Hal: 65-76

## ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN DAN KESENJANGAN PENERAPAN TRACEABILITY PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI SIBOLGA
Analysis of Suitability and Gap Analysis of Traceability Implementation of Yellow Fin Tuna in Sibolga
Oleh:
Ricky Winrison Fuah 1 *, Nursamsi 2 , Joko Samiaji 3 , Rosi Rahayu 4
1 Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, STPK Matauli, rickyfuah9@stpkmatauli.ac.id
2 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, samsihutabarat@politanipyk.ac.id
3 Program Studi Ilmu Kelautan, FPIK UNRI, joko_samiaji@yahoo.com
4 Program Studi Ilmu Perikanan, FPIK UTU, rosirahayu@utu.ac.id
* Korespondensi : rickyfuah9@stpkmatauli.ac.id
Diterima: 9 November 2022;  Disetujui: 4 April 2023

## ABSTRACT
The need for healthy, safe, legal and sustainable fishery products continues to grow from time to  time.  This  has  made  several  countries  apply  fishery  product  certificates  issued  by  an  official institution that  is recognized internationally, such as the MSC eco-label. As a result, if Indonesian fishery  products  will  be  exported  to  countries  that  enforce  certification,  the  requirements  must  be met. This study aims to analyze the level of gap (gap analysis) and suitability of the application of the MSC  Chain  of  Custody  Standard  for  yellowfin  tuna  fishery  products  and  examine  the  various inhibiting  factors.  Data  collection  was  carried  out  at  PPN  Sibolga  as  one  of  the  centers  for  tuna fisheries in North Sumatra. Data were taken through surveys and Focus Group Discussions (FGD) with industries and the management of PPN Sibolga. Subsequently, qualitative descriptive analysis, gap analysis,  and conformity level  analysis were carried  out. The results showed that the level of conformity  and  gaps  in  the  application  of  traceability  according  to  the  MSC  regulations  at  PPN Sibolga  nearly  meets  the  standard.  The  factors  inhibiting  the  application  of  traceability  include underage  workers;  absence  of  FIP  and  catch  CoC  certificates;  as  well  as  the  absence  of  a  good harvest strategy and data collection system for tuna fishery.
Keywords:  MSC CoC, Sibolga, traceability, yellow fin tuna.

## ABSTRAK
Kebutuhan produk perikanan yang sehat, aman, legal, serta berkelanjutan, terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan adanya sertifikat produk perikanan yang dikeluarkan  suatu  lembaga  resmi  yang  diakui  secara  internasional  seperti  ekolabel  MSC.  Akibatnya, apabila produk perikanan dari Indonesia akan diekspor ke negara yang memberlakukan sertifikasi, maka syarat  sertifikasi  harus  dapat  dipenuhi.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  tingkat  kesenjangan  (gap analysis)  dan  kesesuaian  penerapan  MSC  Chain  of  Custody  Standard  bagi  produk  perikanan  tuna  sirip kuning  serta  mengkaji  berbagai  faktor  penghambatnya.  Pengambilan  data  dilakukan  di  PPN  Sibolga sebagai salah satu pusat perikanan tuna yang cukup aktif di Sumatera Utara. Data diambil melalui survei dan Focus Group Discussion (FGD) dengan industri dan pengelola PPN Sibolga. Selanjutnya, dilakukan analisis  deskriptif  kualitatif,  analisis  kesenjangan,  dan  analisis  tingkat  kesesuaian.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan kesenjangan penerapan traceability menurut regulasi MSC di PPN Sibolga masih tergolong dalam kategori hampir sesuai dengan standar. Adapun faktor penghambat penerapan traceability antara lain, pada nelayan, masih ditemukannya pekerja di bawah umur; pada UPI,
belum memiliki FIP dan sertifikat CoC tangkapan; serta pada pemerintah, belum memiliki harvest strategy dan  sistem pendataan ikan tuna yang baik.
Kata kunci: MSC CoC, Sibolga, keterlusuran, tuna sirip kuning.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan produk perikanan yang sehat, aman,  legal,  dan  berkelanjutan  dari  waktu  ke waktu  terus  meningkat  (Bostrom et  al. 2015). Konsumen  semakin  sadar  dan  peduli  akan kejelasan  produk  perikanan  yang  dikon- sumsinya.  Semakin  meningkatnya  kesadaran konsumen  akan  kejelasan  produk  perikanan, tergambar  pada  beberapa  negara  yang  sudah menerapkan  prinsip traceability untuk  setiap produk tangkap dan budidaya (Tompodung et al. 2016).  Hal  ini  membuat  negara  tujuan  ekspor mensyaratkan adanya sertifikat yang dikeluarkan  suatu  lembaga.  Tuntutan  negara pengimpor  akan  informasi  asal  ikan  dari praproduksi,  pengolahan,  distribusi  hingga diterima  konsumen  tidak  dapat  terelakkan. Sehingga  penerapan traceability adalah  suatu kewajiban  bagi  suatu  negara  atau  eksportir. Salah  satu  komoditas  yang  menjadi  perhatian dalam  penerapan traceability adalah  ikan  tuna sirip  kuning  (madidihang/ Thunnus  albacares ) (Dwiyitno  2009).  Salah  satu  standar  yang digunakan  oleh  negara-negara  tersebut  adalah Marine  Stewardship  Council (MSC).  Ekolabel MSC adalah sebuah label pengakuan terhadap produk  perikanan  yang  memenuhi  kriteria  tata cara  pengelolaan  secara  keberlanjutan  dan secara baik (Febrianik et al . 2017; Gardas et al . 2019;  Harahap  dan  Wisudari.  2020).  Ekolabel menentukan  tata  cara  pengelolaan  perikanan secara  baik  atas  dasar  kriteria  yang  telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  dan ekosistem laut (Hasibuan et al . 2021; Hermansyah 2017).
Ikan  tuna  sirip  kuning  merupakan  salah satu  komoditas  perikanan  yang  unggul  dan memiliki  nilai  ekonomis  tinggi  dalam  program industrialisasi  perikanan  (Sholeh  2018;  Samiaji 2020;  Putra  2020).  Setiap  tahun,  pengiriman tuna  ke  luar  negeri  mengalami  peningkatan selama  Januari  hingga  Oktober  2018,  dengan jumlah  ekspor  tuna  sebanyak  34,74%  dari nilai ekspor atau senilai USD 429,41 juta (KKP 2018). Selain  itu,  volume  ekspor  ikan  tuna  mencapai 195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 persen  dari  tahun  sebelumnya  yang  mencapai 184,13  ribu  ton.  Kontribusi  komoditas  tersebut sebesar  15,5%  dari  total  volume  ekspor  hasil perikanan  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan
Indonesia  berada  pada  peringkat  ke  enam dunia  dalam  kegiatan  ekspor  tuna  setelah Thailand,  Tiongkok,  Spanyol,  Ekuador,  dan Taiwan. Walaupun demikian, dalam kegiatan ekspor  tuna  ke  USA  dan  Uni  Eropa  sering mengalami penolakan. Seperti di muat dalam Kumparan.com  (2020),  data US  Food  and Drug  Administration (FDA)  per  Desember 2020,  terdapat  97  kasus  penolakan  ekspor perikanan  dari  Indonesia.  Tuna  merupakan salah satu produk yang mendominasi kasus penolakan  tersebut.  Data  Asosiasi  Tuna Indonesia  (ASTUIN)  yang  diolah  dari  data Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (US FDA)  menyebutkan  72%  kasus  itu  meru- pakan penolakan terhadap tuna, dikarenakan terdapat  standar  yang  baik  diterapkan  oleh negara-negara tersebut dengan menerapkan sistem traceability pada produk yang masuk ke negaranya (Rizkina et al . 2022; Riyadi et al . 2007; Resnia et al . 2015).
Traceability merupakan  bagian  utama rantai  pasok  produk  dan  berperan  sebagai sistem  untuk  menelusuri  riwayat  produk melalui  pendokumentasian  (Ingrid et  al. 2014). Traceability merupakan  daya  untuk mengakses  informasi  seluruh  siklus  produk dengan mengidentifikasi yang tercatat (Olsen dan  Borit  2013).  Implementasi traceability tidak  hanya  untuk  mendapatkan  informasi yang dibutuhkan, namun mengenai informasi tambahan  kualitas  produk  untuk  mening- katkan loyalitas konsumen dan pasar (Aiello et al. 2015).  Negara-negara  maju  mayoritas telah menerapkan sistem traceability .
Pentingnya  penerapan traceability ini  diper- kuat dengan dikeluarkannya Permen tentang sistem ketelusuran dan logistik ikan nasional (PERMEN  KP  No  29/2021).  Selain  regulasi tersebut, terdapat regulasi internasional yang menjadi  standar  dalam  menilai  mutu  hasil tangkapan yaitu MSC (Putra dan Labasaryani  2020;  Putritamara et  al .  2021;
Prasatia et al . 2020).
Keberadaan  PPN  Sibolga  bertujuan membantu  perusahaan  pengolahan  yang ada  di  sekitaran  Sibolga  terkait  dengan pendaratan ikan, pendataan hasil tangkapan dan  ekspor  (Ariani et  al .  2020).  Pemilihan PPN  Siboga  sebagai  tempat  riset  ini dikarenakan  adanya  beberapa  faktor  yaitu
memiliki  aktivitas  pendaratan  ikan  yang  cukup sibuk,  serta  banyaknya  industri  perikanan khususnya  pengolahan  ikan  yang  bermukim  di sekitaran  PPN  Sibolga.  Berdasarkan  Laporan Statistik  PPN  Sibolga  Tahun  2019,  produksi mencapai  29.332,15  ton  dan  didominasi  oleh tuna dan cakalang. Ikan tuna merupakan salah satu  produk  yang  diekspor  dalam  bentuk  tuna loin  dan  tuna  beku  oleh  beberapa  perusahaan pengolahan  yang  berdomisili  di  Sibolga,  salah satunya  adalah  CV.  Horizon  Group  Sibolga. Walaupun demikian, ekspor yang dilakukan oleh perusahaan masih hanya mencapai skala Asia. Pasar Eropa dan USA, masih belum terlaksana dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya peraturan yang telah ditetapkan oleh Eropa dan USA,  salah  satunya  adalah  konsep traceability pada  produknya,  yaitu    menggunakan  standar MSC .  Sementara itu di Indonesia sendiri, MSC masih  belum  diterapkan  secara  maksimal. Terkait  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  kajian mengenai  sistem traceability pada  produk perikanan tuna sirip kuning yang di daratkan di PPN  Sibolga  untuk  diperoleh  solusi  dalam pengambilan  kebijakan  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan,  dengan  mengacu  pada  standar  MSC. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis tingkat kesenjangan dan kesesuaian traceability perikanan  tuna  sirip  kuning  di  Sibolga,  dan mengkaji berbagai faktor penghambat penerapan traceability .

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  3  (tiga) tempat  berbeda  yaitu  Pelabuhan  Perikanan
Nusantara  (PPN)  Sibolga,  PT.  Agung Sumatera  Samudera  Abadi  (ASSA)  Sibolga dan CV. Horizon Group Sibolga (Gambar 1). Waktu  pelaksanaannya  dimulai  dari  bulan Desember  2021  sampai  dengan  Mei  2022. Jenis  data  yang  digunakan  disajikan  pada Tabel  2.    Metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  yaitu  metode  survei (pengamatan  langsung)  di  lapangan  (Tabel 2).  Jenis  sertifikasi  MSC  yang  dijadikan sebagai  pedoman  atau  standar  dalam mendapatkan ekolabeling adalah MSC Chain of Custody Standard (CoC). Berikut merupakan standar MSC CoC yang dijadikan landasan  dalam  penilaian,  terdapat  5  (lima) prinsip  di  antaranya:  1)  Produk  bersertifikat dibeli  dari  pemasok  bersertifikat;  2)  Produk bersertifikat  dapat  diidentifikasi;  3)  Produk bersertifikat tersegregrasi; 4) Produk bersertifikat  dapat  dilacak  dan  volumenya tercatat;  5)  Organisasi  memiliki  sistem manajemen.  Selain  5  (lima)  prinsip  yang wajib  dipenuhi,  dalam  memperoleh  ekolabel MSC  CoC  terdapat  5  (lima)  standar  kriteria yang  wajib  dipenuhi  juga,  yaitu  1)  kriteria armada  penangkapan;  2)  kriteria  data penangkapan;  3)  kriteria  data  transhipment, pendaratan  dan  pengolahan;  4)  kriteria lisensi dan sertifikasi; dan 5) kriteria informasi produk.  Tujuan  kedua  adalah  menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability  di  PPN  Sibolga  dan  Industri melalui  suplly  chain.  Faktor-faktor  tersebut diketahui melalui observasi langsung terhadap  kegiatan  suplly  chain  perikanan tuna  dan  wawancara  dengan  nelayan (nakhoda kapal tuna) dan industri pengolahan perikanan tuna.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  menurut tujuan  yang  ingin  dicapai,  dimana  pada  tujuan pertama  menggunakan  analisis  kesenjangan ( gap analysis ) dan analisis kesesuaian. Analisis gap bertujuan menilai seberapa besar kesenjangan antara implementasi traceability di PPN Sibolga saat ini dengan standar peraturan negara tujuan ekspor yaitu MSC. Menurut Palan (2007) dalam Pratiwi et  al. (2021)  gap  dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝐺𝑎𝑝) = 𝑌 − 𝑋 ...... (1) 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 = 𝑥̅𝑋 𝑥̅𝑌 × 100% ........... (2) dengan:
Y =  Implementasi  standar  peraturan  yang ditetapkan X = Implementasi di lapangan
Setelah diperoleh nilai tingkat kesesuaian,  maka  dilakukan  pengambilan keputusan untuk mengetahui tingkat kesenjangan.
Sementara  capaian  tujuan  kedua, analisis  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dari  hasil pengamatan terhadap faktor-faktor penghambat terlaksananya traceability, kemudian  digambarkan  dan  dideskripsikan secara detail faktornya. Menurut Linarwati et al. (2016) analisis deskriptif merupakan suatu bentuk  penelitian  yang  dilakukan  untuk mendiskripsikan  peristiwa-peristiwa  yang nyata atau terjadi saat ini.
Tabel 1 Nilai standar penetapan tingkat kesesuaian
Skala Keterangan 0% - 34% Sangat tidak sesuai standar 35% - 50% Tidak sesuai standar 51% - 65% Kurang sesuai dengan standar 66% - 80% Hampir sesuai dengan standar 81% - 100% Sesuai dengan standar
Sumber: Pratiwi et al. (2021)

## Tabel 2 Jenis data dan cara pengumpulannya
Tujuan Penelitian Jenis Data Cara Pengumpulan Analisis Data Menganalisis tingkat kesenjangan dan kesesuaian traceability perikanan tuna sirip kuning di Sibolga • Metode penangkapan tuna
• Penanganan di atas kapal
• Pendaratan di PPN
• Pengangkutan
Hasil Tangkapan
• Pengolahan Hasil Tangkapan • Distribusi Hasil Tangkapan • Wawancara • Observasi langsung • Analisis kesenjangan ( gap
analysis )
• Analisis kesesuaian.
Mengkaji berbagai faktor penghambat penerapan traceability • Penangkapan tuna • Penanganan di
atas kapal
• Pendaratan di PPN
• Pengangkutan Hasil Tangkapan
• Pengolahan Hasil Tangkapan • Distribusi Hasil Tangkapan • Wawancara • Observasi langsung • Deskriptif kualitatif

## HASIL
Struktur  Supply  Chain  Perikanan  Tuna Sirip Kuning di PPN Sibolga
Traceability dan supply  chain berkaitan dengan  keamanan  menjaga  kualitas  suatu produk. Seluruh proses suatu produk dari hulu ke  hilir  diintregasikan  pada  sistem supply chain . Traceability sebagai kemampuan mengiden-tifikasi  dan  memverifikasi  setiap proses suatu produk di tahapan supply chain . Sistem supply chain yang  ideal  akan berpengaruh  terhadap  kualitas  dan  mutu produk  tuna.  Menurut  Dai et  al. (2015), kegiatan supply chain dalam traceability berperan  penting  untuk  mengelola  kemanan suatu produk.
Aktor supply  chain perikanan  tuna  sirip kuning di PPN Sibolga terdiri dari nelayan dan industri  pengolahan  perikanan  tuna,  dimana nelayan  berperan  sebagai  produsen  utama, adapun  industri  pengolahan  perikanan  tuna sebagai anggota primer. Supply chain perikanan tuna sirip kuning di PPN Sibolga dari kapal  didistribusikan  ke  industri  pengolahan perikanan  tuna  tanpa  adanya  pengepul. Supply  chain tunggal  melibatkan  pelabuhan sebagai  fasilitator  dan  pengawas  kegiatan, nelayan sebagai produsen utama dan industri pengolahan berperan sebagai anggota utama (Gambar  2).  Menurut  Namdar et  al. (2017), supply  chain sederhana  terdiri  dari  pemasok dan  pembeli.  Pengkategorian  sistem supply chain tunggal  di  PPN  Sibolga  dikarenakan sebagian besar kapal penangkap tuna di PPN Sibolga  merupakan  milik  industri  pengolahan perikanan tuna  sehingga  seluruh hasil tangkapan  kapal  langsung  menjadi  milik industri pengolahan. Alur supply chain produk tuna  di  PPN  Sibolga,  dimulai  dari  tuna  segar, tuna  beku  maupun  tuna  loin  dengan  skala lokal, nasional dan ekspor. Sebelum dilakukan pembongkaran,  nakhoda  wajib  melaporkan kepada pengawas untuk pengecekan dokumen. Ketika dokumen telah sesuai maka dilakukan  pembongkaran  ikan  dari  dalam palka kapal. Setelah dilakukan pembongkaran, hasil  tangkapan  diangkut  industri  pengolahan perikanan  tuna  menggu-nakan  mobil pick  up, becak motor, maupun kendaraan berpendingin.    Pada  Gambar  2  disajikan  alur supply  chain produk  tuna  dari  kapal  hingga ekspor.

## Tingkat  Kesenjangan  dan  Kesesuaian
Traceability Berdasarkan Standar MSC
Ekolabel MSC adalah sebuah pengakuan  terhadap  produk  yang  telah
dikelola  dengan  baik  dan  memenuhi  kriteria proses kelestarian lingkungan (Chhikara et al . 2018;  Dharmawati et  al .  2020).  Ekolabel menentukan  tata  cara  pengelolaan  perikanan yang baik berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk  pemanfaatan  stok  ikan  dan  ekosistem yang ada di laut (Sainsbury 2010). Ekolabeling merupakan prakarsa dari masyarakat internasional untuk memastikan berfung-sinya sumber  daya  alam  secara  optimal  tanpa mengurangi  arti  keberlanjutan  (Choe et  al . 2009).  Pada  penelitian,  dilihat  bagaimana kesiapan  dan  penerapan  PPN  Sibolga  dan industri  pengolahan  perikanan  yang  ada  di daerah Sibolga dalam pelaksanaan dan upaya adopsi ekolabeling MSC pada produknya.
Pada MSC, sebelum diperoleh ekolabeling,  terdapat  beberapa  syarat  yang harus  dipenuhi  baik  dari  pihak  pemerintah, industri  maupun  nelayan.  Dalam  penelitian yang  dilakukan  di  PPN  Sibolga  dan  industri pengolahan,  berikut  merupakan  hasil  yang diperoleh  terkait traceability perikanan  tuna sirip  kuning  dengan  melihat  dan  mem- perhatikan  standar  MSC  CoC  sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
Hasil  perhitungan  kesesuaian  5  prinsip MSC  CoC  terkait  dengan  seberapa  besar penanganan  dan gap secara  keseluruhan prinsip  standar  yang  wajib  dipenuhi  untuk memperoleh  sertifikasi  atau  ekolabeling  MSC CoC oleh industri pengolahan, pene-rapannya masih  belum  dilaksanakan  atau  diterapkan, dimana  nilai  kesesuaiannya  pada  masing- masing prinsip masih 0%, artinya sangat tidak sesuai dengan standar .
Selanjutnya,  pada  Tabel  4  disajikan hasil perhitungan kesenjangan dan kesesuaian kriteria MSC CoC. Hasil perhitungan atau analisis pada kriteria armada penangkapan  diperoleh  nilai  penanganan mencapai  2,55  atau  63,75%,  artinya  dapat dikatakan  bahwa  pada  kriteria  ini,  tingkat penanganan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak PPN  Sibolga  dan  industri  pengolahan  masuk kategori masih kurang sesuai dengan standar .
Hal  ini  dapat  terjadi,  dikarenakan  masih terdapat kriteria  yang  belum  dipenuhi  dengan baik atau tingkat kesenjangan dan kesesuaiannya masih belum mencapai standar,  dimana  terdapat  4  kriteria  dari  11 kriteria  yang  implementasinya  di  pelabuhan dan industri belum dilaksanakan.
Hasil  perhitungan  dan  analisis  yang ditampilkan  terkait  dengan  kriteria  data penangkapan, diperoleh bahwa nilai implementasi  atau  penanganan  di  PPN  dan industri  mencapai  3,33  atau  83,25%  tingkat
kesesuaiannya.  Pada  kriteria  ini dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  implementasi traceability perikanan tuna sirip kuning di PPN Sibolga  dan  industri  pengolahan  masuk katergori sesuai dengan standar atau peraturan yang ada yaitu MSC. Ini dapat dilihat dari  6  kriteria  standar  pada  kriteria  data penangkapan  hanya  terdapat  1  kriteria  yang belum  terpenuhi  dengan  baik  atau  sesuai standar.
Hasil
penilaian kriteria data transhipmen,  pendaratan  dan  pengolahan yang ditampilkan di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pada implementasinya,  dimana  nilai  penanganan mencapai  2,67  atau  tingkat  kesesuaiannya mencapai  66,75%,  sehingga  berdasarkan standar  yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa pada kriteria ini masuk dalam kategori hampir sesuai dengan standar MSC. Tingkat kesesuaian pada katergori ini masih lebih baik dibandingkan dengan kategori armada penangkapan, namun jika dibandingkan dengan  kategori  data  penangkapan,  masih rendah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada kriteria  ini  dari  6  kriteria  standar  yang  wajib dipenuhi,  masih  terdapat  2  kriteria  yang dipenuhi  dengan  baik  atau  sesuai  dengan standar yang ada.
Hasil  penilaian  kriteria  sertifikasi  dan lisensi  yang  ditampilkan  menunjukkan  bahwa nilai penerapan atau penanganan di PPN dan industri  pengolahan  mencapai  2,29  atau tingkat  penerapannya  57,25%,  artinya  bahwa pada  kriteria  sertifikasi  dan  lisensi  tingkat implementasinya masuk dalam kategori kurang  sesuai  dengan  standar .  Hal  ini  dapat terjadi  dikarenakan  masih  terdapat  3  kriteria
standar  dari  7  kriteria  yang  wajib  dipenuhi dalam  standar  MSC.  Ketiga  kriteria  tersebut diantaranya  sertifikat  CoC  tangkapan  yang belum dimiliki oleh  pihak industri, serta masih terdapat  pekerja  di  bawah  umur  yang dipekerjakan,  sehingga  dapat  menimbulkan terjadinya human welfare and safety .
Hasil penilaian kriteria informasi produk yang  ditampilkan,  menunjukkan  bahwa  nilai penerapan  atau  penanganan  di  PPN  dan industri  pengolahan  sudah  maksimal  yaitu mencapai 4 atau tingkat penerapannya 100%. Artinya  bahwa  pada  kriteria  informasi  produk tingkat implementasinya masuk dalam kategori sesuai  dengan  standar .  Hal  ini  dapat  terjadi dikarenakan  semua  kriteria  standar  yang  ada sudah  terpenuhi  implementasinya  dan  sesuai standar MSC.
Secara  keseluruhan  kriteria  standar yang  wajib  dipenuhi  untuk  memperoleh sertifikasi  atau  ekolabeling  MSC  CoC  oleh industri pengolahan, penerapannya mencapai 2,97  atau  tingkat  implementasinya  sudah 74,20%.  Artinya  bahwa  implementasi  di  PPN Sibolga  dan  industri  pengolahan  yang  ada masuk  dalam  kategori hampir  sesuai  dengan standar .  Walaupun  demikian,  masih  terdapat tiga  kriteria  yang  belum  dipenuhi  secara lengkap sehingga dapat menghambat perusahaan  pengolahan  atau  industri  untuk mendapatkan  sertifikasi  MSC.  Seperti  halnya ditampilkan pada Tabel 3, yaitu kriteria armada penangkapan,  kriteria  data  transhipmen, pendaratan,  dan  pengolahan,  serta  kriteria sertifikasi  dan  lisensi,  berturut-turut  nilainya 63,75%, 66,75% dan 57,25%.
Faktor Penghambat Penerapan

## Traceability
Dalam  penerapan  atau  implementasi traceability  perikanan  tuna  sirip  kuning  di  PPN Sibolga  dan  industri  pengolahan,  terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat penerapannya.  Seperti  halnya  di  jelaskan  dan ditampilkan  pada  Tabel  5,  bahwa  terdapat  tiga faktor  penghambat  dan  titik  permasalahannya. Detailnya dapat dilihat pada tabel tersebut.
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  5  di  atas, terkait dengan faktor penghambat dan permasalahan yang didapatkan serta dianalisis, terdapat tiga titik permasalahan dalam penerapannya  diantaranya  pada  nelayan,  UPI dan pemerintah. Pada nelayan, permasalahannya  masih  terdapat  pekerja  di bawah  umur.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan
terjadinya sistem perbudakan (human welfare)  karena  pekerja  masih  ada  yang  di bawah umur. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar  MSC  CoC.  Permasalahan  ini  dapat terjadi  karena  banyaknya  masyarakat  yang pendidikannya  rendah,  khususnya  yang  di bawah  umur,  sehingga  tidak  ada  banyak pilihan dalam bekerja selain menjadi nelayan. Sementara  titik  permasalahan  pada  UPI dikarenakan setiap  perusahaan yang ada di Sibolga, masih belum memiliki FIP dan tidak memiliki  sertifikat  CoC  tangkapan,  sehingga tidak  sesuai  dengan  standar  MSC.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  perusahaan  masih belum  memiliki  dan  menerapkan  program FIP.  Selanjutnya  pada  titik  permasalahan pemerintah  sendiri  (pemerintah  daerah), masih  belum  terdapat  harvest  strategy terhadap  ikan  tuna,  sehingga  pengelolaan tuna itu sendiri belum berjalan dengan baik.
Tabel 3 Hasil perhitungan kesenjangan dan kesesuaian prinsip MSC CoC
No Prinsip MSC CoC Nilai Penanganan Nilai Standar Gap Kesesuaian (%) 1. Produk bersertifikat dibeli dari pemasok bersertifikat 0 4 4 0% 2. Produk bersertifikat dapat diidentifikasi 0 4 4 0% 3. Produk bersertifikat tersegregrasi 0 4 4 0% 4. Produk bersertifikat dapat dilacak dan volumenya tercatat 0 4 4 0% 5. Organisasi memiliki sistem manajemen 0 4 4 0%
Tabel 4 Hasil perhitungan kesenjangan dan kesesuaian kriteria MSC CoC
No Kriteria Nilai Penanganan Nilai Standar Gap Kesesuaian (%) 1. Armada Penangkapan 2,55 4 1,45 63,75 2. Data Penangkapan 3,33 4 0,67 83,25 3. Data Transhipment , Pendaratan dan Pengolahan 2,67 4 1,33 66,75 4. Sertifikasi dan Lisensi 2,29 4 1,71 57,25 5. Informasi Produk 4 4 0 100 Rata-Rata 2,97 1,03 74,20

## Tabel 5 Uraian faktor penghambat dan permasalahan
No Titik Permasalahan Permasalahan 1. Nelayan 1.  Bebas pekerja di bawah umur 2.  Pekerja  tidak  memperhatikan Standard  Human Welfare and Safety
2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) 1.  Tidak memiliki FIP ( Fisheries Improvement Project ) 2.  Sertifikasi CoC Tangkapan
3. Pemerintah
1. Harvest Strategy
2.  Data stok ikan tuna sebagai spesies utama
3.  Data spesies sekunder, ETP, habitat dan ekosistem

## PEMBAHASAN
Standar  Prinsip  MSC  dibuat  dengan mensyaratkan bahwa perikanan harus dikelola  berdasarkan  asal  dan  tata  cara pengeksploitasinya. Pencarian ketentuan prinsip  MSC  menjelaskan  bahwa  prinsip pertama  dalam  kegiatan  penangkapan  ikan harus  disertai  kepatuhan  dan  menghindari tindakan  yang  akan  menyebabkan  tangkap lebih  dan penurunan populasi.  Prinsip kedua menyangkut  kegiatan  yang  memelihara struktur  produktivitas,  keanekaragaman  dan fungsi  ekosistem  (termasuk  habitat  dan spesies).  Prinsip  ketiga  menyatakan  bahwa perikanan  tunduk  pada  sistem  pengelolaan yang efektif, mencakup hukum lokal, nasional dan  internasional.  Situasi  ini  membutuhkan manajemen  SDI  yang  bertanggung  jawab. Standar  MSC  untuk  Pengelolaan  Perikanan yang  Bertanggung Jawab  diimplementasikan secara bersama antara nelayan, perusahaan makanan laut, peneliti, kelompok konservasi, pembuat  kebijakan,  dan  masyarakat  umum. Tujuannya  adalah  untuk  mempromosikan praktik  terbaik  dalam  perikanan  laut  melalui program sertifikasi dan pengemasan makanan  lautnya  (MSC  2016).  Pengenalan MSC  membutuhkan  dukungan  peraturan untuk  membantu  perusahaan  mendapatkan ekolabel  seperti  yang  dipersyaratkan  oleh negara pembeli.
Di  Indonesia  sendiri  penerapatan tracebility pada produknya masih cukup minim atau  sangat  sedikit  yang  sudah  terlacak dengan  baik,  contohnya  di  Aceh  telah menerapkan  dengan  baik  sistem traceability pada  produk  kopi  Aceh  Gayo.  Kopi  Gayo sudah memiliki label halal dan telah terdaftar di  Sistem  Informasi  Produk  Halal  (SIHAL) Kementerian  Agama.  Selain  itu,  Kopi  Gayo juga  memiliki  label  geografis,  yaitu  "Gayo Arabica", yang mengidentifikasi kopi tersebut berasal dari wilayah Gayo di Aceh. Kopi Gayo telah melaksanakan sistem traceability dengan memantau proses produksi mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan,  hingga pengolahan. Sementara untuk produk perikanan,  terdapat  dua  jenis  spesies  yang sudah menjalankan sistem traceability dengan baik, diantaranya adalah pada produk udang vanamei dari Lampung. Udang ini telah terdaftar  di  Sistem  Resi  Gudang  (SRG) Kementerian  Perdagangan,  yang  memantau stok  udang  dan  memberikan  label  yang terpercaya pada setiap pengiriman. Selain itu, udang  Vanamei  dari  Lampung  juga  telah mendapatkan  sertifikasi Good  Aquaculture Practice (GAP)  dari  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan.  Adapun  produk  ikan  tuna,
beberapa  sudah  mendapatkan  sertifikasi MSC  yaitu  produk  tuna  dari  Kepulauan Maluku  khususnya  di  Pulau  Buru  dimana proses  sertifikasi  MSC  perikanan yellowfin tuna handline untuk 123 kapal, dengan mitra kerja  Anova  Food,  LLC  dan  PT.  Harta Samudra  melalui  MDPI.  Semua  proses keterlusuran  pada  produk  tersebut  berjalan dengan  baik,  dan  sudah  diterima  di  pasar Eropa dan USA.
Prinsip-prinsip  pengelolaan  perikanan didasarkan  pada  Undang-Undang  Perikanan yang  mengatur  pemanfaatan  perikanan  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Indonesia secara optimal, lestari dan selaras. Pengelolaan  perikanan  di  wilayah  perairan meliputi kegiatan yang memanfaatkan sumber  daya  alam  yang  terkandung  di dalamnya  (Phillips et  al .  2013).  Manajemen berupa operasi, organisasi dan pemeliharaan pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian  kemakmuran  (Siahaan  2009). Saat  memanfaatkan  perikanan  yang  harus diperhatikan  adalah  memastikan  bahwa produk perikanan digunakan secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian  (Lay  2012).  Hal  ini  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan SDI yang produksinya mengalami  penurunan  di  masyarakat  global. Sertifikasi  MSC  adalah  momen  ketika masalah ekologi muncul di pasar. Keunggulan MSC  Ecolabel adalah mendorong konsumen untuk  memilih  produk  ikan  yang  telah  diolah dengan  cara  ramah  lingkungan  (Martí et  al.
2014;  Nicolae et  al. 2017).  Berdasarkan beberapa  tinjauan  literatur;  Rahayu  dan Wibisono  (2016),  Rahmawaty et  al .  (2014), Bush et  al .  (2013),  Ramirez et  al .  (2012a), Bratt et  al .  (2011)  dan  Amstel et  al .  (2008), menemukan bahwa penggunaan eco-label di negara  berkembang  menghadapi  beberapa kendala,  yaitu:  a)  kredibilitas  lembaga ekolabel;  (b)  aksesibilitas  yang  terlalu  sulit (terutama  bagi  nelayan  tradisional);  c)  biaya sertifikasi  yang  tinggi;  d)  kurangnya  insentif bagi  nelayan;  e)  struktur  penangkapan  ikan yang  berbeda;  f)  dukungan  dari  pemangku kepentingan di masing-masing negara.
Traceability merupakan  kemampuan untuk  mengakses  informasi  seluruh  siklus produk dengan mengidentifikasi yang tercatat. Implementasi traceability tidak hanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,  namun  mengenai  informasi tambahan kualitas produk untuk meningkatkan  loyalitas  konsumen  dan  pasar (Ramirez et  al. 2012b).  Dalam  penerapan traceability pastinya  terdapat  faktor-faktor
yang menjadi penghambatnya, baik itu faktor internal  maupun  eksternal  (Suminto  2011; Soedrijanto et  al .  2021;  Soedrijanto et  al . 2019).  Faktor-faktor  tersebut  dapat  diamati dan  diketahui  melalui  nelayan  dan  industri pengolahan,  dimana  kedua  pihak  tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam suksesnya penerapan traceability (Alfajri dan Wasiqi 2018; Alfansyur dan Maryani 2020).
Nelayan  bertanggung  jawab  terhadap kegiatan  sebelum  pengolahan  dimulai  dari penangkapan ikan, penanganan di atas kapal dan  pengisian logbook sebagai  media pelaporan hasil tangkapan. Sementara  pihak industri  pengolahan  bertanggung  jawab terhadap  kegiatan  pasca  penangkapan  ikan, dimulai  dari  pengangkutan  ikan  sampai  ke ekspor. Perlu  diketahuinya  faktor-faktor penghambat traceability tersebut karena akan sangat  membantu  dalam  suksesnya  produk diterima  oleh  negara  tujuan  ekspor  yang mewajibkan  setiap  produk  memiliki  standar yang  baik  (Masengi et  al. 2018).  Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan, diantaranya melakukan pengawasan  lebih  intensif  lagi,  kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya penanganan ikan yang baik, serta tindak  tegas  terhadap  perusahaan  atau nelayan yang melakukan pelanggaran (Pratiwi et al . 2021).

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian  yaitu  tingkat  kesesuaian  dan kesenjangan  penerapan  traceability  menurut regulasi  MSC  di  PPN  Sibolga,  statusnya masih tergolong dalam kategori hampir sesuai dengan  standar.  Adapun  faktor  penghambat penerapan  traceability  antara  lain,  pada nelayan  dengan  permasalahannya  masih terdapat  pekerja  di  bawah  umur;  pada  UPI belum  memiliki  FIP  dan  sertifikat  CoC tangkapan;  serta  pada  pemerintah  yaitu masih belum memiliki harvest strategy terkait ikan  tuna  dan  pendataan  ikan  tuna  yang belum baik.

## SARAN
Perlunya  koordinasi  dan  kerjasama antara  pengelola  pelabuhan,  nelayan,  dan industri  pengolahan  dalam  menerapkan standar  penanganan  dan  pendokumentasian sehingga  tercipta  aktivitas  traceability  dan hasil  produk  ekspor  yang  baik,  serta  perlu
dilakukan  monitoring  dan  pengawasan  oleh pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Conservation  Strategy  Fund (CSF) Indonesia  sebagai  pemberi  Dana  Hibah Penelitian  melalui  Program Groundwork Analysis (GWA) WPPNRI 571 dan 572 tahun 2021-2022  berkerja  sama  dengan  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan kepada PPN Sibolga, PT. ASSA Sibolga, dan CV  Horizon  Group  Sibolga,  yang  telah membantu,  mengizinkan  serta  memfasilitasi dalam kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aiello  G,  Enea  M,  Maurina  C.  2015.  The Expected  Value  of  the  Traceability Information. European  Journal  of Operational  Research .  244(1):  176- 186.
Alfajri MF, Wasiqi NC. 2018. Pengembangan
Model  Tracking  and  Tracing  dalam
Komoditi  Rantai  Pasok  Perikanan  di Indonesia. Applied Information
System  and  Management (AISM). 1(2): 96-100.
Alfansyur  A,  Maryani.  2020.  Seni  Mengelola Data:  Penerapan  Triangulasi  Teknik, Sumber,  dan  Waktu  pada  Penelitian
Pendidikan  Sosial. Jurnal  Kajian Penelitian & Pengembangan
Pendidikan Sejarah . 5(2): 146 –150.
Amstel  MV,  Driessen  PPJ,  Glasberger  P. 2008.  Eco-labeling  and  Information Asymmetry:  A  Comparison  of  Five Eco-Labels in the Netherlands. Journal of Cleaner Production . 16(3):
263-276.
Ariani F, Limbong I,  Heriyanto T, Paradini A. 2020.  Studi  Pemanfaatan  Fasilitas
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  Sibolga. Jurnal  Manajemen Riset & Teknologi Universitas Karimun . 2(1): 21-30.
Bush  SR,  Belton  B,  Hall  D,  Vandergeest  P, Murray  FJ,  Ponte  S,  Oosterveer  P, Islam  MS,  Mol  APJ,  Hatanaka  M, Kruijssen  F,  Ha  TTT,  Little  DC, Kusumawati R. 2013. Certify
Sustainable  Aquaculture? Science Policy Forum . 341(6150): 1067-1068.
Bostrom M, Jonsson AM, Lockie S, Mol APJ,
Oosterveer P. 2015. Sustainable and Responsible Suplly chain Govermence: Challenges and
Opportunities. Journal  of  Cleaner Production. 1(7): 107-120.
Bratt  C,  Hallstedt  S,  Robert  KH,  Broman  G, Oldmark J. 2011. Assessment of Eco- Labelling Criteria Development from a Strategic  Sustainability  Perspective.
Journal of Cleaner Production . 19(14): 1631-1638.
Chhikara N, Jaglan S, Sindhu N, Sciences A, Venthodika  A.  2018.  Importance  of Traceability  in  Food Suplly  chain for Brand  Protection  and  Food  Safety Systems  Implementation. Annals  of Biology Journal . 34(2): 111 –118.
Choe  YC,  Park  J,  Chung  M,  Moon  J.  2009. Effect of the Food Traceability System for Building Trust: Price Premium and Buying Behavior. Information Systems  Frontiers Journal. 11(2):
167 –179.
Dai H, Ge L, Zhou W. 2015. A Design Method for Supply Chain Traceability System with  Aligned  Interests. Intern  Journal of  Production  Economics .  170(PA): 14-24.
Dwiyitno. 2009. Implementasi Sistem Ketertelusuran pada Produk
Perikanan. Squalen . 4(3): 99-104.
Dharmawati  MS,  Guritno  AD,  Yuliando  H.
2020.  Penyusunan  Strategi  Rantai Pasok Komoditas Sayur Menggunakan  Analisis  Strukur  Biaya Logistik. Jurnal Teknologi dan Manajemen  Agroindustri .  9(3):217 –
227.
Febrianik  D,  Dharmayanti  N,  Siregar  AN. 2017. Penerapan Sistem Ketertelusuran pada Pengolahan Ikan Lemadang Portion Beku di PT. Graha Insan Sejahtera, Jakarta Utara. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. 20(1): 179-187.
Gardas  B,  Raut  R,  Jagtap  AH,  Narkhede  B. 2019. Exploring the Key Performance Indicators  of  Green Suplly  chain
Management in Agroindustry. Journal
of  Modelling  in  Management .  14(1): 260-283.
Harahap  KS,  Wisudari  P.  2020.  Penerapan Sistem Traceability pada Produk Kaki Naga  dengan  Menggunakan  Sistem Tracing  dan  Tracking  di  Perusahaan Perikanan. Coastal and Ocean
Journal . 4(1): 27-36. Hasibuan  NE,  Harahap  KS,  Emzuhri  NS. 2021. Penerapan Traceability Pengolahan Tuna ( Thunnus albacares )  Loin  Beku  di  PT.  Bahari Prima  Manunggal  Jakarta  Barat. Aurelia Journal. 3(1): 97-105.
Hermansyah M. 2017. Strategi Pembangunan
Agroindustri  Jagung  Sebagai  Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Journal Knowledge Industrial Engineering 4(2): 63-71.
Ingrid  K,  Noestvold  BN,  Young  JA.  2014. National  or  Supranational  Fisheries Sustainability  Certification  Schemes. Journal  of  Marine  Policy. 46(5):  137- 142.
Kumparan.com.  2020.  Cedera  pada  Ekspor Produk  Perikanan  Indonesia  ke  AS
Tahun 2020. https://kumparan.com/akuas08/ceder a-pada-ekspor-produk-perikanan- indonesia-ke-as-tahun-2020- 1usY51CtQP3/3
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2018.
Pusat  Data  Statistik  dan  Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Kementerian  Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Lay  K.  2012.  Seafood  Ecolabels:  for  Whom and  to  What  Purpose?. Dalhousie Journal od Interdiciplinary Management. 8(1): 3-15. Linarwati  M,  Fathoni  A,  Minarsih  MM.  2016. Studi Deskriptif Pelatihan dan
Pengembangan Sumberdaya
Manusia  serta  Penggunaan  Metode Behavioral  Event  Interview  dalam Merekrut  Karyawan  Baru  di  Bank Mega  Cabang  Kudus. Journal  of Management . 2(2): 1-8.
Marine  Stewardship  Council.  2016.  Global
Impacts Report 2016. https://www.msc.org/docs/default- source/default-document-
library/what-we-are-doing/global-
impact-reports/global-impacts-report- msc-interactive-2016.pdf?
Martí  L,  Puertas  R,  García  L.  2014.  The
Importance of the
Logistics Performance  Index  in  International Trade. Apllied  Economics .  46(24): 2982-2992.
Masengi  S,  Sipahutar  YH,  Sitorus  AC.  2018.
Penerapan Sistem Keterlusuran ( Traceability )  pada  Produk  Udang Vanamei  Breaded  Beku  ( Frozen Breaded  Shrimp )  di  PT.  Red  Ribbon
Jakarta. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan. 1(1): 46-54.
Namdar J, Li X, Sawhney R, Pradhan N. 2017. Supply  Chain  Resilience  for  Single and Multiple Sourcing in the Presence of  Disruption  Risks. International Journal  of  Production  Research . 7(14): 2339-2360.
Nicolae  CG,  Moga  LM,  Bahaciu  GV,  Marin MP. 2017. Traceability System
Structure  Design  for  Fish  and  Fish Products  Based  on Suplly  chain Actors  Needs. Scientific  Papers- Series D-Animal Science. 60(6): 353 – 358.
Olsen  P,  Borit  M.  2013.  How  to  Define Traceability. Trends  in  Food  Science
&  Technology .  29:142-150.  doi: 10.1016/j.tifs.2012.10.003.
Putra  IGSE.  2020.  Rancang  Bangun  Sistem Telusur Produk Perikanan Berdasarkan Lokasi Pendaratan Kapal. Conference  on  Information Technology and Electrical Engineering (CITEE).  6(8):  2085- 6350. Putra  IGSE,  Labasaryani  NLP.  2020.  Sistem Telusur Produk Perikanan Berdasarkan Lokasi Pendaratan Kapal  Menggunakan QR  Code . Journal  of  Information  Technology and  Computer  Science. 5(3):  145- 154.
Putritamara  JA,  Yuniarti  R,  Kusumastuti  AE.
2021.  Traceability  Model  System  as Originality  Assurance  Method  for Honey Product, Indonesia. Journal of Social Studies. 17(2): 221-240
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan.
2021.  Sistem  Ketertelusuran  dan Logistik Ikan
Nasional.
https://kkp.go.id/an- component/media/upload-gambar- pendukung
Phillips J, Pincus M, Rego SO. 2013. Earnings Management  New  Evidence  Based on  Deferred  Tax  Expense. The Accounting Review . 78(2): 491-521.
Prasatia  PD,  Faiqoh  E,  Siladharma  IGB, Pratiwi  MA.  2020.  Analisis  Sistem Traceability Produk Tuna Ditinjau dari Aspek Suplly  chain PT  Hartindo Makmur. Journal  of  Marine  and Aquatic Sciences. 6(2): 258-269.
Pratiwi  TD,  Wiryawan  B,  Nurani  TW.  2021. Implementasi Traceability Tuna  di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam  Zachman  Jakarta. Marine Fisheries . 12(1): 23-34. Rahayu  WP,  Wibisono  W.  2016.  Penerapan Good Logistic Practices untuk Produk Perikanan. Jurnal
Manajemen Transportasi  &  Logistik .  3(2):  129- 147.
Rahmawaty L, Rahayu WP, Kusumaningrum HD.  2014.  Pengembangan  Strategi Keamanan  Produk  Perikanan  untuk Ekspor  ke  Amerika  Serikat. Jurnal
Standardisasi . 16(2): 95-102.
Ramirez MP, Cota SEL, Lasta M. 2012a. Msc
Certification in Argentina: Stakeholders “Perception and Lesson
Learned. Journal  of  Marine  Policy . 36(5): 1182-1187.
Ramirez MP, Phillips B, Belda DL, Cota SEL.
2012b. Perspectives for Implementing Fisheries  Certification  in  Developing Countries. Journal  Marine  Policy. 36(1): 297-302.
Rizkina FD, Hadi DK, Setiawan AP, Assadam A,  Nalawati  AN.  2022.  Rancang
Koneknitivitas Data
Traceability
Pasokan Jeruk Siam ( Citrus nobilis ) di Jawa Timur, Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks. 7(2): 119-127.
Riyadi  H,  Putut,  Bambang  N,  Azis,  Agustini, Winarni  T.  2007.  Analisis  Kebijakan Keamanan  Produk  Pangan  Hasil Perikanan  di  Pantura  Jawa  Tengah dan D.I.Y. Jurnal Pasir Laut . 2(2): 30- 39.
Resnia  R,  Wicaksena  B,  Salim  Z.  2015. Kesesuaian  SNI  dengan  Standar
Internasional  dan  Standar  Mitra Dagang pada Produk Ekspor Perikanan Tuna dan Cakalang. Jurnal Standardisasi. 17(2): 87-98.
Sainsbury  K.  2010. Review  of  Ecolabelling Schemes  for  Fish  and  Fisheries Products  from  Capture  Fisheries .
Roma (Itali): FAO
Samiaji  J.  2020.  Komoditas  Perikanan  Laut Ekonomis  Penting.  Buku  Ajar  Mata Kuliah  Komoditas  Ekonomis  Laut Penting. Bagian C: Ikan Pelagis Besar Laut  Besar.  STPK  Matauli.  Pandan
Tapanuli Tengah.
Siahaan  NHT.  2009. Hukum  Lingkungan .
Jakarta: Pancuran Alam
Suminto.  2011.  Kajian  Penerapan  Ekolabel Produk di Indonesia. Badan Standarisasi Nasional. Jurnal Standarisasi . 13(3): 201-206. Soedrijanto  A,  Mas’ud  F,  Mauladi  KF, Prihartini ES. 2019. Strategi Implementasi Sistem Informasi Ketertelusuran    ISO    8402    pada
Rantai    Pemasaran  Ikan    Bandeng ( Chanos    chanos ,    Forskal). Jurnal Agribisnis Perikanan . 12(2): 266-271.
Soedrijanto  A,  Istiqomah  T,  Soeprijadi  L.
2021. Implementasi Konektivitas Data Upstream Menuju Downstream Traceability Bisnis  Perikanan  di
Indonesia. Journal  of  Fisheries  and Marine Science. 5(1): 1-15.
Sholeh  K.  2018.  Kinerja  Ekspor  Produk Perikanan  Indonesia  Tahun  2018. Jakarta (ID): Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tompodung  E,  Worang  FG,  Roring  F.  2016. Analisis  Rantai  Pasok  ( Suplly  chain ) Ikan Mujair di Kecamatan Eris Kabupaten  Minahasa. Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi . 4(4): 279-290.