## OTONOMI PENDIDIKAN (Tela’ah Atas Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam)
Oleh:

## BAINAR
(Dosen Tetap STAI Diniyah Pekanbaru)

## ABSTRAK
Sistem  pendididkan  yang  diterapakan  pada  orde  baru  yang bersifat  sentralisasi  yang  segala  sesuatunya  diatur  dan  ditentukan  oleh pemerintahan  pusat  sedangkan  pemerintahan  daerah  tidak  memeiliki kewenangan untuk menentukan sendiri, kurikulim hingga kepada isinya.
Tidak hanya guru dinas pendidikan pun tidak dapat mengubah peraturan yang  telah  dibuat.  Bila  terjadi  perubahan  dapat  dikatakan  sebagai melanggar aturan. Dengan berakhiranya pemerintahan orde baru lahirnya era  reformasi  dengan  undang–undang  otonomi  daerahnya  sekaligus otonomi pendidikan membuat ruang gerak bagi pemerintahan daerah dan bidang  pendidikan  yang  telah  bersifat  desentralisasi.  Pemerintahan daerah  dapat  memasukakan  keinginan  atau  potensi  daerahnya  kedalam kurikulum pendidikan yang disebut dengan muatan lokal (mulok). Bukan saja  potensi  daerah  bahkan  memberikan  peluang  bagi  lembaga pendidikan formal  Islam pun dapat menambah bidang studi sebagai ciri khas  lembaga  tersebut  disamping  bidang  studi  yang  telah  ditetapkan pusat dan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan  psikologi anak  didik.  Disamping  peluang,  juga  terdapat  suatu  tantangan  baru apakah  pendidikan  Islam  mampu  megisi  dan  memanfaatkan  peluang tersebut dengan sebaik mungkin.
Kata kunci: Otonomi Pendidikan, Peluang dan Tangan Pendidikan.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  bangsa  yang  pluralis,  terdiri  dari  suku  bahasa, agama  dan  kepercayaan  yang  dianutnya,  setiap  suku  atau  daerah memiliki  keanekaragaman  serta  perbedaan  kebudayaan  berupa  adat istiadat, tata krama pergaulan, bahasa dan tulisan, legenda serta nilai-nilai sosial,  agama  dan  kepercayaan.  Dengan  keanekaragaman  tersebut, tentunya  tidak  dapat  diformulasi,  diakomondasi  dan  dirumuskan  secara menyeluruh  kedalam  kurikulum  nasional  secara  sentralisasi.  Oleh  sebab itu  diperlukan  adanya  perubahan  dengan  harapan  akan  perbaikan penyelenggaraan  pendidikan  dan  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan output  dalam  mengisi  pembangunan  secara  nasional  terutama  daerah setempat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya mempunyai  fungsi  ganda.  Fungsi  ganda  tersebut  adalah  selain memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  sekolah  juga  sebagai  agen pembaharuan masyarakat.
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  sebagai  subsistem  pendidikan nasional,  secara  implisit  akan  mencerminkan  ciri-ciri  kualitas  manusia Indonesia  seutuhnya.  Kenyataan  seperti  ini  dapat  dipahami  dari  hasil rumusan  seminar  Pendidikan  Islam  se-Indonesia  tahun  1960,  yang memberikan  pengertian  bahwa  pendidikan  Islam  ditujukan  sebagai bimbingan  terhadap  pertumbuhan  rohani  dan  jasmani  menurut  ajaran Islam  dan  hikmah  mengarahkan,  mengajarkan,  melatih,  mengasuh,  dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dalam konteks ini Ahmad D. Marimba  mengemukakan  bahwa  pendidikan  Islam  adalah  bimbingan
jasmani  rohani  berdasarkan  hukum-hukum  agama  Islam  menuju terbentuknya kepribadian utama menurut  ukuran-ukuran  Islam. 1 Adanya tuntutan    perubahan  tidak  terlepas  dari  adanya  tuntutan  akan pembaharuan  terhadap  sistem  pendidikan  yang  sekianlama    dikelola secara  sentralistik  oleh  pemerintah  pusat  dengan  menafikan  berbagai keragaman,  perbedaan  kultur,  agama  dan  sebagainya,  yang  berakibat terpuruknya kualitas pendidikan indonesia. 2
Dengan  adanya  UU  No.32  tahun  2003  tentang  pemerintahan daerah  dengan  PP  No.25  Th  2000  tentang  kewenangan  pemerintah  juga berpengaruh  pada  pendidikan  yaitu  Pusat  dan  Kewenangan  Pemerintah Daerah  sebagai  daerah  otonom,  mempunyai  makna  strategis  dan operasional  yaitu adanya otonomi pendidikan, secara teknis operasional, pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Direktorat  Menengah  Kejuruan,  Ditjen Dikdasmen  dan  Depdiknas  telah  menyerahkan  pengelolaan  pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. 3
PP  RI  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan pada BAB II pasal 2 “Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana,  terarah  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan
1 Marimba,  Ahmad  D. Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam. Bandung: Penerbit PT. Al-Ma’arif. 1990 2 Hasbullah, Otonomi pendidikan . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2006, hal VI 3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran inofatif-Progresif. Konsep, landasan dan implementasinya pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hal 3
kehidupan  lokal,  nasional  dan  global”.  Berdasarkan  PP  tersebut  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengembangkan  silabus  sesuai  dengan kurikulum,  keadaan  sekolah,  keadaan  siswa  serta  kondisi  sekolah.  Oleh karena  itu  daerah diberi wewenang  oleh  pemerintah  untuk mengembangkan  kurikulum  sesuai  dengan  tujuan  dan  kondisi  daerah. Hal  ini  biasa  dikenal  dengan  desentralisasi  pendidikan,  bukan  berarti menghilangkan  unsur-unsur  nasional,  tetapi  diberi  penimbangan  yang purporsional antara kurikulum nasional dan daerah (lokal).

## B. PEMBAHASAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  otonomi  pendidikan  telah membawa  permasalahan  bagi  pendidikan  islam  diantaranya: Pendidikan umum  yang  berada  dibawah  naungan  Debdiknas,  sudah  jelas  posisinya. Sementara  pendidikan  agama  yang  berada  dibawah  Departemen  Agama sampai  sekarang  masih  banyak  diperdebatkan  belum  terdapatnya kesamaan  visi  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  islam  didaerah; Departemen  Agama  yang  merupakan  payung  penyelenggaraan pendidikan  islam  secara  jujur  terbatas  dalam  hal  pendanaan,  namun sangat disayangkan dibalik segala keterbatasan yang dimilikinya tersebut kemampuan  pemerintah  daerah  juga  sangat  rendah  paling-paling  hanya sekedar  meminta  bantuan  tetapi  tidak  teranggarkan  secara  khusus  pada APBD;  Pendidikan  Islam  masih  sangat  tertinggal  baik  dalam  segi  mutu fasilitas,  mutu  sarana  dan  pra  sarana,  guru  maupun  pendanaannya  yang tidak  sama  dengan  sekolah  umum.  Apalagi  sekolah  Madrasah  swasta
yang  cenderung  terabaikan  padahal  jumlah  madrasah-madrasah  swasta ini  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  madrasah  negeri  yang mengakibatkan mutu pendidikan rendah
Keberlangsungan  hidup  suatu  bangsa  dan  daerah  sangat tergantung pada warganya yang terdidik, karena dengan pendidikan dapat membangun  budaya  dan  masa  depan  bangsa.  Oleh  sebab  itu  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  sebuah  bangsa  pada  era  global  ini tidak  ada  jalan  lain  kecuali  dengan  meningkatkan  kualitas  pendidikan tentu tidak terlepas dari kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk  memacu  kemajuan  di  bidang  pendidikan  tersebut.  Karena pendidikan  memang  menjadi  pondasi  yang  paling  kokoh  untuk membangun bangsa dimasa yang akan datang.
Sejak  zaman  penjajahan,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan mereka. 4 Disisi lain dunia  pendidikan  kita  sedang  menghadapi  berbagai  masalah  dan tantangan  secara  ringkas  masalah  dan  tantangan  itu  meliputi  :  pertama tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  relatif  masih  rendah,  kedua, dinamika peradaban, struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan, masih banyak saudara kita  yang belum tertampung  disekolah:  ketiga,  kesenjangan  tingkat  pendidikan:  keempat,
4 Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta : Kencana, 2007 hal. 205
masih  rendahnya  kualitas  dan  akuntabilitas  pemerintahan  khususnya yang  bertanggung  jawab  pada  masalah  pendidikan,  kelima,  fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata: keenam, kualitas pendidikan  relatif  masih  rendah  dan  belum  mampu  mememnuhi kompetensi:  ketujuh,  manajemen  pendidikan  belum  berjalan  secara efektif dan efisien: kedelapan, anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. 5
Begitu  banyaknya  masalah  pendidikan  tidak  harus  membuat  kita pesimistik,  justru  bangsa  ini  harus  menegakkan  komitmen  untuk melakukan  lompatan  dalam  pembangunan  pendidikan  dahal  hal  ini  kita pantas  bersyukur  karena  pemerintahan  kita  dari  waktu  kewaktu  telah banyak  membuat  kebijakan-kebijakan  dalam  rangka  berusaha  untuk meningkatkan  pembangunan  dalam  bidang  pendidikan  tersebut. Walaupun  tidak  terlepas  dari  kelebihan  dan  kekurangannya  diantaranya adalah kebijakan pemerintah tentang otonomi pendidikan. Dalam konteks pelaksanaannya  otonomi  daerah  ditegaskan  bahwa  sistem  pendidikan nasional yang bersifat sentralitis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi  dan  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan.  Sebab sistem pendidikan yang sentralisasi diakui kurang bisa mengakomondasi keberagaman  daerah,  keberagaman  sekolah  serta  keberagaman  peserta didik.  Bahkan  cenderung  mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan pendidikan.
5 Dodi Nandika. Pendidikan ditengah gelombang Perubahan. LPES, Jakarta, 2007, hal 16
Menguatkan aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi otonomi pendidikan  tidak  terlepas  dari  kenyataan  adanya  kelemahan  konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu [1] kebijakan pendidikan nasional  sangat  sentralistik  dan  serba  seragam  yang  pada  gilirannya mengabaikan  keragaman  sesuai  dengan  realitas  sesuai  dengan  ekonomi, budaya  masyarakat  Indonesia  di  berbagi  daerah  [2]  kebijakan  dan penyelenggara  pendidikan  nasional  lebih  berorientasi  pada  pencapaian target-target  tertentu,  seperti  target  kurikulum  yang  pada  gilirannya mengabaikan  proses  pembelajaran  yang  efektf  dan  mampu  menjangkau seluruh rona dan potensi anak didik 6
Otonomi diberikan agar  sekolah dapat  leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar  sekolah  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan  lingkungan  setempat. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para  personel,  menawarkan partisipasi  langsung  pihak-pihak  terkait,  dan  meningkatkan  pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan besar, bukan hanya  dalam  bidang  pemerintahan  dan  biokrasi,  terhadap  juga  dalam bidang  pendidikan  pendidikan  umum  yang  berada  dibawah  naungan departemen pendidikan nasional sudah jelas posisinya, karena pendidikan termasuk  yang  kewenangannya  diserahkan  kepada  daerah  atau
6 Hasbulsslah. Otonomi pendidikan. Op.Cit hal 1-2
disentralisasikan  sementara  itu  pendidikan  agama  (madrasah  dan pesantren)  yang  berada  dibawah  departemen  agama  sampai  sekarang masih diperdebatkan.
Sayangnya  sampai  saat  ini  belum  terdapat  kesamaan  visi  dalam pengelolaan  lembaga  pendidikan  islam  di  daerah.  Pihak  pemerintah aparat  (dinas  pendidikan  propinsi  atau  kabupaten/kota)  umumnya  masih beranggapan  bahwa  pengelolaan  lembaga  pendidikan  islam  bukanlah tanggung  jawab  mereka,  dia  merupakan  tanggung  jawab  departemen agama  (pusat)  sehingga  tidak  perlu  ada  pengangaran  secara  khusus. Sementara  itu  pihak  departemen  agama  yang  merupakan  payung penyelenggaraan  pendidikan  agama  islam  secara  jujur  memang  sangat terbatas dalam hal pembiayaan namun sangat disayangkan dibalik segala keterbatasan  yang  dimilikinya  tersebut,  kemampuan  bergantung  dengan pemerintah  daerah  yang  sangat  rendah  dan  jarang  sekali  terjadi komunikasi  yang  baik  antara  departemen  agama  dengan  pemerintah daerah  mengangkat  pembiayaan  lembaga  pendidikan  yang  menjadi binaannya.  Paling-paling  minta  hanya  sekadar  bantuan.  Tetapi  tidak teranggarkan secara khusus dalam APBD
Disisi  lain  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  peran  pendidikan  islam untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Persoalannya sekarang adalah ketika pendidikan islam masuk dan diakui dalam  perspektif  perundang-undangan  pendidikan  nasional  baik  UU nomor 2 tahun 1989 maupun UU nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
Daerah  yang  berbunyi:  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:  a.  pendidikan;  b.  kesehatan;  c.  pekerjaan  umum  dan  penataan ruang;  d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  e. ketenteraman, ketertiban  umum,  dan  pelindungan  masyarakat;  dan  f.  sosial. Secara realitas pendidikan islam  yang dalam konstalasi pendidikan di indonesia hampir mencapai 35%. Secara umum masih sangat tertinggal, baik dalam segi  mutu,  fasilitas  sarana  dan  prasarana,  jumlah  guru,  maupun pendanaan. Persoalan lain adalah meskipun pendidikan islam diakui dan diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasinal (UUSPN) apakah perlakuannya  sama  dengan  sekolah-sekolah  umum.  Hal  ini  menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat antara pendidikan umum dengan pendidikan  islam  ini  masih  jauh  sekali,  baik  dalam  hal  fasilitas  maupun kesejahteraan  maupun  secara  indeks  biaya  per  kapita  pendidikan  per siswanya.
Kepincangan  pendanaan/subsidi  tersebut  akan  lebih  mencolok lagi jika mencakup madrasah atau sekolah islam  swasta yang selama ini memang  cenderung  diabaikan  pemerintah.  Padahal,  jumlah  madrasah- madrasah swasta ini (termasuk pesantren) jauh lebih besar dibandingkan madrasah negeri. Dalam sektor penggajian atau kesejahteraan guru-guru, madrasah  swasta  ini  sangat  memprihatinkan  dan  jauh  dari  kepantasan, bahkan  masih  didaerah  terpencil  guru  yang  tidak  digaji,  digaji  dengan gabah,  atau  pemberian  sukarela.  Kalaupun  digaji,  hanya  berkisar  antara Rp.  500.000  s/d750.000  per  bulan.  Akibat  perlakuan  yang  berbeda  dan
cenderung  diskriminatif  dari  pemerintah,  maka  penyelenggaraan pendidikan  Islam  khususnya  yang  berstatus  swasta,  dimana  sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan islam sangat rendah.
Ketertinggalan  pendidikan  Islam  dibandingkan  dengan  sekolah umum  menuntut  semua  pihak  untuk  menuntaskan  permasalahan  ini sesegera mungkin. Pemerintah pusat diharapkan segera mereformasi dan tidaklagi  berpandangan  yang  menganggap  madrasah  sebagai  pendidikan “kelas dua” sementara itu, pemerintah daerah dapat mengembangkannya menjadi  lembaga  pendidikan  alternatif  dan  pengelola  madrasah  harus semakin  kreatif,  inovatif  dalam  merebut  persaingan  pasar.  Perubahan paradigma  pendidikan  dari  sentralistik  ke  otonomi  dengan  menerapkan model community  base  education dapat  dijadikan  momentum  oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan madrasah sebagai pusat keunggulan. Sementara itu, para pengelola madrasah dapat menggunakan pendekatan  school  base  management  sebagai  titik  dasar  pengembangan madrasah yang kompetitif dan memiliki keunggulan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainya.
Banyak  harapan  dan  optimisme  bahwa  diterapkannya  otonomi daerah  akan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Namun, tidak  sedikit  juga  yang  pesimis,  mengingat  pelaksanaan  otonomi  daerah harus  melibatkan  banyak  unsur,  terutama  sangat  tergantung  pada  aktor pembuat  kebijakan  di  daerah  yang  terkadang  kurang  berpihak  pada pengembangan  pendidikan  sehingga  melahirkan  sejumlah  permasalahan
baru. Kendatipun demikian, meskipun didalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan  ditemui  berbagi  permasalahan  dan  terkesan  tergesa-gesa, bahkan  ada  kekhawatiran  pihak-pihak  tertentu,  namun  pada  dasarnya desentralisasi  pendidikan  merupakan  sebuah  keharusan  yang  sangat diharapkan  bagaikan  matahari  yang  bersinar  ia  merupakan  solusi  dari sistem pendidikan yang berlaku selama ini yang bersifat sentralistik.
Diantara tantangan yang paling penting dalam kaitan pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  tersusunnya  kebijakan  untuk  medelegasikan sebagai  wewenang  pemerintah  pusat  ke  daerah  di  bidang  pendidikan berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Otonomi  itu  sendiri harus  dapat  diwujudkan  dalam  kemampuan  setiap  daerah  untuk mengambil  keputusan  sendiri  dalam  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  permasalahan  dan  tantangan  masing- masing.  Dengan  demikian,  pembinaan  kemampuan  daerah  untuk  dapat mengelola  pendidikan  di  daerah  masing-masing  merupakan  prasyarat mutlak untuk perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan.
Pelaksanaan  otonomi  atau  desentralisasi  di  bidang  pendidikan berbeda  dari  desentralisasi  bidang  pemerintahan  lainnnya.  Kalau desentralisasi  bidang  lain  terletak  pada  pemerintah  kabupaten  dan  kota, sedangkan  desentralisasi  pendidikan  tidak  hanya  berhenti  pada pemerintah kabupaten dan kota, tetapi sampai pada pelaksana operasional pendidikan itu sendiri yaitus sekolah-sekolah.
Secara konseptual sistem  desentralisasi  pendidikan memang lebih luwes dan fleksibel untuk menyesuaikan penyelenggaraan program  pendidikan
dengan  kondisi  daerah  setempat  dibandingkan  dengan  sistem  yang sentralistik.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  sebagai  perwujudan pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  merupakan  strategi  pengelolaan penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  yang  menekankan  pada pengerahan  dan  pendayagunaan  sumber  internal  sekolah  dan lingkungannya  secara  efektif  dan  efisien  sehingga  diharapkan menghasilkan  output  yang  berkualitas.  Berkenaan  dengan  kebijakan pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  tersebut,  ada  beberapa  hal  yang perlu mendapat perhatian dan sekaligus direkomendasikan, yaitu sebagai berikut :
1. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan hendaknya lebih memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk  memilih pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  keinginannya,  tidak  ada semacam  upaya  menggiring  ke  arah  tertentu  kepada  masyarakat baik  secara  operasional  maupun  pola  pikirnya  (demokrasi pendidikan)
2. Pelaksanaan  desentralisasi  hendaknya  bisa  lebih  memeratakan pelayanan  pendidikan  dan  rasa  adil  kepada  masyarakat.  Jangan sampai  pelayanan  pendidikan  hanya  dapat  dinikmati  oleh sekelompok  masyarakat  tertentu  dengan  mengorbankan  kelompok masyarakat yang lainnya (pemerataan dan keadilan). Dalam hal ini tidak ada istilah lembaga pendidikan yang termarginalkan, baik dari segi status maupun pelayanan yang diberikan.
3. Pelaksanaan desentralisasi harus mampu mengakomodasi keragaman  potensi  dan  kondisi  sosial  budaya  antara  daerah. Dengan  demikian,  antara  daerah  kabupaten/kota  yang  saling berbatasan  secara  geografis  mungkin  saja  pelayanan  dan  metode pelaksanaan  pendidikannya  berbeda,  karena  potensi  dan  sosial budaya  yang  berbeda.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan  juga terdapat  persamaan-persamaan  sehingga  memudahkan  untuk melakukan kerjasama
4. Pelaksanaan  sistem  desentralisasi  pendidikan  hendaknya  dapat menumbuhkan  budaya  bersaing  dan  bersanding  antara  daerah. Jangan sampai desentralisasi pendidikan justru mematikan motivasi dan kreativitas  sehingga  tidak menumbuhkan budaya bersaing dan bersanding di masyarakat.
Pada  masa  yang  akan  datang,  pembangunan  pendidikan  perlu ditekankan  pada  pemberdayaan  kekuatan  sendiri  melalui  partisipasi masyarakat  yang  harus  semakin  diperluas  agar  menjadi  lebih  memiliki daya  tahan  terhadap  berbagai  goncangan  dan  gejolak  yang  mungkin terjadi. Salah satu modal terpenting yang dapat meningkatkan daya tahan adalah  mutu  dan  efisiensi  pendidikan.  Sistem  pendidikan  yang  bermutu dan  efisien  adalah  yang  mampu  menghasilkan  lulusan,  baik  yang memiliki  kemampuan  akademik  maupun  kemampuan  profesional  pada semua  jenjang  pendidikan.  Mutu  dan  efisiensi  pendidikan  akan ditentukan  oleh  berkembangnya  upaya-upaya  inovatif  yang  berlangsung secara terus kontinu untuk pemecahan permasalahan  yang dihadapi oleh
semua  tingkatan  manajemen  pendidikan,  dari  mulai  tingkatan  makro nasional,  provinsi,  kabupaten/kota,  sampai  dengan  tingkatan  mikro satuan pelaksana teknis pendidikan yaitu sekolah-sekolah.

## C. PENUTUP
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, walaupun secara konsepsional disepakati sebagai arah yang benar dalam penyelenggaraan pendidikan  masa  depan,  ternyata  banyak  tantangan  dan  masalah  yang menghadang.  Tantangan  dan  masalah  utama  otonomi  pendidikan  adalah capacity  building  daerah  yang  bersangkutan  dan  merupakan  hal  yang harus  diperhatikan  setiap  daerah,  baik  pada  level  birokrasi  maupun sekolah.  Bila  hal  ini  tidak  diperhatikan,  bukan  tidak  mungkin  apa  yang menjadi  tujuan  utama  otonomi  pendidikan  tidak  akan  tercapai.  Oleh karena  itu,  profesionalisme  dan  merit  sistem  harus  menjadi  alat  utama dalam  mengelola,  menyelenggarakan,  dan  mengontrol layanan pendidikan  di  daerah.  Tantangan  lain  adalah  menyangkut  ketersediaan sumber  daya  pendidikan  yang  merupakan  aktor  utama  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah,  disamping  juga  para  pemimpin yang  sangat  menentukan  berhasil,  berkembang  dan  maju  tidaknya pendidikan di daerah yang bersangkutan. 7
7 Hasbullah. Otonomi Pendidikan. Op.Cit hal. 171-174

## Bilbiografi
Dodi  Nandika.  2007. Pendidikan  ditengah  gelombang  Perubahan.
Jakarta: LPES.
Samsul Nizar. 2007. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Kencana.
Hasbullah.  2006. Otonomi  pendidikan .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Dede Rosyada. 2007. Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyrakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:
Kencana.
Fuad Ihsan. 2000. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Trianto.  2009. Mendesain  Model  Pembelajaran  Inofatif-Progresif. Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Marimba,  Ahmad  D.  1990. Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam.
Bandung: Penerbit PT. Al-Ma’arif.