## ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS
Semy BA Latunussa semylatunusa@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher
Samsultamhersamsul02046@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu
Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kewenangan  diskresional  kepolisian  Republik Indonesia  dalam  penindakan  penyidikan  pidana  khusus,  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum Deskriptif-Normatif. dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  kepustakaan  (studi  bahan hukum)  terhadap  suatu  masalah  hukum  dengan  mengkaji  sebab-sebab  terjadinya pelangaran  berdasarkan  norma  dan  undang-undang  dengan  mengkaji  berupa  produk hukum  yang  terkait  kemudian  dikaitkan  dengan  kebijakan  pengaturan  dan  pertimbangan hukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindak pidana khusus.
Adapun hasil penelitian  ini adalah  Diskresi  dapat  dilakukan  oleh pejabat publik  dan dalam  praktek  apabila  berupa  keputusan  pemerintah  lebih  mengutamakan  pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). Diskresi  memiliki  tiga  syarat  antara  lain;  demi  kepentingan  umum,  masih  dalam  lingkup kewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalam Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia,  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri namun  dapat  di  lakukan  dalam  keadaan  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan,  serta  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Jenis tindak  pidana  yang  dimungkinkan  untuk  dilakukan  diskresi pada dasarnya pidana  khusus,. Misalnya dalam  kasus  tindak pidana  yang pelakunya  melibatkan anak-anak,  seperti dalam kasus  Narkoba.  Anak-anak  yang  menjadi  pemakai  narkoba  adalah  korban  perilaku  orang dewasa yang berperan sebagai pengedar.

## Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum,  hal  ini  tertera  pada  Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara memperlakukan warga negaranya bersama  kedudukannya  didepan  hukum, siapapun  yang  melanggar  hukum  akan ditindak  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  selanjutnya  di  sebut  POLRI,  di harapkan memegang teguh profesionalisme pada  setiap  pelaksanaan tugas dan pengabdiannya. Didalam pelaksanaan tugas dan pengabdian tersebut,  maka  hal  yang  mesti  di  hindari manakala seorang penyidik Polri bertindak adalah  bukan  hanya  berdasarkan  asumsi belaka  ataupun  tak  lebih  dari  sekedar common-sense saja,  melainkan  di  sertai dengan prinsip legalitas, utilitas dan etitas.
Pada situasi-situasi tertentu, seorang  polisi  harus  mampu  mengambil sebuah  keputusan  yang  tepat  atau  lebih dikenal dengan istilah diskresi.
Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja  dilatar  belakangi  atas  sebuah pertimbangan  serta  di  sertai  dengan adanya pertanggung jawaban.
Pelaksanaannya pun  relatif  lebih berasal dari  subjektif  petugas  polisi  tersebut, namun demikian latar belakang penggunanya tentu harus atas kepentingan  yang  lebih  besar  dan  lebih luas.
Dalam  hal  ini  contoh  kasus  yang dilakukan  terhadap  penyelesaian  kasus anak  yang  melalui  jalur pengadilan
adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak, dimana terdapat ketakutan sebagian  orang  bahwa  penyelesaian melalui  pengadilan  akan  membuat  anak mengalami  beban  mental  dan  sosial yang teramat berat. Berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang ada  terdapat  kesempatan  untuk  anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan  atau  hukum  yang  berlaku. Salah  satu  lembaga  penegak  hukum  di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dimana  dalam  Pasal 1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,  dan  memberikan  perlindungan  , pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Di  dalam  memerankan  fungsinya sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan, adakalanya  polisi  harus  menggunakan pemaksaan  dan  tindakan  kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya di berikan  berbagai  kekuasaan  yang  dapat
di  gunakan  guna  tercapainya  penegak hukum  yang  sah.  Diantara  kekuasaan dan  wewenang  yang  seringkali  di gunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika  memang  sangat  di  perlukan  untuk pencapaian  tujuan  penegak  hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi discretion.
Di  samping  itu di dalam  Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia,  untuk  kepentingan  umum pejabat  Kepolisian  Republik  Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.  Pasal  18 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia
di tegaskan bahwa
pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  di maksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  di lakukan  dalam  keadaan  sangat  perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,  serta  kode  etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Dalam  hal  ini bertindak dengan  penilaian  sendiri  dapat  di  sebut sebagai  diskresi.  Diskresi  dalam polisi  di mulai  pada  tahun  1960,  pada  awalnya dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak mengenal  adanya  diskresi  karena  polisi dan  jaksa  harus  bekerja  sesuai  dengan hukum  bila  melakukan  di  luar  itu  berarti illegal.
Seperti di ketahui bahwa ada tiga bagian  dan  tiga  kebijakan  polisi  dalam diskresi yaitu:

## 1.  Discretion of judgment;
2. Discretion of choice ; dan
3.  Discretion as liberty.
4. Discretion  of  judgment adalah  di lawankan disiplin mati atau menentang  aturan  yang  seperti robot  (militer).
5. Discretion of choice adalah menciptakan  sesuatu  yang  baru sesuai  dengan  penilaian  pribadi (yurispudensi baru).
6. Discretion  as liberty adalah erat kaitannya   dengan  tugas  dan fungsi jabatan oleh karenanya menjadi hak orang yang menjabat untuk membuat keputusan (menginterprestasikan kewengannya).
Selanjutnya  di  dalam  mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri  yang  paling  menentukan  kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman  petugas  kepolisian  yang mengambil tindakan tersebut. Pengawasan yang sifatnya eksternal dan internal mutlak dibutuhkan agar profesionalisme polisi dapat di kedepankan.  Meskipun  instuisi  polisi merupakan  sebuah  instuisi  yang  mandiri dan  independen,  bukan  berarti  tidak terdapat batasan-batasan yang mengatur pelaksanaan  tugas  kepolisian  yang  di lakukan oleh seorang petugas polisi  di
lapangan juga di butuhkan oleh masyarakat.  Dengan  begitu  di  harapkan masyarakat dapat memahami diskresi itu terjadi  atau  minimal  dapat  mengurangi komplain masyarakat kepada polisi utamanya warga masyarakat yang merasa  di  rugikan  akibat  pelaksanaan diskresi tersebut.
Penelitian  mengkaji  lebih  lanjut mengenai kewenangan diskresional kepolisian  dalam  penindakan  penyidikan pidana  khusus  dalam  hal  kebijakan pengaturan kewenangan diskresional kepolisian  dalam  penindakan  penyidikan tindak  pidana  khusus  dan  pertimbangan hukum apa yang digunakan kewenangan diskresional
kepolisian dalam penindakan  penyidikan  tindak  pidana khusus.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  tipe  penelitian deskriptif atau normatif dengan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dengan teknik  pengumpulan  data  yaitu  penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) terhadap  suatu  masalah  atau  kejahatan dengan  mengkaji  sebab-sebab  terjadinya kejahatan berdasarkan norma-norma dan.undang  undang.  Pendekatan  yang digunakan  pendekatan penelitian normatif dan  sosiologis  artinya  ilmu  pengetahuan yang  secara  normatif  yang  menganalisa atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang  berkaiatan  dengan  objek  penelitian
yang  akan  diteliti.  Penulis  akan  mengkaji rumusan  masalah  dengan  norma  serta kaidah  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  memaparkan  secara  detail kemudian memberikan gambaran sebagai solusi terhadap penelitian yang dilakukan.
penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif yang berfokuspada norma hukum positif yang mengatur kewenangan diskresional kepolisian Republik Indonesia dalam  penindakan  penyidikan  pidana khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Analisis  Kewenangan  Diskresional Kepolisian Republik Indonesia.
1.  Kebijakan Pengaturan Kewenangan Diskresional
Kepolisian
Diskresi  dapat  dilakukan  oleh pejabat  publik  dan  dalam  praktek apabila  berupa  keputusan  pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid) .  Diskresi  memiliki tiga syarat antara lain:
1.  Demi kepentingan umum, 2.  Masih dalam lingkup kewenangannya, dan 3.  Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Jenis tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya, langkah diskresi kepolisian  dilakukan  sebagai  bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan  negara.  Misalnya  dalam kasus  tindak  pidana  yang  pelakunya
melibatkan  anak-anak,  seperti  dalam kasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi  pemakai  narkoba  adalah korban  perilaku  orang  dewasa  yang berperan  sebagai  pengedar.  Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya  tidak  bisa  disamakan dengan orang dewasa yang melakukan  penyalahgunaan  Narkoba. Disinilah  kewenangan  diskresi  untuk dikedepankan  karena  jika  perlakuan terhadap anak-anak disamakan dengan  orang  dewasa,  dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap anak-anak di kemudian hari.
Pemidanaan  terhadap  anak-
anak korban narkoba bukan merupakan  jalan  terbaik  karena  yang lebih  penting  adalah  rehabilitasi  dan pemulihan  karena  anak-anak  adalah
masa depan bangsa, terlebih
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi hak  anak (Convention  on  the  Right  of Children), sehingga  dengan  telah diratifikasinya  konvensi  hak  anak, Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  hak-hak  bagi  semua  anak tanpa  terkecuali.  Salah  satu  hak  anak yang  perlu  mendapat  perhatian  dan perlindungan  adalah  hak  anak  yang berkonflik dengan hukum.
Menurut Adrianus Meliala (1988:75),  kasus-kasus  pidana  yang potensial  diselesaikan  melalui  upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk  di  dalamnya  dengan  cara menerapkan diskresi, di antaranya:
1.  Kasus  Penipuan  dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2.  Pelanggaran  sebagaimana  diatur dalam buku ketiga KUHP;
3.  Tindak pidana ringan yang diancam  dengan  pidana  penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya  Rp  7.500  (tujuh  ribu lima ratus rupiah);
4.  Kejahatan ringan (lichte musjdriven)  sebagaimana  diatur dalam KUHP sebagai berikut;
5.  Pasal  302  tentang  penganiayaan ringan terhadap hewan;
6.  Pasal  352  tentang  penganiayaan ringan terhadap manusia;
7.  Pasal 364 tentang pencurian ringan;
8.  Pasal  373  tentang  penggelapan ringan;
9.  Pasal 379 tentang penipuan;
10. Pasal  482  tentang  penadahan ringan;
11. Pasal  315  tentang  penghinaan ringan.
Berikut  contoh  kasus  yang terjadi  di  Mimika,  Perwira  pengawas Polres Mimika bersama dengan Bhabinkamtibmas  kampung  Wonoasri Bripka  Suradji  lakukan  mediasi  warga atas  kasus  pencemaraan  nama  baik, Kamis  (25/05/2017).  Bertempat  di Kampung Wonoasri Kabupaten
Mimika Aiptu Timbul Bawono bersama
dengan personil Bhabinkamtibmas Bripka  Suradji  lakukan  mediasi  warga terkait  kasus  pencemaran  nama  baik.
Bermula dari warga kampung wonoasri Saudara Kodar yang dituduh selingkuh oleh saudara Katijan sehingga  korban  merasa  tidak  terima dan menganggap ini sebagai pencemaran nama baik. Dalam kesempatan  mediasi  kali  itu  piket pawas menyelesaikan secara kekeluargaan  dikarenakan  bukti  yang tidak  ada,  Kedua  belah  pihak  saling memaafkan tidak lagi saling permusuhan  setelah  kegiatan  mediasi selesai,  Bhabinkamtibmas.  Sumber
(Tribratanewspapua.com
Polda Papua).
Berdasakan  contoh  tersebut diatas  maka  penyidik  polisi  sangat berperan  dalam  menyelesaikan  suatu perkara  tindak  pidana  yang  terjadi  di masyarakat.  Diskresi  yang  berkaitan dengan pekerjaan Polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka Sistem Peradilan Pidana dimana  tugas  polisi  sebagai  penyidik. Oleh  karena  itu  untuk  membedakan dengan  diskresi  yang  dilakukan  oleh kepolisian  dalam  kewenangannya ada batasan-batasan  karena  tidak  semua tindakan  atau  kasus  yang  ditangani oleh kepolisian harus dilakukan diskresi  namun  dilihat  dari  alat-alat bukti  yang  cukup untuk  diproses  lebih lanjut  ke  tingkat  pengadilan  apabila
tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  maka penyidik  kepolisian  mempunyai  hak diskresi  dalam  menyelesaikan  sebuah kasus.
Dari segi tugas kepolisian yaitu represif dan repretif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan exsecutiv, yaitu menjalankan peraturan  atau  perintah  dari  yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum.
Sedangkan tugas preventif dari kepolisian adalah menjaga dan mengawasi  agar  peraturan  hukum tidak  dilanggar  oleh  siapapun.  Dalam upaya memberikan perlindungan kepada  masyarakat  tugas  kepolisian adalah tugas preventif guna mencegah  pelanggaran  hukum  yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat  dan  tindak  kriminal lainnya.
Contoh  kasus  yang  terjadi kepada  anak  dibawah  umur  polisi mempunyai kewenangan dalam penerapan  diversi  karena  merupakan solusi  terbaik  dalam  menangani  anak yang berkonflik dengan hukum. Karena,  diversi  ini  lebih  memihak kepentingan terbaik bagi anak, dengan cara  mengalihkan  dari  proses  hukum formal.  Seperti  misalnya,  kerja  sosial dengan  pengawasan  lembaga  yang terkait,  sehingga  diharapkan,  dengan tidak dimasukkan ke "sekolah kriminal" atau ditahan, si anak dapat menyadari kesalahannya  dengan  memperbaiki
sikap  yang  lebih  bertanggungjawab. Juga anak dapat terhindar dari stigma buruk dari lingkungan sekitar, sehingga  masa  depan  anak  lebih terjamin.  Penanganan  anak  yang berkonflik  hukum,  terutama  yang melakukan  kejahatan  ringan,  perlu disertai  dengan  jiwa  yang  memikirkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama  bagi  masa  depan  anak,  hal ini  berarti,  dalam  menangani  kasus anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, bukan  hanya  menyangkut  kepastian hukum  saja,  tetapi  diperlukan  orang- orang  berwenang  yang  menangani masalah anak yang mempunyai perhatian khusus terhadap anak, tidak hanya teori tentang anak.
Selain    penerapan diskresi kepolisian   harus mengacu    pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun    dapat diberlakukan   dengan   mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat.
Misalnya, di Papua kasus yang sering  melahirkan  persoalan  krusial  di masyarakat  adat  adalah  hak  ulayat dan  perzinahan  atau  asusila  sebagai tindakan kejahatan sebagaimana diatur  dalam  KUHP.  Namun  aparat kepolisian tidak serta merta
menangkapi orang-orang yang sedang melakukan  kejahatan,  sekalipun  polisi memiliki wewenang untuk melakukannya.  Akan  tetapi  dengan melihat  bahwa  kejahatan  itu  telah  di persoalkan   masyarakat   adat   maka
kepolisian menggunakan hak (diskresi)  nya  untuk  tidak  menangkap atau mengadili orang tersebut.
Dari  analisis  penulis  bahwa tindakan  diskresi  kepolisian  perlu dilakukan  karena  dilihat  dari  berbagai unsur  untuk  memproses  persoalan yang  terjadi  baik  itu  pembunuhan maupun  tindak  pidana  khusus.  Dalam artian khusus karena adanya kemanfaatan  yang  lebih  menjaga ketertiban  masyarakat  adat  setempat. Jadi  maksud  dari  diskresi  kepolisian dalam penyidikan tindak pidana khusus  itu  hanya  berlaku  pada  tindak pidana yang sifatnya atau dominannya membawa kemanfaatan untuk
ketertiban umum. Perlu  diperhatikan,  sekalipun aparat
kepolisian memiliki kewenangan  bertindak  atas  dasar penilaiannya sendiri, hal ini tidak boleh ditafsirkan  secara  sempit,  sehingga aparat  kepolisian  dengan  mudah menerapkan  kewenangan  diskresi. Oleh karena itu, lahirnya diskresi tidak dapat  dipisahkan  dari  adanya  suatu wewenang  kepolisian  secara  umum serta  adanya  hukum  yang  mengatur untuk  bertindak,  sehingga  diskresi harus dilakukan dalam kerangka adanya  wewenang  yang  diberikan oleh hukum.
Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus  pidana,  ada  beberapa
pertimbangan  yang  umum  dijadikan pegangan, antara lain: a.  Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat  melalui  jalur  formal, perkara  yang  sedang  diperiksa akan  selesai  dalam  jangka  waktu lama. b.  Menghindarkan terjadinya penumpukan  perkara.  Tugas  dan tanggung  jawab  yang  diemban oleh  aparat  kepolisian  dari  hari  ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan  diskresi  dapat  digunakan sebagai  sarana  yang  efektif  untuk mengurangi beban pekerjaan. c.  Adanya  keinginan  agar  perkara selesai  secara  win-win  solution, mengingat melalui cara-cara formal  dapat  dipastikan  akan  ada pihak  yang  kalah  dan  ada  yang menang;
d.  Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang. 2.  Kewenangan Diskresional Kepolisian Dalam    Penindakan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pemahaman    para penyidik secara umum memandang penghentian perkara demi
kepentingan  umum  tidak  memiliki dasar hukum formil yang jelas sehingga penerapan penghentian perkara    demi    kepentingan    umum
dianggap  berlawanan  dengan  asal legalitas  formal.  Kondisi  ini  terjadi sebab  kepolisian  telah  terjebak  dalam aturan  manajemen  penyidikan  tindak pidana  yang  telah  membatasi  syarat penghentian  penyidikan  demi  hukum menjadi :
1.  Tersangka meninggal dunia;
2.  Perkara telah kadaluwarsa;
3.  Pengaduan  dicabut  (khusus  delik aduan); dan
4.  Tindak pidana tersebut telah memperoleh  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan hukum  tetap ( nebis in idem ).
Limitasi  ini  kerap  membayangi para  penyidik  Polri  karena  fungsi pengawasan
(Propam) pun menerjemahkan  syarat  penghentian penyidikan secara tekstual dan menolak  tindakan  yang  tidak  diatur dalam ketentuan manajemen penyidikan tindak pidana. Hal ini yang kemudian  dianggap  dapat  menjadi bumerang bagi penyidik karena ketentuan  belum  mengatur  perihal perlindungan  terhadap  petugas  yang melakukan  penghentian  perkara  demi kepentingan umum.
Namun demikian praktek penghentian
perkara demi kepentingan  umum  ini  justru  menjadi hal  yang umum  terjadi,  bahkan  sudah menjadi  bagian  dari  budaya  hukum  di fungsi  penyidikan  tindak  pidana  baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, tidak hanya berlaku  bagi  perkara  yang  bersifat delik  aduan  saja  melainkan  juga terhadap  delik  murni  baik  di  fungsi
Reskrim maupun Lalu Lintas.
Menyikapi  hal  ini  pimpinan  kepolisian kerap  mencari  dasar  hukum  yang tepat  untuk  melegalisasi  penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk delik murni. Sebagai contohnya  adalah  Surat  Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dari  Kabareskrim  kepada  para  Dir Reskrimum,  Dir  Reskrimsus,  dan  Dir Resnarkoba  di  seluruh  Polda  dengan mendasari  Pasal  18  Undang-Undang Kepolisian  y aitu  “melakukan  tindakan atas  penilaian  sendiri  didasarkan kepada  pertimbangan  manfaat  serta resiko  dari  tindakan  tersebut  dan betul- betul  untuk  kepentingan  umum”.
Upaya  mencari  dasar  hukum  yang tepat  ini  kemudian  ditafsirkan  secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada  yang  menganggap  bahwa  dasar hukum  penghentian  penyidikan  demi kepentingan umum adalah tidak adanya  cukup  bukti  karena  korban, pelapor  dan  saksi-saksi  mencabut laporan  dan  seluruh  keterangan  yang telah  diberikan  kepada  penyidik,  ada juga  yang  mendasari  kepada  konsep keadilan restoratif ( Restorative Justice )  dan  alternatif  penyelesaian perselisihan di luar peradilan
( Alternative Dispute Resolution ).
Pemaknaan
Diskresi
Kepolisian  dalam  penyidikan  tindak pidana Penafsiran yang berbeda-beda ini kemudian mengarah kepada pertanyaan apakah diskresi itu dilakukan  dengan “menerobos” atau bahkan seolah-olah bertentangan dengan hukum, ataukah diskresi  yang dilakukan  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku?
Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi  Atmosudirdjo  (M.  Faal:1991) bahwa  terdapat  dua  jenis  diskresi, yaitu:
1.  Diskresi  bebas,  dimana  setiap tindakan  tidak  perlu  didasarkan atas ketentuan perundang- undangan; dan
2.  Diskresi  terikat,  dimana  setiap tindakan  adalah  hasil  pilihan  dari beberapa  alternatif  yang  terdapat di dalam peraturan perundangundangan, sehingga pemilihan  salah  satu  alternatif adalah bebas.
Dengan demikian dapat disimpulkan  pemikiran  dari  Prayudi
Atmosudirdjo
bahwa diskresi menurutnya  dapat  dilakukan  dengan menerobos undang-undang dan dapat juga  dilakukan  di  dalam  undang- undang.  Berkaitan  dengan  hal  ini, apabila digambarkan hubungan antara pembagian kewenangan Polri di dalam undang-undang  maka  dapat  dilihat skema sebagai berikut:
Skema  1.  Pembagian kewenangan Polri dalam undang-undang.
Sumber  :  UUD  1945,  UU  Polri  dan KUHAP.  Diolah  oleh  peneliti  tahun 2018.
Dari  skema  tersebut  di  atas dapat  dilihat  bahwa  ketika  terjadi diskresi  yang  menerobos  aturan  di dalam  Perkap  dan  KUHAP  berupa menangkap  dan  menahan  seseorang yang  dianggap  meresahkan  kelompok
masyarakat tertentu dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka
walaupun
tindakan
tersebut
mengabaikan
peraturan  teknis  yang  ada  namun pada  dasarnya  tidak  bertentangan dengan undang-undang yang memberikan  kewenangan  yang  lebih tinggi, yaitu kewenangan untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban sebagaimana  yang  menjadi  tugas pokok  Polri  dan  diamanatkan  oleh konstitusi.
Dengan  demikian  tidak  dapat dihindari  adanya  pertentangan  dan pengabaian diantara peraturan- peraturan  yang  bersifat  teknis,  namun masih tetap dalam koridor kewenangan  Polri  yang  lebih  luas. Demikian  juga  tidak  dapat  dihindari adanya kewajiban untuk tidak bertentangan dengan koridor
kewenangan  Polri  yang  lebih  luas  itu sendiri. Artinya diskresi yang dilakukan tidak  boleh  bertentangan  dengan tujuan  untuk  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  Apabila menghubungkan  antara  pasal  18, Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan  ayat  2 UU  Kepolisian,  serta  Pasal  5  dan  7 KUHAP,  maka  pemaknaan  diskresi kepolisian dapat digambarkan sebagai berikut:
Skema 2. Diskresi dilihat dari hubungan  Pasal  18  dan  16  UU  Polri serta Pasal 5 dan 7 KUHAP.
Sumber:
Pedoman Diskresi
Kepolisian  diolah  oleh  peneliti  tahun
2018.
Berdasarkan  gambaran  di  atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diskresi adalah suatu keputusan terhadap pilihan tindakan yang didasarkan  penilaian  pribadi  dengan pertimbangan  moral,  yang  dilakukan dalam  situasi  tertentu  serta  demi kepentingan umum maupun kepentingan  sosial.  Dengan  demikian yang  dimaksud  diskresi  kepolisian adalah  diskresi  yang  dilakukan  dalam ruang  lingkup  pelaksanaan  tugas kepolisian.  Diskresi  kepolisian  terjadi ketika  seorang  petugas  kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan  saat  terdapat  berbagai pilihan  tindakan.  Sedangkan  yang dimaksud  diskresi  kepolisian  dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi  yang  dilakukan  oleh  penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun  mengabaikan  tataran  teknis penyidikan
dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan  perundang-undangan,  yang bertujuan untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat. B.  Pengaturan  Pertimbangan  Hukum Digunakan Kewenangan Diskresional Kepolisian 1.  Pengaturan Pertimbangan Kewenangan Kepolisian
Pengaturan  diskresi  kepolisian
dalam penyidikan tindak pidana berdasarkan pemahaman para penyidik  secara  umum  memandang penghentian
perkara demi
kepentingan  umum  tidak  memiliki dasar hukum formil yang jelas sehingga penerapan penghentian perkara  demi  kepentingan  umum dianggap  berlawanan  dengan  asal legalitas formal.
Dasar hukum penghentian perkara demi kepentingan umum yaitu walaupun syarat penghentian penyidikan “demi hukum” telah dipersempit  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada  Pasal  76  menjadi  karena:  (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan  dicabut  (khusus  delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( nebis  in  idem ),  namun  berdasarkan hasil studi dokumen terdapat penggunaan  kata  (Demi Hukum)
dalam  KUHAP  yang  menyiratkan perkara dikesampingkan demi kepentingan  umum  yaitu  pada  pasal 46  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP  dalam frase “terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang, atau kepada mereka dari siapa benda itu  disita,  atau  kepada  orang  atau kepada  mereka  yang  paling  berhak, apabila perkara tersebut dikesampingkan  untuk  kepentingan umum  atau  perkara  tersebut  ditutup (Demi  Hukum) ,  kecuali  apabila  benda itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana
atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.
Kenyataannya  bahwa  kewenangan untuk menutup perkara (Demi Hukum) dimiliki  oleh  penyidik  (pasal  109  ayat 2) maupun penuntut umum (pasal 140 ayat 2).
Karena  penghentian  perkara demi  kepentingan  umum  ini  tidak dinyatakan  secara  tegas  di  dalam undang-undang  dan  hanya  dapat dimaknai  secara  tersirat  berdasarkan penggunaan  kata  DEMI HUKUM, maka  dapat  digunakan  ketentuan mengenai alasan alasan yang menghapuskan  pidana  sebagai  dasar hukum  perlindungan  bagi  petugas
yang melaksanakannya.
Alasan- alasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno
(2008:148)  yaitu  :  (1)  Pasal  50  KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang;  (2)  Pasal  51  ayat  1 KUHP tentang melaksanakan perintah dari  pihak  atasan  yang  sah  (alasan pembenar);  serta  (3)  Pasal  51  ayat  2 KUHP  tentang  alasan  penghapus penuntutan  pidana  mengenai  dengan itikad  baik  melaksanakan  perintah jabatan yang tanpa wewenang (alasan pemaaf).
Djoko Prakoso (1987:191)
mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan penerapan diskresi yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu  :  (1)  polisi  bertindak  tapi tindakannya itu salah; (2) karena takut
salah  polisi  kemudian  menjadi  apatis dan  tidak  bertindak;  (3)  sengaja menyalahgunakan wewenangnya.
Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu pedoman-pedoman tertentu yang dapat  menjadi  tolak  ukur  terhadap pelaksanaan  diskresi  yang  harus dipahami  oleh  setiap  anggota  polisi. Pedoman-pedoman  ini  tercermin  dari asas-asas  yang  berkaitan  dengan diskresi yaitu :
1.  Asas legalitas;
2.  Empat sub asas kewajiban;
3.  Asas  umum  pemerintahan  yang baik;
4.  Asas hak asasi manusia.
Berdasarkan  asas-asas  tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi  pedoman  dalam  diskresi kepolisian meliputi:
a.  Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat.
b.  Tindakan  yang  diambil  memang diperlukan  dan  mengharuskan anggota  Polri  melakukan  suatu tindakan.
c.  Tindakan  yang  diambil  harus seimbang dengan berat ringannya  suatu  masalah  yang dihadapi, dan tidak boleh kurang atau berlebihan.
d.  Tindakan dilakukan dengan memperhatikan  prosedur  dan hukum yang berlaku.
e.  Tindakan  yang  diambil  memang dikaitkan  dengan  masalah  yang dihadapi  dengan  pertimbangan obyektif,  tidak  boleh  mempunyai motif pribadi, karena rasa simpati atau antipati.
f.  Tidak menyalahgunakan wewenang  untuk  kepentingan pribadi  atau  kepentingan  lainnya yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemberian kewenangan itu. g.  Tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan kemanfaatan      umum      dan keseimbangan antara kepentingan  sesama  individu; sesama kelompok; kepentingan antara  individu  dan  kelompok; kepentingan  antara  pemerintah dan  masyarakat;    kepentingan antar    suku,  ras   dan   agama; kepentingan    antar gender; kepentingan generasi  sekarang dan      generasi       mendatang; kepentingan antara manusia dan ekosistem.
h.  Tindakan dilakukan dengan kecermatan,  yang  didasarkan pada  informasi  dan  dokumen yang lengkap.
i.  Tindakan harus dilakukan dengan  jujur  dan  terbuka,  serta dapat dipertanggungjawabkan
dengan  tetap  memperhatikan
perlindungan  atas  hak  asasi pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara.
j.  Tindakan dilakukan dengan pelayanan yang baik, tepat waktu,  prosedur  dan  biaya  yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2.  Diskresional  Dalam  Penyidikan

## Tindak Pidana Khusus
Dalam  penyelesaian  perkara yang  dihentikan  demi  kepentingan umum akan sangat membantu penyidik meringankan beban pekerjaan  mereka  dan  menghindari adanya surat-surat keluhan dari masyarakat. Selain itu ditemukan juga bahwa  selain  perkara  delik  aduan yang  dihentikan  demi  kepentingan umum,  juga  terdapat  perkara  delik murni yang dihentikan demi kepentingan umum.
Terdapat dua pemahaman dari para penyidik terhadap inisiatif melakukan  diskresi,  yaitu  penyidik yang  bersikap  pasif  dan  menunggu inisiatif  dari  kedua  belah  pihak  yang berperkara  untuk  berdamai  karena penyidik  tersebut  takut  dianggap  tidak netral,  dan  penyidik  yang  bersikap proaktif  mendorong  para  pihak  yang berperkara  untuk  berdamai  demi kepentingan  terbaik  para  pihak  dan mengurangi beban penanganan kasus serta keluhan masyarakat.
Sikap berbeda yang ditunjukkan oleh penyidik menggambarkan  bahwa  masih  terjadi
keragu-raguan dan rasa takut melakukan diskresi yang dapat memicu  terjadinya  kesalahan.  Salah satu  ketentuan  yang  dapat  dijadikan dasar  bagi  penyidik  untuk  melakukan inisiatif  diskresi  adalah  adanya  alasan penghapus pidana, yaitu adanya itikad baik dari diri pelakunya yang bertujuan menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian hal ini bukanlah satu- satunya  tolak  ukur  karena  juga  harus disertai dengan asas-asas yang menjadi  pedoman  diskresi  kepolisian antara  lain  tindakan  tersebut  harus mempertimbangkan keseimbangan antara  kepentingan  para  pihak  dan berat ringannya masalah, serta dilakukan  dengan  kecermatan  yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Inisiatif diskresi ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Skema 3. Inisiatif kepolisian melakukan diskresi
Sumber: Pedoman Diskresi diolah oleh penulis tahun 2018.
Kasus-kasus yang diselesaikan demi  kepentingan  umum  ditemukan pola-pola tindakan diskresi dan
pertimbangannya sebagaimana digambarkan sebagai berikut;
Tabel  1.  Perkara  delik  murni  yang diselesaikan dan pertimbangannya
Berdasarkan  gambaran  kasus yang diselesaikan di atas dapat dilihat bahwa  adanya  kesepakatan  damai merupakan unsur yang sangat berperan  bagi  pertimbangan  penyidik. Namun  demikian  ditemukan  pula bahwa  meskipun  kesepakatan  damai telah  tercapai,  terdapat  beberapa alasan  yang  mendorong penyidik untuk  tetap  memproses  perkaranya sebagaimana  dijelaskan  dalam  tabel berikut:
Tabel  2.  Pertimbangan  penyidik untuk  tidak  menghentikan  perkara damai
Berdasarkan
kedua pertimbangan  tersebut  dapat  dilihat bahwa  terdapat  hal-hal  meringankan yang  menjadi  pertimbangan  penyidik untuk  tidak  memproses  perkaranya dan  terdapat  hal-hal  memberatkan yang  menjadi  pertimbangan  penyidik untuk  tetap  memproses  perkaranya meskipun telah terjadi perdamaian.
Keputusan  polisi  untuk  tidak memproses  perkara  pada  akhirnya akan  menghilangkan  peranan  jaksa dan hakim untuk memberikan putusan hukuman yang tepat (Joseph
Goldstein,  1960:562).  Hal  ini  selaras dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh
Howard Cohen (1985:38) bahwa kepolisian memiliki kewenangan pengganti  ( stand-in  authority ),  yaitu kewenangan  untuk  mengadopsi peran sebagai  otoritas  pengganti ketika pihak yang berwenang tidak bisa atau tidak melakukannya.
Berikut hal-hal
yang meringankan  dan  yang  memberatkan menurut penyidik sebagai berikut:
Tabel  3.  Pola  pertimbangan  penyidik berdasarkan  faktor  pelaku,  korban, dan lingkungan sosial
Tabel  4.  Pola  pertimbangan  penyidik berdasarkan  faktor  pelaku,  korban, dan lingkungan sosial
Hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan  ini  merupakan  dasar penilaian  awal  bagi  petugas  untuk mengambil keputusan terhadap tindakan  kepolisian  yang  akan
dilakukan
selanjutnya. Namun
demikian  diskresi  atau  keputusan apapun  yang  diambil  nantinya  tetap harus memperhatikan tujuan pemidanaan  dan  pedoman  diskresi kepolisian.
Pilihan  tindakan  dalam  teknis penyidikan  ditemukan  bahwa  terdapat keragaman  pilihan  tindakan  dalam proses penyidikan, yang dapat diuraikan dan dianalisa dengan memperhatikan pedoman diskresi kepolisian sebagai berikut : Tabel 5. Peluang penerapan diskresi kepolisian dalam teknis penyidikan.
Berdasarkan gambaran tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terdapat perluasan  tujuan  diskresi  kepolisian
dalam  penyidikan  tindak  pidana,  yaitu tidak  hanya  untuk  menciptakan  dan memelihara keamanan dan  ketertiban, melainkan  juga  untuk  melancarkan dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan.
Maka  perlu  diskresi  kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah  diskresi  yang  dilakukan  oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan  perundang-undangan,  yang bertujuan untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat.

## PENUTUP
Kewenangan diskresional Kepolisian  dalam  penyidikan  untuk mengatur lebih rinci prosedur penyidikan, penyelidikan.
Kewenangan  ini  dituangkan  dalam Peraturan  Kapolri.  Petugas  kepolisian khususnya  penyelidik  dan  penyidik harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Internal Kepolisian. Namun petugas Kepolisian dilapangan tetap memiliki kewenangan diskresional  ketika  melakukan  tugas- tugasnya  baik  menurut  KUHAP  dan diluar KUHAP.
Kewenangan diskresional  Kepolisian  harus  dalam koridor  hukum  yang  berlaku  agar mencegah penyalahgunaan kewenangan tindakan sewenang-
wenang.  Kewenangan  diskresional Kepolisian  yang  digunakan  dalam praktik  sesuai  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Peraturan  Kapolri  (PERKAP)  yang berlaku.  Berdasarkan  aturan  tersebut maka penyidik Kepolisian dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana mempunyai  dasar  atau  aturan  dalam menerapkan
diskresional yang dihadapi  oleh  Kepolisian  khususnya dalam penyidikan tindak pidana khusus.
Dalam  mewujudkan  tindakan diskresi  diperlukan  instansi  Kepolisian yang profesional, baik, jujur dan bersih
ketika menerapkan
peraturan perundang-undangan
dalam
kewenangan diskresionalnya saat akan memutuskan penghentian penyidikan maka wajib memperhatikan asas doelmatigheid dan rechmatigheid yang merupakan asas penting.
Apabila  pejabat  Kepolisian  dalam penydikan  tidak  memperhatikan  atau melanggar  aturan  atau  asas  tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan  dan  tindakan  sewenang-
wenang terhadap
penghentian
penyelidikan  dan  penyelidikan,  maka perlu ada penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat yang
bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Kepolisian. Komisi Polisi Nasional  (KOMPOLNAS)  mengawasi kinerja Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  2001. Bunga  Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Anton  F.  Susanto,  2004. Wajah Peradilan Kita , Retika Aditama, Bandung.
Adami  Chazawi,  2005. Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia , Bayumedia Publishing, Malang. Andi  Hamzah,  2010. Asas-Asas  Hukum Pidana ,Cetakan
keempat,
P.T.Rienka Cipta, Jakarta.
Amir  Ilyas,  2012. Asas-Asas  Hukum Pidana , Rengkang Education dan
Pukap Indonesia, Yogyakarta.
Abintoro  Prakoso,  2013. Pembaruan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,
Yogyakarta , Laksbang Grafika.
Bagir  Manan,  2008. Retorative  Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir , Perum
Percetakan Negara RI, Jakarta.
C.S.T  Simorangkir,  Dkk,  1980. Kamus Hukum  Indonesia ,  Alinea  Baru,
Jakarta.
Djoko  Prakoso,  1987. Polri  Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum , PT. Bina Aksara, Jakarta.
Darwan  Prinst , 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta.
E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, 2002. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Gratifika, Jakarta.
Evi Hartanti, 2006. Tindak Pidana Korupsi , PT. Sinar Grafika, Jakarta.
Eriyantouw Wahid, 2009. Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universal Trisakti, Jakarta.
F.  Anton Susanto, 2004. Kepolisan dalam
Upaya  Penegakan  Hukum  di
Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta. H.R. Abdussalam, 2009. Hukum
Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam  Disiplin  Hukum .  Restu Agung, Jakarta. Kemal Dermawan, 2015. Sosiologi
Peradilan Pidana , Obor, Jakarta.
Leden  Marpaung,  2012. Asas Teori Praktik  Hukum  Pidana ,  Cetakan
ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
M.  Faal,  1991. Penyaringan  Perkara Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi Kepolisian ).  Pradnya  Paramita.
Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2003. Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , cet VII, Sinar
Grafika, Jakarta.
Marlina,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia : Pengembangan Konsep  Diversidan  Restorative Justice , PT. RefikaAditama,
Bandung.
Nico  Ngani,  I  Nyoman  Budi  Jaya;  Hasan Madani,  2005. Mengenal  Hukum
Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta.
P.A.F.  Lamintang,  1996. Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia .  PT.
Citra Adityta Bakti.  Bandung.
R.  Abdoel  Djamali,  1984. Pengantar Hukum  Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada Jakarta.
Satjipto  Raharjo,  1991. Polisi  Pelaku  dan Pemikir . Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta.
Sajipto  Raharjo,  1999. Ilmu  Hukum ,  PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Sudarsono, 2007. Kamus Hukum , Cetakan Kelima, P.T.Rineka
Cipta, Jakarta. Teguh  Prasetyo,  2011. Hukum  Pidana , Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 2010. Tindak- Tindak Pidana Tertentu Indonesia , Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung.
Yan  Pramadya  Puspa,  1977. Kamus Hukum . Aneka Ilmu. Semarang.
Zainal Abidin  Farid, 2007. Hukum Pidana I ,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika,
Jakarta.

## PERUNDANG-UNDANGAN

## Undang-Undang Dasar 1945 Republik
Indonesia
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang Keolisian Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1961
Tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
KUHAP.
Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  penggunaan  kekuatan dalam tindakan kepolisian.
Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011
Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian RI.
Peraturan  Kepolri  Nomor  14  Tahun  2012
Tentang  Manejemen  Penyidikan
Tindak Pidana
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014 tentang administrasi pemerintahan dan Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana