## JURNAL EKONOMI

## EFEKTIF

## PELAKSANAAN SISTEM RISK AND RETURN PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
Devi Fitria Wilandari devi.wikand@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis:  Indonesia  adalah  negara dengan jumlah terbesar. Muslim di dunia, tapi seluruh nilai syariah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari  belum  sempurna.  Beralih  dari  apa  yang  dijelaskan  di  atas,  jelas  bahwa  sistem keuangan  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  ketika  harus menyalurkan dana dari mereka yang memiliki (surplus dana) kepada pihak yang membutuhkan dana, jika keuangan Sistem tidak berjalan dengan baik, maka ekonomi akan datang tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

## Kata kunci:   Sistem perbankan, sistem bank syariah, bermasalah, pendanaan, Jumlah
Kerugian yang Diperkirakan.

## ABSTRACT
The aim of this research is to know and analyze :Indonesia is a country with number of the greatest. Moslem in the world, but whole Islamics values application in daily life is not performed yet fully.Moslem in the world, but whole Islamics values application in daily life is not  performed  yet  fully.  Moving  from  what  is  described  above, it  is  clear  that  the  financial system plays a very important role in the economy in line when it is function to channel funds froms those who have (surplus of funds)  to the party in need of funds (lack of funds), if the financial system does not work well, then the economy becomes inefficient and the expected economic growth will not be achieved.
Key words : Banking    system,  Syariah  banking    system,  Problematic,  Funding,  to  be estimated

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dengan  memperhatikan  resiko,  bank  perlu  memperhatikan  keuntungan  yang  akan diperoleh untuk kelangsungan hidup bank. Adanya tingkat keuntungan yang diharapkan bank akan berperan dalam upaya untuk meningkatkan kelangsungan bank. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerjanya bank harus memperhatikan risk and return bank.
Adanya  persaingan  antar  bank  syariah  maupun  dengan  bank  konvensional.  Membuat bank  syariah  dituntut  untuk  memiliki  kinerja  yang  bagus  agar  dapat  bersaing  dalam memperebutkan  pasar  perbankan  nasional  di  indonesia.  Selain  itu  BI  juga  semakin
ISSN : 2622 – 8882, E-ISSN : 2622-9935 Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 1, No. 2, Januari 2019 @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
memperketat pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, bank syariah yang muncul di tengah-tengah  mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  merupakan  muslim  membutuhkan  suatu sistem  perekonomian  yang  menerapkan  hukum  islam  secara  menyeluruh.  Sistem perekonomian  yang  diinginkan  masyarakat  muslim  di  Indonesiaadalah  berbasis  syariah    ( berlandaskan Al Qur’an).
Dalam Islam, investasi ditentukan oleh beberapa variabel diantaranya adalah ekspektasi keuntungan  pada  sebuah  projek,  pendapatan  dan  kondisi  perekonomian  (bukan  oleh  tingkat bunga yang selama ini dikenal dalam teori konvensional). Dalam pandangan islam, investasi dasar yang perlu diketahui dalam perbankan syariah yang termasuk produk penghimpun dana (finding adalah deposito) Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998.
Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak  tetap.  Namun  demikian  konsep  investasi  tersebut    adalah  usaha  menanggung  risiko artinya  setiap  kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  usaha  yang  dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama –sama saling berbagi keuntungan  maupun resiko.
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada folosofi atau ajaran yang  mendasarinya.  Bank  konvensional  dibangun  dari  praktik  ekonomi  kapitalisme  yang menganut faham liberalisme, yang berpatokan pada perhitungan utilitas sehingga manusianya lebih cenderung menjadi homo economicus.
Ketika  beberapa  alat  penukar  tertentu  sudah  diterima  umum  sebagai  satuan  untuk menghitung, maka uang, di samping alat penukar, juga menjadi satuan penghitung. Maka nilai barang sudah ditentukan menurut “satuan” ini atau barang sudah dihargai dengan uang. Uang sudah menjadi ukuran nilai atauukuran harga.
Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  tidak  boleh  secara  terbuka diungkap  kepada  pihak  masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  yang  menurut  kelaziman  wajib dirahasiakan  oleh  bank,  adalah  seluruh  data  dan  informasi  mengenai    segala  sesuatu  yang berhubungan dengan  keuangan dan hal-hal lain dari orang, badan usaha yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.
Lembaga-lembaga  keuangan  yang  berkiprah  dalam  sistem  keuangan  berada  dalam kondisi  sehat  dan  stabil,  dalam  pengertian  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut  diyakini  dapat memenuhi  seluruh  kewajibannya  tanpa  dukungan  atau  bantuan    pihak    luar  (eksternal). Pentingnya  kesehatan  lembaga  keuangan  khususnya  perbankan,  dalam  penciptaan  sistem keuangan  yang sehat.
Di  Indonesia  masalah  yang  terkait  dengan  bank  diatur  dalam  Undang-undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  10 Tahun 1998. Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai: an institution, usually incopated,  whose  business  to  receive  money  on  deposit,  cash,  cheks  or  drafts,  discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to  bearer known as bank notes.
Stewardship theorydibangun di atas asumsi filosofismengenai sifat manusia yakni bahwa manusia  pada  hakikatnya  dapat  dipercaya,  mampu  bertindak  dengan  penuh  tanggung  jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.
Menurut  Kasmir  rahasia  bank  adalah  :  “Dikarenakan  kegiatan  dunia  perbankan mengelola  uang  masyarakat maka  bank wajib  menjaga  keamanan  uang  tersebut agar  benar- benar aman.”
Persoalan  rahasia  bank  seringkali  menjadi  pembicaraan  yang  menarik  bagi  para  ahli hukum,  para  praktisi  dan  bahkan  dikalangan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPR). Menariknya  persoalan  rahasia  bank  tersebut  mengingat  di  satu  segi  masyarakat  ingin
mengetahui  kondisi  keuangan  suatu  debitur  yang  berada  di  suatu    bank,  apakah  sehat  atau tidak. Tetapi di lain pihak bank terbentur oleh aturan hukum  yang   menyangkut rahasia bank.
Lembaga keuangan adalah lembaga yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, bank dihadapkan  pada  dua  kewajiban  yang  saling  bertentangan  dan  seringkali  tidak  dapat dirundingkan, di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan  nasabahnya karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan. Di lain  pihak,  bank  juga  berkewajiban  untuk  mengungkapkan  keadaan  dan  catatan  keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu
Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran  syari’at Islam  yaitu  al  Qur’an  dan    as  sunnah.  Secara  sederhana  hukum  dapat  dipahami  sebagai seperangkat  aturan  atau  norma-norma  yang  mengatur  tingkah    laku  manusiadalam  suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang berkembang dan tumbuh di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.
Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dan mencanangkan startegis  untuk  mencapai  sasaran  pengembangan  secara  objekif  paradigma  kebijakan  yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu:
1. Market driven, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar.
2. Fair  treatment,    membangun  persaingan  industri  yang  sehat  berdasarkan  karakteristik perbandingan  syariah  dan  bukan  memberikan  perlakuan  khusus  berdasarkan argumentinfant industry.
3. Gradual and sustainable approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahapdan berkesinambungan.
Comply  to  sharia  principle,  pengaturan  industri  dan  pengembangan  infrastruktur yang sesuai dengan  prinsip syariah.
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat.
Tuntutan  pengelolaan  resiko  semakin  besar  dengan  adanya  penetapan  standar-standar Internasional oleh Bank For Internasioanal Sentlements (BLS), dan perbankan Indonesia mau tidak mau harus memulai masuk ke dalam era pengelolaan resiko secara terpadu (Integrated management) dan pengawasan berbasis resiko  (risk based supervision.
Oleh  karena  itu  lembaga  perbankan  perlu  dikembangkan  di  masa  mendatang,  salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa :
“... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi resiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil) merupakan  prinsip  yang  dapat  berperan  meningkatkan  ketahanan  kesatuan-kesatuan ekonomi,...penyaluran dana melalui prinsip Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”
Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok  pembiayaan  dan  tidak  mendapat  imbalan,  ujroh,  atau  bagi  hasil  sebagaimana  telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

## B. Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  masalah  di atas,  maka  Perumusan  Masalah  pada  tesis        ini  yakni sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan  Risk  and  Return  Bank  Konvesional  dibandingkan  Bank Syariah Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
2. Bagaimanakah Risk Adjusment Return on Capital ( risiko dan tingkat pengembalian yang disesuaikan oleh modal) pada Perbankan Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 ?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  ilmiah  dari  suatu  ilmu  pengetahuan  adalah  segala  cara  dalam  rangka  ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Metode Penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  ini  mencakup: penelitian  terhadap  sistematik  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum.    Penilaian  kepustakaan  demikian  dapat  pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.
Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka data yang dipergunakan adalah bahan sekunder, yang bersumber pada:
Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam  berbagai  perangkat  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berkaitan  erat  dengan penelitian ini, seperti Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang  perbankan  syariah  dan  PBI  No.  13/9/PBI/2011  tentang  restrukturisasi  Pembiayaan Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  serta  ketentuan  pelaksana  berupa  Surat  Edaran Bank Indonesia yang terkait dengan Restukturisasi pembiayaan.
Bahan  Hukum  Tertier  adalah  bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup  bahan  yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih  dikenal  dengan  nama  bahan  acauan  bidang  hukum  atau  bahan  rujukan  bidang  hukum seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.
Untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier  teknik pemngumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui  penelitian  kepustakaan  (Library Research).Jenis penelitian kepustakaan/literatur bisa berupa kajian : kitab suci Al Qur’an atau Al Hadits, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan denan penelitiannya.untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk  dikumpulkan,  dibaca,  dikaji  dicatat  dan  dimanfaatkan.  Setelah  menemukan  masalah yang  akan  diteliti  maka  seorang  peneliti  akan  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan dengan  penelitiannya.  Salah  satu  diantaranya  adalah  melakukan  studi  kepustakaan,  yang mungkin  sudah  dirintisnya  ketika  masih dalam tahap mencari  masalah  yang  diteliti,  hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustkaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya  hanyalah  terletak  pada  fungsi,  tujuan  dan  atau  kedudukan  studi  pustaka  dalam masing-masing riset tersebut, dalam riset pustaka,  penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka teori mempertajam metodelogi atau memperdalam kajain  teoritis.  Riset  pustaka  dapat  sekaligus  memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan. Idealnya sebuah riset profesional menggunakan  kombinasi  riset  pustaka  dan  lapangan  dengan  penekanan  pada  salah  satu diantaranya, Dalam tulisan tesis ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan studi kepustakaan,
tujuan, sumber-sumber, hambatan, dan bagaimana melakukan studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan sebelum peneliti memulai penelitiannya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Sejarah dan Hukum Perbankan di Indonesia
Adapun  pengurus  Bank  timbul  dan  berkembang  dari  kegiatan  tukar  menukar  uang, sedang usaha tukar menukar uang ini telah dikenal semenjak zaman  purbakala di Babylonia, Athena,  Romawi.  Pada  zaman  itu  orang  menjalankan  tugas  menukar  uang  di  namakan trapezites (orang dihadapan meja) di Athena atau  Argentarius di Romawi. Selain melakukan tugas tukar menukar uang juga menjalankan tugas  menyimpan  serta meminjamkan uang bagi orang yang  memerlukan.
Dalam  perbankan  konvensional,  pada  setiap  utang  komersial  melekat  pada  suatu kewajiban  periodik  yang  bersifat  pasti,  yaitu  kewajiban  yang  membayar  bunga,  yang  telah diketahui serta dipastikan di awal saat utang akan diperjanjikan.
Perkembangan Hukum ekonomi memang dimulai dari hubungan pribadi dalam hal ini Hukum  ekonom  masuk  dalam  kategori  privat,  namun  seiring  berjalannya  waktu  pemerintah ikut  campur  dalam  kegiatan  ekonomi  sehingga  hukum  ekonomi  menjadi  domain  publik sehingga bisa dikelompokan dalam hukum publik

## B. Sistem PerbankanAsas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan
Mengenai  asas  perbankan  yang  dianut  di  Indonesia  dapat  kita  ketahui  dari  ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  mengemukakan bahwa,’’Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.”Menurut  penjelasan  resminya  yang  dimaksud dengan  demokrasi  ekonomi  adalah  demokrasi  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Mengenai  fungsi  perbankan  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang Perbankan  yang  menyatakan  bahwa,’’Fungsi  utama  perbankan  imdonesia  adalah  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat’’. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara  pihak-pihak  yang  memilki  kelebihan  dana  ( surplus  of  funds )  dengan  pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana ( lacks of funds ).
Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil  Menengah  atau  istilah  asing SME ’’Small  Medium  Enterprise’’ ),  agar  UKM  menjadi penopang  tatanan  prekonomian  di  Indonesia.  Artinya  Pemerintah  menginginkan  agar prekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM

## C. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah
Pengertian  Perbankan  menurut  pasal  1  butir  1  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh  individu-individu  dalam  masyarakat.  Sistem  ekonomi Islam di seluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun akhirat nantinya.
Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi di dunia Islam  mempunyai sistem perekonomian berbasis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Qura’an dan Hadits serta dilengkapin dengan teori-teori hukum, baik ijma ’, Qiyas maupun yang lainnya. Sistem  perekonomian  islam  saat  ini,  sesudah  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka lebih dikenal dengan Sistem Ekonomi Syariah
Dasar  hukum  pelaksanaan  perbankan  syariah  di  Indonesia    terbagi  dalam  dan  bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum  berlakunya pebankan syariah di Indonesia. Dasar hukum  normatif  berasal dari  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  Al  Qur’an,  Sunnah  dan  Ijtihad.  Ketentuan  ini  akan dikeluarkan  dalam  bentuk  Fatwa  Dewan  Syariah    Nasional.  Kekuatan  mengikat  Fatwa  itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, pertama bagi yang mengeluarkan atau yang mengfatwakan, dan kedua mngikat bagi yang  menerimanya atau yang menundukan diri atas Fatwa itu
Sedangkan  dasar  hukum  formal  merupakan  ketentuan  yang  telah  melalui  proses positivisasi  atau  formalisasi  oleh  Negara  melalui  lembaga  legislatif  dan  bank    Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap perbankan Indonesia. Dasar hukum peraturan perundang-undangan  nasional. Analisis  Internal  (  kekuatan  dan  kelemahan)  Bank  Syariah Sesuai Dengan Peraturan MA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lahirnya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  membawa  beberapa  perubahan  yang signifikan  terhadap  kedudukan  dan  eksistensi  peradilan  agama  di  Indonesia.  Kewenangan absolut  dari  peradilan  agama  berwenang  menangani  permasalahan  ekonomi  syariah  yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  PERMA  ini  adalah  sarana  mempelancar  dalam pemeriksaan  dan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sekaligus  pedoman  bagi  hakim mengenai  hukum  ekonomi  berdasarkan  prinsip  Islam,  sebagaimana  terdapat  di  dalam konsiderannya.  Penyusunan  KOHES  ini  tidak  bisa  terlepas  dari  sejumlah  rujukan  baik  dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang perbankan syariah

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Bertolak dari perumusan masalah dan uraian analisis yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan sistem risk and return pada bank konvensional  Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menguraikan pada setiap hutang komersial melekat pada suatu kewajiban periodik yang bersifat pasti yaitu kewajiban yang membayar dengan sistem bunga yang telah  diketahui  serta  dipastikan  di  awal  saat  hutang  akan  diperjanjikan  terlepas  tanpa memerhatikan keadaan si nasabah tersebut baik dalam keadaan pailit atau tidak pailit. Lain  halnya  dengan  sistem  risk  and  return  pada  bank  syariah  Undang-undang  No.  21 Tahun 2008 adalah risk daalam sistem profit share (bagi hasil) tidak terdapat suatu fixed and  certain  return  sebagaimana  bunga  tetapi  dilakukan  loss  and  profit  sharing berdasarkan produktifitas nyata dari dana tersebut. Bank umum syariah dan Unit usaha syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan Unit usaha syariah.
2. Risk Adjusment Return On Capital pada Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 adalah upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan
kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) ,  penataan  kembali (restructuring). Langkah-langkah  tersebut  dalam pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara  bersamaan  (kombinasi),  misalnya  pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran dan sebagainya. Ketika pemain  baru  masuk  ke  dalam  sistem  perbankan  syariah  nasional  secara  operasional  akan meningkatkan  efisiensi (economies  of  scale) ,  untuk  mempercepat  penetrasi  pasar,  Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah, konversi dan pembukaan unit usaha syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan kebijakan di bidang perbankan umum. Skim bagi hasil pada  dasarnya  merupakan  model  pembiayaan  prime  bank  syariah.  Pada  kenyataanya, penerapan skim bagi hasil tergantung dari beberapa faktor antara lain: level transparansi sistem, adanya benchmark dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar.

## B. Saran
Meniliki pada analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut :
1. Untuk  lebih  banyak  menarik  minat  masyarakat  dalam  menggunakan  jasa  Perbankan Syariah bukan Cuma melakukan sosialisasi akan tetapi bank syariah langsung melakukan jemput  bola  artinya  bank  syariah  langsung  turun    ke  lokasi-lokasi  masyarakat,  lebih banyak  mengeluarkan  produk  yang  lebih  efektif  dan  dapat  menjangkau  masyarakat bawah  seperti  Shar’e  di  Bank-bank  Syariah  di  Indonesia,  disamping  itu  lebih  banyak melakukan pendekatan terhadap Tuan Guru dan tokoh masyarakat.
2. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena  itu  Perbankan  Syariah  harus  dapat  lebih  mengoptimalkan  prekonomian  yang berbasis  kemasyarakatan  artinya  memberikan  pembiayaan  bagi  hasil  untuk  kegiatan ekonomi  riil  masyarakat  seperti  industri  rumah  tangga  dan  kegiatan  kegiatan  seperti UMKM untuk masyarakat bawah. Untuk mengatasi kendala operasional seperti masih kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  Perbankan  Syariah  dapat  melakukan  kerja  sama dengan  sekolah-sekolah  dan  perguruan  tinggi  yang  ada  untuk  dapat  menciptakan kurikulum yang berbasis ekonomi islam. Disamping itu melakukan seleksi secara ketat terhadap  pembiayaanbagi  hasil  yang  memiliki  risiko  kerugian  yang  tinggi  dan memonitoringnya

## V. DAFTAR PUSTAKA
A. Al Qur’an  Al Karim Terjemahan
B. Buku
A Wansawidjaja Z,  “Pembiayaan Bank Syariah”, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
Abdulah  Amrin,  “Bisnis  Ekonomi  Asuransi  dan  Keuangan  Syariah”,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2009
Achmad Ichsan, “Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan”, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1987 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011 Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005 Albert Batterrsby, Mathematics in Management,  England : Penguin Books Ltd, 1996 Ali Imron, Legal Rensponsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2105
Ana  Partina  dan  Aini  Rahmawati,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  nonbank,  Jakarta  : Universitas Terbuka, 2011
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
Arifin  Hamid,  Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah)  di  Indonesia,  Bogor  :  Ghalia Indone, 2007
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007 Bambang  Pujo  Purwoko,  Aspek  Hukum  Ekonomi,  Banten:  Dinas  Pendidikan  Propinsi Banten, 2002
Badriyah harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah  Solusi Hukum (Legal Action) Alternatif  Penyelesaian  Segala  Jenis  Kredit  Bermasalah,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2010
Chatamararasjid, Hukum Perbankan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005 Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1994 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis,  Hukum  Perjanjian  dalam  Islam,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2006
Gemala  Dewi,  Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Peransuransian  Syariah  di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004
Gunarto Suhardi, Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan, Yogyakarta, 2006 Hendy Herijanto, Selamatkan  Perbankan, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013
Hasanuddin Rahman, Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
Heri  Sudarsono,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Yogyakarta:  Ekonomia  Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003
Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  dan  Perjanjian,  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan, Bandung : PT Citra Aditya, 2010
Husain  Sahatah,  Bangunan  Ekonomi  Yang  Berkeadilan  Teori,  Praktek  dan  Realitas Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
Hennie  Van  Greuning  Zamir  Iqbal,  Risk  Analysis  For  Islamic  Bank  Analisis  Risiko Perbankan Syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2008
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011
Iswi  Haryani,  Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Pembiayaan  Macet,  Jakarta:  Media
Komputindo, 2010
JJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Asas-asas, Jakarta: Grafiti, 1996 J. Fred Weston, Eugene F. Brighan, Essentials of Finance, Erlangga Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008 Karnaen  Perwataatmadja,  Hendri  Tanjung,  Bank  Syariah  Teori  Praktek  dan  Peranannya,
Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007
Mas  Achmad  Damiri,  Good  Corporate  Governance  (konsep  dan  penerapannya  dalam konteks indonesia), Jakarta : 2006
Muhammad  Djuhamna,  RahasiaBank  (ketentuan  dan  Penerapannya  di  Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian,  Bandung: Mandar Madju, 1994 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Yogyakarta : CV Andi, 2011 Muhammad,  Teknik  Perhitungan  Bagi  hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank  Syariah,
Yogyakarta : UII Press, 2001
Muhammad Naufal, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007
M Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori  ke Praktek, Jakarta: Gema Press, 2001 M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
M. Amin Suma, Mengkaji Akar mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, Ciputat : Kholam Publishinh, 2008
Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010
Putu  Anom  Mahadwartha,  Konflik  Keagenan  dalam  Kebijkan  penetapan  Nilai  Value  At Risk pada Industri Perbankan, Jakarta: FEUI, 2002
P.  Jorion,  The  New  Benchmark  for  Controlling  Derivaties  Risk,  Value  At  Risk,  Irwin Profesional Publishing, 2007
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001
Romy Kountur, Metode Penelitian, Jakarta: PPM, 2007
Sukanto  Reksohadiprodjo,  Heidjrachman  Ranupandojo,  Irawan,  Pengantar  Ekonomi
Perusahaan,Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982
Syahril Sabirin, Perbankan Islam dalam Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Grafiti,
1999
Snelbecker, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : 2006
Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994
Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1991 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institute  Bankir  Indonesia,  Konsep  Produk  dan
Implementasi  Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2002
Totok Budi Santoso dan Sigit Triadani, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, 2014 Warman Djohan, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan Kredit Bank, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000
Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta: PT Sando Sarana Media, 2006 Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia,  Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996

## C. Website / Situs
Http:katakarim.blogspot.com/2010/03/manajemenresiko.perbankan.html Http://www.beritatransparansi.com/peraturan.PERMA.No.2.1998.perbankansyariah, diakses  22mei 2018

## D. Undang-Undang
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Konvensional Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 KUH Perdata Pasal 1338 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 24/ PBI/2004