Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024, Vol 5 (1): 41-51 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.67

## Proses legislasi desa dalam dinamika otonomi desa
Village legislation process in the dynamics of village autonomy
A. Molang Chaerul Kambau 1 , Harsya Harun 2 , Zulkifli Darwis 3 , Budiman 4
Universitas Andi Djemma 1,2,3
Universitas Mulawarman 4
Email Correspondence: amolchaerul@gmail.com

## Abstract
This research aims to understand the process of village legislation in the dynamics of village autonomy, with the locus of the process of forming village regulations, especially  the  formation  of  village  development  plan  regulations.  Research  in Luwu Regency, with a sample of 18 villages from 3 selected sub-districts, which geographically are located on average above 100 m above sea level and quite far from the center of the Regency Capital. Data analysis using a mix method. The research results show that quantitatively the village legislation process with the variable actor involvement in the village legislation process has a significantly positive influence on the village legislation process with a significance value of 0.000<0.05. The activeness variable shows that there is no significant influence on the village legislative process (significance value 0.347> 0.05). Meanwhile, on the  competency  variable  there  is  a  significant  influence  with  a  value  of 0.027<0.05. This shows that an active role does not make a positive contribution to  the  village  legislative  process,  which  can  reflect  the  representation  of community  aspirations.  The  village  legislation  process  (formation  of  village development plan regulations) in the sample consists of; initiation stage; socio- political stage, and juridical stage.
Keywords: Village Legislation Process, village regulations, village development plan regulations
Pendahuluan
Pengembangan  dan  penguatan  otonomi  daerah  menjadi  fokus  utama dalam proses reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara lebih mandiri, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
yang  berkaitan  dengan  kepentingan  mereka.  Dalam  konteks  pelaksanaan Undang-Undang  Desa,  proses  legislasi  di  tingkat  desa  menjadi  elemen sentral  yang  mempertemukan  aspirasi  masyarakat  dengan  regulasi  yang berlaku. Proses ini tidak hanya mencakup pembuatan peraturan desa, tetapi juga  melibatkan  berbagai  dinamika  yang  mungkin  memengaruhi implementasi undang-undang tersebut.
Penelitian ini bermaksud menyelidiki dan menganalisis proses legislasi desa  dalam  dinamika  implementasi  Undang-Undang  Desa.  Dengan memahami  proses  ini  secara  mendalam,  diharapkan  dapat  ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan, potensi, dan dampak dari legislasi desa terhadap pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat bermuara pada  kemandirian  desa.  Lebih  jauh  lagi  diharapkan  dapat  memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh proses legislasi desa dalam dinamika implementasi Undang- Undang Desa di Indonesia.
Proses legislasi di tingkat desa, meskipun mendasar bagi pelaksanaan otonomi desa, seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Beberapa permasalahan  yang  patut  diperhatikan  meliputi:  kurangnya  transparansi dalam  pembentukan  kebijakan  desa  dapat  mengakibatkan  ketidakpuasan masyarakat dan merugikan prinsip partisipasi demokratis. Dari sumber daya manusia,  tidak  sedikit  desa  menghadapi  kurangnya  pengetahuan  mereka sehingga  menghambat  proses  legislasi  dan  implementasi  kebijakan  yang berkualitas.
Masalah  lain  yang  dirasakan adalah minimnya  partisipasi  aktif  dari masyarakat  dalam  proses  legislasi,  ini  menghasilkan  kebijakan  yang  tidak memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  secara  maksimal.  Ada musrenbangdes dan musbangdes, namun kelihatan seperti rutinitas tahunan sehingga output menjadi kurang terasa dan bermakna. Dari sini kesenjangan antara aspirasi dan realisasi kebijakan yang dihasilkan tetap terjadi.
Pada wilayah desa yang jauh dari pusat informasi dan mobilisasi juga dirasakan  kurangnya  pemahaman  terkait  dengan  Undang-Undang  Desa  di kalangan pemangku kepentingan desa, termasuk aparat desa dan masyarakat sehingga    menyulitkan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang  efektif. Yang terakhir, Kurangnya mekanisme evaluasi dan pembaruan kebijakan (produk kebijakan)  desa  yang  dapat  menghambat  adaptasi  terhadap  perubahan kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Melalui  penelitian  ini diharapkan  dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem legislasi di tingkat desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
Salah satu produk kebijakan desa adalah Peraturan Desa. Berdasarkan Undang-undang  Desa  2014,  produk  ini  merupakan  hasil  kolaborasi  antara eksekutif dengan legislatif Desa. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan
dilakukan dengan metode pangambilan keputusan secara sosial yang terikat secara sukarela oleh masyarakat dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang jelas.  Kedua  dengan  metode  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan  keputusan pertama, yang banyak dijumpai melalui  kesepakatan  bersama,  alasan  untuk  memilih  alternatif  sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu oleh kepala desa atau  seseorang yang dianggap memiliki wewenang tertentu. Adapun bentuk kedua, pengambilan keputusan didasarkan  pada  prosedur  yang  disepakati  bersama,  seperti  prosedur Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang diadakan setiap tahun di  balai  desa.  Proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  pihak-pihak secara hukum diserahi fungsi tersebut.
Penelitian ini menyelidiki salah satu proses produk legislsi Desa, yakni proses  Peraturan  Desa,  tepatnya  Peraturan  Desa  tentang  Rencana Pembangunan  Desa.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Luwu  yang memiliki 207 Desa. Dari 207 Desa, terdapat 11 Desa Mandiri, 67 Desa Maju, 87  Desa  Berkembang,  dan  42  Desa  Tertinggal.  Dari  42  desa  tertinggal tersebut  berada  di  wilayah  pegunungan  dan  jauh  dari  pusat  pemerintahan kabupaten.  Kabupaten  ini  dipilih  karena  karakteristik  otonomi  desa khususnya di Kecamatan yang menjadi sampel penelitian, masih memiliki nilai rata-rata indeks otonomi yang rendah.

## Tinjauan Pustaka
Desa dipahami secara formal sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasrkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasionaldab berada di bawah kapuaten. Bahasan tentang Desa yang maknanya hampir sama dengan konsep sebelumnya sejak pertama kali istilah tersebut diformalkan oleh pemerintah melalui beberapa perundangan yang sebelumnya, antara lain oleh: Bintaro, R (1983); Widjaja (2003); Mulyadi (2009); Hanif (2011) (Nurcholis, 2011); serta Rauf (2015);.
Melengkapi  pemahaman  tentang  proses  legislasi  desa,  meminjam beberapa konsep kebijakan dari para sarjana. Thomas R. Dye (2004) kebijakan pilihan (pemerintah) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. James Anderson  (Winarno:2007)  digunakan  untuk  merujuk  pada  perilaku  seorang aktor  pemerintah  (lembaga  atau  pejabat)  dalam  bidang  kegiatan  tertentu. Wahab(2008),  kegiatan  yang  disetujui  yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu pada masalah tertentu yang saling terkait yang memengaruhi sebagian warga negara  atau  mayoritas  warga  negara.  Agustino  (2008),  sebagai  hubungan antara  suatu  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya.  Dunn  (1994),  suatu sistem  yang  melibatkan  keterkaitan tiga  unsur,  yaitu  kebijakan  publik,  aktor kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan publik. Nugroho (2009:86) apapun yang  diputuskan  pemerintah  untuk  dilakukan  (secara  diam)  sesuatu  itu
(apapun  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan).
Sementara  itu,  Islamy  (2004)  serangkaian  tindakan  dengan  tujuan tertentu  yang  dilakukan  oleh  seorang  aktor  atau  sekelompok  aktor  dalam menghadapi suatu masalah tertentu. Sistem dan komponen kebijakan publik yang  dikemukakan  oleh  William  Dunn  (2014:)  adalah:  Isi  kebijakan  ( policy content );  Aktor  atau  pemangku  kepentingan  kebijakan  ( policy  stakeholder serta; Lingkungan kebijakan ( policy environment ).
Penyelidikan  terhadap  perspektif  tata  kelola  kehidupan  komunitas (desa), Antlov dkk (2016) melihat ada potensi bagi Undang-Undang Desa dapat meningkatkan  daya  tanggap  pemerintah—melalui  kombinasi  sistem manajemen keuangan yang kuat, pengaturan institusional nasional yang baru, dan penduduk yang lebih diberdayakan yang dapat memberikan tekanan pada pemerintah  desa  untuk  bekerja  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat— meski  sejumlah  risiko  substansial dan  berbagai  kendala  tetap  ada.  Dari  segi hirarki  kebijakan  atau  kedudukan  hukum,  Dodi  dkk  (2023),  menemukan bahwa Peraturan Desa sebagai produk hukum desa mempunyai pijakan yuridis yang  sangat  kuat,    meskipun  tidak  lagi  muncul  dalam  hirarki  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  namun keberadaannya diatur secara ketat.
Undang-undang  Desa  sebagai  instrumen  pembangunan  desa  berbasis masyarakat terkait dengan pembentukan peraturan desa, temuan Madjid, dkk (2022) di Desa Ngroto, Kota Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa masih terdapat  kendala  dalam  upaya  pembentukan  peraturan  desa,  yaitu  belum teridentifikasinya  secara  optimal  urgensi  substansi  yang  akan  diatur  dalam rancangan  peraturan  desa,  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam memberikan  masukan  langsung  kepada  masyarakat,  rancangan  peraturan desa,  dan  kurangnya  informasi  terkait  rancangan  peraturan  desa  yang  akan disusun. Selain itu, masih diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam pembentukan peraturan desa.
Dengan  pendekatan  pelayanan  publik  di  desa,  temuan  Irawan,  dkk (2017)  pada  313  Desa  di  Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten,  bahwa implementasi  UU  6/2014  berpengaruh  terhadap  peningkatan  efektivitas pelayanan publik. Aparat desa sudah memahami UU tersebut dengan jelas dan konsisten.  Peningkatan  efektivitas  pelayanan  publik  dipengaruhi  oleh peningkatan pelatihan aparat desa, kapasitas aparat desa, ketersediaan sumber daya pedesaan, dan dukungan lingkungan sosial ekonomi.
Melihat  bagaimana  peran  lembaga  desa  dalam  menciptakan  produk Legislasi Desa, penelitian Prasetya (2016), di Desa Bojong Kabupaten Lampung Timur  menunjukkan  bahwa peran  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan penyusunan  peraturan  desa  belum  optimal,  karena  rancangan  masih didominasi oleh pihak esksekutif desa. Ini disebabkan karena kompetensi dan pengetahuan  anggota  BPD  masih  minim.  Dari  sisi  partisipasi  masyarakat, hanya  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda  yang  terlibat,  dan
akhirnya pengambilan keputusan mereka selalu berada dalam posisi ‘’setuju’’ usulan pihak eksekutif desa.

## Metode Penelitian
Melalui  pemahaman  metode  dari  Sugiyono  (2013)  dan  Huberman (2014)  penelitian  dilakukan  dengan  cara  kuantitatif  dan  kualitataif.  Dengan metode  survey,  sampling  penelitian  dipilih  berdasarkan  kecamatan  dengan desa  terbanyak  dengan  status  tertinggal,  dengan  karaktersitik  berada  di wilayah  pegunungan,  yakni  Kecamatan  Basse  Sangtempe,  Kecamatan  Basse Sangtempe  Utara,  dan  Kecamatan  Walenrang  Barat,  berjumlah  30  desa tertinggal.  Dengan  formula  Slovin,  diperoleh  18  sampel  desa  dengan probabilitas  sebesar  0,05,.    Sampling  setiap  desa  sebanyak  4  responden, semuanya  pihak  yang  intens  terlibat  dalam  proses  legislasi  desa.  Regresi berganda digunakan untuk menganalisis 3 variabel penelitian, dengan formula:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3
Di mana: Y = Variabel respon. X i = Variabel prediktor. α = Konstanta.
β = Slope atau estimate koefisien
Analisis  data  dilakukan  secara  kuantitatif  terlebih  dahulu  untuk mengetahui  nilai  indikator  masing-masing  variabel.  Kemudian  dilanjutkan dengan analisis kualitatif melalui pemahaman aspek-aspek laten dari proses legislasi desa.

## Pembahasan
Proses  legislasi  desa  pada  sampel  penelitian,  ditemukan  beberapa dimensi  yang  memengaruhi.  Di  antaranya;  Keterlibatan  Pihak;    Keaktifan Dalam Proses; serta Kompetensi Aktor. Secara kuantitatif.
Keterlibatan Pihak (X1) diukur dengan:
- Aparat  pemerintahan  desa  terlibat  dalam  musyawarah  pembentukan Peraturan Desa (X1.1);
- Masyarakat desa terlibat dalam musyawarah pembentukan Peraturan Desa (X1.2);
- Keterlibatan Aktor Masyarakat selain Masyarakat Desa (X.1.3);
Keaktifan Dalam Proses (X2) diukur dengan:
- Aparat  pemerintahan  Desa  aktif  dalam  pembahasan  rancangan  (isi) Peraturan Desa (X2.1);
- Aparat pemerintahan Desa terlibat pengambilan keputusan rancangan (isi) Peraturan Desa (X2.2);
Kompetensi Aktor (X3) diukur dengan:
- Aparat  pemerintahan  desa  mengetahui  proses  pembentukan  Peraturan Desa (X3.1);
- Aparat  pemerintahan  desa  sudah  diberi  pelatihan  tentang  penyusunan Peraturan Desa (X3.2);
Proses Legislasi Desa (Y), diukur dengan:
- Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Y1);
- Kesesuaian  usulan  masyarakat  dengan  rancangan  produk  legislasi  (Y2); dan
- Efisiensi waktu penyelesaian rancangan produk legislasi sampai menjadi produk legislasi desa. (Y3)
Dengan menggunakan aplikasi Smart PLS , nilai-nilai indikator masing- masing variabel dijabarkan sebagai berikut:
Penilaian  terhadap  proses  legislasi  di  desa  secara  kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel laten yang berpengaruh terhadap proses legislasi desa, yaitu variabel Keterlibatan aktor,  keaktifan masyarakat dan  kompetensi  aparat.  Hasil  pengujian  korelasi  koefisien  yang  dilakukan menggunakan  PLS,  menunjukkan  bahwa  variabel  keterlibatan  aktor  dalam proses  legislasi  desa  memberikan  pengaruh  yang  positif  secara  signifikan terhadap  proses  legislasi  desa  dengan  nilai  signifikasi  0,000<0,05.  Pada variabel  keaktifan  menunjukkan  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan terhadap proses legislasi desa (nilai signifikansi 0,347> 0,05).  Sedangkan pada variabel  kompetensi  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dengan  nilai  0,027< 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peran  aktif  tidak  memberikan  konstribusi positif dalam proses legislasi desa, yang dapat mencerminkan representasi dari aspirasi  masyarakat.    Saling  pengaruh  variabel  respon  dengan  variabel prediktor dijelaskan pada Gambar 1.
Gambar  1.    Pengaruh  variabel  Keterlibatan  Aktor,  Keaktifan  dan  Kompetensi Aparat Terhadap Proses Legislasi Desa
Sumber: Pengolahan kuesioner, Desember 2023.
Pada sisi yang lain variabel kompetensi aparat walaupun menunjukkan pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  proses  legislasi  desa,  namun signifikansinya  di  atas  nilai  0,000,  sehingga  pengaruh  variabel  kompetensi aparat ini tidak sesignifikan variabel keterlibatan dalam memengaruhi proses legislasi desa. Pengaruh yang signifikan dari variabel keterlibatan para aktor menunjukkan  bahwa  terdapat  intensitas  yang  tinggi  dari  aparat  maupun masyarakat  dalam  peran  serta  mereka  terhadap  proses  legislasi  desa  yang dilaksanakan. Pada sisi lain keaktifan aparat pemerintah desa dalam berbagai proses legislasi desa tidak memberikan pengaruh secara signifikan.  Keaktifan ini  sangat  minim  terutama  dalam  hal  keaktifan  masyarakat  baik  dalam pembahasan  konten  dari  rancangan  peraturan  desa  maupun  pengambilan keputusan rancangan isi peraturan desa.

## Hakekat Proses Pembentukan Peraturan Desa Pada Situs.
Dari pengamatan, proses legislasi desa dalam pembentukan peraturan rencana pembangunan desa mencakup:

## Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)
Tahapan  ini  merupakan  tahapan  paling  awal  dimana  usulan  muncul sebagai materi pembentukan Peraturan Desa.  Ini dilakukan di masing-masing dusun, yang biasanya dipimpin oleh Kepala Dusun. Tahap inisasi ini dijelaskan sebagai berikut:

## a. Musyawarah Tingkat Dusun
Pada  tahap  inisiasi  diawali  dengan  pengumpulan  aspirasi masyarakat  pada  level  masing-masing  dusun.  Pada  proses  tersebut dilakukan  secara  musyawarah.  Agar  keputusan  dapat  ditaati  nantinya, biasanya  dibuktikan  dengan  daftar  hadir  peserta  rapat.  Dari  sini ditemukan tidak sedikit usulan, aspirasi yang dirasakan sangat mendesak untuk dimasukkan sebagai usulan prioritas pembangunan yang nantinya dimuat dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes). Proses ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.111  Tahun 2014  bahwa  pemerintah  desa  memiliki  wewenang  dan  fungsi  dalam menampung aspirasi masyarakat.
Setiap  dusun  memberikan  masukan  atau  usulan.  Dalam musyawaran  dusun  ini  peserta  yang  hadir  dalam  rapat  diberikan kesempatan  untuk  memberikan  masukan  atau  usulan  yang  merupakan kebutuhan masyarakat yang urgen untuk diselesaikan. Hasil usulan dan aspirasi tersebut setelah menjadi keputusan bersama menjadi rancangan peraturan desa.
.
b. Musyawarah Tingkat  Desa  pertama
Setelah  rapat  atau  musyawarah  yang  dilakukan  di  tingkat  dusun selanjutnya  dilakukan  musyawarah  desa  tingkat  pertama.  Dalam
musyawarah  desa  tingkat  pertama,  Pemerintah  Desa  mengadakan musyawarah  desa  yang  dihadiri  camat  untuk  dikonsultasikan.  Rapat  ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil dari musyawarah dusun untuk diajukan  sebagai  isi  rancangan  peraturan  desa  dan  untuk  selanjutnya merumuskan dan menetapkan isi rancangan peraturan desa tersebut yang akan selanjutnya pada musyawarah desa tingkat kedua.

## c. Musyawarah  Desa Tingkat Kedua
Selanjutnya  hasil  rapat  musyawarah  desa  tingkat  pertama dipaparkan oleh Kepala Desa, kemudian meminta tanggapan berupa kritik dan  saran  seluruh  peserta  rapat  yang  hadir.  Peserta  rapat  tersebut merupakan perwakilan masing-masing dusun yang biasanya diwakili oleh Kepala  Dusun.  Di  dalam  musyawarah  tingkat  kedua  ini  masih  terjadi perbedaan pendapat antara peserta dengan Kepala Desa. Perbedaan itu disebabkan  perbedaan  pandangan  tentang  keurgensian  atau kemendesakan  usulan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  masing-masing dusun.  Namun  demikian  perbedaan  tersebut  tidak  menghalangi  tujuan dan  harapan  dari  masing-masing  masyarakat  dusun.  Hasil  musyawarah desa  ini  yang  kemudian  nanti  akan  mengalami  perubahan  dalam perumusan isi rancangan peraturan desa.
Informan  dari  desa  sampel  menyatakan  bahwa  hasil  rapat musyawarah  desa  tingkat  pertama  yang  telah  dilakukan  kemudian memilih  apa  yang  menjadi  kendala  atau  masalah  yang  mendesak  bagi masyarakat  kemudian  dijadikan  isi  rancangan  Peraturan  Desa.  Isi rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu  pandangan  dari    para  peserta  yang  hadir  sehingga  dapat menghasilkan  kesepakatan  bersama,  sehingga    peraturan  desa  yang diajukan  dapat  selalu  mengalami  perubahan  yang  bertujuan  untuk menyempurnakan  isi  dan  materi  rancangan  peraturan  desa,  sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat atau telah memenuhi aspirasi atau keinginan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

## Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)
Tahap  Sosio-politis  merupakan  tahap  pembahasan  di  mana permasalahan yang ada dalam isi rancangan peraturan dibahas satu persatu. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa yang dihasilkan kemudian. Setelah dilakukan rapat baik tingkat musyawarah dusun maupun tingkat musyawarah desa, kemudian isi rancangan diberikan kepada BPD,  di  mana  BPD  mengadakan  rapat  internal  bersama  anggotanya.  Setelah rapat  internal  bersama  anggotanya  kemudian  diadakan  Rapat  paripurna antara eksekutif dan legislatif serta pihsk masyarakat desa pada Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (MUSREMBANG)  di  mana  Rancangan  Peraturan Desa tentang dibahas secara mendalam.
Selanjutnya  Kepala  desa  memaparkan  isi  rancangan  mulai  dari  latar belakang sampai tujuan dari isi rancangan peraturan desa tentang. Tujuannya adalah  untuk  memberikan  alasan  sejelas-jelasnya  mengenai  rancangan peraturan desa perlu dijadikan peraturan desa. Alasan tersebut ditujukan baik perangkat  desa,  BPD,  tokoh  masyarakat,  dan  unsur-unsur  masyarakat  desa yang hadir. Setelah Kepala Desa memaparkan hasilnya, mereka memberikan kesempatan  kepada  seluruh  unsur  desa  yang  hadir  untuk  menyampaikan tanggapan atau komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan isi rancangan peraturan desa.
Saran  atau  ada  yang  tidak  disetujui  sebelumnya  kemudian  diajukan setelah  seluruh  unsur  masyarakat  menerima  barulah  disepakati  bersama untuk  dapat  dimasukkan  dalam  isi  Rancangan  Peraturan  Desa.  Setelah diadakan  rapat  pembahasan  maka  diambil  sebuah  keputusan  diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat musyawarah  rencana  pembangunan  desa  menjadi  peraturan  desa. Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat oleh  seluruh  peserta  yang  hadir  dalam  rapat  musyawarah  rencana pembangunan  desa  (MUSREMBANGDes).  Namun  tingkat  partsispasi  dari masyarakat  sangat  minim,  hanya  aparat  desa  saja  yang  hadir  ditambah beberapa dari pihak masyarakat.

## Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)
Tahap  yuridis  adalah  tahap  Pembentukan  Peraturan  Desa.  Di    sini rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disetujui  dalam  tahap  sosio-politik ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  (penetapan)  Kepala  Desa  bersama  BPD bersama-sama  menetapkan  peraturan  desa.  Peraturan  Desa  tersebut disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Kepada  Bupati  Luwu  melalui  Camat  masing- masing desa. Penyerahan tersebut dimaksudkan untuk ditelaah apakah dalam peraturan  tersebut  sudah  sejalan  dan  bersesuaian  dengan  kebijakan  umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu. Jika ada koreksi dari Bupati maka peraturan  tersebut  dikembalikan  kepada  Pemerintah  Desa  untuk  direvisi bersama  BPD.  Jika  tidak  ada  koreksi  maka  langsung  disahkan  sebagai persetujuan. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa kemudian Sekertaris Desa  mengundangkannya  dalam  lembaran  Peraturan  Desa    masing-masing, dengan menandatangi lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya dalam lembaran desa tersebut maka selesai proses legislasi desa, dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## Kesimpulan
Proses pembentukan peraturan desa desa pada sampel penelitian pada umumnya  mengikuti  pola-pola  atau  tahap  yaitu:  Proses  Pembentukan Peraturan  Desa  yaitu,  yang  terdiri  dari:  Tahap  Inisiasi  (Pengusulan  dan Perumusan);Tahap  Sosio-Politis  (Pembahasan),  serta  Tahap  Yuridis (Pengesahan  dan  Penetapan).  Hasil  pengujian  korelasi  koefisien  yang dilakukan menggunakan PLS, menunjukkan bahwa variabel keterlibatan aktor
dalam  proses  legislasi  desa  memberikan  pengaruh  yang  positif  secara signifikan terhadap proses legislasi desa dengan nilai signifikasi 0,000<0,05. Pada variabel keaktifan menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi desa (nilai signifikansi 0,347> 0,05).  Sedangkan pada variabel  kompetensi  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dengan  nilai  0,027< 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peran  aktif  tidak  memberikan  konstribusi positif dalam proses legislasi desa, yang dapat mencerminkan representasi dari aspirasi Masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdul Wahab, S. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Ayuningtyas, Dumillah. 2014. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik . Jakarta Raja  Grafindo  Persada  Bintaro,R.  1986. Dalam  Interaksi  Desa  Kota  dan Permasalahannya , Ghalia Indonesia.
Dunn, William N. 1994. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press HAW Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta Raja Grafindo Persada, Jakarta Islamy,  Irfan20003. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta.
Bumi Aksara.
Miles,  M.b.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  2014. Qualitatif  Data  Analysis:A Methods Sourcebook . Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc Moleong, J Lexy 2009. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. Nogroho, Riant D. 2009. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: PT: Elex Media Komputindo Nucholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa Penerbit Erlangga, Jakarta Rauf, Rahyunir. 2015. Pemerintah Desa , Yogyakarta: Nusa Media Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung:
Alfabeta Wahab,  Solihin.  A.  2021. Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT . Bumi Aksara Widjaya,AW,1993. Pemerintahan  Desa  dan  Administrasi  Desa. Jakarta:  PT Grafindo Persada Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses. Yogyakarta:  Media Pressindo.

## Undang-undang dan Peraturan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Teknis Di Desa
Peraturan  Pemerintahan  Nomor  43  Tahun  2014  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Jurnal:
Prasetya,  Ahadi  Fajrin.  2016  “Peran  Badan  Permusyarawatan  Desa  Dalam Mewujudkan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Yang  Partisipatif  Di Kabupaten  Lampung  Timur”. Jurnal  Ilmu  Hukum Vol  10,  Nomor  3 (halaman  413-586)  Bandarlampung:  Universitas  Tulang  Bawang. DOI:https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785    diakses  20 November 2023; 09.10AM Abdul Madjid, Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti. Village Regulation as A Participation-Based Development Instrument In Indonesia (Field Study in  Ngroto  Village,  Malang  Regency,  East  Java )  (International  Journal  of Social Science Research and Review) ISSN 2700-2497) https://ijssrr.com/journal/article/view/146  Vol  5  No  1,  Januari  2022. DOI  10.47814/ijssrr.v5i1.146.  Published  2022-01-03  diakses  20 November 2023; 11.03AM
Hans  Antlo v  Anna  Wetterberg  &  Leni  Dharmawan. Village  Governance, Community  Life,  and  the  2014  Village  Law  in  Indonesia. Bulletin  of
Indonesian Economic Studies 2016 Pages 161-183 | Published online: 14 Aug2016https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.20 15.1129047DOI: 10.1080/00074918.2015.1129047 diakses 20 November 2023; 11.30AM
Nata Irawan, Yuli Andi Gani;. Andi Fefta Wijaya, Public Services After Village Law
Implementation in Indonesia. EPH - International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 Issue 1 (Feb-2017): EPH - International Journal of  Humanities  and  Social  Science  Published:  2017-03-27 DOI:https://doi.org/10.53555/eijhss.v2i1.15  diakses  23  November 2023;4.21 PM Dodi Jaya Wardana ;Sukardi Sukardi; Radian. Legal Status of Village Regulations in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia (Inovation  Research Journal) Vol 2 No.2, Oktober 2021 P-ISSN2721-6683, E-ISSN2721-6675 DOI:  http://dx.doi.org/10.30587/innovation.v2i2.3039    diakses:  23 November 2023;4.09 PM