PALITA: Journal of Social-Religion Research
April-2018, Vol.3, No.1, hal.81-96 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2018 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN, PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TONGGAK SEJARAH ARAB SAUDI

## Anis Rosida
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: nisya_rose@ymail.com

## Abstract
New hope is being harvested in the Middle East especially the region of Saudi Arabia, the axis of religious civilization, the history and the crossroad of East and West. A taboo region of the term 'Modern'  or  even  reject  the  extremes  of  change.  At  the  moment,  since  the  vision  of  2030  is proclaimed  as  the  goal  of  the  absolute  state  it  becomes  softened.  The  Saudi  Arabian government  is  trying  to  divert  its  attention  so  far  from  oil  to  a  more  profitable  sector.  This process will take a lot of effort in terms of political, religious, cultural, social and economic of course. In this study we can ask ‘how the concept of modernization would be brought by Saudi Arabia and its scope, how are these challenges of change occurring and especially in the context of women as milestone to change?,this research take a field study with data sources of factual issues  of  social  media  such  as  newspapers  and  research  results  that  using  data  analysis methods  about  theory  of  feminism  and  these  results  proved  that  this  modernization  effort  is continuing in  this region  to  attract  the  negative  issues that  have  so  far  been  the  label  of  the ultra-conservative region and certainly to maintain that power. The most  effective thing is to use  the  issue  of  women  and  gender  as  a  milestone  until  modernization's  discourse  could  be realized.
Key : Modernization, Civilization Challenges, Involving Women and Gender Issues, Feminism.

## Abstrak
Harapan baru sedang dituai di Timur Tengah terutama kawasan Arab Saudi, poros peradaban agama, sejarah serta pertemuan dua arah Timur dan Barat. Sebuah kawasan yang tabu akan istilah ‘Modern’ atau dalam kutip ‘menolak ekstrem ‘adanya perubahan. Namun pada saat ini, sejak  visi  2030  dicanangkan  sebagai  tujuan  dari  negara  absolut  tersebut  semakin  melunak. Pemerintah Arab Saudi berusaha untuk mengalihkan perhatiannya selama ini dari minyak ke sektor yang lebih menguntungkan. Sebuah proses yang akan memakan banyak upaya dari segi apapun  baik  politik,  agama,  budaya,  sosial  dan  ekonomi  tentunya.  Dalam  penelitian  ini  kita dapat  menanyakan  bagaimana  konsep  modernisasi  yang  dibawakan  Arab  Saudi  dan  ruang lingkupnya,  bagaimana  tantangan  perubahan  terjadi  khususnya  pada  konteks  perempuan sebagai salah satu tonggak sejarah menuju perubahan? Kajian ini mengambil studi lapangan dengan sumber data isu-isu faktual media sosial semisal Koran dan beberapa hasil penelitian dengan  menggunakan  metode  analisis  data  tentang  teori  feminisme.  Hasil  ini  membuktikan bahwa upaya modernisasi sedang berlanjut di kawasan tersebut untuk menarik isu- isu negatif yang  selama  ini  menjadi  label  kawasan  ultrakonservatif  itu  dan  pastinya  untuk mempertahankan  kekuasaan  tersebut,  hal  yang  paling  efektif  adalah  menggunakan  isu perempuan dan gender sebagai tonggak sejarah sehingga wacana modernisasi tersebut dapat terealisasi.
Kata Kunci : Modernisasi, Tantangan Peradaban, Peran Perempuan dan Isu Gender, Feminisme

## PENDAHULUAN
Pada  nyatanya,  hampir  semua  hak  perempuan  Saudi  terampas  akibat adanya  aturan  pemaksaan  kaum  agamawan  dan  pemerintah  Arab  Saudi. Perempuan  Saudi  lebih  memilih  diam  dan  menerima  realitas  yang diterimanya  dan  hal  ini  seringkali  dianggap  sebagai  suatu  alasan  jawaban bagi  mereka  bahwa  apa  yang  mereka  jalani  adalah  suatu  pembenaran  atas apa yang mereka yakini.
Kewajiban  seorang  perempuan  menurut  Islam  tentunya  tidak  lepas dari doktrin yang menjelaskan ‘perempuan selalu dianggap nomor ke sekian setelah  suami  mereka.  Mereka  harus  sami’na  wa  atho’na  menjalankan rutinitas  kehidupan  sehari-hari  di  bawah  naungan  suami  sebagai  kepala rumah  tangga’.  Misalnya  mengenai  soal  keuangan,  kebanyakan  perempuan Arab  akan  mengatakan,  sesungguhnya  masalah  tersebut  seharusnya ditangani  oleh  suaminya,  mereka  hanya  perlu  menggunakan  uang  tersebut untuk keperluan rumah tangga dan anak-anaknya. Mereka mempercayakan hal  tersebut  kepada  kaum  laki-laki  dan  mengatakan  dengan  penuh  percaya diri  hal  tersebut  sudah  menjadi  aturan  dalam  Al-Quran,  bahwa  perempuan telah  dilindungi  oleh  Islam  dan  mereka  tidak  meragukan  hal  tersebut.  Dan menjadi  sebuah  justifikasi  sosial  jika  kesuksesan  seorang  perempuan  Arab terletak pada bagaimana dia dapat mengurus rumah, anak dan pekerjaannya.
Faktor  kultural  dan  pemahaman  agama  inilah  yang  menjadi  salah  satu rintangan usaha pemerintah memodernisasikan kawasan tersebut.
Namun,  bagaimana  dengan  persoalan  perempuan  di  ranah  publik?  Ini masih  banyak  distorsi  berbeda  dari  berbagai  kalangan  terutama  kalangan ulama  Arab  Saudi  yang  mempunyai  pengaruh  kuat  atas  legitimasi  negara setelah  pemerintah.    Sejak  visi  2030  yang  dikembangkan  pemerintah  Arab Saudi  guna  memodernisasikan  kawasan  tersebut,  beberapa  kebijakan dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Arab Saudi yang bergantung pada minyak. Perencanaan ini merupakan proses diversifikasi perekonomian negara  yang  tidak  hanya  mencakup  pengurasan  materi  finansial  saja  tetapi juga  menyangkut  tentang  kredibilitas  Arab  Saudi  sebagai  salah  satu  pusat peradaban Islam.
Agenda  visi  2030  merupakan  ‘aset  besar’  menuju  modernitas  negara. Salah  satunya  adalah  mengantar  peran  perempuan  mengembangkan bakatnya  dan  bagaimana  perempuan  dapat  menginvestasikan  kemampuan yang  dimiliki 1 .  Bagaimanapun  topik  pembicaraan  perempuan  kerapkali menjadi  bahan  utama  dalam  diskusi  hangat  di  beberapa  universitas  dan beberapa usaha perempuan pun menunjukkan talenta mereka di ruang sudut
1 Vision 2030, hal. 37.
yang  berbeda.  Sayangnya,  performa  mereka  menunjukkan  presentase  yang minim  dalam  urusan  ketenagakerjaan  atau  kegiatan  lain  yang  berkaitan dengan  ranah  publik.  Dilansir  dari  ‘ The  Global  Gender  Gap  Index  2010 ’ dalam World  Economic  Forum 2 ,  Saudi  menduduki  peringkat  129  dari  134 negara  yang  menjunjung  loyalitas  persamaan  hak  perempuan  dan  jikapun visi 2030 terealisasi, diharapkan momen ini menjadi kesempatan pemerintah menuju perubahan terutama dalam persoalan hak asasi perempuan dan isu gender.
Akhir-akhir  ini  upaya  pemerintah  Arab  Saudi  dalam  menangani konteks  perempuan  sedikit  melonggar,  pemerintah  semakin  menunjukkan simpati  mereka  kepada  perempuan  yang  selama  ini  merasa  terkekang adanya pembatasan terutama dalam ranah publik yang kebanyakan menjadi tempat  bagi  mayoritas  laki-laki.  Misalnya  tentang  keputusan  pembolehan perempuan  Arab  Saudi  bekerja  di  berbagai  tempat  penjualan  yang  masih bersifat  privat  dan  kemungkinan  akan  terjadi  lonjakan  besar  angka partisipasi mereka apabila telah memasuki dunia lapangan kerja. Langkah ini menjadi  daya  suatu  yang  menarik  dan  memiliki  makna  simbolik  serta dampak  praktis  pada  kemampuan  perempuan  melangkahkan  kakinya  ke berbagai bidang ekonomi dan kehidupan sosial Arab Saudi.
Pembukaan kampus untuk semua kalangan tanpa membedakan jenis kelamin untuk pertamakalinya dirintis oleh kampus King Abdullah University of  Science  and  Technology pada  tahun  2009,  atau  partisipasi  kaum perempuan  Saudi  pada  ajang Olympic  Games pertamakali  pada  tahun  2012 dan  beberapa  contoh  lainnya  semisal  terjun  pada  sektor  bagian administrator  hukum  negara  pada  tahun  2013 3 merupakan  salah  satu kebijakan penting pemerintah Arab Saudi memberdayakan peran perempuan menuju upaya modernitas negara.
Masalahnya, jika kita dapat menelisik lebih dalam kasus tersebut, Bagaimana upaya  pemerintah  Arab  Saudi  dapat  merealisasikan  konsep  modernitas sebuah  negara  yang  telah  memiliki  label  sebagai  negara  ultra-konservatif? Terutama terkait perubahan sosial negara yang serta merta tidak akan begitu saja  menerima  konsep  modernisasi  tersebut  secara  cepat  dan  apa  saja tantangan  dan  pergolakan  yang  akan  dilakukan  kaum  ulama  (Kaum agamawan)  menghadapi  keputusan  pemerintah  tersebut  terutama  tentang kebijakan  yang  baru  ini  diumumkan  yakni  keputusan  atas  pencabutan larangan  bagi  perempuan  mengendarai  kendaraan  pribadi  di  ranah  publik. Apakah isu gender dan hak asasi perempuan hanya sebagai pancingan atau
2 Madawi    Al-Rasheed, The  Meaning  of  Right  For  Women,  The  World  Today ,  Vol.  68 No.2 (February and March, 2012), hal. 14.
3 Report  of  The  Special  Rapporteur  on  Extreme  Poverty  and  Human  Rights  on  his mission to Saudi Arabia, 6-23 June 2017, Thirty Fifth Session Human Right Council, Agenda Item 3, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development , hal. 14.
batu  loncatan  menuju  modernisasi  atau  menjadi  sebuah  langkah  besar tonggak  sejarah  pemerintahan  Arab  Saudi  menuju  proses  modernitas? Tulisan  ini  ditujukan  untuk  menganalisa  konteks  upaya  kebijakan pemerintah  Arab  Saudi  menuju  transisi  modernisasi  melalui  visi  2030  dan peran perempuan Arab Saudi dalam pengembangan ekonomi dan kredibilitas negara.

## MODERNISASI ARAB SAUDI DAN VISI 2030
Legitimasi kekuasaan monarki Arab Saudi sepanjang periode ini masih tetap  bertahan.  Kekuasaan  rezim  Al-Saud  yang  sudah  berkuasa  sejak  tahun 1932  hingga  sekarang  masih  menjadi  sebuah  anomali  bagi  negara-negara tetangga  sekitarnya  yang  juga  mempunyai  kekuasaan  absolut  di  Timur Tengah.  Karena  kemonarkiannya  ini,  banyak  beberapa  pihak  memberi tantangan  bergejolak  seperti  terjadinya  peristiwa Arab  Spring dan pembentukan CLDR ( Committee for the Defense of Legitimate Right ) dan ARC ( Advice and Reformation Committe ) yang dipimpin Osama bin Laden 4 . Namun seiring perubahan zaman, terdapat hal menarik di pemerintahan Arab Saudi yaitu  perubahan  arah  kekuasaan  negara  lebih  moderat  dari  kekuasaan- kekuasaan  sebelumnya.  Hal  ini  merupakan  sebuah  langkah  baru  dan momentum penting yang dicetuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud  dalam  visi  2030  guna  melepaskan  ketergantungan  kekuasaan pemerintah  yang  selama  ini  bersandar  pada  sektor  minyak  serta  menjadi sebuah  tantangan  reformasi  ekonomi  yang  mengesankan.  Visi  2030  Arab Saudi merupakan kerangka besar upaya kerajaan Arab Saudi menuju sebuah kawasan  modern,  setidaknya  ada  3  pilar  penting  di  dalamnya,  meliputi A Vibrant Society, Thriving Economy dan An Ambition Nation 5 . Sebuah kerangka baru sebagai upaya transformasi negara dan tentunya akan mengurangi jatah kenyamanan negara yang selama ini diterima masyarakat Arab Saudi sendiri semisal  pada  beberapa  fasilitas  negara  yang  terpangkas  akibat  turunnya harga minyak dunia yang saat ini mengalami keanjlokan dari 120 dollar US per  barel  menjadi  30  dollar  US  per  barel.  Setidaknya  sampai  saat  ini  Saudi
4 Anoar  Boukhars, Crisis  of  Legitimacy  in  Saudi  Arabia ,  (Nevada:  Presented  at International Studies Asssociation, 10-11 Oktober 2005), hal.5.
5 A  Vibrant  Society atau  memberdayakan  sumber  daya  manusia  disamping  sumber  daya alam, Thriving  Economy yang  lebih  terfokus  pada  pengembangan  perekonomian  jangka  panjang dan  berkelanjutan  serta Ambisi  negara  nasional sebagai  kesadaran  negara  untuk  lebih  efektif mengontrol pada pengembangan perekonomian negara. B A Albassam, Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury? , Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No. 6, 2011.
telah  menghabiskan  dana  hampir  10  persen  dari  subsidi  anggaran pembelanjaan negara 6 .
Wacana  modenisasi  memang  tidak  mudah  dipaparkan  begitu  saja, saat kita menginginkan dunia Islam atau Arab menjadi objek kajian. Definisi itu akan begitu saja berubah sesuai fakta yang berkembang dimana terdapat proses  yang  sejajar  yang  saling  berhubungan.    Menurut  Johannes  Berger mengatakan  modernisasi  adalah  sebuah  prestasi  mendalam  pada  suatu masyarakat; sebuah proses khusus upaya memodernisasikan lainnya dalam bentuk  kombinasi;  sebuah  negara  yang  tidak  merintangi  pengikut;  sebuah proses modernisasi yang berpusat pada tujuan yang sama 7 . Atau dalam kata lain  sebuah  model  populer  yang  menggabungkan  pertumbuhan  ekonomi (pembangunan negara, partisipasi, redistribusi), mobilisasi dan transformasi internasional 8 . Jeffrey  Alexander,  Edward  Tiryakian  dan  lainnya  yang  mempunyai paham  ‘neo - modernism’  atau  ‘modernism  II’  menyandarkan  modernisasi pada  sebuah  demokrasi  dan  perkembangan  ekonomi  bebas  dengan mengenyampingkan  konsep  benturan  dengan  aturan  budaya  Barat  serta tanpa  memperkirakan  paham  kebangsaan  atau  pergerakan  fundamental. Tiryakian menyimpulkan analisis neo-modernisasi seperti ini:
1. Modernisasi  adalah  hasil  dari  sebuah  tindakan  individu  atau kelompok, bukan berasal dari sistem perkembangan otomatis
2. Mereka menemukan jalan baru menuju sebuah tujuan dan mengisinya dengan  nilai  tapi  tidak  bermaksud  menjadi  tujuan  akhir,  bergantung pada sumber
3. Modernisasi  bukan  sebuah  proses  dari  hawa  nafsu,  tapi  sebuah kompetisi  antara  kaum  modern,  konservatif  dan  orang  di sekelilingnya
4. Kriteria  umum  modernisasi  dikatakan  sukses  adalah  kesejahteraan pada perkembangan populasi
5. Pengetahuan  adalah  kekuatan  berpacu,  tapi  agama  dan  tradisi  tidak boleh terlalu meremehkan
6. Pusat modernisasi selalu berubah dan berpindah
7. Modernisasi  bukan  bersifat  lurus  dan  berkelanjutan  namun membentuk sebuah gerakan dan krisis pemungutan 9 .
6 Carlo  Sdralevich  and  others, Subsidy  Reform  in  The  Middle  East  and  North  Africa: Recent Progress and Challenges Ahead (Washington DC: IMF, 2014), hal 18.
7 Johannes  Berger,  “ Was  bedeutet  die  Modernisierungstheorie  wirklich—und  was  wird ihr blob unterstellt? ”, (Leviathan, 1996), hal. 46.
8 Wolfgang  Zapf, Modernization  Theory  -  and  the  non-western  world ,  (Econstor:  WZB Discussion Paper, No. P 2004-003), hal. 2.
9 Edward  A  Tiryakian, Neo-Modernisierung:  Lehren  fiir  die  und  aus  der postsozialistischen  Transformation ,  hal.  31-52,  juga  dalam  :  Klaus  Muller  (ed)/  Max  Weber, Schriften 1894-1922, Stuttgart”Kroner.
Lantas  bagaimana  konsep  yang  ditawarkan  pemerintah  Arab  Saudi dalam  upaya  memodernisasikan  negaranya  agar  lebih  moderat?  Penulis mencoba  menggambarkan  konsep  yang  dibawakan  Lerner  tentang modernisasi  sebagai  faktor  pendorong  perubahan  sosial  di  Timur  Tengah. Dalam hasil penelitiannya, menemukan bahwa perubahan terjadi pada nilai- nilai tradisional masyarakat Timur Tengah ke karakter kehidupan yang lebih modern. Terdapat tiga variabel modernisasi yang digunakan. Pertama, lebih modern,  dalam  arti  lebih  banyak  mengubah  sikap  tradisional  masyarakat. Kedua, lebih dinamis, yakni berjalan dengan kecepatan yang meningkat dari waktu  ke  waktu.  Ketiga,  lebih  stabil,  dalam  arti  semunya  pembagian  kelas yang  terjadi 10 .  Dari  ketiga  variabel  tersebut,  sepertinya  Arab  Saudi mengalami  beberapa  perubahan  meski  sedikit  lambat  dari  negara-negara sekitarnya.
Teori  modernisasi  Lerner  membuktikan  bahwa  dalam  posisi bagaimanapun  semua  negara  akan  mengalami  modernisasi  dan  tidak mungkin  sebuah  negara  mengarahkan  tujuannya  lebih  tradisional  dan terbelakang.  Dan  untuk  menjadi  negara  yang  modern,  warga  negara  hanya perlu  berusaha  bersaing  dalam  tindakan  dan  gagasan  yang  dibawa  warga Barat yang lebih dahulu meninggalkan keterbelakangan tradisi menuju dunia yang lebih modern. Modernisasi juga mengisyaratkan bahwa karena sebuah budaya  ‘tradisional’  tidak  mampu  menciptakan  sebuah  level  tinggi  dalam mengembangkan  teknologi.  Mereka  tampak  hampa,  tidak  produktif,  tidak kreatif dan hampir terhapus.
Upaya  pemerintah  Arab  Saudi  yang  terkandung  dalam  visi  2030 mengungkapkan  bahwa  untuk  merubah  negara  lebih  moderat,  Arab  Saudi melakukan beberapa kinerja seperti kebijakan menaikkan harga bahan bakar subsidi  negara  hingga  mencapai  40  persen  pada  seluruh  keluarga  kerajaan sejak  tanggal  11  Januari  2016  lalu  dan  perencanaan  melakukan  penjualan saham ARAMCO kurang dari 5 persen senilai 2 triliun dollar US 11 . Selain itu, beberapa fasilitas negara yang selama  ini dinikmati masyarakat  Arab Saudi harus terpangkas akibat jatuhnya harga minyak dunia sekitar 120 dollar US per barel menjadi 30 dollar US per barel.
Anggaran  pembelanjaan  negara  juga  mengalami  pengurasan  hampir 10  persen  yang  sebelumnya  Saudi  mengalami  defisit  sebanyak  87  milyar dollar  US,  mulanya  cadangan  devisa  746  milyar  dollar  US  tahun  2014 merosot  menjadi  616  milyar  dollar  US.  Selain  dari  gejolak  turunnya  harga minyak  dunia  yang  semakin  tahun  semakin  menipis,  pengaruh  konstelasi perpolitikan Arab Saudi (hegemoni terhadap krisis Yaman), serta demografi
10 Daniel Lerner, Memudarnya Masyarakat Tradisional (Terjemahan), (Yogyakarta:Gajah MadaUniversity Press, 1983), hal. 13.
11 Muhammad  Zulifa, Visi  Saudi  2030,  Transformasi  Menuju  Era  Kerajaan  Modern  , Journal 2 Mei 2016. Selasar.com.
penduduk Arab Saudi yang setengahnya berusia produktif menjadi penyebab problematika Arab Saudi tak kunjung selesai.
Beberapa  diversifikasi  ekonomi  yang  ingin  dicapai  pemerintah  Arab Saudi  antara  lain:  pengembangan  infrastruktur  dan  sektor  non-  minyak, mendirikan  kota  industri  baru  di  daerah  Jubail  dan  Yanbu  (pusat  fasilitas produksi  petrokimia),  mengubah  lebih  lanjut  produksi  minyak  dari  mentah menjadi  minyak  sulingan,  dan  mengutamakan  sumber  daya  manusia  warga Saudi  terutama  perempuan 12 .    Visi  2030  merupakan  kumpulan  ambisi  dan target  khusus  untuk  diversifikasi  dan  meningkatkan  daya  kompetisi. Terdapat  keunikan  tersendiri  pada  kebijakan  baru  yang  dibuat  pemerintah Arab  Saudi.  Pertama,  visi  2030  dan  semua  kebijakan  yang  berhubungan, diindikasikan  pada  sebuah  kesediaan  untuk  merubah  larangan  pada kebijakan  tradisional.  Kedua,  untuk  memenangkan  gagasan  tersebut, Mohammad  bin  Salman  telah  mengisyaratkan  investasi  politik  skala  besar yang  belum  pernah  terjadi  pada  reformasi  generasi  keluarga  kerajaan sebelumnya. Ia mengadopsi sebuah sifat baru, mengkritik negara yang telah kecanduan minyak dan mengatakan kerajaan akan hidup tanpa minyak pada tahun  2020.  Hal  ini  kontras  dengan  kebijakan  raja-raja  sebelumnya  yang lebih  fokus  mementingkan  sumber  minyak  daripada  sumber  daya  alam lainnya.  Ketiga,  pangeran  Mohammad  bin  Salman  telah  mengambil  langkah yang  terkonsentrasi  pada  pembuatan  kebijakan  ekonomi  dalam  satu genggaman,  meyakinkan  perputaran  pada  menteri  ekonomi  dan  menutup hukum. Dari klarifikasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuatu pasti mempunyai alasan mengapa visi 2030 menurut para pengamat semata- mata hanya sebuah proyek pengembangan negara bukan melihat bagian dari permainan  kekuatan  pangeran  kerajaan 13 .  Namun,  banyak  analisa  terhadap visi  2030  menganggap  proyek  tersebut  hanyalah  proyek  yang  meragukan. Karena memang untuk mensukseskan  visi tersebut, banyak  tantangan  akan terjadi.

## BEBERAPA TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL
Arab  Saudi  memiliki  kekuatan  erat  kaitannya  dengan  ideologi konservatifnya, terutama dalam urusan hak asasi perempuan. Ini terlihat dari beberapa  contoh  kasus  yang  menekankan  posisi  perempuan  masih  berada dalam  otoritas  kaum  laki-laki.  Namun,  sejak  adanya  perubahan  sosial  yang terjadi  dalam  negara  tersebut  terutama  saat  pangeran  Muhammad  bin Salman  mencanangkan  programnya  ‘visi  2030’,  banyak  perubahan  terjadi sehingga menimbulkan banyak tantangan antara lain:
12 Jane  Kinninmont,  Vision  2030  and  Saudi  Arabia’s  Social  Contract:  Austerity  and Transformation, (Research Paper, July 2017), Hal 3- 4.
13 Jane Kinninmont, Vision 2030 and Saudi Arabia’s ….. hal. 10.
Adanya  tantangan  dari  pihak  kerajaan  sendiri  yang  berusaha mendatangkan  hubungan  yang  berkaitan  dengan  perombakan  dalam keluarga  kerajaan.  Raja  telah  menyusun  perubahan  garis  suksesi  dengan menawarkan jaminan anaknya akan menjadi penerus baginya.  Padahal sejak masa Abdulaziz bin Abdulrahman, pendiri kerajaan modern yang meninggal pada  tahun  1953,  sejumlah  anaknya  pasti  akan  menempati  warisan  tahta darinya.  Namun  sejak  raja  Salman  menjabati  tahta  tersebut,  raja  Salman menampakkan  kemornakiannya  yang  terlihat  dari  pengangkatan  anaknya sebagai pangeran kerajaan, yang seharusnya terdapat hak prioritas lebih bagi keponakannya  yang  juga  menjadi  pangeran  kerajaan  meski  hanya berlangsung dua tahun 14 .
Meski terlihat  luwes,  tidak dapat diragukan lagi jika suatu saat akan terjadi  tensi  membludak  di  dalam  keluarga  kerajaan.  Banyak  klan  Saudi menyimpulkan  terhadap  keputusan  yang  telah  dibuat  raja  Salman  yang menunjuk  putranya  Muhammad  bin  Salman  menjadi  putra  mahkota  itu adalah  sebuah  keputusan  yang  gegabah.  Apalagi  di  usianya  yang  baru menginjak  angka  30  dengan  pengalaman  yang  sedikit  telah  diberi  mandat memegang kekuatan di dalam sektor kekuatan dan keamanan. Terlebih lagi, Muhammad  bin  Salman  baru  saja  menjabat  sebagai  kepala  menteri  dewan bidang strategi ekonomi dan pertahanan. Tentunya, keraguan ini tidak akan secara langsung dinyatakan secara publik oleh keluarga kerajaan namun jika klan Saudi melihat sederet gangguan atas perombakan ini, tentu saja mereka ikut campur tangan.
Kedua,  Peran  ulama  dan  sistem  kesukuan  yang  kental  juga mempunyai kekuatan besar dalam mempertahankan kerajaan karena norma sosial konservatif yang telah membekas selama beberapa dekade di kawasan ini. Semisal jika sebuah norma sosial berubah, mau tidak mau kekuatan elite pasti  harus  diubah.  dan  mereka  melihat  kesediaan  kerajaan  mengadopsi beberapa pembaharuan liberal sebagai sebuah pelanggaran atas pakta antara ulama  Wahabi  dan  keluarga  kerajaan  Saudi.  Terdapat  bahaya  besar  akan terjadi terhadap beberapa kaum agamawan dan tetua adat elit di Saudi Arab jika  mereka  sungguh-sungguh  akan  memilih  perlawanan  dengan  cara bergabung dengan kaum jihadis – yang mempunyai reputasi budaya radikal- yakni bergabung dengan Al-Qaeda. Namun, jika mayoritas kaum konservatif tidak mendukung para jihadis, ideologi yang selama ini melengkapi kekuatan politik  akan  hilang  dan  mengalami  kerugian  serta  hal  tersebut  berdampak pada kaum militant islam untuk memanfaatkan kekosongan yang ada. Hal ini akan  menimbulkan  kegelisahan  sosial  dan  kemungkinan  terjadi  kekerasan hebat.
Selain  itu,  sistem  hukum  di  Arab  Saudi  yang  bersandar  pada  hukum syariah atau hukum Islam tidak terkodifikasi dengan baik, dimana kekuatan ulama  sangat  mempengaruhi  dan  membuat  keputusan  penting  membentuk
14 Kamran  Bokhari, In  Saudi  Arabia,  Expanding  Rights  and  Growing  Risks,  Reality Check , geopoloticalfutures.com 3 Oktober 2017, diakses 19 Februari 2018.  Hal. 3.
dan  mencetak  dari  norma  sosial,  adat  dan  kebiasaan  dapat  mengganggu dampak hukum pada perempuan dan status ekonomi 15 . Konsep  kontrak  sosial  Arab  Saudi  terdiri  dari  kelompok  gabungan, yang secara implisit terdiri atas berbagai macam institusi mulai dari keluarga kerajaan  Arab  Saudi,  ulama,  kaum  bisnis,  ketua  suku  dan  kelompok  sosial lainnya  yang  membuat  suatu  keputusan  tekad  untuk  membentuk  negara. Kelompok-  kelompok  inilah  yang  menjadi  pemegang  atau  subjek  utama dalam  perubahan.    Ulama  sendiri  memegang  peran  penting  dalam  negara yang terkonsentrasi pada sistem pendidikan dan hukum khususnya tentang isu keluarga. Keamanan, urusan luar negeri dan beberapa aspek ekonomi di bawah pengawasan keluarga Al-Saud
Beberapa  poin  yang  diperhatikan  kaum  politik  elit  adalah  dengan tetap  mempertahankan  kehendak  kaum  agamawan  dan  tetua  adat  untuk menjaga stabilitas kekuasaannya sedangkan Riyadh harus lebih berhati-hati agar  tidak  terlampau  jauh  mereformasikan  negaranya  menjadi  lebih  liberal karena  dengan  memberdayakan  bahaya  yang  berlarut-larut  dikhawatirkan adanya pemaksaan besar terhadap perubahan islam sebagai ideologi negara. Pemerintah  Arab  Saudi  akan  mengupayakan  keseimbangan  sistem  liberal dan budaya konservatif negara agar tercipta stabilitas kerajaan yang sudah dinikmati selama 85 tahun.

## PERAN PEREMPUAN DAN ISU GENDER
Kerapkali  sebagian  besar  orang  salah  kaprah  dalam  memaknai  istilah gender,  perbincangan  mengenai  gender  sering  kali  diasosiasikan  dengan makna ‘perempuan’. Kata gender sendiri didefinisikan sebagai ‘ The apparent disparity  between  men  and  women  in  values  and  behaviour ’  atau  menurut Janet A  Kourany,  menyebutkan  gender  sebagai  ‘ a  basis  for  defining  the different contributions that man and woman make to culture and collective life by  dint  on  which  they  are  as  man  and  woman’ 16 .  Karena  adanya  konsep pembedaan gender itulah yang melahirkan ketidakadilan gender.
Persoalan  ketidakadilan  gender  ini  biasanya  berkisar  pada  tiga maksud:  pertama,  saat  laki-laki  biasanya  lebih  banyak  mempunyai kesempatan,  lebih  memiliki  kebebasan,  kehormatan  sosial  yang  tinggi daripada  perempuan  di  berbagai  persamaan  karakteristik  semisal  asal-usul kelas,  ras,  kebangsaan  dan  umur.  Kedua,  laki-laki  biasanya  memegang  hak kuasa  atas  perkawinan  dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  gender.  Dan ketiga,  laki-laki  menduduki  posisi  sosial  lebih  banyak  dalam  hal  politik,
15 Eman  Alhussein, Triangle  of  Change:  The  Situation  of  Women  in  Saudi  Arabia , (NOREF Expert Analysis, July 2014).
16 Dikutip dari Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, Cet II , (Jakarta:Paramadina, 2001), hal. 4.
ekonomi,  hukum  dan  kekuatan  budaya 17 .  Mengenai  persoalan  akitifitas perempuan  di  Arab  Saudi,  para  aktifis  Barat  berpendapat  bahwa  tindakan mereka  sudah  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  mempunyai  hak  untuk membuat  keputusan,  mereka  berpikir  bahwa  untuk  mengembalikan persamaan,  baik  di  rumah,  di  tempat  kerja,  dan  pada  posisi  pendidikan, menyisakan  bekas  tantangan  terpenting  dalam  merubah  wajah  pemerintah Arab Saudi pada abad 21 18 .
Konsep  ketidakadilan  gender  sendiri  muncul  antara  tahun  1980  dan pertengahan  tahun  90-an.    Saat  itu  terdapat  sebuah  konferensi mendiskusikan persamaan gender bagi negara berkembang di segala bidang terutama dalam cakupan kesehatan. Karena ketidakadilan gender berkenaan dengan  ketidakseimbangan  nilai  peran  perempuan  dan  laki-laki,  maka persamaan  gender  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  cara  perlakuan perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum dan kebijakan, dan persamaan dalam  jalan  sumber  hasil  dan  tugas  dalam  rumah  tangga,  komunitas  dan masyarakat umumnya 19 .
Islam  sendiri  telah  menunjukkan  konsep  persaudaraan  dan persamaan  terhadap  semua  manusia  tanpa  membedakan  jenis.    Al- Qur’an menegaskan bahwa semua manusia merupakan anak cucu dari seorang laki- laki yang bernama Adam dan Seorang perempuan yang bernama Hawa yang menjadikan  persamaan  dalam  garis  keturunan.  Islam  memandang  peran perempuan merupakan pemegang utama dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk  kekuatan  dalam  bekerja.  Menurut  tradisi  Nabi  Muhammad  Saw, tidak  ada  kuasa  untuk  melarang  perempuan  mencari  pekerjaan,  dan  sesuai dengan  perkataan  Younos 20 ,  jika  sebuah  pemerintahan  islam  melarang perempuan untuk bekerja maka pemerintah tersebut telah melanggar hukum Islam.
Mansour  Fakih,  mengidentifikasi  ketimpangan  gender  dalam  lima bentuk,  pertama,  kekerasan  terhadap  perempuan,  perempuan  cenderung dianggap  lebih  lemah  dari  segi  fisik  dan  hal  ini  perempuan  kerapkali berpotensi  sebagai  korban  kekerasan.  Kekerasan  ini  bisa  berwujud  pada kekerasan fisik, seksual ataupun psikologis. Kedua, adanya marginalisasi atau pemetaan  sikap  terhadap  perempuan.  Kita  seringkali  melihat  hal  tersebut terjadi dalam ranah domestik maupun publik yang telah meminggirkan hak kaum  perempuan.  Ketiga,  terdapat  subordinasi  perempuan  yang menganggap  posisi  perempuan  menempati  urutan  kedua  dalam  struktur masyarakat.  Keempat,  adanya  stereotip  negatif  terhadap  keberadaan
17 R  M  Jackson, Destined  for  Equality:  Inevitable  Rise  of  Women’s  Status ,  (Harvard University Press, 1998).
18 R Inlehart and P Norris, Rising  tide: Gender and  Cultural  Change around the World , (Cambridge University Press, 2004).
19 WHO Promoting Gender Equality: Method, Measurement  and Implications , (Ashgate Publishing Limited, 2010).
20 F Younos, Gender Equality in Islam , (Library of Congress, 2011).
perempuan,  citra  perempuan  yang  cenderung  sensitif,  irasional,  lemah  dan tidak independen menyebabkan perempuan mengalami banyak diskriminasi sehingga menjadikan beban ganda untuk hidup bagi kebanyakan perempuan. Kelima,  ketidakadilan  gender  tersebut  pada  prakteknya  saling mempengaruhi,  misalnya,  antara  marginalisasi  dan  subordinasi.  Lantaran perempuan telah dilabel negatif karena sifat lemah dalam segi finansial atau ekonomi,  laki-laki  merasa  mempunyai  hak  melakukan  kekerasan  fisik  atau seksual terhadap kaum perempuan 21 . Isu ketidaksamaan gender di Arab Saudi sering didiskusikan beberapa tahun  akhir  ini  tanpa  melihat  pertimbangan  keunikan  dari  sejarah  budaya masyarakat  Arab  Saudi.  Ketidakseimbangan  kekuatan  antara  laki-laki  dan perempuan  di  Arab  Saudi  merupakan  sebuah  akibat  adanya  campurtangan pemerintah dan unsur budaya, bukan berasal dari pernyataan hukum negara. Keterbatasan  akses  perempuan  untuk  mencari  sistem  keadilan,  semuanya dipercayakan  kepada  laki-laki  yang  memiliki  hubungan  untuk  mewakili mereka.  Ketidakseimbangan  tersebut  juga  berdampak  pada  pendidikan mereka  yang  merasa  kesulitan  untuk  memberikan  hak  suara  yang seharusnya ada dalam sistem pendidikan. Kegiatan ini berdampak pada apa yang mereka inginkan atau kerjakan menjadi sangat terbatas.
Beberapa  laporan  penting  tentang  kejadian  politik  dan  sosial  yang telah berkontribusi kepada posisi perempuan Saudi dalam masyarakat. Lima tahun  lalu  kawasan  Timur  Tengah  memikul  beban  tantangan  yang berpengaruh kepada seluruh wilayah timur tengah terutama di daerah teluk. Salah satunya Arab Saudi yang masuk dalam kawasan teluk secara langsung atau  tidak  telah  mengalami  pergolakan  besar.  Pertama  dan  yang  utama, adalah  saat  ditemukannya  tambang  minyak  pada  tahun  1930-an  sebagai kejadian  utama  kawasan  itu.  Akibat  penemuan  ini  terjadi  perubahan  skala besar,  termasuk  pembukaan  pendidikan  laki-laki  dan  perempuan.    Sebuah pergolakan  ekonomi  yang  meningkatkan  pendapatan  dari  minyak  dalam menggapai  ke  arah  pendidikan,  dan  mengubah  gaya  hidup  dan  dua perubahan  ini  merubah  semua  struktur  masyarakat 22 .  Kedua,  saat  terjadi revolusi Iran Januari 1979 yang menggulingkan tahta kemonarkian  Shah dan mendirikan  pemerintahan  Islam  yang  baru  di  Iran  yang  dikuatkan  para pemuka  agama  Arab  Saudi.  Sehingga  para  analisis  menduga 23 adanya perubahan  terhadap  masyarakat  Saudi,  karena  memang  selama  ini masyarakat  Saudi  mempunyai  pengalaman  kecil  dalam  membuat  kebijakan ke arah hak perempuan.
21 Mansour Fakih, 2008 , Analisis Gender dan……., hal. 10.
22 M  Yamani, Some  Observations  on  Women  in  Saudi  Arabia .  In  M  Yamani  (ed), Feminism  and Islam:Legal and Literary Perspectives , (New York:  New York University Press), hal. 263-282.
23 Amani  Hamdan, Women  and  Education  in  Saudi  Arabia:  Challenges  and Achievements , International Education Journal, 2005, 6 (1), hal. 43.
Kehadiran  Amerika  di  Arab  Saudi  dalam  memulai  produksi  minyak pada  tahun  1979  dan  membentuk  sebuah  perusahaan  ARAMCO  ( Arabian American Oil Company ) di Dhahran, saat itu kebanyakan perempuan Amerika lebih  menghabiskan  waktu  dengan  jual-beli,  tanpa  hijab,  ke  mall  dan mengendarai mobil, sesuatu yang dilarang bagi perempuan Arab Saudi untuk melakukan  dan  akhirnya  mereka  mulai  bertanya  beberapa  hak  persamaan antara  dua  budaya  itu,  keseimbangan  ini  sangat  sulit  untuk  dipahami, terutama mengenai ranah perempuan.
Peran hukum syariah yang didalamnya juga terkandung unsur budaya kesukuan,  telah  menegaskan  peran  gender  di  kawasan  Arab  Saudi.  Dalam aspek  budaya,  termasuk  di  dalamnya  praktek  budaya  kesukuan  telah menolong  pengotakan  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  dan menunjukkan adanya pemisahan gender bagi perempuan dalam bermacam- macam aspek di masyarakat.
Shukri berpendapat bahwa posisi perempuan di Timur Tengah tidak bisa  ikut  berkontribusi  karena  mereka  menganggap  perubahan  tersebut adalah  bagian  hakiki  atas  agama.  Karena  pada  kenyataannya,  banyak gambaran menunjukkan mereka terlalu penurut. Mereka juga menunjukkan bahwa di kawasan Timur Tengah, peran perempuan dan status adalah suatu struktur yang sudah  ditentukan oleh ideologi negara,tingkatan dan macam- macam tingkatan ekonomi, tingkatan industri dan urbanisasi, posisi di dalam sistem  dunia  dan  keberadaan  kelas.  Termasuk  sistem  gender  juga  menjadi subjek  perubahan 24 .  Bagaimanapun  situasi  perempuan  di  Timur  Tengah mempunyai posisi yang belum dapat terlihat suatu tingkatan jerih payahnya di dalam ketenagakerjaan.

## ISU  PEREMPUAN  SEBAGAI  TONGGAK  SEJARAH  MENUJU PERUBAHAN
Arab  Saudi  merupakan  sebuah  negara  konservatif  antara  perpaduan sosial  dan  agama,  hal  ini  terlihat  pada  budaya  homogen  masyarakat  yang terdiri  atas  kesukuan  dan  hubungan  agama  yang  erat  dan  menjadikan kawasan ini unik dengan beragam budayanya yang kompleks, sehingga untuk membedakan antara prinsip Islam dengan adat Arab itu sendiri sangat sulit. Beberapa  kepercayaan  adat  Arab  Saudi  yang  melarang  perempuan  Saudi mengendarai  kendaraan  atau  menjadi  bagian  praktisi  hukum  dan  insinyur tersebut  bukanlah  berasal  dari  hukum  Islam  melainkan  didatangkan  oleh stigma masyarakat dalam melestarikan budaya 25 .
24 Review  by  Shahrzad  Mojab,  Shirin  J  A  Shukri, Social  Changes  and  Women  in  The Middle East: State Policy, Education, Economics, and Development ,  (The University of Chicago Press Journals: Comparative Education Review, Vol 44, No 3 (Agustus, 2000), hal 367.
25 A  Hamdan,  2005, Women  and  Education  in  Saudi  Arabia:  Challenges  and Achievement , (International and Education Journal, 6 (1), hal.  42-64.
Kerajaan  Monarki  Saudi  memperkenalkan  beberapa  reformasi  yang mengejutkan. Pada tanggal 26 September 2017, raja Salman menandatangani sebuah  keputusan  bahwa  sejak  dimulai  bulan  Juni  2018  mendatang, pemerintah  memberikan  hak  bagi  perempuan  untuk  berkendara.  Pada  hari yang  sama,  Riyadh  menunjuk  seorang  perempuan  untuk  berbicara  di kedutaan besar di Washington, beberapa deret hari kemudian, 107 dari 150 peserta bidang penasehat, dewan Syura, memberikan ruang bagi perempuan dalam bidang mufti serta untuk  pertamakalinya  perempuan diizinkan  turut berpartisipasi  pada  acara  perayaan  nasional  yang  diagendakan  di  sebuah stadium di Riyadh 26 .
Salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  masyarakat  selain  dari  bidang ekonomi,  politik  dan  budaya  adalah  adanya  migrasi  tenaga  kerja internasional  yang  menimbulkan  dampak  adanya  perbedaan  gender  secara mencolok.  Bagaimana  kawasan  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara mengutamakan  pasokan  minyak  sebagai  ladang  ketenagakerjaan  dan perkembangan  ekonomi.  buruh  tenaga  kerja  yang  memungkinkan pengendalian  ekonomi  negara  fiksi  dengan  menerima  gaji  murah  ,dan mengirimkannya  ke  negara  yang  memiliki  tujuan  memperdayakan  kaum pengangguran.
Kunci  utama  perubahan  sosial  biasanya  terdapat  dalam  struktur ekonomi  termasuk  di  dalamnya  perbedaan  kelas  dan  hubungan  kekayaan. Selama  ini  kawasan  Timur  Tengah,  terutama  Arab  Saudi  mengutamakan struktur  ekonomi  pada  hasil  pendapatan  penjualan  minyak  atau  beberapa kasus  datang  dari  dana  investasi  orang  asing  dan  pemasukan  negara 27 . Perkembangan ekonomi telah mengubah status perempuan dalam alur yang berbeda  dalam  ranah  negara  maupun  kelas.  Bagaimana  negara  mampu mengatur  perkembangan  ekonomi  hampir  di  segala  bidang,  dan  sebagai pusat  ekonomi  dan  kebijakan  politik,  negara  mengotakkan  akses memberdayakan perempuan dan status ekonomi.
Adanya revolusi dalam skala besar atau terbatas pada revolusi politik, juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial yang dominan. Terutama di kawasan  Arab  Saudi,  perubahan  datang  begitu  lambat  akibat  adanya  peran elit.  Konflik politik juga dapat membawa kepada perubahan social, termasuk perubahan  dalam  segi  ekonomi  dan  politik  atas  status  perempuan,  sebuah kesadaran  gender  yang  memuncak  dan  beberapa  aktifitas  politik  pada perempuan.  Dan  satu  lagi  dimensi  paling  penting  dalam  perubahan  sosial adalah  kesadaran  terhadap  sistem  patriarki  dan  sistem  persaudaraan tradisional, perubahan demografi yang di dalamnya termasuk tentang aturan perkawinan dan tingkah laku kesuburan juga merupakan salah satu dampak pada  perkembangan  ekonomi,  perbaikan  hukum  negara,  dan  hasil pendidikan  perempuan.  Seringkali  tipe  perubahan  ini  memaksa,  tipe
26 Kamran Bokhari, In Saudi Arabia,….   hal. 2.
27 Valentine  M  Moghadam, Modernizing  Women:  Gender  and  Social  Change  in  The Middle East, Second Edition , (US: Lynne Rienner Publishers, 2003), hal. 22.
bagaimana  struktur  keluarga  yang  melibatkan  status  perempuan  di  dalam keluarga dan dalam masyarakat tidak ditemukan.
Raja  salman  dan  putra  mahkota  membutuhkan  sebuah  jalan  untuk menopang  dukungan  mereka,  dan  dengan  memberi  hak  kebebasan  bagi perempuan,  terutama  tentang  soal  mengemudi  kendaraan  akan  menjadi suatu  kehormatan  bagi  perempuan  yang  selama  ini  berusaha  mencoba masuk  demi  hak  mereka,  dan  dengan  presentase  perempuan  hampir setengah  dari  populasi  negara,  perubahan  ini  dijamin  akan  memenangkan beberapa  poin  dalam  keluarga  kerajaan  dan  remaja  Saudi  utamanya  akan memperdebatkan perubahan tersebut dalam media sosial.
Beberapa  pemerhati  peristiwa  ini  pasti  melihat  sebagai  perubahan yang  bijak,  namun  menurut  Kamran  Bokhari 28 ,  ini  merupakan  salah  satu bagian  dari  ultra-konservatif  Arab  Saudi  yang  dikenal  dengan  sebutan Salafisme yang terlalu banyak perubahan dan terlalu cepat. Sehingga banyak ulama dan tetua adat tidak menerima perubahan ini dan dikhawatirkan akan terpeleset ke dalam budaya liberal.
Yang  perlu  digarisbawahi  dalam  perubahan  ini  adalah  adanya keberatan  mengenai  ‘adanya  potensi  penolakan  sebagai  akibat  dari perubahan’  itu.  Hal  ini  menjadikan  ja waban  mengapa  pemerintah  tidak memberikan  sebuah  aksi  untuk  mengimplementasikan  perubahan  meski dewan  senior  para  sarjana  telah  menyetujui  hal  tersebut.  Setidaknya, pemerintah  di  sini  ingin  memberikan  pertanyaan  besar  bagi  para  ulama untuk  memecahkan  perta nyaan  ‘bagaimana  suatu  hukum  baru  dapat diimplementasikan’.
Konteks peran perempuan ikut andil dalam membangun modernisasi pemerintah Arab Saudi ini terlihat jelas. Perubahan cepat terjadi ketika kita melihat  adanya  perkembangan  peran  pemimpin  perempuan  yang  terjadi progresitas  dalam  sektor  privat  dan  publik.  Padahal  jauh  10  tahun sebelumnya,  perempuan  Arab  Saudi  memperjuangkan  hak  dan  mendorong adanya  implementasi  reformasi.  Mereka  diperbolehkan  mengikuti  pemilu, kelas kedua dalam sistem parlemen bagi perempuan Saudi untuk menduduki 20  persen  kuota  kursi  parlemen  (Dewan  Syura)  selama  tiga  tahun. Pendidikan  tersier  perempuan  juga  dalam  ranking  tertinggi  dan pemberdayaan  perempuan  mencapai  angka  34  persen  walaupun  ekonomi pemerintahan  sulit  akibat  turunnya  harga  minyak  pada  tahun  2016.  Ini merupakan  poin  penting  untuk  menunjukkan  aksi  perempuan  dapat memimpin  negara  dan  hal  ini  merupakan  kunci  utama  terealisasinya  visi 2030 dan program transformasi nasional.
28 Kamran Bokhari , In Saudi Arabia, Expanding Rights .., hal. 3.

## PENUTUP
Peran perempuan Arab Saudi dalam partisipasinya menuju negara lebih moderat  patut  mendapat  apresiasi  besar  yang  harus  diakui.  Meski  secara nyata,  banyak  tantangan  perubahan  yang  akan  terjadi  apabila  terlalu dipaksakan. Potensi penolakan perubahan yang terjadi akan menjadi sebuah resiko  besar  yang  harus  ditanggung  kerajaan  mengingat  perubahan  yang dilakukan  tersebut  kontras  dengan  kebijakan  raja-raja  sebelumnya  yang menjadikan paham ultra konservatif sebagai dasar pendirian negara. Namun, untuk  membuktikan  upaya  modernisasi  berlangsung  di  negara  tersebut, salah  satu  daya  tarik  wacana  modernisasi  kawasan  adalah  dengan  menarik isu perempuan dan gender sebagai salah satu langkah efektif mengemas isu- isu negatif yang selama ini menjadi stigma atas kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Vision 2030, hal. 37.
Albassam, B. A. 2011. Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury?. Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No. 6.
Alhussein,  Eman.  Juli  2004.  Triangle  of  Change:  The  Situation  of  Women  in Saudi Arabia. NOREF Expert Analysis.
Al-Rasheed,  Madawi.  2012.  The  Meaning  of  Right  For  Women,  The  World Today, Vol. 68 No.2 February and March.
Berger, Johannes.1996. Was bedeutet die Modernisierungstheorie wirklich — und was wird ihr blob unterstellt?. Leviathan.
Boukhars,  Anoar.  2005.  Crisis  of  Legitimacy  in  Saudi  Arabia.  Nevada: Presented at International Studies Asssociation, 10-11 Oktober.
Bokhari,  Kamran.  2017.  In  Saudi  Arabia,  Expanding  Rights  and  Growing Risks,  Reality  Check,  geopoloticalfutures.com  3  Oktober  2017,  diakses 19 Februari 2018.
Hamdan,  A.  2005,  Women  and  Education  in  Saudi  Arabia:  Challenges  and Achievement, (International and Education Journal, 6 (1).
Inlehart,  R.  and  P  Norris.2004.  Rising  tide:  Gender  and  Cultural  Change around the World. Cambridge University Press.
Jackson, R .M. 1998. Destined for Equality: Inevitable Rise of Women’s Status. Harvard University Press.
Kinninmont, Jane. Juli 2017. Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract:
Austerity and Transformation. Research Paper.
Lerner, Daniel. 1983. Memudarnya Masyarakat Tradisional (Terjemahan).Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Moghadam,  Valentine  M.  2003.  Modernizing  Women:  Gender  and  Social Change  in  The  Middle  East,  Second  Edition.  US:  Lynne  Rienner Publishers.
Mojab, Shahrzad dan Shirin J A Shukri. 2000.  Social Changes and Women in The Middle East: State Policy, Education, Economics, and Development,
(The  University  of  Chicago  Press  Journals:  Comparative  Education Review, Vol 44, No 3.
Report of The Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on his mission to Saudi Arabia, 6-23 June 2017. Thirty Fifth Session Human Right Council, Agenda Item 3. Promotion and Protection of All Human Rights,  Civil,  Political,  Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  Including The Right to development.
Sdralevich, Carlo and others. 2014. Subsidy Reform in The Middle East and North  Africa:  Recent  Progress  and  Challenges  Ahead.  Washington  DC: IMF.
Tiryakian,  Edward  A.  tt.  Neo-Modernisierung:  Lehren  fiir  die  und  aus  der postsozialistischen Transformation.
Umar,Nasaruddin.  2001.  Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  al- Qur’an, Cet II .Jakarta:Paramadina.
WHO  Promoting.  2010.  Gender  Equality:  Method,  Measurement  and Implications. Ashgate Publishing Limited.
Yamani, M. tt . Some Observations on Women in Saudi Arabia. In  M Yamani (ed). Feminism and Islam:  Legal  and Literary Perspectives. New York: New York University Press.
Younos, F. 2011. Gender Equality in Islam. Library of Congress.
Zapf,  Wolfgang.  2004.  Modernization  Theory  -  and  the  non-western  world. Econstor: WZB Discussion Paper, No. P 2004-003.
Zulifa,Muhammad  .  Visi  Saudi  2030,  Transformasi  Menuju  Era  Kerajaan Modern. Journal 2 Mei 2016. Selasar.com.