## ANALISIS  PERBANDINGAN  PERDAGANGAN INTERNASIONAL  INDONESIA  -  QATAR  SEBELUM
DAN  SESUDAH  DISEPAKATINYA  PERSETUJUAN PENGHINDARAN  PAJAK  BERGANDA ANTARA INDONESIA-QATAR

## Andriansyah
Nurma Risa
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi Jl. Cut Meutia Bekasi Email: nurma.risa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is analizing value of international commerce before and after Indonesia - Qatar tax treaty committed. This research is quantitative rasearch and use real export and import value between Indonesia - Qatar for the  periode  2004–2007  (before  treaty)  and  2008–2013  (after  treaty).  Data analysis is using independent  sample t-test. The result of this  study are tax treaty between Indonesia and Qatar don’t have any impact to export value, but in the other hand, this treaty has impact significantly to import value of Indonesia. This research gives a global picture, that a tax treaty can influence the international commerce value between two countries which have committed. Suggestion for next research is not only the value of export and import as one variable but also multivariable.
Keywords: internasional tax law, tax treaty, internasional trade

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis nilai perdagangan internasio- nal sebelum dan sesudah disepakatinya P3B antara Indonesia-Qatar. Metode
penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data realisasi perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia-Qatar periode sebelum P3B (2004–2007) dan periode sesudah P3B (2008–2011). Hasil penelitian diperoleh bahwa disepakatinya P3B Indonesia-Qatar tidak mempenga- ruhi nilai perdagangan ekspor secara umum tetapi mempengaruhi secara khusus, Dan disepakatinya P3B Indonesia-Qatar mempengaruhi nilai perdagangan impor. Dapat disimpulkan bahwa disepakatinya P3B/ Tax Treaty dapat mempengaruhi nilai perdagangan internasional antara kedua negara persetujuan ditinjau dari segi aspek yang menjadi objek kesepakatan kedua negara tersebut. Diharapkan untuk  penelitian  selanjutnya  lebih  mengembangkan  sampel  area  penelitian sehingga dapat diketahui dampak dari P3B dibelahan negara dunia lainnya.
Kata  kunci: internasional  tax  law,  tax  treaty,  internasional  trade

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya transaksi perdagangan internasional dapat membawa dampak positif dan negatif pada suatu negara. Dampak positifnya dapat meningkat- kan penerimaan suatu negara, yang antara lain bersumber dari sektor pajak. Tran- saksi  perdagangan  internasional  akan  mengakibatkan  meningkatnya  penerimaan pajak sehingga akan memberikan kontribusi yang besar untuk menggerakan pereko- nomian di dalam negeri. Dampak negatifnya dapat terjadinya permasalahan diantara negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional karena adanya perbedaan tarif pajak maupun perbedaan pemberian fasilitas perpajakan.
Transaksi  perdagangan  antara  kedua  negara  atau  beberapa  negara  dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dari sisi perpajakan, yaitu bentrokan yuridiksi peraturan perpajakan antarnegara. Hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara yang bersangkutan ataupun diseluruh dunia guna meningkatkan perekono- mian dan perdagangan antarnegara agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak berganda yang akan memberatkan wajib pajak yang  berkedudukan  dikedua  negara  yang  mengadakan  transaksi  perdagangan internasional. Masing-masing negara dapat saja mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari transaksi perdagangan internasional tersebut.
Menurut  Pranata  (2012)  menyatakan  bahwa:  ”Bebeberapa  tahun  ini  Qatar salah satu mitra dagang Indonesia telah menjadi negara yang memiliki peran yang penting dalam percaturan perdagangan internasional. Disebabkan Qatar yang kaya akan gas bumi ini menjadi negara terkaya di dunia tahun 2012”. Wajar saja karena data Forbes menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapitanya mencapai US$ 88.000 (Rp 836 juta) pada tahun 2012, bergantung pada sumber gas alaminya yang merupakan terbesar ketiga di dunia untuk segi pemasukan. Qatar berinvestasi besar-besaran  di  infrastruktur  untuk  melancarkan  dan  mengekspor  komoditas
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
tersebut. Qatar  merupakan salah satu  negara havent tax  country dimana  negara ini tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, dividen, royalti, laba, capital gain dan properti. Namun warga negara Qatar harus membayar 5% dari penghasilan mereka  untuk  biaya  keamanan  sosial,  sementara  perusahaan  berkontribusi  10% dari neto untuk pendanaan tersebut, serta pengenaan pajak tidak langsung lainnya meliputi pengenaan biaya 5% untuk barang-barang impor.
Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan pajak yang terkait dengan hak pemajakan pendapatan atas kepemilikan/ beneficial owner , yaitu negara asal wajib pajak (asas domisili) dan negara tempat wajib pajak mendapatkan penghasilan (asas sumber). Permasalahan perpajakan muncul ketika kedua negara tersebut  hendak  mengenakan  pajak  atas  jenis  pendapatan  yang  sama  ( passive income ). Jika pengenaan pajak didasarkan atas domisili, maka aspek keadilan dan efisiensi  investasi  akan  dapat  lebih  dipastikan. Tetapi  di  sisi  lain  sangatlah  sulit menentukan dengan pasti penghasilan dari wajib pajak yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, jika pengenaan pajak didasarkan atas asas sumber, maka akan mudah menentukan dengan pasti nilai penghasilan yang akan dikenai pajak. Tetapi di sisi lain, hal itu kurang memenuhi keadilan dan efisiensi investasi juga tidak dapat dipasti- kan. Di samping itu tarif pajak yang dikenakan untuk objek pajak yang sama juga berbeda antara pengenaan pajak yang didasarkan atas asas sumber dengan yang didasarkan atas asas domisili. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa hak suatu  negara  untuk  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  berdasarkan residence jurisdiction -nya, tetapi di sisi lain juga merupakan hak negara lain untuk memungut pajak  penghasilan  berdasarkan source  jurisdiction .  Hal  ini  menimbulkan  pajak berganda internasional ( international double taxation) karena wajib pajak dikena- kan pajak berganda atas pendapatan ( income) yang sama oleh negara yang berbeda dalam periode yang sama juga.
Solusi untuk mengatasi masalah pajak berganda internasional ( international double taxation) , yaitu dengan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku disuatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Kebijakan ini disebut dengan Persetujuann Penghindaran Pajak Berganda (P3B) /Tax Treaty. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/ tax treaty disinyalir mempunyai pengaruh dalam meningkatkan arus perdagangan. Beberapa literatur mendukung pendapat ini, namun beberapa literatur juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara P3B dengan arus perdagangan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan  analisis  terhadap  nilai  perdagangan  ekspor  dan  impor  sebelum  dan sesudah disepakatinya P3B antara Indonesia-Qatar. P3B adalah perjanjian/persetu- juan/kesepakatan yang dilakukan oleh dua/lebih negara/yuridiksi pajak yang mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang berbeda.
Sejak  30 April  2006  pemerintah  Indonesia  dan  Qatar  berupaya  agar  dapat melaksanakan persetujuan penghindaran pajak berganda guna melindungi warganya yang  akan  melakukan  transaksi  perdagangan  diantara  kedua  negara  dan  pada  1 Januari  2008  Indonesia  dan  Qatar  resmi  menyepakati  persetujuan  penghidaran pajak  berganda  dengan  ratifikasi  P3B  dengan  nama  kesepakatan ”Agreement Between The  Government Of  The Republic Of  Indonesia And  The Government Of  The  State  Of  Qatar,  For  The  Avoidance  Of  Double  Taxation  And  The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income.” Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan nilai perdagangan ekspor dan impor Indonesia– Qatar  sebelum  dan  sesudah  disepakatinya  Persetujuan  Penghindaran  Pajak Berganda  antara  Indonesia-Qatar.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Perdagangan Internasional
Perdagangan  internasional  merupakan  perdagangan  antara  dua  negara  atau lebih yang didasarkan kesepakatan bersama dimana kedua negara saling menjalin kerjasama terutama dibidang perekonomian. Tambunan (2011) dalam Yuniati (2013: 14) mendefinisikan bahwa perdagangan internasional merupakan perdagangan antar atau  lintas negara  yang  mencakup ekspor  dan  impor. Perdagangan  internasional dibagi menjadi dua  kategori, yakni perdagangan barang  (fisik) dan perdagangan jasa.  Perdagangan  jasa  meliputi  pembayaran  bunga  dan remittance seperti  gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta royalti atas teknologi (lisensi).
Pada prinsipnya ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya perda- gangan  internasional,  yakni  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  permintaan  dan penawaran. Ahli-ahli ekonomi menganggap perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ( Engine of Growth ) dan pandangan tersebut berlaku hingga kini. Adapun beberapa pendapat ahli ekonomi dunia mengenai perdagangan interna- sional yang dikutip dari Yuniati (2013:14), sebagai berikut: (1) Adam Smith menge- mukakan tentang diperolehnya  keuntungan ( Gain from Trade ) dari  perdagangan internasional, yaitu berupa kenaikan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan adanya perdagangan luar  negeri suatu negara dapat  menaikkan produksi barang dan jasa yang tidak dapat dijual di dalam negeri tetapi masih laku di luar negeri, sehingga akan  terjadi ekspor-impor  suatu negara  dan terjadilah  perluasan pasar. Perluasan pasar ini sebagai akibat keuntungan dari perdagangan luar negeri (inter- nasional)  disebut sebagai  teori ”doctrin  vent for  surplus”. (2)  John  Stuart  Mill mengemukakan  bahwa  perdagangan  internasional  dan  hubungan  dengan  negara lain  dapat  mempertinggi  tingkat produktivitas  kegiatan  produksi.  Seperti  halnya Smith, faktor yang menyebabkan perdagangan luar negeri menciptakan produksi
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
adalah karena perluasan pasar. Uraian Mill inilah yang disebut sebagai teori ”doctrin productivity ”.

## Pemajakan atas Ekspor-Impor
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan  Nilai  atas  Barang  Mewah  Nomor  42  tahun  2009  pasal  1  ayat  (1) menjelaskan tentang daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang  yang  mengatur  mengenai  kepabeanan.

## Ekspor
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Nomor 42 tahun 2009 pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke luar negeri.

## Impor
Menurut  Undang-Undang  Kepabeanan  Nomor  10  Tahun  1995  dijelaskan tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa impor adalah kegiatan perdagangan dengan  cara  memasukkan  barang  dari  luar  negeri  ke  dalam  wilayah  pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan umum di bidang impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke  dalam negeri.  Barang impor  dipungut  Bea Masuk  berdasarkan tarif  setinggi- tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.
Pemungutan pajak atas impor tersebut, dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Dasar atas pengenaan pajak atas impor adalah nilai impor tersebut yaitu merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan pabean yang berlaku.

## Hukum Pajak Internasional
Negara  Indonesia  mengadakan Tax  Treaty bukanlah  semata-mata  keinginan dari  negara  kita,  namun  juga  karena  ada  azas  timbal-balik  dan  keinginan  yang sama dari negara yang mengadakan persetujuan tersebut. Pengertian hukum pajak menurut beberapa pendapat ahli yang dikutip dalam Suandi (2008:251–252): (1) Menurut Buhler menyatakan bahwa hukum pajak internasional terbagi atas penger- tian sempit dan luas: a) Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-
kaedah  (norma)  hukum  perselisihan  (kolisi)  yang  didasarkan  pada  hukum  antar bangsa (hukum internasional). b) Hukum pajak internasional dalam artian luas adalah kaedah-kaedah hukum antarbangsa ini ditambah peraturan nasional yang mempunyai sebagai objeknya hukum perselisihan (kolisi) tentunya yang letaknya dalam bidang perpajakan. (2) Menurut Rossendorff mengartikan hukum pajak internasional seba- gai keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia. (3) Menurut Van Themaat mendefinisikan hukum pajak internasional sebagai keselu- ruhan norma-norma, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan dan traktat-traktat interna- sional yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam soal pemungutan pajak. (4) Menurut Adriani pengertian hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai: a) Perpajakan terhadap orang-orang luar negeri b) Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda. c) Traktat-traktat.

## Prinsip Pengenaan Pajak
Setiap negara menerapkan prinsipnya sendiri dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk pemungutan pajak. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri. Beberapa azas yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Surahmat (2000:6), adalah sebagai berikut:

## Azas Domisili
Pengenaan pajak berdasarkan azas domisili berarti bahwa seorang subjek pajak dikenai pajak di negara dimana ia berdomisili. Negara yang menganut pengenaan pajak  berdasarkan  domisilinya  biasanya  menganut  prinsip world  wide  income , artinya mereka yang berdomisili di negara tersebut dikenai pajak atas seluruh peng- hasilan yang bersumber diberbagai negara.

## Azas Sumber
Atas pengenaan berdasarkan sumber adalah pengenaan pajak di negara dimana sumber penghasilan  berasal. Penentuan sumber  penghasilan tergantung  dari dua hal pokok, yaitu jenis penghasilan itu sendiri dan penentuan sumber penghasilan berdasarkan undang-undang pajak dari suatu negara pada umumnya untuk menen- tukan letak sumber penghasilan, jenis-jenis penghasilan dibagi menjadi dua yaitu: a) Penghasilan  dari  usaha  ( active  income )  b)  Penghasilan  dari  modal  ( passive income ), misalnya dividen, bunga, royalti.

## Azas Kewarganegaraan
Azas  kewarganegaraan  adalah  pengenaan  pajak  atas  dasar  status  kewarga- negaraan wajib pajak.
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar

## Azas Teritorial
Azas teritorial adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah  suatu negara.  Ini  berarti bahwa  penduduk  suatu  negara yang  menganut azas teritorial hanya akan dikenai pajak atas penghasilan dalam teritorial negara tersebut. Jadi penghasilan yang berasal dari luar negara tersebut tidak akan dikenai pajak di negara ini. Azas ini juga mencakup pengenaan pajak terhadap penduduk luar negeri yang mempunyai atau menguasai harta yang terletak dalam wilayahnya.

## Pajak Berganda Internasional
Menurut Suandi (2008:255) menyatakan bahwa pajak berganda internasional merupakan masalah pokok dalam hukum pajak internasional atau pajak yang dike- nakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara, pajak  berganda  dapat  terjadi  karena  ada  lebih  dari  satu  negara  yang  memungut pajak dan dikenakan pada objek pajak yang sama. Persetujuan penghindaran pajak berganda termasuk salah satu sumber hukum utama perpajakan internasional selain undang-undang perpajakan nasional karena persetujuan ini pada hakikatnya merupa- kan rekonsiliasi dari dua hukum pajak yang berbeda. Menurut Surahmat (2000:21), terdapat tiga penyebab terjadinya pajak berganda internasional:

## Konflik antara Azas Domisili dengan Azas Sumber
Yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pengenaan pajak berganda adalah bertemunya azas domisili dengan azas sumber. Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh penduduknya, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Dalam hal ini  terjadi  konflik  antara world-wide  income  principle dan  konsep  kewenangan atas wilayah.

## Konflik karena Perbedaan Definisi Penduduk
Seorang pribadi atau badan pada saat yang bersamaan dapat dianggap sebagai penduduk dari dua  negara. Hal ini dapat terjadi karena  definisi penduduk kedua negara  tersebut  berbeda  sehingga  pajak  yang  dikenakan  akan  menjadi  dua  kali. Konflik ini akan tampak lebih nyata bila salah satu negara menganut azas kewarga- negaraan sebagai kriteria kedua dalam menentukan apakah seseorang merupakan penduduk negara tersebut. Konflik atas penduduk ganda ( dual residence ) biasanya terjadi atas orang pribadi, tidak halnya dengan badan hukum, karena biasanya pe- ngurus suatu badan hukum berada di negara dimana badan tersebut didirikan.

## Perbedaan Definisi tentang Sumber Penghasilan
Sebab ini terjadi bila dua negara atau lebih memperlakukan satu jenis penghasilan sebagai penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan penghasilan yang sama dikenai pajak di dua negara.

## Kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Kedududukan hukum P3B dihadapan hukum domestik sangat bervariasi diber- bagai negara. Di Indonesia, menurut penjelasan pasal 32A UU PPh yang menegas- kan bahwa: Pemerintah berwenang melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dan P3B adalah lex specialis dari UU PPh. Apabila ada konflik antara P3B dengan hukum domestik, maka P3B yang akan berlaku ( tax treaty super ceding domestic tax  laws ).
Menurut Kurniawan dan Muri (2011) dalam Putri (2013:21), P3B tidak mem- berikan  hak  pemajakan  baru  kepada  negara  yang  mengadakan  P3B.  Pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan didasarkan atas ketentuan domestik negara  tersebut.  Dengan  demikian  apabila  dalam  P3B  suatu  negara  diberi  hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu akan tetapi negara tersebut berdasarkan hukum  domestiknya  tidak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  tertentu  tersebut maka  negara  tersebut  tidak  dapat  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  tertentu tersebut walaupun P3B memberikan hak pemajakan kepada negara tersebut.

## P3B Indonesia-Qatar
Dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Qatar terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur  dan  berkaitan  erat  hubungannya  dengan perdagangan barang maupun jasa antara kedua belah pihak negara, antara lain: (1) Pasal  1:  Orang  dan  badan  yang  tercakup  dalam  persetujuan  ( Person  Covered ) (2) Pasal 2: Pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan ini ( Tax Covered ).  (3) Pasal  5:  Bentuk  Usaha  Tetap  ( Permanent  Establishment )
Ayat  (2):  Istilah  ”bentuk  usaha  tetap”  terutama  meliputi:  (a)  Suatu  tempat kedudukan  manajemen  (b)  Suatu  cabang  (c)  Suatu  kantor  (d)  Suatu  pabrik  (e) Suatu bengkel (f) Suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan. (g) Suatu pertanian atau perkebunan (h) Suatu tambang, suatu sumur atau gas, suatu penggalian atau tempat eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, rig untuk pengeboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam.
Ayat (3):  Istilah ”bentuk  usaha tetap” juga  meliputi: suatu  bangunan, suatu konstruksi, proyek atau perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan pemberian
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karya- wannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila  kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk  proyek yang sama  atau  ada  kaitannya)  di  suatu  negara  dalam  masa  atau  masa-masa  yang berjumlah lebih dari enam bulan dalam jangka waktu dua belas bulan.

## Pasal 7: Laba Usaha (Busines Profit)
Ayat  (1)  Laba  perusahaan  dari  Negara  pihak  pada  persetujuan  hanya  akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut  menjalankan usahanya  sebagaimana dimaksud  di atas,  laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba  yang  berasal  dari:  a)  Bentuk  Usaha Tetap  tersebut,  dan  b)  Penjualan  yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu atau kegiatan- kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.
Menurut Kurniawan dan Muri (2011) dalam Putri (2013:22–23) pasal-pasal Tax Treaty di atas mengemukakan tentang: Pasal 1 mengenai subjek yang dicakup dalam P3B, yaitu subjek pajak yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara yang terikat persetujuan. P3B menggunakan istilah ”persons” yang mengandung arti orang pribadi ( individual ), badan ( company) dan kumpulan orang pribadi atau badan  yang  merupakan satu  kesatuan.  Sedangkan  Pasal  2 mengenai  pajak  yang lazim dicakup dalam P3B adalah pajak yang dapat menimbulkan masalah pengenaan pajak berganda internasional yaitu pajak penghasilan yang dihasilkan atas transaksi- transaksi perdagangan, penyertaan modal maupun investasi. Dalam Pasal 5 ayat (2),(3) menjelaskan kegiatan usaha seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai BUT dan kegiatan seperti apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai BUT. Dan pasal 7 ayat (1) model P3B Indonesia, jika perusahaan yang merupakan mitra P3B menjalankan usahanya dinegara lainnya melalui BUT yang ada di Negara lainnya tersebut, maka laba usaha dapat dikenakan pajak di Negara lainnya yang dimaksud- kan di atas.
Jadi P3B berlaku bagi orang pribadi atau badan yang menjadi salah satu atau kedua  Negara  yang  terikat  persetujuan.  Dengan  demikian  penduduk  Negara  di luar  kedua  Negara  yang  terikat  persetujuan  tersebut  tidak  berhak  menikmati perlindungan P3B.
Keberadaan tax treaty membuat ketentuan perpajakan domestik kedua negara tidak berlaku. Sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa tarif Pajak Peng- hasilan turun dari 20% menjadi 10%. Penurunan ini terjadi ketika tarif kesepakatan P3B Indonesia-Qatar disepakati seperti tabel berikut ini:
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
Dengan  turunnya  tarif  perpajakan  yang  menjadi  kesepakatan  pada  sektor perdagangan tentunya akan sangat menguntungkan bagi kedua Negara persetujuan penghindaran pajak berganda disektor perdagangan khususnya, tetapi persetujuan tidaklah selamanya menguntungkan pasti ada sisi negatif dimana jika Negara perse- tujuan sudah bergantung atas Negara lainnya sehingga ada sisi ketidakmandirian sebuah Negara dalam  urusan keperluan di dalam negeri. Di  sisi positif tentunya sebuah  Negara  menjalin  kerjasama  dibidang-bidang  yang  menjadi  persetujuan sehingga  tercapainya  sebuah  mufakat  untuk  kepentingan  kedua  Negara  dalam urusan perpajakan.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini memperoleh data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Sugiono (2014:35) menyatakan, data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. P3B Indonesia-Qatar disepakati pada tanggal 1 Januari 2008 sehingga sampel pada penelitian ini meng- gunakan data realisasi ekspor-impor tahun 2004 sampai 2011 di mana pada penelitian ini akan dibanding empat tahun sebelum disepakatinya P3B (data realisasi ekspor- impor tahun 2004–2007) dan 4 tahun sesudah disepakatinya P3B (data realisasi ekspor-impor tahun 2008–2011), di mana dalam tiap tahunnya terdapat 12 bulan.

## Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistik ( uji Kolmogorof Smirnov ). Dari hasil pengujian didapatkan nilai kolmogorof smirnov untuk nilai ekspor sebelum P3B sebesar 0,226 sedangkan setelah P3B 0,504, maka dapat disimpulkan bahwa untuk nilai perdagangan ekspor data terdistribusi dengan normal.
Untuk nilai perdagangan impor, dari hasil pengujian menunjukkan nilai kolmo- gorov smirnov untuk periode sebelum P3B memiliki nilai 0.571, sedangkan periode

## Tabel 1. Tarif Pemajakan Sebelum dan Sesudah Disepakatinya P3B Indonesia-Qatar
Jenis Pemajakan Ta rif Sebelum P3B Tarif Sesudah P3B Dividen Portofo lio 20% 10% Dividen Penyertaan Langsung 20% 10% Bunga 20% 10% Royalti 20% 5% PPh Ps. 26 ayat 4 ( Branch Profit Tax ) 20% 5%
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
setelah P3B sebesar 0.245, maka dapat disimpulkan bahwa data nilai perdagangan impor terdistribusi normal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Temuan Penelitian
Qatar  merupakan  sebuah  Negara  yang  terletak  disebuah  semenanjung  kecil di Jazirah Arab. Awalnya ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara yang dibudidayakan, tetapi transformasi perekonomian pun terjadi pada tahun 1940 saat temuan minyak bumi di Negara tersebut. Dengan kekayaan minyak bumi dan gas alamnya terbesar ketiga di dunia membuat Negara ini berinvestasi besar-besaran diinfrastruktur untuk melancarkan dan mengekspor komoditas tersebut. Qatar juga mengembangkan usaha disektor perbankan dengan mendirikan sebuah bank syariah di Indonesia. Sementara itu Indonesia sendiri mengekspor barang dan jasa berupa tenaga-tenaga ahli konstruksi, furniture , pelumas mesin, kayu, kertas, plastik, tekstil, pakaian jadi, serta alat-alat listrik dan makanan segar.
Pada tahun 2004 sampai dengan 2007, yaitu saat sebelum disepakatinya P3B, perdagangan Indonesia dan Qatar antara ekspor dan impor kedua Negara itu terlihat dari  neraca  perdagangan  Indonesia-Qatar  dengan  nilai  ekspor  sebesar  U$D 345.290.989 sedangkan impornya sebesar U$D 331.235.543. Sedangkan pada tahun setelah disepakatinya P3B antara tahun 2008 sampai 2011 perdagangan Indonesia dan Qatar antara ekspor dan impor sudah menunjukkan kenaikan drastis atas nilai impor, komoditas yang diimpor dari Qatar yang sangat signifikan meningkat yaitu berupa  impor  minyak  bumi  dan  gas  alam  dengan  nilai  impor  sebesar  U$D 1.686.796.889 berbanding terbalik dengan nilai ekspor yang hanya sebesar U$D 307.379.579.
Atas P3B yang disepakati oleh kedua negara dapat terlihat tingkat signifikan impor Indonesia yang begitu naik drastis, hal tersebut juga akibat faktor terjadinya kebutuhan  akan  minyak  bumi  dan  gas  alam  di  Indonesia,  maka  sebagai  partner yang berlatarbelakang sebagai Negara terbesar ketiga akan kekayaan minyak dan gas alamnya, sudah tentu Indonesia mengimpor komoditas yang menjadi kebutuhan Negara dengan Negara partner P3B yaitu Qatar. Indonesia juga memperoleh ke- untungan tentunya atas disepakatinya P3B tersebut berupa kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang banyak menggunakan jasa-jasa perdagangan dari Indonesia berupa kenaikan dibidang perdagangan non migas

## Statistik Deskriptif

## Perdagangan Ekspor
Di dalam sektor ekspor, data memungkinkan untuk mengkhususkan menjadi 2 kategori  yaitu  ekspor  migas  dan  non  migas,  data  sampel  ekspor  migas  sebelum
P3B berjumlah 48 dengan terjadi transaksi 43 bulan dan 0 transaksi sebanyak 5 bulan sedangkan data ekspor migas sesudah P3B sebanyak 48 dengan terjadi tran- saksi 34 bulan dan 0 transaksi sebanyak 12 bulan. Sedangkan data untuk ekspor nonmigas berjumlah 48 bulan transaksi untuk sesudah dan sebelum P3B disepakati. Berikut hasil temuan ekspor:
Tabel 2. Descriptive Statistics Ekspor
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Ekspor Sebelum P3B 48 71 93562.271 4.7225E6 1219034 .0 19 703 926 .0 Ekspor Sesudah P3B 48 64 03741.229 2.0944E6 3205247 .0 13 982 654 .0
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata ekspor sesudah P3B menurun dibandingkan dengan periode sebelum P3B. Suatu kondisi perdagangan yang kurang menguntungkan bagi pihak negara Indonesia jika dilihat dari keseluruhan umum tentunya,  ini  dikarenakan  perubahan  tarif  perpajakan  setelah  P3B  hanya menyepakati dan menitikberatkan pada penghasilan sektor non migas secara khusus yang  tertuang  pada  draft  P3B  Indonesia-Qatar,  sehingga  ekspor  Indonesia  tidak meningkat jika dilihat secara keseluruhan. Ini membuat terjadinya kenaikan tarif pajak  atas  pengenaan  pajak  barang  maupun  jasa  yang  diekspor  dari  Indonesia terhadap  Qatar.

## Perdagangan Ekspor Migas
Tabel 3. Descriptive Statistics Ekspor Migas Descriptive Statistics Ekspor Migas
N Mean Std. Dev iatio n Minimum Maximum Ekspo r Migas Sebelum P3B 48 2507853.646 2.3890E6 .0 10199100.0 Ekspo r Migas Sesudah P3B 48 526100.063 566664.3359   .0 2522500.0
Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai perdagangan ekspor migas antara Indonesia- Qatar  periode  tahun  2004  sampai dengan  2011  memiliki  nilai  minimum  periode sebelum P3B sebesar 0,00 dan nilai minimum periode sesudah P3B sebesar 0,00 sedangkan  nilai  maksimum  periode  sebelum  P3B  sebesar  10199100,0  dan  nilai maksimum periode sesudah P3B sebesar 2522500,0. Nilai rata-rata periode sebelum P3B  sebesar  2597853,646  dan  nilai  rata-rata  periode  sesudah  P3B  sebesar 526100,063.  Standar  deviasi  pada  periode  sebelum  P3B  sebesar  2,38906E  dan standar deviasi periode sesudah P3B sebesar 566664,3359. Ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata ekspor migas sesudah P3B menurun dibandingkan dengan periode sebelum  P3B.  Kondisi  perdagangan  seperti  ini  dikarenakan  Indonesia  hanya mengekspor  barang-barang  migas  yang  berupa  migas  olahan,  bukanlah  sebagai pengekspor migas alam sebagaimana komoditas Negara-negara Timur-Tengah yang
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
berlatar belakang Negara penghasil minyak bumi. Perubahan tarif pajak atas draft P3B hanya menitikberatkan atas penurunan tarif pajak penghasilan dikedua Negara.

## Perdagangan Ekspor Non Migas
Dari  tabel  4  diketahui  bahwa  nilai  perdagangan  ekspor  non  migas  antara Indonesia-Qatar periode tahun 2004 sampai dengan 2011 memiliki nilai minimum periode sebelum P3B sebesar 808973,0 dan nilai minimum periode sesudah P3B sebesar 3205247.0 sedangkan nilai maksimum periode sebelum P3B sebesar 13188886.0 dan nilai maksimum periode sesudah P3B sebesar 12068574,0. Nilai rata-rata periode sebelum P3B sebesar 4685708,625 dan nilai rata-rata periode sesudah P3B sebesar 5877641,167. Standar deviasi pada periode sebelum P3B sebesar 2,9058E6 dan standar deviasi periode sesudah P3B sebesar 1,7443E6. Ini menunjukkan bahwa nilai  rata-rata  ekspor  nonmigas  sesudah  P3B  naik  dibandingkan  dengan  periode sebelum P3B. Kondisi perdagangan seperti ini dikarenakan terjadinya perubahan tarif  pajak  yang  cukup  menguntungkan disektor  nonmigas  yang  meliputi  ekspor barang maupun jasa.

## Perdagangan Impor
Pada  perdagangan  impor  data  tidak  memungkinkan  dikhususkan  menjadi  2 seperti  data  yang  terlihat  pada  tabel  4  di  atas,  sehingga  pengujian  impor  hanya dilakukan pengujian umum untuk semua impor yang terjadi antara Indonesia-Qatar, berikut temuan penelitian atas impor:

## Tabel 5. Descriptive Statistics Impor
N   Mean Std. Deviation   Minimum   Maximum Impor Sebelum P3B 48   6900740.479   4.1728E6 1087999.0   22217688.0 Impor Sesudah P3B 48   3.5 14E7 3.0491E7 116548.0 170410797.0
Dari tabel 5, diketahui bahwa nilai perdagangan impor antara Indonesia-Qatar periode tahun 2004 sampai dengan 2011 memiliki nilai minimum periode sebelum P3B sebesar 1087999,0 dan nilai minimum periode sesudah P3B sebesar 116548,0 sedangkan  nilai  maksimum  periode  sebelum  P3B  sebesar  22217688,0  dan  nilai maksimum  periode  sesudah  P3B  sebesar  170410797,0.  Nilai  rata-rata  periode sebelum P3B sebesar 6900740,479 dan nilai rata-rata periode sesudah P3B sebesar
Tabel 4. Descriptive Statistics Ekspor Non Migas
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Ekspor Ekspor Non Migas Sebelum P3B 48 4685708.625   2.9058E6 808973.0 13188886.0 Ekspor Non Migas Sesudah P3B 48 5877641.167   1.7443E6 3205247.0 12068574.0
3514E7. Standar deviasi pada periode sebelum P3B sebesar 4,1728E6 dan standar deviasi periode sesudah P3B sebesar 3,0491E7. Ini menunjukkan bahwa nilai rata- rata impor sesudah P3B naik dibandingkan dengan periode sebelum P3B. Kondisi ini dikarenakan turunnya tarif pemajakan atas transaksi perdagangan tersebut.
Suatu  kondisi perdagangan  yang  sangat  menguntungkan bagi  pihak Negara Qatar, ini dikarenakan turunnya tarif pemajakan di Indonesia atas barang maupun jasa dari Negara Qatar yang menjadi objek pajak. Dan terlihat sangat signifikan perubahannya, di mana kembali lagi pada tarif pemajakan di Indonesia yang nota- benenya merupakan Negara pajak atas dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri terutang pajak penghasilan dengan tarif 20%. Sedangkan pada perubahan tarif P3B yang tertera pada draft Tax Treaty Indonesia-Qatar pemajakan atas dividen 10%, bunga 10%, royalti 5% dan branch profit tax sebesar 5%. Ini membuat  terjadinya  penurunan  tarif  pajak  atas  pemajakan  barang  maupun  jasa yang diimpor oleh Indonesia terhadap Qatar.

## Perbandingan Nilai Ekspor Sebelum dan Setelah Kesepakatan P3B
Uji Paired Sample T-Test atau uji beda rata-rata dua sampel berpasangan ini dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya perbedaan Mean untuk dua sampel yang saling  berhubungan  ( dependent ).

## Tabel 6. Analisis Perbedaan Nilai Perdagangan Ekspor Sebelum dan Sesudah P3B
P aired Differences t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Dev iation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Eks_Sebel um_P3B  - Eks_Sesud ah_P3B 789821.0417   5.1122E6 737888.5268   -694619.2023 2 .2743E6   1.070 47 .290
Pada tabel 6, menunjukkan bahwa probabilitas Sig. ( 2 tailed ) sebesar 0,290 ini berarti bahwa nilai ekspor sebelum dan sesudah P3B secara umum tidak memiliki nilai perbedaan secara nyata, karena nilai probabilitas Sig. ( 2 tailed ) sebesar 0,290 > 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Maka dapat ditarik kesimpulan H1 ditolak yaitu tidak adanya perbedaan yang nyata secara signifikan nilai perdagangan ekspor secara umum antara sebelum dan sesudah disepakatinya persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia-Qatar sehingga yang terjadi bagi para eksportir- eksportir Indonesia  tidak cukup  signifikan pada  sektor migas,  terlihat pada  tarif pemajakan di Qatar yang  notabenenya adalah Negara havent tax  country hanya memungut tarif pemajakan atas barang maupun jasa impor di Negara Qatar hanya 5% saja, sedangkan pada perubahan tarif P3B yang tertera pada draft Tax Treaty Indonesia-Qatar pemajakan atas dividen 10%, bunga 10%, royalti 5% dan branch
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
profit tax sebesar 5%.  Ini membuat terjadinya  penurunan tarif pajak  dari sektor pemajakan atas penghasilan atas barang dan jasa sedangkan untuk barang-barang tambang khususnya migas olahan yang di ekspor dari Indonesia mengalami pema- jakan yang tetap yaitu 5% untuk bea masuk. Tentu saja dalam kondisi ini pemerintah Negara Indonesia tidak memperoleh keuntungan atas penetapan pemajakan yang statis untuk beberapa barang yang diekspor. Sedangkan keuntungan bagi eksportir- eksportir  dari  Indonesia  berupa  penurunan  pemajakan  dari  sektor  pemajakan penghasilan serta memperoleh keuntungan tidak terjadinya penarikan pajak berganda dan bisa dikredit pajakkan atas pajak yang dikenakan di luar negeri sebut Qatar.

## Perbandingan Nilai Ekspor Migas
Tabel 7. Analisis Perbedaan Nilai Perdagangan Ekspor Migas Sebelum dan Sesudah P3B
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Eks_Sebel um_P3B  - Eks_Sesu dah_P3B 1.9818E6 2.518E6 363617.0146 1.2503 E6 2.7133E6 5.450   47 .000
Pada tabel 7 menunjukkan bahwa probabilitas Sig . ( 2 tailed ) sebesar 0,000 ini berarti  bahwa  nilai  ekspor  sebelum  dan  sesudah  P3B  memiliki  nilai  perbedaan secara nyata, karena nilai probabilitas Sig . ( 2 tailed ) sebesar 0,000 < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Maka dapat ditarik kesimpulan H1a diterima yaitu adanya perbedaan  yang  nyata  secara  signifikan  nilai  perdagangan  ekspor  migas  antara sebelum dan sesudah disepakatinya persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia-Qatar.  Kondisi  perdagangan  seperti  ini  dikarenakan  Indonesia  hanya mengekspor  barang-barang  migas  yang  berupa  migas  olahan,  bukanlah  sebagai pengekspor migas alam sebagaimana komoditas negara-negara timur-tengah yang berlatar belakang Negara penghasil minyak bumi. Ekspor migas kurang berkaitan erat atas penurunan tarif pajak penghasilan P3B yang berlaku sehingga atas ekspor migas tersebut tarif yang berlaku tetap 5% sebesar ketetapan bea masuk di Negara Qatar dan keuntungan bagi eksportir-eksportir dari Indonesia memperoleh keun- tungan tidak terjadinya penarikan pajak berganda dan bisa dikredit pajakkan atas pajak yang dikenakan di luar negeri sebut Qatar.

## Perbandingan Nilai Ekspor Nonmigas
Tabel 8. Analisis Perbedaan Nilai Perdagangan Ekspor Non Migas Sebelum dan Sesudah P3B
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Eks_Sebelu m_P3B - Eks_Sesuda h_P3B -1.191E6   3.2036E6   462396.0198 -2.1222E6   -261711.7353   -2.578   47 .013
Pada tabel 8, menunjukkan bahwa probabilitas Sig . ( 2 tailed ) sebesar 0,013 ini berarti bahwa nilai ekspor non migas sebelum dan sesudah P3B memiliki nilai perbedaan secara nyata, karena nilai probabilitas Sig . ( 2 tailed ) sebesar 0,013 < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Maka dapat ditarik kesimpulan H1b diterima yaitu  adanya  perbedaan  yang  nyata  secara  signifikan  nilai  perdagangan  ekspor nonmigas  antara  sebelum  dan  sesudah  disepakatinya  persetujuan  penghindaran pajak berganda antara Indonesia-Qatar. Kondisi perdagangan seperti ini dikarenakan terjadinya  perubahan  tarif  pajak  yang  cukup  menguntungkan  disektor  nonmigas yang  meliputi  ekspor  barang  maupun  jasa.  Berikut  penurunan  tarif  pemajakan sebelum dan sesudah  P3B Indonesia-Qatar:
Penurunan perubahan tarif pemajakan yang terjadi bagi para eksportir-eksportir Indonesia cukup signifikan perubahannya, terlihat pada tarif pemajakan Qatar yang notabennya adalah Negara havent tax country hanya memungut tarif pemajakan atas barang maupun jasa impor di Negara Qatar hanya 5% saja, sehingga untuk pemajakan didasarkan atas asas domisili ( resident jurisdiction ) yang mana Indonesia sebagai Negara domisili dan pemajakan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa  penghasilan  yang dibayarkan kepada pihak luar negeri terutang pajak penghasilan dengan tarif 20% . Sedangkan yang berlaku perubahan tarif P3B yang tertera pada draft Tax Treaty Indonesia-Qatar pemajakan atas dividen 10%, bunga 10%, royalti 5% dan branch profit tax sebesar 5%. Ini membuat terjadinya penurunan tarif pajak atas pemajakan barang maupun jasa yang diekspor dari Indonesia terhadap Qatar yang berkewajiban membayar pajak atas dasar asas domisili.

## Perbandingan Nilai Impor
Tabel 9. Analisis Perbedaan Nilai Perdagangan Ekspor Impor Sebelum dan Sesudah P3B
Pa ired Differences
T df Sig. (2- tailed) Mean St d. Deviat ion Std. Error Mean 95% Conf idence Interval of the Difference Lower Upper Eks_Sebelu m_P3B - Eks_Sesuda h_P3B -2.824E7   3.1814E7   4.5920E6 - 3.7479E7 -1.9003E7 - 6.150 47 .000
Pada tabel 9 menunjukkan bahwa probabilitas Sig . ( 2 tailed ) sebesar 0,000 ini berarti bahwa nilai impor sebelum dan sesudah P3B memiliki nilai perbedaan secara nyata,  karena  nilai  probabilitas Sig .  ( 2  tailed )  sebesar  0,000  <  0,05  pada  taraf kepercayaan 95%. Maka dapat ditarik kesimpulan H2 diterima yaitu adanya perbe- daan yang nyata nilai perdagangan impor antara sebelum dan sesudah disepakatinya persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia-Qatar. Hal ini dikarena- kan turunnya tarif pemajakan di Indonesia atas perdagangan impor di Indonesia. Dan terlihat sangat signifikan perubahannya, di mana kembali lagi pada tarif pema- jakan di Indonesia yang notabenenya merupakan Negara pajak atas dasar Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peng- hasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri terutang pajak penghasilan dengan tarif 20%. Sedangkan pada perubahan tarif P3B yang tertera pada draft Tax Treaty Indonesia-Qatar pemajakan atas dividen 10%, bunga 10%, royalti 5% dan branch profit tax sebesar 5%. Ini membuat terjadinya penurunan tarif pajak atas pemajakan barang maupun jasa yang diimpor oleh Indonesia terhadap Qatar. Tentu saja dalam kondisi ini para eksportir Qatar lah yang memperoleh keuntungan atas penurunan tarif atas pajak barang atau jasa yang diimpor ke Indonesia. Sedangkan keuntungan bagi pemerintah yaitu memperoleh pendapatan pajak yang lebih besar jika impor- impor barang dan jasa terhadap Indonesia meningkat tajam, disisi lain pemerintah Indonesia  juga  dirugikan  karena  atas  impor  yang  besar  atas  Qatar  maka  akan mengurangi devisa Negara sebagai alat pembayaran.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis perdagangan ekspor setelah disepakatinya P3B antara Indonesia- Qatar dapat dilihat dari segi ekspor secara umum dan ekspor secara khusus yaitu: Pertama , Ekspor dari segi umum atas disepakatinya P3B antara Indonesia-Qatar terlihat tidak menampakkan perbedaan yang nyata secara signifikan dikarenakan P3B yang disepakati hanya menitikberatkan pada pemajakan yang bersifat pajak penghasilan, di mana pajak-pajak atas penghasilan lebih mendekati ekspor-ekspor
nonmigas daripada ekspor migas antara kedua Negara perjanjian. Kedua , Ekspor migas mengalami penurunan nilai perdagangan dengan mean ekspor migas sebelum P3B sebesar 2507853,646 menjadi 526100,063 setelah P3B dengan sig. ( 2 tailed ) sebesar 0,000 < 0,05 hal ini berarti tidak ada perbedaan perdagangan di sektor migas sebelum dan sesudah disepakatinya P3B antara Indonesia-Qatar. Sedangkan pada ekspor non migas terdapat perbedaan yang siginifikan dapat dilihat dari kenaikan nilai perdagangan dengan mean ekspor nonmigas sebelum P3B sebesar 4685708,625 menjadi 5877641,147 setelah P3B dan sig. ( 2 tailed ) sebesar 0,013 < 0,05. Hal demikian terjadi karena P3B yang disepakati lebih menitikberatkan pada pemajakan atas  pajak  penghasilan,  sehingga  ekspor-ekspor  atas  nonmigas  mengalami  trend kenaikan.
Analisis perdagangan impor atas disepakatinya persetujuan penghindaran pajak berganda  antara  Indonesia-Qatar  terlihat  menampakkan  perbedaan  yang  nyata secara signifikan dibuktikan oleh hasil pengujian statistik dengan sig.(2tailed) sebesar 0,000 < 0,05 pada taraf kepercayaan 95% sehingga hipotesis diterima dengan adanya perbedaan perdagangan disektor impor.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan persetujuan penghindaran pajak berganda dapat menjadi sebuah peluang menjalin hubungan perdagangan yang lebih baik untuk kedua Negara perjanjian, akan tetapi jika pihak Negara Indonesia tidak memanfaatkan  persetujuan  ini  justru  akan  menjadi  kerugian  karena  banyaknya produk-produk barang maupun jasa asing yang masuk. Untuk pengembangan pene- litian dimasa akan datang diharapkan lebih mengembangkan sampel area penelitian sehingga dapat diketahui dampak dari P3B terhadap Negara-negara dibelahan dunia lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
KBRI.  2012.  KBRI  Doha  Meningkatkan  Totalitas  Diplomasi  RI-Qatar.  http://www. tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/170-april-2012/1394-kbri-doha-meningkatkan- totalitas-diplomasi-ri-qatar-.html diunduh pada 25 Nopember 2014.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Tax Treaty dan Pengaruhnya Terhadap Arus Investasi antara Indonesia dengan Negara-negara Mitra. http://www.kemenkeu. go.id/kajian.pkrb_taxtreaty diunduh pada 23 Januari 2015. Pranata. 2012. Ini Dia 8 Negara Bebas Pajak Penghasilan. http://www.finance.detik.com/ read/2012/07/16/085125/1965942/4/8/ini-dia-8-negara-bebas-pajak-penghasilan diunduh pada 25 Nopember 2014.
Priyatno, D. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS . Yogyakarta: MediaKom. Putri,  R.D.  2013. Analisis  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  Indonesia- Hongkong . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Analisis Perbandingan Perdagangan Internasional Indonesia - Qatar
Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-61/PJ/2009/, tanggal 5 November 2009, tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-48/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama ( Mu- tual Agreement Procedure ) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, tanggal 23 September 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Suandi, E. 2008. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Surahmat, R. 2000. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Yuniati, Rini. 2011. Faktor-Faktor Perekonomian Indonesia di Era Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.