## PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Zuraidah

## Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Distribusi  pendapatan  menjadi  masalah  rumit  yang  diperdebatkan  kalangan ekonom. Sistem  ekonomi  kapitalisme  memandangan  bahwa  seorang  individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa  dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap  bahwa  kebebasan  mengancam  kehidupan  sosial  masyarakat. Oleh karena  itu,  hak  individu  memiliki  kekayaan  harus  dihapuskan  dan  diambil  alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam
masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan  sehingga  kekayaan  tidak  beredar  di  antara  orang  kaya,  Islam mengatur  kekayaan  dan  distribusi  pendapatan  untuk  semua  warga  negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara  keadilan,  Islam  menekankan  tentang  pentingnya  kekayaan  beredar  di masyarakat  melalui  pembayaran  "zakat",  "infak",  aturan  warisan,  wasiat  dan hibah.
Income  distribution  has  been  complicated  problem  which  debatable  among economists. The economy system of capitalism views that an individual can freely collect and get income using his own ability without being limited. In the use and distribution of the wealth. Meanwhile, the economy system of socialism considers that  a  freedom  threatens  the  life  of  social  community.  Therefore,  an  individual right  of  having  wealth  must  be  abolished  and  taken  over  by  the  government  so that the justice can be realized in the community. In fact, both system above has not given a fair solution in the case of income distribution. Islam provides a basic principle  of  wealth  and  income  distribution  it  is  “…..so  that  the  wealth  doesn‟t circulate  among  the  rich  of  you…..”  The  verse  shows  that  Islam  manage  the control of  wealth and income distribution to all citizens, not become a commodity for the rich only. Besides, in order to realize the justice way, Islam emphasizes on the importance of circulating the wealth in the community through the payment of “zakat” , “infak”, the rule of inheritance , “wasiat” (the last will) and “hibah” . the regulation is made to avoid the wealth being owned by a minority. This also means  that  the  monopoly  system  does  not  exist.  Besides,  the  regulation  can support  the  wealth  distribution  and  teach  moral  valve  to  the  community  about how to control the expense in an appropriate way.

## Kata Kunci: Distribusi, Pendapatan, Islam

## Pendahuluan
Pembahasan  distribusi  pendapatan,  tidak  akan  lepas  dari  pembahasan mengenai  konsep  moral  ekonomi  yang  dianut  dan  juga  tidak  lepas  dari  model instrument yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber- sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral berkaitan dengan  kebendaan  (materi),  kepemilikan  dan  kekayaan  ( property  and  wealth concept )  harus  dipahami  dengan  tujuan  menjaga  persamaan  ataupun  menghidari kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi yang ada  harus  disepakati  dalam  koridor  pencapaian  standar  hidup  secara  umum  dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.
Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk meminimalisirkan  kesenjangan  dan  ketidakseimbangan  distribusi.  Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem  perpajakan  ini  berkaitan  dengan  salah  satu  prinsip  pokok  dalam  Islam (zakat). Dengan demikian, tidak ada ruang bagi  muslim untuk  melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan.
Untuk  itu,  hal  pertama  yang  perlu  dibahas  adalah  konsep-konsep  moral yang melatarbelakangi pembahasan aspek-aspek ekonomi dari penentuan sumber maupun  distribusi  pendapatan.  Konsep  moral  tersebut  diterjemahkan  menjadi faktor endogen dalam  sistem  distribusi  pendapatan  perspektif  Islam.  Ditanbah dengan  pendekatan  instrument  dan  mekanisme  pada  perspektif  individu  maupun negara serta dampak distribusi pendapatan dalam Islam.

## Distribusi Pendapatan
Konsep  dasar  kapitalis  dalam  permasalahan  distribusi  adalah  kepemilikan private (pribadi).  Makanya  permasalahan  yang  timbul  adalah  adanya  perbedaan mencolok  pada  kepemilikan,  pendapatan,  dan  harta  pusaka  peninggalan leluhurnya  masing-masing.  Milton  H.  Spencer  (1977),  menulis  dalam  bukunya Contemporary  Economics:  “  Kapitalisme  merupakan  sebuah  sistem  organisasi ekonomi  yang  dicirikan  oleh  hak  milik  privat  (individu)  atas  alat-alat  produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya  untuk  mencapai  laba  dalam  kondisi-kondisi  yang  sangat kompetitif.” 1
Lembaga  hak  milik  swasta  merupakan  elemen  paling  pokok  dari kapitalisme.  Para  individu  memperoleh  perangsang  agar  aktiva  mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi distribusi kekayaan  serta  pendapatan  karena  individu-individudiperkenankan  untuk
1 Winardi I Qadhy  Abu  Yusuf  Ya‟qub  bin Ibrahim,  “ Al-Kharaj”, (Kairo:  As-Salafiyah), hal. 191.  Mustafa Edwin, dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,op,cit, hal.130-131. Lihat juga Faisal  Badroen,  dkk,  2006. Etika  Bisnis  dalam  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group), hal. 117.
menghimpun  aktiva  dan  memberikannya  kepada  para  ahli  waris  secara  mutlak apabila mereka meninggal dunia.
Sedang  sosialis  lebih  melihat  kepada  kerja  sebagai basic dari  distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya dapat dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh  sebab  itu,  adanya  perbedaan  dalam  kepemilikan  tidak  disebabkan  oleh kepemilikan  pribadi  tapi  lebih  kepada  adanya  perbedaan  pada  kapabilitas  dan bakat  setiap  orang.  Brinton  (1981)  menyebutkan  bahwa:  “ sosialisme  dapat diartikan  sebagai  bentuk  perekonomian  di  mana  pemerintah  paling  kurang bertindak  sebagai  pihak  yang  dipercayai  oleh  seluruh  warga  masyarakat,  dan menasionalisasikan  industry-industri  besar  dan  strategis  seperti  pertambangan, jalan-jalan,  dan  jembatan,  kereta  api,  erta  cabang-cabang  produk  lain  yang menyangkut hajat hidup orang banyak.” 2
Dalam bentuk  yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat  produksi,  termasuk  didalamnya  tanah-tanah  pertanian  oleh  negara,  dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang paling menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini,  alokasi  produksi  dan  cara  pendistribusian  semua  sumber-sumber  ekonomi diatur oleh negara.
Komunis  sebagai  bentuk  dari  sosialisme  yang  paling  ekstrem  lebih menekankan  bahwa  kebutuhan  adalah  dasar  dari  sistem  distribusi,  di  mana pendistribusian menjadi penting untuk untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat member kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya. Sistem ini meyakini  bahwa,  dengan  cara  tersebut,  fenomena  perbedaan  dalam  pendapatan ataupun kelas sosial dapat dieliminir dan bahkan dihapus.
Dalam  Islam,  kebutuhan  memang  menjadi  alasan  untuk  mencapai pendapatan  minimum.  Sedangkan  kecukupan  dalam  standar  hidup  yang  baik ( nisab ) adalah hal  yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai  standar  hidup  yang  sudah  bisa  dikatakan  baik.  Standar  kecukupan  ini diasumsikan  oleh  para  ulama  sebagai  titik  pembeda  dengan  yang  kekurangan ( limit of pittance ).
Islam  mengenal  batasan  tersebut  merupakan  hak  orang  yang  harus disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan sebagian  harta  bagi  si  „yang  berkecukupan‟  untuk  mereka  „yang  kekurangan‟ adalah  merupakan  dana  kompensasi  atas  kekayaan  mereka.  Dan  untuk  hal  ini, otoritas negara punya kewenangan untuk pengelolaannya.
Islam  menawarkan  Instrumen  yang  sangat  beragam  untuk  optimalisasi proses  distribusi  income.  Dan  konsep  yang  ditawarkan  ada  yang  menuntut bantuan  otoritas  dari  pemerintah  dan  ada  pula  yang  memang  sangat  bergantung
2 Ibid.
kepada  konsep  karikatif  personal  dan  sosial  muslim.  Husein  Sahata  menjelaskan beberapa instrument tersebut sebagai berikut :
1. Ghanimah  y aitu harta rampasan perang atau uang dan barang  yang diperoleh kaum  muslimin  dalam  peperangan.  Bagian baitul  mal dalam  harta  tersebut adalah 1/5 (20 %) sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur‟an yang berbunyi:
“Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil .” 3
Dalam  ayat  tersebut  Allah  SWT  menjelaskan  bahwa  bagian  1/5  adalah  hak Allah,  Rasul  dan  kerabatnya,  golongan  yatim,  golongan  miskin,  dan ibnu sabil .  Sedangkan  4/5  sisanya  adalah  milik  para  pejuang  yang  berhak  atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5  bagian,  yaitu  bagian  untuk  Allah,  untuk  Rasul-Nya,  untuk  para  kerabat beliau, para anak yatim, para fakir miskin dan bagian bagi ibnu sabil . Hal ini berlangsung  selama  masa  Rasulullah,  sedangkan  setelah  beliau  wafat  maka khulafa‟ al-Rasyidin membagi-bagikan  yang  1/5  itu  kepada  3  bagian  dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya.
2. Kharaj ,  yaitu  kewajiban  moneter  atau  fiskal  yang  diwajibkan  atas  tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri.  Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kharaj ini tergantung pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, serta lingkungan tempat tanah itu berada. Pra fuqaha menetapkan bahwa al-Kharaj adalah  rezeki  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada  kaum  muslimin  karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, sebagaimana Firman Allah : “Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  Rasul, kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di  antara  orang- orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka  tinggalkanlah;  dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  sangat  keras  hukuman- Nya.” 4
3. Jizyah , yaitu kewajiban moneter atau fiskal  yang diwajibkan oleh pemerintah Negara Islam kepada nonmuslim, tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung  beban  negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum  kafir  untu  masuk  Islam.  Sebagaimana  Firman  Allah: “Perangilah orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula)  kepada  hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),  (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka,  sampai mereka  membayar  jizyah  dengan  patuh  sedang  mereka  dalam  keadaan
3 Q.S. Al-Anfaal: 41.
4 Q.S. al-Hasyr : 7.
tunduk.” 5 Sunnah  Nabi  telah  menjelaskan  bagaimana  cara  pelaksanaan terhadap  kandungan  nash  ini  dan  juga  para  ulama  telah  ber- ijma‟ akan penarikan jizyah dari nonmuslim.
4. Rikaz, y aitu barang temuan sebesar 20 % yang dikenakan sebagai tarif zakat.
5. Dhawa-i ,  yaitu  tanah  telantar,  jika:  (a)  tidak  diketahui  pemiliknya;  (b) kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.
6. Usyur , yaitu suatu kebijaksanaan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi  perdagangan  yang  diekspor  maupun  diimpor  dalam  sebuah  negara Islam.  Kewajiban  ini  termasuk  dalam  sistem  moneter  Islam  pada  masa Khalifah Umar bin Khattab r.a yang menggunakan dalil muamalah bi al-mitsl (reciprocity in international trade). Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy‟ari mengirim  surat  kepada  Umar  yang  isinya  mengabarkan  kepada  Umar  bahwa dia  telah  menarik  pajak  dari  para  pedagang  muslim  yang  hendak  memasuki Negara  lain  …  kemudian  Umar  menulis  surat  kepadanya  dan memerintahkannya  untuk  menerapkan muamalah  bi  al-mitsl  (reciprocity) . Sebagaimana berikut  ini: Kamu harus mengambil  dari mereka sebagaimana mereka  juga  mengambil  dari  pedagang  muslim,  kemudian  ambil  dari  para ahlu dzimmah 2/10 dan dari kaum muslimin untuk setiap 40 dirham I dirham, dan yang berada dibawah 200 (dirham) tidak dikenakan apa pun dan apabila telah mencapai 200 (dirham), maka di dalamnya terdapat kewajiban 5 dirham dan apabila lebih dari itu maka sesuaikanlah. 6
7. Zakat Fitrah , yaitu kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya.
Selain itu, instrument wajib lainnya adalah :
1. Warisan, yaitu pembagian harta kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.
2. Nafaqah, kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang  terdekat,  yakni  anak-anak  dan  isteri.  Atau  kewajiban  bersyarat untuk  menyediakan  kebutuhan  pada  keluarga  miskin  jika  orang  tersebut mampu melakukan hal tersebut, kafarat tebusan terhadap dosa yang dilakukan.
3. Udhiyah, kurban binatang ternak pada saat Idul Adha.
Kemudian instrument lain yang lebih kental unsur kewajiban muslim satu dengan lainnya adalah :
1. Musaadah, memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah.
2. Jiwar, bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.
3. Diyafah, kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.
Terakhir  instrument  yang  lebih  berkaitan  dengan  kesukarelaan  dan kedermawanan dari seorang muslim adalah :
1. Qard hasan, pinjaman tanpa tingkat pengembalian.
5 Q.S. at-Taubah : 29.
6 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, op.cit, hal. 123.
2. Nudzur, perbuatan  untuk  menafkahkan  atau  mengorbankan  sebagian  harta yang  dimilikinya  untuk  mendapat  keridhaan  Allah  SWT  atas  keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadi keinginannya.
3. Waqaf, memberikan  bantuan  atas  kepemilikannya  untuk  kesejahteraan masyarakat umum.
4. Wasiat, hak pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3) harta).
5. Infaq dan sedekah.
Pada  masa  kenabian  dan  kekhalifahan  setelahnya,  kaum  muslimin  cukup berpengalaman  dalam  menerapkan  instrument-instrumen  tersebut  sebagai kebijakan  fiskal  pada  lembaga baitul  maal  (national  treasury). Dari  berbagai macam instrument di atas, pajak diterapkan atas individu ( jizyah dan pajak khusus muslim ),  tanah kharaj, dan usyur (cukai)  atas  barang  impor  dari  negara  yang mengenakan  cukai  terhadap  pedagang  kaum  muslimin,  sehingga  tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.
Pada  saat  perekonomian  sedang  krisis  yang  membawa  dampak  terhadap keuangan  negara  karena  sumber-sumber  penerimaan  terutama  pajak  merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara  jatuh  miskin  otomatis  mereka  tidak  dikenai  pajak  baik jizyah maupun pajak  atas  orang  Islam,  sebaliknya  mereka  akan  disantuni  negara  dengan  biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.
Hidayatullah  Muttaqien  menjelaskan  setiap  pos  pemasukan  dalam baitul mal mempunyai  mekanisme masing-masing untuk  dikeluarkan atau dibelanjakan oleh  negara,  sehingga  akan  mempunyai  variasi  dampak  positif  terhadap perekonomian  negara  dan  distribusi  pendapatan  masyarakat.  Pos  penerimaan baitul  mal dari  porsi Fai  dan  Kharaj harus  dikeluarkan  negara  untuk  pos pengeluaran dar  al-Khalifah (rumah  tangga  khalifah), mashalib  al-daulah (kepentingan  Negara), santunan,  jihad,  al-Thawaari (urusan  darurat/bencana alam),  dan al-muwazanah  al-ammah (Anggaran  Belanja  Negara), al-Muhasabah al-Ammah (Pengendali Umum), dan al-Muraqabah (Badan Pengawas). Kemudian pos  penerimaan  dari  sektor  publik  harus  dikeluarkan  untuk  jihad,  penyimpanan pemilikan  umum  dan  urusan  darurat/bencana  alam.  Sedangkan  pos  penerimaan dari Bagian  Shadaqah harus  dikeluarkan  hanya  untuk  penyimpanan  dana  zakat dan jihad. 7
Aspek  politik  dari  kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  oleh  khalifah  dalam rangka  mengurusi  dan  melayani  umat.  Kemudian  dilihat  dari  bagaimana  Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi  secara  mendalam  terungkap  bahwa  hakikat  permasalahan  ekonomi terletak  pada  bagaimana  distribusi  harta  dan  jasa  di  tengah-tengah  masyarakat sehingga  titik  berat  pemecahan  permasalahan  ekonomi  adalah  bagaimana menciptakan  suatu  mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil.  Allah  SWT mengingatkan betapa sangat  urgennya masalah distribusi  harta ini dalam firman- Nya: “…Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ….” 8
7 Ibid, hal. 125.
8 Q.S. al-Hasyr :7.
Juga dalam Hadits Nabi  SAW : “Jika pada suatu pagi di suatu kampong terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka, dalam kesempatan  lain  Tidak  beriman  kepada-Ku,  tidak  beriman  pada-Ku,  orang  yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan. 9
Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas dari kendali politik ekonomi ( as- siyasatu  al-iqtishadi )  yang  bertujuan,  sebagaimana  yang  dikemukakan Abdurrahman al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ( al-hajat al-asasiyah/basic needs ) per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap  individu  di  antara  mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya ( al-hajat al-kamaliyah ) sesuai kadar kemampuannya. 10
Jaminan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  primer  ini  meliputi; pertama, jaminan  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi  individu  dan kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  primer  kategori  pertama  adalah  jaminan  akan  sandang, pangan,  dan  papan  danmerupakan  jaminan  secara  langsung  terhadap  setiap individu yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya, atau terhadap setiap  individu  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Kebijakan ini termasuk kebijakan transfer payment karena negara memberikan secara cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang.
Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori kedua meliputi keamanan,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Tiga  perkara  ini,  merupakan  unsure penting  bagi  perekonomian.  Keamanan  berfungsi  melindungi  dan  mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar.
Pendidikan merupakan pilar  yang melahirkan sumber daya manusia  yang sangat  dibutuhkan  untuk  melakukan  pembangunan  fasilitas-fasilitas  negara  dan fasilitas-fasilitas  umum  yang  dibutuhkan  rakyat  termasuk  yang  dibutuhkan  bagi aktivitas  perekonomian,  untuk  memabngun  sistem  pertanian,  industri  (termasuk industri  senjata),  perdagangan  dan  jasa  yang  tangguh,  berkualitas  dan  efesien. Kesehatan  merupakan  unsure  yang  sangat  mempengaruhi  kinerja  seseorang  bagi ekonomi  dirinya  dan  keluarganya,  bagi  perusahaan  tempat  dia  bekerja,  bagi perekonomian masyarakat dan negara.
Selanjutnya  Hidayatullah  Muttaqien  mengasumsikan  bahwa baitul  mal masih  memiliki  dua  instrument  dari  dua  pemasukan  negara  untuk  semakin mempertajam distribusi  harta di  tengah-tengah  masyarakat.  Yaitu instrument  pos penyimpanan asset dan public property (kepemilikan umum) dan instrument  pos penyimpanan  asset  zakat. Aset  yang  termasuk  kepemilikan  umum  merupakan harta  milik  umat,  sehingga  umat  berhak  mendapatlkan  manfaat  dari  harta  milik umum dan tidak seorang pun yang berhak menguasai harta milik umum tersebut. Dalam  memanfaatkan  harta  milik  umum    ada  yang  bisa  dimanfaatkan  secara langsung  oleh  umat  seperti  air,  padang  rumput,  api,  jalan-jalan  umum,  laut, sungai,  danau  dan  terusan  yang  besar,  dan  ada  juga  yang  tidak  mudah memanfaatkannya  secara  langsung  seperti  minyak  bumi,  gas,  dan  barang-barang tambang. 11
9 Hadits Qudsi.
10 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, op.cit, hal. 127.
11 Ibid, hal. 128.
Menurut  Ziauddin  Ahmad  instrument  terakhir baitul  mal yang  berfungsi pula dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi adalah zakat. Konsep fiqh zakat  menyebutkan  bahwa  sistem  zakat  berusaha  untuk  mempertemukan  pihak surplus  muslim  dengan  pihak  defisit  muslim.  Hal  ini  dengan  harapan  terjadi proyeksi  pemerataan  pendapatan  antara  surplus  dan  defisit  muslim  atau  bahkan menjadikan kelompok yang defisit ( mustahik ) menjadi surplus ( muzaki ).
Dalam  konsep  ekonomi  Islam,  untuk  persamaan  fungsi  pendapatan  dan konsumsi  masyarakat  Islam  diasumsikan  oleh  Adiwarman  Karim 12 sebagai berikut:
1. Surplus

## Y = C + infak/zakat
Hai orang-orang  yang beriman, nafkahkanlah  (di  jalan Allah) sebagian  dari hasil  isahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan dari bumi untuk kamu. ( Al-Baqarah; 267)
Yang  kamu  miliki  adalah  apa  yang  telah  kamu  makan  dan  apa  yang  telah kamu infakkan. (H.R. Muslim dan Ahmad)
2. Defisit
Y + infak/zakat = C
Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Ad-Dzaariyaat: 19)
Pengumpulan  dan  penyaluran,  dan  potensi  zakat  (termasuk  infak  dan sedekah)  sebagai  instrument  pengemtasan  kemiskinan,  akhir-akhir  ini  sudah menjadi  primadona  untuk  disoroti  dalam  kajian  multidimensi  dalam  khazanah literatur  ekonomi  Islam.  Dan  memang  pada  kenyataannya,  zakat  sebagai  sebuah teori  sudah  banyak  dieksplorasi  oleh  para  ahli  intelektual  muslim  yang  serius kepada  pembangunan  dan  keuangan  publik.  Ziauddin  Ahmad  dalam  paper-nya menawarkan  zakat  sebagai  instrument  kebijakan  fiskal,  kumpulan  makalah  dari Munawar  Iqbal  yang  dipresentasikan  pada International  Conference  on  Islamic Economics kedua  yang  diselenggarakan  di  Islamabad  pada  bulan  Maret  1983, banyak  mengkaji  permasalahan  deskripsi  dan  empirisasi  ruang  lingkup  zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami.
Ziauddin  Ahmad  menghadirkan  zakat  sebagai  instrument  sekuritas  sosial yang  merupakan  bagian  dari  integrasi  sistem  Islami  untuk  pengentasan kemiskinan dan distribusi  income. Sadeq mengetengahkan ulasan dalam  dimensi ekonomi,  hukum,  administrasi  pada  instrument  zakat.  Shirazi  memaparkan analisis  insentif  ekonomi  pada  kontribusi  sistem  zakat  dalam  program pengentasan kemiskinan di Pakistan.
Umar  M.  Chapra  menawarkan  banyak  hal  berkaitan  dengan  sistem  zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi  menawarkan  sejumlah  aturan  penting  dalam  konteks  kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi Islam.
12 Adiwarman Karim, 2002. Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro, (Jakarta: IIIT Indonesia), hal. 109-110.
Setelah  membahas  kilasan  sejarah  pengalaman  masa  kekhalifahan  dan kajian kontemporer di  atas,  terciptanya  kesuksesan sistem  Islam dalam distribusi pendapatan,  setidaknya  ada  dua  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  umat Islam  yaitu  pertama  menciptakan  prilaku  konsumsi  ( mustaahik menjadi muzaki ) dalam  artian  bahwa  kewajiban  memberi  lebih  mulia  dari  pada  menerima  dan kedua,  pengembangan intermediary  system untuk  lebih  menyelenggarakan instrument-instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  yang  khusus  diproyeksikan untuk distribusi income.

## Konsep Moral Dalam Sistem Distribusi Pendapatan Islam
Secara  umum,  Islam  mengarahkan  mekanisme  distribusi  pendapatan berbasis moral  spiritual  dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap  aktivitas ekonomi.  Latar  belakangnya  karena  ketidakseimbangan  distribusi  kekayaan adalah hal  yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian  kebahagiaan  manusia,  membimbing  manusia  untuk  menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal  ini akan  sulit  dicapai  tanpa  adanya  keyakinan  pada  prinsip  moral  sekaligus kedisiplinan  dalam  mengimplementasikan  konsep  moral  tersebut.  Ini  adalah fungsi  dari  menerjemahkan  konsep  moral  sebagai  faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.
Distribusi  pendapatan  dalam  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  dua  nilai manusiawi  yang  sangat  mendasar  dan  penting  yaitu:  nilai  kebebasan  dan  nilai keadilan. 13 Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak  kekayaan  telah  member  amanat  kepada  manusia  untuk  mengatur  dan mengelola  kekayaan  disertai  kewenangan  untuk  memiliki  kekayaan  tersebut. Sehubungan  dengan  masalah  distribusi  pendapatan  ini,  Qardhawi  menjelaskan dasar dalam distribusi pendapatan sebagai berikut:
1. Nilai kebebasan
Kebebasan  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  harus  dilandasi keimanan kepada Allah serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah yang menciptakan  dan Dia pula yang mengatur segala urusan sehingga tidak layak  bagi  manusia  menyombongkan  diri  serta  bertindak  otoriter  terhadap makhluk lainnya. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena seluruh makhluk  di  hadapan  Tuhan  adalah  sama.  Hanya  kepada-Nyalah  semua manusia harus tunduk dan meminta pertolongan.
Keyakinan  manusia  kepada  Allah  didasarkan  atas  persiapan  material dan  spiritual  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  dalam  melakukan tugasnya  sebagai  khalifah.  Kebebasan  manusia  adalah  sesuatu  yang  tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Seorang yang terbelenggu tidak akan
13 Yusuf  Qardhawi,  2004. Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, terjemahan,  (Jakarta;  Gema Insani Press, 19970, hal. 201-248. Lihat juga Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE), hal. 317.
produktif.  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk  berusaha, memiliki,  mengelola  dan  membelanjakan  hartanya  sesuai  dengan  peraturan yang  ditetapkan  oleh  Allah  sehingga  manusia  pantas  dimuliakan  dan menerima amanah dari Allah dan dipertanggungjawabkan di hari Kemudian. Bukti-bukti nilai kebebasan ini, yaitu :
a. Hak Milik Pribadi.
Kepemilikan  adalah  suatu  bukti  prinsip  kebebasan.  Seorang  yang memiliki suatu benda dapat  menguasai  dan memanfaatkannya.  Ia dapat  pula mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Islam  mengajarkan  perlindungi  terhadap  hak  milik  pribadi  dari  perbuatan zalim  dan  menganjurkan  mempertahankan  hak  miliknya.  Kebebasan mengharuskan  seseorang  untuk  menanggung  risiko  sesuai  dengan  apa  yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya.
Islam  menyadari  pengakuan  terhadap  kepemilikan  adalah  hal  yang sangat  penting.  Setiap  hasil  usaha  ekonomi  seorang  muslim,  dapat  menjadi hak  miliknya,  karena  hal  inilah  yang  menjadi  motivasi  dasar  atas  setiap aktivitas  produksi  dan  pembangunan.  Landasannya,  jika  seseorang  yang berusaha  lebih  keras  daripada  orang  lain  dan  tidak  diberikan  apresiasi  lebih misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan  mengakui  adanya  hak  milik.  Motivasi  ini  kemudian  membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.
Namun  demikian,  bila  dilihat  dari  aspek  psikologis  yang  membentuk karakter  dasar  manusia  sebagai homo  economicus ,  ajaran  Islam  mensinyalir bahwa manusia cinta kepada keabadian hidup  ( immortality ) dan mempunyai insting  „untuk  menguasai‟  atas  segala  hal,  walaupun  manusia  menyadari bahwa  waktu  untuk  hidupnya  sangatlah  terbatas.  Oleh  karena  itu,  manusia kemudian menerjemahkan karakter tersebut dengan berusaha segiat mungkin selama individual  economic  life  cycle 14 demi  kesejahteraan  diri  dan  anak cucunya (yang berlaku sebagai penerus kehidupannya di dunia fana ini). Mata rantai  kehidupan  anak  cucu  adam  ini,  tidak  akan  berarti  tanpa  adanya pengakuan kepada hak milik. Karena dengan hak milik tersebut, si orang tua dapat mempunyai sesuatu untuk diwariskan kepada anak cucunya.
Kedua  karakteristik  manusia  di  atas,  sudah  cukup  mengarahkan manusia  untuk  berlaku  sebagai  makhluk materialistic .  Semakin  banyak materi akan semakin senang, dan semakin banyak materi akan semakin mulia. Oleh  sebab  itu,  manusia  berkompetisi  dalam  kegiatan  ekonomi  satu  sama
14 Dalam kajian perancangan distribusi kekayaan, daur hidup pencarian kekayaan manusia umumnya  dibagi  pada  empat  fase  yang  dikenal  secara  umum,  yaitu:  Pertama, Accumulation Phase: Awal  sampai  pertengahan  karier,  pada  fase  individu  ini  mencoba  untuk  meningkatkan asetnya  (kekayaan)  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  jangka  pendek.  Secara  umum,  pendapatan bersih  dari  individu  dalam  fase  ini  tidaklah  besar.  Kedua, Consolidation  Phase: Individu  yang berada  dalam  fase  ini  biasanya  telah  melalui  pertengahan  perjalanan  kariernya.  Dalam  fase  ini biasanya  pendapatan  melebihi  pengeluaran.  Dengan  begitu,  mereka  yang  ada  di  fase  ini  dapat menginvestasikan  dananya  untuk  tujuan  jangka  panjang.  Ketiga, Spending  Phase/Gifting  Phase: Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pension. Kebutuhan akan biaya hidup  harian  mereka  dapat  dari  investasi  yang  mereka  lakukan  pada  dua  fase  sebelumnya.  Lihat Mustafa Edwin, dkk, 2007. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2), hal , 121.
lain,  sebagai  upaya  mengumpulkan  sebanyaknya  materi.  Kenyataan  ini, membawa  manusia  kepada  pemikiran  bahwa  kepemilikan  di  muka  bumi  ini dapat  dikuasai  oleh  seseorang  atau  segelintir  orang  saja  (pemenang kompetisi),  kemudian  dimanfaatkan  dan  diproduktifkan  tanpa  batas (kapitalis). Atau jika tidak demikian, segala sesuatu  yang ada di  muka bumi ini  hanya  dapat  dimiliki  secara  kolektif,  tidak  ada  kepemilikan  pribadi  dan yang ada hanya kepemilikan negara (sosialis).
Oleh  karena  itu,  di  lain  pihak  prinsip  moral  Islam  mengarahkan kepada  kenyataan  bahwa  pengakuan  hak  milik  harus  berfungsi  sebagai pembebas  manusia  dari  karakter  materialistis.  Hanya  karena  itu,  manusia mendapatkan kemuliaannya, bukan sebaliknya.
Dalam  Islam  legitimasi  hak  milik  akan  tergantung  dan  sangat  terkait erat  kepada pesan moral  agar  menjamin keseimbangan, di mana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif  bagi  diri  dan  keluarga,  berproduksi  dan  berinvestasi,  alat  untuk mengapresiasikan  kepedulian  sosial  (zakat,  infak,  dan  sedekah)  dan  jaminan distribusi  kekayaan,  menjamin  mekanisme  kerja fisabilillah dan  semangat pembangunan serta penataan.
Dari sini, sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian fiqh Islam, pengertian  etimologis  dari  kepemilikan  seseorang  akan  materi  berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Secara terminologis berarti spesialisasi ( in  legal  term )  seseorang  terhadap  suatu  benda  yang  memungkinkannya untuk  melakukan  tindakan  hukum  sesuai  dengan  keinginannya  atas  benda tersebut,  selama  tidak  ada  halangan  syara  atau  selama  orang  lain  tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.
Hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan dalam  pespektif  Islam  memasukkan  muatan  nilai  moral  etika  sebagai  faktor endogen , dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT, karena bersentuhan dengan area halal haram.
Pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan Semesta Alam,  dalam firman-Nya: “ Kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  langit  dan  bumi,  dan  Allah  Maha  perkasa atas segala sesuatu”. 15
Sedangkan  manusia  hanya  diberi  hak  kepemilikan  terbatas,  yaitu sebagai  pihak  yang  diberi  wewenang  untuk  memanfaatkan,  dan  inti  dari kewenangan  tersebut  adalah  tugas  ( taklif )  untuk  menjadi  seorang  khalifah (agen/pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.
Spirit  Islam  dalam  kepemilikan  asset/properti  diintisarikan  dalam sabda  Nabi  Muhammad  SAW  berikut  ini  : “Suatu  ketika  Nabi  Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya: “Kepada siapakah di antara kamu harta  milik  ahli  warisnya  lebih  berharga  daripada  miliknya  sendiri?” Mereka menjawab: “Setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga  daripada  milik  ahli  warisnya,”  Kemudian  Nabi  bersabda: “Hartamu  adalah  apa  yang  kamu  gunakan  dan  harta  ahli  warismu  adalah yang tidak kamu gunakan.” Kemudian: “ Tidak ada sedikit pun di antara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali
15 Q.S. Ali Imran, ayat 189.
yang  kamu  makan  dan  gunakan  habis,  yang  kamu  pakai  dan  kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” 16
Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap  harta  sebagai  anugerah  dari  Allah.  Allah  menciptakan  harta kekayaan  untuk  dicari,  dimiliki  dan  digunakan  oleh  manusia.  Di  mana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT  ( at-tayyibat dan ar-rizq ). 17 Hak  pemanfaatan  juga  berarti  setiap kepemilikan  individu  dapat  diberlakukan  aktivitas  hukum  atas  kepemilikan, seperti  diperjualbelikan,  diwariskan,  didistribusikan  dan  sebagainya,  selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah.
Namun  demikian,  pemanfaatan  untuk  kepentingan  umat  dan  agama Islam  harus  lebih  diutamakan,  karena  setiap  milik  individu  dapat dimanfaatkan  secara  langsung  oleh  individu  tersebut  dan  dapat  pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya, setiap kepemilikan  kolektif  tidak  dapat  mengganggu  gugat  kepemilikan  pribadi, kecuali  hal  yang  demikian  itu  ditujukan  untuk  menjalankan  perintah  Allah SWT.  Hanya  saja  Islam  tidak  mengenal mushadarah ,  yaitu  perampasan  hak seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.
Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya  kepemilikan  umum  ( al-milkiyyah  al-ammah/collection  property )  dan kepemilikan  negara  ( state  property ). 18 Para  ahli  fiqh  mendefenisikan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kepemilikan  umum  itu  adalah: Pertama, fasilitas/sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum. Kedua, barang tambang, seperti tambang minyak dan  gas bumi, emas dan logam  mulia lainnya, timah, besi,  uranium, batu  bara,  dan  lain  sebagainya. Ketiga, sumber  daya  alam  yang  bentuk materinya sulit untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.
Pada ketiga hal tersebut, pemanfaatan akan sangat berkait dengan hak Allah  dan  hak  umum.  Oleh  sebab  itu,  otoritas  negara  dapat  mengambil  alih pendistribusiannya  secara  adil.  Tentunya  dengan  memerhatikan  secara  ketat akan  adanya  tindakan-tindakan  yang  merusak  seperti  eksploitasi  habis- habisan dan konsumsi besar-besaran sumber daya alam, tanpa mencanangkan kembali  sejumlah  aktivitas  yang  menjamin  pelestarian  dan  pembaruannya. Sumber-sumber  ekonomi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  tidak boleh  dimiliki  oleh  individu  dan  tidak  boleh  bebas  diperjaulbelikan  atau
16 H.R. Muslim dan Ahmad.
17 Al-Qur‟an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi manusia dengan menggunakan  istilah-istilah  yang  erat  dengan  nilai  moral,  yaitu  istilah at-tayyibat dan ar-rizq. At Tayyibat berarti „barang-barang yang baik‟, „barang-barang yang baik dan suci‟, barang-barang yang bersih dan suci‟, „hal-hal yang baik dan bagus‟, dan „makanan yang terbaik‟. Sedangkan ar- rizq digunakan  untuk  menunjukkan  beberapa  makna  sebagai  berikut:  „makanan  dari  Tuhan‟,
„pemberian dari Tuhan‟, „bekal dari Tuhan‟, dan „anugerah dari langit‟. Lihat Mustafa Edwin, dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, op,cit, hal. 123.
18 Hal ini didasarkan pada dalil syara‟ berikut: Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi SAW, Rasulullah bersabda: “ Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. “Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul- Nya”.
bahkan  dimonopoli  oleh  pihak  tertentu,  seperti  minyak  dan  gas  bumi, tambang emas dan tembaga, hutan, dan lain sebagainya.
Walaupun  manusia  sudah  diberi  mandat  sebagai  agen  pengelola,  di mana manusia punya kebebasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar- besarnya, memahami bahwa Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk  manusia  dan  makhluk  lainnya,  maka  dalam  setiap  aksi  pemanfaatan hak milik, harus memerhatikan kepentingan seluruh stakeholder
transcendental , dan manusia (orang lain), hewan, tumbuhan, dan sebagainya dalam  hubungan  horizontal.  Inilah  substansinya  mengapa  bekerja  dan beraktivitas ekonomi memakmurkan bumi termasuk bagian dari beribadah.
b. Warisan dan Wasiat
Disyari‟atkannya  warisan  adalah  sebagai  pencerminan  kebebasan. seseorang  dapat  melestarikan  dan  mengelola  secara  berkesinambungan  apa yang menjadi  miliknya.  Perolehan hak milik dari pemilik  yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal,  yaitu: melalui warisan dan wasiat. Kedua  hal  ini  diakui  oleh  syar‟i  dengan  maksud  untuk  memelihara kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat.
Kemaslahatan  individu  dapat  diperoleh  dengan  memenuhi  keinginan serta  menjaga  kepentingannya  dari  perampasan  hak  yang  merupakan  salah satu hikmah disyari‟atkannya wasiat dan waris. Kedua hal tersebut dapat pula menguatkan hubungan keluarga dan saling tolong dan saling mewarisi setelah kematian seseorang.
Orang  tua  mengharapkan  kebaikan  bagi  anak  (keturunannya)  dan berharap  amalannya  akan  berkelanjutan  kepada  anak-anaknya  yang merupakan  cermin  dari  eratnya  hubungan  perasaan  mereka.  Hal  tersebut dapat  dilihat  berdasarkan  hadits  Nabi  SAW  yang  terkenal  diriwayatkan  dari Abu Hurairah:
“Jika anak Adam (manusia) meninggal maka putuslah amalnya kecuali dari  tiga  hal,  yaitu:  sadaqah  jariyah  atau  ilmu  yang  bermanfaat  atau anak shalih yang berdo‟a untuk orang tuanya.” 19
Bentuk  kemaslahatan  yang  kedua  adalah  diberikan  kepada  keluarga terdekat.  Oleh  karena  itu  Islam  menganjurkan  agar  memberikan  nafkah kepada  orang  lain  yang  dimulai  dari  keluarga  yang  terdekat.  Bentuk kemaslahatan  yang  ketiga  adalah  bagi  masyarakat  yang  berdampak  pada sistem distribusi.
Warisan  merupakan  faktor  yang  sangat  berperan  dalam  pemerataan kekayaan,  perluasan  dan  pemindahan  dari  seorang  pemilik  kepada  beberapa orang  yang  ketentuan  pembagiannya  telah  ditentukan  oleh  Allah  dalam  Al- Qur‟an.
Warisan  dalam  syari‟at  Islam  termasuk  sarana  untuk  menyebarkan harta  benda  kepada  orang  banyak  yaitu  memindahkan  harta  benda  dari  milik seseorang kepada beberapa orang.
Syariat  Islam  tidak  membagikan  harta  warisan  hanya  kepada  anak sulung 20 atau  kepada  anak  laki-laki  tanpa  membagikan  kepada  wanita, 21 atau kepada  yang  besar-besar  tanpa  membagikan  kepada  anak-anak  kecil  kecuali
19 H.R. Musim.
20 Sebagaimana Hukum warisan di Negara Inggris.
21 Sebagaimana Hukum warisan di masyarakat Arab Jahiliyahal.
kepada  yang  mampu  mengangkat  senjata,  dengan  kata  lain  anak-anak  kecil lelaki  maupun  perempuan  yang  tidak  ikut  berperang  tidak  mendapatkan warisan.
Islam  tidak  bertindak  sebagaimana  paham  di  atas.  Islam  membagikan harta  warisan  kepada  seluruh  anak  yang  ditinggalkan  orang  tuanya,  bagian laki-laki  dua  kali  lipat  bagian  wanita,  dengan  alasan  laki-laki  mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada wanita dalam hal pengeluaran uang, sedangkan  hidup  seorang  wanita  selamanya  ditanggung  oleh  kaum  laki-laki.
Mereka  bisa  hidup  dari  nafkah  laki-laki,  baik  ia  menjabat  sebagai  anak ataupun isteri. Juga ia memliki harta khusus yang tidak boleh seorang pun ikut campur, tidak ayah dan tidak juga suami, kecuali jika ia menginginkannya. 22
Di  samping  itu,  laki-laki  diwajibkan  memberikan  mahar  dan  nafkah  kepada anak dan isterinya.
Secara  bijaksana,  Islam  membagikan  warisan  itu  kepada  orang  tua anak  yang  meninggal,  sebagaimana  anak  mempunyai  bagian  dari  harta  yang ditinggal mati orang tuanya.
Islam  secara  bijaksana  juga  menetapkan  bahwa  suami  maupun  isteri berhak  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  kekasihnya  karena hubungan sangat erat dari kehidupan berumah tangga yang mereka jalani.
Di  samping  itu,  Islam  menetapkan asobah dan  keluarga  mendapat warisan  dalam  batas-batas  dan  syarat-syarat  tertentu  karena  ia  mempunyai hubungan  darah  dan  kekerabatan  yang  jelas  dengan  saudaranya  dan  mereka saling  membantu  di  waktu  suka  maupun  duka.  Islam  mewajibkan  kerabat yang  kaya  membantu  saudaranya  yang  kesusahan  dan  miskin  dan  memenuhi kebutuhan ekonominya. 23
Jika  antara  saudara  saling  memberi  dan  membantu,  maka  merupakan suatu  keadilan  jika  ia  mendapatkan  sebagian  harta  warisan  peninggalan saudaranya  jika  saudaranya  ini  tidak  memiliki  keturunan. 24 Hal  ini  juga didasarkan kepada sabda Nabi SAW: “Bagikan warisan kepada yang berhak pertama kali dan yang tersisa (asobah) kepada saudaranya laki-laki.” 25
Islam tidak membenarkan pemilik harta membagikan harta warisan di luar takaran yang telah ditentukan. Misalnya, melebihkan bagian seorang ahli waris  daripada  ahli  waris  yang  lain,  padahal  seharusnya  sama;  atau membatalkan  hak  ahli  waris  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Islam;  atau memberikan  bagian  kepada  orang  yang  secara  hukum  tidak  berhak menerimanya. Penyelewengan merupakan dosa besar di hadapan Allah.
Islam  juga  menetapkan  agar  pemilik  harta  setelah  wafat  tidak mewasiatkan  hartanya  kepada  para  ahli  waris,  kecuali  dengan  syarat  dan batas-batas tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut, yaitu:
a. Tidak  boleh  lebih  dari  sepertiga  harta  yang  ditinggal.  Imam  Bukhari  dari Sa‟ad bin Abi Waqas meriwayatkan: “Saya sakit pada tahun penaklukan Mukah  yang  menyebabkan  wafat  saya.  Ketika  sakit  Rasulullah  datang menjenguk saya, dan aku berkata, „Saya memiliki harta yang banyak dan
22 Q.S. An-Nisa‟, ayat 45.
23 Q.S. Al-Anfal, ayat 75.
24 Q.S. An-Nisa‟, ayat 176.
25 H.R. Ahmad, Syaikhani, Tirmizi, dari Ibnu Abbas. Shahih Jami‟ Shagir, No. 1246.
tidak  ada  yang  menjadi  ahli  waris  setelah  wafatku  kecuali  anak perempuanku,  apakah  boleh  aku  mewasiatkan  seluruh  hartaku?  Nabi menjawab,  „Jangan‟.  Kataku  lagi:  Apakah  ⅔  dari  hartaku‟.  Kata  Nabi, „Jangan‟, „½ dari hartaku‟. Katanya, „Jangan‟. Kataku, „⅓ dari hartaku.‟ Kata  Nabi,  „⅓  itu  sudah  cukup  dan  banyak.  Kamu  tinggalkan  anakmu dalam  keadaan  yang  berkecukupan  lebih  baik  daripada  kamu  tinggalkan ia hidup papa dan meminta-minta kepada orang-orang. ” 26
b. Tidak dibenarkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Sebab, ahli waris telah  mendapatkan  bagian  sesuai  ketetapan  Allah,  kecuali  para  ahli  waris sepakat  untuk  melakukan  karena  mereka  adalah  yang  berhak. “Sesunggunnya  Allah  memberikan  kepada  setiap  penerima  hak  akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”kata Rasulullah . 27
Jika wasiat yang disampaikan pemilik harta telah sesuai dengan syarat di  atas,  maka  sebelum  memberikan  hak  kepada  penerima  wasiat,  utang piutangnya harus diselesaikan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  tidak  membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja. Sebaliknya, Islam membagi-bagikannya  kepada  orang  banyak  yang  berhak  menerimanya,  baik ahli  waris  yang  utama  atau asobah .  Adapun  kaum  kerabat  yang  tidak mendapat  warisan dan fakir miskin  yang membutuhkan harta dan  yang  hadir sewaktu  dilakukan  pembagian  warisan  bisa  memperoleh  bagian  dari  warisan tersebut. 28 Sebagaimana  firman  Allah:  “Dan  apabila  sewaktu  pembagian  itu hadir  kerabat,  anak  yatim  dan  orang  miskin,  maka  berilah  mereka  dari  harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 29

## 2. Nilai Keadilan.
Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seseorang  diperbolehkan  memiliki  namun  ada  ketentuan  batasannya  atau aturan  dalam  memperoleh,  mengembangkan  dan  mengkonsumsi  harta  yang dimilikinya.  Islam juga mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya.
Hal  di  atas  dimaksudkan  karena  pada  dasarnya  manusia  sangat  senang mengumpulkan  harta  sehingga  dalam  pembelanjaan  hartanya  terkadang  ia berlaku boros dan bersifat kikir. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian mengenai  keadilan  dan  larangan  berbuat  zalim. 30 Dalam  al-Qur‟an  juga ditegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang  lain  termasuk  lingkungannya.  Kaitannya  dengan  distribusi  pendapatan adalah  jika  dalam  pendistribusian  pendapatan  dilakukan  dengan  tidak  adil, maka  akan  menimbulkan  keresahan  dan  protes  dari  pemilik  faktor  produksi.
26 H.R. Mutafaqun „alaihal.
27 H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Umamahal.
28 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,op.cit, hal. 219.
29 Q.S. An-Nisa‟, ayat 8.
30 Q.S. 42:20, “……. sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang zalim .”
Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip- prinsip keadilan.

## Dampak Distribusi Pendapatan dalam Konsep Moral
Distribusi  pendapatan merupakan bagian  yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi  juga  aspek  sosial  dan  politik.  Oleh  karena  itu,  Islam  memberi  perhatian lebih  terhadap  distribusi  pendapatan  dalam  masyarakat.  Islam  memperhatikan berbagai  sisi  dari  perilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  misalnya dalam  jual  beli,  hutang  piutang,  dan  sebagainya.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam, antara lain:
1. Dalam  konsep  Islam  perilaku  distribusi  pendapatan  masyarakat  merupakan bagian  dari  bentuk  proses  kesadaran  masyarakat  dalam  mendekatkan  diri kepada  Allah.  Oleh  karena  itu,  distribusi  dalam  Islam  akan  menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain,  karena  antara  satu  dengan  yang  lain  tidak  akan  sempurna  eksistensinya sebagai  manusia  jika  tidak  ada  yang  lain.  Tidak  boleh  ada  upaya  untuk membatasi  optimalisasi  distribusi  pendapatan  di  dalam  masyarakat  dengan perbuatan-perbuatan  tercela,  manipulasi,  korupsi,  spekulasi,  dan  lain sebagainya  sehingga  timbul,  ketidakpercayaan,  ketakutan  dan  kecurigaan antara satu dengan yang lainnya.
2. Seorang  muslim  akan  menghindari  praktek  distribusi  yang  menggunakan barang-barang  yang  merusak  masyarakat,  misalnya  minuman  keras,  obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam Islam distribusi  tidak  hanya  didasarkan  optimalisasi  dampak  barang  tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara  bertanggung  jawab  terhadap  mekanisme  distribusi  dengan mengedepankan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  kelompok,  atau golongan  apalagi  perorangan.  Oleh  karena  itu,  sektor  publik  yang  digunakan untuk kemaslahatan umat  jangan  sampai  jatuh  ke  tangan  orang  yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.
4. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan  dengan  masalah  optimalisasi  distribusi  pendapatan,  seperti; sekolah,  rumah  sakit,  lapangan  kerja,  perumahan,  jalan,  jembatan  dan sebagainya.  Sarana  tersebut  sebagai  bentuk soft  distribution yang  digunakan untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  berkaitan.  Misalnya,  sekolah  akan mencetak  manusia  yang  pandai  sehingga  bisa  memikirkan  yang  terbaik  dari keadaan  umat  manusia,  rumah  sakit  menciptakan  orang  sehat  sehingga  bisa bekerja  dengan  baik,  lapangan  kerja  mengurangi  angka  kriminalitas  dan ketakutan dan sebagainya.

## Penutup
Distribusi  pendapatan  adalah  suatu  proses  pembagian  (sebagian  hasil penjualan  produk  total)  kepada  faktor-faktor  yang  ikut  menentukan  pendapatan. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang  sangat  mendasar  dan  penting,  yaitu:  nilai  kebebasan  dan  nilai  keadilan. Kedua prinsip moral tersebut tercermin dalam pengakuan Islam akan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan warisan.
Konsep  Islam  menjamin  sebuah  distribusi  pendapatan  yang  memuat nilai-nilai  insani,  karena  dalam  konsep  Islam  distribusi  pendapatan  meliputi beberapa hal, yaitu:
1. Kedudukan  manusia  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain  merupakan kehendak Allah.
2. Pemilikan  harta  hanya  pada  beberapa  orang  dalam  suatu  masyarakat  akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan.
3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.
4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social.

## DAFTAR PUSTAKA
Badroen,Faisal,  et,al,  2006. Etika  Bisnis  dalam  Islam, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Edwin,  Mustafa,  et  al,  2007. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam, cet.  Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Karim,  Adiwarman,  2002. Ekonomi  Islami;  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro, Jakarta: IIIT Indonesia.
Karim,  Adiwarman,  2004. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Muhammad, 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE. Qadhy , Abu Yusuf Ya‟qub bin Ibrahim, “ Al-Kharaj”, Kairo: As-Salafiyah. Qardhawi,Yusuf,    1997. Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, terjemahan,  Jakarta; Gema Insani Press.
Sudarsono,  Heri,  2004. Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
Yuliadi, Imamuddin, 2001. Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah.