## PELANGGARAN KODE ETIK KEDOKTERAN PADA KASUS PENGANGKATAN INDUNG TELUR PASIEN SECARA SEPIHAK
Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: heriwawan666@gmail.com

## Abstract
In the medical world there are also found teachings on ethics and morals that are used as guidelines for carrying out their duties and obligations in serving the  community.  When  the  doctor  violates  the  prevailing  ethics  and  morals, sanctions will be imposed, either by professional groups that establish the code of ethics,  or  be  subject  to  legal  sanctions  that  will  be  processed  and  dropped  by authorized legal institutions. From the point of view of criminal law, malpractice issues  are  more  emphasized  and  based  on  consent  or  approval.  Any  invasive medical action taken by a doctor without the consent of the patient, can be sued as a  criminal  act  of  maltreatment,  especially  if  using  anesthesia.  As  long  as  the medical  action  provided  by  the  doctor  to  the  patient  is  carried  out  correctly according  to  professional  standards  and  standard  operating  procedures,  even though the results of the medical action are not as expected, it is not considered a malpractice.
Keywords: Violation  of  Medical  Ethics,  Malpractice,  Separation,  RS.  Grha Kedoya West Jakarta
Abstrak
Di  dunia  kedokteran  juga  ditemukan  ajaran-ajaran  tentang  etika  dan moral  yang  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  dalam  melayani  masyarakat.  Ketika  dokter  melanggar  etika  dan moral yang berlaku, sanksi akan dikenakan, baik oleh kelompok profesional yang menetapkan  kode  etik,  atau  dikenakan  sanksi  hukum  yang  akan  diproses  dan dijatuhkan  oleh  lembaga  hukum  resmi.  Dari  sudut  pandang  hukum  pidana,  isu malpraktik  lebih  ditekankan  dan  berdasarkan  pada  persetujuan  atau  persetujuan. Setiap  tindakan  medis  invasif  yang  dilakukan  oleh  dokter  tanpa  persetujuan pasien,  dapat  digugat  sebagai  tindak  pidana  penganiayaan,  terutama  jika menggunakan anestesi. Selama tindakan medis yang diberikan oleh dokter kepada pasien  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  standar  profesional  dan  prosedur operasi standar, meskipun hasil tindakan medis tidak seperti yang diharapkan, itu tidak dianggap malpraktek.
Kata kunci: Pelanggaran Etika Kedokteran, Malpraktek, Pemisahan

## LATAR BELAKANG MASALAH
okter  merupakan  ilmuwan  yang  telah  dididik  secara  profesional  untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang  yang membutuhkannya.  Pendidikan  kedokteran  telah  membekali  para  peserta didiknya  dengan  pengetahuan  (knowledge),  keterampilan  (skill),  dan  perilaku professional  (professional  attitude)  agar  mereka  menjadi  dokter-dokter  yang berkompeten  dan  profesional,  senantiasa  memberikan  pertolongan  kepada sesamanya.  Sumpah  dokter  dimulai  dengan  kalimat:  ”Demi  Allah  saya bersumpah”. Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. 1)
Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik. 2) Pasien  selalu  memandang  dokter  sebagai  seorang  yang  ahli  dan  mengetahui berbagai  macam  penyakit  yang  dikeluhkannya,  sedangkan  dokter  memandang pasien  sebagai  orang  awam  yang  tidak  mengetahui  apapun  mengenai  penyakit yang  dideritanya.  Akibat  pandangan  tersebut,  pasien  selalu  mengikuti  apa  saja yang  disarankan  oleh  dokter,  dan  jika  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian,  pasien melimpahkan tanggung jawab kepada para pemberi jasa pelayanan kesehatan. 3)
Kewajiban  pasien  dalam  menerima  pelayanan  kedokteran,  di  antaranya, memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  tentang  masalah  kesehatannya, mematuhi  nasehat  atau  petunjuk  dokter,  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  dan sarana  pelayanan  kesehatan  serta  memberikan  imbalan  jasa  atas  pelayanan  yang diterimanya.  Kewajiban  yang  harus  dilakukan  dokter  dalam  memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian  tersebut  harus  memenuhi  empat  syarat:  Ada  kata  sepakat  dari  para pihak yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat sesuatu; Mengenai suatu hal atau objek; Karena suatu causa yang sah. 4)
Kasus tersebut berawal pada 20 April 2015. Saat itu, Selfy yang habis berlatih Muaythai  mendatangi  RS  Grha  Kedoya  sekitar  pukul  14.00  WIB  karena  merasa gangguan  di  bagian  perutnya.  Tim  dokter  spesialis  penyakit  dalam  atau  internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan
1) Antarika, Hukum dalam Medis, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006). hal. 37.
2) Kusuma Astuti E, Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien, (Semarang: Dexa Media, 2004). hal. 85.
3) Supriadi, Wila Chandrawila, Hukum Kesehatan, (Bandung: Mandar Maju, 2001). hal. 23.
4) J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang (Bandung: Citra Adtia Bakti, 2001), hal. 308.
D
ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter  spesialis  kandungan.  Keesokan  harinya,  21  April  2018,  Selfy  menjalani operasi  pengangkatan  kista.  Di  tengah-tengah  proses  operasi,  Hadi  memutuskan untuk  mengangkat  kedua  indung  telur  Selfy  yang  saat  itu  dalam  kondisi  tidak sadar akibat bius total. Saat hendak check out dari RS, tepatnya tanggal 24 April 2018, Selfy mengatakan dirinya dipanggil ke ruangan Hadi. Saat itu baru ia diberi tahu  kalau  dua  indung  telurnya  telah  diangkat  dan  ia  tidak  bisa  memiliki keturunan. "Waktu saya operasi anda, saya dilema karena seperti ada kanker. Jadi saya ambil  kedua indung telur anda. Kamu  tidak bisa punya anak dan tidak bisa muay  thai  lagi  karena  fisiknya  keras.  Paling  hanya  bisa  yoga,"  ujar  Selfy menirukan  perkataan  Hadi  saat  itu.  Hotman  Paris  Hutapea  mempermasalahkan pengangkatan  itu  lantaran  tidak  meminta  persetujuan  Selfy  terlebih  dahulu. Bahkan, tidak ada observasi awal oleh tim dokter untuk menentukan apakah Selfy mengidap kanker atau tidak. "Dia (Selfy) tidak menandatangani apapun, tadi tiba- tiba  ada  surat  persetujuan  entah  siapa  yang  tanda  tangan  tetapi  jelas  kalau  kista jelas  dia  setuju.  Tapi  kalau  disebutkan  dia  setuju  indung  telornya  diambil  itu kebohongan terbesar," ujar Hotman. 5)
Hal  yang  perlu  dikaji  adalah  apakah  penuntutan  terhadap  dokter  atau  rumah sakit  memiliki  landasan  hukum  jika  ditinjau  dari  perspektif  Undang-undang Hukum  Pidana,  Perdata,  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  (KODEKI), 6) Dalam  Black’s  Law  Dictionary,  malpraktik didefinisikan sebagai 7) :
Professional  misconduct  or  unreasonable  lack  of  skill”  or  “failure  of  one rendering  professional  services  to  exercise  that  degree  of  skill  and  learning commonly  applied  under  all  the  circumstances  in  the  community  by  the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss  or  damage  to  the  recipient  of  those  services  or  to  those  entitled  to  rely upon them.
Selain definisi di atas, malpraktik juga bisa diartikan sebagai setiap kesalahan yang  diperbuat  oleh  dokter  karena  melakukan  pekerjaan  kedokteran  di  bawah standar,  yang  sebenarnya  secara  rata-rata  dan  masuk  akal  dapat  dilakukan  oleh setiap  dokter  dalam  situasi  dan  tempat  yang  sama,  masih  banyak  lagi  definisi
5) Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak di RS. GRHA Kedoya Jakarta Barat, “https://metro.tempo.co/read/1105651/dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-ini-kronologi- versi-pasien/full&view=ok ”, diakses pada Tanggal 27 Agustus 2018.
6) Ninik Marianti, Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.107.
7) M. Chief, Black’s Law Dictionary (West Group, St. Paul, 2000), hal. 739.
tentang malpraktik  yang telah  dipublikasikan 8) . Atas dasar uraian kasus  diataslah yang mendorong penulis untuk mengangkat jurnal ini.

## METODE PENELITIAN
Artikel  jurnal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yakni menggunakan  data  sekunder  seperti  Undang-Undang  dan  berupa  hasil  karya ilmiah  para  sarjana.  Teknik  pengumpulan  data  yang  kami  peroleh  merupakan bahan-bahan  pustaka  yang  dinamakan  data  sekunder.  Data  sekunder  mencakup bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  sekunder.  Dalam  jurnal  ini  kami menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan nonhukum.  Bahan  Hukum  Primer,  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan,  risalah  resmi,  putusan  pengadilan  dan  dokumen  resmi negara. 9) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau  jurnal  hukum  yang  berisi  mengenai  asas  hukum,  doktrin,  hasil  penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum serta wawancara dengan narasumber seorang  ahli  hukum. 10) Bahan  NonHukum  merupakan  bahan  penelitian  yang terdiri  dari  buku  teks  bukan  hukum  yang  terkait  dengan  penelitian  seperti  buku politik,  data  sensus,  laporan  tahunan,  kamus  bahasa  dan  sebagainya  untuk mendukung proses analisis hukum. 11)
Pendekatan  penelitian  yang  kami  gunakan  dalam  jurnal  ini  adalah pendekatan  kualitatif,  pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian  yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat. 12) untuk  dapat  memenuhi  bahan-bahan  didalam  penulisan  jurnal kami.  Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis,  dan    menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan masalah  pemecahan  proses  Upaya  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Kode  Etik Kedokteran  Berdasarkan  Kasus  Pengangkatan  Indung  Telur  Pasien  Secara
8) Guwandi J. Dokter, Pasien, dan Hukum , (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996), hal. 30.
9) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 42-43.
10) Ibid . hal. 43.
11) Ibid. hal. 43.
12) H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.
Sepihak  di  Rs.  Grha  Kedoya  Jakarta  Barat  dengan  menggambarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teknik analisis data dalam jurnal ini menggunkan teknik analisis kualitatif yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata.  Penelitian  yang kami  lakukan  apabila  ditinjau  dari  sudut  sifatnya,  kami  menggunakan  penelitian deskriptif  karena  dalam  jurnal  kami  sudah  mendapatkan  gambaran  yang  berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kode Etik Kedokteran
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dikatakan  bahwa  etika  adalah  ilmu tentang  apa  yang  baik  dan  buruk  serta  hak  dan  kewajiban  moral. 13) Bartens 14) menjelaskan  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno  yaitu ethos dalam  bentuk tunggal  yang berarti  adat  kebiasaan, adat  istiadat,  atau  akhlak  yang baik.  Bentuk jamak  dari  ethos  adalah ta  etha artinya  adat  kebiasaan.  Dari  bentuk  jamak  ini terbentuklah  istilah  etika  yang  oleh  filusuf  Yunani,  Aristoteles  sudah  dipakai untuk  menunjukan  filsafat  moral.  Berdasarkan  kata-kata  ini,  maka  etika  berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. 15)
Secara  etimologis,  etika  adalah  ajaran  tentang  baik  dan  buruk  yang  sudah diterima  secara  umum  menyangkut  sikap,  perilaku,  hak,  kewajiban,  dan sebagainya.  Pada  hakikatnya,  moral  merupakan  ukuran-ukuran  yang  telah diterima oleh suatu  komunitas, sementara etika,  umumnyaterkait dengan prinsip- prinsip  yang  dikembangkan  di  pelbagai  wacana  etika.  Pada  praktiknya, pertanggungjawaban  tindakan  dan  perbuatan  profesi  kedokteran  sebagai  subjek hukum dapat ditinjau dari dua aspek berikut:
a. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi
Kode  etik  kedokteran  menyangkut  dua  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  para pengembang profesi kedokteran, yaitu: 16)
13) Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), 2010), hal. 7.
14) K. Bartens, Etika (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 4.
15) Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), hal. 13.
16) Ibid., hal 13
1. Etik  jabatan  kedokteran  ( medical  ethics ),  yaitu  menyangkut  masalah yang  berkaitan  dengan  sikap  dokter  terhadap  teman  sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
2. Etik  asuhan  kedokteran  ( ethics  medical  care ),  yaitu  etika  kedokteran yang  berupa  pedoman  dalam  kehidupan  sehari-hari,  khususnya  sikap dan  tindakan  seorang  dokter  terhadap  pasien  yang  menjadi tanggungjawabnya.  Pelanggaran  kode  etik  tidak  menyebabkan  adanya sanksi  formil  terhadap  pelakunya.  Bagi  pelanggar  kode  etik  hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Harapannya, pelanggaran  serupa  tidak  akan  terjadi  lagi  di  masa-masa  yang  akan datang. Dengan kata lain, tindakan terhadap pelanggar kode etik hanya bersifat korektif dan preventif.
Di sinilah letak perbedaan antara etika dan hukum, sanksi etika dijatuhkan oleh kelompok  profesi  yang  menetapkan  kode  etik  tersebut,  sementara  sanksi  hukum diproses dan dijatuhkan oleh institusi-institusi hukum yang berwenang. Sehingga, penegakan  etika  mengandalkan  itikad  baik  dan  kesadaran  moral  dari  pelakunya, sedangkan  penegakan  hukum  bersifat  lebih  tegas  karena  dijalankan  oleh  aparat- aparat yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah.
b. Tanggung Jawab Hukum
Tanggung  jawab  hukum  dokter  adalah  suatu  “keterikatan”  dokter  terhadap ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  menjalankan  profesinya. 17) Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawabanhukum sebagai berikut: 18)
1) Tanggung Jawab Perdata
Pada  awalnya,  tanggung  jawab  seorang  dokter  hanya  terbatas  pada hubungan  kontrak  antara  dirinya  dan  pasien.  Dengan  demikian,  tanggung jawab  yang  timbul  hanya  terbatas  pada  lingkup  bidang  hukum  perdata (misalnya, pertanggungjawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). 19) Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru  timbul  apabila  seorang  pasien  mengajukan  gugatan  kepada  dokter  untuk membayar  ganti  rugi  atas  dasar  perbuatan  yang  merugikan  pasien. 20)
17) Legality, Jurnal Ilmiah Hukum , (T.Tp.tt,) hal. 150.
18) Anny Isfandyarie, Tanggung jawa b Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 5
19) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal.160.
20) Ninik Marianti, Malpraktek Kedokteran (Jakarta: Bima Aksara, 1998), hal. 5.
Melakukan  wanprestasi  (pasal  1239  KUHPerdata),  Melakukan  perbuatan melanggar  hukum  (pasal  1365  KUHPerdata),  Melakukan  kelalaian  sehingga mengakibatkan  kerugian  (pasal  1366  KUHPerdata),  Melakukan  pekerjaan sebagai penanggungjawab (pasal 1367 KUHPerdata).
Seorang  dokter  yang  melakukan  malpraktik  dapat  digugat  oleh  pasien  jika yang  disebut  terakhir  mengalami  cedera  atau  kerugian.  Dokter  tersebut  dapat digugat  secara  perdata  atas  dasar  telah  terjadinya  wanprestasi,  perbuatan melawan hukum, dan kelalaian dalam menjalankan profesinya.
2) Tanggung Jawab Pidana
Dari  sudut  pandang  hukum  pidana,  masalah  malpraktik  lebih  ditekankan dan  berdasarkan  pada  consent  atau  persetujuan.  Setiap  tindakan  medik  yang bersifat  invasif,  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  pasien.  Setiap  tindakan medik  invasive  ( invasive  medical  undertaking )  yang  dilakukan  oleh  dokter tanpa  adanya  persetujuan  dari  pasien,  dapat  digugat  sebagai  tindak  pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.
Secara  yuridis-formil,  berdasarkan pasal  351 KUHP,  tindakan invasif  yang dilakukan  oleh  seorang  dokter,  misalnya  pembedahan,  dapat  dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik  tersebut  memenuhi  syarat-syarat  berikut;  Adanya  indikasi  medis, Adanya  persetujan  pasien,  Sesuai  dengan  standar  profesi  medik. 21) Tanggung jawab  pidana  yang  berkaitan  dengan  kesalahan  professional,  biasanya, berhubungan  dengan  masalah-masalah  berikut:Kelalaian  ( negligence ),  dan Persetujuan  dari  pasien  yang  bersangkutan. 22) Kesalahan  profesional  yang berupa kelalaian ( negligence ) yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana,  harus  dibuktikan  apakah  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap informed consent atau  tidak.  Istilah  kelalaian  dalam  hukum  pidana  identik  dengan kealpaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelalaian atau kealpaan dalam konteks  malpraktik,  kita  harus  melihat  pada  hukum  pidana  umum.  Menurut hukum  pidana,  kelalaian  atau  kealpaan  dibedakan  menjadi:  Kealpaan  ringan ( culpa  levissima ),  dan  Kealpaan  berat  ( culpa  lata ).  KUHP  tidak menjelaskanpengertian kelalaian, tetapi hanya memberikan gambaran. Namun, unsur-unsur kelalaian dalam arti pidana sebagai  berikut: Bertentangan dengan
21) Husein Kerbala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent , Cetakan Ke-2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 94.
22) Ninik Marianti, Malpraktek Kedokteran (Jakarta: Bima Aksara, 1998), hal. 8.
hukum,  Akibat  sebenarnya  dapat  dibayangkan,  Akibat  sebenarnya  adapat dihindarkan, Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. 23)
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pertanggungjawaban  pidana  dalam  kasus malpraktik  dapat  diterapkan  dalam  kondisi-kondisi  berikut:  Tidak  adanya persetujuan  tindakan  medik  dari  pasien.  Artinya,  tanpa  adanya  persetujuan tersebut  seharusnya  dokter  dapat  membayangkan  akibatnya  (misalnya:  pasien merasa dirugikanatas tindakan dokter tersebut).Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pasien.
c. Tanggung Jawab Administrasi
Mengenai  tanggung  jawab  dokter  dari  segi  hukum  administrasi  dalam kaitannya dengan pelaksanaan informed  consent , dengan tegas dinyatakan dalam pasal 13 Permenkes Nomor 585 tahun 1989:
”Terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan  medik  tanpa  adanya persetujuandari  pasien  atau  keluarganya  dapat  dimintakan  sanksi  aministratif berupa pencabutan surat izin praktek”. 24)
Ketentuan dalam pasal 13 permenkes tersebut, diperkuat lagi dengan ketentuan pasal  11 UU. No 6 tahun 1963.Dengan tidak mengurangi  ketentuan-ketentuan di dalam  KUHP  dan  peraturan  perundang-undangan  lain,  maka  terhadap  tenaga kesehatan  dapat  dilakukan  tindakan  adaministratif  dalam  hal  sebagai  berikut: Melalaikan  kewajiban,  Melakukan  sesuatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh diperbuat  oleh  seorang  tenaga  kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan.  Melanggar  sesuatu  ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang. 25)
Apabila  ketentuan  diatas  dikaitkan  dengan  malpraktik  karena  pelanggaran informed  consent ,  maka  menteri  kesehatan  dapat  mengambil  tindakan administratif  tersebut  setelah  mendengar  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran (MKEK). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dan hak-hak  tenaga  kesehatan,  khususnya  dokter,  adalah: 26) Melakukan  praktek kedokteran  setelah  memperoleh  Surat  Izin  Dokter  (SID)  dan  Surat  Izin  Praktek (SIP).  Memperoleh  informasi  yang  benar  dan  lengkap  dari  pasien  atau
23) J. Guwandi, Kelalaian Medik , (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, t.t), hal.
51.
24) Ibid ., hal. 8.
25) Op.Cit., hal. 95.
26) Op.Cit ., hal. 52-54.
keluarganya tentang penyakitnya, Bekerja sesuai dengan standar profesi. Menolak melakukan tindakan medik  yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan, hati  nurani.  Menolak  pasien  yang  bukan  bidang  spesialisasinya,  kecuali  dalam keadaan  gawat  darurat,  atau  tidak  ada  dokter  lain  yang  mampu  menanganinya, Menerima imbalan jasa, Hak membela diri
Oleh karena itu, sepanjang tindakan medik yang diberikan oleh dokter kepada pasien  dilakukan  secara  benar  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional,  meskipun  hasil  tindakan  medik  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan,  maka  hal  itu  tidak  dianggap  sebagai  sebuah  malpraktik.  Malpraktik terjadi  jika  dokter  menyalahi  standar  profesi,  standar  prosedur  operasional,  dan prinsip-prinsip umum kedokteran, yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.
Jika  hal  ini  terjadi,  maka  dokter  tersebut  bisa  dianggap  telah  melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (Pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pemidanaan. 27) Di dalam asas atau aturan pokok  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  positif  pada  umumnya  terdapat  pula dalam  aturan-aturan  hukum  Islam,  antara  lain:Asas  legalitas  ( principle  of legality );Asas  tidak  berlaku  surut  ( the  principal  of  non  retro-aktivity );Asas praduga tak bersalah ( the presumption of innocence );Asas tidak sahnya hukuman karena  keraguan  ( doubt); Asas  kesamaan  di  depan  hukum;Asas  larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. 28)

## B. Studi Kasus
Diberitakan  Warta  Kota,  pada  Senin  (10/4/2015),  pasien  bernama  Selvy mengaku  merasa  nyeri  usai  melakukan  olah  raga  Muaythai.  Korban  pun memutuskan  untuk  mendatangi  RS  Grha  Kedoya  untuk  memeriksakan kondisinya.Setelah check in dan bertemu dokter internist pada Selasa, (21/4/2015) dini  hari,  Selvy  disarankan  untuk  melakukan  USG  guna  mengetahui  penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista, Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS.
27) Adami Chazawi, Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum , Cetakan Ke-1. (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hal. 46.
28) Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas, Cetakan Ke-1. (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), hal. 114 – 115.
Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban, Selang empat hari  pasca  operasi,  HS  memberi  tahu  pasien  jika  dua  indung  telur  Selvy  telah diangkat.  Saat  itu,  Selvy  sudah  hendak  check  out  dari  rumah  sakit.  Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaam laboraturium terhadap Selvy, Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan  sendiri  jika  indung  telur  Selvy  terindikasi  kanker,  sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus. "Waktu kamu lagi  dioperasi  saya  buka  dan  saya  dilema.  Jadi  saya  ambil  kedua  indung  telur kamu. Kamu nggak bisa punya anak lagi dan kamu nggak bisa Muaythai lagi tapi kamu  hanya  bisa  yoga  karena  muaythai  itu  fisiknya  keras  dan  kamu  akan monopause,"  ujar  Selvy  menirukan  perkataan  dokter  HS  dalam  keterangan persnya di RS Grha Kedoya Jakarta Barat, Selasa (10/7/2018).
Hotman  Paris  yang  mendapat  kasus  ini  dari  curhatan  Selvy  di  Kedai  Kopi sekaligus  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Kopi  Johny  tampak  mendampingi korban.  Hotman  Paris  mengaku  jika  tindakan  dokter  adalah  hal  yang  kejam  dan tidak manusiawai karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien. "Karena kami  sudah  bicara  dengan  dokter,  indung  telur  itu  bisa  diambil  kalau  sudah  ada biopsi  dan  sudah  ada  gejala  kanker,  ternyata  sama  sekali  itu  tidak  ada  karena rekomendasi  dari  dokter  internist  hanya  kista  dan  dari  segi  waktu  pun  itu  belum ada  penelitian  terhadap  apakah  ada  kanker  atau  tidak,  karena  tanggal  20  April malam  dia  ke  sini  tanggal  21  April  pagi  sudah  dioperasi.  Jadi  tidak  ada  waktu untuk  menyatakan  bahwa  telah  dilakukan  pemeriksaan  kanker,"  ujar  Hotman Paris.
Hotman  menyadari  jika  dokter  berhak  mengambil  tindakan  medis  apabila menyangkut  nyawa pasien dan dalam keadaan  gawat  darurat.  Akan tetapi  terkait kasus  Selvy,  Hotman  tidak  melihat  ada  hal  yang  gawat  sehingga  harus  diangkat begitu  saja  di  meja  operasi  berdasarkan  perkiraan  tanpa  uji  lab  terlebih  dahulu. "Tapi  ini  kan  kista  nunggu  6  bulan  pun  tidak  membahayakan.  Karena  waktu  itu dia  memang  tidak  dalam  keadaan  emergency.  Jadi  tidak  ada  alasan  untuk mengambil dua indung telurnya," imbuh Hotman.
Dikutip  TribunJakarta,  pihak  rumah  sakit  yang  turut  dalam  jumpa  pers memberikan  keterangan  mengenai  kasus  tersebut.  Wakil  Direktur  RS  Grha Kedoya  Dr.  Hiskia  Satrio  Cahyadi  mengatakan  jika  pihaknya  tidak  bisa memberikan  informasi  secara  profesional  karena  yang  melakukan  adalah  seoran profesional  yang  ahli  di  bidangnya.  "Untuk  secara  teknis  medis  kami  secara manajemen  tidak  bisa  memberikan  informasi  secara  profesional  karena  yang melakukan  adalah  seorang  profesional  yang  mempunyai  kompetensi  di bidangnya,"  kata  Hiskia.  Hiskia  mengaku  pihaknya  masih  menunggu  hasil
keputusan  dari  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI) terkait  hal  ini.  Hiskia  yang  merupakan  dokter  umum  mengaku  tidak  bisa menjawab  SOP  atau  teknis  yang  diambil  dari  kasus  ini.  Seperti  saat  ia  ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui seorang pasien dinyatakan menderita kanker.
Selvy  mengatakan  jika  dirinya  saat  operasi  dibius  total,  sehingga  tidak mengetahui  jika  dokter  mengangkat  dua  indung  telurnya  yang  menyebabkan  ia tidak  bisa  memiliki  keturunan.  Selvy  menyatakan  jika  awal  kasus  ini  terkuak, dirinya  sudah  berupaya  menemui  sang  dokter  beserta  pengacaranya,  Akan  tetapi kedua  pihak  menemui  jalan  buntu.  Bahkan  ia  ditawari  uang  damai  atas  dugaan malpraktik yang dilakukan HS. Hotman Paris mengatakan jika pengacara pribadi dokter HS  menawarkan  uang Rp 500 juta kepada Selvy. Selain dua indung telur yang  diangkat  pada  operasi  kista  yang  dijalaninya,  Selvy  juga  mengaku  dokter mengatakan ia telah melakukan tindakan medis lainnya, Seperti mengambil usus buntu tanpa persetujuan dirinya.
Hotman  Paris  dan  korban  akan  membawa  kasus  ini  ke  pengadilan,  Hal  itu disampaikan Hotman Paris sebelum mengakhiri jumpa pers mereka. Berdasarkan keterangan  sumber  terpercaya  yang  identitasnya  tidak  disebutkan,  dokter  HS dikabarkan  telah  dipecat  dari  RS  Kedoya,  Seorang  pegawai  bagaian  kandungan RS Grha Kedoya menuturkan jika pasca tidak bekerja sejak  akhir 2017,  HS  kini bekerja di rumah sakit lain. HS diketahui saat ini bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Utara. 29)
C. Kategori  Malpraktik,  Sanksi  Hukumnya,  dan  Langkah-langkah  yang Harus Ditempuh di Indonesia
Malpraktek  adalah,  setiap  sikap  tindak  yang  salah,  kekurangan  keterampilan dalam  ukuran  tingkat  yang  tidak  wajar.  Istilah  ini  umumnya  dipergunakan terhadap  sikap  tindak  dari  para  dokter,  pengacara  dan  akuntan.  Kegagalan  untuk memberikan  pelayanan  profesional  dan  melakukan  pada  ukuran  tingkat keterampilan  dan  kepandaian  yang  wajar  di  dalam  masyarakatnya  oleh  teman sejawat  rata-rata  dari  profesi  itu,  sehingga  mengakibatkan  luka,  kehilangan  atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional  yang
29) 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit, http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha- kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah- sakit?page=all&_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857 , diakses pada Tanggal 4 September 2018
salah,  kekurangan  keterampilan  yang  tidak  wajar  atau  kurang  kehati-hatian  atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.
“Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such conduct by doctors, lawyers, and accountants. Failure of one rendering  professional  services  to  exercise  that  degree  of  skill  and  learning commonly  applied  under  all  the  circumstances  in  the  community  by  the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct.” 30)
Pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  sekarang  berlaku  tidak ditemukan  pengertian  mengenai  malpraktik.  Akan  tetapi  makna  atau  pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang  Tenaga  Kesehatan  (“UU  Tenaga  Kesehatan”)  yang  telah  dinyatakan dihapus  oleh  UU  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan.  Oleh  karena  itu  secara perundang-undangan,  menurut  Syahrul  Machmud,  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1) huruf  b  UU  Tenaga  Kesehatan  dapat  dijadikan  acuan  makna  malpraktik  yang mengidentifikasikan  malpraktik  dengan  melalaikan  kewajiban,  berarti  tidak melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan.  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  b  UU Tenaga Kesehatan:
(1)  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  di  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  dan  Peraturan-peraturan  perundang-undangan  lain, maka  terhadap  tenaga  kesehatan  dapat  dilakukan  tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:
a) melalaikan kewajiban;
b) melakukan  sesuatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperbuat  oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
c) mengabaikan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan;
d) melanggar  sesuatu  ketentuan  menurut  atau  berdasarkan  undang- undang ini.
Jadi,  dilihat  dari  arti  istilah  malpraktik  itu  sendiri,  malpraktik  tidak  merujuk hanya  kepada  suatu  profesi  tertentu  sehingga  dalam  hal  ini  kami  akan
30) Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. (Karya Putra Darwati, 2005), hal. 23-24.
menjelaskan  dengan  merujuk  pada  ketentuan  beberapa  profesi  yang  ada, misalnya:
1. Dokter  dan  dokter  gigi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”);
2. Advokat  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang Advokat (“UU Advokat”);
3. Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”);
4. Akuntan  publik  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  2011 tentang Akuntan Publik (“UU Akuntan Publik”).
Setiap  profesi  yang  telah  disebutkan  juga  memiliki  kode  etik  masing-masing sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  profesi.  Selain  peraturan  perundang- undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
Untuk profesi akuntan publik, selain kode etik, ditambah pula dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya (Pasal 1 angka 11 UU Akuntan Publik). Seperti juga profesi akuntan publik, profesi dokter dan  dokter  gigi  juga  memiliki  peraturan  disiplin  profesional  yang  diatur  dalam Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  No.  4  Tahun  2011  tentang  Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
Atas  segala  ketentuan  terkait  pedoman  profesi-profesi  di  atas  (baik  yang  ada dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  kode  etik),  terdapat  pihak  yang akan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan profesi-profesi  tersebut.  Biasanya  terdapat  organisasi  profesi  atau  badan  khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut.
Untuk  profesi  advokat,  pihak  yang  melakukan  pengawasan  dan  dapat menjatuhkan sanksi terhadap malpraktik advokat adalah Organisasi  Advokat  dan Dewan  Kehormatan  Organisasi  Advokat  (Pasal  26  UU  Advokat).  Sedangkan untuk  profesi  Notaris  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  (Pasal  67  UU  Jabatan Notaris),  untuk  profesi  akuntan  publik  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  (Pasal 53 UU Akuntan Publik), dan untuk profesi dokter serta dokter gigi dilakukan oleh Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (Pasal  1  angka  3  Pedoman Organisasi  dan  Tatalaksana  Kerja  Majelis  Kehormatan  Etika  Kedokteran Indonesia).
Organisasi  profesi  atau  badan  khusus  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  tugas profesi  biasanya  akan menjatuhkan sanksi  administratif kepada  anggotanya  yang terbukti  melanggar  kode  etik.  Selain  itu  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  ia
dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi. Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).  Profesi-profesi  sebagaimana  disebutkan  di  atas  termasuk  sebagai pelaku  usaha  (Pasal  1  angka  3  UUPK),  yang  berarti  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) UUPK berlaku pada mereka:
Pasal 19 ayat (1) UUPK:
“Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Jadi,  tindakan  seperti  apa  yang  termasuk  sebagai  malpraktik  ditentukan  oleh organisasi  profesi  atau  badan  khusus  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  tugas profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi. Setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan malpraktik akan dikenakan sanksi.  Pada  praktik  kedokteran,  setidaknya  ada  3  (tiga)  norma  yang  berlaku yakni:
a) Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
b) Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
c) Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.
Secara  spesifik  mengenai  Kodeki  (Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia)  atau disebut  juga  etika  profesi  dokter  adalah  merupakan  pedoman  bagi  dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dasar dari adanya Kodeki ini dapat  kita  lihat  pada  penjelasan  Pasal  8  huruf  f  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran  (“UU  Praktik  Kedokteran”)  jo  Pasal  24  UU  No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).
Berdasarkan  Pasal  8  Huruf  f  UU  Praktik  Kedokteran  dijelaskan  bahwa  Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  dan  Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia  (PDGI).  Serta didalam Pasal 24 UU Kesehatan juga dijelaskan mengenai;
a) Tenaga  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
b) Ketentuan  mengenai  kode  etik  dan  standar  profesi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
c) Ketentuan  mengenai  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penegakan  etika  profesi  kedokteran  ini  dilakukan  oleh  Majelis  Kehormatan Etik  Kedokteran  (“MKEK”)  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  3 Pedoman  Organisasi  dan  Tatalaksana  Kerja  Majelis  Kehormatan  Etika Kedokteran  Indonesia,  ”Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK)  ialah salah  satu  badan  otonom  Ikatan  Dokter  Indonesa  (IDI)  yang  dibentuk  secara khusus  di  tingkat  Pusat,  Wilayah  dan  Cabang  untuk  menjalankan  tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad  hoc  lainnya  dalam  tingkatannya  masing-masing.”  Dengan  demikian,  MKEK adalah  lembaga  penegak  etika  profesi  kedokteran  (kodeki),  di  samping  MKDKI (Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia)  yakni  lembaga  yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter  gigi  dalam  penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran).
Kode  etik  kedokteran  (kodeki)  merupakan  amanat  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  penyusunannya  diserahkan  kepada  organisasi  profesi  (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum  yang mengikat  terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut.
Terkait dengan malpraktik, menurut Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  Sabir  Alwi  dalam  artikel  Kelalaian  Tenaga Kesehatan  Tidak  Dapat  Dipidana,  sebenarnya  kelalaian  tenaga  kesehatan  dan dokter  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat/pasien  tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) tak ada satu pasal pun  yang  menyebutkan  bahwa  karena  kelalaian  seorang  tenaga  kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.
Pada  dasarnya,  dalam  hukum  pidana  ada  ajaran  kesalahan  ( schuld )  dalam hukum  pidana  terdiri  dari  unsur  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan/kelalaian ( culpa ).  Namun,  dalam  ketiga  undang-undang  tersebut  di  atas  yang  aturannya bersifat khusus ( lex specialis ) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur  kesengajaan.  Namun,  dalam  artikel  yang  sama,  Ketua  Masyarakat  Hukum Kesehatan  Indonesia  (MHKI),  M.  Nasser  tidak  sepakat  jika  kelalaian  tidak  bisa dipidana sama sekali. Sebab, sesuai UU Praktik Kedokteran (lihat Pasal 66 ayat 3 UU  Praktik  Kedokteran),  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan dokter/dokter  gigi  dapat  melaporkan  kepada  MKDKI  dan  laporannya  itu  tak menghilangkan  hak  masyarakat  untuk  melapor  secara  pidana  atau  menggugat perdata di pengadilan.
Namun,  dalam  hal  terjadi  kelalaian  dokter/tenaga  kesehatan  sehingga mengakibatkan  terjadinya  malpraktik,  korban  tidak  diwajibkan  untuk melaporkannya ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Pasal 29 UU Kesehatan justru menyatakan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui  mediasi.  Meskipun,  korban  malpraktik  dapat  saja  langsung  mengajukan gugatan  perdata.  Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  Shanti  Marina  yang menggugat  dokter  Wardhani  dan  RS  Puri  Cinere  atas  dasar  Perbuatan  Melawan Hukum  berupa  malpraktik.  Lebih  jauh  simak  MA  Menangkan  Pasien  Korban Malpraktik.
Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni:
a) Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;
b) Melakukan mediasi;
c) Menggugat secara perdata.
Jika  ternyata  ada  kesengajaan  dalam  tindakan  tenaga  kesehatan  tersebut,  maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.
Berdasarkan  Pasal  66  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran (“UU  Praktik  Kedokteran”),  seseorang  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan dokter  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  bisa  mengadu  kepada  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  yang  merupakan  lembaga otonom  dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia.  Pasal  66  UU  Praktik  Kedokteran menyatakan:
1. Setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas tindakan dokter  atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
a) identitas pengadu;
b) nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
c) alasan pengaduan.
3.    Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan tindak  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau  menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
MKDKI dapat menyatakan tidak bersalah atau memberi sanksi disiplin. Sanksi disiplin  dapat  berupa  peringatan  tertulis,  rekomendasi  pencabutan  surat  tanda
registrasi  atau  surat  izin  praktik,  dan/atau  kewajiban  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan  di  institusi  pendidikan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  (Pasal  69  UU Praktik Kedokteran).

## D. Lingkungan Kedokteran Ditinjau Secara Yuridis
Hukum  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mengatur,  menertibkan,  dan menyelesaikan  berbagai  permasalahan  ditengah-tengah  masyarakat  disamping sarana  dan  pranata  sosialnya.  memandang  fungsi  hukum  dari  tiga  hal  pokok, yaitu:  berfungsi  menjaga  keamanan  masyarakat,  berfungsi  menjalankan (menerapkan)  ketertiban  peraturan  perundang-undangan  serta  berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan  (adat),  pengetahuan  dan  pendidikan,  agama,  lingkungan,  politik  dan sebagainya.
Undang-undang No. 29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk  mengatur  praktik  kedokteran.  Peraturan  ini  bertujuan  agar  dapat memberikan  perlindungan  kepada  pasien,  mempertahankan  dan  meningkatkan mutu  pelayanan  medis  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat, dokter dan dokter gigi. 31 Pada bagian awal, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengatur  tentang  persyaratan  dokter  untuk  dapat  berpraktik  kedokteran,  yang dimulai  dengan  keharusan  memiliki  sertifikatkompetensi  kedokteran  yang diperoleh  dari  Kolegium  selain  ijazah  dokter  yang  telah  dimilikinya,  keharusan memperoleh  Surat  Tanda  Registrasi  dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia  dan kemudian  memperoleh  Surat  ijin  Praktik  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  atau Kabupaten.  Dokter  tersebut  juga  harus  telah  mengucapkan  sumpah  dokter,  sehat fisik  dan  mental  serta  menyatakan  akan  mematuhi  dan  melaksanakan  ketentuan etika profesi. 32)
Istilah  dan  pengertian  tanggungjawab  bukan  tumbuh  secara  tiba-tiba,  tetapi muncul  dari  mata  rantai  pengalaman  krisis  dunia  akibat  peperangan  dan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab di dunia untuk mengangkat martabat  manusia.  Pengertian  tanggungjawab  memang  seringkali  sulit  untuk diterangkan  secara  akurat.  Adakalanya  tanggungjawab  dikaitkan  dengan keharusan  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  kadang-kadang  dihubungkan  dengan
31) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran. Jo. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431
32) Budi Sampurna, “ Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran”,
(Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006), hal. 74.
kesiapan  untuk  menerima  konsekuensi  dari  suatu  perbuatan.  Banyaknya  bentuk tanggungjawab  ini  menyebabkannya  sulit  untuk  didefinisikan  secara  jelas  dan sederhana.  Akan  tetapi,  jika  dicermati  secara  lebih  mendalam,  maka  dapat dikatakan bahwa pengertian tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan. 33)
Penjelasan  lain  disebutkan,  tanggungjawab  mengandung  arti  keadaan  cakap terhadap  beban  kewajiban  atas  segala  sesuatu  akibat  perbuatan,  yang  mana  dari pengertian  tanggungjawab  tersebut  harus  memiliki  unsur:  Kecakapan,  Beban kewajiban  ,  Perbuatan.Dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  kewajiban  mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Sedangkan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum,  baik  orang  atau  badan  hukum,  dan  mampu  menanggung  kewajiban  atas segala sesuatu yang dilakukan. 34)
Tanggungjawab  berarti  keterikatan.  Sejak  lahir  sampai  meninggal,  setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhinya. Manusia disebut sebagai subjek hukum.
Demikian juga dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggungjawab  sebagai  subjek  hukum  pengemban  hak  dan  kewajiban. 35 Tindakan  atau  perbuatan  dokter  sebagai  subjek  hukum  dalam  masyarakat,  dapat dibedakan  antara  tindakan  yang  tidak  berkaitan  dengan  profesinya  dan  tindakan yang berkaitan dengan profesinya sebagai dokter. Tindakan dokter yang memiliki tanggungjawab  hukum  adalah  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  profesinya. 36 Tindakan dokter yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkannya meliputi dua hal: 37)
a) Bidang  administrasi,  yang  mana  hal  ini  terdapat  dalam  pasal  29, pasal  30,  dan  pasal  36  jo.  37,  Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
33) Alex Sobur, Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987). hal. 245.
34) Nusye  Jayanti, Penyelesaian  Hukum  dalam  Malpraktek  Kedokteran ,  Cetakan  Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 22.
35) Anny Isfandyarie, Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter , Cetakan Ke-1. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 2.
36) Ibid., hal. 2-3.
37) Tidak mengikatnya beberapa ketentuan pidana dalam UU. No. 29 tahun 2004, berdasarkan putusan MK, pada hari selasa 19 Juni 2007 yang dimohonkan oleh Anny Isfandyarie, dkk.
b) Ketentuan  pidana,  dimana  perumusan  pasal-pasal  mengenai tanggungjawab  praktek  kedokteran  tercantum  dalam  pasal  75  s/d 80, UU. No. 29 Tahun 2004.
Rumah  sakit  didirikan  sebagai  sentral  pelayanan  kesehatan-terutama  kuratif dan  rehabilitatif  bagi  masyarakat  disekitarnya.  Paradigma  yang  dikembangkan dalam  tradisi  seni  pengobatan  menjadi  karakteristik  khas  yang  seharusnya  ada pada  setiap  aktivitas  rumah  sakit.  Dalam  harapan  banyak  orang,  ketika  masuk rumah  sakit  kita  akan  mendapat  pengobatan  dan  perawatan  yang  baik  sehingga dapat  segera  sembuh  dan  sehat  kembali.  Jika  pengobatan  yang  dilakukan  oleh seorang  dokter  terhadap  pasiennya  tidak  menunjukkan  hasil  memuaskan,  maka pasien dalam keawamannya sering berpikir bahwa pelayanan rumah sakit tersebut tidak bagus.
Rumah  sakit  merupakan  suatu  organisasi  yang  sangat  unik,  karena  berbaur antara padat teknologi, padat karya, dan padat moral, sehingga pengelolaan rumah sakit  menjadi  disiplin  ilmu  tersendiri  yang  mengedepankan  dua  hal  sekaligus, yaitu  teknologi  dan  perilaku  manusia  dalam  organisasi. 38) Definisi  rumah  sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 983 Tahun 1992adalah:”Sarana upaya kesehatan  yang  menyelenggarakan  kegiatan  kesehatan  serta  dapat  dimanfaatkan untuk  kepentingan  pendidikan  tenaga  kesehatan  dan  penelitian.”Secara  khusus, rumah  sakit  berfungsi  sebagai  tempat  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan.  Sedangkan  secara  umum,  rumah  sakit  memiliki  peran  signifikan  dan turut bertanggung jawab atas peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Malpraktik  terjadi  jika  dokter  menyalahi  standar  profesi,  standar  prosedur operasional,  dan  prinsip-prinsip  umum  kedokteran,  yang  berakibat  merugikan pasien.  Dengan  kata  lain,  tindakan  medik  yang  diberikan  oleh  dokter  bukan  saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.
Jika  hal  ini  terjadi,  maka  dokter  tersebut  bisa  dianggap  telah  melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pemidanaan.  Di dalam asas atau aturan pokok  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  positif  pada  umumnya  terdapat  pula
38) Op Cit. , hal. 24.
dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:Asas legalitas
(principleoflegality);Asas  tidak  berlaku  surut  (the  principal  of  non  retro- aktivity);Asas  praduga  tak  bersalah  (the  presumption  of  innocence);Asas  tidak sahnya  hukuman  karena  keraguan  (doubt);Asas  kesamaan  di  depan  hukum;Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.
Malpraktek  adalah, setiap sikap tindak  yang salah, kekurangan keterampilan dalam  ukuran  tingkat  yang  tidak  wajar.  Istilah  ini  umumnya  dipergunakan terhadap  sikap  tindak  dari  para  dokter,  pengacara  dan  akuntan.  Kegagalan  untuk memberikan  pelayanan  profesional  dan  melakukan  pada  ukuran  tingkat keterampilan  dan  kepandaian  yang  wajar  di  dalam  masyarakatnya  oleh  teman sejawat  rata-rata  dari  profesi  itu,  sehingga  mengakibatkan  luka,  kehilangan  atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional  yang salah,  kekurangan  keterampilan  yang  tidak  wajar  atau  kurang  kehati-hatian  atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.
Dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:
a) Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
b) Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
c) Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

## B. Saran
Penyandang  profesi  dokter,  sebaiknya  mengikuti  segala  peraturan  yang  ada, baik itu peraturan yang tertera di perjanjian kerja, maupun peraturan yang ada di kode  etik  kedokteran  beserta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Perlu diingat  juga  bahwa  dalam  mengambil  keputusan  haruslah  berdasarkan kesepakatan bersama dalam hal ini antara dokter dengan pasien tidak dengan cara sepihak  walaupun  dalam  keadaan  darurat  sekalipun,  pihak  rumah  sakit  harus mengadakan  kesepakatan  terhadap  pasien,  jika  pasien  tidak  bisa  maka  bisa diadakan kesepakatan bersama keluarga pasien.
Kami  menyarankan  bagi  pembuat  peraturan  perundang-undangan,  alangkah baiknya  membuat  suatu  peraturan  dengan  mengkaji  terlebih  dahulu  keadaan- keadaan  yang  ada  saat  ini  agar  bisa  memayungi  segala  tindakan  hukum  yang dilakukan  para  profesi  dokter  agar  kasus  serupa  tidak  terulang  kembali dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Kadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum. (Bandung:  Citra  Adya  Bakti,
2006)
Adami  Chazawi, Malpraktek  Kedokteran;  Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum.
Cetakan ke-1. (Malang: Bayumedia Publising, 2007).
Alex  Sobur, Butir-Butir  Mutiara  Rumah  Tangga. (Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia, 1987)
Anny Isfandyarie, Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
Antarika, Hukum  dalam  Medis,  Materi  Kuliah,  Program  Pascasarjana  Ilmu Hukum Perdata. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006). Bambang  Poernomo, Hukum  Kesehatan .  Bahan  Kuliah  Pascasarjana  UGM, Magister Hukum Kesehatan, 2007.
Budi  Sampurna,  S.Pf, Praktik  Kedokteran  Yang  Baik  Mencegah  Malpraktik Kedokteran . Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006.
Guwandi J. Dokter, Pasien dan Hukum . (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996), Husein  Kerbala, Segi-segi  Etis  dan  Yuridis  Informed  Consent. Cetakan  ke-2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
J.  Satrio, Hukum  Perikatan:  Perikatan  yang  Lahir  dari  Undang- undang (Bandung: Citra Adtia Bakti, 2001),
K. Bartens, Etika (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Kusuma Astuti E, Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien (Semarang: Dexa Media, 2004),
Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter Yang  Diduga  Melakukan  Medikal  Malpraktek .  (Karya  Putra  Darwati, 2005)
M. Chief, Black’s Law Dictionary. (West Group, St. Paul, 2000)
Ninik  Marianti, Malpraktik  Kedokteran  dari  Segi  Hukum  Pidana  dan  Perdata (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
Nusye Jayanti, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran. Cetakan ke- 1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). Safitri  Hariyani, Sengketa  Medik:  Alternatif  penyelesaian  Perselisihan  antara Dokter dengan Pasien . (Jakarta: Diadit Media, 2005). Santoso, Menggagas  Hukum  Pidana  Islam,  Penerapan  Syariat  Islam  dalam Konteks  Modernitas. Cetakan  ke-1.  (Bandung:  Asy  Syaamil  Press, 2000)
Sudikno  Mertokusumo ,  Mengenal  Hukum. Cetakan  ke-2.  (Yogyakarta:  Liberty, 2005)
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), 2010
Supriadi, Wila Chandrawila, Hukum Kesehatan. (Bandung: Mandar Maju, 2001)

## ARTIKEL
Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak di RS. GRHA Kedoya Jakarta  Barat,“https://metro.tempo.co/read/1105651/dugaan-malpraktik- rs-grha-kedoya-ini-kronologi-versi-pasien/full&view=ok”,  diakses  pada
Tanggal 27 Agustus 2018. 9  Fakta  Kasus  Dugaan  Malpraktik  RS  Grha  Kedoya,  Kronologi  hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan- malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah- sakit?page=all&_ga=2.92998168.488356721.1536041857-
876028923.1536041857, diakses pada Tanggal 4 September 2018

## UNDANG-UNDANG
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1963  tentang  Tenaga  Kesehatan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576 ). ________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
________. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ). ________. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 ). ________. Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ). ________. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 ). ________. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  114,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ). ________. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 ). ________. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Akuntan  Publik ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215 ).