## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia
Devliana Aurellin 1 , Sri Ulfa Sentosa 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
* Korespondensi : devliana.aureline@gmail.com sriulfasentosa1961@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  government  spending  on education,  per  capita  income  and  poverty  on  net  enrollment  rates  in Indonesia.  This  research  is  descriptive  and  associative.  The  data  used  is secondary data from 33 provinces in Indonesia in 2014-2021 obtained from related  agencies.  This  study  uses  panel  data  regression  with  the  Random Effects  Model  approach  assisted  by  Eviews  9  software.  The  variables  used are  high  school  enrollment  rates  (Y),  government  spending  on  education (X1),  per  capita  income  (X2),  poverty  (X3).  The  results  of  the  study  show that  (1)  government  spending  on  education  has  a  positive  and  significant effect  on  net  enrollment  rates  at  the  high  school  level  in  Indonesia  (2)  per capita income has a positive and significant effect on net enrollment rates at the high school level in Indonesia (3) Poverty as a measure of the percentage of poor people has a negative and significant effect on net enrollment rates for secondary schools in Indonesia
Keywords: Net enrollment rate, Government spending on education, per capita income, Poverty

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengeluaran pemerintah  bidang  pendidikan,  pendapatan  perkapita  dan  kemiskinan terhadap  angka  partisipasi  murni  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  dan  asosiatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari  33 provinsi  di  Indonesia  tahun  2014-2021  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan  Random Effect  Model  dibantu  software  Eviews  9.  Variabel  yang  digunakan  adalah angka  partisipasi  murni  jenjang  sekolah  menengah  atas  (Y),  pengeluaran pemerintah  untuk  pendidikan  (X1),  pendapatan  perkapita(X2),  kemiskinan (X3).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  pengeluaran  pemerintah untuk  pendidikan  memiliki  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) Pendapatan  perkapita  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  angka partisipasi  murni  pada  tingkat  sekolah  menengah  atas  di  Indonesia  (3) kemiskinan  sebagai  tujukan  persentase  penduduk  miskin  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah di Indonesia..
Kata  Kunci  : Angka partisipasi murni, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, Kemiskinan
Kode Klasifikasi JEL: H52, P36, P46

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sangat  penting  untuk  kesejahteraan  anak-anak  dan  membantu  mengurangi kemiskinan  dan  ketimpangan  (Unicef,  2012).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  47 Tahun  2008  mengenai  wajib  belajar  menerangkan  bahwa  merupakan  tanggung  jawab pemerintah serta pemerintah daerah guna meneruskan memberikan pendidikan minimal

## Info Artikel
Diterima: 22 Mei 2023
Disetujui: 29 Juni 2023
Terbit daring: 01 Juni 2023
DOI: -
Sitasi: Aurellin, D, & Sentosa,S, U (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan,
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia, 5(2).
kepada  warga  Negara  Indonesia  guna  meningkatkan  potensinya  sehingga  dapat  hidup independen di masyarakat atau menyambungkan pendidikan.
Pendidikan  merupakan  aspek  penting  di  kehidupan  masyarakat  dan  memegang  peran penting dalam mengembangkan keunggulan hidup. Semakin naik jenjang pendidikan di masyarakat, maka semakin bagus juga sumber daya manusianya. Semakin  baik kualitas hidup kualitas sumber daya manusia, semakin baik jaminan kehidupan yang lebih baik.
Akses  layanan  pendidikan  akan  selalu  ditinggkatkan  oleh  pemerintah  yaitu  dengan mengoptimalisasi  layanaan  pendidikan  yang  lebih  baik  dan  dapat  bersaing  dengan Negara. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya dengan meningkatkan SDM  dengan  menambah  fasilitas  berupa  pembangunan  sekolah  khusus  nya  sekolah menen  gah  atas  sebab  sekolah  menengah  atas  di  Indonesia  terbilang  cukup  rendah dibandingkan  sekolah  menengah  pertama  dan  sekolah  dasar  sehingga  diharapkan pembangunan  sekolah  menengah  atas  akan  mencetak  lulusan  yang  siap  untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (BPS, 2019).
Pernyataan tersebut diketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah hingga saat ini di Indonesia adalah pendidikan yang masih belum merata. Faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan  di  Indonesia  tidak  rata  yaitu  kemiskinan,  sumber  daya  manusia(SDM), kualitas  guru  yang  rendah,  presentasi  yang  rendah  serta  sarana  dan  prasaran  sekolah (BPS 2022).
Daerah  di  Indonesia  yang  kurang  mutu  pendidikannya  yaitu  Indonesia  bagian  timur. Sebab,tidak  hanya  sarana  dan  prasarana  saja  yang  kurang  tetapi  tenaga  pendidikannya juga  kurang,  menyebabkan  masih  dibutuhkannya  guru  dari  luar  daerah  sert  dana pembanguna  sekolah  sehingga  terlihat  dengan  hanya  beberapa  provinsi  saja  yang memperlihatkan  prestasi,  Hanya  beberapa  provinsi  seperti  Indonesia  Bagian  Barat  saja yang memadai fasilitas sarana dan prasaran serta memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan dengan prestasinya sedangkan Indonesi Bagian Timur lainnya belum terlihat (BPS 2018).
Dalam  mencegah  masalah  ketimpangan  angka  partisipasi  di  bidang  pendidikan, pemerintah  pusat  telah  mewujudkan  program  guna  mmemberikan  angka  partisipasi sekolah dini berupa pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar  (PIP),  khususnya  di  Indonesia  dengan  RPJP  2005-2025  berusaha  menaikkan Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  keseimbangan  pendidikan  bagi  semua  penduduk. Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  pendidikan  pada  sebagian  besar provinsi  di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana yang tertera pada tabel 1. yang menyajikan data alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2014-2021.
Pada Table 1.  memperlihatkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Pengeluaran  pemerintah  bindang  pendidikan tertinggi  berada  pada  tahun  2019  sebesar  372.723.214  rupiah.  Sedangkan    pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang terendah berada pada tahun 2013 sebesar 21.475.965 rupiah.  Sementara  itu  jika  dilihat  secara  keseluruhan  di  Indonesia  laju  pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2013-2019  mengalamin fluktuasi.
Pendidikan  yang  diukur  menggunakan  angka  partisipasi  murni    adalah  indikator  yang mengubah  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan  mengembangkan  pendapatan  masyarakat, pendidikan  memajukan    pertumbuhan  ekonomi  adapun  sebaliknya  pertumbuhan ekonomi  mempercepat  pendidikan  sutau  daerah  maupun  desa  (Supiyanto  et  al,2020). Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  menggunakan
PDRB Perkapita mempengaruhi pendidikan yang di ukur menggunakan angka partisipasi murni.

## Tabel 1. Alokasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Tahun 2013-2019 (Dalam Rupiah)

## Sumber: Dirctorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.(2022)
Terjadinya kenaikan pada PDRB Perkapita bakal mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM)  di  Indonesia  dimana  dengan  meningkatnya  PDRB  Per  kapita  di  Inodesia  maka angka partisipasi murni di Indonesia juga akan meningkat   hal ini juga dikuatkan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Elfarabi,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan positif antara PDRB perkapita terhadap angka partispasi kasar serta penelitian yang dilakukan oleh (Fibriani, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara DPRB perkapita terhadap angka partisipasi murni.
Tabel 2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia Tahun 2013- 2019 (Dalam Juta Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)
Tahun Angaran Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp) Laju(%) 2014 9,483,904,789,059 - 2015 7,567,399,650,433 -20.21 2016 14,625,563,241,241 93.27 2017 41,174,096,175,007 181.52 2018 64,459,470,523,424 56.55 2019 129,785,110,566,541 101.34 2020 137,689,225,974,132 6.09 2021 105,368,384,188,166 -23.47 Tahun Angka Partisipasi Murni SMA (%) Laju(%) 2014 59.35 - 2015 59.71 0,61 2016 59.95 0,40 2017 60.37 0,70 2018 60.67 0.50 2019 60.84 0.28 2020 61.25 0.67 2021 61.65 0.65
Selain  pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan  juga  dapat  mempengaruhi  angka  partisipasi murni sekolah menengah atas di Indonesia dimana kemiskinan di Indonesia yang diukur dengan  presentase  penduduk  miskin  yang  mana  presentase  penduduk  miskin  terendah pada tahun 2019 sebesar 9,31 persen. Sedangkan  presentase penduduk miskin tertinggi berada  pada  tahun  2015  sebesar  11,17  persen.  Ini  menunjukkan  bahwa  presentase penduduk  miskin    mengalami  penurunan  setiap  tahunnya  namun  berbeda  pada  tahun 2015  yang  mengalami  peningkatan  di  Indonesia.  Rata-rata  laju  presentase  penduduk miskin  di  indonesia  cukup  mengalami  fluktuasi,  yang  mana  ini  akan  berpengaruh terhadap  angka  partisipasi  murni  SMA,  semakin  menurun  presentase  penduduk  miskin maka  angka  partisipasi  murni  akan  semakin  meningkat  di  Indonesia,  sebaliknya  jika presentase  penduduk  miskin  meningkat  maka  angka  partisipas  murni  di  setiap  provinsi akan menurun. Pernyataan ini dikuatkan oleh (Herlitah et al,2019) yang menyampaikan yaitu  kemiskinan  mempunyai  pengaruh  langsung  negatif  dan  signifikan  terhadap  angka partisipasi kasar SMK.
Menurut  Marginson  (2019).  Teori  modal  manusia  mengasumsikan  bahwa  pendidikan menentukan  produktivitas  marjinal  tenaga  kerja  dan  ini  menentukan  pendapatan,  sejak tahun 1960-an modal manusia telah mendomin asi ekonomi, kebijakan dan pemahaman publik menganai hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Dimana pendidikan tinggi adalah  persiapan  untuk  bekerja.  Jhingan  (2010)  mendefinisikan  bentuk  modal  manusia sebagai  metode  menghasilkan  dan  mengembangkan  keterampilan,  pendidikan  dan keahlian penduduk yang berpartisipasi dalam memnentukan pembangunan ekonomi dan politik  suatu  Negara.  Sehingga,  pembentukan  sumber  daya  manusia  digunakan  sebagai sumber  daya  untuk  meningkatakan  produktifitas  sumberdaya  manusia  dan  kemudian berpartisipsi dalam pertumbuhan ekonomi
Menurut  (Todaro  &  Smith,  2011),  konsep  modal  manusia  adalah  stok  pengetahuan, keahlian,  kemampuan,  keterampilan,  kesehatan  dan  aspirasi  yang  merupakan  hasil  dari pengeluaran  atau  pengeluaran  untuk  program  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan pemelihaan.  Disuatu  sisi,  investasi  infrastruktur  diperlakukan  untuk  mendorong pertumbuhan. Namun disisi lain, investasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, peningkatan sumber  daya  manusia  sebenarnya  memiliki  manfaat  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi juga.
Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  adalah  populasi  kelompok  usia  sekolah  tertentu  versus kelompok  usia  yang  sesuai  yang  saat  ini  bersekolah  di  tingkat  pendidikan  yang  sesuai (berdasarkan  usia  popilasi  yang  menawarkan  tingkat  usia  sekolah  tersebut.  Sejak  tahun 2007,  pendidikan  nonformal  (Paket  A,  Paket  B,  Paket  C)  turut  diperhitungkan  (BPS, 2022). Menurut teori modal manusia dikatakan pendidikan yang tinggi merupakan suatu faktor  paling  utama  yang  mewujudkan  individu  yang  mempunyai  produktivitas  tinggi (Schultz, 1961). Semakin meningkat pendidikan seseorang  maka semakin meningkat juga tingkat produktivitas seseorang tersebut dalam proses pembangunan dan mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga.
Pengeluaran  pemerintah  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan dan  sebagian  lagi  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan.  Beberapa  bidang  penting yang  akan  didanai  pemerintah  antara  lain  membayar  pegawai-pegawai  pemerintah, mendanai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, mendanai perbelanjaan buat angkatan bersenjata, serta mendanai beraneka jenis infrastruktur yang penting bagi pembangunan. Pengeluaran  ini  akan  meningkatkann  pengeluaran  total  dan  meningkatkan  tingkat kegiatan ekonomi  (Sukirno, 2004).
Penelitian Herrera & Pang (2005) menilai efisiensi pengeluaran pemerintah berkembang di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Pemerintah  menggunakan  pengeluaran  perkapita disektor  pendidikan  dan  kesehatan  sebagai  input  dan  output  diindeks  oleh  angka
partisipasi, angka partisipasi sekolah menengah, angka melek huruf kaum muda, rata-rata tahun  sekolah,  kelulusan  sekolah  dasar,  kelulusan  sekolah  menengah,  dan  prestasi akademik di sektor pendidikan. Dan harapan  hidup yang disesuaikan dengan disabilitas (DALE) untuk sektor kesehatan.
Pendapatan  perkapita  menurut  sukirno  (2004)  mengatakan  bahwa  pendapatan  rata-rat penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun pendapatan  perkapita  biasanya  dihitung  berdasarkan  pendapatan  daerah  dibagi  dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan  tingkat  pembangunan  suatu  negara  maupun  daerah.  Kemiskinan  merupakan prasyarat  ketidak  mampuan  ekonomi  untuk    melengkapi    standar  hidup  umum masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Situasi  kecacatan  ini  merupakan  kemampuan berpenghasilan  rendah untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar berupa  sandang  pangan(BPS, 2022).
Pada  prinsipnya,  taraf  hidup  masyarakat  bukan  hanya  cukup  makan,  tetapi  juga kesehatan  dan  pendidikan  serta  tempat  tinggal  yang  bagus  merupakan  salah  satu  tafaf hidup  atau  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  wilayah.  Ketika  masyarakat  dikatakan miskin  jika  mempunyai  penghasilan  jauh  dari  rata-rata  penghasilan  jadi  tidak  memiliki kemungkinan  untuk  mensejahterakan  dirinya.  Berdasarkan  keadaan  kemiskinan  yang dilihat sebagai bentuk persoalan multidimensional, kemiskinan memiliki beberapa bentuk yaitu,  kemiskinan  tersebut  kemiskinan  absolut,  kemiskinan  relatif,  kemiskinan  kultural, dan kemiskinan structural.

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang dipakai di penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang berasal dari situs  resmi  yaitu  Badan  Pusat  Statistik(BPS),  dan  Directorat  Jendral  Perimbangan Keuangan  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  data  panel,  yaitu  data  yang diambil dari berbagai unit pada beberapa titik waktu dalam suatu periode tertentu yang merupakan  hasil    penggabungan cross  section dan time  series .  penelitian  ini  data  cross section  ditunjukkan  oleh  data  33  Provinsi  di  Indonesia,  sedangkan  data  time  series ditunjukkan  oleh  data  yang  diambil  dari  periode  waktu  tahun  2014-2021.  Data  yang diteliti  meliputi  angka  partisipasi  murni  jenjang  sekolah  menengah  atas,  pengeluaran pemerintah  bidang  pendidikan,  PDRB  perkapita    dan  presentase  penduduk  miskin. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model Model yang dibentuk dalam penelitian ini adalah :
APM SMA it (1)
Dimana APM SMA adalah angka partisipasi murni jenjang SMA, PPen adalah Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan, PP adalah Pendapatan Perkapita K adalah Kemiskinan ԑ adalah E rror term, I adalah Cross-Section, t adalah time Series,  α adalah nilai konstanta atau intersep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menguji  tentang  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas di Indonesia. hasil pengujian persamaan menggunakan aplikasi Eviews9 dapat  diketahui  bagaimana  variabel  bebas  mempengaruhi variabel terikat.  Dari estimasi regresi  panel  mengunakan Random    Effect  Model diperolah  persamaan  regresi  panel sebagai berikut:

## (2)
Tabel 3. Hasil Estimasi Random Effect Model
Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 11/16/22   Time: 15:27 Sample: 2014 2021 Periods included: 8 Cross-sections included: 33 Total panel (unbalanced) observations: 264
Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 62.22181 1.346309 46.21658 0.0000 X1 5.103751 1.827359 2.792965 0.0056 X2 8.001288 1.250255 6.399725 0.0000 X3 -0.366228 0.052474 -6.979279 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 6.115669 0.9905 Idiosyncratic random 0.598775 0.0095 Weighted Statistics R-squared 0.438161     Mean dependent var 2.133825 Adjusted R-squared 0.431628     S.D. dependent var 0.799880 S.E. of regression 0.603060     Sum squared resid 93.82989 F-statistic 67.06880     Durbin-Watson stat 0.641472 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared -0.036529     Mean dependent var 61.46084 Sum squared resid 10393.36     Durbin-Watson stat 0.005791

## Sumber: Data Diolah, 2022
Dari  hasil  table  estimsi,  kita  dapat  menemukan  t-hitung  untuk  masing-masing  variabel. Untuk mancari milai pada table t, carilah = 0,05 pada derajat kebebasan total (df) n – k . k adalah  jumlah  variabel  independen.  Kemudian  cari  264-3=261.  Uji  signifikan  0,05 menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,65.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Pendidikan  terhadap  Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provindi di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan  memilki pengaruh yang positif  dan  signifikan  terhadap  angka  partisipasi  murni  SMA  Provinsi-provinsi  di Indonesia.  Artinya  ketika  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan  meningkat  maka angka  partisipasi  murni  Provinsi-provinsi  di  Indonesia  akan  meningkat.  Hal  ini  dapat dilihat pada estimasi penelitian ini  yang koefisien dari variab el pengeluaran pemerintah bidang  pendidikan  dengan  koefisien  sebesar  5,10.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi angka partisipasi murni SMA
Provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  Teori human  capital yang  mengatakan ketika  seseorang  mampu  menaikkan  pemdapatannya  dengan  peningkatan  pendidikan. Ketka menambah satu tahun sekolah artinya disatu pihak, meningkatkan kecakapan kerja dan  pendapatan  individu.  Namun,  orang  lain  menangguhkan  penerimaan,  penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut (Simanjuntak, 1998;70).
Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  weriantoni  et  al(2017) yang menunjukkna bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah  bidang  pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Angka partisipasi  murni  di  Sumatera  Selatan.  Penelitian  lain  yang  juga  mendukung  hasil peneltian  ini  adalah  Rahmadi  (2020)  yang  menyimpulkan  bahwa  belanja  pemerintah bidang  pendidikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  rata  lama  sekolah  di Indonesia.

## Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  Terhadap  Angka  Partisipasi  Murni    SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan perkapita  memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  angka  partisipasi  murni  SMA  Provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Artinya  ketika pendpatan  perkapita  meningkat  maka  angka  partisipasi  murni  Provinsi-provinsi  di Indonesia  akan  meningkat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  estimasi  penelitian  ini    yang koefisien  dari  variabel  pendapatan  perkapita  dengan  koefisien  sebesar  8,00.  Hal  ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita mempengaruhi angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesiateori wagner yakni ketika pendapatan per kapita milai naik maka secara lansung pengeluaran pemerintah juga akan naik terutama disebabkan karena pemerintah harus menangani hubungan yang muncul di masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi,  kebudayaan,  dan  sebagainya.  Salah  satu  Penyebabnya  yakni  meningkatnya fungsi kesejahteraan.
Hasil  penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh pena (2007), Huda (2012),  dan  Purusa  (2013).  PDRB  perkapita  merupakan  faktor  utama  yang  menentukan angka  partisipasi  murni  SMA  di  Indonesia.  Serta  penelitian  yang  di  lakukan  Elfarabi (2018)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  PDRB  Perkapita terhadap angka partispasi kasar.

## Pengaruh  Kemiskinan  Terhadap  Angka  Partisipasi  Murni    SMA  Provinsi- provinsi di Indonesia
Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini  ditemukan  bahwa  kemiskinan  yang  ditujukan  presntase  penduduk  miskin  Provinsi- provinsi  di  Indonesia  memilki  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  angka partisipasi  murni  SMA  Provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Artinya  ketika  kemiskinan meningkat  maka  angka  partisipasi  murni  Provinsi-provinsi  di  Indonesia  akan  menurun, sebaliknya  ketika  kemiskina  menurun  makan  angka  partisipasi  murni  akan  meningkat  . Hal ini dapat dilihat pada estimasi penelitian ini  yang koefisien dari variabel kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.36. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia
Ini sesuai dengan teori kemiskinan berupa distribusi pendapatan Menurut Sukirno (2013) distribusi  penghasian  atau  ketimpangan  pendapatan    adalah  salah  satu  sudut  pandang dalam  persoalan  kemiskinan  yang  harus  diawasi  sebab  pada  awalnya  distribusi penghasilan  berupa  ukuran  kemiskinan  relatif.  Hasil  penelitian  ini  di  perkuat  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmadi  (2020)  bahwa  Kemiskinan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  RLS.  Serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryadarma  (2010)  yang mengemukakan  bahwa  kemiskinan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat penyelesaian sekolah di tingkat SMP.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  data  panel  dengan  menggunkan  model  random  effect refleksi  penelitian  dapat  ditarik  kesimplan  sebagai  berikut:  Pengeluaran  pemerintah bidang  pendidikan  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  angka partisipasi  murni    sekolah  menengah  atas  Provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Pertumbuhan ekonomi  yang  digunakan  PDRB  perkapita    memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  tidak signifikan terhadap angka partisipasi murni  sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.  Kemiskinan  yang  menggunakan  indikator    presentase  penduduk  miskin memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  angka  pa  rtisipasi  murni    sekolah menengah  atas  Provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Pengeluaran  pemerintah  bidang pendidikan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  secara  simultan  berpengaruh signifikan tehadap angka partisipasi   murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmad  Noval  Huda  &  Hadi  Sasana.  2012.  ANALISIS  DAMPAK  DESENTRALISASI FISKAL  TERHADAP  OUTCOMES  PELAYANAN  PUBLIK  BIDANG  PENDIDIKAN. JOURNAL OF ECONOMICS. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2019). Potret  Pendidikan  Statistik  Pendidikan  Indonesia 2019 . Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Neraca Rumahtangga Indonesia 2017-2019 . Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2022). Angka  Partisipasi  Murni Badan  Pusat  Statistik Republik Indonesia.
Giovanni  Ridzky.  2018.  Analisis  Pengaruh  PDRB,  Pengangguran  dan  Pendidikan Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Pulau  Jawa  Tahun  2009-2016.  journal  od Economics Development analysis.
Kiss,  J.  T.  (2012).  The  Rate  of  Return  to  Investment  in  Tertiary  Education  in  Hungary,
1999-2008. International Journal of Business & Social Science , 3 (12), 197 – 203. Marginson  Simon.  (2019).  Limitations  of  human  capital  thepry.  Studies  in  Higher Education (Vol.44,2019, Issue 2)
Mincer,  J.,  &  Polachek,  S.  (1974).  Family  Investments  in  Human  Capital:  Earnings  of Women. Journal of Political Economy , 82 (2), S76 – S108. http://www.jstor.org/stable/1829993 Nurkholis Afid.2016. TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA. JOURNAL OF ECONOMICS.
Putro,  P.  R.  (2016).  PENGARUH  DESENTRALISASI  FISKAL  TERHADAP  TINGKAT  . JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2011). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ke  Tiga  Jilid  1 (11th ed.). Erlangga.