## KEBIJAKAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI KASUS SMKN 1 SITUBONDO)

## Umar Said
Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember 68121 email: umarsaid2013@yahoo.com

## Abstract
The concept is based transformative education that will give you change in the  public  education  of  the  community  developed  into  a  modern  society  based  on knowledge  and  technology.  This  study  aims  to  determine  the  transformation  of human resource policies on Vocational High School 1 Situbondo. The study sample is key informants selected through a process of observation by purposive sampling method  is  performed  on  a component  policy  makers  at  Vocational  High  School  1 Situbondo  by  11  people.  This  study  used a  qualitative  approach through  in-depth interviews,  documentation  and  observation.  Analysis  using  analytical  methods deksriptis  Spradley  (1997)  ethnographic  model  which  includes  domain  analysis, taxonomic,  and  analysis  komponensial  kultutal.Pola  theme  of  leadership  in educational efforts menngah kejuruaan can be developed through transformational and  charismatic  leadership  backed  by  political  power,  business  networks  and bureaucratic  network.  In  reality,  the  pattern  of  leadership  is  also  based  on commitment, exemplary leadership and courage in taking a risk on each policy will be  implemented.  Leaders  always  puts  the  entrepreneurial  spirit  in  the  leadership pattern  and  process  of  teaching  the  students  the  students  to  produce  human resources who are competent and capable of creating jobs.
Key words: Vocational High School, Policy, Human Resources, Entrepreneurship

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pendidikan  merupakan  salah  satu  determinan  penting  dalam  peningkatan kapasitas  ekonomi  individu  maupun  dalam  bentuk  akumulatif  mampu menggerakkan  perekonomian  suatu  negara  masih  memerlukan  pendalaman  dan diskusi  komprehensif  ke  depan,  pemahaman  ini  tidak  saja  pada  pengertian pendidikan an  sich itu  sendiri  bahwa  pendidikan  itu  sendiri  namun  juga  pada dimensi  pengembangannya.  Adagium  bahwa  pendidikan  mempunyai  momentum tertentu,  dapat  dipahami  pada  arah  pendidikan  transformatif  bagi  individu, kumpulan individu ataupun masyarakat dan bahkan bangsa sejatinya adalah masuk akal (Susiani, 2009).
Konsep  pendidikan  transformatif  ini  didasarkan  bahwa  pendidikan  akan memberikan  perubahan  masyarakat  dari  masyarakat  berkembang  menjadi masyarakat  maju  yang  berbasis  pengetahuan  dan  teknologi  ( knowledge  based society ).  Oleh  karena  itu,  pendidikan  yang  berkualitas  akan  menciptakan  sebuah eforia  baru  terhadap  penciptaan  dan  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  mampu  berkompetisi  terhadap  persaingan  dalam  era  globalisasi. Kartini  dan  Kartono  (1997)  menujukkan  bahwa  pendidikan  dapat  dicermati  dari perspektif  ekonomi  yang  lebih  menekankan  bahwa  pendidikan  pada  prinsipnya memberi  keyakinan  akan  kemampuan  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  handal  sehingga    memiliki  kelayakan  untuk  turut serta  dalam  pasar  tenaga  kerja  sehingga  secara  prinsip  dapat  secara  lugas  terjadi peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Apabila  ditelaah  lebih lanjut, paparan Kartini dan Kartono (1997) tersebut berhubungan erat dengan relasi pendidikan  yang  berorientasi  kerja  dunia  kerja  dengan  pendidikan  berorientasi akademik  memaksa  adanya  pengklasifikasian  dalam  pendidikan  tidak  dapat terelakkan.
Dalam ranah teoritis, penelitian yang dilakukan Sakalli (2011),  Barnet dan Ryan  (2004),  Shavit  dan  Ller  (2000),  Mndebele  dan  Mkhweli  (2006),  Shavit  dan Ller  (2000),  Mupinga,  Busby  dan  Ngatiah  (2006)  menunjukkan  bahwa  jiwa kewirausahaan  dan  inovasi  merupakan  faktor  penting  dalam  menciptakan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  terutama  pada  ranah  pendidikan  menengah kejuruaan yang dapat meliputi aspek anggaran, fasilitas, kepemimpinan, dan kerja sama yang seluruhnya di rumuskan melalui kebijakan dalam menghadapi tantangan dalam  dunia  kerja.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  dasar  topik  konstruksi  model
kebijakan  tentang  transformasi  sumber  daya  manusia  pada  Sekolah  Menengah Kejuruan menjadi fokus dalam penelitian.
Di  negara  berkembang,  pemerintahnya  akan  selalu  berupaya  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  termasuk  pendidikan  didalamnya  yang  mencakup SDM,  mutu  pelayanan,  teknologi,  daya  saing,  finansial,  dan  reformasi  birokrasi Bradford  (2003).  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  negara  berkembangan    seharusnya selalu  berperan  aktif  dalam  mengembangkan  pendidikan  secara  dinamis  untuk menciptakan  sebuah  transformasi  yang  signifikan  tidak  hanya  pada  Sumber  Daya Manusia (SDM) namun juga akses pendidikan yang mencakup sarana dan prasaran, pelayanan,  perubahan  teknologi,  daya  saing,  birokrasi  dan  finansialnya. Keseluruhan  komponen  tersebut  merupakan  kunci  dalam  pengembangan pendidikan  di  negara  berkembang  yang  saling  melengkapi  dan  tidak  saling subtitusi dengan yang lain. Ulasan teori pengembanan pendidikan ini rasanya tepat dalam konteks pendidikan menengah di Indonesia yang akan menciptakan individu individu yang merupakan bagian dalam perekonomian.
Penerapan  kebijakan  pada  bidang  pendidikan  dapat  ditinjau  dari  potensi pengembangan SMK, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan  salah  satu  daerah  yang  potensial  dalam  upaya  pengembangan pendidikan  kejuruaan  melalui  tranformasi  sumber  daya  manusia  Sekolah Menengah  Kejuruaan.  Salah satu SMK di Kabupaten Situbondo  yang mempunyai inisiatif  dan  inovasi  dalam  pengembangan  kualitas  pendidikan  dan  sumber  daya manusia  secara  konsisten  adalah  SMKN  1  Situbondo.  SMKN  1  Situbondo mempunyai  kebijakan  yang  berbeda  dengan  SMK  lain  di  Kabupaten  Situbondo. Hal  ini  didasarkan  pada  inovasi  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam  lembaga pendidikan  untuk  konsisten  mengembangkan  sumber  daya  manusia  dengan  fokus siswa didik di SMK. SMKN 1 Situbondo mempunyai kebijakan yang dirumuskan dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Sekolah  dalam  pengembagan  inkubator kewirausahaan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  siswa  didik  untuk memberdayakan kemampuan dan skill dalam proses pendidikannya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan penelitian  yaitu  bagaimana  kebijakan  transformasi  sumber  daya  manusia  pada Sekolah Menengah Kejuruaan (SMKN) 1 Situbondo?

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan referensi akademis yang  berkaitan  dengan  kebijakan  dan  arah  pengembangan  pendidikan  pada  siswa
Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) di Kabupaten Situbondo.  Penelitian ini juga diharapkan  bermanfaat  dalam  memberikan  arahan  dalam  pengembangan  Sekolah Menengah  Kejuruaan  (SMK)  melalui  kebijakan  transformasi  sumber  daya  untuk pengembangan seluruh komponen dalam pendidikan menengah.

## TELAAH PUSTAKA

## Konsep dan Fungsi Pendidikan Menengah Kejuruaan
Evan  (1978)  menyatakan  bahwa  pendidikan  kejuruaan  merupakan  sistem pendidikan  yang  menciptakan  individu  untuk  lebih  mampu  bekerja  pada  satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya.  Menurut  Djojonegoro  (1998)  tujuan  pendidikan  kejuruaan  adalah  :  1) mempersiapkan  siswa  menjadi  tenaga  produktif;  2)  memenuhi  kebutuhan  tenaga kerja  kerja  dunia  usaha  dan  industri;  3)  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  dirinya dan  bagi  orang  lain;  4)  merubah  status  siswa  dari  ketergantungan  menjadi masyarakat  yang  berpenghasilan  (produktif);  dan  5)  mempersiapkan  siswa  yang menguasai tekonolgi.
Menurut  Finch  dan  McGough  (1982),  pendidikan  di  Sekolah  Menengah Kejuruaan  (SMK)  tidak  terlepas  dari  tiga  dimensi  yaitu human , task dan environment. Pertama,  dimensi  manusia  (human).  Dimensi  ini  meliputi  hubungan antar  manusia,  kreativitas,  tanggung  jawab,  fleksibilitas  dan  tujuan  masa  datang. Kedua,  dimensi  tugas  (task).  Dimensi  ini  meiliputi  perencanaan,  pengembangan, manajemen dan evcaluasi. Ketiga, dimensi lingkungan (environment). Dimensi ini meliputi aspek sarana dan prasaran sekolah, masyarakat dan lapangan pekerjaan.

## Teori Sumber Daya Manusia
Dimensi  sumber  daya  manusia  meliputi  jumlah,  komposisi,  karakteristik (kualitas),  dan  persebaran  penduduk.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang mempunyai kompetensi dunia adalah sumber daya manusia  yang dapat mengikuti perubahan kualifikasi yang ditentukan oleh masyarakat global (Sugestiyadi, 2011). Bryant  dan  White  (1987)  menyatakan  bawa  dalam  upaya  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  dalam  proses  pembangunan  ekonomi  dapat  dicapai  dengan cara;  1)  penekanan  pembangunan  dengan  memprioritaskan  pada  kapasitas pendidikan;  2) pembangunan  harus  menekankan  pada  upaya  pemerataan;  3) pembangunan  mengandung  arti  adanya  peningkatan  wewenang  kepada  kelompok masyarakat  lemah  atau  kurang  mampu;  dan  4)  pembangunan  berkesinambungan antar negara dalam pengembangan pendidikan.
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
Menurut  Greer  (2001)  kebijakan  dalam  pengembangan  sumber  daya manusia  merupakan  faktor  penting  dalam  menciptakan  suatu  keunggulan kompetitif.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  akan  mendorong  suatu organisasi untuk berkompetisi yang didasarkan atas respon terhadap pasar, kualitas produk,  pelayanan  inovasi  dan  teknologi.  Namun,  dalam  pandangan  tradisional menekankan  pada  mobilisasi  sumber  daya  manusia  yang  mudah  berpindah  dan pengendalian  serta  efisiensi  sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu  penerapan kebijakan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  akan  mendorong  sebuah perubahan  dalam  teknis  dan  kinerja  yang  lebih  inovatif,  progresif  dan berproduktivitas tinggi.

## Teori Kewirausahaan
Drucker  (1994)  menyatakan  bahwa  kewirausahan  merupakan  semangat, kemampuan,  sikap  dan  perilaku  individu  dalam  menangani  usaha  yang  mengarah pada  upaya  mencari,  menciptakan,  menerapkan  cara  kerja,  teknologi,  dan  produk baru  dengan  meningkatkan  efisiensi  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang lebih  baik  dan  atau  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar.  Drucker  (1994) menyatakan  bahwa  kewirausahaan  ditunjang  oleh  beberapa  aspek  yaitu  :1) kemampuan  mengindera  peluang  usaha  atau  kemampuan  melihat  dan memanfaatkan  peluang  untuk  mengadakan  langkah-langkah  perubahan  menuju masa depan yang lebih baik; 2) percaya  diri dan mampu bersikap positif terhadap diri  dan  lingkungannya,  yakni  berkeyakinan  bahwa  usaha  yang  dikelolanya  akan berhasil; 3) mempunyai perilaku yang mampu mengarahkan, menggerakkan orang lain,  dan  bertanggungjawab  untuk  meningkatkan  usaha;  4)  mempunyai  inisiatif untuk  menjadi  kreatif  dan  inovatif,  dalam  menciptakan  produk  atau  metode  baru yang  lebih  baik  mutu  atau  jumlahnya  agar  mampu  bersaing;  5)  mempunyai  daya juang  yang  tinggi,  bekerja  penuh  energi,  tekun,  tabah,  melakukan  kegiatan  untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa; 6) mempunyai pandangan luas dengan visi ke depan yang baik, yaitu berorientasi pada masa yang akan datang dan dapat memperkirakan  hal-hal  yang  dapat  terjadi  sehingga  langkah  yang  diambil  sudah dapat  diperhitungkan;  dan  7)  berani  mengambil  resiko  dalam  situasi  dan  kondisi yang tidak menentu.
Menurut  Zimmerer  (1996)  keberhasilan  dan  kegagalan  wirausawan  di tentukan  oleh  beberapa  faktor  determinan.  Faktor  determinan  yang  dapat menyebabkan usaha wirausaha berhasil antara lain kemampuan dan kemauan, tekat kuat  untuk  kerja  keras,  dan  memanfaatkan  peluang.  Faktor  determinan  yang menyebabkan kegagalan kewirausahaan yaitu tidak kompeten dalam pengorganisasian,  kurang  berpengalaman,  kurang  efisien,  tidak  terdapat
perencanaan, lokasi usaha tidak kebijakans, tidak ada pembaharuan peralatan, sikap yang  tidak  ulet,  dan  kurangnya  kemampuan  dalam  melakukan  transisi kewirausahaan dalam pasar.

## Teori Birokrasi
Menurut  Weber  (1968)  birokrasi  merupakan  organisasi  formal  yang mempunyai  karakteristik  antara  lain  pembagian  kerja,  spesialisasi,  orientasi impersonal,  kekuasaan  berdasarkan  hirarki,  peraturan,  jenjang  karan  dan inefisiensi.  Weber  (1979)  Birokrasi  mempunyai  karakterisitik  antara  lain  1)  staf menjalankan  tugas  sesuai  dengan  jabatan;  2)  terdapat  struktur  hirarki  yang  jelas dalam  kelembagaan;  3)  fungsi  jabatan  ditentukan  secara  tegas;  4)  pejabat  dipilih berdasarkan kontrak tertentu; 5) pemilihan pejabat dan staf secara professional; 6) terdapat  gaji  dan  pension  dalam  segi  keuangan;  7)  terdapat  tugas  sesuai  dengan jabatan; dan 8) terdapat jenjang karir yang didasarkan dari sistem dan prestasi.
Menurut  Levine  (1982),  birokrasi  mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu  1) fungsi  instrumental,  yaitu  menjabarkan  perundang-undangan  dalam  memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu; 2) fungsi politik, yaitu memberi masukan yang meliputi saran, informasi, visi, dan profesionalisme dalam penyususunan  kebijakan;  3)  fungsi  pendorong  kepentingan  publik,  yaitu mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  dan  mengintegrasikan dalam  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah;  dan  4)  fungsi  kewirausahaan, yaitu memberikan insipirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan tidak berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang potensial untuk mencapai tujuan tertentu.

## Kepemimpinan Birokrasi
Kemimpinan  birokrasi  pada  dasarnya  merupakan  kemimpinan  organisasi dalam bidang pemerintahan (Pasolong, 2010). Salah satu peranan pemimpin dalam aspek  publik  adalah  memberikan  motivasi  kepada  bawahan  untuk  meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Kepemimpinan
birokrasi dapat di
klasifikasikan  menurut  peranan  pemimpin  menjadi  kepemimpinan  birokrasi transaksional dan kepemimpinan transformasional (Pasolong, 2010). Kepemimpinan  birokrasi  transaksional  didasarkan  pada  keyakinan  terhadap legalitas  pola  pola  aturan  normatif  dan  hak  yang  diberikan  kepada  pemimpin berdasarkan  pada  aturan  tertentu  untuk  melakukan  perintah.  Kepemimpinan birokrasi  transaksional  didasarkan  pada  keyakinan  terhadap  legalitas  pola  pola aturan normatif dan hak yang diberikan kepada pemimpin berdasarkan pada aturan tertentu  untuk  melakukan  perintah.  Karisma,  memberikan  visi  dan  misi,
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
menanmkan  kebanggaan,  memberikan  perhatian  dan  kepercayaan.  Inspirasi, mengkomunikasikan  harapan  yang  tinggi,  menggunakan  lambing,  memfokuskan upaya,  mengungkapkan  maksud  maksud  penting  dengan  cara  sederhana. Rangsangan  intelektualitas,  membudayakan  kecerdasar,  rasionalitas,  dalam memecahkan  permasalahan  tertentu.  Pertimbangan  yang  di  individualkan, memberikan  perhatian  pribadi,  memperlakukan  setiap  karyawan  secara  individu, memberikan nasehat.
Kepemimpinan birokrasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu kepemimpinan tradisional  dan  kepemimpinan  kharismatik.  Kepemimpinan  tradisional  adalah kepemimpinan  yang  berasal  dari  kepercayaan    masa  lalu  seperti  system  kerajaan (Ritzer, 2003). Definsi lain dari kepemimpinan tradisonal adalah kemimpinan yang didasarkan  pada  keyakinan  kuat  terhadap  kebenaran  tradisi  yang  berlaku  pada lingkungan  dan  legitimasi  status  kepemimpinan  tradisional  tersebut.  Sedangkan, kepemimpinan  kharismatik  merupakan  kepemimpinan  yang  mempunyai  otoritas dan  kemampuan  tertentu.  Lebih  lanjut  Pasolong  (2010)  menunjukkan  bahwa kepemimpinan  kharismatik  merupakan  kepemimpinan  yang  didasarkan  pada kepribadian  individu  yang  berbeda  dengan  individu  lain  yang  di  lengkapi  dengan sikap  keteladanan  sehingga  menjadi  pola  aturan  atau  perintah  pada kepemimpinannya.

## Teori Kebijakan Publik
Dunn  (1981)  menunjukkan  bahwa  keputusan  birokrasi  adalah  rangkaian tindakan  sebagaia  upaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  tidak bertentangan  dengan  nilai  dan  norma  masyarakat  yang  di  laksanakan  sebagai dampak  implementasi  alternatif  yang  telah  dipilih.  Hogwood  dan  Gunn  (1990) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain  untuk  mencapai  hasil-hasil  tertentu.  Dunn  (2003)  menunjukkan  bahwa dalam  pengambilan  kebijakan  publik  terdapat  beberapa  tahap  antara  lain  1) Penyusunan  rencana  dimana  tahap  ini  mengimplementasikan  pemilihan  pejabat sebagai  kepentingan  masyarakat;  2)  Perumusan    keputusan,dimana  para  pejabat merumuskan alternatif kebijakan publik untuk mengantisipasi  permasalahan dalam masyarakat;  3)  Adopsi,  dimana  alternatif    keputusan  dan  kebijakan  yang  diadopsi harus  dengan  dukungan  dari  pihak  legislatif,  konsensus  diantara  direktur  lembaga atau  keputusan  peradilan;  4)  Implementasi  keputusan  dan  kebijakan  dimana dilaksanakan  oleh  unit-unit  administrasi  yang  memobilisasikan  sumber  daya keuangan  dan  sumber  daya  manusia;  5) Penilaian  kebijakan  publik  dimana  dalam impementasinya kebijakan akan di analisis secara akuntabilitas mengenai keseuain dengan tujuan yang akan dicapai.

## METODA PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  komponen  dalam  perumusan kebijakan  pada  Sekolah  Menengah  Kejuruaan  di  Kabupaten  Situbondo.  Sampel penelitian merupakan informan kunci yang dipilih melalui proses observasi dengan metode purposive  sampling yang  dilakukan  pada  komponen  pengambil  kebijakan pada  SMKN  1  Situbondo. Purposive  sampling adalah  teknik  pemilihan  informan dengan  jumlah  yang  tetap  dan  ditentukan  melalui  kriteria  kriteria  tertentu  dalam penelitian  (Pasolong,  2012).  Pemilihan  informan  dengan  pertimbangan  tertentu seperti  informan  dipilih  karena  merupakan  individu  yang  mengetahui  topik  yang sedang  diteliti  sehingga  dapat  mempermudah  peneliti  untuk  mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan situasi sosial tertentu.
Informan  inti  dalam  penelitian  ini  dipilih  berdasarkan  beberapa  kriteria utama antara lain 1) Informan merupakan aparatur pendidik di SMKN 1 Situbondo; 2) Informan merupakan aparatur pendidik  yang aktif dalam kegiatan dan program pendidikan di SMKN 1 Situbondo; 3) Informan merupakan aparatur pendidik yang berperan  aktif  dalam  program  dan  kebijakan  SMKN  1  Situbondo;  4)  Informan merupakan  aparatur  pendidik  di  SMKN  1  Situbondo  yang  berperan  aktif  dalam jalinan  kerjasama  dengan  pihak  lain;  5)  Informan  merupakan  aparatur  pendidik yang mempunyai motivasi dan inovasi dalan mengembangkan jariangan alumni di SMKN  1  Situbondo;  6)  Informan  merupakan  aparatur  pendidik  di  SMKN  1 Situbondo  mempunyai  prestasi  di  tingkat  lokal  atau  regional  atau  nasional. Berdasarkan kriteria tersebut informan inti penelitian ini adalah 11 orang.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  melalui  wawancara mendalam,  dokumentasi  dan  observasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan menggunakan  metode  deksriptis  analitis  Spradley  (1997)  dengan    model ethnographic yang  mencakup  analisis  domain,  taksonomi,  komponensial  dan analisis  tema  kultutal.  Analisis  Domain  adalah  proses  dalam  menemukan  bagian, unsur  dan  domain  terhadap  pengelompokan  budaya  yang  terkandung  pada  pada kategori  kecil.  Analisis  Taksonomi  adalah  proses  menelaah  pada  pusat  perhatian dengan  satu  langkah  atau  lebih  dalam  mengungkap  hubungan  antar  unsure  pada setiap  domain.  Analisis  komponensial  adalah  proses  dalam  pencarian  kontras, pemilihan,  pengelompokan,  dan  pengolahan  seluruh  informasi  yang  diperoleh dalam  peta  informasi.  Analisis  Tema  Kultural  adalah  proses  analisis  data  dari analisis  domain,  taksonomi  dan  komponensial  untuk  memperoleh  pemahaman
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
lebih laus terhadap domain yang dipilih dalam suatu hal yang diteliti. Analisis tema kultural  merupakan  proses  mengkaitkan  keseluruhan  analisis  sebelumnya  untuk disusun sebagai kerangka obyek penelitian yang sebelumnya tidak teridentifikasi.
Secara  garis  besar  tahapan  penelitian  kualitatif  menurut  Spradley  (1997) adalah sebagai berikut 1) peneliti memilih situasi sosial seperti lokasi, pelaku, dan aktivitas  ekonomi;  2)  peneliti  melakukan  observasi;  3)  peneliti  melakukan pencatatan  hasil  observasi  dan  wawancara;  5)  peneliti  melakukan  observasi deskriptif;  6)  peneliti  melakukan  analisis  domain;  7)  peneliti  melakukan  analisis terfokus; 8) peneliti melakukan analisis taksonomi; 9) peneliti melakukan observasi terseleksi;  10)  peneliti  melakukan  analisis  komponensial;  11)  peneliti  melakukan analisis  tema  cultural;  12)  peneliti  merumuskan  temuan  budaya;  dan  13)  peneliti menyusun laporan penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kepemimpinan Birokrasi dan Kekuatan Politik
Kepemimpinan pada pendidikan menengah kejuruan erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia pada seluruh komponen lembaganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kepemimpinan akan menentukan arah, pola dan keberhasilan dari setiap program atau kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan dalam mencapai  suatu  perencanaan  yang  telah  dilakukan  oleh  pimpinan  dari  suatu lembaga  pendidikan.  Hal  ini  ditutukan  oleh  US,  Kepala  Sekolah  SMKN  1 Situbondo:
“Kebijakan  saya  dasarkan  dari  intuisi  dan  keyakinan  saya  untuk mengembangkan  SMK  ini  menjadi  pilot  project  di  Situbondo  agar  SMK yang  dulunya  tidak  dipandang  oleh  masyarakat  menjadi  SMK  yang  dapat berkompetisi tidak hanya nasional namun juga internasional.”
Argumentasi  ini  diperkuat  oleh  TO,  Kepala  Unit  Produksi  Logam  SMKN  1 Situbondo:
“Kepala  Sekolah  selalu  menempatkan  kebijakannya  pada  upaya pengembangan kompentensi tidak hanya pada untuk para pendidik namun juga siswanya agar menjadi wirausaha dan tidak hanya menjadi pekerja.” Hal senada disampaikan oleh SM, Kolega Kepala Sekolah SMKN 1 Situbondo:
“Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  saya  support  dalam  setiap kebijakannya  sejak  pertama  menjabat  menjadi  Kepala  Sekolah  karena mempunyai orientasi yang jelas untuk mengembangkan SMK tersebut.”
Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  menerapkan  pola  kepemimpinan transformasional dalam setiap kebijakannya. Hal ini ditunjukkan dari adanya suatu karisma  dalam  memberikan  setiap  pemahaman  akan  visi  dan  misi  yang  akan dicapai  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  dirumuskan  dan  disosialisasikan. Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  memberikan  penanaman  rasa  kebanggaan pada  setiap  seluruh  komponen  sumber  daya  manusia  untuk  selalu  bersama mengembangkan  kualitas  pendidikan  kejuruaan  di  tingkat  daerah,  nasional  dan internasional.  Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  memberikan  perhatian  dan kepercayaan  dalam  pendelegasian  tugasnya  kepada  bawahannya  menjadi  sebuah tanggung jawab dan rasa memiliki institusi tersebut.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah selalu melakukan komunikasi kepada seluruh bawahannya dalam struktur organisasi lembaga pendidikan sebagai sebuah strategi untuk  menyosialisasikan  dan  media  respon  terhadap  seluruh  kebijakan  yang diimplementasikan untuk mengembangkan kualitas pendidikan tidak hanya proses namun  juga  keluaran  yang  dihasilkan  oleh  SMKN  1  Situbondo.  Kebijakan  ini diimplementasikan melalui agenda rapat kedinasan yang dilakukan secara periodik maupun pada situasi tertentu untuk selalu mengevaluasi dan merencanakan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.
Kepala Sekolah SMKN 1 Situbondo selalu memberikan budaya dan situasi yang  mengedepankan  intelektualitas  dalam  upaya  pengembangan  sumber  daya manusia dalam setiap kebijakan pendidikannya. Hal ini dilakukan dengan berbagai inovasi  yang  muncul  dari  intuisi  Kepala  Sekolah  yang  sebelumnya  mempunyai jiwa  kewirausahaan  yang  dikombinasikan  pada  jabatannya  sebagai  pejabat  pada sekolah untuk bersinergi dalam menciptakan sebuah kebijakan yang inovatif dalam menyelesaikan  permasalahan  tertentu  yang  muncul  dari  program  kerja  yang  telah direncanakan.
Dalam peran aktifnya sebagai pemangku kebijakan, Kepala Sekolah SMKN 1 Situbondo selalu memberikan perhatian pribadi kepada setiap komponen sumber daya  manusia  yang  meliptu  wakil  kepala  sekolah,  kepala  unit  kerja,  tenaga pendidikan,  administrasi  hingga  siswa  didik.  Kebijakan  yang  diimplementasikan oleh  Kepala  Sekolah  selalu  dikomunikasikan  dengan  karyawan  dan  tenaga pendidik yang dilakukan secara resmi maupun individual melalui pertemuan formal maupun  informal  untuk  memperoleh  respon  terhadap  kebijakan  tersebut.  Hasil respon menjadi dasar sebuah evaluasi kebijakan untuk pengembangan lebih lanjut dari program yang telah direncakan oleh manajemen sekolah tersebut.
Di sisi lain, kebijakan pengembangan pendidikan pada SMKN 1 Situbondo selalu  berkaitan  dengan  birokrasi  pemerintahan  yang  erat  kaitannya  dengan dinamika  politik  di  daerah.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh  pimpinan  dan  manajemen
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
dalam memberikan suasana kerja yang kondusif dalam mengelola SMK  yang erat kaitannya  dengan  birokrasi.  Berikut  penuturan  US,  Kepala  Sekolah  SMKN  1 Situbondo:
“Sejak  awal  saya  dibantu  oleh  kolega  saya  yang  mempunyai  kekuatan politik  yang  kuat  dan  dapat  mempengaruhi  birokrasi  untuk  menyukseskan kebijakan yang diusulkan untuk mengembangkan SMK.”
Hal senada diungkapkan TO, Kepala Unit Produksi Logam SMKN 1 Situbondo:
“Kepala  Sekolah  mempunyai  kemampuan  dalam  mengakses  pejabat  dari koleganya  untuk  membantu  persetujuan  setiap  kebijakan  pengembangan SMK yang inovatif.”
Kesuksesan  pengambilan  kebijakan  pengembangan  SMKN  1  Situbondo  melalui berbagai inovasi dibenarkan oleh SM, Kolega Kepala Sekolah SMKN 1 Situbondo:
“Pada awal kepemimpinan US sudah diback up untuk setiap kebijakannya karena  memiliki  komitmen  dan  keberanian  untuk  mengambil  risiko  secara all out untuk SMK tersebut.”
Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  memanfaatkan  jaringannya  dalam menyukseskan  setiap  kebijakan  dan  program  dengan  bantuak  kekuatan  politik dalam mempengaruhi birokrasi di daerah melalui hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan hingga hubungan informal yang bersumber dari pihak ketiga. Namun, implementasi  dari  pola  kepemimpinan  tidak  mengakibatkan  kepemimpinan transaksional  yang  saling  menguntungkan  dari  tujuan  individu  dalam  setiap program  yang  diimplementasikan  pada  SMKN  1  Situbondo.  Pimpinan  dan manajemen  sekolah  menerapkan  kepemimpinan  kharismatik  yang  mempunyai otoritas  dan  kemampuan  tertentu.  Pimpinan  dan  manajemen  mendasarkan  setiap perencanaan, program dan tujuan dari Kepala Sekolah yang diwujudkan dari sikap keteladanan  dalam  mengembangkan  kualitas  pendidikan  dan  menciptakan  tenaga kerja yang siap kerja dengan berbagai pengorbanan untuk menjadi pola aturan pada kepemimpinannya.  Hal  ini  dimaksudkan  Kepala  Sekolah  selalu  memberikan contoh  yang  teladan  kepada  bawahannya  dalam  pendelegasian  tugas  dan kewenangan untuk mengembangkan pendidikan.

## Inovasi, Risiko dan Kewirausahaan
Inovasi  merupakan  aspek  penting  dalam  setiap  perencanaan  program  dan tujuan yang akan dicapai oleh manajemen sekolah. Inovasi ini tidak bersumber dari seluruh  manajemen  namun  dari  Kepala  Sekolah  sebagai  pimpinan  tertinggi  yang selalu  mempunyai  ide  yang  inovaif  dalam  upaya  pengembangan  sumber  daya manusia. Kebijakan ini diwujudkan dalam penekanan  kurikulum yang tidak hanya memberikan siswa didik dan tenaga pendidik hard skill namun juga soft skill sikap
serta  jiwa  kewirausahaan.  Kepala  Sekola  selalu  memberikan  contoh  sikap  yang teladan seperti berani mengambil risiko dalam kebijakannya yang diimplementasikan  dalam  pembentukan  wadah  koperasi  internal  siswa  dan  guru untuk  menunjang  kegiatan  pengajaran  dan  aplikasi  jiwa  kewirausahaan  dalam kehidupan nyara. Di sisi lain, Kepala Sekolah memberikan dasar dan kemampuan kepada  siswa  sejak  awal  pendidikan  dengan  membentuk  embrio  kewirausahaan dalam proses pembelajaran yang dikelola oleh unit produksi sebagai wadah untuk mendidik  siswa  untuk  mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk  berwirausaha melalui berbagai proyek pesanan dari pihak lain.
Keberanian dalam mengambil sebuah risiko merupakan sumber dari inovasi Kepala Sekolah sejak awal SMK berdiri hingga berkembang menjadi sekolah yang mempunyai  prestasi  dan  jaringan  kerjasama  internasional  dalam  pengembangan pendidikan.  Hal  ini  diwujudkan  dalam  kebijakan  awal  pendirian  SMKN  1 Situbondo  dimana  Kepala  Sekolah  berani  untuk  membeli  sebidang  tanah  untuk lokasi  sekolah  dengan  dana  pribadi  serta  untuk  jalan  masuk  seluas  8  x  96  M 2 sebagai  stimulus  untuk  perolehan  ijin  pendirian  sekolah.  Kebijakan  tersebut berimplikasi  pada  persetujuan  pendirian  sekolah  dan  pemberian  bantuan  dana  1 miliar  rupiah  dari  pemerintah  daerah  untuk  pembangunan  gedung  kantor  sekolah serta  pemerintah  pusat  untuk  pembangunan  gedung  kelas.  Kebijakan  tersebut diimplementasikan melalui keyakinan bahwa SMK tersebut akan berkembang pesat dan  tanpa  adanya  pertimbangan  untung  dan  rugi  dalam  keberanian  untuk mengambil risiko menyediakan lokasi dan jalan masuk untuk SMKN 1 Situbondo. Kepemimpinan Kepala Sekolah SMKN 1 Situbondo dalam mengambil risiko pada setiap  kebijakannya  mengakibatkan  sebuah  inovasi  yang  tidak  dimiliki  oleh  SMK lain di Kabupaten Situbondo.
Konsistensi  kebijakan  yang  inovatif  tidak  hanya  pada  awal  kepemimpinan namun  juga  hingga  SMKN  1  Situbondo  memiliki  sebuah  lembaga  yang  mampu menjadi  media  dalam  memberikan  aplikasi  dalam  jiwa  kewirausahaan  yang  telah ditanamkan  kepada  seluruh  komponen  Sumber  Daya  Manusia.  Salah  satu kebijakan  inovatif  yang  dirumuskan  oleh  Kepala  Sekolah  adalah  pembentukan embrio  kewirausahaan  yang  dikembangkan  melalui  unit  produksi  SMK  sebagai lembaga  yang  memproduksi  produk  kerajinan  SMK  yang  difokuskan  pada kerajinan logam. Embrio kewirausahaan ini memberikan kemampuan dan keahlian kepada  siswa  untuk  tidak  hanya  menjadi  tenaga  kerja  pada  perusahaan  namun mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Kepala  Sekolah  mewujudkan  dengan memberikan  serta  mencarikan  proyek  pesanan  kerajinan    logam  melalui  unit produksi  logam  SMK  yang  mengkaryakan  para  siswa  yang  ada  pada  embrio kewirausahaan  tersebut.  Kepala  Sekolah  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
kepala  unit  produksi  logam  SMK  untuk  mengembangkan  potensi  siswa  melalui aplikasi  pekerjaan  pada  pesanan  kerajinan    logam.  Hal  ini  memberikan  manfaat pada  aplikasi  keahlian  siswa  namun  juga  memberikan  pendapatan  kepada  seluruh komponen yang terlibat pada unit produksi logam di SMKN 1 Situbondo.

## Kebijakan Transformasi Sumber Daya Manusia SMKN 1 Situbondo
Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  merumuskan  berbagai  kebijakan inovatifnya  melalui  keberanian  dalam  pengambilan  risiko  sebagai  dasar pengembangan  pendidikan  dan  sumber  daya  manusia  dengan  dukungan  kekuatan politik  dan  jaringan.  Konstruksi  kebijakan  dalam  mentransformasi  sumber  daya mansuai pada SMKN 1 Situbondo sebagai berikut:
Gambar 1. Kebijakan T ransformasi Sumber Daya Manusia

## SMKN 1 Situbondo
Pola  kepemimpinan  transformasional  dan  kepemimpinan  kharismatik Kepala  Sekolah  SMKN  1  Situbondo  didukung  oleh  kekuatan  politik,  jaringan bisnis  dan  jaringan  birokrasi.  Hal  ini  menjadikan  pola  kepemimpinan  yang diterapkan  efektif  dalam  mencapai  setiap  tujuan  yang  telah  direncanakan  oleh manajemen.  Pola  Kepemimpinan  tersebut  juga  didasarkan  pada  komitmen  yang dimiliki oleh Kepala Sekolah untuk mengembangkan SMK hingga menjadi sekolah yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja dana menciptakan lapangan  pekerjaan  untuk  tenaga  kerja  lain.  Sikap  keteladanan  Kepala  Sekolah
Pola Kepemimpinan Transformasional dan Kharismatik Kekuatan Politik Jaringan Bisnis Jaringan Birokrasi Jiwa Kewirausahaan Embrio Kewirausahaan Komitmen Keteladanan Keberanian Kebijakan Inovatif
dipelihara  sebagai  contoh  kepada  manajemen  dibawahnya  untuk  senantiasa bersama dalam menyukseskan setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan  untuk  keberhasilan  SMKN  1  Situbondo.  Kepala  Sekolah SMKN  1  Situbondo  senantiasa  berani  mengambil  risiko  dalam  keputusan  dan kebijakan untuk pengembangan SMK tidak hanya secara formal sebagai pimpinan namun  juga  melibatkan  kehidupan  individu  untuk  secara  penuh  mengembangkan seluruh sumber daya manusia pada SMK.
Jiwa  kewirausahaan  diimplementasikan  tidak  hanya  pada  proses pembelajaran  namun  juga  hubungan  birokrasi  pemerintahan  internal  pada  sekolah untuk  persamaan  persepsi  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Jiwa  kewirausahaan menciptakan  setiap  kebijakan  Kepala  Sekolah    selalu  inovatif  dalam  merespon perubahan pasar agar pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan harapan. Salah satu kebijakan inovatif utama Kepala Sekolah adalam pembentukan  embrio  kewirausahaan  sebagai  wadah  pendidikan  siswa  secara aplikatif  sebagai  wirausaha  dalam  menerima  pesanan  kerajinan  logam  sebagai dasar  kesiapan  bersaing  setelah  menyelesaikan  pendidikannya  di  SMK.  Embrio tidak hanya menjadi wadah namun juga lembaga untuk komunikasi antar siswa dan guru dalam memenuhi permintaan pasar untuk produk industri logam SMK.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pola  kepemimpinan  dalam  upaya  pendidikan  menngah  kejuruaan  dapat dikembangkan  melalui  kepemimpinan  transformasional  dan  kharismatik  yang didukung  dengan  kekuatan  politik,  jaringan  bisnis  dan  jaringan  birokrasi.  Dalam realitanya  pola  kepemimpinan  juga  didasarkan  pada  komitmen,  keteladanan  dan keberanian  pimpinan  dalam  mengambil  risiko  pada  setiap  kebijakan  yang  akan diimplementasikan.  Pimpinan  selalu  mengedepankan  jiwa  kewirausahaan  dalam pola  kepemimpinannya  dan  proses  pengajaran  pada  siswa  didik  untuk menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dan  mampu  menciptakan lapangan  pekerjaan.  Jiwa  kewirausahaan  yang  memunculkan  kebijakan  inovatif dalam, bentuk pembentukan embrio kewirausahaan sebagai basis pendidikan untuk membetuk sumber daya manusia yang berkualitas.

## Saran
Kebijakan  pada  dunia  pendidikan  diharapakan  memberikan hard  skill dan soft  skill serta  memasukkan  unsur  kewirausahaan  dalam  proses  pengajarannya
Equilibrium, volume 11, Nomor 1, April 2013, hlm. 70-85
untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  mampu  bersaing dengan  sekolah  lain.  Pola  kepemimpinan  seharusnya  mampu  memberikan teladan bagi manajemen bawah untuk menyukseskan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam mencapai tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barnett,  K  dan  Ryan,  R.  2005.  ‘Vocational  education  and  training  in  Australian schools:  Issues  for  practitioners’, International  Education  Journal ,  5(5):89-
104.
Bradford,  N.  2003.  ‘Public-Private  Partnership?  Shifting  Paradigms  of  Economic Governance in Ontario’, Canadian Journal of Political Science , 36(5): 1005-
1033.
Bryant,  C.,  and  White,  L.G.1987. Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta. Djojonegoro,  W.  1998. Pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui  SMK .  PT. Jayakarta Agung Offset. Jakarta.
Dunn,  W.N.  1981. Public  Policy  Analysis:  An  Introduction .  Prentice  Hall.  New Jersey.
__________. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Drucker.  P.  E.  1994. Innovation  and  Entrepreneurship:  Practice  and  Principles . Harper Business. New York.
Evan,  R.  1978. Foundation  of  Vocational  Education .  Olympus  Publishing Company. Salt Lake City.
Finch,  C.R.  and  McGough,  R.L.  1982. Administering  and  Supervising Occupational  Education. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. Greer,  C.  R.  2001. Strategic  Human  Resource  Management:  A  General
Managerial Approach . Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
Hoogwood,  B  and  Gunn,  L.  1984. Policy  Analysis  For  The  Real  World .  Oxford University Press. Oxford.
Kartini and Kartono. 1997. Pengantar Ilmu Pendidik Teoritirs: Apakah Pendidikan
Masih diperlukan? . Rajawali Press. Jakarta.
Levine,  C.,  Guy,  H.P.,  Thompson,  F.J.  1990. Public  Administration:  Challenges, Choices,  Consequences,  Glenview .  A  Division  of  Scott,  Foresman  and
Company. Illinois.
Mndebele, C.B.S and Mkhweli, D. 2006. ‘Vocational Entrepreneurship Education in  a  Developing  Country:  Self-Reported  Performance  of  Male  and  Female Vocational  Instructors  in  Swaziland’, International  Journal  of  Vocational Education and Training , 14(1):7-20.
Mupinga,  D.M.,  Busby,  J.R.,  Ngatiah,  J.W.  2006.  ‘Postsecondary  Technical  and Vocational  Education  Institutions  in  Kenya:  Needs  and  Challenges’,
International Journal of Vocational Education and Training , 14(1):21-35.
Pasolong, H. 2010. Kepemimpinan Birokrasi . Alfabeta. Bandung.
__________. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Alfabeta. Bandung. Ritzer,  G.  2003. Sosiologi  Ilmu  Berparadigma  Ganda . Rajagrafindo  Persada.
Jakarta.
Sakallı,  B.  2011.  ‘An  Investigation  To  Improve  Entrepreneurship  Module  In Vocational  And  Technical  High  Schools  In  Northern  Cyprus’, The  Online Journal Of New Horizons In Education , 1(4):35-41.
Shavit,  Y  dan  Ller,  W.M.  2000.  ‘Vocational  Secondary  Education:  Where diversion and where safety net?’, European Societies , 2(1): 29-50.
Spradley,  J.P.  1997. Metode  Etnografi  terjemahan  Misbah  Zulfa  Elizabeth .  PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
Sugestiyadi,  B.  2011.  ‘Pendidikan  Vokasional  Sebagai    Investasi’, Paper Competition ASC 2011 Universitas Negeri Yogyakarta . Susiani,  R.  2009. Kajian  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  SMK  Negeri  2 Salatiga  Dan  Hubungannya  Dalam  Pengembangan  Wilayah  Sekitarnya . Tesis  Program  Pascasarjana  Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  Dan Kota. Universitas Diponegoro.
Weber,  M.  1968. The  Theory  Social  and  Economic  Organization .  Oxford University Press. New York.
_________.  1979. Economy  And  Society  :  An  Of  Interpretive  Sociology,  And Power . Mc Graw Hill Book Company Limited. London.
Zimmerer,  T.W  dan  Scarborough,  N.H.  2002. Pengantar  Kewirausahaan  dan Manajemen Bisnis Kecil. P.T Prenhallindo. Jakarta.