## KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Regina Deasy Marlina 1 1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com
Abstract The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  performance  of personnel in the public service in the Office of Financial Management and Asset  Kutai  Barat.  The  analysis used in  this research  is the  data  analysis interactive model by three (3) lines of activities occurring simultaneously, namely  condensation,  data  presentation  and  conclusion/verification.  The study  concluded  that  the  performance  of  the  apparatus  in  an  effort  to improve  the  service  has  been  good,  although  not  optimal,  however  the services  provided  have  shown  progress,  this  is  due  to  several  things:  the ability  to  use  working  hours  in  efektf,  the  quality  of  the  work  produced then the responsiveness of employees is good enough.
Keyword: apparatur performance, service, management
Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  kinerja  aparatur  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Analisis yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  model interaktif  melalui  3  (tiga)  jalur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa    kinerja aparatur  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  sudah  baik  walaupun belum  optimal,  meski  demikian  layanan  yang  diberikan  telah menunjukkan  kemajuan,  hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal  yaitu kemampuan pemanfaatan jam kerja secara efektf, kualitas pekerjaan yang dihasilkan kemudian daya tanggap pegawai juga sudah cukup baik. Kata Kunci : kinerja aparatur, pelayanan, pengelolaan

## Pendahuluan
Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Kutai  Barat  salah  satu  instansi  pemerintah  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Barat  yang  bertugas  membantu  Bupati  menyelenggarakan kewenangan  Pemerintah  Daerah  dibidang  pengelolaan  keuangan  dan  asset daerah.  Kantor  ini  baru  terbentuk  pada  tanggal  2  Oktober  2014  yang pegawainya merupakan penggabungan dari bidang keuangan dan asset pada kantor Sekretariat Daerah. Tugas yang diemban kantor ini merupakan tugas penting  yang  memerlukan  kinerja  yang  sebanding  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Sehingga  berbagai  upaya  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan maka  langkah  yang  ditempuh  lembaga  tersebut  adalah  tidak  hanya  dengan meningkatkan  kompetensi  professional  aparatur,  tetapi    juga  menata lingkungan  kerja  yang  lebih  kondusif,  meningkatkan  disiplin  kerja  dan penempatan pegawai yang tepat atau sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Hal
tersebut  dilakukan  dalam  rangka  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu pelayanan,  karena  selama  ini  kinerja  aparatur  belum  optimal  sehingga membawa konsekuensi terhadap kualitas pelayanan.
Observasi  awal  penulis  menunjukkan  bahwa  kurang  optimal  kinerja aparatur  pada  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Kutai  Barat  terindikasi  oleh:  1)  lambannya  pegawai/aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan,  2) kemampuan  aparatur dalam menguasai dan  memahami serta melaksanakan bidang tugas sesuai dengan profesinya 3)  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  belum  optimal  sebagaimana  yang diharapkan, 4) belum semua aparatur dapat memanfaatkan jam kerja secara efektif.  Kondisi  tersebut,  menurut  penulis  cenderung  mengakibatkan pelayanan  kurang  efektif  bahkan  kurang  mencerminkan  pada  sendi-sendi pelayanan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kepmenpan  Nomor  63  Tahun 2003  tentang  Pedoman  Pelayanan  Umum.Sendi-sendi  pelayanan  yang kesederhanaan,  jelas  dan  Pasti,  Keterbukaan,  Tepat  Waktu,  Efisien, Ekonomis, Aman dan Nyaman.

## Kerangka Teori Kinerja Pegawai
Kinerja pegawai menurut Perry (1989:619-626) akan menunjuk pada efektivitas  kerja  pegawai,  di  mana  hal  itu  akan  menyangkut  pengharapan untuk  mencapai  hasil  yang  terbaik  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan.  Isu efektivitas organisasi merupakan hasil kumulatif dari hasil kinerja individu.
Berbagai  pendapat  di  atas  dapat  menggambarkan  bahwa  kinerja pegawai  dan  kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat, tercapainya  tujuan  organisasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  organisasi  yang  digerakan  atau  dijalankan  pegawai  yang berperan  aktif  sebagai  pelaku  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pegawai  adalah  penilaian  hasil  kerja seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi.  Sehingga  berdasarkan  beberapa pendapat  tentang  kinerja  dan  prestasi  kerja  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.Kinerja  perorangan  ( individual  performance )  dengan  kinerja  lembaga ( institutional  performance )  atau  kinrja  perusahaan  ( corporate  performance ) terdapat  hubungan  yang  erat.  Dengan  perkataan  lain  bila  kinerja  karyawan ( individual  performance )  baik  maka  kemungkinan  besar  kinerja  perusahaan ( corporate performance ) juga baik.
Perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  pegawai  bukan  hanya  karena merupakan  kebutuhan,  guna  semakin  menjamin  untuk  pencapaian  tujuan seiring  dengan  berkembangnya  tuntutan  masyarakat.  Dalam  memberikan pelayanan kepada publik, birokrasi (aparatur) hendaknya berorientasi kepada pelanggan,  yakni  kepuasan  pelanggan  menjadi  orientasi  utama  pelayanan
publik.  Aparatur  harus  menempatkan  pelanggan  di  kursi  pengemudi ( costumer  driven )  dan  senantiasa  terbuka  serta  mendengarkan  suara pelanggan  (Osbome  dan  Gaebler,  1995:191  221),  karena  kualitas  pelayanan adalah  menunjuk  pada  kemampuan  dalam  memberikan  rasa  kepuasan  klien sesuai dengan kebutuhannya (United Nation, 1992).
Kriteria  dari  kinerja  pegawai  menyangkut  permasalahan  pilihan personal yang dikaitkan dengan nilai nilai pemerintahan (government values), yang  karena  itu  membawa  konsekuensi  bahwa  aparatur  memiliki  consumer aware,  menerapkan  nilai  nilai  the  manager  facesthe  consumer  yang  pada akhirnya  akan  membawa  implikasi  pada  efektivitas  pelayanan  dan  kinerja pelayanan  secara  keseluruhan  ( service  effectiveness )  (Willcocks  dan  Harrow, 1992:121).
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  konsep  analisis  data  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis  data  dilakukan  melalui  3  (tiga)  jalur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersamaan  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  bahwa  kinerja  pegawai  dalam memberikan pelayanan pada BPKAD Kabupaten Kutai Barat belum mencapai hasil  yang  optimal  atau  belum  semua  orang  terlayani  dengan  baik  dan memuaskan  tetapi  secara  nyata  kinerja  pegawai  menunjukkan  konstribusi yang  berarti  terhadap  stakeholder  yang  ada.  Hal  tersebut  tercermin  oleh kemampuan  pegawai  dalam  memanfaatkan  jam  kerja,  kualitas  perkerjaan yang dihasilkan belum optimal dan memiliki daya tanggap. Kurang optimalnya kinerja  pegawai  dalam  memberikan  layanan  memang  tidak  terlepas  dari faktor-faktor  yang  menghambat  diantaranya  terbatasnya  kualitas  dan kuantitas  sumber  daya  pegawai,  terbatasnya  kewenangan  pimpinan  untuk mengembangkan  kompetensi  profesional  pegawai.  Kondisi  ini  menjadi peringatan  bahwa  BPKAD  harus  mampu  terus  meningkatkan  lagi  kinerja pegawainya  dan  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan kepada  stakeholder/publik.  Seperti  pendapat  pendapat  (Keban,  1995)  yang bahwa kinerja pegawai merupakan perihal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Namun  demikian  pimpinan  telah  berupaya  mengarahkan  semua sumberdaya  yang  dimiliki  agar  tercapainya  kinerja  pegawai  yang  lebih  baik hingga mampu memberikan layanan yang baik dan memuaskan. Upaya untuk mengintensifkan  kinerja  pegawai  dilakukan  dengan  cara  mengefektifkan semua  pegawai    yang  terlibat  dalam  pelayanan  agar  mampu  memfungsikan tugasnya  secara  sungguh-sungguh  dengan  mengedepankan  kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi dan sanggup menghindari praktek-praktek yang melanggar etika birokrasi.
Sedangkan  langkah-langkah  lain  yang  dilakukan  untuk  mendukung peningkatan  kinerja  pegawai,  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengembangkan kompetensi  profesional  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  kemudian memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya pegawai  dengan dukungan penambah failitas operasional yang memadai serta mengajukan penambahan sumber  daya  pegawai    sesuai  dengan  kebutuhan  lembaga  serta  tidak  lupa untuk melakukan  evaluasi terhadap keberhasilan dari kinerja yang dilakukan oleh  pegawai  sebagaimana  pendapat  Sedarmayanti  (2003:68),  mengatakan bahwa penilaian terhadap kinerja dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan  sehingga  dapat  memberikan  umpan  balik  yang  penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai  dalam memanfaatkan jam kerja ternyata belum dilakukan secara optimal oleh semua pegawai  dan masih adanya sebagian pegawai  melanggar jam kerja yang telah ditentukan.  Hal  ini  terlihat  oleh  berbagai  kasus  yang  melanggar  yang dilakukan, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil pegawai  tetapi akan menimbulkan preseden buruk terhadap pegawai yang lain.
Tetapi  fenomena  yang  terjadi  di  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  justru  berbeda  dan  tidak  membawa pengaruh terhahadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Ketidakmampuan pegawai  dalam  memanfaatkan  jam  kerja  secara  efektif,  karena  adanya kepentingan  atau  seuatu  hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan  maka  perbuatan tersebut dengan terpaksa dilakukan. Ketidakmampuan sebagian kecil pegawai dalam  memanfaatkan  jam  kerja  secara  efektif  di  Kantor  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat terindikasi oleh beberapa kasus  pelanggaran  disiplin  kerja.  Dari  jumlah  pelanggaran  tersebut diantaranya  terdapat  3  orang  tidak  masuk  kerja  tanpa  menyertakan  surat keterangan  pada  atasan.  Kemudian  terdapat  8  kasus  pelanggaran  karena terlambat  masuk  kerja  dan  12  kasus  pelanggaran  karena  pulang  sebelum waktunya. Ditinjau dari segi kuantitas pelanggaran yang dilakukan pegawai  di lembaga tersebut masih relatif kecil dan hanya menyangkut masalah waktu. Hal lainnya yang berkenaan dengan kinerja pegawai  dalam pelayanan adalah  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan.  Dari  data  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  belum  semuanya sesuai yang diharapkan. Hal tersebut tercermin oleh kualitas pelayanan yang diberikan  terutama  dapat  dilihat  dari  keteapatan  waktu  dalam  layanan.  Ada perbedaan relatif  kecil antara standar layanan dengan  waktu yang diperlukan dalam layanan.
Ketidaktepatan  waktu  dalam  layanan  disebabkan  oleh  berbagai  faktor antara  lain  terbatasnya  kuantitas  dan  kualitas  pegawai  dan  prosedur  yang panjang,  karena  melibatkan  lembaga  terkait  seperti  dalam  pengurusan pertanggungjawaban  keuangan  serta  pencairan  beberapa  proyek  milik

## Kinerja Aparatur dalam Pelayanan di Kantor………………………………. (Regina Deasy Marlina)
pemerintah  daerah,  apalagi  dilihat  dari  keterampilan  dan  keahlian  yang dimiliki  justru  berpotensi  terjadinya  perbedaan  kualitas  pekerjaan  yang dihasilkan.
Hal  lain  dari  kinerja  pegawai    dapat  ditentukan  oleh  daya  tanggap pegawai    sebagai  pelayan  masyarakat.  Sebagai  abdi  masyarakat    harus mengenali  dan  memahami  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dalam pelayanan.    Sebagai  stakeholder  pengguna  jasa  tentunya  hanya  berharap layanan  yang  diberikan  oleh  pemberi  jasa  adalah  tepat  waktu,  transparan, ekonomis,  aman  dan  nyaman.  Hal  tersebut  akan  dapat  terwujud  apabila semua  pegawai  yang  terlibat  dalam  layanan  publik  memiliki  responsibilitas tinggi untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi para pengguna jasa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  daya  tanggap  pegawai    terhadap keinginan dan harapan stakeholder pemakai jasa cukup baik, dalam arti punya kepekaan  terhadap  tuntutan  yang  memerlukan  layanan.  Hal  tersebut tercermin  pada  sikap  dan  perilaku  pegawai  dalam  menerima  berkas  yang diajukan  pemohon.  Pegawai  selalu  menunjukkan  sikap  yang  baik  dan memberikan    jalan  keluarnya  jika  kelengkapan  dalam  berkas  yang  diajukan terdapat kekurangan. Dalam hal responsibilitas atau daya tanggap pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat masih  beragam.  Hal  tersebut  tercermin  dari  kemauan  dan  kemampuan pegawai untuk melayani belum menunjukkan kualitas yang sama.
Hal  tersebut merupakan konsekuensi  dan konsistensi  dari perbedaan sikap dan perilaku serta karakteristik pegawai yang berbeda, sehingga dalam menanggapi  setiap  persoalan  hasilnya  akan  berbeda  pula.  Tetapi  perbedaan daya  tanggap  pegawai    di  lembaga  tersebut  tidak  terlalu  membawa  dampak yang  signifikan  terhadap  layanan  yang  diberikan.  Hal  tersebut  terindikasi kemampuan  pegawai  dalam  memberikan  layanan  pada  stakeholder  tidak semua  terkesan  kurang  memuaskan  tetapi  banyak  kepentingan  masyarakat yang terakomodasi dan terlayani dengan baik dan memuaskan.
Dalam rangka optimalisasi pelayanan pada masyarakat maka pimpinan melakukan  penyempurnaan  atau  perbaikan  di  tubuh  pegawai  agar  mampu menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  sebagai bentuk ekstensifikasi kinerja pegawai dilakukan dengan cara mengembangkan  kemampuan  sumber  daya  pegawai  ,  meningkatkan  serta menambah  fasilitas  pendukung  dan  menambah  jumlah  personil  sesuai kebutuhan lembaga.
Dalam  rangka  memenuhi  tututan  atas  layanan  yang  berkualitas,  dan pertimbangan atas keterbatasan sumber daya pegawai yang berkualitas maka tindakan  yang  dilakukan  pimpinan  adalah  mengembangkan  kemampuan pegawai    melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Pendidikan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  intelektual  agar  pegawai  dapat  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat keberadaan pegawai di  lingkungan  kerja  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Kutai  Barat  mayoritas  berpendidikan  menengah  ke  bawah  maka perlunya diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Moenir  Moenir  (2001:53)  salah  satu  yang mempengaruhi  kualitas  sebuah  layanan  adalah  faktor  Kemampuan  dalam hubungan  tugas  atau  pekerjaan  berarti  dapat  melakukan  tugas/  pekerjaan sehingga  menghasilkan  barang/  jasa  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Kemudian  mengenai  keterampilan  ialah  kemampuan  melaksanakan  tugas  / pekerjaan  dengan  menggunakan  badan  dan  peralatan  kerja  yang  tersedia. Dengan  kemampuan  dan  keterampilan  yang  memadai  maka  pelaksanaan tugas/pekerjaan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  cepat  dan  memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat.
Dari hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun  terakhir  telah  memberikan  kesempatan  sebanyak  9  orang  untuk mengikuti  pendidikan  sesuai  pilihannya,  dari  jumlah  tersebut  semua  pada jenjang  Master  (S2),  sedangkan  upaya  lain  yang  dilakukan  pimpinan  dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan  dan keahlian melalui pendidikaan  dan pelatihan. Dalam  kurun  waktu  1  tahun  terakhir  telah  mampu  menugaskan  pegawai sebanyak  5  orang.  Untuk  mengikuti  pelatihan,  diantaranya  pelatihan bendaharawan masing-masing 2 orang, pelatihan aplikasi komputer dan web programing sebanyak 2 orang. Ini  menunjukkan adanya upaya Kepala BPKAD untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pegawainya. Upaya pimpinan untuk  mengembangkan  kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian  pegawai terkendala  oleh  dana,  karena  memang  tidak  adanya  alokasi  dana  untuk pengembangan  dan  Kepala  BPKAD  hanya  memberikan  despensasi  terhadap pegawai  yang  berminat  untuk  mengembangkan  diri.  Responsibilitas  dari sebagian  pegawai  yang  berminat  mengembangkan kemampuan, keterampilaqn  dan  keahlian  pegawai  merupakan  keberhasilan  pimpinan dalam melakukan pembinaan terhadap bawahannya.
Kemudian  upaya  lain  yang  dilakukan  pimpinan  dalam  rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik adalah meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  rarana  atau  fasilitas  operasional.  Sarana  atau  fasilitas operasional yang memadai ada kecenderungan akan memacu kinerja pegawai yang lebih baik atau layanan pada publik dapat ditingkatkan. Sudah selayaknya jika  pimpinan  berupaya  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas sarana/fasilitas pendukung. Karena tututan masyarakat akan pelayanan terus meningkat justru hal tersebut akan teratasi apabila diimbangi  dengan sarana/ fasilitas  yang  memadai.  Dengan  bertambahnya  fasilitas  tersebut  mampu mengatasi  persoalan  yang  dihadapi  pegawai    di  Kantor  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Bahkan  akan  dapat memperbaiki citra pegawai.   Hal ini sesuai dengan pendapat Moenir Moenir (2001:53)  salah  satu  yang  mempengaruhi  kualitas  sebuah  layanan  adalah faktor  sarana  pelayanan,  yang  dimaksud  disini  ialah  segala  jenis  peralatan perlengkapan  kerja  dan  fasilitas  lain  yang  berfungsi  sebagai  alat utama/pembantu  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dan  juga  berfungsi  sosial dalam  rangka  kepentingan  orang-orang  yang  sedang  berkepentingan  dengan

## Kinerja Aparatur dalam Pelayanan di Kantor………………………………. (Regina Deasy Marlina)
organsasi  kerja  itu.  Oleh  karena  itu  peranan  sarana  dan  pelayanan  sangat penting disamping sudah tentu peranan unsur manusia itu sendiri.
Selanjutnya,  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan kinerja  pegawai    adalah  melakukan  penambahan  personil.  Ditinjau  dari  segi kuantitas  dan  kualitas  pegawai    bila  dibandingkan  dengan  volume  pekerjaan memang  masih  kurang  memadai  karena  itu  cukup  beralasan  jika  ada penambahan  personil.  Selain  itu,  beban  tugas  sudah  tidak  sebanding  dengan jumlah  pegawai  sehinggi  perlunya  penambahan  pegawai  sesuai  kebutuhan lembaga.Dalam  hal  ini  pimpinan  telah  mengajukan  sebanyak  8  orang  untuk menutupi  kekurangan  tersebut.  Namun  dalam  hal  penambahan/pengadaan pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat bukan kewenangan pimpinan, justru menjadi kewenangan Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  pimpinan  hanya mengajukan  permintaan  sesuai  tenaga  yang  dibutuhkan.    Soal  disetujui  atau tidaknya  usulan  yang  diajukan  tergantung  pada  hasil  keputusan  lembaga vertikal.
Dalam  kaitannya  dengan  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam memberikan pelayanan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.  Adapun  faktor  yang  mendukung  yaitu  adanya  komitmen  yang kuat  pimpinan  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  sehingga  layanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan memuaskan. Sedangkan faktor- faktor  yang  menghambat  meliputiterbatasnya  kualitas  sumber  daya  pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya, hal ini jelas sebagaimana pendapat Moenir (2001:53) secara tegas dikatakan bahwa dalam pelayanan  terdapat  beberapa  faktor  yang  penting,  diantaranya  faktor ketrampilan  petugas.  Salah  satu  faktor  ini  memiliki  peranan  penting  dan berbeda  tetapi  saling  mempengaruhi  dan  bersama-sama  akanmewujudkan pelaksanaan secara baik. Sehingga hal ini jelas sebagai salah satu factor yang bisa menghambat dalam pelayanan. Begitu juga dengan jumlah personil yang ada kurang memadai atau tidak sebanding dengan volume pekerjaan sehingga layanan  tidak  dapat  dieselesaikan  tepat  waktu.  Rasio  yang  tidak  seimbang antara  jumlah  pegawai  dengan  beban  kerja  tentunya  akan  berdampak  pada tingginya beban  kerja sehingga output  hasil kerja yang  dihasilkan tidak bisa maksimal.  Kemudian  berkenaan  dengan  terbatasnya  kewenangan  Kepala BPKAD untuk melakukan pengembangan sumber daya pegawai  maka upaya untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  belum  dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  penulis  memberikan kesimpulan sebagai berikut.
Kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan sudah baik, hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa hal yaitu kemampuan pemanfaatan jam kerja secara efektf, kualitas pekerjaan yang dihasilkan kemudian daya tanggap pegawai juga sudah cukup baik.
Upaya-upaya  pimpinan  BPKAD  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan dilakukan  dengan  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  semua  potensi  yang dimiliki,  Karena  terbatasnya  kualitas  sumber  daya  aparatur  dan  kurang memadainya sarana yang menunjang kelancaran pelayanan.
Faktor  yang  mendukung  aparatur  dalam  hal  menguatkan  kinerjanya adalah  berkenaan  dengan  adanya  komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  dengan  menyediakan  fasilitas,  penambahan pegawai  yang  berkompeten  dan  memberikan  kesempatan  untuk  mengikuti pendidikan  formal  maupun  non  formal.  Faktor  penghambatnya  adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya pegawai khususnya pegawai organisasi/PNS  dan  keterbatasan  dana  dan  wewenang  pimpinan  dalam mengembangkan sumber daya manusia.
Dari  beberapa  kesimpulan  di  atas  penulis  memberikan  saran-saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya  pimpinan  BPKAD  bisa  mengoptimalkan  alokasi  sumber  dana untuk  pengembangan  pegawai  secara  proporsional  melalui  rencana anggaran belanja yang diajukan tiap tahunnya.
2. Menempatkan  pegawai  yang  sesuai  dengan  bidangnya  kerjanya  dan dimanfaatkan  secara  optimal  serta  ada  reward  yang  jelas  agar  lebih termotivasi  dalam  melaksanakan  tugas,  sehingga  kinerja  pegawai  juga akan meningkat.
3. Melaksanakan  konsistensi  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  mendukung  peningkatan kinerja  aparatur  dengan  cara  memberikan  kesempatan  seluas  –  luasnya bagi  pegawai  yang  ingin  mengikuti  pendidikan  formal  maupun  non formal.
4. Hendaknya pimpinan BPKAD Kabupaten Kutai Barat  mengajukan usulan kepada  BKD  untuk  melakukan  penambahan  pegawai  yang  memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

## Daftar Pustaka
Islamy M, Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Miles,  Mattew  B.,  Huberman,  A.  Michael,  Saldana,  Johnny.  2014. Qualitative Data Analysis 3 rd Edition: Source book of New Methods . Baverly Hills :
SAGE Publications Inc.
Moekijat. 1989. Manajemen Kepegawaian . Mandar Maju:  Bandung. Moenir,  H.A.S.  1992. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Cetakan Pertama. Bumi Aksara: Jakarta.
Osborne, David, dan Ted Gaebler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi . Cetakan Pertama,  Alih  Bahasa  Abdul  Rosyid.  Pustaka  Binaman  Pressindo: Jakarta.
Sedarmayanti.  2003.  Tata  Kearsipan  Dengan  Manfaat  Teknologi  Modern.
Ilham Jaya: Bandung.