Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PENANGANAN PERKARA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : adityawarman@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Di dalam Hukum Pidana Internasional bisa di lihat dari aspek internasional yang telah ditetapkan sebagai ketentuan di dalam hukum pidana nasional. Menurut Rolling (1979: 169),  adanya  perbedaan  antara  hukum  pidana  nasional  dengan  hukum  pidana internasional,  beliau  membedakan  antara  kedua  pengertian  tersebut  dengan  sebutan supranational  criminal  law.  Kemudian  Hukum  Pidana  Nasional  adalah  hukum  yang berkembang  cepat  dalam  tata  cara  peraturan  perundang-undangan  nasional  dan  di dasarkan sumber hukum nasional. Maka dari itu, dapat di putuskan bahwa hukum pidana nasional  akan  diterapkan  pada  tindak  kejahatan  yang  nyata  dilakukan  jika  terdapat unsur-unsur internasional yang terkait di dalamnya.
Kata Kunci : internasional, hukum, pidana

## ABSTRACT
International criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law.  according  to  the  opinion  of  Rolling  (1979:  169),  there  is  a  difference  between national criminal law and international criminal law, he also distinguishes between the two meanings with the term supranational criminal law. National criminal law is the law  which  has  developed  within  the  national  legal  order  and  which  is  founded  on  a national  souce  of  law.  International  criminal  law  is  the  law  which  determines  what national  criminal  law  will  apply  to  offences  actually  committed  if  they  contain  an international  element.  Supranational  criminal  law  is  the  criminal  law  of  the  greater community which comprises States and peoples-means the criminal law standards that have been developed in that greater community.

## Keywords : International, law, criminal

## PENDAHULUAN
Keberadaan  hukum  pidana  internasional  tidak  dapat  dipisahkan  terkait  keberadaan  tindak kejahatan  internasional  sebagai  unsur  dari  hukum  pidana  internasional.  Keberadaan  tindak kejahatan internasional didasarkan dari kebiasaan yang terjadi saat praktek hukum internasional. Tindak kejahatan perang merupakan bentuk  tindak kejahatan internasional tertua di  dunia  yang didasarkan  dari  hukum  kebiasaan  internasional.  Hukum  Pidana  Internasional  adalah  kelompok hukum  Internasional  yang  disusun  sebagai  larangan  tegas  tindak  pidana  internasional  dan dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian juga hukum ini  mengatur proses peradilan internasional  sebagai  penuntutan  dan  mengadili  para  korban  yang  dituduh  melakukan  tindak kejahatan tersebut.  Hal  inilah  yang nantinya sebagai  sebuah teori  mendasar untuk  menganalisis
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
lebih lanjut tindak pidana internasional. Untuk menganalisis lebih dalam tentu saja harus tahu lebih dulu apa yang menjadi sebuah objek dari pembelajaran Hukum Pidana Internasional ini. Tindak pidana internasional, dilihat dari prasyarat sebuah tindak pidana masuk beberapa kategori seperti ciri-ciri tindak pidana internasional dan jenis-jenis tindak pidana internasional tersebut. untuk itu tindak pidana internasional juga harus ditelaah sejauh mana peranan International Criminal Court (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional, hal ini harus dapat diketahui tentang apa dan keberadaan International Criminal Court (ICC), meliputi apa saja yuridiksinya, dan menjelaskan prinsip-prinsip  dari  ICC.  Prosedur  penegakan  hukum  pidana  internasional  termasuk  masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana  internasional.  Instrumen  penegakan  hukum  pidana  internasional  perkembangan  masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian, Asas-asas dan Persyaratan Hukum Pidana Internasional
Pada umumnya dinyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional didasarkan dari dua bidang hukum  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya,  yakni  di  satu  pihak  disebut  sebagai  bidang  Hukum Internasional yang dimana mengatur mengenai beberapa masalah yang terkait dengan pembahasan pidana  dan  di  pihak  selanjutnya  disebut  sebagai  bidang  dalam  Hukum  Pidana  Nasional  yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Maka dari itu, asas-asas hukumnya tentunya bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal. Antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana  Internasional itu sebenarnya bersifat  komplementer  antara satu  sama lain, sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum itu dapat dibedakan satu sama lain. Patut untuk dinyatakan  bahwa  saat  ini  keberadaan  dari  Hukum  Pidana  Internasional  itu  sudah  bisa  mengatasi berbagai macam kekurangan dari Hukum Pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara merdeka dan berdaulat yang secara khusus ditaksir untuk menghadapi berbagai macam tindak pidana yang  bersifat  lintas  batas  wilayah  teritorial  satu  negara  dengan  negara  lainnya  atau  bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak saat ini.
Dalam  hukum  pidana  internasional  memiliki  asas  yang  dijalankan  namun  berbeda  dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan yang  bersubtansi.  Asas-asas  hukum  itu  pada  umumnya  merupakan  biasa  dalam  KUHP  masing- masing.  Untuk  mencerna  lebih  dalam  mengenai  asas-asas  hukum  pidana  internasional  baik  itu bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum nasional negara. Maka dari itu itu, selain bersumber  dari  asas-asas  hukum  internasional,  asas-asas  dalam  hukum  pidana  internasional  juga berasal dari asas- asas hukum pidana nasional. Asas Hukum Pidana Internasional yang berdasarkan dari  Hukum  Nasional  Asas  hukum  pidana  internasional  yang  bersumber  dari  hukum  internasional secara  titik  besar  dibedakan  ke  dalam  asas  umum  dan  asas  khusus.  Adapun  asas  hukum  pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang sifatnya umum adalah:
1. Asas Pacta  Sunt  Servanda , berarti bahwa perjanjian  yang dibentuk untuk mengikat para  pihak,  ibarat  undang  -  undang.  Jika  dikaitkan  dengan  sumber  hukum  pidana internasional,  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian  internasional  menempati  urutan teratas dalam hirarki sumber hukum pidana internasional.
2. Asas itikad baik atau good faith atau geode trouw , Asas ini adalah salah satu sebuah prinsip  yang  fundamental  di  dalam  hukum  internasional  yang  menyatakan  bahwa semua  kewajiban  yang  dilaksanakan  oleh  hukum  internasional  harus  dilakukan dengan penuh tanggungjawab.
3. Asas civitas maxima , Asas ini diartikan bahwa ada suatu sistem hukum universal yang diyakini oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.
4. Asas  timbal  balik  atau  asas  resiprokal,  asas  ini  berarti  bahwa  bila  suatu  negara memerlukan  suatu  perlakuan  yang  baik  dari  negara  lain,  maka  negara  yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bersangkutan itu harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara lain. Sedangkan  asas  hukum  pidana  internasional  yang  berasal  dari  hukum  internasional  yang khusus sifatnya adalah:
1. Aut  dedere  aut  punere ,  asas  ini  berarti  bahwa  pelaku  tindak  pidana  internasional diadili menurut hukum ditempat pelaku melakukan kejahatan. Maka dari itu, pelaku tindak pidana internasional diadili sesuai dengan locus delicti.
2. Aut dedere aut judicare , maksud dari asa ini bahwa setiap negara memiliki hak untuk menuntut  dan  mengadili  pelaku  tindak  pidana  internasional  serta  berkewajiban melaksanakan  kerjasama  dengan  negara  lain  dalam  rangka  menuntut,  menahan  dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.
3. Par  in  parem  in  hebet  imperium asas  ini  berarti  bahwa  kepala  negara  tidak  bisa dihukum  dengan  menggunakan  hukum  negara  selain  negara  itu  sendiri.  Asas  ini merupakan  hak  kekebalan  dari  seorang  kepala  negara  asing  dalam  hubungan internasional.
Selanjutnya ada asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional antara lain:
1. Asas Legalitas, berarti bahwa tidak ada yang bisa dipidana berdasarkan hukum yang sudah  ditetapkan  dan  diundangkan  sebelum  delik  itu  digunakan  secara  legal.  Asas legalitas ini selanjutnya sudah tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.
2. Asas Territorial, asas ini dimaksudkan bahwa perundang-undangan hukum pidana di suatu negara berlaku untuk semua orang yang melancarkan perbuatan pidana di negara itu baik dari warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.
3. Asas  Ne  Bis  In  Idem atau principle  of  double  jeopardy asas  ini  menyatakan  bahwa seseorang tidak bisa dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.
4. Asas-asas  Ekstradisi  Dalam  penegakan  hukum  pidana  internasional,  tidak  sering pelaku  kejahatan  yang  akan  diproses,  diadili,  atau  dieksekusi  tidak  ada  di  wilayah negara yang akan melakukan proses itu, namun berada di wilayah negara lain. Jika hal itu  terjadi  maka  ektradisi  tidak  bisa  dihindari.  Ekstradisi  dimaksudukan  sebagai penyerahan seseorang terpidana oleh negara ditempat orang tersebut  berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Namun jika ektradisi internasional merupakan permintaan pemerintah  suatu  negara  terhadap  negara  lain.  Ketentuan  perihal  ekstradisi  pada umumnya  telah  diatur  dalam  undang-undang  di  setiap  negara.  Undang-undang  itu kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.
Dalam tindak pidana internasional ada persyaratan yang telah ditetapkan dan harus memenuhi persyaratan tersebut agar bisa di kategorikan menjadi kasus tindak pidana internasional. Persyaratan tersebut meliputi:
1. Memiliki  unsur  internasional,  hal  ini  diartikan  bahwa  dengan  memiliki  unsur internasional kejahatan yang dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung yang  menyangkut  perdamaian  dan  keamanan  umat  manusia  secara  keseluruhan merupakan tindak pidana internasional. Selain itu pula kejahatan tersebut telah diakui sebagai tindakan yang mengancam dan melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.
2. Memilki unsur transnasional, hal ini berarti bahwa dengan menunjukkan tindak pidana tersebut  dapat  mempengaruhi  keselamatan  umum  dan  kepentingan  perekonomian lebih dari suatu negara. Dengan melakukan tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, hal itu juga terkait dengan melibatkan dan mengakibatkan kepada  warganegara  lebih  dari  satu  negara  dan  menggunakan  sarana  dan  prasarana
bersifat lintas negara.
3. Memiliki unsur keharusan. Unsur ini berarti bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan  hukum  pidana  internasional,  dibutuhkan  kerjasama  internasional. Kerjasama itu disebabkan adanya kejahatan yang sudah menjadi dilicto jus gentium yang sudah menjadi perhatian lebih dari satu negara, bahkan diseluruh orang-orang di dunia. Maka dari itu, dengan adanya kejahatan tersebut semua negara mempunyai hak dan kewajiban menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana tersebut.

## 2. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court /ICC)
Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi hukum pidana internasional merupakan suatu Badan Peradilan permanen  yang dibentuk oleh PBB.  Mahkamah Pidana  Internasional  adalahsalah satu  instrumen  PBB  untuk  menuntut  dan  mengadili  para  pelaku  tindak  pidana  internasional  atau kejahatan internasional.  Mahkamah Pidana  Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun  1998  ( Statute  of  Rome  1998 )  yang  merupakan  hasil  dari  konferensi  diplomatik  yang  masih berproses  di  Roma  pada  15  –  17  Juli  1998.  Dalam  konferensi  itu  telah  dihadiri  dari  perwakilan masing-masing  negara  anggota  PBB  di  dunia  ataupun  utusan  dari  organisasi  pemerintah  dan organisasi non pemerintah. Setelah diatur di Statuta Roma tahun 1998 dan mulai digunakan ketentuan didalamnya,  Mahkamah  Pidana  Internasional  secara  sah  berdiri  sebagai  satu  badan  peradilan internasional  yang  mempunyai  sifat  permanen  (tetap)  dengan  mempunyai  tugas,  fungsi  serta kewenangan yang diperolehnya.
Mahkamah  Pidana  Internasional  ( International  Criminal  Court )  berada  di  Den  Haag, Belanda.  Mahkamah  ini  juga  mempunyai  karakter  hukum  internasional  ( International  legal personality ),  dengan  maksud  bahwa  Mahkamah  Pidana  Internasional  sebagai  subjek  hukum internasional yang memiliki kemampuan yang diperolehnya, serta terdapat hak dan kewajiban yang didasarkan hukum internasional. Selain mempunyai karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional  juga  mempunyai  karakter  hukum  nasional  ( National  Legal  Personality ),  yang  juga dapat diartikan sebagai subjek hukum nasional untuk negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta ( Pasal 4 ayat 2. Statuta Roma tahun 1998 ). Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan  PBB  memiliki  kedudukan,  karena  terbentuknya  mahkamah  ini  tidak  dapat  terlepas  dari prakarsa PBB melalui majelis umum dengan peran yang dimiliki oleh Komisi Hukum Internasional. Mahkamah ini tidak berkedudukan di bawah atau sebagai bagian dari PBB, sehingga bisa dikatakan bahwa mahkamah berkedudukan di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Hal ini didasarkan dengan perjanjian antara mahkamah dan PBB yang telah tertuang pada Pasal 2 Statuta Roma tahun 1998.
Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  mempunyai  22  Yuridiksi  yang  dimana  hal tersebut  merupakan  kewenangan  dalam  bertindak  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  mengenai tugas,  fungsi  dan  tujuannya.  Seperti  yurisdiksi-yurisdiksi  badan  peradilan  yang  lain,  misalnya: Mahkamah  Nuremberg  1945,  Mahkamah  Tokyo  1946,  Mahkamah  Bekas  Yugoslavia  1993,  dan Mahkamah Rwanda 1994, keberadaannya. Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court ) juga memiliki  yurisdiksi,  yang di antaranya  yaitu  yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  territorial, yurisdiksi  temporal,  serta  yurisdiksi  kriminal.  Berikut  penjelasan-penjelasan  terkait  yurisdiksi tersebut.
1) Yurisdiksi  Personal  Adalah  sebuah  kewenangan  yang  diperoleh  mahkamah  untuk mengadili  para  pelaku  tindak  pidana  berupa  individu-  individu  yang  harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana sudah ditentukan didalam Statuta Roma tahun 1998 pada pasal 25 ayat 1, maka dari itu dalam hal ini, negara  bukan  hanya  yurisdiksi  personal  bagi  mahkamah  ataupun  subjek  hukum internasional lainnya melainkan individu. Dalam yurisdiksi personal mahkamah ada
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sesuatu  hal  yang  khusus,  yaitu  mengenai  tindak  pidana  internasional  yang  usianya kurang dari 18 tahun, mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya dalam persidangan  mahkamah,  maka  dari  itu  dapat  memohon  pertanggungjawabannya didasarkan atas hukum nasional negara yang bersangkutan hal ini tertuang pada pasal 26, Statuta Roma tahun 1998.
2) Yurisdiksi  Territorial  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  mahkamah  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai  badan  peradilan  internasional  didasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan tindak pidana internasional itu terjadi. Pada umumnya  yurisdiksi  ini  hanya  berlaku  di  wilayah  negara  peserta  didalam  Statuta Roma tahun 1998 yang jika terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Namun, dalam  hubungan  terhadap  negara-negara  yang  menolak,  mahkamah  tidak  dapat menerapkan  yuridiksinya  kepada  tindak  pidana  yang  terjadi  di  wilayah  negara  itu. Oleh  karena  itu  para  pelaku  tindak  pidana  berda  di  luar  jangkauan  yurisdiksi mahkamah juga tidak memperoleh imunitas dari mahkamah.
3) Yurisdiksi Temporal merupakan sebuah kewenangan  yang dimiliki oleh mahkamah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998 yang  menyatakan:  “mahkamah  hanya  memiliki  yurisdiksi  atas  kejahatan  yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana  internasional,  yaitu  ( asas  non  retroaktif  non-retroactive )”,  hal  tersebut didasarkan  pada  Pasal  24  ayat  (1)  Statuta  Roma  tahun  1998.  Mengenai  yurisdiksi tersebut,  bahwa  tidak  bisa  memperlakukan  asas  daluarsa  ( lapse  of  time )  dalam keempat  jenis  kejahatan  yang  patuh  pada  yurisdiksi  sebagaimana  telah  tercantum didalam Statuta Roma tahun 1998, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  agresi.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan Pasal 29 Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi: “tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut.”
4) Yurisdiksi  Kriminal  merupakan  yurisdiksi  yang  diperoleh  mahkamah  dalam menjalankan  tugas  untuk  mengadili  tindak  pidana  internasional  yang  dikategorikan dalam  Statuta  Roma  tahun  1998.  Dalam  yurisdiksi  ini  mahkamah  telah  mengatur dalam  Pasal  5  Statuta  Roma  tahun  1998  yang  menyatakan  bahwa  kejahatan  dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain:
1. Kejahatan genosida (the crime of genocide )
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against humanity )
3. Kejahatan perang ( war crimes )
4. Kejahatan agresi ( the crimes of aggression )
Dari masing - masing jenis tindak pidana internasional tersebut, didalam Statuta juga sudah menjelaskan secara lengkap mengenai definisi kejahatan yang dimaksud, seperti halnya dalam Pasal 9 Statuta Roma tahun 1998, menyatakan tentang dibutuhkanya rumusan secara lebih rinci mengenai unsur  masing-masing  kejahatan  ( elements  of  crimes )  didalam  membantu  untuk  menerapkan ketentuan  yang  terkandung  dalam  pasal  yang  menunjukkan  jenis  tindak  pidana  yang  dimaksud didalam Statuta Roma tahun 1998.
3. Penanganan  International  Criminal  Court  (ICC)  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Internasional
Untuk  mengadili  sebuah  perkara  yang  bersifat  internasional,  International  Criminal  Court (ICC) mempunyai wewenangnya sendiri dengan tidak mengabaikan adanya sebuah Pengadilan suatu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Negara.  Sebelum  memutuskan  suatu  kasus  kejahatan  internasional,  International  Criminal  Court memberikan kasus terhadap Negara yang ingin mengadili kasus itu. Jika sudah ada suatu Negara yang yakin  untuk  memeriksa  dan  mengadili  kasus  itu,  maka  International  Criminal  Court  memberikan wewenang  sepenuhnya  terhadap  Pengadilan  suatu  Negara  tersebut.  Hal  ini  menyatakan  bahwa International Criminal Court merupakan penyambung suara dari pengadilan nasional, oleh karena itu International Criminal Court tidak mempunyai hak untuk ikut campur ketika menangani kasus tindak pidana internasional di negara itu. Namun, apabila sebuah negara itu dalam mengemban kasus tindak pidana internasional sedang mengalami unable (ketidak- mampuan) dan unwilling (ketidak- mauan),  maka International  Criminal  Court berhak  untuk  mengadili  sebuah  kasus  tindak  pidana internasional  itu  dan  kemudian  di  proses menurut  konteks  internasional  sesuai  dengan  prinsip International Criminal Court yang bersifat komplementer, yakni International Criminal Court hanya pelengkap jika pengadilan nasional memperlihatkan ketidak-mauan (unwilling) atau ketidakmampuan (unable) untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional.
International Criminal Court merupakan pengadilan pidana internasional tetap yang pertama kali  didirikan  dan  mempunyai  kewenangan  melakukan  penyelidikan,  mengadili  dan  memberikan hukuman setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional yang dikategorikan serius yang biasanya  dijadikan  sebuah  perhatian  masyarakat  internasional.  Hal  ini  menjadikan International Criminal  Court sebagai  peradilan  internasional  yang  sangat  diperlukan  dan  sangat  penting  untuk kelangsungan masyarakat internasional dalam menangani tindak pidana internasional yang ada pada saat  ini.  Dengan  demekian,  kedudukan  dari  International  Criminal  Court  sebagai  sebuah  lembaga peradilan internasional  yang sangat  diperlukan dalam menangani  permasalahan internasional  yang dimana hampir sama seperti lembaga ICJ ( International Criminal of Justice ) ketika menangani suatu permasalahan-permasalahan antara kedua negara di dunia internasional.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  diambil  benang  merahnya  yaitu  pada  umumnya  dapat dinyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan  lainnya,  yakni  di  satu  pihak  disebut  sebagai  bidang  Hukum  Internasional  yang  dimana mengatur  mengenai  beberapa  masalah  yang  terkait  dengan  pembahasan  pidana  dan  di  pihak selanjutnya  disebut  sebagai  bidang  dalam  Hukum  Pidana  Nasional  yang  mengandung  dimensi- dimensi internasional. Maka dari itu, asas- asas hukumnya tentunya bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal. Dalam hukum pidana internasional memiliki asas yang dijalankan namun berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum  pidana  dituangkan  dalam  peraturan  yang  bersubtansi.  Asas-asas  hukum  itu  pada  umumnya merupakan  biasa  dalam  KUHP  masing-masing.  Untuk  mencerna  lebih  dalam  mengenai  asas-asas hukum pidana internasional baik itu bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum nasional negara. Maka dari itu itu, selain bersumber dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana  internasional  juga  berasal  dari  asas-asas  hukum  pidana  nasional.  Asas  Hukum  Pidana Internasional  yang  berdasarkan  dari  Hukum  Nasional  Asas  hukum  pidana  internasional  yang bersumber dari hukum internasional secara titik besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus.
Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi hukum pidana internasional merupakan suatu Badan Peradilan permanen yang dibentuk oleh PBB. Mahkamah Pidana Internasional adalahsalah satu instrumen PBB untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court ) berada di Den Haag, Belanda.  Mahkamah  ini  juga  mempunyai  karakter  hukum  internasional  (International  legal personality),  dengan  maksud  bahwa  Mahkamah  Pidana  Internasional  sebagai  subjek  hukum internasional yang memiliki kemampuan yang diperolehnya, serta terdapat hak dan kewajiban yang didasarkan hukum internasional. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mempunyai 22 Yuridiksi yang  dimana  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  dalam  bertindak  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. International Criminal Court merupakan pengadilan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pidana  internasional  tetap  yang  pertama  kali  didirikan  dan  mempunyai  kewenangan  melakukan penyelidikan,  mengadili  dan  memberikan  hukuman  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana internasional  yang  dikategorikan  serius  yang  biasanya  dijadikan  sebuah  perhatian  masyarakat internasional

## SARAN
Saya menyadari bahwa artikel ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca memahami dan mencerna materi yang ada pada artikel ini. Namun “Tak ada gading yang tak retak”, artikel saya masih jauh dari kata sempurna. Saya akan  memperbaiki  artikel  ini  dengan  tetap  berpedoman  kepada  banyak  sumber  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan artikel saya kedepannya. Saya ucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew Karst Steven  Hutabarat,  Peranan Hukum  Internasional  Dalam  Kasus  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan  Oleh  International  Criminal  Court  (ICC),  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara, 2020
Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan
Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hal.44
Fitria Hudaningrum, Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Dan Itikad Baik, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020
Statuta Roma 1998 (Rome Statue Of The International Criminal Court 1998) Konvensi Wina
1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 1961