p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166

## PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DI GORONTALO

## Hamid Pongoliu
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Jln. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kota Gorontalo Email: pongoliuhamid@iaingorontalo.ac.id
Submit  : 7 Oktober 2019 Diterima   : 21 Oktober 2019 Revisi : 11 Oktober 2019 Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Gorontalo memiliki prinsip adat yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas yang semestinya  mencerminkan  eksistensinya  pada  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  secara Islam dalam masyarakat Gorontalo. Prinsip adat menjadi sumber hukum bila rasional, bukan bertentangan  dengan  syara’,  tidak  mendatangkan  kemudharatan . Namun  pada  kenyataannya terdapat pelaksanaan pewarisan  yang menyalahi hukum  Islam,  yaitu pembagian dengan cara musyawarah,  penetapan  besarnya  bagian  ahli  waris  dengan  sama  sama-rata,  penundaan pembagian harta waris, wasiat dengan rumah yang diberikan kepada anak perempuan, wasiat untuk  tidak  membagikan  harta  waris,  pembagian  harta  tergantung  kehendak  ahli  waris  dan penundaan  pembagian  harta  waris  dengan  alasan  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  masih hidup.  Pembagian  dengan  cara  musyawarah  dan  penetapan  besarnya  bagian  untuk  masing- masing  ahli  waris  dengan  sama-rata  dapat  diterima  asalkan  mengikuti  petunjuk  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  183  dan  konsep takharruj yang  sebelumnya  diawali dengan pembagian secara syariat.
Kata Kunci: hukum waris; harta peninggalan; tradisi; masyarakat Muslim; Gorontalo

## Abstract
Gorontalo  has  a  customary  principle  derived  from  sharia  law,  and  the  sharia  law  is  sourced from  the  Qur'an,  hadith,  ijmak  and  qiyas (adati-hula'a  to  syara'a,  syara'a  hula'a  to  Kitabi) , which should reflect the existence of the implementation of the distribution of inheritance in Islam  in  the  Gorontalo  community.  The  principle  of adat becomes  a  source  of  law  if  it  is rational,  not  contrary  to  sharia,  and  it  does  not  bring  harm.  But  in  reality  there  is  the implementation  of  inheritance  that  violates  Islamic  law,  namely  the  distribution  by  way  of deliberation, the determination of the amount of heirs equally, the delay in the distribution of inheritance, wills with houses given to girls, wills not to distribute inheritance, distribution of assets that depends on the will of the heir and the delay in the distribution of inheritance on the  grounds  that  one  of  the  parents  is  still  alive.  The  distribution  by  deliberation  and determination of the amount of the portion for each heir are equally acceptable as long as they follow the guidelines of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 183 and the concept of takharruj which  is  previously  preceded  by  the  Sharia  division.  After  the  heirs  realize  their own  portions,  then  they  may  agree  to  share  it  in  their  own  way  or  leave  the  inheritance distributed according to Sharia.
Keywords : inheritance law; patrimony; tradition; Muslim communities; Gorontalo

## A. Pendahuluan
Sistem hukum waris Islam
mengatur  hubungan  sesama  manusia, mengatur  harta  dan  pemiliknya  yang timbul  sebagai  akibat  dari  kematian pewaris 1 serta mengatur ketetapan bagian ahli waris diatur berdasarkan QS al-Nisā’ [4] ayat 11, 12, dan 176. Adapun hal-hal yang  memerlukan  penjelasan  secara terperinci  disampaikan  melalui  Hadis, tetapi  penerapannya  melahirkan  pemiki- ran  di  kalangan  para  pakar  hukum  Islam yang  dirumuskan  dalam  ajaran  bersifat normatif dan diabadikan dalam fikih serta dijadikan  pedoman  pada  penyelesaian waris  dalam  masyarakat. 2 Pelaksanaan pembagian  harta  waris  tidak  harus menunggu adanya sengketa, tetapi seyogyanya  karena  ingin  melaksanakan pembagian  harta  waris  menurut  sistem hukum  waris  Islam.  Sistem  hukum  waris Islam  pada  zaman  Belanda  secara  politis posisinya dikalahkan sistem hukum waris adat  karena  introdusir  teori reseptie bertujuan  mengangkat  kembali  hukum adat dan menyisihkan hukum Islam 3 yang dilakukan  karena  para  sarjana  hukum Barat  menganggap  hukum  waris  Islam hanya  bersandar  pada  asas  patrilineal. Sementara di kalangan umat Islam sendiri banyak pula yang mengira bahwa hukum waris  Islam  merupakan  hukum  yang sangat  rumit  dan  sulit  diterima  oleh masyarakat. 4
Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia  didasarkan  pada  Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditindaklanjuti dengan Keputusan
Menteri  Agama  Nomor  154  Tahun  1991 serta  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama  menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam menyelesaikan  perkara  waris. 5 Hal  ini membuktikan  bahwa  hukum  waris  Islam telah  menjadi  hukum  positif  yang dipergunakan  di  Pengadilan  Agama. Keberadaan  Peradilan  Agama  secara
konstitusional  merupakan  bukti  konkrit yudisial atas perlindungan negara terhadap umat Islam. 6
Berlakunya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  merupakan bukti  bahwa  lembaga  Peradilan  Agama menjadi  salah  satu  pemegang  kekuasaan kehakiman  yang  diperuntukkan  bagi pencari  keadilan  yang  beragama  Islam. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  menyebutkan  bahwa Peradilan  Agama  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara waris  meliputi:  (a)  Penentuan  ahli  waris; (b)  Penentuan  harta  peninggalan;  (c) Penentuan  bagian  masing-masing  ahli waris;  (d)  Pelaksanaan  pembagian  waris;
(e) Penetapan pengadilan
atas permohonan seseorang tentang penetapan ahli waris dan penentuan bagian masing- masing ahli waris. 7
Hukum  waris  merupakan  bagian dari  hukum  keluarga  dalam  masyarakat didasarkan pada sistem keturunan bilateral. 8 Begitu  pula  dalam  masyarakat di Kota Gorontalo hukum waris merupakan hukum keluarga yang didasarkan  pada  sistem  kekerabatan bilateral  memposisikan  laki-laki  dan perempuan  sama  dalam  memperoleh harta  waris.  Pokok  pangkal  pembagian harta waris secara adat dalam masyarakat tersebut bertitik tolak pada sifat kekerabatan bilateral. Selain itu,
Gorontalo  memiliki  prinsip: adat  hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitab (adat bersumber dari hukum syarak dan  hukum  syarak  bersumber  dari  Al- Qur’an,  hadis,  ijmak  dan  qiyas)  yang semestinya mencerminkan eksisnya pelaksanaan  pembagian  harta  waris secara Islam dalam masyarakat Gorontalo.  Karena  prinsip  adat  ini seharusnya dapat menjadi sumber hukum dalam  menyelesaikan  segala  persoalan termasuk  pelaksanaan  pembagian  harta waris.  Namun  pada  kenyataannya  dalam masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo terdapat  pelaksanaan  pembagian  harta
waris yang berbeda dengan sistem hukum waris  Islam,  yaitu  pembagian  dengan cara  musyawarah,  penetapan  besarnya bagian  ahli  waris  dengan  sama-rata, penundaan pembagian harta waris, wasiat dengan  rumah  yang  diberikan  kepada anak  perempuan,  wasiat  untuk  tidak membagikan  harta  waris,  pembagian harta tergantung kehendak ahli waris dan penundaan pembagian harta waris dengan alasan salah seorang dari orang tua masih hidup.
Kajian ini membahas pelaksanaan pembagian  harta  waris  dalam  tradisi masyarakat  Muslim  di  Kota  Gorontalo yang  menggunakan  sistem  kewarisan adat  namun  juga  tetap  menjaga  sistem kewarisan Islam. Pembahasan ini dilakukan dengan menggunakan
perspektif  sosiolosis  dengan  mengukur norma-norma  pelaksanaan  hukum  waris adat  di  masyarakat  Muslim  Gorontalo dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam. Kajian ini penting dilakukan karena studi tentang  hukum  waris  dalam  masyarakat Muslim menjadi bagian dari studi tentang sosiologi hukum Islam di Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana hukum  Islam selalu  berinteraksi  dengan  kondisi  sosial budaya masyarakat setempat. 9 B. Prinsip Adat Masyarakat Gorontalo  Dilihat  dari  Perspektif Hukum Islam Abd  Rasyid  Kamaru  mengatakan bahwa
al-‘ādah al-muḥakkamah tercermin  pada  prinsip: adat  hula-hula’a to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  to kitab (adat  yang  bersumber  dari  hukum syarak dan hukum syarak bersumber dari Al-Qur’an,  hadis,  ijmak  dan  qiyas) . 10
Prinsip  ini  mencerminkan  bahwa  adat- istiadat  masyarakat  Gorontalo  telah disaring  berdasarkan  Al-Qur’an,  hadis, ijmak  dan  qiyas  yang  memungkinkan dapat  disebut  dengan al-‘ādah  al- muḥakkamah ,  yaitu  adat sebagai  sumber hukum  dalam  menyelesaikan  segala
persoalan  dalam  masyarakat  merupakan bukti  bahwa  Islam  mengakui  keefektifan adat-istiadat  dalam  interpretasi  hukum. 11
Adat-istiadat  mencerminkan  kepribadian suatu bangsa selanjutnya menjadi sumber hukum  adatnya. 12 Secara  sederhana dalam  bahasa  Gorontalo  adat  dapat disebut “adati” (hukum  kebiasaan). Menurut  A.  Qodri  Azizy,  hukum  adat lebih  tepat  disebut  dengan  hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. 13 Sebagaimana  pula adati bersumber dari adat-istiadat dan berkembang  sesuai  kondisi  masyarakat. Pada  hakekatnya  hukum  adat  memiliki akibat  hukum  yang  berbeda  dengan kebiasaan-kebiasaan belaka yang dilakukan  berulang-ulang  dalam  bentuk yang  sama. 14 Sebagaimana  hukum  adat Gorontalo  lahir  dari  adat-istiadat  dapat dijadikan  sumber  hukum  bila  tidak bertentangan dengan hukum syarak. Cara hidup  dan  kehidupan  pada  awalnya dibentuk  oleh  nilai-nilai  yang  diyakini sebagai  norma  yang  telah  berjalan  sejak lama.  Bila  ditemukan  suatu  masyarakat yang  meninggalkan  kebiasaan  tersebut, mereka dianggap telah mengalami pergeseran  nilai.  Nilai-nilai  inilah  yang dikenal  dengan sebutan adat atau kebiasaan 15 atau adati dalam  bahasa Gorontalo.
Posisi adat sebagai pendamping  hukum  Islam  yang  bisa diadopsi  secara  selektif  dan  proporsional yang  bisa  dijadikan  salah  satu  alat penunjang terbentuknya hukum syarak.
Prinsip adat Gorontalo
memungkinkan  dapat  dikatakan al-‘ādah al-muḥakkamah dapat  dijadikan  sebagai aturan  dalam  menyelesaikan  segala persoalan  selain  sumber  hukum  utama. Hal  ini  sesuai  pendapat  Muchlis  Usman, bahwa  adat  dapat  diterima  bila  tidak bertentangan  dengan  hukum  syara’,  jika tidak  menyebabkan  kerusakan  dan  tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku  pada  umumnya  orang  muslim, tidak berlaku pada ibadah mahdhah, telah memasyarakat  ketika  akan  ditetapkan
hukumnya. 16 Ketetapan hukum atas dasar adat  sama  seperti  ketentuan  hukum  atas syariat  Islam,  sehingga  tidak  ada  alasan untuk  menolaknya  terlebih  jika  telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya  hukum  waris.  Kaidah  ini  mirip dengan  kaidah ṡābit  al-ma’rūf ,  yaitu  apa yang  ditetapkan  berdasarkan  hukum  adat sama  dengan  apa  yang  ditetapkan berdasarkan nas . 17
Penggunaan  istilah  adat  dan ‘urf tidak  mengandung  suatu  perbedaan signifikan  dengan  konsekuensi  hukum yang berbeda. 18 Fukaha beragam pendapat  dalam  memegangi  adat  dalam istinbat  hukum  terlihat  pada  sumber hukum  yang  dipegangi,  yaitu:  (1)  Abu
Hanifah adalah Al-Qur’an, sunnah, ijmak, qiyas, istihsan, dan ‘urf masyarakat;  (2)  Imam  Malik  adalah  Al- Qur’an,  sunnah,  ijmak,  qiyas,  istihsan, istishab,  mashlahah mursalah ,  Syadd  al- żar’īah dan ‘urf serta  membagi  adat kebiasaan  atau ‘urf menjadi  tiga,  yaitu: (a)  adat  yang  dapat  ditetapkan  sebagai hukum  lantaran  nas menunjuknya;  (b) bila mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan  syarak;  (c)  adat  yang  tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan; (3) Imam Syafi’i adalah Al- Qur’an,  hadis,  ijmak  dan  qiyas.  Karena itulah  keputusan  yang  telah  diambil  oleh imam  Syafi’i  dalam  wujud “qaul  jadid” merupakan  suatu  imbangan  terhadap penetapan  hukumnya  di  Bagdad  dalam wujud “qaul  qadīm”. 19 Meskipun  para ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal kedudukan  adat,  pada  uraian  ini  dapat dikatakan  bahwa  adat  Gorontalo  boleh saja  dijadikan  sebagai  sumber  hukum asalkan tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak menyebabkan kerusakan, tidak menghilangkan kemaslahatan;  berlaku  pada  umumnya orang  muslim  dan  tidak  berlaku  pada ibadah mahdhah. Abdul Mudjib
mengatakan,  adat  yang  dapat  dijadikan sumber hukum adalah perbuatan rasional,
bukan  maksiat,  kebiasaan  dilakukan berulang-ulang, tidak mendatangkan kemudharatan  dan  perbuatan  yang  tidak bertentangan  dengan  Al-Qur’an,  hadis, ijmak  dan  qiyas. 20 Karena  itu,  adat Gorontalo  dapat  menjadi  sumber  hukum bila merupakan perbuatan rasional, bukan maksiat, dilakukan selalu berulang-ulang, tidak  mendatangkan  kemudharatan  dan tidak  bertentangan  dengan  ketentuan hukum syara’.

## C. Pembagian  Harta  Waris  dengan Cara  Musyawarah  Dilihat  dari Hukum Islam
Pembagian  harta  waris  secara musyawarah merupakan tradisi masyarakat Gorontalo turun-temurun diwarisi  dari  orang  tua  terdahulu. Pembagian harta waris secara musyawarah lebih didasarkan pada perasaan  bahwa  besarnya  bagian  dengan sama-rata dan penyelesaiannya dilakukan di  tingkat  keluarga  yang  otoritasnya dipegang  oleh  tokoh  adat. 21 Pembagian dilakukan diawali dengan cara musyawarah  di  tingkat  keluarga,  namun bila  tidak  ditemukan  kesepakatan  maka dilakukan  di  tingkat  kelurahan. 22 Bila  di kelurahan  pembagiannya  berhasil,  maka Lurah  mengeluarkan  surat  keterangan penetapan  ahli  waris  sekaligus  besarnya bagian  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing ahli waris yang memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Namun bila musyawarah tersebut belum menghasilkan kesepakatan, maka pembagiannya  dapat  diselesaikan  di tingkat  lebih  tinggi,  yaitu  di  Kecamatan dan  seterusnya  ke  Pengadilan  Agama setempat.
Rahmat Djafar mengatakan bahwa pembagian dengan cara
musyawarah boleh saja dilakukan asalkan tidak  dimaksudkan  untuk  menentang hukum  waris  Islam,  bila  memungkinkan boleh  pula  menetapkan  bagian  untuk masing-masing  ahli  waris  dengan  porsi
sama-rata  asalkan  mengikuti  petunjuk Kompilasi  Hukum  Islam  dan  petunjuk takharruj . Hal  ini bukanlah sesuatu  yang melanggar  aturan  sistem  hukum  waris Islam.  Bila  para  ahli  waris  sebelumnya telah mengetahui bagiannya secara
syariat  lalu  bersepakat  membaginya kepada  semua  ahli  waris  dengan  bagian sama-rata. 23 Pembagian secara
musyawarah  tidak  dapat  diterima  bila tidak  mengikuti  petunjuk  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  183  atau  petunjuk takharruj dalam hukum waris Islam. Kekeluargaan bilateral dalam sistem  hukum  waris  Islam  memberikan harta waris kepada setiap ahli waris yang dapat  terhubung  kepada  ayah  dan ibunya. 24 Anak  laki-laki  dan  anak perempuan  akan  mendapatkan  harta waris  ketika  ayahnya  meninggal  dunia atau  ibunya  meninggal  dunia  (QS.  al- Nisā’ [4] ayat 7). Sedangkan pada QS. al- Nisā’  [4]  ayat  11  dan  176  dijelaskan bahwa  hak  ahli  waris  laki-laki  dua  kali lebih  besar  daripada  hak  ahli  waris perempuan yang sudah banyak masyarakat  meninggalkannya. 25 Pada dasarnya sistem hukum waris yang paling rinci  adalah  sistem  hukum  waris  Islam yang  menuntut  kepatuhan  umat  Islam untuk melaksanakannya
sebagai cerminan  ketaatannya  kepada  Allah  swt (QS.  al-Nisā’  [4]  ayat  13  dan  14)  yang terihat pada pada redaksi “tilka ḥudūdullah” adalah  ketentuan  bagian (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2 ; 1 yang terkandung  dalam  QS.  al-Nisā’  [4]  ayat 11,  12  dan  176.  Muhammmad  Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat ini adalah ancaman  bagi  yang  durhaka  terhadap ketentuan  pembagian  harta  waris  secara Islam,  kekal  dalam  neraka,  baginya siksaan  yang  menghinakan. 26 Imam  Al- Qurtubi menafsirkan lafaz tilka ḥudūdullah dengan  hukum-hukum  Allah yang  telah  jelas  kebenarannya  agar manusia  menaati  dan  mengamalkannya dan  bagi  yang  tidak  mengikutinya dianggap berdosa besar karena
menyelisihi perintah Allah swt. 27
Sekalipun  demikian  tegasnya  aturan- aturan  hukum  waris  Islam  tersebut  tetap masih banyak masyarakat muslim di Kota Gorontalo meninggalkannya dengan alasan yang dibuat-buat. Satria Effendi M. Zein mengatakan bahwa pelaksanaan
pembagian  harta  waris  yang  dilakukan dengan  cara  musyawarah  dibolehkan dengan syarat adanya kecakapan para ahli waris  untuk  bertindak  secara  hukum didasarkan  pada  kerelaan  penuh  dari semua  pihak  ahli  waris. 28 Muhammad Abu  Zahrah  memposisikan  sama  hak untuk  mewarisi  dengan  hak  untuk menagih  hutang.  Karena  itu,  melanggar ketentuan  Allah  dalam  konteks  ini  tidak apat dikatakan melanggar hak orang lain. Karena pembagian harta waris dilaksanakan atas dasar kesepakatan hasil musyawarah  semua  ahli  waris;  adanya pengetahuan  semua  pihak  ahli  waris tentang  besarnya  bagian  masing-masing berdasarkan  sistem  hukum  waris  Islam dan  adanya  kerelaan  para  ahli  waris untuk  memberikan  sebagian  atau  semua haknya  kepada  ahli  waris  lainnya. 29
Sedangkan  harta  itu  adalah  pemberian Allah  kepada  manusia  agar  dapat mempertahankan  hidupnya, 30 Atas  dasar ini  maka  pembagiannya  yang  dilakukan dengan cara musyawarah boleh dilakukan asalkan  untuk  kepentingan  kemaslahatan para  ahli  waris  dan  tidak  menyalahi tujuan dari hukum Islam. 31
Pada  sistem  hukum  waris  Islam terdapat peluang untuk melakukan musyawarah  dengan  cara takharruj (keluar)  oleh  satu  orang  atau  semua  ahli waris  dari  hak  untuk  mewarisi.  Hal  ini boleh dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui  besarnya  bagiannya  secara syariat lalu kemudian bersepakat melakukan
pembagian sesuai kepentingan  para  ahli  waris  tersebut. 32
Hal ini dapat dianggap telah menaati dan mengamalkan  ketentuan  hukum  syara’. Mohamad Daud Ali mengatakan,
pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilakukan  dengan  cara  musyawarah dengan  ketentuan  bagian  masing-masing ahli  waris  sesuai  dengan  kedudukan  dan kebutuhan  meskipun  besarnya  bagian berbeda  dengan  haknya. 33 Pendapat  ini sesuai dengan ketentuan dalam
Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  183  dan cara takharruj dalam pendapat Hanfiyah yang tolok ukurnya adalah memilih mana cara  yang  paling  tepat,  paling  banyak manfaatnya dan paling
sedikit mudharatnya.
Fukaha  dari  kalangan  Hanfiyah dengan  cermat  menjadikan takharruj sebagai cara dalam bentuk jual-beli harta waris,  sehingga  tidak  menyalahi  prinsip sistem  hukum  waris  Islam. Takharruj dapat  dijadikan  rujukan  bagi  para  ahli yang  melakukan  pembagian  harta  waris dengan  cara  musyawarah. 34 Namun  pada sisi  lainnya,  konsep takharruj dapat dikatakan  bertentangan  dengan  prinsip ijbar  dalam  pendapat  Amir  Syarifuddin yang  secara  leksikal  mengandung  arti paksaan untuk melakukan sesuatu di luar kehendak  sendiri  secara  terminologi mengadung  paksaan  dalam  arti,  bahwa semua  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang hamba bukan atas dasar kehendak  hamba  itu  sendiri,  melainkan karena  Allah  swt. 35 Sedangkan  dasar pemikiran  fukaha  Hanafiyah  menjadikan takharruj merupakan jual-beli harta waris dengan  imbalan  yang  diberikan  kepada ahli  waris  yang  keluar  dari  pewarisan, meskipun  secara  langsung  akadnya  tidak sama  dengan  akad  jual-beli.  Pemberian imbalan inilah mengisyaratkan terjadinya transaksi  jual-beli  kedua  belah  pihak, dalam  hal  ini  ahli  waris  yang  keluar sebagai  penjual  dan  ahli  waris  yang menerima  sebagai  pembeli.  Sedangkan obyeknya  adalah  besarnya  bagian  yang ditinggalkan. 36 Namun  penting  untuk diketahui bahwa takharruj hanya berlaku pada fukaha Hanafiyah dan tidak berlaku bagi  kalangan  fukaha  lainnya  karena menyalahi  ketentuan  hukum  dalam  Al-
Qur’an, hadis Nabi saw, dan kaidah fikih yang  mengatakan  bahwa  perdamaian berlaku di kalangan orang Islam bukanlah musyawarah  untuk  mengharamkan  yang halal dan menghalalkan yang haram. Ibnu
Taimiyah mengatakan bahwa musyawarah tidak boleh dilakukan untuk tujuan  mengharamkan  yang  halal  dan menghalalkan yang haram. 37
Selain  itu,  upaya  kategorisasi hukum  harus  dilakukan  dalam  rangka membedakan mana yang dalam penyelesaiannya terdapat  alternatif selain hukum yang tertulis dan mana yang tidak memiliki  alternatif  sehingga  tidak  bisa diselesaikan  kecuali  seperti  ketentuan tertulis.  Pada kajian ini  hak Allah  adalah hak  umum,  bila  hak  Allah  ini  dilanggar pasti  akan  merusak  hubungan  antara hamba dengan Tuhannya atau hubungannya dengan orang lain atau bisa mengguncang  stabilitas  ketenteraman orang banyak. 38 Muhammad Abu  Zahrah menegaskan,  bahwa  hak  untuk  mewarisi harta  pewaris  masuk  dalam  kategori  hak hamba.  Hak  untuk  mewarisi  dan  hak untuk menagih dan masalah-masalah lain berhubungan  dengan  pemilikan  harta benda. Melanggar hak hamba merupakan kezaliman dan Allah tidak akan menerima  tobat  sesorang  yang  memakan hak orang lain, kecuali dengan membayarnya  atau  dimaafkan  tuannya.
Karena itu, bila para ahli waris merelakan untuk  membagi  harta  waris  dengan  cara musyarawah  secara  kekeluargaan  atau menggugurkan hak warisnya
dibolehkan. 39 Pembahasan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pembagian  dengan cara musyawarah boleh dilakukan asalkan  sebelumnya  diawali  dengan pembagian secara syariat. Setelah diketahui besarnya bagian masing-masing ahli  waris,  lalu  kemudian  bersepakat melakukan pembagian secara
musyawarah  dan  menetapkan  besarnya bagian  untuk  masing-masing  ahli  waris dengan sama-rata atau boleh pula dengan cara takharruj, yaitu  seluruh  ahli  waris
keluar  dari  pewarisan  secara  syariat,  lalu kemudian  melakukan  kesepakatan  untuk membagi  harta  waris secara musyawarah dengan  besarnya  bagian  yang  sama-rata. Dengan  demikian,  perdamaian  dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada  musyawarah  dan  kesepakatan  serta adanya  kerelaan  dari  semua  ahli  waris dibenarkan menurut syariat Islam. Berdasarkan  hal  tersebut,  pembagian harta  warisan,  bilamana  setiap  pihak  ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan  atau  secara  damai  sesuai dengan  kesepakatan  setiap  pihak  yang terkait. 40

## D. Penundaan Pembagian
Harta Waris  dalam  Tradisi  Masyarakat di Kota Gorontalo
Penundaan pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat muslim di Kota Gorontalo  dilakukan  dengan  alasan menghormati salah satu dari kedua orang tua  masih  yang  hidup  tidak  memiliki dasar.  Sebab  pada  sistem  hukum  waris Islam  suami  atau  istri  merupakan  ahli waris bila pasangannya meninggal dunia, maka  dia  berhak  menerima  bagian  dari harta  peninggalan  pasangannya.  Namun, karena adanya praktik penundaan pembagian  harta  waris  suami  maupun istri tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan  pasangannya. 41 Penundaan pembagian  harta  waris  terlihat  pada banyaknya  kasus  waris  diselesaikan  di Pengadilan  Agama  Gorontalo.  Contoh kasus  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan Nomor:  173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo  dengan obyek  sengketa  adalah  sebidang  tanah seluas  527  M2  (lima  ratus  dua  puluh tujuh  meter  persegi)  dengan  bangunan rumah  tua  di  atasnya  terletak  di Kelurahan  Moodu  Kecamatan  Kota Timur  Kota  Gorontalo.  Harta  dalam perkara  sengketa  tersebut  adalah  milik perwaris  yang  bernama  Fatimah  Akase yang  telah  meninggal  pada  tahun  1944.
Tujuh  puluh  tahun  lamanya  setelah pewaris  meninggal  pembagian  harta waris  baru  dilakukan,  itupun  karena sudah  menjadi  sengketa. 42 Lurah  Dembe I Kecamatan Kota Barat (Adriyun Haluti) mengatakan,  sebagian  besar  masyarakat melakukan  penundaan  pembagian  harta waris. Selain itu, terdapat pula pembagian harta waris tergantung kehendak para ahli waris, padahal perbuatan ini bertentangan dengan  prinsip  ijbar  dalam  hukum  waris Islam. 43
Penundaan pembagian harta waris merupakan perbuatan bertentangan dengan prinsip ijbar dimana harta pewaris dengan  sendirinya  beralih  kepada  ahli waris  dengan  jumlah  bagian  berdasarkan ketentuan  Al-Qur’an,  hadis  Nabi  saw, ijmak  dan  qiyas.  Karena  itu,  pewaris maupun ahli waris tidak boleh menentukan  sendiri  besarnya  bagian- bagiannya dan tidak boleh untuk merubahnya. 44 Prinsip ijbar dalam pembagian harta waris merupakan bentuk dari perintah Allah untuk segera melakukan  pembagian  harta  waris  bila terjadi kematian. 45 Ungkapan redaksional ayat “naṣīban  mafrūḍan” dalam  QS.  al- Nisā’  [4]  ayat  7  menurut  Amir Syarifuddin  mengandung  prinsip ijbār (bersifat  memaksa).  Karena  itu,  semua ahli  waris  berhak  untuk  mewarisi, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau menguranginya. 46 Amina Wadud
berpendapat lain bahwa ketentuan pembagian  harta  waris  bersifat  fleksibel asalkan  memenuhi  asas  manfaat  dan keadilan. 47 Penundaan  pembagian  harta waris merupakan cerminan dari anggapan bahwa sistem hukum waris Islam bersifat fleksibel  yang  dilakukan semau hati para ahli waris.
Sedangkan prinsip ijbār
merupakan bentuk dari keadilan distribusi  yang  dengan  adanya  kematian pewaris,  dengan  sendirinya  hartanya beralih  kepada  ahli  waris  dengan  tidak membedakan kepada siapa harta waris itu
akan
didistribusikan. 48
Formula berimbang  dalam  keadilan  distribusi pembagian waris ada pada keseimbangan hak  serta  perannya  dalam  kekeluargaan pada  masing-masing  ahli  waris,  dalam pengertian  bahwa  ahli  waris  yang terdekat dengan pewaris berhak mendapatkan  harta  warisan  lebih  dahulu dibanding  ahli  waris  yang  lebih  jauh. 49
Menurut  Amir  Syarifuddin  unsur ijbār dalam  arti  terminologi  dapat  dilihat  dari ahli waris  yang terpaksa harus menerima kenyataan  berpindahnya  harta  waris kepadanya  sesuai  petunjuk  Al-Qur’an dan  hadis  Nabi  saw.  Hal  ini  dapat membedakan  hukum  waris  Islam  dengan hukum  waris  lainnya  di  mana  peralihan hak  warisnya  tergantung  kepada  pewaris dan  ahli  waris. 50 Dugaan  kuat,  bahwa terjadinya  penundaan  pembagian  harta waris  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo karena adanya penguruh hukum  waris  lainnya,  seperti  hukum waris  Perdata  Barat  (BW)  dan  teori resepsi  peninggalan  penjajah  Belanda. Hal  ini  dikuatkan  pula  dengan  beberapa hal,  yaitu  adanya  masyarakat  Gorontalo yang  memiliki  prinsip  adat  bersumber pada  hukum  syara’  dan  hukum  syarak bersumber  dari  Al-Qur’an,  hadis,  ijmak dan qiyas.
E. Bagian-Bagian  Ahli  Waris  Sama-
Rata Dilihat dari Perspektif Hukum Islam
Abd  Rasyid  Kamaru  mengatakan pewarisan dengan bagian sama-rata tidak sesuai  petunjuk  Al-Qur’an  dan  hadis Nabi  saw. 51 Penetapan  bagian  sama-rata untuk  masing-masing  ahli  waris  dalam tradisi  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo  menyalahi  konsep  keadilan berimbang  yang  terdapat  dalam  QS  al- Nisā’  [4]  ayat  11,  12,  dan  ayat  176. Keadilan  berimbang  lebih  ditentukan oleh kedekatan dan perbedaan tanggungjawab  nafkah  yang  dibebankan kepada  ahli  waris  laki-laki. 52 Pada  tafsir
Ibn  Kaṡīr  ditegaskan,  ketentuan  bagian- bagian waris didasarkan pada keseimbangan  hak  dan  tanggungjawab sebagai  bentuk  keberpihakan  hukum waris  Islam  terhadap  perempuan  bukan hanya  setara,  melainkan  melebihi  apa yang diharapkan untuk mendapatkan rasa keadilan. 53 Sofyan A.P. Kau mengatakan, ketentuan pewarisan dalam bentuk angka-angka  (1/2,  1/3,  1/4,  1/6,  1/8,  2/3 dan  2  :  1)  mayoritas  ulama  mengatakan sudah qaṭ’ī pemberlakuannya  bersifat absolut  tidak  terbantahkan  dan  tidak dapat  dirubah  meskipun  kondisi  sosial kemasyarakatan setiap saat berubah. 54
Pandangan  Yunahar  Ilyas  tentang perbedaan  besarnya  bagian  antara  ahli waris  yang  satu  dengan  ahli  waris  yang lainnya karena nilai manfaat dan keadilan itu  sendiri. 55 Muhammad  Syahrur  tidak mempermasalahkan  bagian-bagian  waris tersebut,  tetapi  menurutnya  bagian- bagian waris itu tidak dapat digeneralisasi bila tidak mengikuti kelipatannya. Bagian-bagian  itu  masuk  dalam  kategori batas  maksimal  dan  minimal  sekaligus (ا ًعَم ىَنْدَلأا ُّدَحلا َو ىَلْعَلأا ّدَحلا). Batas maksimal adalah  bagian  untuk  ahli  waris  laki-laki dan  batas  minimalnya  adalah  bagian untuk ahli waris perempuan (QS. al-Nisā’ [4]  ayat  11,  12  dan  176).  Hal  ini  terlihat pada perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan  atau  cucu  laki-laki  dan perempuan,  perbedaan  bagian  ayah  dan ibu,  perbedaan  bagian  saudara  laki-laki dan  perempuan  dan  perbedaan  bagian suami  dan  istri.  Bagian  66.6%  bagi  ahli waris laki-laki merupakan batas
maksimal,  bagian  33.3%  bagi  ahli  waris perempuan  merupakan  batas  minimal. 56
Karena  itu,  jika  pada  suatu  ketika  ahli waris  laki-laki  hanya  mendapat  bagian 60% dan ahli waris perempuan mendapat 40%  maka  hal  ini  wajar  karena  wilayah ijtihad  terletak  pada  daerah  antara  batas maksimal  dan  batas  minimal  yang disesuaikan  dengan  kondisi  obyektif  ahli waris.
Masdar Farid Mas’udi mengatakan  bahwa  yang qaṭ’ī itu  hanya prinsip  keadilan  saja  yang  dikandung oleh ayat-ayat waris bukan ketentuan ahli waris laki-laki yang mendapat bagian dua kali  lipat  dari  bagian  ahli  waris perempuan.  Nilai  yang  dimaksud  adalah nilai  keadilan  yang  bersifat  normatif bukan  jumlah  nominal  yang  akan diterima  oleh  ahli  waris. Pembagian tersebut  bukan  ketentuan  yang  sudah ṣarīh dan  berlaku  kapan  dan  di  mana saja. Ketentuan itu tidak bisa membenarkan  dirinya  sendiri  dengan menunjuk  bahwa  teks  mengatakannya jelas.  Benar  atau  salahnya  ketetapan  itu harus terukur pada sejauh mana ketentuan itu mencerminkan nilai keadilan gender sebagai  prinsip  muhkam universal yang dikandungnya. 57 Zainuddin Sardar menyatakan bahwa  setiap  rumusan  hukum  yang terdapat  pada  nas  Al-Qur'an  dan  hadis terdiri  dari  unsur  normatif dan  unsur hudud . Unsur normatif bersifat abadi dan universal  berlaku  untuk  semua  tempat dan  waktu  serta  tidak  berubah  dan  tidak dapat  diubah.  Sedangkan  unsur  hudud bersifat  elastis  sesuai  dengan  keadaan waktu,  tempat  dan  kondisi  sebagaimana kaidah  “perubahan  hukum  dapat  terjadi berdasarkan  perubahan  waktu,  tempat dan  keadaan”. 58 Berkenaan dengan pandangan  ini  penulis  berpendapat,  jika karena  unsur  hudud yang  dijadikan alasan  untuk  merubah  ayat-ayat  waris, maka  alasan  ini  tidak  ada  dasarnya  atau boleh dikatakan terputus. Karena pemikiran  ini  tidak  hanya  tertujuh  pada ayat-ayat  waris  saja  atau  hanya  melihat ayat-ayat waris tersebut sepotong- sepotong, melainkan harus lebih ditujuhkan pada ayat-ayat hukum keluarga dalam Islam secara keseluruhan atau  paling  tidak  dapat  memaknai  ayat- ayat  waris  secara  keseluruhan  dan  utuh. Sudah  pasti  ayat-ayat  waris  memiliki makna  yang  jelas  dan  pasti  yang  tidak perlu  ada  makna  lain  karena  ayat-ayat
waris  tidak  hanya  berdiri  sendiri, melainkan  ada  keterkaitan  dengan  ayat- ayat  lain  dan  hadis  berkenaan  langsung dengan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.
Muhammad Quraish Shihab mengatakan, agama Islam membebankan kepada laki-laki membayar mahar, memberikan  nafkah  istri  dan  anak- anaknya,  sedangkan  perempuan  tidak dibebani apa-apa. Laki-laki membutuhkan  istri,  karena  itu  dia  wajib membayar  mahar  dan  menafkahinya. Sebaliknya  perempuan  butuh  suami, tetapi  tidak  ada  kewajiban  membayar mahar  dan  menafkahi  suaminya.  Bila laki-laki  wajib  membayar  mahar  dan wajib  menafkahi  perempuan,  maka pantaslah  bagian  ahli  waris  laki-laki dilebihkan  dari  ahli  waris  perempuan. 59
Quraish  Shihab  menyatakan,  ketentuan hukum  dapat  berubah  sesuai  dengan perubahan  waktu  dan  tempat  disebabkan oleh  perubahan ‘illat. Namun,  harus  ada syarat bagi apa yang dinilai sebagai ‘illat dan  ada  perbedaan  antara  apa  yang dinamai ‘illat dan  apa  yang  dinamai hikmah.  Sedangkan  al-Qur’an  ketika mengakhiri  salah  satu  uraiannya  dalam QS. al-Nisā’ [4] ayat 11:
ًةَضْي ِرَف ۗ اًعْفَن ْمُكَل  ُب َرْقَا ْمُهُّيَا َن ْو ُرْدَت  َلَ  ْْۚمُكُؤۤاَنْبَا َو ْمُكُؤۤاَبٰا ۗ ِهّٰللا  َنِّم …(tentang)  orang  tuamu  dan anak-anakmu,  kamu  tidak  menge- tahui  siapa  di  antara  mereka  yang lebih banyak manfaatnya bagimu. 60
Quraish Shihab menegaskan, ayat ini  menunjukkan  bahwa  nalar  manusia tidak  akan  mampu  mendapatkan  hasil terbaik bila kepadanya diserahi wewenang  menetapkan  besarnya  bagian- bagian  yang  harus  diterima  masing- masing  ahli  waris.  Ini  menunjukkan bahwa  ada  tuntunan  agama  yang  bersifat ma’qūl  al-ma’na adalah  tuntunan  yang dapat  dijangkau  nalar  dan  ada  juga  yang tidak  dapat  dijangkau. 61 Dengan  dasar ini, bagian-bagian waris sama-rata menurut  ukuran  manusia  tidak  dapat
menandingi  bagian-bagian  waris  yang telah  ditetapkan  menurut  ukuran  Allah swt.
Menurut Amir Syarifuddin, bagian-bagian  itu  sebagai  manifestasi asas  keadilan  berimbang  dimana  semua ahli waris dapat mewarisi secara berimbang  sesuai  dengan  keseimbangan tanggungjawab  dalam  kehidupan  rumah tangga.  Bagian  ahli  waris  laki-laki  dapat dibedakan  dengan  bagian  ahli  waris perempuan,
karena laki-laki
berkewajiban  berkerja  menafkahi  anak,
istrinya dan orang-orang dalam
tanggungannya. 62 Atas  dasar  ini  maka pewarisan yang dilakukan dengan memberikan  bagian  kepada  masing- masing  ahli  waris  dengan  sama-rata menyalahi ketentuan sistem hukum waris Islam.  Pemikiran  yang  membenarkan bagian  sama-rata  menghilangkan  fungsi Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw  dan  tidak dapat  diterima  karena  menyalahi  konsep ijtihad sebenarnya.  Yusuf  al-Qardawi berpendapat,  tidak  boleh  membuka  pintu ijtihad dalam hukum yang telah ditetapkan  berdasarkan  dalil  al-Qur’an yang  sudah qaṭ’ī hanya  dengan  alasan realita  budaya  dan  struktur  sosial  yang sudah berubah tersebut . Karena ketentuan bagian-bagian  waris  sudah qaṭ’ī yang didasarkan  pada  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban  masing-masing  ahli waris.  Hukum  yang sudah qaṭ’ī harus tetap  dalam  posisinya  yang qaṭ’ī begitu pula  hukum  yang ẓannīy .  Tidak  boleh mengubah  hukum  yang qaṭ’ī menjadi hukum  yang ẓannīy atau  mengubah hukum ẓannīy menjadi hukum yang qaṭ’ī. 63 Al-Qardawi menegaskan, ijtihad dilakukan  bukan  untuk  memberikan legitimasi  terhadap  realita  menurut  apa adanya,  lalu  kemudian  menarik  keluar nash - nash dari ruang lingkup
pengertiannya guna  mendukung  realita. Padahal Allah swt telah menjadikan umat Islam  sebagai  umat  terbaik  agar  menjadi penentu  sejarah  umat  manusia  bukan pengekor umat lain. Umat Islam dilarang
menjadi “legitimator” realita dan mencari-cari  alasan  untuk  membenarkan realita  itu  dengan  meninggalkan  dalil- dalil syarak secara tekstual. 64 Al-Qardawi menegaskan,  boleh  saja  mengambil sistem-sistem  produk  mana  saja  Timur atau  Barat  selama  sistem  tersebut  tidak bertentangan  dengan  akidah  dan  syariat Islam, selama sistem itu dapat merealisasikan kemaslahatan, lalu diwarnai dengan warna Islam diberi spirit Islam  sehingga  sistem  itu  menjadi  satu bagian dari sistem Islam. 65
Menurut  Abul  A’la  al-Maududi, tidak  seorang  pun  manusia  berhak mengeluarkan hukum  pada suatu  perkara yang  hukumnya  telah  ada  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis. 66 Suatu  hukum  yang menyimpang  dari  hukum  Allah  dan Rasul-Nya  merupakan  kebalikan  dari iman.  Pada  QS.  al-Ahzāb  [33]  ayat  36 ditegaskan  tidaklah  patut  bagi  laki-laki dan  perempuan  yang  beriman  apabila Allah  dan  Rasul-Nya  telah  menetapkan suatu hukum tetapi mereka lebih mengedepankan pilihan hukum  yang lain untuk penyelesaian urusan mereka, sesungguhnya  dia  telah  sesat  yang nyata. 67 Jelaslah  bahwa  Sang  Penguasa yang  asli  adalah  Allah  SWT,  sedangkan Nabi  SAW  pelaksana  kehendak-Nya. Syariat merupakan konstitusi yang tertinggi  yang  tidak  ada  pilihan  lain terhadapnya
kecuali taat dan mengikutinya.
Pada  uraian  pembahasan  di  atas mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa pewarisan dengan bagian sama-rata tidak dapat  diterima  karena  tidak  sesuai petunjuk  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw. Sebagai  hamba  yang  beriman,  dalam menyelesaikan  segala  persoalan  urusan seharusnya  berpedoman  pada  petunjuk Al-Qur’an,  hadis,  ijmak  dan  qiyas  dalam bahasa  umumnya  adalah  sistem  hukum waris  Islam.  Penting  pula  untuk  disadari bahwa  bagian-bagian  waris  dalam  sistem hukum  waris  Islam  terkandung  keadilan sesungguhnya  yang  berasal  dari  Allah
dan  Rasul-Nya.  Keadilan  ini  tidak mungkin dapat disandingkan dengan hasil pemikiran  manusia  yang  tidak  luput  dari berbagai kelemahan.

## F. Wasiat  dalam  Tradisi  Masyarakat Gorontalo  Dilihat  dari  Perspektif Hukum Islam
Menurut  fukaha  wasiat  adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan  setelah  pemberinya  mati. Pemilikan  yang  diperoleh  dari  wasiat  itu terjadi  setelah  orang  yang  berwasiat mati. 68 Menunaikan seluruh wasiat pewaris  hukumnya  wajib  selama  tidak melebihi  jumlah  sepertiga  seluruh  harta peninggalan pewaris jika memang wasiat tersebut  diperuntukkan  bagi  orang  yang bukan  ahli  waris  serta  tidak  ada  protes dari  salah  satu  atau  bahkan  seluruh  ahli warisnya. Wasiat dilakukan  setelah dikeluarkan  biaya  pemakaman  dan  dana untuk membayar hutang pewaris. 69
Pada kajian
ini, penulis menyajikan  beberapa  praktik  wasiat dalam masyarakat Gorontalo yang menyalahi ketentuan wasiat secara hukum  Islam,  yaitu:  wasiat  dengan sebuah  rumah,  wasiat  hibah  dan  wasiat untuk  tidak  membagi-bagikan  harta kepada  ahli  waris.  Tiga  model  wasiat  ini telah  menjadi  tradisi  turun-temurun masyarakat  yang  diwarisi  dari  orang  tua terdahulu.  Wasiat  dengan  sebuah  rumah diberikan  kepada  salah  seorang  anak perempuan  atau  anak  perempuan  bungsu dilakukan  sebelum  kematian.  Sementara yang  dimiliki  orang  tua  hanya  rumah tersebut. 70 Selain  itu  wasiat  untuk  tidak membagi-bagikan  harta  waris  dilakukan oleh  masyarakat.  Semua  ahli  waris  tidak memiliki  hak  penuh  terhadap  apa  yang ditinggalan  pewaris.  Ahli  waris  hanya diberi hak untuk memanfaatkannya untuk keperluan  apa  saja  termasuk  keperluan bangun rumah tempat tinggal.  Ahli waris tidak berhak memiliki sepenuhnya apalagi  menjualnya,  kecuali  kepada
keluarga  yang  dianggap  masih  berhak atau dalam bahasa adat adalah “ta o haku monga” . 71 Terakhir  adalah  wasiat  hibah yang  diberikan  kepada  salah  seorang keluarga,  baik  dia  itu  sebagai  ahli  waris atau pun bukan ahli waris yang dilakukan dengan cara memisahkan kaplingan tanah tersebut  dibuatkan  sertifikat  atas  nama penerima. Pada saat menjelang kematiannya  pemberi  berwasiat  kepada keluarganya  agar  tidak  lagi  mengambil kembali hibah yang telah diberikan. 72
Wasiat  dengan  sebuah  rumah, wasiat  hibah  dan  wasiat  untuk  tidak membagi-bagikan harta kepada ahli waris termasuk  dalam  kategori  wasiat  haram. Wasiat  seperti  ini  hanya  memberi mudharat kepada ahli waris, karena telah mewasiatkan  lebih  dari  sepertiga  harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris.  Memberikan  wasiat  melebihi  1/3 tidak boleh karena hanya akan mencederai  masa  depan  ahli  waris  dan merugikan  ahli  waris,  maka  wasiat  ini termasuk  dosa  besar. Wahbah  Al-Zuhaili menegaskan  bahwa  wasiat  merugikan ahli  waris  adalah  batil  sekalipun  wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta. 73 Nabi SAW menegaskan, dalam wasiat- mewasiatkan  harus  dihindari  tindakan- tindakan yang memberi mudharat kepada ahli waris, seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga  harta  pusaka  dengan  maksud mengurangi harta waris sekalipun kurang dari sepertiga tidak diperbolehkan. Ketika Sa'ad  dalam  keadaan  sakit  dan  berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya  ke bait  al-māl .  Nabi  saw menegaskan kepada Sa’ad bahwa memberikan  wasiat  melebihi  1/3  tidak boleh  karena  hanya  akan  mencederai masa depan ahli waris. 74 Salih Al-Fauzan menegaskan  bahwa  wasiat  adalah  sah dalam  batas  sepertiga  harta  atau  kurang dari  itu.  Sebagian  ulama  menganjurkan agar  wasiat  tidak  lebih  dari  sepertiga harta.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Abu  Bakar,  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  Ibnu Abbas. 75

## G. Penutup
Gorontalo  memiliki  prinsip  adat, yaitu: “adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi yang semestinya  harus  menjadi  prinsip  adat sebagai  pijakan  dalam  menyelesaikan segala  persoalan . Meskipun  terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan atau tidaknya pembagian harta dengan  cara  musyawarah,  namun  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  183  dan pendapat  Abu  Hanifah  dalam  konsep takharruj terbuka peluang untuk melakukan  musyawarah  tersebut  dengan syarat sebelumnya diawali dengan
pembagian secara syariat. Setelah diketahui besarnya bagian masing-masing ahli waris lalu kemudian boleh bersepakat  melakukan  pembagian  secara musyawarah dengan porsi sama-rata atau berdasarkan takharruj, dimana ahli waris dengan  suka  rela  keluar  dari  pewarisan secara  syariat  lalu  kemudian  melakukan kesepakatan  untuk  membagi  harta  waris secara  musyawarah  dengan  porsi  bagian yang sama-rata.
Penundaan pembagian harta waris menyalahi  ketentuan  hukum  waris  Islam sesuai petunjuk al-Qur’an dan hadis Nabi saw  bahkan  telah  menyimpang  dari prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi .  Besarnya bagian  dengan  sama-rata  tidak  dapat diterima  karena  tidak  sesuai  petunjuk  al- Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas atau tidak mengikuti  petunjuk  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  183  dan  pendapat  Abu Hanifah dalam konsep takharruj. Penting untuk  disadari  bahwa  dalam  besarnya bagian-bagian  ahli  waris  berdasarkan sistem  hukum  waris  Islam  terkandung keadilan sesungguhnya berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak mungkin dapat disandingkan  dengan  hasil  pemikiran manusia. Karena itu, menetapkan besarnya  bagian  untuk  masing-masing ahli  waris  harus  sesuai  ketentuan  yang
terdapat  dalam  sistem  hukum  waris Islam.
Wasiat  dengan  sebuah  rumah, wasiat  hibah  dan  wasiat  untuk  tidak membagi-bagikan harta kepada ahli waris termasuk  dalam  kategori  wasiat  haram. Wasiat  seperti  ini  hanya  memberi mudharat kepada ahli waris, karena telah mewasiatkan  lebih  dari  sepertiga  harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris,  bahkan  menghalangi  hak  ahli waris  lainnya.  Karena  itu,  memberikan wasiat  melebihi  1/3  tidak  boleh  karena hanya  akan  mencederai  masa  depan  ahli waris.  Wasiat  ini  merugikan  ahli  waris dan termasuk dosa besar.
Catatan Akhir :
1 Moh.  Muhibbin  and  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan Hukum  Positif  Di  Indonesia (Jakarta:  Sinar Grafika,  2009),  2.  Amir  Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 2.
2 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3.
3 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam:  Sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  Di Indonesia , 4. 4 Abdullah  Siddik, Hukum  Waris  Islam Dan  Perkembangannya  Di  Seluruh  Dunia  Islam (Jakarta: Wijaya, 1984), 1.
5 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam:  Sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  Di Indonesia , 4. 6 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 10.
7 Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 345.
8 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum Islam  Di  Indonesia ,  10.  Siddik, Hukum  Waris Islam  Dan  Perkembangannya  Di  Seluruh  Dunia Islam , 1.
9 Bani  Syarif  Maula, Sosiologi  Hukum Islam  Di  Indonesia:  Studi  Tentang  Realitas Hukum  Islam  Dalam  Konfigurasi  Sosial  Dan Politik (Malang: Aditya Media, 2010), 9.
10 Abd.  Rasyid  Kamaru,  Hakim,  Tokoh NU, Ketua  MUI  Provinsi  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Juni 2018.
11 Abdul Karim Zaiydan, 100 Kaidah Fikih Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari ,  ed.  Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 133.
12 Soerojo  Wigjodipoero, Pengantar  Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 13.
13 A.  Qodry  Azizy, Eklektisisme  Hukum Nasional:  Kompetisi  Antara  Hukum  Islam  Dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 110.
14 Soerjono  Soekamto, Pengantar  Hukum Adat  Indonesia (Jakarta:  Rajawali  Press,  1993), 37.
15 Dahlan  Tamrin, Kaidah-Kaidah  Hukum Islam:  Kulliyah  Al-Khamsah (Malang:  UIN Maliki Press, 2010), 203.
16
Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah
Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah
Ushuliyah  Dan  Fiqhiyah (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002), 210.
17 Tamrin, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam: Kulliyah Al-Khamsah , 240.
18 Tamrin, 240.
19 Tamrin, 246.
20 Abdul  Mudjib, Kaidah-Kaidah  Ilmu Fikih:  Al-Qawa’idul  Fiqhiyyah (Jakarta:  Kalam Mulia, 2001), 45.
21 Muhtar,  Ketua  Pengadilan  Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 2 Mei 2015. 22 Abdul  Muin  Mooduto  Ketua  MUI  Kota Gorontalo, Wawancara , Tanggal 03 Juni 2018.
23 Rahmat  Djafar,  Tokoh  Agama  Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2018.
24 Al-Yasa  Abu  Bakar, Ahli  Waris
Sepertalian Darah (Jakarta: INIS, 1998), 17.
25 Munawir Sjadzali, Polemik
Reaktualisasi  Ajaran  Islam (Jakarta:  Pustaka Panjimas, 1988), 2.
26 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah: Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an ,  Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 367-368.
27 Syaikh  Imam  al-  Qurtubi, Tafsir  Al- Qurtubi ,  Jilid  5  (Jakarta:  Pustaka  Azzam,  2008),
197-198.
28 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2004), 343.
29 Zein.
30 Mustofa  and  Abdul  Wahid, Hukum Islam  Kontemporer (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), 6.
31 Mustofa and Wahid, 8-9.
32 Abu  Umar  Ba’asyir, Al-Faraidh Warisan (Jakarta: Tanah Suci, 2006), 211.
33 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 313.
34 Md.  Yazid  Ahmad,  “Amalan  Mufakat Dan Aplikasi Takharuj Dalam Pengalihan Pusaka Menurut  Perspektif  Undang-Undang  Pusaka Islam,” Jurnal Islamiyyat , 2017, 21–28.
35 Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam , 3.
36 Ibnu  al-  Humam, Syarḥ  Fatḥ  Al-Qādir , Juz  8  (Cairo:  Musṭafā  al-Bābī  al-Ḥalabī,  1970), 405.
37 Ibnu  Taimiyyah, Al-Qawā’id  Al- Nurāniyah Al-Fiqhiyah , Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), 461.
38 Zein, Problematika  Hukum  Keluarga Islam Kontemporer , 340-345.
39 Muhammad  Abū  Zahrah, Uṣūl  Al-Fiqh (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabīy, 1999), 105.
40 Suhairi  Suhairi,  “Perdamaian  Dalam Pembagian  Harta  Warisan  (Kritik  Atas  Konsep Qat’iy  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam),” Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 6,  no.  1 (2012):
157–65, https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595.
41 Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Mei 2015.
42 Muhtar,  Ketua  Pengadilan  Agama Gorontalo, Wawancara, 02 Mei 2015.
43 Rahmat  Djafar,  Tokoh  Agama  di  Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Juni 2018.
44 Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau , 18.
45 Syarifuddin. 46 Syarifuddin.
47 Amina Wadud Muhsin, Qur’an Menurut Perempuan:  Meluruskan  Bias  Gender  Dalam Tafsir ,  ed.  Abdullah  Ali  (Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2001), 156.
48 Suhrawardi  K.  Lubis  and  Komis Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam  (Lengkap  Dan Praktis) (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 137.
49 Hamid  Pongoliu,  “Wujud  Keadilan Dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam,” Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 6,  no.  2 (2012):
177–90, https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597.
50 Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam , 18. 51 Abd.  Rasyid  Kamaru,  Hakim , Tokoh NU, Ketua  MUI  Provinsi  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Juni 2018.
52 Rahmat  Djafar,  Tokoh  Agama  di  Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Juni 2018.
53 Al-‘Alamah  bin  ‘Abdurrahman  al- Dimasyqi, Fiqih  Empat  Mazhab (Bandung: Harsyimi, 1980), 408-9.
54 Sofyan  A.P.  Kau, Tafsir  Ahkam:  Tema- Tema  Kontroversial (Gorontalo:  IAIN  Sultan Amai Gorontalo Press, 2010), 37-8.
55 Yunahar  Ilyas, Feminisme  Dalam Kajian  Tafsir  Al-Qur’an (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997), 134. 56 Muhammad  Syahrur, Al-Kitāb  Wa  Al- Qur’ān: Qirā’ah Muā’ṣirah (Damascus:  al-Ahali li  al-Ṭaba’ah  wa  al-Naṣr  wa  al-Tawzī’,  1990), 457-62.
57 Masdar  Farid  Mas’udi, Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan (Bandung: Mizan, 1997), 41.
58 Jalāluddin  Abdurrahman  al-  Suyuti, Al- Asybah  Wa  Al-Naẓā’ir (Surabaya:  Syirkah  Nur Asia, n.d.), 72.
59 M.  Quraish  Shihab, Menjemput  Maut Bekal  Perjalanan  Menuju  Allah  SWT (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 57.
60 Kementerian  Agama, Al-Qur’an  Dan Terjemahnya ,  Ed.  Revisi  (Jakarta:  Karya  Insan Indonesia, 2004), 101.
61 M.  Quraish  Shihab, Menjawab  1001 Soal  Keislaman  Yang  Patut  Anda  Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 582.
62 Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam , 35.
63 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum
Islam (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  1997),  132- 3.
64 Djamil, 135-6.
65 Djamil, 136-7.
66 Abu  al-A’la  Maududi, Al-Khīlafah  Wa Al-Mulk (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 56.
67 Kementerian  Agama, Al-Qur’an  Dan Terjemahnya , 598.
68 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  Vol.  14
(Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 230.
69 Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau , 284.
70 Aryati  Akuba,  Tokoh  Masyarakat  Kota Gorontalo, Wawancara, 20 Juni 2018.
71 Iyam  Idris,  Tokoh  Masyarakat  Kota Gorontalo, Wawancaa, Tanggal 21 Juni 2018.
72 Ramlah  Ismail,  Kasubag  Kepegawaian Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2018.
73 Wahbah  Al-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu ,  jilid  10  (Depok:  Gema  Insani  Press, 2011), 184.
74 Al-Imam  Abi  al-Husain  Muslim  ibn  al- Hajjaj  ibn  Muslim  al-Qusyairi  al-  Naisaburi, Al- Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ , Vol 5 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.),
72.
75 Saleh  Al  Fauzan, Fiqih  Sehari-Hari (Depok: Gema Insani Press, 2006), 547.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  M.  Toha. Hukum  Waris
Islam .  Yogyakarta:  UII  Press, 2001.
Abu Bakar, Al-Yasa. Ahli Waris
Sepertalian  Darah .  Jakarta:
INIS, 1998. Ahmad,  Md.  Yazid.  “Amalan  Mufakat Dan  Aplikasi  Takharuj  Dalam Pengalihan  Pusaka  Menurut Perspektif Undang-Undang Pusaka Islam.” Jurnal Islamiyyat , 2017, 21–28.
Akuba, Aryati. “Wawancara.” Gorontalo,
2019.
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam:
Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata  Hukum  Di  Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Alim  S.  Niode,  Sosiolog,  Budyawan,
Tokoh Adat Gorontalo. Al-Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu (Terj.). Depok: Gema Insani Press, 2011. Aripin,  Jaenal. Peradilan  Agama  Dalam
Bingkai  Reformasi  Hukum  Di Indonesia .  Jakarta:  Kencana, 2008.
Azizy,  A.  Qodry. Eklektisisme  Hukum
Nasional:  Kompetisi  Antara Hukum  Islam  Dan  Hukum Umum . Yogyakarta: Gama Media, 2002. Ba’asyir, Abu Umar. Al-Faraidh Warisan .  Jakarta:  Tanah  Suci, 2006. Dimasyqi, Al-‘Alamah bin ‘Abdurrahman al-. Fiqih Empat Mazhab (Terj). Bandung: Harsyimi, 1980.
Djafar, Rahmat. “Wawancara.” Gorontalo, 2019.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum Islam .  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1997.
Djufri  Bobihu,  Hakim  di  Pengadilan Agama Gorontalo.
Fauzan,  Saleh  Al. Fiqih  Sehari-Hari . Depok:  Gema  Insani  Press,
2006.
Habiburrahman. Rekonstruksi  Hukum
Islam  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2011. Haluti, Adriyun.
“Wawancara.” Gorontalo, 2019 Hippy,  Ridwan  K.    “Wawancara.” Gorontalo, 2019.
Humam,  Ibnu  al-. Syarḥ  Fatḥ  Al-Qādir . Juz  8.  Cairo:  Musṭafā  al-Bābī al-Ḥalabī, 1970.
Ilyas, Yunahar. Feminisme Dalam Kajian Tafsir  Al-Qur’an .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997. Ismail, Ramlah. “Wawancara.”
Gorontalo, 2019.
Kamaru,  Abd.  Rasyid.  “Wawancara.” Gorontalo, 2019. Kau,  Sofyan  A.P. Tafsir  Ahkam:  Tema-
Tema Kontroversial . Gorontalo:  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo Press, 2010. Kementerian  Agama. Al-Qur’an  Dan Terjemahnya . Ed. Revisi. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
Lubis,  Suhrawardi  K.,  and  Komis Simanjuntak. Hukum  Waris
Islam  (Lengkap  Dan  Praktis) . Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Mas’udi, Masdar Farid. Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog  Fiqih  Pembedayaan . Bandung: Mizan, 1997.
Maududi,  Abu  al-A’la. Al-Khīlafah  Wa Al-Mulk .  Kuwait:  Dār  al- Qalam, 1978.
Maula,  Bani  Syarif. Sosiologi  Hukum Islam  Di  Indonesia:  Studi Tentang Realitas Hukum Islam
Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik . Malang: Aditya Media, 2010.
Mooduto,  Abdul  Muin.  “Wawancara.” Gorontalo, 2019.
Mudjib,  Abdul. Kaidah-Kaidah  Ilmu Fikih: Al-Qawa’idul Fiqhiyyah . Jakarta: Kalam Mulia, 2001. Muhibbin,  Moh.,  and  Abdul  Wahid. Hukum Kewarisan Islam:
Sebagai  Pembaruan  Hukum Positif  Di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Muhsin, Amina Wadud. Qur’an Menurut Perempuan:  Meluruskan  Bias Gender  Dalam  Tafsir .  Edited by  Abdullah  Ali.  Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001. Muhtar, “Wawancara.” Gorontalo, 2019. Mustofa, and Abdul Wahid. Hukum Islam Kontemporer .  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2009. Naisaburi, Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim  al-Qusyairi  al-. Al- Jāmi’  Al-Ṣaḥīḥ .  Vol  5.  Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
Pongoliu,  Hamid.  “Wujud  Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.” Al-Manahij: Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 6, no. 2 (2012): 177–90. https://doi.org/10.24090/mnh.v
6i2.597.
Puhi,  Ismail.  “Wawancara.”  Gorontalo,
2019.
Qurtubi,  Syaikh  Imam  al-. Tafsir  Al-
Qurtubi . Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Sabiq,  Sayyid. Fikih  Sunnah .  Vol.  14. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Shihab,  M.  Quraish.  Menjawab  1001 Soal  Keislaman  Yang  Patut
Anda Ketahui. Jakarta: Lentera Hati, 2008. ———. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT .
Jakarta: Lentera Hati, 2003.
———. Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan Dan  Keserasian  Al-Qur’an .
Vol.  2.  Jakarta:  Lentera  Hati, 2002.
Siddik,  Abdullah. Hukum  Waris  Islam Dan Perkembangannya Di
Seluruh  Dunia  Islam .  Jakarta: Wijaya, 1984.
Sjadzali, Munawir. Polemik Reaktualisasi
Ajaran  Islam .  Jakarta:  Pustaka
Panjimas, 1988. Soekamto,  Soerjono. Pengantar  Hukum
Adat Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 1993. Suhairi,  Suhairi.  “Perdamaian  Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik  Atas  Konsep  Qat’iy Dalam Hukum Kewarisan Islam).” Al-Manahij:  Jurnal Kajian  Hukum  Islam ,  Vol.  6 no. 1 (2012): 157–65.
https://doi.org/10.24090/mnh.v 6i1.595. Suyuti,  Jalāluddin  Abdurrahman  al-. Al- Asybah Wa Al-Naẓā’ir . Surabaya:  Syirkah  Nur  Asia, n.d.
Syahidal, Wakil Ketua dan Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Syahrur,  Muhammad. Al-Kitāb  Wa  Al- Qur’ān:  Qirā’ah  Muā’ṣirah . Damascus:  al-Ahali  li  al- Ṭaba’ah  wa  al-Naṣr  wa  al- Tawzī’, 1990.
Syarifuddin,  Amir. Pelaksanaan  Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang- kabau . Jakarta: Gunung
Agung, 1984.
Syarifudin,  Amir. Hukum  Kewarisan Islam . Jakarta: Kencana, 2008. Taimiyyah, Ibnu. Al-Qawā’id Al- Nurāniyah  Al-Fiqhiyah .  Juz  2. Riyadh:  Maktabah  al-Rusyd, 2001. Taliki, Ramli A. “Wawancara.” Gorontalo, 2019.
Tamrin,  Dahlan. Kaidah-Kaidah  Hukum Islam:  Kulliyah  Al-Khamsah . Malang:  UIN  Maliki  Press, 2010. Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Wigjodipoero,  Soerojo. Pengantar  Dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung, 1995. Zahrah,  Muhammad  Abū. Uṣūl  Al-Fiqh . Cairo:  Dār  al-Fikr  al-Arabīy, 1999.
Zaiydan, Abdul Karim. 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari- Hari .  Edited  by  Muhyiddin
Mas Rida. Jakarta:  Al-Kautsar, 2008. Zein,  Satria  Efendi  M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer . Jakarta: Kencana, 2004.