## Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal
Sirajuddin 1 , Febriansyah Ramadhan 2 , Ilham Dwi Rafiqi 3
1 Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, 2,3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1 Email: sirajuddinegalita@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemilu serentak serta melihat politik hukum pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 memberikan masalah bagi penyelenggara dan pemilih. Selain itu, proses kampanye kandidat tidak berjalan massif khususnya di tingkat legislatif, dikarenakan seluruh konsentrasi dan isu tertuju pada Pemilihan Presiden. Salah satu usulan untuk dapat pembenahan pemilu adalah dengan memisahkan pemilu lokal dan nasional. Adapun jarak dari pemilu lokal dan nasional adalah 1,5 - 2 tahun. Aspek tujuan dari urgensi pemisahan pemilu ini terdiri dari dua, yakni tingkat penyelenggara dan pemilih serta aspek proses pemilihan dan kualitas hasil Pemilu. Pemisahan ini diharapkan akan menghapus pragmatisme pemilih, dan lebih berfokus kepada visi mis dari setiap kandidat. Partai politik juga akan menjalankan fungsi secara maksimal, terfokus, dan dapat menjalankan pendidikan politik sebagaimana seharusnya.
Kata Kunci: Pemisahan pemilu; pemilihan umum; lokal dan nasional

## Abstract
This paper aims to evaluate the simultaneous elections and view the legal politics of separating the implementation of the simultaneous national and local elections for strengthening democracy in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the implementation of simultaneous elections in 2019 provided problems for organizers and voters. One of the suggestions for reforming the elections is to separate local and national elections. The the legal politics objectives of separating the elections consist of two, namely the level of organizers and voters as well as aspects of the election process and the quality of election results. This separation is expected to remove voter pragmatism, and focus more on the vision and mission of the candidates. Political parties will also carry out their functions optimally, be focused, and be able to carry out political education as they should.
Keywords: Election separation; general elections; local and national.
ISSN Print 2615-5648
ISSN Online  2615-174X Kantor Editor : Lantai 2 Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp. : +62 281 635624 Fax. +62 281 636653 E-Mail : Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224

## Sejarah Artikel
Dikirim: 10 Agustus 2021 Direview: 10 November 2021
Diterima:  25 November 2021 Diterbitkan: 01 Desember 2021

## PENDAHULUAN
The adventure government , pemerintahan yang sedang berpetualang. Label itu sangat tepat jika disematkan ke Indonesia, sebagai negara yang sedang berporses mencari format ideal, khususnya dalam pelakasnaan Pemilihan Umum (Pemilu). Bongkar pasang, tambal sulam sistem kerap kali terjadi menjelang perhelatan akbar lima tahunan tersebut. Selalu ada yang diganti, dan selalu ada yang dievaluasi. Sampai detik ini, negeri ini belum menemukan format baku yang ideal. Pemilu 2019 ditutup dengan catatan kelam, dengan evaluasi yang hadir sangat tragis, yang memakan nyawa manusia. 1
Usai Pemilu, LSM Perludem mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar MK menyatakan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2 Melalui putusan 55/ PUU-XVII/2019, Mahkamah memang menolak pokok petitum yang diminta oleh pemohon, akan tetapi dalam pertimbangannya, MK memberikan mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang, dengan
1 Kuskridho Ambard, “Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, Dan Perilaku Elit,” dalam Refleksi  Pemilu  Serentak  Di  Indonesia , ed. Eko Agus Wibisono (Jakarta: BAWASLU, 2019), 112.
2 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional,” Http:// Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk- Terhadap-Desaian-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang- Konstitusional/ , 2020.
menyatakan bahwa terdapat 6 varian model penyelengaraan Pemilu, yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang di masa mendatang, anatara lain 3 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;”
Berdasarkan putusan ini, sangat terbuka kemungkinan di masa mendatang, bahwa terjadi perombakan besar-besaran dalam model penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Tulisan ini, akan mengulas detail dengan model pilihan nomor 4, yakni: Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal
3 Fajar Laksono Suroso, Potret  Relasi  MK– Legislator, Konfrontatif Atau Kooperatif? (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 7.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021
DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Berdasarkan teoritik dan praktik ke- tatanegaraan kontemporer, kehadiran pemilu yang bebas dan adil ( free and fair ) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik dan ketatanegaran apapun yang diterapkan oleh suatu negara seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. 4 Sistem demokrasi liberal, sistem komunis, sistem otoriter atau semi otoriter sebagaimana banyak diterapkan diberbagai negara ketiga hampir semuanya telah melakukan pemilu secara periodik. Pemilu telah menjadi bagian aksiomat yang universal dari kehidupan masyarakat politik internasional. Setidaknya, terdapat 4 (empat) tujuan Pemilu, yakni: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. 5
Akan tetapi, Pemilu ternyata juga dapat menjadi instrumen manipulatif, untuk maksud- maksud yang bertentangan dengan tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai ( value free ). Di negara- negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”. 6
4 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), “Standar- Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu” (2002).
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 175. 6 T. A. Legowo, “Pemilihan Umum Dan
Perwakilan Politik,” Jurnal Hukum Jentera 16, no. IV (n.d.): 659–73.
Pemilu 2019 adalah sejarah utama ke- tatanegaraan Indonesia, dimana Pemilu di- laksanakan secara serentak dalam satu waktu. Dalam satu waktu dan satu bilik suara, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemilu serentak 2019, merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/ PUU-XI /2013. 7 Putusan tersebut, dimaknai oleh pembentuk undang-undang, sebagai keserentakan nasional dan lokal, sehingga terjadilah pemilu serentak dengan objek pilihan dalam jumlah besar. Amanat tersebut, dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Rupanya bangun rancang Pemilu serentak memiliki problem khusus dalam tahapan implementasinya, mulai dari banyaknya petugas KPPS yang meninggal akibat beban kerja yang begitu tinggi, kebosanan para petugas, problem surat suara dan penghitungan suara yang dihadapkan dengan objek pilihan dalam  jumlah  besar,  hingga  konflik  lembaga yang menjadi masalah rutin dalam setiap hajat Pemilu. 8
Sebagai  contoh,  konflik  kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu 2019, dipicu oleh terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang melarang bekas koruptor, teroris dan narkotika mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bawaslu di Beberapa daerah, diantaranya Bawaslu Kabupaten Blitar, Bawaslu Aceh, Bawaslu Toraja Utara, dan Bawaslu Sulawesi Utara menganulir PKPU No. 20/2018 ini dan memerintahkan KPU
7 Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 659–73.
8 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  “Refleksi  Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local,” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2020): 187–97.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
setempat mengesahkan pencalonan beberapa calon anggota legislatif bekas koruptor. Bawaslu berargumen bahwa PKPU tersebut tidak mengikat kelembagaan Bawaslu, karena sebagaimana dengan eksistensi KPU, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mendiri dan independen juga. Persoalan konflik ini kian rumit dikarenakan KPU dikejar oleh tenggat waktu penetapan calon anggota legilatif, serta secara normatif ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak memberi ruang bagi KPU untuk mengajukan banding atas Putusan Bawaslu.
Munculnya berbagai kelemahan- kelemahan sebagaimana dideskripsikan di atas merupakan bentuk kesenjangan antara kaidah pemilu yang seharusnya dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali “Pemilu Serentak” yang dipraktekkan dalam Pemilu 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Salah satu usulan yang mengemuka adalah agar dilakukan penataan ulang pemilu serentak. Usulan ini mengemukakan agar ke depan pemilu serentak dapat dibagi menjadi dua bagian. Serentak nasional memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Lalu baru satu setengah tahun atau dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersamaan dengan pemilihan Kepala daerah. Inti dari usulan ini adalah pemilu di Indonesia ke depan ini dilaksanakan dua kali yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Usulan ini secara tidak langsung memasukkan pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/ kota dalam rezim pemilu.
Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, beberapa tulisan sebelumnya digunakan sebagai bahan pendukung sekaligus menjadi
pembanding untuk unsur pembeda. Pertama yakni tulisan dari Roni Sulistiyanto Luhukay yang berjudul “refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu local” yang diterbitkan dalam jurnal hukum legalitas. Tulisan ini lebih banyak membahas mengenai analisis atau refleksi atas pemilihan umum serentak di Indonesia dengan melihat beberapa variable permasalahan. Walaupun tulisan ini juga sama-sama menyajikan aspek kajian mengenai pemilihan nasional dan lokal, akan tetapi tidak dapat dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaan itu terdapat pada sudut pandang yang digunakan yakni politik hukum serta memberikan desain pemisahan pemilu di masa mendatang. 9
Kedua, tulisan Prayudi mengenai “agenda pemilu serentak: pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal” yang diterbitkan di jurnal politicia merupakan tulisan lain yang perlu dipertimbangan. Tulisan ini menggunakan pendekatan politik secara murni khususnya teori demokrasi untuk menganalisis agenda pemilu serentak. Tulisan ini kemudian merangkau beberapa faktor pentingnya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Perbedaan pendekatan bidang ilmu menjadi unsur yang membedakan penelitian ini dengan tulisan tersebut. 10
Selanjutnya  yakni  tulisan  dari  Gotfirdus Goros Seran tentang “konstitutinalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional” yang diterbitkan dijurnal konstitusi. Tulisan ini menganalisis dan mengkonstruksikan pemilukada dengan aspek kedaulatan dan sistem presidensiil. Berbeda halnya dengan tulisan tersebut, penelitian ini selain menggunakan norma dasar dalam konstitusi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik hukum untuk mengevalusai pemilu serentak dan dan
9 Roni Sulistyanto Luhukay.
10 Prayudi, “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal,” Politica 12, no. 1 (n.d.): 68.
gagasan pemisahaan antara pemilu nasional dan lokal. 11
Dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis atau mengevaluasi penyelenggaraan pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Dari hasil evaluasi tersebut akan dilihat dan juga disajikan usulan mengenai konsep ideal politik hukum pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundangan digunakan untuk sebagai norma evaluatif untuk pelaksaan pemilu serantak dan norma derivatif untuk memberikan desain pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pendekatan konseptual merupakan pendukung untuk memahami dan mengartikan variable-variabel konseptual berkaitan dengan politik hukum pemisahan pemilu nasional dan lokal.

## PEMBAHASAN

## Belajar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia
Pemilu 2019 sebagai tonggak sejarah pertama yang diselenggarakan serentak, tentu meninggalkan ragam masalah dengan segudang kompleksitasnya. Akan menjadi suatu kesalahan, ragam masalah itu dibiarkan, dan tidak diberi solusi yang revolusioner. Hal utama yang harus dilakukan, adalah melakukan inventarisasi masalah sebagai wujud evaluasi terhadap pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya masalah- masalah pemilu serentah terdiri dari berikut: 12
11 Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional.”
12 Bintan R.Saragih, “Perlukah Peninjauan Kembali Pemilu Serentak Seperti Dilaksanakan Pada
Pertama , pemilu serentak 2019 merupakan pemilihan dengan objek pilih sangat banyak, yaitu 5. Hal ini menjadikan managerial terhadap penyelenggaraan berada di ambang kesulitan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat 2249 tempat pemungutan suara (TPS) yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan. Artinya, 2249 TPS tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara serentak karena persoalan logistik pemilu. Baik karena persoalan terlambat, tertukar, maupun logisitik yang rusak. Hal ini menunjukkan memanejemen logistik pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang  menimbulkan potensi persoalan di dalam mengatur logisitik pemilu, sebagai salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu. Selain itu, dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari setelah pemungutan suara), adalah sesutu pekerjaan yang mesti diselesaikan diluar batas kemampaun daya tahan tubuh manusia.
Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah ujung tombak dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Jika suara yang telah diberikan pemilih diproses
Pemilu 2019,” in Sumbangan  Tulisan  Dalam  Fitriani Ahlan  Sjarif  Dan  Sony  Maulana  Sikumbang  (Editor), (2019).  Aradhana  Sang  Guru  Perundang-Undangan Kumpulan  Tulisan  Memperingati  Ulang  Tahun  Ke- 70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019).
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
dan dikerjakan dengan tidak hati-hati, di dalam sebuah kelelahan yang luar bisa, hal ini jelas menjadi sesuatu penilaian dimana desaian penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Selain proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaijung tombak yang menjaga kemurnian suara pemilih, terdapat pula proses rekaptulasi suara di tingkat kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara pemilih di masing-masing TPS pada setiap kelurahan. Dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang unmanageable bagi-penyelenggara pemilu. Menghitung lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga. Management  election yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPPS dan PPK yang merupakan struktur penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan  kecamatan. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat TPS dan Kecamatan di dalam UU a quo adalah sesuatu yang tidak terukur dan rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kedua, Banyaknya surat suara tidak sah, sehingga menurunkan derajat keterpilihan. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953. jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih
sebesar 157.475.213. Prosentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21 %. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislativeyang sudah ditetap kan oleh KPU, jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I Data Perolehan Suara Tidak Sah No Partai Politik Perolehan Suara Perolehan suara Tidak Sah 1 PKB 13.570.097 17.503.953 2 Gerindra 17.594.839 17.503.953 3 PDIP 27.053.961 17.503.953 4 Golkar 17.229.789 17.503.953 5 Nasdem 12.229.789 17.503.953 6 Garuda 702.536 17.503.953 7 Berkarya 2.292.495 17.503.953 8 Perindo 3. 738.;320 17.503.953 9 PKS 11.493.663 17.503.953 10 PPP 6.323.147 17.503.953 11 PSI 2.650.361 17.503.953 12 PAN 9.577.623 17.503.953 13 Hanura 2.161.1507 17.503.953 14 Demokrat 10.876.503 17.503.953 15 PBB 1.099.848 17.503.953 16 PKPI 312.775 17.503.953
Apa yang menyebabkan banyak sekali suara tidak sah? Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingunan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima suarat suara sekaligus. Bayangkan, terdapat daftar 16 partai politik beserta pemilu dan daftar nama calon masing-masing partai politik yang jumlahnya ratusan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Prov. dan DPRD Kab/Kota, daftar
calon anggota DPD yang jumlahnya puluhan nama, dan daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) pasangan calon. 13
Kelima jenis berkas atau lembaran yang sudah dicoblos pemilih masing-masing dimasukkan ke dalam 5 (lima) kotak suara. Kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta hanya ada 4 (empat) jenis berkas atau lembaran suara dan 4 (empat) kotak suara karena DKI Jakarta tidak punya daerah kabupaten/kota yang otonom atau tidak mempunyai DPRD Kabupaten/Kota. Kondisi seperti itu membingungkan para pemilih terutama bagi mereka yang usianya sudah lanjut, pendidikan rendah, dan pemilih pemula, sehingga makan waktu lama di bilik kotak suara, alhasil banyak surat suara menjadi tidak sah. 14
Dapat dibayangkan, banyaknya suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. Jika diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislatif, total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat ketiga suara terbanyak di Pemilu 2019. Fakta inilah yang menjadi persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak. Padahal, memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan pemilih adalah salah satu unsur utama bagi sebuah penyelenggaraan pemilu yang  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fenomena tersebut, terkonfirmasi oleh hasil penelitian dari Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menemukan 74 % publik dari hasil yang disurvei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan pemilih. Pengumpulan data terkait
13 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 3, no. 2 (2020): 17–32, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3974.
14 Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): 73–80, https:// doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.
survei ini dilakukan setelah Pemilu 2019, yakni pada 27 Juni sampai 8 Agustus 2019, dirilis 28 Agustus 2019.
Dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia-sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar, dikarenakan kerumitan di dalam pemberian suara untuk lima jenis surat suara sekaligus. Termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartsipasi di dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkat kan derajat keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh UUD NRI 1945, karena terhalang secara faktual oleh desaian jadwal pelaksanaan pemilu serentak.
Berbagai pemasalahan yang dihasilkan dari pemulu serentak 2019 baik untuk pemilih dan penyelenggara. Banyaknya permasalahan ini tentu merupakan sesuatu yang tidak sejalan  sesuai  harapan.  Dalih  efisiensi  justru menyebabkan nilai Pemilu yang demokratis dan subtansial tidak berjalan sebagaimana mestinya. 15 Untuk itu, kedepan dibutuhkan desain pemilu serentak yang setidak-tidaknya dapat sejalan dengan prinisp-prinisp UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya efisiensi  dalam  pemerintahan  dan  hak  warga negara untuk memilih disalurkan secara tepat sebagaimana wujud keberhasilan Pendidikan politik.

## Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pe­ milihan Umum Nasional dan Lokal
Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada iure constituendum /hukum yang seharusnya berlaku. Dalam kajian politik hukum,
15 Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 356–68.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
setidaknya kita membahas tiga hal utama, yakni mererspon keadaan hukum yang terjadi saat ini, menemukan problem  solving , serta merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 16
Berbagai masalah yang terjadi dalam Pemilu serentaj, tentu harus dibaca secara holistik, dan dilakukan menggunakan pendektan yang tepat, salah satunya adalah pendekatan sistem. M. Solly Lubis menjelaskan pendekatan sistem, yakni pembinaan/pembangunan hukum nasional harus dilihat secara holisitk, yang kontekstual dan konseptual bertalian erat dengan dimensi-dimensi geo-politik, eko-politik, demo- politik, sosio-politik dan krato-politik. Artinya politik hukum dalam menghadap berbagai permasalahan tidak berdiri lepas, melainkan bertalian erat dengan dimensi lainnya. Selain itu, dalam politik hukum juga dilakukan berbagai aktivitas hukum, salah satunya adalah menerjemahkan hendak dan maksud dari UUD 1945. 17 Sehingga pembangunan hukum nasional ini dapat mencakup  beberapa aspek  pembangunan. Diantaranya adalah pembangunan materi hukum, aparatur hukum dan prasarana dan sarana hukum. 18
Demokrasi  merupakan  salah  satu  asas dalam  mengelola  negara  di  abad  modern. Asas  demokrasi ingin menegaskan bahwa rakyat merupakan stackholder utama dalam sebuah negara. Oleh karena itu dalam  negara demokrasi,  rakyat  sangat  berperan  penting dalam  ikut  menentukan  kebijakan  yang dibuat oleh negara melalui pemerintahnya. 19
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 78.
17 M. Solly Lubis, Politik  Dan  Hukum  Di  Era Reformasi. Bandung (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), 28.
18 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 SE-Articles (June 7, 2018), https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ volksgeist.v1i1.1731.
19 Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 516–35.
Demokrasi di Indonesia bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945  sehingga  demokrasi Indonesia  sering  juga  disebut  dengan demokrasi Pancasila.  Demokrasi  Pancasila ber makna  musyawarah  untuk  mencapai mufakat,  dengan  bertolak pada asas keke- luargaan dan gotong royong. 20
Pemilu dan demokrasi merupakan suatu qonditio sine qua non atau the one cannot exist without the outhers . Artinya pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosesdur untuk memindahkan kedulatan rakyat kepada kandidat tertentu sebagai wakil penyelenggaraa nergara. Jadi penyelenggaraan pemilu merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. 21
Sebagai unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi, pemlilu wajib diselenggarakan secara demokratis dengan mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri. Sifat demokrasi pemilu diperlukan agar mekanisme demokrasi benar-benar dapat terwujud se- caranya nyata. Lewat pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang untuk dijadikan sebagai wakilnya akan tetapi juga sebagai program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintah selanjutnya. 22 Berikut pasal- pasal mengenai pemilihan umum di dalam UUD Negara RI tahun 1945:
20 Herdiana Syahrial, Indra, “Calon Tunggal Dan Kemenangan Kotak Kosong Sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal,” Nagari Law Review 1, no. 3 (2019).
21 Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018): 87–104, https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359.
22 Sarbaini, “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Dalam Pemilihan Umum,” Jurnal Inovatif VIII, no. 1 (2015): 105.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
Tabel 2
Pasal-Pasal tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam UUD 1945
No. Pasal Isi Keterangan 1 Bab VIIB Pasal 22 E (hasil perubahan ketiga) (1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap tahun sekali.
(2)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Asas pemilu LUBER JURDIL tujuan pemilu memilih DPR,
DPRD , DPD dan Presiden -wakil presiden peserta pemilu landasan bagi keberadaan KPU harus diatur lebih lanjut dalam UU. 2 Bab III Pasal 6 A (ayat 1-3 dan ayat 4 adalah hasil perubahan ketiga, ayat 4 hasil perubahan keempat)
(1)  Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2)  Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3)  Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. (4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara
rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. (5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. Landasan bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 3 Bab VII Pasal 19 ayat (1) Hasil perubahan kedua (1)  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Khusus pemilu anggota DPR. 4 Bab VIIA Pasal 22 C ayat (1) Hasil perubahan ketiga (1)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Khusus pemilu anggota DPD.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
No. Pasal Isi Keterangan 5 Bab IX Pasal 24C ayat (1) Hasil perubahan ketiga. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 6 bab vi pemerintah  daerah, Pasal 18 (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Sebagai akibat logis Indonesia menganut Paham Kedaulatan Rakyat (Negara demokrasi), maka Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan  Prinsip-Prinsip pengaturan Pe- milihan Umum antara lain sebagai berikut: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,jujur dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai pilitik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 23
Pengaturan landasan konstitusional pe- milu sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas disamping menetapkan semua anggota DPR, DPRD dan DPD serta Presiden dipilih
23 Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115, https://doi.org/10.24090/ volksgeist.v3i2.4184.
melalui pemilu setiap lima tahunan yang bermakna membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat, juga melembagakan pembaharuan pemilu di Indonesia, yaitu: Pertama , pem- berian transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Karena disamping MPR ada pula lembaga lain yang juga merupakan pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu Presiden yang dipilih secara langsung. Transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar antara lain ditujukan bahwa kalu sebelum perubahan UUD 1945 Presiden dipilih oleh MPR, maka dengan adanya perubahan Pasal 1 ayat (2) pemilihan Presiden berada di tangan rakyat yang dipilih melalui suatu pemilu. 24
Kedua , semua anggota pada semua tingkatan badan legislatif dipilih melalui pemilu, disamping DPR sebagai representasi politik, perubahan UUD membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewujudkan representasi daerah yang dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Namun terdapat perbedaan sistem pemilihan untuk memilih
24 Ibnu Tricahyo, Reformasi  Pemilu :  Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal (Malang: Setara Press, 2009), 57.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
anggota DPR dan DPD. Kalau pemelihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka pada Daerah Pemilih. Tetapi untuk memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak, dimana setiap propinsi dipilih 4 orang wakil.
Ketiga, pelembagaan penyelenggaraan pemilu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Presiden tidak lagi diserahi penyelenggaraan pemilu sebagaimana pernah diatur berbagai TAP MPR tentang Pemilu pada masa Orde Baru,  atau penanggung jawab pemilu seperti pada penyelenggaraan pemilu tahun 1999. Apalagi sekarang pemilu digunakan kecuali untuk memilih anggota legislatif, namun juga memilih Presiden, sehingga tidak mungkin Presiden menyelenggarakan pemilu untuk memilih dirinya sendiri.
Harapan besar pada pemilu sebagai momentum perubahan nasib rakyat dan bangsa serta patokan ideal yang digariskan dalam teori bahkan konstitusi akan mudah terhempas alias tidak banyak pengaruhnya selama tidak ada perubahan perilaku elit politik kita yang masih korup. Sehingga penilaian Vedi Hadiz (2004), sosiolog di National  University  of Singapura, bahwa sesungguhnya reformasi di Indonesia tidak membawa perubahan dalam struktur ekonomi dan politik nasional secara menyakinkan. Pelaku-pelaku bisnis dan politik yang dominan  masih mengandalkan korupsi sebagai sumber utama dinamika mereka.
Berdasarkan penjabaran di atas, tidak ada permasalahan konstitusional dalam pemisahan pemilu lokal dan nasional, karena pemisahan hanya berkaitan dengan jadwal pelaksaanaan. Isu konstitusional lainnya, seputar rezim pemilu dan pilkada, itu-pun diukur berdasarkan kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil, yang saat ini masih sama-sama diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (meski untuk Pilkada
hanya bersifat sementara). Adapun mengenai putusan Mahkamah konstitusi  Nomor 14/ PUU -XI /2013 yang pada pokonya menyatakan bahwa memisahkan antara sistem pelaksanan pemilu antara DPR, DPD, dan DPRD dengan sistem pemilhan umum legislative merupakan inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak pemilu 2019 dan seterusnya menurut mahkamah dalam putusanya bersifsat final dan mengikat, sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu yang diselenggarakan secara bersama- sama antara pemilu eksekutif dan pemilu legislative, bukan berkaitan dengan pemilu lokal dan nasional, karena dalam pemisahan tersebut, pemilihan Presiden dan DPR tetap dilakukan secara bersamaan dalam pemilu nasional.
Disamping itu, Problematika yang menjadi kegalauan dengan manajemen pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan secara nasional adalah terpinggirkannya agenda lokal, karena selalu tertutupi dengan agenda nasional. Demikian juga dengan figur politisi lokal yang tidak mampu mandiri karena selalu berada dibawah pengaruh dan figur dan baying-bayang politisi nasional. Kondisi ini disebabkan karena desentralisasi aspek politik sebagaimana diatur dalam setiap undang undang yang mengatur pemerintahan daerah tidak pernah menyentuh masalah sistem pemilu dan sistem kepartaian.
Cukup sulit untuk mencerna logika, adanya keserentakan DPRD dengan DPR pusat. Rancang bangun visi-misi DPRD tidak menjadi hal yang terang benderang, lantaran ia di bersamakan dengan Pemilu nasional yang banyak menyedot konsentrasi. Alhasil, hingga detik ini banyak sekali arah kebijakan DPRD yang dituangkan dalam Perda, menjadi hal yang cukup memprihatinkan dari segi kualitas.
Anis Rasyid Baswedan melihat persoalan diatas menjadi sumber ketimpangan fatal dan menghasilkan otonomi daerah yang semu. Artinya, kekuasaan politik didevolusikan.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
Anggota lembaga perwakilan daerah se- karang membuat kebijakan di daerahnya, se mentara agenda dan masalah nasional masih mendominasi perpolitikan di daerah karena partai politik dan sistem pemilu masih sentralistik. 25 Pilihan sistem Pemilu berperan menstrukturkan hubungan pemilih dengan calon dan menstrukturkan hubungan wakil dengan rakyatnya. Pemilu yang dilakukan secara nasional menjadikan calon legislatif lokal kehilangan orientasi kedaerahan karena terkooptasi politisi nasional dan isu nasional. Hal ini mengakibatkan isu kedaerahan yang menjadi ciri otonomi daerah tersingkir dari perdebatan kampanye Pemilu.
Selain dari pada itu, Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 meninggalkan masalah serius, yang belum dijumpai dengan pe- milu-pemilu sebelumnya, yakni rumitnya penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan tersebut dirasakan oleh penyelenggaran dan pemilih. Bagi penyelenggara, tingkat kerumitan berada pada tataran implementasi, seperti penghitungan suara, durasi penghitungan yang mengakibatkan kelelahan petugas, hingga berhujung pada meninggalnya petugas KPPS akibat berlebihan beban kerja. Bagi pemilh, kerumitan dijumpai dalam tahap pencoblosan, dimana pemilih dihadapkan pada kertas suara yang banyak, dan pilihan yang ratusan. Selain itu, proses kampanye kandidat tidak berjalan masif, khususnya di tingkat legislatif, dikarenakan seluruh konsentrasi dan isu tertuju pada Pemilihan Presiden. Dalam keadaan seperti ini, legitimasi dan kualitas hasil pemilihan berada di ambang yang perlu dikuatirkan.
Urgensi adanya pemisahan pemilu lokal dan nasional, juga dalam rangka menye- derhanakan managerial penyelengaaraan Pemilu. Dengan demikian beban kerja yang dimiliki penyelenggara, berkurang dengan
25 Anis Rasyid Baswedan, “Menghindari Otonomi Yang Semu,” Http;//Www.Seasete.Niu.Edu/Indonesian_ election/ , 2009.
objek pilihan yang tidak begitu banyak seperti Pemilu serentak 2019. Selain itu, managerial penyelesaian sengketa juga melewati jalan terjal.
Salah satu usulan pembenahan Pemilu, adalah dengan memisahkan pemilu lokal dan nasional. Pemilu nasional terdiri dari Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal terdiri dari Pemilihan Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Adapun jarak dari pemilu lokal dan nasional, adalah 1,5- 2 tahun. Aspek tujuan dari Politik hukum pemisahan pemilu ini, terdiri dari dua, yakni tingkat penyelenggara dan pemilih, kedua, dari aspek proses pemilihan dan kualitas hasil Pemilu. Pada tingkat penyelenggaran dan pemilih, pemisahan akan menyelesaikan masalah kerumitan di tingkat penyelenggara dan pemilih. Adapun di tingkat proses dan hasil, pemisahan ini akan mengikat masing-masing rezim pemilu lokal dan nasional dalam satu visi dan misi pemilihan, di tingkat lokal pemilih dapat memberikan penilaian terhadap para kandidat dari tingkat visi dan misi nya di eksekutid (kepala daerah) dan legislatif, begitu juga di tingkat nasional. Diharapkan juga, pemisahan ini akan menghapus pragmatisme pemilih, dan lebih berfokus kepada visi mis dari setiap kandidat. Partai politik juga akan menjalankan fungsi secara maksimal, dikarenakan fokusnya tidak terpecah, sebagaimana pemilu serentak. Peran partai politik, khususnya dalam pendidikan politik, juga akan berjalan maksimal, karena tanggung beban pemilihan semakin berkurang. Untuk memandingkan antara pemilu lokal dan nasional, penulis menyajikannya tabel berikut:

## Tebel 3

## Perbedaan Subtansi Pemilihan Umum
No. Substansi Pemilu Diselenggarakan Secara Nasional Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal 1. Surat suara Pemilih menghadapi 5 surat suara dengan ratusan nama dan kandidat Pemilih hanya menerima 3/4 surat suara dengan puluhan nama kandidat 2. Psikologi pemilih saat di dalam bilik suara Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang rumit Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang lebih sederhana 3. Administrasi KPU Rumit, karena harus menyediakan 5 surat suara, 5 macam kotak suara, 5 macam format penghitungan suara, 5 macam berita acara Lebih sederhana karena masing-masing hanya menyediakan 3/4 surat suara, 3/4 kotak suara, ¾ macam format penghitungan, dan 2 macam berita acara. 4. Psikologi Petugas KPPS 4 kali penghitungan, menimbulkan kejenuhan dan cenderung meletakkan keslahan Hanya 2 format penghitungan tidak menimbulkan kejenuhan dan terhindar dari kesalahan/lebih cermat. 5. Penyediaan dan distribusi logistik Waktu penetapan daftar kandidat dan hari-H  yang relative pendek dan harus menyediakan semua kebutuhan logistik yang 5 macam, relative dikerjakan dengan kelebihan kapasitas. Karenanya banyak terjadi kesalahan dalam pencetakan dan distribusinya. Karena hanya memerlukan 3/4 macam jenis logistic. Pengerjakannya bisa lebih cermat dan menyediakan waktu distribusi yang lebih cukup. 6. Psikologi pilihan pemilih Tidak memungkinkan ada perubahan aspirasi kalau partai yang dipilih ternyata mengecewakan. Apabila partai yang dipilih pada pemilu nasional mengecewakan, dimungkinkan perubahan aspirasi pilihan partai lain pada pemilu lokal. 7. Isu kampanye Isue nasional menjadi issue kampanye yang tunggal dan general karena issue nasional mendominasi media yang masih tersentralistik  Jakarta Isu nasional hanya akan mendominasi pada pemilu nasional saja. Sedangkan Isue lokal akan mendominasi media lokal saat pemilu lokal. Artinya akan mendorong Pemilu lokal independen dari pengaruh politik Jakarta 8. Psikologi kandidat Kandidat lokal menjadi free raider (penumpang gratis) karena diuntungkan tokoh nasional yang dipilih dalam waktu bersamaan.
Sebaliknya kandidat DPR (nasional) tidak perlu bekerja keras, karena penggalangan masa dukungan dan politik transaksional dikerjakan oleh kandidat lokal. Semua kandidat akan bekerja keras karena penggalangan dukungan masa akan cenderung dikakukan secara independen. Karena itu dengan Pemilu Dapil akan mendorong tokoh lokal lebih mendominasi kandidat DPR, dan terhindar dari Calon “ drop-dropan ” 9. Rasionalitas Pemilu Pemilih akan terjebak pada sikap paternalistic  figure  nasional,  karena akan dipilih bersamaan. Pemilih akan terhindar sikap paternalistic, karena figure nasional tidak mendominasi persepsi pemilih pada pemilu lokal
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
No. Substansi Pemilu Diselenggarakan Secara Nasional Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal 10 Pola Kepartaian Kepengurusan Cenderung sentralistik, karena terbangun dalam satu sistem issue yang nasionalistik Akan cenderung pada pola kepengurusan desentralistik, karena issue pemilu terpisahkan antara nasioanal dan lokal. 11 Keberadaan Partai Kecenderungan membentuk partai akan selalu tinggi, meskipun riil dukungannya hanya ada pada daerah tertentu. a. Partai-partai yang hanya memiliki dukungan di daerah-daerah tertentu akan terdorong menjadi partai lokal dan hanya akan bersaing ditingkat lokal. b. Mendorong terbentuknya partai lokal untuk mengikuti Pemilu lokal. Ini akan menimbulkan suasana yang kompetitif bagi partai nasional yang selama ini kurang berorienyasi kedaerahan dan pada akhirnya mendorong partai nasional meningkatkan kualitasnya. 12 Program Kepartaian Kecenderungan program partai yang nasionalistik sampai ditingkat lokal Partai akan didorong membangun organisasi dan agenda politik lokal, karena pemilu lokal akan mendorong terbentuknya partai lokal.
Antari, Putu Eva Ditayani. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia.” Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018):
87–104. https://doi.org/10.21067/jph. v3i1.2359.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara . Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Bintan R.Saragih. “Perlukah Peninjauan Kembali Pemilu Serentak Seperti Dilaksanakan Pada Pemilu 2019.” In Sumbangan Tulisan Dalam Fitriani Ahlan Sjarif  Dan  Sony  Maulana  Sikumbang (Editor),  (2019).  Aradhana  Sang  Guru Perundang-Undangan Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr.  Maria  Farida  Indrati,  S.H.,  M.H . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
Gotfridus Goris Seran. “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak

## PENUTUP
Hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu serentak 2019 dapat memberikan pelajaran bahwa  untuk  dengan  dalih  efisiensi, pelaksanaan pemilu serentak justru mengurangi esensi dari pemilu yang demokratis karena banyaknya varian permasalahan. Permasalahan pemilu serentak dirasakan baik oleh pemilih dan penyelenggara. Untuk itu, pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal dipandang merupakan pilihan yang paling ideal. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemilu dengan model yang demikian itu dapat mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan karakter sistem politik dan bernegara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis Rasyid Baswedan. “Menghindari Otonomi Yang Semu.” Http;//Www.Seasete.Niu. Edu/Indonesian_election/ , 2009.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021
DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5224
Nasional.” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 659–73.
Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Volksgeist: Jurnal
Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115. https:// doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184.
———. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi 1, no. 1 SE-Articles (June
7, 2018). https://doi.org/https://doi. org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731.
Ibnu Tricahyo. Reformasi  Pemilu :  Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal . Malang: Setara Press, 2009.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu (2002).
Kuskridho Ambard. “Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, Dan Perilaku Elit.” In Refleksi  Pemilu  Serentak  Di Indonesia , edited by Eko Agus Wibisono,
112. Jakarta: BAWASLU, 2019.
M. Solly Lubis. Politik  Dan  Hukum  Di  Era Reformasi. Bandung . Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional.” Http://Perludem. Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan- Mk-Terhadap-Desaian-Sistem-Pemilu- Serentak-Yang-Konstitusional/ , 2020.
Prayudi. “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal.”
Politica 12, no. 1 (n.d.): 68.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
Ria Casmi Arrsa. “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 516–35.

## Roni  Sulistyanto  Luhukay.  “Refleksi  Atas
Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local.” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no.
2 (2020): 187–97.
Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum  Dan  Konstitusi 3, no. 2 (2020): 17–32. https://doi.org/10.24090/ volksgeist.v3i2.3974.
Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Dalam Pemilihan Umum.” Jurnal Inovatif VIII, no. 1 (2015): 105.
Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1
(2018): 73–80. https://doi.org/10.14710/ jiip.v3i1.3234.
Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 356– 68.
Suroso, Fajar Laksono. Potret  Relasi  MK–
Legislator, Konfrontatif Atau Kooperatif? Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
Syahrial, Indra, Herdiana. “Calon Tunggal Dan Kemenangan Kotak Kosong Sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal.” Nagari Law Review 1, no. 3 (2019).
T. A. Legowo. “Pemilihan Umum Dan Perwakilan Politik.” Jurnal Hukum Jentera 16, no. IV (n.d.): 659–73.