## Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara
Development of Central Java’s Nothern Coast Based on Local Infrastructure: Case Study of Jepara Regency
Kurniawati Hapsari Ekosafitri 1* , Ernan Rustiadi 2 & Fredinan Yulianda 3
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680; 2 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)-LPPM Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16127; 3 Program Studi Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680;
*Penulis korespondensi. e-mail : hapsari.wirjosoeparto@gmail.com (Diterima: 3 Februari 2017; Disetujui: 16 Mei 2017)

## ABSTRACT
Regencies in the northern coast of Central Java must transform their development priorities, based on their local potential resources and optimize their new sources of growth. Jepara, a costal regency located in northern coast of Central Java province, has a coastline of 82.73 km and 16 sub- districts  consisting  9  coastal  sub-districts  and  7  inland  sub-districts.    The  concentration  of population in coastal areas causes the coastal sub-districts to be more developed than the inland sub-districts. The objectives of this study were (1) to analyze the level of sub-districts’ development based  on  their  infrastructures  and  facilities  and  (2)  to analyze  stakeholder  perception  on  coastal area development of Jepara. The methods used for analysis  were  scalogram analysis method and AHP (Analytical Hierarchy Process). The result of study  showed that Kedung, Jepara, Keling and Karimunjawa sub-district are coastal sub-districts whith level I on hierarchy which means they are high  development  areas.  The  result  of  stakeholder  perception  analysis  showed  infrastructure availability as the main priority for coastal area development, nautical tourism as the main activity that shall be developed in coastal regions, and Karimunjawa sub-district as the main priority for development in Jepara regency.
Keywords: Analytical hierarchy process (AHP), coastal area, coastal development, scalogram

## ABSTRAK
Kabupaten-kabupaten  pesisir  di  pantai  utara  Jawa  Tengah  perlu  mentransformasi  prioritas pembangunan  pada  potensi  sumber  daya  lokal  dan  mengoptimalkan  sumber-sumber  pertumbuhan baru  di  wilayahnya.    Jepara,    salah  satu  kabupaten  pesisir  di  pantai  utara  Provinsi  Jawa  Tengah, mempunyai panjang garis pantai 82.73 km dengan 16 kecamatan yang terdiri atas 9 kecamatan pesisir dan 7 kecamatan pedalaman.  Konsentrasi penduduk di wilayah pesisir menyebabkan perkembangan kecamatan pesisir lebih maju dibandingkan  dengan  kecamatan pedalaman.  Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat perkembangan kecamatan berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah  dan  (2)  menganalisis  persepsi stakeholder mengenai  pengembangan  kawasan  pesisir Kabupaten  Jepara.    Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  skalogram  dan  AHP ( Analytical  Hierarchy  Process ).  Hasil  analisis  tingkat  perkembangan  kecamatan  berdasarkan kelengkapan  infrastruktur  wilayah  menunjukkan  bahwa  Kecamatan  Kedung,  Kecamatan  Jepara,
Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa mempunyai tingkat perkembangan wilayah yang cukup tinggi.  Keempat kecamatan pesisir tersebut termasuk dalam hirarki wilayah I.  Hasil analisis persepsi stakeholder mengenai  pengembangan  kawasan  pesisir  Kabupaten  Jepara  menunjukkan bahwa  ketersediaan  infrastruktur  dianggap  merupakan  prioritas  utama  pengembangan  kawasan pesisir, pariwisata bahari merupakan prioritas kegiatan yang perlu dikembangkan di kawasan pesisir, dan  Kecamatan  Karimunjawa  merupakan  kecamatan  yang  diutamakan  dalam  pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara.
Kata kunci: Analytical hierarchy process (AHP), wilayah pesisir, pengembangan pesisir, skalogram

## PENDAHULUAN
Wilayah  adalah  satu  satuan  atau  unit geografis  dengan  batas-batas  tertentu,  di  mana bagian-bagiannya  (sub  wilayah)  satu  sama  lain tergantung  secara  fungsional.    Pada  konsep wilayah  nodal,  wilayah  ditafsirkan  sebagai  sel hidup  yang  mengandung  inti  dan  plasma (Rustiadi et  al .,  2011).  Inti  adalah  pusat  atau kutub yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi tenaga kerja, lokasi industri dan jasa serta pasar bahan  mentah,  sedangkan  plasma  adalah wilayah  belakang (hinterland) yang  berfungsi sebagai  pemasok  tenaga  kerja,  pemasok  bahan mentah serta pasar dari industri dan jasa.
Menurut  definisi,  pengembangan  wilayah merupakan  program  yang  menyeluruh  dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan  sumber  daya  yang  ada  dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah (Adisasmita,  2008).  Rustiadi et  al .  (2011) menyatakan  skala  prioritas  diperlukan  dalam suatu perencanaan pembangunan karena keterbatasan  sumber  daya  yang  tersedia.
Pengembangan
wilayah menempatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya sebagai subyek utama pembangunan.
Luca  (2015)  berpendapat  pembangunan daerah (kabupaten atau provinsi) juga
membutuhkan peran pemerintah pusat pada  era desentralisasi  sekarang  ini.
Wujud  peran pemerintah pusat dalam meningkatkan
perekonomian daerah dilakukan dengan pendekatan  sebagai  berikut:  a)  pemberian insentif untuk menstimulasi investasi pada suatu wilayah; b) menetapkan kebijakan yang mampu menahan investasi publik  untuk pengembangan
infrastruktur  yang  mendukung  pertumbuhan ekonomi wilayah; c) menggerakkan mekanisme administrasi  dan  legislatif  yang  berguna  untuk perkembangan  bisnis  ke  arah  yang  lebih  baik. Tingkat  pengembangan  ekonomi  regional  juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan  pendapatan  masyarakat  sebagai konsumen  dan  pengeluaran  masyarakat  untuk kebutuhan  konsumsi  (Arhipova  dan  Paura, 2015). Hal ini dikarenakan pembangunan  suatu wilayah bukan hanya terbatas pada pengembangan  ekonomi  yang  berorientasi produksi namun juga mengoptimalkan pendapatan  setiap  lapisan  masyarakat  (Fanni et al. , 2014).
Kebijakan  pengembangan  wilayah  juga dapat dilakukan melalui pengelompokan wilayah.  Pengelompokan  wilayah  merupakan alat untuk menganalisis pengembangan wilayah berdasar keunggulan sektor di wilayah tersebut. Pengelompokan  wilayah  berdasarkan  sektor unggulan  wilayah  dapat  menjadi  penentu kebijakan  dalam  pengembangan  suatu  wilayah (Fundeanu, 2015).  Variabel lain yang digunakan dalam pengelompokan wilayah adalah kelengkapan
infrastruktur.
Kelengkapan
infrastruktur  di  suatu  wilayah  akan  membawa investasi  dari  luar  masuk  ke  dalam  wilayah tersebut  (Alecsandru  dan  Raluca,  2015). Ketersediaan infrastruktur juga memiliki keterkaitan  ke  belakang  yang  lebih  tinggi daripada  keterkaitan  ke  depannya  yang  berarti ketersediaan infrastruktur lebih mampu mendorong pertumbuhan sektor hulu
dibandingkan  dengan  sektor  hilir  sehingga infrastruktur mempunyai peranan penting dalam
perkembangan  ekonomi  wilayah  (Permana  dan Asmara, 2010).
Kawasan pesisir mempunyai potensi pembangunan  yang  sangat  tinggi,  potensi tersebut antara lain: 1) sumber daya yang dapat diperbaharui (hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dan sumber daya perikanan laut); 2) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui,  terdiri  atas  sumber  daya  mineral dan  geologis;  jasa–jasa  lingkungan  misalnya environmental  service (kawasan  perlindungan dan  sistem  penyangga  kehidupan),  pariwisata, transportasi,  dan  sumber  energi.  Perencanaan pengembangan pesisir dan pembangunan wilayah  pesisir  memerlukan  perhatian  yang cukup  serius  agar  kerusakan  wilayah  pesisir sebagai  contoh  akibat  pembukaan  lahan  untuk budi  daya  udang  di  tambak  secara  intensif dengan  membuka  hutan  mangrove  seperti  di wilayah  pantai  utara  Jawa  tidak  terulang  lagi (Harahab, 2010).
Kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Tengah menyebabkan kerusakan  pantai  secara  fisik  maupun  biologis yang  berakibat  pada  menurunnya  daya  dukung pantai  sehingga  mengancam  kelangsungan sistem  wilayah  pantai  dan  kelangsungan  hidup masyarakat  pesisir  secara  ekonomi,  sosial  dan lingkungan  (Zikra,  2009).    Ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan  kerusakkan  yang  ditimbulkan  akibat  dari kondisi tangkap lebih ( over fishing ), menurunnya kualitas air untuk budi daya tambak akibat  pencemaran  polutan  hasil  aktifitas industri, kegiatan rumah tangga, pertanian serta limbah minyak dari pencucian kapal di wilayah pesisir   (Ariyanto, 2013), degradasi fisik habitat pesisir  (mangrove  dan  terumbu  karang)  yang mengakibatkan abrasi pantai merupakan permasalahan  dari    pembangunan  pesisir (Effendy, 2009).  Aktivitas manusia di  wilayah pesisir,  membuka  ekosistem  mangrove  sebagai pelindung  alami  pantai  untuk  pertambakan, menimbulkan kasus abrasi pantai akibat dari alih fungsi  ekosistem  mangrove  menyebabkan penurunan  hasil  tangkapan  ikan  oleh  nelayan pesisir  Jepara  bagian  selatan  sebagaimana penelitian Redjeki (2013)
di desa
Kedungmalang, kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
Dampak  pemanasan  global  menyebabkan kenaikan permukaan air laut semakin menambah kerentanan  di  wilayah  pesisir  (Joesidawati, 2016).  Kasus  banjir  rob  di  kawasan  pesisir Tambak  Lorok  Kota  Semarang  akibat  dari kenaikkan  permukaan  air  laut  salah  satunya disebabkan  oleh  kerusakan  kawasan  pesisirnya (Kumalasari, 2014). Kumalasari (2014) menyatakan  banjir  rob  berdampak  pada kerusakan infrastruktur dan mengancam kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  di  Tambak  Lorok akibat  tenggelamnya  tambak  rakyat,  kerusakan rumah,  dan  kerusakan  jalan.  Permasalahan pembangunan pesisir lainnya yaitu kesenjangan pendapatan  antara  pelaku  perikanan  skala  kecil dan pelaku perikanan skala besar mengakibatkan kemiskinan  nelayan  kecil  di  pantai  utara  Jawa Tengah  yang  semakin  diperparah  dengan over capacity karena banyaknya kapasitas perikanan tangkap (jumlah nelayan, kapal penangkap ikan, dan alat tangkap) yang beroperasi di Laut Jawa (Pramudyanto, 2014). Kemiskinan yang dialami sebagian  nelayan  di  pantai  utara  Jawa  Tengah secara  tidak  langsung  juga  dipengaruhi  oleh perilaku  nelayan  yang  mengambil  terumbu karang  untuk  bahan  bangunan  sehingga mengakibatkan  menurunnya  jumlah  ikan  hasil tangkapan  karena  rusaknya  habitat  tempat  ikan berkembang biak (Agunggunanto, 2011).
Pembangunan wilayah pesisir perlu memperoleh  perhatian  yang  cukup  karena  aset serta sumber daya pesisir dan lautan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional.  Pengetahuan mengenai “batasan  ekologis”  menjadi  dasar  perencanaan dan  pengelolaan  pembangunan  sumber  daya wilayah  pesisir  dan  lautan  yang  berkelanjutan. Waluyo  (2014)  menyatakan  perencanaan  dan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan  memadukan  empat  aspek  yaitu:  a) keterpaduan  wilayah  secara  ekologis;  b) keterpaduan  antar  sektor  kesinambungan;  c) keterpaduan  disiplin  ilmu;  d)  keterpaduan stakeholder baik pemerintah, pihak swasta/investor, masyarakat pesisir, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut  Nugroho  dan  Dahuri  (2012), alasan    pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  lautan harus memenuhi kaidah keberlanjutan
( sustainability )  adalah  sebagai  berikut:  1) komponen hayati dan non hayati dalam wilayah pesisir  membentuk  suatu  ekosistem  yang kompleks  hasil  dari  ragam  biofisik  (ekologis) yang rentan terhadap perubahan yang disebabkan  kegiatan  manusia  maupun  bencana alam;  2)  wilayah  pesisir  mempunyai  ragam ekologi  maupun  keuntungan  lokasi  ( location advantage ) biasanya ditemukan beragam pemanfaatan  untuk  keperluan  pembangunan seperti  budi  daya  tambak,  perikanan  tangkap, pariwisata  serta  industri  atau  permukiman;  3) wilayah  pesisir  pada  umumnya  terdapat  lebih dari  satu  kelompok  masyarakat  (orang)  yang mempunyai  keterampilan  atau  keahlian  dan kesenangan  ( preference )  bekerja  yang  berbeda sebagai  nelayan,  petani  tambak,  petani  rumput laut,  pendamping  pariwisata,  serta  bekerja  di sektor industri dan kerajinan; 4) secara ekologis dan  ekonomis,  pemanfatan  pesisir  secara monokultur  ( single  use )  sangat  rentan  terhadap perubahan  internal  maupun  eksternal  yang menjurus pada kegagalan usaha, sebagai contoh pembukaan  hutan  mangrove  menjadi  tambak udang;  5)  wilayah  pesisir  dan  laut  umumnya merupakan sumber daya milik bersama ( common  property  resources )  yang  dapat dimanfaatkan oleh semua orang.  Oleh karena itu pemanfaatan wilayah pesisir dan laut memerlukan  perencanaan  dan  pengelolaan secara  serius  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan stakeholder yang berkepentingan di dalamnya. Kabupaten  Jepara  merupakan  salah  satu kabupaten  pesisir  yang  terletak  di  pantai  utara Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  garis  pantai sepanjang  82,73  km.  Pengembangan  kawasan pesisir Kabupaten Jepara membutuhkan kesiapan  sarana  dan  prasarana  pendukung  di semua  kecamatan  pesisir.  Kelengkapan  sarana prasarana  di  tiap  wilayah  kecamatan  harus mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang tinggal di wilayah tersebut.  Identifikasi terhadap jumlah  serta  ketersediaan  prasarana  dan  sarana wilayah  perlu  dilakukan  untuk  menganalisis tingkat perkembangan kecamatan di Kabupaten
Jepara agar perencanaan pengembangan wilayah tepat berdasarkan kebutuhan tiap kecamatan.
Pelaksanaan  pembangunan  yang  berbeda porsi menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten  Jepara.    Perkembangan  kegiatan perekonomian  di  wilayah  kecamatan  pesisir menyebabkan  wilayah  kecamatan  pesisir  lebih maju  dibandingkan  dengan  wilayah  kecamatan pedalaman.  Konsentrasi  penduduk  di  wilayah kecamatan pesisir menyebabkan lebih beragamnya  fasilitas  pelayanan  di  wilayah tersebut antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial budaya.  Akibatnya masyarakat di kecamatan pedalaman melakukan perjalanan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan di kecamatan pesisir serta melakukan  transaksi  jual  beli  di  pasar-pasar induk  yang  lebih  banyak  berada  di  wilayah pesisir.
Perencanaan pengembangan kawasan pesisir  dilakukan  dengan  cara  menentukan prioritas-prioritas  kawasan  dan  menumbuhkan sektor-sektor  yang  potensial  di  wilayah  sesuai potensi sumber daya wilayah termasuk ketersediaan  sarana  dan  prasarana  wilayah. Perencanaan  pengembangan  kawasan  pesisir perlu  melibatkan  para stakeholder serta memperhatikan  aspek  lingkungan  dan  deplesi sumber  daya  alam  di  wilayah  pesisir  dalam penetapan  prioritas  pengembangan  kawasan pesisir  sebagai  dasar  arahan  pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara.
Perencanaan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara juga perlu mempertimbangkan pergeseran kegiatan
masyarakat  pesisir  dari  kegiatan  sektor  primer (pertanian  dan  perikanan)  dan  sektor  sekunder melalui  industri  pengolahan  kayu  ke  sektor tersier yaitu industri jasa pariwisata berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Jepara.  Pergeseran pekerjaan  nelayan  dari  menangkap  ikan  ke pemandu  wisata  dengan  memanfaatkan  kapal penangkap ikan sebagai kapal untuk tur wisata di kecamatan  Karimunjawa  serta  ke  sektor-sektor informal  seperti  warung  makan,  warung  tenda yang  menjual seafood dan  toko  souvenir  di sekitar objek wisata pantai.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian  ini  adalah  1)  menganalisis  tingkat perkembangan
wilayah berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana  wilayah; dan 2) menggali  persepsi stakeholder mengenai pengembangan  kawasan  pesisir  Kabupaten Jepara.  Hasil penelitian ini diharapkan mampu merumuskan  arahan  pengembangan  kawasan pesisir Kabupaten Jepara.

## METODOLOGI
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5º43’20,67”- 6º47’25,83” Lintang Selatan dan  110º9’48,02”-110º9’37,40”  Bujur  Timur.
Waktu  pelaksanaan  penelitian  dari  bulan  Maret sampai dengan bulan Desember 2016.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian berupa  data  primer  dan  data  sekunder.    Data primer berupa kuesioner sedangkan data primer berupa  data  PODES  Kabupaten  Jepara  tahun 2014.    Kuesioner  dilakukan  untuk  memperoleh persepsi stakeholder mengenai  pengembangan kawasan  pesisir  Kabupaten  Jepara.    Responden terdiri  atas  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Jepara,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Jepara,  akademisi  dan pelaku  usaha  perikanan.    Data  PODES Kabupaten Jepara tahun 2014 yang didapat dari BPS.

## Analisis Data
Analisis skalogram digunakan untuk melihat  gambaran  tingkat  perkembangan  suatu wilayah secara administratif dengan menggunakan kelengkapan sarana dan prasarana (infrastruktur)  di  wilayah  tersebut.    Wilayah yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  16 kecamatan  di  Kabupaten  Jepara.    Analisis skalogram untuk melihat tingkat perkembangan wilayah digunakan dalam penelitian Syafi’i dan Santoso (2015), Utari (2015) dan Sadik (2016).
Peubah  yang  digunakan  untuk  analisis skalogram dalam penelitian ini adalah jarak desa ke  ibu  kota  kecamatan,  jarak  antara  pusat kecamatan  dan  ibukota  kabupaten,  data  jumlah penduduk di tiap kecamatan. Data fasilitas yang
digunakan  antara  lain:  sarana  pendidikan (jumlah  SD/MI,  jumlah  SMP/MTs,  jumlah SMA/MA,  dan  jumlah  akademi/perguruan tinggi), data fasilitas keagamaan (masjid, surau, gereja, pura dan wihara), data sarana kesehatan (rumah  sakit,  puskesmas,  posyandu,  dan apotek), data fasilitas ekonomi (pasar, minimarket,  toko,  warung,  restoran,  dan  hotel) (Syafi’i  dan  Santoso  2015;  Utari  2015;  Sadik 2016). Data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah prasarana dan sarana perikanan terdiri Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pabrik es.
Prosedur yang digunakan dalam penentuan perkembangan  wilayah  dengan  menggunakan analisis skalogram adalah sebagai berikut: a. pemilihan terhadap data ketersediaan fasilitas pelayanan  serta  prasarana  dan  sarana perikanan yang tersedia di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara menggunakan data yang bersifat  kuantitatif  berdasarkan  parameter yang relevan untuk digunakan.
b. penjumlahan fasilitas pelayanan serta prasarana  dan  sarana  perikanan  pada  tiap kecamatan,    sehingga  yang  didapat  adalah hirarki relatif kecamatan;
c. memisahkan  antara  data  jarak  dan  data jumlah  fasilitas,  hal  ini  karena  antara  data jarak dan jumlah fasilitas bersifat berbanding terbalik.
d. merasionalisasi data jarak (aksesibilitas) dan fasilitas,  data  jarak  diinverskan  dengan rumus: y=  1/xij ,  dimana y adalah  variabel baru dan xij a dalah data jarak j di wilayah i . Nilai y yang  tidak  terdefinisikan  ( xij =  0), maka nilai y dicari dengan persamaan: y =xij (max) + simpangan baku jarak j .  Kemudian data  fasilitas  diubah  menjadi  data  kapasitas dengan  cara  jumlah  fasilitas j di  wilayah i dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah i . e. melakukan pembobotan terhadap data kapasitas  dengan  cara  datakapasitas j dibagi dengan  bobot  fasilitas j ,  dimana  bobot fasilitas j =  jumlah  total  kapasitas j dibagi dengan
jumlah wilayah yang
memilikifasilitas j .
f. melakukan  standarisasi  data  dilakukan terhadap  variabel-variabel  baru  dari  data
jarak  dan  fasilitas  (berbobot)  dengan menggunakan rumus:
y ij = x ij – Min (x j )
S j dimana: y ij = variabel baru untuk wilayah ke-i dan jenis fasilitas atau jarak ke-j
x ij = jumlah sarana untuk wilayah ke-i dan
jenis sarana atau jarak ke-j Min (x j ) = nilai minimum untuk jenis sarana atau jarak ke-j S j = simpangan baku untuk jenis sarana atau jarak ke-j g. Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) ditentukan  dengan  cara  menghitung  jumlah hasil  standarisasi  sarana  dan  aksesibilitas pada  suatu  wilayah.    Penentuan  hirarki wilayah disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penentuan hirarki wilayah No. Kelas Nilai Selang Tingkat Hirarki 1 Hirarki I X > [(rataan + St. Dev.) IPK] Tinggi 2 Hirarki II Rataan IPK < X < St. Dev. IPK Sedang 3 Hirarki III X < rataan IPK Rendah Analytic Hierarchy Process (AHP)
digunakan  untuk  menganalisis  persepsi  para stakeholder mengenai  pengembangan  kawasan pesisir  Kabupaten  Jepara.      AHP  merupakan aplikasi  dalam  pengambilan  keputusan  dengan menggunakan  banyak  kriteria  analisis  dan penentuan  prioritas  strategi  yang  dimiliki pengambil keputusan yang dapat
diimplementasikan  pada  semua  bidang  serta dapat  dijadikan  solusi  dari  sebuah  konflik (Morano et al., 2016; Ozdemir dan Saaty, 2006). Kriteria  yang  dipakai  dalam  AHP  adalah sumber  daya  ikan  (SDI),  sumber  daya  manusia (SDM)  pelaku  usaha  perikanan  dan  kelautan, sarana dan prasarana wilayah, keberlangsungan ekosistem  pesisir  dan  laut,  permodalan  usaha perikanan  dan  kelautan    serta  kelembagaan. Alternatif  pertama  yang  dibangun yaitu pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan hasil perikanan dan  pariwisata  bahari.    Alternatif  kedua  yang dibangun  yaitu  pengembangan  kawasan  pesisir yang terbagi menjadi empat kawasan.
Pembagian  kawasan  berdasarkan  jumlah  desa
pesisir  dan  kedekatan  lokasi  yang  memberi kemudahan  dalam  pengawasan.    Pembagian kawasan  terdiri  atas  kawasan  I  (kecamatan Kedung  dan  kecamatan  Tahunan),  kawasan  II (Kecamatan  Jepara  dan  Kecamatan  Mlonggo), kawasan  III  (Kecamatan  Bangsri,  Kecamatan Kembang,  Kecamatan  Keling  dan  Kecamatan Donorojo)  serta  kawasan  IV  (Kecamatan Karimunjawa).
Pemilihan  responden  dilakukan  terhadap pihak  yang  memiliki  pemahaman  baik  terkait dengan pembangunan perikanan dan pengembangan  wilayah  pesisir  di  Kabupaten Jepara.  Responden  yang  terpilih  terdiri  atas Bappeda Kabupaten Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, Akademisi, Camat wilayah  pesisir  dan  pelaku  usaha  perikanan. Penyeleksian kriteria oleh pengambil keputusan tergantung  dari  tipe  permasalahan  masing- masing kriteria sedangkan perangkingan alternatif  atau  indikator  dapat  menggunakan studi  literatur  (Russo  dan  Camanho,  2015). Prioritas  pengembangan  kawasan  pesisir  di Kabupaten  Jepara  yang  dibangun  dalam  AHP disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Prioritas pengembangan kawasan pesisir yang dibangun dalam AHP

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Jepara
Hasil  analisis  menggunakan  metode skalogram  menunjukkan  kisaran  nilai  Indeks Perkembangan  Kecamatan  (IPK)  antara  31.80- 85.65  (Tabel  2).  Kecamatan  yang  mempunyai hirarki  wilayah  paling  tinggi  (hirarki  I)  adalah Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Keling dan Kecamatan
Karimunjawa.  Wilayah  kecamatan  hirarki  II adalah Kecamatan Tahunan, Kecamatan Bangsri,  dan  Kecamatan  Donorojo.  Tingkat pengembangan  kecamatan  rendah  (hirarki  III) yaitu Kecamatan Mayong, Kecamatan Welahan, Kecamatan  Nalumsari,  Kecamatan  Pecangaan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mlonggo,  Kecamatan  Pakis  Aji,  Kecamatan Batealit  dan  Kecamatan  Kembang.    Gambar  2 menyajikan hirarki kecamatan secara spasial.
Wilayah kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan  wilayah  tinggi  dan  sedang  di Kabupaten  Jepara  berada  di  kecamatan  pesisir. Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  penduduk  yang tinggal di wilayah pesisir sehingga membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih bila dibandingkan  dengan  kecamatan  pedalaman.
Wilayah pesisir Kabupaten Jepara juga menjadi pusat  dari  kegiatan  perekonomian  seperti kegiatan  perdagangan,  industri  pengolahan, perikanan  tangkap,  perikanan  budi  daya, transportasi laut dan pariwisata bahari. Kecamatan  Jepara  sebagai  ibukota  kabupaten, merupakan  wilayah  kecamatan  pesisir  yang memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  paling lengkap dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya, memiliki fasilitas pelayanan pendidikan mulai  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan tinggi. Fasilitas ekonomi pasar tradisional, toko, minimarket,  pasar  swalayan,  hotel  dan  rumah makan.    Fasilitas  transportasi  dan  perhubungan terdapat terminal dan pelabuhan penyeberangan. Fasilitas  pelayanan  perkantoran  pemerintah daerah  juga  terdapat  di  Kecamatan  Jepara. Fasilitas  penunjang  kegiatan  perikanan  di Kecamatan  Jepara  antara  lain  2  Tempat Pelelangan  Ikan  (TPI)  dan  1  Pelabuhan Pendaratan  Ikan  (PPI),  1  unit  pabrik  es,  1  unit SPBN  (stasiun  pengisian  bahan  bakar  nelayan) serta satu Balai Perikanan Budi daya Air Payau yang  dikelola  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Jepara SDI SDM Ekosistem Sarana dan Prasarana Permodalan Kelembagaan
Tangkap
Budi daya Pengolahan Pariwisata
Bahari Kawasan I
Kawasan II
Kawasan III
Kawasan IV
Tabel 2. Hasil analisis hirarki perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara Kecamatan Jumlah Penduduk IPK Jumlah  jenis fasilitas dan aksesibilitas Hirarki Wilayah Karimunjawa 9,242 85.65 28 Hirarki I Keling 61,541 69.36 41 Hirarki I Kedung 76,683 67.13 39 Hirarki I Jepara 87,822 66.01 44 Hirarki I Tahunan 113,827 58.68 44 Hirarki II Donorojo 55,388 48.55 33 Hirarki II Bangsri 101,006 48.23 42 Hirarki II Mayong 89,089 45.02 43 Hirarki III Welahan 73,756 42.36 41 Hirarki III Pakis Aji 60,019 42.23 37 Hirarki III Nalumsari 73,078 38.69 39 Hirarki III Kembang 69,104 38.57 35 Hirarki III Kalinyamatan 63,782 37.81 38 Hirarki III Batealit 84,832 37.13 35 Hirarki III Pecangaan 83,847 32.47 38 Hirarki III Mlonggo 85,273 31.80 37 Hirarki III
Gambar 2.  Hirarki kecamatan di Kabupaten Jepara

## Prioritas Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Jepara
Persepsi stakeholder terhadap  prioritas pengembangan  kawasan  pesisir  Kabupaten Jepara  tersaji  pada  Gambar  3.    Persepsi stakeholder perikanan dan kelautan
menempatkan  sarana  prasarana  sebagai  kriteria utama  dalam  pengembangan  kawasan  pesisir (skor  0.244).  Kecamatan  Kedung,  Kecamatan Jepara,  Kecamatan  Keling  dan  Kecamatan Karimunjawa  merupakan  kecamatan  dengan tingkat  perkembangan  wilayah  yang  tinggi
(hirarki I) berdasarkan fasilitas yang dimilikinya.    Pengembangan  sarana  prasarana pesisir  perlu  terlebih  dahulu  dilaksanakan  guna mendorong perkembangan kegiatan di kawasan pesisir dengan mempertimbangkan aspek ekonomi,  aspek  sosial,  aspek  lingkungan  dan kelembagaan (Fajriah dan Mussadun, 2014).
Gambar 3.  Alternatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan persepsi stakeholder
Kegiatan  perikanan  dan  kelautan  yang menjadi  alternatif  pengembangan  di  kawasan pesisir  hasil  analisis  persepsi stakeholder menempatkan pariwisata bahari menjadi prioritas utama yang dikembangkan dengan skor 0.297.    Pariwisata  bahari  merupakan  kegiatan yang  memanfaatkan  jasa  sumber  daya  pesisir dan  laut  melalui  wisata  pantai  dan  terumbu karang.  Kecamatan  Karimunjawa,  Kecamatan Jepara  dan  Kecamatan  Mlonggo  merupakan wilayah  yang  telah  mengembangkan  pariwisata bahari  secara  komersial.  Prioritas  persepsi stakeholder menempatkan kawasan IV
(Kecamatan  Karimunjawa)  skor  tertinggi  untuk dikembangkan (0.307). Kecamatan Karimunjawa mempunyai tingkat
perkembangan  wilayah  yang  tinggi  (hirarki  I) dan  ketersediaan  sumber  daya  alam  pesisir  dan laut yang masih terjaga kelestariannya.
Sarana  dan  prasarana  sebagai  prioritas utama  kriteria  pengembangan  kawasan  pesisir Kabupaten  Jepara  berdasarkan  persepsi  para stakeholder.  Ketersediaan sarana dan prasarana yang  paling  banyak  berdasarkan  hasil  analisis
skalogram  menunjukkan  Kecamatan  Tahunan, Kecamatan Jepara, Kecamatan Mayong, Kecamatan  Bangsri  dan  Kecamatan  Welahan. Kecamatan  Tahunan,  Kecamatan  Jepara  dan Kecamatan Bangsri merupakan kecamatan yang terletak di wilayah pesisir.
Prioritas alternatif pengembangan kegiatan  di  kawasan  pesisir  melalui  kegiatan pariwisata  bahari.    Kegiatan  pariwisata  bahari berkembang  di  wilayah  kecamatan  pesisir, antara  lain  Kecamatan  Jepara,  Kecamatan Mlonggo,  Kecamatan  Tahunan,  Kecamatan Bangsri  dan  Kecamatan  Karimunjawa  melalui pengembangan  wisata  pantai.    Sarana  dan prasarana penunjang pariwisata yang berkembang terdiri atas hotel, rumah makan, dan tourist  information  centre .    Kecamatan  Jepara menjadi wilayah paling lengkap dalam menyediakan sarana  prasarana  penunjang pariwisata  dikarenakan  di  wilayah  ini  objek pariwisata  pantai  telah  dikelola  secara  baik. Kecamatan Karimunjawa berkembang pariwisata  bahari  berupa  wisata  pantai,  wisata budaya,  wisata  pancing  dan  wisata  pesiar  yang
Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten
Jepara SDI (0.154) SDM (0.173) Ekosistem (0.090) Sarana dan Prasarana (0.244) Permodalan (0.174) Kelembagaan (0.165) Tangkap (0.251) Budi daya (0.221) Pengolahan (0.231) Pariwisata Bahari (0.297) Kawasan I (0.206) Kawasan II (0.250) Kawasan III
(0.237)
Kawasan IV
(0.307)
dikelola masyarakat lokal berupa tur menikmati keindahan  pulau-pulau  kecil  dan  ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata  bahari  yang  telah  dikembangkan berupa  fasilitas  hotel, homestay ,  rumah  makan dan taman bermain. Perbaikan infrastruktur jalan sebagai akses ke tempat wisata, perbaikan sarana transportasi  laut  (pelabuhan)  dan  penambahan jam  kapal  penyeberangan  ke  Kecamatan Karimunjawa.
Pengembangan kawasan pesisir juga perlu didukung  oleh  ketersediaan  infrastruktur  yang mendukung  kegiatan  sektor  perikanan  dan kelautan  sebagai  sumber  mata  pencaharian masyarakat  pesisir.    Salah  satu  infrastruktur pendukung  sektor  perikanan  dan  kelautan  yaitu TPI.    Keberadaan  TPI  dianggap  penting  bagi perekonomian wilayah Kabupaten Jepara sehingga  pemerintah  daerah  meakukan  upaya perbaikan  fungsi  TPI  dengan  memperbaiki fasilitas  gedung  TPI,  melakukan  pengerukan muara  sungai  untuk  memperlancar  arus  kapal, membangun  fasilitas docking dan  kolam pelabuhan  serta  memperbaiki  jalan  produksi menuju  TPI.    Pemilihan  lokasi  yang  tepat  bagi pengembangan  TPI  di  kawasan  pesisir  perlu dilakukan  dengan  menggunakan  pertimbangan kedekatan sumber daya serta keberadaan sarana dan  prasarana  pendukung  TPI  (Astuti  dan Viyetri, 2014).  Fasilitas pendukung keberadaan TPI  yang  terdapat  di  Kabupaten  Jepara  antara lain  pasar,  SPBN,  tempat  senderan  perahu, kantor  pengelola  TPI,  serta  sentra  pengolahan ikan.
Alternatif  pengembangan  kawasan  pesisir dalam penelitian ini yaitu: kawasan I (Kecamatan Kedung dan Kecamatan Tahunan),
kawasan  II  (Kecamatan  Jepara  dan  Kecamatan Mlonggo),  kawasan  III  (Kecamatan  Bangsri, Kecamatan  Kembang,  Kecamatan  Keling  dan Kecamatan  Donorojo),  serta  kawasan  IV Kecamatan Karimunjawa (Gambar 4). Kawasan IV  menjadi  prioritas  wilayah  pengembangan kawasan  pesisir  Kabupaten  Jepara  berdasarkan persepsi  para stakeholder yaitu  kecamatan
Karimunjawa.    Hasil  analisis  skalogram menunjukkan Kecamatan Karimunjawa
memiliki  tingkat  perkembangan  wilayah  tinggi (hirarki  I)  berdasarkan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  wilayah.    Kegiatan  pariwisata  bahari juga  berkembang  di  kecamatan  ini.  Sarana  dan prasarana  pendukung  kegiatan  pariwisata  di kawasan  pesisir  yang  tersedia  berupa  sarana hotel dan homestay , dua pelabuhan penyeberangan  di  Karimunjawa  dan  Kemujan serta  satu  bandara  untuk  pesawat  terbang perintis.
Arahan  pengembangan  kawasan  pesisir Kabupaten  Jepara,  berdasarkan  sarana  dan prasarana wilayah, diarahkan melalui pengembangan  kegiatan  pariwisata  bahari. Pengembangan pariwisata bahari perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang baik sarana dan  prasarana  pendukung  pariwisata  maupun infrastruktur  jalan  menuju  ke  objek  wisata berupa sarana perhubungan darat dan perhubungan  laut.    Prioritas  pengembangan kawasan pesisir berdasarkan persepsi stakeholder adalah kawasan IV yaitu Kecamatan Karimunjawa. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah potensial bagi pengembangan  kawasan  pesisir  di  Kabupaten
Jepara  terutama  melalui  kegiatan  pariwisata bahari (Gambar 4).
Gambar 4.  Arahan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara
Keterangan : arahan pengembangan kawasan pesisir

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu syarat dalam pengembangan  kawasan  pesisir.  Kecamatan pesisir  yang  mempunyai  tingkat  perkembangan wilayah yang cukup tinggi berdasarkan
ketersediaan  sarana  prasarana  wilayah  adalah Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Keling dan Kecamatan
Karimunjawa.  Keempat  kecamatan  tersebut memiliki  potensi  pengembangan  kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Jepara. Kelengkapan  fasilitas  dan  sarana  pelayanan  di kawasan  pesisir  akan  mendorong  kegiatan perekonomian  serta  mampu  menarik  investasi masuk di kawasan pesisir.
Pengembangan  kawasan  pesisir  ke  depan dititikberatkan  pada  pengembangan  kegiatan potensial  berdasarkan  potensi  lokal  yang dimiliki.    Pariwisata  bahari  merupakan  salah potensi  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Jepara
dengan  memanfaatkan  jasa  lingkungan  pesisir. Kecamatan  Karimunjawa,  mempunyai  hirarki wilayah  I  berdasarkan  ketersediaan  sarana  dan prasarana wilayah, merupakan wilayah pengembangan  kawasan  pesisir  berdasarkan potensi kegiatan pariwisata bahari.

## Saran
Pemerintah daerah Kabupaten Jepara perlu mengeluarkan  kebijakan  yang  mendukung pengembangan kawasan pesisir dan mengembangkan  fasilitas  sarana  dan  prasarana wisata  serta  membangun  kemudahan  akses menuju ke Kecamatan Karimunjawa. Pemerintah  daerah  juga  perlu  melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga mendorong kegiatan perekonomian di Kecamatan Karimunjawa.
Kebijakan  pengembangan  kawasan  pesisir oleh pemerintah Kabupaten Jepara memerlukan keterlibatan stakeholder baik  SKPD  yang memangku  kepentingan  di  wilayah  pesisir maupun  pelaku  usaha  yang  berkegiatan  di
wilayah  pesisir.    Program  pemberdayaan masyarakat  pesisir  perlu  untuk  dilakukan  guna mendukung keberhasilan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara.  Program pemberdayaan  dilakukan  melalui  pelatihan kewirausahaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan  sumber  daya  alam  pesisir  sebagai modal  pengembangan  kawasan  pesisir  ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,  E.Y.  (2011).    Analisis  Kemiskinan dan  Pendapatan  Keluarga  Nelayan  Kasus  di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,  Indonesia.    J.  Dinamika  Ekonomi Pembangunan.  1 (1), 50-58.
Alecsandru, S.V. & Raluca, D.A. (2015).  A Regional Level  Hierarchy  of  the  Main  Foreign  Direct Investments’  Determinants–Empirical  Study, The Case of Romanian Manufacturing Sector. Procedia Social and Behavioral Science. Eng.,
181, 321–330.
Adisasmita,  R.  (2008).  Pengembangan  Wilayah: Konsep dan Teori.  Yogyakarta: Graha Ilmu. Arhipova,  I.  &  Paura,  L.  (2015).  Regional
Development  and  Private  Consumption Structure in Latvia.  Procedia Economics and Finance. Eng., 26, 86–91.
Ariyanto, S.  (2013). Kondisi Terkini Budidaya Ikan Bandeng  di  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah. Media Akuakultur.  8 (2), 139-144. Astuti,  K.D.  &  Viyetri,  R.  (2014).  Lokasi  Optimal Pengembangan TPI untuk mendukung
Perkembangan  Kawasan  Pesisir  Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Geoplanning: J. of Geomatics and Planning. 1 (2), 85-92. Effendi,  M.  (2009).  Pengelolaan  Pesisir  Secara
Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan  Sumberdaya  dan  Pemanfaatan Kapasitas  Asimilasi  Kawasan  Pesisir  yang Optimal dan Berkelanjutan. J. Kelautan. 2 (1), 81-86.
Fajriah,  S.D.  &Mussadun.  (2014).  Pengembangan Sarana  dan  Prasarana  untuk  Mendukung Pariwisata  Pantai  yang  Berkelanjutan  (Studi Kasus:  Kawasan  Pesisir  Pantai  Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 10 (2), 218-233.
Fanni,  Z.,  Khakpour,  B.A.,  &  Heydari,  A.  (2014).
Evaluating  The  Regional  Development  of Border Cities by TOPSIS Model (Case Study Sistan  and  Baluchistan  Province  Iran). Sustainable Cities and Society. Eng., 10, 80– 86.
Fundeanu, D.D.  (2015). Innovative Regional Cluster,
Model  of  Tourism  Development.    Procedia Economics and Finance. Eng., 23, 744–749. Harahab,  N.  (2010).  Penilaian  Ekonomi  Hutan
Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan  Wilayah  Pesisir.    Yogyakarta: Graha Ilmu.
Joesidawati,  M.  I.  (2016).  Penilaian  Kerentanan Pantai  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Tuban Terhadap Amcaman Kerusakan.  J. Kelautan.
9 (2), 188-198.
Kumalasari,  N.  R.  (2014).  Kapasitas  Adaptasi Terhadap Kerentanan dan Bencana Perubahan Iklim  di  Tambak  Lorok  Kelurahan  Tanjung Mas Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 10 (4), 476-487.
Luca,  D.  (2015).  Votes  and  Regional  Economic Growth:  Evidence  from  Turkey.  World Development.  Eng., 28, 477–495.
Morano,  P.,  Locurcio,  M.,  &  Tajani,  F.    Cultural Heritage  Volarization:  An  Application  of AHP for The Choice of The Highest and Best Use. Procedia Social and Behavioral Sciences.
Eng., 223, 952-959.
Nugroho,  I.  &  Dahuri,  R.    (2012).  Pembangunan Wilayah:  Perspektif  Ekonomi,  Sosial  dan Lingkungan.  Penerbit LP3ES.
Ozdemir, M.S. & Saaty, T.L.  (2006). The unknown in  decision  making:  What  to  do  about  it. EJOR. Eng., 174, 349-359.
Pramudyanto,  B.  (2014).  Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. J. Lingkar Widyaiswara. 1 (4), 21-40.
Permana,  C.D.  &  Asmara,  A.  (2010).  Analisis Peranan  dan  Dampak  Investasi  Infrastruktur Terhadap  Perekonomian  Indonesia:  Analisis Input–Output.  J. Manajemen dan Agribisnis. 7 (7), 48–58.
Redjeki, S. (2013).  Komposisi dan Kelimpahan Ikan di  Ekosistem  Mangrove  di  Kedungmalang, Jepara.  J. Kelautan. 18 (1), 54-60.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S. &Panuju, D.R. (2011). Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Russo, R. & Camanho, R. (2015). Criteria in AHP: a Systematic  Review  of  Literature.  Procedia Computer Science. Eng., 55, 123-1132.
Sadik, J. (2016).  Keragaan Relatif dan Karakteristik Perkembangan  Kecamatan  di  Kabupaten Bangkalan. Media Trend. 11 (1), 20-34. Syafi’I,  R.A.  &  Santoso,  E.B.    (2015).  Identifikasi
Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan
Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten  Kediri.  J.  Teknik  ITS.   4  (1),  17- 21.
Utari, E.S. (2015).  Analisis Sistem Pusat Pelayanan Pemukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. JEJAK. 8 (1), 62-72.
Waluyo,  A.  (2014).  Permodelan  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Terpadu  yang  Berbasis  Masyarakat  (Studi Kasus  Pulau  Raas  Sumenep  Madura).    J. Kelautan.  7 (2), 75-85.
Zikra, M. (2009).  Kegiatan Survey Lapangan Untuk Inventarisasi Permasalahan Kerusakan Pesisir Pantai  di  Kabupaten  Tegal,  Jawa  Tengah.    J. Kelautan. 2 (1), 20-26.