## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
PENYELESAIAN  SENGKETA  TANAH  DI  TIMOR  LESTE  OLEH  DIRECÇÃO NACIONAL  DE  TERRAS,  PRORIEDADES  E  SERVIÇOS  CADASTRAIS (DNTPSC) DENGAN METODE MEDIASI BERDASARKAN LEI NU 1/2003
Duarte da Silva, Seguito Monteiro, José Agostinho da Costa Belo Pereira
Magister Ilmu Hukum, Universitas Dili
e-mail : duartedasilva28@gmail.com , s.monteiro_1981@yahoo.com , josebelo2017@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024
Keywords: Land Dispute Resolution, tahanh, direcção nacional de terras, proriedades e serviços cadastrais (dntpsc), Mediation Method The problem of land disputes in Timor Leste is caused by a conflict between Article 54.4. which states that only national citizens have ownership rights to land and article 22 which states that, Timor Leste citizens who  are  or  live  abroad  have  the  right  to  state protection in the exercise of their rights and will be subject  to  obligations  that  do  not  conflict  with  its absence in the country. Conflict creates a vacuum in norms so that disputes often occur over ownership of land  rights.  Timor  Leste's  National  Land  Agency, namely, Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços  Cadastrais  (DNTPSC)  or  the  National Directorate of Land Services, Property and Cadastre, based  on  Article  17  of  Law  Number  1  of  2003 concerning  Legal  Regulations,  has  the  authority  to manage aspects land, such as land ownership rights for  citizens  as  legal  subjects,  land  management procedures, and institutions that handle land issues. In  carrying  out  its  duties  relating  to  land  and resolving  land  disputes,  DNTPSC  chooses  a  non- litigation  resolution  method,  namely  mediation. Article 2, Lei nu 1/2003 is the basis for the attribution of authority for the DNTPSC to carry out government duties  in  the  land  sector  and  resolve  existing  land disputes.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 70

## Abstrak
Kata kunci: Penyelesaian sengketa tahanh, direcção nacional de terras, proriedades e serviços cadastrais (dntpsc), Metode mediasi.
Corresponding Author: Seguito Monteiro:
s.monteiro_1981@yahoo.com
Permasalahan  sengketa  tanah  di  Timor  Leste disebabkan karena terjadinya pertentangan antara Pasal pasal 54.4. yang menyebutkan bahwa, hanya warga negara nasional yang mempunyai hak milik atas tanah dan pasal 22 yang menyebutkan bahwa, warga negara Timor Leste yang berada atau tinggal di  luar  negeri  berhak  atas  perlindungan  negara dalam  penggunaan  hak-haknya  dan  akan  tunduk pada  kewajiban  yang  tidak  bertentangan  dengan ketidak  hadirannya  di  dalam negeri.  Pertentangan menimbulkan  kekosongan  norma  sehingga  kerap terjadi  sengketa  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah. Badan  Pertanahan  Nasional  Timor  Leste  yaitu, Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais (DNTPSC)  atau  Direktorat  Nasional Pelayanan  Pertanahanan,  Properti  dan  Kadaster, berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2003  tentang  Regulasi  Hukum,  berwenang melakukan  pengurusan  atas  aspek-aspek  tanah, seperti  hak  milik  atas  tanah  bagi  warga  negara sebagi subjek hukum, prosedur pengurusan tanah, dan lembaga yang mengurus masalah tanah. Dalam melaksanakan  tugasnya  menyelesaikan  berkaitan dengan  pertanahan  dan  penyelesaian  sengketa tanah,  DNTPSC  memilih  metode  penyelesaian  non litigasi  yaitu  mediasi.  Pasal  2,  Lei  nu  1/2003 menjadi  dasar  kewenangan  atribusi  DNTPSC menjalankan  tugas  pemerintah  di  bidang pertanahan  dan  menyelesaikan  sengketa  tanah yang ada.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
A Direção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais (DNTPSC) atau  Direktorat  Nasional  Pelayanan  Pertanahanan,  Properti  dan  Kadaster  yang didirikan  pada  tahun  2003  bertanggung  jawab  atas  administrasi  pertanahan, dokumentasi  mengenai  penggunaan  dan  kepemilikan  di  Pendaftaran  Pertanahan Nasional  dan  Penyelesaian  Konflik.  Sengketa.  Lembaga  ini  penting  sekali  untuk menjamin informasi pertanahanan bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi ini mendukung  proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  bagi  setiap masyarakat,  membantu  menetapkan  kebijakan  dan  melaksanakan  rencana  skala
nasional mengenai infrastruktur, penggunaan lahan dan pembangunan perkotaan) 1 .
Informasi pertanahan penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan  bagi  setiap  masyarakat,  membantu  menetapkan  kebijakan  dan melaksanakan  rencana  skala  nasional  mengenai  infrastruktur,  penggunaan  lahan dan  pembangunan  perkotaan 2 .  Pengelolaan  informasi  pertanahan  yang  baik memfasilitasi  administrasi  pertanahan  yang  sukses  dan  pembangunan berkelanjutan,  karena  tanah  mewakili  sumber  daya  sosial  ekonomi,  lingkungan, budaya dan politik yang penting.
Perekonomian  Timor-Leste  sebagian  besar  bertumpu  pada  deviden minyak, namun sebagian besar penduduk bergantung pada akses terhadap lahan penghidupan mereka 3 . Tanah dalam hal ini diartikan sebagai segala jenis barang tidak  bergerak.  Termasuk  tanah  dan  segala  perlengkapan  tetap  yang  berada diatasnya, seperti bangunan, hutan dan jalan 4 . Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa ada dua fungsi dasar administrasi pertanahan; pencatatan hak dan survey serta kartografi. 5 . Namun laporan pertanahan Bank Dunia mengakui bahwa hal ini adalah  pandangan  yang  terlalu  sederhana,  mengingat  kompleksitas  dan beragamnya bentuk administrasi pertanahan 6 .
Tanah  mewakili  sumber  daya  sosial  ekonomi,  lingkungan,  budaya  dan politik  yang  penting.  Hal  ini  sebagaimana  dinayatakan  dalam  Pasal  141  yang menyatakan bahwa :
São regulados por lei a propriedade, o uso e a posse útil das terras, como um dos factores de produção económica (Kepemilikan, penggunaan dan pembangunan tanah, sebagai salah satu unsur dari penghasilan ekonomi).
Tanah  merupakan  salah  satu  katalisator  konflik  sekunder,  ini  diilustrasikan  oleh pengalaman di beberapa masyarakat pasca konflik termasuk Kosovo, Afghanistan, Somalia  dan  Irak.  Persoalan  tanah  memerlukan  kajian  lebih  dalam  dan  perlu dimasukkan  dalam  intervensi  masa  depan  yang  direncanakan  dalam  masyarakat baru yang sedang berkembang. Persoalan tanah yang kerap diperdebatkan yaitu, isu konflik lahan, konflik sekunder, isu yang bisa dicegah dan belajar dari pengalaman masa lalu 7 . Data pertanahan seringkali tidak terorganisasi secara efisien, relative sulit diakses, dan disimpan di lokasi yang tidak terhubung dan tidak memiliki struktur konsisten. Negara-negara kurang berkembang dan baru merdeka biasanya memiliki Gudang  data  geografis  yang  tidak  kompatibel  dan  tumpeng tindih  bahkan  Ketika
1 Zenoveva X. Correia, Antoni B. Moore, and David P. Goodwin, ‘Accessibility of Land Data and Information Integration in Recently-Independent Countries: Timor- Leste Case Study’, Papers in Regional Science , 100.1 (2021), 203 – 25 <https://doi.org/10.1111/pirs.12560>.
2 Land Administration, ‘Land Administration for Post - Conflict Contexts’, Lewis 2004, 2009, 73– 90.
3 Maria Paula Meneses, ‘A Terra Em Timor -Lest e: Expondo a Injustiça Cognitiva Nos Conflitos Fundiários*’, E-Cadernos CES , 33, 2020 <https://doi.org/10.4000/eces.5182>.
4 Kim  G.  Glenn  and  Bradford  P.  Johnson,  ‘Administração  Da  Terra  Em  Timor -Leste.  Funçoes  e Responsabilidades: Liçoes Aprendidas Na Albânia, Moçambique, Ruanda e Tailândia.’, 2005, 18p.
5 Glenn and Johnson.
6 Glenn and Johnson.
7 Paul  Van  Der  Molen  and  C hristiaan  Lemmen,  ‘Land  Administration  in  Post -Conflict  Areas  Land Administration in Post- Conflict Areas’, June, 2014, 1– 12.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
72
negara  tersebut  database  disimpan  dalam  satu  institusi 8 .  Penyebaran  data pertanahan seringkali dilakukan secara manual sehingga memerlukan proses yang rumit,  proses  administrasi  yang  memakan  waktu.  Situasi  ini  diperburuk  dalam kasus di negara-negara pasca kemerdekaan dimana administrasi pertanahan dan manajemen informasi seringkali harus memulai dari awal. Hal ini disebabkan alasan pemulihan konflik dan hilangnya sumber daya sistem administrasi pertanahan oleh pemerintah sebelumnya 9 . Timor-leste  mencari  pengakuan  dari  komunitas  global  sebagai  negara berdaulat  dengan  berfokus  pada  pembangunan  institusi  dan  pembentukan Konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi Negara Republik Demokratik Timor- Leste  dengan  menetapkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan pembagian  kekuasaan  antara  lembaga-lembaga  pemerintahan.  Hal  ini mencerminkan bahwa semua ketentuan yang dirancang ditegakkan dan hadirkan sebagai suatu jaminan pencari keadilan, dan kepastian hukum untuk melegitimasi hak warga negara yang tercantum didalamnya.
Penguasaan  secara  ilegal  ( apropriaçãoilegal )  dengan  menempati  benda tak  bergerak  milik  negara  dan  mengklaim  sebagai  milik  melalui  cara-cara  yang tidak  pantas  atau  menggunakan  dokumen  yang  palsu  merupakan  tindakan kriminal  berdasarkan    Pasal  161  Konstitusi  Republik  Demokratik  Timor-leste menjelaskan bahwa  Penyitaan yang tidak sah dari harta kekayaan yang bergerak dan  yang  tidak  bergerak  dianggap  sebagai  kejahatan  dan  harus  diselesaikan sebagaimana  ditetapkan  dalam  UUD  dan  Undang-Undang  lainnya.  Namun  perlu diketahui pada pasal 165 mencerminkan bahwa Undang-undang dan peraturan- peraturan yang berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku berkaitan dengan semua hal  kecuali  bila  bertentangan  dengan  UUD  atau  asas-asas  yang  terkandung  di dalamnya.
Pasal  22  yang  berbunyi  warga  negara  Timor  Leste  yang  berada  atau tinggal di luar negeri berhak atas perlindungan Negara dalam penggunaan hak- haknya dan akan tunduk pada kewajiban yang tidak bertentangan dengan ketidak hadirannya di dalam negeri, namun   konsep ini sangat bertolak belakang dengan Pasal  54.4  yang  menjelaskan  bahwa;  Hanya  warga  negara  nasional  yang mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Presumsi  yang  disebutkan  pada  nomor sebelumnya dapat ditembus melalui pengajuan banding ke pengadilan, yang harus diajukan wajib hingga tanggal 31 Desember 2008.
Hal ini menjadi masalah berkaitan dengan kegunaan dan fungsi tanah bagi masyarakat.  Kepemilikan  hak  tanah  bagi  masyarakat  perlu  mendapat penyelesaian  dari  pemerintah  karena  prinsip    setiap  pemegang  hak  atas  tanah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari negara, mengingat fungsi tanah untuk kemakmuran masyarakat.

## PERUMUSAN MASALAH
8 Correia, Moore, and Goodwin.
9 Murat  Meha  and  others,  ‘Using  Geographical  Information  System  for  Implementing  Resettlement Strategies in Mining Areas in Kosovo’, WSEAS Transactions on Information Science and Applications , 8.1 (2011), 18 – 27.
Permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam  paper  ini  adalah,  bagaimana penyelesaian  sengketa  tanah  menurut  Lei  Nomor  1/2003  Republik  Demokrasi Timor Leste tentang Rezim Hukum Real Estate dan kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Nasional Pelayanan Pertanahanan, Properti dan Kadaster (DNTPSC).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif. Penelitian merupakan penelaahan terhadap ketentuan hukum positif tertulis yang relevan.dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah  data  sekunder,  seperti  komentar  dan  analisis  hukum,  berkontribusi  pada pemahaman  dasar  prinsip-prinsip  hukum.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis 10 dibutuhkan untuk mengukur motivasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap tata aturan yang ada. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks yang ditulis oleh para  ahli  hukum  berpengaruh,  jurnal  hukum,  pendapat  ahli,  kasus  hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan  hukum  tersier  adalah  sumber  yang  memberikan  panduan  atau  klarifikasi terhadap bahan hukum primer 11 seperti kamus, artikel, dan sumber online. seperti kamus, artikel, dan sumber online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Persoalan Kepemilikan Tanah di Timor Leste Pasca Kemerdekaan
Persoalan  dokumen  kepemilikan  tanah  seringkali  berkaitan  dengan validitas seperti sertifikat tanah, akta jual beli, wasiat atau bukti-bukti kepemilikan yang  tidak jelas  atau  saling bertentangan  antara  pihak-pihak yang  terlibat  dalam sengketa,  bisa  menjadi  masalah  yang  kompleks.  Kepentingan  pihak  ketiga  atas tanah,  ketidak  jelasan  batas  properti  sering  menjadi  akar  konflik,  terutama bagaimana untuk mengukur dan memutuskan batas properti yang sah merupakan tugas yang sangat kompleks. Masalah warisan juga melibatkan bukti-bukti hukum dalam proses pengadilan oleh keputusan hakim melibatkan pertimbangan tentang kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang bersengketa, semua ini menjadi suatu perdebatan yang perlu diperhatikan/ atau dipertimbangkan dan di hormati dalam penyelesaian 12 . Administrasi  Transisi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  Timor  Leste  (A Administração  Transitória  das  Nações  Unidas  em  Timor-Leste/UNTAET) berdasarkan  Resolusi  Nomor  1272,  tanggal  25  Oktober  1999,  oleh  Dewan Keamanan  diberi  kekuasaan  untuk  memerintah  sementara  di  Timor  Leste, memperbolehkan hanya mengelola asset-aset public dan swasta yang bergerak dan tidak  bergerak  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  7  Regulasi  UNTAET  Nomor 1999/1.  Dari berbagai tindakan sementara yang diambil oleh UNTAET sehubungan dengan  kepemilikan  properti,  yang  menonjol  adalah  Peraturan  Nomor  2000/27 yang  bertujuan  untuk  membekukan  status  hukum  beberapa  asset  tersebut. Pemerintah  transisi  dihadapkan  pada  berbagai  situasi  perampasan  atau
10 P.M Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006).
11 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif’ (Surabaya: Banyumedia, 2006).
12 Muhajir Utomo, Ilmu Tanah : Dasar -Dasar Dan Pengelolaannya , Cet. ke 1 (Rawamangu, Jakarta: PT Andritya Andrebina).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
74
penguasaan property secara illegal sebagaimana dibuktikan oleh Perintah Eksekutif Nomor  2025/5  dan  2002/7,  banyak  dialami  kehancuran  struktur  administrasi publiknya, namun pada tahun 1999 pembentukan pencatatan tanah nasional telah dimulai 13 .
Banyak property yang kini asset negara Timor Leste, dikuasai atau diambil alih  secara  tidak  sah.  Demikian  pula  banyak  properti  milik  warga  negara,  yaitu warga  negara  yang  tidak  berada  di  luar  negeri  dan  warga  negara  asing,  juga ditempati  atau  diambil  alih  secara  illegal.  Konstitusi  Republik  RDT  menetapkan dalam Pasal 54, prinsip-prinsip umum yang bekaitan dengan kepemilikan pribadi, dengan  tegas  mengakui  hak  ini  dan  menyatakan  bahwa  hak  tersebut  harus mempunyai  fungsi  sosial  dan  hanya  warga  negara  yang  mempunyai  ha  katas kepemilikan pribadi.
Persoalan  hak  atas  tanah  pada  prinsipnya  merupakan  konsepsi  hukum yang  bersumber  pada  naskah  Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Demokratik Timor-Leste  (RDTL) 14 yang  dapat  diambil  intisari  dan  pokok  pikiran  dimana pemerintah  mengatribusikan  Pasal  54  dan  141  sebagai  dasar  bagi  warga masyarakat pada umumnya /atau individu untuk perolehan hak milik atas tanah. Pasal 54 menyatakan bahwa 15 :
1. Todo o indivíduo tem direito à propriedade privada, podendo transmitila em  vida  epor    morte,  nos  termos  da  lei (Setiap  individu  negara mempunyai hak milik pribadi, yang dapat dialihkan kepada orang lain, selama  masih  hidup  atau  pada  saat  meninggal  dunia,  sesuai  dengan undang-undang).
2. A propriedade privada não deve ser usada em prejuízo da sua função social (A requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar mediante justa  indemnização,  nos  termos  da  lei (Milik  pribadi  mesti  tidak digunakan dengan cara yang merugikan fungsi sosialnya).
3. A requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar mediante justa  indemnização,  nos  termos  da  lei (Penuntutan  resmi  dan pengambilan  alih  kepemilikan  untuk  kepentingan  umum  hanya  dapat dilakukan setelah ganti rugi yang layak dibayar, sesuai dengan undang- undang)
4. Só  os  cidadãos  nacionais  têm  direito  à  propriedade  privada  da  terra (Hanya warga negara nasional yang mempunyai hak milik atas tanah).
Pasal  161  juga  menetapkan  bahwa  perampasan  secara  tidak  sah  atas  barang bergerak dan barang tidak bergerak dianggap sebagai kejahatan. pasal 138, 140 dan 141  Undang-Undang  Pokok,  Negara  mempunyai  kewajiban  konstitusional  untuk menciptakan  kondisi  bagi  pembangunan  ekonomi  bangsa,  dan  secara  teknis  dan hukum sangat diperlukan untuk memiliki pendaftaran tanah yang berfungsi sebagai dasar untuk pendaftaran hak milik di masa depan.
13 Parlamento Nacional, ‘República Democrática de Timor - Leste’, 2003.
14 East Timor and Indonesia Action Network, ‘REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR -LESTE Komisi Sistematisasi Dan Harmonisasi REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE Komisi Sistematisasi Dan Harmonisasi’.
15 East Timor and Indonesia Action Network.
Konstitusi RDTL 16 dilaksanakan dengan Rancangan Undang-undang atau (RUU)  /  atau Proposta  de  lei  no.19  /2010  regime  especial  para  a  definição  da titularidade  dos  bens  imóveis tentang  hak  kepemilikan  atas  tanah  di  Timor  Leste sebagai hukum tertinggi setelah Konstitusi RDT yang di sahkan oleh dewan Menteri dengan  amanat  ketentuan  undang-undang  /atu  lei  nu  1/2003    de  10  de marco.tentang Regime  Juridico  dos  Bens  Imoveis  I  Parte:  Titularidade  dos  Bens Imoveis 17 . Pasal 12 menjelaskan :
a. Tanah  yang  ditinggalkan  oleh  pemiliknyatidak  teridentifikasi  menjadi  tanah dibawah  administrasi  negara  ( administraçãodo  estado ) – Pasal15  Lei  nu 1/2003;
b. Menempati secara ilegal ( OcupaçãoIlega l) menggunakan benda tidak bergerak bukan miliknya dengan pura-pura sebagai pemilik dan bertentangan dengan kemauan pemilik yang sah dianggap tindakan kriminal – Pasal 6 Lei nu  1/2003. Menurut Pasal 2, undang-undang tersebut, kepemilikan pribadi dianggap sebagai properti  pedesaan  dan  perkotaan  yang  dapat  menjadi  subjek  transaksi  hukum dimana pemiliknya adalah orang-orang swasta, perorangan atau badan hukum, atau Negara.
Direktorat  Nasional  Pelayanan  Pertanahanan,  Properti  dan  Kadaster (DNTPSC) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas geodesi, survei, pemetaan, pendaftaran properti riil dan permasalahan hukum terkait administrasi pertanahan.  DNTPSC  memiliki  sebagian  besar  kumpulan  data  spasial  penting termasuk peta topografi dan peta bidang tanah, serta berperan dalam penyediaan data kepada lembaga publik dan swasta lainnya serta masyarakat pada umumnya.
Dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  hukum  pertanahan  di  Timor  Leste bersumber  pada  Pasal  54  dan  Pasal  141  Konstitusi  RDTL 18 sehingga  pada  masa kemerdekaan  dari  tahun  2002  sampai  sekarang  peraturan  perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah di Timor Leste, sebagai berikut:
1.   Lei No. 1/2003, de 10 de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte: Titularidade  dos  Bens  Imoveis  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2003 tentang  Regulasi  Hukum  bagian  I:  Harta  benda  tidak  bergerak  dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003).
2.   Decreto  Lei  No.  19/2004,  de  29  de  Dezembro.  Regime  Juridico  dos  Bens Imoveis:  Afectacao  Oficial  e  Arrendamento  de  Bens  Imoveis  do  Dominio Privado  do  Estado  (Ketetapan  Hukum  Nomor  19  tentang  Tahun  2004 Regulasi Hukum Real Estate: Petugas, Tugas dan Penyewaan Real Properti Dalam  Kekuasaan  Milik  Negara  dan  dipublikasikan  di  Jornal  da  Republica RDTL, tanggal 29 Desember 2004).
3.   Lei No. 12/2005,  de 12 de Setembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis II Parte: Arrendamento Entre Particulares (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Regulasi Hukum II: Real Estate bagian: Antara Sewa Swasta dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 12 september 2005).
4.   Decreto  Lei  No.  6/2011,  de  26  de  Janeiro  2011.  Compensacoes  Por Desocupasao de Imoveis do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011
16 East Timor and Indonesia Action Network.
17 Lei do Trabalho, ‘Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL’, Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL , 2012, 1 – 69.
18 East Timor and Indonesia Action Network.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 76
tentang Kompensasi yang diberikan Negara Atas Bangunan yang Ditempati dan dipublikasikan Jornal da Republica RDTL, tanggal 26 Januari 2011).
5. Decreto  Lei  No.  27/2011.  Regime  Atu  Regula  Na’in  ba  Bens  Imveis ne’ebe laiha  Disputa  (Ketetapan  Hukum  Nomor  27  Tahun  2011  tentang  Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).
6.   Diploma Ministerial No. 16/2011 sobre Decreto Lei No. 27/2011. Regime Atu Regula Na’in ba Bens Imveis ne’ebe laiha Disputa (Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi  Hukum  yang  Mengatur  Harta  Benda  Tidak  Bergerak  yang  tidak bermasalah).
Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat pada masa kemerdekaan Timor  Leste  dari  tahun  2002  sampai  sekarang  diatas  belum  dapat  dijalankan dengan baik. Rancangan Undang-Undang/RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di  Timor  Leste/PROPOSTA  DE  LEI  NO.  /2010  REGIME  ESPECIAL  PARA  A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (Regulasi khusus untuk defenisi hak  milik  atas  tanah)  sebagai  hukum  tertinggi  setelah  Konstitusi  RDTL  sudah disahkan oleh Dewan Menteri Timor Leste pada tanggal 10 Maret 2010 dan pada bulan  Januari  2012  Parlamento  Nacional  de  Timor  Leste  (DPRnya  Timor  Leste), dibahas pada tingkat komisi untuk disetujui dan disahkan oleh Presiden Republik untuk berlaku sebagai hukum yang bersifat mengikat.
Pemerintah  memfasilitasi  upaya  pengentasan  kemiskinan,  kelaparan  dan kerentanan  dengan  memberikan  kontribusi  melalui  penyediaan  jaminan kepemilikan  lahan.  Kadaster  yang  baik  mengakomodasi  pandangan  dunia  yang berbeda.  Bagi  sebagian  orang,  hubungan  tersebut  harus  didasarkan  pada penguasaan dan penggunaan aktual, pada kapasitas, kesetaraan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang memerlukan keamanan akses terhadap lahan sebagai bagian  dari  aset  untuk  membangun  mata  pencaharian  yang  mengatasi  risiko penggusuran,  sosial,  dan  sebagainya.  perubahan,  ketidakpastian  dan  keragaman yang  disebabkan  oleh  peningkatan  populasi  dan  migrasi 19 .  Meskipun  pada konsepnya    negara  berhak  menguasai  bumi    serta  isi  yang  berada  di  sepanjang wilayah  kedaulatannya.  Namun  perlu  diberikan  hak  atas  tanah  kepada  subyek hukum  baik  individu  atau  badan  hukum  untuk  keperluan  penggunaan  yang disesuaikan dengan kepentingannya. Karena kepentingan ini, konflik hak atas tanah sering  muncul  dan  membutuhkan  penyelesaian  hukum.  Penyelesaian  konflik pertanahan  yang  konstruktif  diperlukan  untuk  membangun  hubungan  positif berkelanjutan. Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan menjadikan pilihan terbaik untuk mengurangi konflik yang lebih tajam dan hasil yang bermanfaat bagi masing masing pihak.
Badan  Pertanahan  Nasional, Direcção  Nacional  de  Terras,  Propriedades  e Serviços Cadastrais / DNTPSC (DNTPS), mengatribusikan kewenangan dalam bidang pertanahan sesuai  ketentuan  Pasal 2 yaitu:
a. Mendukung  departemen  pemerintah  dalam  pengelolaan  tanah  dan bangunan yang menjadi hak milik pemerintah dan perorangan.
19 R. Chambers, N. C. Saxena, and T. Shah, ‘Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century’, To the Hands of the Poor: Water and Trees , 1989.
b. Mempromosikan langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum mulailah proses pemulihan harta benda dan kekayaan pemerintah.
c. Memberikan  informasi  dan  menjalankan  prosedur  administrasi  yang memungkinkan  untuk  menyelesaikan  konflik  kepemilikan  tanah  dan bangunan.
d. Bekerjasama  dengan  otoritas  peradilan  dan  lembaga  resolusi  alternatif penyelesaian  sengketa  konflik  dalam  hak  kepemilikan  atas  tanah  dan bangunan.
e. Mendaftarkan kembali tanah dan bangunan yang menurut undang-undang yang terlantarkan, hilang atau dikuasai oleh pemerintah.
f. Membentuk suatu badan untuk pengukuran dan pemetaan Nasional.
g. Membentuk suatu badan pendaftaran tanah dan bangunan secara   nasional.
h. Menyiapkan jenis hak kepemilikan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah.
i. Bekerjasama, dengan bidang-bidang yang berwenang dan departemen lain yang berhubungan dengan kepastian hukum.
Berpijak pada Konstitusi-RDTL dan undang-undang /atau Lei nu.1/.2003 badan  tersebut  dapat  melakukan  formalisasi  hak-hak  melalui  registrasi, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  6.  Lei  nu  13/2017, Regime  especial  para  a definição  da  titularidade  dos  bens  imóveis (rezim  khusus  untuk  penetapan kepemilikan hak atas tanah). Undang-undang dimaksudkan untuk mengklarifikasi situasi  hukum  kepemilikan  tanah,  menjalankan  berbagai  aspek  dari  hak kepemilikan pribadi dimana tujuan utama dari Proses regularisasi kepemilikan hak atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Konstitusi-RDTL  dianggap  sangat  penting untuk menjamin perdamaian dan perkembangan sosial dan ekonomi negara 20 . Pengaturan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dalam  undang-undang  ini  hanya bagi  warga  negara  Timor-Leste;  Badan  Hukum  Nasional,  berdasarkan  hukum Timor-Leste,  yang  dibentuk  secara  eksklusif  oleh  warga  negara  Timor-Leste dan/atau  modalnya  sepenuhnya  dan  secara  eksklusif  dimiliki  oleh  warga  negara Timor-Leste; masyarakat lokal, dalam hal kepemilikan hak atas tanah yang diatur dalam  undang-undang  ini;  Badan  Hukum  tanpa  tujuan  keuntungan  yang  oleh undang-undang diberikan hak ini.

## Penyelesaian Sengketa Tanah di Timor Leste
Langkah-langkah  yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa oleh DNTPSC    antara  lain:    penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum;  penyelesaian sengketa diluar jalur hukum; perundingan atau negosiasi, mediasia dan arbitrase; penelitian/pengolahan data pengaduan yang meliputi; penelitian kelengkapan dan keabsahan data, pencocokan data yuridis dan data fisik serta data dukung lainnya, kajian kronologi sengketa dan konflik, analisis aspek yuridis; penelitian lapangan meliputi keabsahan atau  kesesuaian data dengan sumbernya, pencarian keterangan dari  saksi-saksi  terkait,  peninjauan  fisik  tanah  obyek    yang  di  sengketakan; penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, surat ukur, dan  kegiatan lain yang    diperlukan  fisik  dan  administrasi;  penyelenggaraan  gelar  kasus;  tujuannya untuk  menetapkan  rencana  penyelesaian,  pemilihan  alternatif  penyelesaian  dan penetapan upaya hukum.
20 Trabalho.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 78
Metode  mediasi  menjadi  pilhan  karena  keunggulannua  metode  ini berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak 21 . Mediasi  menjadi  pilihan  terbaik  metode  non  litigasi  dalam  penyelesaian  konflik pertanahan  karena,  memiliki  tujuan  utama,  dapat  mengidentifikasi  semua  pihak yang terlibat dengan memahami prespektif para pihak tentang akar masalah dan memandu proses mediasi, agar tidak ada pihak yang diabaikan atau tidak di ikut sertakan,  sehingga  potensi  kontribusi  atau  kepemilikan  mereka  dalam  sengketa tidak  terlewatkan.  Mediator  mediasi  adalah  orang  yang  paham  dinamika interpersonal dan memodifikasi pendekatannya sesuai dengan kebutuhan khusus, dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  kepentingan  semua  pihak,  guna memaksimalkan  peluang  untuk  merencanakan  strategi  pengelolaan  risiko  yang efektif bagi kesuksesan mediasi 22 .
Prinsip  mediasi  berdasarkan  pada  kesejajaran,  kepatutan  dan  rasa keadilan. Penyelesaian secara mediasi selain mempersingkat waktu penyelesaian, juga mengurangi beban psikologis yang akan  mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan  pihak  yang  berperkara,  serta  dapat  menimbulkan  efek  sosial  seperti menimbulkan  keretakan  hubungan.  Metode  penyelesaian  sengketa  ini  lebih informal, terkontrol oleh para pihak serta lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mempertahankan kelanjutan hubungan yang telah dibina 23 . Proses mediasi dalam konflik pertanahan terdiri dari beberapa tahapan :
- Melakukan  proses  identifikasi  pihak-pihak  yang  terlibat    dalam  sengketa tanah  meliputi  beberapa  fase  yakni;  melakukan  analisis  pemilik  tanah, dengan mengidentifikasi semua pemilik tanah yang terlibat dalam sengketa;
- memeriksa  apakah  pemerintah  daerah  atau  otoritas  lokal  terlibat  dalam sengketa,  khususnya  jika  ada  peraturan  atau  kebijakan  pemerintah  yang terkait;
- menentukan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  dalam  sengketa tanah, seperti pengembang, lembaga keuangan, atau pihak ketiga lainnya;
- melakukan  pendekatan  inklusif  untuk  memastiikan  proses  identifikasi mencakup semua pihak yang mungkin terlibat langsung atau tidak langsung, untuk memastikan solusi yang holistic;
- melakukan wawancara dan Konsultasi, dengan pemilik tanah, pihak terkait, dan  pemerintah  daerah  untuk  memahami  perspektif  dan  kepentingan masing-masing.
- menelusuri  dokumen  hukum  terkait  kepemilikan  tanah  dan  hak-hak  yang terlibat, termasuk sertifikat tanah, perjanjian sewa, atau dokumen lainnya 24 . Pendekatan  netral  dan  imparsial  bahwa  pastikan  bahwa  proses  mediasi dilakukan  oleh  pihak  yang  netral  dan  tidak  memihak  untuk  memastikan  bahwa
21 I  made  Widnyana, Alternative  Penyelesaian  Sengketa  (ADR) (Fikahati  Aneska  bekerjasama  dengan, 2009).
22 Abdurahman Konoras, Aspek Hukum  Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan , 1st edn (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), p. 29.
23 Tinuk  Dewi  Chayani, Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa;  Mediasi  Terhadap  Permasalahan Hukum Dalam Teori Dan Praktek (Malang-Indonesia: Universitas Muhamadyah Malang, 2022), p. 104.
24 Widnyana, p. 84.
keadilan  dijaga,  dengan  mengunakan  langkah-langkah  mediasi  berikut  dapat dilakukan dengan cara yang netral, impartial, dan berfokus pada pencarian solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah.
Sumber  kewenangan  Badan  Pertanahan  (DNTPSC)  adalah  wewenang atributif,  yang  diberikan  oleh  pembentuk  undang-undang  (badan  legislator), melalui  undang-undang  no  1/2003,  mengamatkan  kepada      undang-undang  no 13/2017.  Kewenangan ini merujuk pada struktur hierarki dan distribusi tanggung jawab  di  antara  anggota/atau  lembaga    tertentu  yang  diberikan  oleh  aturan  dan kebijakan  pemerintah.  Berdasarkan  teori  kewenangan,  pemahaman  tentang  hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga pemerintah di Timor-leste seperti DNTPSC bertanggung jawab dalam urusan pertanahan berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku yang mencakup berbagai aspek terkait dengan pengelolaan dan penataan tanah di Timor-Leste. DNTPSC memiliki peran dalam pendaftaran tanah untuk menentukan status kepemilikan dan hak-hak atas tanah, bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan pemetaan tanah, sehingga informasi mengenai batas-batas  tanah  dapat  dijelaskan  secara  jelas,  Salah  satu  tugas  utama    adalah memberikan  sertifikat  tanah  kepada  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  tanah. Sertifikat  ini  adalah  bukti  legal  yang  mengkonfirmasi  kepemilikan  atau  hak  atas tanah.  Terkait  keterlibatan  DNTPSC  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  antara pihak  yang  bersengketa  merupakan  bagian  dari  peranan  dalam  merancang,  dan menyusun  kebijakan  nasional  dan  pedoman  untuk  penataan  pertanahan  secara umum 25 . Secara  teoritis  konsep  kewenangan  berkaitan  dengan  prinsip  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  suatu  lembaga  atau  individu  dalam  suatu  sistem hukum  atau  organisasi  dimana  Istilah  "kewenangan"  sering  digunakan  untuk menggambarkan batas kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu dalam kerangka tertentu. Dalam konteks hukum, teori kewenangan dapat merujuk pada dasar hukum atau konstitusional yang menetapkan wewenang suatu  lembaga  atau  pejabat  pemerintah.  Misalnya,  dalam  sistem  hukum  yang berbasis konstitusi, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi yang menetapkan batasan-batasan tertentu.
Dalam ketentuan penyelesaian sengketa tanah di Timor-Leste oleh DNTPSC melalui  proses  mediasi  pada  umumnya  diatur  berdasarkan  Lei  nu  1/2003 Penyelesaian  sengketa  pertanahan  merupakan  salah  satu  tugas  pemerintah  di bidang pertanahan, dan Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN/ DNTPSC) dengan ketentuan Pasal 2 tentang kewenangan DNTPSC. kerangka berfikir adalah struktur konseptual atau rencana dasar yang digunakan untuk  mengorganisasi  dan  mengelompokkan  gagasan,  informasi,  atau  elemen- elemen lainnya dalam proses berpikir. Ini membantu seseorang untuk merangkum, menganalisis,  dan  memproses  informasi  dengan  cara  yang  terstruktur.  Kerangka berfikir sering digunakan untuk merumuskan gagasan, memecahkan masalah, atau membuat  keputusan.  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  tanah  oleh  DNTPSC melalui  mediasi,  kerangka  berfikir  dapat  melibatkan  langkah-langkah  seperti identifikasi masalah, pemilihan mediator, persiapan dokumen, pertemuan mediasi,
25 Sumário,  ‘Journal  Da  Reublica,  PUBLICAÇÃO  OFICIAL  DA  REPÚBLICA  DEMOCRÁTICA  DE TIMOR - LESTE’, Quarta-Feira , 1.9 (2003), 97 <http://timor-leste.gov.tl/wp- content/uploads/2010/01/Lei_2003_1_regime_juridico_bens_imoveis1.pdf>.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
80
eksplorasi  opsi  solusi,  dan  dokumentasi  kesepakatan.  Ini  adalah  serangkaian langkah atau tahapan yang membantu mengarahkan proses penyelesaian sengketa secara sistematis 26 . Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah oleh DNTPSC melalui mediasi, kerangka berfikir dapat melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pemilihan mediator, persiapan dokumen, pertemuan mediasi, eksplorasi opsi solusi, dan dokumentasi kesepakatan. Ini adalah serangkaian langkah atau tahapan yang membantu mengarahkan proses penyelesaian sengketa secara sistematis 27 . Penyelesaian sengketa tanah melalui Direcçao Nacional de Terras, Propriedades E Serviços  Cadastrais (DNTPSC  ),  memerlukan  suatu  kerangka  berpikir  yang terstruktur: yakni;
(1)  Pemahaman  hukum  dengan  mengkaji  Undang-Undang  No  1/2003  dan peraturan  pelaksanaannya  untuk  memahami  dasar  hukum  penyelesaian sengketa tanah;
(2), Mengidentifikasi poin-poin kunci yang relevan dengan kasus sengketa tanah yang sedang dihadapi;
(3)  Menentukan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tanah,  baik  individu maupun lembaga.( Identifikasi Pihak-pihak yang Terlibat) ;
(4) Memverifikasi status kepemilikan tanah dan hak-hak yang terlibat;
(5)  Melakukan  penilaian  menyeluruh  terhadap  fakta-fakta  yang  terkait  dengan sengketa tanah.( Penilaian Kasus);
(6) Menentukan pihak yang kompeten dan netral untuk menjadi mediator, dengan memastikan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum tanah dan mediasi;
(7) Membuat Kesepakatan Tertulis:
(8)  Memastikan  dokumen  mencakup  semua  aspek  yang  relevan,  termasuk perubahan status kepemilikan tanah. Apabila diperlukan, pastikan kesepakatan tersebut  dapat  diratifikasi  secara  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  lei    No 1/2003 28 dan lei nu 13/2017 29 .
Keberhasilan mediasi di Badan Pertanahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh DNTPSC dapat dilihat melalui skema berikut ini :
Skema 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh DNTSC di Timor Leste
26 Isharyanto  Maria  S.W.  Sumardjono,  Nurhasan  Ismail, Mediasi  Sengketa  Tanah,  Potensi  Penerapan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  (ADR)  Di  Bidang  Pertanahan (Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara, 2008), p. 63.
27 Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, p. 63.
28 Nacional.
29 Trabalho.

## DNTPSC
Dasar Hukum lei  no 1/2003
Pilihan Penyelesaian Sengketa Mediasi Musyawarah, kepastian hukum dan kemanfaatan Sengketa Tanah : Pembagian waris; Pelanggaran hukum; Perbedaan interpretasi hukum nasional dan hukum adat;
Penyerobotan tanah; Tumpang tindih sertifikat
Faktor Penentu Hasil Akhir Mediasi Ketentuan Konstitusional; Prinsip Pembagian Kekuasaan;
Transparansi dan Akuntabilitas; Perlindungan Hak Asasi Manusia Sengketa Tanah Non Litigasi Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Konsultasi, Penilaian Ahli, Arbitrase
Litigasi Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara
Badan  Pertanahan  Timor  Leste  (DNTPSC)  memiliki  kewenangan menyelesaikan  sengketa  tanah  di  Timor  Leste.  Pilihan  instrumen  penyelesaian sengketa  tanah  adalah  litigasi  dan  non  litigasi.  DNTPSC  memilih  mediasi  sebagai instrument  penyelsai  konflik  yang  lebih  memenuhi  keadilan  dan  menjamin kepastian hukum karena mendasarkan pada musyawarah, sesuai dengan ketentuan konstitusional, prinsip pembagian kekuasaan, transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi perlindungan hak asasi manusia.

## PENUTUP Kesimpulan
Konstitusi  RDTL  belum  memberikan  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste. Pertentangan Pasal 54.4 dan Pasal  22  RDTL  memberikan  permasalahan  hukum  yang  serius.  Badan  yang berwenang melaksanakan tugas tentang pertanahan di Timor Leste adalah, Direcção Nacional  de  Terras,  Propriedades  e  Serviços  Cadastrais (DNTPSC)  atau  Direktorat Nasional  Pelayanan  Pertanahanan,  Properti  dan  Kadaster.  Berdasarkan  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun    2003  tentang  Regulasi  Hukum,  DNTPSC berwenang melakukan pengurusan atas aspek-aspek, seperti: warga negara sebagi subjek hukum hak milik atas  tanah, prosedur pengurusan tanah, dan lembaga  yang mengurus masalah tanah. Dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa tanh, DNTPSC memilih metode penyelesaian non litigasi yaitu mediasi. Pasal 2, Lei nu  1/2003  menjadi  dasar  kewenangan  atribusi  DNTPSC  menjalankan  tugas pemerintah di bidang pertanahan. Pilihan penyelesaian sengketa no litigasi dengan metode  mediasi  diilih  oleh  DNTPSC  karena  mendasarkan  musyawarah  dan memberikan jaminan kepastian hukum.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 82

## Saran
Pemerintah  perlu  meninjau  kembali  undang-undang  pertanahan, Peraturan pemerintah yang ada, serta mekanisme prosedur peroleh hak atas tanah agar  tidak  terjadi  kekosongan  norma.  Ini  dibutuhkan  untuk  memberi  jaminan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  masyarakat.  Dalam  menjalankan kewenangannya Badan Pertanahan Nasional atau DNTPSC harus menjunjung tinggi nilai  nilai  hukum  dan  budaya  masyarakat  setempat  sebagai  perwujudan  amanat konstitusi,  dan  peraturan-peraturan  pemerintah  yang  telah  di  atribuiskan  sesuai pasal  2  lei  nu.1/2003  bagi  eksistensi  hak-hak  masyarakat  di  negara  timur-leste secara adil tanpa diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Administration, Land, ‘Land Administration for Post - Conflict Contexts’, Lewis 2004, 2009, 73 – 90
Chambers,  R.,  N.  C.  Saxena,  and  T.  Shah,  ‘Sustainable  Rural  Livelihoods:  Practical Concepts for the 21st Century’, To the Hands of the Poor: Water and Trees , 1989 Chayani,  Tinuk  Dewi, Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa;  Mediasi  Terhadap Permasalahan  Hukum  Dalam  Teori  Dan  Praktek (Malang-Indonesia: Universitas Muhamadyah Malang, 2022)
Correia, Zenoveva X., Antoni B. Moore, and David P. Goodwin, ‘Accessibility of Land Data and Information Integration in Recently-Independent Countries: Timor- Leste  Case  Study’, Papers  in  Regional  Science ,  100.1  (2021), 203 – 25 <https://doi.org/10.1111/pirs.12560>
East Timor and Indonesia Action Network, ‘REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR -LESTE Komisi  Sistematisasi  Dan  Harmonisasi  REPUBLIK  DEMOKRATIK TIMOR- LESTE Komisi Sistematisasi Dan Harmonisasi’ Glenn, Kim G., and Bradford P. Johnson, ‘Administração Da Terra Em Timor-Leste. Funçoes  e  Responsabilidades:  Liçoes  Aprendidas  Na  Albânia,

## Moçambique, Ruanda e Tailândia.’, 2005, 18p
Ibrahim,  Johny, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif’ (Surabaya: Banyumedia, 2006)
Konoras,  Abdurahman, Aspek  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  Di Pengadilan , 1st edn (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Maria  S.W.  Sumardjono,  Nurhasan  Ismail,  Isharyanto, Mediasi  Sengketa  Tanah, Potensi  Penerapan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Tanah  (ADR) Di Bidang Pertanahan (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008) Marzuki, P.M, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006)
Meha, Murat, Blerim Rexha, Ismet Shala, and Bedri Dragusha, ‘Using Geographical Information  System  for  Implementing  Resettlement  Strategies  in Mining Areas in Kosovo ’, WSEAS Transactions on Information Science and Applications , 8.1 (2011), 18 – 27
Meneses, Maria Paula, ‘A Terra Em Timor -Leste: Expondo a Injustiça Cognitiva Nos Conflitos Fundiários*’, E-Cadernos CES , 33, 2020 <https://doi.org/10.4000/eces.5182>
Molen, Pa ul Van Der, and Christiaan Lemmen, ‘Land Administration in Post -Conflict Areas Land Administration in Post- Conflict Areas’, June 2014, 1– 12 Nacional, Parlamento, ‘República Democrática de Timor - Leste’, 2003 Sumário,  ‘Journal  Da  Reublica,  PUBLICAÇÃO  OFICIAL DA  REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE  TIMOR  - LESTE’, Quarta-Feira ,  1.9  (2003),  97 <http://timor-leste.gov.tl/wp- content/uploads/2010/01/Lei_2003_1_regime_juridico_bens_imove is1.pdf>
Trabalho,  Lei  do,  ‘Direção  Nacional  de  Assessoria  Jurídica  e  Legislação - DNAJL’, Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL , 2012, 1 – 69
Utomo,  Muhajir, Ilmu  Tanah :  Dasar -Dasar  Dan  Pengelolaannya ,  Cet.  ke  1 (Rawamangu, Jakarta: PT Andritya Andrebina)
Widnyana,  I  made, Alternative  Penyelesaian  Sengketa  (ADR) (Fikahati  Aneska bekerjasama dengan, 2009)
Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nacional, Parlamento, ‘República Democrática de Timor - Leste’, 2003 East Timor and Indonesia Action Network, ‘REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR -LESTE Komisi  Sistematisasi  Dan  Harmonisasi  REPUBLIK  DEMOKRATIK TIMOR- LESTE Komisi Sistematisasi Dan Harmonisasi’
Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Chambers,  R.,  N.  C.  Saxena,  and  T.  Shah,  ‘Sustainable  Rural  Livelihoods:  Practical Co ncepts for the 21st Century’, To the Hands of the Poor: Water and Trees , 1989 Chayani,  Tinuk  Dewi, Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa;  Mediasi  Terhadap Permasalahan  Hukum  Dalam  Teori  Dan  Praktek (Malang-Indonesia: Universitas Muhamadyah Malang, 2022)
Correia, Zenoveva X., Antoni B. Moore, and David P. Goodwin, ‘Accessibility of Land Data and Information Integration in Recently-Independent Countries: Timor- Leste  Case  Study’, Papers  in  Regional  Science ,  100.1  (2021), 203 – 25 <https://doi.org/10.1111/pirs.12560>
Meha, Murat, Blerim Rexha, Ismet Shala, and Bedri Dragusha, ‘Using Geographical Information  System  for  Implementing  Resettlement  Strategies  in Mining Areas in Kosovo’, WSEAS Transactions on Information Science and Applications , 8.1 (2011)
Meneses, Maria Pa ula, ‘A Terra Em Timor -Leste: Expondo a Injustiça Cognitiva Nos
Conflitos Fundiários*’, E-Cadernos CES , 33, 2020 <https://doi.org/10.4000/eces.5182>
Molen, Paul Van Der, and Christiaan Lemmen, ‘Land Administration in Post -Conflict Areas Land Administration in Post- Conflict Areas’, June 2014, 1– 12 Sumário,  ‘Journal  Da  Reublica,  PUBLICAÇÃO  OFICIAL  DA  REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE  TIMOR  - LESTE’, Quarta-Feira ,  1.9  (2003),  97 <http://timor-leste.gov.tl/wp- content/uploads/2010/01/Lei_2003_1_regime_juridico_bens_imove is1.pdf>
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
84
Trabalho,  Lei  do,  ‘Direção  Nacional  de  Assessoria  Jurídica  e  Legislação - DNAJL’, Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL , 2012