## SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Yoni Nugraha, Junjun Kurnia, Muhammad Saleh, Muhammad Habib, Nandang
Akhmad Kosasih
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Almusdariyah Kota Cimahi
Email: yoninugraha02@gmail.com, Muhammad_Saleh@staijm.ac.id, M_Habib@staijm.ac.id

## Abstrak
Terjadinya praktek gadai sawah di Desa Ciberes ini sudah marak sekali. Kebanyakan masyarakat khususnya petani beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari  pada  harus  meminjam  uang  ke  Bank,  karena  tanpa  harus  melalui  prosedur  yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo,  maka  rahin  dibolehkan  untuk  menebus  atau  mengambil  sawahnya  kembali. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemanfaatan  barang  gadai  sawah  di  Desa Ciberes,  serta  mengetahui  tinjauan  Islam  terhadap  pemanfaatan  barang  gadai  sawah. Metode  yang  digunakan  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  Deskriftif  Kualitatif,  yaitu mengungkapkan  dan  menganalisis  serta  memberikan  gambaran  mengenai  fakta-fakta yang telah diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terjadinya  pemanfaatan  barang gadai  sawah  di  Desa  Ciberes  bermula  adanya  ketidaksahan  dalam  praktek  gadai disebabkan  adanya  kecacatan  dalam  shigat  antara  rahin  dan  murtahin,  yakni  dalam shigat  yang  mereka  laksanakan  terdapat  persyaratan  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  marhun  (sawah),  secara  keseluruhan  berpindah  ke  tangan  murtahin.  Dan syarat  tersebut  merusak  shigat  akad.  Sedangkan  menurut  tinjauan  islam  tidak  sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang  mensyaratkan  tambahan  tertentu,  dan  ini  juga  dapat  dikategorikan  macam  riba. Selain  itu  juga  pemanfaatan  marhun  oleh  murtahin  ini  keluar  dari  ketentuan  bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.
Kata Kunci: gadai,  islam, pemanfaatan

## Abstract
Business ethics is a study of true or false moral. People doing business aims to find as much profit as possible, even using unethical means. The conventional classic economic law controls the capital as small as possible and dredge profits as good as possible. Thus making the business people to justify everything. It's no surprise that business people do not pay attention to social responsibility and business ethics. This research aims to know the Islamic

## SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
business  and  to  know  the  attitudes  of  the  traders  in  the  market  Manaqib  already  in accordance with Islamic business ethics. Research is done by collecting data from a variety of  sources:  books,  magazines,  journals  or  other  writings  and  is  supported  by  direct observation or observation and interviews and then then Symbolisions. The method used in this  research  is  a  descriptive  method  with  a  normative  juridical  approach.  A  normative juridical approach is an approach made based on key legal materials by examining theories, concepts,  principles  of  law  and  legislation.  From  the  results  of  the  research  found  that traders  understand  the  ethical  selling  good  by  offering  goods  in  an  honest,  trustworthy, polite, and do not conceal the defective goods. When it is stored by other merchants they keep  it  well.  Traders  are  traders  who  are  ethics  of  Islamic  business,  because  almost  all traders in the market Manaqib have applied the foundations of Islamic business ethics on the implementation of its businesses.
Keywords: business, ethics, islam, manaqib, market

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara  menyeluruh  dalam  memenuhi  kehidupan  umatnya.  Ketinggian  tata  nilai Islam  jauh  berbeda  dengan  agama  lain.  Islam  memiliki  kekuatan  hukum,  sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. 1
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah Amat  berat  siksa- Nya.” (Al-Maidah: 2) 2
Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. hal ini seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali  tidaklah  akan  diterima  (agama  itu)daripadanya,  dan  Dia  di  akhirat Termasuk orang- orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85) 3
Ini  berarti  segala  aturan  dan  hukum  yang  digariskan  Islam  telah sempurna.  Islam  mampu  menjamin  tercapainya  kemakmuran  hidup  manusia dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana  cara  manusia  melaksanakan  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa. Setiap manusia semenjak mereka  berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah. 4
1 Mahmud Abu Daud, Garis-garis Besar Ekonomi Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1984), hlm. 15.
2 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 84
3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 62.
4 Nazar  Bakry,  Problematika  Pelaksanaa 1 n 9 Fikih  Islam  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 1994), hlm. 57

## SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Manusia  di  dalam  hidupnya  menuntut  bermacam-macam  kebutuhan  guna mempertahankan  hidupnya,  seperti  makan,  minum,  tempat  tinggal  dan  pakaian. Jika  sakit  membutuhkan  pengobatan,  jika  letih  membutuhkan  penyegaran  atau rekreasi,  untuk  meningkatkan  martabat  kemanusiaan  dibutuhkan  pula  ilmu pendidikan,  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  beraneka  ragam  itulah  manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi; dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung.” (QS. Al-Jum‟ah: 10) 5 5
Dan  pada  ayat  yang  lain  disebutkan  bahwa  Allah  memberikan  kebebasan kepada umat manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di  bumi  dengan  sebaik-baiknya  selama  tidak  melanggar  norma-norma  agama. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala  penjurunya  dan  makanlah  sebagian  dari  rezki-Nya.  dan  hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk: 15)
Sebagai  makhluk  sosial,  dalam  hidupnya  manusia  memerlukan  adanya manusia-manusia  lain  yang  bersama-sama  hidup  bermasyarakat.  Dalam  hidup bermasyarakat,  manusia  selalu  berhubungan  satu  sama  lain,  disadari  atau  tidak untuk  mencukupi  kebutuhan-kebutuhannya. 6 Dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  yang  beragam  tersebut  tidakmungkin  diproduksi  sendiri  oleh  individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain. 7 Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:
“ Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah Amat  berat  siksa- Nya .” (Al-Maidah:2)
Ayat-ayat  di  atas  merupakan  prinsip-prinsip  dalam  bermuamalah,  didalam hukum  Islam  yang  menggambarkan  bahwa  Islam  mengatur  dan  melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling  merugikan  satu  sama  lainnya  sehingga  dapat  tercapai  tujuan  dari  akad tersebut.  Salah  satu  contoh  bermuamalah  dalam  Islam  adalah  musyarakah (syirkah)  yakni  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  sebuah  usaha  dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama. 8
5 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 555
6 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat , (Yogyakarta: Uli Press, 2004), hlm. 7
7 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , ed. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4
8 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127

## SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Selain  kerjasama  tersebut,  ada  juga  sebuah  bentuk  kerjasama  dalam bidang  pertanian  yang  disebut  dengan  muzara’ah,  yakni  kerjasama  antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi  hasil yang jumlahnya menurut  kesepakatan  bersama.  Kebutuhan  akan  kerjasama  antara  satu  pihak dengan  pihak  lain  guna  meningkatkan  taraf  perekonomian  dan  kebutuhan hidupnya  serta  keperluan-  keperluan  lain  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Di  antara sebagian  manusia  memiliki  modal  tetapi  tidak  bisa  menjalankan  usaha  produktif atau  memiliki  modal  besar  dan  bisa  menjalankan  usaha  produktif  tetapi berkeinginan  membantu  orang  lain  yang  kurang  mampu  dengan  jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak  jarang  pula  ditemui  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian berusaha  secara  produktif.  Berdasarkan  kenyataan      itulah,      sangatlah diperlukan  adanya  kerjasama  antara  orang-orang  yang  berada  di  bawah perekonomian  tinggi  dengan  orang-orang  yang  berada  di  bawah  perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat  terbantu  dan  demikian  pula  orang-orang  yang  memiliki  modal  akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.
Sawah merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Sehubungan  dengan  keahlian  seseorang  di  bidang  pengelolahan  sawah (pertanian),  di  zaman  modern  dan  semakin  pesatnya  pembangunan  baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah  yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat Kp. Pamipiran ini. Salah satu bentuk kerjasama di Kp. Pamipiran ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil Muzara’ah, dimana setelah dipanen hasilnya dibagi dua  dengan  pemilik  sawah.  Faktor  yang  mendorong  masyarakat  Kp.  Pamipiran tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antar keluarga pemilik sawah dengan keluarga pengelola (penggarap) yang terjadi secara turun temurun. Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola sawah tetapi tidak memiliki sawah untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengelola sawahnya
Dari  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Sistem Bagi  Hasil  Pengolahan  Lahan  Pertanian  Dalam  Persfektif  Fiqih  Muamalah  di  Kp. Pamipiran  menurut  pandangan  hukum  Islam  mengenai  praktek  kerjasama pertanian  di  Kp.  Pamipiran  Desa  Pagersari  Kecamatan  Pagerageung  Kabupaten Tasikmalaya. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama pertanian yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu muzara’ah.
METODOLOGI PENELITIAN

## SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  hal tersebut  terdapat  empat  kunci  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  cara  ilmiah,  data, tujuan, dan kegunaan. 9
Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  di  tempuh  untuk melaksanakan  penelitian.  Metode  yang  di  gunakan  peneliti  adalah  metode kualitatif,  Metode  kualitatif  berusaha  memahami  persoalan  secara  keseluruhan (holistik)  dan  dapat  mengungkapkan  rahasia  dan  makna  tertentu.  Pendekatan kualitatif  memusatkan  perhatiannya  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia. 10 Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif-analitik, yaitu  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan,  menggambarkan  dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. 11 Penelitian  ini  menilai permasalahan mengenai pelaksanaan praktek pengolahan lahan pertanian di Kp. Pamipiran  Desa  Pagersari  Kecamatan  Pagerageung,  untuk  selanjutnya  dianalisis dengan  teori-teori  muzāra’ah/  mukhābarah,  kemudian  menilai  hasil  penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum islam.
Sumber Data Penelitian
Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan  yang  baik. 12 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu keterangan-keterangan  hasil  wawancara  mendalam  serta  pengamatan  yang dilakukan baik dari masyarakat maupun pemilik lahan dan pengolah lahan sebagai dari  objek  yang  akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  dibutuhkan oleh  peneliti terbagi menjadi dua, yaitu :
Sumber Data Primer, Yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang  dianggap  terpenting.  diperoleh  dari  data-data  yang  diperoleh  langsung  di lapangan  yaitu  selama  penyusun  mengadakan  penelitian  di  Kp.  Pamipiran  Desa Pagersari  Kecamatan  Pagerageung  Kabupaten  Tasikmalaya.  Sedangkan  sumber Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber data lainnya
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2
10 S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Trasito.1998 ), hlm. 73
11 Moh. Nadzir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54
12 Victorius dan Aries Susanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian (Pekalongan: Graha Ilmu, 2011), hlm. 54
yang  berkaitan  dengan  pembahasan  judul  skripsi  ini  sebagai  bahan  rujukan  atau bahan acuan.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam  memperoleh  dan  mengumpulkan  data,  langkah-langkah  yang dilakukan  adalah:  observasi,  mewawancarai  para  pihak  yang  terlibat  dalam  akad bagi  hasil  penggarapan  lahan  ini,  yaitu  pemilik  lahan  sebanyak  enam  orang  dan pihak penggarap sebanyak tujuh orang, serta pihak-pihak lain  yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti aparat Desa (sekretaris Desa) dan tokoh agama.
Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi dengan  cara  mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri  sendiri  dan  orang  lain.  Analisis  data  yang  penulis  gunakan  adalah  analisis kualitatif.  Dilakukan  dengan  cara  menyajikan  kata-kata  secara  deskriptif,  bukan rangkuman  angka-angka.  Sesuai  maknanya  analisis  kualitatif  diartikan  sebagai usaha  analisis  berdasarkan  kata-kata  yang  di  susun  dalam  bentuk  teks  yang diperluas,  untuk  menjelaskan  beberapa  pertanyaan  yang  telah dirumuskan.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Konseptual Teori
Prinsip kerjasama (akad) dalam Ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip  bagi  hasil.  Pertanian  sebagai  bidang  yang  bergerak  di  sektor  riil,  juga  tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai  tanah,  tetapi  tidak  mampu  untuk  mengolahnya.  Di  sisi  lain,  ada orang  yang  mampu  untuk  bertani  dan  berkebun,  tapi  tidak  mempunyai  lahan pertanian  atau  perkebunan.  Sehingga  dengan  adanya  kerjasama  dengan  prinsip bagi  hasil,  kedua  belah  pihak  dapat  melakukan  sebuah  sistem  kerjasama  yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut. Istilah-istilah Ekonomi Islam yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil dalam  pertanian,  antara  lain  Muzara’ah  (Harvest-Yield  Profit  Sharing)  dan Musaqah  (Plantation  Management  Fee  Based  on  Certain  Portion  of  Yield). Muzara’ah  adalah  kerjasama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan penggarap  dimana  pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertanian  kepada  si penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (persentase) dari hasil panen.
Muzara’ah  seringkali  diidentikan  dengan  mukhabarah.  Diantara  keduanya terdapat  sedikit  perbedaan  mengenai  pihak  mana  yang  memberikan  benih.  Jika benih berasal dari pemilik lahan, maka disebut muzara’ah, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap, maka disebut mukhabarah. Pengelolaan lahan pertanian
dengan  pola  bagi  hasil  sejalan  dengan  prinsip  syariah  (muzara’ah,  mukhabarah, dan  musaqah).  Hal  ini  juga  termaktub  di  dalam  UU  No.  2  Tahun  1960  sebagai tujuan  dikeluarkannya  UU  Bagi  Hasil  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada  petani  penggarap  serta  menegaskan  hak  dan  kewajiban  bagi  petani penggarap dan pemilik tanah. Dilihat dari konteksnya muzara’ah dan mukhabarah adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola.  Namun  dalam  konsepnya  terdapat  perbedaah  yaitu  dalam  hal  modal. Muzara’ah  dan  mukhabarah  adalah  bagian  dari  muamalah.  Muamalah  adalah pergaulan hidup dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan  orang  lain.  Sedangkan  kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hak  dan kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  itu  disebut  hukum  muamalah.  Prinsip- prinsip  hukum  Islam  dalam  muamalat,  yaitu:  1)  Pada  dasarnya,  segala  bentuk muamalat  adalah  mubah,  kecuali  yang  ditentukan  lain  oleh  Al-Qur’an  dan Sunnah  Rasul.  Prinsip  ini  mengandung  arti  bahwa  hukum  Islam  memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan  kebutuhan  hidup  masyarakat;  2)  Muamalat  dilakukan  atas  dasar suka-rela,  tanpa  mengandung  unsur-unsur  paksaan.  Maksudnya  adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi  muamalat selalu  diperhatikan.  Jika  ada  indikasi  pemaksaan  dalam  akad  muamalat  maka akad tersebut dianggap tidak sah; 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari  madharat  dalam  hidup masyarakat;  dan  4)  muamalat  dilaksanakan  dengan  memelihara  nilai  keadilan, menghindari  unsurunsur  penganiayaan,  unsur-unsur  pengambilan  kesempatan dalam kesempitan.
Analisis  Keabsahan  Bagi  Hasil  Pengelolaan  Lahan  Pertanian  dalam  Perspektif Hukum Islam
Hukum  muamalah  dalam  islam  merupakan  suatu  hukum  yang  sifatnya dinamis,  dimana  dapat  selalu  berubah  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Perubahan  hukum  maupun  aturan  tersebut  dipengaruhi oleh  situasi  dan  kondisi  yang  melingkupinya.  Kadang  dalam  keadaan  tertentu diperbolehkan  melakukan  sesuatu,  tapi  dalam  kondisi  lain  tidak  diperbolehkan. Hukum fiqih islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya.
Begitu  juga  dengan  hukum  syirkah  ataupun  perikatan  di  bidang  pertanian atau  yang  dikenal  dengan  istilah  muzara’ah  dan  mukhabarah  sebagai  salah  satu transaksi  ekonomi  islam  yang  diperbolehkan  oleh  mayoritas  ahli  fiqih  (fuqaha). Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan: Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi  muncul  dan  berkembang  di  masyarakat  dapat  menjadi  sebuah  kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Pagersari, berikut ini penulis akan mencoba untuk  melakukan  analisis  terhadap  pelaksanaan  akad  bagi  hasil  pengolahan lahan pertanian yang terjadi di Desa Pagersari.
Akad  perjanjian  kerjasama  pertanian  dalam  muamalah  sering  dikenal dengan  istilah  mukhabarah  dan  muzara'ah,  mukhabarah  adalah  kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen dimana benih berasal dari penggarap, sedangkan pengertian muzara’ah hampir sama dengan mukhabarah dimana yang membedakan hanyalah benih berasal dari pihak pemilik lahan. Keabsahan akad muzaraah telah dijelaskan bahwa  ada  perbedaan  pendapat  mengenai  keabsahan  akad  tersebut.  Menurut Imam  Maliki,  Hanbali,  Imam  Abu  Yusuf,  Muhammad  Hasan  As-  Syaibani  dab Ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa muzaraah dibolehkan, karena akadnya cukup jelas  yaitu  adanya  kerjasama  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap.  Mereka berdasarkan  pada  hadits  nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar  bahwasannya “Rosululloh saw pernah mempekerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman”.
Hadits  tersebut  menunjukkan  bahwa  diperbolehkannya  muzaraah  dan mukhabarah dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman. Dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah  tidak  mampu  untuk  mengerjakan  tanahnya,  sedangkan  penggarap  tidak mempunyai  lahan  untuk  bercocok  tanah.  Oleh  sebab  itu  wajar  apabila  pemilik lahan  bekerja  sama  dengan  penggarap,  dengan  ketentuan  hasil  panen  akan dibagi  sesuai  dengan kesepakatan bersama. 13
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  akad muzara’ah hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama  manusia.  Masyarakat  Desa  Pagersari  dalam  melaksanakan  kehidupan sehari-hari  tidak  terlepas  dari  tuntunan  agama  yaitu  agama  islam.  Masyarkat kebanyakan  bekerja  di  bidang  pertanian,  dalam  hal  ini  adalah  bagi  hasil pengelolaan lahan pertanian. Dalam menentukan keabsahan bagi hasil Muzara’ah di  Desa  Pagersari,  penulis  akan  menggunakan  rukun  dan  syarat  sah  dari  akad muzara’ah yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek  bagi  hasil  pengelolaan  lahan  pertanian  kajian  muzara’ah  yang dilaksanakan  di  Desa  Pagersari.  Apakah  bagi  hasil  pengelolaan  lahan  pertanian muzara’ah yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum islam  (syari’ah) atau belum,  diantaranya yaitu sebagai berikut:
1. Orang yang berakad (aqidain)
Dalam  akad  muzara’ah  harus  terdiri  dari  pemilik  lahan  (malik)  dan penggarap  (amil).  Untuk  orang  yang  melakukan  akad  disyaratkan  bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat  inilah
13 Nasrun  Haroen, Fiqih  Muamalah, (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  2007), hlm. 277
yang  membuat  seseorang  dianggap  cakap  hukum. 14 Praktek  bagi  hasil  yang terjadi  di  Desa  Pagersari  terkait  dengan  orang  yang  berakad  dilakukan  oleh pemilik  lahan  dan  penggarap,  keduanya  merupakan  orang  yang  sudah  baligh dan  berakal  sehat  serta  bukan  merupakan  orang  yang  murtad.  Berdasarkan keterangan diatas maka praktek bagi hasil pengelolaan pertanian terkait dengan aqidain  yang  dilakukan  oleh  semua  informan  di  Desa  Pagersari  sudah  sesuai dengan hukum Islam.
2. Ijab dan Qabul
Praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Pagersari yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkakn saksi. Menurut Hanabilah, dalam akad muzara’ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara  langsung.  Dengan  demikian  qabul  tersebut  dinyatakan  dalam  bentuk perkataan. 15
Dalam  sistem  perjanjian  bagi  hasil  menurut  undang-undang  No.2  Tahun 1960  harus  dibuat  oleh  pemilik  tanah  dan  penggarap  secara  tertulis  dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing dari pemilik lahan  dan  penggarap.  Dalam  perjanjian  tersebut  memerlukan  pengesahan  oleh Camat,  dan  Kepala  Desa  mengumumkan  semua  perjanjian  bagi  hasil  yang diadakan  agar  diketahui  oleh  pihak  ketiga  (masyarakat  luas). 16 Berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan di  Desa  Pagersari  yang  dilakukan  oleh  semua  informan  belum  sesuai  dengan hukum  Islam  dan  undang-undang  No.2  Tahun  1960  karena  hanya  dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.
3. Modal
Pelaksanaan  akad  bagi  hasil  pengolahan  lahan  yang  terjadi  di  Desa Pagerageung terkait dengan modal yaitu sebagai berikut :
a. Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap.
b. Lahan  pertanian  yang  akan  diolah  berasal  dari  pemilik  lahan,  pengelolaan berasal  dari  petani  penggarap,  sedangkan  modal  berasal  dari  keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.
Berkaitan dengan modal (benih) dari akad muzara’ah harus diketahui secara jelas  dan  pasti.  Imam  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  bin  Hasan  asy-Syaibani
14 Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al- Bukhari Al-Ja‟fi, Shahih Bukhari, Juz 3,..., hlm. 278. 15 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 207
16 UU No.2 Tahun 1960.
menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzara’ah, maka ada empat bentuk akad muzara’ah :
1) Apabila  lahan  dan  bibit  dari  pemilik  lahan,  kerja  dan  alat  dari  petani, sehingga  yang  menjadi  objek  muzara’ah  adalah  jasa  petani,  maka hukumnya sah.
2) Apabia  pemilik  lahan  hanya  menyediakan  lahan,  sedangkan  petani menyediakan  bibit,  alat  dan  kerja,  sehingga  yang  menjadi  objek muzara’ah adalah manfa’at lahan, maka akad muzara’ah juga sah
3) Apabila  alat,  lahan  dan  bibit  dari  pemilik  lahan  dan  kerja  dari  petani, sehingga  yang  menjadi  objek  muzara’ah  adalah  jasa  petani,  maka  akad muzara’ah juga sah.
4) Apabila  lahan  pertanian  dan  alat  disediakan  pemilik  lahan  sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. 17
Berdasarkan  praktek  yang  terjadi  di  atas,  maka  pelaksanaan  bagi  hasil pengolahan  lahan  pertanian  yang  dilakukan  oleh  seluruh  informan  di  Desa Pagersari dilihat dari segi modal sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam,  dan  semua  itu  dilakukan  berdasarkan  kesukarelaan  dan  tidak  ada  unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.
4. Jangka waktu perjanjian akad muzara’ah
Perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh semua informan di Desa Pagersari dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya muzara’ah yang lain adalah  menjelaskan  jangka  waktu  sejak  awal  perjanjian,  sehingga  muzara’ah sendiri  tidak  sah  apabila  tanpa  adanya  penentuan  batas  waktu  dalam pelaksanaannya. Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu :
 Masa atau waktunya ditentukan
 Masa  atau  waktunya  layak  untuk  terselenggaranya  pengolahan  tanah sampai selesai
 Masanya  terbentang  selama-lamanya,  namun  akad  muzara’ah  juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.
M.  Najetullah  Shiddiqiey,  dalam  bukunya  memberikan  ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :
a. setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang  melakukan  perjanjian  tersebut  lebih  dari  dua,  maka  pihak  yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa  meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.
17 Muh. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,..., hlm. 277
Perjanjian  dapat  diakhiri  karena  suatu  batas  waktu  tertentu.  Perjanjian berakhir  karena  kematian  salah  seorang  dari  pihak-pihak  tersebut. Kemudian  perjanjian  dapat  dilanjutkan  oleh  pihak  yang  masih  ada apabila perjanjian melibatkan lebih dari dua pihak.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  jelas  bahwa  akad  muzara’ah  tidak ditentukan  mengenai  syarat  yang  menjelaskan  masa  berlakunya.  Artinya  setiap pihak  dapat  membatalkannya  kapan  saja.  Namun  demikian,  islam  mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas maka bagi  hasil  dalam  pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  semua  informan  di Desa  Pagersar  tersebut  bisa  dikatakan  tidak  sah  menurut  jumhur  ulama,  dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.
Dari  semua  keterangan  di  atas  secara  umum,  meskipun  pelaksanaan  bagi hasil  pengolah  lahan  pertanian  di  desa  Pagersari  belum  sesuai  dengan  konsep muzara’ah  yang  ada  dalam  fiqih  islam,  akan  tetapi  pelaksanaan  tersebut merupakan  adat  dan  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  turun  temurun  di lingkungan  setempat.  Sehingga  dari  adat  dan  kebiasaan  tersebut  akan  terus berkembang  dan  dapat  menjadi  sebuah  ketentuan  hukum  yang  sifatnya  tidak tertulis  seperti  kaidah  fiqhiyah  yang  Artinya:  “Adat  kebiasaan  dapat  ditetapkan sebagai hukum.”
Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat  kebiasaan  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  masyarakat  sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasul,  demikian  pula  untuk  memperoleh  ketentuan ketentuan  hukum  muamalah  yang  baru  timbul  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat.
SIMPULAN
Pelaksanaan  bagi  hasil  Pertanian  di  Desa  Pagersari  dilaksanakan  dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa  ini  dikarenakan  pemilik  tanah  tidak  sanggup  untuk  menggarap  semua lahannya.  Pihak  penggarap  sawah  menerima  tawaran  pekerjaan  tersebut  guna mencukupi  kebutuhan  ekonomi  dalam  keluarga.  Pemilik  tanah  mempercayakan sepenuhnya  penggarapan  sawah  miliknya  tersebut  pada      petani      penggarap untuk  diolah  guna  memperoleh  keuntungan  bersama.  Petani  penggarappun melaksanakannya  dengan  kesungguhan  hati  karena  adanya  rasa  saling  percaya yang murni diantaranya.
Besarnya  pembagian  hasil  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah  pihak.  Apabila  terjadi  kerusakan  maka  yang  menanggung  kerugian  akibat
panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya adalah mendapatkan  hasil  panen  1/2  dan  pihak  penggarap  mendapatkan  1/2  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap, masyarakat Desa Pagersari  Kecamatan  Pagerageung  Kabupaten  Tasikmalaya  tidak  melaksankan bagi  hasil  pertanian  menurut  Undang-Undang  Nomer  2  tahun  1960  karena masih  kuatnya  sistem  kekeluargaan  di  Desa  Pagersari  Kecamatan  Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mengesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan.
Dalam  menentukan  keabsahan  bagi  hasil  Muzara’ah  di  Desa  Pagersari, rukun  dan  syarat  sah  dari  akad  muzara’ah  menjadi  acuan  dalam  mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian diantaranya: praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Pagersari terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang  yang  sudah  baligh  dan  berakal  sehat  serta  bukan  merupakan  orang  yang murtad.
Berdasarkan  keterangan  diatas  maka  praktek  bagi  hasil  pengelolaan pertanian  terkait  dengan  aqidain  yang  dilakukan  oleh  semua  informan  di  Desa Pagersari  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Praktek  ijab  dan  qabul  dalam  bagi hasil  pengelolaan  lahan  pertanian  di  Desa  Pagersari  yang  dilakukan  pernyataan lisan  saja  tanpa  menghadirkan  saksi,  dalam  sistem  perjanjian  bagi  hasil  menurut undang-undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara  tertulis  dihadapan  Kepala  Desa  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi masing-masing  dari  pemilik  lahan  dan  penggarap,  maka  praktek  ijab  dan  qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan di Desa Pagersari yang dilakukan belum sesuai dengan  hukum  Islam  dan  undang-undang  No.2  Tahun  1960  karena  hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddiqiey,  Hasbi,  Depertemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .
Semarang: PT. Tanjung Mas Inti.
Departemen  Agama  RI,  al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Bandung:  Jumanatul  „Ali  – ART, 2005), 84
Abdul  Rahman  Ghazali  dkk,  Fiqih  Muamalat,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,  2010),  Cet.ke-1,  hlm.114.  Anwar,  Moh.,  Fiqih  Islam:Muamalah, Munakahat,  faraid  dan  Jinayah  (Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam)  Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya, Bandung:al- Ma’arif, 1988
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat, Jakarta:Mizan, 2010
Rasul, Ali Abd ar-, al-Mabadi’ al-Iqtisad fi al-Islam, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1980.
Sabiq, as-Sayyid, Fiqh Sunnah , cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M
Sahrani,  Sohari  dan  Ruf’ah  Abdullah,  Fikih  Muamalah,  Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2011.
Ash-Shiddieqy, Hasby, Pengantar Fiqh Muamalah , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
Yusuf al-Qaradlawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Cet.ke-13, (Beirut:al- Maktab al-Islam,1980), hlm. 267-278.
Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989