Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 47-58

## Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia
Abdul Rachmanˡ, Atiqi Chollisni², Muklis³, Dewi Reni 4 , Aisyah Defy R. Simatupang 5 1,2,3,4,5 Departement of Islamic Banking, STES Islamic Village *Email korespondensi: abdul@stes.isvill.ac.id )

## Abstrak
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada landasan operasi yang digunakan. bank konvensional  beroperasi berlandaskan bunga,  bank syariah  beroperasi berlandaskan  sistem bagi hasil. Inilah yang mendasari perbedaan tersebut. Bank syariah memiliki dua aktivitas transaksi, yaitu transaksi untuk mencari keuntungan  (tijarah)  dan  transaksi  tidak  untuk  mencari  keuntungan  (tabarru).  Transaksi  untuk  mencari keuntungan  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  transaksi  yang  mengandung  kepastian  (natural  certainty contracts/NCC) yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian  (natural  uncertainty  contracts/NUC),  sehingga  semua  produk  tersebut  memiliki  dasar-dasar hukum dalam mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum akan suatu perjanjian/akad atau kontrak  dalam  produk  tersebut  memiliki  implikasi  hukum  yang  berbeda  dalam  mengimplementasikannya sehingga diperlukan  pengetahuan  mendasar  tentang dasar  hukum akad  tersebut.  Metode  dalam  penelitian ini menggunakan library research dengan jenis penelitian menggunakan yuridis normatif  yakni memfokuskan pada norma-norma  dalam  hukum  positif  yaitu  terkait  dasar  hukum  kontrak  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia. Peneliti menganalisa keseluruhan peraturan hukum Islam serta beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini  adalah  untuk  mengindari  terjadinya  perselisihan  dan  sengketa  pada  kontrak  yang  disepakati,  maka  wajib untuk mengetahui dasar-dasar hukum kontrak/akad atau perjanjian dalam Perbankan Syariah sehingga tercipta kontrak yang dapat mengakomodir semua kepentingan nasabah dan bank syariah.
Kata kunci: hukum, kontrak, bank, syariah

## Abstract
The difference between Islamic banks and conventional banks lies in the operating basis used. Conventional banks operate on an interest basis, Islamic banks operate on a profit-sharing basis. This is what underlies the difference. Islamic banks have two transaction activities, namely transactions for profit (tijarah) and transactions not for profit (tabarru). Transactions for profit can be divided into two, namely transactions that contain natural certainty contracts (NCC), namely contracts with the principle of non-profit sharing (sales and purchases and leases), and transactions  that  contain  natural  uncertainty  contracts  (NUC).  the  product  has  legal  basis  in  operating  it  in accordance  with  sharia  principles.  The  legal  basis  for  an  agreement/contract  or  contract  in  the  product  has different legal implications in implementing it so that basic knowledge of the legal basis of the contract is needed. The method in this study uses library research with the type of research using normative juridical which focuses on norms in positive law, which are related to the legal basis of contracts in Islamic banking in Indonesia. The researcher analyzes the entire regulation of Islamic law as well as several scientific works related to the basics of contract law (akad) and its implementation in Islamic banking in Indonesia. The results of this study are to avoid disputes and disputes in the agreed contract, it is mandatory to know the legal basis of the contract/contract or agreement in Islamic Banking so as to create a contract that can accommodate all the interests of customers and Islamic banks.

## Keywords: law, contract, bank, sharia
Saran Sitasi : Rachman, A., Chollisni, A., Muklis., Reni, D., & Simatupang, A. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 47-58. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616

## 1. PENDAHULUAN
Beberapa  akad  atau  perjanjian  dalam  ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam, seperti mudharabah,  murabahah,  ijarah,  ariyah,  rahn,  bai dhaman  ajil dan  sebagainya.(Khan  dkk.,  2019) Ketentuan  akad  ini  baru  diadopsi  kedalam  sistem perbankan  syariah  di  Indonesia.  Sejak  tahun  1992, Indonesia  memperkenalkan dual  banking  system (sistem  perbankan  ganda)  yaitu  sistem  ketika  Bank Konvensional dan Bank Syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun 1992, berdiri Bank Syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).(Anshori,  2018)  Namun  demikian,  sistem perbankan  ganda  baru  benar-benar  diterapkan  sejak 1998  pada  saat  dikeluarkannya  perubahana  Undang-
Undang
Perbankan dengan UU No. 10/1998.(Faqihuddin, 2019) Adanya Undang-Undang ini memiliki tujuan sebagai landasan hukum yang kuat bagi  Bank  Syariah  di  Indonesia.  Selain itu,  Undang- Undang tersebut juga ditujukan sebagai legal formal bagi  para  investor  dalam  mendirikan  Bank  Syariah baru  maupun  Unit  Usaha  Syariah  bagi  Bank Konvensional.  Dengan  adanya  Undang-Undang Perbankan, Pemerintah dan Bank Indonesia
memberikan komitmen dalam mengembangkan Bank
Syariah  di  Indonesia  dengan  membuat  berbagai kebijakan-kebijakan terkait Bank Syariah.(Faqihuddin, 2019) Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional  adalah  terletak  pada  landasan  operasi yang  digunakan.  Bank  Konvensional  beroperasi berlandaskan  bunga,  Bank  Syariah  beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.(Rahmanti,  2013)  Inilah  yang  mendasari perbedaan  tersebut.  Semua  berawal  dari  akad-akad atau  perjanjian  bisnis  yang  dijalankan  dalam perbankan.  Secara  prakteknya,  Perbankan  Syariah pada dasarnya merupakan modifikasi atau penyesuaian  belaka  dari  sistem  dan  praktek  bank konvensional  dengan  memasukan  unsur-unsur  dan prinsip-prinsip  hukum  Islam  (syariah)  di  dalamnya. Dalam perspektif ekonomi, Bank Syariah dapat pula didefinisikan  sebagai  sebuah  lembaga  intermediasi yang  mengalirkan  investasi  publik  secara  optimal (dengan  kewajiban  zakat  dan  larangan  riba)  yang bersifat  produktif    (dengan  larangan  judi)  serta dijalankan  sesuai  nilai,  etika,  moral  dan  prinsip Islam.(Hartanto, 2020)
Bank  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip Syariah Islam yang dianutnya,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelarangan  praktik  riba,  kegiatan  yang  bersifat spekulatif  yang  nonproduktif  yang  serupa  dengan perjudian,  ketidakjelasan,  dan  pelanggaran  prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran  pembiayaan  dan  investasi  pada  kegiatan usaha  yang  etis  dan  halal  secara  syariah.(Errico  & Farahbaksh, 1998) Perkembangan perbankan syariah di  dunia  mengalami  perkembangan  yang  signifikan baik  di  kawasan  negara-negara  Arab,  seperti  Mesir, Sudan maupun negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia.(Basir dkk., 2017)
Dengan  berkembangnya  Bank  Syariah,  maka semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pada sektor ekonomi. Sebagai lembaga yang menghimpun  dana,  Bank  Syariah  juga  memiliki kegiatan transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan  transaksi  tidak  untuk  mencari  keuntungan (tabarru). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (natural  certainty  contracts/NCC) yaitu kontrak  dengan  prinsip  non  bagi  hasil  (jual  beli  dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (natural  uncertainty  contracts/NUC) ,  yaitu  kontrak dengan  prinsip  bagi  hasil,  artinya  adalah  bahwa transaksi  NCC  berlandaskan  pada  teori  pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran (Karim, 2004).(Ghazali, 2018) Oleh karena itu, semua transaksi  untuk  mencari  keuntungan  tercakup  dalam penyaluran  dana,  sedangkan  transaksi  tidak  untuk mencari  keuntungan  tercakup  dalam  jasa  pelayanan (fee  based  income) .  Semua  transaksi  bank  syari’ah harus  berdasarkan  akad  yang  dibenarkan  oleh syari’ah.Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad- akad  muamalah  syari’ah.  Terdapat  tiga  kegiatan utama bank syariah, yaitu: (1) Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam  bentuk  simpanan;  (2) Menyalurkan  dana  kepada masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan (financing) ;  (3)  Menyediakan  jasa  bagi masyarakat. Perbankan Syariah menawarkan berbagai macam produk keuangan syariah dengan menggunakan perjanjian sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah dalam menyalurkan dana, memberikan berbagai  macam  bentuk  pembiayaan  yang  memiliki akad/perjanjian tersendiri, seperti  pembiayaan  dalam Bank  Syariah  mempunyai  lima  bentuk  utama,  yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan  pola  bagi
hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli) dan ijarah (dengan  pola  sewa  operasional  maupun finansial).(Khan  dkk.,  2019)  Bank  Syariah  juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (fee based services) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.
Tabel 1.0 Produk Perbankan Syariah No Produk Prinsip Return untuk Bank 1 Musyarakah  Bagi Hasil Sesuai nisbah yang disepakati 2 Mudharabah  Bagi Hasil Sesuai nisbah yang disepakati 3 Muzara’ah Bagi Hasil Sesuai nisbah yang disepakati 4 Musaqat Bagi Hasil Sesuai nisbah yang disepakati 5 Murabahah  Jual Beli Margin keuntungan yang disepakati bersama 6 Istishna Jual Beli Margin keuntungan yang disepakati bersama 7 Salam Jual Beli Margin keuntungan yang disepakati bersama Melalui jalur pertama (funding) , bank mendapatkan  suntikan  dana  untuk  membesarkan dirinya.  Pada  dasarnya  dana  bank  berasal  dari  dua sumber,  yaitu  sumber  intern  dan  sumber  ekstern. Sumber  ekstern  berasal  dari  tabungan  masyarakat, perusahaan,  dan  pemerintah,  dan  biasanya  disebut modal asing. Dan sumber intern berasal dari pemilik dari bank itu sendiri, biasanya disebut modal sendiri, yang sifatnya tetap. Kemudian melalui jalur financing , bank dapat mengembangkan dananya dan memperluas jaringan investasinya. Sedangkan melalui penyediaan jasa-jasa (services) lainnya, dia mendapatkan tambahan dana (fee) , seperti: menerima layanan setoran pajak, pembayaran telpon, listrik, air, pembayaran  gaji,  transfer  (kiriman  uang),  dan  lain- lain. Dalam menghimpun/menyalurkan dana dari dan ke  masyarakat,  perbankan  syariah  menggunakan pelbagai  jenis  akad  yang  dapat  dikelompokkan menjadi enam pola akad, yaitu: (1) Akad dengan pola titipan, seperti wadî’ah yad amânah dan wadî’ah yad dhamânah;  (2)  Akad  dengan  pola  bagi  hasil,  seperti mudhârabah  dan musyârakah; (3)  Akad  dengan  pola
jual beli, seperti murâbahah, salam, dan istishnâ’; (4) Akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa iqtinâ’  atau  ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk  (IMBT); (5) Akad dengan pola pinjaman, seperti qard; (6) Akad dengan  pola  lainnya,  seperti  wakâlah,  kafâlah, hiwâlah, rahn, dan lain-lain(Murdadi, 2016)
Tentunya, semua produk tersebut memiliki dasar- dasar  hukum  dalam  mengoperasikannya  sesuai dengan  syariah  Islam.  Dasar  hukum  akan  suatu perjanjian/akad  atau  kontrak  dalam  produk  tersebut memiliki  implikasi  hukum  yang  berbeda  dalam mengimplementasikannya sehingga diperlukan pengetahuan  mendasar  tentang  dasar  hukum  akad tersebut.  Selain  itu,  aspek  perlindungan  hukum  dan penerapan  asas-asas  perjanjian  dalam  akad  atau kontrak  syariah  pada  lembaga  keuangan  syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah  harus  menjalankan  kegiatannya  berdasarkan syariah.  Pola  hubungan  yang  didasarkan  pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai  pola  hubungan  yang  kokoh  antara  bank  dan nasabah.  Pola  hubungan  antara  pihak  yang  terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.(Ghazali, 2018)
Dalam  hal  ini  kontrak  disebut  juga  akad  atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah  satu  pihak  dengan  kabul  yang  diberikan  oleh pihak  lainnya  secara  sah  menurut  hukum  syar’i  dan menimbulkan  akibat  pada  subyek  dan  obyeknya. Dalam  pelaksanaan  kontrak  di  LKS,  sering  terjadi perselisihan  atau  persengketaan  yang  dipicu  oleh kondisi  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan.  Hal  ini dapat  terjadi  kemungkinan  disebabkan  oleh  tidak diterapkannya  asas-asas  perjanjian  dalam  kontrak tersebut  dan  tidak  mengetahui  secara  komprehensif tentang dasar hukum suatu kontrak. Oleh karena itu, karya tulis ini, mencoba untuk menyajikan dasar-dasar hukum kontrak/akad atau perjanjian dalam Perbankan Syariah sehingga dapat digunakan sebelum membuat kontrak antara para pihak sehingga dapat dimplementasikan secara komprehensif.

## 2. KAJIAN TEORI
2.1. Dasar Hukum Perjanjian/Akad atau Kontrak pada Perbankan Syariah
Dasar  hukum  kontrak  pada  produk  perbankan syariah terdiri dari beberapa sumber hukum dan dalil hukum. Sumber hukum agama adalah sumber hukum dalam  Islam.  Perbankan  syariah  adalah  perbankan
yang  menjalankan  operasionalnya  sesuai  dengan syariah  Islam.  Artinya  bahwa  kontrak  yang  dibuat antara para pihak berdasarkan sumber hukum. Sumber hukum  merupakan  istilah  para  ahli  usul  fikih  pada abad  ke  14  H.  Dalam  menjelaskan  sumber  hukum Islam, para ahli usul fikih menggunakan istilah dalil- dalil syariat (al-Adillah al-Syari’yyah) atau dalil-dalil hukum (al-adillah al-ahkam). Sumber hukum berasal dari kata mashdar al-hukm . Kata mashdar berarti asal atau  pemulaan  sesuatu,  sumber,  tempat  munculnya sesuatu dan wadah. Sehingga yang dimaksud dengan mashadir  al-ahkam  adalah  asal  yang  darinya  tempat munculnya hukum.(Satria, 2016)
Para  ahli  fikih  kontemporer  membagi  sumber hukum ini menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang  disepakati (mashadir  al-ahkam  al-mutafaq alaih) ,  yakni  Al-Quran  dan  Sunnah;  dan  sumber hukum yang tidak disepakati (mashadir al-ahkam al- mukhtalif  alaih) yakni  selain  Al-Quran  dan  Sunnah, yaitu Ijma, Qiyas, istihsan dan lainnya. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum sekaligus menjadi dalil hukum.  Sedangkan  yang  lainnya  hanya  berfungsi sebagai  dalil  hukum  atau  disebut  dengan  ‘sumber hukum  sekunder” (mashadir  al-tabi’yyah  lilhukmi).
Dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum karena fungsi dalil hanya sebagai penyingkapan  atau  memunculkan  hukum  yang terdapat  didalam  sumbernya.(Al  Hasan  &  Maulana, 2016)

## 2.1.1. Sumber Hukum Islam
Sumber  hukum  pada  kontrak/akad  produk perbankan syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al- Quran  adalah  sumber  hukum  pertama  yang menjelaskan  berbagai  macam  aturan  menyangkut aqidah,  akhlak  dan  hukum.  Seluruh  ayat  Al-Quran dari  segi  lafaznya  dan  maknanya  adalah qathi  al- wurud artinya  semua  lafaz  dan  makna  Al-Quran datang  dari  Allah  swt  tanpa  diragukan  lagi keasliannya.  Sumber  hukum  kedua  adalah  Sunnah. Sunnah bersifat  dzanni  al-wurud yang  memiliki fungsi sebagai sumber hukum yang memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan memperjelas  atau  merinci  apa  yang  telah  digariskan dalam  Al-Quran.  Selanjutnya  adalah  menetapkan hukum yang belum diatur di dalam Al- Quran.(Afrelian & Furqon, 2019)
2.1.2. Dalil Hukum Islam
Dasar  hukum  selanjutnya  adalah  dalil  hukum yang menjadi perbedaan  ulama dalam menyikapinya karena  menjadi  sumber  hukum  sekunder,  yaitu
pertama adalah Ijma , yaitu konsensus para mujtahid dari  kalangan  umat  Muhammad  setelah  beliau  wafat pada  suatu  masa  atas  suatu  hukum  syarak.  Menurut Mazhab  Maliki,  kesepakatan  sudah  dianggap  ijma’ meskipun  hanya  merupakan  kesepakatan  penduduk Madinah.  Menurut  kalangan  Syiah,  Ijma  adalah kesepakatan  para  imam  di  kalangan  mereka. Sedangkan  menurut    Muhammad  Abu  Zahrah,  Ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas  ulama  mujtahid.  Kedua  adalah  Qiyas, adalah kiat untuk menetapkan hukum  yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya  dengan  kasus  yang  terdapat  dalam nash disebabkan persamaan illat hukum.(Alnizar dkk., 2019)
Dalil hukum selanjutnya adalah Istihsan . Secara bahasa  berarti  menganggap  sesuatu  baik.  Secara umum,  Istihsan  adalah  sebagai  upaya  untuk menangguhkan  (tawaquf)  prinsip-prinsip  umum dalam  satu  nash  disebabkan  adanya  nash  lain  yang menghendaki  demikian.  Secara  khusus,  Istihsan adalah  berpalingnya  mujtahid  dari  qiyas  jail  (jelas) kepada  qiyas  khafi  (tidak  jelas).  Contohnya  adalah bentuk  jual  beli  salam.  Pada  dasarnya,  jual  beli  ini dilarang  berdasarkan  hadis  yang  menyatakan  “La Tabi’  Malaisa  Indak”  (janganlah  kamu  menjual sesuatu yang bukan milikmu) akan tetapi Nbai sendiri yang mengecualikan hal tersebut untuk kasus jual beli salam.  Adapun  hikmat  dibenarkan  jual  beli  tersebut untuk  membantu  pedagang/pengusaha  yang  tidak memiliki modal cukup untuk melakukan produksi lalu ia memperoleh modal dimuka sedangkan barang baru diserahkan setelah selesai diproduksi.
Dalil  hukum  berikutnya  adalah Istishlah  atau Maslahah  al-Mursalah yaitu    sebuah  metode penetapan hukum (dalil hukum) yang kasusnya tidak diatur  secara  eksplisit  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah. Metode ini lebih menekankan pada aspek maslhlahat secara  langsung.  Contoh  istishlah  dalam  praktik lembaga  keuangan  syariah  adalah  sebagai  berikut; dalam  pembagian  hasil  usaha  di  antara  para  mitra dalam  suatu  bentuk  usaha  kerjasama,  LKS  pada dasarnya boleh mendasarkan pada prinsip bagi untung (profit  sharing),  yakni  bagi  hasil  yang  dihitung  dari pendapatan  setelah  dikurangi  modal dan  biaya-biaya dan  boleh  juga  didasarkan  pada  prinsip  bagi  hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Namum, dilihat dari  segi  kemashlahatan  (al-ashlah)  saat  ini  (agar kompetitif dengan bangk konvensional dan
meningkatkan  jumlah  pengguna  jasa  LKS)  menurut fatwa  DSN-MUI,  pembagian  hasil  usaha  sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing).(Fateh, 2018)
Istishab adalah  dalil  hukum  yang  melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Sebagian ulama menolak istishab sebagai hujjah syariat karena sesuatu yang  diterpakan  pada  mas  lalu  harus  dengan  dalil sebagaimana  hukum  yang  diterapkan  pada  masa sekarang  dan  akan  datang.  Sedangkan  Hanafiyah berpendapat  istishab  hanya  dapat  diterapkan  untuk melestarikan  hukum  yang  telah  ada  pada  masa  lalu tidak diperlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya.  Sebagian ulama lain, menyatakan bahwa istishab  dapat  dijadikan  dalil  hukum  secara  mutlak. Contoh berkaitan dengan kontrak/perjanjian. Apabila jenis kontrak tersebut tidak ditemukan nashnya dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak ditemukan dalil syara yang    mutlak  hukumnya,  maka  kontrak  tersebut hukumnya  dibolehkan  berdasar  kaidah  bahwa  asal sesuatu  itu  adalah  boleh.  Contoh  lainnya  adalah tanggungan utang tetap berlangsung atau tetap berlaku sampai  adanya  ketetapan  yang  membebaskan tanggungan tersebut.
Urf adalah  sesuatu  yang  telah  dibiasakan  oleh manusia  dan  mereka  telah  menjalaninya  dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima urf sebagai dalil hukum. Contoh urf adalah kebolehan  melakukan  transaksi  istishna.  Menurut mereka,  jual  beli  seperti  ini  telah  memasyarakat  di berbagai  daerah  dan  suku  bangsa  maka  untuk kemashlahatan orang banyak akad ini dibolehkan.
Sadd  al-Dzariah adalah  penutup  sarana. Maksudnya  adalah  sesuatu  yang  menjadi  sarana kepada  yang  diharamkan  atu  dihalalkan.  Artinya adalah  sesuatu  yang  mubah  tetapi  membawa  kepada perbuatan yang haram maka hukumnya adalah haram. Contohnya adalah kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat. Larangan bagi orang yang pailit untuk melakukan tranasaksi terhadap harta  yang  dimilikinya  dengan  pertimbangan  untuk menghindarkan  sejauh  mungkin  kemudharatan  yang merugikan pihak-pihak terlibat. Dalil hukum lainnya adalah Syar’u  Man  Qablana adalah  syariat  umat sebelum  Islam.  Ada  yang  dibatalkan  dan  ada  pula yang masih diberlakukan dan disertai pula oleh dalil, seperti syariat puasa. Contoh dalam bidang muamalah adalah  transaksi  pertukaran  (al-mubadalah)  dan transaksi  percampuran  (syirkah)  telah  ada  sebelum
Islam. Dalil hukum terakhir adalah Mazhab Shahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah saw tentang suatu kasus baik berupa fatwa atau ketetapan hukum sedangkan nash tidak menjelaskan hukum tersebut.

## 2.2. Sumber Hukum Positif
Dasar  hukum  bagi  kontrak/akad  atau  perjanjian antara  nasabah  dengan  Bank  Syariah  adalah  sumber hukum  negara,  yaitu  berupa  Undang-undang  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam Undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai  dengan Prinsip  Syariah.(Ibrahim  &  Salam,  2021)    Undang- undang  tersebut  juga  menjelaskan  secara  detail tentang  produk  perbankan,  asas,  tujuan  dan  fungsi Perbankan  Syariah  yaitu  Perbankan  Syariah  dalam melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan  Prinsip Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati- hatian.  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  pada pasal  18  menjelaskan  tentang  jenis  dan  kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi Bank Syariah dan UUS. (Arshed & Kalim, 2021)
Selain  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008, terdapat beberapa dasar hukum lainnya yang menjadi rujukan  dalam  membuat  kontrak/perjanjian,  yaitu Peraturan  Pemerintah  tentang  Perbankan  Syariah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 39 Tahun  2005  tetnag  Penjaminan  Simpanan  Nasabah Bank  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun 2008  tentang  Pendirian  Perusahaan  Penerbit  SUrat Berharga  Syariah  Negara  Indonesia.  Terdapat  dasar hukum  dari  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  sentral Indonesia,  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 6/24PBI/2004 tetang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip  Syariah.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/5/PBI/2007  tentang  Pasar  Uang  Antar  Bank Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/17/PBI/2007  tentang  Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tetang  Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/11/PB/2008  tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah.(Maksum, 2014)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif  yang  memfokuskan  pada  norma-norma dalam  hukum  positif.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  dengan  library  research  dengan meneliti  dan  menganalisa  keseluruhan  peraturan hukum  Islam  serta  beberapa  karya  ilmiah  yang berkaitan  dengan  dasar-dasar  hukum  kontrak  (akad) dan  implementasinya  pada  perbankan  syariah  di Indonesia.  Penelitian  ini  disusu  dengan  jelas  secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan  dasar-dasar  hukum  kontrak  dalam perbankan syariah yang diteliti.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengertian  Perjanjian/Akad  atau  Kontrak Syariah
Dalam  menjalankan  fungsinya,  Perbankan Syariah  menyediakan  berbagai  macam  transaksi dengan menggunakan berbagai jenis akad, diantaranya adalah pertama akad dengan pola titipan, seperti  wadî’ah  yad  amânah  dan  wadî’ah  yad dhamânah; kedua adalah akad dengan pola bagi hasil, seperti  mudhârabah  dan  musyârakah;  ketiga  adalah akad dengan pola jual beli, seperti murâbahah, salam, dan istishnâ’; keempat adalah akad dengan pola sewa, seperti  ijârah  dan  ijârah  wa  iqtinâ’  atau  ijârah muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT); kelima adalah akad dengan  pola  pinjaman,  seperti  qard;  keenam  adalah akad  dengan  pola  lainnya,  seperti  wakâlah,  kafâlah, hiwâlah, rahn, dan lain-lain. Tentunya, implementasi akad  dalam  perbankan  harus  diketahui  secara komprehensif.(Ghazali, 2018)
Dalam  hal  ini  adalah  pengertian  akad  atau kontrak atau perjanjian. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal  dengan  istilah  perjanjian,  perikatan,  atau kontrak. Menurut  Kamus al-Mawrid, al-‘Aqd adalah contract  and  agreement atau  kontrak  dan  perjanjian Sementara kata akad juga berasal dari bahasa Arab, al- ‘Aqd secara bahasa berarti al-rabthu, yaitu mengikat atau  ikatan.  Dikatakan  rabatha  al-Syai’  rabthan, berarti  ia  mengikat  sesuatu  dengan  kuat.  Sedangkan akad  atau  kontrak  menurut  istilah  adalah  suatu kesepakatan  atau  komitmen  bersama  baik  lisan, isyarat,  maupun  tulisan  antara  dua  pihak  atau  lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya  Perjanjian  perjanjian  yang    paling
menyolok    menunjukkan  dominan    salah  satu  pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut standard  voorwarden atau  dalam    hukum  Inggris disebut standard contract. (Ibrahim & Salam, 2021) Dalam  hukum  Islam  istilah  kontrak  dan perjanjian  adalah  sama  yaitu  disebut  akad.  Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  pihak  dengan  kabul dari  pihak  lain  secara  sah  menurut  syariah  yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Sedangkan dalam  literatur  Ilmu  Hukum,  Hukum  kontrak  dapat diistilahkan sebagai”Hukum Perikatan”  untuk menggamarkan  ketentuan  hukum  yang  mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah  ”Hukum  Perutangan”,  ”Hukum  Perjanjian” ataupun  ”Hukum  Kontrak”.  Masing-masing  istilah tersebut  mempunyai  artikulasi  yang  berbeda  satu dengan  lainnya  Istilah  hukum  perutangan  biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutmenuntut. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat  bentuk  nyata  dari  adanya  transaksi.  Apabila pengaturan  hukum  tersebut  mengenai  perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut Hukum Kontrak Akad  menjadi  bagian  dari  produk  hukum  Islam  dan syariat  (wahyu)  yang  lebih  menjamin  kemaslahatan manusia. Sebagai nilai, akad dalam ekonomi syariah atau  ekonomi  Islam  dapat  melebur  ke  dalam  sistem ekonomi  di  dunia  ini  untuk  menjadi  penyaring  dan penyeimbang sehingga sistem perekonomian yang ada berjalan  stabil  ke  arah  tujuan  perekonomian  untuk kebaikan semua pihak.(M. Iqbal & Llewellyn, 2002) 4.2. Unsur-unsur  dalam  Perjanjian/Akad  atau Kontrak Syariah
Menurut  Wahbah  al-Zuhaylî,  ada  empat komponen  yang  harus  terpenuhi  untuk  terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan keempat komponen/ unsur ini, yaitu: shighah  al-’aqd,  al-’aqidân,  mahal  al-’aqd,  dan mawdhû’  al-‘aqd Hasbi  Ash-Shiddiqy  dalam bukunya , Pengantar Fiqh Mu’amalah, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun.(Arwani, 2017) Shîghah al-'aqd adalah suatu  ekspresi  yang  lahir/muncul  dari  kedua  belah pihak  yang  menunjukkan  keinginan  batinnya  untuk membentuk akad dan atau membatalkannya. Keinginan batin itu diekpresikan melalui ucapan/perkataan  atau  isyarat  dan  tulisan.  Dan shîghah ini disebut dengan istilah ijab dan Kabul. Ijab adalah  suatu  pernyataan  janji  atau  penawaran  dari
pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak  kedua  atas  penawaran  yang  dilakukan  oleh pihak  pertama.  Adapun  cara  untuk  menyatakan  ijab dan  kabul  ini,  dapat  dilakukan  dengan  pelbagai macam  cara.  Pertama,  pernyataan  kehendak  secara lisan/ucapan.  Kedua,  pernyataan  kehendak  melalui tulisan.  Ketiga,  pernyatan  kehendak  melalui  isyarat. Keempat, pernyataan kehendak melalui perbuatan.(M. M. Iqbal, 2017)
Subjek  Akad  (aI-‘Âqidân)  adalah  para  pihak yang melakukan  akad.  Subekti menyebutnya  dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang- orang  yang  tersangkut  dalam  suatu  perjanjian.  Atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan akada adalah orang- orang  yang  telah  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatan  atau  tindakannya  dan  telah  memenuhi kriteria  dan  syarat-syaratnya,  yaitu  Pertama,  ‘âqil (berakal).  Orang  yang  bertransaksi  haruslah  berakal sehat,  bukan  orang  gila,  terganggu  akalnya,  ataupun kurang akalnya karena masih  di  bawah umur,  kedua tamyîz  (dapat  membedakan).  Ketiga  adalah  mukhtâr (bebas  dari  paksaan).(Sanrego,  2017)  Objek  Akad (Mahall al-‘Aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad  dan  dikenakan  padanya  akibat  hukum  yang ditimbulkan.  Bentuk  objek  akad  dapat  berupa  benda berwujud,  seperti  mobil  dan  rumah,  maupun  benda tidak  berwujud,  seperti  manfaat.  Syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  dalam  mahall  al-‘aqd  adalah  sebagai berikut;  pertama,  objek  akad  harus  telah  ada  ketika akad  dilangsungkan.  Kedua  adalah  objek  akad dibenarkan  oleh  Syariah.  Ketiga  adalah  objek  akad harus jelas dan dikenali. Keempat adalah objek akad dapat  diserahterimakan.  Tujuan  Perikatan  (Mawdhû' al-‘Aqd)  adalah  tujuan  suatu  akad  dilakukan.  Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini  berarti,  apabila  suatu  akad  dilangsungkan  untuk tujuan  yang  merusak  atau  membahayakan,  maka  ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.(Hartanto, 2020) 4.3. Asas-  Asas  yang  melandasi  Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah
Menurut  Prof.  Dr.  H.  Fathurrahman  Djamil bahwa  dalam  hukum  Islam  terdapat  beberapa  asas yang  melandasi  suatu  akad.  Walaupun  tidak  tertulis menjadi  bagian  dari  rukun  akad  seperti  yang  telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status  akad itu  sendiri.  Di  mana ketika  asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat.
Asas-asas  perjanjian  merupakan  konkretisasi  dari norma-norma  filosofis,  yaitu  nilai-nilai  dasar  yang menjadi fondasi  ajaran Islam. Asas tersebut terbagai menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah;(Djamil, 2012)
a. Pertama  adalah  Asas  Kebebasan  Berkontrak (mabda’ hurriyah al-ta’aqud).
Dalam asas pertama ini bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat akad kontrak (freedom of  making  contract),  baik  dari  segi  objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk  menetapkan  cara-cara  penyelesaian  bila terjadi sengketa. Dengan asas kebebasan berkontrak maka tidak ada unsur paksaan, tekanan, dan  penipuan  dari  pihak  manapun  sehingga  akan memberikan  implikasi  hukum  terhadap  legalitas akad  yang  telah  dibuat  bilamana  ada  unsur-unsur paksaan,  tekanan  dan  lain  sebagainya  dan  dapat dianggap tidak sah atau batal. Hukum Islam pada dasarnya  memberikan  kebebasan  orang  membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan  akibat  hukumnya  adalah  ajaran agama,  untuk  menjaga  jangan  sampai  terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya.(Hasanah, 2017)
b. Kedua  adalah  Persamaan  Hukum/Kesetaraan (Al-Musawah).
Dengan  asas  ini  memberikan  penjelasan  bahwa kedua  belah  pihak  yang  melakukan  kontrak mempunyai  kedudukan  yang  sama  atau  setara antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Sehingga,  pada saat  menentukan  hak  dan  kewajiban  masing- masing  didasarkan  pada  asas  persamaan  atau kesetaraan. Dengan kata lain, bank dapat, bahkan sebaiknya, menyiapkan draf kontrak yang sifatnya hanya  merupakan  usulan  atau  penyajian  (`ard  al- syurut)  dan  bukan  bersifat  final  yang  harus dipatuhi pihak nasabah (fard al-syurut).
c. Ketiga adalah Kerelaan//Konsensualismea (Ar- Rida) .
Asas  konsensualisme  menyatakan  bahwa  untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada  umumnya  perjanjian-perjanjian  itu  bersifat konsensualisme.  Asas  ini  menyatakan  segala bentuk  transaksi  yang  dilakukan  harus  atas  dasar kerelaan  semua  pihak.  Kerelaan  para  pihak  yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami
dan  dianggap  sebagai  syarat  terwujudnya  semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi,  dipandang  telah  memakan  sesuatu dengan cara yang batil (al-akl bil-bat}il). d. Keempat  adalah  Kejujuran  dan  Kebenaran (Ash-Sidiq).
Kejujuran  merupakan  hal  yang  prinsip  bagi manusia  dalam  segala  kehidupan,  termasuk penyusunan  kontrak  syariah  dalam  bisnis.  Jika kejujuran  tidak  diamalkan  dalam  penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat  perselisihan  diantara  pihak  yang melakukan kontrak (perjanjian).
e. Kelima adalah Asas Janji Itu Mengikat .
Dalam  hukum  konvensional  dikenal  asas  ”pacta sunt servanda” yang berari janji itu mengikat, yang dimaksud adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh pihak mengikat para pihak tersebut secar penuh  sesuai  isi  kontrak  tersebut.  Asas  dapat disimpulkan  dalam  pasal  1338  ayat  (1)  KUH Perdata yang menyatakan: ”Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan  sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Asas  kekuatan mengikatnya  kontrak  ini  yang  menjadi  dasar penting  di  dalam  hukum  kontrak  bahwa  orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam  kontrak  terikat  atau  wajib  melaksanakan perjanjian.
f. Keenam adalah Asas Tertulis (al-Kitabah). Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah, dimana dalam  suatu  perjanjian  hendaknya  dilakukan secara  tertulis  agar  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan Dalam melaksanakan kontrak maka keharusan  untuk  melakukannya  secara  tertulis supaya  tidak  terjadi  permasalahan  dikemudian hari.

## 4.4. Syarat-Syarat Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah
Dalam  membuat  perjanjian/akad  atau  kontrak syariah,  maka  ada  beberapa  syarat  yang  harus diperhatikan  oleh  para  pihak  agar  akad  muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum, di antaranya adalah  sebagai  berikut;  Pertama  adanya  Ijab  dan
Qabul.  Dalam  hukum  Islam,  Ijab  disebut  juga  offer. Suatu  kontrak  hanya  terjadi  apabila  offer  yang diajukan oleh satu pihak disambut atau disetujui oleh pihak yang lain yang disebut Qabul atau Acceptance (penerimaan)  terhadap  offer  tersebut.  Menurut common law, suatu kontrak terjadi apabila didahului dengan adanya offer (penawaran) yang diajukan oleh salah  satu  pihak  yang  menginginkan  mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain.(Maksum, 2014)
Kedua adalah kehalalan Isi
Akad/Perjanjian/Kontrak. Dalam kontrak pada perbankan  syariah,  tidak  boleh  mengandung  hal-hal yang  dilarang  oleh  Islam.  Menurut  Tariq  Ashraf, produk-produk  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip syariah  menekankan  dimensi  transaksi-transaksi keuangan  yang  etis  (etical),  social  (social),  dan religious  (religious)  demi  meningkatkan  keadilan (equity  dan  kewajaran  (fariness)  demi  kepentingan masyarakat.  Dalam  Pasal  2  ayat  (3)  PBI  No. 10/16/PBI/2008 menyatakan bahwa ketentuan pokok hukum Islam adalah prinsip keadilan dan keseimbangan  (adl  wa  tawazun),  kemaslahatan (maslahah),  universialisme  (alamiyah)  serta  tidak mengandung  gharar,  maysir,  riba,  zalim  dan  objek haram.(Ibrahim & Salam, 2021)
Ketiga  adalah  kesesuaian  akad/perjanjian  atau kontrak dengan  Prinsip Syariah. Artinya akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak  boleh  mengandung  syarat  atau  ketentuan  yang tidak sesuai dengan sifat bentuk hubungan muamalah yang  bersangkutan.  Misalnya,  apabila  bentuk hubungan  muamalah  berupa  hubungan  mudharabah, maka  menurut  Prinisp  Syariah  tidak  dibenarkan investor  atau  pemilik  modal  atau  shahib  al-mal (investor  atau  pemilik  dana)    ikut  mengelola  proyek yang  dibiayai  dengan  fasilitas  mudharabah.  Hanya mudharib  yang  boleh  mengelola  proyek  tersebut. Apabila  dalam  akad  mudharabah  diperjanjikan bahawa shahib al-mal boleh mengelola proyek, maka akad  mudharabah  tersebut  tidak  sah  dan  akibatnya batal demi hukum. (Hakiem & Waluyo, 2011) Dalam Pasal  1  angka  8  PBI  No.  10/16/PBI/2008,  bentuk- bentuk pembiayaan perbankan syariah adalah; a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Keempat  adalah  Hubungan  Pihak  Bank  dan Nasabah  didasari  dengan  budi  pekerti  yang  luhur. Artinya  adalah  Bank  Syariah  harus  memiliki  sikap akhlakul  karimah  dalam  hubungannya  dengan nasabah begitu pula sebaliknya. Kelima adalah syarat kecakapan para pihak. Menurut Prinsip Syariah yang terkait  dengan  orang  yang  melakukan  transaksi hasulah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat  sebagai  wakil.  Menurut  Al-Ghazali  ada  4 (empat)  golongan  yang  tidak  sepatutnya  melakukan muamalah,  yaitu  anak  kecil,  orang  gila,  hamba  dan orang  buta  (Al-Ghazali,  2008:147).  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian  hanya sah apabila antara lain dibuat oleh pihak yang cakap membuat perikatan.
Keenam  adalah  kesepakatan  para  pihak. Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama  suka  (kesepakatan).  Hubungan  antara  bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga harus  berlandaskan  keadilan,  kepatutan,  keterbukaan (segala  sesuatunya  harus  diperjanjikan  diawal sebelum  akad  ditandatangani  oleh  para  pihak). Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, kesepakatan harus merupakan kesepakatan yang bukan diperoleh karena paksaan selain juga kesekpakatan tersebut tidak boleh diperoleh  karena  kekhilafan  atau  penipuan.  Ketujuh adalah Asas Pacta Sunt Servanda. Artinya adalah para pihak harus melaksanakan dan mematuhi kontrak/akad  yang  telah  dibuatnya.  Asas  ini merupakan  pilar  penopang  bagi  motivasi  para  pihak bagi kesediaannya untuk membuat perjanjian di antara mereka.
Kedelapan adalah Beban Resiko dalam Hubungan  Muamalah.  Dalam  akad  muamalah  yang mengambil  bentuk  hubungan  kemitraan,  seperti mudharabah dan  musyarakah,  semua  pihak memikul resiko. Tidak ada satu pihakpun yang tidak dibebani kewajiban  untuk  memikul  resiko  dalam  kemitraan menurut Prinsip Syariah. Kesembilan adalah keuntungan  Bank  tidak  dapat  diperoleh  dengan membebankan  bunga  kepada  nasabah.  Bank  Syariah memperoleh keuntungan dari membebankan mark-up atau margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahanya dalam transaksi jual-beli antara bank dan nasabah.  Kesepuluh  adalah  itikad  baik  para  pihak,
yaitu  denan  melaksanakan  perjanjian/akad  antara bank  dan  nasbah  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik dengan menjadi orang benar dan jujur serta tidak curang.  Kesebelas  adalah  Objek  Perjanjian  yaitu bahwa bisnis yang dibiayai harus menyangkut barang yang  halal  (tidak  haram).  Menurut  Pasal  1332  KUH Perdata  bahwa  hanya  barang-barang  yang  dapat diperdagankan  menurut  ketentuan  Prinsip  Syariah yang dapat menjadi pokok suatu akad muamalah. 4.5. Prinsip  Syariah  Perbankan  Sebagai  Hukum Positif dalam Perjanjian/Akad atau Kontrak
Syariah  adalah  hukum  Islam.  Syariah  mengatur semua  aspek  kehidupan  umat  yang  terdiri  atas keimanan  dan  ibadah  serta  aspek-aspek  ekonomi, politik,  perkawinan,  warisan,  social  dan  budaya masyarakat.  Dalam  perbankan  syariah,  transaksi- transaksi  yang  dilaksanakan  berdasarkan  aturan- aturan syariah meliputi transaksi yang dikenal dalam perbankan  konvensional  dan  transaksi  yang  biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank, seperti multi finance company yang berupa transaksi sewa  menyewa (leasing) dan  sewa  beli (hire purchase) , pasar uang (financial market), pasar modal (capital  market), asuransi,  dan  transaksi-transaksi lainnya.(Maksum, 2018)
Posisi  prinsip  syariah  perbankan  dapat  diakui sebagai hukum positif. Posisi ini merupakan menurut Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Dalam  Undang-Undang  tersebut dijelaskan bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a. Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah menentukan  dengan  tegas  bahwa  bank  syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan  Prinsip  Syariah.  Artinya,  akad  syariah  yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah)  dan nasabah  tidak  boleh  berisi  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan  dengan Prinsip Syariah.(Gayo & Taufik, 2012)
Implikasi adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah  bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah,  maka  bank  dan  calon  nasabah  yang memasuki suatu akad syariah  harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip (asas-asas) umu dari syariah Islam dan prinsip khusu yang berlaku bagi suatu jenis akad transasksi syariah. Sesuai dengan asas hukum  perjanjian,  sebagaimana  dimuat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  suatu  perjanjian
tidak boleh antara lain bertentangan dengan Undang- Undang.  Apabila  isi  suatu  perjanjian  bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan dengan undang-undang  menjadi  batal  demi  hukum  sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian atau ketentuan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  sejak  semula. (Nurwulan,  2018)Prinsip-prinsip  (asas-asas)  syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. Sumber  hukum  Islam  ada  lima  yang  terdiri  dari sumber  hukum  primer  dan  sumber  hukum  sekunder. Sumber  hukum  primer  adalah  Al-Quran  dan  Hadits dan  sumber  hukum  sekunder  adalah  Ijma  yaitu konsensus  para  ulama,  Qiyas  yaitu  penalaran (reasoning)  secara  analogis,  dan  Ijtihad  yaitu penalaran hukum secara mandiri dan lainnya.(Afrelian & Furqon, 2019)

## 4.6. Asas  Pengembangan  Produk  Syariah  dalam Perbankan Syariah
Dalam  bidang  muamalah,  ada  yang  bersifat tsawabit dan mutaghayyirat .  Hal  yang  bersifat tsawabit adalah  ketentuan  yang  prinsipil  dan  tidak boleh  dikembangkan.  Sedangkan  yang mutagayyirat boleh  dikembangkan.  Larangan  riba  adalah  sesuatu yang tsawabit artinya  haram  secara  mutlak.
Sedangakan  hal  yang  bersifat mutagayyirat adalah setiap  instrument  untuk  melaksanakan  hal-hal  yang ditentukan  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat tsawabit. Produk-produk keuangan syariah, misalnya tentang murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  bai salam, istishna, dan lainnya adalah produk keuangan yang merupakan hasil pengembangan karena mengeai hal-hal  tersebut  belum  diatur  dalam  Al-Quran  dan Sunnah sehingga karena itu harus dikembangkan.(Bayindir  &  Ustaoglu,  2018)  Asas pengembangan  produk  syariah  adalah “suatu transaksi  dianggap  tidak  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah  sampai  dinyatakan  secara  tegas dilarang  oleh  ketentuan  syariah” .  Asas  tersebut adalah  kaidah  fikih  yang  menentukan: “Pada dasarnya, semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukam kecuali ada dalil yang mengharamkannya” .(Wahyudi & Fajar, 2018)

## 5. KESIMPULAN
Perkembangan  Bank  Syariah  yang  signifikan menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,  yaitu  dengan  menawarkan  produk  dan layanan jasa perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah,
khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba,  kegiatan  yang  bersifat  spekulatif  yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan,  dan  pelanggaran  prinsip  keadilan dalam  bertransaksi,  serta  keharusan  penyaluran pembiayaan  dan  investasi  pada  kegiatan  usaha  yang etis  dan  halal  secara  syariah.  Beberapa  akad  atau perjanjian dalam ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam,  seperti mudharabah,  murabahah,  ijarah, ariyah,  rahn,  bai  dhaman  ajil dan  sebagainya. Perbankan  Syariah  menawarkan  berbagai  macam produk  keuangan  syariah  dengan  menggunakan perjanjian sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah dalam  menyalurkan  dana,  memberikan  berbagai macam bentuk pembiayaan yang memiliki akad/perjanjian  tersendiri.  Dalam  hal  ini  kontrak disebut  juga  akad  atau  perjanjian  yaitu  bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum  syar’i  dan  menimbulkan  akibat  pada  subyek dan  obyeknya.  Dengan  mengetahui  dasar-dasar hukum  kontrak  maka  akan  dapat  meminimalisir problematika dalam perselisihan yang terjadi di dunia perbankan  syariah  bagi  para  pihak  baik  nasabah maupun bank.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua STES Islamic  Village,  Hj.  Atiqi  Chollisni,  SE,  MM,  Ph.D yang  telah  memberikan  kesempatan  untuk  dapat menyelesaikan  penelitian  ini  baik  secara  internal kampus maupun eksternal kampus. Tentu, dukungan beliau sangat membantu dalam penyelesaian penelitian  ini.  Tidak  lupa  pula  ucapan  terima  kasih kami  sampaikan  kepada  pihak  terkait  dalam  hal  ini adalah  Kepala  Perpustakaan  yang  telah  memberikan waktu  dan  tempat  untuk  dapat  menulis  dan  mencari beberapa referensi  baik  buku,  dokumen,  dan  lainnya yang  dapat  menunjang  penelitian  ini  sehingga penelitian  ini  dapat  dipublikasikan  dan  diakses  oleh banyak  orang.  Terima  kasih  juga  kami  sampaikan untuk teman-teman admin STES Islamic Village yang telah  membantu  dalam  surat  menyurat  terkait penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sehingga penelitian ini selesai dengan baik. Ini semua menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat terus menulis dan meneliti semua aspek terutama terkait sektor ekonomi syariah.

## 7. REFERENSI
Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia  Dalam  Operasional  Lembaga Keuangan  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Mizani: Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan , 6 (1), 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195 Al  Hasan,  F.  A.,  &  Maulana,  M.  I.  (2016).
Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Insani  di Lembaga  Kuangan  Syariah  dalam  Menghadapi Persaingan  Global. SOSIO-DIDAKTIKA:  Social
Science Education Journal , 3 (1). https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795 Alnizar,  F.,  Ma’ruf,  A.,  &  Manshur,  F.  M.  (2019).
Perceptions  And  Reactions  Of  Ahmadiyya  To Fatwa  Indonesian  Ulama  Council  (Mui):  An Antrophological Lingusitics Approach. Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature  and  Heritage , 8 (2),  208–242. https://doi.org/10.31291/hn.v8i2.553 Anshori,  A.  G.  (2018). Perbankan  Syariah  di Indonesia . UGM PRESS.
Arshed,  N.,  &  Kalim,  R.  (2021).  Modelling  demand and  supply  of  Islamic  banking  deposits. International  Journal  of  Finance  &  Economics , 26 (2),
2813–2831.
https://doi.org/10.1002/ijfe.1936
Arwani,  A.  (2017).  Konstruksi  Hukum  Ekonomi Syariah  Dalam  Fiqh  Anggaran  Yang  Bebasis Akuntansi  Syariah. Al-Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279 Basir, S. A., Abdul Ghani Azmi, I., Syed Ismail, S. H., Ibrahim,  P.,  &  Mohamed,  H.  A.  (2017). Malaysian  Islamic  quality  management  system
MS1900.
Humanomics , 33 , 239–254.
https://doi.org/10.1108/h-10-2016-0078
Bayindir,  S.,  &  Ustaoglu,  M.  (2018).  The  issue  of interest  (riba)  in  the  Abrahamic  religions. International Journal of Ethics and Systems , 34 ,
282–303.  https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2017- 0148
Djamil,  F.  (2012). Penerapan  hukum  perjanjian dalam  transaksi  di  lembaga  keuangan  syariah . Sinar Grafika.
Errico,  M.  L., &  Farahbaksh, M. M. (1998). Islamic Banking:  Issues  in  Prudential  Regulations  and Supervision . International Monetary Fund.
Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan
Perbankan Syariah , 3 (01), 19–34. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912
Fateh,  M.  (2018).  Konstruksi  Filosofis  Fatwa  DSN-
MUI. Jurnal Hukum Islam , 155.
https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736
Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  Dalam  Mendorong  Perkembangan Bisnis  Perbankan  Syariah  (Perspektif  Hukum Perbankan  Syariah). Jurnal  Rechts  Vinding: Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (2),  257. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100 Ghazali,  M.  (2018).  The  Application  of  Murābaha Contract  in  Islamic  Banking  from  Muslim Jurists’  Perspective. Al-Iktisab:  Journal  of Islamic Economic Law , 2 (1), 14–23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2395 Hakiem,  H.,  &  Waluyo,  D.  S.  (2011).  Musyarakah,
Mudharabah  Dan  Pertumbuhan  Sektor  Riil. Al- Infaq ,
2 (1). http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/76 Hartanto,  R.  (2020).  Peran  Tata  Kelola  Perbankan Syariah  Terhadap  Risiko  Perbankan  Syariah  Di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Universitas
Pamulang , 8 (1), 45. https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705
Hasanah,  T.  (2017).  Transformasi  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Ke  Dalam  Hukum  Positif. Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran , 16 (2),
161. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022
Ibrahim,  A.,  &  Salam,  A.  J.  (2021).  A  Comparative Analysis  of  DSN-MUI  Fatwas  Regarding Murabahah  Contract  and  the  Real  Context Application  (A  study  at  Islamic  Banking  in Aceh). Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan
Hukum Islam , 5 (1), 372–401.
https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845 Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk . Edward Elgar Publishing. Iqbal, M. M. (2017). Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia . 2 , 20.
Khan, M., Han, N. H., & Hoi, S. B. (2019). Good faith principle of contract law for the islamic banking system . 24 , 14.
Maksum,  M.  (2014).  Model-model  Kontrak  dalam Perbankan Syariah. AL-’ADALAH , 12 (1), 49–62. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174
Maksum,  M.  (2018).  The  Sharia  Compliance  of Islamic  Multi  Contract  in  Islamic  Banking. Proceedings  of  1st  International  Conference  of Law and Justice - Good Governance and Human Rights  in  Muslim  Countries:  Experiences  and Challenges  (ICLJ  2017) .  1st  International Conference  of  Law  and  Justice  -  Good Governance  and  Human  Rights  in  Muslim Countries:  Experiences  and  Challenges  (ICLJ 2017), Serpong, Indonesia. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.32
Murdadi,  B.  (2016).  Menguji  Kesyariahan  Akad Wadiah  Pada  Produk  Bank  Syariah. Value Added :  Majalah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 12 (1), Article 1. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/arti cle/view/2940
Nurwulan,  P.  (2018).  Akad  Perbankan  Syariah  dan Penerapannya  dalam  Akta  Notaris  Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 25 (3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10 Rahmanti, V. N. (2013). Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional? Imanensi:  Jurnal  Ekonomi,
Manajemen,  Dan  Akuntansi  Islam , 1 (1),  62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62- 74
Sanrego, Y. D. (2017). Skema Dan Al-Takyîf Al-Fiqh (Tinjauan  Fikih)  Pembelian  Anuitas  Dalam Program Pensiun. Al-’Adalah , 12 (1), 623–636. Satria,  M.  H.  (2016). Akad  Hybrid  Pada  Produk Qardh Beragun Emas . 7 , 20.
Wahyudi,  H.  F.,  &  Fajar,  F.  (2018).  Metode  Ijtihad Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dan Aplikasinya  dalam  Fatwa. Cakrawala:  Jurnal Studi Islam , 13 (2), 120–133. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402