PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS

## Felix The
Narotama University Surabaya felix_the77@yahoo.com

## Abstract
Entering the age of globalization, the need in land legalization certiﬁcate is increasing year after year. Aspects of notary accountability should be questionable when Sale and Purchase Agreements Certiﬁcate that going to be made is canceled. Though it's the client's wants whose facing the notary. To  account  the  professionalism  and  its  responsibilities  as  a  notary,  reported  on  a  criminal act.Increased variations of evil in the world, causing widespread casualties, not only the Clients, but the Notary also often fall victim to criminal prosecution. Notary should receive legal protection for him.  Legal  actions  must  be  taken  in  order  to  achieve  truth  and  justice  for  clean  notaries. Inconsistency that occurs in people as well as things that happen outside the rule of law that is starting to make a gap to make Notaries commit a criminal act. Clean society, hate the existence of all forms of crime, every crime is a violation of law and violate the rights of social, economic, and cultural life in society. Notaries play an active role as a public ofﬁcial either. To anticipate and make an  engagement  in  the  community,  especially  in  this  globalization  era.  Thus  the  existence  of applicable law should be able to give some light to the profession of notary.
Key words: Punishment, Notary, Globalization, Crime

## Abstrak
Memasuki zaman Globalisasi, kebutuhan dalam pembuatan akta semakin meningkat tahun demi tahun. Aspek pertanggung jawaban notaris dipertanyakan saat dibatalkannya Akta Jual Beli yang akan dibuat. Padahal hal tersebut merupakan keinginan pihak yang menghadap notaris. Untuk mempertanggungjawabkan  profesinya  dan  tanggung  jawabnya  selaku  notaris,  dilaporkan  atas perbuatan pidana. Meningkatnya variasi kejahatan di dunia, menyebabkan korban yang semakin meluas,  bukan  hanya  para  penghadap  saja,  namun  Notaris  pun  sering  kali  menjadi  korban pemidanaan. Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus  ditempuh  demi  mencapai  suatu  kebenaran  dan  keadilan  bagi  notaris  yang  bersih. Inkonsistensi  yang  terjadi  di  masyarakat  serta  hal-hal  yang  terjadi  diluar  aturan  hukum  yang berlaku  itulah  yang  mulai  menjadikan  celah  untuk  menjadikan  Notaris  melakukan  perbuatan pidana. Masyarakat yang bersih, membenci akan adanya segala bentuk kejahatan, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup di kehidupan  masyarakat.  Notaris  berperan  aktif  sebagai  pejabat  umum  yang  baik.  Untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman era globalisasi ini. Maka dari itu eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris.
Kata Kunci : Pemidanaan, Notaris, Globalisasi, Kejahatan

## A.    Pendahuluan
M e m a s u k i   z a m a n   g l o b a l i s a s i , kebutuhan  masyarakat  semakin  meningkat terutama  dalam  melakukan  transaksi,  antara lain  transaksi  jual  beli,  sewa-menyewa,  dan lain-lain.  Saat  melakukan  transaksi  tersebut
dibutuhkan akta otentik. Akta otentik tersebut mempunyai peranan hukum dalam mengatur transaksi  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat.  Dilihat  dari  perkembangan hukum  yang  terus  berkembang  dalam masyarakat  menandakan  bahwa  kehidupan
masyarakat bersifat dinamis.
H a l   i n i   b e r d a m p a k   p u l a   p a d a peningkatan  jasa  Notaris.  Notaris  sebagai p r o f e s i n y a   s e l a k u   p e j a b a t   u m u m , memberikan jasa hukum kepada masyarakat, dengan melihat konsiderans Undang-Undang No  2  Tahun  2014  bahwa  tujuan  negara Indonesia adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi setiap  warga  negaranya.  Untuk  menjamin kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang  bersifat  otentik  mengenai  perbuatan, perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum yang  dibuat  di  hadapan  atau  pejabat  yang berwenang.
Namun sayangnya, hal tersebut belum didukung  oleh  Pemerintah  selaku  aparatur negara  melalui  Undang-Undang.  Para penghadap  umumnya  menyalahkan  Notaris apabila  haknya  merasa  terabaikan.  Padahal hal  tersebut  harus  diselidiki  terlebih  dahulu a s a l   u s u l n y a ,   s e b a b   N o t a r i s   h a n y a menjalankan dan sebagai perantara dari para pihak.  Karena  kenyataannya  Notaris  yang menyimpan  sertipikat  atas  kehendak  para pihak,  menjadi  seorang  tersangka  atas tuduhan penggelapan.
Perjanjian-perjanjian  tertulis  yang dibuat  dihadapan  Notaris  disebut  akta. Notaris/PPAT  menjalankan  tugasnya, mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  akta yang  dibuatnya.  Hal  itu  dilakukan  untuk merealisasikan  keinginan  dari  para  pihak yang  menghadapnya.  Pencapaian  atau  hasil dari akta tersebut tidak terlepas dari itikad dari para pihak yang membuatnya. Tujuan dengan adanya akta otentik adalah sebagai alat bukti yang  kuat  pada  saat  menjadi  bukti  di pengadilan.  Oleh  sebab  itu,  akta  otentik sangat  dibutuhkan  dan  sangat  disarankan  / dianjurkan  pada  saat  pembuatan  perjanjian. Sehingga  perjanjian  tersebut  mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat bagi para pihak.
H a s i l   d a r i   p e m b u a t a n   A k t a Notaris/PPAT  akan  berbentuk  Akta  Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi Akta Otentik   ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di
tempat di mana akta dibuatnya.
Di  dalam  pembuatan  Akta  otentik tersebut,  Notaris/PPAT  dituntut  untuk  teliti dan cermat dalam pembuatan setiap akta yang dibuatnya,  sesuai  dengan  data  formil  yang diberikan  para  penghadapnya.  Mengingat tanggung jawab Notaris sangatlah besar, dan bersifat mengikat baik selaku pejabat umum hingga seumur hidupnya.
Sebagai  contoh  seorang  Notaris sekaligus  PPAT  yaitu  Theresia  Pontoh menjadi  seorang  tersangka  dalam  kasus penipuan  dan  penggelapan  yang  ditangani oleh  Polda  Papua.  Notaris  Theresia  Pontoh dituduh melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kasus ini bermula dari laporan pada  tanggal  9  Juli  2013,  terkait  dengan batalnya  jual  beli  tanah  antara  Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Dawir yang adalah pemilik tanah.
Para  pihak  menghendaki  Notaris Theresia Pontoh untuk membuatkan akta jual beli  tanah  SHM  Nomor  02298  seluas  3.780 (Tiga  ribu  tujuh  ratus  delapan  puluh)  meter dan Nomor SHM 02299 seluas 7.424 (Tujuh ribu  empat  ratus  dua  puluh  empat)  meter, yang berlokasi di Jayapura.
Selanjutnya, dalam proses persyaratan pembuatan akta jual beli tanah tersebut karena belum  terpenuhinya  bukti  PBB,  sehingga Notaris Theresia menangguhkan akta jual beli tanah tersebut dengan memberi tanda terima kepada  Rudi  Doomputra  selaku  pembeli. Penjual  berubah  pikiran  dan  ternyata  tidak akan melakukan proses menjual kepada calon pembeli,  dan  calon  pembeli  mencari sertipikat  itu  kepada  Notaris.  Tentu  saja Notaris  tidak  mau  memberikan  sertipikat tersebut  kepada  pembeli  karena  memang belum terjadi peralihan hak.
Adanya hal tersebut tersebut kemudian Notaris  Theresia  dilaporkan  atas  dugaan p e n g g e l a p a n   o l e h   p e m b e l i ,   k a r e n a menyimpan sertipikat dan tidak menyerahkan kepada calon pembeli tersebut.
Kasus ini menjadikan Notaris Theresia oleh  penyidik  Polda  Jayapura  ditetapkan sebagai  tersangka  atas  dugaan  penggelapan karena  menyimpan  sertipikat  tersebut. Notaris Theresia tetap ditahan hingga tingkat Mahkamah  Agung.  Menurut  kuasa  hukum Theresia,  Steven  Halim  S.H.,  dengan
No:03/9/SHL/2014 surat yang dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) ia tunjukkan kepada Wakil  Ketua  MA  Bidang  Judisial,  Ketua Muda  Pidana  Mahkamah Agung  dan  Ketua P e n g a w a s   M a h k a m a h   A g u n g   u n t u k memohon  penangguhan  penahanan  atas Theresia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di a t a s ,   m a k a   d a l a m   a r t i k e l   i n i   d i k a j i permasalahan  terkait  dengan  Notaris k h u s u s n y a   “ P e n e g a k a n   H u k u m   a t a s Kriminalisasi Terhadap Notaris”. Penegakan h u k u m   m e m a n g   h a r u s   d i t e g a k k a n s e b a g a i m a n a   m e s t i n y a .   U n t u k   i t u dikemukakanrRumusan  masalah  yaitu  Apa bentuk  perlindungan  hukum  dan  aspek pertanggungjawaban  PPAT  dalam  hal penyerahan  kembali  sertipikat  kepada penjual,  manakala  tidak  jadinya  pembuatan akta jual beli?

## B.      Pembahasan

## 1.     Pertanggung Jawaban Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang b e r w e n a n g   u n t u k   m e m b u a t   a k t a autentik/otentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang  lainnya.  Sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (disebut UUJN) Pasal 1 angka 1.
Perjanjian-perjanjian Akta yang dibuat oleh  Notaris  mempunyai  peranan  penting dalam  menciptakan  kepastian  hukum  di dalam  setiap  hubungan  hukum,  sebab  akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti  terkuat  dan  terpenuhi  dalam  setiap perkara  yang  terkait  dengan  akta  Notaris t e r s e b u t   ( S j a i f u r r a c h m a n ,   2 0 1 1 ) . D R . S j a i f u r r a c h m a n ,   S . H . ,   M . H . mengemukakan  bahwa:  (Sjaifurrachman,
2011 ) Pentingnya  peran  Notaris  juga  dapat d i l i h a t   d a r i   k a p a s i t a s n y a   d a l a m m e m b e r i k a n l e g a l   a d v i c e ,   d a n melakukan  veriﬁkasi  terhadap  sebuah perjanjian,  apakah  sebuah  perjanjian telah  dibuat  sesuai  dengan  kaidah
pembuatan  perjanjian  yang  benar  dan tidak  merugikan  salah  satu  pihak  atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi  syarat.  Sebaliknya  apabila tugas  dan  wewenang  yang  diberikan oleh  negara  kepada  Notaris  tidak dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya dan  setepat-tepatnya,  maka  kekeliruan dan  penyalahgunaan  yang  dilakukan oleh  Notaris  dapat  menimbulkan terganggungnya  kepastian  hukum  dan rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian  di atas,  menegaskan  bahwa  pentingnya  Fungsi dari  akta  Notaris  adalah  tidak  lain  untuk menghindari  tidak  sahnya  suatu  pembuatan akta.
Pembuatan  akta  otentik  tertentu  ada yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  menciptakan kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  (Sjaifurrachman,  2011).  Tentu  saja, dalam  pembuatan  akta,  selain  tidak  saja mematuhi  peraturan  perundang-undangan, tetapi  juga  harus  mendengarkan  dan memahami  apa  yang  diinginkan  oleh  para pihak. Agar  apa yang  menjadi tujuan dalam pembuatan perjanjian itu dapat tersampaikan dengan baik.
Hak dan kewajiban para pihak pun dapat terlaksana  dan  terealisasi,  bukan  hanya sebatas perjanjian di atas kertas saja.   Selain itu, berbicara mengenai tanggung gugat, DR. Habib  Adjie  menjelaskan,    pada  dasarnya segala  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak s e n g a j a ,   p a d a   a k h i r n y a   h a r u s   d a p a t dimintakan  tanggung  jawab  dan  tanggung gugat,  terlebih  lagi  yang  berkaitan  dengan tugas  dan  kewajiban  profesi  hukum  sebagai Notaris (Sjaifurrachman, 2011).
PPAT adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat  oleh  Pemerintah  untuk  menjadi partner  mendampingi  BPN  sebagai  Mitra dengan BPN sebagaimana disampaikan oleh Ronsen  Pasaribu,  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kantor  Pertanahan  Jakarta  Pusat  pada  acara pengambilan sumpah Jabatan PPAT di Jakarta (A.A.  Andi  Prajitno  2013).  Menurut  A.A. Andi  Prajitno,  mengemukakan  bahwa: (Sjaifurrachman, 2011)
“ P PAT   d i a n g k a t   b u k a n   u n t u k
kepentingan  pribadi  PPAT  itu  sendiri tetapi  untuk  membantu  Pemerintah sesuai  dengan  ketentuan  mengenai pertanahan,  sebagaimana  diatur  dan diuraikan secara rinci dalam ketentuan yang merupakan penjabaran dari PP No.
37  Tahun  1998  dan  tindak  lanjut  dari ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 1997, Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun  1997,  UURS  yang  menjelaskan tugas  pokok  dan  kewenagan  PPAT yakni,  pembuatan  akta  otentik  sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun yang  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”. Pada  dasarnya  tugas  PPAT  dalam pendaftaran  tanah  adalah  membantu  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dalam mewujudkan  salah  satu  tujuan  pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997, yaitu  untuk  terwujudnya  tertib  administrasi pertanahan. (Urip Santoso, 2015) Tugas dan Fungsi PPAT merupakan sebagian dari tugas dan  fungsi  Notaris  artinya  tugas  dan kewenangan  PPAT  dapat  dijalankan  oleh Notaris dengan bentuk akta yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya d i s i n g k a t   U U J N ) .   P PAT  t i d a k   d a p a t melakukan pembuatan akta seketika itu juga, ketika  para  pihak  berkeinginan  untuk dibuatkan  akta  tersebut.  PPAT  harus melakukan  prosedur-prosedur  sebelum  akta dibuat.
Kewenangan  PPAT  dalam  rangka pembuatan dan pengesahan akta otentik atas perbuatan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah tertentu  yang  menjadi  dasar  pencatatan pendaftaran,  dan  merupakan  sebagian  dari kegiatan  pendaftaran  tanah  terhadap  8 (delapan) jenis. Akta PPAT yang menjadi alat bukti  dan  dasar  perubahan  data  pendaftaran tanah  (Pasal  95  ayat  1  Peraturan  Menteri Negara  Agraria//KBPN  Permenag/KBPN Nomor  1  Tahun  2006  Jo.  Pasal  2  ayat  2 Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006 (A.A. Andi Prajitno 2013).
Mengingat  bahwa,  Pasal  55  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No  1
Tahun  2006  (selanjutnya  disebut  Perkaban), menentukan:  “PPAT  bertanggung  jawab secara  pribadi  atas  pelaksanaan  tugas  dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.” Adapun tanggung jawab PPAT pada pasal 54 Perkaban menentukan:
(1)  Sebelum  pembuatan  akta  mengenai p e r b u a t a n   h u k u m   s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan  kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor P e r t a n a h a n   s e t e m p a t   d e n g a n menjelaskan maksud dan tujuannya.
(2)  Dalam  pembuatan  akta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  PPAT  tidak diperbolehkan  memuat  kata-kata “sesuai  atau  menurut  keterangan  para pihak”  kecuali  didukung  oleh  data formil.
(3)  PPAT  berwenang  menolak  pembuatan akta, yang tidak didasari data formil.
(4)  PPAT  tidak  diperbolehkan  membuat akta  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, atas sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik adat, sebelum diukur  oleh  Kantor  Pertanahan  dan diberikan  Nomor  Identiﬁkasi  Bidang Tanah (NIB).
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997, PPAT  berwenang  menolak  untuk  membuat akta jual beli, jika:
a. Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah terdaftar, kepadanya tidak disampaikan sertipikat  asli  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  atau  sertipikat  tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota.
b. Salah  satu  atau  para  pihak  yang  akan melakukan jual beli atau saksinya tidak berhak  atau  memenuhi  syarat  untuk bertindak dalam jual beli.
c. Salah satu atau para pihak bertindak atas dasar  surat  kuasa  mutlak  yang  pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.
d. Untuk  jual  beli  yang  akan  dilakukan belum  diperoleh  izin  pejabat  atau instansi  yang  berwenang,  apabila  izin tersebut  diperlukan  menurut  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Objek  jual  beli  yang  bersangkutan sedang  dalam  sengketa  mengenai  data ﬁsik dan/atau data yuridis, dan
f. Tidak  dipenuhinya  syarat  lain  atau dilanggar  larangan  yang  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  pembuatan  akta,  PPAT  wajib mencantumkan  NIB  (Nomor  Identiﬁkasi Bidang)  dan  atau  nomor  hak  atas  tanah, nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  PBB,  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan
Hal  membuktikan  bahwa  tindakan seorang  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawabnya diawasi oleh Majelis Pengawas.  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya, tidak lepas dari tanggung gugat. Tanggung  gugat  terhadap  Notaris  timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan saat menjalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan  kerugian  bagi  orang  yang minta  jasa  Notaris  atau  biasa  disebut  klien (Sjaifurrachman, 2011 ).
N o t a r i s   s e b a g a i   p e j a b a t   u m u m mempunyai  konsekuensi  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik harus  bertanggung  jawab,  apabila  terjadi penyimpangan  ataupun  adanya  pelanggaran persyaratan  dalam  pembuatan  akta,  sebab p e r b u a t a n   N o t a r i s   t e r s e b u t   a k a n menimbulkan  akibat  terhadap  sah  atau tidaknya akta yang dibuat Notaris tersebut.
Sjaifurrachman  dengan  Habib  Adjie dalam  bukunya  memaparkan  tentang pembuatan  akta  yang  cacat  hukum  yang isinya bahwa: (Sjaifurrachman, 2011)
“ A p a b i l a   a k t a   o t e n t i k   d a l a m pembuatannya  cacat  hukum  yang s e m a t a - m a t a   d i s e b a b k a n   o l e h kesalahan  dari  Notaris  dan  kemudian akta  itu  oleh  Pengadilan  dinyatakan tidak  otentik,  tidak  sah,  atau  menjadi batal  demi  hukum  atau  terdegradasi menjadi  akta  dibawah  tangan,  maka Notaris  yang  bersangkutan  harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohannya.” Notaris/PPAT  Theresia  Pontoh  telah t e p a t   m e n g g u n a k a n   p e n d a p a t   y a n g dikemukakan oleh Sjaifurrachman dan Habib
Adjie,  bahwa  ia  tidak  akan  membuat  akta sebagaimana yang diinginkan para pihak jika syarat formil belum terpenuhi.
Perlu  diingat,  bahwa  ada  tiga  unsur utama  bagi  terwujudnya  suatu  akta  otentik yaitu:
1. Bentuk  akta  otentik  harus  ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum;
3. A k t a   t e r s e b u t   d i b u a t   o l e h   a t a u dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.
Ditinjau  dari  berbagai  aspek  tersebut,
kita  dapat  melihat  bahwa  pada  hakekatnya, seorang Notaris harus selalu memperhatikan asas  kehati-hatian,  asas  kecermatan  dalam m e l a k s a n a k a n   j a b a t a n n y a .   K a r e n a pertanggungjawaban  Notaris  terus  berlanjut meskipun ia telah pensiun.
Dilihat  dari  segi  Hukum  Perdata, apabila  Notaris  yang  melalaikan  kewajiban hukum  sebagaimana  yang  seharusnya dilakukan,  atau  dalam  hal  Notaris  telah wanprestasi  terhadap  klien  sebagaimana diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1243  KUH Perdata, dan/atau telah melakukan perbuatan melawan  hukum  Pasal  1365  KUH  Perdata (Sjaifurrachman,  2011).  Apabila  Notaris melanggar  ketentuan  pasal  tersebut  maka Notaris menyebabkan kerugian kepada klien yang ditanganinya.
Menurut  Habib  Adjie:  (Habib  Adjie, 2015)
“Notaris  bukan  pihak  dalam  akta, karena  kewajiban  menurut  UUJN  dan UUJN-P  dalam  setiap  akta  harus  ada nama  Notaris,  karena  akta  tersebut merupakan kehendak para pihak, tanpa adanya  kehendak  para  pihak  yang m e m i n t a   k e p a d a   N o t a r i s   u n t u k membuat akta, maka Notaris tidak bisa membuat  akta  apapun,  sehingga  jika para penghadap dan pihak lainnya yang bukan penghadap mempersoalkan akta tersebut  tidak  perlu  menarik  Notaris sebagai Tergugat ataupun Penggugat”. Mengenai  bentuk  tanggung  jawab N o t a r i s ,   A b d u l k a d i e   M u h a m m a d mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut: (Sjaifurrachman, 2011)
a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang  dibuat  itu  memenuhi  kehendak hukum  dan  permintaan  pihak  yang berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris  dituntut  menghasilkan  akta yang  mermutu  artinya  akta  yang dibuatnya  itu  sesuai  dengan  aturan hukum  dan  kehendak  pihak  yang berkepentingan  dalam  arti  sebenarnya bukan mengada-ada.
c. Berdampak  positif  artinya  siapapun akan  mengakui  akta  Notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
2. P e r l i n d u n g a n   H u k u m   t e r k a i t Pertanggung  Jawaban  PPAT  dalam jabatannya dan Kebatalan Akta
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diingat dalam pembuatan akta Notaris. Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen  saja  atau  kebenaran  formal (Sjaifurrachman, 2011 ).
Kebenaran  formal  yang  dimaksud adalah dalam pembuatan akta, Notaris hanya mengkonstatir  apa  yang  dilihat,  didengar, atau apa yang dialami sendiri sesuai dengan apa  yang  diberitahukan  atau  disampaikan oleh para pihak kepada Notaris, baik berupa keterangan-keterangan  maupun  dokumen- dokumen hukum lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk,  Kartu  Keluarga,  dan  sertiﬁkat- sertiﬁkat lainnya.
Menurut  Moelyatno,  pertanggung jawaban pidana dinamakan criminal liability atau responsibility untuk  dapat  dipidananya seseorang  selain  dari  pada  melakukan perbuatan  pidana  orang  itu  juga  harus mempunyai kesalahan.
Unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:
a. D a p a t   d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pembuat;
b. Adanya  kaitan  psikis  antara  pembuat dan  perbuatan,  yaitu  adanya  sengaja atau kesalahan dalam arti sempit culpa.
c. Tidak  adanya  dasar  peniadaan  pidana y a n g   d a p a t   m e n g h a p u s dipertanggungjawabkannya.
Selanjutnya  mengenai  kemampuan bertanggung  jawab  secara  teoritis  harus memenuhi unsur yang terdiri atas:
1. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan
antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang buruk,  yang  sesuai  hukum  dan  yang melawan hukum.
2. K e m a m p u a n   u n t u k   m e n e n t u k a n kehendaknya  menurut  keinsyafan tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan tadi (Sjaifurrachman, 2011 ).
Di  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya tersebut Notaris harus selalu memperhatikan  Undang-undang,  agar  tidak terjadi saling pertentangan antara aturan yang satu  dengan  yang  lain.  Pelaksaan  jabatan Notaris secara de facto tidak bisa lepas dari para  penegak  hukum.  Apa  yang  dilakukan N o t a r i s   k e r a p   k a l i   b e r t a b r a k a n   d a n bertentangan  dengan  penegak  hukum. Sehingga tidak jarang Notaris juga terbentur pada pelaksanaan norma-norma hukum yang digunakan oleh para oknum itu sendiri dengan sedikit  penyelewengan  dan  pengisian  dari celah  hukum.  Oleh  sebab  itu  penegakan hukum  di  Indonesia  dalam  praktek  masih dirasa  agak  meragukan  meskipun  secara normatif aturan yang diberikan sudah sangat baik. Terkadang para penegak hukum masih runcing ke atas dan tumpul ke bawah.
Menurut  Prof.  Romli  Atmasasmita, peraturan perundang-undangan secara umum b e l u m   d a p a t   m e n j a m i n   p e l a k s a n a a n penegakan hukum secara umum belum dapat menjamin  pelaksanaan  penegakan  hukum secara  efektif.  Hal  ini  disebabkan  oleh  lima faktor yaitu:
P e r t a m a ,   s u b s t a n s i   p e r a t u r a n perundang-undangan  kurang  lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan;
Kedua , substansi peraturan perundang- undangan  tumpang  tindih  satu  sama lain;
Ketiga ,  ada  substansi  peraturan perundang-undangan  yang  masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu  besar  melebihi  kepentingan masyarakat luas;
Keempat ,  masih  belum  ada  ketegasan mengenai  perbedaan  antara  fungsi eksektif, yudikatif, dan legislatif;
Kelima , kesadaran dan tanggung jawab berbangsa  dan  bernegara  dalam m e n g h a s i l k a n   p r o d u k   p e r a t u r a n perundang-undangan dalam penegakan hukum  masih  lemah  (Sjaifurrachman,
2011 ). A n a l o g i   d a l a m   U n d a n g - U n d a n g Hukum Pidana Jerman, hingga ayat pertama dari  paragraf  kedua  kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Jerman  itu  kemudian berbunyi:
“ Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz fur strafbar erklaet oder die nach  dem  Grundgedanken  eines Strafgesetzes  und  nach  gesundem Volksempﬁnden  Bestraffung  verdient y a n g   a r t i n y a   D a p a t   d i h u k u m barangsiapa  yang  melakukan  suatu perbuatan  yang  oleh  undang-undang telah  dinyatakan  sebagai  perbuatan yang terlarang atau yang menurut asas- asas suatu Undang-Undang Pidana dan menurut  kesadaran  hukum  yang  sehat dari  rakyat  dipandang  sebagai  patut dihukum” (Pompe, 2014 ).
C a c a t n y a   a k t a   N o t a r i s   d a p a t menimbulkan  batalnya  bagi  suatu  akta Notaris  dan  ditinjau  dari  saksi  atau  akibat hukum  dari  kebatalan  dapat  dibedakan menjadi:
a. Batal  demi  hukum  / van  rechtswege nietig.
b. Dapat dibatalkan / vernietigbaar.
c. Non existent.
Sesuai Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  i,  Pasal  16  ayat  (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal  50,  Pasal  51,  atau  Pasal  52  yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang m e n d e r i t a   k e r u g i a n   u n t u k   m e n u n t u t penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  Bunga kepada Notaris.
Penilaian  terhadap  akta  Notaris  harus dilakukan  dengan  Asas  Praduga  Sah  atau disebut Vermoeden  van  Rechmatigheid atau Presumptio Iustae Causa , yaitu akta Notaris harus  dianggap  sah  sampai  ada  pihak  yang menyatakan akta tersebut tidak sah.
Oleh  sebab  itu  seorang  Notaris  dalam m e l a k s a n a k a n   j a b a t a n n y a ,   h a r u s melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
terhadap  isi  akta  yang  dibuatnya  untuk melindungi  dirinya  agar  pihak  yang  terkait, sehingga  Notaris  dalam  membuat  akta  dan menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  sehingga klien  dan  Notaris  sama-sama  mendapatkan kepastian hukum. Mengingat Notaris adalah lembaga  kepercayaan  masyarakat.  Demi untuk melindungi masyarakat dengan selalu menganut pada asas kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan.

## 3. Pembahasan Kasus
Kasus Notaris Theresia Pontah (Syafran Sofyan,  2017)  ,  berawal  pada  tanggal  29 Maret  2011,  ada  seorang  pemilik  tanah bernama Hengki Dawir(HD) orang asli Papua selaku calon penjual dan calon pembeli tanah bernama  Rudy  Doom  Putra(RD)  /  orang Tionghoa  Surabaya,  datang  bersama-sama menghadap  ke  Notaris Theresia  Pontah(TP) di kantornya untuk meminta dibuatkan Akta Jual  Beli  (AJB)  tanah.  Hengki  Dawir  pada saat  itu  membawa  2  sertipikat  tanah  atas namanya.
P a r a   p i h a k   m e n g i n g i n k a n   u n t u k dibuatkan  akta  jual  beli  tanah  SHM  Nomor 02298 seluas 3.780 meter dan Nomor SHM 02229 seluas 7.424 meter, yang berlokasi di Jayapura.
Tetapi  karena  persyaratan  yang  belum lengkap maka Notaris Theresia Pontah tidak melanjutkan  pembuatan  Akta  Jual  Beli tersebut  dan  dibuatkanlah  tanda  terima  atas nama Rudy Doom Putra selaku calon pembeli sesuai  dengan  keinginan  Rudy  Doom  Putra dan  diikuti  kemauan  itu  oleh  Hengki  Dawir selaku  calon  penjual.  (Pada  saat  itu  masih belum  dilengkapi  persyaratan  pembuatan AJB/Balik  Nama  seperti  Akta  Nikah,  KK, PBB, NPWP, bukti kwitansi. Theresia Pontah tidak  menerbitkan  Akta  Jual  Beli,  tidak menerima uang honorarium PPAT dan tidak menerima  titipan  pajak  BPHTB  dan  pajak SSP serta tidak menyuruh dan menyaksikan bayar membayar antara Rudy Doom dengan Hengki  Dawir.  Hanya  diberikan  fotocopy kwitansi pembayaran uang muka, antara HD dan RD sebesar Rp 500 juta.
Pada  tanggal  30  Maret  2011  Hengki Dawir  datang  ke  kantor  Notaris  Theresia Pontah untuk mengambil 2 sertipikat tersebut
tetapi  Theresia  tidak  mau  memberikan dengan  alasan  bahwa  Hengki  Dawir  harus datang  bersama-sama  dengan  Rudy  Doom Putra  karena  pada  saat  menyerahkan sertipikat itu, Hengki Dawir dan Rudy Doom Putra hadir bersama-sama. Pada hari tersebut pula,  Hengki  Dawir  memberikan  surat  ke Notaris  Theresia  Pontah  untuk  tidak melanjutkan  proses  jual  beli  karena  2  (dua) sertipikat  tersebut  sudah  dijual  sebelumnya oleh Hengki Dawir kepada “S” dalam bentuk tanah  hak  ulayat  dan  “S”  yang  membiayai hingga  terbit  sertipikat  tersebut.  “S”  juga memberikan  surat  untuk  tidak  melanjutkan proses  AJB  disertai  dengan  bukti-bukti kwitansi  pembelian  yang  telah  dibayar  dan diterima Hengki Dawir.
Tgl 26 April 2011 TP meminta HD, RD dan S untuk datang ke kantor Theresia guna mencari solusi atas permasalahan 2 sertipikat tersebut.  RD  membujuk  “S”  agar  bisa memiliki 2 sertipikat tersebut tapi “S” tidak mau  dengan  alasan  bahwa  RD  sejak  awal sudah  mengetahui  betul  tanah  2  sertipikat tersebut  telah  dibeli  oleh  “S”  dan  “S”  yg mengurus penerbitan 2 sertipikat tsb dan yang menimbun tanah 2 sertipikat tersebut, justru kenapa  saat  sertipikat  telah  terbit  dan  bisa diambil  dari  BPN  justru  RD  memaksa  HD untuk  mengambil  di  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  tapi  ﬁsik  2  sertipikat dipegang  oleh  staff  RD  dan  HD  hanya menandatangani buku ekspedisi pengambilan sertipikat  di  BPN,  dan  RD  memaksa  HD langsung  ke  kantor  TP. Karena  tidak  ada kesepakatan di antara HD, RD dan “S” maka TP  tidak  menyerahkan  2  sertipikat  tersebut dan menyarankan untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri agar 2 sertipikat tersebut diserahkan kepada orang yang tepat.
Pada  bulan  Mei  2011,  Rudy  Doom Putra  selaku  calon  pembeli  melaporkan Notaris Theresia Pontah ke Polresta Jayapura dengan  Pasal  335  KUHP  tetapi  kasus  itu d i h e n t i k a n   d e n g a n   S u r a t   P e r i n t a h Penghentian  Penyidikan  (SP3)  karena  tidak cukup unsur dan tidak cukup bukti.
Pada  tanggal  1  Juni  2011,  Hengki Dawir  selaku  calon  penjual,  melakukan gugatan Theresia pontah secara perdata pada tanggal 1 Juni 2011 dan dan berakhir dengan perdamaian,  dikuatkan  dengan  Putusan
Pengadilan  atas Akta  Perdamaian  (akta  van Dading)  dengan Nomor  56/Pdt.G/2010/PN Jayapura.
Pada tanggal 10 Agustus 2011, akhirnya kedua  sertipikat  tersebut,  yang  masih  tetap bernama  Hengki  Dawir  dikembalikan  ke Hengki  Dawir  selaku  pemiliknya  dengan tanda  terima  penyerahan  sertipikat,  akan tetapi ada bulan September 2011, Rudy Doom Putra  menggugat  Notaris  Theresia  secara perdata  pada  September  2011  dan  Rudy Doom  Putra  mencabut  gugatan  disebabkan Hengki  Dawir  meninggal  dunia  pada pertengahan sidang.
Pada  tanggal  9  Juli  2013  Rudy  Doom Putra  melaporkan  Notaris  Theresia  Pontah d e n g a n   p a s a l   3 7 2   K U H P   t e n t a n g Penggelapan.  Padahal  2  sertipikat  tersebut sudah  tidak  dalam  penguasaan  Notaris Theresia  Pontah  dengan  melaksanakan  isi dari  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jayapura (akta  van  Dading).  Tetapi  Notaris  Theresia Pontah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada  tanggal  20  November  2013 Nomor  49/PP-IPPAT/XI/2013 ,  Keluar  surat keterangan  dari  organisasi  Notaris  yang intinya Notaris Theresia telah bekerja dengan benar, tidak melakukan kesalahan apapun dan bekerja sesuai dengan prosedur.
Pada  tanggal  23  Juli  2014,  Notaris Theresia  ditahan  Lapas  Abepura  dengan dijemput paksa oleh Tim Polda Papua.
Pada tanggal 20 Agustus 2014, semua berkas Notaris Theresia dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura.
Vonis  penjara  1  tahun  6  bulan  sudah diputuskan  pada  sidang  Putusan  Terdakwa Kasus  Penggelapan  Tanah  seluas  1  hektar oleh  Theresia  Pontah.  Sidang  putusan tersebut  pada  hari  Sabtu,  tanggal  19 September 2015 di Pengadilan Negeri kelas 2A Abepura Jayapura.
Terdakwa  Theresia  akibat  perbuatan hukumnya  dijerat  Pasal  374  KUHP  tentang penggelapan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

## 4. Analisa Kasus
Berdasar  pada  kasus  tersebut,  pada kenyataannya  seringkali  masalah  timbul bukan dari kesalahan Notaris, namun karena adanya  itikad  tidak  baik  dari  para  pihak.
Notaris  yang  dijadikan  tersangka  oleh Penyidik,  menunjukkan  Notaris  sebagai pejabat  umum  tidak  kebal  terhadap  hukum. Notaris selain tugasnya memberikan jaminan s e r t a   p e r l i n d u n g a n   h u k u m   t e r h a d a p pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  dari jabatannya,  namun  kenyataannya  malah menjadi seorang tersangka. Tidak hanya para pihak namun seorang Notaris juga butuh akan adanya  perlindungan  hukum  terhadap dirinya.
Berdasarkan kasus di atas, Notaris telah menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya selaku  Notaris  yang  baik,  Notaris  Theresia Pontah  telah  menjalankan  tugas  dan jabatannya  dengan  benar,  ia  menyimpan sertipikat  tersebut  bukan  berarti  untuk menggelapkan  sertipikat,  tetapi  untuk mempertanggung jawabkannya dengan pihak calon pembeli, mengingat bahwa penjual dan calon pembeli datang bersama-sama, dan atas kesepakatan  bersama  untuk  memberi  tanda terima  atas  nama  pembeli,  dan  sesuai kesepakatan  awal  dikarenakan  penyerahan dilakukan secara bersama-sama, maka untuk mengambil sertipikat yang dititipkan tersebut harus juga dilakukan dengan bersama-sama.
Dalam  hal  ini  yang  mempunyai  itikad tidak  baik  ialah  Penjual  yaitu  HD.  Ia  telah menjual  kepada S dengan hak ulayat, namun setelah  terbitnya  sertipikat,  yang  justru dibiayai  oleh  S,  malah  HD  selaku  penjual akan menjual tanah tersebut kepada RD. Hal ini  menunjukkan  HD  telah  ada  itikad  yang tidak  baik.  Notaris  telah  menjalankan  tugas dengan  asas  kecermatan.  Hal  tersebut sebetulnya  tidak  menimbulkan  kerugian apapun  kepada  RD  selaku  pembeli.  Sebab yang akan membatalkan akta jual beli tersebut adalah  HD  selaku  penjual.  Apabila  segala surat-surat memang belum dilengkapi, PPAT wajib  untuk  meminta  terlebih  dahulu  agar segala  surat-surat  yang  dibutuhkan  untuk pembuatan Akta  Jual  Beli  untuk  dilengkapi terlebih dahulu. Sesuai dengan Pasal 38, PP No  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Nyatanya Notaris Theresia divonis oleh hakim  Pengadilan  Negeri  dengan  Vonis penjara  1  tahun  6  bulan.  Hukuman  ini sebenarnya  tidak  tepat  untuk  diterapkan terhadap  Notaris/PPAT  Theresia.  Karena  ia
hanya  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya selaku Notaris. Sesuai dengan Pasal 5 0   K U H P,   “ B a r a n g s i a p a   m e l a k u k a n perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang,  tidak  dipidana.”  Di  dalam bidang  hukum  pidana,  seseorang  dapat dijatuhkan  sanksi  pidana  apabila  memenuhi beberapa  unsur,  yaitu:  (E.Y  Kanter  dan  S.R Sianturi, 1982)
a. Mampu bertanggung jawab.
b. Sengaja atau alpa.
c. Tidak ada alasan pemaaf.
Dalam  hal  ini  Theresia  menjalankan asas kehati-hatian selaku Notaris/PPAT. Para penghadap  yang  awalnya  menitipkan Sertiﬁkat  Tanah  tersebut  secara  bersama- sama,  oleh  sebab  itu  sudah  seyogyanya, apabila  salah  satu  pihak  ingin  membatalkan dan  ingin  mengambil  sertiﬁkat,  harus dilakukan secara bersama-sama pula, seperti pada  saat  melakukan  penitipan  sertiﬁkat kepada  Notaris.  Hal  ini  akan  menunjukkan itikad baik dari para pihak.
Notaris dalam hal ini telah sangat tepat menjalankan  pertanggung-jawabnnya,  yaitu tidak  memberikan  sertipikat  yang  diminta oleh  pembeli.  Karena  memang  transaksi belum dilakukan. Hal ini perlu dinilai adanya kriminalisasi  terhadap  Notaris  Theresia Pontah. Sebab Ikatan Notaris Indonesia (INI) pun  telah  memberikan  surat  keterangan bahwa yang dilakukan oleh Notaris Theresia seluruhnya telah tepat dan sesuai prosedur.
Pasal  yang  dijerat  kepada  Notaris Theresia  yakni,  Pasal  374  KUHP,  yang menentukan  “Penggelapan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  penguasannya  terhadap barang  disebabkan  karena  ada  hubungan kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena mendapat  upah  untuk  itu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Ketika  penghadap  datang  ke  Notaris a g a r   t i n d a k a n   a t a u   p e r b u a t a n n y a diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan  kewenangan  Notaris,  dan  kemudian Notaris  membuatkan  akta  atas  permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para  penghadap  telah  terjadi  hubungan hukum (Habib Adjie, 2013 ).
Notaris oleh sebab itu harus menjamin bahwa  akta  yang  dibuatnya  tersebut  telah
sesuai  menurut  aturan  hukum  yang  sudah ditentukan  sehingga  kepentingan  yang bersangkutan  terlindungi  dengan  akta tersebut.
Notaris  bertanggung  jawab  apabila prosedur dan penerapan hukum terhadap para penghadap. Notaris bukanlah seorang pejabat yang  dapat  diperintah  oleh  para  penghadap dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh Notaris  harus  memenuhi  syarat  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n ,   d a n   N o t a r i s mempunyai  hak  untuk  menunda  pembuatan akta,  apabila  syarat  atau  dokumen  para penghadap belum terlengkapi.
Apabila  Notaris  Theresia  pontah memaksakan proses pembuatan akta padahal dokumen  para  penghadap  masih  belum lengkap,  maka  notaris  dalam  menjalankan jabatannya tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  jabatan notaris  berdasarkan  UUJN  dan  juga  dalam menerapkan  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan isi akta.
Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Theresia telah tepat, namun ia mendapatkan kriminalisasi  dari  berbagai  pihak.  Seperti yang dikemukakan oleh John Arbuthnot, 17- th  century,  ( Teori  Hukum  dan  Teori Peradilan, 2009 : 464) “ Law is a Bottomless- Pit, it is a Cormorant” , yang artinya Hukum adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, alias cakupannya luas sekali, dia adalah suatu makhluk  rakus  kejam,  yang  menelan  apa saja). (John Arbuthnot, 2009)
Padahal  Penerapan  hukum  yang dilakukan oleh Notaris Theresia telah tepat. Ia m e n y i m p a n   s e r t i ﬁ k a t   t a n a h   t e r s e b u t berdasarkan  keinginan  para  pihak.  Maka apabila  pihak  penjual  ingin  membatalkan kesepatakan  dan  ingin  mengambil  kembali sertiﬁkat tanah tersebut, harus sesuai dengan persetujuan  para  pihak.  Bukan  karena keinginan dan kehendak satu pihak semata.
Pemidanaan atas kriminalisasi terhadap Notaris  Theresia,  Bahwa  menurut  William Blackstone pada 1723-1780, ( Teori Hukum dan Teori Peradilan , 2009 : 421) ”Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior  which  some  inferior  if  bound  to obey”, yang  artinya  Hukum  adalah  suatu aturan  tindakan-tindakan  yang  ditentukan
oleh orang-orang yang berkuasa, bagi orang- orang  yang  dikuasai  untuk  ditaati  (John Arbuthnot, 2009 ).

## C.     Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut
1. PPAT  tidak  bisa  dimintai  pertanggung jawaban,  karena  transaksi  jual-beli m e r u p a k a n   m e r u p a k a n   h a s i l kesepakatan  para  pihak  yang  telah disetujui  oleh  PPAT.  PPAT  bersifat mandiri  dalam  hal  pembuatan  akta, sebagaimana  dikemukakan  pada  Pasal 39, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.  PPAT  berhak  untuk  menolak pembuatan  akta  jika  terjadi  kurang memenuhi  kelengkapan  syarat  dalam pembuatan akta.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung  jawabnya  mendapatkan perlindungan  hukum  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  yakni Pasal  50  KUHP.  Terkait  dengan  kasus bahwa  penyimpanan  sertipikat  pada Notaris  bukanlah  merupakan  suatu t i n d a k   p i d a n a .   N o t a r i s   t e l a h memberikan  tanda  terima  pada  saat penyerahan  sertipikat  kepada  pembeli, dengan kesepakatan para pihak.
3. Pembuatan akta berdasarkan ketentuan, 1320  ayat  (1)  BW  menentukan  bahwa s y a r a t   s a h n y a   p e r j a n j i a n   k a r e n a kesepakatan  para  pihak,  bukan  dari N o t a r i s   s e b a g a i   p e j a b a t   u m u m . Meskipun syarat sahnya perjanjian telah t e r p e n u h i ,   n a m u n   a p a b i l a   P PAT menyatakan  bahwa  syarat  pembuatan akta  belum  terpenuhi  oleh  para  pihak, maka  PPAT  berhak  untuk  menolak pembuatan akta tersebut.
Saran yang dapat penulis berikan yaitu :
1. Notaris  harus  lebih  berhati-hati  lagi d a l a m   m e n j a l a n k a n   t u g a s   d a n jabatannya  selaku  Notaris,  terutama terhadap pihak-pihak berpeluang untuk melakukan  kriminalisasi  terhadap Notaris.
2. Notaris harus lebih cerdik, berhati-hati, dan mempunyai dasar yuridis yang kuat d a l a m   m e n j a l a n k a n   t u g a s   d a n
jabatannya,  sehingga  tidak  disalahkan oleh  orang  pihak  lain  /  peluang  untuk menyalahkan Notaris.
3. Notaris  harus  bertanya  kepada  senior apabila dirasa terhadap hal-hal   kurang y a k i n   t e r h a d a p   a p a   y a n g   a k a n dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib, Menjalin  Pemikiran  – Pendapat  tentang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Adjie,  Habib, Penafsiran  Tematik  Hukum Notaris  Indonesia, Reﬁka  Aditama,
Bandung, 2015. Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  dan Teori  Peradilan ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Kanter,  E.Y.  dan  S.R  Sianturi. Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan
Penerapannya. Jakarta : AHM-PTHM,
1982.
Lamintang,  P.A.F., Dasar-Dasar  Hukum Pidana  di  Indonesia, Sinar  Graﬁka,
Jakarta, 2014. Prajitno,  A.A., Apa  dan  Siapa  Notaris  di
Indonesia, PMN, Surabaya, 2015.
Santoso,  Urip, Pendaftaran  dan  Peralihan
Hak  atas  Tanah, Kencana  Prenada
Group, Jakarta, 2015 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris  dalam  Pembuatan  Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998
Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat
Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria  No.  3 Tahun 1997
Felix The, Perlindungan Hukum