https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

## EQUITABLE DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL EXPANSION POLICY
Dellia Ayu Nurparikha, Endah Mustika Ramdani * , Achmad Sodik Sudrajat, Alikha Novira Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Bandung *Koresponden email: endah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  kebijakan  pemekaran  wilayah  CDPOB  di  Kabupaten  Garut  Selatan  dengan fokus pada implementasi kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dan  metode bottom-up .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  melibatkan  wa- wancara bersama pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan studi dokumentasi, untuk menganalisis keberhasilan kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  Richard  Matland  yang  meliputi  lima dimensi,  yaitu  ketepatan  kebijakan,  ketepatan  pelaksanaan,  ketepatan  target,  ketepatan  lingkungan,  dan  ketepatan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran daerah CDPOB  Kabupaten Garut Selatan secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun demikian,  implementasi  tersebut  belum  sepenuhnya  sempurna  meskipun  sudah  memenuhi  lima  indikator  Richard Matland.  Terdapat  juga  hambatan-hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  pemekaran  CDPOB  Kabupaten  Garut Selatan antara lain terkait penilaian kelayakan yang belum mencapai ketentuan minimal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah, catatan perbaikan, dan konflik masyarakat meskipun sudah diselesaikan. Dalam hal  penilaian  kajian,  diperlukan  analisis  lebih  lanjut  dan  program-program  untuk  meningkatkan  nilai  subindikator yang masih rendah.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, pemekaran wilayah, calon daerah persiapan

## ABSTRACT
This  research  examines  the  implementation  of  the  CDPOB  regional  expansion  policy  in  South  Garut  Regency, focusing  on  policy  implementation  in  accordance  with  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  on  Regional Government and the bottom-up method. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews with stakeholders at the Provincial level and documentation studies, to analyze the success of the policy. This research uses  Richard  Matland's  policy  implementation  theory  which  includes  five  dimensions,  namely  policy  accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results showed that the implementation of the CDPOB regional expansion policy for South Garut Regency as a whole has been running in accordance with the rules. However, the implementation has not been completely perfect even though it has fulfilled Richard Matland's five indicators. There are also obstacles in the implementation of the CDPOB expansion policy of South Garut Regency, including the feasibility assessment that has not reached the minimum requirements in the Draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement, improvement notes, and community conflicts even though they have been resolved. In terms of assessment, further analysis and programs are needed to improve the low sub- indicator scores.
Keywords: Policy implementation, regional expansion, preparation region candidates

## PENDAHULUAN
Pemerintah  berupaya  mengurangi  kesenja- ngan di bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan melakukan desentralisasi. Hal ini termasuk peme- karan  daerah  untuk  wilayah  yang  luas,  sehingga memungkinkan  partisipasi  masyarakat  dan  me- ningkatkan kemandirian fiskal.  Pemekaran daerah ini  bertujuan  untuk  penyediaan  pelayanan  publik yang lebih terjangkau oleh masyarakat, percepatan pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  serta menambah  lapangan  kerja  (Hijri,  2016).  Hal  ini sejalan dengan penelitian (Safitri et al ., 2020) yang menunjukan  pemekaran  memberikan  pengaruh yang nyata karena dari 7 provinsi yang dimekarkan 5  provinsi  diantaranya  menunjukkan  perkemba- ngan  yang  nyata  dalam  sector  perekonomian.
Penelitian  (Amar  &  Arkum,  2021)  menunjukan hasil yang selaras. Pemekaran provinsi Kepulauan Bangka  Belitung  dari  2005-2019  telah  berhasil dalam pembangunan sumber daya manusia, pengu- rangan angka pengangguran, dan peningkatan per- tumbuhan  ekonomi.  Sehingga  dapat  dikatakan pemekaran wilayah ini memiliki berbagai dampak positif dalam pemerataan pembangunan.
Meskipun  banyaknya  dampak  positif  yang ditimbulkan  oleh  kebijakan  pemekaran  daerah tetapi  ada  berbagai  dilema  yang  dihasilkan  dari kebijakan  ini.  Berdasarkan  penelitian  (Pratama  & Melati,  2023)  pemekaran  wilayah  ini  dapat  me- nimbulkan masalah baru secara multidimensi dari dimensi politik, administratif, maupun kesenjangan wilayah  apabila  tidak  dilandasi  pembentukan  hu-
kum daerah sebagai pemenuhan persyaratan mau- pun  urgensi  pembentukan  daerah  secara  filosofis, yuridis,  dan  sosiologis.  Dengan  berbagai  dampak positif  dan  negatif  yang  ditimbulkan  pemekaran wilayah, maka pemekaran wilayah ini perlu mem- perhatikan berbagai aspek. Berdasarkan penelitian (Zulyanto, 2023) untuk melakukan pemekaran wi- layah perlu memperhatikan realokasi sumber daya dan  keseimbangan  fiskal  antar  tingkatan  peme- rintahan agar kebijakan pemekaran wilayah sesuai dengan  tujuannya,  yaitu  meningkatkan  kesejahte- raan masyarakat.
Pemerintah  saat  ini  menerapkan  kebijakan moratorium  (penundaan)  pemekaran  wilayah,  se- lain  wilayah-wilayah  yang  merupakan  kebijakan strategis  nasional  sejak  tahun  2006.  Kebijakan moratorium  diterapkan  karena  keuangan  negara yang  belum  mampu  untuk  membiayai  pemekaran daerah. Pemekaran daerah yang membutuhkan da- na  sebesar  Rp.  350  miliar  per  daerah  ini  mem- beratkan keuangan negara terutama pasca pandemi COVID-19. Secara konstitusional, kebijakan mora- torium  ini  tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  yang  mengizinkan  peme- karan  daerah.  Tumpang  tindih  antara  undang- undang  dan  kebijakan  moratorium  ini  menyoroti perlunya  upaya  pengkajian  penataan  daerah  lebih lanjut.
Pemekaran  daerah  dapat  dilakukan  dengan pendekatan bottom-up, dimana usulan berasal dari daerah, kemudian disetujui oleh pemerintah pusat. Setelah  disetujui,  dilakukan  kajian  dengan  meng- gunakan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  atau  pende- katan top-down ,  di  mana  usulan  berasal  dari  pe- merintah  pusat  atau  provinsi  sebagai  kebijakan strategis  nasional,  dan  dimintakan  persetujuan  di tingkat  daerah.  Pemekaran  wilayah  di  Provinsi Jawa  Barat  sangat  penting  untuk  pelayanan  mas- yarakat,  pemerataan  pembangunan,  dan  pemera- taan kesejahteraan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 memasuk- kan  pemekaran  wilayah  sebagai  salah  satu  Indi- kator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan penelitian (Undang  et  al.,  2022)  dengan  jumlah  penduduk Jawa Barat sebanyak 49,94 juta jiwa (2020) tidak seimbang dengan jumlah kabupaten/kota yang ada yaitu  27.  Sehingga  berdasarkan  hasil  analisisnya diperlukan 53 daerah otonom baru (DOB) di Pro- vinsi Jawa Barat pada tahun 2030 agar terciptanya peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  pem- bangunan daerah yang berkelanjutan.
Saat  ini, terdapat sembilan  usulan calon dae- rah  otonom  baru  di  provinsi  ini.  Usulan  tersebut, yang  diinisiasi  pada  tahun  2013  dengan  Amanat Presiden No. R-66/Pres/12/2013 yang berisi peme- karan wilayah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten
Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selat telah dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI).  Namun,  proses  tersebut terhambat  karena  Presiden  Joko  Widodo  telah memberlakukan  kebijakan  moratorium  otonomi daerah,  membatasi  pemekaran  kecuali  daerah Papua karena kepentingan nasional.
Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabu- paten Garut Selatan diusulkan karena luasnya Ka- bupaten induk dengan 42 kecamatan dan jarak 133 km  antara  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Garut dan  kecamatan  terjauh  Garut  Selatan,  diusulkan sebagai  daerah  otonom  baru  sejak  tahun  2002. Wilayah  ini  menghadapi  tantangan  dalam  hal infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya, sehingga menyulitkan kecamatan-kecama- tan  terjauh  untuk  mengakses  layanan  pemerintah. Pemekaran  wilayah  ini  akan  membantu  mengu- rangi  kesenjangan  dan  mempercepat  pemerataan pembangunan  di  Jawa  Barat.  Hingga  saat  ini CDPOB Kabupaten Garut Selatan telah memenuhi persyaratan  administratif  ke  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia,  dan  mendapatkan  persetujuan  dari  Pe- merintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Dewan  Perwa- kilan  Rakyat  Daerah.  Namun  demikian,  masih terdapat  kendala  karena  belum  memadainya penilaian  kapasitas  daerah  dan  persyaratan  dasar kewilayahan.  Konsultan  pihak  ketiga,  INJABAR Universitas  Padjadjaran,  melakukan  penilaian  ini. Kendala  lain  yang  dihadapi  yaitu  Rancangan Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  opera- sional yang belum diterbitkan, sehingga tidak ada perkembangan  mengenai  penataan  daerah  di  Pro- vinsi Jawa Barat atau Indonesia.
Suherman  et  al.,  (2021)  menyebutkan  dalam pemekaran wilayah Kabupaten Garut Selatan, aktor yang  terlibat  yaitu  akademisi,  tokoh  masyarakat Garut  Selatan  yang membentuk  Forum  Presidium Masyarakat Garut Selatan, Pemerintah Kabupaten Garut,  Pemerintah  Provinsi  Jawabarat,  DPRD Kabupaten  Garut  dan  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat berkolaborasi secara Quadruple Helix mendukung pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan tetapi dihambat  oleh  kebijakan  moratorium  dari  Peme- rintah Pusat sehingga tidak ada pembahasan lebih lanjut.
Meskipun  pemekaran  daerah  CDPOB  Kabu- paten  Garut  Selatan  ini  sudah  didukung  oleh  ber- bagai  aktor  diatas  dan  sudah  adanya  kolaborasi secara  Quadruple  Helix,  tetapi  tidak  berkembang secara  optimal.  Sehingga  diperlukan  suatu  pene- litian untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan  pemekaran  calon  daerah  persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Garut Selatan dengan  waktu  tunggu  yang  20  tahun  ini.  Setelah
dilakukannya  hasil  analisis  implementasi,  penulis menyimpulkan  analisis  implementasi  berdasarkan teori  Richard Matland (1995) dengan faktor peng- hambatnya sebagai bahan perbaikan bagi pengam- bil kebijakan.

## METODE
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu metode deskriptif yang artinya informasi me- rupakan  gambaran  lengkap  dari  kondisi  objek penelitian  yang  disampaikan  informan  dan  data- data  lainnya.  Pendekatan  penelitian  yang  diguna- kan  yaitu  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  ter- bagi dua yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara  dengan  beberapa  informan  dari  Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Jawa  Barat,  Institut  Pembangunan  Jawa Barat (INJABAR), dan Presidium Masyarakat Ga- rut Selatan.
Data  sekunder  berasal  dari  kajian  Pustaka, studi dokumentasi, jurnal, dan data-data dari bebe- rapa informan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat,  In- stitut  Pembangunan  Jawa  Barat  (INJABAR),  dan Presidium  Masyarakat  Garut  Selatan.  Teknis ana- lisis  data  menggunakan  teori  analisis  data  model interaktif Miles & Huberman (1984) dengan lang- kah  mengumpulkan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan kesimpulan. Teknik pengabsahan data di- lakukan  dengan  triangulasi  metode  dengan  mem- bandingkan  hasil  wawancara  dan  studi  dokumen- tasi serta menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan  hasil  wawancara  dari  seluruh informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelayakan  Pemekaran  Daerah  Calon  Daerah Persiapan Otonomi Baru
Penilaian  kelayakan  pemekaran  daerah  CDP- OB Kabupaten Garut Selatan menggandeng INJA- BAR  sebagai  institusi  peneliti.  Dalam  penilaian kelayakan ini menggunakan regulasi RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah ya- ng  berkonsep  dipersiapkan  dahulu  baru  dimekar- kan karena  menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  87  Tahun  2007  berkonsep  dimekarkan dahulu baru dipersiapkan.
Pada saat ini CDPOB Kabupaten Garut Selatan masih  memiliki  skor  146  yang  masih  jauh  dari ketentuan RPP Penataan Daerah yaitu minimal skor 400. Sehingga dapat dikategorikan belum berkapa- sitas  atau  berkapasitas  dengan  catatan.  Masih  ada 19 subindikator yang nilainya masih rendah, seperti gambar berikut:

## Gambar 1 . Skor Perhitungan Kapasitas CDPOB Kabupaten Garut Selatan
Dari  Gambar  1  terlihat  19  poin  subindikator yang  masih  rendah  tersebut  diakibatkan  keterba- tasan data dan kekosongan data. Keterbatasan data dan kekosongan data tersebut timbul karena dengan potensi CDPOB Kabupaten Garut Selatan yang s- angat  melimpah  tetapi  pengelolaannya  masih minim.  Hal  inilah  yang  perlu  diperhatikan  Kabu- paten  Garut  selaku  daerah  induk  untuk  lebih  me- ningkatkan potensi Garut bagian selatan agar tidak menimbulkan  ketimpangan  pembangunan  dengan ibu kota kabupaten.
INJABAR selaku institusi pengkaji kelayakan CDPOB  Kabupaten  Garut  Selatan  sangat  terbuka dalam pengkajian kelayakan ini, INJABAR sangat mendukung CDPOB Kabupaten Garut Selatan agar dapat memenuhi skor minimum yang tertera dalam RPP Penataan Daerah. Hal ini dilakukan INJABAR dengan  melalui  pelaporan-pelaporan,  konsultasi- konsultasi,  dan  analisis  lanjutan  terhadap  sub- indikator yang masih rendah sehingga harapannya dapat meningkatkan kesiapan CDPOB Kabupaten Garut Selatan dan dapat memenuhi skor minimum untuk  pemekaran  daerah  menurut  RPP  Penataan Daerah.

## Analisis  Implementasi  Pemekaran  Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru
Pada  implementasi  kebijakan  pemekaran  Ca- lon  Daerah  Persiapan  Otonomi  Baru  (CDPOB) Kabupaten  Garut  Selatan,  peneliti  menggunakan model  yang  dikembangkan  oleh  Richard  Matland (1995)  mengenai  ketepatan  dalam  keberhasilan implementasi,  diantaranya  ketepatan  kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

## Ketepatan kebijakan
Kebijakan  pemekaran  CDPOB  Kabupaten Garut  Selatan  ini  sudah  sangat  tepat  berdasarkan karakteristik  masalah  juga  institusi-institusi  yang berwenang  pun  sangat  mendukung  keberhasilan pemekaran  daerah  CDPOB  Kabupaten  Garut  Se- latan ini. Selain karakteristik masalah yang ada di
CDPOB Kabupaten Garut Selatan juga di Provinsi Jawa  Barat  yang  sangat  padat  dengan  hanya  dita- ngani  oleh  27  kabupaten/kota.  Selain  itu  peme- karan  daerah  ini  sudah  masuk  visi  misi  Provinsi Jawa  Barat  serta  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) Gubernur Jawa Barat. Namun terhambat di tingkat pemerintahan pusat karena masih dalam kebijakan moratorium  pemekaran  daerah.  Walaupun  masih moratorium  pemekaran  daerah,  Pemerintah  Pusat sangat  mendukung  pembangunan  di  Jawa  Barat bagian selatan termasuk CDPOB Kabupaten Garut Selatan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepa- tan  Kawasan  Rebana  dan  Kawasan  Jawa  Barat Bagian Selatan.

## Ketepatan pelaksanaan
Pemekaran  CDPOB  Kabupaten  Garut  Selatan ini  dalam  pelaksanaanya  selain  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  juga melibatkan berbagai stakeholder untuk menunjang keberhasilan  pemekaran  daerah  CDPOB  Kabu- paten Garut Selatan. Stakeholder yang terlibat uta- manya  yaitu  masyarakat  di  daerah  cakupan  CDP- OB  Kabupaten  Garut  Selatan.  Pemerintah  daerah Kabupaten  Garut  selaku  daerah  induk  dan  Peme- rintah  Provinsi  Jawa  Barat  juga  melakukan  ber- bagai  persiapan  sambil  menunggu  kebijakan moratorium  dicabut  dengan  bekerjasama  bersama swasta,  BUMN,  bahkan  investor  asing.  Berbagai kegiatan  dilakukan  seperti  sosialisasi,  verifikasi lapangan,  dialog  publik  dengan  partai  politik  pun dilakukan.  Hal  ini  dinilai  sangat  efektif  sehingga apabila suatu saat moratorium dicabut maka CDP- OB  Kabupaten  Garut  Selatan  sudah  siap  menye- lenggarakan tata kelola daerah sebagai daerah oto- nomi  baru.  Dengan  dukungan  dari  seluruh stake- holder ini  niscaya  akan  meningkatkan  peluang CDPOB Kabupaten Garut Selatan menjadi daerah otonomi  baru  yang  mandiri  dan  lebih  menyejah- terakan masyarakat yang berada di daerah cakupan.

## Ketepatan target
Target  yang  terlibat  sudah  tepat  dan  sesuai dengan  perencanaan.  Meskipun  semula  sasaran masyarakat  terdiri  dari  16  kecamatan  tetapi  yang ingin  dilibatkan  hanya  15  kecamatan  karena  ada kepentingan  politis  tertentu  (Ruber.id;  2019).  Im- plementasi kebijakan pemekaran CDPOB Kabupa- ten  Garut  Selatan  ini  memperbaiki  kebijakan  se- belumnya  karena  CDPOB  Kabupaten  Garut  Se- latan  sudah  diusulkan  dari  tahun  2004  yang mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999.  Perubahan  konstitusional  ini  menjadi  tan- tangan  masyarakat  karena  harus  menyesuaikan dengan  regulasi  yang  berlaku.  Sisi  positifnya  dari
perbaikan  implementasi  kebijakan  ini  dapat  men- jadi  kesempatan  bagi  daerah  untuk  terus  mem- persiapkan CDPOB Kabupaten Garut Selatan agar lebih matang dan ketika moratorium dicabut men- jadi daerah otonomi baru yang mandiri.

## Ketepatan lingkungan
Interaksi seluruh institusi yang terlibat tersebut menandakan  bahwa  lingkungan  kebijakan  sudah tepat.  Interaksi  yang  dilakukan  sangat  sinergitas disertai  dengan  komunikasi-komunikasi  yang  di- lakukan mendukung keberhasilan pemekaran CDP- OB  Kabupaten  Garut  Selatan.  Meskipun  begitu, tetap ada hambatan di interaksi dengan pemerintah pusat  karena  masih  diberlakukannya  moratorium pemekaran  daerah  meskipun  sudah  didesak  dari berbagai sisi mulai dari tingkat daerah hingga DPR RI tetapi pemerintah pusat bersama Depdagri tidak serta merta mencabut kebijakan moratorium peme- karan  daerah  ini.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian pemerintah pusat ketika sudah banyak desakan dari berbagai sisi artinya beberapa daerah sangat mem- butuhkan  untuk  dimekarkan  daerahnya.  Peme- rintah  pusat  harus  segera  menyelesaikan  evaluasi Grand  Design Penataan  Daerah  agar  dapat  men- cabut moratorium pemekaran daerah.
Lingkungan  eksternal  kebijakan  ini  yang sangat berperan yaitu Presidium Masyarakat Garut Selatan sangat ingin untuk CDPOB Garut Selatan segera  dimekarkan  karena  prosesnya  yang  sudah berlarut-larut  hampir  20  tahun  tetapi  tidak  ada perkembangan  sama  sekali  di  tingkat  pemerintah pusat.  Berbeda  dengan  Papua  yang  langsung  di- mekarkan,  Presidium  Masyarakat  Garut  Selatan merasa  bahwa  hal  ini  tidak  adil  secara  sosial, karena  prosesnya  yang  lama.  Masyarakat  yang berada  di  daerah  cakupan  CDPOB  Kabupaten Garut Selatan pun merasakan hal yang sama karena ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik di daerahnya.

## Ketepatan proses
Proses policy acceptance ini dimaknai oleh se- luruh stakeholder dengan  baik  dan  penuh  duku- ngan.  Meskipun  dalam  kebijakan  moratorium tetapi  Pemerintah  pusat  memerhatikan  Kawasan Jawa  Barat  bagian  selatan  dengan  menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dengan tujuan  pemerataan  pembangunan.  Hal  ini  sangat baik dan bermanfaat bagi Jawa Barat bagian selatan termasuk CDPOB Kabupaten Garut Selatan.
Proses policy adaptation ini sudah sangat tepat karena  masyarakat  bersama  pemerintah  daerah sudah  menerima  dan  mendukung  kebijakan  ini demi kemajuan daerah mereka. Pemerintah daerah sebagai  pemangku  kepentingan  pun  mendukung
hal  tersebut  dengan  sangat  baik  ketika  proses pengusulan sudah sampai tingkat pemerintah pusat dan  sudah  dilakukannya  berbagai  persiapan  agar CDPOB Kabupaten Garut Selatan berhasil menjadi daerah otonomi baru.
Dukungan  dari  masyarakat  dan  pemerintah daerah  menandakan  bahwa  seluruh stakeholder siap menjadi bagian dari kebijakan ini. Masyarakat sudah  tidak  sabar  agar  CDPOB  Kabupaten  Garut Selatan segera dimekarkan karena proses menung- gu  yang  hampir  20  tahun.  Masyarakat  melalui Presidium  Masyarakat  Garut  Selatan  pun  terus berupaya agar kebijakan ini dapat terealisasi dalam waktu dekat tetapi terhalang pemerintah pusat yang masih  memberlakukan  kebijakan  moratorium pemekaran  daerah.  Dalam  hal strategic  readiness ini hambatannya berada di tingkat pemerintah pusat dan  perlu  menjadi  perhatian  karena  waktu  me- nunggu  yang  cukup  lama  ketika  sudah  menjadi AMPRES SBY pada tahun 2013.
Dukungan politis, berupa dukungan yang dila- kukan  oleh  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Gu- bernur Jawa Barat dalam mengajukan rekomendasi kepada  Depdagri  beserta lobby-lobby nya.  Presi- dium Masyarakat Garut Selatan dengan melakukan advokasi  hingga  tingkat  pusat  dengan  salah  satu caranya membuat pakta integritas yang hingga kini tidak  kunjung  menemui  titik  terang.  Dukungan strategis,  berupa  dukungan  dari  Pemerintah  Pro- vinsi Jawa Barat dengan menjadi Indikator Kinerja Utama  (IKU)  Gubernur  Jawa  Barat.  DPRD  Pro- vinsi Jawa Barat dengan melakukan dialog hearing dengan Bupati, DPRD Kabupaten Garut, dan tokoh masyarakat,  serta  melakukan  pembahasan  komi- sional oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. INJABAR  dengan  keterbukaannya  dalam  pening- katan  nilai  kajian  yang  masih  rendah  (konsultasi dan  analisis  lanjutan).  Dukungan  teknis,  berupa dukungan Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten  Garut  sebagai  daerah  induk  dalam  hal pemenuhan persyaratan pemekaran daerah. Peme- rintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Ja- wa  Barat  dalam  verifikasi  peryaratan  dan  me- lanjutkan  ke  tingkat  pusat.  INJABAR  sebagai institusi  penelitian,  mengkaji  kelayakan  CDPOB Kabupaten Garut Selatan.
Berdasarkan  analisis  implementasi  kebijakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Sela- tan  diatas,  sampai  tingkat  provinsi  implementasi kebijakan ini sudah efektif terbukti dari dukungan- dukungan  yang  dilakukan  pun  sangat  mencukupi. Seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga ting- kat  provinsi  bersinergi  dan  sangat  mendukung untuk  keberhasilan  implementasi  pemekaran  dae- rah CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini.

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan Pemekaran Calon Daerah Baru
Berdasarkan  hasil  analisis implementasi  kebi- jakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan  dengan  teori  Richard  Matland  (1995), hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

## Skor penilaian masih rendah
Berdasarkan  kajian  INJABAR  UNPAD  de- ngan mengacu pada RPP Penataan Daerah dan RPP Desain  Besar  Penataan  Daerah,  CDPOB  Kabu- paten  Garut  Selatan  mendapatkan  skor  146  dan masih terdapat 19 sub indikator yang bernilai ren- dah  karena  adanya  keterbatasan  data  dan  keko- songan  data,  yang  meliputi  jarak  ketimpangan batas  terdekat  dan  terjauh.  CDPOB  Kabupaten Garut  Selatan  memiliki  nilai  yang  rendah  karena hasil perhitungan jarak  ketimpangan batas terdekat dan terjauh tidak dalam rentang nilai tersebut.
Potensi  air  permukaan  dan  air  tanah  juga ketersediaan  air  baku  yang  dipergunakan  untuk kebutuhan  penduduk  CDPOB  Kabupaten  Garut Selatan  rendah,    karena  keterbatasan  data  yang diterima  oleh  INJABAR  Unpad  selaku  instansi pengkaji  kelayakan  serta  kurangnya  infrastruktur dan  sarana  pemindahan  air  dari  mata  air  menuju rumah-rumah warga menjadi penyebab utamanya. Rasio  angka lama  bersekolah  CDPOB  Kabupaten Garut  Selatan  pun  masih  rendah  karena  ber- dasarkan data BPS, rasio angka lama bersekolah di Kabupaten  Garut  selaku  daerah  induk  pada  tahun 2022 untuk laki-laki selama 8,13 tahun dan untuk perempuan  selama  7,41  tahun.  Hal  ini  mendekati rata-rata  lama  bersekolah  di  Indonesia  yang men- capai  8,69  tahun.  Tetapi  untuk  data-data  di  keca- matan cakupan CDPOB Kabupaten Garut Selatan tidak tersedia.
Hal yang paling utama yaitu aspek pertumbu- han ekonomi, pendapatan perkapita, dan pendapa- tan asli daerah (PAD) CDPOB yang masih rendah bahkan belum ada nilainya karena CDPOB Kabu- paten Garut Selatan belum melakukan pengelolaan dalam  sector  ekonomi.  PDRB  yang  masih  rendah diantaranya  sector  pertanian,  industi,  serta  perda- gangan,  hotel,  dan  restoran.  CDPOB  Kabupaten Garut  Selatan  masih  memiliki  nilai  yang  rendah dalam hal ini karena potensi-potensi dalam seluruh sektor tersebut belum tergali secara optimal.

## Adanya konflik dari masyarakat
Pada awalnya, muncul konflik masyarakat ter- kait cakupan wilayah CDPOB di Kabupaten Garut Selatan.  Kecamatan  Cikajang  yang  tergabung  da- lam ormas Raksa Baraya menolak untuk bergabung karena  jarak  yang  jauh  dari  ibukota  Kecamatan Mekarmukti  dan  kekhawatiran  akan  PAD.  Mas- yarakat  ragu  akan  terciptanya  kesejahteraan  dari
PAD  yang  ada  saat  ini  dan  khawatir  Kecamatan Cikajang  akan  menopang  perekonomian  di  CDP- OB  Garut  Selatan.  (ruber.id,  2019).  Proses peme- karan yang telah berlangsung selama 20 tahun ini dapat  memicu  konflik  dengan  pemerintah  daerah dan  pemerintah  pusat  terkait  pemekaran  wilayah tersebut.

## Kebijakan moratorium
Pemekaran wilayah CDPOB Kabupaten Garut Selatan tidak mengalami kemajuan karena adanya kebijakan moratorium. Meskipun telah masuk da- lam Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada  tahun  2013,  Rancangan  Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Ga- rut Selatan tidak kunjung disahkan hingga saat ini.
Moratorium  pemekaran  daerah  diberlakukan pada tahun 2009 oleh Pemerintah dan DPR, dengan pengecualian untuk wilayah Papua. Moratorium ini telah  diberlakukan  selama  14  tahun,  dan  DPRD Jawa  Barat  mendesak  pemerintah  pusat  untuk mencabutnya.  Forkomnas  DOB  mendesak  peme- rintah  pusat  untuk  mencabut  moratorium  peme- karan daerah karena kondisi obyektif di lapangan. Organisasi ini menilai pemekaran daerah tidak bisa dihindari  karena  jumlah  penduduk  yang  terus bertambah  dan  pelayanan  publik  yang  masih  ter- batas.  Ketua  Komisi  II  DPR  RI  menyambut  baik permintaan  tersebut.  Pimpinan  akan  membawa aspirasi  Forkomnas  DOB  kepada  Wakil  Presiden terkait  pencabutan  moratorium  secara  terbatas. (Republika, 2023).
Kajian  dan  evaluasi  Grand  Design  Penataan Daerah  sangat  penting  dilakukan  agar  pemekaran daerah  dapat  dilakukan  tepat  waktu.  Kurangnya komitmen pemerintah pusat terhadap penataan dae- rah  telah  menghambat  pemekaran  daerah  otonom baru.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  pemekaran  daerah CDPOB  Kabupaten  Garut  Selatan  secara  keselu- ruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, implementasi kebijakan CDPOB Kabu- paten Garut Selatan ini sudah memenuhi lima indi- kator Richard Matland meskipun belum sempurna. Kendati  demikian,  hal  ini  tidak  menjamin  bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efek- tif.  Faktanya  hingga  saat  ini  CDPOB  Kabupaten Garut Selatan belum menjadi daerah otonomi baru. Dengan  kata  lain  proses  pendekatan  yang  dilaku- kan  dalam  implementasi  pemekaran  CDPOB  Ka- bupaten  Garut  Selatan  belum  memberikan  hasil yang sempurna. Hambatan-hambatan dalam imple- mentasi kebijakan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut  Selatan  diantaranya  adalah  penilaian  kela-
yakan  yang  masih  cukup  jauh  dari  ketentuan minimal  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP) Penataan Daerah yaitu 146 dari standar minimum yaitu  skor  400.  Masih  ada  19  catatan  perbaikan sehingga  dikategorikan  belum  layak  atau  layak dengan  catatan.  Konflik  masyarakat  pun  ditemui pada saat awal pendataan musyawarah desa terkait keputusan  bergabung  atau  tidak  dengan  CDPOB Kabupaten Garut Selatan. Hambatan paling utama yaitu  kebijakan  moratorium  yang  terus  bergulir hingga saat ini membuat masyarakat merasa tidak puas  karena  menunggu  selama  hampir  20  tahun belum  juga  dimekarkan.  Pemerintah  Kabupaten Garut  sebagai  kabupaten  induk,  Pemerintah  Pro- vinsi Jawa Barat, maupun seluruh aktor di dalam- nya  perlu  mengubah  strategi  dalam  pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar,  H.,  &  Arkum,  D.  (2021).  Perbandingan kinerja  Pembangunan  Manusia  dan  Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah. Publikauma :  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas  Medan  Area , 9 (2),  55–63. https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5938 Amanat Presiden No. R-66/Pres/12/2013 Hijri,  Yana  S.  (2016). Politik  Pemekaran  di Indonesia . Penerbitan Universitas
Muhammadiyah Malang.
Hoffman,  A.  Van.  (2017). The  Ingredients  Of Equitable  Development  Planning:  A  Cross- case  Analysis  of  Equitable  Development Planning and CDFIs .
Infogarut.  (2022).  Wilayah  Selatan  Garut  Rawan
Konflik Sosial, Satu Kompi Brimob Disiagakan. Tersedia di: https://infogarut.id/wilayah-selatan-garut- rawan-konflik-sosial-satu-kompi-brimob- disiagakan (diunduh pada 20 Juli 2023)
Kajian Kapasda-Laporan Akhir Garut Selatan Mahendra,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).
Implementasi  Peraturan  Walikota  Pekanbaru Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Cross-border , 4 (2), 623-636.
Matland,  R.  E.  (1995).  Synthesizing  the implementation  literature:  The  ambiguity- conflict  model  of  policy  implementation. Journal  of  Public  Administration  Research and
Theory , 5 (2), 145–174. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a 037242 Mentari, M., & Zulkarnaini,
Z.
(2017). Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Bus  Sekolah  Gratis  Bagi  Pelajar  di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau
University).
Miles;  Huberman;  Saldana.  (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Issue 1).
Nurdin,  E.  S.  (2019). Teori-Teori  Analisis Implementasi  Kebijakan  Publik .  In  Maulana Media Grafika.
Pratama,  G.,  &  Melati,  R.  (2023).  Regional Expansion  in  Indonesia:  Perspectives  on Development Law Theory. Sriwijaya Crimen and
Legal Studies , 1 (1), 1–8. https://doi.org/10.28946/scls.v1i1.2610
PSB  DPRD  PMBNTKN  3  CDP  DES  2020.pdf . (n.d.).
Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy.  Handbook  of  Public  Policy  Analysis: Theory,  Politics,  and  Methods,  89–108. https://doi.org/10.4324/9781315093192-14
Safitri, Wi., Yunitasari, D., & Komariah, S. (2020).
Pengaruh  Pemekaran  Wilayah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomian  Daerah  (Studi Kasus  Tujuh  Provinsi  Hasil  Pemekaran Wilayah  Di  Indonesia). E-Journal  Ekonomi Bisnis  Dan  Akuntansi  Universitas  Jember , VII (1), 54–58.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2019).
Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah. Tersedia di: https://setkab.go.id/usulan314-dob-dikaji- mendagri-pemerintah-tetap-berlakukan- moratorium-pemekaran-daerah/ (diunduh
pada 20 April 2023) Suherman, D., Sugandi, Y. S., & Alexandri, M. B. (2021). Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi  Baru  Kabupaten  Garut  Selatan. Politicon :  Jurnal  Ilmu  Politik , 3 (1),  60–87. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11197
Undang,  G.,  Resmiawati, E.  N.,  Alamsyah,  T.,  & Dina,  D.  (2022).  Regional  Arrange  in  the Province of West Java: a Formulation Policy.
Sosiohumaniora , 24 (3), 324. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i
3.31232
Winda, S., Sari, P., Yarni, M., Hukum, F., & Jambi, U.  (2021).  Analisis  Pengaturan  Pemekaran Daerah  Kabupaten  Tentang  Pemerintahan Daerah. Limbago:  Journal  of  Constitutional Law , 1 (1), 170–190. https://online- journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8673 Zulyanto,  A.  (2023).  Determinan  Pemekaran Wilayah  Dan  Fragmentasi  Pemerintahan  Di Indonesia. PARETO :  Jurnal  Ekonomi  Dan
Kebijakan Publik , 5 (2), 69. https://doi.org/10.32663/pareto.v5i2.3434