## REKOMENDASI BAWASLU SEBAGAI BENTUK PROGRESIVITAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU
Litya Surisdani Anggraeniko 1 , Sutarno 2
Universitas Harapan Bangsa, Bawaslu Jawa Barat e-mail: { litya.sa@uhb.ac.id , sutarnolaw72@gmail.com }

## Abstrak
Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi terhadap 7 (tujuh) calon  petahana  pada  pilkada  2020.  Alasannya  adalah  3  diantaranya  merupakan petahana yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan, sedangkan yang lainnya adalah melakukan mutasi jabatan. Padahal kedua hal  tersebut  dilarang  dalam  hukum.  Namun,  memang  perihal  penyalahgunaan jabatan  berkaitan  dengan  kepentingan  bantuan  sosial  belum  diatur  secara  spesifik dalam  hukum  pemilu,  karena  sifatnya  adalah  kondisional  (mengikuti  keadaa)  yakni misalnya  bencana  non  alam covid-19 .  Hal  tersebut  tidak  menutup  Bawaslu  untuk melakukan  terobosan  hukum  salah  satunya  adalah  dengan  penemuan  hukum menggunakan metode interpretasi teologis-sosiologis, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan  keadilan  pemilu  serta  tercapainya  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana tujuan  Negara,  untuk  mendapatkan  progresivitas  keadilan.  Metode  penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis-empiris  dengan  menganalisis  hukum  terkait  dengan  pemilu yang dihubungkan dengan kondisi lapangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu.  Hasil  penelitian  menununjukan  Bahwa  Bawaslu  sebagai  lembaga penyelenggara  pemilu  berusaha  mewujudkan  suatu  cita  demokrasi  yaitu  keadilan pemilu.  Adanya  rekomendasi  diskualifikasinya  7  calon  petahana  dalam  pilkada membuktikan eksistensi bawaslu dalam menemukan keputusan yang mengedapankan kepentingan rakyat.
Kata kunci: Bawaslu, Keadilan Pemilu, Rekomendasi

## Abstract
Bawaslu has issued a recommendation to disqualify 7 (seven) incumbent candidates in the 2020 Pilkada. The reason is that 3 of them are incumbents who misuse social assistance  for  personal  and/or  group  interests,  while  the  others  are  transferring positions.  However,  both  of  these  are  prohibited  by  law.  However,  it  is  true  that  the matter  of  abuse  of  office  related  to  the  interests  of  social  assistance  has  not  been specifically regulated in the election law, because it is conditional in nature (following the circumstances), for example, non-natural disasters such as COVID-19. This does not stop  Bawaslu from making legal breakthroughs, one of which is the discovery  of law  using  the  theological-sociological  interpretation  method,  the  main  goal  is  to realize  electoral  justice  and  achieve  people's  welfare  as  the  state's  goal,  to  get progressive  justice.  This  research  method  is  a  juridical-empirical  research  by analyzing the law related to the election which is related to the field conditions related to  election  violations.  The  results  of  the  study  show  that  Bawaslu  as  an  election management  body  is  trying  to  realize  a  democratic  ideal,  namely  electoral  justice. The recommendation for the disqualification of 7 incumbent candidates in the Pilkada proves  the  existence  of  Bawaslu  in  finding  decisions  that  put  the  people's  interests first.
Keywords : Bawaslu, Electoral Justice, Recommendations

## PENDAHULUAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan terdapat  tujuh (7)
kepala  daerah  peserta  pilkada  2020  yang selanjutnya direkomendasikan untuk dapat didiskualifikasi.  Ketujuh  calon  tersebut melakukan berbagai pelanggaran diantaranya  adalah  diduga  menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye  yang  semestinya  merupakan bantuan  sosial  covid-19.  Hal  ini  terntu merupakan  pelanggaran  atas  Pasa  71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan
wewenang  untuk  kegiatan  mutasi  jabatan yang seyogyanya terdapat larangan mutasi  jabatan  sebelum  penetapan  calon tanpa  seizin  meteri,  hal  ini  merupakan penyimpangan terhadap Pasal 72 ayat (2)
UU Pilkada. Langkah Bawaslu dalam menetapkan rekomendasi pemberian sanksi diskualifikasi terhadap calon petahan yang telah melakukan pelanggaran patut diberikan apresiasi. Hal ini  merupakan  bagian  dari  keberanian lembaga dalam mewujudkan tujuan utama demokrasi,  ini  merupakan  penerapan nalar  progresif  Bawaslu  dalam  upaya menegakan suatu keadilan pemilu disegala  sektor.  Penyalahgunaan  bantuan dan juga mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan  ketentuan  untuk  kepentingan pribadi  maupun  electoral  sejatinya  telah melukai  masyarakat  sekaligus  merusak kepercayaan publik. Hal ini yang selannjutkan menimbulkan distrust masyarakat,  stigma  bahwa  pejabat  publik memanfaatkan  situasi  untuk  kepentingan politik  akan  menjadi  akar  apatisme  dari masyarakat.
Di  sisi  lain,  Kementerian  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  berdasarkan surat Kemendagri tertanggal 17 Juni 2020 yang  ditandatangi  oleh  Direktur  Jenderal Otonomi  Daerah  telah  mengeluarkan  dan menetapkan sanksi terkiat dengan peristiwa  botol hand  sanitizer yang merupakan  bantuan  dari  Kementerian Sosial RI, yang selanjutnya ditutup dengan gambar foto Bupati Klaten, Jawa Tengah.
Keberanian  langkah  yang  telah diambil oleh Bawaslu menjadikan Bawaslu sebagai  badan  pemerintah  yang  telah berevolusi.  Pada  mulanya  keberadaan Bawasly sebelum adanya peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, aktivitas yang  dilakukan  Bawaslu  tunduk  pada pemerintaan  daerah  (rezim  pemda),  yang selanjutnya  dipilih  oleh  anggota  DPR kabupaten/kota  dengan  nama  Panitia Pengawas  Pemulu  (Panwas).  Terdapat banyak  hal  kurang  yang  mengakibatkan kerja  tidak  maksimal,  hal  ini  disebabkan Panwas  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari kekuasaan  yang  berkuasan  di  daerah. Pasca diterbitkan peraturan terkaitt dengan  penyelenggaraan  pemilu  Bawaslu perlahan  mendapatkan  independensinnya dalam melakukan pengawasan.
Independensi  ini  menjadi  cikal bakal  peran  Bawaslu  dalam  memberikan rekomendasi pada penyelenggaraan pemilu untuk dapat ditindak lanjuti instansi terkait. Konsekuensi dari adanya rekomendasi  yang  tidak  dijalankan  atau dipatuhi, maka instansi bersangkutan yang akan menghadapi sanksi ketentuan hukum lainnya. Regulasi pada pelaksanaan  tugas  Bawaslu,  baik  pada tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota sudah  memiliki  kemajuan  yang  siignifikan dengan diberikannya beberapa kewenangan  terutama  pada  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2017  Tentang Pemilu.
Rekomendasi  Bawaslu  memiliki kekuatan  mengikat  yang  cukup  kuat, namun  memang  saat  ini  masih  dinilai lamban  karena  impelemtasi  dan  kekuatan hukum yang mengikat dari hasil rekomendasi tersebut. Kelak pada penanganan  perkara  perselisihan  hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, rekomendasi  Bawaslu   dapat  menjadi bagian  dari  pertimbangan  Mahkamah. Tentu saja Mahkamah juga harus memperhatikan  kontestasi  pemohon  dan KPU  dengan  berpedoman  pada  aturan- aturan  yang  telah  digariskan  oleh  MK sendiri.
Perwujudnan  dari  pilkada  yang mensejahterakan  rakyat  adalah  paradigm kesejahteraan  yang  dapat  dilihat  dari
berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah dengan  meminimalisasi  perkara-perkara pilkada  yang  berkepanjangan.  Layaknya penyelesaian  perkara,  selisiih  hasil  atau bahkan  hal  lainnya  yang  menghambat proses,  sehingga  membutuhkan  waktu yang  sangat  panjang,  jika  di  tilik  kembali bahwa  kesejahteraan  ini  pada  utamanya adalah  diperuntukan  untuk  kemaslahatan rakyat(Sri Pujianti 2020).
Bahwa atas latar belakang demikian,  selanjutnya  penulis  tertarik untuk  meneliti  lebih  dalam  terkait  dengan rekomendasi  Bawaslu  yang  disinergikan dengan  progresivitas  dan  juga  keadilan pemilu.  Sehingga  penelitian  ini  berjudul “Rekomendasi  Bawaslu  sebagai  bentuk progresivitas  dalam  mewujudkan  keadilan pemilu”.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  dengan  pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menganalisis  permasalahan  yang  terjadi dengan  memadukan  bahan-bahan  hukum yang digunakan, baik data primer maupun sekunder(Sonata  2015),  terkait  dengan pelaksaanaan pilkada dan juga rekomendasi  Bawaslu  bagi  pelanggar ketentuan  pemilu.  Penelitian  ini  mencoba mengkaji  dasar  yuridis  terkait  dengan peraturan  perundang-undangan  pemilu dan juga kasus  yang  berkembang  selama pelaksaaan. Data yang digunakan merupakan  data  sekunder  atau  data  tidak langsung,  yakni  dengan  mengkaji  laporan hasil pemilihan,  liputan media serta artikel yang  relevan.  Sedangkan  bahan  hukum primer  dan  juga  sekunder  diperoleh melalui analisis ketenetuan yang mengatur terkait  dengan  pemilu  maupun  media  lain berkaitan dengan hal yang serupa.. Teknik yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan teknik analisis kasus pelanggaran  baik  yang  bersumber  dari laporan,  dokumen,  artikel  maupun  siaran media  lainnya  yang  mendukung  kajian penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tataran  paradigma  terkait denan  hukum  progresif  yang  berkembang di  Indonesia,  saat  ini  masih  dipandang
sebagai  hal  tabu.  Hal  ini  merupakan dampak  dari  positivistik  yang  begitu melekat pada kegiatan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran,  Seyogyanya  dalam  hukum dikenal  pula  penemuan  hukum  melalui beberapa  metode  dalam  mencari  jalan keluar  atas  suatu  permasalahan,  hal  ini yang  selanjutnya  menggeser  paradigma penegak hukum dari positivistik ke progresif. Positivistik akan memiliki benturan pada tidak bekerjanya semestinya  hukum.  Sehingga  titik  ini, segala  sektor  yang  berkaitan  dengan hukum  teutama  penegak  hukum  harus melihat bahwa hukum berdiri sendiri di ats sendi-sendi  suatu  kebenaran  melalui progresivitas hukum.
Sajtipto
Rahardjo sebagai penggagas  hukum  proresif  mengatakan bahwa  kepastian  hukum  tidak  semata- mata  turun  dari  langit.  Oleh  karenanya, kepastian  hukum  jatuh  secara  bersamaan dengan  lahirnya  substansi  hukum  yakni peraturan  perundang-undangan  beserta segala mekanisme prosedurnya.
Kepastian  hukum  memiliki  kebutuhan untuk  menggerakan  segala  tenaga  dan kekuatan.  Sehingga  Sajipto  meyakini bahwa kepastian hukum merupakan suatu usaha  diiringi  dengan  perkembangan zaman  dengan  mengedepankan  keadilan bagi  seluruh  rakyat,  atau  dalam  hal  ini membahasa terkait dengan keadilan pemilu. (Sajipto Rahardjo 2009)

## 1.  Kelahiran Keadilan Pemilu
Reformasi  yang  lahir  dari  rahim rakyat  membawa  kenyataan  rezim  Orba telah mengecewakan rakyat  akibat praktik demokrasi prosedural yang hanya berbentuk slogan semata. Sulap menyulap demokrasi menjadi pemilu manipulatif kala itu  bagai  menjauhkan  kedaulatan  rakyat. Sedianya, demokrasi atas mandat kedaulatan rakyat dapat membawa terobosan  kehadiran  pemilu  berkualitas, hal  ini  diharapkan  mampu  menghasilkan pemimpin  berkualitas.  Pemilu  merupakan sarana  yang  menjembatani  bagaimana nantinya  menentukan  pemerintahan  yang akan menjabat periode selanjutnya sebagaimana yang telah ditentukan secara demokratis.
Pada  posisi  ini,  tentu  rakyatlah yang  menjadi  penentu  dalam  memilih seorang pemimpin maupun wakilnya yang nantinya akan mengarahkan roda pemerintahan  perjalanan  bangsa.  Pemilu layaknya transmission  of  belt, sehingga hasilnya  kekuasaan  yang  semula  dari rakyat  menjelma  menjadi  kekuasaan Negara dengan bentuk suatu kewenangan pemerintah  untuk  dapat  memerintah  dan mengotrol  rakyat  untuk  kesejahteraan rakyat melalui proses pemilu yang demokratis.
Bahwa  telah  dijabarkan  terkait dengan konsep  suatu  Negara  demokratis, yang didalamnya memiliki dua kandungan makna:
a)  Kandungan  demokrasi  yang merupakan  bagian  dari  sistem politik yang berkembang berkaitan dengan metoda serta cara  dalam  menentukan  suatu keputusan; b)  Kandngan hukum yang terdapat  didalamnya  memliki nilai  subtantif  yakni  dengan adanya penghargaan pada hak konstitusi.(Harjono 2008)
Suatu  pemilu  dapat  dikatakan aspiratif  dan  demokratis  apabila  pemilu tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen(Usep Ranawijaya 1983). Ketika Bawaslu terbentuk pada 2008 telah menorehkan berbagai hasil kerja. Capaian hasil tersebut setidaknya menuju
kandungan hukum sebagai nilai substantive  penghargaan  hak  konstitusi rakyat,  yakni  kebebasan  menentukan pilihan  dan  menggunakan  hak  suara dalam pemilu.
Bahwa  apabila  mayoritas  persepsi publik menilai sistem keadilan pemilu tidak bekerja  maksimal  dan  lemah  dalam penegakan hukum dan dalam penyelesaian  perselisihan  pemilu,  maka dampaknya  tidak  hanya  akan  merusak kredibilitas pemilu, tetapi juga menyebabkan  pemilih  mempertanyakan peran  serta  penyelenggaraan  pemilu sehingga memungkinkan terdapat gerakan untuk  menolak  hasil  pemilu.  Dengan begitu, dapat dikatakan pemilu demokratis manakala pelaksanaannya telah
meletakkan makna keadilan pemilu sebagai semangat utama dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui  tugas  dan  wewenangnya,
Bawaslu dituntut untuk mencegah berbagai  kekeliruan  atau  ketidakberesan dalam proses pemilu, menyediakan mekanisme  komplain  masyarakat,  dan menyediakan  mekanisme  penyelesaian yang  adil  dan  transparan  atas  komplain masyarakat.  Bahkan  dalam  batas-batas tertentu  memberikan  hukuman  setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan terganggunya proses pemilu(Akhmad Hairil Anwar 2019). Berdasarkan Pasal 22 E  ayat  (1)  Konstitusi  yang  menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan, secara  langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia”. Penambahan Frasa jujur dan adil (jurdil)  dalam  UU  Pemilu  Nomor  7  Tahun 2017 membuat keadilan pemilu
merupakan serangkaian menciptakan hasil pemilu yang berkualitas.
Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan  berkaitan  dengan  cara  serta mekanisme  yang  tersedia  dalam  suatu Negara,  baik  ditingkat  lokal  maupun diatasnya.  Beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan,  diantaranya  adalah:(Orozco 2010)
a.  Terdapat  jaminan  bahwa  pada setiap  tindakan,  prosedur  maupun keputuan  yang  bekaitan  dengan proses  pelaksanaan  pemulu  harus sesuai  dengan  kerangka  hukum yang mengatur;
b.  Terdapat  perlindungan  dan  juga pemulihan dalam hak pilih;
c.  Terdapat  kemungkinan  bagi  rakyat untuk  dapat  meyakini  bahwa  hak pilihnya  apabila  dilanggar  dapat melakukan  pengaduan  dan  segala upaya hukum lainnya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  sistem  keadilan  pemilu  merupakan inastrumen  penting  dalam  menegakkan hukum  dan  juga  menjamin  sepenuhnya bagaimana  penerapan  prinsip  demokrasi melalui pelaksaan pemilu yang bebas, adil dan  juga  jujur(Fahmi  2016).  Sistem  ini kemudian  dibangun  serta  dikembangkan sebagai  sistem  keadilan  pemilu  yang bertujuan untk mencegah, mampu
mengidentifikasi  masalah  yang  muncul pada saat pelaksanaan
pemulu berlangsung, juga sebagai suatu mekanisme  dan  juga  sarana  dalam membenahi  kekeliruan  serta  memiliki output  pada  penjatuhan  sanksi  bagi pelaku pelanggaran.
Setiap  keputusan,  prosedur  dan juga  tindakan  yang  berkaitan  dengan proses  pemilu  yang  tidak  semestinya dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku merupakan  bagian  dari  pelanggaran. Mengingat  bahwa  penyimpangan  dalam proses  pemilu  akan  menimbulkan  suatu permasalahan lain layaknya sengketa dan peselisihan.  Sistem  keadilan  pemilu  ini berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan  dan  juga  menjadi  jaminan pemilu sesuai dengan asas. Oleh karenanya,  desain  sistem  keadilan  pemilu yang  akurat  memiliki  urgensi  sebagai jaminan  legitimasi  kredibilitas  pemilihan dalam proses demokrasi.
Menyoal  keadilan  jika  kita  tarik kebelakang  Plato  (428-342  SM)  telah mengamati  bahwa  keadilan  merupakan suatu  kepentingan  yang  lebih  kuat  kuat ( justice  is  about  interest  of  the  stronger ).
Secara  ringkas,  keadilan  merupakan elemen  yang  seharusnya  dapat  dirasakan oleh banyak orang yakni apabula terdapat seseorang yang melakukan suatu kejahatan maka harus mendapatkan balasan dari perbuatannya, banyak presepsi yang mengatakan bahwa ini adil. Padahal  keadilan tidak serta suatu pembalasan melainkan menjejakan sesutau  yang  mudah  dipahami  secara imbang.
2.  Rekomendasi sebagai penemuan hukum Berkaitan dengan kasus yang telah dibahas pada pendahuluan, Bahwa terdapat rekomendasi diskualifikasi
terhadap beberapa calon, diantanya adalah:
Tabel  1.  Data  7  (Tujuh)  Petahana yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi No Kota/Kabupaten Provinsi 1 Pegunungan Bintang Papua 2 Ogan Ilir Sumatera
Selatan 3 Halmahera Utara Maluku Utara 4 Gorontalo Gorontalo 5 Kaur Bengkulu 6 Banggai Sulawesi Tengah 7 Tasikmalaya Jawa Barat Data tersebut memunjukan bebagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran  atas  bantuan  sosial  dengan mengatasnamakan pribadi,
penyalahgunaan  APBD,  politisasi  bantuan bencana hingga mutasi jabatan yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah mengaturnya. Hal ini merupakan pelanggaran  atas  beberapa  pasal  yang diatur dalam UU Pilkada.
Setidaknya terdapat dua persoalan yang  berkaitan  dengan  substansi  pada konteks  pelaksaan kewenangan  petahana yang dituntut untuk melaksanakan program  kerja  dan  juga  agenda-agenda pembangunan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Sisi  lain bahwa  petahana  akan  erat  kaitannya dengan kewajiban Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah atau  RPJMD.  Sehingga,  ketika  program- program itu dilaksanakan akan melahirkan insentif  politik  secara  otomatis  bagi petahana.
Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  memberi pandangan  kekuatan  hukum  rekomendasi Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  jika keputusan  sengketa  wajib  dijalankan. Tetapi, surat rekomendasi sebelum ditindaklanjuti  perlu  dikaji  kembali.  Artinya rekomendasi  bawaslu  bersifat  tidak  wajib karena  pembatasan  kewenangan  dan tugas  yang  berikan  oleh  bawaslu  itu sendiri.  Namun,  rekomendasi  merupakan jalan dalam menegakan keadilan berdasarkan  kewenangan  yang  terbatas. Sehingga  perlu  kiranya  diperhatikan  arti penting  rekomendasi  yang  dikeluarkan bawaslu untuk dapat dijalankan berdasarkan fakta-fakta dilapangan.
Secara  terbatas Recht  vinding adalah  proses  pembentukan  dan/atau penemuan  hukum  oleh  hakim  atau  aparat penegak hukum lainnya dalam  penerapan peraturan umum terhadap peristiwa
hukum  yang  konkrit  dan  hasil  penemuan hukum  menjadi  dasar  untuk  mengambil keputusan.  Maka  makna  keputusan  ini yang  diambil  sebagai  penemuan  hukum oleh Bawaslu itu sendiri.
Hubungannya dengan kasus adalah metode yang digunakan, berdasarkan  metode  interpretasi  secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan pasal  yang  lain  dalam  suatu  per  Undang- undangan terkait dan/atau dengan
Undang-undang  lain,  serta  membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Berdasarkan
pengertian tersebut  maka  kasus  yang  menjadi pembahasan merupakan  penafsiran  pasal 71 ayat (1) hingga (3).
Padahal  jika  kita  kaji  lebih  dalam, bahwa dalam keadaan bencana non alam ini terjadi perlu kiranya menerapkan aturan yang  lebih  ketat  terkait  dengan  distribusi bantuan  agar  tidak  disalahkan.  Tidak manusiawi ketika memanfaatkan
kepentingan  diri  sendiri  atau  golongan dalam keadaan darurat segala hal.
Sehingga metode yang tepat digunakan  atas  permasalahan  demikian adalah Metode Interpretasi secara
Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan untuk tujuan  kemasyarakatan  artinya  peraturan perUndang-undangan
disesuaikan bersama  dengan  hubungan  dan  juga situasi  sosial  yang  baru.  Ketentuan Undang-undang  yang  sudah  tidak  sesuai lagi,  selanjutnya  disesuaikan  dengan keadaan  sekarang  untuk  memecahkan dan  juga  menyelesaikan  sengketa  dalam kehidupan masyarakat.
Pada  prespektif  substansi  hukum, pemilihan  dapat  dirumuskan  sebagai berikut, Pertama bahwa pengaturan tentang  penyelesaian  dugaan  pelanggan oleh  petaha  berujung  pada  diskualifikasi belum  terumuskan  secara  tegas  dan jelas dalam
ketentuan
peraturan perundang=undangan. Kedua,
diskualifikasi  bagi  calon  kepala  daerah petahana dapat diposisikan sebaagi kerangka  sengketa  tata  Negara  pada proses pemilihan dengan dasar
pengujiannya  adalah  Surat  Keputusan KPU  tentang  penetapan  pasangan  calon. Pola  pengujian  ini  dapat  dilakukan  di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
Ketiga, diskualifikasi bagi petahana sebagai  calon  kepala  daerah  dapat diposisikan sebagai pada kerangka sengketa pemilihan dengan dasar pengujiannya adalah sengketa antarpeserta pemilihan. Pola pengujian ini dilaksanakan  dan  diputus  oleh  Bawaslu yang  bersifat final  and  binding. (Irvan Mawardi and Muhammad Jufri 2019) Pada peserta pemilihan lebih focus pada  pola  pengujian  sengketa  pemiihan. Selain  sebagai  sengketa  tata  usaha Negara pemilihan, proses dugaan pelanggaran oleh petahana dapat dikatogorikan  pada  sengketa  pemilihan. Berdasarkan konsespsi Pasal 142 tentang sengketa  pemilihan  termasuk  sengketa antarpeserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
Apabila  diperhatikan  anatomi  pada setiap  perkara  yang  berbasis  pada  Pasal 71  ayat  (1-3),  maka  corak  sengketanya adalah  sengketa  antarsesama  peserta pemilihan.  Apabila  pola  penyelesaian dugaan pelanggaran oleh petahana berbasis sengketa pemilihan, bukan sengketa  tata  usaha  negara  pemilihan, maka  putusan  Bawaslu  bersifat  final  dan mengikat.
Implikasinya dalam konteks penyelesaian  sengketa  pemilihan  maka seseorang  petahana  dapat  atau  tidaknya didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran  sangat  bergantung  pada pemerikasaan di Bawaslu. Apabila Bawaslu mendapati pelanggaran sebagaimana yang disengketakan, Bawaslu dapat merekomendasikan
kepada  KPU  untuk  menjatuhkan  sanksi diskualifikasi
kepada
petahana.
Selanjutnya,  KPU  wajib  melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.
Akhir dari proses pengujian sengketa  pemilihan,  apabila  petahana terbukti maka sanksi diskualifikasi terhadap petahana dalam bentuk terbitnya surat keputusan KPU tentang diskualifikasi petahana  sebagai  calon  kepala  daerah. Keputusan  diskualifikasi  petahana  yang
terbitkan  KPU  tidak  dapat  diuji  oleh pengadilan karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.
Penegakan  hukum  pemilihan  tidak semata-mata  soal  institusional,  substansi, perangkat  peraturan,  dan  budaya  hukum. Layaknya  apa  yang  telah  ditulis  oleh ilmuwan  hukum  terkemuka,  Friedmann. Inti  dari  penegakan  hukum  pemilihan  itu adalah  keadilan  ( justice )  salah  satu  faktor penting dalam mewujudkan keadilan adalah  terciptanya  kesejahte raan  rakyat sebagaimana tujuan negara.(Benny
Sabdo 2020)

## SIMPULAN
Bahwa  Bawaslu  sebagai  badan penyelenggara
pemilu berusaha mewujudkan  suatu  cita  demokrasi  yaitu keadilan  pemilu.  Keadilan  dalam  hal  ini dimaknai untuk menjunjung tinggi perwujudan kesejahteraan rakyat sebagaiimana tujuan negara yang
termaktub  dalam  pembukaan  UUD  NRI
Tahun 1945. Atas kewenangannya
yang terbatas, Bawaslu hanya diberikan kewenangan “rekomendasi” atas beberapa  hal  terkait  dengan  pelanggaran yang  terjadi  saat  pemilihan.  Pembatasan kewenangan  tersebut  menjadi  titik  balik Bawaslu untuk dapat lebih cepat melakukan pembaharuan hukum sebagaimana cita hukum progresif. Adanya rekomendasi
diskualifikasinya  7  calon  petahana  dalam pilkada  membuktikan  eksistensi  bawaslu dalam menemukan keputusan yang mengedapankan kepentingan rakyat.
Salah  satu  alasan  diskualifikasi  adalah penggunaan dana sosial untuk kepentingan  pribadi  dan/atau  golongan. Padahal  ditengah  guncangan  dunia  yang kita  sebut  sebagai  bencana  non  alam telah  menjadikan  kehidupan  layaknya roller coaster dalam kehidupan
bermasyarakat maupun bernegara . Sehingga penting kiranya Bawaaslu
mengeluarkan  rekomendasi  mengingat metode  sosiologis  (keadaan  empiris) dalam  melakukan  suatu  kebijakan  hukum atau  sering  disebut  sebagai  penemuan hukum untuk keadilan pemilihan.

## SARAN
1. Secara  substansi,  dilakukan  revisi pengaturan  terkait  dengan  pemilu, kondisi  darurat  serta  peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak;
2. Secara  penegakan  hukum,  dalam kewenangan  yang  terbatas,  penting kiranya bawaslu memiliki
wewenang  untuk  dalam  melakukan penemuan hukum baik untuk kepentingan internal maupun eksternal  atau  dalam  hal  ini  tidak hanya diberikan kewenangan
rekomendasi pada penanganan tertentu,  karena  saat  ini  posisi rekomendasi dalam kepastian hukum masih bersifat abstraksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Hairil  Anwar.  2019.  “Peran Bawaslu  Dalam  Penegakan  Hukum Dan Keadilan Pemilu.” Jurnal  Hukum dan Keadilan .
Benny  Sabdo.  2020.  “Nalar  Progresif
Bawa slu  Diskualifikasi  Petahana.”
Berita Satu . https://www.beritasatu.com/opini/760 1/nalar-progresif-bawaslu-
diskualifikasi-petahana  (March  30, 2022).
Fahmi, Khairul. 2016. “Menelusuri Konsep Keadilan  Pemilihan  Umum  Menurut UUD  1945.” JURNAL  CITA  HUKUM
4(2).
Harjono.  2008.  1 Konstitusi  Sebagai Rumah  Bangsa :  Pemikiran  Hukum Dr.Harjono,  S.H.,  M.C.L. Jakarta:
Konstitusi Press .
Irvan  Mawardi,  and  Muhammad  Jufri.
2019. Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Pemilu Dan Pilkada .
Orozco,  Jesus-Henriquez.  2010. Keadilan Pemilu :  Ringkasan  Buku  Acuan International IDEA .
Sajipto  Rahardjo.  2009. Hukum  Progresif: Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia .
Solo: Genta.

## Sonata,  Depri  Liber.  2015.  “METODE
PENELITIAN  HUKUM  NORMATIF

## DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK
KHAS  DARI  METODE  MENELITI
HUKUM. ” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8(1).
Sri Pujianti. 2020. “Aswanto: Rekomendasi
Bawaslu  Harus  Ditindaklanjuti  KPU.”
MK RI . https://www.mkri.id/index.php?page= web.Berita&id=16558&menu=2
(March 30, 2022).
Usep  Ranawijaya.  1983. Hukum  Tata Negara  Indonesia  Dasar-Dasarnya .
Jakrta : Ghalia.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016
Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemelihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang