## ‘HUKUM YANG HIDUP’ DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP):

## ANTARA AKOMODASI DAN NEGASI 1
Tody Sasmitha Jiwa Utama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 tody_sasmitha@ugm.ac.id

## Abstract
The  new  Criminal  Code  Bill  (RUU  KUHP)  promotes  'living  law'  (adat  law)  as  a  basis  for criminalization and expanding the meaning of the legality principle. It shows the state’s attempt to incorporate the non-state law into the state system. This article aims to discuss two aspects of such incorporation. First, how the living law is constructed in the RUU KUHP and what is the orientation beyond that initiative. Second, what are the implications of such orientation. Using Legal  Pluralism  as  an  analytical  tool,  this  article  argues  that  accommodation  tends  to  be  a partial  reconstruction  of  living  law.  It  is  deployed  only  to  impose  punishment  but  not  for reducing  or  eliminating  criminal  sanction.  This  Bill  leads  to  the  arbitrariness  of  the  state  and develops the adat law duality.
Keywords : Living  Law;  Adat  Law;  Legal  Pluralism;  The  Bill  of  Indonesia  Criminal  Law; Legality Principle

## Abstrak
Rancangan KUHP yang baru mempromosikan „hukum yang hidup‟ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi  ini juga menunjukkan upaya  negara  untuk  melakukan  inkorporasi  hukum  non-negara  kedalam  sistem  hukum  negara. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  dua  hal.  Pertama,  bagaimana  hukum  yang  hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi pengaturannya. Kedua, apa saja implikasi yang  dihasilkan  dari  orientasi  tersebut.  Dengan  menggunakan  pluralisme  hukum  sebagai instrumen  analisis,  artikel  berargumen  bahwa  akomodasi  tersebut  adalah  sebuah  rekonstruksi yang parsial. RUU KUHP hanya menggunakan „hukum yang hidup‟ untuk menjatuhkan pidana tetapi  mengabaikan  „hukum  yang  hidup‟  sebagai  dasar  mengurangi  pidana  atau  membebaskan seseorang dari pidana. Konstruksi ini berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan melahirkan dualitas hukum adat.
Kata  Kunci :  Hukum  yang  Hidup;  Hukum  Adat;  Pluralisme  Hukum;  RUU  Hukum  Pidana; Legalitas Materiil
1 Artikel  ini  adalah  sebagian  hasil  dari  penelitian  “Asas  Legalitas  dalam  RUU  Hukum  Pidana  dalam  Kaitannya dengan  Perkembangan  Pruralisme  Hukum  di  Indonesia”.  Penelitian  ini  dilaukan  tahun  2018  bersama  dengan Muhammad Fatahilah Akbar dan atas pembiayaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## A. Pendahuluan
Rancangan  Undang-Undang  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RUU  KUHP)  adalah  salah  satu  dari beberapa  rancangan  undang-undang  yang dikebut  pembahasannya  menjelang  akhir jabatan  DPR  periode  2014-2019.  Sikap  pro dan  kontra  menyertai  proses  pembahasan RUU ini. Aliansi masyarakat sipil menyerukan  penundaan  pengesahaan  RUU KUHP karena banyak ketentuannya dianggap terlalu mengintervensi ruang privat warna  negara.  Beberapa  pasal  dalam  RUU ini berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan juga kepentingan kelompok rentan seperti perempuan.
Disamping  itu,  salah  satu  ketentuan yang  juga  menjadi  perdebatan  adalah pengaturan  „hukum  yang  hidup  dalam masyarakat‟  (hukum  yang  hidup).  Gagasan ini  secara  implisit  merujuk  pada  Hukum Adat  yang,  dalam  Pasal  2  RUU  KUHP, diposisikan  untuk  menjadi  pengecualian terhadap  Asas  Legalitas.  Artinya,  meskipun tidak diancam pidana dalam undang-undang, penegak  hukum  dapat  memulai  proses pidana  dengan  berlandaskan  hukum  adat. Disamping itu, RUU KUHP juga menggunaan  „hukum  yang  hidup‟  sebagai pertimbangan dalam pemidanaan dan bentuk-bentuk  (sanksi)  pidana.  Perumus RUU KUHP meyakini bahwa hal ini adalah upaya  pengakuan  bagi  hukum  adat  yang masih berlaku di Indonesia.
Pengakuan melalui legalisasi atas hukum  non-negara  adalah  fenomena  yang lazim  dewasa  ini.  Negara-negara  modern semakin  menyadari  bahwa  sekuat  apapun intervensi  hukum  negara  dalam  kehidupan masyarakatnya,  hukum  non-negara  tetap memiliki  tempat  yang  berpengaruh.  Kajian- kajian  pluralisme  hukum  yang  semakin menguat dalam beberapa dekade belakangan ini  menunjukkan  bahwa  hukum  adat  atau hukum  non-negara  lainnya  tidak  dapat diabaikan begitu saja.
Hasil dari kesadaran itu adalah dilahirkannya legislasi yang mencoba mengakomodasi  hukum  non-negara,  seperti RUU  KUHP.  Hoekema  (2011)  menyebut
legislasi  semacam  ini  sebagai  „ internal conflict  rules’ dimana  peraturan  negara mengakui keberadaan sistem hukum informal dari masyarakat adat dan, pada saat yang  sama,  juga  menentukan  batasan- batasan  bagi  keberlakuannya  itu. Internal conflict  rules pada  umumnya  terwujud melalui  dua  bentuk  tindakan: recognition dan legalization .  Jika recognition adalah penerimaan  negara  terhadap  hukum  non- negara melalui jaminan bagi ruang berlakunya  di  luar  sistem  negara,  maka legalization adalah  upaya  negara  untuk mengintegrasikan hukum non-negara tersebut  ke  dalam  sistem  hukum  negara (Ubink,  Hoekema,  &  Assies,  2009).  Posisi hukum  yang  hidup  dalam  RUU  KUHP menunjukkan kecenderungan yang terakhir.
Hukum pidana Indonesia tengah berusaha  untuk  melepaskan  diri  dari  citra „warisan  kolonial‟  yang  selama  ini disandangnya  (Nawawi,  2015).  Oleh  karena itu,  muncul  kebutuhan  untuk  menampilkan penanda ( signifier ) yang dapat menunjukkan identitas  keindonesian  dalam  KUHP.  Pada saat  yang  sama,  karena  efektifitasnya, hukum  adat  dan  mekanisme  penyelesaian sengketa  berbasis  adat  kerap  mendapatkan pengutamaan di masyarakat (Amalia, Mukhlis,  &  Yusrizal,  2018;  Utama  & Aristya,  2015;  Wiratraman,  2013).  Situasi ini  mendorong  perumus  RUU  KUHP  untuk mengintegrasikan  „hukum  yang  hidup‟ kedalam hukum pidana Indonesia.
Sebagai konsekuensi dari
dimasukkannya  hukum  adat  dan  perspektif hukum  adat  dalam  RUU  KUHP,  maka muncul kebutuhan untuk melakukan inventarisasi hukum adat dan
menyajikannya  dalam  bentuk  Peraturan Daerah (Perda). Perda ini digambarkan akan menjadi  acuan  hakim  dan  penegak  hukum lainnya  dalam  menentukan  apa  yang  dapat dianggap  sebagai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat. Cara semacam ini diyakini akan memperkuat keberlakuan hukum non-negara karena  penegakannya  didukung  oleh  alat kelengkapan  negara.  Perumus  RUU  juga meyakini  bahwa  tindakan  ini  akan  lebih menjamin rasa keadilan masyarakat.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 14-25
Persoalannya, upaya inkorporasi hukum non-negara  ke  dalam  sistem  hukum  negara juga  memiliki  risiko  untuk  menghasilkan situasi  yang  berbanding  terbalik  dengan harapan-harapan di atas. Menjadikan hukum adat  sebagai  landasan  pemidanaan  oleh negara dapat berujung pada kooptasi hukum adat  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  elit adat.  Secara  praktis,  situasi  tersebut  dapat mempersulit pencari keadilan karena lemahnya  kepastian  hukum  dan  pendirian yang  konsisten  dari  sistem  hukum  pidana Indonesia.  Di  sisi  yang  lain,  penulisan hukum  adat  juga  dikhawatirkan  akan memunculkan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan  daerah  yang,  atas  nama  hukum yang hidup, memberi ruang bagi penyalahgunaan  dan  persekusi  di  tingkat lokal.
Inkorporasi juga berpotensi memunculkan  dualitas  dalam  hukum  adat, yaitu  pertentangan  antara  hukum  adat  yang diakui dan ditulis oleh negara dengan hukum adat  tidak  tertulis  yang  menjadi  pedoman perilaku  masyarakat.  Kondisi  ini  akan membingungkan  penegak  hukum  karena harus memilih hukum adat dalam perda atau hukum adat dalam masyarakat. Jika mengacu  pada  konsep the  living  law oleh Ehrlich, maka hukum adat dalam perda tidak dapat  lagi  dikatakan  sebagai  hukum  yang hidup.  Namun,  ketika  RUU  KUHP  sendiri tidak  mendasarkan  konsep  hukum  yang hidup pada  pandangan  Ehrlich,  sulit membayangkan penegak hukum akan mempertimbangkannya.
Atas dasar berbagai hal tersebut, artikel ini  berikhtiar  untuk  mendiskusikan  dua  hal. Pertama,  bagaimana  hukum  yang  hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi  pengaturannya.  Kedua,  memahami implikasi  apa  saja  yang  dihasilkan  dari orientasi  yang  dianut  dalam  mengatur „hukum yang hidup‟ di RUU KUHP.

## B. Metode Penelitian
Penelitian dalam tulisan ini
menggunakan  metode  sosio-legal  dengan dua  pendekatan:  doktrinal  dan  pluralisme hukum. Pendekatan hukum doktrinal
digunakan untuk menjawab konstruksi RUU KUHP  terhadap  „hukum  yang  hidup‟.  Frasa hukum  yang  hidup  (dan  frasa  lain  yang berkaitan  dengannya)  dalam  RUU  KUHP diidentifikasi,  kemudian  dikelompokan  ke dalam kategori-kategori berdasarkan orientasi  pengaturannya.  Pendekatan  ini menghasilkan  gambaran  mengenai  apa  saja bentuk dan cakupan pengaturan hukum yang hidup dalam RUU KUHP.
Untuk memahami implikasi dari pengaturan  hukum  yang  hidup,  tulisan  ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai  instrumen  analisis  ( analytical  tool ). Pendekatan  ini  pada  mulanya  digunakan untuk menjelaskan keadaan dimana terdapat beberapa  sistem  hukum  yang  eksis  secara bersamaan  ( co-exist )  pada  lapangan  sosial yang  sama  (Griffiths,  1986,  pp.  4–5).  Pada perkembangannya,  pemikiran  ini  dikoreksi dan  direkonstruksi.  Saat  ini,  pluralisme hukum  juga  mengarah  pada  „ intersection  of different  legal  orders ”  dalam  relasi  yang polisentris (de Sousa Santos, 1987, pp. 297– 298) dan bahkan dapat menghasilkan norma hibrida (Fitzpatrick, 2007; Irianto, 2003).
Melalui  pendekatan  Pluralisme  Hukum, „hukum  yang  hidup‟  dan  hukum  adat dipahami  sebagai  konsep  dinamis  sekaligus politis.  Pendekatan  ini  memungkinkan penulis  untuk  mengidentifikasi  apakah pengaturan  hukum  yang  hidup  dapat merepresentasikan  konsep  hukum  adat  di lapangan. Selain itu, pluralisme hukum juga digunakan  untuk  mengidentifikasi  risiko yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari inkorporasi  „hukum  yang  hidup‟  dalam RUU  KUHP.  Interaksinya  dengan  hukum negara akan menghasilkan relasi-relasi  yang kompleks yang perlu dipahami secara utuh.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah  Penggunaan  Hukum  yang Hidup dalam Legislasi Indonesia
Konsep  “ the  living  law ”  (yang  di Indonesia  dikenal  sebagai  „hukum  yang hidup‟)  diinisiasi  oleh  Eugen  Ehrlich  pada tahun  1913.  Melalui  „ living  law’ ,  Ehrlich menunjukkan  bahwa  kebermaknaan  hukum
tidak terletak pada proses formal pembentukannya,  melainkan  ketika  hukum menyatu dengan praktik dan interaksi sosial. Ehrlich  menyatakan  bahwa  “ At  the  present as  well  as  at  any  other  time,  the  center  of gravity  of  legal  development  lies  not  in legislation,  not  in  judicial  decisions,  but  in society  itself ”.  Ehrlich  juga  menggunakan istilah social  association untuk  merujuk pada  masyarakat  dimana  „ living  law ‟ melekat.  Asosiasi  sosial  ini  tidak  secara khusus  merujuk  pada  kelompok  sosial tertentu  dan  tidak  juga  menegaskan  batasan bagi suatu kelompok dapat dianggap sebagai asosiasi sosial (Witteveen, 2003).
Jika  Ehrlich  memperkenalkan  konsep „ living  law ‟  untuk  menunjuk  pada  hukum yang  terinternalisasi  dalam  praktek  dan perilaku masyarakat, „hukum yang hidup‟ di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan  yang  bertolak  belakang. Sejak awal kemerdekaan, narasi atas „hukum yang  hidup‟  lebih  banyak  digaungkan melalui  produk  legislasi  dan  putusan pengadilan  dibandingkan  melalui  praktik- praktik  adat  atau  mekanisme  keadilan informal yang berbasis masyarakat.
Pada  proses  legislasi  di  masa  revolusi dan  juga  Orde  Baru,  „hukum  yang  hidup‟ telah  digunakan  persekutuan  kelompok  adat dan  nasionalis  untuk  melawan  kelompok Islam  (Lev,  1973,  p.  22).  UU  No  19  Tahun 1948,  meskipun  dibuat  untuk  membentuk kesatuan  sistem  peradilan  di  Indonesia, masih  memberi  ruang  bagi  dilaksanakannya bagi penerapan hukum adat dalam penyelesaian  sengketa  di  tingkat  desa. Sebaliknya,  peradilan  agama  tidak  diakui sebagai  mekanisme  tersendiri,  melainkan masuk dalam kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Tiga  tahun  berselang,  „hukum  yang hidup‟  digunakan  oleh  negara  untuk mengakomodasi kepentingan kelompok Islam  sekaligus  mengeliminasi  hukum  adat dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa berbasis adat (Bowen, 2003, p. 53). Melalui Pasal  2  UU  Darurat  No  1  Tahun  1951, negara justru menghapus Peradilan Adat dan memberi  legitimasi  bagi  keberlanjutan
Peradilan  Agama.  Konstruksi  baru  atas „hukum  yang  hidup‟  ini  bahkan  diperkuat kembali dalam PP No 45 Tahun 1957.
Kedua undang-undang di atas sebenarnya
sama-sama berupaya
mengakomodasi  hukum  non-negara  dalam kesatuan  sistem  peradilan  di  Indonesia. Pembentuk undang-undang kala itu menyadari  bahwa  upaya  unifikasi  sistem peradilan dapat memicu gejolak di masyarakat  jika  tidak  disertai  dengan akomodasi  terhadap  praktek-praktek  lokal. Namun  demikian,  melalui  dua  legislasi tersebut,  „hukum  yang  hidup‟  juga digunakan sebagai alat untuk, secara lembut, meredam  dominasi  kepentingan  Islam  dan Adat dengan silih berganti.
Penggunaan  „hukum  yang  hidup‟  oleh negara tidak hanya ditemukan dalam politik legislasi  saja,  melainkan  juga  putusan pengadilan. Pengadilan  mengambil  jalannya sendiri  dengan  menggunakan  „hukum  yang konsep hukum non-negara yang diasumsikan berlaku nasional bahkan. „Hukum  yang  hidup‟  tidak  lagi  terasosiasi pada  adat  dengan  basis  lokalnya  atau  Islam dengan otoritas keagamannya.
Putusan  Mahkamah  Agung  No  179 K/Sip/1961  tertanggal  23  Oktober  1961 memulai terobosan tersebut dengan mengabulkan  gugatan  seorang  perempuan Batak  Karo  yang  menuntut  hak  waris  atas peninggalan  ayahnya.  MA  mengabulkan gugatan  tersebut  dan  menganggap  bahwa hukum  adat  Batak  Karo  yang  tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan adalah sebuah bentuk
ketidakadilan  dan  bertentangan  dengan „hukum  yang  hidup‟  dalam  situasi  saat  ini. Melalui pilihan ini, Mahkamah Agung  telah mengkonstruksikan  „hukum  yang  hidup‟ sebagai  konsep  yang  berdiri  di  luar  hukum adat dan hukum Islam.
Meskipun  mendapat  dukungan  dari banyak  pihak  terkait  semangat  persamaan hak  laki-laki  dan  perempuan,  putusan  MA ini justru mendapat catatan berkaitan dengan pemaknaannya  atas  „hukum  yang  hidup‟. T.O. Ihromi, sebagaimana dikutip Frans dan Keebet  von  Benda  Beckmann,  memandang
bahwa  putusan  MA  tahun  1961  tersebut lebih  mendasarkan  pada  keberanian  Hakim MA dibandingkan dengan praktik empiris di lapangan  (Benda-Beckmann  &  Benda- Beckmann, 2009, p. 187). Masyarakat Batak Karo,  seperti  misalnya  di  Desa  Lingga, masih  berpendirian  bahwa  perempuan  yang telah  menikah  tidak  berhak  atas  harta warisan (Sembiring, 2008).

## 2. Pemosisian  ‘Hukum  yang  Hidup’ dalam RUU Hukum Pidana
Dalam  RUU  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP), Hukum yang Hidup digunakan silih berganti dengan berbagai istilah yang lain. Setidaknya  terdapat  15  ketentuan  dengan lima  variasi  istilah  seperti  „Hukum  yang Hidup  dalam  masyarakat;  „nilai  hukum  dan keadilan  yang  hidup‟;  norma  kesusilaan; kewajiban adat; dan kewajiban adat setempat. 2 Tabel  di  bawah ini menunjukkan bahwa kelimabelas ketentuan tersebut mengatur  Hukum  yang  Hidup  dalam  tiga orientasi:  1)  sebagai  dasar  pemidanaan;  2) pertimbangan  dalam  pemidanaan;  dan  3) sebagai sanksi pidana.
2 Sebagian  ketentuan  tersebut  memang  tidak  secara tegas  menyebut  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Namun  demikian,  pasal-pasal  tersebut tetap  dimasukkan  kedalam  bingkai  kerja  penelitian ini  karena  berbagai  ketentuan  tersebut  memberi penekanan  yang  sama  pada  pengakuan  terhadap mekanisme non-negara.

## Tabel 1.
Penempatan ‘Hukum yang Hidup’ dan Istilah yang digunakan dalam RUU Hukum Pidana NO PASAL ISTILAH YANG DIGUNAKAN ORIENTASI PASAL 1. 2 ayat (1) Hukum yang hidup dalam masyarakat dasar pemidanaan 2. 2 ayat (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat dasar pemidanaan 3. 12 ayat (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat dasar pemidanaan 4. 180 norma kesusilaan dalam masyarakat dasar pemidanaan 5. Pasal  598 ayat (1) Hukum yang hidup dalam masyarakat dasar pemidanaan 6. Menimban g Huruf c Hukum yang hidup dalam masyarakat pertimbangan dalam pemidanaan 7. 54  ayat  (1) huruf k nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat pertimbangan dalam pemidanaan 8. 56  ayat  (1) huruf g nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat pertimbangan dalam pemidanaan 9. 66  ayat  (1) huruf f kewajiban  adat setempat jenis-jenis pidana 10. 96 ayat (1) kewajiban  adat setempat jenis-jenis pidana 11. 96 ayat (2) kewajiban  adat setempat jenis-jenis pidana 12. 97 kewajiban  adat setempat jenis-jenis pidana
NO PASAL ISTILAH YANG DIGUNAKAN ORIENTASI PASAL
13. 116 huruf b  kewajiban adat Jenis-jenis
pidana
14. 120 ayat
(1) huruf d kewajiban adat jenis-jenis
pidana
15. Pasal  598 ayat (2) kewajiban adat jenis-jenis
pidana
a. Hukum yang Hidup sebagai Dasar Pemidanaan
Sebagai  dasar  pemidanaan,  Hukum yang  Hidup  diatur  dalam  Pasal  2  ayat (1) dan (2); Pasal 12 ayat (2), Pasal 180 dan Pasal 598 ayat (1). Diantara kelima ketentuan tersebut, Pasal 2 RUU KUHP merupakan  penanda  dari  perubahan fundamental  dalam  prinsip  hukum pidana  Indonesia.  Pasal  2  ayat  (1) menyatakan
bahwa “ ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat yang  menentukan  bahwa  seseorang patut  dipidana  walaupun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang  undangan ”.  Ketentuan  ini berimplikasi  pada  diperluasnya  tafsir atas asas legalitas yang selama ini diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  berlaku  saat  ini. Dari yang sebelumnya hanya mendasarkan  pada  Asas Legalitas Formil  (Pasal  1  KUHP  versi  WvS), RUU KUHP memberi pintu masuk bagi penerapan  Asas  Legalitas  Materiil. Dalam  ilustrasi  yang  lebih  konkret, seseorang  dapat  dijatuhkan  pidana meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur ancaman  pidana  terhadap  perbuatannya tersebut.  Seseorang  dapat  dipidana dengan  mendasarkan  pada  hukum  tidak tertulis  yang  disebut  juga  sebagai „hukum yang hidup dalam masyarakat‟.
Lebih  lanjut,  ayat  (2)  dari  pasal  ini memberikan batasan bagi digunakannya
Hukum yang Hidup. Ayat ini menyatakan bahwa Hukum  yang Hidup berlaku  sebatas  “tempat hukum  itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang  ini  dan  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum  umum  yang  diakui  masyarakat beradab ”.  Berdasarkan  rumusan  ini,
keberlakuan Hukum yang Hidup dibatasi  oleh ruang (tempat), konstitusi, nilai-nilai  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia dan RUU KUHP itu sendiri.
Sejalan dengan Pasal 2 di atas, Pasal 598  ayat  (1)  RUU  KUHP  juga menyatakan bahwa “ Setiap Orang, yang melakukan  perbuatan  yang  menurut hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang,  diancam  dengan  pidana ”. Lebih  jauh  lagi,  ayat  (2)  pasal  ini menyatakan bahwa pelanggaran Hukum yang Hidup dipidana dengan kewajiban adat.
Hukum  yang  Hidup  juga  digunakan sebagai  dasar  pemidanaan  dalam  Pasal 12  ayat  (2).  Pasal  ini  menegaskan bahwa  “ Untuk  dinyatakan  sebagai Tindak  Pidana,  suatu  perbuatan  yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan  oleh  peraturan  perundang- undangan  harus  bersifat  melawan hukum atau bertentangan dengan hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat ”. Berbeda dengan pasal 2 di atas, pasal 12 RUU  KUHP  menggunakan  Hukum yang  Hidup  sebagai  landasan  alternatif dari  konsep  melawan  hukum.  Melalui Pasal  12  ayat  (2)  ini,  pelanggaran Hukum  yang  Hidup  dikonstruksikan terpisah  dari  unsur  melawan  hukum. Hal  ini  berarti  bahwa  unsur  melawan hukum  tidak  lagi  menjadi  unsur  mutlak untuk menentukan tindak pidana. Meskipun tidak terdapat unsur melawan hukum  (baik  formil  maupun  materiil)
dalam  perbuatan  pelaku,  perbuatan tersebut  dapat  dianggap  sebagai  tindak pidana jika bertentangan dengan Hukum yang Hidup dalam masyarakat.
b. Hukum yang Hidup sebagai

## Pertimbangan Pemidanaan
Hukum  yang  Hidup  pertama-tama dimuat  dalam  bagian  menimbang  huruf c RUU KUHP. Pada bagian ini, Hukum yang Hidup disandingkan dengan hukum  tertulis  yang  keseimbangan diantara  keduanya  menjadi  (salah  satu) tujuan  dari  hukum  pidana  nasional.
Menurut naskah akademik RUU KUHP, akomodasi ini diyakini dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup atau memulihkan keseimbangan yang terganggu di masyarakat (Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  2015,  p. 37). Selain  menggunakan  istilah  Hukum
yang  Hidup  dalam  masyarakat,  RUU KUHP  juga  menggunakan  terminologi „nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup dalam
masyarakat‟. Frasa ini diposisikan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pemidanaan terhadap  seseorang  (Pasal  54  ayat  (1) huruf  k)  dan  korporasi  (Pasal  56  ayat (1)  huruf  g).  Jika  ditafsirkan  secara gramatikal,  tambahan  diksi  „nilai‟  akan menghasilkan  makna  yang  berbeda  jika dibandingkan  dengan  frasa  „Hukum yang  Hidup‟  saja.  Nilai  akan  merujuk pada konsep yang lebih abstrak dibandingkan  dengan  norma.  Karena itu,  diaturnya  Hukum  yang  Hidup sebagai  nilai  akan  membuka  ruang penafsiran yang lebih luas dibandingkan dengan kapasitasnya sebagai norma.
c. Hukum yang Hidup sebagai (Sanksi) Pidana
RUU  KUHP  juga  menggunakan istilah  lain  yang  terasosiasi  dengan Hukum  yang  Hidup.  Salah  satunya adalah  „kewajiban  adat‟.  RUU  ini meletakkan  „kewajiban  adat‟  pada  dua
posisi:  sebagai  pidana  tambahan  dan sebagai  pidana  pokok.  Sebagai  pidana tambahan,  kewajiban  adat  dikenakan dalam hal pidana pokok yang dijatuhkan  dirasa  tidak  cukup  untuk mencapai  tujuan  pemidanaan.  Dalam hal  ini,  pelaku  tindak  pidana  tidak hanya  harus  menjalankan  pidana  pokok berupa  penjara,  kurungan,  atau  denda melainkan juga harus memenuhi kewajiban  adat  yang  ditetapkan  hakim kepadanya.  Sebagai  pidana  pokok, kewajiban  adat  dijatuhkan  terhadap perbuatan yang melanggar Hukum yang Hidup.  Hal  ini  adalah  salah  satu implikasi  dari  Pasal  2  ayat  (1)  RUU KUHP  yang  membuka  peluang  untuk pidana dijatuhkan atas dasar pelanggaran  terhadap  „hukum  yang hidup dalam masyarakat‟.
Dalam  kaitannya  dengan  Hukum yang  Hidup,  perumus  RUU  telah menempatkan  kewajiban  adat  kedalam dua  fungsi.  Pertama,  sejalan  dengan Pasal  2  ayat  (1),  kewajiban  adat berfungsi  untuk  menopang  gagasan Hukum  yang  Hidup  sebagai  landasan pemidanaan  bagi  perbuatan  yang  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Fungsi  pertama  ini  juga mengindikasikan  bahwa  Hukum  yang Hidup  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  adalah  hukum  adat.  Kedua, kewajiban adat juga difungsikan sebagai sanksi  tambahan  bagi  perbuatan  yang melanggar peraturan perundang-
undangan.  Fungsi  kedua  ini  tidak  lagi menggunakan  Hukum  yang  Hidup sebagai landasan pemidanaan,
melainkan hanya menempatkannya sebagai  pidana tambahan di  luar pidana yang  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang.
Dimuatnya  “pemenuhan  kewajiban adat”  sebagai  pidana  pokok  dan  pidana tambahan  adalah  sebuah  terobosan dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian,  penting  untuk  dicatat,  bahwa gagasan  ini  berpeluang  untuk  bertolak belakang  dengan  tradisi  pengadilan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 14-25
yang  meyakini  bahwa  pelaku  tindak pidana  yang  telah  dijatuhkan  sanksi adat,  tidak  dapat  lagi  dijatuhkan  sanksi pidana.

## d. Rekonstruksi  Selektif  atas  Hukum Adat
Sebagaimana telah disampaikan pada bagian  sebelumnya,  terdapat  tiga  corak pengaturan  Hukum  yang  Hidup  dalam RUU  KUHP.  Dua  dari  tiga  corak tersebut menunjukkan orientasi penggunaan  Hukum  yang  Hidup  untuk pemidanaan  (dasar  pemidanaan  dan bentuk pidana/kewajiban adat),
sedangkan  satu  corak  lainnya  merujuk pada  Hukum  yang  Hidup  sebagai pertimbangan dalam pemidanaan. Dengan  kata  lain,  12  dari  15  ketentuan Hukum  yang  Hidup  (dan  istilah  yang berkaitan dengannya) adalah pasal yang memungkinkan seseorang dijatuhi dipidana.  Hanya  tiga  ketentuan  yang berorientasi netral (pertimbangan dalam pemidanaan).  Sementara  itu,  tidak  ada ada satupun ketentuan yang secara tegas mengatur  Hukum  yang  Hidup  sebagai upaya pengurangan pidana atau pembebasan dari pidana.
Meminjam  istilah  Birgit  Bräuchler (2010),  pilihan  perumus  RUU  untuk menjadikan Hukum yang Hidup sebagai dasar  pemidanaan  dan,  pada  saat  yang sama,  mengabaikannya  sebagai  dasar membebaskan atau meringankan pidana adalah  sebuah selective  reconstruction .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya pengakuan  Hukum  yang  Hidup  tidak dilandasi oleh semangat dan pemahaman  atas  pluralisme  hukum. Alih-alih  mensinergikan  sistem  hukum negara dengan sistem keteraturan dalam masyarakat,  RUU  KUHP  justru  hanya mengambil bagian-bagian yang memperluas  kewenangan  negara  dalam menjatuhkan pidana.
Sebagai  contoh,  Pasal  12  RUU KUHP  menempatkan  Hukum  yang Hidup  dalam  fungsinya  yang  semata- mata  positif:  meskipun  suatu  perbuatan
tidak mengandung sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipidana  berdasarkan  Hukum  yang Hidup  dalam  masyarakat.  Padahal, dalam ajaran „melawan hukum‟, dikenal pula  sifat  melawan  hukum  dalam kapasitasnya  yang  negatif.  Artinya, meskipun perbuatan seseorang
melanggar peraturan perundang-
undangan,  apabila  perbuatan  tersebut tidak bertentangan dengan Hukum yang
Hidup dalam masyarakat maka perbuatan  tersebut  tidak  mengandung sifat melawan hukum.
Sebelumnya, model pengabaian semacam ini telah melahirkan penalisasi yang  berlebihan  terhadap  berbagai kelompok  adat.  Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (2015) mencatat, dalam kurun waktu 2013-2015 telah terjadi 25 kasus  kriminalisasi  masyarakat  adat yang menjerat 33 orang dengan
Undang-undang
Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU
P3H). Sebagian besar kasus itu berawal dari  orientasi  penegakan  hukum  yang menolak  validitas  hukum  adat  sebagai landasan yang membenarkan pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat adat.  Sayangnya,  konstruksi  „hukum yang  hidup‟  dalam  RUU  KUHP  tidak berupaya menjawab persoalan ini.
3. Implikasi  dari  Penempatan  ‘Hukum yang  Hidup’  dalam  RUU  Hukum Pidana
Dari  perspektif  pluralisme  hukum, rekonstruksi  parsial  atas  „hukum  yang hidup‟  dalam  RUU  KUHP  membawa setidaknya  dua  implikasi.  Pertama,  dengan orientasi  pengaturan  yang  dimiliki  saat  ini, „hukum  yang  hidup‟  justru  meneguhkan dominasi  negara  atas  hukum  adat.  Tafsir atas  hukum  adat  dalam  proses  pidana menjadi  diskresi  ekslusif  penegak  hukum. Situasi ini akan membuka peluang kesewenang-wenangan negara. Kedua, pengaturan „hukum yang hidup‟ dalam RUU KUHP  membutuhkan  tindak  lanjut  berupa penulisan hukum adat dalam Perda.
Tindakan ini berpotensi menciptakan dualitas  hukum  adat  dan  menciptakan ketidakpastian dalam penggunaannya.
a. Peluang  Kesewenangan  Negara dalam Menggunakan Hukum Non- Negara
Hukum  pidana  modern  lahir  dengan semangat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari kesewenang-wenangan negara. Atas  dasar  itu  pula  Asas  Legalitas diletakkan  pada  pasal  pertama  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pasal ini  menaungi  seluruh  pasal  lainnya dalam  KUHP,  termasuk  juga  ketentuan pidana di luar KUHP. Dengan ditempatkannya  „hukum  yang  hidup‟ sebagai perluasan asas legalitas,
peluang kesewenang-wenangan tersebut kini terbuka kembali.
Sejak  1948,  batasan  ontologis  dan epistemologis  dari „hukum  yang hidup‟ tidak pernah benar-benar selesai. Kaburnya batasan konseptual ini menyebabkan hukum yang hidup menjadi bola liar yang rentan dikooptasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Beberapa kalangan bahkan
berpandangan  bahwa  „hukum  yang hidup‟  dapat  juga  mengacu  pada kebiasaan  internasional  dan  prinsip- prinsip yang diakui masyarakat beradab di  dunia  (Hiariej,  2016,  p.  90).  Tafsir ekstensif  ini  cenderung  melakukan simplifikasi  karena  sejatinya  karakter hukum  yang  hidup  sebagai  hukum  adat berbeda  dengan  kebiasaan-kebiasaan internasional. Model penafsiran
semacam  ini  hanya  mengakomodasi imajinasi  eksternal  atas  tatanan  apa yang seharusnya berlaku, bukan mengakomodasi  tatanan  apa yang senyatanya berlaku dalam suatu kelompok sosial.
Penafsiran  yang  ekstensif  atas living law lebih  banyak  bermanfaat  untuk melegitimasi  paham Freie  Rechtslehre dibandingkan dengan menunjukkan akomodasi  negara  atas  sistem  normatif
yang  berada  di  luar  tatanannya  (Benda- Beckmann  &  Benda-Beckmann,  2009). Paham  ini  membebaskan  hakim  dari ikatan  undang-undang  saat  memutus perkara.  Dalam  pilihan  politik  hukum semacam ini, negara mendorong penegak hukum untuk leluasa menggunakan  tafsir  dan  diskresinya (dalam  menghukum)  melalui  „hukum yang  hidup‟  tanpa  dibebani  kewajiban untuk  mengenali  dan  mengakomodasi praktek-praktek lokal masyarakat. Lewat  cara  yang  demikian,  peluang penyalahgunaan  „hukum  yang  hidup‟ dan  over-kriminalisasi  semakin  terbuka lebar.
b. Dualitas  Hukum  Adat: Lawyer’s Adat Law vs People’s Adat Law
Pengaturan  „hukum  yang  hidup‟  di
RUU KUHP dibayangkan akan ditindaklanjuti dengan penulisan hukum adat  melalui  peraturan  daerah  atau membuat kompilasi hukum adat sebagai panduan hakim (Gunarto, 2018). Usulan ini  kembali  menunjukkan  bahwa  tujuan pengaturan  „hukum  yg  hidup‟  tidak diarahkan untuk mengakui dan menghormati  mekanisme  lokal  dalam menyelesaikan sengketa, melainkan sekedar  untuk  memudahkan  hakim dalam  menemukan  dan  menggunakan hukum adat dalam memutus perkara.
Jika rencana ini benar-benar terwujud, sejarah akan kembali terulang.  Pada  tahun  1893,  Director  of Justice  in  the  Netherlands  East  Indies pernah  berencana  melakukan  kodifikasi hukum adat di Sumatera Barat. Rencana ini  diinisiasi  untuk  memberi  legitimasi bagi pemerintah kolonial  dan  Golongan Adat  dalam  melemahkan  pengaruh Golongan Islam. Adalah Snouck Hurgronje yang dengan tegas menyampaikan  penolakan  dalam  surat tanggapannya dengan menyatakan:
The  peculiarity  of  each  native  adat- or  common  law  that  explains  its virtue  and  deficiency  rest,  in  my opinion, on its fluid character and in
its ease in adapting to the conditions of  the  society,  whenever  these conditions change (Djalin, 2007). Tanggapan Hurgronje ini mengisyaratkan bahwa ketika kodifikasi dilakukan, „hukum yang hidup‟ (hukum adat) akan kehilangan sifat dinamis dan adaptifnya.  Upaya  ini  hanya  akan menjadikan  hukum  adat  sebagai  „ dead law ‟,  istilah  yang  digunakan  Ehrlich untuk  menunjukkan  hukum  yang  telah kehilangan  makna  karena  tercerabut dari  asosiasi  sosialnya  (Witteveen, 2003, p. 222).
Dengan penulisan hukum adat, RUU
KUHP  akan  meneguhkan  kembali dualitas  hukum  adat  yang  terjadi  pada masa  kolonial,  sekaligus  juga  menuju pada  situasi  yang  terjadi  saat  ini  di negara-negara  pasca-kolonial.  Negara- negara  Afrika,  misalnya,  telah  lebih dulu melakukan formalisasi atas hukum, lembaga dan pengadilan adat mereka.
Formalisasi  ini  telah  menghasilkan dua versi customary law , yaitu:
(official)  customary  law dan  ( living) customary  law .  Versi  pertama  telah banyak  terdistorsi  oleh  kepentingan kolonial  dan  pemerintah  pasca-kolonial di  Afrika  dan  tidak  lagi  mencerminkan customary  law yang  dianut  masyarakat (Diala,  2017).  Pada  konteks  Indonesia, Frans dan Keebet von Benda Beckmann (2011) melihat desain semacam ini telah mendorong  dualitas  hukum  adat  dalam bentuknya  sebagai  konstruksi  negara dan ahli hukum ( lawyer’s adat law ) dan sebagai  hukum  adat  yang  hidup ( people’s adat law ).
Kehadiran  hukum  adat  versi  negara tentu tidak akan menghapus keberadaan hukum adat yang berlaku dan terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, dualitas ini berpotensi
untuk menimbulkan kebingungan  bagi  penegak  hukum ketika  kedua  versi  hukum  adat  tersebut saling  bertentangan  ini.  Di  satu  sisi, penegak  hukum  memiliki  kewajiban
untuk menemukan dan menggali hukum yang  senyatanya  hidup  di  masyarakat. Pada  sisi  yang  lain,  penegak  hukum juga  diwajibkan  tunduk  pada  hukum adat  yang  telah  dituliskan  dalam  Perda. Opsi yang  pertama  membutuhkan penegak hukum yang memiliki kemampuan  untuk  memahami  tatanan lokal  dimana  hukum  adat  tersebut tumbuh dan keberanian untuk mengesampingkan  Perda.  Sementara itu,  memilih  opsi  yang  kedua  justru mengabaikan tatanan lokal yang senyatanya  berlaku  di  masyarakat. Apapun  opsi  yang  dipilih,  RUU  KUHP tidak  menyediakan  pedoman  yang memadai  bagi  penegak  hukum  untuk merespon dualitas tersebut.

## D. Simpulan
RUU KUHP telah melakukan rekonstruksi  selektif  terhadap  „hukum  yang hidup‟.  Kecenderungan  ini  ditandai  dengan tiga orientasi pengaturan: hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan, sebagai pertimbangan dalam pemidanaan dan sebagai  (sanksi)  pidana.  Konstruksi  yang demikian membuka peluang bagi munculnya kesewenang-wenangan negara dalam pemidanaan,  sekaligus  juga  menciptakan hukum  adat  versi  negara  yang  berbeda  dari hukum adat dalam masyarakat.
Desain  RUU  KUHP  atas  „hukum  yang hidup‟ memberi kita pelajaran bahwa upaya inkorporasi  hukum  non-negara  kedalam hukum negara tidak selalu dapat menguatkan  interaksi  hukum  negara  dan tatanan  normatif  non-negara.  Dalam  kasus RUU KUHP, inkorporasi justru menguatkan dominasi  hukum  negara  atas  tatanan informal  yang  terinternalisasi  dalam  relasi dan  perilaku  warganya.  Hal  ini  ditunjukkan melalui  keleluasaan  yang  diberikan  RUU KUHP  kepada  penyelenggara  negara  untuk menentukan  tafsir  hukum  adat,  baik  dalam penulisan  hukum  adat  melalui  Perda maupun  dalam  menjatuhkan  putusan  terkait „hukum  yang  hidup‟  yang  mana  yang  telah dilanggar oleh seseorang.
Legalisasi hukum adat yang ditunjukkan RUU KUHP tersebut justru tidak menjawab kebutuhan pluralisme hukum Indonesia yang lebih  mendesak.  Setidaknya  terdapat  tiga tantangan yang muncul dari koeksistensi dan interseksi  sistem  hukum  adat,  agama  dan negara  di  Indonesia  saat  ini. Pertama , membangun  sistem  hukum  negara  yang responsif  terhadap  keberagaman  gagasan dan  nilai  hukum  di  masyarakat. Kedua , mendorong  kapasitas  penegak  hukum  dan penyelenggara  negara  untuk  memahami dinamika  dan  transformasi  hukum  adat  dan agama  di  lapangan. Ketiga ,  menjamin  hak dan  menghormati  kewenangan  Masyarakat Hukum  Adat  sebagai  pengemban  hukum adat.  Tanpa  dibingkai  dengan  semangat pluralisme  hukum  dan  kesadaran  akan tantangan tersebut, RUU KUHP hanya akan mengulang  kembali  kegagalan-kegagalan yang  pernah  dirasakan  pemerintah  kolonial Belanda pada masa silam.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2015).
Pernyataan AMAN dalam Memperingati 2 tahun Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012: Hentikan Segera Kriminalisasi Masyarakat Adat. Retrieved  September  18,  2019,  from Http://www.aman.or.id website:
http://www.aman.or.id/wp- content/uploads/2015/05/Siaran-Pers- Pernyataan-AMAN-dalam-
Memperingati-2-tahun-Putusan-MK- 35.pdf
Amalia,  N.,  Mukhlis,  &  Yusrizal.  (2018). Adat  Court  Judge:  Tradition  and Practice of Dispute Resolution Between Societies  in  Aceh. Journal  of  Law, Policy and Globalization , 77 , 11.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015).
Draft  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Retrieved
from https://www.bphn.go.id/data/documents
/naskah_akademik_tentang_kuhp_deng an_lampiran.pdf
Benda-Beckmann,  F.  von,  &  Benda- Beckmann,  K.  von.  (2009).  The  Social Life  of  Living  Law  in  Indonesia.  In Living  Law:  Reconsidering  Eugen Ehrlich . https://doi.org/10.5040/9781472564603 Benda-Beckmann,  F.  von,  &  Benda- Beckmann,  K.  von.  (2011).  Myths  and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light  of  current  struggles  over  adat  law in  Indonesia. Bijdragen  Tot  de  Taal-, Land-  En  Volkenkunde , 167 (2/3),  167– 195.
Bowen,  J.  R.  (2003). Islam,  Law,  and Equality in Indonesia: An Anthropology of  Public  Reasoning .  New  York: Cambridge University Press.
Bräuchler, B. (2010). The Revival Dilemma: Reflections  on  Human  Rights,  Self- Determination  and  Legal  Pluralism  in Eastern Indonesia. The Journal of Legal Pluralism  and  Unofficial  Law , 42 (62), 1–42. https://doi.org/10.1080/07329113.2010. 10756648
de Sousa Santos, B. (1987). Law: A Map of Misreading.  Toward  a  Postmodern Conception of Law. Journal of Law and
Society , 14 (3), 279. https://doi.org/10.2307/1410186
Diala,  A.  C.  (2017).  The  concept  of  living customary law:  A  critique. The Journal of  Legal  Pluralism and Unofficial Law , 49 (2), 143–165.
https://doi.org/10.1080/07329113.2017. 1331301
Djalin,  U.  W.  M.  (2007). Colonial
Knowledge  and  The  Native  Scholar: Supomo, Adat Land Rights and Agrarian  Reorganization  in  Surakarta 1900-1920s . Graduate School of Cornell University.
Fitzpatrick,  D.  (2007).  Land,  custom,  and the  state  in  post-Suharto  Indonesia:  A foreign  lawyer‟s  Perspective.  In The Revival  of  Tradition  in  Indonesian Politics (pp. 150–168). Routledge.
Griffiths,  J.  (1986).  What  is  Legal Pluralism?:  The  Journal  of  Legal Pluralism  and  Unofficial  Law:  Vol  18, No  24. Journal  of  Legal  Pluralism  &
Unofficial  Law , 24 .  Retrieved  from https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10
.1080/07329113.1986.10756387?needA ccess=true
Gunarto,  M.  P.  (2018). Asas  Legalitas,
Kriminalisasi,  Pemidanaan  dalam  R- KUHP  Serta  Dampaknya  Terhadap Hukum  Pidana  Nasional .  Presented  at the  Seminar  &  Lokakarya  Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (R-KUHP) “Mewujudkan Pembaharuan Hukum  Pidana  Melalui  R-KUHP  yang Berkeadilan,  Demokratis  dan  Responsif Pada  Perkembangan  Tindak  Pidana,” Jakarta.
Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Hoekema,  A.  J.  (2011).  Recognizing  Non- State  Justice,  but  Also  Making  it Unrecognizable. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2012284
Irianto,  S.  (2003). Perempuan  di  Antara Berbagai  Pilihan  Hukum .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Lev,  D.  S.  (1973).  Judicial  Unification  in Post-Colonial Indonesia. Indonesia , (16),
1–37.
https://doi.org/10.2307/3350645
Nawawi,  B.  (2015). Pembaharuan  Hukum Pidana  Dalam  Konteks  RUU  KUHP .
Presented  at  the  Pelatihan  Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta.
Sembiring,  M.  (2008). Sikap  Masyarakat Batak-Karo Terhadap Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MA-RI)  No.179/K/SIP/1961  Dalam Persamaan  Kedudukan  Anak  Laki-Laki Dan Anak Perempuan Mengenai Hukum  Waris  (Studi  Pada  Masyarakat Batak  Karo  Desa  Lingga  Kecamatan Simpang... (Universitas Sumatera Utara). Retrieved from http://repository.usu.ac.id/handle/12345 6789/5166 Ubink, J. M., Hoekema, A. J., & Assies, W.
J.  (Eds.).  (2009). Legalising  Land Rights: Local Practices, State
Responses  and  Tenure  Security  in Africa,  Asia  and  Latin  America . https://doi.org/10.5117/9789087280567
Utama, T. S. J., & Aristya, S. D.  F. (2015).
Kajian tentang Relevansi peradilan Adat terhadap  Sistem  Peradilan  Perdata Indonesia. Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada ,
27 (1),
57. https://doi.org/10.22146/jmh.15910
Wiratraman,  H.  P.  (2013). Laporan  Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Pihak Luar .  Retrieved  from  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional – BPHN, Kementerian Hukum dan HAM website: https://www.bphn.go.id/data/documents /laphir.pdf
Witteveen,  W.  J.  (2003).  Law‟s  Beginning. In F. J. M. Feldbrugge (Ed.), The Law’s Beginning .  Leiden:  Brill  Academic Publishers.