Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 1

## DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS

## Abu Rokhmad
IAIN Walisongo Semarang e-mail: abu_rokhmad@yahoo.com

## Abstract
This  article  studied  about  the  relationship  between  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKS didn’t  have  the experience  of  the struggle  of  Indonesian  independence and  the difficult  period  of  the  Pancasila  formulation.  PKS  was  born  after  Pancasila convinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila as the state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide their truly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. The aspiration  of  implementing  islamic  shari’ah  has  been  concealing  in  vision  and mission  as  well  as  in  the  heart  of  PKS’s  cadres.  The  aspiration  will be  done  by peaceful and constitutional ways.
***
Artikel  ini  mengkaji  relasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dengan  Pancasila sebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan dan masa-masa  sulit  perumusan  Pancasila.  PKS  lahir  setelah  Pancasila  diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara  masih  mengambang.  Ia dipandang  menyembunyikan  maksud  hati  yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-cita menegakkan  syariat  Islam  tersimpan  dalam  visi,  misi dan  hati  para  kader  PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Keywords: Pancasila, dasar negara, PKS, taqiyyah politik
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 2

## A.  Pendahuluan
Selama Orde Baru, Pancasila berdiri kokoh sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila  berkibar  karena  dukungan  kekuasaan.  Masyarakat  didoktrin  dan dipaksa mengakui Pancasila sebagai asas tunggal melalui kegiatan penataran P4 (Pedoman  Penghayatan  dan  Penghayatan  Pancasila)  yang  diselenggarakan secara massal dan sistematis. Kesetiaan kepada Pancasila diukur dari hafalan dan penguasaan butir-butir sila dalam Pancasila.
Pancasila  ditafsirkan  sesuai  kepentingan  Orde  Baru.  Segala  kegiatan  yang patut  diduga  dapat  mengancam  Pancasila  dikriminalisasi  oleh  negara  lewat penerapan  UU  No.  11/PNPS/1963  tentang  Pemberantasan  Kegiatan  Subversi. Umat Islam sangat merasakan tindakan represif pemerintahan Soeharto, apalagi rezim tersebut masih menganggap Islam merupakan ancaman bagi Pancasila. 1
Era  reformasi  membuat  segalanya  berubah.  Demokrasi  menjadi  ruh  re- formasi dimana kebebasan dan keterbukaan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa.  Umat  Islam  juga  bebas  menyuarakan  aspirasinya,  termasuk  dalam menyikapi Pancasila sebagai dasar negara. Muslim garis keras ( hardliners ) lahir bersamaan  dengan  momentum  reformasi  ini. 2 Sejak  era  itu  pula,  popularitas Pancasila jatuh terpuruk. Wibawa dan keampuhan Pancasila kian pudar. 3
Pancasila  yang  telah  diperjuangkan  oleh  para  bapak  pendiri  bangsa  ( the founding  fathers )  dengan  jiwa  dan  air  mata,  kini  tak  lagi  dijaga  dan  dihormati sebagaimana  mestinya.  Sebagian  umat Muslim  —secara  terang-terangan  mau- pun  tersembunyi—  bahkan hendak mengganti  Pancasila dengan dasar  agama. Mereka memang membaca Pancasila, tapi berbunyi lain: Allah SWT tujuanku, al- Qur’an konstitusiku, Muhammad SAW imamku, jihad jalanku dan syahid puncak impianku. 4
______________
1 Anggapan  ini  didasarkan  pada  sejarah  bahwa  pada  Sidang  BPUPKI  dan  Konstituante  1957, kalangan Islam menolak Pancasila sebagai dasar negara. NU baru menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada 1983, sedangkan Muhammadiyah pada 1985. Baca M. ‘Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik , (Jakarta: Gramedia, 1998); Lukman Harun, Muham- madiyah dan Asas Pancasila , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986).
2 Baca Arskal Salim dan Azyumardi Azra, “Introduction: The State and Shari’a in the Perspective of Indonesian Legal Politics,” dalam Sharia and Politics in Modern Indonesia, Arskal Salim and Azyumardi Azra (ed.), (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).
3 Ahmad Syafii Maarif, “Saat Pancasila Tak Lagi Bertaji,” Kompas, 10 April 2012.
4 Masdar Farid Mas’udi, “Dulu P-4, kini 4-P,” Kompas, 5 April 2012.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 3
Menurut  Ansyad  Mbai,  terdapat  lima  tipologi  Islam  radikal  yang  hendak memisahkan diri dari Indonesia atau mengganti Pancasila dengan negara Islam, seperti  HTI  (Hizbut  Tahrir  Indonesia),  MMI  (Majelis  Mujahidin  Indonesia),  NII (Negara  Islam  Indonesia),  JI  (Jama’ah  Islamiyyah)  dan  lain-lain. 5 HTI  misalnya, dalam  berbagai  pemikiran  dan  aksinya  selalu  menjadikan khilāfah  islāmiyyah atau formalisasi syariat Islam sebagai solusi dari semua persoalan yang dihadapi bangsa. 6 Ide khilāfah  islāmiyyah sangat  berbeda  dan  bertentangan  dengan ideologi Pancasila.
Meskipun  mayoritas  umat  Islam  (diwakili  NU  dan  Muhammadiyah)  me- nerima  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  tetapi  masih  banyak  kelompok  Islam yang belum atau tidak menerimanya. Bahkan partai politik Islam yang lahir dari rahim  reformasi,  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  misalnya,  visi  partai  dan sebagian kadernya diduga masih “menduakan” Pancasila.
Dhume  melukiskan  PKS  sebagai  “gerakan  gradual  dan  evolusioner  untuk menegakkan negara Islam di Indonesia.” Bahkan ia menyamakan cita-cita politik PKS  dengan  JI.  Partai  hanyalah  kedok  konstitusional  semata. 7 Steele  meng- ingatkan  publik  untuk  mengawasi  agenda-agenda  tersembunyi  PKS  yang  ber- main melalui isu-isu anti-korupsi, tapi secara diam-diam maupun terbuka masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai fundamentalistik. 8
Warna ideologis PKS jauh lebih radikal, sekalipun pada tingkat praksis sangat idealis. 9 PKS  menampakkan  dukungan  yang  serius  terhadap  Perda  bernuansa syariah. 10 Platform  PKS  tidak  mengingkari  Pancasila  sebagai  dasar  negara, namun  pikiran  dan  tindakan  para  kadernya  condong  mendukung  gagasan khilāfah islāmiyyah atau penerapan syariat Islam. Simbol-simbol kebangsaan juga jarang  ditemukan  di  kantor-kantor  PKS.  Perbedaan  antara  sikap  politik  partai
______________
5 Keynote  Speech Kepala  BNPT  pada  kegiatan  “Dialog  Publik  Radikalisme,  Terorisme  dan Deradikalisasi Paham Radikal”, diselenggarakan MUI Jawa Tengah, 3 Desember 2011.
6 Hizbut Tahrir Indonesia, Selamatkan Indonesia dengan Syariah , (Jakarta: HTI Press, 2006).
7 Sadanand Dhume, “Radical March on Indonesia’s Future,” dalam Far Eastern Economic Review, vol. 168, Mei 2005, sebagaimana dikutip Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS Suara dan Syariah , (Jakarta: KPG, 2012), h. 8-9.
8 Andrew Steele, “The Decline of Political Islam in Indonesia,” dalam Asia Times Online Ltd., seperti dikutip Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 9.
9 Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, (Semarang: LP2I Semarang, 2004), h.
128-129.
10 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam: Ekpansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia , (Jakarta: Wahid Institut, 2009), h. 138.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 4
dengan  sikap  politik  kader  PKS  ini  menunjukkan  adanya  agenda  tersembunyi atau taqiyyah 11 politik, yakni berbeda antara hati dan kata yang terucap. Simbol- simbol  kebangsaan  jarang  ditemukan  di  kantor-kantor  PKS.  Pandangan  PKS tentang Pancasila masih “lonjong”.
Berdasarkan bukti-bukti di atas, hipotesis kajian ini adalah PKS masih me- nyimpan  agenda  mengganti  dasar  negara  Indonesia  dengan  dasar  lain.  Pan- dangan  PKS  tentang  Pancasila  masih  lonjong.  Mereka  belum  sepenuhnya  me- nerima Pancasila sebagai payung kebangsaan bersama ( common denominator/ miẓallat al-ummah ).
Berdasar  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  artikel  ini  adalah bagaimana  pandangan  PKS  terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Tujuan kajian  ini  adalah  untuk  menganalisis  sikap  dan  pandangan  PKS  terhadap Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mem- perkaya kajian relasi Pancasila dan Islam (khususnya partai politik Islam) dalam konteks  kekinian.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi langkah antisipasi dalam menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi lain.
Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Data  digali  melalui  wawancara dengan kader PKS dan studi dokumen. Studi dokumen diarahkan untuk menguji konsistensi  ideologi  PKS  dalam  platform  partai  dengan  tulisan-tulisan  yang pernah  dipublikasikan  kader  PKS,  menyangkut  Pancasila  dan  cita-cita  negara Islam. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

## B.  Islam dan Pancasila
Pada umumnya publik menduga bahwa diskusi tentang dasar negara pada awal  kemerdekaan  sudah  tuntas.  Seluruh  komponen  bangsa  dianggap  sudah sepakat  dengan  Pancasila  dan  sudah  tidak  ada  lagi  masalah  Pancasila  sebagai dasar negara. Faktanya hingga sekarang, sebagian umat Islam masih mengingin- kan ideologi lain di luar Pancasila. Hubungan Islam dan Pancasila telah menjadi dilema dan seolah menjadi proyek yang tidak pernah selesai.
Dasar  negara  bagi  setiap  bangsa  memiliki  makna  penting.  Ia  merupakan cerminan  dari  falsafah  hidup  suatu  bangsa  dan  ikatan  suci  yang  menyatukan
______________
11 Taqiyyah adalah doktrin mazhab Syi’ah yang artinya menjaga diri dengan menampakkan sesuatu yang  berlawanan  dengan  apa  yang  ada  dalam  hati.  Ahlul  Bait  Indonesia  (ABI), Buku  Putih  Mazhab Syi’ah: Menurut Para Ulamanya yang Muktabar, (Jakarta: DPP ABI, 2012), h. 80-81.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
5
keragaman  agama,  budaya,  suku  dan  sebagainya.  Ketika  hendak  membangun Indonesia,  terjadi  perdebatan  sengit  tentang  apa  dasar  negara  yang  tepat  bagi bangsa  yang  penduduknya  mayoritas  Islam  ini.  Proses  pencarian  suatu  dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama, etnis dan golongan tidaklah mudah. Lebih-lebih ketika setiap golongan merasa bahwa dasar negara terbaik adalah dasar negara yang bersumber dari falsafah hidup dan agama mereka.
Bahan-bahan pemikiran tentang dasar negara Indonesia sudah dipersiapkan sejak  lama.  Setidaknya  sejak  dekade  1920-an,  pelbagai  kreativitas  intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi yang sesuai dengan masyarakat dan  bangsa Indonesia. 12 Bahkan  penggalian  dasar  negara  itu tidak berhenti  pada  zaman  gelap  penjajahan,  melainkan  menembus  era  kejayaan Nusantara. 13
Secara formal, rumusan dasar negara baru dikemukakan dan diperdebatkan dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ). BPUPKI dibentuk pemerintah Jepang pada 9 April 1945 sebagai realisasi janji mereka untuk memberikan kemerdeka- an kepada Indonesia. Anggotanya berjumlah 68 orang dan yang betul-betul dapat dianggap mewakili kelompok Islam hanya 15 orang, selebihnya adalah golongan nasionalis dan golongan-golongan agama lain di Indonesia. 14
Suasana  tegang  dan  panas  menghiasasi  perdebatan  tentang  dasar  negara dalam  sidang-sidang  BPUPKI.  Setiap  golongan  merasa  mempertaruhkan keyakinannya demi Indonesia yang dicita-citakan. Setidaknya ada dua faksi yang mengusulkan  dasar  negara  saat  itu. Pertama, usulan  dasar  negara  Islam  yang dibela  oleh  ahli-ahli  agama  yang  bertujuan  untuk  mendirikan  negara  Islam Indonesia  (Ki  Bagus  Hadikusumo,  Abdul  Kahar  Muzakkir,  KH.  Abdul  Wahid Hasjim dan lain-lain). Kedua, aliran pemisahan negara dan agama yang diusulkan oleh kelompok nasionalis (Soekarno, M. Hatta, Soepomo dan kawan-kawan). 15
______________
12 Yudi  Latif, Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualitas  Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 5.
13 Yudi Latif, Negara Paripurna..., h. 4.
14 Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  tentang  Percaturan  dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 102.
15 Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan..., h.  104.  Bandingkan  dengan  Endang Saifuddin Anshari yang menggunakan sebutan “nasionalis-Islamisis” dan “nasionalis-sekularis” untuk
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 6
Soal dasar negara telah membuat para pendiri republik dalam situasi sulit. Jika mereka gagal merumuskan dasar negara, ada dua resiko yang sama-sama tidak  menguntungkan:  Indonesia  batal  diproklamasikan  (berarti  tetap  sebagai negara  jajahan)  atau  Indonesia  menjadi  negara  yang  terpecah-pecah.  Pada akhirnya,  kompromi  politik  dalam  bentuk  Piagam  Jakarta  terjadi  pada  22  Juni 1945.  Piagam  Jakarta  merupakan preambule bagi  konstitusi,  di  dalamnya terdapat  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dimana  sila  pertama  berbunyi:  ”Ke- tuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluk- nya.” 16
Seluruh  rakyat  Indonesia  menyambut  bangga  dan  antusias  kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tetapi kelompok non- Islam merasa ada yang tidak beres dalam dasar negara Pancasila, terutama anak kalimat: ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk- nya.” Tokoh agama Kristen, Latuharhary misalnya, memberikan tanggapan:
”...  akibatnya  akan  sangat  besar  sekali,  umpamanya  terhadap  agama  lain.
Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, ... tidak boleh diadakan benih-benih  atau  kemungkinan  yang  dapat  diartikan  dalam  rupa-rupa macam....” 17
Keberatan  juga  datang  dari  Wongsonegoro  (tokoh  Jawa)  dan  Hoesein Djayadiningrat (Kepala Urusan Agama Pemerintah Jepang) yang mengkhawatir- kan  munculnya  fanatisme  agama  akibat  pelaksanaan  hukum  Islam  yang dipaksakan. 18 Jika  tujuh  kata  tidak  dihapus  dalam  konstitusi,  menurut  Hatta, kelompok Kristen dan Katolik dari Timur Indonesia akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19
Setelah  melewati  masa-masa  kritis,  maka  pada  tanggal  18  Agustus  1945, wakil-wakil  dari  umat  Islam  akhirnya  menyetujui  usul  penghapusan  anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945, dengan tambahan atribut yang sangat kunci, hingga menjadi: ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” 20
______________
membedakan dua faksi yang sedang memperjuangkan dasar negara. Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta: 1983), h. 46.
16 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan..., h. 107-108.
17 Yudi Latif, Negara Paripurna..., h. 26.
18 Arskal Salim, Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia , (USA: University of Hawai’i Press, 2008), h. 64-65.
19 Arskal Salim, Challenging The Secular State: ..., h. 69.
20 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan..., h. 109.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 7
Perubahan di atas dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan politik umat  Islam.  Tetapi  pada  1978,  Alamsjah  Ratu  Perwiranegara,  Menteri  Agama saat  itu  menafsirkan  peristiwa  tanggal  18  Agustus  1945  sebagai  hadiah  umat Islam  kepada  bangsa  dan  kemerdekaan  Indonesia,  demi  menjaga  persatuan. Pernyataan  Alamsjah  ini  dapat  diartikan  sebagai  usaha  untuk  meyakinkan banyak  pihak  bahwa  loyalitas  umat  Islam  kepada  Pancasila  tidak  perlu  di- pertanyakan lagi. 21
Perdebatan  tentang  dasar  negara  rupanya  tidak  berhenti  setelah  ke- merdekaan  Indonesia.  Perdebatan  tentang  dasar  negara  kembali  muncul  pada sidang  Majelis  Konstituante  pada  tahun  1957,  setelah  Indonesia  mengadakan Pemilu pertama pada 1955 dimana partai-partai Islam memperoleh kurang dari 45% suara. Pada saat itu, terdapat tiga usulan dasar negara, yaitu: Pancasila, Islam dan Sosial-Ekonomi. Usul yang terakhir hanya didukung oleh partai kecil, yaitu Partai  Buruh  dan  Partai  Murba.  Selebihnya,  perdebatan  mengerucut  pada  dua kelompok,  yaitu  pendukung  Islam  dan  pendukung  Pancasila.  Perdebatan  di Majelis  Konstituante  berjalan  alot  dan  kritis.  Masing-masing  pihak  berusaha meyakinkan ideologi yang diusung sebagai ideologi terbaik yang patut menjadi dasar negara. Sidang Majelis Konstituante tidak menghasilkan keputusan apapun. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan sokongan penuh pihak militer  mengeluarkan  dekrit  untuk  kembali  kepada  UUD  1945  dan  sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih rakyat saat Pemilu 1955. 22
Dengan  berlakunya  kembali  UUD  1945,  maka  dasar  negara  Islam  yang diusulkan oleh partai-partai Islam dengan sendirinya tertolak melalui dekrit 5 Juli 1959,  dan  bukan  melalui  jalan  musyawarah  yang  demokratis.  Pada  akhirnya, Pancasilalah  yang  menjadi  dasar  negara  Indonesia  hingga  kini,  sekalipun  kata Pancasila tidak pernah disebut dalam pembukaan UUD 1945.
Paparan  di  atas  menunjukkan  betapa  tidak  mudah  merumuskan  Pancasila sebagai  dasar.  Bagi  generasi  yang  tidak  mengalami  masa-masa  sulit  perumusan Pancasila, mereka hendaknya belajar dari sejarah dan tidak menganggap enteng Pancasila.  Oleh  karena  itu,  setelah  Pancasila  melewati  tiga  fase  sejarah  (fase pembuahan,  fase  perumusan,  fase  pengesahan)  sebagaimana  pendapat  Yudi Latif, 23 maka  untuk  keperluan  masa  kini  dan  masa  datang,  diperlukan  fase ______________
21 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan..., h. 109. 22 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan..., h. 176.
23 Yudi Latif, Negara Paripurna ....
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 8
keempat, yaitu fase pemeliharaan dan perlindungan. Fase ini sangat penting agar bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar negara tetap terpelihara dan terlindungi keberadaannya, di tengah berbagai ancaman ideologi yang beraneka ragam, baik dari dalam maupun dari luar.
Secara teoritik, di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara  Islam  dan  ketatanegaraan  (politik). 24 Pertama, Islam  mengatur  segala aspek  kehidupan  manusia.  Ia  tidak  sekedar  agama,  tapi  juga  politik.  Oleh karenanya, mendirikan negara menjadi salah satu ajaran dalam Islam yang harus dilaksanakan.  Penganut  aliran  ini  antara  lain  adalah  Hassan  al-Banna,  Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Abu al-A’la al-Maududi. Kedua , Islam adalah agama yang tidak  ada  hubungaannya  dengan  aspek  kenegaraan.  Agama  harus  dipisahkan dengan  urusan  politik.  Agama  tidak  memerintahkan  pemeluknya  untuk mendirikan negara. Pandangan sekularis ini diwakili oleh ‘Ali ‘Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Ketiga, aliran yang menolak pandangan dua kelompok pemikiran sebelumnya, dengan mengajukan tesis baru bahwa di dalam Islam memang tidak terdapat ajaran tentang politik dan kenegaraan, tetapi terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.
Pendapat di atas, agak berbeda dari pandangan Din Syamsuddin. Menurut- nya,  sejauh  menyangkut  orientasi  politik,  setidaknya  ada  tiga  pemikiran  dan gerakan mainstream umat Islam. 25 Pertama, arus formalistik yang menginginkan bentuk-bentuk formal dalam politik Islam. Mereka menginginkan dasar negara Islam, simbol politik Islam dan segala aspek kehidupan harus berdasarkan syariat Islam. Kedua, arus substantivistik yang lebih menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Dalam konteks dasar negara misalnya, sebutan,  bentuk,  atau  simbol  boleh beragam,  tetapi  yang pasti  isinya adalah  nilai  dan  ajaran  Islam. Ketiga, arus  fundamentalisme  yakni  arus  yang berada  di  luar  dua  arus  sebelumnya  yang  dianggap  telah  gagal  menunjukkan Islam sebagai keseimbangan-tanding dalam merespons sistem politik yang ada.
Pada sisi lain, menurut Bahtiar Effendi, Islam politik di Indonesia juga dapat ditinjau  dari  teori  trikotomi,  yakni  fundamentalis,  reformis  dan  akomodasion- isme. 26 Kelompok  fundamentalisme  mendukung  jenis  penafsiran  Islam  yang ______________
24 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, (Jakarta:  UI  Press, 1993), h. 1-2.
25 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik di Era Orde Baru , (Jakarta: Logos, 2001), h. 151.
26 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 41-42.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 9
kaku  dan  literal,  menentang  pemikiran  sekular,  dan  menekankan  keutamaan Islam atas politik. Kelompok reformis juga menekankan keutamaan atas politik, tetapi  dibandingkan dengan kelompok  fundamentalis,  mereka  jauh  lebih  kom- promistis  dan  mau  diajak  kerjasama  dengan  kelompok  sekuler  atas  landasan yang  disepakati.  Kelompok  akomodasionis  memberi  penghargaan  yang  tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang pada pandangan  bahwa  kepentingan-kepentingan  sosial  dan  ekonomi  harus  men- dapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam.
Teori trikotomi di atas jika diterapkan dalam konteks dasar negara, akan di- temukan dua pola. Pertama, kelompok Islam murni (fundamentalis) yang hanya mengakui dasar Islam dan tidak mau yang lain. Kedua, kelompok Islam moderat atau kelompok Islam nasionalis yang memberi ruang ideologi lain asal substansi di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam.
Dengan  kata  lain,  dalam  pandangan  Salim,  terdapat  tiga  jenis  hubungan antara Islam dan negara. 27 Pertama , tipe integrasi ( integration ) yaitu Islam dan negara  menyatu. Kedua ,  tipe  diferensiasi  ( differentiation )  dimana  agama  dan negara  saling  membutuhkan  dan  bekerjasama. Ketiga ,  pemisahan  ( separation ) antara agama dan negara yang mengarah pada model negara sekuler. Dari tiga tipe ini, Indonesia berada pada jenis yang kedua.
Menjadi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah pilihan logis umat Islam. Jika penerapan dasar negara Islam dipaksakan, boleh jadi nasib Indonesia belum tentu seperti sekarang. Mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan bubar. Atau daerah-daerah Kristiani atau Hindu akan memisahkan diri. 28 Konon, masih banyak umat Islam yang meragukan, apakah ancaman ini mitos atau realitas.

## C.  PKS dan Pancasila
Samuel  P.  Huntington  dalam  buku The  Clash  of  Civilization menyatakan bahwa  akan  terjadi  benturan  antar  peradaban,  khususnya  antara  Islam  dan Barat. Barat diidentifikasi memiliki karakter yang unik, yakni individualisme dan demokrasi. Karakter yang demikian tidak dimiliki oleh masyarakat lain, termasuk dunia Islam. Oleh karena itu, demokrasi tidak bisa tumbuh di dunia Islam karena ______________
27 Arskal Salim, Challenging The Secular State..., h. 22.
28 Dawam Rahardjo, “Kata Pengantar” dalam Budhy Munawar-Rachman Reorientasi Pembaruan Islam:  Sekularisme,  Liberalisme  dan  Pluralisme,  Paradigma  Baru  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. xxix.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 10
karakter  umat  Islam  yang  tidak  mendukungnya.  Bahkan  secara  provokatif, Huntington  menegaskan  bahwa  ”persoalan  bagi  masyarakat  Barat  bukanlah fundamentalisme Islam tapi Islam itu sendiri.” 29
Salah satu karakter ketidakmungkinan demokrasi tumbuh di negara Islam karena  konsep  kesatuan  agama  dan  negara.  Konsep  ini dianggap menghalangi demokrasi karena bertentangan dengan semangat sekularisme. Secara konsep- tual,  sekularisme  adalah  paham  tentang  pemisahan  antara  agama  dan  politik (atau negara). Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara dan sebaliknya. Agama adalah urusan pribadi, negara tidak ikut campur di dalam- nya. Namun demikian, sekularisme itu tidak anti agama. Dalam negara sekuler, kebebasan  beragama  betul-betul  dijamin  dan  dilindungi  di  negara-negara sekuler. 30
Belakangan  klaim  ini  makin  ditinggalkan.  Faktanya  di  negara  yang  paling demokratis sekalipun, pemisahan negara dan agama tidak pernah benar-benar terjadi. Bahkan, agama justru menjadi kekuatan inspiratif dalam negara. Inggris atau  Jerman  adalah  negara  demokratis  tapi  partai  berbasis  agama  juga  ber- kembang. 31
Dalam  konteks  di  atas, Indonesia  sebagai  negara  yang  bukan  negara  agama memberikan pilihan-pilihan politik yang luas bagi rakyatnya. Sejak masa lalu hingga era sekarang, partai politik yang berlandaskan pada agama tetap tumbuh. Jadi, apa yang terjadi di Indonesia (di mana banyak partai agama yang muncul) adalah se- suatu yang normal saja, sebagaimana yang terjadi di Inggris, Jerman atau Belanda.
Politik  dan  partai  politik  telah  menjadi  bagian  dari  kesadaran  umat  Islam Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Oleh karena itu, dari Pemilu pertama (tahun  1955)  hingga  sekarang,  umat  Islam  selalu  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan  demokrasi  dengan  mendirikan  partai  politik.  Dalam  hal  mendirikan partai politik dan menyalurkan aspirasi politik, umat Islam memiliki pandangan yang  beragam.  Sebagian  menganggap  mencoblos  partai  Islam  adalah  wajib (formal). Yang lain berprinsip parpol hanyalah sarana dan tidak harus berlandas-
______________
29 Sebagaimana dikutip Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru , (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 14.
30 Budhy  Munawar-Rachman, Reorientasi  Pembaruan  Islam:  Sekularisme,  Liberalisme  dan
Pluralisme, Paradigma Baru Islam di Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 234-235.
31 Saidiman Ahmad, “Peran Ganda Politik Demokratis Masyumi Masa Orde Lama,” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 01/XXI/2012, h. 27.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 11
kan Islam (substansial). Yang terakhir, umat Islam tidak peduli terhadap partai politik Islam (sekuler). Bagi mereka, semua partai adalah sama. 32
Kelahiran  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dibidani  oleh  Jama’ah  Tarbiyah pada  9  Agustus  1998.  Pada  awalnya,  partai  ini  bernama  Partai  Keadilan  (PK). Perubahan dilakukan pada 20 Juli 2003 33 setelah PK gagal memenuhi electoral threshold (2%) pada Pemilu 1999 dan hanya memperoleh 1, 3 % suara. 34
Kelahiran PKS dapat disederhanakan ke dalam tiga tahap. 35 Tahap pertama adalah  fase  dakwah  kampus.  Para  aktivis  yang  kebanyakan  berusia  muda bergerak  dari  dalam  kampus  (umumnya  universitas  umum)  dan  dalam  skala terbatas di sekolah-sekolah. Mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam lembaga Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Di sekolah-sekolah, mereka mendirikan lembaga yang disebut Rohani Islam (ROHIS). Kegiatan yang dilakukan dua  lembaga  tersebut  adalah  sama,  yakni  memberikan  pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman ghirah keislaman.
Tahap  kedua  adalah  pelembagaan  gerakan  mahasiswa.  Lambat  laun,  LDK semakin berkembang di kampus-kampus umum. Masjid-masjid kampus menjadi pusat  kegiatan  dakwah,  dan  dihadiri  banyak  mahasiswa  untuk  ikut  serta  dalam lingkaran  kecil  kajian  agama  ( halaqah ).  Pada  pertemuan  yang  ke-10  Forum Silaturrahmi  Lembaga  Dakwah  Kampus  (FSLDK),  beberapa  aktivis  LDK  meng- umumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 36
Tahap ketiga adalah gerakan politik. Inisiatif mendirikan partai politik sesaat setelah Presiden Soeharto lengser tahun 1998 datang dari aktivis KAMMI yang didukung  pula  oleh  aktivis  dakwah  kampus.  Mereka  percaya  bahwa  ber- partisipasi dalam sistem demokrasi akan mendatangkan banyak keuntungan. 37
Selain aktivis dakwah tarbiyah, 38 PKS juga mendapatkan dukungan ideologis dari alumni LIPIA, Saudi Arabia dan Timur Tengah pada umumnya. Bukti-bukti
______________
32 Bandingkan M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru , h. 151 dan seterusnya.
33 Yon Machmudi, “Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)”, Tesis , (Australia: ANU Epress, 2006), h. 2.
34 Aris Ananta, Evi NA, Leo Suryadinata, Emerging Democracy in Indonesia , (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), h. 24.
35 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: KPG, 2012), h. 32 dan seterusnya.
36 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 43.
37 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 44.
38 Baca ‘Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2002).
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
12
demikian  sangat  gampang  dilihat,  antara  lain  misalnya,  dua  orang  dari  empat presiden  PKS  adalah  alumni  Timur  Tengah,  yaitu  Hidayat  Nurwahid  dan  Lutfi Hasan Ishaq. Dua presiden yang lain adalah alumni dakwah kampus, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Tiffatul Sembiring. Kini PKS dipimpin oleh Anis Matta (LIPIA Jakarta).
Basis massa PKS kebanyakan tinggal di kota, berpendidikan tinggi, pegawai kantoran,  dan  berkultur  Islam  modernis.  Dengan  demikian,  konstituen  PKS memiliki kesamaan dengan ormas Muhammadiyah dari sisi kultur keagamaan dan sama dengan kultur pendukung PAN sehingga tidak mengherankan apabila anggota  Muhammadiyah  dan  konstituen  PAN  adalah  kelompok  yang  sangat potensial direbut oleh PKS. 39 Ideologi Islam yang dibawa adalah Islam ala Ikhwan al-Muslimin Mesir, yang cenderung dekat dengan paham Wahabiyah.
Visi  Indonesia  yang  dicita-citakan  adalah  PKS  adalah  terwujudnya  masya- rakat  madani  yang  adil,  sejahtera  dan  bermartabat.  Misi  bidang  politik  yang diemban oleh PKS adalah berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari tanggung  jawab  kaum  Muslim  terhadap  rumah  besarnya  yang  bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PKS bahu-membahu  bersama  entitas  politik  lainnya  untuk  mengisi  pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita- cita universal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah. 40
Secara  pemikiran  politik,  PKS  menolak  pemisahan  agama  dan  negara (sekularisme)  di  Indonesia.  Sekularisme  dianggap  tidak  relevan,  karena Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut  PKS,  Indonesia  adalah  NKRI  yang  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa. 41 Secara  formal  kepartaian,  PKS  berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  norma kehidupan tata negara, tetapi simbol-simbol nasionalisme (Pancasila, UUD 1945) tidak tampak dalam platform.
Mengapa simbol-simbol kebangsaan tidak ada, karena PKS berasaskan Islam. Visi awal pendirian PKS adalah berusaha menjadikan Islam sebagai solusi bagi
______________
39 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen , (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 42.
40 MPP PKS , Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera , (Jakarta, 2007), h. vi.
41 MPP PKS, Platform Kebijakan ...., h. vi.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 13
kehidupan kenegaraan. 42 Dalam konteks ini, dapat dibaca bahwa perjuangan PKS pada level negara adalah penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam yang bagaimana  dan  kapan,  itulah  yang  hingga  hari  ini  belum  terumuskan  secara definitif oleh kader PKS.
Dari sisi kader, Pancasila sebagai dasar negara disikapi secara beragam. Se- bagian merasa hubungan PKS dan Pancasila sudah selesai, sebagian lain tampak masih menyimpan cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Seorang kader PKS Jawa Tengah, Suharsono, menyatakan bahwa PKS tidak memiliki agenda men- dirikan Negara Islam atau khilāfah islāmiyyah . Menurutnya: 43
“PKS  memandang  bahwa  Pancasila  merupakan  dasar  dan  ideologi  negara. Hal itu merupakan harga mati. PKS tidak akan merubah dengan dasar lain, selama  nilai-nilai  yang  ada  (dalam  Pancasila)  merupakan  cerminan  dari budaya  dan  keinginan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  (Pancasila)  harus dilestarikan dan dijunjung tinggi....”
Ketika ditanyakan, adakah di kalangan kader PKS yang tidak puas dengan Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi agama, Suharsono menjawab:
”Kalau  (di)  PKS  tidak  ada  (kader  yang  mengusulkan  seperti  itu.  Kita  me- nyampaikan  (kepada  para  kader)  bahwa  asas  Pancasila  itu  (merupakan) nilai perjuangan kita. Demi dasar negara ini, mestinya semangat itu bisa utuh dan  bahkan  dapat  ditingkatkan.  Selama  ini,  kita  melihat  Pancasila  hanya semacam simbol, belum mampu nilai Pancasila termanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan rakyat.”
Ketika didesak dengan pertanyaan apakah partai masih menyimpan cita-cita untuk menghidupkan Piagam Jakarta, Suharsono menjawab:
”Ya, semangat kita memang apa yang ada sekarang (Pancasila) kita optimal- kan, tidak berandai-andai. Selama kemanfaatannya (Pancasila) besar kepada masyarakat, ini yang ditonjolkan. Kita tidak sekedar berpikir simbolis, tidak juga  mengedepankan  formalitas,  namun  yang  dikedepankan  adalah  kerja. Bagaimana  PKS  ini  bekerja  membantu  masyarakat,  membebaskan  per- masalahan bangsa, menyejahterakan rakyat, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. PKS pingin menjadi contoh itu.”
Bagaimana mendudukkan posisi yang tepat, antara cita-cita keislaman (men- dirikan  negara  Islam  sebagai  wujud  Islam  yang kāffah )  dengan  cita-cita  ke- bangsaan (Pancasila sebagai dasar negara)? Suharsono menegaskan:
______________
42 Aris Ananta, Evi NA, Leo Suryadinata, Emerging Democracy..., h. 24.
43 Wawancara, 30 Juli 2012.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 14
”Karena kita tidak ada keinginan (seperti) di atas (mendirikan negara Islam), (maka) Islam yang kāffah itu tidak harus berwujud simbol negara Islam. Tapi bagaimana  negara  bisa  mengaplikasikan  nilai-nilai  Islam  itu  secara  me- nyeluruh  dalam aspek kehidupan.  Yang  terpenting  di  sini  adalah  nilai-nilai Islam  ( value ) itu  yang  lebih  kita  utamakan,  bukan  sekedar  simbol.  Intinya, Islam kāffah itu tidak harus berwujud negara Islam.”
Jawaban Suharsono di atas bila dibandingkan dengan kader PKS yang lain saling  bertentangan.  Jawaban  itu  terkesan  bersifat  normatif.  Padahal,  kader- kader PKS dikenal militan dalam pengamalan Islam. Menurut Imdadun Rakhmat, PKS  memiliki  berbagai  agenda  dakwah,  antara  lain  menegakkan  syariat  Islam, menegakkan sistem pemerintahan Islam dan khilāfah islāmiyyah . 44
Sikap-sikap individual kader PKS sangat memimpikan terwujudnya khilāfah islāmiyyah . Abu Ridho, seorang ideolog PKS misalnya, mengatakan bahwa agar kaum Muslim mampu merealisasikan tujuan-tujuan sosial dan politik ( siyāsah ) Islam sehingga memiliki tatanan mandiri yang terbebas dari pengaruh tatanan lainnya,  diperlukan  tegaknya  sistem khilāfah yang  berlandaskan manhaj ke- nabian. 45 Abu Ridho secara gamblang menjelaskan bahwa:
“Bagi partai Islam, ideologi Islam adalah pondasi bagi seluruh aktivitas dan struktur organisasi. Dalam konteks ini, bidang kaderisasi (PKS) bertanggung jawab menanamkan ideologi Islam kepada semua kader....” 46
Latar belakang Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin juga mendorong publik berspekulasi bahwa PKS tidak dapat dilepaskan dari cita-cita mendirikan Negara  Islam.  Hilmi  adalah  anak  Danu  Muhammad  Hasan  yang  merupakan tokoh NII di Jawa Barat. Meski Hilmi sudah kerap membantahnya, kaitan Hilmi dengan NII akan menjadi beban sejarah yang sulit dihilangkan. Potensi PKS untuk tidak setia kepada Pancasila dianggap sangat tinggi.
Meski  banyak  kader  PKS  menolak  dikaitkan  dengan  cita-cita iqāmat  al- dawlah al-islāmiyyah , bagi mereka, Pancasila bukanlah harga mati. Artinya, masih mungkin Pancasila diganti dengan ideologi lain. Pandangan ini melahirkan sikap mengambang  menyangkut  penerimaan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara. 47 Karena sikap ini, dan dominasi nilai Islam yang dikandungnya mendorong publik terus bertanya apakah PKS akan mendirikan Negara Islam Indonesia?
______________
44 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS..., h. 55-58.
45 Abu Ridho, Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik, (Bandung: Syamil, 2003), h. 26.
46 Sebagaimana dikutip Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 174.
47 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS..., h. 196-197.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 15
Keraguan publik ini sudah dijawab seorang pemimpin terkemuka PKS:
“Jika substansi sudah cukup mewakili nama (yaitu Negara Islam), formalitas nama  Negara  Islam  tak  lagi  dibutuhkan...  Sebelumnya  Indonesia  berjalan secara sekuler, sekarang kami ingin menjalankan secara islami. Itulah intinya. Oleh karena itu, PKS tidak berharap muluk-muluk tentang negara Islam atau syariat Islam.” 48
Jawaban di atas tidak memuaskan karena asas, visi dan misi partai PKS tidak mendukungnya. Bahkan, kader PKS meyakini bahwa implementasi syariah dapat menjadi  solusi  bagi  multikrisis  di  Indonesia.  Implementasi  ini  harus  dilakukan secara damai dan konstitusional ( peaceful and constitutional way ), bukan dengan kekerasan atau paksaan. 49 Statemen ini dapat dimaknai bahwa bagi PKS, dasar negara Indonesia adalah proyek yang belum selesai.
Sebagai  ideologi  bangsa,  Pancasila  sejatinya  dapat  menjadi nation  ethics (etika  berbangsa)  yang  harus  dijunjung  oleh  semua  komponen  bangsa. Nation ethics dalam konteks multikulturalisme bangsa harus mencerminkan, meminjam istilah John Rawls, overlapping concensus (kesepakatan yang bertumpukan). Oleh karena itu, tidak ada cara lain yang sudah teruji dalam sejarah Indonesia, kecuali menjadikan  Pancasila  sebagai common  ground dan common  platform dimana semua warga berhak ikut serta dalam permainan di dalamnya. Atau, merevitali- sasi fungsi Pancasila sebagai public ethics bagi bangsa Indonesia. 50

## D. Taqiyyah Politik PKS
Kehadiran  PKS  merupakan  perkembangan  positif  dari  munculnya  gerakan Islam baru ( new Islamic movement ) yang dimotori anak-anak muda jaringan LDK (Lembaga Dakwah Kampus). 51 Persoalan yang sering menjadi sorotan dalam PKS adalah menyangkut bagaimana partai yang berideologi Islam dan mencanangkan dirinya sebagai partai dakwah ini menempatkan dirinya dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip negara bangsa ( nation state ) dan berdasarkan Pancasila.
Pada dasarnya, Pancasila merupakan konsensus nasional yang memuat nilai- nilai “kebaikan bersama” sebagai dasar pemersatu suatu negara. Sebagai sebuah
______________
48 Sebagaimana dikutip Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 170.
49 Yon Machmudi, Islamising Indonesia..., h. 195.
50 Abu Hapsin, “Peran Tokoh Agama/ Lembaga Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan Ke- hidupan Keagamaan Yang Harmonis,” bahan diskusi pada Halaqah Ulama Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat , MUI Jawa Tengah, 21 September 2012.
51 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS..., h. 189.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 16
konsensus, apakah Pancasila merupakan falsafah negara atau sekedar persetuju- an politik, hal demikian bisa jadi debatable. Tetapi, setiap perjanjian ( consensus ) adalah suci bagi pihak-pihak yang terikat. Kesucian itu setidaknya menuntut dua hal.  Pertama,  keharusan  untuk  melaksanakan  isi  perjanjian.  Kedua,  larangan untuk mengkhianati isi perjanjian.
Kesucian  sebuah  kesepakatan  itu  menjadi  bentuk  moral  tertinggi  suatu masyarakat. Kehormatan suatu bangsa —pada masa lalu misalnya— diukur dari apakah bangsa itu setia dengan perjanjian yang disepakati bersama atau tidak. Apabila tidak, maka bangsa tersebut dikucilkan dari pergaulan antar suku. Lebih dari itu, pengkhianat atas suatu kesepakatan dapat melahirkan peperangan yang turun-temurun.  Sebuah  perjanjian  menuntut  kejujuran  bagi  pihak-pihak  yang terikat di dalamnya.
Dalam  konteks  di  atas,  Pancasila  merupakan  perjanjian  suci  bangsa  yang menjadi  dasar  kenegaraan  Indonesia.  Di  dalam  perjanjian  tersebut,  disepakati lima hal pokok (lima sila) yang menjadi payung kebersamaan bangsa ( miẓalat al- ummah )  yang  beragam  agama,  suku  dan  budaya.  Jadi,  kesepakatan  itu  (yang kemudian disebut Pancasila) dasar-dasar untuk hidup bersama.
Oleh  karena  Pancasila  merupakan  kesepakatan  bersama  para  pendiri bangsa, maka penerus bangsa ini harus mengakui bahwa perjanjian itu mengikat seluruh komponen bangsa, apapun agama dan kepercayaannya. Bahwa di dalam perjanjian  itu,  mungkin  ada  ketidaksempurnaan  —sebagaimana  dalam  ajaran agama (identik dengan kesempurnaan yang paripurna)— bisa saja terjadi. Tetapi sebagai sebuah kesepakatan, ia tetaplah suci dan tidak boleh dicaci-maki. Kecuali kalau seluruh bangsa menghendaki agar Pancasila diganti dengan ideologi lain.
Sehubungan dengan itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal dan mempertahankan kesepakatan nasional (Pancasila). Apabila ada partai politik  yang  masih  ragu-ragu  tentang  kesepakatan nasional  ini, patut di- duga ia masih menyimpan agenda tersembunyi. Hal ini, dapat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian suci yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. 52
______________
52 Sikap NU tentang hal ini jauh lebih tegas. Bagi NU, orang atau kelompok, baik atas nama agama atau  ideologi  lain  yang  menolak  Pancasila sebagai  ideologi  negara  dan  menolak  Mukaddimah  UUD 1945  sama  dengan  membubarkan  Negara  Republik  Indonesia.  Karena  itu,  tindakan  mereka  dapat digolongkan  sebagai bughat ( subversive ) yang  harus  dicegah  kehadirannya.  Baca  PBNU,  “Negara Menurut Ahlussunnah wal Jama’ah,” dalam Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, (Jakarta: PBNU, 2012), h. 193.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 17
Tentu saja, partai politik Islam harus menyadari bahwa Pancasila dan agama adalah dua hal yang berbeda. Pancasila jelas merupakan kreasi manusia, sedang- kan  agama  bersumber  dari  wahyu  Tuhan.  Sekalipun  Pancasila  adalah  buatan manusia, bukan berarti ia tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Ia memuat nilai-nilai  dasar  kemanusiaan  yang  bertumpu  pada  pengakuan  martabat manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Pancasila khusus sila kedua merupakan prinsip pemberadaban ( guiding principles ) . 53
Sikap PKS terhadap Pancasila yang mengambang dapat dipandang sebagai praktik taqiyyah politik. Menurut Quraish Shihab, taqiyyah secara bahasa berarti pemeliharaan dan penghindaran 54 atau penjagaan. 55 Sumber Syi’ah mendefinisi- kan taqiyyah sebagai  penjagaan  seseorang  atas  dirinya  dengan  menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada dalam hatinya ( an yaqiya al-insān nafsahu bimā yaẓharuhu, wa in kanā yaḍmuru khilāfahu ).
Quraish  Shihab  mengonseptualisasikan taqiyyah sebagai  meninggalkan  se- suatu  yang  wajib  demi  memelihara  diri  atau  menghindar  dari  ancaman  atau gangguan. 56
Menurut Syi’ah, ideologi taqiyyah berasal dari pemahaman atas QS. Ali Imran ayat 28. Menyembunyikan sesuatu karena siasat ( tuqat ) untuk menyelamatkan diri dipandang sebagai tindakan yang diperbolehkan. Syi’ah adalah paham dalam Islam  yang  paling  sering  menggunakan  dan  mempraktikkan taqiyyah .  Bahkan ulama  Syi’ah  Imamiyyah  kenamaan,  Syaikh  Muhammad  Ridha  al-Mudzaffar menegaskan taqiyyah adalah  ciri  khusus  Imamiyyah  yang  tidak  dikenal  oleh kelompok dan umat yang lain. 57
Batas-batas  yang  tidak  jelas  menyebabkan  doktrin taqiyyah tidak  mudah dipahami dan diterima. Doktrin ini pula yang menyebabkan mengapa Syi’ah tidak mudah  percaya  kepada  kelompok  lain  dan  kelompok  lain  juga  tidak  mudah percaya kepada Syi’ah. Doktrin taqiyyah telah menjadi penutup abadi milik Syi’ah dan  membuat  mereka  selalu  misterius  dan  selalu  dicurigai  memiliki  maksud- maksud tersembunyi ( hidden agenda ). ______________
53 M. Sastrapratedja, Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia , (Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013), h. 70.
54 Quraish Shihab, Sunnah-Syi’ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 199.
55 Tim ABI, Buku Putih Mazhab Syi’ah ..., h. 80.
56 Quraish Shihab, Sunnah-Syi’ah..., h. 199.
57 Quraish Shihab, Sunnah-Syi’ah..., h. 199-200.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 18
Dalam  pengertian  seperti  di  atas,  PKS  dipandang  telah  menyembunyikan maksud  hati  yang  sebenarnya:  antara  keinginan  mengegolkan  Islam  sebagai ideolog  negara  dengan  setia  kepada  Pancasila  yang  telah  menjadi  komitmen berbangsa.  PKS  dipandang  sebagai  kelompok  Islam  yang  setengah-setengah dalam  menerima  Pancasila.  Bagi  mereka,  Pancasila  adalah  ideologi  sementara yang dapat dan boleh diganti dengan ideologi Islam, jika saatnya tiba.
PKS  tidak  menolak  Pancasila  secara  terang-terangan,  bahkan  mereka  ikut dan menikmati suasana kebangsaan di bawah payung Pancasila. Namun, mereka masih  mencita-citakan  Islam  sebagai  dasar  negara  di  masa  yang  akan  datang. Sikap  ini  akan  menempatkan  PKS  dalam  posisi  selalu  tertuduh.  Dalam  jangka panjang,  ambivalensi  PKS  terkait  dasar  negara  ini  tidak  menguntungkan  bagi bangunan NKRI. Dengan sikap ini, sesungguhnya PKS belum menjadi Indonesia secara lahir dan batin.
PKS  memang  pernah  terindikasi  sebagai  partai  Islam  garis  keras  dan  kini sudah  mulai  berubah  secara  signifikan. 58 PKS  juga  mulai  menerima  budaya keagamaan  orang  lain,  meskipun  menjadi  dilema  bagi  dirinya. 59 Posisi  ini disadari betul oleh PKS sehingga pada Mukernas di Bali pada 2008, sebagian elit partai  mendeklarasikan  PKS  sebagai  partai  terbuka.  Meskipun  pilihan  ini menimbulkan  pro  dan  kontra  di  internal  partai. 60 Pro  dan  kontra  ini  meng- indikasikan bahwa sebagian besar kader PKS masih menyimpan cita-cita untuk memperjuangkan Islam sebagia dasar negara.
Keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi agama, baik yang di- suarakan  secara  terang-terangan  (seperti  HTI)  maupun  tersembunyi  (seperti PKS) merupakan ancaman terhadap keamanan negara ( state security ) atau ke- amanan nasional ( national security ). Celakanya, ancaman itu tak dapat ditangani oleh  negara.  Negara  tampak  kikuk  dan  gamang  dalam  menghadapi  kelompok Islam  yang  menghendaki  tegaknya  syariat  Islam. 61 Pancasila  harus  berjuang sendirian untuk menghadapi gempuran ideologi lain.
______________
58 Najwa  Shihab  dan  Yanuar  Nugroho,  “The  Ties  That  Bind:  Law,  Islamization  and  Indonesia’s Prosperous Justice Party (PKS),” dalam Australian Journal of Asian Law , Vol. 10 No. 2, Dec, 2008.
59 Mark Woodward, ‘Ali Amin, Inaya Rohmaniyah, Chris Lundry, A New Cultural Path for Indonesia’s
Islamist PKS , (USA: CSC Arizona State University, 2011), h. 2.
60 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., h. 227.
61 As’ad Said ‘Ali, “Tinjauan Yuridis terhadap Sarana Hukum sebagai Pengaman Ideologi dan Dasar Negara,” dalam upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa, (Semarang: Undip, 2012), h. 2-3.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 19
Semestinya,  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara,  Pancasila  menjadi  acuan hidup bersama sebagai bangsa. Pancasila merupakan prinsip dasar ( principilia ) dan  kompromi  politik  para  bapak  pendiri  bangsa  ( the  founding  fathers ) . Di dalamnya  terdapat  perjanjian  moral  yang  sangat  luhur  dari  seluruh  elemen bangsa.  Oleh  karena  itu,  seluruh  elemen  bangsa  harus  menjunjung  tinggi  kon- sensus ini, meski memiliki agama dan keyakinan yang beragam.
Pada  sisi  lain,  usaha  untuk  mengganti  Pancasila  dengan  ideologi  lain  yang dianggap  lebih  baik  akan  terus  mewarnai  perjalanan  sejarah  bangsa  ini.  Bagi umat  Islam  sendiri,  seperti  yang  pernah  ditulis  M.  Natsir,  cita-cita  umat  Islam Indonesia  tidak  pernah  berhenti  setelah  kemerdekaan  Indonesia  tercapai. Mereka  tetap  akan  meneruskan  perjuangan  selama  negeri  ini  belum  diatur menurut hukum kenegaraan Islam. 62
Di  masa  Indonesia  sekarang,  barangkali  masih  banyak  umat  Islam  yang memegangi  pandangan  Natsir  di  atas.  Sekalipun  mungkin  dengan  alasan  yang berbeda, kelompok-kelompok Islam yang masih menyimpan agenda terselubung untuk mengganti dasar negara dengan dasar Islam akan menjadi ancaman nyata keutuhan NKRI.
Islam sejatinya tidak pernah mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara Islam.  Misi  agama  Islam  adalah  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam  ( wa  mā arsalnāka illā raḥmatan li’l-‘ālamīn ). Logika pesan ini adalah Islam harus dapat tumbuh  dan  berkembang  di  manapun  tempat.  Keberlangsungan  Islam  tidak bergatung pada dasar dan bentuk negara. Bagi ajaran Islam sendiri, yang paling penting adalah nilai-nilai Islam dapat diamalkan oleh pemeluknya, di manapun mereka berada dan apa pun bentuk negaranya.
Dasar  negara  suatu  bangsa  —tempat  di  mana  Islam  tumbuh  dan  ber- kembang— adalah konsensus rakyatnya. Mereka bebas membentuk dan men- dasari  negaranya  dengan  dasar  Islam,  sekuler  atau  dasar-dasar  lainnya.  Oleh karena Indonesia memiliki kultur dan agama yang beragam, maka dasar negara yang  dianggap  tepat  adalah  dasar  negara  yang  mampu  mengayomi  semua agama, etnis dan golongan. Pilihan ini masuk akal, sebab kalau dipaksakan meng- gunakan dasar negara tertentu sementara ada bagian dari rakyat Indonesia yang tidak meyakininya, hal ini akan menimbulkan “luka” yang tak pernah sembuh.
______________
62 Bambang Pranowo, “Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia,” dalam Ulumul Qur’an, Vol. III, No. 1 Tahun 1992, h. 7.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 20

## E.  Kesimpulan
Pancasila merupakan karya terbaik anak bangsa yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Keinginan sebagian umat Islam untuk menggantinya dengan dasar agama adalah kesempatan dan peluang untuk terus memperbarui keyakinan  dan  pemahaman  tentang  Pancasila.  Keinginan  tersebut  tentu  bisa menjadi  ancaman  apabila  bangsa  ini  abai  dengan  Pancasila.  Peluang  dan ancaman itu seolah terus membuat Pancasila mesti tetap terjaga sepanjang masa. Bila Pancasila diam dan membantu, maka akan mudah ditaklukkan dengan dasar negara yang —katanya— lebih baik.
Sikap dan posisi PKS tentang Pancasila dipandang masih dilematis. Asas, visi dan  misi  PKS  tidak  sepenuhnya  mendukung  tegaknya  Pancasila  sebagai  dasar negara. Di dalam diri PKS masih menyimpan cita-cita untuk menegakkan syariat Islam,  sekalipun  sebagian  kader  membantahnya.  Dilema  ini  menempatkan Pancasila sebagai bukan keputusan final, dan akan diganti dengan yang lebih baik jika saatnya tiba. Sikap ini menunjukkan bahwa PKS  belum menjadi Indonesia lahir dan batin. Keinginan “yang tidak pernah padam” dari sebagian umat Islam untuk memiliki dasar negara Islam merupakan tantangan dan sekaligus peluang menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup ( living ideology ) . Oleh karena ia hidup,  maka  Pancasila  bersifat  dinamis  dan  terus-menerus  berdialog  dengan masyarakat. Dalam posisi seperti ini, Pancasila tidak akan menjadi ideologi yang mati dan statis.[w]
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo
, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 21

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, Saidiman, “Peran Ganda Politik Demokratis Masyumi Masa Orde Lama, ” dalam Jurnal Ulumul Qur’an , No. 01/XXI/2012.
‘Ali,  As’ad  Said,  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Sarana  Hukum  sebagai  Pengaman Ideologi dan Dasar Negara, ” dalam Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa, Semarang: Undip, 2012.
Ananta  Aris,  Evi  NA,  Leo  Suryadinata, Emerging  Democracy  in  Indonesia ,
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
Anshari, Endang Saifudin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , Jakarta: 1983.
Damanik,  ‘Ali  Said, Fenomena  Partai  Keadilan:  Transformasi  20  Tahun  Gerakan
Tarbiyah di Indonesia , Jakarta: Teraju, 2002.
Effendy,  Bahtiar, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik
Islam di Indonesia , Jakarta: Paramadina, 1998.
Haidar, M. ‘Ali, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam
Politik, Jakarta: Gramedia, 1998.
Hapsin,  Abu,  “Peran  Tokoh  Agama/Lembaga  Keagamaan  dalam  Menciptakan
Kerukunan  Kehidupan  Keagamaan  yang  Harmonis,  ”  bahan  diskusi  pada Halaqah  Ulama  Peran  Lembaga  Keagamaan  dalam  Pelayanan  Umat,  MUI Jawa Tengah, 21 September 2012.
Harun, Lukman, Muhammadiyah dan Asas Pancasila , Jakarta: Pustaka Panjimas,
1986.
Hizbut  Tahrir  Indonesia, Selamatkan  Indonesia  dengan  Syariah ,  Jakarta:  HTI Press, 2006.
Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i, “Saat Pancasila Tak Lagi Bertaji, ” Kompas , 10 April 2012.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985.
Machmudi,  Yon, Islamising  Indonesia;  The  Rise  of  Jemaah  Tarbiyah  and  The Prosperous Justice Party ( PKS ) , thesis, Australia: ANU EPress, 2006.
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 22
Mas’udi, Masdar Farid, “Dulu P-4, kini 4-P, ” Kompas , 5 April 2012.
Mbai, Ansyad, “Dialog Publik Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi Paham
Radikal”, diselenggarakan MUI Jawa Tengah, 3 Desember 2011.
MPP  PKS, Platform  Kebijakan  Pembangunan  Partai  Keadilan  Sejahtera ,  Jakarta,
2007.
Muhtadi, Burhanuddin, Dilema PKS: Suara dan Syariah , Jakarta: KPG, 2012.
Mujani, Saiful, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru , Jakarta: Gramedia, 2007.
PBNU, “Negara Menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, ” dalam Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta: PBNU, 2012.
Pranowo, M. Bambang, “Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia,
” dalam Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. III, No. 1, Th. 1992.
Prihatmoko,  Joko  J., Pemilu  2004  dan  Konsolidasi  Demokrasi ,  Semarang:  LP2I Semarang, 2004.
Rachman,  Budhy  Munawar, Reorientasi  Pembaruan  Islam:  Sekularisme,
Liberalisme  dan  Pluralisme,  Paradigma  Baru  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Paramadina, 2010.
Rahardjo,  Dawam,  ”Kata  Pengantar”  dalam  Budhy  Munawar-Rachman,
Reorientasi  Pembaruan  Islam:  Sekularisme,  Liberalisme  dan  Pluralisme,
Paradigma Baru Islam di Indonesia , Jakarta: Paramadina, 2010.
Rahmat,  M.  Imdadun, Ideologi  Politik  PKS:  Dari  Masjid  Kampus  ke  Gedung Parlemen, Yogyakarta: LKiS, 2008.
Ridho, Abu, Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik , Bandung: Syamil, 2003.
Salim, Arskal, Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern
Indonesia, USA: University of Hawai, 2008.
Salim,  Arskal  dan  Azyumardi  Azra,  “Introduction:  The  State  and  Shari’a  in  the Perspective  of  Indonesian  Legal  Politics,  ”  dalam Sharia  and  Politics  in Modern  Indonesia, Arskal  Salim  and  Azyumardi  Azra  (ed.),  Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
Sastrapratedja, M., Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia , Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013.
Shihab,  Quraish, Sunnah-Syi’ah  Bergandengan  Tangan,  Mungkinkah ?,  Jakarta:
Lentera Hati, 2007.
Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS Abu Rokhmad Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 23
Shihab, Najwa dan Yanuar Nugroho, “The Ties that Bind: Law, Islamisation and Indonesia’s  Prosperous  Justice  Party  (PKS),  ”  dalam Australian  Journal  of Asian Law, Vol. 10, No. 2, Dec. 2008.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Jakarta: UIPress, 1993.
Syamsuddin, M. Din, Islam dan Politik di Era Orde Baru , Jakarta: Logos, 2001.
Tim  Ahlul  Bait  Indonesia  (ABI), Buku  Putih  Mazhab  Syi’ah:  Menurut  Para
Ulamanya yang Muktabar, Jakarta: DPP ABI, 2012.
Wahid,  Abdurrahman  (ed.), Ilusi  Negara  Islam:  Ekpansi  Gerakan  Islam  Trans- nasional di Indonesia, Jakarta: Wahid Institut, 2009.
Woodward,  Mark,  Ali  Amin,  Inaya  Rohmaniyah,  Chris  Lundry, A  New  Cultural Path for Indonesia’s Islamist PKS, USA: CSC Arizona State University, 2011 .
Abu Rokhmad Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
24