EKONOMI ISLAM Volume 14, Nomor 2, November  2023, 222 - 245 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG
Muhammad Habibie Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang muhammadhabibie32@gmail.com

## Abstract
The main problem in this research is what factors cause the slow growth of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City and what  efforts  are  being  made  by  the  Padang  City  government  regarding  the implementation  of  halal  certification  in  micro,  small  and  medium  enterprises (MSMEs)  in  Padang  City.  This  research  aims  to  determine  the  factors  causing the  slow  growth  of  halal  certification  in  micro,  small  and  medium  enterprises (MSMEs) in Padang City and to determine the efforts made by the Padang City government regarding the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City. This research uses field research methods  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  the  research  show  that  the factor causing the slow growth of halal certification in Micro, Small and Medium Enterprises  (MSMEs)  in  Padang  City  is  because  the  community  still  thinks  that the products produced by business actors are declared halal by the community and awareness of the importance of halal certification is still low because they do not  understand  the  importance  of  certification.  halal  and  most  business  actors also do not understand IT and the procedures for applying for halal certification.
Keywords: Halal Certification, Padang City SMEs.

## Abstrak
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang  dan  apa  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Padang  terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang  dan  untuk  mengetahui  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota  Padang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM)  di  Kota  Padang  dikarenakan  masyarakat  masih beranggapan bahwa produk yang diproduksi pelaku usaha dinyatakan halal oleh masyarakat  dan  masyarakat  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  kesadarannya masih rendah karena tidak memahami tentang pentingnya sertifikasi halal serta kebanyakan  pelaku  usaha  juga  tidak  memahami  mengenai  IT  dan  tata  cara pengajuan sertifikasi halal.
Kata Kunci : Sertifikasi halal, UKM Kota Padang.
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

## Pendahuluan
Sejak  krisis  ekonomi  tahun  1997,  UKM  mulai  berkembang  pesat, akibat  krisis  yang  berkepanjangan,  beberapa  industri  menengah  dan besar  mengalami  PHK.  Banyaknya  masyarakat  yang  dirumahkan  akibat krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  masyarakat  mulai  berinisiatif  untuk membuka  usaha  secara  mandiri,  dimulai  dengan  membuka  usaha penjualan,  pengolahan  dan  jasa  (Wahyuningsih,  2009).  Untuk  mencari rizki  mereka  menyebar  ke  penjuru  bumi  menjadi  petani,  pegawai, pedagang  dan  sebagainya.  Mereka  bekerja  dalam  pekerjaan  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  kemampuannya.  Selanjutnya  dengan kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin meningkat,  menuntut  pelaku  usaha  untuk  terus  maju  seiring  dengan perkembangan  zaman  dengan  situasi  dan  keadaan  yang  terus berlangsung. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai UMKM, hal  ini  tertuang  dalam  UUD  RI  Nomor  20  Tahun  2008.  Pasal  1  (1)  yang tertuang dalam UUD RI menjelaskan bahwa UMKM adalah badan usaha milik  swasta  atau  perorangan.  Bisnis  yang  dimiliki  dan  dioperasikan secara individual adalah jenis bisnis ekonomi produktif yang berbeda dan bagian dari bisnis kecil. Menurut UUD tentang UMKM, usaha mandiri atau perseorangan  bukanlah  badan  usaha  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh suatu  perusahaan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  (Tambunan, 2009).
Pemerintah  telah  melakukan  upaya  pengembangan  UMKM  bagi dunia  usaha,  dengan  memberikan  fasilitas  seperti  pendidikan  dan pembinaan  UMKM  dalam  memperkuat  usaha  yang  dijalankannya  serta dapat  menumbuhkan  kesejahteraan  dalam  meningkatkan  daya  saingnya sehingga  masyarakat  mampu  memberdayakan  usahanya  dari  fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (Zuhri, 2013). Sesuai dengan syariat Islam, dalam UU No. 33 Tahun 2014 sebagai Jaminan Produk Halal dan sebagai landasan  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada konsumen  muslim  apabila  mengkonsumsi  makanan  yang  belum  pasti kehalalannya (Hakim, 2015).
Faktanya,  pedagang  di  daerah  tersebut  banyak  menjual  produk tanpa  sertifikat  halal,  yang  dapat  mempersulit  pelanggan  Muslim  untuk mengetahui  produk  mana  yang  benar-benar  halal  sehingga  produk tersebut  dapat  dimakan  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  halal.  Hal  ini dimungkinkan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam mengkonsumsi  makanan  yang  diperdagangkan  oleh  konsumen  dengan adanya sertifikasi halal ini.

## Muhammad Habibie
Saat  ini,  orang  percaya  bahwa  pedagang  hanya  menjual  barang halal.  karena  pemeriksaan  label  halal  tidak  mengutamakan  barang  yang dikonsumsi.  Selanjutnya  mengkaji  peran  pelaku  usaha  dalam mempraktekkan sertifikasi halal dengan mempertahankan sertifikasi halal pemerintah sebagai regulator dalam memaksimalkan dan memformulasinya,  karena  ini  merupakan  hal  terpenting  yang  dilakukan pemerintah  untuk  menjaga  sertifikasi  halal.  Mengkonsumsi  produk berlabel  halal  juga  akan  mendorong  produsen  untuk  mempertimbangkan jaminan kehalalan produknya.
Selanjutnya  minimnya  umat  Islam  ikut  serta  dalam  pelaksanaan sertifikasi  halal,  hal  tersebut  dapat  menurunkan  citra  negara  yang mempunyai  potensi  yang  besar  dalam  mengkonsumsi  makanan  halal. Praktik  halal,  standar  hukum  dan  etika  Islam  diharapkan  pekerja  dan produsen  Muslim  dapat  memahaminya,  karena  akan  menjadi  dorongan dalam  mengembangkan  jumlah  produk  yang  akan  diproduksi  oleh pedagang dan mendapatkan sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifkasi halal saat ini mendapatkan keyakinan penuh untuk mengembangkan sertfikasi halal  pada  pelaku  usaha,  karena  sertifikasi  halal  merupakan  sebagai penunjang  kepercayaaan  konsumen    dalam  produk  yang  dihasilkannya. Hal ini merupakan peluang yang besar dalam pelaksanaan sertifikasi halal dimasa yang akan mendatang.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa pelaksanaan  sertifikasi  halal  dalam  mengembangkan  usaha  sangat penting,  karena  dengan  adanya  sertifikasi  halal  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan  dalam  kehidupannya  khususnya  di  Kota  Padang. Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Koordinator  Kota  Bidang Peningkatan  SDM  Pelaku  Usaha  Mikro  Potensial  dan  Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensial dengan bapak Yulindo Ebu Putra, bahwa data kuliner UMKM di Kota Padang berjumlah 20.237, data ini terdiri dari dua komponen utama yaitu kuliner kemasan dan kuliner saji. Kuliner kemasan di Kota Padang berjumlah 6.246 sedangkan kuliner saji berjumlah 13.991 Namun demikian, jumlah pelaku UMKM di Kota Padang belum seluruhnya memiliki izin sertifikasi halal (Yulindo Ebu Putra, 2021b).
Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Kota Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dapat penulis amati, bahwa banyak UMKM yang belum memiliki  sertifikasi  halal  karena  berbagai  hal.  Misalnya,  pelaku  UMKM harus  mengisi  formulir  pendaftaran  dan  mendapatkan  Nomor  Induk Berusaha (NIB) dan Izin Produksi Rumah Tangga (PIRT) sebagai bagian dari  proses  pengajuan  sertifikasi  halal.  Pembuatan  izin  halal  sulit,
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
sehingga pelaku UMKM dapat melengkapi permohonan izin. UMKM tidak bisa serta merta memulai proses pengajuan sertifikasi halal tanpa memiliki Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  Izin  Produksi  Rumah  Tangga  (PIRT). Akibatnya,  proses  mendapatkan  sertifikasi  halal  memakan  waktu  cukup lama karena UMKM harus melengkapi persyaratan secara langsung. Oleh karena  itu,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal terhadap umkm di Kota Padang.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  penulis  ini  sebagai  rujukan  atau informasi untuk pelaku usaha yang ada di Kota Padang. Pada penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Sari,  2020).  Dalam  penelitiannya  yang berjudul  Kesadaran  Hukum  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan (Studi Kasus  Kota  Surabaya).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  Yuridis sosiologi  dan  metode  analisis  kualitatif  sebagai  sumber  data  primer  dan data  sekunder.  Penelitian  ini  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Meivi  Kartika  Sari  dan  Eny  Sulistyowati  yaitu  sama-sama bertujuan  untuk  menjadikan  kesadaran  UMKM  tentang  pentingnya mempunyai  sertifikat  halal.  Penelitian  ini  sama-sama  menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data primer dan data sekunder. Tidak  hanya  itu  pula  ada  pula  perbandingan  mendasar  antar  keduanya ialah perbandingan objek riset serta periode pengamatan antar keduanya. Meivi  Kartika  Sari  melaksanakan  penelitian  di  tahun  2020  dengan  objek penelitian  Kesadaran  Hukum  Pelaku  UMKM  Berkaitan  Kepunyaan Sertifikat  Halal  dalam  Produk  Olahan  Pangan  (Studi  Kasus  Kota Surabaya),  sedangkan  penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2021  dengan objek penelitian Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.
Penulis  juga  menemukan  hasil  penelitian  tentang  Strategi Pengembangan  UMKM  Halal  di  Jawa  Tengah  Dalam  Menghadapi Persaingan Global (Studi Kasus Ponegoro) yang diteliti oleh (Pujiono et al., 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis statistik deskriptif dengan  melalui  kuesioner.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya sertifikasi  halal  dalam  dunia  usaha  secara  global,  dapat  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  dapat  meningkatkan  kualitas  dalam  produk UMKM  tersebut  melalui  media  sosial  yang  ada  serta  dapat  memperkuat kaidah Islam dalam produk yang telah dihasilkan oleh UMKM.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  (Akim  et  al.,  2018)  yang berjudul  Pemahaman  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Jatinangor  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Makanan (Studi  Kasus  Pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di

## Muhammad Habibie
Jatinangor).  Penelitian  yang  dilakukan  mempunyai  kesamaan  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  Akim,  Neneng  Konety,  Chandra  Purnama dan  Monita  Hizma  Adilla  yaitu  sama-sama  menjelaskan  pentingnya sertifikasi  halal  dan  pemahaman  UMKM  pada  produk  makanan  yang dihasilkan.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  metode  yang  dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data  melalui  kuesioner.  Tidak  hanya  itu  pula  ada  pula  perbandingan mendasar  antar  keduanya  ialah  perbandingan  objek  riset  serta  periode pengamatan  antar  keduanya.  Akim,  Neneng  Konety,  Chandra  Purnama dan  Monita  Hizma  Adilla  melakukan  penelitian  di  tahun  2018  dengan objek penelitian Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan (Studi  Kasus  Pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM), sedangkan  penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2021  dengan  objek penelitian  Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.
Penulis  berasumsi  bahwa  dengan  adanya  sertifikasi  halal  dapat memberikan  kepercayaan  lebih  pada  pembeli,  sehingga  makanan  yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha sudah bersertifikat halal. Berdasarkan wawancara  awal  yang  dapat  penuls  ketahui  bahwa  masyarakat  masih beranggapan  bahwa  produk  yang  diproduksi  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  dinyatakan  halal  oleh  masyarakat,  padahal  belum tentu  produksi  yang  dibuat  oleh  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  itu  adalah  halal,  masyarakat  masih  melihat  mayoritas  yang beragama  Islam  tidak  mungkin  memproduksi  makanannya  tidak  sesuai dengan  syari’at  Islam,  sehingga  masyarakat  berpikir    pasti  usaha  yang dijalankan  pelaku  usaha  ini  halal.  Dan  pelaku  usaha  banyak  mengalami kesulitan  dalam  prosedur  yang  diberikan  oleh  Lembaga  pengajuan pembuatan sertifikasi halal, karena pelaku usaha harus mempunyai surat edar  yang  merupakan  kelengkapan  dokumen  yang  wajib  dimiliki  oleh pemilik usaha. Setelah surat edar telah dimiliki oleh pemilik usaha, proses pengisian  data  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal  tersebut banyak  yang  harus  diisi  dan  dilengkapi  sehingga  pelaku  usaha  kesulitan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Kebanyakan pelaku usaha tidak  memahami  mengenai  IT  dan  tata  cara  pengisian  pengajuan sertifikasi halal.
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

## Tinjauan Pustaka Definisi dan Dasar Hukum Makanan Halal
Memakan  makanan  dan  dibolehkan  untuk  umat  Muslim  diartikan sebagai makanan yang halal. Karena Islam telah menghalalkan makanan yang  baik  bagimu.  Dan  makanan  yang  terlarang  seorang  muslim  untuk memakannya  disebut  dengan  makanan  yang  haram  dan  tidak diperbolehkan untuk memakannya.
Al-Qur’an  dan  hadist  telah  mengatakan  bahwa  makanan  yang    ada didunia  ini  adalah  halal  untuk  memakannya  kecuali  ada  larangannya, berikut kaidah-kaidah fiqihnya :
اأ ﻟ ﺻ ل ﻓ ﻲ ا أﻟ ﺷ ﯾﺎ ء ا إﻟ ﺑﺎ ﺣ ﺔ ﺣ ﺗ ﻰ ﯾ د ل ا ﻟد ﻟﯾ ل ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﺗ ﺣ ر ﯾ م
Artinya  :  “Asal  dari  segala  sesuatu  adalah  mubah,  selagi  tidak  ada  dalil yang melarangnya”.
Kaidah  yang  dipaparkan  diatas  maksudnya  adalah  bahwa  hukum  asal pada semua yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali ada dalil ataupun nash Al-Qur’an yang menunjukkan keharamannya. Jika tidak  ada  penunjukkan  keharamannya  dan  tidak  terdapat  nash  shahih didalamnya  maka  hukum  asalnya  mubah  atau  boleh.  Selain  itu,  juga dijelaskan pada ayat Al-Qur’an QS. Al Baqarah ayat 29 Artinya : “Dia-lah Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:29)”.
Maksud  ayat  diatas  menjelaskan  apa  yang  telah  Allah  ciptakan  di muka  bumi  ini  adalah  suatu  nikmat  yang  Allah  berikan  kepada  manusia. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu hal kecuali ada beberapa bagian yang  diharamkan-Nya,  karena  dibalik  itu  semua  adalah  kebaikan  untuk manusia,  dan  dalam  syariat  Islam  selisih  haram  itu  sempit  sedangkan selisih halal dalam syariat Islam itu luas.
Islam  sudah  mengatakan  memakan  makanan  yang  halal  dan  dapat mengedepankan konsep halal dan thayyiban. Firman Allah terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 88 yang artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada  Allah  yang  kamu  beriman  kepada-Nya.(Q.S  Al-Maidah:88)”.  Ayat yang  telah  dipaparkan  diatas  telah  mengatakan  bahwa  umat  Islam  yang bertempat  tinggal  di  muka  bumi  agar  dapat  mencari  rezeki  yang  halal. Dalam  Islam  melarang  memakanan  makanan  yang  tidak  baik  sehingga mengakibatkan  kerusakan  pada  tubuhnya  dan  nyawa  mereka  karena memakan  makanan  yang  tidak  baik  tidak  menyehatkan  tubuhnya.

## Muhammad Habibie
Kebersihan,  keamanan  dan  kualitas  makanan  merupakan  halalan tayyiban dalam mengkonsumsinya (Omar & Jaafar, 2011).

## Syarat Ketentuan dan Kriteria Makanan Halal
Syarat-syarat  makanan  halal  yang  terpenuhi  kehalalannya  dalam pemikiran hukum Islam yaitu : tidak memiliki babi serta bahan berasal dari babi, tidak memiliki khamar serta produk turunannya, seluruh bahan asal hewan  wajib  berasal  dari  hewan  halal  yang  disembelih  bagi  tata  cara syari’at Islam, tidak memiliki bahan-bahan lain yang diharamkan ataupun terkategori najis semacam bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ  manusia,  kotoran  serta  lain  sebagainya,  seluruh  tempat penyimpanan,  penjualan,  pengolahan,  pengelolaan  serta  perlengkapan transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi ataupun benda  tidak  halal.  Bila  sempat  digunakan  untuk  babi  ataupun  tidak  halal yang  lain  serta  setelah  itu  hendak  digunakan  untuk  produk  halal,  hingga terlebih  dulu  wajib  dibersihkan  sesuai  dengan  metode  yang  diatur  bagi syari’at Islam. Pemakaian sarana produksi untuk produk halal serta tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan  (Aisjah Girindra, 1998). Jadi  bisa  disimpulkan  kalau  syarat-syarat  produk  pangan  halal  untuk syari’at  Islam  merupakan:  halal  dzatnya,  halal  metode  memperolehnya, halal  dalam  memprosesnya,  halal  dalam  penyimpanannya,  halal  dalam pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.

## Sertifikasi Halal
Kemajuan teknologi sudah menghasilkan aneka produk olahan akan kehalalannya  agar  tidak  diragukan  dalam  membelinya.  Dampaknya kehalalan  serta  keharaman  suatu  produk  kerap  kali  tidak  jelas  sebab bercampur  aduk  dengan  bahan  yang  diragukan  kehalalannya.  Untuk  itu dibutuhkan regulasi yang jelas mengenai proteksi konsumen muslim atas kehalalan  sesuatu  produk  olahan  pangan  serta  salah  satu  kebijakan pemerintah merupakan mempraktikkan sertifikasi halal.

## Regulasi Halal di Indonesia
Penerapan labelilasi serta sertifikasi halal di Indonesia tidak berjalan secara  bertepatan.  Aktivitas  labelisasi  (pencantuman  label  halal)  pada awal mulanya diterapkan terlebih dulu saat sebelum sertifikasi. Pada saat itu pencantuman label halal tidak lewat serangkaian aktivitas pembuktian (audit) uji labolaturium kehalalan bahan-bahan yang terdapat pada suatu produk,  namun  dicantumkan  begitu  saja  oleh  produsen  dimana produsenlah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  status  halal produknya.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
Untuk  meningkatkan  peluang  serta  keahlian  usaha  kecil  dalam meningkatkan  usahanya,  pemerintah  sudah  menghasilkan  Undang- Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-Undang No 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  sebagai dasar  hukum  untuk  pemberdayaan  serta  pengembangan  usaha  kecil. Salah  satu  program  pemerintah  dalam  meningkatkan  usaha  kecil  ialah lewat  program  Kementrian  Koperasi  serta  Usaha  Mikro  Kecil  serta Menengah  (UMKM)  yang  dilakukan  untuk  memberikan  pembinaan terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dalam  pengembangan usahanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

## Metode Penelitian
Penelitian  pada  hakekatnya  adalah  suatu  fase  untuk  menelusuri suatu  realitas.  Penulis  menggunakan  penelitian  lapangan  untuk memahami apa yang ditulis untuk jurnal ini. Instrumen pengumpulan data seperti  wawancara,  observasi,  dan  sebagainya  digunakan  dalam penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  responden  atau informan penelitian (Abudin Nata, 2000).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.
Mendeskripsikan  peristiwa  atau  fenomena  di  lapangan  yang  menjadi pokok  kajian  tanpa  bermaksud  membandingkan  atau  mengkontraskan salah  satu  pokok  bahasan  (Hadari  Nawawi,  2002).  Diskriptif    juga menggambarkan suatu kejadian yang terjadi, baik itu kejadian yang benar- benar  terjadi  atau  hanya  sekedar  rekayasa  manusia  (Nana  Syaodih Sukmadinata,  2010).  Studi  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  menjawab permasalahan  seputar  pelaksanaan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM  (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Padang.
Pada dasarnya, penelitian kualitatif ini melibatkan mengamati orang berinteraksi satu sama lain di lingkungan mereka dan memahami bahasa masing-masing(S.  Nasution,  2003).  Penelitian  yang  bersifat  naturalistik dikenal  dengan  penelitian  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif,  data  dari penelitian  disajikan  dalam  setting  yang  natural  dan  tidak  diubah  menjadi angka.  Menurut  Lexy  J.  Moleong,  Bogdan  Taylor  mendefinisikan  metode penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  yang  menggunakan  data  deskriptif berupa  data  tertulis  atau  data  yang  diperoleh  dari  individu  yang  mudah diamati.  Pendekatan  kualitatif  ini  lebih  menitikberatkan  pada  latar belakang individu secara keseluruhan (Lexy J. Moleong, 2011).
Dalam melakukan penggalian data dan informasi tersebut dilakukan secara  mendalam  dengan  melakukan  pendekatan  yang  baik  terhadap informan.  Penggalian  data  dan  informasi  yang  dilakukan  dipastikan  telah

## Muhammad Habibie
mendapatkan  izin  dari  pihak  yang  bersangkutan,  dan  setelah  adanya intake  (kontak  awal)  serta  timbulnya  rasa  kepercayaan  terhadap  penliti maka hasil data yang diperoleh lebih valid dan mendalam. Ada sejumlah faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  ketika  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pertama  dan  terutama,  penelitian  kualitatif  berguna  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna, baik makna subjektif  maupun  interpretasi  serta  konteks  di  mana  perilaku  terjadi  dan proses yang berlangsung.
Dapat  disimpulkan  bahwa  metode  kualitatif  merupakan  penelitian yang bertujuan untuk melihat pengalaman individu, kelompok, kehidupan masyarakat  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan perspektif  mereka  sendiri.  Selain  itu,  peneliti  memeriksa  kata-kata, membuat  gambaran  yang  kompleks,  dan  menyajikan  laporan  yang komprehensif dari sudut pandang informan.
Selain  itu,  penelitian  dilakukan  dengan  memaparkan  kejadian  atau peristiwa aktual yang terjadi di lapangan dan terkait pengenalan sertifikasi halal  bagi  UMKM  di  Kota  Padang.  Ketika  peneliti  menggunakan pendekatan  naturalistik,  mereka  bertindak  sebagai  instrumen  manusia peneliti  yang  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan  penelitian  sendiri  dan, sebagai  hasilnya,  menyesuaikan  diri  dengan  latar  alami  berdasarkan fenomena yang mereka amati.

## Hasil dan Pembahasan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang diprioritaskan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka  penelitian mengenai UMKM dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh satu atau  lebih  individu.  Masih  banyak  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  di  Kota  Padang  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal  untuk menjalankan usahanya. Saat ini banyak UMKM yang bergerak di industri kuliner. Dalam hal ini peneliti menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan lambannya  sertifikasi  halal  pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) Kota Padang serta upaya pemerintah dalam mengimplementasikan  sertifikasi  halal  pada  UMKM  Kota  Padang. Mengingat sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap  kehalalan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha,  guna meredam  keraguan  masyarakat  terhadap  keabsahan  pembelian  produk yang dilakukan UMKM di Kota Padang.
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Padang  banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dibidang bisnis kuliner. Usaha sajian  dan  kuliner  kemasan  membentuk  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
Menengah (UMKM) Kota Padang. Terdapat 20.237 usaha kuliner di Kota Padang. Dari jumlah tersebut usaha kuliner saji berjumlah 13.991 UMKM sedangkan  kuliner  kemasan  berjumlah  6.246  UMKM.  Berikut  Tabel Jumlah Pelaku Usaha yang terdiri dari usaha kuliner :
Tabel 1 Jumlah Kuliner Saji dan Kuliner Kemasan No Nama Usaha Jumlah UMKM 1   Kuliner Saji 13.991 2   Kuliner Kemasan 6.246 Total 20.237
Sumber : Dinas Koperasi & UKM Kota Padang Tahun 2021
Selanjutnya  Usaha  Mikro  yang  melakukan  proses  sertifikasi  halal dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang di mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021.
Tabel 2 Jumlah Sertifikasi Halal No. Tahun Jumlah Umkm 1. 2017 5 2. 2018 50 3. 2019 50 4. 2020 40 5. 2021 156 Total 301
Menurut informasi yang dihimpun peneliti dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang, sebanyak 301 pelaku usaha kuliner di Kota Padang terlibat dalam  proses  sertifikasi  halal  tersebut.  Pada  tahun  2017  berjumlah  5 UMKM, tahun 2018 berjumlah 50 UMKM, tahun 2019 berjumlah 50 UMKM, tahun  2020  berjumlah  40  UMKM,  tahun  2021  berjumlah  156  UMKM. Sebaliknya,  peneliti  menemukan  dalam  data  LPPOM-MUI  bahwa  262 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang telah menjalani proses sertifikasi halal antara tahun 2017 hingga 2020. Namun di  PT.  Sucofindo  ada  141  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  telah melakukan  proses  sertifikasi  halal  pada  tahun  2021.  PT.  Sucofindo  akan melakukan  pemeriksaan  halal  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.
Kementerian  Agama  di  Kota  Padang  menetapkan  bahwa  yang melakukan lembaga pemeriksa halal ada dua Instansi, yang pertama dari LPPOM-MUI,  yang  kedua  dari  PT.  Sucofindo.  LPPOM-MUI  sudah  lama bergerak  dalam  mengkaji  dan  melakukan  pemeriksa  halal  dalam  proses sertifikasi halal. Sedangkan pada PT. Sucofindo baru melakukan realisasi

## Muhammad Habibie
proses  pemeriksa  halal  pada  tahun  2021.  Dari  dua  Instansi  ini  yang ditunjuk  oleh  Kementerian  Agama  tersebut  dapat  memberikan kontribusinya dalam menangani pelaksanaan sertifikasi halal khususnya di Kota  Padang.  Pasalnya,  masih  banyak  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  di  Padang  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal, padahal  sertifikasi  halal  diperlukan  bagi  pelaku  usaha  di  industri  kuliner untuk menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli produknya.
a.  Faktor-Faktor Penyebab Lambat Sertifikasi
Berikut  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  lambannya perluasan  sertifikasi  halal  di  UMKM  Kota  Padang  :  Pertama,  jika penjual  menggunakan  identitas  keislamannya,  maka  makanan  yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap halal.  Kedua,  masih  ada  anggapan  umum  bahwa  umat  Islam merupakan  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Hal  ini  membuat  sangat beresiko terhadap produk yang dijualnya karena nantinya bisa menjual produk  yang  tidak  halal.  Ketiga,  kecuali  produk  yang  mereka perdagangkan benar-benar dilarang oleh hukum Islam, aturan umum Islam  adalah  bahwa  semua  makanan  yang  diperdagangkan  oleh Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  halal.  Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum tentang pentingnya  sertifikasi  halal.  Kelima,  mendapatkan  sertifikasi  halal membutuhkan  prosedur  yang  panjang.  Keenam,  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  atau  yang  dikenal  dengan  Nomor  Induk Berusaha  (NIB),  Produksi  Izin  Rumah  Tangga,  wajib  memiliki  surat edaran  untuk  melengkapi  proses  sertifikasi  halal.  Ketujuh,  mengisi formulir  pendaftaran  secara  offline  dan  online  tanpa  sepengetahuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terlepas  dari  fakta  tentang  produk  yang  dibuat  oleh  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  masyarakat  masih percaya  bahwa  produk  pelaku  usaha  itu  halal.  Apalagi  di  Indonesia, khususnya  di  kota  Padang  yang  sebagian  besar  penduduknya beragama  Islam,  di  mana  mungkin  sebagian  besar  umat  Islam  akan menjual makanan yang tidak halal, kearifan ini justru ada di kalangan masyarakat  yang  tidak  memiliki  pengetahuan.  Gambaran  betapa pentingnya  sertifikat  halal  untuk  barang  yang  dipertukarkan  oleh pelaku  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM).  Sebelum  melakukan sertifikasi  halal,  pengelolaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) harus memiliki surat edaran seperti NIB dan PIRT, dan masih banyak  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang belum  memiliki  surat  edaran  ini.  Akibatnya,  para  pelaku  UMKM  tidak
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
bisa  menyelesaikan  proses  pembuatan  sertifikasi  halal.  Setelah mendapatkan surat edaran tersebut, kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  dalam  mengisi  formulir  pendaftaran  secara offline  dan  online  menjadi  kendala  berikutnya.  Disini  masih  banyak Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  belum  menguasai  tata  cara pengisiannya, karena sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UMKM) tidak  memahami  IT  dan  apa  alirannya.  seperti.  Dalam  pengurusan sertifikasi  halal  ada  proses  yang  akan  dilalui  pada  pengajuan pembuatan sertifikasi halal, berikut alur proses halal:
Sumber : https://sehati.halal.go.id
Sesuai  gambar  di  atas,  pertama  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) memulai proses sertifikasi halal dengan mendaftar sebagai  pelaku  usaha  di  website  Sihalal  (https://ptsp.halal.go.id/), Kedua,  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  dipilih  setelah  BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen, yang ketiga produk halal Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  diperiksa  atau  diuji  oleh Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH),  yang  keempat  Melalui  rapat  fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan halal atau tidaknya suatu  produk,  yang  kelima  Sertifikat  halal  diterbitkan  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Ada  beberapa  dokumen  yang  harus  dilengkapi  pada  saat melakukan pendaftaran, berikut dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal : 1) Bukti telah terdaftar di BPJPH/Kemenag, 2) Borang pendaftaran, 3) Manual SJH, 4) Diagram alur proses proses produksi, 5) Bukti sosialisasi kebijakan halal pada karyawan  (poster/absensi/bukti  penunjukkan  penyelia  halal,  6)  Surat Izin Usaha, 7) PIRT/MD/Laik Sehat/NKV/NIB, 8) Dua Lembar Materai

## Muhammad Habibie
10.000,  masing-masing  Borang  Pendaftaran  dan  Surat  Pernyataan Sumpah, 9) Bukti pembayaran akad.
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  ibu Yunilvia Rima Defitra sebagai pemilik usaha Melati Cake mengatakan bahwa : (Yunilvia Rima Defitra, 2021) .
“ Faktor-faktor  yang  menyebabkan  sertifikasi  halal  ini  lambat berkembang,  hal  itu  disebabkan  karena  masyarakat  masih menganggap  bahwa  produksi  yang  diperjualbelikan  pelaku  usaha halal,  apa  lagi  mayoritas  masyarakat  mayoritas  Islam.  Karena  itulah perkembangan  sertifikasi  halal  ini  lambat.  Dan  faktor  selanjutnya dalam  proses  pembuatan  sertifikasi  halal  saat  ini  banyak  persiapan yang  harus  ada  oleh  pelaku  usaha,  persiapan  yang  harus  ada  yaitu pelaku usaha harus mempunyai izin edar yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Izin Rumah Tangga (PIRT) dan mengisi formulir yang diberikan  oleh  lembaga  pemeriksa  halal  dalam  melakukan  proses pengajuan pembuatan sertifikasi halal .”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Syuryani Raviza sekaligus sebagai pemilik usaha Dapoer Na’dies mengatakan bahwa : (Syuryani Raviza, 2021).
“ Pengembangan  sertifikasi  halal  ini  lambat  karena  sebagian masyarakat  masih  beranggapan      dengan  tidak  adanya  sertifikasi halal, usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pastinya halal, karena mayoritas  penduduk  beragama  Islam,  tentu  produk  yang diproduksinya sesuai dengan syari’at Islam. Selanjutnya dalam proses pembuatan  sertifikasi  halal  yang  diberikan  oleh  lembaga  pemeriksa halal  yaitu  pelaku  usaha  harus  mempunyai  izin  edar  seperti  Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Izin Rumah Tangga (PIRT), sehingga hal  ini  yang  membuat  pelaku  usaha  lama  melakukan  proses pembuatan  sertifikasi  halal,  belum  lagi  pengisian  formulir  yang diberikan  oleh  pemeriksa  halal,  banyak  data  yang  harus  dilengkapi, sehingga  kami  selaku  pemilik  usaha  kesulitan  dalam  melakukan pengisian data tersebut .”
Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Sri Juwita  Dewi  sekaligus  pemilik  usaha  Dapur  Duo  Bundo  mengatakan bahwa : (Dewi, 2021).
“ Dalam pengisian data untuk proses pembuatan sertifikasi halal, kami  selaku  pemilik  usaha  merasa  kurang  memahami  dalam  proses
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
pengisian  yang  diberikan,  karena  banyak  data  yang  harus  diisi, ditambah  lagi  penginputan  data  di  online  serta  penguploadtan dokumen  disistem  pada  link  yang  diberikan,  hal  ini  yang  membuat pelaku usaha kesusahan dalam pengisian data tersebut, apa lagi kami selaku  pemilik  usaha  banyak  kurang  memahami  mengenai  teknologi dan kesulitan dalam pengisian data tersebut .”
Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Deasy kurniawati  sekaligus  pemilik  usaha  Stik  Ubu  Ungu  menyatakan bahwasannya : (Deasy Kurniawati, 2021).
“ NIB  dan  PIRT  merupakan  persyaratan  mutlak  dalam  proses pengajuan  pembuatan  sertifikasi  halal,  saya  selaku  pemilik  usaha dalam  pengurusan  NIB  dan  PIRT  sebelum  pengurusan  pengajuan sertifikasi  halal,  memang  benar  surat  edar  tersebut  prosesnya  lama, karena  sesuai  dengan  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.
Ditambah  lagi  proses  pembuatan  NIB  harus  berbasis  resiko  dan pembuatan  PIRT  pun  tidak  semudah  dengan  apa  yang  diharapkan pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  diminta  mengikuti  pelatihan  selama beberapa  hari,  setelah  itu  pelaku  usaha  akan  disurvei  oleh  Dinas Kesehatan terkait pengurusan PIRT. Dalam pengajuan sertifikasi halal pun  banyak  data-data  yang  harus  diisi  sehingga  pelaku  usaha mengalami kesulitan dalam pengisian data tersebut .”
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  penulis  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  masyarakat  masih  percaya  bahwa  produk  yang dihasilkan  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  halal. Meskipun  produk  yang  dihasilkan  UMKM  belum  tentu  halal,  namun masyarakat  masih  memandang  mayoritas  sebagai  umat  Islam  tidak mungkin  memproduksi  makanan  yang  tidak  sesuai  syariat  Islam, sehingga  masyarakat  meyakini  bahwa  usaha  UMKM  tersebut  halal. Selain  itu,  prosedur  Badan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  telah menimbulkan  banyak  tantangan  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  karena  persyaratan  pelaku  usaha  memiliki  surat  edaran yang lengkap. Proses pengisian data yang disediakan oleh Lembaga Pemeriksa  Halal  banyak  yang  harus  diisi  dan  dilengkapi  setelah pemilik  surat  edaran  memiliki  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM). Akibatnya, pelaku usaha kesulitan memproses permohonan sertifikasi  halal.  Kebanyakan  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  tidak menguasai IT dan tata cara penyelesaian aplikasi afirmasi halal.

## Muhammad Habibie
b.  Usaha  Pemerintah  Kota  Padang  Terkait  Pelaksanaan  Sertifikasi Halal UMKM
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  motor penggerak  perekonomian  Indonesia  dan  memakan  banyak  energi, maka  perlu  disusun  strategi  yang  komprehensif  dan  penguatan UMKM.  Hal  ini  dikarenakan  UMKM  merupakan  ujung  tombak perekonomian di Indonesia berhasil karena Indonesia memiliki banyak usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Apalagi  Indonesia  pada umumnya adalah negara muslim di dunia, hal ini menjadi pendorong agar  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  bisa  memiliki  deklarasi halal. Indonesia bermaksud memimpin globalisasi sertifikasi halal dan memposisikan diri sebagai pusat halal dunia. Dari segi hukum, negara sebenarnya telah menegakkan peraturan perundang-undangan untuk mengontrol  kasus  pelabelan  halal.  Undang-undang  terpenting  yang mengatur produk makanan kemasan halal adalah Undang-undang No. 23  Tahun  1992  tentang  kesehatan,  Undang-Undang    7  Tahun  1996 tentang  Pangan  dan  Undang-Undang  Nomor.  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. Setelah itu, dibarengi dengan peraturan yang menyertainya,  antara  lain  Peraturan  Pemerintah  No.  69  Tahun  1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Keputusan Menteri Agama Nomor, 518  Tahun  2001,  yang  menetapkan  pedoman  dan  tata  cara penetapan halal atau tidaknya suatu pangan. Permendag. Nomor. 62 Tahun  2009  tentang  Wajib  Label  Produk  dan  Permendag  Nomor.  22 Tahun  2010  tentang  Arahan  dan  Pengawasan  Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.
Pasal  1  angka  3  Menurut    PP  No.  69  Tahun  1999,  yang dimaksud dengan “label pangan” adalah setiap uraian tentang pangan yang  diberikan  dalam  bentuk  gambar,  tulisan,  gabungan  keduanya, atau dalam bentuk lain dan termasuk dalam makanan itu sendiri atau melekat pada bagian tertentu dari kemasan. Terbukti dari interpretasi label  di  atas  yang  berisi  data.  Hal  ini  sangat  membantu  konsumen karena  mereka  dapat  menggunakan  informasi  pada  label  untuk menentukan  pilihan  sebelum  membeli  suatu  produk  atau mengonsumsi makanan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi  konsumen,  tetapi  label  juga  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  efisiensi  konsumen  dalam  memilih  produk  dan  loyalitas mereka terhadap merek tertentu, yang pada akhirnya menguntungkan bisnis.
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
Bahan  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  ketentuan syariat  Islam  disebut  sebagai  produk  halal.  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu otoritas utama yang dibentuk pemerintah. Sejalan dengan tren umat beragama yang berkembang  di  Indonesia,  kedatangan  BPJPH  bertujuan  untuk mengakomodir kapasitas pasar produk halal negara yang relatif besar. Pemahaman  umat  Islam  Indonesia  tentang  manfaat  mengkonsumsi barang  dan  jasa  halal  merupakan  faktor  utama  yang  mendukung potensi ekspansi ekonomi syariah.
Proses  sertifikasi  barang  atau  jasa  yang  sesuai  dengan  syariat Islam  dikenal  dengan  sertifikasi  halal.  Halal  memperhatikan  standar kualitas  produk  pelaku  usaha  dan  merupakan  syarat  bagi  setiap produk  dan  jasa  yang  digunakan  umat  Islam.  Pasokan  dan  produksi makanan,  kosmetik,  obat-obatan,  dan  produk  medis,  serta  layanan yang  terkait  dengan  produk  halal  ini  tunduk  pada  standar  kualitas halal.  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menerbitkan sertifikasi produk halal di Indonesia. Sertifikat halal memiliki masa berlaku empat tahun sesuai  peraturan  pemerintah  saat  ini.  Selama  ini,  industri  atau produsen harus bisa meyakinkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan konsumen  bahwa  tingkat  kehalalan  produknya  selalu  terjaga.  Oleh karena  itu,  PT.  Sucofindo  dan  LPPOM-MUI  dalam  mengajukan sertifikasi  halal  pada  produk  yang  dioperasikan  oleh  pelaku  usaha, dan mewajibkan setiap industri mengembangkan serta mendokumentasikan  sistem  jaminan  halal  yang  sesuai  dengan kebutuhan  industri  tersebut.  Industri  yang  telah  mendapatkan sertifikasi halal telah mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem jaminan halal serta menjaga kehalalan proses produksi sesuai dengan LPPOM-MUI dan PT. Sucofindo.
Upaya  pemerintah  Kota  Padang  dalam  mengimplementasikan sertifikasi  halal  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kota  Padang  didasarkan  pada  sumber  data  tertulis  yang  diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang melalui edukasi dan sosialisasi. Sebagaimana  disampaikan  Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota Padang  di  atas,  upaya  pemerintah  Kota  Padang  fokus  pada  edukasi dan  membuka  peluang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM). Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang  sedang  dalam  proses mendapatkan sertifikasi halal pada tahun 2021. Jumlah pelaku usaha yang  menyelesaikan  proses  sertifikasi  halal  meningkat  dari  tahun- tahun  sebelumnya  yang  dimulai  pada  tahun  2017  dan  berakhir  pada

## Muhammad Habibie
tahun 2020. Terdapat 145 UMKM yang menyelesaikan sertifikasi halal pada proses sertifikasi di Dinas Koperasi & UKM Kota Padang. Proses sertifikasi halal pada tahun 2021 ada 156 UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kota Padang.
Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dan LPPOM-MUI bersinergi melaksanakan  sertifikasi  halal  dari  tahun  2017  hingga  2020.  Proses pengajuan  sertifikasi  halal  dilakukan  sesuai  dengan  anggaran  yang ada saat ini. Pada tahun 2017 pelaksanaan sertifikasi halal berjumlah 5 UMKM, tahun 2018 berjumlah 50 UMKM, tahun 2019 berjumlah 50 UMKM, tahun 2020 berjumlah 40 UMKM.
Tugas  ini  dilaksanakan  oleh  Tenaga  Pendamping  Usaha  Mikro,
Kecil,  dan  Menengah  di  setiap  Kecamatan  di  Kota  Padang,  yang dikoordinir  oleh  Koordinator  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah Kabupaten, Koordinator Bidang Promosi dan Pemasaran Pengembangan  Produksi  Usaha  Mikro  ,  Kabid,  dan  Kepala  Dinas Koperasi  &  UKM  Kota  Padang.  Akan  ada  program  yang  diberikan Kementerian  Agama  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  pada  tahun  2021.  Pemerintah  pusat  telah  memberikan  kepada Koperasi  Kota  Padang.  Pada  tahun  2021  pada  link  sehati.go.id  ada 3.200 yang diberikan pemerintah pusat untuk melakukan pelaksanaan sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha yang telah mempunyai surat edar  seperti  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  Produksi  Izin  Rumah Tangga (PIRT).
Dinas Koperasi & PT. Sucofindo bekerjasama dalam melakukan proses  sertifikasi  halal  pada  tahun  2021  tersebut.  PT.  Sucofindo memberikan  pemaparan  dan  edukasi  serta  sosialisasi  pada  pelaku usaha yang telah dikumpulkan oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  pada  masing-masing  Kecamatan  terkait program  yang  diberikan  oleh  pemerintah  mengenai  sertifikasi  halal gratis  untuk  pelaku  usaha  yang  unggulan  pada  masing-masing kelurahan  yang  ada  di  Kota  Padang,  sehingga  pelaku  usaha  dapat berupaya  dan  dapat  mendorong  perekonomiannya  agar  usaha  yang dijalankannya berkembang dengan adanya sertifikasi halal.
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dari  Dinas Koperasi  &  UKM  Kota  Padang  dengan  Ibu  Dewi  Anggraini  selaku Koordinator  Kota  Bidang  Pengembangan  Produksi  Usaha  Mikro Promosi dan Pemasaran menyatakan bahwa : (Dewi Anggraini, 2021). “ Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan sertifikasi halal dengan  cara  melakukan  sosialisasi  terkait  pentingnya sertifikasi  halal,  karena  sertifikasi  halal  sangat  penting  dalam
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
mengembangkan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di  Kota  Padang.  Sehingga usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  dapat  menepis  keraguan konsumen  dalam  memperjualbelikan  produknya.  Dinas  Koperasi  & UKM  Kota  Padang  saat  ini  mempunyai  Tenaga  Pendamping  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  disetiap  Kelurahan  setempat, sehingga  pelaku  usaha  selalu  di  berikan  edukasi  serta  pemaparan terkait  sertifikasi  halal  oleh  Tenaga  Pendamping  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  dari  Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh  pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang. Dalam hal ini Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang  bekerjasama  dengan  PT. Sucofindo  pada  tahun  2021  dalam  melakukan  proses  pembuatan sertifikasi  halal.  Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang  dan  PT. Sucofindo  turun  kelapangan  dalam  melakukan  sosialisasi  mengenai program  sertifikasi  halal  gratis  pada  pelaku  usaha  yang  bergerak dalam bisnis kuliner yang ada di Kota Padang. Yang mana program ini sesuai  dengan  anggaran  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam pengurusan sertifikasi halal ”.
Hal senada juga disampaikan oleh  Bapak Dr. H. Syaiful Zoelkiar selaku  Direktur  LPPOM-MUI  terkait  pelaksanaan  sertifikasi  halal menyatakan bahwa : (Syaiful Zoelkiar, 2021).
“ LPPOM-MUI  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal  dengan  cara memberikan  pemahaman,  pemaparan  dan  edukasi  serta  sosialisasi dengan  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) sehingga  pelaku  usaha  dapat  memahami  bahwa  sertifikasi  halal  itu sangat  penting  dalam  mengembangkan  usaha  yang  dijalankannya, dengan  adanya  sertifikasi  halal  dapat  membuat  kepercayaan  penuh konsumen dalam membeli produk yang diperjualbelikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang. ”
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Sari  Ulfayana  dari PT.  Sucofindo  dan  telah  ditunjuk  oleh  Kementerian  Agama  sebagai Lembaga  pemeriksa  halal  seperti  halnya  dengan  LPPOM-MUI menyatakan bahwa : (Sari Ulfayana, 2021).
“ Dalam  pelaksanaan  proses  pembuatan  sertifikasi  halal  yang  kami lakukan  pada  tahun  2021,  bahwa  kami  dari  PT.  Sucofindo memberikan  sosialisasi  dengan  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan

## Muhammad Habibie
Menengah  (UMKM)  di  Kota  Padang,  dengan  cara  membimbing, memberikan  pengarahan  dan  edukasi,  sehingga  para  pelaku  usaha dapat  mengetahui  dan  memahami  bahwa  sertifikasi  halal  ini  sangat berguna dalam mengembangkan usahanya .”
Bapak  Yulindo  Ebu  Putra  selaku  Koordinator  Kota  Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa :(Yulindo Ebu Putra, 2021a).
“ Di  Kota  Padang  jumlah  Usaha  Mikro  di  bidang  kuliner  berjumlah 20.237 terdiri dari usaha kuliner saji dan kemasan. Pada tahun 2017 hingga  tahun  2020  Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang  telah memberikan  fasilitas  pembuatan  sertifikasi  halal  gratis  untuk  para pelaku  UMKM  di  Kota  Padang  berjumlah  145  UMKM,  hal  itu  sesuai dengan  anggaran  yang  ada  di  Dinas  Koperasi  &  UKM  Kota  Padang. Pada tahun 2021, Dinas Koperasi & UKM Kota Padang menargetkan untuk  memberikan  fasilitas  gratis  sertifikasi  halal  kepada  UMKM  di Kota  Padang.  Saat  ini  usaha  mikro  yang  melakukan  proses pembuatan  sertifikasi  halal  berjumlah  156  UMKM.  Total  yang melakukan  sertifikasi  halal  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2021 berjumlah 301 UMKM di Kota Padang .
Selanjutnya  ibu  Debby  Sutrisna  pemilik  usaha  Dapur  Anugerah bergerak dibidang kuliner saji dan kemasan mengatakan bahwa :
“ Pemerintah  saat  ini  sudah  memberikan  pemaparan,  edukasi,  dan sosialisasi  kepada  kami  selaku  pemilik  usaha  agar  dapat mengupayakan  bagaimana  usaha  yang  akan  kami  jalankan kedepannya,  agar  produk  kami  ini  menjadi  produk  unggulan  dengan adanya sertifikat halal yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan kepada kami selaku pemilik usaha berupa fasilitas untuk  pembuatan  sertifikasi  halal  gratis.  Karena  dengan  adanya sertifikasi halal usaha kami dapat dipasarkan di market place nantinya. Alhamdulillah  dengan  program  yang  diberikan  oleh  pemerintah tentang pentingnya sertifikasi halal, Insya Allah usaha yang akan kami jalankan ini dapat berkembang dikemudian hari .”
Dalam  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Padang  terkait pengenalan  sertifikasi  halal  pada  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah)  di  Kota  Padang  tentu  harus  ada  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  pada  usaha  yang  dijalankannya.
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
Dalam  hal  ini  kesadaran  masyarakat  terkait  sertifikasi  halal  masih rendah.  Padahal  dengan  adanya  sertifikasi  halal  dapat  menepis keraguan  masyarakat  dalam  membeli  makanan  yang  halal.  Saat  ini pemerintah  selalu  berupaya  untuk  dapat  melakukan  usaha  yang terbaik  dalam  penanganan  pelaksanaan  sertifikasi  halal  di  Kota Padang.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  usaha  yang dilakukan  pemerintah  Kota  Padang  terkait  pelaksanaan  sertifikasi halal  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Padang telah  melakukannya  sesuai    dengan  konsep  syari’ah,  yang  mana konsep syari’ahnya itu bahwa sertifikasi halal ini sangat penting untuk pengembangan  sertifikasi  halal  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan adanya sertifikasi halal, produk  yang  diperjualbelikannya  halal  dan  dapat  menepis  keraguan masyarakat  akan  membeli  produk  yang  diperjualbelikannya.  Lalu produk  yang  dikonsumsi  oleh  muslim  baik  makanan  maupun nonmakanan harus berasal dari sumber yang halal. Maka dari itu pada produk-produk halal yang diperoleh oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  supaya  memiliki  keunikan,  keunggulan  dan  memberikan kenyamanan  bagi  pengkonsumsinya.  Konsteks  halal  bukan  hanya terbatas  pada  konsumsi,  namun  juga  seluruh  proses  produksi  dan layanan, yang terhubung dalam rantai pasokan.
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang halal harus mencakup semua lini kegiatan operasi, baik pengemasan, pemasaran, manufaktur,  logistik,  pasokan,  pemeliharaan  dan  beragam  kegiatan mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal itu proses usaha yang dilakukan pemerintah  Kota  Padang  terkait  pelaksanaan  sertifikasi  halal  sudah baik,  karena  pemerintah  telah  memberikan  edukasi,  pemaparan  dan sosialisasi  serta  sertifikasi  halal  gratis  sesuai  dengan  anggaran  yang telah  ada  pada  Instansi  Pemerintahan.  Dan  saat  ini  pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  terhadap  pentingnya  sertifikasi halal  pada  usaha  yang  dijalankannya  kesadarannya  masih  rendah. Sehingga  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  tidak mendapatkan  peluang  yang  besar  dalam  mengembangkan  serta meningkatkan perekonomiannya. Meskipun para pelaku Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  masih  rendah  pemahamannya  tentang pentingnya  sertifikasi  halal,  pemerintah  tetap  memberikan  sosialisasi dan  edukasi  serta  pemaparan,  mulai  dari  prosesnya  maupun persyaratan  yang  akan  dilengkapi  oleh  pelaku  usaha  dalam pembuatan  sertifikasi  halal,  dan  betapa  pentingnya  sertifikasi  halal

## Muhammad Habibie
dalam  usaha  yang  dijalankannya.  Karena  dengan  adanya  sertifikasi halal,  produk  usaha  yang  akan  diperjualbelikan  dapat  bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

## Kesimpulan
Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  produk  yang  diproduksi pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dinyatakan  halal  oleh masyarakat, padahal belum tentu produksi yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu adalah halal, masyarakat masih melihat mayoritas yang beragama Islam tidak mungkin memproduksi makanannya tidak  sesuai  dengan  syari’at  Islam,  sehingga  masyarakat  berpikir,  pasti usaha  yang  dijalankan  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  ini halal.  Dan  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  banyak  mengalami kesulitan  dalam  prosedur  yang  diberikan  oleh  lembaga  pengajuan pembuatan sertifikasi halal, karena pelaku usaha harus mempunyai surat edar  yang  merupakan  kelengkapan  dokumen  yang  wajib  dimiliki  oleh pemilik usaha. Setelah surat edar telah dimiliki oleh pemilik Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM),  proses  pengisian  data  yang  diberikan  oleh Lembaga  Pemeriksa  Halal  tersebut  banyak  yang  harus  diisi  dan dilengkapi sehingga pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Kebanyakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak  memahami  mengenai  IT  dan  tata  cara  pengisian  pengajuan sertifikasi halal.
Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi  halal  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kota Padang telah melakukannya sesuai  dengan konsep syariah, yang mana konsep  syariah  bahwa  sertifikasi  halal  ini  sangat  penting  untuk pengembangan  sertifikasi  halal  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  di  Kota  Padang,  dengan  adanya  sertifikasi  halal,  produk  yang diperjualbelikannya  halal  dan  dapat  menepis  keraguan  masyarakat  akan membeli  produk  yang  diperjualbelikannya.  Lalu  produk  yang  dikonsumsi oleh  muslim  baik  makanan  maupun  nonmakanan  harus  berasal  dari sumber yang halal. Maka dari itu pada produk-produk halal yang diperoleh oleh  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  supaya  memiliki  keunikan, keunggulan  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  pengkonsumsinya. Konsteks halal bukan hanya terbatas pada konsumsi, namun juga seluruh proses  produksi  dan  layanan,  yang  terhubung  dalam  rantai  pasokan. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang halal harus mencakup semua  lini  kegiatan  operasi,  baik  pengemasan,  pemasaran,  manufaktur, logistik,  pasokan,  pemeliharaan  dan  beragam  kegiatan  mulai  dari  hulu
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang
hingga hilir. Dalam hal itu proses usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang  terkait  pelaksanaan  sertifikasi  halal  sudah  baik,  karena pemerintah  telah  memberikan  edukasi,  pemaparan  dan  sosialisasi  serta sertifikasi  halal  gratis  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  ada  pada Instansi  Pemerintahan.  Dan  saat  ini  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang dijalankannya kesadarannya masih rendah. Sehingga pelaku Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  tidak  mendapatkan  peluang  yang  besar  dalam mengembangkan  serta  meningkatkan  perekonomiannya.  Meskipun  para pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  masih  rendah pemahamannya  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal,  pemerintah  tetap memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  serta  pemaparan,  mulai  dari prosesnya  maupun  persyaratan  yang  akan  dilengkapi  oleh  pelaku  usaha dalam pembuatan sertifikasi halal, dan betapa pentingnya sertifikasi halal dalam usaha yang dijalankannya. Karena dengan adanya sertifikasi halal, produk  usaha  yang  akan  diperjualbelikan  dapat  bersaing  dengan  para pelaku usaha lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abudin Nata. (2000). Metodologi studi islam . Aisjah Girindra. (1998). Pengukir sejarah sertifikasi halal .
Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Understanding of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  Jatinangor  on the  Obligation  of  Halal  Certification  in  Food  Products. Kumawula: Journal of Community Service , 1 (1), 31–49.
Bakhri,  S.  (2020).  Analisis  Kepemilikan  Sertifikat  Halal  Terhadap  Tingkat Pendapatan  Usaha  Pelaku  Industri  Kecil  Dan  Menengah. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah , 5 (1),  54. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789
Deasy Kurniawati. (2021). Wawancara pemilik usaha stik ubi ungu . Dewi  Anggraini.  (2021). Wawancara  Koordinator  Kota  Bidang Pengembangan Produksi Usaha Mikro Promosi dan Pemasaran . Dewi, S. J. (2021). Wawancara pemilik usaha dapoer duo bunda . Hadari Nawawi. (2002). Penelitian terapan .
Hakim, A. L. (2015). Dissecting the Contents of Law of Indonesia on Halal Product  Assurance. Indonesia  Law  Review , 5 (1),  88–103. https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.135
Hertanti,  S.,  Nursetiawan,  I.,  Garvera,  R.  R.,  &  Asep  Nurwanda.  (2019). Pelaksanaan  Program  Karang  Taruna  Dalam  Upaya  Meningkatkan

## Muhammad Habibie
Pembangunan  Di  Desa  Cintaratu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT , 5 (3), 305–315. Lexy J. Moleong. (2011). Metode penelitian kualitatif . Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). Metode penelitian pendidikan .
Omar, E. N., & Jaafar, H. S. (2011). Halal supply chain in the food industry -  A  conceptual  model. ISBEIA  2011  -  2011  IEEE  Symposium  on Business, Engineering and Industrial Applications , January , 384–389. https://doi.org/10.1109/ISBEIA.2011.6088842
Pujiono,  A.,  Setyawati,  R.,  &  Idris,  I.  (2018).  Strategi  Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. Indonesia Journal of Halal , 1 (1), 1. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109 S. Nasution. (2003). Metode penelitian naturalistik kualitatif .
Sari,  M.  K.  (2020).  Kesadaran  Hukum  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  Berkaitan  Kepemilikan  Sertifikat  Halal  Pada  Produk Olahan Pangan. Novum : Jurnal Hukum , 7 . Sari Ulfayana. (2021). Wawancara staff PT. Sucofindo . Syaiful Zoelkiar. (2021). Wawancara direktur LPPOM-MUI . Syuryani Raviza. (2021). Wawancara pemilik usaha dapoer na’dies . Tambunan, T. T. . (2009). UMKM di Indonesia . Tulus Tambunan. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun.  (2008). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 . 1 .
Wahyuningsih,  S.  (2009).  Sri  Wahyuningsih  Peranan  UKM  Dalam Perekonomian Indonesia. Mediagro , 5 (1), 1–14.
Yulindo  Ebu  Putra.  (2021a). Wawancara  Koordinator  Kota  Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif . Yulindo  Ebu  Putra.  (2021b). Wawancara  Koordinator  Kota  Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensial .
Yunilvia Rima Defitra. (2021). Wawancara pemilik usaha melati cake .
Zuhri,  S.  (2013).  Industri  Sangkar  Ayam  Dalam  Rangka  Pengentasan Kemiskinan  Di  Desa  Kebomlati  Kabupaten  Tuban.  Dengan Menggunakan  Alat  Analisis  SWOT  Untuk  Menganalisis  Kekuatan. Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industry Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan , 2 , 48.