Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU
Jefri Mardan 1, Juliana Nasution 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
efrimardan1403@gmail.com 1 , julianansution@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Management of local property should be carried out properly in order to provide an overview of the wealth of the region, and can be used for the basic preparation of financial statements. Local property is part of Local Government assets that are used and utilized to support the passage of these tasks and functions. Government Regulation No. 27 of  2014  on  the  management  of  Regional  Property  regulates  each  government  intansi  to  be  able  to  carry  out  the management  of  regional  property  in  accordance  with  applicable  regulations.  The  regional  financial  and  Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency is one of the government agencies that act as users and utilization of local property to support the sustainability of the government's work program that has been set. The research method uses qualitative case study approach and descriptive analysis method. Data is obtained through in-depth interview techniques, observations and documentation studies. The results showed that the use of regional Mililk goods has been carried out in accordance with applicable regulations and has been running well but the utilization of Regional Property has not run optimally because not all utilization activities have been implemented.
Keywords: Local-Owned Property, Usage, Utilization

## ABSTRAK
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  harus  dilaksanakan  dengan  baik  agar  dapat  memberikan  gambaran  tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi. Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  mengatur  setiap  intansi pemerintah  untuk  dapat  melaksanakan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja Pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Metode  penelitian  menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan dengan  metode  analisis  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  teknik  wawancara  mendalam,  pengamatan  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Penggunaan  Barang  Mililk  Daerah  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  belum  berjalan optimal dikarenakan semua kegiatan pemanfaatan belum dilaksanakan.
Kata Kunci: Barang milik daerah, Penggunaan, Pemanfaatan

## PENDAHULUAN
Pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah  yang  telah  ditetapkan  atau  peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Di  Indonesia  dalam penyelenggaraan   pemerintahannya  menganut  paham desentralisasi.  Meningkatkan  kualitas  pengelolaan Barang Milik Daerah yang        profesional dan modern, merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk bisa mengedepankan prinsip Good  Governance . Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
Pelimpahan  kewenangan  otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  bagi daerah  suatu Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya merupakan suatu sinyalemen  yang  mencerminkan  jiwa,  semangat,  serta  pencerahan  supaya  lebih  mampu  untuk  memacu peningkatan berbagai bentuk pelayanan publik secara lebih  mandiri,  dalam  arti  sesuai  dengan  tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi  maupun  di  Kabupaten/Kota merupakan  penentu  dalam  pembangunan  daerahnya.  Dalam pelaksanaan  otonomi  daerah terkait  dengan  implikasi  kebijakan  pengelolaan  barang  milik  daerah  maka Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Dalam hal ini  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan instasi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah.
Barang  milik  daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  atau  perolehan  lainnya  yang  sah.  (Permendagri  No  19  Tahun  2016). Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri  No  19  Tahun  2016).  Menurut  Basuki  (2000:151)  “pengelolaan  barang  milik  daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya     yang sah ”.

## KAJIAN LITERATUR

## Sejarah singkat Pemerintahan Labuhanbatu
Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Labuhanbatu  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  56,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1096). Kemudian  pada Tahun  2008,  berdasarkan  UU  Nomor  22  Tahun  2008  tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Kabupaten Labuhanbatu dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten otonom yaitu Kabupaten  Labuhanbatu,  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dan  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  yang peresmiannya  dilaksanakan  pada  tanggal  15  Januari  2009.Berdasarkan  hasil  pemekaran,  wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang sebelumnya terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan menjadi 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk 418.992 jiwa.
Pemkab Labuhanbatu dengan Ibukota Rantauprapat terletak pada koordinat 1 derajat 41 menit s.d 2 derajat 44 menit Lintang Utara dan 99 derajat 33 menit s.d 100 derajat 22 menit Bujur Timur dengan luas wilayah 2.561,38 km2 (2,95% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara). Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No.22 tahun 2016 yang salah satu isinya  membahas  tentang  terbentuknya  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Labuhanbatu. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Oktober tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang kepala Badan.
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  merupakan  unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpi oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertaggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten  yang  mempunyai  tugas-tugas  melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Labuhanbatu  adalah  daerah-daerah  yang  berada  di  kawasan  Kabupaten  Labuhanbatu  yang terdiri  dari  9  kecamatan,  yaitu  Rantau  Utara,  Rantau  Selatan,  Bilah  Barat,  Bilah  Hulu,  Bilah  Hilir, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir.

## Pengelolaan Barang Milik Daerah
Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada  proses  mengurus  atau  menangani  sesuatu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Jadi  pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa,  sehingga  dapat menghindarkan  dari  segenap  pemborosan  waktu,  tenaga  dan  materi guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Pengelolaan  dibutuhkan  dalam  semua  organisasi,  karena  tanpa  adanya  pengelolaan  atau manajemen  semua  usaha  akan  sia-sia  dan  pencapaian  tujuan  akan  lebih  sulit.  Ada  beberapa  tujuan pengelolaan :
1. Untuk pencapaian tujuan organisasi beradasarkan visi dan misi
2. Untuk  menjaga  keseimbangan  diantara  tujuan-tujuan  yang  saling  bertentangan.  Pengelolaan dibutuhkan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  tujuan-tujuan,  sasaran-  sasaran  dan  kegiatan- kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektifitas.
Sedangakan  fungsi  pengelolaan  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  :  menurut  Terry  dalam Sobri,dkk  (2009:1)  mengartikan  fungsi  pengelolaan  sebagai  usaha  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan  sebelumnya  melalui  usaha  orang  lain.  Pengelolaan  yang  baik  merupakan  pondasi  bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya.  Dengan  pengelolaan  yang  baik,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  organisasi  telah  memenuhi persyaratan  dan  memiliki  perangkat  minimal  untuk  memastikan  kredibilitas,  integritas  dan  otoritas sebuah  institusi  dalam  membangun  aturan,  membuat  keputusan  serta  mengembangkan  program  dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi  memelihara  kepercayaan  anggota  meningkatan  reputasi,  serta  memengaruhi  anggota- anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi  juga  berdampak  negatif  terhadap  reputasi  mereka  yang  diwakilinya.  Pengelolaan  yang  baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.
Menurut George R. Teryy (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :
1. Perencanaan  ( Planning )  adalah  pemilihan  fakta-fakta  dan  usaha  menghubungkan  fakta satu dengan  lainnya,  kemudian  membuat  perkiraan  dan  peramalan  tentang  keadaan  dan  perumusan tindakan  untuk  masa  yang  akan  datang  yang  sekiranya  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian  ( Organizing )  diartikan  sebagai  kegiatan  mengaplikasikan  seluruh  kegiatan  yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menatapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan ( Actuating ) menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi
4. Pengawasan ( Controlling ) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap  aktifitas  pelaksanaan  dan  bilamana  perlu  mengambil  tindakan  korektif  terhadap  aktifitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.
Menurut  PSAP  07  aset tetap  adalah  Aset  tetap sendiri  adalah aset  berwujud  yang  mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan,  atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan  dan  mesin,jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  aset  tetap  lainnya,  serta  konstruksi  dalam  pengerjaan.
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. selain itu, barang milik  daerah  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  baik  akan mencerminkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik.  Tentu  saja  pengelolaan  barang  milik  daerah harus dilakukan dengan baik dan benar  sehingga mempunyai nilai tambah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  :  Perencanaan,  kebutuhan  dan  penganggaran,  Pengadaan  Penggunaan, PemanfaatanPengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  pada  daerah  dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006) pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Peraturan  Pemerintah  No  27  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  merupakan pendayagunaan  barang  milik  daerah  yang  tidak  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang  milik  daerah  dengan  tidak  mengubah  status  kepemilikan.  Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a. Sewa  adalah  pemanfaatan  barang  milik  daerah  oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan menerima imbalan uang tunai.
b. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
c. Kerja Sama  Pemanfaatan  adalah  pendayagunaan  barang  milik  daerah  oleh  pihak  lain  dalam  jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya,  kemudian didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  untuk selanjutnya  diserahkan  kembali  tanah  beserta  bangunan  dan/atau  sarana berikut  fasilitasnya  setelah berakhirnya jangka waktu.
e. Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  adalah  kerjasama  antara  pemerintah  dan  badan  usaha  untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  studi  kasus  ( case  study  research ).  Menurut  Yin (2014:1) penulisan studi kasus adalah sebuah metode penulisan yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer  yang  tedapat  dalam  konteks  kehidupan nyata,  bilamana  batas-batas  antara  fenomena  dan konteks tidak nampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multi sumber bukti. Adapun tujuan dari penulisan studi kasus yakni untuk menjawab pertanyaan “ how atau why ” terhadap sesuatu  yang  diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui pengamatan/observasi (observation) ,  wawancara  mendalam (indepth  interviews), dan  dokumentasi (documentation) .  Selanjutnya,  uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas  eksternal), dependability (reliabilitas)  dan confirmability (objektivitas). Yin (2014) menyatakan bahwa ada enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus dilakukan dengan studi dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Indrawan & Yaniawati (2014:56) mendefinisikan  bahwa  Data  Deskriptif  pada  umumnya  dikumpulkan  melalui  daftar  pertanyaan  dan survey, wawancara, ataupun observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Barang Milik Daerah
Proses  Penggunaan  Barang  Milik  daerah  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di  BPKAD kabupaten Labuhanbatu  adalah  berawal  dengan  SKPD  mengusulkan  untuk  mengadakan  barang  yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan SKPD sekaligus dengan usul penggunaan barang tersebut kepada Pengelola. Setelah mendapat usulan tentang barang yang akan diadakan serta usulan pengguna barang maka selanjutnya Pengelola memeriksa barang yang diusulkan oleh SKPD tersebut untuk diteliti penggunaannya. Selanjutnya Pengelola meminta persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah. Setelah mendapat  persetujuan  dari  Kepala  daerah  dalam hal  ini  Bupati  Labuhanbatu  maka  SKPD  sebagai pengguna barang tersebut mendapat status pengguna barang dari barang yang diusulkan.
Pengajuan  permohonan  penetapan  status  penggunaan  barang  milik  daerah  disertai  dokumen. Contohnya Dokumen  untuk  barang  milik  daerah  berupa  tanah  dan  bangunan  yaitu  fotokopi  sertifikat. Sedangkan Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
a. Fotokopi Sertifikat;
b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
c. Fotokopi Dokumen Perolehan
Sedangkan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara  Serah  Terima  (BAST). Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang  milik  daerah.  Pengelola  Barang  melakukan  penelitian  atas  permohonan  penetapan  status penggunaan  barang  milik  daerahdari  Pengguna  Barang. Penelitian  dilakukan  terhadap  kelengkapan  dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Hasil penelitian jika belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta  keterangan  atau  data  tambahan  kepada  Pengguna  Barang  yang  mengajukan  permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah atau  melakukan pengecekan lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jika Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, maka Bupati  melalui  Pengelola  Barang  menerbitkan  surat  penolakan  kepada  Pengguna  Barang  disertai alasan.Setelah itu Barang milik daerah sudah dapat digunakan oleh SKPD tersebut. Barang milik daerah yang  telah  ditetapkan  status  penggunaannya  pada  Pengguna  Barang  dapat  digunakan  sementara  oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

## Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  melakukan  pemanfaatan barang milik daerah dengan dilaksanakan menggunakan prosedur Sewa dan Pinjam Pakai.

## Sewa
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  melakukan  proses penyewaan   barang milik daerah sebagai berikut:
1. Di  mulai  dari  Usulan  Kepala  SKPD  kepada  Kepala  Daerah.  Usulan  yang  diajukan  oleh  Kepala SKPD disertai dengan data barang milik daerah yang diusulkan untuk disewakan.
2. Untuk menyewa barang milik daerah bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati.
3. Setelah  terbit  keputusan  tentang  persetujuan  penyewaan  barang  milik  daerah  maka  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  penandatanganan surat  perjanjian sewa  menyewa.  Surat perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani oleh pengelola atas nama kepala daerah dengan pihak penyewa.
Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupatanah atau bangunan dan selain tanah atau
bangunan (contoh: kendaraan dan alat-alat besar). Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa danfaktor penyesuai sewa.

## Pinjam Pakai
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  melakukan  Proses pinjampakai barang milik daerah sebagai berikut:
 Sebagaimana  halnya  dengan  penyewaan  barang  milik  daerah,  Pengelola  untuk dapat  meminjam pakaikan barang  milik  daerah  ini  harus  mendapat  persetujuan  dari  Kepala  daerah  yaitu  Bupati Labuhanbatu.
 Setelah  memperoleh  persetujuan dari  Kepala  daerah, maka  dibuat  Surat  perjanjian  pinjam pakai atas barang milik daerah yang nantinya akan di pinjam pakaikan.
 Tindak  lanjut  dari  surat  perjanjian  pinjam  pakai  adalah  diserahkannya  barang  milik  daerah. Penyerahan barang milik daerah  untuk dipinjampakai  kan ini  harus dijelaskan  dalam berita acara serah terima.
Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan (contoh: kendaraan dinas operasional). Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

## KESIMPULAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yan berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dibuktikan dengan alur penggunaannya. Pemanfaatan Barang  Milik  Daerah  pada  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  belum  berjalan  optimal sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  dikarenakan  belum  semua  kegiatan  pemanfaatan dilakukan.  Bagian  pemanfaatan  yang  belum  dilakukan  adalah  Kerja  Sama  Pemanfaatan,  Bangun  Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastrukur.

## DAFTAR LITERATUR
Halim. 2013. Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat..
Indrawan, Poppy Yaniawati. 2014. Metodologi Penelitian . Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac. 2012. Principle Of Accounting . South-Western: Cengage Learning .
Raharja,  M.,  Pratiwi,  R.N,  dan  Wachid,  A.  (nd).  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3 (1), 111-117.