarjana, IPB.
2 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB Tel: 0251-8628304/8621258; Fax: 0251-8625846/8622276

## ABSTRACT
This research aims to analyze the local government budget policies in supporting food security dvelopment in Lampung Barat District. The design of this study is retrospective using seondary data from related institutions in Lampung Barat. To identify the share of credit and debit of local budget  or APBD, a Comparative Budget Statement (CBS) is used, and to identify the budget proportion for food security oriented programs/activities, the Content Analysis method is applied. From the CBS analysis result, it is revealed that the biggest share is from Dana Alokasi Umum (DAU) or General Alloctaion Fund, accounting for 66.25% and the smallest share is from Local Original Revenue or Pendapatan Asli Daerah (PAD), which is only around 1.60%. The share of Development Budget is approximately 57.58%, while the share of Routine Budget is 42.42%. It is also found that the Local Budget has increased constantly during the last 5 years with the average is Rp. 304 068 008 767.  From this amount, Rp24 286 406 768  or about 7.6% per annum has been allocated for food security development.
Keywords: budget policies, food security, Lampung Barat

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar ma- nusia paling utama, karena itu  pemenuhan pa- ngan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pembangunan ketahanan pangan bertujuan un- tuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutu gizinya. Dimensi pembangunan ketahanan pa- ngan sangat luas dan bersifat lintas sektor de- ngan pendekatan lintas disiplin. Ketahanan pa- ngan merupakan prasyarat dasar yang harus di- miliki oleh suatu daerah otonom. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 menje- laskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib. Ditinjau dari kondisi wilayah, so- sial, ekonominya dikaitkan dengan pemba- ngunan ketahanan, Kabupaten Lampung Barat memiliki beban yang sangat berat karena diha- dapkan keterbatasan anggaran untuk pemba- ngunan  ketahanan pangan dan sektor lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengana- lisis kebijakan anggaran pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat, dengan tujuan khusus yaitu: 1) menganalisis APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaran/belanja, 2) menetapkan ruang lingkup program/kegiatan dalam rangka pem- bangunan ketahanan pangan, 3) menganalisis besaran alokasi anggaran pemerintah dalam
mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.
Penelitian ini diharapkan dapat membe- rikan manfaat dalam hal: 1) kepentingan prak- tisi, sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupa- ten Lampung Barat dalam menetapkan kebi- jakan anggaran yang tepat guna (cost effect- ive) khususnya dalam rangka mendukung pem- bangunan  ketahanan pangan di Wilayah Lam- pung Barat sehingga diharapkan dapat meman- tapkan ketahanan pangan, 2) kepentingan aka- demis, sebagai bahan informasi untuk menam- bah referensi tentang pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

## METODE PENELITIAN

## Desain, Tempat, dan Waktu Penelitian
Desain penelitian ini adalah retrospek- tif. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) di Kabupaten Lampung Barat de- ngan pertimbangan: pemerintah memiliki pe- ran yang sangat penting terhadap pembangun- an ketahanan pangan wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 38 tahun 2007. Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2008.

## Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif atau menggambarkan keadaan nyata yang ter- jadi pada sampel yang diamati dengan dasar pada pemahaman konsepsi serta pandangan atas teori yang terkait,  dengan tahapan seba- gai berikut:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Untuk mengetahui besarnya penerima- an dan pengeluaran APBD pada tiap-tiap prog- ram/kegiatan dilakukan dengan membanding- kan antara pengeluaran yang dialokasikan pada anggaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dengan total jumlah anggaran, dengan menggunakan analisis Comparative Budget Statement (CBS).
2. Penetapan ruang lingkup program dan ke- giatan dalam rangka pembangunan keta- hanan pangan dan gizi.
Penetapan ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi, dilakukan dengan mengumpulkan data se- kunder yang terdiri atas peraturan perundang- an terkait ketahanan pangan, dokumen kese- pakatan Bupati/Walikota pada rapat koordina- si DKP tahun 2007, KUKP, Rencana Aksi Nasio- nal Pangan dan Gizi (RANPG) 2006 - 2010, dila- kukan identifikasi lalu dianalisis untuk mene- tapkan ruang lingkup program dan kegiatan da- lam rangka pembangunan ketahanan pangan.
3. Analisis Anggaran program dan kegiatan un- tuk mengetahui besaran dan alokasi ang- garan pembangunan ketahanan pangan. Data sekunder yang diperoleh dari Per- da APBD tahun 2003 - 2007 dianalisis  dengan metode  Content Analysis. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pem- bahasan mendalam terhadap isi suatu informa- si tertulis dalam hal ini isi Perda APBD. Dari analisis isi diperoleh total anggaran ketahanan pangan pada tiap tahun anggaran dari tahun 2003 sampai dengan 2007, sehingga dapat ter- lihat kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN APBD Kabupaten Lampung Barat
Sesuai konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terkandung dalam Undang–undang 33 tahun 2004 tentang Perim- bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan fungsi
pembiayaan pembangunan desentralisasi dae- rah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah (APBD). Berdasarkan pengelom- pokkan penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat, maka komposisi penerimaan APBD diba- gi atas 4 kelompok, yaitu: 1) pendapatan Asli Daerah/PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipi- sahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), 2) dana perimbangan (bagian hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi ha- sil pajak dan bantuan keuangan propinsi), 3) bantuan dana penyeimbang dari pemerintah, dan 4) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
Jumlah APBD Kabupaten Lampung Ba- rat  selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2007 terus mengalami pe- ningkatan, dari Rp. 214 757 744 650 pada ta- hun 2003 menjadi Rp. 218 394 094 282 pada tahun 2004 (meningkat 1.69%), tahun 2005 se- besar Rp. 248 722 297 850 (meningkat 13.89%), tahun 2006 nilainya jadi Rp. 355 848 209 450 (meningkat 43.07%) dan tahun 2007 berjumlah Rp. 482 617 697 605 (meningkat 35.62%). Laju peningkatan tertinggi terjadi tahun 2006 yaitu sebesar 43.07%. Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat terbesar dari dana perimbang- an, pada tahun 2003 sebesar 81.49%, tahun 2004: 88.12%, tahun 2005: 83.96%, tahun 2006: 92.86% dan pada tahun 2007 sebesar 84.50%. Penerimaan dari dana perimbangan terbesar selama lima tahun terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar   92.86%.
Pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Barat menggunakan asas berimbang, yaitu jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran. Pengeluaran untuk belanja rutin pada tahun 2003 sebesar 60.71%, tahun 2004: 38.51%, tahun 2005: 39.19%, tahun 2006: 43.71% dan pada tahun 2007 sebesar 43.17%. Pengeluaran untuk belanja rutin terbesar sela- ma lima tahun terjadi pada tahun 2003 sebesar 60.71%, yang terkecil pada tahun 2006 sebesar 34.71%. Pengeluaran untuk belanja pemba- ngunan pada tahun 2003 sebesar 39.29%, tahun 2004: 61.49%, tahun 2005: 60.81%, tahun 2006: 65.29% dan pada tahun 2007 sebesar 56.83%. Pengeluaran belanja pembangunan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar  65.29%, yang terkecil pada tahun 2003 yaitu sebesar 39.29%.

## Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan
Dalam rangka mengetahui seberapa be- sar kebijakan pemerintah daerah Kabupaten
Lampung Barat mengalokasikan anggaran un- tuk mendukung pembangunan ketahanan pa- ngan, maka diperlukan alat ukur/standar/acu- an program dan kegiatan yang mendukung pembangunan ketahanan pangan.  Berdasarkan kebutuhan hal tersebut maka disusunlah ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut:

## Program dan kegiatan langsung
Program dan kegiatan langsung adalah: serangkaian kegiatan-kegiatan atau proyek- proyek yang terorganisasi dan diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus yang langsung ke ketahanan pangan dan gizi, yang terdiri atas:

## Subsistem ketersediaan
Terdapat 2 program, yaitu: 1) menjamin ketersediaan dan peningkatan produksi; de- ngan kegiatan: a) pengembangan dan penyedi- aan benih, bibit unggul, b) pemberian modal bagi petani/nelayan, c) pengembangan diversi- vikasi pangan lokal, d) peningkatan pengelola an panen, pasca panen dan pengembangan ha- sil pangan olahan dan e) peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat non beras, pangan asal ternak perikanan, sayur dan buah, 2) mengembangkan cadangan pangan, dengan ke- giatan: a) pengembangan cadangan pangan pe- merintah, b) pengembangan lumbung pangan masyarakat.

## Subsistem distribusi
Terdapat 2 program, yaitu: 1) mening- katkan aksesibilitas rumah tangga tehadap pa- ngan dan menjaga stabilitas harga pangan; de- ngan kegiatan: a) peningkatan efektifitas dis- tribusi raskin secara tepat sasaran, b) Operasi pasar, c) Bantuan Langsung Tunai (BLT), 2) pe- ngembangan sistem informasi pasar, peman- tauan dan analisis akses harga pangan pokok; dengan kegiatan: pemantauan harga pangan pokok secara berkala.
S ubsistem konsumsi
Terdapat 2 program, yaitu: 1) melaku- kan diversifikasi pangan; dengan kegiatan: a) Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Se- kolah (PMTAS), b) peningkatan diversifikasi konsumsi pangan menuju gizi seimbang, 2) pe- ningkatan mutu dan keamanan pangan; dengan kegiatan: a) peningkatan, pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan, b) pencegah- an dini dan penegakan hukum terhadap pe- langgaran aturan mutu dan keamanan pangan.

## Status gizi
Program mencegah dan menangani ke- rawanan pangan dan gizi; dengan kegiatan: a) melakukan intensifikasi dan akselerasi distri- busi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah, b) akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk balita, c) peningkatan pela- yanan kesehatan ibu dan balita, d) peman- tauan tumbuh kembang balita di posyandu, puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lain,  e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang, f) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu me- nyusui pada keluarga miskin, g) pelayanan ke- sehatan masyarakat miskin, h) bantuan permo- dalan bagi masyarakat miskin.

## Program dan kegiatan yang tidak langsung
Program dan kegiatan yang tidak lang- sung adalah: serangkaian kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang terorganisasi dan di- arahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus yang tidak langsung ke ketahanan pangan dan gizi namun terkait dan mendukung ketahanan pangan dan gizi, yang terdiri atas:

## Terkait pada subsistem ketersediaan
Terdapat 3 program, yaitu: 1) menjamin ketersediaan dan peningkatan produksi; de- ngan kegiatan: a) pengembangan lahan sawah beririgasi dan lahan kering, b) optimalisasi pe- manfaatan lahan melalui ekstensifikasi, kon- servasi, intensifikasi dan rehabilitasi, c) peles- tarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi, d) penyusunan database  produksi pa- ngan, e) desiminasi informasi dan publikasi/ promosi pangan, f) penyusunan tata ruang dae- rah dan wilayah, g) perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan, 2) mengem- bangkan cadangan pangan; dengan kegiatan: a) pengembangan desa mandiri pangan, b) pe- numbuhan dan pemantapan sentra agribisnis komoditas unggulan pangan dan non pangan, 3) peningkatan kemampuan SDM dan kelemba- gaan produksi pangan;  dengan kegiatan: a) pelatihan SDM aparat/penyuluh, pertanian/ne- layan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan; b) penyempurnaan sistem, metode, prasarana dan sarana lembaga pro- duksi dan pelayanan produksi pangan, c) pe- ningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir, d) pening- katan kemampuan masyarakat untuk pengem- bangan usaha jasa pelayanan pertanian, e) pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen.

## Terkait pada subsistem distribusi
Terdapat 2 program, yaitu:  1) mening- katkan aksesibilitas rumahtangga terhadap pa- ngan; dengan kegiatan: a) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana  distribusi, b) pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat, c) mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar da- erah, d) penyempurnaan sistem tata niaga, distribusi dan pemasaran produk pangan, e) meningkatkan peranan lembaga usaha ekonomi pedesaan, f) pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, g) peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan distribusi, cadang- an pangan dan pemantauan situasi pangan, 2) pengembangan sistem informasi pasar, peman- tauan dan analisis akses harga pangan pokok; dengan kegiatan: a) pengelolaan pasokan pa- ngan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan, b) pengembangan sistem infor- masi pangan, c) pengembangan sistem pene- tapan harga dan tarif yang melindungi pro- dusen dan konsumen.

## Terkait pada subsistem konsumsi
Terdapat 2 program, yaitu:  1) melaku- kan diversifikasi pangan; dengan kegiatan: a) pengembangan teknologi pangan, b) diversifi- kasi usaha tani dan pengembangan pangan lo- kal, c) inventarisasi dan pengembangan pa- ngan lokal non beras (sumber karbohidrat) ser- ta sumber protein nabati dan hewani (ternak dan ikan), d) Penyusunan Neraca Bahan Makan- an (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan pola konsumsi pangan lokal, 2) peningkatan mutu dan keamanan pangan; dengan kegiatan: pe- ningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan.

## Terkait dengan status gizi
Mencegah dan menangani kerawanan pa- ngan dan gizi; dengan kegiatan: a) pengem- bangan isyarat dini dan penanggulangan kea- daan rawan pangan, b) peningkatan cakupan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan sis- tem komunikasi, informasi dan edukasi, c) me- laksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, d) pemanfaatan lahan pekarangan untuk pe- ningkatan gizi keluarga, e) peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara lain: kelompok tani, tim penggerak PKK dan posyan- du, f) peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha, g) pelatihan dan pembinaan tim pangan dan gizi, h) penda- yagunaan tenaga pangan dan gizi, i) desimi-
nasi informasi dan publikasi/promosi, j) pe- ngembangan peta kerawanan pangan hingga tingkat desa/kelurahan dan pelatihan bagi aparat, k) Pengumpulan, pengolahan dan ana- lisis data.

## Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat
Perkembangan APBD setiap tahunnya meningkat, selama kurun waktu 5 tahun rata- rata APBD Kabupaten Lampung Barat hanya se- besar Rp. 304 068 008 767 yang dialokasikan untuk pembangunan ketahanan pangan hanya sebesar Rp. 24 286 406 768 atau hanya sebesar 7.6% per tahun. Alokasi APBD pada tahun 2003 - 2007 digunakan untuk membiayai 1 880 kegi- atan, dari jumlah tersebut yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan ketahanan pa- ngan hanya 359 kegiatan atau sebesar 19.1% dari total kegiatan.
Total anggaran pembangunan ketahanan pangan tersebut dialokasikan pada subsistem ketersediaan sebesar Rp. 10 565 103 355 atau sebesar 43.5% dari rata-rata anggaran ketahan- an pangan, subsistem distribusi nilainya sebe- sar Rp. 10 183 526 893 (41.9%), subsistem kon- sumsi sebesar Rp. 132 325 300 (0.5%) dan ang- garan  terkait  status  gizi  nilainya  sebesar Rp. 1 155 588 600 (4.8%). Alokasi anggaran pembangunan ketahanan pangan tidak terdis- tribusi secara merata, subsistem ketersediaan dan subsistem distribusi lebih dominan, yang mencerminkan bahwa pembangunan ketahan- an pangan masih bias pada produksi pangan. Pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas bidang dan lintas sektoral yang saling berka- itan belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Lampung Barat.

## KESIMPULAN
Penerimaan APBD hasil perhitungan CBS vertikal, kontribusi terbesar adalah berasal da- ri dana bagian perimbangan yaitu DAU sebesar 66.25% dan yang memberikan kontribusi ter- kecil dari penerimaan adalah bagian PAD to- talnya  hanya sebesar 1.60%. Proporsi belanja pembangunan sebesar 57.58% dari pengeluaran rata-rata realisasi APBD tahun 2003 - 2007, se- dangkan belanja rutin sebesar 42.42%. Sisi pe- ngeluaran antara belanja pembangunan dan belanja rutin tidak terlalu besar perbedaannya dalam proporsi penganggaran.
Ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan terdiri dari:
1) program dan kegiatan langsung, yaitu: a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dari 2 program dengan 7 kegiatan, b) terkait subsis- tem distribusi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 8 ke- giatan. 2) program dan kegiatan tidak lang- sung, yaitu: a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dari 3 program dengan 14 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdiri dari 2 prog- ram dengan 10 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 5 kegi- atan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 prog- ram dengan 11 kegiatan. Program dan kegiatan belum terintegrasi dan masih bersifat sektoral.
Rata-rata besar APBD adalah sebesar Rp. 304  068 008 767 yang dialokasikan untuk pembangunan ketahanan pangan nilainya sebe- sar Rp. 24 286 406 768 atau sebesar 7.6%. Jumlah kegiatan dalam APBD selama 5 tahun
berjumlah 1 880 kegiatan, untuk ketahanan pangan 359 kegiatan, masih terfokus pada sub sistem ketersediaan dan distribusi, sedangkan untuk subsistem konsumsi dan status gizi masih sangat kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
[PP No. 38/2007] Peraturan Pemerintah Re- publik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah- an Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota, Jakarta.
[UU No. 33/2004] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerin- tah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta.