## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK OBAT TRADISIONAL YANG BEREDAR DI MASYARAKAT
Dwi Atmoko 1 , Ahmad Baihaki 2 1,2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id , ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id
Abstrak: Pada  saat  ini  peredaran  obat  tradisional  kian  marak  dimasyarakat.  berbagai  produk  yang ditawarkan     sangat variative , mulai dari produk lokal sampai internasional. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai macam penyakit timbul dimasyarakat. Masyarakat dari berbagai tingkatan ekonomi , terutama dari kalangan ekeomi lemah lebih baik mencari obat tradisonal dikarenakan harga obat  yang mungkin mahal juga efek samping yang di timbulkan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagaimana telah diatur dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  ruang perlindungan  kepada  masyarakat  terhadap  produk  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  yang memproduksi  obat-obat  tradisional  sangat  beragam  ,  mulai  dari  skala  besar  sampai  dengan  skala  kecil. Kemudian dalam perjalananya banyak para pelaku usaha obat-obat tradisional dalam membuat produknya kadang tidak mengindahkan peraturan-peratutan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan mencampurkan produk  herbalnya  dengan  obat  kimia  ,  yang  terkadang  sangat  berbahaya  bagi  konsumen  yang  memakai produk  tersebut.  Pada  dasarnya  obat-obatan  tradisonal  adalah  murni  dari  tumbuhan  yang  dipercaya mempunyai khasiat mengobati penyakit tertentu yang pada tujuannya adalah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri seseorang. Perlindungan terhadap konsumen pada obat-obat yang beredar di masyarakat harus mendapat  pengawasan  ketat  dari  pemerintah,  dikarenakan  jangan  sampai  menimbulkan  korban  jiwa  . Peraturan-peraturan  yang  ketat  terhadap  pelaku  usaha  harus  di  monitor  secara  komprehensif  dan berkesinambungan.  Sanksi  tegas  harus  diberikan  kepada  para  pelaku    usaha  yang  melanggar  ketentuan sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera  ,  yang  diharapkan  para  pelaku  usaha  tersebut  tidak  melakukan kesalahan yang sama, sehingga perlindungan terhadap konsumen bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Tradisional
Abstract: Currently, the distribution of traditional  medicines is increasingly  widespread in  society. The various products offered are very varied, ranging from local to international products. As is known, various kinds of diseases arise in society. People from various economic levels, especially from weak economic circles, are better off looking for traditional medicine because the price of the medicine may be expensive and  the  side  effects  it  causes.  Legal  protection  for  the  public  as  regulated  in  Law  Number  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection  provides  protection  for  the  public  regarding  products  sold  by  business actors.  Business  actors  who  produce  traditional  medicines  are  very  diverse,  ranging  from  large  scale  to small scale. Then, along the way, many traditional medicine businesses in making their products sometimes do not heed the regulations made by the government, namely by mixing their herbal products with chemical drugs, which are sometimes very dangerous for consumers who use these products. Basically, traditional medicines are pure plants which are believed to have the efficacy of treating certain diseases, the aim of which  is  to  cure  a  person's  existing  disease.  Consumer  protection  for  medicines  circulating  in  the community  must  receive  strict  supervision  from  the  government,  so  as  not  to  cause  fatalities.  Strict regulations on business actors must be monitored comprehensively and continuously. Strict sanctions must be given to business actors who violate the provisions so that it can have a deterrent effect, it is hoped that these business actors will not make the same mistakes, so that consumer protection can be achieved properly and optimally.
Keywords : Legal Protection, Consumers, Traditional Medicine

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  umumnya  dan  khususnya  di bidang  perindustrian  dan  perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen
karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan  kemampuan konsumen.(UU Nomor.8,1999)
Selain di sebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah, keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor lain  yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kesehatan  masyarakat  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  perkembangan  ekonomi Indonesia  stelah  pasca  pandemic  mengalami  mengalami  ketidak  stabilan  .Tingginya biaya  hidup membuat  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  tidak  dapat  memberikan perawatan lebih terhadap kesehatan diri mereka sendiri. Perekonomian yang pasang surut munculnya  pengangguran  karena  banyak  sekali  perusahaan  yang  tutup  dan  secara otomatis  menimbulkan  masalah  baru  dalam  bidang  ekonomi.  Banyaknya  beragam penyakit ditambah biaya hidup yang semakin tinggi tentunya masyarakat ekonomi rendah mencari pengobatan alternatif , yaitu dengan obat obatan tradisional .
Bagian  terbesar  dari  bahan  yang  digunakan  berasal  dari  tumbuh-tumbuhan. Sebagian sudah dikenal dan diketahui tumbuhan asalnya, dipelajari zat kandungan serta khasiatnya,  namun  masih  banyak  pula  diantaranya  yang  belum  diteliti  sama sekali.(H.Azwar Agus et all.,1996). Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ternyata dari sekian banyak obat tradisional yang beredar di pasaran beberapa di antaranya adalah obat tradisional  yang  tidak  memenuhi  standar  obat  tradisional,  atau  dapat  dikatakan  bahwa obat- obat tradisional tersebut tidak resmi atau palsu karena tidak memiliki ijin edar.
Memang  obat  tradisional  yang  tidak  resmi  dan  obat  produksi home  industry (disebut  obat  palsu)  merupakan  pilihan  bagi  konsumen  karena  mahalnya  harga  obat- obatan, terutama obat paten. Pangsa pasar jamu tradisional jenis ini adalah  masyarakat golongan  bawah  yang  berpendapatan  rendah,  sehingga  menyebabkan  akses  terhadap obat-obatan jenis lain yang memenuhi persyaratan dirasa sangat berat.
Apabila dilihat dari segi hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam arti luas yaitu sebagai penghasil maupun penjual barang adalah merupakan suatu  perikatan.  Menurut  Subekti  (2003)  perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk  menuntut  barang  sesuatu  dari  yang  lainnya,  sedangkan  orang  yang  lainnya  ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
Hubungan  hukum  secara  sukarela  terdapat  antara  konsumen  dan  pengusaha, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Dengan perjanjian atau persetujuan yang dimaksudkan  setiap  perbuatan  seseorang  atau  lebih  yang  mengikatkan  diri  dengan seorang  lain  atau  lebih  (pasal  1313  KUHPerdata).Memang  pada  dasarnya  setiap perjanjian tentu saja menimbulkan dampak bagi yang melakukan perjanjian.  Hubungan hukum  ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji (cidera  janji,  wanprestatie).(Az  Nasution,1995).  Dalam  suatu  transaksi  konsumen dimungkinkan munculnya suatu sengketa konsumen dikarenakan tidak dipenuhinya hak maupun tidak dilaksanakannya kewajiban oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Walau sengketa ini mencakup hal tidak dipenuhinya hak serta kewajiban para pihak, namun secara khusus sengketa konsumen lebih  mengacu pada pemahaman tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Oleh karenanya pengertian sengketa konsumen  dibatasi  sebagai  sengketa  yang  berkenaan  dengan  pelanggaran  hak-hak konsumen.  Batasan  lain  menyatakan  sengketa  konsumen  adalah  setiap  perselisihan antara  konsumen  dan  penyedia  produk  konsumen  (barang  atau  jasa  konsumen)  dalam
hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen tertentu.(Gloria Juris,2006). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, berhak untuk  memilih dan  mendapatkan  barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  dan  atau  jasa,  berhak  untuk  didengar pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan  atau  jasa  yang  digunakan,  berhak  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut, berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan  konsumen, berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
Dalam format ideal, perlindungan konsumen akan efektif apabila secara simultan dilakukan  dari  dua  level  atau  arus  secara  sekaligus.  Dari  arus  bawah,  ada  lembaga konsumen  yang  kuat  dan  tersosialisasi  secara  merata  di  masyarakat, sekaligus  secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.Sebaliknya dari arus atas, juga ada departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurusi  masalah  perlindungan  konsumen.  Semakin  tinggi  bagian  tersebut,  semakin besar  pula power yang  dimiliki  lembaga  tersebut  dalam  melindungi  kepentingan konsumen. Dengan demikian, efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.(Sudaryatmo,1999)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendakatan  yuridis  normatif,  yaitu metode yang  meninjau  dan  membahas  objek  penelitian  dengan  menitikberatkan pada segi-segi yuridis.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  mengunakan  metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari  lapangan  kemudian  dengan  ditunjang  dari  data  kepustakaan  dan  akan  ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif, agar dapat disajikan secara jelas, tepat, dan  dapat  menjawab  permasalahan  secara  hukum.Hasil  yang  disimpulkan  dalam peneitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  semua  kalangan, terutama dalam bidang hukum.

## HASIL & PEMBAHASAN

## a. Pengertian Pelaku Usaha
Pengertian  pelaku  usaha  tersebut  cukup  luas  karena  meliputi  grosir,  leveransir, pengecer  dan  sebagainya,  namun  dalam  pengertian  pelaku  usaha  tersebut,  tidaklah mencakup  eksportir  atau  pelaku  usaha  di  luar  negeri,  karena  UUPK  membatasi  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara  Republik  Indonesia.  Pengertian  pelaku  usaha  yang  bermakna  luas,  akan memudahkan  konsumen  menuntut  ganti  kerugian.  Konsumen  yang  dirugikan  akibat penggunaan  produk  tidak  begitu  kesulitan  dalam  menemukan  kepada  siapa  tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.(Ahmadi Miru.,et all,2004) .Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab
atas  akibat-akibat  negatif  berupa  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  usahanya  terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Pelaku usaha dalam dalam beberapa  literatur  juga  disebut  dengan  istilah  produsen,  dalam  kamus  besar  Ilmu Pengetahuan,  disebutkan bahwa definisi dari  produsen adalah  setiap orang atau  sesuatu yang  menyelenggarakan  proses  pembuatan  suatu  produk,  baik  produk  benda  maupun jasa.(Save M. Dagun,1997)
Hukum  Konsumen  terdiri  dari  rangkaian  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perilaku  orang  dalam  pergaulan  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri dari (pengusaha)  penyedia  barang atau  penyelenggara  jasa  yang  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  serta  konsumen pengguna barang dan atau jasa tersebut. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, batasan hukum  konsumen  adalah,  ”keseluruhan  asas-
asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Az Nasution,1995)
Menurut Janus Sidabalok, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi:
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.
2. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menghindarkan  konsumen  dari  dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  melahirkan  manusia-manusia  yang  sehat  rohani dan  jasmani  sebagai  pelaku-pelaku  pembangunan,  yang  juga  berarti  juga  untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menjamin  sumber  dana  pembangunan  yang bersumber dari masyarakat konsumen.
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri. Dalam  Pasal  1 angka  1  UUPK  disebutkan  bahwa  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen.
Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan  yang  cukup  luas  meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan  perlindungan  konsumen  dalam  dua  aspeknya  itu,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  atau  melanggar  ketentuan undang-undang.  Dalam  kaitan  ini  termasuk  persoalan-persoalan  mengenai penggunaan  bahan  baku,  proses  produksi,  proses  distribusi,  desain  produk,  dan sebagainya,  apakah  telah  sesuai  dengan  standar  sehubungan  keamanan  dan keselamatan  konsumen  atau  tidak.  Juga,  persoalan  tentang  bagaimana  konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  kepada  konsumen  syarat-syarat yang  tidak
adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produk.

## b. Ragam Perlindungan Konsumen
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  materiil  maupun  formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya  untuk  memberikan perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan konsumen  merupakan  suatu hal  yang  penting  dan  mendesak,  untuk  itu  segera  dicari solusinya.(Husin Syawali et all,2000)
Upaya-upaya  atau  bentuk-bentuk  perlindungan  yang  memadai  terhadap kepentingan  konsumen  dapat  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  baik  perlindungan  secara individu,  perlindungan  dari  pemerintah,  perlindungan  dari  pelaku  usaha. Konsumen cenderung berada pada pihak yang menderita kerugian akibat perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab,  yang hanya  berusaha  untuk  mencapai  keuntungan sebanyak- banyaknya tanpa memperhatikan hak- hak konsumen. Dan masih banyak konsumen yang tidak menyadari akan hak- haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Oleh karena  itu  konsumen  perlu  diberdayakan  melalui  pendidikan  konsumen,  khususnya penanaman  kesadaran  akan  hak-hak  dan  kewajibannya  sebagai  konsumen. Selain  itu pendidikan  konsumen  juga  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak hak-hak  yang dimiliki oleh konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar  konsumen  memperoleh  pengetahuan  maupun  keterampilan  yang  diperlukan  agar dapat  terhindar  dari  kerugian  akibat  penggunaan  produk,  karena  dengan  pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan. Sehingga untuk dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri, konsumen diharuskan untuk dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat bertindak dengan benar ketika  merasa dirugikan. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah ”menjamin  mutu  barang dan  atau jasa  yang diproduksi  dan  atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku”. Dengan kata lain, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagaimana ditentukan  oleh  pemerintah  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  maka  pelaku  usaha  dalam  memproduksi  dan memperdagangkan barang atau jasanya harus memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  contoh,  dalam  hal  obat tradisional maka pelaku usaha harus memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
Selain melindungi kepentingan konsumen melalui berbagai undang- undang yang salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat  dilaksanakan  dengan  cara  mengatur,  mengawasi  serta  mengendalikan  produksi, distribusi  dan  peredaran  produk  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan,  baik  kesehatan maupun keuangannya. Dalam hal ini langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:
1. Registrasi dan penilaian.
2. Pengawasan dan distribusi.
3. Pengawasan distribusi.
4. Pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  pengakuan  terhadap keberadaan  organisasi  konsumen  atau  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  (LPKSM),  yang  dituangkan  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  yaitu:  ”  Pemerintah mengakui  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat”. Kemudian dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan membela hak- hak  konsumen  yang dirugikan,  sebagaimana  disebutkan  dalm  Pasal 44  ayat  (3)  UUPK, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas:
a. menyebarkan  informasi  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  atas  hak  dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama  dengan instansi terkait  dalam  upaya  mewujudkan perlindungan konsumen;
d. membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut  serta menciptakan dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  yang  menunjang bagi  pembangunan perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Karena  itu,  kepada  produsen  dibebankan tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  itu,  yaitu  melalui  penerapan norma-norma  hukum,  kepatutan  dan  menjunjung  tinggi  kebiasaan  yang  berlaku dikalangan  dunia  usaha.  Persoalan  yang  masih  tersisa  dari  penyelesaian  sengketa konsumen, baik melalui saluran wanprestasi maupun saluran perbuatan melawan hukum adalah bahwa keduanya belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil- adilnya.  Berkaitan  dengan  lemah  kedudukan  konsumen  penggugat  dalam  hal membuktikan  kesalahan  ataupun negligence -nya  produsen  tergugat  karena  tidak mempunyai  pengetahuan  dan  sarana  yang  memuaskan  untuk  itu,  maka  dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh  cara lain untuk meminta  pertanggung  jawaban  dari  produsen,  yaitu  dengan  mempergunakan  prinsip pertanggung jawaban mutlak ( strict liability ).
Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum) yaitu prinsip  pertanggung  jawaban  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  tidak  didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada tort pada umumnya), tetapi prinsip  ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum  itu.  Karenanya,  prinsip strict  liability ini  disebut juga dengan liability  without fault . Prinsip pertanggung jawaban mutlak ( strict liability ) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidaknya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  produknya  yang  cacat.  Produsen  dianggap  harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu  produk  dan  oleh  karena  itu  produsen  harus  mengganti  kerugian  itu.  Sebaliknya produsenlah  yang  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah,  yaitu  bahwa  ia  telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengawasan yang wajib ia ambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan duty of care .
Di  Indonesia  konsep strict  liability (tanggung  jawab  mutlak,  tanggung  jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan didalam pasal 1367 KUHPerdata : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggunganya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya…” dan pasal 1368 KUHPerdata  :  “Pemilik  seekor  binatang,  atau  siapa  yang  memakainya  adalah  selama binatang  itu  dipakainya  bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang  diterbitkan  oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasanya”. Dengan perkataan lain, pemilik barang dan pemilik  atau pemakai binatang dapat  dituntut bertanggung  jawab atas  dasar risiko  yaitu  risiko  yang diambil oleh pemilik barang atau pemilik atau pemakai binatang.
Dengan  mempergunakan  konsep strict  liability pada  bidang  perlindungan konsumen,  khususnya  tanggung  jawab  produk,  akan  memudahkan  pembuktian,  yang pada  akhirnya  benar-benar  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Ini  tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata- mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat  dibanding konsumen yang antara lain disebabkan  kemampuan  pengusaha  dibidang  keuangan,  kemajuan  teknologi  industri yang  amat  pesat,  dan  kemampuan  pengusaha  untuk  memakai  ahli  hukum  yang  terbaik dalam menghadapi suatu perkara. Dengan memberlakukan konsep pertanggung jawaban mutlak,  maka  apa  yang  diharapkan  dari  perlindungan  konsumen  dapat  tercapai  sebab pihak konsumen  yang  akan  dilindungi  itu  akan  dapat  dengan  mudah  mempertahankan atau untuk membuktikan kesalahan produsen.
Sebagai  obat  tradisional,  industri  jamu  sebenarnya  tak  pernah  lekang  dimakan zaman. Secara turun temurun, keberadaan jamu juga selalu digemari banyak orang karena khasiatnya baik untuk kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit.  Apalagi sejak harga obat melambung tinggi, kehadiran jamu kini kerap menjadi alternatif pengobatan yang ampuh bagi sebagian masyarakat tanah air. Laris manisnya penjualan jamu saat ini juga  membuat  para  penjual  obat  tradisional  menjadikan  lahan  bisnis  ini  sebagai  mata pencaharian yang menggiurkan. Lihat saja para penjual jamu gerobak dan gendong yang kerap  dijumpai  di  pinggir  jalan  atau  di  kawasan  permukiman.  Mereka  mengaku  tetap bertahan berjualan jamu karena hasilnya sangat menguntungkan.
Boleh  dibilang  sebagian  masyarakat  Indonesia  banyak  menggemari  jamu  dan pernah  minum  obat  tradisional  ini.  Sebab  khasiat  jamu  memang  bermacam-  macam, yakni bisa menyegarkan badan dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti liver dan lemah syahwat. Pada dasarnya keberaan obat tradional mempunyai peran penting dalam pengobatan di Indonesia .Pun dalam dunia medis, keberadaan jamu saat ini sudah diterima layaknya  obat etical atau  obat  yang  diresepkan  dokter.  Lantaran itu,  sejumlah perusahaan  farmasi  kini  beramai-ramai  memproduksi  jamu  sebagai  obat etical yang masuk  klasifikasi fitofarmaka .  Sementara  itu,  lebih  dari  seribu  lebih  perusahaan  jamu besar dan kecil kini terus berkembang di Indonesia. Ini belum termasuk industri rumah tangga  yang  memproduksi  jamu.  Namun  di  balik  tumbuh  suburnya  industri  jamu tradisional  di  tanah  air  ini,  kehadiran  jamu berbahan kimia obat kini marak beredar di pasaran dan sangat berbahaya bagi kesehatan.
Di laboratorium Badan POM, setiap tahun ada 8.000-an jamu  yang  diuji secara berkala. Tujuannya, untuk mencari bukti jamu-jamu yang ditengarai menggunakan bahan kimia  obat  yang  kerap  dilakukan  pengusaha  jamu  nakal.  Dalam  Undang-Undang Kesehatan Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan produksi jamu tidak boleh dicemari bahan kimia obat apapun dan sekecil apapun. Selain itu pembuat dan penjual jamu kimia juga
dapat  dijerat  pelanggaran  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999 karena telah membohongi konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)  menyatakan  jamu  ini  kerap  dicampur  dengan  berbagai  obat  berbahaya  yang digunakan tanpa ukuran yang jelas. Keberadaan jamu kimia ini banyak dicampur dengan obat aspirin untuk  sakit  kepala, sibutramin untuk  pelangsing, sildenafil  sitrat untuk keperkasaan pria, dan steroid untuk jamu rematik. Ciri-ciri jamu kimia ini secara  fisik memang agak susah dibedakan. Tapi biasanya jamu oplosan ini sangat terasa khasiatnya dan menyebabkan rasa kantuk sangat hebat. Sedangkan jamu murni tak bisa sehebat itu karena sifatnya yang alami.
Menurut  Guru  Besar  Farmakologi  Universitas  Dipenegoro  Profesor  Nasution (2003)    pada  umumnya  ada  tiga  kelompok  obat  yang  bisa  ditemukan  pada  jamu-jamu kimia, yaitu:
1. Kelompok pertama meliputi obat-obatan anti implamasi atau penghilang rasa lelah seperti aspirin, antalgin dan phenilbutason .
2. Kedua, kelompok obat jenis steroid yang berfungsi menghambat rasa sakit dan membuat badan tetap segar.
3. Ketiga,  kelompok  jenis  obat  penenang  yang  berfungsi  menekan  syaraf  untuk menghilangkan rasa sakit, gelisah, dan mudah tidur.
Kehadiran jamu kimia juga sering dirazia petugas untuk membatasi peredarannya di pasaran. Namun karena permintaan konsumen sangat besar, produksi jamu oplosan ini tetap tinggi dan terus beredar luas. Tingginya permintaan pasar akan jamu ini memang diiringi  dengan  pertumbuhan  pabrik-  pabrik  jamu  kimia,  pabrik-pabrik  jamu  kimia  ini tumbuh  pesat  membaur  di  tengah-tengah  industri  dan  pengrajin  jamu  tradisional. Sehingga,  sulit  membedakan  mana  industri  jamu  oplosan  dengan  jamu  tradisional. Sebab, banyak juga jamu kimia yang diproduksi perusahaan jamu resmi.
Dalam kasus diatas terdapat hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  8  tahun1999  tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hak tersebut adalah ”hak atas informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan  atau  jasa”  (Pasal  4  huruf  c UUPK).  Sebab  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  tidak  memberikan  informasi  yang  sejelas- jelasnya  atas  obat  yang  dijual  kepada  konsumen.  Pelaku  usaha  hanya  memberikan informasi  mengenai  aturan  pakai  dari  obat  tersebut  namun  tidak  memberikan informasi mengenai  efek  samping  dari  obat  tersebut.  Padahal  yang  dimaksud informasi  adalah informasi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejelas-jelasnya,  seharusnya  pada  label  dari obat  terdapat  informasi  mengenai  komposisi  obat, indikasi,  cara  kerja  obat,  dosis,  efek samping, kontra indikasi, interaksi obat dan cara penyimpanan obat, namun dalam kasus diatas  hal  tersebut  tidak  terpenuhi,  karena  label  dari  obat-obat  tersebut  masih menggunakan bahasa China. Sehingga konsumen hanya bisa mendapatkan informasi dari penjelasan pelaku usaha saja.
Urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut (Sutarman et all,2004)
a. yang  pertama  digugat  adalah  pelaku  usaha  yang  membuat  produk  tersebut  jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan
b. apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
c. Apabila  produsen  maupun  importir  dari  suatu  produk  tidak  diketahui,  maka  yang
digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut Apabila  kemudian  terjadi  sengketa  antara  pihak  konsumen  dan  pelaku  usaha maupun  dalam  hal  pengaduan  dan  atau  gugatan  konsumen  obat  tradisional  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat ditempuh melalui:

## 1. Melalui Jalur Pengadilan
Dalam hal mengajukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sesungguhnya dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur peradilan yang dalam hal  ini  adalah  peradilan  umum.  Namun  pada  kenyataannya,  konsumen  enggan menjatuhkan  pilihannya  pada  jalur  ini,  hal  ini  disebabkan  karena  konsumen  merasa bahwa proses  beracara melalui jalur ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak  sedikit.  Sehingga konsumen  lebih  memilih  lembaga  lain  di  luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha
2. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Dalam  UUPK  terdapat  ketentuan  mengenai  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK). Yakni dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56. Dalam menjalankan tugasnya,  BPSK  memiliki  tugas  dan  wewenang  di  antaranya  untuk  melaksanakan penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi  atau arbitrase  atau  konsiliasi,  menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dari konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap  perlindungan  konsumen  dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Cara yang digunakan oleh BPSK baik itu mediasi, arbitrase maupun konsiliasi membuat penyelesaian sengketa melalui BPSK lebih banyak dipilih oleh konsumen dibandingkan melalui jalur pengadilan. Sebab selain proses  yang  singkat  dan  biaya  yang  murah,  proses  penyelesaian  melalui  BPSK  juga dinilai  lebih  efektif.  Sebab  para  pihak  terlibat  secara  langsung  karena  dalam  proses penyelesaian  sengketa melalui BPSK tidak dikenal adanya pemberian kuasa. Sehingga kedua  belah  pihak  yakni  konsumen  dan  pelaku  usaha  duduk  bersama  untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## KESIMPULAN
Pada    penelitian  serta  pembahasan  mengenai  perlindungan  hukum      terhadap konsumen  obat  tradisional  di  pada  masyarakat  ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan konsumen terhadap obat tradisional belum dapat terpenuhi. Walaupun telah ada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  perlindungan  kepentingan  konsumen  dan pelaku  usaha  sehingga  tercipta  perekonomian  yang  sehat,  ternyata  belum cukup  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  obat  tradisional  karena  kadang  kala dicampur dengan Bahan Kimia Obat yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Cara Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  Baik  (CPOTB).Penyusunan  Peraturan  Perundang- undangan  khususnya  di  bidang  perlindungan  konsumen  hendaknya  benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada konsumen  maupun pelaku usaha,  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat  merasakan  bahwa  hak-haknya  terjamin.Bagi konsumen,  hendaknya  menjadi  konsumen  yang  kritis,  teliti  dan  memiliki  pendidikan yang cukup mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sebab apabila konsumen memiliki pendidikan  yang  cukup  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  maka  ketika konsumen  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  konsumen  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.  Pelaku  usaha  yang  menjadi  distributor  obat  tradisional  sebagai  distrubutor, sehendaknya pelaku usaha tahu  bagaimana kondisi obat tersebut. apakah berbahaya bagi
konsumen atau tidak dan hendaknya mematuhi tata cara pemberian label pada obat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo.  2004.  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Jakarta
Az. Nasution. 1995. Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan HukuM pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Az.  Nasution,  Konsumen  dan  Hukum  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan  Hukum  pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm 101
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  ctk.  Kedua,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8-9
Gloria Juris, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia, Volume 6, No. 2. Mei – Agustus 2006, hlm 143
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum tentang Perlindungan Konsumen, ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati,  Hukum Perlindungan Konsumen, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm 33
J.  Satrio.  1993.  Hukum  Perikatan  :  Perikatan  Pada  Umumnya.  Penerbit  Alumni, Ctk.
Pertama, Bandung
Janus  Sidabalok.  2006.  Hukum  perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudaryatmo,  Hukum  dan  Advokasi  Konsumen,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  ctk.  Kedua, Bandung, 1999, hlm. 81-82
Save  M.  Dagun,  Kamus  Besar  Ilmu  Pengetahuan,  ctk.  Pertama,  Lembaga  Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, 1997, hlm. 893 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ctk. Ketiga Puluh Satu, PT. Intermasa, Jakarta,
2003. hlm. 122-123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor :HK.00.05.4.1380,  Tanggal  2  Maret  2005,  Tentang  Pedoman  Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik