## PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SIAK: STUDI KASUS DAERAH HILIR DAERAH ALIRAN SUNGAI SIAK TAHUN 2010-2013

## Abstract
This reseacrh is aimed to figure out how is the role of Riau Province Local Government on  Siak  Watershed  Management  (known  as  Daerah  Aliran  Sungai,  DAS).  It  is  focused  to  the downstream  watershed  of  Siak  River  area  which  located  in  Palas  Village  (Kampar  Regency)- Pekanbaru City- Perawang Town (Siak Regency)- Siak Sri Indrapura Town and comes down in Tanjung Belit Village (Apit river, Siak Regency), considering to the most complex problem exists on  it.  Those  problems  consist  of  domestic  waste,  industry  waste,  residential  issue.  The  main objective  of  this  research  is  how  the  role  of  Riau  ProvinceLocal  Government  on  DAS management and learn what the factors influnce it. The research is aimed to analyze the role of Local Government in the Province of Riau on DAS management.
The type of this reseacrh is description, which means the researcher gives a description or  illustration  about  related  phenomenon  or  social  symptom  which  is  analyzed  by  describing independent  variable  systematicly  and  accurately.  Data  collection  method  is  done  by  Indepth Interview, partisipative observation and documnetation study. The result of analysis shows that the  role  of  local  government  on  DAS  management  of  downstream  is  based  on  Main  Duty  and Fuctionof  each  Departement.  Department  of  Planning  Development  Region  (knowns  as  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Bappeda)  Riau  Province  has  a  role  on  planning development,   Departement  of  Living Environment  (known as Badan Lingkungan Hidup, BLH) has a role on managing industry and domestic waste, Departement of Public Project (known as Dinas  Pekerja  Umum,  PU)  Riau  Province  Resicence  Division  has  a  role  on  resident management. A department of Local Doverment and others is low coordination and cooperation on  management  implementation,  while  cooperation  of  each  department  is  needed  on  DAS management
Keywords: Role,Coordination, River Stream District

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  Daerah Aliran Sungai Siak bagian hilir yang cakupannya  pada Sungai Siak Besar yang terletak di Desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota Siak Sri Indrapura  dan  bermuara  di  Tanjung  Belit  (Sungai  Apit,  Kabupaten  Siak),  karena  mengingat permasalahan  yang  paling  kompleks  terdapat  di  hilir  DAS  Siak.  Permasalahan  tersebut  berupa limbah domestik, limbah industri dan masalah permukiman. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu  bagaimana  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  bagian  hilir  DAS Siak dan apa fakto-faktor  yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan DAS Siak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam pengelolaan bagian hilir DAS Siak.
Jenis  penelitin  ini  adalah  deskriptif  yakni  peneliti  memberikan  uraian  atau  gambaran mengenai  fenomena  atau  gejala  sosial  yang  diteliti  dengan  mendeskripsikan  variabel  mandiri secara  sistematis  dan  akurat.Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan indepth  interview, observasi  partisipatif , dan  studi  dokumentasi.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran Pemerintah  Daerah  dalam  pengelolaan  bagian  hilir  DAS  Siak  berdasarkan  Tugas  Pokok  dan Fungsi dari masing-masing instansi terkait.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi  Riau  berperan  dalam  perencanaan  pembangunan,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH) Provinsi Riau berperan dalam pengelolaan limbah industri dan domestik, Dinas Pekerjaan Umum (PU)  Provinsi  Riau  bidang  Permukiman  berperan  dalam  pengelolaan  permukiman.  Dalam pelaksanaan pengelolaannya yang dilakukan dari instansi-instansi pemerintah ini kurang adanya koordinasi  serta  kerjasama  antar  instansi  yang  satu  dengan  yang  lain,padahal  sinergitas  dari setiap instansi sangat diperlukan dalam pengelolaan DAS Siak.
Kata Kunci: Peran, Koordinasi, Daerah Aliran Sungai
*Reski Lestari, Muhammad Ridwan
*  Adalah Mahasiswa, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

## Universitas Riau

## A. Latar Belakang
Daerah AliranSungai (DAS) di Indonesia semakin mengalami kerusakan lingkungan dari tahun  ke  tahun.Kerusakan  lingkungan  pada  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  meliputi  kerusakan pada  aspek biofisik ataupun kualitas air.Di  Indonesia, kondisi  DAS  yang berada dalam kondisi kritis  dan  memerlukan  prioritas  penanganan  mencakup  108  Daerah  Aliran  Sungai  (Keputusan Menteri  Kehutanan  No.SK.328/Menhut-II/2009).Luas  lahan  kritismasih  terus  berkembang  dan telah mencapai 77,8 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2007)  yang tersebar di dalam kawasan hutan sekitar 51 juta ha  dan di  luar kawasan hutan kurang lebih seluas 26,8 juta ha. Tingginya jumlah  DAS  prioritas  dan  masih  luasnya  lahan  kritis  mengindikasikan  masih  lemahnya  sistem pengelolaan DAS. 1 Dibeberapa  Daerah Aliran Sungai  di  Indonesiamendapatkan perhatian serius oleh  pemerintah  dalam  upaya  pemulihan  kualitas  air.Salah  satunya  yaitu  Sungai  Siak  Provinsi Riau.
Cakupan DAS Siak Provinsi Riau meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, dari keseluruhan wilayah DAS Siak
1 Prof.  Ris.  Dr.  Ir.  Pratiwi,  M.Sc,  dkk.  2012. Prociding  Workshop  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bogor: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR). Halaman 21
terbagi  menjadi  dua  bagian  wilayah  yaitu  bagian  hulu  dan  hilir.Bagian  hilir  dari  DAS  Siak adalah  pada  Sungai  Siak  Besar  yang  terletak  di  Desa  Palas  (Kabupaten  Kampar)  -  Kota Pekanbaru  –  Kota  Perawang  (Kabupaten  Siak)  –  Kota  Siak  Sri  Indrapura  dan  bermuara  di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak). 2
Dasar  hukum  pengelolaan  DAS  yaitu  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  37  tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai.  Dalam  pengelolaan  DAS  diselenggarakan  secara terkoordinasi  dengan  melibatkan  instansi  terkait  pada  lintas  wilayah  administrasi  serta  peran serta masyarakat yang ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan,  dan  mensinergikan  Pengelolaan  DAS  dalam  rangka  meningkatkan  daya dukung  DAS.Landasan  formal  pengelolaan  DAS  di  Provinsi  Riau  tepatnya  pada  pengelolaan bagian  hilir  DAS  Siak  yaitu  sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  instansi  yang  terkait, diantaranya Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 tahun 2003 tentang Peruntukan Baku Mutu Air Sungai.  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  13  tahun  2009  tentang  Uraian  Tugas  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.Undang undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Namunpada  realitanya  masih  banyak  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  DAS Siak.Kerusakan  DAS  Siak  di  wilayah  hulu  DAS  Siak  dikarenakan illegal  logging ,  penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan menjadi kawasan perkebunan (besar  dan  kecil),  hal  ini  akan  menimbulakan  erosi.  Selanjutnya  menurut  Harlon,  DAS  kritis dialami  oleh  Provinsi  Riau  yang  pertumbuhan  penduduknya  diatas  rata-rata  nasional  4%  lebih per  tahun,  disebabkan  oleh  banyaknya  kegiatan  usaha  yang  berbasis  sumber  daya  seperti perkebunan sawit. 3
Kerusakan  DAS  Siak  di  wilayah  hilir  DAS  Siak,  disebabkan  oleh  persoalan  limbah industri,  limbah  domestik,  dan  pemukiman.Pertumbuhan  industri  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  peningkatan,  dampak  dari  peningkatan  industri  tersebut  terjadinya  peningkatan pencemaran  berupa  limbah.  Di  sekitar  DAS  Siak,  banyak  dijumpai  pabrik-pabrik  industri  yang membuang  sisa  hasil  produksi  ke  sungai  Siak.  Hasil  produksi  ini  berupa  limbah  cair  yang nantinya  akan  mempengaruhi  kehidupan  di  sekitar  DAS  Siak,  karena  pada  dasarnya  semua aktivitas di sungai Siak akan mempengaruhi masyarakat di DAS.
Masalah sosial yang paling utama yaitu berkenaan dengan kesadaran manusia itu sendiri. Permukiman  masyarakat  yang  tidak  teratur  dalam  lingkungan  DAS  Siak  juga  akan mempengaruhi kerusakan kualitas dari air sungai. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman dan Prasarana  Wilayah  Propinsi  Sub  Dinas  Permukiman,  pemukiman  dikawasan  DAS  Siak  secara umum  masih  terdapat  beberapa  pemukiman  kumuh  dan  tidak  sehat  disekitar  bantaran  sungai dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dengan  angka  kepadatan  tertinggi  dari  55.78  175 jiwa/HA. 4 Fenomena  munculnya  pemukiman  liar  di  pinggiran  sungai  Siak  secara  mendasar disebabkan  oleh  tingkat  pendapatan  yang  rendah  dan  kemiskinan  penduduk,  sehingga  sebagian
2 Penataan  Ruang  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak  Provinsi  RiauPaparan  Menteri  Pekerjaan  Umum    Pada  Acara Seminar Penyelamatan Dan Pelestarian Das Siak  Di Pekanbaru, 6 Agustus 2005. Halaman 3.
3 Reportase Global. DAS Riau Dalam Kondisi Kritis .Edisi 11 maret 2013. Halaman : 5
4 Dinas  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  Propinsi  Sub  Dinas  Permukiman.  Penataan  Kawasan  Sungai  Siak Pekanbaru Riau.Halaman 4.
diantaranya tidak mampu memperoleh tempat tinggal yang layak selain itu juga disebabkan oleh hukum  tata  ruang  yang  lemah.Dikota  Pekanbaru  keberadaan  pemukiman  dengan  ciri-ciri karakteristik  kumuh  dapat  dijumpai  beberapa  lokasi  seperti  kawasan  Tanjung  Datuk,  kawasan Telok  Leok,  kawasan  Kelurahan  Sago,  dan  beberapa  tempat  di  sepanjang  DAS  Siak.Kawasan kumuh  di  tepian  sungai  Siak  dapat  dilihat  dari  padatnya  penduduk  yang  tinggal  dikawasan tersebut,  struktur  bangunannya  menggunakan  bahan-bahan  tradisional,  tata  kawasan  yang  tidak teratur,  dll. 5 Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Anggota  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  pada Tribun  Pekanbaru.com  pada 21 maret  2013, Roni  Amriel  SH menyatakan, sungai  sudah terlalu dijadikan sebagai halaman belakang, sekaligus 'kakus' oleh masyarakat. Budaya memperlakukan sungai tersebut menyebabkan, sungai seakan-akan menjadi tempat sampah.Padahal, peranan dan fungsi sungai amat vital. 6

## B. PERUMUSAN MASALAH
Beberapa persoalan permasalahan di DAS Siak, persoalan yang lebih komplek terdapat di DAS  Siak  bagian  Hilir,  sehingga  dalam  hal  ini  perlu  dianalisis  bagaimana  peran  Pemerintah Dearah dalam mengelola persoalan-persoalan di DAS Siak khusunya di bagian Hilir DAS Siak. Oleh  karena  itu  peneliti  memberi  judul  penelitian  “ Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau Dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Siak:  Studi  Kasus  Daerah  Hilir  Daerah  Aliran Sungai Siak Tahun 2010-2013.”

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatifyang  penyajiannya  secara deskriptif.Penelitimeninjau  secara  langsung  objek  penelitian,  mencari  data  dan  memecahkan masalah  yang  sedang  berlangsung  atau  dihadapi.Berdasarkan  faktor  yang  tampak  untuk kemudian  dianalasis  sehingga  dapat  menghasilkan  rekomendasi  yang  dapat  menjawab  dan mengatasi permasalahan yang ada.Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau, karena daerah DAS Siak merupakan cakupan provinsi Riau.DAS Siak yang di teliti tepatnya pada bagian hilir DAS Siak, yang mencakup sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru  –  Kota  Perawang  (Kabupaten  Siak)  –  Kota  Siak  Sri  Indrapura  dan  bermuara  di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten  lebih Siak).
Untuk memperoleh data  yang dibutuhkan dan sesuai  dengan jenis  penelitian, digunakan jenis  penelitian  deskriptif,  peneliti  memberikan  uraian  atau  gambaran  mengenai  fenomena  atau gejala sosial  yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel  mandiri.Teknik pemilihan informan dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik purposive .Teknik purposive merupakan  teknik mengambilan  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu,  orang  yang  dianggap  paling  tahu tentang  permasalahan  yang  diteliti  atau  orang  yang  berkedudukan  sebagai  penguasa  sehingga memudahkan  peneliti  untuk  memahami  obyek  serta  situasi  sosial  yang  diteliti.Informan  dalam penelitian  ini  yaitu  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Riau,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Riau,  Forum  DAS  Siak, Dir  Rona  lingkungan
5 Ibid.
6 Tribunpekanbaru.com,pekanbaru. DPRD:Tercemarnya  Sungai  Siak  Juga  Ulah  Perusahaan. Kamis,  21 maret2013.08:27
UR ,  Anggota  Dewan  Komisi  B  DPRD  Provinsi  Riau,Staf  Ahli  Pansus  DAS,  Balai  Wilayah Sungai Sumatera III, BPDAS Indragiri Rokan, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).
Pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:observasi  partisipatif, indepth interview, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi  dimana  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati  prilaku  dan  aktivitas individu-individu  di  lokasi  penelitian. Indept  interview yang  dilakukanoleh  dua  pihak,  yaitu pewawancara  yang  melakukan  wawancara  dan  terwawancara  yang  memberikan  jawaban  atas pertanyaan tersebut. Dokumentasi  dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.
Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari peran pemerintah dalam pengelolaan DAS Siak tepatnya dibagian hilir daerah aliran sungai Siak yang diperoleh dari observasi secara langsung  pada  objek  penelitian  dan indept  interview dengan  cara  menghungkannya  secara kualitatif.  Pengumpulan  data  tersebut  diolah  secara  manual,  direduksi  selanjutnya  hasil  dari reduksi  tersebut  dikelompokkan  dan  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  konten  analisis denganpenjelasan-penjelasan.Selanjutnya  diberikan  kesimpulan  sehingga  dapat  menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan  fokus pada  representasi terhadap fenomena  yang hadir dalam penelitian.

## PERAN  PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  PENGELOLAAN  DAERAH  ALIRAN SUNGAISIAK
Dasar  pengelolaan  DAS  Siak  mengutamakan  prinsip  dan  konsep  pengelolaan one  river, one  plan,  one  integrated  management yang  sesuai  dengan  visi  DAS  yaitu s atu  DAS,  satu rencana,  dan  satu  sistem  pengelolaan  terpadu (One  watershed,  one  plan  and  one  integrated management). Dalam  mewujudkan  prinsip  tersebut  diperlukan  peran  kelompok  kepentingan (stakeholders) di  wilayah  DAS  Siakbaik  itu  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/kota, Badan Usaha, LSM bersama-sama dalam pengelolaan DAS Siak.Dalam hal ini Stakeholders harus  saling  membangun  kerjasama  yang  sinergis  dalam  pengelolaan  DAS Siak.Kerjasama dan sinergisitas inilah yang merupakan kunci dari pengelolaan DAS Siak.

## A. PeranPemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Bagian Hilir DAS Siak
Melihat  kenyataan  DAS  di  Provinsi  Riau  semakin  kritis,  maka  pengelolaan  DAS  harus mendapatkan perhatian yang khusus dengan membentuk wadah kordinasi tersendiri.Berdasarkan Undang-undang  nomor  7  tahun  2004  maka  pemerintah  Provinsi  Riau  mempunyai  kewenangan membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat Provinsi Riau dalam upaya pengelolaan  DAS.  Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  DAS  Siak  tidak terlepas  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan DAS.Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dari  instansi  pemerintah  maupun  dari  pihak  swasta bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2012sampai tahun 2013 di Provinsi Riau belum  ada.Lemahnya  implementasi  Peraturan  Pemerintah  inidisebabkan  kurangnya  sosialisasi Pemerintah  Daerah  terkait  peraturan  pengelolaan  DAS.Sebelumnya  forum  DAS  Siak  telah mengajukan  draft  tentang  pengelolaan  DAS  Siak.  Dalam  hal  ini  Prof.  Adnan  Kasry  sebagai Ketua  Forum  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak  dipercaya  menyusun  rancangan  Perda  DAS
Siak. Namun masalah pemberian nama dari lembaga menyebabkan draft pengelolaan DAS Siak sampai  sekarang  tidak  disyahkan,  karena  pada  dasarnya  pemberian  nama  dari  lembaga  yang dimaksud sangat menyangkut dalam hal kewenangan dari suatu lembaga.Lembaga tersebut harus mempunyai independensi dan tetap berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Persoalan  lemahnya  dasar  hukum  tentang  pengelolaan  DAS  Siak  adalah  salah  satu  hal yang  menyebabkan  masalah-masalah  di  DAS  Siak  tetap  ada  sampai  sekarang.  Ditahun  2014 draft  tentang  pengelolaan  DAS  diajukan  kembali  atas  inisiatif  Komisi  B.  Ranperda  inisiatif  ini berdasarkan  hasil  kunjungan  kerja  Pansus  DPRD  Provinsi  Riau  ke  Provinsi  Sumatera  Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.
Rencana Peraturan Daerah tentang pengelolaan DAS ini telah dilakukannya pembahasan bersama SKPD terkait, diantaranya yaitu; 7
1. Pada tanggal 8 agustus 2014 dilakukan hiring bersama SKPD Provinsi yang dihadiri oleh 7  SKPD Provinsi  diantaranya  Dinas  PU,  Dinas  Kehutanan,  Biro  Hukum,  BLH,  PDAM, dll;
2. Pada  tanggal  10  Juni  2014  dilakukan  hiring  bersama  Perusahaan  yang  dihadiri  oleh perwakilan dari PT Indah Kiat;
3. Pada tanggal 10 Juni 2014 dilakukan hiring bersama SKPD Kabupaten/Kota yang hanya dihadiri oleh BLH Kabupaten Rokan hulu, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan hulu;
4. Pada tanggal 14 Juni 2014 dilakukan hiring bersama Komnas HAM;
5. Pada tanggal 17 Juni 2014 dilakukannya pandangan fraksi;
6. Pada tanggal 21 Juni 2014 dilakukan Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi  Rachman.  Dalam  Paripurna  ini  disetujui  dan  disyahkannya  Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  menjadi  Perda  Provinsi Riau. Selanjutnya diajukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diverifikasi kembali.
Berdasarkan hasil observasipenulis dari pembahasan Ranperda tentang pengelolaan DAS yang  telah  dilakukan,  rendahnya  perhatian  pemerintah  dalam  pengelolaan  DAS.  Hal  tersebut tampak pada;
1. Rendahnya  partisipasi  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  terkait  dalam mengahadiri hiring pembahasan Ranperda.
2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap DAS.
3. Dalam  Paripurna  yang  dilakukan  terjadi  skorsing  satu  jam  hal  ini  dikarenakan  peserta Paripurna belum mencapai kuorum.
Pengelolaan DAS Siak yang telah dilakukan yaitu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)  dari  masing-masing  instansi  terkait.  Dalam  pengelolaannya  sampai  pada  tahun  2013 belum  ada  Perda  yang  mengatur  pengelolaan  DAS  sehingga  belum  adanya  lembaga  khusus dalam pengelolaan DAS Siak. Saat ini masing-masing dinas yang terkait membuat perencanaan sendiri atas DAS Siak sehingga yang terjadi bukan pengelolaan yang baik tetapi terjadi tumpang tindih  dalam  pengelolaannya.  Masalah  yang  sering  terjadi  banyak  pihak  yang  berkepentingan, akibatnya sesuatu  yang berhubungan dengan hak banyak dinas-dinas  yang mengakui bahwa itu
7 Hasil Observasi penulis mengikuti pembahasan Ranperda pengelolaan DAS di DPRD Provinsi Riau.
adalah  kewenangannya,  tetapi  apabila  terdapat  masalah  didalamnya  tidak  ada  pihak  yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
Peran  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  DAS  Siak  di  tahun  2011  telah membuat  suatu  Rencana  Pengelolaan  DAS  Terpadu  Siak.  Rencana  pengelolaan  DAS  Terpadu merupakan  rencana  jangka  panjang  15  tahun,  rencana  pengelolaan  DAS  Terpadu  diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan DAS Terpadu melalui pendekatan “Satu DAS, Satu Rencana,  dan  Satu  Sistem  Pengelolaan  Terpadu  ( One  watershed  one  plan  one  integrated management ).”secara umum tujuan pengelolaan DAS terpadu adalah sebagai berikut: 8
1. Mewujudkan  kondisi  tata  air  DAS  yang  optimal  meliputi  kuantitas,  kualitas,  dan distribusi menurut ruang dan waktu;
2. Mewujudkan  kondisi  lahan  yang  produktif  sesuai  dengan  daya  dukung  dan  daya tampaung lingkungan DAS secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak dalam mewujudkan DAS yang lebih baik.
4. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan  DAS  Terpadu  Siak  tidak  hanya  melibatkan  peran  pemerintah  tetapi  peran masyarakat dan peran swasta juga terlibat. Monitoring berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian ekosistem  DAS  Siak  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  tetapi  melibatkan  seluruh  elemen masyarakat  yang  ada  di  DAS  Siak.  Kontrol  sosial  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam pengelolaan  DAS  Siak  harus  ditunjang  dengan  pemahaman  masyarakat  itu  sendiri  terhadap program-program pengelolaan DAS Siak.
Pengelolaan  DAS  terpadu  Siak  juga  disusun  strategi  peningkatan  peran  swasta  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah DAS Siak.Peningkatan peran ini dilaksanakan dalam  kegiatan  pelibatan  secara  aktif  pihak  swasta  terhadap  program-program  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  DAS  Siak.Pengelolaan  DAS  Terpadu  Siak  memerlukan  peranan penuh  para  pihak  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing  untuk  berkontribusi  dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS terpadu Siak.
Pengelolaan DAS terpadu sangat diperlukan sinergitas dari setiap instansi terkait.Namun dalam  pelaksanaannya  sinergitas  dari  instansi-instansi  ini  sangat  sulit  terlaksana,  karena  pada dasarnya  setiap  instansi  memiliki  tupoksinya  masing-masing  dan  hanya  bekerja  berdasarkan tupoksinya  tersebut  tidak  adanya  komunikasi  serta  koordinasi  serta  kerjasama  yang  baik  dari instansi-instansi  lainnya  dalam  pengelolaan  DAS  Siak.Selain  hal  tersebut  lemahnya  komitmen serta  tidak  tegasnya  pemerintah  terhadap  peraturan  yang  telah  dibuat  dalam  pengelolaan  DAS Siak sehingga pengelolaan DAS Terpadu kurangdapat terlaksana.
Berdasarkan  persoalan-persoalan  yang  terdapat  di  DAS  Siak,  khusunya  di  bagian  hilir DAS Siak, ada 3 masalah utama yang terjadi di DAS Siak yaitu masalah limbah industri, limbah domestik,  dan  masalah  permukiman.Pengelolaannya  masalah-masalah  ini  dikelola  oleh  instansi terkait, perencanaan dilakukan oleh Bappeda Provinsi Riau, masalah limbah industri dan limbah
8 Rencana  Pengelolaan  DAS  Terpadu Siak.  Buku  I  (Buku  Utama).  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  Bekerjasama dengan Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan. Halaman 31.
domestik  dikelola  oleh Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Riau, masalah  permukiman  dikelola oleh Dinas PU bidang Permukiman Provinsi Riau.
Peran  Bappeda  bidang  Infrastruktur  dan  Lingkungan  Hidup  berkaitan  dengan  hal perencanaan  pengelolaan  DAS  yaitu  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  13  tahun 2009  tentang  Uraian  Tugas  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Riau.Tugas Bidang  Infrastruktur  dan  Lingkungan  Hidup  adalah  menyelenggarakan  urusan,  pekerjaan  dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian  usulan  Program  dan  Kegiatan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan  Rencana  Tahunan  Pemerintah Daerah di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

## 1. Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  Pengelolaan  Limbah  Industri  dan Limbah Domestik di  DAS Siak.
Peran  BLH  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  limbah  di  DAS  Siak  berdasarkan kewenangan  administratif  yang  berpedoman  pada  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  12  Tahun 2003  tentang  Peruntukan  dan  Baku  Mutu  Air  Sungai  Siak  Provinsi  Riau.  Dalam  hal  ini  peran BLH  yaitu  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  kualitas  air  di  sungai  Siak.  BLH melakukan pengawasan apakah limbah yang dikeluarkan sesuai dengan baku mutu atau tidak.
Peran  BLH  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Provinsi Riau ini termasuk dalam peran ideal ( ideal role ),  peran  ideal  dari  BLH  tersebut  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  air  sungai  Siak secara  berkoordinasi  dan  pelaksanaannya  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air.  Dalam melaksanakan  pengawasan  BLH  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  dan  melaporkan  hasil pengawasan  kepada  Gubernur.  Peran  BLH  dalam  melakukan  tugas  pengawasan  termasuk  ke dalam  peran  BLH  yang  seharusnya  ( expected  role ).  Peran  yang  seharusnya  dilakukan  BLH dalam pengawasan antara lain meliputi:
1. Pemantauaan dan evaluasi baku mutu air sungai Siak pada tempat yang ditentukan;
2. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sedangkan peruntukan dan baku mutu air sungai Siak ditinjau ulang minimal 1 kali dalam 5 tahun.  Pembiayaan  untuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  kualitas  air  dan pengendalian pencemaran air dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pengelolaan limbah di DAS Siak, peran yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau diantaranya;

## a. Melakukan penghijaun kembali DAS Siak
Pada tahun 2005 Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pembenahan  sungai  Siak.  Pada  18  oktober  2005  disahkannya  kesepakatan  penyelamatan  DAS Siak  yang  ditangani  oleh;Gubernur  Riau,  Bupati  Rokan  Hulu,  Bupati  Kampar,  Bupati  Siak,
Bupati  Bengkalis,  Wali  Kota  Pekanabaru,  Dinas  Kehutanan,  Badan  Lingkungan  Hidup,  Dinas Pekerjaan  Umum,  dll.Kegiatan  ini  bekerjasama  dengan  Dir  Lingkungan  Universitas Riau.Kegiatan  penghijaun  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  pemulihan kondisi di DAS Siak, namun kegiatan ini hanya berjalan beberapa tahun, dan ditahun selanjutnya tidak  berkelanjutan.Berdasarkan  analisis  penulis  tidak  berjalan  dan  berkelanjutannya  suatu kegiatan  dikarenakan  lemahnya  komitmen  dari  pemerintah  itu  sendiri  dari  perencanaan  yang telah dilakukannya serta rendahnya pemanfaatan DAS terhadap kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan  ekonomi,  misalnya  pada  transportasi  air  yang  tidak  dibangun  secara  khusus sehingga dapat menyumbang limbah di sungai Siak.

## b. Menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak tahun 2013.
Pola  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Wilayah  Sungai  Siak  ini  berdasarkan  Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  424/KPTS/M/2013.Pola  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Wilayah Sungai Siak yang selanjutnya dalam Pola ini disingkat WS Siak.Visi Pola Pengelolaan Sumber  Daya  Air  WS  Siak  yaitu  terwujudnya  penyelengaraan  pengelolaan  sumber  daya  air  di Sungai Siak yang selama ini  menjadi jalur transportasi penting masyarakat Riau, meningkatkan kualitas airnya sehingga layak pakai serta pengelolaan terhadap permasalahan banjir khususnya di  kota  Pekanbaru  dimana  hal  tersebut  akan  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi kepentingan  masyarakat  di  WS  Siak  secara  selaras  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan.Untuk  mewujudkan  visi  tersebut,  kebijakan  nasional  pengelolaan  sumber  daya  air dalam  20  (dua  puluh  tahun)  tahun  ke  depan  dilakukan  melalui  misi  sebagai  berikut :Meningkatkan  konservasi  sumber  daya  air  secara  terus  menerus  berkelanjutan  di  WS  Siak; Pendayagunaan  sumber  daya  air  yang  adil  untuk  memenuhi  berbagai    kebutuhan  masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas di WS Siak; Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air  di  WS  Siak;  Meningkatkan  peran  masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  pengelolaan  sumber daya  air  di  WS  Siak;  Membangun  jaringan  sistem  informasi  sumber  daya  air  nasional  yang terpadu  antar  sektor  dan  antar  wilayah  yang  masuk  di  WS  Siak.Pelaksanaan  Pola  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Wilayah  Sungai  Siak  atau  WS  Siak  ini  belum  terimplementasi.Kurangnya sosialisasi menyebabkan pola ini belum berjalan.

## 2. Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengelolaan Permukiman di DAS Siak.
Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  permukiman  berpedoman  pada  Undang-undang Nomor  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.Berdasarkan  data  yang didapatkan penulis, berikut adalah dokumentasi dari kondisi eksisting permukiman di sepanjang bantaran sungai Siak.
Gambar 1.1
Kondisi Eksisting Permukiman di Sepangjang Bantaran Sungai Siak

## Sumber: Bappeda Provinsi Riau
Permukiman  yang  layak  adalah  permukiman  yang  sesuai  dengan  tata  ruang,  namun dalam  prakteknya  hukum  tata  ruang  pemerintah  lemah  sehingga  masalah  yang  terjadi  yaitu masyarakat  telah  lama  tinggal  di  permukiman  tersebut.Peran  Bidang  Permukiman  PU  Provinsi Riau dalam pengelolaan permukiman di DAS Siak yaitu memfasilitasi, mensosialisasikan aturan- aturan  yang  berlaku  terkait  permukiman  di  DAS,  sedangkan  yang  melaksanakan  pengelolaan adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.Salah satu program  yang dibuat bidang permukiman (Renstra  Bidang  Permukiman  Tahun  2013)  program  pengembangan  perumahan  permukiman fokus  progam  ini  yaitu  dukungan  pembangunan  rumah  susun  sederhana  sewa  (rusunawa)  dan perbaikan lingkungan kumuh.
Peran  Bidang  Permukiman  Dinas  PU  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  permukiman termasuk  dalam  kewenanagan  atributif  yaitu  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat undang-undang  kepada  organ  pemerintahan.Peran  Bidang  Permukiman  dalam  pengelolaan permukiman  yaitu  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan Permukiman.
Peran  yang  dilakukan  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  permukiman  yaitu WaterRiver Front City . Water River Front City dapat diartikan suatu perencanaan kawasan sungai (ruang,  perairan,  bantaran  sungai  dan  lingkungan  sekitar  sungai)  dimana  sungai  tidak  lagi dimanfaatkan  sebagai  sisi  belakang  namun  menjadi  sisi  depan  dari  pada  wajah  kota. 9 Kawasan bantasan  sungai  Siak  perludinormalisasikan,  lebih  diberdayakan  dan  diintegrasikan  terhadap sistem  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kota,  mengingat  kawasan  ini  mewadahi  beberapa kompleksitas signifikan potensi dan masalah lingkungan, seperti; 10
1. Adanya pemukiman asli melayu dengan aktivitas budaya yang perlu dilestarikan;
2. Permukiman  kumuh  dan  bangunan  liar  di  sepanjang  sungai  dan  dibawah  tanggul  yang perlu ditata;
3. Kawan grosir, warung, rumah makan dan toko yang perlu ditata;
4. Pasar lokal dan regional yang perlu dikembangkan;
5. Kawasan perkantoran, pendidikan, sosial yang perlu ditata;
6. Daerah hijau yang perlu dilindungi;
7. Lahan kosong yang perlu dioptimalisasikan pemanfaatan lahannya;
8. Peabuhan dan dermaga yang perlu lebih ditingkatkan manajemennya;
9 Penataan  Kawasan  Sungai  Siak  Pekanbaru  Riau.  Dinas  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  provinsi  Sub  Dinas Permukiman.
10 Ibid.

## 9. Dukungan prasarana dan sarana kawasan yang belum memadai.
Dari  permasalahan  tersebut  sehingga  perlunya  pengembangan  kawasan  dengan  konsep water  river  front  city .Dalam  pelaksanaannya  program water  river  front  city ini  belum maksimalkarena mengingatpembangunannya memerlukan pembiayaan yang besar.

## B. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam Pengelolaan Bagian Hilir DAS Siak.
Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  bagian  hilir  DAS  Siak dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  berkaitan  dengan  isi  dan  lingkungan  dari  kebijakan pengelolaan DAS, faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Isi Kebijakan
Variabel isi kebijakan ini mencakup kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan  yang  diinginkan,  letak  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  program,  dan sumberdaya yang dilibatkan.

## a. Kepentingan Kelompok Sasaran
Pengelolaan  DAS  Siak  terdapat  beberapa  kepentingan  kelompok  sasaran,  kepentingan dari  masing-masing  kelompok  inilah  yang  dapat  menghambat  implementasi  dari  kebijakan terkait  pengelolaan  DAS.setiap  kelompok  mengutamakan  kepentingannya  dan  dalam pelaksanaanya  kurang  berkoordinasi,  berkerjasama,  serta  berkomunikasi  dengan  kepentingan kelompok terkait lainnya. Efektifnya pengelolaan DAS Siak yaitu apabila dikelola oleh lembaga khusus pengelolaan DAS.

## b. Tipe Manfaat
Tipe  manfaat  yang  diharapkan  yaitu  sesuai  dengan  kebijakan  dari  masing-masing instansi. Tipe manfaat dari perencanaan  yaitu sebagai penentu arah, minimalisir ketidakpastian, minimalisir inefisiensi  sumber daya, dan penetapan standar  yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.  Tipe  manfaat  dari  pengawasan  dan  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  BLH  yaitu  untuk melakukan  perlindungan  terhadap  mutu  air  sungai  Siak.  Sedangkan  Bidang  permukiman  PU untuk  menertipkan  Permukiman  di  DAS  Siak.Tipe  manfaat  dari  masing-masing  instansi  terkait harus  saling  bersinergi  sehingga  dalam  pelaksanaannya  kerjasama  antar  instansi  sangat diperlukan.

## c. Derajat Perubahan yang Diinginkan .
Selanjutnya derajat perubahan diinginkan tergantung dari masing-masing  instansi  dalam pengelolaan  DAS.Derajat  perubahan  yang  diinginkan  dari  perencanaan  yang  dibuat  yaitu  agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran pada perencanaan. Dalam hal pengawasan dan  pemantauan  air  sungai  Siak  derajat  perubahan  yang  diinginkan  meningkatkan  kualitas  air sungai  Siak,  sedangkan  bidang  Permukiman  derajat  perubahan  yang  diinginkan  adalah pembangunan  permukiman  yang  layak  huni  di  bantaran  sungai  Siak.Perbedaan  dari  derajat
perubahan  yang  diinginkan  dari  masing-masing  instansi  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan pengelolaan DAS Siak.

## d. Letak Pengambilan Keputusan
Masing-masing kebijakan tentang pengelolaan DAS telah menyebutkan implementornya, yang menjadi kendala adalah kebijakan yang khusus dalam pengelolaan DAS Siak belum ada di Provinsi Riau sampai pada tahun 2013, sehingga pengelolaan DAS berdasarkan tupoksi instansi masing-masing.

## e. Pelaksanaan Program
Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  pengelolaan  DAS  Siak  dipengaruhi  juga oleh faktor pelaksanaan program pengelolaan DAS Siak. Selama ini program-program yang telah dibuat  oleh  pemerintah  kurang  adanya  komitmen  dari  pemerintah  daerah  itu  sendiri  dalam menjalankannya,  program  yang  telah  dibuat  seringkali  tidak  berkelanjutan.  Selain  hal  tersebut program  yang  telah  dibuat  memerlukan  koordinasi,  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam menjalankan program.Faktor inilah yang masih kurang dalam pengelolaan DAS Siak.

## f. Sumberdaya yang Dilibatkan
Sumberdaya  sangat  mempengaruhi  sebuah  kebijakan,  baik  itu  SDA,  maupun  SDM (pemerintah,  swasta,  masyarakat).Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  harus  sama-sama dilibatkan  dalam  pengelolaan  DAS  Siak.Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  pengelolaan DAS  Siak  yaitu  berdasarkan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  masing-masing  instansi.Terciptanya keterpaduan  pengelolaan  DAS  Provinsi,  dalam  hal  ini  Gubernur  dapat  membentuk  Forum Koordinasi DAS Provinsi, yang fungsinya antara lain (Laporan Akhir Draft Rancangan PERDA Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS Terpadu):
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS Provinsi;
3. Menumbuhkan  dan  mengembangkan  peran  pengawasan  masyarakat  dalam  pengelolaan DAS Provinsi.
Forum koordinasi  DAS ini terdiri dari unsur masyarakat,  akademisi,  pemerintah daerah, dan  LSM pemerhati lingkungan.Namun  dalam pelaksanannya sumberdaya  yang tersedia sangat terbatas, terutama dalam profesionalitas sumberdaya.

## 2. Lingkungan Implementasi
Variabel lingkungan ini dapat mencakup; kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.

## a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat
Setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  DAS  memiliki  kekuasaan  yang  didasari dengan  kebijakan,  serta  kepentingan  masing-masing  dalam  pengelolaan  DAS  Siak.Berbagai strategi  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  menjalankan  perannya  dalam
pengelolaan  permasalahan  di  bagian  hilir  DAS  SiakPermasalahaannya  adalah  setiap  instansi- instansi  ini  tidak  memiliki  regulasi  dalam  melakukan  keoordinasi,  sehingga  instansi  kurang melakukan koordinasi, berkerjasama dalam pengelolaan DAS Siak. Koordinasi dari Dinas terkait sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  DAS  Siak,  karena  DAS  Siak  merupakan  DAS  yang terletak  dalam  wilayah  administratif  meliputi  5  kabupaten/kota  yang  berada  di  Provinsi Riau.Koordinasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  dengan  instansi  terkait  tetapi  pihak  swasta  dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan DAS Siak.

## b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Karakteristik  lembaga  dan  penguasa  dapat  mempengaruhi  suatu  kebijakan.  Dalam pengelolaan  DAS  ini  dipengaruhi  oleh  karakteristik  lembaga  dan  penguasa  yang  terdapat  di dalamnya. Kepemimpinan yang berubah-rubah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan . Kepemimpinan yang baru tidak akan paham dengan program-program yang telah dibuat sebelumnya,  perlu  adanya  sosialisasi  kembali  tentang  program  yang  telah  dibuat,  sehingga efektifitas dan keefesienan waktu tidak tercapai.

## c. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Punishment  dari  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  sangat  lemah,  sehingga tidak  menimbulkan  efek  jera.Kondisi  inilah  yang  membuat  kurangnyakepatuhan  terhadap kebijakan.Dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuatnya  dalam  pengelolaan  DAS  Siak,  sehingga  permasalahan  di  DAS  Siak  dapat diminimalisir.

## KESIMPULAN
Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan DAS Siak berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait di wilayah DAS. Permasalah di DAS Siak khususnya di bagian hilir  DAS  Siak    yaitu  masalah  limbah  domestik,  limbah  industri  dan  permukiman  pengelolaan dari masalah-masalah ini dikelola oleh instansi terkait yaitu masalah limbah pengelolaannya oleh Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Riau,  masalah  permukiman  pengelolaannya  oleh  Dinas  PU bidang permukiman Provinsi Riau sedangkan yang merencanakan dari kegiatan-kegiatan tentang pengelolaan dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan pengelolaannya yang dilakukan  dari  instansi-instansi  pemerintah  ini  kurang  adanya  koordinasi  serta  kerjasama  antar instansi yang satu dengan yang lain.
Selanjutnya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  pengelolaan  DAS  ini  dapat diidentifikasi  manjadi  dua  yaitu  isi  dari  kebijkan  dan  lingkungan  implementasi.  Faktor-faktor yang  mempengaruhinya  yaitu  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  DAS  Siak  setiap  instansi  ini memiliki kekuasaan, kepentingan, strategi masing-masing dalam pengelolaan DAS. Hal ini juga berdampak  pada  perbedaan  tipe  mnfaat  serta  derajat  perubahan  yang  diinginkan  dari  setiap instansi.  Karena  pada  dasarnya  setiap  instansi  memiliki  regulasi  sendiri  dan  bekerja  hanya berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing,  tidak  ada  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  yang  khuhus  dalam  pengelolaan  DAS  Siak,  sehingga  dalam  pengelolaannya  tidak  ada lembaga  yang  memiliki  payung  hukum  yang  kuat  yang  memiliki  perhatian  khusus  dalam pengelolaan DAS Siak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bruce J.Cohen.  1983. Sosiologi Suatu pengantar . Jakarta: Rineka Cipta Budi Winarno. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress. Chay Asdak. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai . Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
2010. Hidrologi  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai .  Bandung:  Gadjah  mada university press.
David Berry. 1995. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Dwi Narwoko, Suyanto bagong. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan terapan. Jakarta: Kencana. Emzir.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa. Hasibuan.,  Melayu  S.P.  2011. Manajemen  Dasar  Pengertian  dan  Masalah. Jakarta:Gunung Agung.
I.Widarta. 2005. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pondok Edukasi J.G.  Brouwer  dan  Schilder.  1998. A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law ,  (Nijmegen:  Ars Aeguilibri, 1998)
Kacung  Maridjan.  2011 Sistem  Politik  Indonesia  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde  Baru . Jakarta: Kencana.
Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat . Jakarta: PT Sembrani Aksara Nusantara.
Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Masbah R.T. Siregar, dkk. 2004. Road Map Teknologi Pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Pengolahan Limbah. Jakarta: LIPI Press. Miftah Thoha. 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Metapena Institute.
Mirriam Sjofyan Arif, dkk. 2010. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Muchlis.  2010. Memahami  Ilmu  Politik  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep,  dan  Pengembangannya. Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada
Paimin,  dkk.  2012. Sistem  Perencanaan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai. Bogor:  Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR)
Paul B. Horton, Chester L. Hunt. 1984. Sosiologi . Jakarta: Erlangga Pratiwi,  dkk.  2012. Prociding  Workshop  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pengelolaan  Daerah Aliran  Sungai. Bogor:  Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Konservasi  dan  Rehabilitasi (P3KR).
Subarsono.  2011. Analisa  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soewarno  Hadiningrat.  2000. Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Yogyakarta: Gunung Agung
Supomo. 2006. Koordinasi dan Hubungan Kerja . Jakarta: LAN RI. Suyanto Bagong. 2010. Metode Penelitian Sosial . Jakrta: Kencana. Ulber Silalah. 2010. Metode Penelitian Sosial .Bandung: Refika Aditama, Bandung. Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan , Bumi Aksara Jakarta.
Widodo.2012. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian. Jakarta: MagnaScript Publishing.

## Jurnal Ilmiah
Albert  Morangkil.  2012. Tinjauan  Terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan . Vol XX Nomor 3. Cahyo  Seftyono.  2012. Pembangunan  Berbasis  Waterfront  dan  Transformasi  Konflik  di Bantaran  Sungai:  Sebuah  Pemikiran  Awal.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik. Vol  16 Nomor 1.
Jawahir  Thontowi.  2009. Kewenangn  Daerah  Dalam  Melaksanakan  Hubungan  Luar  Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat dan DIY). Vol 12 Nomor 2. Halaman 151. N.a.dwi  Putri.  2011. Kebijakan  pemerintah  Dalam  pengendalian  pencemaran  air  sungai  siak (studi  pada  daerah  aliran  sungai  siak  bagian  hilir  ). jurnal  ilmu  pemerintahan. Vol.  1, Nomor 1.

## Skripsi
Jumaidi Husin Irkami. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di  Kecamatan  Rupat  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2012. Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri. 2008. Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air  sungai  siak  (studi  pada  daerah  aliran  sungai  siak  bagian  hilir). Jurusan  Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Panji  Suryadarma.  2013. Analisa  Wacana  Waterfront  City  Dalam  Pembangunan  Kota Pekanbaru. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

## Laporan Ilmiah
D.Yudilastiantoro,  Iwanuddin.  Kelembagaan Pengelolaan Das Dalam Konteks Desentralisasi  di DAS Saddang dan Bilawalanae, Sulawesi Selatan Watershed Management Institution On Decentralization Contests In Saddang And Bilawalanae Watershed.
Dinas Kehutanan Provinsi  Riau. Neraca  Sumber  Daya  Hutan  Provinsi  Riau  tahun  2010,  2011, 2012.
DPRD Provinsi  Riau. 2014. Laporan Akhir  Draft Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS Terpadu.
Erik Darmawan. Pelaksanaan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH)  Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Cair  Di Daderah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru.
Haedar Akib,& Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.
Hendro  prahasto, Peranan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  DAS. (Peneliti  Pada  Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor).
Ni  Nyoman  Mariadi.2011. Kewenangan  Pemerintah  dalam  Menetapkan  Penguasaan  Dan Pemilikan  Luas  Tanah  Pertanian. Program  Magister  Program  Studi  Ilmu  Hukum Universitas Udayana.
Penataan  Kawasan  Sungai  Siak  Pekanbaru  Riau.  Dinas  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah Propinsi Sub Dinas Permukiman.
Penataan  Ruang  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak  Provinsi  Riau    Paparan  Menteri  Pekerjaan Umum   Pada  Acara   Seminar Penyelamatan dan Pelestarian Das Siak  Di  Pekanbaru, 6 Agustus 2005.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai
Rencana  Penelitian  Integratif  (RPI)  Tahun  2010 ‐ 2014. Sistem  Pengelolaan  DAS  Hulu,  Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi.
Robertus Na Endi Jaweng. 2012. Analisis Kewenangan Khusus Jakarta SebagaiIbukota Negara Dalam  Konteks  Desentralisasi  di  Indonesia .  Program  Pascasarjana  Ilmu  Administrasi. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia.
Sri Puryono. Peran Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  2  tahun  2008  tentang  Urusan  Pemerintahan  yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau.
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  13  tahun  2009  tentang  Uraian  Tugas  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 tahun 2003 tentang Peruntukan dan baku Mutu air Sungai siak Provinsi Riau.

## Bahan Bacaan Lain
Badan  Perencanaan  Pembangunan  daerah  Provinsi  Riau  kerjasama  dengan  PT.  Grhayasa Nusacitra  Estima. Laporan  Akhir  Penyususunan  Daya  Dukung  dan  daya  Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau. 2013.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  Bekerjasama  dengan  Balai  Pengelolaan  DAS  Indragiri Rokan .Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Siak.Buku I (Buku Utama).
Pemerintah Kabupaten siak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011- 2031.
Pola Pengembangan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak Tahun 2013. Reportase Global. DAS Riau dalam kondisi kritis. Edisi 11 maret 2013.
Tribunpekanbaru.com,  pekanbaru. DPRD:  tercemarnya  sungai  siak  juga  ulah  perusahaan. Kamis, 21 maret 2013.