## Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato
Lukfiah I Radjak 1 , Herawati Utina 2 1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo
2 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo Gorontalo. Gorontalo 9600. Indonesia Email:

## Abstract
Lukfiah I Radjak 2018 Results of this study concluded that the provision of clear information about responsibilities in the implementation or management of finance in development has been applying the principle of transparency. Work plan development, implementation, control, and supervision in accordance with the financial accountability Torosiaje Jaya village has been running well, but is still hampered by constraints in the preparation of financial statements as treasurer of the village does not have a new format in the preparation of financial statements for Fiscal Year 2015. The village Prepare an grievance mechanism prior year development results conducted through analysis  of the suitability of the programs and activities contained in the Village and APB village RKP 2015 with implementation in 2014. The implementation of development Torosiaje village government has socialized and implement guidance system of reporting violations of the community by providing a suggestion box that can accommodate all complaints, complaints and reports from the public. Ease of access to information clearly to the public, it is in any physical activity must be accompanied by information boards mounted on the activities of the location of activities. Increased flow of information through cooperation with the mass media has not been carried out because of the unavailability of the internet facility in the village Torosiaje.
Keywords: Transparency of Financial Management, Rural Development

## Abstrak
Lukfiah I Radjak 2018 Artikel ini merupakan template untuk menulis di jurnal dengan menggunakan MS-Word. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan informasi secara jelas tentang tanggung jawab pada pelaksanaan atau pengelolaan keuangan dalam pembangunan telah menerapkan prinsip transparan. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan Desa Torosiaje Jaya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terkendala kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena bendahara desa belum mempunyai format baru dalam penyusunan laporan keuangan desa Tahun Anggaran 2015. Menyusun suatu mekanisme pengaduan hasil pembangunan tahun sebelumnya  dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014. Pemerintah Desa Torosiaje Jaya telah mensosialisasikan dan menerapkan pedoman sistem pelaporan pelanggaran untuk masyarakat dengan menyediakan kotak saran yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak masyarakat. Kemudahan akses informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan karena belum tersedianya fasilitas internet di Desa Torosiaje Jaya.

## Kata Kunci : Transparansi Pengelolaan Keuangan, Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43  tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya tersebut, desa memiliki hak dan kewajiban memperoleh keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Keuangan desa, diperoleh melalui pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.
Sumber pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selain itu, desa memperoleh bagi hasil pajak daerah
kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari pembagian retribusi yang diperuntukkan bagi desa. Desa juga diberi hak pendapatan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan, artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Dalam rangka itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh aparatnya sebagai pelaksana teknis terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Seperti halnya di kabupaten, pengelolaan keuangan desa disusun dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes), yang mencerminkan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat merupakan solusi yang efektif sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan melalui transparansi pengelolaan anggaran desa yang berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek.
Pada realitasnya menurut pengamatan penulis, aparat dan perangkat desa tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seperti halnya di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, setiap tahun memperoleh Alokasi  Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber keuangan desa yang dimasukkan dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, informasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat desa, masih terkendala  dalam penyusunan laporan keuangan karena bendahara desa belum mempunyai format baru dalam
penyusunan laporan keuangan desa tahun anggaran 2015, peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan karena belum tersedianya fasilitas internet di Desa Torosiaje Jaya.
Kegiatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan  umum  dan  pembangunan sampai ke pelosok desa  sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mana dijelaskan bahwa alokasi penggunaan anggaran dan belanja negara pada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Fenomena permasalahan yang nampak yaitu kemampuan manejerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum
sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konskruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.
Dalam arti, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di  Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato, belum optimal dikelola oleh aparat dan dipertanggungjawabkan keuangannya. Ketidakmampuan aparat dapat diamati pula dalam hal penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.  masih tidak adanya signifikasi hubungan antara pengeluaran dengan ketepatan pembangunan dalam penyelenggaraan program yang dicanangkan di desa, belum lagi pemanfaatan anggaran yang kurang efektif sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan desa. Transparansi diharapkan adanya keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.
Akhirnya melalui adanya transparansi  pengelolaan  anggaran di Desa Torosiaje Jaya merupakan solusi yang efektif sehingga kebutuhan pendanaan desa dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program desa secara efektif dan efisien.
Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh
publik. Keterbukaan informasi
diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.  (Permendagri, No. 13 Tahun 2006)
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu :
Menurut (Andrianto, 2007:42), menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Guna mendapatkan data yang menyeluruh mengenai transparansi penggunaan anggaran pertanggung jawaban keuangan, maka dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif  yaitu memaparkan atau menggambarkan data temuan penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari informan sesuai dengan kenyataan yang ada terkait pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
Penelitian ini mengambil  lokasi di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dengan dasar pertimbangan penulis dari segi waktu dan anggaran. Penelitian ini dilaksanakan selama +  2 (dua) bulan mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan dan penulisan hasil penelitian dari bulan Oktober  sampai dengan November 2015
Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas:
1. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan: kepala desa dan aparat desa yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang
dikaji  dengan menetapkan 7  orang informan.
2. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian. Data sekunder akan diperoleh melalui telaah terhadap referensi perpustakaan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti Analisis data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain.  Menurut  Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2012:337), mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh. Aktivitas dalam analisis data,  yaitu (1) data reduction, (2) data display, dan (3) conclusion drawing/verification .

## HASIL
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato, Aparatur
Desa dan Masyarakat, maka diperoleh gambaran riil tentang transparansi pengelolaan keuangan dalam menunjang pembangunan  di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

## 1. Penyediaan Informasi yang jelas tentang tanggung jawab
Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas yang melekat pada seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari  kepala  desa,  sekretaris  desa, bendahara desa sampai dengan perangkat desa lain adalah tanggungjawab utama dari tim ini ialah menjaga kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Artinya, pengelolaan keuangan desa adalah tugas kolektif. Resiko apabila terjadi kemacetan pada satu atau dua orang akan menjadi beban kerja yang membuka peluang penyimpangan dan hambatan pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Menurut seorang informan (SK) selaku Kepada Desa Torosiaje Jaya bahwa:
“yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. Oleh karena itu, saya meminta pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi  dan secara transparansi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur mulai dari dana transfer awal dari pemerintah daerah ke rekening desa sampai penarikan dana desa oleh bendahara, kemudian bendahara merealisasikan dana ke TPK dan TPK melaporkan pengelolaan dana melalui LPJ ke desa yang akan diteruskan oleh desa ke kecamatan”. (Wawancara, 16 Oktober 2015)
Tampomuri  (2011) menjelaskan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain, kurang mampunya pengetahuan manajerial aparat desa selaku pengelola anggaran, jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan, kurangnya koordinasi antara kepala desa terkait penarikan pajak yang lambat.Transparansi terkait dengan penyediaan informasi yang jelas yaitu merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Transparansi pemerintah Desa Torosiaje  Jaya  sudah baik. Wujud transparansi adalah penyebarluasan informasi  hasil MusDes di tempat-tempat yang mudah  diakses masyarakat misalnya di papan informasi
desa. Seorang informan (UP) dalam hal ini ketua BPD menuturkan bahwa:
“penyediaan informasi yang jelas dilakukan dalam pengelolaan keuangan di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato biasanya dengan mengundang kami sebagai badan perwusyawaratan desa dan beberapa masyarakat dalam penyusunan pengelolaan keuangan untuk pembangunan Desa Torosiaje  Jaya”. (Wawancara, 16 Oktober 2015)
Lemahnya transparansi adalah masalah yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa, yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pemerintah desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi adalah proses transparansi yang lemah, karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi tahu informasi dan bahkan hanya meminta persetujuan maupun justifikasi dari masyarakat yang dilakukan dalam rapat, sedangkan dalam pelaksanaan tidak dilanjuti dalam pemberian informasi yang jelas tentang tanggung
jawab. Informan (UP) dalam hal ini ketua BPD menuturkan bahwa:
Informasi pengelolaan keuangan sering bermasalah.  Warga masyarakat tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa banyak  keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan dalam pembangunan. (Wawancara, 16 Oktober 2015)
Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan rapat dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan desa menjadi andil dalam penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab kepada masyarakat.
Hal yang sama di katakan pula oleh ketua BPD ( UP ) :“bahwa setelah pemerintah daerah menetapkan anggaran untuk desa Torosiaje Jaya, pemerintah desa dan BPD segera membuat penetapan Perdes untuk anggaran yang telah menjadi Alokasi Dana Desa sehingga menjadi acuan untuk kegiatan yang akan di danai dari bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa berasal dari pemerintah daerah kemudian masuk ke rekening desa, dana tersebut di cairkan oleh bendahara kemudian bendahara desa merealisasikan dana tersebut ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dan TPK inilah yang membuat laporan pertanggung jawaban dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa
kemudian diteruskan oleh bendahara laporan pertanggung jawaban tersebut ke kecamatan”

## 2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat prioritas permasalahan. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi anggaran. Sehingga diperlukan suatu mekanisme pengaduan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa. Menurut Jurnal Alkap, (2014)  hambatan dalam pengawasan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa jelas tidak relevan untuk dibahas. Karena bagaimana mungkin terjadi hambatan dalam
pengawasan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, sedangkan tidak satu desa pun di Kecamatan  Bandar Petalangan yang telah mengelola sumber pendapatan asli tersebut
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :
a. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik = Uraian rencana tahun sebelumnya yang belum berhasil.
b. Untuk bidang ekonomi = Uraian rencana tahun sebelumnya yang belum berhasil. (Observasi, 15
Oktober 2015)
Berdasarkan pengawasan BPD Pemerintah Desa Torosiaje Jaya sudah memenuhi regulasi dalam Peraturan Bupati tersebut. Pertama terkait dengan SPJ yang dibuat dalam II tahap. SPJ ADD Desa Torosiaje Jaya sudah dibuat dalam dua tahap selama enam bulan sekali. Dan dalam SPJ tersebut wajib melampirkan tanda tangan BPD. Kedua
terkait dengan pembagian alokasi dana sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah, sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas  lainnya. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri 13 / 2014) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Transparansi diartikan  sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.  Namun demikian menurut Kepala Desa (SK) bahwa:
“masyarakat tidak bisa mengartikan transparansi sebagai keterbukaan yang mengikat, sehingga masyarakat dapat masuk kapan saja ke kantor pemerintah tanpa filter dengan alasan transparansi. Transparansi harus dijalankan dalam kerangka aturan formal” (Wawancara,
18 Oktober 2015)
Dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi, dalam praktik tata kelola  keuangan  yang baik, Pemerintah Desa Torosiaje Jaya telah mensosialisasikan dan menerapkan pedoman sistem pelaporan pelanggaran
untuk masyarakat dengan menyediakan kotak saran  yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan  dan laporan dari pihak masyarakat.  Berdasarkan wawancara dengan Kaur Pemerintahan (IM) bahwa:
“Kotak saran ini diharapkan dapat efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih berani bertindak mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya”. (Wawancara, 18 Oktober 2015) Seorang mayarakat (KA) juga menuturkan bahwa:
“Dengan adanya Kotak saran ini dapat memberikan wadah dan panduan bagi saya selaku mayarakat untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Pemerintah  serta peraturan perundang- undangan”.  (Wawancara, 18 Oktober 2015)
Dengan adanya pedoman sistem pelaporan pelanggaran melalui kotak saran  tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra pemerintah desa; mengurangi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran melalui deteksi dini; dan mencegah kemungkinan terjadinya
masalah akibat terjadinya suatu pelanggaran termasuk dapat meningkatkan pembangunan di desa

## 3. Kemudahan akses informasi
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Menurut Tampomuri (2011) Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu saja yang dilibatkan di dalamnya. Kaur Pemerintahan (IM) sekaligus ketua TPK Desa Torosiaje juga menuturkan bahwa: “Papan informasi tersebut sekurang- kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan”. (Wawancara, 18 Oktober 2015)
Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka
melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program anggaran desa dan pembangunan desa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim  Pengelola Kegiatan demi kesempurnaan pengelolaan.
Bahwa dalam pelaksanaan APBDes senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab  pengelola APBDes tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggung  jawaban pelaksanaan program APPBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.
4. Meningkatkan Arus Informasi
Melalui Kerjasama dengan Media Massa dan Lembaga Non Pemerintah
Informasi pengelolaan keuangan terbuka bagi semua warga tanpa kecuali, dapat dilihat dan diketahui oleh warga baik diminta maupun tidak. Masyarakat dapat mengetahui sasaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan anggaran.
Transparansi terkait dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Transparansi pemerintah Desa Torosiaje Jaya sudah mulai  membaik. Wujud transparansi adalah penempelan hasil MusDes di tempat-tempat yang gampang diketahui masyarakat misalnya di papan informasi desa, pos ronda, dan dibagikan pada tiap RT. Selain itu secara administratif transparansi pengelolaan ADD terlihat dalam pemberian SPJ kepada BPD selama 6 bulan sekali.
Menurut Bendahara Desa Wawancara (LP) semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Akan tetapi peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan karena
belum tersedianya fasilitas internet di Desa Torosiaje Jaya. (18 Oktober 2015) Kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi. Berdasarkan pengawasan BPD dalam pengelolaan ADD kejujuran pemerintah Desa Torosiaje Jaya masih belum bisa dikatakan 100%. Hal ini dikarenakan kadang ada ketidak  jujuran masalah kendala  waktu dan kedisiplinan. Namun untuk program dan dana, pemerintah Desa Torosiaje Jaya selalu mengadakan musyawarah  dengan BPD agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa (SK) bahwa:
“Pembangunan di desa Torosiaje jaya sudah sangat baik walaupun masih ada sedikit kendala yang sering di temukan oleh TPK, karena belum 100% berhasil karena masih ada masyarakat yang sering protes akan pengadaan bahan bangunan atau volume daripada bangunan,  oleh karena itu  masyarakat sering  mengeluh pada BPD atau pada pemerintah desa ke TPK”.  (Wawancara, 20 Oktober 2015)  Begitu pula yang disampaikan oleh kaur Pemerintahan bahwa:
“Semua kegiatan yang ada di desa harus sesuai dengan RPJMDES, RKPDES dan perdes yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat, akan tetapi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dapat menunjang pembangunan karena yang selalu menjadi masalah untuk TPK karena harga bahan yang naik maka tidak sesuai dengan harga yang ada di RAB”.
Selanjutnya adalah objektifitas pengelolaan ADD. Pengawasan oleh BPD menjelaskan bahwa pemerintah Desa Torosiaje Jaya sudah objektif. Misalnya dalam MusDes pemerintah Desa Torosiaje Jaya memberikan kesempatan yang sama kepada  para peserta untuk memberikan usulan.
Pengelolaan keuangan di Desa Torosiaje Jaya, transparansi terjadi hanya jika direncanakan sendiri. Tidak semua proses pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan, karena anggaran yang ada sering tidak proporsional, karena harga barang yang naik pada saat  pengadaan  bahan sehingga berbeda dengan harga bahan yang ada di pembelian RAB. Akan tetapi transparansi berjalan dengan baik karena tidak adanya keterlibatan antara masyarakat dan BPD (Badan Permusyarawatan Desa).

## PEMBAHASAN
Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar  pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada
kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Dengan adanya pelaksanaan transparansi maka hal ini akan membantu menghambat jalannya praktek korupsi yang semakin marak belakangan ini. Dan jika hal ini dilakukan lebih baik lagi bukan hal yang tidak mungkin jika kita dapat menghilangkan praktek- praktek korupsi sehingga pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik lagi.
Seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah  daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah daerah di daerahnya sendiri.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan  desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.
Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka tentang pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa, demikian sebaliknya.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara
partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
Berdasarkan  PP 43 Tahun 2014 Permendagri 113 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari sisi transparansi perencanaan, pemerintah desa di Warisa diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan di desa juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi walaupun belum sepenuhnya baik.  Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan
anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.
Pengelolaan keuangan yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka, jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. APBDes yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat. Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dikontrol melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan. Guna mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan,besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Menyimak hasil pembahasan di atas, maka peneliti mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang transparansi Pengelolaan Keuangan dalam menunjang pembangunan di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sebagai berikut: 1. Penyediaan informasi secara jelas tentang tanggung jawab pada pelaksanaan atau pengelolaan Keuangan dalam pembangunan telah menerapkan prinsip transparan.  Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang sesuai dengan pertanggung  jawaban keuangan Desa Torosiaje Jaya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terkendala dalam penyusunan laporan keuangan karena bendahara
desa belum mempunyai format baru dalam penyusunan laporan keuangan desa tahun anggaran 2015.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014. Pemerintah Desa Torosiaje Jaya  telah mensosialisasikan dan menerapkan pedoman sistem pelaporan pelanggaran untuk masyarakat dengan menyediakan kotak saran yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak masyarakat.
3. Kemudahan akses informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib
dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
4. Peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan karena belum tersedianya fasilitas internet di Desa Torosiaje Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, Nico.2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government . Bayumedia Publishing, Malang
Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah . Kongres Ak. Indonesia, Jakarta
Krina, P. Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi. Erlangga , Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.