https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1504 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No.10, Oktober 2021

## TATANGAN DAN ISU STRATEGIS GERAKAN ANTIKORUPSI TERKINI

## Maman Budiman
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat, Indonesia Email: maman.budiman@unpas.ac.id

## Abstrak
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  terhadap  gerakan  anti  korupsi adalah  adanya  pelemahan  kepada  lembaga  penegak  hukum  khususnya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  perkara tindak  pidana  korupsi  seperti  komposisi komisi  penyelidik,  penyidik  dan  penuntut umum,  yang  berasal  dari  kepolisian  dan  kejaksaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perbuatan  korupsi, mengkaji  tantangan  dan  isu  strategis  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  dalam gerakan  anti  korupsi  serta  mengkaji  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah agar  tantangan  dan isu  gerakan  antikorupsi  dapat  teratasi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengkaji  dan  meneliti peraturan  perundang-undangan.  Hasil  analisis  menyimpulkan  tindakan  korupsi yang  dilakukan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Ada  berasal  dari  faktor  internal seperti  sifat  rakus  atau  tamak,  faktor  yang  lainnya  adalah  gaya  hidup  yang konsumtif,  faktor  moral  yang  kurang  kuat.  Sedangkan  faktor  yang  kedua  adalah faktor eksternal seperti politik, faktor hukum, faktor ekonomi. Persoalan-persoalan tersebut  menjadi  tantangan  dan  isu  yang  strategis  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia  dalam  gerakan  anti  korupsi.  Adanya  lembaga  Komisi  Pemberantasan Korupsi  yang  dibentuk  pada  saat  reformasi  dirasa  kurang  optimal  dalam  hal pencegahan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  karena  lembaga hukum  konvensional  kurang  optimal  dalam  hal  pencegahan  dan  penindakan korupsi.  Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  tantangan  dan  isu gerakan  antikorupsi  dapat  teratasi  adalah  dengan  mendeklarasikan  bahwa  korupsi merupakan musuh bangsa Indonesia.
Kata Kunci : tantangan; gerakan anti korupsi; KPK

## Abstract
The challenge faced by the Indonesian nation against the anti-corruption movement is  the  weakening  of  law  enforcement  agencies,  especially  the  Corruption Eradication  Commission  in  preventing  and  cracking  down  on  corruption  crimes such  as  the  composition  of  the  commission  of  investigators,  investigators  and public  prosecutors,  which  comes  from  the  police  and  prosecutors.  The  purpose  of this  study is  to examine  the  factors  that cause  corruption, examine  the  challenges and  strategic  issues  faced  by  the  Indonesian  nation  in  the  anti-corruption movement and review the efforts that must be made by the government so that the challenges  and  issues  of  the  anti-corruption  movement  can  be  resolved.  The research  method  used  is  normative  legal  research  by  reviewing  and  researching laws  and  regulations.  The  results  of  the  analysis  concluded  that  the  acts  of
corruption  committed  were  caused  by  several  factors.  There  are  derived  from internal  factors  such  as  greedy  or  greedy  nature,  other  factors  are  consumptive lifestyle,  less  powerful  moral  factors.  While  the  second  factor  is  external  factors such as politics, legal factors, economic factors. These issues are a challenge and a strategic issue faced by the Indonesian nation in the anti-corruption movement. The existence of a Corruption Eradication Commission institution formed at the time of reform  is  considered  less  than  optimal  in  terms  of  prevention.  The  Corruption Eradication Commission (KPK) was formed because conventional legal institutions are less than optimal in terms of prevention and enforcement of corruption. Efforts that must be made by the government so that the challenges and issues of the anti- corruption movement can be resolved is to declare that corruption is an enemy of the Indonesian nation.

## Keywords: challenges; anti-corruption movement; KPK
Received: 2021-09-22; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  kerah  putih  yang  sering kali  meresahkan  masyarakat.  Korupsi  dalam  segala  bentuknya  tentu  saja  membuat kesengsaraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hilangnya  uang  Negara  dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945)  menjadi terabaikan.  Hak-hak  masyarakat  untuk  kesejahteraan  seperti  pendidikan,  kesehatan, sandang,  pangan,  papan,  sarana  transportasi,  akses  terhadap  teknologi  menjadi  sulit. Intinya  adalah  bahwa  korupsi  menghadirkan  banyak  kekecewaan  bagi  rakyat  banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk  kepentingan  rakyat  untuk  kemudian  diambil  menjadi  keuntungan  pribadi  atau sekelompok orang (Rambey, 2017).
Di  Indonesia  korupsi  merupakan  musuh  bangsa  yang  harus  diberantas.  Korupsi adalah  perbuatan  jahat,  busuk,  tidak  jujur,  dan  melawan  hukum.  Negara  harus bertanggungjwab  dalam  hal  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era  tahun  1950-an.  Bahkan  berbagai  kalangan  menilai  bahwa  korupsi  telah  menjadi bagian dari kehidupan (Arifin, 2015).
Berbagai cara telah dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menindak pelaku- pelaku  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  membuat  aturan  atau  regulasi.  Perbuatan korupsi dari hari ke hari terus saja dapat terlihat dengan jelas, karena hampir setiap hari media baik cetak maupun elektronik memberitakan soal orang yang melakukan korupsi, baik itu pejabat, pegawai negeri sipil, kalangan swasta, pendidik, aparat penegak hukum (Sosiawan & Indonesia, 2019).
Kondisi  ini  sesungguhnya  telah  disadari oleh  bangsa  Indonesia.  Karena  itu  sejak reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas. Bahkan hampir semua agenda reformasi, baik langsung ataupun tidak langsung ditujukan untuk
meminimalisasi  potensi  korupsi,  misalnya  agenda  perubahan  UUD  1945  untuk membangun cheks  and  balancing  system (system  saling  mengawasi  dan mengendalikan)  agar  kekuasaan  tidak  terkonsentrasi  pada  satu  cabang  kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi (Fahrojih, 2016).
Dari segi regulasi pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan Undang- undang,  dari  mulai  Undang-undang  Nomor  3  tahun  1971,  berubah  menjadi  Undang- undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian berubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 20  tahun  2001,  belum  lagi  ada  Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999  tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta ada  Undang-undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Dalam  beberapa  ketentuan  Undang-undang  tersebut  diatas  sangat  jelas  bahwa  korupsi adalah  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime) yang  sangat  merugikan  bangsa  dan negara  dan  merusak  sendi  sendi  kehidupan  perekonomian.  Perbuatan  korupsi  akan mengakibatkan  dampak  yang  luar  biasa  sehingga  penanganannyapun  harus  dilakukan secara luar biasa dan dengan cara khusus.
Cara  penanganannya  antara  lain  dengan  memasukan  sanksi  yang  berat  dalam peraturan  perundang-undangan  seperti  memberikan  hukuman  mati  atau  seumur  hidup, mencabut  hak-hak  politik,  merampas  asset  atau  jika  perlu  memberikan  sangsi  sosial seperti mempekerjakan terpidana korupsi di lembaga-lembaga sosial.
Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak  boleh  berhenti  dan harus terus dilakukan, Negara dan masyarakat tidak boleh kalah oleh orang-orang yang ingin  mmemperkaya  diri  sendiri,  memperkaya  keluarganya  dan  memperkaya golongannya.  Persoalan  korupsi  tidak  akan  berhenti  untuk  didiskusikan,  dari  mulai sebab  sebab  terjadinya  perbutan  korupsi,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  perbuatan korupsi, serta upaya penanggulangannya.
Pencegahan  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  melakukan  penguatan system,  tata  kelola  yang  baik,  transfaran  dan  akuntabel.  Selain  itu  dapat  dilakukan sosialisasi  atau  penyuluhan  yang  terus  menerus  kepada  penyelenggara  negara,  aparat penegak  hukum  serta  masyarakat  dan  kalangan  swasta.  Negara  tidak  boleh  menyerah, karena  barangkali  hasil  penguatan  system  bisa  terpakai  10  atau  20  tahun  kemudian. Aspek  penindakanpun  harus  terus  dialkukan,  hal  itu  semata-mata  untuk  memberikan efek  jera  kepada  siapaun  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  agar  memberikan penjeraan  kepada  pelaku  dan  menjadikan  contoh  bagi  pelaku-pelaku  lain  yang  akan melakukan perbuatan korupsi.
Penindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dari  mulai  proses penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan.  Aparat  penegak hukum dari mulai kepolisisan, kejaksaan, KPK dan Hakim harus profesional dan benar benar  menjungjung  tinggi  independensi  artinya  harus  benar  benar  menjaga  kebebasan ketika  memproses  tindak  pidana  korupsi.  Independensi  terdapat  dalam  kehakiman  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  mengatur  mengenai kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Kemandirian  peradilan  adalah  bebas  dari  segala
bentuk  intervensi.  Hal  tersebut  agar  kekuasaan  kehakiman  dapat  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  RI 1945 (Sutatiek, 2013).
Penindakan yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK terkadang menemui hambatan seperti contohnya ada oknum-oknum yang menghalangi proses penyidikan perkara tipikor (obstruction of justice), melakukan kriminalisasi  terhadp  aparat  penegak  hukum,  menghilangkan  alat  bukti,  serta melemahkan  lembaga  penegak  hukum  supaya  kewenangannya  dibatasi  dengan  cara melakukan  judicial  riview  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  jo  Undang-undang nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  serta  undang- undang  nomor  30  tahun  2002  sebagaimana  telah  dirubah  oleh  Undang-undang  Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dengan melihat kondisi diatas sudah seharusnya ada gerakan-gerakan yang dapat meminimalisir kejahatan korupsi. Masyarakat tidak boleh mengandalkan kepada aparat penegak  hukum  dan  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  anti  korupsi  untuk melakukan perubahan agar bangsa Indonesia terlepas dari perbuatan-perbuatan koruptif. Gerakan-gerakan tersebut harus dimulai dari lingkunagn keluarga, Sekolah, Universtas, Instansi-instansi  pemerintah,  kalangan  swasta,  kalangan  professional,  seniman,  dan olahragawan. penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi terhadap tantangan dan isu strategis  gerakan  antikorupsi  agar  isu  isu  tentang  pencegahan  dan  penindakan  korupsi terus  menerus  di  informasikan  kepada  semua  lapisan  masyarakat,  hal  ini  sangat  perlu dilakukan  mengingat  budaya  korupsi  di  Indonesia  sudah  begitu  mengakar  dan  sudah masuk  ke  sendi  sendi  kehidupan  dari  mulai  bidang  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial, kesehatan  serta  pendidikan.  Selama  ini  penanganan  korupsi  cenderung  tambal  sulam sehingga satu kasus korupsi belum selesai ditangani sudah ada kasus korupsi yang lain lagi.  Oleh  karena  itu,  dalam  penanganan  masalah  korupsi,  diperlukan  penanganan secara  holistik  atau  menyeluruh,  yaitu  melalui  kontrol  preventif.  Kontrol  preventif tersebut  dilakukan  dengan  cara  membangun  sistem  hukum  yang  kuat  yaitu  sistem hukum yang berlandaskan kepada nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia, yakni Pancasila.  Dengan  membentuk  suatu  sistem  hukum  yang  berdasarkan  pada  Pancasila diharapkan  dapat  menimalisir  terjadinya  korupsi (Teguh  Prasetyo,  2014). Penanganan persoalan  korupsi  di  Indonesia  saat  ini,  selain  dilakukan  pencegahan  dan  penindakan oleh  aparat  penegak  hukum  diperlukan  gerakan-gerakan  yang  masif  mengenai  isu-isu anti  korupsi,  sehingga  dapat  membantu  memecahkan  persoalah  persoalan  korupsi  di Indonesia.  Penelitian  ini  difokuskan  kepada  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  lembaga-lembaga  masyarkat  yang  peduli  terhadap  persoalan  korupsi  di Indonesia agar budaya korup dimasyarakat, lembaga pemerintahan dapat diminimalisir sehingga  kedepannya  Indonesia  dapat  terbebas  dari  perilaku-perilaku  korup.  Dengan melihat  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai  tantangan  dan  isu strategis gerakan antikorupsi terkini.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian atas kondisi gerakan anti korupsi di lapangan dikaitkan dengan isu isu politik yang terjadi di negara Indonesia. Kemudian menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan,  asas-asas  hukum,  pengertian- pengertian hukum.
Pengayaan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis- dogmatis  yaitu  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  peraturan  perundang- undangan,  pendekatan  perbandingan,  dan  pendekatan  filosofis  serta  mengkaji  gerakan antikorupsi  pada  saat  ini.  Beberapa  pendekatan  ini  digunakan  secara  bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Korupsi
Perbuatan  korupsi  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma-norma yang  terjadi  dimasyarakat  seperti  norma  hukum,  norma  agama  dan  norma  adat. Tindakan  korupsi  harus  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  dampak  yang timbulnya  adalah  luar  biasa.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  tidak memikirkan  kepentingan  masyarakat,  mereka  hanya  mementingkan  kepentingan pribadi,  keluarga,  dan  golongannya  serta  untuk  mencari  kepuasan  tersendiri  yaitu mengumpulkan harta kekayaaan dari jalan yang tidak benar.  Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintahan,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia" (Dessy Rochman Prasetyo, 2016). Dampak dari tindak pidana korupsi  selama  ini,  selain  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara,  juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi.
Tindak  pidana  korupsi  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik  perorangan perusahaan berbadan hukum maupun tidak ber badan hukum, organisasi masyarakat, koperasi,  yayasan  dan  anggota  partai  politik (Butarbutar,  2016). Pelaku  korupsi tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  para  pejabat,  birokrat,  legislator,  penegak hukum,  kalangan  swasta,  dewasa  ini  menjamur  sampai  kepada  masyarakat,  contoh kecil  pelayanan  pembuatan  kartu  tanda  penduduk,  pelayanan  pembuatan  Ijin Mendirikan  Bangunan,  pelayanan  asuransi  kesehatan.  Masyarakat  Indonesia  sedang sakit  karena  menganggap  semua  bisa  didapat  dan  dilakukan  dengan  uang  untuk mendapatkan sesuatu. Pola pemikiran ini yang harus dirubah, walaupun tidak mudah, karena  korupsi  yang  ada  di  Indonesia  bukan  lagi  sudah  membudaya  akan  tetapi sudah masuk kedalam aliran darah masyarakat Indonesia.
Perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung lama dan masif. Kalau  melihat  sejarah,  perbuatan  memberikan  upeti  pada  masa  jaman  kerajaan  dan pada  zaman  penjajahan  baik  pada  saat  di  jajah  Inggris,  Perancis  maupun  oleh Belanda perbuatan perbuatan tersebut sudah ada. Perbuatan tersebut bertujuan untuk memudahkan  suatu  urusan  sehingga  masyarakat  memberikan  sesuatu  kepada pemimpin.
Semangat  untuk  memberantas  korupsi  terkesan  hanya  menyalahkan  system yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas  aparat  penegak  hukum,  sehingga  tidak  jarang  dalam  proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para  penegak  hukum  yang  menyalahgunakan  kewenangan (abuse  of  power) (Chaerudin dkk, 2007).
Tindakan korupsi yang dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor. Ada berasal dari faktor internal seperti sifat rakus atau tamak, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang  mereka  miliki  dan  hal  tersebut  akan  mendorong  manusia  tersebut  untuk melakukan  korupsi.  Faktor  yang  lainnya  adalah  gaya  hidup  yang  konsumif,  yaitu dalam  segi  kehidupan  sehari-hari  berlebihan,  atau  dapat  disebut  juga  dengan  gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong untuk melakukan korupsi  karena  apabila  dari  penghasilan  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  gaya hidupnya  dan  terakhir  faktor  moral  yang  kurang  kuat,  artinya  moral  yang  dimiliki sangat  kurang  tidak  tahan  akan  godaan  duniawi,  lebih  mementingkan  kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya tidak memikirkan orang-orang disekelilingnya.
Sedangkan  faktor  yang  kedua  adalah  faktor  eksternal  seperti  politik,  karena politik  mempengaruhi  terjadinya  perbuatan  korupsi.  pada  dasarnya  politik berhubungan  dengan  kekuasaan  yang  artinya  orang  berpolitik  akan  menggunakan berbagai  cara  untuk  mendapatkan  kekuasaan,  bahkan  melakukan  perbuatan- perbuatan  jahat  seperti  melakukan  korupsi  demi  mendapatkan  kekuasaan  tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua yaitu faktor kekuasaan dan faktor stabilitas politik yang  sedang  berlaku.  Faktor  selanjutnya  adalah  faktor  hukum,  seperti  kita  ketahui sistem  penegakan  hukum  yang  hanya  pro  pada  pihak-pihak  tertentu  saja  yang memiliki  kepentingan  untuk  dirinya  sendiri,  keluarga  dan  golongan  tertentu  akan menyebabkan hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah. Faktor hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum.
Faktor  yang  lainnya  adalah  Faktor  ekonomi  yang  menjadi  salah  satu  faktor yang meyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan  seseorang  tersebut  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka  sehari-hari  akan  timbul  niat  melakukan  perbuatan  korupsi.  Faktor  ekonomi terbagi  menjadi  dua  yaitu  faktor  pendapatan  atau  gaji  dan  faktor  sistem  ekonomi, kemudian  faktor  organisasi  dalam  sebuah  institusi  baik  pemerintahan,  BUMN, BUMD,  serta  perusahaan  swasta  terkait  dengan  kultur  atau  budaya  bekerja,  faktor kepemipinan  seorang  pimpinan,  faktor  akuntabilitas  dan  faktor  manajemen  atau
sistem.  Faktor  yang  paling  penting  dalam  dinamika  korupsi  adalah  keadaan  moral dan  intelektual  para  pemimpin  masyarakat.  Keadaan  moral  dan  intelektual  dalam konfigurasi  kondisi-kondisi  yang  lain (Hartanti,  2005). Faktor-faktor  diatas menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  tingkat  korupsinya  tinggi  karena  sudah sistemik  merusak  sendi-sendi  kehidupan  di  dalam  masyarakat.  Perlu  langkah strategis dan berani para pemimpin di negeri ini. Aparat penegak hukum harus berani memproses  dan  menjatuhkan  hukuman  yang  berat  kepada  pelaku-pelaku  korupsi agar  menjadi  efek  jera  bagi  pelaku  lain.  Hukum  pidana  memberikan  sanksi  atau pidana  dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan.  Ada  tiga  teori dan  tujuan  pemidanaan,  yaitu:  (1)  Tujuan  pembalasan  (teori  absolut),  tujuan pemidanaan  yaitu  untuk  membalas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan; (2) Teori tujuan (teori relatif): a) untuk mencegah terjadinya kejahatan; b) untuk  memberikan  rasa  takut,  sehingga  orang  tidak  melakukan  kejahatan;  c) memperbaiki orang yang melakukan kejahatan; d) memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan (Muladi, 2005). Dengan melihat teori diatas tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar minimal menjadi pengingat bagi pelaku- pelaku  lain  bahwa  penindakan  terhadap  perilaku  koruptif  dapat  dilakukan  dengan maksimal dan terkadang kejam.
2. Tantangan  dan  isu  strategis  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  dalam gerakan anti korupsi
Persoalan  tindak  pidana  korupsi,  tidak  saja  menuntut  pembaharuan  metode pembuktiannya,  tetapi  telah  menuntut  dibentuknya  suatu  lembaga  di  dalam  upaya pemberantasannya.  Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  melakukan  usaha pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  baik  yang  bersifat  preventif maupun  refresif.  Salah  satu  upaya  tersebut  membentuk  lembaga  pemberantasan tindak pidana korupsi, diluar kepolisian dan kejaksaan.
Dengan kerangka serupa, Ross McLeod menyatakan, gagalnya pemberantasan korupsi  di  Indonesia  karena  managemen  sector  public  tidak  dibenahi (Setiyono  & McLeod, 2010) . Renumerasi pegawai tidak pernah diperbaiki tetapi pada saaat yang sama  pegawai  negeri  diijinkan  untuk  melakukan  korupsi  berada  dalam  lingkungan yang tidak kompetitif). Mekanisme reward and punishment tidak berjalan.
Penanganan  tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia memberikan kewenagan kepada tiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK ketiga  lemabaga  ini  punya  kewenagan  dalam  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  perkara  korupsi.  Jika  terdapat  kasus  korupsi  maka  ketiga  lembaga  ini punya kewenagan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan khusus KPK salah satu  kewenangannya  adalah  hanya  akan  menangani  perkara  yang  melibatkan kerugian  keuangan  negara  diatas  1  milyar,  Pejabat  Negara,  dan  aparat  penegak hukum.
Keberhasilan  lembaga  penegak  hukum  dalam  mencegah  dan  menindak perilaku  koruptif  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Lembaga  Kepolisiaan,
Kejaksaan,  KPK  sudah  bekerja  keras  mencegah  dan  menindak  pelaku-pelaku kejahatan  korupsi  akan  tetapi  perlu  ditingkat  lagi  untuk  meningkatkan  kepercayaan publik  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  yang  tersebar  luas  di Indonesia.  KPK  dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  yang  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam hal ini, KPK bebas dari kekuatan  yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak  eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  pihak-  pihak  lain  yang  terkait  dengan  perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun (Rizal & Farid, 2017).
Penilaian  masyarakat  tentang  kemajuan  yang  baik  dalam  memerangi  korupsi, terkadang  masih  menghadapi  masalah  yang  tidak  bisa  dianggap  gampang.  Masalah tersebut terdiri dari masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal seperti budaya  ketidakenakan,  budaya  senioritas,  budaya  saling  melindungi  dan  budaya melayani  pimpinan.  Masalah  eksternal  seperti  sistem  hukum,  intervensi  dari penguasa dan kepentingan politik dari penguasa.
Beberapa  faktor  yang  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:
1. Keterikatan  positif  pada  pemerintahan  dan  keterlibatan  spiritual  serta  tugas kemajuan nasional dan public maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu system yang antikorupsi
5. Kepemimpinan  kelompok  yang  berpengaruh  dengan  standar  moral  dan intelektual yang tinggi (Hartanti, 2005).
Persoalan-persoalan  tersebut  menjadi  tantangan  dan  isu  yang  strategis  yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam gerakan anti korupsi. Adanya lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  dibentuk  pada  saat  reformasi  dirasa  kurang  optimal dalam  hal  pencegahan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  karena lembaga hukum konvensional kurang optimal dalam hal pencegahan dan penindakan korupsi.  Sudah  15  tahun  KPK  berdiri  kejahatan  luar  biasa  ini  terus  saja  menjadi masalah  besar  bangsa  ini,  perlahan-lahan  perilaku  koruptif,  penyelenggara  negara, dari mulai menteri, gubernur, bupati dan walikota, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD  Kabupaten,  Kalangan  swasta,  dan  aparat  penegak  hukum  seperti  Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat tertangkap karena melakukan perbuatan korupsi.
Dengan melihat peroalan tersebut diatas, Indonesia perlu membangun sebuah sistem  pencegahan  dan  penindakan  yang  terpadu.  Akan  tetapi  hal  itu  tidak  mudah karena  dilapangan  terkadang  koruptor  melakukan  penyerangan  balik,  seperti mengkriminalisasi,  mengancam  atau  percobaan  pembunuhan.  fenomena  tersebut tidak  heran  karena  pasti  koruptor-koruptor  yang  dituduh  telah  merugikan  keuangan Negara melakukan berbagai macam cara agar mereka tidak diproses hukum.  Upaya
meminimalisir  korupsi  antara  lain  dilakukan  dengan  menerapkan  tata  kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  (AUPB),  yakni  sebagai  prinsip  yang  digunakan sebagai  acuan  penggunan  Wewenang  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan apabila  merujuk  pada  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.    Sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN) menyatakan Asas   Umum   Pemerintahan   Negara   yang   Baik   adalah   asas   yang menjunjung tinggi      norma      kesusilaan,  kepatutan      dan      norma      hukum,  untuk  mewujudkan Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. kedua undang-undang tersebut menjelaskan asas-asas apa saja guna mewujudkan tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  yakni  asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak  menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan, kepentingan  umum,  dan  pelayanan  yang  baik  (Pasal  10  UU  No.  30  Tahun  2014). Sedangkan  dalam  Pasal  3  UU  Anti  KKN,  menyebutkan  asas-asas  umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,  asas     kepentingan     umum,  asas       keterbukaan, asas  proporsionalitas,  asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas (Manurung, Sembiring, & Sulistyani, 2019).
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  Komisi Pemberantasan korupsi dalam melakukan pencegahan dan penindakan perkara tindak pidana korupsi adalah masalah yang tidak bisa dianggap gampang adalah komposisi komisi penyelidik, penyidik dan penuntut umum, yang berasalal dari kepolisian dan kejaksaan  walaupun  dalam  pasal  11  UU  No  30  2002  mandat  komisi  meliputi memproses  petugas  penegak  hukum.  Melihat  hal  tersebut  menjadai  tantangan tersendiri  bagi  KPK  untuk  merekrut  penyelidik,  penyidik  dan  penuntut  umum sendiri.  Hal  itu  tidak  mudah  karena  bertabrakan  dengan  ketentuan  undang-undang yang lain yaitu undang-undang kepolisian dan undang-undang kejaksaaan.
Tantangan  yang  lain  adalah  melemahnya  dukungan  dari  beberapa  kalangan, terutama  dari  elit  politik.  Secara  politis,  pemberantasan  korupsi  belum  menerima banyak dukungan. Sejauh ini hanya kelompok-kelompok masyarakat sipil dan media massa telah serius mempromosikan pemberantasan korupsi. Alasannya adalah bahwa agenda  komisi  telah  menjadi  ancaman  serius  bagi  pejabat  publik  yang  korup  dan korup  para  elite  partai  politik.  Parlemen  tidak  lagi  kebal  dari  proses  hukum  untuk korupsi  yang  dimulai  dan  berkembang  di  sana.  Tokoh  politik  terancam  dan  sekutu mereka telah digunakan atau telah merenungkan menggunakan metode berikut untuk mencoba dan melemahkan KPK.
Tantangan  selanjutnya  adalah  budaya  dimasyarakat  yang  menganggap  bahwa perilaku  koruptif  sudah  menjadi  hal  yang  biasa  dan  itu  diturunkan  turun  menurun dari  orang  tua  kepada  anaknya,  hal  ini  yang  menyebabkan  tantangan  tersendiri karena  Negara  yang  diwakili  oleh  aparat  penegak  hukum  selain  melakukan
penindakan harus juga diimbangi dengan proses pencegahan. Aparat penegak hukum harus  memberikan  contoh  kapada  masyarakat  mengenai  bahanya  perilaku  koruptif jangan sampai menjadi bagian dari system yang korup, karena untuk membersihkan Negara  harus  oleh  orang-orang  yang  bersih,  jujur,  bermoral  dan  tentunya berintegritas.
Dengan  melihat  regulasi  untuk  pemberantasan  korupsi  sebenarnya  sudah  ada baik  ditingkat  internasioanal  maupun  nasional,  hanya  ketika  diterapkan  dilapangan banyak  terkendala.  Kendala-kendala  dimaksud  seperti  budaya/culture,  perilaku masyarakat,  pola  pikir,  karakter  serta  system  yang  dibangun  oleh  Negara.  Gerakan anti  korupsi  harus  terus  dilakukan  dan  di  sosialisasikan,  pemerintah  harus  menjadi garda  terdepan  dalam  gerakan  anti  korupsi,  dengan  memberikan  contoh  perilaku yang tidak koruptif.  masyarakat sipil (civil socity) tidak boleh lelah mengaspirasikan kegiatan-kegiatan anti korupsi.
3. Upaya yang harus  dilakukan oleh  pemerintah agar tantangan dan isu gerakan antikorupsi dapat teratasi
Definisi  yang  cukup  dominan  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah penyalahgunaan  wewenang  publik  untuk  kepentingan  pribadi.  Definisi  ini  menjadi arus  utama  dalam  pemahaman  tentang  korupsi  dan  strategi  pemberantasannya  yang dipergunakan oleh bank dunia dan lembaga donor lainnya. Implikasi dari definisi dan strategi tersebut adalah fokus dalam pemberantasan korupsi di sektor publik. Praktis hampir  semua  program  pemberantasan  korupsi  berpusat  bagaimana  mencegah penyalahgunaan  wewenang  public.  Berbagai  program  kemudian  difokuskan  untuk mencegah  penyalahgunaan  wewenang  di  lembaga-lembaga  pemerintahan (Setiyono &  McLeod,  2010). Dalam  ilmu  politik,  gagasan  arus  utama  pemberantasan  korupsi dikembangkan dari teori Principal-agent (Hamilton-Hart, 2001).
Senada  dengan  kerangka  principal-agent,  Robert  Klitgaard  membuat  rumusan korupsi  yang  sangat  terkenal:  C=  M+D-A (Corruption  =  Monopoli  +  Discretion- Accountability) , (Klitgaard, 1988) . Korupsi sama dengan monopoli ditambah dengan kewenangan  tetapi  minus  akuntabilitas.  Berdasarkan  rumusan  ini,  maka  program pemberantasan  korupsi  dirancang  untuk  mengurangi  monopoli  kekuasaan  dan kewenangan  serta  meningkatkan  akuntabilitas.  Berdasarkan  rumusan  klitgaard  itu, untuk  mengurangi  korupsi  maka  principal  harus  memastikan  bahwa  agen  dibatasi kekuasaan  dan  kewenangannya  serta menyiapkan mekanisme  akuntabilitas.  Dengan pegawasan  yang  ketat,  maka  korupsi  atau  penghianatan  oleh  agen  bisa  dikurangi (Setiyono & McLeod, 2010).
Agenda  pemberantasan  korupsi  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  sejumlah program seperti reformasi birokrasi berupa perbaikan sistem penggajian, recruitment, promosi  dan  mutasi.  Program  ini  mendorong  perubahan  kearah  merit  system berdasarkan penilaian yang objektif., sedangkan praktik yang selama ini berkembang justru berdasar pada kedekatan pribadi dan penilaian subjektif (Setiyono & McLeod, 2010).
Berbicara  mengenai  cara  menangani  kasus  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di Indonesia,  tersedia  ratusan  bahkan  ribuan  solusi  yang  telah  disalurkan  melalui produk  hukum,  akademis  ataupun  wacana-wacana  strategis (Setiawan,  2016). Pemerintah  sudah  bekerja  keras  membenahi  budaya,  sistem,  perilaku,  para penyelenggara  Negara,  pengusaha,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat.  Hal  itu bertujuan  ingin  melakukan  pembenahan  terhadap  perilaku-perolaku  korup.    Upaya- upaya  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah dengan  membentuk  system  ekatalog  dalam pengadaan  barang  dan  jasa,  memberikan  punishment  dan  reward,  melakukan perbaikan-perbaikan system birokrasi dan melakukan pengawasan melekat.
Permasalahan  korupsi  di  negara  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  baru,  sejak zaman  kolonial  sudah  kita  kenal  budaya  korupsi,  dari  mulai  zaman  Presiden Soekarno  sampai  Presiden  Joko  Widodo  budaya  ini  tetaplah  menjadi  ciri  khas  dari Indonesia.  Sebagai  warga  negara  Indonesia  menjadi  kewajiban  untuk  mengurangi laju  lahirnya  generasi  korupsi.  Masyarakat  Indonesia  sudah  seharusnya  menjadi penghambat laju lahirnya koruptor di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus terus  dilakukan  di  Indonesia.  Masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  mesti  dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi tetap fokus dan tidak menyimpang dari arahnya, sekaligus  menjaga  profesionalitas  aparat  penegak  hukum  agar  pemberantasan korupsi tidak semena-mena.
Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  terhadap  masalah  korupsi  bermacam ragamnya,  dan  artinya  tetap  sesuai  walaupun  kita  mendekati  masalah  itu,  dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption , akan lain artinya kalau  kita  melakukan  pendekatan  normatif;  begitu  pula  dengan  politik  maupun ekonomi (Saragih, Prasetyo, & Hafidz, 2018).
Korupsi  adalah  salah  satu  faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  konteks kemajuan suatu  bangsa, tantangan yang perlu dihindari agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik adalah pembenahan sistem hukum kita, yang paling utama adalah  jangan  sampai  terjadi  diskriminasi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia, dimana  sering  kita  lihat  kasus  rakyat  miskin  yang  mencuri  buah  cokelat  untuk memenuhi  kehidupan  keluarganya  bisa  dihukum  oleh  pengadilan,  sedangkan koruptor yang telah mencuri hak-hak rakyat miskin hanya dihukum dengan hukuman ringan.  Ketimpangan-ketimpangan  ini  yang  harus  segera  dihapuskan,  hukum  di Indonesia  tidak  boleh  “Tumpul  ke  atas  dan  tajam  ke  bawah”,  asas  semua  sama  di mata hukum perlu kita junjung tinggi.
Selain dari masalah sistem hukum kita yang masih lemah, permasalahan moral bangsa  menjadi  suatu  hal  yang  penting  juga,  setidaknya  yang  harus  dilakukan  oleh seluruh  lapisan  masyarakat  adalah  menanamkan  nilai  kejujuran,  keadilan, mengedepankan  kepentingan  masyarakat  dan  tanggung  jawab  atas  tugas  dan kewajiban  masing-masing  serta  adanya  tanggung  jawab  atas  keberhasilan  dan kesejahteraan  bangsa  Indonesia  yang  bergantung  pada  tangan  dan  kontribusi  besar masing-masing  rakyat  Indonesia.  Jika  dilakukan  sesuai  dengan  tanggung  jawab
maksimal, kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan uang untuk kepentingan pribadi bisa kita kurangi.
Korupsi  bisa  merusak  moral  bangsa  jika  tidak  diselesaikan  sampai  ke  akar- akarnya. Budaya rakyat Indonesia yang sering menganggap korupsi sebagai hal biasa bisa menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi, harus ada sikap yang berani untuk  melaporkan  kegiatan  korupsi  sekecil  apapun  ke  penegak  hukum  agar terciptanya  suasana  aman  dan  harmonis  di  tengah  masyarakat.  Agar  tercapainya Indonesia yang sejahtera korupsi harus diberantas. Ada beberapa peluang yang bisa dijadikan  cara  untuk  memberantas  korupsi,  dimulai  yang  sifatnya  preventif  dengan cara mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pemerintah di daerahnya agar  bisa  mendorong  sistem  keterbukaan  informasi  publik  yang  bisa  diakses  kapan saja  dan  dimana  saja.  Dalam  hal  ini,  peran  masyarakat  sebagai  kontrol  kebijakan pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  kebocoran  yang  disebabkan  oleh korupsi.  Pendidikan  karakter  sejak  dini  juga  bisa  dikategorikan  sebagai  upaya preventif  dalam  peluang  pemberantasan  korupsi,  di  antaranya  pendekatan  secara agama,  pendidikan moral  di  sekolah,  dan  yang  paling  penting  adalah  pendidikan di lingkungan  keluarga.  Pendidikan  di  lingkungan  keluarga  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  hal  tindakan  preventif  pemberantasan  korupsi,  karena  tanpa kita sadari, keluarga menjadi salah satu pemicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi yang disebabkan pola hidup boros dan konsumtif yang dibina dari keluarga. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dan penanaman pola hidup sederhana dalam keluarga menjadi hal yang paling utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tindakan  represif  juga  diperlukan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi, diantaranya dengan memperkuat sistem hukum di Indonesia dan juga bersama-sama memperkuat  lembaga  penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  komisi pemberantasan  korupsi  (KPK),  kejaksaan,  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia. Jangan ada lagi upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti contoh kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, terlihat  jelas  bahwa  ada  unsur  kriminalisasi  yang  dilakukan  oleh  institusi  POLRI terhadap  KPK.  Dalam  hal  ini  lembaga  peradilan  juga  harus  benar-benar  objektif dalam  menilai  suatu  kasus  korupsi,  praperadilan  yang  sudah  memenangkan  Budi Gunawan,  Ilham  Arief  Sirajuddin,  dan  Hadi  Poernomo  menjadi  bukti  bahwa penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  sangat  lemah  dan  ada  upaya-upaya  untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi.
Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  tantangan  dan  isu  gerakan antikorupsi dapat teratasi adalah dengan mendeklarasikan bahwa korupsi merupakan musuh  bangsa  Indonesia,  korupsi  adalah  perbuatan  kejahatan  luar  biasa,  korupsi merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  Korupsi  menghancurkan sistem  perekonomian.  Pemerintah  tidak  bisa  berjalan  sendiri  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  perlu  adanya  kerja  sama  yang  baik  antara masyarakat dengan pemerintah agar terciptanya Indonesia yang terbebas dari korupsi di masa depan. Dalam rangka membangun strategi baru dalam pemberantasan tindak
pidana  korupsi,  maka  perlu  dikaji  secara  komprehensif  mengenai  berbagai  langkah dan  capaian  pemerintah  dalam  pemberantasan  korupsi  dari  masa  ke  masa.  Secara legal formil, arah dan kebijakan pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi didasarkan  pada  politik  hukum  yang  dibangun  pada  masa  atau  periode  tertentu. (Alfarisi, 2019).
Program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas  merupakan  langkah  kongkrit  dalam  melayani  publik.  Integritas  harus diciptakan  dalam  lingkungan  instansi  pemerintah.  Dalam  rangka  memberikan apresiasi  kepada  top  manajemen  yang  memiliki  komitmen  terhadap  pencegahan korupsi,  Menteri  PAN  dan  RB  menerbitkan  Permenpan  dan  RB  Nomor  52  tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari  Korupsi.  Peraturan  tersebut  sebagai  pedoman  umum  yang  merupakan  acuan bagi  pejabat  di  lingkungan  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah (K/L/Pemda)  dalam  rangka  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/ kesanggupan menjadi K/L/ Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  pencegahan  korupsi  dalam  bentuk  yang  lebih  nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.
Di  masyarakat  sebenarnya  telah  ada  lembaga-lembaga  swadaya  yang  fokus terhadap  pemantauan  perilaku  koruptif  akan  tetapi  terkadang  keberadaannya dianggap sebelah mata karena di tuduh sebagai alat luar negeri untuk memech belah bangsa  Indonesia,  pemerintah  mesti  berkolaborasi  karena  pemerintah  akan mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya dari LSM.
Pemerintah  mesti  memperkuat  lembaga-lembaga  penegak  hukum,  KPK  tidak boleh dilemahkan, Kepolisian dan kejaksaan harus diperkuat dengan cara menunjuk para  pemimpin  di  kedua  lembaga  tersebut  yang  diisi  oleh  orang-orang  yang berintegrtas,  berani,  jujur,  tidak  pandang  bulu,  berorientasi  kepada  perubahan  dan dan mempunyai rekam jejak yang baik yaitu tersandera kepada perbuatan masa lalu. Selain  itu  pemerintah  mesti  menganggarkan  yang  besar  kjepada  lembaga  penegak hukum  konvensuonal  kepolisian  dan  kejaksaan,  seperti  KPK,  karena  dengan anggaran  yang  besar  dapat  menciptakan  system  pekerjaan  yang  baik  dan  menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  ada  2  faktor  yang  menyebabkan tindakan  korupsi  yaitu  faktor  internal  seperti  sifat  rakus  atau  tamak,  gaya  hidup  yang konsumif, moralitas sedangkan faktor external meliputi faktor politik, hukum, ekonomi serta faktor organisasi dalam sebuah institusi baik pemerintahan, BUMN, BUMD,  serta perusahaan  swasta  terkait  dengan  kultur  atau  budaya  bekerja.  Tantangan  gerakan  anti korupsi  yang  dihadapi  adalah  adanya  pelemahan  terhadap  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  perkara  tindak  pidana  korupsi, melemahnya  dukungan  dari  beberapa  kalangan,  terutama  dari  elit  politik  serta  budaya
dimasyarakat yang menganggap bahwa perilaku koruptif sudah menjadi hal yang biasa dan  itu  diturunkan  turun  menurun  dari  orang  tua  kepada  anaknya.  Upaya  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  agar  tantangan  dan  isu  gerakan  antikorupsi  dapat  teratasi adalah  dengan  mendeklarasikan  bahwa  korupsi  merupakan  musuh  bangsa  Indonesia, korupsi  adalah  perbuatan  kejahatan  luar  biasa,  korupsi  merusak  tatanan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  korupsi  menghancurkan  sistem  perekonomian  serta  perlu adanya  kerja  sama  yang  baik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  agar  terciptanya Indonesia yang terbebas dari korupsi di masa depan.

## BIBLIOGRAFI
Alfarisi,  Fadli.  (2019).  Pembaharuan  Strategi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 17 (2), 120–132. Google Scholar
Arifin, Siful. (2015). Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam. Jurnal Kariman , 3 (1), 1–6. Google Scholar
Butarbutar,  Russel.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Poli  k  dalam  Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Unviersitas Padjadjaran, Bandung , 3 . Google Scholar
Chaerudin  dkk.  (2007). Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  hukum .  Jakarta:  Refika aditama.
Fahrojih, Ikhwan. (2016). Hukum Acara Pidana Korupsi . Malang. Setara Press. Google Scholar
Hamilton-Hart,  Natasha.  (2001).  Anti-corruption  strategies  in  Indonesia. Bulletin  of Indonesian Economic Studies , 37 (1), 65–82. Google Scholar
Hartanti, Evi. (2005). Tindak pidana korupsi . Jakarta. Sinar Grafika. Google Scholar
Klitgaard,  Robert.  (1988). Controlling  corruption .  University  of  California  press.

## Google Scholar
Manurung,  Elsa  Debora,  Sembiring,  Shafira  Nadya  Rahmayani,  &  Sulistyani, Wanodyo.  (2019).  Pelayanan  Publik  Berbasis  Elektronik  dan  Perilaku  Anti Korupsi. Veritas et Justitia , 5 (2), 399–420. Google Scholar
Muladi,  Hak.  (2005). Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat . Google Scholar
Prasetyo,  Dessy  Rochman.  (2016).  Penyitaan  dan  Perampasan  Aset  Hasil  Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12 (24), 149–163. Google Scholar
Prasetyo,  Teguh.  (2014).  Membangun  Sistem  Hukum  Pancasila  Yang  Merdeka  Dari Korupsi dan Menjunjung Ham. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 19–26. Google Scholar
Rambey,  Guntur.  (2017).  Pengembalian  Kerugian  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Melalui  Pembayaran  Uang  Pengganti  dan  Denda. De  Lega  Lata:  Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 137–161. Google Scholar
Rizal,  Moch  Choirul,  &  Farid,  M.  Lutfi  Rizal.  (2017).  Pitutur  Luhur  Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 33–50. Google Scholar
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  Prasetyo,  Teguh,  &  Hafidz,  Jawade.  (2018).  Analisis Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  Penuntut Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi. UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (1),  33–44.
Google Scholar
Setiawan,  Azhari. (2016). ASEAN â€˜ Political-Securityâ€ TM Community: Mekanisme Kerjasama  Multilateral  dan  Mutual  Legal  Assistance  dalam  Menangani  Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 2 (1), 69–89. Google Scholar
Setiyono, Budi, & McLeod, Ross H. (2010). Civil society organisations’ contribution to the  anti-corruption  movement  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies , 46 (3), 347–370. Google Scholar
Sosiawan, Ulang Mangun, & Indonesia, HAMR. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (4), 517–538. Google Scholar
Sutatiek,  Sri.  (2013).  Akuntabilitas  Moral  Hakim  dalam  Memeriksa,  Mengadili,  dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. Arena Hukum , 6 (1), 1–21. Google Scholar
Copyright holder: Maman Budiman (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: