Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat
Ainun Jariah 1 , Masjaya 2 , Djumadi 3
Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  evaluate the distribution of soft loan on small and medium enterprises in Tering District West  Kutai,  as  well  as  to  find the  factors  that  support  and  hinder the enterprise.  This  research  uses a  qualitative  descriptive  with  Interactive Model developed by Miles and Huberman, while research conducted in the District  Tering. From  the  research  it  is  showed  that, not  all small  and medium businesses could take advantage of this assistance.
Keywords: Distribution of Credit Assistance, Small & Medium Enterprises, West Kutai Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan mengevaluasi, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Evaluasi  Penyaluran  Bantuan  Kredit  Bergulir  Pada  Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat . Metode yang  digunakan  adalah deskriptif  Kualitatif  dengan  Analis  data  yang digunakan  adalah  Model  Interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan Huberman, adapun penelitian dilakukan di Kecamatan Tering. Dari hasil penelitian, penyaluran bantuan usaha kredit bergulir ditinjau dari aspek mekanisme/prosedur  yang  ditetapkan,  ternyata  menunjukkan  indikasi birokrasi,  sehingga  tidak  semua pelaku  usaha  kecil  menengah memanfaatkan bantuan tersebut.
Kata  Kunci : Penyaluran,  Bantuan  Kredit,  Usaha  kecil  Menengah,
Kutai Barat
Pada  era  otonomi  daerah,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat. Berbagai  program  telah  dilakukan,  baik  melalui Program  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)  maupun  melalui  bantuan  dana  bergulir  yang  disalurkan pada  usaha  kecil  dan  menengah,  dengan  harapan  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan  kehidupan  masyarakat  atau  dapat  hidup  lebih  layak, sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  pada pasal 33 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak memperoleah hidup yang lebih layak.
Dalam konteks ekonomi makro bahwa pengembangan perekonomian rakyat  amatlah  penting  bagi  pembangunan  nasional,  karena  itu  cukup
1. Mahasiswa Program Magister IlmuAdministrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
2. Dosen Program Magister IlmuAdministrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
3. Dosen Program Magister IlmuAdministrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
beralasan jika mendapat perhatian yang lebih besar. Meningkatnya urgensi pembangunan  ekonomi  kerakyatan  (usaha  kecil)  menjadi  sesuatu  hal  yang perlu  diperhitungkan,  karena  pembangunan  ekonomi  kerakyatan  dapat menjadi katup pengaman ( safety belt ) bagi masalah-masalah sosial ekonomi seperti  penyediaan  peluang  kerja,  penampung  terakhir  tenaga-tenaga  kerja yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  dan  sebagainya.  (Thoha, (2000:6) Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat  terdapat 101 unit UKM, yang tersebar di kampung dan masing-masing memiliki produk yang berbeda dan  mayoritas  berada di  Kampung  Tering  Seberang  dimana  terdapat  pusat kerajinan,  pencucian  mobil/motor,  penjahit  pakaian,  rumah  makan (food shop) , toko (stores) , salon kecantikan, depo air mineral, bengkel, transportasi, perikanan dan perkebunan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten  Kutai  Barat  sebagai  pemegang  otoritas  yang  menyalurkan bantuan  modal  usaha  pada  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah,  diharapkan dapat bertindak atau melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian penyalurkan bantuan modal usaha tepat sasaran.

## Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi  kebijakan  merupakan  penilaian suatu  aktivitas  yang dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil  program  pemerintah  yang  mempunyai perbedaan-perbedaan  yang  bersifat  penting  dalam  spesifikasi  obyeknya, teknik  pengukurannya  dan  metode  analisisnya. Evaluasi  dapat  diartikan sebagai usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  ataukah  tidak (Moekijat,  2001:180). Evaluasi kebijakan menurut Samudro (1998) dilakukan untuk mengetahui : 1)  proses  pembuatan  kebijakan;  2)  proses  implementasi; 3)  konsekuensi kebijakan  ;  4)  efektivitas  dampak  kebijakan.  Evaluasi  pada  tahap  pertama, dapat  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  dilaksanakan,  kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak  kebijakan,  dengan  demikian  studi  evaluasi  kebijakan  (Sudiyono, 1998)  merupakan  suatu  analisis  yang  bersifat  evaluatif  sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dalam penelitian ini  yang  menjadi  objek  evaluasi  kebijakan  publik  adalah  kebijakan penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  yang  ada  di  Kecamatan  Tering, Kabupaten  Kutai  Barat.  Evaluasi  dilakukan  guna  melihat  sejauh  mana efektivitas dari penyaluaran bantuan tersebut.

## Pelayanan Publik: Definisi dan Paradigma
Pelayanan  Publik  adalah  segala  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  suatu  barang,  jasa  atau  pelayanan  administrasi  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  yang  terkait  dengan  kepentingan publik”. Memberikan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara
pelayanan  publik  (pemerintah  daerah)  merupakan  kegiatan  yang  harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik  yang  menuntut  untuk  dilakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan publik. Setiap  manusia  memerlukan  alat-alat  yang  dapat  mendukung kehidupannya.  Alat-alat  tersebut  dapat  berupa  barang  dan  jasa  bahkan kepedulian  terhadap  sesama maupun  lingkungan  yang  keseluruhannya disebut kebutuhan. Menurut  Moenir  2004  :  182)  pelayanan  umum,  adalah segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi Pemerintah  Pusat,    Daerah,  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada  dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan apapun. Sedangkan  menurut    Widodo,    (2007  :  26  pelayanan  publik  dapat diartikan  sebagai  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat  yang  mepunyai  kepentingan  pada  organisasi  tersebut  sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jasa  dengan penerima  jasa.  Dalam  hal  ini  sebagai  pemberi  pelayanan,  adalah  pejabat/ pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum.
Henry  (dalam  Thoha,  2006)  menyarankan  untuk  memahami  lebih jauh  tentang  pelayanan  publik  dalam  perspektif  administrasi  negara, sebaiknya dipahami melalui paradigma. Paradiga dimaksud merupakan value system , konstruksi dan evaluasi ilmu pengetahuan mensyaratkan komitmen terhadap suatu sistem nilai yg memungkinkan kita mengevaluasi reliabilitas dari suatu ilmu pengetahuan. Melalui paradigma akan diketahui ciri-ciri dari pelayanan publik. Paradigma dalam pelayanan publik sangatlah bermanfaat karena  dengan  begitu  seseorang  akan  mengetahui  tempat  dimana  bidang kajian  ini  dipahami  dalam  tingkatannya  yang  sekarang. Perkembangan paradigma  pelayanan  publik  diawali  dengan  administrasi  publik  lama  atau old public administration, yang kemudian mengalami perkembangan menuju paradigma  kedua  yaitu  paradigma New  Public  Management  (NPM) , selanjutnya berkembang menjadi paradigma New Public Service (NPS).
Usaha Kecil  dan Menengah dan Perkembangannya. Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994  tentang  Perindustrian dijelaskan bahwa yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi  yang  mengolah  bahan  mentah,  bahan  baku,  barang  setengah  jadi, dan  atau  barang  jadi  menjadi  barang  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi penggunaannya.  Sedangkan  pengertian  industri  yang  dikaitkan  dengan proses  pengolahan  dan  pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah  yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu:
usaha kecil dan menengah adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang meliputi pengolahan,  pengerjaan,  pengubahan,  perbaikan  bahan  baku  atau  barang setengah  jadi  menjadi  barang  yang  berguna  dan  lebih  bermanfaat  untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.
Menurut  Biro  Pusat  Statistik  (2008  :53)  usaha  kecil  dan  menengah adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19  (sembilan  belas)  orang  tenaga  yang  terdiri  dari  pekerja  kasar  yang dibayar,  pekerja  pemilik  dan    pekerja  keluarga  yang  tidak  dibayar.  Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor usaha  kecil  dan  menengah  dan  kerajinan  rakyat  diharapkan  mempunyai peran  strategis,  yaitu  sebagai  penggerak  utama  peningkatan  laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.
Keputusan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  519/K.2271/2003,  Tentang Petunjuk  Teknis  Pinjaman  Bergulir  Kredit  Modal  Usaha  bagi  pelaku  usaha mikro kecil  dan menengah (UMKM) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dikatakan bahwa yang dimaksud industri mikro/kecil adalah usaha produktif milik perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha  Mikro.  Pada  kebijakan  tersebut  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang-perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diperoleh gambaran yang lebih  lengkap  mengenai  pengertian  usaha  kecil  dan  menengah,  sehingga dapat disimpulkan bahwa baik usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  (masyarakat),  dan  masing-masing usaha mempunyai kriteria dan ruang lingkup yang berbeda.
Pada  era  pembangunan  seperti  sekarang  ini  telah  banyak  upaya pembinaan  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  yang perhatian dengan  pengembangan  usaha  usaha  kecil  dan  menengah.  Hanya saja,  upaya  pemberdayaan  yang  dilakukan  kepada    usaha  usaha  kecil  dan menengah  sering  tumpang  tindih  dan  dilakukan  sendiri-sendiri.  Dalam konteks  itulah  menurut  Assauri  (dalam  Kuncoro,  2004  :  318)  untuk mengembangkan interorganizational proses dalam pembinaan usaha mikro. Meski demikian dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan  usaha  mikro dapat  dilakukan  dalam  bentuk  inkubator  bisnis PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil), walaupun ide dasar pembentukan lembaga tersebut berasal dari institusi lain dan diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha mikro menjadi tangguh.
Dalam  hal ini  usaha  mikro  sebagai  pilar  utama  untuk  pembangunan ekonomi kerakyatan. UKM dengan kontribusinya yang begitu besar terhadap ketahanan  ekonomi  daerah  maupun nasional perlu  mendapat  dukungan, perlindungan dari pemerintah sehingga dapat lebih berkembang. Sedangkan
perangkat hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat.  Dengan disahkan  Undang-Undang  tersebut membuat  UkM  lebih  terjamin  dari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

## Evaluasi  Penyaluran  Bantuan  Kredit  Bergulir  Pada  Usaha  Kecil  Dan Menengah Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat
Mekanisme Penyaluran Bantuan Usaha Kredit Bergulir Penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  adalah  suatu  fasilitasi  kredit secara  simultan  yang  diberikan  pemerintah  daerah  sebagai  investasi  atau menambah  modal  usaha  guna  menunjang  kegiatan  terutama  untuk  usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produksi sehingga  mampu meningkatkan  daya  saing  di pasar.  Program  tersebut    diarahkan  untuk mendorong  dan  menumbuhkembangkan  sektor  ekonomi  kerakyatan (mikro),  sehingga  ke  depan  usaha  tersebut  dapat  berkembang  atau mengalami kemajuan yang lebih baik dan mampu menopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Fakta  menunjukkan  bahwa  secara  implementatif  penyaluran  kredit bergulir  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  khususnya  di Kecamatan Tering sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai  Barat nomor  519/K.2271/2003,  tentang  petunjuk  teknis  pinjaman bergulir  kredit  modal  usaha bagi  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan    menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Peraturan Bupati Kutai Barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit modal usaha mikro kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat. Diharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  dapat  mendorong  para pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  dapat  berkembang  dan  memberikan kontribusi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  keluarga. Sehubungan  hal  tersebut  maka  perlu  proses  yang  panjang  atau  melalui mekanisme yang ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  penyaluran  kredit bergulir  pada  usaha  kecil  dan  menengah  ditinjau  secara  prosedural  atau mekanisme  yang  ditetapkan  termasuk  birokratis,  karena  pelaku  usaha dihadapkan  oleh  jalur  birokrasi  yang  panjang.  Meski  demikian  tidak menyurutkan  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  untuk  mendapatkannya. Justru para pelaku usaha terus berjuang untuk mendapatkannya mengingat kredit  bergulir  dinilai  sangat  membantu  para  pelaku  usaha  kecil  dan menengah,  selain  pembayarannya  lebih  longgar  dan  bunganya  relatif  kecil. Oleh  karena  itu  pada  kesempatan  tersebut  telah  dimanfaatkan  oleh  pelaku usaha kecil den menengah, mengingat selama ini terbentur minimnya modal kerja.  Dengan  bantuan  modal  usaha  melalui  kredit  bergulir  tersebut  dapat menambah modal kerja.

## Transparansi Petugas dalam Menyalurkan Bantuan
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  antara  penyelenggara penyalur bantuan kredit bergulir dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal  tersebut sebagai  manifestasi untuk menghindarkan  adanya image negative dari  berbagai  pihak,  sehingga  penyaluran  bantuan  kredit  bergulir dapat dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penerima bantuan merasa senang, dan dibalik itu sebagai penyelenggara juga dapat  menghindarkan  persepsi  negatif.  Oleh  karena  itu  seiring  dengan transparansi petugas dalam penyaluran bantuan kredit bergulir, maka perlu adanya  parameter  yang  jelas  sehingga  dapat  terukur.  Dalam  hal  ini pengukuran transfaransi dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut : 1. Prosedur/tata  cara  pelayanan  umum;  2. Persyaratan  pelayanan  umum, baik  teknis  maupun  administratif;  3. Unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum; 4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; 5. Hak dan kewajiban, baik dari pemberi  maupun  penerima  pelayanan  umum,  berdasarkan bukti-bukti penerimaan pemohon dan kelengkapannya,  sebagai  alat  untuk  memastikan proses pelayanan umum; 6. Perlakuan petugas dalam memberikan layanan; 7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
Berdasarkan  parameter  yang  disebutkan  diatas  sangat  jelas  bahwa sebagai  penyelenggara/penyalur  bantuan  kredit  bergulir  dalam melaksanakan  tugas  hendaknya  dapat  memenuhi  criteria  yang  disebutkan. Dalam arti, ketika petugas penyalur bantuan kredit bergulir dapat bertindak sesuai  kriteria  dimaksud    artinya  petugas/penyelenggara  dapat  dikatakan memenuhi transparansi.
Dari hasil observasi menunjukkan bahwa secara aplikatif penyaluran bantuan  kredit  bergulir  ditinjau  dari  aspek  transparansi  meskipun  kurang berjalan  efektif,  tetapi  tindakan  yang  dilakukan  penyelenggara  termasuk cukup  baik  atau  tindakan  yang  dilakukan  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan . Misalnya  terkait  dengan  keadilan  dan  kesamaan  hak,  bahwa setiap pelaku usaha kecil dan menengah mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi faktanya terdapat sebagian kecil yang mendapat perlakuan yang lebih istimewa.

## Kepastian/Ketepatan Waktu Dalam Pengurusan Bantuan
Kepastian  dan ketepatan  waktu  penyaluran  bantuan  kredit  bergulir merupakan suatu harapan setiap pelaku usaha kredit  kecil dan menengah. Sebagai  pelaku  usaha  industri  kecil  dan  menengah  tentunya  berharap bantuan tersebut dapat diterima  lebih cepat dan tidak dihadapkan pada jalur birokrasi  yang  panjang  dan  berbelit-belit,  sehingga  tidak  menimbulkan keresahan  diantara  pelaku  usaha.  Jika  terjadi  kelambatan  akan  membawa konsekuansi terhadap pengorbanan, baik waktu maupun  tenaga.
Fakta  menunjukkan  bahwa  penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  di Kecamatan Tering ditinjau dari indikator kepastian/ketepatan waktu dalam pengurusan  bantuan  tidak  selalu  tepat  atau  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Dari  hasil  temuan  menunjukkan bahwa  penyaluran  bantuan
kredit  bergulir  pada  pelaku  usaha  industri  kecil  dan  menengah,  kadang terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Meskipun penyaluran bantuan tidak selalu  tepat    waktu    bukan  berarti  bantuan  tersebut  tidak  tepat  sasaran, hanya saja bantuan yang disampaikan kurang sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  pengurusan  bantuan kredit  bergulir  ditinjau  dari  aspek  kepastian/ketepatan  waktu,  tidak  selalu tepat  waktu atau sesuai yang dijanjikan petugas. Untuk pengurusan bantuan kredir  bergulir  diperlukan  waktu  yang tidak  menentu  atau  tidak  adanya kepastian/ketepatan  waktu  yang  ditentukan,  sehingga  para  pelaku  usaha industri kecil dan menengah harus menunggu dalam waktu tidak menentu. Dari hasil temuan dan obserasi di objek penelitian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Tidak  adanya  standar  operasional  prosedur  yang  jelas  sehingga penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  terjadi  ketidakpastian  dalam penyalurannya,  meski  demikian  bantuan  yang  disampaikan  tepat sasaran, hanya saja perlu waktu lama.
b. Ketidaktepatan  waktu  dalam  penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  pada pelaku usaha kecil dan menengah disebabkan oleh jalur birokrasi yang panjang,  karena  banyaknya  pihak  yang  terlibat,  dan  kurangnya  faktor penunjang  yang  memadai    terutama  jumlah  petugas  pelaksana yang terbatas,  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pelaku  usaha  yang  ada didaerah tersebut.

## Efektivitas Penyaluran Bantuan Pada Kelompok Sasaran
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  penyaluran bantuan  kredit  bergulir adalah  suatu  fasilitasi  kredit  modal  kerja  atau investasi  yang  disediakan pemerintah  untuk  membantu  usaha  kecil  dan  menengah  agar    dapat dimanfaatkan  dan  digunakan  untuk  membiayai  usaha  produktif.  Sesuai tujuannya  bahwa  program  tersebut  untuk  menumbuh  kembangkan  sektor ekonomi  kerakyatan,  sehingga  ke  depan  mampu  berkembang.  Karena  itu pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat    telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui Keputusan  Bupati Kutai  Barat nomor  519/K.2271/2003,  tentang  petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan    menengah  (UMKM)  dalam  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat dan peraturan  bupati  kutai  barat,  nomor  58  tahun  2013,  tentang  pengelolaan kredit  modal  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UKM)  dalam  wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Dari  hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa penyaluran  bantuan usaha  kredit  bergulir  secara  aplikatif  menghadapi  kendala  sehingga penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  kurang  efektif.  Sebenarnya  sangat disayangkan,  sebab  pemberian  bantuan  usaha  tersebut  mempunyai kontribusi  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan menengah,  karena  dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan masalah maka  demi  kelanjutan  kebijakan  program  tersebut  perlu  dikaji  secara substantif sehingga penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir dapat
berjalan efektif dan memberikan nilai manfaat yang berarti bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah.

## Manfaat yang Dirasakan Pelaku Usaha
Kebijakan  penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  yang  dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat membawa perubahan yang berarti  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Meskipun  dalam perkembangannya terjadi berbagai masalah, tetapi secara implisit pemberian bantuan tersebut sangat membantu bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bahkan  memberikan nilai  manfaat  untuk  menunjang  pengembangan usaha. Mengingat  selama  ini  faktor  modal  usaha  sering  dikeluhkan  oleh  pelaku usaha  kecil  dan  menengah,  karena  terbatasnya  modal  usaha  yang  dimiliki sehingga  tidak  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  pelaku  usaha  lain yang  memiliki  modal  usaha yang  besar.  Dikeluarkan  kebijakan Pemerintah Kabupaten  Kutai  Barat  yang  menyalurkan  bantuan  melalui  kredit  bergulir, nampaknya  disambut  baik  oleh  para  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah. Artinya modal usaha yang sering dikeluhkan selama ini maka dengan adanya penyaluran bantuan modal usaha melalui kredit bergulir dapat memberikan kontribusi  yang  berarti  untuk  menunjang  kelancaran  dan  pengembangan usaha. Meski demikian kesemuanya itu sangat tergantung pada   kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkannya.
Dari  beberapa  pendapat    menunjukkan  bahwa  pemberian  pinjaman melalui  kredit  bergulir,  bukan  hanya  untuk  meningkatkan  nilai  investasi, tetapi  dapat  menambah  nilai  barang  yang  akan  diproduksi,  sehingga  dapat memperkuat  permodalan  bagi  pelaku  usaha    kecil  dan  menengah. Dengan demikian penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir mempunyai arti penting  bagi  pelaku  usaha  akecil  dan  menengah  dalam  rangka  menambah modal usaha bahkan dapat meningkatkan kemandirian usaha. Hal lain yang dapat  dirasakan  bagi  pelaku  usaha  adalah  meningkatkan  kelompok  usaha bersama  yang  memiliki  usaha  serupa  sehingga  mampu  meningkatkan  daya saing  di segment pasar  dan  pada  gilirannya  akan  memberikan  dampak peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.
Pengawasan Terhadap Bantuan Modal Usaha Yang Disalurkan Pengawasan penting dilakukan untuk mengetahui mengenai kegiatan tersebut  dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  dan  berikut  sasarannya. Demikian halnya kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kredit bergulir,  tentunya  untuk  memastikan  apakah  secara  implementatif  sesuai kebijakan  atau  tidak.  Dalam  kaitannya  dengan  penyaluran  bantuan  usaha kredit bergulir maka ada beberapa hal yang perlu diawasi antara lain :
1. Pelaku UKM ketika membayar angsuran setiap bulannya ke Bank Kaltim wajib mengkopi tanda bukti setoran, kemudian diberikan   ke Kecamatan Tering  serta  diberikan  kepada  Dinas  Perindagkop  dan  UKM  sebagai arsip.
2. Dinas Perindagkop dan UKM akan melakukan monitoring sebagai upaya pengawasan  kepada  kreditur  UKM,  yaitu  monitoring  langsung  di kampung pada masing – masing kecamatan.
Berdasarkan hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  soal pengawasan penyaluran bantuan usaha kepada pelaku usaha telah dilakukan termasuk  efektif.  Terindikasi  oleh  tindakan  yang  dilakukan  petugas pengawas,  bukan  hanya  melihat  hasil  laporan  tertulis,  tetapi  juga mendengarkan  informasi  yang  disampaikan  pelaku  usaha  yag  menerima bantuan.  Pengawasan  yang  dilakukan  mulai  dari  prosedur  penyaluran, pendataan  terhadap  pelaku  usaha,  besarnya  bantuan  yang  disalurkan,  dan hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.

## Faktor-faktor  yang  mendukung penyaluran Bantuan  Usaha  Kredit Bergulir di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat antara lain:
a. Keputusan  Bupati Kutai  Barat nomor  519/K.2271/2003,  tentang petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro  kecil  dan    menengah  (UMKM)  dalam  wilayah Kabupaten  Kutai Barat.
b. Peraturan Bupati Kutai Barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit  modal  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
c. Surat  Keputusan  Kerjasama  Bupati  Kutai  Barat  dengan    Bank Pembangunan  Daerah  Cabang  Melak  Kalimantan  TimurNo.  052/26/ Pemkab-KB/VII/2004  dan  021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004  tentang kerjasama pelaksanaan pinjaman dana begulir.
d. Adanya  komitmen  Bupati    Kutai  Barat  beserta  jajarannya  yang  kuat untuk  membangun  perekonomian  kerakyatan  agar  mampu meningkatkan daya saing disegmen pasar melalui program  penyaluran kredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah.
e. Kondusifnya  stabilitas keamanan  dan  ketertiban  Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

## Faktor-faktor yang menghambat antara lain :
a) Terbatasnya modal usaha yang dimiliki pelaku usaha kecil dan menengah sehingga  tidak  mampu  meningkatkan  hasil  produksinya  yang  lebih banyak  dan  meningkatkan  daya  saing    di segmen  pasar  pada  pelaku usaha yang memiliki modal yang lebih besar.
b) Terbatasnya  tenaga  kerja  yang  cakap  dan  terampil  sesuai  bidang usahanya  sehingga  kurang  mampu  menghasilkan  hasil  produksi  yang sesuai kebutuhan konsumen
c) Terbatasnya  sarana/fasilitas  kerja  yang  digunakan  sebagai  faktor produksi sehingga hasil produksi yang dihasilkan kurang memiliki daya tarik konsumen.
d) Panjangnya  jalur  birokrasi  untuk  mendapatkan  bantuan  usaha  kredit bergulir,  sehingga  kurang  mendorong  minat  pelaku usaha  untuk memanfaatkan peluang yang disediakan pemerintah kabupaten.
e) Banyaknya peminat kredit modal UKM sehingga Dinas Perindagkop dan UKM tidak dapat mengakomodir semua masyarakat karena keterbatasan dana  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  dikarenakan  sebagian masih bergulir dimasyarakat.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang dikemukakan  pada  hasil  penelitian,  maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyaluran bantuan usaha kredit bergulir  yang  dilakukan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat kepada pelaku usaha kecil dan  menengah  di  Kecamatan  Tering Kabupaten Kutai  Barat  adalah sebagai berikut :
a. Mekanisme penyaluran bantuan usaha kredit bergulir diatur dalam Keputusan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  519/K.2271/2003,  Tentang Petunjuk  teknis  pinjaman  bergulir  kredit  modal  usaha  bagi  pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai  Barat.  Ditinjau  dari  hasil survey lapangan  bahwa hasil observasi  menunjukkan  bahwa  pemberian  bantuan  modal  usaha melalui  kredit  bergulir  sangat  membantu  dalam  penguatan  modal UMKM.
b. Transparansi  petugas  dalam  menyalurkan  bantuan  kredit  modal usaha  menunjukkan  hasil  indikasi  lebih  terbuka  dalam  penyaluran bantuan,  baik  keterbukaan  dalam  besaran  dana  maupun  distribusi bantuan  yang  disalurkan.  Ditinjau  dari  hasil survey lapangan menunjukkan bahwa dalam hal transparansi penyaluran  bantuan kredit    bergulir nampak jelas bahwa  secara  aplikatif belum sepenuhnya sesuai kualifikasi  yang  diharapkan,  tetapi  secara aplikatif penyaluran bantuan  kredit bergulir  ditinjau  dari transparansi termasuk cukup baik.
c. Ketepatan  waktu  dalam  pengurusan  bantuan  modal  usaha  kredit bergulir  ternyata  kurang  efektif  atau  tidak  sesuai  waktu  yang dijanjikan.  Karena  dihadapkan  oleh  jalur  birokrasi  yang  panjang, sehingga  penyaluran  bantuan  terlepas  dari  waktu  yang direncanakan. Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil survey lapangan bahwa pengurusan  bantuan  kredit  bergulir  ditinjau  dari  aspek kepastian/ketepatan  waktu,  tidak  selalu  tepat    waktu  atau  sesuai dengan yang dijanjikan petugas.
d. Efektifitas penyaluran bantuan pada kelompok sasaran usaha kredit bergulir menunjukkan hasil kurang efektif,  fakta menunjukkan dari hasil  wawancara  warga  penduduk  kampung  bahwa bantuan  usaha
kredit  bergulir  secara  aplikatif  menghadapi kendala  sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir kurang efektif.
e. Manfaat  bantuan  usaha  bagi  pelaku  UKM  melalui  kredit  bergulir memberikan  nilai  yang  berarti  pada  pelaku  usaha  kecil  dan menengah.
f. Pengawasan terhadap bantuan modal usaha yang disalurkan sudah dilakukan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  kebijakan  pengelolaan modal usaha,
2. Secara umum berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa evaluasi penyaluran    bantuan  kredit  bergulir  pada  pelaku  usaha  kecil  dan menengah  di  Kecamatan  Tering  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  kurang efektif  dikarenakan  tidak  adanya  standar  operasional prosedur  yang jelas sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir terjadi ketidakpastian dalam  penyalurannya,  kemudian  ketidaktepatan  waktu  dalam penyaluran  bantuan  kredit  bergulir  pada  pelaku  usaha  kecil  dan menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

## Saran-saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba  memberikan saran-saran  sebagai berikut : 1. Mengingat  bahwa  prosedur  penyaluran  kredit  bergulir  pada  UMKM  di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, terdapat ketidakpastian dalam penyaluran  bantuan  kredit,  maka  peneliti  menyarankan  perlu  adanya standar operasional pada dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM di Kabupaten Kutai Barat dalam hal prosedur penyaluran bantuan kredit.
2. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam hal penyaluran bantuan kredit UMKM seperti Kepala Desa, Kecamatan Tering dan Perindustrian Perdagangan  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kutai  Barat,  yang  letak geografis  dan jarak  tempuh  cukup  jauh  sehingga  memerlukan  waktu lama  dalam  pengurusan  kredit  bergulir  pada  UMKM,  maka  hendaknya birokrasi bisa lebih disederhanakan melalui verifikasi pihak Kecamatan dan  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Kutai Barat.
Daftar Pustaka Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah ,  Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Moenir,  H.A.S.  2004. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moekijat. 2001. Manajemen Kepegawaian . Bandung CV.Mandar Maju. _______. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: CV  Mandar Maju.
Osborne,  David  &  Taed  Gaebler.  2004. Reinventing  Government;  How  The Enterpreneurial  Spirit  Is Transforming  the  Public  Sector. New  York: McGraw Hill Book Company, Penguin. Samudro,  Wibowo. 1998. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Strouss,  L.  Anselm  &  Yuliet  Corbin.  1990. Basic  of  Qualitative  Research  : Grounded  Theory  Precedures  and  Techniques.
New  Delhi : Sage Publication The International Profesional Publishers Newbury Park London.
Thoha, Miftah. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. ______. 2006. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara. Jakarta: Rajawali Press. Widodo, Joko. 2007. Good Governance . Surabaya: Insan Cendekiawan. ______. 2007.    M embangun  Birokrasi  Berbasis  Kinerja . Malang: Bayumedia Publishing.