## Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Muammar & Maulana Meldandy IAIN Sultan Amai Gorontalo. Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kampus 1 Jalan Gelatik Kelurahan HaledulaaUtara Kec. Kota Timur Gorontalo Jalan Raya Payakumbuh. Pangkalan Koto Baru sumatera Barat. muammar@iaingorontalo.ac.id. mmeldandy@gmail.com
Abstrak
Penetapan  pidana  tambahan  ber upa  “uang  pengganti”  i dealnya  harus equal atau  seimbang dengan  kerugian  keuangan  negara  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi.  Menarik  pada putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor:  32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg  terdapat penetapan “uang pengganti” y ang timpang jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus korupsi “Anggaran  Pemeliharaan  Kendaraan  Dinas  Bermotor  oleh  Ketua  DPRD  Kabupaten Grobogan  peride  Tahun  2009-201 4”.  Jenis  penelitian  h ukum  normative  pendekatan  yuridis normative  meneliti  bahan  Pustaka  berupa  buku-buku  majalah  dan  Peraturan  Perundang- Undangan  berkorelasi  dengan  pembahasan  masalah.  Mengenai  legalitas  pidana  tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi terletak pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  “ pembayaran uan pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ”. Pertimbangan Hakim  dalam  putusan  di  atas  disimpulkan kurang  relevan jika  dikaitkan  dengan  pidana tambahan dalam umar putusan berupa uang pengganti.

## Abstract
The  determination  of  additional  punishment  in  the  form  of  "replacement  money"  should  ideally  be  equal  or balanced with state financial losses as a result of criminal acts of corruption. Interesting in the decision of the Semarang District Court Number: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg there is an unequal determination of "replacement money" when compared to state financial losses caused by criminal acts of corruption committed by the defendant in the "Budget" corruption case. Maintenance of Motorized Service Vehicles by the Chairperson of the Regional Legislative Council of Grobogan Regency for the 2009- 2014 period”. This type o f normative legal research with a normative juridical approach examines library materials in the form of books, magazines and legislation that correlates with the discussion of the problem. Regarding the legality of additional criminal charges in the form of substitute money in corruption cases, it is stated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law  no.  31  of  1999  concerning  the  Crime  of  Corruption,  namely  "payment  of  compensation  as  much  as possible equal to the property obtained from the crime of corruption". The judge's consideration in the decision above is concluded to be less relevant if it is associated with additional penalties in the verdict in the form of replacement money.

## A. PENDAHULUAN
Perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  mendapatkan  peringkat teratas  dalam  perkara  yang  diutamakan  untuk  segera  ditangani  di  Indonesia, baik  dalam  pencegahan,  pemidanaan,  maupun  pengembalian  keadaan  seperti semula.  Dalam  hal  ini,  peran  legislative,  aparat  penegak  hukum,  khususnya lembaga pemberantas korupsi ataupun pengadilan menjadi penting mengingat proses  terkait  penegakan  hukum  di  Indonesia  telah  diatur  sedemikian  rupa melalui  hukum  acara  pidana  yang  akan  membantu  menegakkan  atau  meng-
implementasikan hukum pidana materiil terhadap kasus konkrit. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi yang nyata-nyata terjadi di hadapannya.
Salah  satu  unsur  delik  korupsi  di  Indonesia  adalah  adanya  kerugian keuangan negara, khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Unsur  kerugian  pada  keuangan  negara  tersebut,  dalam  amar putusan hakim berkaitan erat dengan sanksi pidana yang dikenal dengan istilah uang pengganti, guna memenuhi unsur keadilan dalam penegakkan hukumnya.
Idealnya  penetapan  pidana  tambahan  berupa  ‘uang  pengganti’  harus equal atau  seimbang  dengan  kerugian  keuangan  negara  sebagai  akibat  dari tindak  pidana  korupsi.  Hal  yang  menarik  adalah,  pada  putusan  Pengadilan Negeri  di  Semarang 1 ,  terdapat  penetapan  ‘uang  pengganti’  yang  tidak  sesuai atau  timpang  jika  dibandingkan  dengan  kerugian  keuangan  negara  yang ditimbulkan  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  pada kasus korupsi ‘Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor oleh Ketua DPRD  Kabupaten  Grobogan  periode  Tahun  2009-2014  yang  notabenenya mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode Tahun 2004-2009.
Berdasarkan  hal  di  atas  penulis  bermaksud  untuk  membahas  dan menganalisa  penelitian  ilmiah  dengan  judul “Penerapan  Pidana  Tambahan Berupa  Uang  Pengganti  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi;  (Studi  Kasus: Penetapan  Uang  Pengganti  Tidak  Seimbang  dengan  Kerugian  Keuangan Negara  ya ng  ditimbulkan)”. Berkaitan  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  masalah-masalah,  yaitu  Bagaimana legalitas Uang Pengganti sebagai sanksi berupa Pidana Tambahan dalam suatu kasus korupsi dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pidana tambahan berupa Uang Pengganti dalam Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg ?
1 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg
Tujuan  dari  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  untuk  menjelaskan bagaimana  legalitas  uang  pengganti  sebagai  sanksi  pidana  tambahan  dalam kasus  perkara  korupsi  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  serta mencari  tahu  bagaimana  metode  hakim  dalam  merumuskan  hal  tersebut termasuk  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  digunakannya  dalam memutus  suatu  perkara  pidana  korupsi.  Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini diharapkan  para  pembaca  serta  penulis  dapat  mengetahui  terkait  mengenai legalitas  pidana  tambahan  uang  pengganti  dalam  artian  teori-teori  ataupun doktrin  terkait  dengan  hal  tersebut,  serta  dapat  mengetahui  metode-metode hakim dalam merumuskan suatu perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan  pidana  tambahan  uang  pengganti  yang  berkaitan  dengan  kerugian pada keuangan negara.

## B. TELAAH KONSEP

## 1. Pengertian Korupsi
Korupsi  menurut  Fockema  Andreae 2 berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu corruptio atau  corruptus (Webbster Student Dictionary:1960) .  Selanjutnya  disebutkan bahwa corruptio itu  berasa  pula  dari  kata  asal corrumpere ,  suatu  kata  Latin  yang lebih  tua.  Dari  Bahasa  Latin  tersebut  barulah  turun  ke  bayak  bahasa  Eropa seperti  Inggris  ( Corruption,  Corrupt );  Perancis  ( Corruption );  dan  juga  Belanda ( Corruptie / Korruptie ) . Kemudian dari bahasa Belanda tersebut akhirnya turun ke bahasa Indonesia, yaitu ‘Korupsi’.
Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata atau  ucapan  yang  menghina  atau  memfitnah  seperti  dapat  dibaca  dalam The Lexicon Webster Dictionary : “ corruption {L. corruption (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral pervesion; depravity, perversion  of  integrity;  corrupt  or  dishonest  proceedings,  bribery;  perversion  from  a  state  of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word ” ( The Lexicon 1978 ).
2 Fockema Andreae, 1983, Kamus Hukum , Bandung: Bina Cipta, huruf c. Terjemahan Bina Cipta, dalam Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 4
Istilah  korupsi yang  telah  diterima  dalam  perbendaharaan  kata  bahasa Indonesia  itu,  disimpulkan  oleh  Poerwadarminta  dalam Kamus  Umum  Bahasa Indonesia :  “Korupsi  ialah  perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. 3
Korupsi  dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana  dapat  dibilang  memiliki bermacam ragam didalamnya. 4 Kali ini korupsi yang dibahas dipersempit pada lingkaran  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, khususnya pada bagian hukum pidana materiil, karena seperti yang kita ketahui undang-undang  tersebut  juga  memuat  hukum  pidan  formil  yang membedakannya dari hukum pidana umum karena merupakan hukum pidana khusus, dalam artian bahwa hukum pidana khusus mengatur secara tersendiri megenai materi serta format hukum yang ada didalamnya.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya  Pasal  2  dan  Pasal  3  menjadikan  unsur  kerugian  keuangan  negara sebagai  salah  satu  unsur  korupsi.  Berdasarkan  catatan  Lembaga  Kajian  dan Advokasi  untuk  Indepedensi  Peradilan  (LeIP)  pada  tahun  2013.  Meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak  hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU  PTPK  adalah  korupsi  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  tindakan  memperkaya  dirinya  sendiri  atau  suatu korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sedangkan pada pasal 3  UU  PTPK  Korupsi  yang  dimaksud  adalah  setiap  orang  (PNS)  yang melakukan  perbuatan  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang didudukinya dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
3 Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia. h. 616 4 Jur.  Andi  Hamzah,  2014, Pemberantasan  Korupsi;  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional., Jakarta: Raja Grainfo Persada, h.4
Semangat  yang  terkandung  dalam  kedua  pasal  ini  mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi yang telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang  negara  sudah  semestinya  digunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan bukan untuk kesejahteraan koruptor. 5

## 2. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara
Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999.  Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Pada undang-undang tersebut, belum ada penjelasan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  kerugian  keuangan  negara  yang termaktub dalam pasal 2, 3, dan 4 sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi  yang  dimaksud  di  dalamnya,  yang  ada  hanyalah  mengenai  keuangan negara  sebagai  mana  yang  terdapat  dalam  BAB  penjelasan,  yaitu: “Keuangan negara  yang  dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan  negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya  segala  bagian  kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga  Negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun  di  daerah;  (b)  berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan  yang  menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal pihak ketiga ber dasarkan perjanjian dengan Negara”.
Dari  penjelasan  definisi  keuangan  Negara  tersebut  dikaitkan  dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan  rugi,  seperti  kerusakan 6 serta  merugikan  adalah  menjadi  rugi
5 Emerson  Yuntho,  dkk.  2014, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h.ii 6 H.  Jawade  Hafidz  Arsyad,  2013, Korupsi  dalam  Persektif  Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta:
Sinar Grafika, h.173
atau berkurang. 7 Maka dari itu pengertian daripada kerugian keuangan negara amatlah  luas,  hal  tersebut  bisa  dikatakan  bermaksud  untuk  mengantisipasi tindakan- tindakan  atau  perbuatan  yang  ‘melawan  hukum’ atau  menyimpang dalam penggunaan ‘keuangan negara’. 8
Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  praktik  peradilan  dapat  dipahami dengan  arti  berkurangnya  kekayaan  negara  atau  bertambahnya  kewajiban negara  tanpa  diimbangi  dengan  prestasi  yang  disebabkan  oleh  perbuatan ‘melawan hukum’. 9 Menurut hukum administrasi negara terdapat dalam Pasal 1 angka  22  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang  keduanya  sama-sama  mendefinisikan: “kerugian keuangan negara/daera h adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Jadi, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dapat berbentuk kerugian  uang,  surat  berharga,  dan  barang  dalam  ruang  lingkup  definisi keuangan  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo . UU No. 20 Tahun 2001, namun persempit dengan spesifikasi berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian keuangan negara harus nyata dan  pasti  jumlahnya  sebanding  dengan  pengertian  keuangan  Negara  itu sendiri. 10

## 3. Kerugian  Keuangan  Negara  Hubungannya  dengan  Putusan
Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara
Jenis-jenis  pemidanaan,  tercantum  dalam  pasal  10  KUHP.  Jenis-jenis ini  juga  berlaku  bagi  peraturan  diluar  KUHP.  Kecuali,  ketentuan  itu
7 R. Wiyono, 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika,  h. 41.
8 H.  Abdul  Latif,  2011, Hukum  Administrasi:  Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 220
9 H. Jawade Hafidz Arsyad, Op.Cit, h. 177
10 Suhendar, 2015, Konsep Kerugian Kuangan Negara, Malang: Setara Press, h. 151-152.
menyimang  dari  ketentuan  dalam  pasal  103.  Jenis-jenis  pemidanaan  ini dibedakan  antara  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Penjatuhan  pidana tmbhn  bergantung  pada  ada  tidaknya  pidana  pokok.  Jenis  yang  dimaksud sebagai berikut:
a. Pidana Pokok: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dn Pidana Tutupan.
b. Pidana  Tmbahan:  Pencabutan  hak-hak  tertentu,  Perampsan  barang- barang tertentu, dan engumumn utusan Hakim.
Sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  UU  Pemberantasn  Tindk  Pidana
Korupsi, yaitu:
Pidan Mati. Dalam pasal 69 KUHP, UU PTPK mupun menurut HAM, pdana mati merupakan pidana terberat karena mengancm nywa atu keberlangsungan hidup dirinya juga orang lain.
Pidan pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam  pasal  18  ayat  (1)  UU  PTPK.  Berikut  perbedan  dengan  pidana  pokok, yaitu:
1. Penjatuhan  salah  satu  pidana  pokook  adalah  suatu  keharusan  atau impertif. Sedangkan penjatuhan idana tambahan bersifat fakultatif. Sifat imperative  dapat  dilihat  pada  rumusan  tindak  pidana.  Didalamnya terdapat  dua  kemungkinan,  yaitu  diancam  salah  satu  pidana  pokok sehingga  hakim  mau  tidak  mau  harus  menjatuhkan  pidana  sesuai rumusan tersebut atau dapat jug tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja.
2. Penjatuhan  jenis  pidana  pokok  harus  bersamaan  dengan  pidana tambahan  (berdiri  sendiri)  sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan harus bersamn dengan pidana pokok.
3. Jenis  pidana  pokok  yang  dijatuhkan,  bila  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  diperlukan  pelaksanaan (executive) ,  sedangkan  pidana tambahan  tidak.  Pada  pidana  pokok  diperlukan  eksekusi  terhadap pencapain pidana tersebut, kecuali pidana pokok bersyart (pasal 14a) dn
syart  yng  ditentukan  itu  tidak  dilanggar.  Pada  pidana  tambahan, misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana  pokok  tidak  dapat  dijatuhkan  kumultif.  Sedangkan,  pidana tambahn  dapat.  Namun,  masih  dapat  disimpangi  pada  beberapa  UU termasuk UU PTPK.
Definisi pidana pembayaran uang pengganti dpat ditarik dari pasal 18 UU yat  (1)  huruf  b  No.  31  Tah un  1999  “Pembayaran  uang  penggantiyang jumlahnya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi”.  Dalam  menentukan  dan  membuktika  jumlah  harta  benda  yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi, tak terkecuali terhadap barang- barang  yang  sedang  tidak  di  kuasainya  atau  telah  dialihkan  saat  putusan dibacakan.
Dalam  praktek,  penetapan  uang  pengganti  yang  ditetapkan  oleh  hakim bervariasi  jumlahnya.  Faktor  yang  mendominasi  beberapa  putusan  mengenai penetapan    besaran  jumlah  uang  pengganti  mengiuti  pertimbangan  hakim dengan penghitungan tersendiri, baik hasil korupsi telah dikembalikan maupun korupsi  dilakukan  secara  bersama-sama  yang  penggantiannya  dibebankan secara tanggung renteng.
Bila  kita  melihat  dari  sisi  keadilan,  sewajarnya  apabila  terjadi  kasus korupsi  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  maka  pelaku  tindak pidana korupsi tersebut patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang di atur pada pasal 18 UU PTPK, yang berbunyi:
Pasal 18
(1) Selain  pidana  tambahan sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi;
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 11
Meski begitu, dalam pelaksanaannya
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hernold Ferry Makawimbang yang  mengkaji  terkait  hubungan  antara  kerugian  keuangan  negara  dengan penetapan  pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti  dalam  bukunya,  terdapat beberapa  perbedaan  dalam  amar  putusan  hakim  terkait  dengan  pidana tambahan berupa uang pengganti, yaitu:
1. Uang  Pengganti  Lebih  Besar  dan  Sama  Dengan  Kerugian  Keuangan Negara;
2. Uang Pengganti Lebih Kecil dari Kerugian Keuangan Negara;
3. Tidak Ada Hukuman Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara. 12
11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 18
12 Hernold  Ferry  Makawimbang,  2014, Kerugian Keuanga Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi,
Suatu Pendekatan Hukum Progresif , Yogyakarta: Thafa Mediia, h. 233-234
Pertama,  uang  pengganti  lebih  besar  dan  sama  dengan  kerugian keuangan  negara,  dalam  kesimpulannya  Hernold  mengatakan ‘jika  pendekatan penghitungan  kerugian  keuangan  negara  dilakukan  oleh  yang  berwenang  (kompeten, professional,  dan  independen)  selanjutnya  proses  dakwaan  dan  penuntutan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  serta  proses  peradilan,  putusan  hakim  yang  benar-benar  adil  dalam konteks  “keadilan  yang  sesungguhnya”,  maka  putusn  pengadilan  “fakta  persidangan kesimpulan  kerugian  keuangan  negara  sama  dengn  putusan  pengembalian  uang  n egara” merupakan  putusan  yang  ideal  yang  menjunjung  ting gi  “the  rinciples  of  independence  and impartiality of the judiciary’. 13
Jadi  menurut  Hernold  dalam  penelitiannya  terkait  fakta  persidangan pada putusan hakim yang menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang nilainya sama atau bahkan lebih besar daripada kerugian keuangan negara, merupakan hal yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus tindak  pidana  korupsi  karena  dianggap  telah  sesuai  dengan  asas keadilan yang harus  ada  dalam  pertimbangan-pertimbangan  hakim  pada  putusannya  serta menjunjung asas the principles of independence and impartiality of the judiciary .
Kedua, uang pengganti lebih kecil ari kerugian kuangan negara. Dalam buku  yang  sama,  dikatakan “penghitungan kerugian kuangan negara dengan putusan pidana  tambahan  pengembali an  uang  negara  ‘  lebih  kecil’,  menunjukan  bahwa permasalahan terjadi pada pendekatan penghitungan yang lemah, tetapi juga lebih banyak dari lemahnya pertimabangan dan putusan hakim tidak menunjukan relevansi antara hasil jumlah penghitungan kerugian keuangan negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan pidana tambahan pengembalian uang negara ‘lebih kecil’, mengandung  arti  bahwa  ada  yang  kurang  dalam  pertimbangan  hukum  (onvoldoende gemotiveerd) khususnnya dari aspek pertimbangan hukuman tambahan pada ‘penghitungan uang pengganti kerugian’, walaupun hal ini merupakan kewenangan hakim ”. 14
Meskipun  dianggap  banyaknya  kelemahan  dalam  penghitungan maupun  pertimbangn  hukum,  tidak  dapat  disalahkan  sepenuhnya.  Sebab, tuntutan  yang  telah  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Hakim
13 Ibid, h. 239
14 Ibid, h. 246
diruang persidangan tetap kembali pada kebebasan Hakim dalam memberikan putusan yang dianggap adil dan baik.
Ketiga, pidana tambahan pengembalian uang n egara “tidak ada” dalam putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  didasarkan  pada  ada  tidaknya pertimbangan  hakim  yang  relevan.  Adanya  pertimbangan  hakim  yang  relevan terhdap  “tidak  ada”  pengembalian  uang  negara.  apabila  dalam  proses pembuktian di persidang an menunjukan adanya “fakta penghitungan kerugian keuangan negara terjadi kesalahan. Sehingga, ditolak atau adanya pengembalian kerugian keuangan negara”. 15 hal lainnya, apabila dalam “pertimbangan hakim” tidak menunjukan adanya argumentasi yang dapt dijadikan sabagai dasar pertim angan hukum.

## 4. Putusan Hakim
Hakim  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan kewajibannya,  dengan  cara  memutus  suatu  perkara  di  pengadilan,  haruslah memperhatikan  beberapa  hal  dan  harus  menyertakan  hal  tersebut  di  dalam putusannya, yaitu: kepastian hukum ( rechtssicherheit ); kemanfaatan ( zweckmassigkeit ); dan keadilan ( gerechtigk eit ). 16
Pertama ,  Kepastian  Hukum,  merupakan  suatu  perlindungan  dari tindakan  sewenang-wenang,  dalam  hal  ini  para  koruptor  yang  menggunakan uang  negara  demi  kepentingan  pribadinya.  Apabila  dikaitkan  dengan  teori sebab  akibat,  maka  apabila  ada  suatu  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan ‘melawan  hukum’  serta  telah  memenuhi  segala  unsur  delik  pada  suatu peraturan,  maka  hakimlah  yang  bertugas  menegakkan  hukum  dengan  cara menerapkan peraturan tersebut pada perbuatan yang masuk kategori ‘melawan hukum’. Kedua ,  yaitu  Kemanfaatan,  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  telah menggantungkan dirinya serta berharap perlindungan kepada negara, menurut teori John  Locke ,  pastinya  mengharapkan  adanya  suatu  manfaat  dari  suatu penegakkan  hukum  tersebut,  dalam  hal  ini  pastinya  menghilangkan  hal  yang dinamakan korupsi dari para oknum-oknum yang bertindak sewenang-wenang terhadap  sesuatu  yang  bukan  ‘hak’ -nya.  Dan ketiga ,  adalah  unsur  Keadilan
15 Ibid, h.253 16 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, h. 160.
dalam penegakkan hukum, masyarakat tentunya sangat mengharapkan keadilan dari penegakkan hukum, dalam artian apabila dikaitkan dengan hukum Islam, barang  siapa  yang  membunuh  maka  hukuman  yang  setimpal  adalah  dengan mencabut  nyawanya,  barang  siapa  yang  mencuri  maka  akan  dipotong tangannya, dan kembali pada tulisan ini, dalam hal korupsi apabila ia merugikan keuangan negara maka ia harus mengganti kerugian tersebut, atau bahkan ada yang  berpendapat  bahwasannya  koruptor  pantas  untuk  diberi  hukuman ‘dimiskinkan’  untuk  memberi  efek  ‘jera’  kepadanya ,  atau  dibeberapa  negara seperti  China/Tiongkok  bahkan  menerapkan  hukuman  mati  kepada  para koruptor atas apa yang dilakukannya, karena hal tersebut dianggap memenuhi aspek keadilan baik dari segi masyarakat, hukum, ataupun negara.
Saat melakukan penegakkan hukum, pastinya hakim juga memiliki tugas untuk  melakukan  penemuan  hukum.  Prof.  van  Apeldorn  mengatkan,  cara hakim  melakukan  penemuan/pem-bentukan  hukum,  dapat  dilakukan  dngan cara:
a. Melakukan Penyesuaian ( waarderen ) antara UU dengan kejadian/peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat;
b. Menambah ( anvullen ) bilamana dianggap perlu. 17
Putusan  merupakan  aspek  penting  di  dalam  penyelesaian  perkara pidana. Maka dari itu di Indonesia menganut Sistem/Teori Pembuktian yakni Sistem/Teori  Pembuktian  berdasarkan  Undang-Undang  Negatif  (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie). Pada prinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  dan  didukung  pula  oleh adanya keyakinan Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut. 18
Menurut  doktrin  hakim  dianggap  tahu  hukum (ius  coria  novit) dan putusan  hakim  dianggap  benar (res judicta pro veritate habetur) .  Dalam  mengadili perkara  korupsi  maka,  dasar  pertimbangan  hakim  adalah  berpijak  pada legal justice yang termuat dalam norma hukum yang berlaku.
17 Wasis SP. 2002, Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Pres, h.81 18 Lilik  Mulyadi,  2007, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana – Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya , Bandung: Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, h.112.
Dalam  menentukan  besaran  uang  pengganti,  hakim  menerapkan  2 (dua)  model  pembebanan  yang  selama  ini  dipakai.  Model  pertama, pembebanan tanggung renteng. Apabila salah saatu terdakwa telah menunaikan uang  sejumlah  pengganti,  secara  otomatis  gugur  untuk  lainnya.  Sedangkan model  kedua,  model  pembebanan  secara  proporsional.  Pembebanan  pidana uang  pengganti  oleh  majelis  hakim  dalam  amar  putusannya  secara  definatif menentukan  besar  beban  tanggungan  atas  uang  pengganti.  Penentuan  jumlah uang pengganti didasarkan pada penafsiran hakim.
Pertimbangan  lain  yang  dilihat  oleh  hakim  yaitu  dari  sisi  terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum  diatur  menurut  hukum,  akan  tetapi  patut  dipertimbangkan  secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan.
Untuk  memenuhi  kriteria  bahwa  suatu  putusan  harus  meliputi kepastian  keadilan  dan  kepastian  hukum  maka  suatu  putusan  hakim  harus memnuhi beberapa syarat diantaranya:
1. Mencerminkan nilai-nilai Filosofis Pancasila
Putusan  hakim  haruslah  mnerminkan  nilai-nilai  filosofis  Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  termuat  dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya Negara  Hukum  Republik  Indonesia” .  Untuk  itu  Pancasila  harus dijadikan  acuan  oleh  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  dan mengambil keputusan.
2. Memenuhi Syarat Yuridis
Ciri utama dari proses litigasi menurut Agung Listianto (2010-62), adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:
a. Mempunyai dasar hukum
b. Memberi kepastian hukum

## c. Memberi perlindungan hukum
Dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan- alasan  dan  dasar  putusan,  serta  memuat  pula  pasal-pasal  tertentu dari  peraturan  perUndang-Undangan  yang  bersangkutan  atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal  tersebut  diatas  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  25  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Memenuhi Syarat Sosiologis
Menurut  Agung  Listianto  (2010:63),  syarat  sosiologis  sekurang- kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu:
a. Memenuhi rasa keadilan
b. Memulihkan hubungan sosial
c. Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  terkait  dengan  jenis  penelitian  hukum  normative  yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, yang menggunakan objek kajian  penulisan  berupa  pustak-pustaka  yang  ada,  baik  berupa  buku-buku, majalah,  dan  peraturan  yang  mempunyai  korelasi  terhadap  pembahasan masalah.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Legalitas Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan
Mengenai  pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti  yang  umumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan diatur dalam pasal berikut ini:
Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: 19
a. Selain  pidana  tambahan sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Ps. 18
1) perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2) pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3) penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling lama 1 (satu) tahun;
4) pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
b. jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk menutupi uang pengganti tersebut.
c. Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Jika dilihat dari pengaturan terkait kerugian keuangan negara dalam hal ini  pengaturan  mengenai uang  pengganti  dalam  kasus  perkara  pidana  korupsi bahwasannya  batas  maksimum  daripada  sanksi  pidana  tambahan  uang pengganti pada kasus pidana perkara korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Seperti  yang telah  disampaikan  diatas,  tidak  ada  pengertian  yang  jelas  mengenai  apa  itu kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  disempurnakan  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Pembahasan  terkait  dengan  kerugian
keuangan  negara  hanya  ada  pada  BAB  Penjelasan  dalam  Undang-undang tersebut,  yaitu: “Keuangan  negara  yang  dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan  negara dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di dalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul karena:
a) berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b) berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  Badan Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian  dengan
Negara”.
Tetapi  kekurangannya  yang  juga  sekaligus  keunggulannya  adalah  tidak ada  batasan  dalam  pengertian  kerugian  keuangan  negara  yang  dimaksud  di dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut,  hal  ini  yang  bisa  membuat  banyak penafsiran  serta  pula  dapat  mencakup  seluruh  perbuatan  curang  ataupun sewenang-wenang  terhadap  kekayaaan  negara  oleh  para  pelaku  tindak  pidana korupsi.
Pertanyaan yang timbul dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang terkait tindak pidana korupsi yang  dilakukan  oleh  ketua  DPRD  Kabupaten  Grobogan  adalah  apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan uang pengganti pada kasus  korupsi  Ketua  DPRD  Kabupaten  Grobogan  sudah  sesuai  dengan  asas keadilan jika ditinjau dari sudut pandang yuridis, filosofis, serta sosiologis yang digunakannya dalam merumuskan suatu amar putusan?
Pembahasan  terkait  metode  hakim  dalam  merumuskan  suatu  amar putusan  terkait  dengan  kasus  korupsi  Ketua  DPRD  Kabupaten  Grobogan periode 2009-2014 yang notabene mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2004-2009 akan dijabarkaan dalam sub-bab selanjutnya.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menetapkan  Pidana  Tambahan Berupa Uang Pengganti
Pada tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada putusan pengadilan negeri  Semarang. 20 dalam  pertimbangan  hakim  sebelum  memutus  perkara tindak pidana korupsi berbunyi kurang lebih sebagai berikut:
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah No : LHAI – / PWII/ 5/ 2009 tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit  Investigatif  atas  dugaan  Penyimpangan  Kegiatan  Pemeliharaan Kendaraan  Dinas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Grobogan  Tahun  Anggaran 2006,  2007  dan  2008  telah  merugikan  keuangan  Negara  cq  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Grobogan  sebesar  Rp.  1.959.457.343,-  (  satu milyar  sembilan  ratus  lima  puluh  sembilan  juta  empat  ratus  lima  puluh  tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah ), sehingga telah merugikan keuangan negara; 21
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  dari  kerugian  negara  yang  terjadi  akibat  dipergunakan  untuk kepentingan  pribadi  terdakwa  dari  tahun  2006  sampai  dengan  2008  adalah sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); 22
Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  mengembalikan  uang  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  terdakwa  yang  merupakan  kerugian Negara ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.423.808.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian bukti  Surat  Tanda  Setor  tanggal  07  Desember  2009  sebesar  Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 08 Desember 2009 sebesar Rp.170.000.000,-  (seratus  tujuh  puluh  juta  rupiah)  dan  tanggal  10  Desember 2009 sebesar Rp.24.808.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah)  dengan  dalih  adalah  itikad  baik  terdakwa  supaya  tidak  ada  kerugian Negara dan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, hal tersebut
20 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg.
21 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 169
22 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170
secara  tidak  langsung  terdakwa  telah  mengakui  menggunakan  anggaran pemeliharaan kendaraan dinas bermotor untuk kepentingan pribadi terdakwa 23
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  bahwa  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  secara  bertahap dan  dalam  waktu antara kurun  waktu  tahun 2006 sampai  dengan  tahun  2008 sehingga jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi terdakwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.270.870.117,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan satu niat atau maksud yang sama yaitu untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri 24
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal  dakwaan  subsidair,  sehingga  Majelis  berkesimpulan  bahwa  Terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya,  yaitu  melanggar  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 25
Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terpenuhinya  seluruh  unsur  tindak pidana  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  sebagaimana  telah  dipertimbangkan diatas, maka Majelis memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya sepanjang mengenai Terdakwa tidak bersalah tidak perlu ditanggapi lagi; 26
Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dijunctokan dengan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
23 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 161
24 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170
25 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170
26 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas UndangUndang  Nomor    31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum,  adalah  merupakan  pidana  tambahan  yang  akan  dijatuhkan  kepada Terdakwa jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; 27
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  tersebut  dalam  pertimbangan hukum Majelis pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  terhadap  Terdakwa  dapat dikenakan  pidana  tambahan.  Namun,  mengenai  pidana  tambahan  ini  maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; 28
Menimbang,  bahwa  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti  jumlah  pembayaran nya  tidak  equivalent  dengan  “kerugian  negara” dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan; 29
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
27 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 171
28 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171
29 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171
pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; 30
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; 31
Menimbang,  bahwa  pemidanaan  terhadap  diri  Terdakwa  bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mendidik  dan  membina  Terdakwa ataupun  masyarakat,  dimana  bagi  Terdakwa  agar  dengan  pemidanaan  ini Terdakwa  dapat  menyadari  kesalahannya  dan  selanjutnya  tidak  akan mengulangi  lagi  perbuatannya,  sedangkan  bagi  masyarakat  dapat  dijadikan tindakan  preventif  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  salah  tersebut,  sehingga menurut  Pengadilan  pemidanaan  sebagaimana  nantinya  tersebut  dalam  amar putusan  ini  merupakan  pemidanaan  yang  sudah  setepat-tepatnya  dan seadiladilnya. 32
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  dikemukakan  oleh Hakim  dalam  putusannya  seperti  yang  telah  dicantumkan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  total  sebanyak  3  (tiga)  jumlah  ‘kerugian  negara’ yang  ditemukan  berdasarkan  fakta-fakta  persidangan  yang  dipergunakan  oleh terdakwa demi kepentingan pribadinya dari tahun 2006 hingga tahun 2008 yang juga telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah disempurnakan  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Adapun  ketiga ‘kerugian negara’ te rsebut adalah sebagai berikut:
a. Rp. 1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga  ratus empat puluh tiga rupiah); 33
b. Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); 34 dan
30 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171 31 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 172 32 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 172
33 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 169
c. Rp.270.870.117,-  (dua  ratus  tujuh  puluh  juta  delapan  ratus  tujuh
puluh ribu seratus tujuh belas rupiah). 35
Hal  yang  membuatnya  menarik  adalah,  dalam  amar  putusan  yang dikemukakan oleh Hakim mengenai pidana tambahan berup a ‘uang pengganti’, jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh Hakim sama sekali tidak berkaitan dengan ketiga jumlah kerugian negara yang ditemukan dalam pertimbangannya terkait dengan penggunaan kerugian negara tersebut demi kepentingan pribadi terdakwa. Sementara itu dalam pasal 18 UU PTPK menegaskan bahwasannya penetapan terkait pidana tambahan uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, atau bisa dikatakan  segala  harta  benda  yang  didapatkan  terdakwa  dari  tindak  pidana korupsi demi kepentingan pribadinya.
Hal tersebut tentu saja dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan serta kepastian  hukum yang  selayaknya  dihadirkan  oleh  Hakim  dalam  setiap putusan  yang  dikeluarkan  olehnya.  Dalam  hal  ini  uang  pengganti  yang ditetapkan oleh Hakim dalam putusan yang telah disebutkan diatas, selain tidak berkaitan  dengan  kerugian  keuangan  n egara,  jumlahnya  pun  lebih  ‘kecil’  jika dibandingkan  dengan  ketiga  kerugian  negara  yang  ditemukan  dalam pertimbangannya tersebut satu persatu.
Hakim  dalam  pertimbangannya  seperti  yang  telah  dicantumkan  diatas mengatakan: “Menimbang, bahwa pidana tambaha n berupa pembayaran uang pengganti jumlah  pembayarannya  tidak  equivalent  dengan  “kerugian  negara”  dan  sebanyak - banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan” 36
Pun  dalam  pertimbangannya,  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut mengenai pengertian daripada kata equivalent yang digunakan oleh Hakim.
Pada amar putusan Hakim, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  adalah  sejumlah  Rp.  187.363.574,-  (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh
34 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 155
35 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 170
36 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171
puluh empat rupiah). Jumlah tersebut tentu saja tidak seimbang atau dapat dib ilang  timpang  dalam  arti  ‘lebih  kecil’,  atau  bahkan  tidak  berkaitan dengan  jumlah  ‘kerugian  negara’,  jika  kita  kalkulasikan  dan/atau  kita bandingkan  dengan  ketiga  jumlah  kerugian  negara  yang  ditemukan  pada pertimbangan Hakim.
Apabila  diperhatikan  dalam  pertimbangan-pertimbangan  yang dikemukakan  oleh  Hakim,  terdakwa  pada  kasus  kali  ini  telah  memenuhi segala  unsur  dari  pasal  3  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  dirubah  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  31  Tahun  1999.  Adapun  unsur  daripada  pasal  3  UU  PTPK adalah; 1. Setiap orang; 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Dengan menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan 4. Kerugian keuangan  negara.  Diancam  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 37
Sementara itu dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan  dan  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  serta ditambah  dengan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti sebesar  Rp.  187.363.574,-  (serratus  delapan  puluh  tujuh  juta  tiga  ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). 38
Jika  membandingkan  pidana-pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim kepada Terdakwa dalam amar putusannya dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  Terdakwa  yang  terungkap  dalam  fakta-fakta pada persidangan, tentu saja hal tersebut dapat dikatakan sangat timpang. Dalam  hal  ini  bahwasannya  ada  permasalahan  pada  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Hakim.  Pasalnya,  dari  laporan  hasil  audit  investigative
37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 3 38 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 173-174
BPKP Perwakilan Jawa Tengah, 39 perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian  pada  keuangan  negara  sebesar  Rp.  1.959.457.343,-  (satu  milyar sembilan ratus limapuluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
Salah  satu  hal  yang  juga  jadi  permasalahan  adalah,  perbuatan terdakwa  yang  dilakukan  bersama  rekan-rekannya  dari  tahun  2006-2009 sehingga  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebanyak  yang  telah disebutkan  diatas,  meliputi  juga  perbuatan  pengembalian  uang  negara tersebut  dengan  maksud  agar  kerugian  pada  keuangan  negara  tersebut tidak terjadi. Adapun pengembalian uang negara yang telah dilakukan oleh terdakwa  bersama  rekan-rekannya  adalah  sebanyak  Rp.758.247.250,- (Terdakwa  sebesar  Rp.423.808.000,-  ditambah  H.  Soenarto,  SH.  MM sebesar  Rp.14.250.000,-  dtambah  Drs.  Sutanto,  MM  sebesar Rp.95.960.000,-  ditambah  Agus  Supriyanto,  SH  sebesar  Rp.128.582.750,- ditambah  pihak  lain  sebesar  Rp.95.646.500,-). 40 Padahal  dari  fakta-fakta yang  muncul  pada  persidangan  dalam  perbuatannya  terdakwa  telah memperkaya  atau  menguntungkan  dirinya  sendiri  sebanyak  Rp. 611.171.574,- (enam ratus sebelas juta serratus tujuh puluh satu ribu lima ratus  tujuh  puluh  empat  rupiah)  dengan  rincian  sebagai  berikut:  Tahun 2006 sebesar Rp.  213.769.808,-; Tahun 2007 sebesar Rp.  289.415.850,-; dan  Tahun  2008  sebesar  Rp.    107.985.916,-. 41 Walaupun  terdakwa  telah mengembalikan  sebagian  uang  negara  yang  telah  dipergunakan  untuk kepentingan  pribadinya  sebanyak  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas, kerugian  pada  keuangan  negara  tetaplah  terjadi  dikarenkan  perbuatan terdakwa  yang  menggunakan  uang  negara  dengan  menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya tersebut berlangsung dari tahun 2006 hingga tahun 2009.
Apabila melihat kembali regulasi mengenai uang pengganti seperti yang  telah  disampaikan  pada  BAB  sebelumnya,  penetapan  terkait  uang
39 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 28
40 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 4
41 Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 29
pengganti  dapat  dijatuhkan  sebanyak-banyakny  sama  dengan  harta  benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh  terdakwa  atas  tindakannya  adalah  sebesar  Rp.  611.171.574,- (enam  ratus  sebelas  juta  serratus  tujuh  puluh  satu  ribu  lima  ratus  tujuh puluh empat rupiah), permasalahnnya adalah dalam amar putusan, Hakim hanya  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  uang pengganti sebesar Rp. 187.363.574,- (serratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). 42

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  uraian  serta  pembahasan  diatas  mengenai  legalitas  uang pengganti  serta  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  pidana tambahan berupa uang pengganti khususnya pada putusan pengadilan negeri Semarang, dapat disimpulkan, bahwa Legalitas daripada pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus perkara korupsi terletak pada  pasal  18  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  disempurnakan dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tolak ukur mengenai penetapannya terdapat  dalam  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b.  yang  berbunyi  “ pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak  pidana  korupsi ”.  Terkait  dengan  pengertian kerugian  keuangan negara  yang  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  pasal  yang mengatur  mengenai  tindak  pidana korupsi  dapat  disimpulkan  berupa,
“ berkurangnya  kekayaan  negara  atau  bertambahnya  kewajiban  negara  tanpa diimbangi  dengan  prestasi  yang  disebab kan  oleh  perbuatan  ‘melawan  hukum” .
Adapun  Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  pengadilan  negeri Semarang  dengan  No.  perkara  32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dapat  dikatakan  kurang  relevan  apabila  dikaitkan  dengan  pidana
42 Op.Cit.
tambahan  dalam  amar  putusannya  yang  berupa  uang  pengganti.  Hal tersebut  dikarenakan  ‘kabur’nya  hubungan  antara  pertimbangan dengan amar putusan yang diucapkan oleh Hakim, serta jumlah pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah kerugian keuangan negara yang terdapat dalam pertimbangannya.
2. Saran
Selayaknya  hakim  dalam  merumuskan  amar  putusan  tak  luput dalam mengingat aspek-aspek keadilan yang ada, bukan hanya pada diri terdakwa,  tetapi  juga  pada  Negara,  serta  masyarakat.  Dalam  hal  ini, penulis sangat mengharapkan Hakim bertindak tegas serta melahirkan hukum  yang  seadil-adilnya  baik  bagi  terdakwa,  masyarakat,  ataupun Negara.
Selain  itu  ada  baiknya  apabila  Hakim  merumuskan  suatu  amar putusan  dengan  segala  pertimbangan  yang  jelas  serta  masuk  akal  jika dikaitkan  dengan  segala  fakta-fakta  yang  terungkap  selama  masa persidangan. Bukan  hanya  mencantumkannya  demi  formalitas  semata sehingga melahirkan amar putusan yang dapat dibilang tidak berkaitan dengan  segala  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dirumuskannya dari  fakta-fakta  persidangan.  Serta  seharusnya  hakim  menetapkan pidana  tambahn  berupa  uang  pengganti  setidak-tidaknya  sama  atau bahkan  lebih  besar  daripada  keuntungan  yang  didapatkan  pada  diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Emerson Yuntho,  2014, dkk. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, ). Hernold  Ferry  Makawimbang,  2014, Kerugian  Keuanga  Negara,  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi,  Suatu  Pendekatan  Hukum  Progresif (Yogyakarta:  Thafa Mediia)
H. Abdul Latif, 2011, Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, )
H.  Jawade  Hafidz  Arsyad,  2013, Korupsi  dalam  Persektif  Hukum  Administrasi Negara , (Jakarta: Sinar Grafika, ) Kamus  Hukum, Fockema  Andreae.  1983,    (Bandung:  Bina  Cipta)  huruf  c. Terjemahan Bina Cipta.
Lilik  Mulyadi,  2007,  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana – Teori, Praktik,  Teknik  Penyusunan,  dan  Permasalahannya,  (Bandung:  Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti) Jur.  Andi  Hamzah,  2014, Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. (Jakarta: RajaGrafindo Persada) Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar . (Yogyakarta:
Liberty) Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia.
R.  Wiyono,  2008, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , (Jaakarta: Sinar Grafika) Suhendar, Konsep Kerugian Kuangan Negara, (Malang: Setara Press) Wasis SP. 2002, Pengantar Ilmu Hukum. (Malang: UMM Pres)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999,  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Putusan Pengadilan Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg