Vol. 3 (2), December 2020, pp. 81-89 ISSN 2599-2007 (Print), Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: Rachmawatiichsan@gmail.com; wulanmu01@gmail.com

## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

## Muhammad Rajab
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received  July      10 th ,  2020 Accepted  Agust   11 th , 2020 Published Dese   22 th ,  2020

## Keyword:
Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis akrual.
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  dalam penyajian laporan keuangan pemerintah  daerah kota kendari. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Observasi,  Wawancara mendalam  dan  Dokumentasi  dengan  pimpinan  dan  pegawai  dari bagian  keuangan  selaku  SKPKD.  Hasil  pengumpulan  data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  dapat  lebih  membantu dalam penyajian  laporan keuangan  pemerintah  daerah kota  kendari, dengan adanya SAP berbasis akrual ini lebih menggambarkan kondisi keuangan  pemda  kota  kendari  yang  lebih  lengkap,  lebih  jelas  dan dapat  terukur.  Serta  dapat  lebih  dilakukan  analisis  untuk  bahan pengambilan  keputusan  pimpinan,  dan  laporan  keuangan  lebih menggambarkan  kondisi  posisi  atau  kekayaan  pemerintah  kota kendari secara lebih lengkap.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Rajab,  M.  Analisis  Analisis  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari.
Sigma: Journal of Economic and Business, 3(2).
82 Rajab . / Analisis Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis.....

## 1. PENDAHULUAN
Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan  penyajian  laporan  keuangan  adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah diharapkan selalu berpedoman pada standar yang  telah  ditentukan.  Mengacu  dengan  amanat UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan negara, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah  (SAP).  Dalam  SAP  mengatur  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  harus  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah  pusat/daerah.  PP  Nomor  71  Tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  dan  merupakan  syarat  muthlak  yang harus  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  agar laporan  keuangan  pemerintah  di  indonesia  dapat ditingkatkan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  pasal  1  ayat  (3)  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  didukung  dengan Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  pasal  1  ayat
(3) tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan yang  selanjutnya  disingkat  SAP  adalah  prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Menurut  Fakhrurazi  (2010)  manfaat  yang  dapat diperoleh  dengan  adanya  SAP    adalah  laporan keuangan  yang  dihasilkan  dapat  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka,  jujur,  dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup  manajemen  dapat  memudahkan  fungsi perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
Dengan  diterbitkannya  PP  No.  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  yang  akan  digunakan  untuk  menghasilkan suatu  laporan  keuangan  yang  andal  dan  dapat dijadikan  pijakan  dalam  pengambilan  keputusan dan diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan,  yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  dan  satuan  organisasi  di  lingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya  akuntabilitas  dan  transparansi  dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Peraturan  ini  menjadi  pedoman  yang  harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun  Provinsi  dalam  menyajikan  laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  kota  kendari
sebagai  pengguna  anggaran  juga  wajib  membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual pada pemerintah daerah.
Standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP) berbasis  akrual  dapat  membantu  dalam  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD), karena  dapat  memberikan  informasi    keuangan yang  terbuka,jujur,  dan  menyeluruh  kepada stakeholders. Sebagaimana penelitian yang dilakukan  oleh  Andi  Faradillah  (2013)  dengan judul  “Analisis kesiapan  pemerintah  daerah  dalam menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  (PP No.71  Tahun  2010)”  menunjukan  bahwa  dengan adanya  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan (SAP)  berbasis  akrual  dapat  membantu  dalam penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD).
Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  setiap  tahunnya  mendapat  penilaian berupa  opini  dari  badan  pemeriksaan  keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan  bahwa  laporan  keuangan  suatu  entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat  empat  opini  yang  diberikan  pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar  dengan  pengecualian  (WDP),  opini  tidak wajar  (TW),  dan  pernyataan  menolak  memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).
Dengan adanya Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan di Indonesia, mewajibkan semua pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan  dan  pembuatan  laporan  keuangan pemerintah.
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset
Daerah  (BPKAD)  Kota  Kendari  salah  satu kota/kabupaten  yang  ada  di  Sulawesi  Tenggara yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  Sejak  tahun  2015  sampai sekarang  BPKAD  Kota  Kendari  telah  menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis akrual dalam menyusun, membuat dan menyajikan laporan  keuangannya.  Selama  lima  (5)  tahun berturut-turut Sejak diterapkannya Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis  akrual, kota  kendari  mampu  mendapat  opini  baik  yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 81-89

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun  2010  Pasal  1  Ayat  (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan Pemerintah”. Dalam www.wikiapbn.com  disebutkan  bahwa  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah  prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  akuntansi  pemerintahan,  serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan  keuangan  pemerintah  tersebut  terdiri  atas laporan  keuangan  pemerintah  pusat  (LKPP)  dan laporan keungan pemerintah daerah (LKPD).
Menurut  Sinaga  (2005)  Standar  Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan  persepsi  antara  penyusun,  pengguna, dan  auditor.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  wajib  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP). Pengguna  laporan  keuangan  termaksud  legislatif akan menggunakan SAP untuk  memahami informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.
Menurut  Henryanto  Wijaya  (2008:313) “Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan standar  akuntansi  pertama  di  Indonesia  yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.  Sehingga  dengan  adanya  standar  ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  antara pemerintah  dengan  stakeholders  sehingga  tercapai pengelolaan  keuangan  negara  yang  transparan  dan akuntabel”.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan  pedoman  wajib  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dapat  menjadi  pedoman  untuk  menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  memiliki beberapa  basis penerapan yaitu :

## 1. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) berbasis kas
Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan  pemerintah  adalah  basis  kas  untuk
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA). Basis  kas  untuk  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  berarti  bahwa  pendapatan  di  akui  pada saat  kas  diterima  di  rekening  kas  umum Negara/Daerah  atau  oleh  entitas  pelaporan  dan belanja  diakui  pada  saat  kas  dikeluarkan  dari Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010).

## 2. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) berbasis kas menuju akrual
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (KSAP)  menyusun  SAP  berbasis  akrual yang  mecakup  PSAP  berbasis  kas  untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), sebagaimana dicantumkan  pada  PSAP  2,  dan  PSAP berbasis  akrual  untuk  pelaporan  financial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan,  pendapatan,  dan  beban  dengan basis  akrual.  Penerapan  SAP  berbasis akrual  dilaksanakan  secara  bertahap  dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual. SAP berbasis kas menuju akrual yaitu SAP yang  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  berbasis  kas,  serta  mengakui aset,  utang,  dan  ekuitas  dana  berbasis akrual.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penerapan  SAP  berbasis  akrual  secara bertahap  pada  pemerintah  pusat  diatur dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP  Berbasis  Akrual  secara  bertahap  pada pemerintah  daerah  diatur  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perbedaan mendasar  SAP  berbasis  kas  menuju  akrual dengan  SAP  berbasis  akrual  terletak  pada PSAP  12  mengenai  laporan  operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya  sumber  daya  ekonomi  yang  di dapatkan,  dan  besarnya  beban  yang ditanggung  untuk  menjalankan  kegiatan pemerintahan.  Surplus/defisit  operasional merupakan  penambah  atau  pengurang ekuitas,  atau  kekayaan  bersih  entitas pemerintahan  bersangkutan  (PP  No.71 Tahun 2010).
3. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) berbasis akrual .
SAP Berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui
84 Rajab . / Analisis Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis.....
pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas dana dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan dalam  APBN/APBD.  Basis  Akrual  untuk neraca  berarti  bahwa  aset,  kewajiban  dan ekuitas  dana  diakui  dan  dicatat  pada  saat terjadinya  transaksi,  atau  pada  saat  kejadian atau  kondisi  lingkungan  berpengaruh  pada keuangan  pemerintah,  tanpa  memperhatikan saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar (PP  No.71  Tahun  2010).  SAP  berbasis  akrual diterapkan  dalam  lingkungan  pemerintah  yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang–undangan satuan organisasi dimaksud  wajib  menyajikan  laporan  keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual
Indonesia,  implementasi  menyeluruh  atas basis akuntansi ini  mulai dilaksanakan pada tahun anggaran  2015.  Untuk  mengakomodir  penerapan tesebut,  pada  tahun  2010  Pemerintah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) Berbasis  Akrual  sebagai  pengganti  dari  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)
Berbasis Akrual
diterapkan
dilingkup
pemerintahan,  baik  dipemerintah  pusat  dan kementrian-kementriannya  maupun  di  pemerintah daerah  dan  dinas-dinasnya.  Penerapan  SAP Berbasis  Akrual  diyakini  akan  berdampak  pada peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di pemerintah  pusat  dan  daerah.  Ini  berarti  informasi keuangan  pemerintahan  akan  dapat  menjadi  dasar pengambilan  keputusan  di  pemerintahan  dan  juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010,    terdiri dari:
1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP  10  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan
Kebijakan  Akuntansi,  Perubahan  Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

## 12. PSAP 12 Laporan Operasional

## Laporan Keuangan
Laporan  Keuangan  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  merupakan “laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan oleh suatu entitas pelapor”. Menurut Erlina (2008: 18)  Laporan  Keuangan  adalah  produk  akhir  dari proses  akuntansi  yang  telah  dilakukan.  Laporan Keuangan  yang  disusun  harus  memenuhi  prinsip- prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005.  Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan  dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah  yang  dijadikan  sebagai  informasi dalam  rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  daerah  dari  pengambilan  keputusan ekonomi  oleh  pihak-pihak  eksternal  entitas pemerintah  daerah  yang memerlukannya.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah tersebut  harus  sesuai dengan Standar Auntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam  PP  Nomor  71  Tahun  2010  disebutkan terdapat  beberapa  kelompok  utama  pengguna pelaporan  keuangan  pemerintah,  namun  tidak terbatas pada :
1. Masyarakat.
2. Para  wakil  rakyat,  lembaga  pemeriksa  dan lembaga pengawas.
3. Pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah. Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah menyajikan  informasi mengenai  posisi  keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil  operasi, dan  perubahan  ekuitas  suatu  entitas pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Komponen-komponen  yang  terdapat  dalam satu  set  laporan  keuangan  pemerintah  terdiri  dari laporan  pelaksanaan  anggaran  dan  laporan finansial  sehingga  seluruh  komponen  menjadi sebagai  berikut (Pernyataan  No.1  PP  No.71/2010 paragraph 14) :
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 81-89
1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Perubahan Ekuitas.
6. Laporan Arus Kas.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Penyajian  Laporan  Keuangan  pemerintah daerah
Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang  sangat  penting,  menurut  (Diamond,  2002) pengungkapan  atas  informasi  ini merupakan  suatu elemen  dasar  dari  transparansi  fiskal  dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.1,  alinea  49, (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya  pos-pos  berikut:  kas  dan setara  kas,  investasi  jangka  pendek,  piutang  pajak dan  bukan  pajak,  persediaan,  investasi  jangka panjang,  aset  tetap,  kewajiban  jangka  pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  setiap  entitas  pelaporan mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  upaya- upaya  yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu  periode pelaporan untuk kepentingan:
1. Akuntabilitas.
2. Manajemen.
3. Transparansi.
4. Keseimbangan Antar Generasi.
5. Evaluasi Kinerja.

## 3. METODEPENELITIAN Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari  pada kantor  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.
Analisis Data 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat  semua  data  secara  objektif  dan  apa adanya  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dan  studi dokumentasi dilapangan.
2. Reduksi Data
Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan, Pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,  transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  lapangan  (Miles  dan
Huberman, 1992). Reduksi data yaitu memilih hal- hal pokok, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian Data
Setelah  data  di  reduksi,  maka  langkah analisis  selanjutnya  adalah  penyajian  data.
Penyajian  data  merupakan  sebagai  sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan  (Miles  dan  Huberman, 1992). Penyajian data digunakan agar mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga dapat lebih mudah dipahami mengenai implementasi standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  dalam penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah kota kendari.
4. Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang di  kemukakan  masih  bersifat  sementara  dan  akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan data  berikutnya  (Sugiyono,  2016).  Kesimpulan awal  yang  di  kemukakan  oleh  peneliti  akan didukung oleh data-data yang diperoleh dilapangan,  jawaban  dari  hasil  penelitian  akan memberikan  penjelasan  dan  kesimpulan  atas permasalahan  penelitian  yang  di  teliti  dalam penelitian ini.

## Definisi Operasional Variabel
1. Standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang dijadikan  sebagai  pedoman  dari  penerapan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan pemerintah berbasis akrual.
2. Penyajian  laporan  keuangan  merupakan  hasil akhir  atau  pertanggungjawaban  dari  suatu laporan  pada  perusahaan  atau  instansi  agar dapat  menggambarkan  karakteristik  kualitatif laporan keuangan.

## HASIL DANPEMBAHASAN
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian Laporan  Keuangan  di  Pemerintah  Kota Kendari
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang
86 Rajab . / Analisis Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis.....
mengakui  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  pada saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi,  tanpa memperhatikan  saat  kas  atau  setara  kas  diterima atau dibayar.
Halim dan Kusufi (2012: 53)
menyimpulkan  bahwa  basis  akrual  mampu memenuhi  tujuan  pelaporan  yang  tidak  dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah  tujuan  manajerial  dan  pengawasan. Beberapa  masalah  aplikasi  basis  akrual  yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 120) :
1. penentuan  pos  dan  besaran  transaksi  yang dicatat  dalam  jurnal  dilakukan  oleh  individu yang mencatat.
2. Relevansi  akuntansi  akrual  menjadi  terbatas ketika  dikaitkan  dengan  nilai  historis  dan inflasi.
3. Dalam  pembandingan  dengan  basis  kas, penyesuaian  akrual  membutuhkan  prosedur administrasi  yang  lebih rumit,  sehingga  biaya admnistrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang  manipulasi  keuangan  yang  sulit dikendalikan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) Berbasis Akrual
diterapkan
dilingkup
pemerintahan,  baik  dipemerintah  pusat  dan kementrian-kementriannya maupun di pemerintah daerah  dan  dinas-dinasnya.  Penerapan  SAP Berbasis  Akrual  diyakini  akan  berdampak  pada peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.
Laporan  keuangan  adalah  suatu  hasil  dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan  dari  transaksi  ekonomi  (keuangan) dari  entitas  pemerintah  yang  dijadikan  sebagai informasi  dalam  rangka  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  dari  pengambilan keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  eksternal entitas  pemerintah  daerah  yang  memerlukannya. Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut harus sesuai dengan Standar Auntansi
Pemerintahan (SAP).
Dari  hasil  diatas  yang  dilakukan  peneliti pada  pegawai  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Kendari  mengenai penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP) berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan  di  pemerintah  kota  kendari,  Peneliti mendapat  pembahasan  yakni  dengan  adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu  Permendagri  No.  64  Tahun  2013  tentang penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  berbasis  akrual  dalam  penyajian  laporan keuangan.  Pemerintah  kota  kendari  menyadari
bahwa  dari  segi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) masih  kurang  untuk  tenaga  PNS  yang  berlatar belakang  pendidikan  akuntansi, atas  dasar hal ini karena penerimaan PNS juga tidak memungkinkan  untuk  dilakukan  lebih  awal  dari pada  proses  penerapan  Permendagri  No.  64  dan PP 71 ini. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh  pemerintah  kota  kendari  yaitu  menerima rekrutmen  pegawai  Non  ASN/pegawai  kontrak untuk tenaga akuntansi di semua dinas dan kantor badan  lingkup  pemerintah  kota  kendari,  jadi pemerintah kota kendari merekrut tenaga akuntansi  honorer  yang  di  tempatkan  di  OPD kantor  badan  dan  dinas,  tetapi  untuk  kecamatan dan  kelurahan  tidak.  jadi  mereka  nanti  akan membantu  peran  PPK  dalam  menyusun  laporan keuangan  supaya  bisa  lebih  mudah  memahami dari  penerapan  Permendagri  No.  64  dan  PP  71, yang  kedua  yaitu  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  kota  selalu  mengadakan  pelatihan- pelatihan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan  PP  71  ini  bagaimana  tata  cara penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual, pelatihan  itu  baik  diadakan  dalam  skala  nasional yang  diadakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  kota  sendiri  yang mendatangkan nara sumber  untuk  melatih  ataupun  mentraining  PPK yang  ada  di  masing-masing  OPD  dalam menyusun laporan keuangan. Untuk antisipasinya langkah-langkah  yang dilakukan  merekrut  tenaga pegawai  Non  PNS,  yang  kedua  itu  mengadakan pelatihan  secara  rutin  baik  dari  pemerintah  pusat maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Pada  saat  sebelum  diterapkannya  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71  berbasis akrual  dalam  menyajikan  laporan  keuangan, pemerintah  kota  kendari  menerapkan  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 24 berbasis kas dalam  menyajikan  laporan  keuangannya  yang terdiri dari 4 komponen laporan keuangan yaitu, 1. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  2.  Neraca,  3. Laporan  arus  kas,  dan  4.  Catatan  Atas  Laporan Keuangan (CALK). Pada saat setelah
diterapkannya  Permendagri  No.  64  tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis  akrual  dan  berlakunya  PP  71  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  oleh pemerintah  pusat  mengenai  penyajian  laporan keuangan,  jadi  pemerintah  kota  kendari  beralih dari  sebelumnya  PP  24  tentang  Cash  Basic  dan sekarang  sudah  PP  71  tentang  Accrual  basic  yang terdiri dari 7 komponen laporan keuangan, yaitu, 1. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  2.  laporan perubahan  SAL,  3.  Neraca  4.  Laporan  Perubahan Ekuitas  (LPE),  5.  Laporan  Operasional  (LO),  6. Laporan  arus  kas,  dan  7.  Catatan  Atas  Laporan Keuangan (CALK). Dengan begitu dalam penyajian  laporan  keuangan  semakin  kompleks,
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 81-89
karna sebelumnya piutang tidak disusutkan karena belum  adanya  kewajiban  untuk  menyusutkan, setelah  adanya  PP  71  maka  sudah  menghitung penyusutan  piutang,  penyusutan  aset  tetap.  Yang kedua  adanya  pelaporan  operasional,  untuk menghitung laporan operasional
berapa pendapatan  operasional  tahun  berjalan  dan  berapa beban operasional tahun berjalan.
Hal  yang  dirasakan  BPKAD  khususnya bagian akuntansi yang mempunyai tugas menyajikan laporan keuangan, adanya beban kerja yang  bertambah  karena  sistem  pelaporannya bertambah,  BPKAD  juga  harus  lebih  menghitung lagi  terhadap  akun  piutang  untuk  perhitungan penyusutan piutangnya, yang kedua yaitu mengakui  perhitungan  tata  cara  perhitungan penyusutan  aset  tetap.  Selain  itu  dengan  adanya Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71 berbasis  akrual  pemerintah  kota  kendari  dalam penyajian  laporan  keuangan  yaitu  pengungkapan pada  belanja,  utang  dan  pendapatan  dapat  lebih terperinci  dan  lebih  kompleks  sehingga  dalam penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah kota  kendari  (CALK)  lebih  dapat  dipercaya  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Untuk  perlakuan pendapatan jika di PP 24 cash basic pendapatan di catat  hanya  sebesar  nilai  yang  terealisasi  atau berbasis kas, berapa uang yang terealisasi itu yang dicatat  sebagai  pendapatan,  tapi  penyajiannya hanya  tercatat  di  pendapatan  LRA.  Sekarang setelah  PP  71  Accrual  Basic  pendapatan  itu  tidak hanya  di  akui  berdasarkan  kas  itu  di  terima  atau tidak  di  Kasda  tapi  ketika  ada  surat  ketetapan pajak,  surat  ketetapan  retribusi  atau  adanya dokumen  yang  bisa  memastikan  bahwa  uang tersebut  menjadi  hak  pemerintah  atau  akan  di terima  maka  pendapatan  itu  kita  harus  catat sebagai  pendapatan  dan  itu  penyajiannya  bukan didalam LRA tapi di catat didalam pendapatan LO dalam Laporan operasional.
Perlakukan belanja dan beban, jika di PP 24 cash  basic  perlakuannya  hanya  di  catat  murni seluruh uang yang kita keluarkan pada saat proses pembelian  atau  belanja  dilakukan  oleh  masing- masing  SKPD  tetapi  ketika  setelah  PP  71  Accrual Cash dalam Laporan Operasional belanja itu belum mencerminkan beban, jadi kami harus menghitung berapa  pengeluaran  yang  menjadi  beban  untuk pemanfaatan  yang  digunakan  dalam  aktifitas operasional  SKPD.  jadi  belanja  itu  tidak  utuhnya kita akui sebagai beban tapi kita harus menghitung kembali  berapa  masa  manfaatnya  yang  sudah digunakan oleh SKPD dalam kegiatan operasional sampai dengan tahap pelaporan, tidak semuanya di catat  sebagai  belanja,  jadi  hanya  dilakukan pencatatan berapa yang sudah membebani aktifitas operasional  dalam  waktu  satu  tahun  untuk  pada tanggal pelaporan Laporan Operasional.
Peran  PP  71  ini  merupakan  norma  yang harus  dibuatkan  dalam  aturan  regulasi  yang  mana nanti  dalam  regulasi  itu  merupakan  dasar  bagi pemerintah kota kendari dalam penyajian, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan- pelaporan  keuangan,  dan  pada  PP  71  pemerintah kota  kendari  akan  memilih  aturan-aturan  maupun norma-norma dalam menyusun kebijakan akuntansi  bagaimana  metode  penyusutannya, bagaimana metode penghapusannya, dan bagaimana  metode  pencatatan  persediaannya, disitu nanti akan dipilih norma-norma atau kaidah- kaidah  akuntansi  ketika  menyusun  laporan keuangan berbasis akrual. Jadi peran PP 71 sangat penting  sebagai  dasar  atau  pedoman  bagi pemerintah  kota  kendari  untuk  menyusun  laporan keuangan berbasis akrual.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Perlakuan  pendapatan,  belanja  dan  beban dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan, yaitu :
Pada PP No 71 Tahun 2010 Accrual Basic, pendapatan tidak hanya di akui berdasarkan kas di terima  atau  tidak  di  Kasda  tetapi  ketika  ada  surat ketetapan  pajak,  surat  ketetapan  retribusi  atau adanya  dokumen  yang  bisa  memastikan  bahwa uang  tersebut  menjadi  hak  pemerintah  atau  akan diterima maka pendapatan itu harus dicatat sebagai pendapatan dan penyajiannya bukan didalam LRA tetapi  dicatat  didalam  pendapatan  dalam  Laporan operasional  (LO).  Belanja  dan  beban,  untuk laporan  operasional  belanja  belum  mencerminkan beban,  sehingga  masih  harus  menghitung  berapa pengeluaran yang menjadi beban untuk pemanfaatan  yang  digunakan  dalam  aktifitas operasional SKPD. Sehingga belanja tidak utuhnya di  akui  sebagai  beban  tetapi  masih  harus  dihitung kembali  berapa  masa  manfaatnya  yang  telah digunakan oleh SKPD didalam kegiatan operasional sampai dengan tahap pelaporan. Tidak semuanya tercatat sebagai belanja, hanya dilakukan pencatatan berapa yang sudah membebani aktifitas operasional dalam waktu satu tahun  untuk  pada  tanggal  pelaporan  Laporan Operasional.
Adanya  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  PP  71  berbasis  akrual manfaat  yang  dirasakan  pemerintah  kota kendari, yakni :
1. Lebih  menggambarkan  kondisi  keuangan
88 Rajab . / Analisis Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis.....
pemerintah  kota  kendari  yang  lebih lengkap, lebih jelas dan dapat terukur.
2. Dapat  lebih  dilakukan  analisis  untuk bahan  pengambilan  keputusan  pimpinan, dan  yang  terakhir  laporan  keuangan  lebih menggambarkan kondisi posisi atau kekayaan  pemerintah  kota  kendari  secara lebih lengkap.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian  yang  telah dijelaskan diatas,  saran  yang diajukan  peneliti  dalam rangka  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah kota kendari, yaitu :
1. Pemerintah  kota  kendari  didalam  menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71 berbasis  akrual  untuk  menyajikan  laporan keuangan BPKAD kota kendari lebih meningkatkan  sektor  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dengan  cara  melakukan  perekrutan SDM  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi dan  melakukan  pelatihan-pelatihan  mengenai Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71 berbasis  akrual  dalam  menyajikan  laporan keuangan.
2. Lembaga untuk lebih meningkatkan pemahaman  mahasiswa  mengenai  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71  melalui mata  kuliah  sektor  publik  karena  dengan pemahaman  tersebut  mahasiswa  diharapkan mampu  menerapkan  pada  saat  terjun  ke  dunia kerja khususnya di pemerintahan.
3. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  lebih mengembangkan  penelitian  ini  mengenai Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  PP  71 Berbasis  akrual  dalam  penyajian  laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar . Erlangga, Jakarta.
BPKAD. 2017 . Penerapan Sap Berbasis
Akrualpada badan pengelola keuangan dan aset  daerah (BPKAD).  Kendari  :  SKPD BPKAD kota kendari. Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
Erlina,  2008. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi Untuk  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah , USU Press, Medan.
Fakhrurazi.“ StandarAkuntansiPemerintahan ”.http:
//Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar- akuntansi-pemerintahan/, 2010.
Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010),  Skripsi,  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Friska  Langelo,  D.P.E.  Saerang,  S.W.  Alexander. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah  Kota  Bitung .  Jurnal  EMBA Vol.3, No.1, Hal. 1-8, Maret 2015. Govermental Accounting Standard Board, 1998. Governmental Accounting and Financial Reporting Standards .GASB, Norwal, Conn.
Gujarati,  D.N.  2003. Basic  Econometrics  4th Edition . New York: Mc Graw Hill. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS
21  Update  PLS  Regresi .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas  Diponegoro.
Hasan,  M.  Iqbal.  2002.  Pokok-pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  S.  Kusufi.  2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan  Daerah .  Edisi  Empat.  Erlangga,
Jakarta.
International  Federation  of  Accountants  (IFAC).
2003. Transition  to  The  Accrual  Basis  of Accounting:  Guidance  for  Governments and  Government  Entities  (second  edition) . New York: Public Sektor Committee Study 14. Jati, Budi Purwantoro. 2019. Pengaruh penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Yogyakarta:
WAHANA  Volume  21,  No.  1,  Februari 2019.
Lamonisi,  Sony.  (2016).  Analisis  penerapan standar  akuntansi  berbasis  akrual  pada Pemerintah  Kota  Tomohon.  Jurnal  EMBA.
Vol. 4 No. 1 : 223-230.
Miles  dan  Huberman.  1992. Analisis  data Kualitatif .  (diterjemahkan  Ole:  Tjetjep Rohedi Rosidi).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 81-89
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan
Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan .  2  (1)  Mei:1-24.  _____.
2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI.
Muda,  I.,  &  Rasdianto,  M.  S.  L.  (2014).
Implementation  of  the  Cash  Revenue System:  A  Case  Study  in  the  Local Government  Task  Forces’  Units  of  North Sumatera  Province ,  Indonesia.  Information Management & Business Review, 6(2).
Nordiawan,  Deddi,  2006. Akuntansi  Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
Noor,  J.  2011. Metodologi  Penelitian  untuk Skripsi,  Tesis,  Disertasi  &  Karya  Ilmiah . Jakarta: Kencana.
PP.  RI  No.24  Tahun  2005. Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan , Jakarta.
PP.  RI  No.71  Tahun  2010. Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan , Jakarta.
Permendagri No.64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
Satrio,  M.  Dimas.  (2016). Implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  di Kabupaten Jombang . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 18, No. 1, 59-70.
Sekaran, U. 2003. Research Methods for Business 4th Edition . New York: John
Wiley & Sons Inc.
Sugiyono.  (2004). Metode  Penelitian .  Bandung: Alfabeta.
Sinaga,  Jamason,  2005. Selamat  Datang  Standar Akuntansi Pemerintahan .
Sinaga, J.2006. Jurnal Korolari Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sugiyono.  (2011 ).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung  :  Alfabeta,
CV.
Wijaya,  Henryanto.  (2008). Standar  Akuntansi
Pemerintahan  (PP  No.24  Tahun  2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel . Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323