## TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 
Resfina Agustin Riza STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Lambuk, Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota e-mail: resfinaagustinr@gmail.com

## Abstrack
A doctor are obligated to do their duty with his or her ability and responsibility. However, doctor  also  make  mistake because  of  neglect.  The  mistake  in  serving the  patient  is  called  medical malpractice.  Their  mistakes  or  negligence  bring  harm  to  the  patient.  Example  is  a  case  that happened  to  M  S  in  Medan,  North  Sumatera.  She  came  to  the  gynaecologist  to  treat  her  disease. Because the mistake of the doctors in surgery, the patient became disable for the rest of her life. The problems  in  this research  is  How  the relationship  between  doctor and  patient in  a  medical  action according  to  the  civil  law?  How  is  the  responsibility  of  the  doctors  to  the  patient  in  medical malpractice action as case?. the writer used juridical normative method. The research done by the writer  resulted  in  doctor  and  patient  relationship  in  civil  law  point  of  view,  which  is  the  bonded relationship  between  medical  service  as  the  medical  act  between  the  provider  of  medical  services with  the  receiver.  The  civil  law  responsibility  of  the  doctor  in  case  of  medical  malpractice  comes from two basic law they are the responsibility as a doctor and the responsibility against law.
Keywords: Responsibility Civil Law, Doctor, Malpractice

## Abstrak
Seorang  dokter  diwajibkan  untuk  melaksanakan  kewajibannya  dan  tanggung  jawab  atas setiap  upaya  dalam  tindakan  kedokteran  terhadap  pasien.  Namun,  beberapa  kesalahan  dokter terjadi  karena  kelalaian  atau  kealpaan.  Kesalahan  atau  Kelalaian  yang  dilakukan  dokter  saat menangani  pasien  dikenal  dalam  ilmu  kedokteran  dengan  Malpraktek  Medis.  Kesalahan  atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Seperti kasus di Medan yang menimpa  Ibu M S di Medan Sumatera Utara, ia mendatangi seorang  dokter spesialis kandungan untuk  mencari pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam tindakan  operasi  yang  mengakibatkan  pasien  mengalami  cacat  seumur  hidup.  Adapun permasalahan  dalam  penelitian  ini  ialah  hubungan  hukum  dokter  dan  pasien  dalam  tindakan kedokteran  perspektif  hukum  perdata  dan  tanggung  jawab  dokter  terhadap  pasien  dalam  hal terjadinya  malpraktik  dilihat  dari  perspektif  hukum  perdata.  Metode  penulisan  yang  digunakan adalah  metode  yuridis  normatif.  Hasil  Penelitian  yang  penulis  dapatkan  bahwa  hubungan  dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata adalah hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian  dan  undang-undang,  dimana  hubungan  antara  pemberi  layanan  kesehatan  (medical service) sebagai tindakan kedokteran dengan penerima layanan kesehatan yaitu pasien. Tanggung jawab perdata dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata yaitu tanggung jawab atas wanprestasi dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Dokter, Malpraktik
 Naskah diterima: 28 Februari 2018, direvisi: 09 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan  kegiatannya  sehari-hari. Tanpa  kesehatan  manusia  tidak  akan produktif  untuk  menjalani  hidup  yang layak  baik  secara  ekonomi  maupun  dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  hal  ini sesuai  dengan    yang  terdapat  dalam  Pasal 34  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Upaya  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  dalam  bidang  kesehatan  merupakan suatu  usaha  yang  luas  dan  menyeluruh. Pemerintah  melalui  sistem  kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan  yang  bersifat  menyeluruh, terpadu,  merata,  dan  dapat  diterima  serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas,  guna  mencapai  derajat  kesehatan yang  optimal.  (Bahder  Johan  Nasution,
2005: 2).
Menurut Sri Siswati, kegiatan- kegiatan  upaya  kesehatan  (preventitif, promotif, kuratif dan rehabilitatih) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan  yang  menyeluruh  baik  bagi penyelenggara kesehatan
maupun masyarakat
penerima pelayanan
masyarakat. (Sri Siswati, 2013: 8).
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun
2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan  bahwa:    “Dokter  dan  dokter
gigi  sebagai  salah  satu  komponen  utama pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  karena  terkait  langsung dengan  pemberian  pelayanan  kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan”.
Menurut  Bahder  Johan,    pekerjaan profesi  kedokteran  dilandasi  oleh  prinsip pokok  yaitu  prinsip  bertindak  dengan sungguh-sungguh  dan  prinsip  tidak  ada niat  untuk  menyakiti,  mencederai  dan merugikan  pasien.  Sebagai  bagian  dari rasa  tanggung  jawab  dari  prinsip  perilaku pokok  di  atas,  dokter  wajib  menghargai hak pasien. (Bahder Johan Nasution, 2005: 41).
Hubungan  hukum  antara  pasien  dan dokter  memerlukan  persetujuan,  dengan adanya  persetujuan  tersebut  tercapai  suatu perjanjian  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  secara  timbal  balik.  Perjanjian terapeutik  memiliki  sifat  dan  ciri  khusus, yaitu  obyek  dalam  perjanjian  terapeutik bukan  kesembuhan  pasien  atau  hasil ( Resultaatverbintenis ),  melainkan  upaya ( Inspaningsverbintenis )  yang  diberikan untuk kesembuhan pasien.
Kebanyakan  pasien  tidak  paham bahwa  ada  beberapa  faktor    yang  dapat mempengaruhi  hasil  dari  upaya  medis, seperti  tingkat  stadium  penyakit  pasien, kepatuhan pasien, dan kondisi fisik pasien. Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa hasil  dari upaya medis  merupakan sesuatu yang tidak tentu dan tidak bisa diperhitungkan  secara  pasti.  Kesalahan atau  Kelalaian  yang  dilakukan  dokter dalam  menangani  pasien  dikenal  dalam
ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis.
Beberapa  tahun  belakangan  ini  sering timbul  gugatan  oleh  pasien  yang  merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi yanng ditimbulkan  oleh  kelasahan  atau  kelalaian dokter  saat  melaksanakan  pekerjaannya. Seperti  kasus  ibu  MS  di  Medan,  ia mendatangi  dokter  spesialis  kandungan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan atau kelalaian  dokter    saat  melakukan  tindakan operasi  mengakibatkan  pasien  mengalami cacat seumur hidup.
Tanggung  Jawab  dokter  dilihat  dari sudut  hukum  perdata  pada  dasarnya bertujuan  untuk  memperoleh  ganti  rugi atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pasien sebagai  akibat  dari  tindakan  kedokteran berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  dari  pembahasan  di  atas penulis  mengkaji  tanggung  jawab  dokter terhadap  pasien  dilihat  dari  perspektif hukum  perdata,  hasil  dari  kajian  ini  akan dituangkan dalam judul “Tanggung Jawab Dokter  Terhadap  Pasien  Dalam  Hal Terjadinya Malpraktik  Medik Dilihat  Dari Perspektif Hukum Perdata”
Agar  lebih  terarahnya  penelitian  ini, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah: 1. Bagaimana hubungan hukum dokter dan pasien dalam tindakan kedokteran dilihat dari perspektif hukum  perdata?  2.  Bagaimana    tanggung jawab  dokter  terhadap  pasien  dalam  hal terjadinya malpraktik dilihat dari perspektif hukum perdata ?

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode
penelitian hukum normatif, yang mencakup  tentang  norma-norma  hukum positif,  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan dan  bahan  hukum  lainnya.  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  metode atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. (Soerjono Soekanto, 2009: 13).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk
menguraikan objek penelitiannya, (Bambang Waluyo, 2002: 8).
Sebagai  penelitian  hukum  normatif, penelitian    ini  menitikberatkan  pada  studi kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan  adalah  sumber  hukum  primer dan sumber hukum sekunder, yaitu:
Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  berasal dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan undang-undang  serta  peraturan-peraturan lainnya.
Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  buku- buku  teks  dan  Bahan  hukum  tersier  yaitu Seperti  kamus  hukum,  ensiklopedi,  KBBI dan  internet.  Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan studi kepustakaan (library research) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan  Hukum  Dokter  dan
Pasien Dalam Tindakan
Kedokteran  Dilihat  Dari  Perspektif Hukum Perdata
Dahulu,  hubungan  dokter  dan  pasien adalah  Hubungan  vertikal  yaitu  hubungan yang meletakkan kedudukan dokter di atas dan  kedudukan  pasien  berada  di  bawah, maksudnya  dokter  dipandang  sebagai pihak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan sementara  pasien  dianggap  tidak  tahu mengenai bidang pengobatan.
Berkembangnya informasi dan teknologi,  sekarang  hubungan  hukum dokter  dan  pasien  lebih  bersifat  hubungan kontraktual.  Hubungan  hukum  antara dokter  dengan  pasien  terdapat  dalam hubungan  keperdataan  yaitu  perikatan, terjadi  pada  saat  pasien  datang  kepada dokter untuk meminta disembuhkan penyakitnya,  dan  dokter  menyanggupi serta  berusaha  untuk  melakukan  yang terbaik  untuk  pasien.  Dalam  pada  itu, berdasarkan  teori  perjanjian  hubungan pasien dan dokter sesuai dengan ketentuan Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan bahwa  “suatu  perjanjian  itu  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  Adapun objek perjanjian yaitu memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu.
Dalam  pada  itu,  hubungan  dokter  dan pasien  merupakan  hubungan  perjanjian antara  pemberi  jasa  dan  penerima  jasa yang  mana  berupa  upaya  dalam  tindakan
penyembuhan  pasien  yang  disebut  dengan perjanjian terapeutik.
Perjanjian terapeutik atau disebut juga dengan  transaksi  terapeutik  merupakan hubungan dokter dengan penderita (pasien)  yang  dilakukan  dengan  saling percaya  (konfidensial),  serta  diliputi  oleh harapan dan kekhawatiran makhluk insani.
Untuk
Melakukan tindakan kedokteran dalam perjanjian terapeutik ini, dokter  harus  memintakan  persetujuan pasien  terlebih  dahulu  yang  dikenal dengan informed  consent .  Pada informed consent ini  dokter  memberikan  informasi secara jelas kepada pasien mengenai upaya dalam  tindakan  dokter  untuk  mengobati pasien,  termasuk  mengenai  resiko  dari tindakan tersebut. Apabila pasien menerima informasi tersebut dan menyetujui  untuk  dilakukannya  tindakan terhadap  dirinya,  maka  di  sinilah  timbul hubungan hukum dokter dan pasien dalam bentuk perikatan.
Sebagaimana perikatan pada
umumnya,  pada  perjanjian  terapeutik  juga berlaku ketentuan Buku ke III KUHPerdata  yaitu  timbulnya  hak  dan kewajiban terhadap para pihak. Para pihak dalam  perjanjian  ini  adalah  dokter  dan pasien.
Bentuk hak dan kewajiban dokter dan pasien  yaitu  memberi  dan  menerima informasi dalam pengobatan atau pelayanan  medis  lainnya.  Pasien  tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan  dalam  hal  memberikan informasi  mengenai  penyakitnya  dan dokter  memberikan  informasi  secara lengkap dan jelas kepada pasien mengenai
tindakan yang akan dilakukan terhadapnya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran  yang  mengandung  resiko tinggi  harus  memperoleh  persetujuan tertulis  yang  ditanda  tangani  oleh  pihak yang  berhak  memberikan  persetujuan. Selanjutnya,  apabila  tindakan  kedokteran yang  tidak  mengandung  resiko  tinggi persetujuan  dapat  diberikan  dalam  bentuk lisan.
Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran memberikan penjelasan mengenai informasi  yang  harus  diberikan  kepada pasien, yaitu:
a. Diagnosis  dan  tata  cara  tindakan medis.
b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
c. Alternatif tindakan lain dan risikonya
d. Risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi, dan
e. Prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan .
Kasus  yang  banyak  terjadi  yaitu pasien merasa belum mendapatkan
penjelasan apapun dari dokter namun telah
di mintakan tanda tangan untuk persetujuan  operasi.  Dalam  beberapa kasus, informed  consent tidak  dilakukan, tidak  lengkap  dan  bahkan  salah.  Kasus yang  sering  terjadi  adalah  pasien  merasa tidak  pernah  mendapatkan  penjelasan apapun  dari  dokter  namun  telah  di
mintakan  tanda  tangan  untuk  persetujuan operasi.
Seperti halnya dalam kasus ibu MS di Medan sebagai  pasien, dokter mengatakan agar  pasien  dilakukan  tindakan  Kuret (dikerok  dinding  rahim),  tetapi  dokter yang  menanganinya  tidak  menjelaskan tujuan dilakukannya tindakan kuret tersebut,  namun  kenyataannya  tindakan yang  dilakukan  bukan  kuret  melainkan pengangkatan  rahim.  Persetujuan  atau informed consent dalam kasus ini sebenarnya  telah  diberikan  oleh  suami pasien,  namun  karena  dokter  tidak memberikan  informasi  dengan  jelas  dan kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga  terkait  pengobatan  yang  akan dilakukan.  Hal  ini  tidak  akan  terjadi apabila dokter memberikan informasi yang cukup  dan  jelas  kepada  pasien  dan memintakan  tanda  tangan  dalam  surat pernyataan. Pasien seharusnya mempunyai kesempatan  yang  luas  untuk  bertanya perihal  tindakan  yang  akan  dilakukan. Setelah  pasien  diberi  penjelasan  dan kesempatan  bertanya,  barulah  di  mintakan tanda  tangan  pada  formulir informed consent .
2. Tanggung  Jawab  Dokter  Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik  Dilihat  Dari  Perspektif
Hukum Perdata
Sebagai  pengemban  profesi,  dokter mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Mengingat  adanya  kewajiban  terhadap dokter berarti adanya tanggung jawab yang diterima  dokter  jika  terjadi  kesalahan. Tanggung  jawab  profesi  dokter  dapat
dibedakan  menjadi  tanggung  jawab  etik dan  tanggung  jawab  hukum.  Dalam tanggung  jawab  hukum  juga  dapat dibedakan menjadi tanggung jawab administrasi,  tanggung  jawab  pidana  dan tanggung jawab perdata.
Tanggung  jawab  dokter  dalam  hal terjadinya malpraktik medik dalam hukum perdata  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  teori yang  menyebutkan  sumber  dari  perbuatan malpraktik yaitu teori pelanggaran kontrak,  dalam  teori  ini  sumber  perbuatan malprakti  adalah  pelanggaran  kontrak (wanprestasi)  dan  teori  kelalaian,  teori  ini menyebutkan  bahwa  sumber  perbuatan malpraktik  yaitu  kelalaian  atau  kesalahan. Pertanggung  jawaban  tersebut  bertujuan untuk  mendapatkan  ganti  rugi  terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik.
Tanggung jawab dokter karena wanprestasi  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1239  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan  penggantian  biaya,  rugi  dan bunga”.  Dalam  pada  itu,  tanggung  jawab karena  wanprestasi  timbul  karena  dokter tidak  melaksanakan  kewajibannya  yang bersumber dari perjanjian, yaitu perjanjian terapeutik.
Wanprestasi  terjadi  karena  tindakan dokter dalam memberikan tindakan terhadap  pasien  tidak  sesuai  dengan  yang terdapat  dalam  perjanjian  terapeutik, seperti  tidak    melaksanakan  apa  yang
dijanjikan,  terlambat  melakukan  tindakan yang dijanjikan, salah dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan  melakukan  sesuatu  yang  dilarang dilakukan dalam perjanjian.
Dalam  hal  terjadinya  wanprestasi dalam  pelayanan  kesehatan,  menurut Bahder  Johan  Nasution  harus  terpenuhi  3 (tiga) unsur sebagai berikut: (Bahder Johan Nasution, 2005: 63)
a. Hubungan dokter dan pasien berdasarkan perjanjian terapeutik.
b. Dokter  menyalahi  tujuan  perjanjian terapeutik saat melakukan tindakan.
c. Mengakibatkan kerugian terhadap pasien karena tindakan dokter tersebut.
Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi tersebut, pasien dapat memintakan  pertanggung  jawaban  dokter atas  kerugian  yang  dideritanya.  Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke  Pengadilan  Negeri  di  mana  terjadi sengketa,  namun  pasien  meberikan  bukti bahwa  telah  terjadi  kerugian  akibat wanprestasi  tersebut,  sebagaimana  dalam sistem  hukum  perdata  di  Indonesia, pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya  dibebankan  pada  penggugat/ pasien.
Adapun  penggantian  kerugian  akibat wanprestasi di dalam Pasal 1249 KUHPerdata  hanya  ditentukan  dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya  menurut  para  ahli  dan yurisprudensi  kerugian  dapat  dibedakan menjadi  kerugian  materil  dan  immateril. Kerugian  materil  yaitu  kerugian  yang dapat  diukur  dengan  uang  sedangkan
kerugian  immateril  adalah  kerugian  yang diderita yang tidak bernilai uang.
Tanggung jawab dokter atas perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata,  timbulnya  tanggung  jawab dokter yang menyebabkan kerugian karena dokter dalam melakukan tindakan terhadap pasien  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yaitu  bertentangan  dengan  asas kepatutan,  ketelitian  dan  kehati-hatian yang  diharapkan  dari  padanya.  (Putusan Pengadilan  No.  417/Pdt.G/2012/PN.Mdn: 44)
Apabila  ketelitian,  kehati-hatian  dan tidak dilakukan dokter maka menyebabkan kerugian  bagi  pasien.  Oleh  karenanya dokter    dapat  dituntut  ganti  rugi  oleh pasien.
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab dokter  karena  perbuatan  melawan  hukum, seorang  ibu  menggugat  dokter  dan  rumah sakit karena perbuatan melawan hukum ke Pengadilan  Negeri  Medan.  Dimana  para pihak  dalam  perkara  ini  adalah  ibu  M  S sebagai  pasien  atau  penggugat,  dr.  H  P, SpOG  sebagai  Tergugat  I,  Pimpinan Rumah  Sakit  S  E  sebagai  Tergugat  II  dan dr.  P  D,  SpOG  sebagai  Turut  Tergugat. Adapun  putusan  hakim    pasien  mendapat ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,-.

## SIMPULAN
1. Hubungan  hukum  dokter  dan  pasien dilihat  dari  perspektif  hukum  perdata merupakan  hubungan  perikatan,  yang berasal  dari  perjanjian  dan  dari undang-undang, yaitu hubungan antara dokter sebagai pemberi
pelayanan kesehatan ( medical service ) dalam melakukan tindakan kedokteran dengan  pasien  sebagai  penerima layanan kesehatan. Pola hubungan ini, disebut juga dengan perjanjian terapeutik, dasar dari perjanjian terapeutik adalah persetujuan tindakan kedokteran ( informed consent).
2. Tanggung  jawab  dokter  dalam  hal terjadinya  malpraktik  medik  dilihat dari  perspektif  hukum  perdata  terdiri dari tanggung jawab karena wanprestasi  dan  tanggung  jawab karena  perbuatan  melawan  hukum. Pertanggung  jawaban  tersebut    untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian  pasien  dalam  terjadinya kesalahan  atau  malpraktik  medik. Dengan terpenuhinya unsur
wanprestasi, pasien dapat memintakan pertanggung  jawaban  dokter    yang dideritanya.  Pasien  dapat  mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan  Negeri  di  mana  terjadi sengketa.  Karena  tindakan  dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan dari padanya.
Bagi dokter, Rumah Sakit dan pasien, seharusnya  mengetahui  tentang  hukum kesehatan  agar  dapat  mengetahui  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak sehingga  pihak-pihak  tersebut  tidak  ada yang merasa dirugikan.
Bagi  aparat  penegak  hukum,  dalam terjadinya  sengketa  medik,  sebaiknya dapat menentukan terlebih dahulu, tindakan  dokter  tersebut  masuk  kategori malpraktik  medik  atau  masuk  kategori
risiko  medik.  Apabila  termasuk  resiko medik,  maka  dokter  tidak  dapat  dimtakan pertanggungjawabannya.
Bagi  pemerintah,  sebaiknya  dibuat rumusan  yang  pasti  mengenai  malpraktik medik  dalam  sebuah  undang-undang  agar semua  pihak  mengerti  batasan-batasan yang termasuk malpraktik medik sehingga tidak terjadi kerancuan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku-Buku
Anny  Isfandyarie,  2006, Tanggung  Jawab Hukum  dan  Sanksi  bagi  Dokter , Buku 1, Prestasi Pustaka, Jakarta.
,  2005, Malpraktek  dan Resiko  Medis  dalam  Kajian  Hukum Pidana , Prestasi Pustaka, Jakarta.
Ari  Yunanto  dan  Helmi,  2010, Hukum Pidana  Malpraktik  Medik  tinjauan Dan    Perspektif  Medikolegal, Andi,
Yogyakarta.
Bahder  Johan  Nasution,  2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter ,  PT Rineka Cipta, Jakarta. Hendrik, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Penerbit Buku
Kedokteraan EGC, Jakarta.
J  Guwandi,  1996, Dokter,  Pasien  dan Hukum , FKUI, Jakarta.
Koeswadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum  Dan  Medik ,  Citra  Aditya,
Bandung.
Mukadir  Iskandarsyah,  2011, Tuntutan Pidana  dan  Perdata  Malpraktik ,
Permata Aksara, Jakarta.
Soekidjo  Notoatmojo,  2010 Etika  dan Hukum  Kesehatan ,  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Kartono
Mohamad,  1983, Aspek  Hukum  Dan Etika  Kedokteran  di  Indonesia , Grafiti Pers, Jakarta.
Sri  Siswati,  2013, Etika  Dan  Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan , PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Syahrul  Machmud,  2008, Penegakkan Hukum  dan  Perlindungan  Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan
Medikal  Praktik ,  Mandar  Maju, Bandung. Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,  2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Veronica  Komalawati,  2002, Peranan Informed  Consent  dalamTtransaksi Terapeutik ,  PT  Citra  aditya  Bakti, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992
Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004
Tentang Praktek Kedokteran.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008 .