## KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI PROSES SOSIAL DALAM BERMASYARAKAT
Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum 

## Abstract
In  the  system  of  society  are  deliberately  structured  to  achieve  specific  purposes usually associated with the distribution of power and official authority in formal organizations. However, if a society is to be organized and the integrity of public life is maintained, then the power and authority must be shared on a regular basis, so  that  everyone  will  be  clear  where  the  power  and  authority  within  the organization  both  horizontally  and  vertically.  Power  is  an  important  element  in people's  lives  because  of  their  role  to  determine  the  fate  of  millions  of  people. Power  is  always  there  in  the  community,  both  still  simple  and  complex  large societies.  The  existence  of  power  depending  on  the  nature  of  the  relationship between  the  ruling  (leaders)  and  forced.  There  is  a  leader  in  one  particular  area, there  is  also  a  leader  in  many  aspects  of  life.  There  are  leaders  and  there  are followers  who  seek  the  actually  sought  his  followers.  There  are  official  leaders (formal leaders) and there are informal leaders.
Kata Kunci :

## Power, Leadership, and Social Procces

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menurut Soerjono Soekanto (1982), di dalam mas 1 yarakat manapun selalu  dan  pasti  mempunyai  sesuatu untuk  dihargai.  Sesuatu  yang  dihargai di  masyarakat  bisa  berupa kekuasaan, harta  kekayaan,  ilmu  pengetahuan, status  haji,  status  darah  biru  atau keturunan  dari  keluarga  tertentu  yang terhormat  atau  apapun  yang  bernilai ekonomis.    Di  berbagai    masyarakat, sesuatu  yang  dihargai  tidaklah  selalu sama.    Di lingkungan  masyarakat pedesaan,  tanah  sewa  dan  ternak seringkali dianggap jauh lebih berharga
* Penulis  adalah  Dosen di Fakultas Hukum,
Universitas Bangka Belitung.
daripada  gelar  akademis,  misalnya. Sementara itu, dilingkungan masyarakat  kota  yang  modern,  yang terjadi seringkali sebaliknya. Sebagian  pakar  meyakini  bahwa pelapisan dalam masyarakat sesungguhnya  sudah  mulai  ada  sejak masyarakat mengenal kehidupan bersama.    Dalam  masyarakat  yang sederhana, lapisan-lapisan dalam
masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat  pada  awalnya  didasarkan pada  perbedaan  seks,  perbedaan  antara pemimpin  dengan  yang  dipimpin, perbedaan  umur,  bahkan  perbedaan yang  berdasar  pada  kekayaan.    Pada masyarakat  yang  demikian,  perbedaan kedudukan  dan  peran  masih  bersifat
sementara,  mengingat  warganya  masih sedikit  dan  mereka  yang  mempunyai kedudukan  tinggi  pun  tidak  banyak jumlahnya.    Sebaliknya,  semakin kompleks  suatu  masyarakat,  semakin kompleks  pula  lapisan-lapisan  dalam masyarakat.
Pitirim A. Sorkin mengemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan  penduduk  atau  masyarakat kedalam  kelas-kelas secara  bertingkat (hierarkis). 2 Perwujudannya adalah adanya  kelas-kelas  tinggi  dan  kelas yang lebih rendah.  Dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam  pembagian  hak  dan  kewajiban, kewajiban  dan  tanggungjawab  nilai- nilai  sosial  dan  pengaruhnya  diantara anggota-anggota masyarakat.
Bentuk  konkret  lapisan-lapisan dalam  masyarakat  tersebut  bermacam- macam, namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan  kedalam  tiga  kelas, yaitu : 1. Kelas  yang didasarkan pada faktor ekonomis
2. Kelas  yang didasarkan pada faktor
politis
3. Kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.
Terjadinya  stratifikasi  sosial  atau sistem  pelapisan  dalam  masyarakat dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu  sistem  pelapisan  yang  terjadinya dengan  sendirinya    artinya  tanpa
2 Pitirim  A.  Sorokin  dalam  J.  Dwi  Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, Teks Pengantar  dan  Terapan, Kencana,  Jakarta, 2004, hal. 152
disengaja  dan  sistem  pelapisan  yang terjadinya  dengan  sengaja  disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Lapisan-lapisan masyarakat yang terjadi  dengan  sendirinya  atau  tidak disengaja misalnya lapisan yang didasarkan  pada  umur,  jenis  kelamin, kepandaian,  sifat  keaslian  keanggotaan kerabat  kepala  masyarakat,  mungkin dalam  batas-batas  tertentu  berdasarkan harta.
Dalam sistem lapisan masyarakat yang  sengaja  disusun  untuk  mencapai tujuan  tertentu  biasanya  berkaitan dengan  pembagian  kekuasaan  dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan,
perusahaan,  partai  politik,  angkatan bersenjata dan sebagainya.  Kekuasaan dan  wewenang  itu  merupakan suatu unsur  khusus  dalam  sistem  pelapisan masyarakat  yang  mempunyai  sifat khusus  lain  daripada  tanah,  uang  dan benda ekonomis lainnya, ilmu pengetahuan  dan  sebagainya.    Hal  ini disebabkan  uang,  tanah  dan  sejenisnya dapat  dibagi  secara  bebas  dalam masyarakat  tanpa  merusak  keutuhan masyarakat.
Namun  demikian,  apabila  suatu masyarakat  hendak  hidup  teratur  dan keutuhan  masyarakat  tetap  terjaga, maka  kekuasaan  dan  wewenang  harus dibagi-bagi secara  teratur,  sehingga setiap orang akan jelas dimana kekuasaan  dan  wewenangnya  dalam organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kekuasaan merupakan unsur
penting  dalam  kehidupan  masyarakat karena  peranannya  dapat  menentukan nasib  berjuta-juta  orang.  Kekuasaan
senantiasa  ada  dalam  masyarakat,  baik masih  sederhana  maupun  masyarakat besar yang kompleks. Adapun keberadaan  kekuasaan  tergantung  pada sifat  hubungan  antara  yang  berkuasa (pemimpin)  dan  yang  terpaksa.  Ada pemimpin  disatu  bidang  tertentu, ada pula  pemimpin  dalam  banyak  segi kehidupan. Ada pemimpin yang mencari  pengikutnya  dan  ada  yang justru dicari pengikutnya.
Ada pemimpin  resmi (formal  leader) dan ada yang informal leader. 3 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  kekuasaan  dapat diperoleh dalam masyarakat sekarang ini? 2. Bagaimanakah kepemimpinan
yang terjadi pada saat ini?

## 1.3 Metode Penulisan
Metode  yang  dipakai  penulisan ini  adalah pendekatan deskriptif,  yang lebih kepada pemaparan dengan tujuan untuk
memperoleh gambaran (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan tertentu, pada suatu tempat tertentu dan pada  saat  tertentu.  Pendekatan  dalam
tulisan  ini  merupakan  pendekatan konseptual, yang timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu sosial. Sumber data  dan  pengumpulan  data  dilakukan
melalui studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan
3 Selo  Soemardjan, Pola-Pola  kepemimpinan Dalam  Pemerintahan,  ceramah  pada  Coaching Management  Lembaga  Pertahanan  Nasional,  7 Maret  1967,  tidak  diterbitkan,  dalam  Soerjono Soekanto,
Sosiologi Suatu Pengantar, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.288-
289
kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  membaca  dan  mempelajari  teori- teori  atau  tulisan-tulisan  yang  terapat dalam  buku-buku  literature  dan  bahan- bahan bacaan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1
Kekuasaan Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak  lain  menurut  kehendak  yang  ada pada  pemegang  kekuasaan tersebut. Kekuasaan  terdapat  di  semua  bidang kehidupan  dan  dijalankan.  Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah  (agar  yang  diperintah patuh)  dan  juga  memberi keputusan- keputusan  yang  secara langsung  dan tidak langsung mempengaruhi
tindakan-tindakan  pihak  lainnya. Max Weber menyatakan  bahawa  kekuasaan adalah  kesempatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan- golongan tertentu. 4
Kekuasaan dapat bersumber pada bermacam-macam  faktor  ,  sehingga apabila dikaitkan dengan kegunaannya, maka akan diperoleh gambarab sebagai berikut :
4 Max  Weber, Essay  in  Sociology,  Oxford Univercity Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan  oleh  Noorkholis  dan  Tim Penerjemah  Promothea, Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Sumber  :  Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar,  RadjaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2006, hal. 232.
Sarana pelaksanaan  kekuasaan dapat berupa : 1. Saluran militer Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk  pada  kemauan  penguasa. Untuk itu dalam organisasi
militernya sering dibentuk pasukan khusus,  dinas  rahasia  dan  satuan pengamanan  kerusuhan.  Apabila pengaruh  militer  ditujukan  ke Negara  lain,  tujuannya  adalah menciptakan  rasa  aman  (security) agar penguasa dicintai warganya.
2. Saluran ekonomi Pengusaha  berusaha  menguasai segala jaringan ekonomi , sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya, melalui
berbagai  peraturan  perekonomian,
baik masalah modal, buruh, ekspor-impor dan sebagainya. 3. Saluran politik Penguasa sengaja membuat berbagai  peraturan  yang  harus ditaati  masyarakat  agar  berbagai perintahnya berjalan lancar.  Untuk itu  sengaja  diangkat  pejabat  yang loyal.
4. Saluran tradisi Penguasa mempelajari dan memanfaatkan tradisi yang berlaku dalam masyarakat , guna kelancaran pemerintahan. 5. Saluran ideologi. Penguasa mengemukakan serangkaian  ajaran  dan  doktrin sehingga  menjadi  ideiologi  bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran  segala  sikap  dan tindaknnya sebagai penguasa. 6. Saluran lainnya berupa pers, kebudayaan, keagamaan dan sebagainya.
Kekuasaan  dapat  dilihat  pada interaksi  sosial  antar  manusia  maupun antar  kelompok  yang  mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu : 1. Rasa takut Perasaan  takut  pada  seseorang akan menimbulkan kepatuhan terhadap  segala  kemajuan  dan tindakan  orang yang  ditakuti
tersebut.    Rasa  takut  merupakan gejala  universal  yang  terdapat  di segala tempat dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter. Sumber Kekuasaan 1 Sumber 2. Kegunaan a. Militer, Polisi, Kriminal a. Pengendalian, kekerasan
b. Ekonomi b. Mengendalikan tanah, buruh, kekayaan  material, produksi c. Politik c. Pengabilan keputusan d. Hokum d. Mempertahankan, mengubah, melancarkan interaksi e. Tradisi e. System kepercayaan,  nilai- nilai f. Ideology f. Pandangan hidup, integrasi g. Diversiona ry power g. Kepentingan rekreatif
2. Rasa Rasa cinta menghasilkan perbuatan yang pada  umumnya  bersifat posesif, apabila  ada  suatu  reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai  maka  sistem kekuasaan akan  dapat  berjalan  dengan  baik dan teratur.
3. Kepercayaan
Kepercayaan  bisa  timbul  sebagai hasil  hubungan  langsung  antara dua  orang  atau  lebih  yang  bersifat asosiatif.  Soal  kepercayaan  sangat penting demi kelanggengan kekuasaan. 4. Pemujaan Sistem kepercayaan mungkin dapat  disangkal  oleh  orang  lain,
tetapi  sistem  pemujaan  membawa seseorang  dan  kelompok  untuk membenarkan  segala  sesuatu  yang dating dari penguasa tersebut.
Kekuasaan yang telah dilaksanakan,  memerlukan  serangkaian cara atau usaha-usaha
untuk mempertahankannya.  Setiap penguasa (pemimpin)  yang  telah  memegang kekuasaan  didalam  masyarakat,  demi stabilnya  masyarakat,  akan  erusaha untuk  mempertahankannya.  Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain : 1. Dengan jalan menghilangkan segenap  peraturan-peraturan  lama, terutama  peraturan  dalam  bidang politik, yang
merugikan kedudukan  penguasa.  Peraturan- peraturan  tersebut  akan  digantikan oleh peraturan-peraturan baru yang akan  menguntungkan  penguasa. Keadaan  tersebut  biasanya  terjadi
pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seseorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru) 2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan  (belief-systems)  yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya.  Sistem  kepercayaan meliputi  agama, ideologi dan seterusnya. 3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik 4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Cara mengetahui siapa atau siapa saja yang berkuasa dalam suatu system politik  atau  dalam  suatu  masyarakat, dapat dikemukakan tiga analisis sebagai berikut 5 : Pertama,  dengan  analisis  posisi, ialah  suatu  analisis  untuk  mengetahui siapa  yang  berkuasa  atau  mempunyai pengaruh  yang besar dalam pembuatan keputusan  politik  dengan  melihat posisinya dalam lembaga pemerintahan.  Hak  ini,  sebenarnya didasarkan  pada  suatu  asumsi  bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam lembaga pemerintahan cenderung
secara  politis  mempunyai  kekuasaan yang  besar  pula.  Untuk  mengetahui siapa  yang  menduduki  posisi  yang tinggi  itu  tidaklah  sukar,  karena  pada umumnya  telah  diarsipkan  dalam dokumen yang lengkap, akan tetapi,kelemahan analisis ada dua, yaitu
5 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi  :  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan  Sosial  :  Teori,  Aplikasi  dan Pemecahannya, Kencana, Jakarta, 2011,
hal.455-457
memasukkan ke dalam kategori pembuat keputusan tokoh-tokoh boneka tetapi tidak mempunyai kekuasaan  apa-apa  karena  orang  lain yang  memutuskan untuknya,  hanya sekedar  mengesahkan  keputusan  yang telah dibuat orang lain. Lainnya bahwa mungkin  dapat  dimasukkan  orang- orang yang secara informasi mempunyai  pengaruh  pada  kelompok- kelpompok pembuat keputusan. Analisis posisi ini cenderung membesar-besarkan  pengaruh  `semua` dan meremehkan pengaruh tidak langsung.
Kedua,  analisis  reputasi,  yaitu analisis untuk mengidentifikasikan pihak  berkuasa  yang  tidak  didasarkan pada    bagian  organisasi  resmi  akan tetapi  pada  reputasi  kekuasaan  mereka secara informal. Hal ini dapat diketahui dengan  menanyai  informan-informan yang  mengetahui  mekanisme  politik dari  dekat.  Hal  ini  didasarkan  atas anggapan bahwa partisipan dalam suatu sistem  mengetahui  siapa  yang  ikut dalam  pengambilan  keputusan  atau siapa  yang  berpengaruh  kuat  dan  siapa yang  tidak  terpengaruh.    Dengan  cara ini, akan termasuk dalam kategori yang berkuasa aktor-aktor yang tidak
menduduki jabatan resmi tetapi memiliki kekuasaan tidak langsung. Analisis reputasi ini juga mempunyai kelemahan yaitu subjektifitas informan dalam memberikan informasi, artinya
informan  mungkin  hanya  menunjuk pada  okoh-tokoh  yang  disukainya sebagai  orang-orang  yang  berpengaruh dan  menutupi  /tidak  menunjuk  tokoh- tokoh  lain  yang  berpengaruh  tetapi  tak
disukainya.  Selain  itu,  yang  diketahui informan  mungkin  hanya  tokoh-tokoh hanya  dalam  bidang-bidang  tertentu saja,  tidak  untuk  bidang  lain.    Oleh karena  itu,  analisis  pertama  dan  kedua ini seringkali digunakan bersama-sama, yaitu  analisis  posisi  digunakan  sebagai pelengkap  analisis  reputasi,  artinya menghubungi orang-orang yang menduduki posisi penting untuk
menanyai  siapa-siapa  yang  ikut  dalam pembuatan keputusan.
Analisis  yang  ketiga  adalah analisi  keputusan  yakni  analisis  untuk mengetahui  siapa-siapa  yang  berkuasa dengan  cara  mengamati  dan  meneliti siapa-siapa yang ikut mengambil keputusan  melalui  beberapa  kasus pengambilan  keputusan  yang  dianggap cukup representative. Dapat diasumsikan  bahwa  yang  memnpunyai kekuasaan dalam pengambilan
keputusan  itu  bias  terdiri  atas  orang- orang  yang  mempunyai  pengaruh langsung  dan  tidak  langsung  dalam proses  pengambilan  keputusan,  maka kiranya  analisis  keputusan  inilah  yang paling tepat dan efektif dalam memperoleh gambaran tentang
hubungan  kekuasaan  dalam  suatu masyarakat, karena dengan analisis ini, maka  akan  dapat  diikuti  proses pengambilan  keputusan  sejak  awal sampai  akhir,  sehingga  tokoh-tokoh yang  terlibat  didalamnya  akan  dengan mudah diketahui.
Sosiologi tidak memandang kekuasaan  sebagai  sesuatu  yang  baik atau  yang  buruk,  namun  sosiologi mengakui  kekuasaan  sebagai  unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat.  Kekuasaan  ada  dalam
setiap  bentuk  masyarakat,  baik  yang bersahaja  maupun  masyarakat  yang kompleks. 6 Adanya kekuasaan tergantung  dari  hubungan  antara  yang berkuasa  dengan  yang  dikuasai,  atau dengan  kata  lain,  antara  pihak  yang memiliki
kemampuan untuk melancarkan  pengaruh  dan  pihak  lain yang  menerima  pengaruh  itu,  dengan rela  atau  karena  terpaksa,  sehingga apabila  kekuasaan  itu  diterjemahkan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan  pemimpin,  dan  mereka yang  menerima  pengaruh-pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

## 2.2 Kepemimpinan
Kepemimpinan (leadership) adalah  kemampuan  seseorang  (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi  orang  lain  (yaitu  yang dipimpin  atau  pengikut-pengikutnya), sehingga  oang  lain  tersebut  bertingkah laku  sebagaimana  dikehendaki  oleh pemimpin tersebut.
Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan  sebagai  kedudukan  dan kepemimpinan  sebagai  suatu  proses sosial. 7 Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu
kompleks  dari  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  yang  dapat  dimiliki  oleh seseorang  atau  badan.  Sebagai  suatu proses,  kepemimpinan meliputi  segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang  atau  sesuatu  badannyang
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,  RadjaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2006, hal.230 7 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi  Sosial,  cet.I,  Dian  Rakyat,  1967,
hal.181
menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kepemimpinan seseorang (pemimpin) harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basis. Pertama-tama kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat  yang  agraris dimana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kekuatan kepemimpinan ditentukanoleh suatu lapangan kehidupan  masyarakat  yang  suatu saat mendapat perhatian khusus dari
masyarakat yang disebut cultural focus. Cultural focus dapat berpindah-pindah, misalnya  pada  suatu  waktu  dilapangan politik,  lain  waktu  pada  lapangan ekonomi,  kemudian  lapangan  hukum dan  seterusnya.    Apabila  dalam  suatu saat cultural  focus beralih,  maka  si pemimpin pun harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya  pada cultural  focus yang baru. Setiap kepemimpinan, yang efektif  harus  memperhitungkan  social basis apabila tidak menghendaki timbulnya  ketegangan-ketegangan  atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintahan boneka belaka. Kepemimpinan  di  dalam  masyarakat- masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogeni, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat  tersebut  yang  masih  tegas- tegas memperlihatkan cirri-ciri
paguyuban.  Hubungan  pribadi  antara pemimpin  dengan yang  dipimpin sangat  dihargai.  Hal  ini  disebabkan,
pemimpin-peminpin  pada  masyarakat tersebut  adalah  pemimpin-pemimpin tidak  resmi informal  leader yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya  yang  menonjol.
Dengan  sendirinya  ,  masyarakat  lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin  tersebut,  beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Tugas pokok seorang pemimpin : 1. Memberikan suatu kerangka pokok yang  jelas  yang  dapat  dijadikan pegangan bagi pengikut- pengikutnya. 2. Mengawasi,  mengendalikan  serta
menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada duniadiluar kelompok yang dipimpin. Seorang pemimpin ialah sesorang yang mempengaruhi orang lain. Ada  2 ciri pemimpin yang dapat diklasifikasikan yaitu : 1. Pemimpin instrumental (instrumental leader) (atau pemimpin  yang  berorientasi  pada tugas, task oriented leader),
berupaya  agar  kelompok  tetap bergerak ke arah tujuannya. Pemimpin  ini mencoba  mencegah anggota  agar  tidak  teralihkan, mengingatkan  mereka  akan  apa yang mereka coba capai.
2. Pemimpin  ekspresif  (expressive leader) atau pemimpin sosioemosional, socioemocional leader),  biasanya  tidak  diakui sebagai pemimpin tetapi  nyatanya ia seorang  pemimpin.    Orang  ini
cenderung bergurau, untuk menawarkan simpati atau melakukan hal lain yang
mengangkat semangat kelompok.
Kedua  tipe  ini  penting  ;  yang pertama  menjamin  kelompok  tetap pada  jalurnya,  sedangkan  yang  kedua meningkatkan kerukunan
dan membatasi konflik.
Gaya  kepemimpinan  (leadership style) yang dapat dianut : 8
1. Pemimpin  otoriter  (authoritharian
leader),  yaitu  seseorang  yang  dapat memberikan perintah.
Ciri-ciri pokoknya : a. Pemimpin menentukan  segala kegiatan kelompok secara sepihak b. Pengikut sama sekali tidak diajak
untuk  ikut  serta  merumuskan tujuan  kelompok  dan  cara-cara untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut. 2. Pemimpin  demokratis  ( democratic leader) yaitu seseorang yang berupaya mencapai consensus
Ciri-ciri umunya adalah :
a. Secara musyarwarah dan mufakat pemim pin  mengajak  warga  atau anggota  kelompok  untuk  ikut serta  merumuskan  tujuan-tujuan yang  harus  dicapai  kelompok,
8 James M. Henslin, Essensial of Sociology To Down  Earth  Approach (book  alone),  Pearson Education  Inc,  2006,  yang  dialih  bahasakan oleh  Kamanto  Sunarto, Sosiologi  dengan Pendekatan  Membumi, Erlangga,  Jakarta, 2011, hal.138
serta cara-cara  untuk  mencapai tujuan-tujuan tersebut. b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk.
c. Ada  kritik positif,  baik  dari pemimpin  maupun  pengikut- pengikut.
d. Pemimpin  secara  aktif  ikut berpartisipasi
didalam kegiatan-kegiatan kelompok.
3. Pemimpin laissez-faire (laissez-
faire leader), yaitu seseorang yang
sangat permisif.
Ciri-ciri pokoknya adalah :
a. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif b. Penentuan  tujuan  yang  akan dicapai oleh kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok d. Pemimpin  berada  ditengah- tengah kelompok, namun hanya berperan sebagai penonton.
Gaya  otoriter  nampak  lebih efektif  dalam  ituasi  darurat  ;  gaya demokratis  bekerja  paling  baik  untuk semua  situasi  dan  gaya laissez-faire biasanya  tidak  efektif  karena  bersifat pasif. Menurut Astra Brata, 9 kepemimpinan  yang  akan  berhasil harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut :
9 Bacalah  Sutjipto  Wirjosuparto,  Astra  Brata,
Delapan Ajaran Rama kepada Bharata, Badan Kontak Pencipta Kebudayaan Indonesia, 1964
a. Indra-brata,
yang member
kesenangan dalam jasmani
b. Yama-brata,  yang  menunjuk  pada
keahlian dan kepastian hokum
c. Surya-brata,  yang  menggerakkan bawahan  dan  mengajak  mereka untuk bekerja persuasion d. Caci-brata, yang member kesenangan rohaniah e. Bayu-brata, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan  untuk  turut  merasakan kesukaran-kesukaran
pengikut-
pengikutnya. f. Dhana-brata,  menunjukkan  pada suatu sikap yang patut dihormati g. Paca-brata, yang menunjukkan kelebihan didalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan h. Agni-brata,  yaitu  sifat  memberikan
semangat pada anak buah.
Kepemimpinan  yang  tersimpul dalam Asta  Brata yang  pada  pokoknya menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian  delapan  Dewa.    Ajaran – ajaran  tradisional  seperti  misalnya  di Jawa, menggambarkan tugas pemimpin melalu  pepatah  yang  diterjemahkan  ke dalam bahasa Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut : Di muka memberi tauladan Ditengah-tengah membangun semangat Dari belakang memberikan pengaruh Seorang pemimpin dapat menempati  ketiga  kedudukan  tersebut, yaitu sebagai pemimpin di muka (front leader),  pemimpin  di tengah-tengah
(social  leader)  dan  sebagai  pemimpin dari belakang (rear-leader).
Kepemimpinan  bias  dibedakan menjadi dua : 1. Sebagai  kedudukan, kepemimpinan merupakan  suatu  kompleks  dari hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban yang  dapat  dimiliki  oleh  seseorang atau suatu badan 2. Sebagai proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan  yang  dilakukan  seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

## III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan 1. Hukum ada ketika terdapat kemungkinan ketertiban hendak ditegakkan oleh seperangkat petugas khusus  yang  akan  menggunakan pemaksaan  fisik  atau  psikis  dengan tujuan  ditaatinya  ketertiban  atau menjatuhkan  sanksi  bagi  pelanggar ketertiban.  Setiap  tatanan  hukum berpengaruh langsung pada
distribusi  kekuasaan,  ekonomi  dan yang  lainnya  dalam  masyarakat dimana  tatanan  itu  berlaku.    Hal  ini berlaku untuk semua tatanan hukum dan  tidak  hanya  tatanan  hukum Negara.    Secara  umum,  kekuasaan yang  dipahami  sebagai  kesempatan bagi  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  mewujudkan  kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal  bahkan  jika  tindakan  itu ditujukan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu. 2. Kepemimpinan  (leadership)  adalah kemampuan seseorang (yaitu
pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi  orang lain  (yaitu yang dipimpin atau pengikut- pengikutnya),  sehingga  orang  lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki   tersebut. Dengan  demikian,  keputusan  para pemimpin sekaligus merupakan rasa keadilan masyarakat (pengikut) yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan  (leadership style) yang  dapat  dianut  yaitu    Pemimpin otoriter (authoritharian leader), yaitu seseorang yang dapat memberikan  perintah,  pemimpin demokratis  ( democratic  leader)
yaitu  seseorang  yang  berupaya mencapai  consensus,  dan  pemimpin laissez-faire  (laissez-faire  leader), yaitu seseorang yang sangat
permisif.

## 3.2 SARAN
1. Pemimpin  yang baik, haruslah tahu, saluran    kekuasaan  yang  akan dipakainya  dalam  mempertahankan kekuasaannya,  tentu  saja  harus berbasis  pada  keahlian  pokok, seperti  ekonomi, politik,  militer, sosial, harta kekayaan dan sebagainya.
2. Dalam  melaksanakan  kekuasannya, maka  akan  sangat  tergantung  pada struktur masyarakat (pengikut)  yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip,
Pengantar Sosiologi : Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan  Sosial  :  Teori,
Aplikasi dan Pemecahannya,
Kencana, Jakarta, 2011. James  M.  Henslin, Essensial  of Sociology To Down Earth Approach (book  alone),  Pearson Education  Inc,  2006,  yang  dialih bahasakan oleh Kamanto Sunarto, Sosiologi dengan Pendekatan  Membumi, Erlangga,
Jakarta, 2011.
Jane  C.  Ollenburger  dan  Helen A.More, A  Sociology  of  Woman, yang  diterjemahkan  oleh  Budi Sucahyono  dan  Yan  Sumaryana, Sosiologi Wanita,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2002.
J. Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto,
Sosiologi, Teks  Pengantar  dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2004.

## Kamanto  Sunarto,  Pengantar  Sosiologi
(ed.Revisi),  Lembaga  Penerbit FE-UI, Jakarta, 2004.
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi  Sosial, cet.I,  Dian Rakyat, 1967.
Max  Weber, Essay  in  Sociology, Oxford  Univercity  Press,  1946, yang diterjemahkan oleh Noorkholis  dan  Tim  Penerjemah Promothea, Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Paul  H.  Hurton  dan  Chester  L.  Hunt, Sociology (six  editon),  Western Michigan  Univercity,  Mcgraw- Hill,  USA,  1984,  yang  dialih bahasakan  oleh  Aminuddin  Ram dan Tita Sobaru, Sosiologi,
Erlangga Jakarta, 2006.
Syahrial  Syarbaini  dan  Rusdiyanta,
Dasar-Dasar  Sosiologi,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. Selo Soemardjan, Pola-Pola kepemimpinan Dalam Pemerintahan, ceramah pada Coaching  Management  Lembaga Pertahanan  Nasional,  7  Maret 1967, tidak diterbitkan. Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.