## WRA
Wahana Riset Akuntansi Vol. 7, No 2, Oktober 2019, Hal 1551-1566 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive
Anteseden Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)
Reky Candra Wirawan 1 , Nur Laila Yuliani 2 , Anissa Hakim Purwantini 3
1 Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, email: nurlailay.feb@ummgl.ac.id
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, email: anissa.hakim@ummgl.ac.id
Abstract: This study aims to empirically tested factors that affect transparency on financial statements namely presentation of financial statements, qualitative characteristics, accessibility, internal control, external pressure, management commitment, and human resources for finance in the local government organization of Magelang City. The population in this study were all  employees  in  the  local  government  organization  of  Magelang  City  with  purposive  sampling  technique  as  many  as  109 respondents.  Data  analysis  techniques  are  multiple  regression  analysis  and  hypothesis  testing.  R 2 test  results  show  the amount of adjusted R 2 value of 0.730 (73%). The results of the study found that qualitative characteristics, accessibility, and external  pressures  had  a  positive  effect  on  the  transparency  of  financial  statements.  While  the  presentation  of  financial statements,  internal  control,  human  resources,  and  management  commitment  does  not  affect  the  transparency  of  local government financial reports.
Keywords: Transparency, financial reports, local government
How to cite (APA 6 th style)
Wirawan, R.C; Yuliani, N.L; Purwantini, A.H. (2019). Anteseden Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang. Wahana Riset Akuntansi , 7(2), 1551-1566.

## 1. PENDAHULUAN
Era  pemerintahan  pada  saat  ini  sudah sejak lama menerapkan sistem otonomi daerah. Sistem  otonomi  daerah  dapat  menciptakan suatu keefisienan dan keefektifitasan pengelolalan  sumber  daya  yang  dimiliki  suatu daerah,  meningkatkan  kualitas  pelayanan umum masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan (Mardiasmo,  2002).  Tidak  lepas  dari  otonomi daerah,  tindakan  korupsi  justru  masih  marak terjadi di Indonesia.
Data Indonesian  Corruption  Watch
(ICW) menunujukkan  adanya  482  kasus korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun 2016  (Kompas.com).  Hasil  studi  Chetwynd, et.al (2003) "Corruption  and  Poverty:  A Review  of  Recent  Literature" mengungkapkan bahwa  korupsi  memiliki  konsekuensi  secara langsung  yang  memengaruhi  tata  kelola pemerintahan  dan  juga  perekonomian  suatu negara.  Meningkatnya  korupsi  pada  suatu negara  dapat  menurunkan  investasi  terhadap sektor  perekonomian,  menciptakan  distorsi pasar, dan merusak persaingan.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  14 Pasal  7  Tahun  2008  tentang  keterbukaan informasi  publik,  mengatur  bagaimana  badan publik harus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan kata lain yaitu transparansi publik. Pada pasal 7 ayat (1) dan  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  (1)  Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau  menerbitkan  informasi  publik  yang berada  di  bawah  kewenangannya  kepada pemohon  informasi  publik,  selain  informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, (2) badan  publik  wajib  menyediakan  Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Transparansi  yang  telah  dilaksanakan Pemerintah  Kota  Magelang  dapat  dilihat  dari hasil  laporan  audit  BPK  RI  salah  satunya. Dalam  kurun  waktu  lima  tahun  dari  tahun 2012,  pada  tahun  2016  Pemerintah  Kota Magelang  akhirnya  telah  berhasil  memeroleh kembali  hasil  audit  keuangan  yang  baik menurut auditor BPK. Menurut informasi yang disampaikan  pada website milik  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Kota Magelang, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa  Pengecualian”  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  Tahun
Anggaran  2016.  Untuk  tahun  2012  hingga tahun  2015  Pemerintah  Kota  Magelang memperoleh  hasil  audit  Wajar  Dengan Pengecualian  atau WDP, informasi  ini diperoleh  dari  Ihktisar  Hasil  Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017 BPK RI.
Atas diraihnya opini tersebut Pemerintah Kota  Magelang  meyakini  akan  memeroleh dana  segar  sebesar  Rp  5  miliar  sebagai insentif. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga  memeroleh  2  kategori  penghargaan  dari Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Gadjah  Mada,  yaitu  penghargaan  untuk kategori  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Terbaik  Regional  Jawa  dan  Kondisi Keuangan Daerah Terbaik Regional Jawa pada tahun  2017.  Namun,  lain  halnya  dengan  hasil audit yang diberikan oleh BPK RI.
Transparansi laporan keuangan Pemerintah  Daerah  di  Kota  Magelang  dirasa masih  belum  dilakukan  secara  maksimal. Seperti  yang  terjadi  saat  ini  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  masih cukup  susah  untuk  diakses  secara online oleh masyarakat.    Sehingga  ini  menjadikan  suatu kekurangan,  karena  pada  era  masa  kini kecanggihan  teknologi  informasi  seharunya sudah dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan  informasi  keuangan  kepada publik.  Hal  ini  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  daerah  untuk menyampaikan informasi  keuangan  kepada  publik,  karena tujuan dibuatnya laporan keuangan tidak hanya untuk  kepentingan  pemerintah  pusat  dan  para pemangku  kepentingan saja, tetapi masyarakat juga  membutuhkannya.  Serta  memiliki  hak untuk mengetahui.
Penelitian  terdahulu  terkait  transparansi laporan keuangan telah banyak dilakukan akan tetapi beberapa hasil penelitian tersebut belum menunjukkan  hasil  yang  konsisten.  Penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  Fardian  (2014)  di SKPD  Pemerintah  Kota  Padang,  memeroleh hasil  bahwa  faktor  politik,  ketidakpastian lingkungan,  dan  kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan.  Sama  halnya  dengan  penelitian Masruroh & Praptyo (2015) yang dilakukan di SKPD  Pemerintah  Kota  Mojokerto.  Penelitian tersebut memeroleh kesimpulan bahwa tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan, komitmen  manajemen  dan  kapasitas  sumber daya berpengaruh positif terhadap transparansi laporan  keuangan.  Berbeda  dengan  penelitian
Purnamasari  dan  Handayani  (2015)  yang dilakukan  di  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Situbondo,  yang  memeroleh  hasil  bahwa sumber daya manusia dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Amelia AS (2015) yang melakukan penelitian di SKPD Kota Pekanbaru, memeroleh hasil bahwa
pengendalian  internal,  akuntabilitas,  tekanan eksternal, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi.
Penelitian  Apriliani,  dkk.  (2015)  di SKPD  Kabupaten  Klungkung,  memeroleh hasil  bahwa  penyajian  laporan  keuangan, karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah  baik  secara  parsial dan  simultan.  Sama halnya  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andriyani  (2016)  di  SKPD  Kabupaten Pelalawan , yang memeroleh  hasil  bahwa tekanan eksternal, komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap transparansi  pelaporan  keuangan,  sedangkan ketidakpastian  lingkungan  tidak  berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017) di  SKPD  Kabupaten  Magelang,  memperoleh hasil  bahwa  karakteristik  kualitatif  dan pengendalian  internal  berpengaruh  positif. Sedangkan  aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan  tidak  berpengaruh  positif.  Hasil penelitian  tersebut  berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Apriliani  (2015)  dan Andriyani (2016).
Penelitian ini merupakan pengembangan dari  hasil  penelitian  Yuliani  (2017)  dengan persamaan penelitian menguji kembali variabel pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal atau dapat dikatakan dari sisi  laporan  keuangannya.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnnya yaitu pertama , menambahkan variabel sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan komitmen  manajemen  yang  merupakan  hasil penelitian Purnamasari dan Handayani (2015). Alasan  ditambahkannya  variabel  sumber  daya manusia  adalah  karena  para  pegawai  OPD  di Kota  Magelang  dituntut  untuk  memiliki skill dalam  mengolah  pelaporan  keuangan  berbasis teknologi informasi.
Mulai  tahun  2016  Pemerintah  Kota Magelang  melakukan  terobosan  pengalihan
sistem pelaporan keuangan dari sistem manual ke  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk merealisasikan  keterbukaan  informasi  yang lebih  baik.  Aspek-aspek  yang  diharapkan terealisasi  melalui  pemaanfaatan  teknologi tersebut  di  antaranya  adalah e-budgeting khusus, e-planning , dan e-reporting (jogja.tribunnews.com). Terobosan ini tentunya  menuntut  para  pegawai  di  dalam instansi  terkait  untuk  mampu  melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi tersebut.
Variabel  tekanan  eksternal  ditambahkan karena suatu tekanan eksternal dapat menyebabkan anggota organisasi atau pegawai melaksanakan  proses  kegiatan  operasional dengan  semestinya,  salah  satu  hal  yang menjadi  aspek  tekanan  eksternal  adalah peraturan perundang-undangan dari pemerintah  pusat.  Ketika  para  pegawai melaksanakan  kegiatan  yang  berhubungan dengan  keuangan  daerah  maka  harus  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  mematuhinya  agar  tujuan pemerintah  pusat  dapat  tercapai.  Variabel komitmen  manajemen  ditambahkan  dengan alasan  bahwa  suatu  komitmen  manajemen yang  kuat  sangat  dibutuhkan  organisasi  agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan  yang  lebih  baik  atas  informasi kinerja yang dihasilkan. Komitmen manajemen dapat  dicontohkan  seperti  seberapa  patuh pegawai  dalam  organisasi  tersebut  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau  seberapa  tinggi  komimten  pegawai  untuk menjunjung  transparansi  dalam  pelaporan keuangan di pemerintah daerah.
Kedua , objek penelitian dilaksanakan di OPD  Pemerintah  Kota  Magelang.  Alasan memilih  OPD  Pemerintah  Kota  Magelang karena  pada  tahun  2017,  Pemerintah  Kota Magelang  memeroleh  hasil  audit  WTP  (wajar tanpa  pengecualian)  atas  Laporan  Keuangan
Tahun Anggaran 2016
(www.magelangkota.go.id). Sehingga atas perolehan  opini  WTP  tersebut  tarnsparansi Pemerintah  Kota  Magelang  dapat  dikatakan baik.  Alasan  lainnya  adalah  karena  masih susahnya masyarakat untuk mengakses laporan keuangan secara online melalui website. Maka maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mencari  tahu  secara  lebih  spesifik  mengenai transparansi  laporan  keuangan  di  OPD Pemerintah Kota Magelang
sehingga memeroleh hasil audit WTP dari sisi variabel- variabel yang akan diuji.
2. TELAAH LITERATUR DAN

## HIPOTESIS PENELITIAN

## 2.1 Teori Keagenan
Teori  keagenan  pertama  kali  dicetuskan oleh  Jensen  dan  Meckling  (1976)  yang membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu ( principal) mendelegasikan  pekerjaan  kepada  pihak  lain (agent) dalam  bentuk  kontrak  kerjasama  yang disebut  “nexus  of  contract”  (Yuliani,  2017). Purnamasari  &  Handayani  (2015),  masalah agensi  muncul  ketika  hubungan  antara prinsipal  dan  agen  dapat  mengarah  pada kondisi  ketidakseimbangan  informasi.  Upaya mengatasi masalah tersebut dapat mengakibatkan  timbulnya  biaya  keagenan yang  akan  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak baik principal maupun agent.
Biaya  keagenan  ini  dibagi  menjadi  3 (tiga) yaitu Pertama, monitoring cost merupakan  biaya  yang  timbul  dan  ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent. Kedua, bonding  cost merupakan  biaya  yang ditangung  oleh  agent  untuk  menetapkan  dan mematuhi  mekanisme  yang  menjamin  bahwa agent akan  bertindak  untuk  kepentingan principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran  principal  sebagai  akibat  dari perbedaan  keputusan  agent  dan  keputusan principal.

## 2.2 Teori Kepatuhan
Menurut  Tyler  (1990)  terdapat  dua perspektif  dasar  dalam  literatur  sosiologi mengenai  kepatuhan  pada  hukum,  yang disebut  instrumental  dan  normatif.  Perspektif instrumental  mengasumsikan  individu  secara utuh  didorong  oleh  kepentingan  pribadi  dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible dan insentif yang berhubungan dengan perilaku.
Perspektif normatif berhubungan dengan apa  yang  orang  anggap  sebagai  moral  dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum  yang  mereka  anggap  sesuai  dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative  commitment  through morality) berarti  mematuhi  hukum  karena hukum  tersebut  dianggap  sebagai  keharusan. Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative  commitment  through legitimacy) berarti  mematuhi  peraturan  karena
otoritas  penyusun  hukum  tersebut  memiliki hak untuk mendikte perilaku.

## 2.3 Transparansi Laporan Keuangan
Menurut  Sabarno  (2008)  transparansi merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik.
Trasnparansi yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan,  dan  kemudahan  akses  bagi masyarakat  terhadap  proses  penyelenggaraan pemerintah.  Keterbukaan  dan  kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan  pengaruh  untuk  mewujudkan berbagai indikator lainnya.

## 2.4 Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan  PSAP  01  adalah  mengatur penyajian  laporan  keuangan  untuk  tujuan umum (general  purpose  financial  statements) dalam  rangka  meningkatkan  keterbandingan laporan  keuangan  baik  terhadap  anggaran, antar  periode,  maupun  antar  entitas.  Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan  seluruh  pertimbangan  dalam rangka  penyajian  laporan  keuangan,  pedoman struktur  laporan  keuangan,  dan  persyaratan minimum  isi  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  disusun  dengan  menerapkan  basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan  transaksi-transaksi  spesifik  dan peristiwa-peristiwa  yang  lain,  diatur  dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.
2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Yuliani  (2017),  menyatakan  bahwa berdasarkan  PSAP  No.  01,  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya  atau  menghasilkan  informasi  yang berkualitas.  Suatu  informasi  akuntansi  dapat dikatakan  berkualitas  jika  para  pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan  mereka  masing-masing  dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

## 2.6 Aksesibilitas Laporan Keuangan
Apriliani,  dkk.  (2015)  menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan  sarana  penunjang  dalam  rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah
sebagai  lembaga  sektor  publik.  Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Menurut  Rohman  dalam  Andriyani  (2016), aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat  ke  tempat  lainnya  atau  kemudahan seseorang  atau  kendaraan  untuk  bergerak  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas  dalam  laporan  keuangan  dapat diartikan  sebagai  kemudahan  seseorang  untuk memperoleh  informasi  laporan  keuangan (Mulyana, 2006).

## 2.7 Pengendalian Internal
Rossa (2015) menjelaskan bahwa, secara umum pengendalian internal merupakan bagian  dari  masing-masing  sistem  yang dipergunakan  sebagai  prosedur  dan  pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sistem pengendalian internal merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan dewan  komisaris,  manajemen,  dan  personil lain,  yang  dirancang  untuk  memberikan keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  tiga tujuan  berikut,  yaitu  efektivitas  dan  efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

## 2.8 Sumber Daya Manusia
Kinerja  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  seseorang  atau  individu,  suatu organisasi  (kelembagaan)  atau  suatu  sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien.  Kapasitasnya  harus dilihat  sebagai  kemampuan  untuk  mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes)  yang baik (Purnamasari & Handayani, 2015). Menurut  Tjiptoherijanto,  untuk  menilai kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia dalam  melaksanakan  suatu  fungsi,  termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility  dan  kompetensi  sumberdaya tersebut.  Tanggung  jawab  dapat  dilihat  dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan.
Deskripsi  jabatan  merupakan  dasar  untuk melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya  dengan  baik.  Sedangkan  kompetensi dapat  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan,
pelatihan-pelatihan  yang  pernah  diikuti,  dan dari  keterampilan  yang  dinyatakan  dalam pelaksanaan tugas.

## 2.9 Tekanan Eksternal
Tekanan  eksternal  selalu  terkait  dengan segala hal yang berhunungan dengan lingkungan  di  sekitar  organisasi.  Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal maupun  informal  yang  diberikan  kepada organisasi dari organisasi lain dimana organisasi  tersebut  tergantung  dengan  harapan budaya  masyarakat  di  mana  organisasi menjalankan fungsinya (Purnamasari & Handayani,  2015).  DiMaggio  (1983)  juga menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal  berasal dari  pengaruh  politik  dan  kebutuhan  untuk legitimasi.
Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh  adalah  tekanan  yang  diberikan oleh  pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga  lain untuk  mengadopsi  struktur  atau  sistem (Purnamasari  &  Handayani,  2015).  Adanya peraturan  ditujukan  untuk  mengatur  praktik yang  ada  agar  menjadi  lebih  baik.  Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan  praktik-praktik  yang  terjadi dalam  organisasi  akan  bersifat  formalitas  saja karena  hanya  ditujukan  untuk  memperoleh legitimasi, khususnya terkait penerapan transparansi laporan keuangan.

## 2.10 Komitmen Manajemen
Komitmen manajemen cenderung didefinisikan  sebagai  suatu  perpaduan  antara sikap  dan  perilaku.  Komitmen  manajemen terbentuk  pada  dasarnya  karena  adanya komitmen  karyawan  (individu).  Aranya,  et  al. (1981)  mendifinisikan  komitmen  manajemen sebagai  berikut:  (1)  Sebuah  kepercayaan  dan penerimaan  terhadap  tujuan-tujuan  dan  nilai- nilai  dari  organisasi  dan  atau  profesi.  (2) Sebuah  kemauan  untuk  menggunakan  usaha yang  sungguh-sungguh  guna  kepentingan organisasi  dan  atau  profesi.  (3)  Sebuah keinginan  untuk  memelihara  keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi.

## 2.10 PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.10.1  Pengaruh
Penyajian Laporan Keuangan  terhadap  Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyajian laporan keuangan adalah salah satu  bentuk  kebutuhan  transparansi  yang
merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan ( openness ) pemerintah atas aktivitas pengelolaan  sumber  daya  publik  (Mardiasmo,
2006).  Dalam  hubungannya  dengan  teori keagenan maka OPD sebagai agen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan  kepada  pemerintah  daerah  maupun pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat, yang  dilakukan  setransparan  mungkin  tanpa ada  kecurangan.  OPD  sebagai  agen  perlu memperhitungkan  biaya  untuk  menunjang transparansi agar menjadi lebih baik, maka dari itu  untuk  melaksanakan  tujuan  pemerintahan yang transparan perlu dipertimbangkan bonding cost .
Apabila  penyajian  laporan  keuangan yang dilaksanakan mematuhi peraturan- peraturan  yang  berlaku  maka  semakin  dapat diandalkan  trasnparansinya,  karena  PSAP  No. 1  telah  menetapkan  seluruh  pertimbangan dalam  rangka  penyajian  laporan  keuangan, pedoman  struktur  laporan  keuangan,  dan persyaratan  minimum  isi  laporan  keuangan. Penelitian  Apriliani,  dkk  (2015)  menunjukkan hasil  bahwa  penyajian  laporan  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap transparansi  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah.
H1: Penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh positif  terhadap  transparansi  laporan keuangan pemerintah daerah.
2.10.2 Pengaruh  Karakteristik  Kualitatif terhadap  Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  PSAP  No.  1,  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya  atau  menghasilkan  informasi  yang berkualitas.  Sesuai  dengan  teori  keagenan,  hal tersebut  menjadi  suatu  keharusan  bagi  OPD yang  merupakan  agen  untuk  menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Sehingga mudah  dipahami  oleh  para  pengguna  laporan keuangan dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan  yang  dapat  terjadi dalam  laporan  keuangan.  Maka  dari  itu  OPD perlu  memepertimbangkan  besaran bonding cost untuk mencapai tujuan tersebut.
Semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan  tentu  akan  memperjelas  informasi dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah karena  semua  transaksi  keuangan  dilakukan
sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan  akan disajikan  dengan  lengkap  dan  jujur,  tepat waktu,  dapat  dibandingkan  dan  menggunakan bahasa  yang  dapat  dipahami  oleh  pengguna dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sehingga  trasnparansi  laporan  keuangan  akan tercapai dengan baik. Hasil penelitian Apriliani dkk.  (2015)  dan  Yuliani  (2017)  menunjukkan hasil  bahwa  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah.
H2: Karakteristik kualitatif berpengaruh positif  terhadap  transparansi  laporan keuangan pemerintah daerah.
2.10.3 Pengaruh  Aksesibilitas  terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Apriliani,  dkk.  (2015)  menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan  sarana  penunjang  dalam  rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai  lembaga  sektor  publik.  Aksesibilitas juga  akan  berpengaruh  terhadap  seberapa tinggi tingkat penggunaan  informasi keuangan daerah  oleh  para  pengguna  informasi.  Dalam hal  ini  pengguna  informasi  dapat  dilihat  dari sisi internal OPD maupun eksternal dari OPD, yang  bisa  saja  pemerintah  pusat  ataupun masyarakat.
Dalam hubungannya dengan teori keagenan, kewajiban OPD memberikan kemudahan  akses  terhadap  laporan  keuangan daerah  bagi  para  pemangku  kepentingan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah terutama  oleh  masyarakat.  Dalam  mengatasi permasalahan  keagenan  yang  mungkin  akan terjadi,  maka  OPD  perlu  meyakinkan  bahwa akses informasi keuangan yang mereka berikan telah  memadai  bagi  para  pencari  informasi. Dalam  upaya  meningkatkan  aksesibilitas  ini tentunya OPD perlu mempertimbangkan bonding cost .
Dukungan  dari  para  pegawai  dalam mewujudkan  aksesibilitas  yang  baik  sangat dibutuhkan perannya, agar transparansi laporan keuangan  dapat  tercapai.  Semakin  baik  akses yang  diberikan  kepada  para  pemangku kepentingan untuk mengakses informasi keuangan daerah maka semakin baik transparansi laporan keuangan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian Apriliani,
dkk (2015)
menunjukkan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
H3: Aksesibilitas berpengaruh
positif terhadap  transparansi  laporan  keuangan pemerintah daerah.
2.10.4 Pengaruh  Pengendalian  Internal terhadap  Transparansi Laporan

## Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam menjalankan proses pengendalian di  dalam  tubuh  pemerintahan,  pemerintah daerah  diharapkan  mampu  terbuka  dan transparan dalam melakukan setiap kewajibannya (Yuliani, 2017). Dalam kaitannya  dengan  teori  keagenan  pemerintah daerah  sebagai  agen  dari  pemerintah  pusat diharapkan mampu melaksanakan
pengendalian  internal  dengan  menjunjung prinsip transparansi terhadap laporan keuangan,  agar  terhindar  dari  kecurangan- kecurangan  yang  mungkin  terjadi.  Pemerintah pusat  memiliki  tugas  melakukan  pengawasan terhadap pengendalian internal untuk memastikan  bahwa  OPD  telah  melaksanakan pekerjaan  mereka  dengan  baik  sesuai  yang diharapkan  oleh  prinsipal. Maka  dalam  hal  ini pemerintah  pusat  berperan  dalam monitoring cost . Perwujudan  pengendalian  internal  yang diinginkan  perlu  didukung  oleh  para  pegawai yang  ada  di  dalamnya,  maka  kepatuhan terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku harus  dipenuhi  oleh  para  pegawai  OPD. Semakin  terarahnya  pengendalian  internal  di dalam  OPD  maka  pengendalian  transparansi laporan  keuangan  akan  mudah  dicapai. Penelitian  Rossa  (2015)  dan  Yuliani  (2017) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh  positif  terhadap  transparansi laporan keuangan daerah.
H4: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap  transparansi  laporan  keuangan pemerintah daerah.
2.10.5 Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Transparansi  Laporan

## Keuangan Pemerintah Daerah
OPD  sebagai  agen  dari  pemerintah daerah, apabila sumber daya manusianya yang bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan  sistem akuntansi  tidak  memiliki  kualitas  yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan  akhirnya  informasi  akuntansi  sebagai produk  dari  sistem  akuntansi  kualitasnya  akan
menjadi  buruk.  Informasi  yang  dihasilkan menjadi  informasi  yang  kurang  atau  tidak memiliki nilai, di antaranya adalah keandalan.
Selain  itu,  pegawai  yang  memiliki pemahaman  yang  rendah  terhadap  tugas  dan fungsinya,  serta  hambatan  yang  ditemukan dalam  pengolahan  data  juga  akan  berdampak pada  penyajian  laporan  keuangan  Untuk menciptakan  sumber  daya  manusia  yang berkompeten  maka  OPD  akan  menggunakan bonding cost untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat meningkatkan transparansi.
Sesuai  dengan  teori  kepatuhan  melaui perspektif  instrumental,  pegawai  yang  bekerja di  OPD  memiliki  kewajiban  untuk  bekerja dengan  kompetensi  yang  dimilikinya  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Serta harus  menjalankan  peraturan  yang  sudah  ada, di  sisi  lain  mereka  tentunya  akan  melakukan pekerjaannya  dengan  menuntut  gaji  yang sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai motif kepentingan  pribadi.  Sehingga  nantinya  jika pengaruh  sumber  daya  manusia  meningkat, maka  tentunya  transparansi  laporan  keuangan dapat  meningkat.  Hasil  penelitian  Fardian (2014)  dan  Masruroh  dan  Praptyo  (2015) memperoleh  hasil  bahwa  kompetensi  sumber daya  manusia  berpengaruh  signifikan  positif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan OPD.
H5: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap    transparansi  laporan  Keuangan pemerintah daerah.
2.10.6 Pengaruh Tekanan
Eksternal Terhadap  Transparansi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tekanan  eksternal  membuat  seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan  operasional  dengan  semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti  menggunakan  tenaga  auditor  ekternal yang  bersifat  independen,  ketika  proses tersebut  berhasil  dilaksanakan  tentu  proses transparansi  laporan  keuangan  mengalami peningkatan  (Purnamasari  &  Handayani, 2015).
Dalam kaitannya dengan teori kepatuhan dari  perspektif  komitmen  normatif  melalui legitimasi  maka  pemerintah  pusat  akan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah  untuk  bekerja  sesuai  aturan  yang  telah ditetapkan,  karena  telah  dipercaya  untuk mengelola  pemerintahan  di  dearahnya,  begitu
juga  pemerintah  daerah  terhadap  OPD. Semakin  baik  peraturan  yang  diberikan  untuk menjalankan  pelaporan  keuangan  tersebut, semestinya  akan  meningkatkan  transparansi laporan  keuangan  yang  menjadi  lebih  baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2016), Purnamasari & Handayani (2015), dan Rossa  (2015)  telah  membuktikan  bahwa tekanan  eksternal  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
H6: Tekanan Eksternal berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.10.7 Pengaruh  Komitmen  Manajemen Terhadap  Transparansi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Masruroh & Praptoyo (2015)
menjelaskan  bahwa  karyawan  yang  komit terhadap  organisasi  akan  menunjukkan  sikap dan  perilaku  positif  terhadap  organisasinya. Karyawan akan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap  organisasinya  untuk  tetap  membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi,  dan  memiliki  keyakinan  yang  pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan teori kepatuhan dari perspektif komitmen normatif melalui moralitas  personal,  komitmen  manajemen harus  dimiliki  jika  sesorang  sudah  memasuki suatu  organisasi.  Artinya  seseorang  tersebut harus mematuhi peraturan yang telah disepakati sebagai wujud komitmen
manajemen.  Para  pegawai  harus  memiliki loyalitas  terhadap  manajemen  sebagai  faktor pendukung untuk mencapai transparansi laporan keuangan. Semakin baik dan terarahnya  komitmen  manajemen  tersebut terhadap  transparansi  maka  dapat  dipastikan pelaksanaan transparansi dalam laporan keuangan  tersebut  akan  baik.  Hasil  penelitian yang  diperoleh  oleh  Andriyani  (2016)  dan Rossa  (2015)  menunjukkan  bahwa  komitmen manajemen  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan di pemerintah daerah.
H7: Komitmen manajemen berpengaruh positif  terhadap  transparansi  laporan keuangan pemerintah daerah.
3 METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling .  Kriteria  responden  dalam  penelitian ini adalah: (a) Para pegawai yang melaksanakan  fungsi  akuntansi/tata  usaha keuangan  pada  OPD.  (b)  Responden  dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan. (c)
Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan  keuangan  atau  akuntansi  dan  staf pemegang kas OPD. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  responden yang akan dituju.

## 3.2  Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel
Pengukuran  variabel  pada  penelitian  ini berdasarkan pada penelitian terdahulu.
Pengukuran  variabel  menggunakan  skala Likert 5 poin.

## Tabel 1 di sini

## 3.3 Metoda Analisis Data
Sebelum  dilakukan  analisis  terlebih dahulu  dicari  informasi  tentang  statistik deskriptif penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji kualitas  data  yaitu  uji  validitas  ( Kaiser  Meyer Olkin  Measure dan Confirmatory  Factory Analysis )  dan  uji  reliabilitas  ( Cornbanch Alpha ), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis  (Uji  R 2 ,  uji  F,  dan  uji  t). Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:
TLK=β1PLK + β2KK + β3A + β4PI + β5SDM + β6TE + β7KM+ e

## 3.4 Uji Kualitas Data Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner. Penelitian  ini  menggunakan  CFA  untuk pengujian  validitas  dengan  syarat  nilai cross loading >0.50 untuk penentuan instrumen yang valid.
Uji reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur  konsistensi  hasil  pengukuran  dari kuesioner  dalam  penggunaan  yang  berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan jika koefisien Cronbach  Alpha >0,7  maka  pertanyaan dinyatakan andal Ghozali (2016: 43).

## Uji Hipotesis
Uji R 2 (Koefisien Determinasi)
Menurut  Ghozali  (2016),  uji  koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji R 2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien  0  sampai  1,  semakin  mendekati  0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya  mendekati  1  besarnya  koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas.

## Uji F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  digunakan untuk  mengukur  ketepatan  fungsi  regresi sampel  dalam  menaksir  nilai  aktual  ( goodness of  fi  t ).  Uji  F  menguji  apakah  variabel independen  mampu  menjelaskan  variabel dependen  secara  baik  atau  untuk  menguji apakah  model  yang  digunakan  telah  fix  atau tidak  (Ghozali,  2016 ).  Rule  of  thumb yang digunakan yaitu:
Ho diterima jika F hitung < F tabel
Ha diterima jika F hitung > F tabel

## Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  mengukur signifkansi  pengaruh  pengambilan  keputusan dilakukan  berdasarkan  perbandingan  nilai  t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t  table  (nilai  kritis)  sesuai  dengan  tingkat signifikansiyang digunakan. Ketentuan menilai hasil  hipotesis  uji  t  adalah  digunakan  tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1
a. Jika  t hitung >  t tabel ,  atau  P value <  α  =  0,05 maka  H o ditolak  dan  H a diterima  berarti variabel  independen  mempunyai  pengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika  t hitung <  t tabel ,  atau  P value >  α  =  0,05 maka  H o diterima  dan  H a tidak  diterima berarti variabel independen tidak
mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel dependen
4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengumpulan Data
Kuesioner  yang  disebarkan  pada  OPD Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  sebanyak 121  eksemplar,  namun  yang  dapat  diolah sebanyak 109 eksemplar. Mayoritas responden yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini berjenis  kelamin  perempuan  sebanyak  69 orang (63,3%), dengan rentang umur antara 31 s.d.  40  tahun.  Mayoritas  responden  memiliki jabatan  di  OPD  sebagai  staf  keuangan  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang ekonomi  atau  akuntansi  dengan  tingkat pendidikan  terakhir  mayoritas  adalah  strata  1. Ringkasan  hasil  dari  statistik  deskriptif variabel  disajikan pada tabel berikut ini.

## Tabel 2 . Statistik Deskriptif
Variabel Min  Maks Rata- rata Deviasi Std. PLK 3,00 5,00 4,25 0,47 KK 2,90 5,00 4,07 0,43 A 1,00 5,00 3,58 0,67 PI 1,80 5,00 3,94 0,49 SDM 3,00 5,00 4,21 0,47 TE 2,80 5,00 3,89 0,51 KM 2,80 5,00 3,79 0,41 TLK 2,50 5,00 3,92 0,46 Sumber: data primer diolah, 2018
4.2 Hasil Pengolahan Data
4.2.1 Uji Validitas
Hasil uji KMO memperoleh hasil bahwa semua variabel memiliki nilai KMO lebih dari 0,50; maka uji analisis faktor dapat dilanjutkan.  Hasil cross  loading  factor pada semua  pernyataan  yang  memiliki  nilai  lebih besar  dari  0,50  memiliki  arti  bahwa  tingkat validitas  signifikan  secara  parsial.  Kecuali untuk  variabel  KK  (Karakteristik  Kualitatif) pada  instrumen  9  dan  10;  variabel  PI (Pengendalian Internal) pada instrumen 5, 6, 8, 9,  dan  13;  variabel  TE  (Tekanan  Eksternal) pada  instrumen  1  dan  2;  dan  variabel  KM (Komitmen  Manajemen)  pada  instrumen  1 yang  memiliki cross  loading kurang  dari  0,50 sehingga  instrumen-instrumen  tersebut  tidak dapat diolah lebih lanjut.

## 4.2.2 Uji Reliabilitas
Berdasarkan  pengujian  reliabilitas  pada tabel  3  menunjukkan  bahwa  semua  variabel memiliki  nilai cronbach  alpha >0,70.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
Tabel 3. Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan PLK 0,924 Reliabel KK 0,883 Reliabel A 0,891 Reliabel PI 0,940 Reliabel SDM 0,942 Reliabel TE 0,838 Reliabel KM 0,767 Reliabel TLK 0,874 Reliabel Sumber: Data primer diolah, 2018 4.2.3 Uji Hipotesis Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi linier  berganda  diperoleh  nilai  koefisiensi regresi sebagai berikut.
TLK  =  -  0,019  –  0,011PLK  +  0,275KK  + 0,107A  +  0,117PI  +  0,115SDM    +
0,301TE + 0,101KM + e
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  hasil  uji adjusted  R  square pada  tabel 4.7, besarnya R 2 adalah 0,730 yang berarti  bahwa  penyajian  laporan  keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas,
pengendalian  internal,  sumber  daya  manusia, tekanan  eksternal,  dan  komitmen  manajemen dalam menjelaskan transparansi laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  73%  dan sisanya  (100%  -  73%  =  27%)  dijelaskan  oleh faktor-faktor dari luar model penelitian ini.
4.2.5 Uji F
Hasil uji F ( goodness of fit) menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  ( p value )  0,000  <  0,05  (5%).  Hasil  tersebut mengartikan  bahwa  F  hitung  >  F  tabel  yaitu 42,728  >  2,10  maka  kesimpulannya  H a diterima  dan  H o ditolak.  Artinya  model  yang digunakan telah bagus (fit) .

## 4.2.6 Uji statistik t
Dari jumlah n yang diperoleh adalah n = 109  maka  derajat  kebebasannya  adalah  df  =  n – 1 = 109 – 1 = 108. Sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,659.  Berdasarkan pada hasil uji t, dari tujuh hipotesis yang diajukan hanya tiga hipotesis  yang  diterima.    Ketiga  hipotesis tersebut  yaitu  H 2, H 3, dan  H 6. Sedangkan hipotesis  H 1, H 4, H 5, dan  H 7, tidak  diterima karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan p  value >  0,05.    Rincian  hasil  uji  t  terdapat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil Uji statistik t Variabel t Hitung Sig. Ket PLK -0,153 0,879 H 1 Tidak diterima KK 3,042 0,003 H 2 Diterima A 2,426 0,017 H 3 Diterima PI 1,740 0,085 H 4 Tidak diterima SDM 1,859 0,066 H 5 Tidak diterima TE 5,844 0,000 H 6 Diterima KM 1,577 0,118 H 7 Tidak diterima Sumber : data primer yang diolah, 2018 4.3 Pembahasan 4.3.1  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah

## Daerah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap  transparansi  laporan  keuangan.  Hasil tersebut  mengartikan  bahwa  tingkat  penyajian laporan  keuangan  di  Pemerintah  Daerah  kota Magelang belum menunjukkan hasil yang baik dalam  mempengaruhi  transparansi  laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang  diperoleh,  hal  ini  dikarenakan  adanya beberapa  pegawai  OPD  yang  masih  belum menyajikan penyajian laporan keuangan secara lengkap. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain diakrenakan  masih  kurangnya  pemahaman standar  akuntansi  pemerintahan  oleh  beberapa pegawai, serta masih belum maksimalnya para pegawai  dalam  memahami  informasi  apa  saja
yang  seharusnya  disajikan  di  dalam  sebuah laporan keuangan pemerintah daerah.
Dari  hasil  tersebut  dapat  dikatakan bahwa mekanisme bonding cost yang diterapkan  kurang  berjalan  dengan  baik, sehingga  pihak  prinsipal  maupun  agen  dapat cenderung  untuk  bertindak  hanya  untuk kepentingan  individu  saja.  Penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  tidak  konsisten dibandingkan  hasil  penelitian  Apriliani,  dkk (2015).  Sedangkan  dibandingkan  penelitian Yuliani  (2017)  yang  menunjukkan  hasil  yang konsisten.
4.3.2  Pengaruh  Karakteristik  Kualitatif terhadap Transparansi Laporan

## Keuangan
Hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian menunjukkan  bahwa  karakteristik  kualitatif berpengaruh  positif  terhadap  transparansi laporan  keuangan.  Hal  tersebut  mengartikan bahwa  OPD  di  Pemerintah  Kota  Magelang telah  memenuhi  karakteristik  kualitatif  yang baik  pada  laporan  keuangannya.  Adanya penyajian  laporan  keuangan  yang  baik,  yang memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan maka akan meningkatkan transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah. Semakin  baik  kualitas  penyajian  laporan keuangan  tentu  informasi  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  semakin  jelas. Karena  semua  transaksi  keuangan  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan dipastikan  telah  disajikan  secara  lengkap  dan jujur,  tepat  waktu,  dapat  dibandingkan  dan menggunakan  bahasa  yang  dapat  dipahami oleh  pengguna  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian transparansi  laporan  keuangan  akan  tercapai dengan baik.
Sesuai  dengan  teori  keagenan,  OPD sebagai  agen  memiliki  tanggung  jawab  untuk menciptakan  kualitas  laporan  keuangan  yang baik.  Sehingga  mudah  dipahami  oleh  para pengguna laporan keuangan dan dapat meminimalisir  kecurangan-kecurangan  yang dapat terjadi dalam laporan keuangan.
Karakteristik  kualitatif  sebagai  cara  untuk mengurangi masalah ketidakseimbangan informasi  telah  berhasil  mengatasi  masalah tersebut melalui penerapan bonding cost untuk mencapai tujuan transaparansi yang diaharapkan.  Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang
dilakukan  oleh  Apriliani  dkk.  (2015)  dan Yuliani (2017).
4.3.3 Pengaruh Aksesibilitas terhadap
Transparansi Laporan Keuangan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa aksesibilitas berpengaruh  positif  terhadap transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Artinya  aksesibilitas  yang  diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  telah diterapkan  dengan  baik.  Sesuai  dengan  teori keagenan,  maka  aksesibilitas  telah  berhasil meminimalisir  masalah  ketidakseimbangan informasi  yang  mungkin  terjadi  dalam  OPD, yaitu melalui penerapan bonding cost . Adanya aksesibilitas yang diterapkan dengan baik akan mampu  menghindari  kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan laporan keuangan.  Semakin  baik  akses  yang  diberikan kepada  para  pemangku  kepentingan  untuk mengakses  informasi  keuangan  daerah  maka semakin  baik  transparansi  laporan  keuangan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Kewajiban OPD memberikan kemudahan  akses  laporan  keuangan  daerah bagi  para  pemangku  kepentingan  merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terutama kepada masyarakat. Namun demikian Pemerintah Kota Magelang  masih  belum  memberikan  akses informasi  melalui  internet  atau website secara berkala  sehingga  masyarakat  tidak  dapat memperoleh  informasi  yang up  to  date .  Jika Pemerintah Kota Magelang dapat memberikan akses  melalui website ,  maka  kemungkinan akan  lebih  meningkatkan  transparansi  laporan keuangannya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  hasil  penelitian  Apriliani,  dkk  (2015) namun  tidak  konsisten  dengan  penelitian Yuliani (2017) yang tidak berpengaruh positif.
4.3.4 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan
Keuangan Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Sesuai dengan hasil pengujian maka dapat disimpulkan  penerapan  pengendalian  internal di  tiap-tiap  OPD  Pemerintah  Kota  Magelang belum  diterapkan  dengan  maksimal.  Sehingga pengendalian internal belum dapat meningkatkan  transparansi  laporan  keuangan di  Pemerintah  Kota  Magelang.  Hal  ini dikarenakan penerapan metode
penilaian/pengukuran risiko dan sistem manajemen  risiko  yang  diterapkan  masih belum  maksimal.  Berdasarkan  data  yang diperoleh,  penentuan  batas  dan  penetapan toleransi risiko di beberapa OPD masih belum diterapkan  dengan  baik.  Maka  hasil  penelitian ini dapat dikatakan belum sejalan dengan teori keagenan. Pengendalian internal yang diharapkan  dapat  menjadi  solusi  untuk mengurangi masalah ketidakseimbangan informasi  yang  diterapkan  melalui monitoring cost ternyata  tidak  dapat  mengatasi  masalah keagenan tersebut.
Sewajarnya  peningkatan  pengendalian internal  yang  terjadi  akan  seiring  dengan peningkatan  transparansi  laporan  keuangan daerah.  OPD  sebagai    pelaksana  atau  agen pemerintah  daerah  mengemban  tugas  untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat  bahwa  tujuan  organisasi  yang terdiri  atas  keandalan  laporan  keuangan, kepatuhan  terhadap  hukum,  dan  peraturan yang  berlaku  serta  efektivitas  dan  efisiensi operasi  dapat  tercapai.  Dalam  menjalankan proses pengendalian di dalam tubuh pemerintahan,  pemerintah  daerah  diharapkan mampu terbuka dan transparan dalam melakukan  setiap  kewajibannya  (Yuliani, 2017).  Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan  hasil  penelitian  Rossa  (2015)  dan Yuliani  (2017)  yang  memperoleh  hasil berpengaruh positif.
4.3.5  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia terhadap Transparansi Laporan

## Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Artinya bahwa sumber daya manusia yang ada di OPD Kota Magelang baik yang berkompeten maupun yang kurang
berkompeten,  kemungkinan  tidak  memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan  apabila  para  pegawai  tersebut  tidak melaksanakan  transparansi  laporan  keuangan dengan baik. Sehingga timbul suatu kemungkinan  bahwa  sumber  daya  manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi  transparansi  laporan  keuangan, namun ada faktor-faktor lain yang mendukung sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan transparansi.
Sumber  daya  manusia  yang  diharapkan dapat  meningkatkan  transparansi  laporan
keuangan  ternyata  masih  belum  mampu  untuk berkontribusi  dengan  signifikan  di  OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang. Kaitannya dengan  teori  kepatuhan  melalui  perspektif instrumental  maka  ada  kemungkinan  bahwa beberapa  pegawai  merasa  apa  yang  telah mereka  kontribusikan  tidak  sepadan  dengan apa  yang  telah  mereka  kerjakan.  Atau kemungkinan  lainnya  adalah  sumber  daya manusia  yang  ada  masih  belum  mampu  untuk meningkatkan  transparansi  secara  signifikan. Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan hasil  penelitian  Fardian  (2014)  dan  Masruroh dan  Praptyo  (2015).  Namun  konsisten  dengan hasil  penelitian  Purnamasari  &  Handayani (2015) yang menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh.
4.3.6  Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Transparansi Laporan

## Keuangan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Artinya  tekanan  eksternal  dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Magelang,  semakin  kuat  tekanan eksternal maka semakin baik pula transparansi laporan  keuangannya.  Di  sisi  lain  dapat diartikan bahwa para pegawai telah melaksanakan  proses  kegiatan  operasional dengan  semestinya  seperti  yang  diharapkan oleh  pemerintah  pusat.  Maka  secara  umum dapat dikatakan penerepan tekanan eksternal di Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  telah dipatuhi  oleh  mayoritas  pegawai  yang  bekerja di tiap-tiap OPD.
DiMaggio  (1983)  menyatakan  bahwa tekanan eksternal berasal dari pengaruh politik dan  kebutuhan  untuk  legitimasi.  Tekanan eksternal  yang  sangat  berpengaruh  adalah tekanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Purnamasari & Handayani,  2015).  Adanya  peraturan  tersebut ditujukan  untuk  mengatur  praktik  yang  ada agar  menjadi  lebih  baik  dan  agar  dapat mencapai  visi  dan  misi  yang  diharapkan  oleh peminpin. Maka sesuai dengan hasil penelitian, peraturan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat ataupun presiden, telah berhasil meningkatkan transparansi laporan keuanga di OPD  Kota  Magelang.  Kesuksesan  tersebut sesuai  dengan  teori  kepatuhan  dari  perspektif
komitmen  normatif  melalui  legitimasi.  Hasil penelitian  ini  juga  konsisten  dengan  hasil penelitian  Andriyani  (2016),  Purnamasari  & Handayani  (2015),  dan  Rossa  (2015)  yang membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan.
4.3.7  Pengaruh  Komitmen  Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan Hasil  penelitian  menunjukkan  hasil bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh.  Artinya  komitmen  manajemen tidak dapat berkontribusi terhadap transparansi laporan  keuangan  di  Pemerintah  Daerah  Kota Magelang.  Sesuai  data  yang  diperoleh  hal tersebut  salah  satunya  terjadi  karena  masih rendahnya  partisipasi  beberapa  pegawai  untuk berusaha  meningkatkan  kualitas  komitmen manajemen di masing-masing OPD. Keinginan para  pegawai  untuk  bertekad  meningkatkan kualitas  manajemen  melalui  keinginan  untuk menjabat  pada  posisi  manajemen  puncak masih  sedikit  partisipasinya.  Jika  mayoritas pegawai  memiliki  tekad  untuk  menjabat  pada posisi  manajemen  puncak  dengan  latar belakang untuk meningkatkan kualitas komitmen  manajemen  pada  para  pegawainya maka  kemungkinan  akan  berpengaruh  posistif kepada transparansi laporan keuangan.
Apabila  komitmen  yang  ditanamkan pada  setiap  pegawai  sudah  baik,  maka diharapkan  transparansi  laporan  keuangan pemerintah daerah akan memiliki kualitas yang baik  pula.  Namun  hasil  penelitian  justru mengartikan  bahwa  teori  kepatuhan  dari perspektif komitmen normatif melalui moralitas  masih  belum  berhasil  meningkatkan transparansi.  Rendahnya  loyalitas  beberapa pegawai untuk meningkatkan komitmen manajemennya  kemungkinan  menjadi  salah satu  faktor  peneybabnya.  Hasil  penelitian  ini tidak  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang sebelumnya. Namun konsisten dengan penelitian  Purnamasari  &  Handayani  (2015) yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  secara empiris  faktor-faktor  yang  memengaruhi transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah  di  antaranya  yaitu  penyajian  laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, pengendalian  internal,  tekanan  eksternal,
komitmen  manajemen,  dan  sumber  daya manusia  di  OPD  Kota  Magelang.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai yang  ada  di  OPD  Kota  Magelang  dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling . Kuesioner yang disebarkan  sebanyak  121  eksemplar  dan kuesioner  yang  dapat  diolah  sebanyak  109 eksemplar.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa penyajian  laporan  keuangan,  pengendalian internal, sumber daya manusia, dan  komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Sedangkan  karaktersitik  kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal berpengaruh  positif  terhadap  transparansi laporan keuangan. Artinya
semakin meningkatnya karaktersitik kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal maka akan meningkat pula transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan yaitu  tidak  menemukan  bukti  pengaruh komitmen  manajemen  terhadap  transparansi laporan  keuangan.    Penggunaan  variabel komitmen  manajemen  pada  level  responden individu  dapat  menimbulkan  kebingungan.
Karena  variabel  komitmen  manajemen  lebih cocok  digunakan  pada  penelitian  di  level organisasi.    Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan  komitmen  organisasi  untuk sampel level individu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani,  L.  (2016).  Pengaruh  Tekanan
Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Dan Aksesibilitas Laporan  KEuangan  Terhadap  Penerapan Transparansi. Jom  FEKON , 3 (1),  204– 208.
Apriliani, N. K. A., Sujana, E., & Yuniarta, G.
A.  (2015).  Pengaruh  Penyajian  Laporan Keuagan,  Karakteristik  Kualitatif,  dan Aaksesibilitas  Terhadap  Transparansi
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 3 (1). Atmoko,  M.  H.  (2017,  September  7).  Kota Magelang  Raih  2  Penghargaan  UGM. Retrieved from
https://jateng.antaranews.com/detail/kota- magelang-raih-2-penghargaan-ugm.html
BPK.  (2017).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan
Semester 1 Tahun 2017, 1–377.
Fardian,  D.  (2014).  Pengaruh  Faktor  Politik,
Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan  Keuangan  (Studi  Empiris  atas SKPD  Pemerintah  Kota  Padang). Jurnal
Akuntansi , 3 (1), 1–18.
Gewati, M. (2017, September 12). Bunuh Diri, Kemiskinan,  dan  Korupsi  di  Indobesia. Kompas.com . Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2017/0 9/12/14170551/bunh-diri-kemiskinan- dan-korupsi-di-indonesia Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Inayah, Anila Ulin. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karaktersitik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang). Skripsi . Magelang
: FEB UMMagelang.
Jateng, R. M. (2017, July 2). Setelah 10 Tahun, Pemkot  Magelang  Kembali  Raih  Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian.  Retrieved from  http://metrojateng.com/setelah-10- tahun-pemkot-magelang-kembali-raih- opini-wajar-tanpa-pengecualian/
Jogja,  T.  (2017,  September  13).  Terkait Pengelolaan  Keuangan,  Kota  Magelang Raih Penghargaan dari Kemenkeu. Retrieved from http://jogja.tribunnews.com/2017/09/13/t erkait-pengelolaan-keuangan-kota-
magelang-raih-penghargaan-dari-
kemenkeu?page=all
Pemerintah  Kota  Magelang.  (2016).  Opini
BPK-RI atas LKPD Tahun 2016. Pemerintah Kota Magelang. (2018). Subdomain OPD.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akun tansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good Governace. Jurnal  Akuntansi  Pemerin Tahan Vol. 2, No.1 .
Masruroh,  A.  F.,  &  Praptoyo,  S.  (2015).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah  Kota. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset
Akuntansi , 4 (7), 1–20.
Mulyana,  B.  (2006).  Pengaruh  Penyajian
Neraca  Daerah  dan  Aksesibilitas  Lapo ran  Keuangan  Daerah  terhadap  Trans paransi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi Pemerintahan , 2 (1), 65–75.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Nomor  01.  (2015).  Retrieved  from http://www.wikiapbn.org/pernyataan- standar-akuntansi-pemerintahan-nomor- 01/
Purnamasari,  R.  D.  W.,  &  Handayani,  N.
(2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi
Pelaporan  Keuangan. Jurnal  Ilmu  Dan Riset  Akuntansi  Akuntansi , 4 (2),  1–17. Retrieved from wulanfenly@gmail.com
Riyadi, T. (2017). Raih Predikat WTP, Pemkot
Digelontor  Dana  Segar  Rp  5  Miliar.
Retrieved from
http://magelang.sorot.co/berita-2795- raih-predikat-wtp-pemkot-digelontor- dana--segar-rp-5-miliar.html
Rossa,  A.  A.  (2015).  Pengaruh  Pengendalian Internal,
Akuntabilitas, Tekanan Eksternal  Dan  Komitmen  Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada
SKPD  Kota  Pekanbaru). Jom  FEKON ,
2 (2), 1–15. Sabarno,  H.  (2008). Memandu  Otonomi
Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa . Jakarta: Sinar Grafika. Sistem  Pengendalian  Menurut  COSO.  (2015).
Retrieved from https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25 /sistem-pengendalian-menurut-coso/ Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law . United States of America: Yale University Press. Retrieved from https://www.ncjrs.gov/App/Publications/ abstract.aspx?ID=135926 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. (2008). Retrieved from http://www.icnl.org/research/library/files/ Indonesia/UU14th2008.pdf Yuliani,  N.  L.  (2017).  Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 24 (1), 1–14.
Lampiran
Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen Transparansi Laporan Keuangan (TLK) Instrumen 8 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kemudahan akses laporan keuangan,
2) Ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan,
3) Fasilitas keterbukaan informasi yang diberikan untuk masyarakat,
4) Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan daerah.
Variabel Dependen Penyajian Laporan Keuangan (PLK) Instrumen 8 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kesesuaian pelaporan dengan SAK,
2) Kelengkapan laporan keuangan,
3) Penggunaan basis akrual dalam pencatatan,
4) Kecukupan informasi yang ada dalam laporan keuangan.
Karakteristik Kualitatif (KK) Instrumen 10 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kelengkapan laporan keuangan,
2) Ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan,
3) Kehandalan laporan keuangan sebagai tolak ukur untuk penyusunan anggaran,
4) Kejujuran dalam laporan keuangan,
5) Kebebasan laporan keuangan dari kesalahan yang bersifat material,
6) Kehandalan laporan keuangan.
Aksesibilitas (A) Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) :
1) Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan,
2) Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan.
Pengendalian Internal (PI) Instrumen 9 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Penerapan kode etik di dalam instansi,
2) Pengawasan yang dilakukan,
3) Pembagian tugas dan jabatan,
4) Penerapan manajemen risiko,
5) Kesesuaian pemberian otorisasi,
6) Pengawasan kinerja,
7) Penerapan sistem informasi.
Sumber Daya Manusia (SDM) Instrumen  4  butir  pernyataan  dengan    indikator  sebagai  berikut  (Purnamasari  & Handayani, 2015) : 1) Pemahaman tentang job description ,
2) Pemahaman tentang transparansi laporan keuangan,
3) Melaksanakan prosedur akuntansi,
4) Memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur.
Tekanan Eksternal (TE) Instrumen  6  butir  pernyataan,    dengan  indikator  sebagai  berikut  (Purnamasari  & Handayani, 2015) : 1) Terbitnya undang -udang dan peraturan tentang transparansi,
2) Tuntutan pihak pihak terkait,
3) Tekanan media masa,
4) Kritik dari Masyarakat,
5) Perhatian lembaga kemasyarakatan,
6) Tuntutan pengusaha dan komunitas bisnis.
Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Operasional dan Pengukuran Komitmen Manajemen (KM) Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator berikut (Purnamasari & Handayani, 2015): 1) Keinginan manajemen puncak,
2) Membenahi kemampuan dan keterampilan staf,
3) Intergitas yang tinggi,
4) Membangun budaya etis,
5) Kebutuhan OPD,