SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 299-315 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.39913 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Model  Pengawasan  Lembaga  Pengumpul  Dana  Sosial  pada  Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al-S yafi’i
Supervision Model of Social Fund Collection Institutions at the Dompet Dhuafa  Foundation;  Perspectives  on  Positive  Law  and  the  al-Shafi'i School
Afirah Majid 1* , Zulhasari Mustafa 4 , Arif Rahman Ramli 5 , Atriani Lukman 6 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
4 Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.
E-mail: 1 afirahmajid3002@gmail.com, 2 zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id, 3 arif.rahman.pmh@uin- alauddin.ac.id, 4 atrianilukman45@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 25 Juli 2023] [Reviewers: 18 November 2023] [Revisions: 18 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024] [Published: 31 Januari 2024]

## How to Cite:
Majid,  Afirah,  Zulhasari  Mustafa,  Arif  Rahman  Ramli,  and  Atriani  Lukman.  2024.  “Supervision  Model  of  Social  Fund  Collection Institutions  at  the  Dompet  Dhuafa  Foundation:  Perspectives  on  Positive  Law  and  the  Al- Shafi’i  School”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1). https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913 .

## Abstrak
Dompet dhuafa sebagai pengumpul dana yang telah mendapatkan izin operasional dari Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu untuk diawasi agar tidak terjadi penyelewengan.  Pokok penelitian ini adalah analisis model pengawasan pada lembaga pengumpul dana sosial dompet dhuafa dalam perspektif  hukum  positif  dan  Imam  Syafi’i.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana pengawasan terhadap pengumpul dana sosial dompet dhuafa dalam perspektif hukum positif dan Imam  Syafi’i.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Data  merupakan  hasil wawancara  yang  bersumber  dari  karyawan  Dompet  Dhuafa.  Teknik  analisis  yang  dipakai  yakni analisis  hukum  positif  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yakni  peraturan  dan  literatur  yang berkaitan  pada  permasalahan  yang  diteliti,  dan  analisis  Mazhab  Syafi’i  terkait  pelaksanaan pengawasan  berdasarkan  atas  hukum  Islam,  baik  itu  dari  al- Qur’an,  al -Hadis,  kaidah  ushul  fiqh serta  pendapat  para  ulama.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Dompet  Dhuafa  Makassar memiliki  empat  sistem  pengawasan  yang  pertama  yakni  Dewan  Pertimbangan  Syariah  yang bertugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan lembaga, kemudian audit internal dari kantor pusat Dompet Dhuafa, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, serta Audit KEMENAG dan BAZNAS yang dimana dari tiga pengawasan tersebut memeriksa laporan keuangan dari  lembaga.  Dalam  analisis  mazhab  Syafi’i  konteks  pengawasan  dalam  lembaga  sama  halnya dengan ar-riqobah merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara terus menerus, karena pengawasan  adalah  memeriksa  jalan  pembuatan  rencana  dalam  suatu  lembaga  untuk menghindari kegagalan.
Kata  Kunci:  Pengawasan  Lembaga;  Pengumpul  Dana  Sosial;  Yayasan  Dompet  Dhuafa;  Hukum Positif; Mazhab al- Syafi’ i.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.

## Abstract
Dompet dhuafa as a fund collector who has obtained an operational license from the Social Welfare Institute needs to be monitored so that misappropriation does not occur.  The main point of this study is the analysis of the supervision model in the social fund collection institution dompet dhuafa in the perspective of positive law and Imam Shafi'i. The purpose of this study is to find out how the supervision of social fund collectors of poor wallets in the perspective of positive law and Imam Shafi'i. This type of research uses qualitative methods. Data is the result of interviews sourced from Dompet  Dhuafa  employees.  The  analysis  technique  used  is  positive  legal  analysis  by  examining library materials, namely regulations and literature related to the problem under study, and Shafi'i School analysis related to the implementation of supervision based on Islamic law, both from the Qur'an,  al-Hadith,  the  rules  of  Usul  Fiqh  and  the  opinions  of  scholars.  The  results  showed  that Dompet Dhuafa Makassar has four supervisory systems, the first of which is the Sharia Advisory Board which is tasked with determining the policies to be carried out by the institution, then an internal audit from the head office of Dompet Dhuafa, an external audit from a Public Accounting Firm, and an Audit of the Ministry of Religion and BAZNAS where the three supervisions examine the  financial  statements  of  the  institution.  In  the  analysis  of  the  Shafi'i  school  the  context  of supervision in institutions as well as ar-riqobah is an obligation that must be resolved continuously, because supervision is to examine the way of making plans in an institution to avoid failure.
Keywords:  Institutional Supervision; Social Fund Collector; Dompet  Dhuafa Foundation; Positive Law; School of al-Shafi'i.

## Pendahuluan
Berdasarkan  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  terus berkembang  dan  menguat  sebagimana  tertera  di  tahun  2022  terhitung  berdasarkan  Produk Dosmetik Bruto pada harga yang berlaku telah menembus Rp19,588,4 T dan Produk Dosmetik Bruto per kapita telah menembus Rp71,0 juta. Kemudian pertumbuhan ekonomi pada Indonesia terbukti  juga  pada  tahun  yang  sama  yakni  pada  tahun  2022  terjadi  peningkatan  sebesar  5,31 persen dibanding tahun sebelumnya. 1 Dengan baiknya pertumbuhan ekonomi pada Negara saat ini sehingga masyarakat Indonesia masi tinggi akan jiwa gotong royongnya, dan menjadi alasan mengapa  di  Indonesia  marak  dengan  Lembaga  Pengumpul  dana  sosial,  karena  masyarakat Indonesia masi tinggi akan rasa saling membantu satu sama lain. Tidak jarang pula kita temukan pada tepi-tepi jalan, suatu lembaga sosial atau organisasi yang sedang melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial.
Pengumpulan  dana  terpercaya  merupakan  suatu  Lembaga  bantuan  sosial  yang  telah mendapatkan izin operasional dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berwenang dan bertujuan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya dalam menunjang kegiatan
1 Pemerintah Republik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen,” Official Website Badan Pusat  Statistik ,  last  modified  2023,  https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia- tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.
sosial  dalam  bidang  Pendidikan,  Kesehatan,  Olahraga,  Kerohanian,  Kebudayaan,  serta  bidang kesejahteraan  sosial  yang  tidak  bertentangan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang tertera. 2 Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  1980  tentang pelaksanaan pengumpul sumbangan pada pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa Pegawai-pegawai Departemen  Sosial  yang  sudah  ditunjuk  oleh  Menteri  menjadi  Satuan  Pengamanan  Sosial melaksanakan tugas pada bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Bila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengetahui perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 bisa di tindak pidana, maka ia wajib segera melaporkan  pada  Pejabat  Penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang  untuk melakukan  penyidikan.  Jadi,  apabila  dalam  suatu  Lembaga  dana  sosial  mendapatkan  laporan melakukan  perbuatan  yang  menyeleweng  dari  aturan,  maka  Departemen  sosial  akan menindaklanjuti  hal  tersebut  dengan  melaporkannya  ke  Pejabat  Penyidik  untuk  melakukan penyelidikan terhadap Lembaga dana sosial yang telah melakukan penyelewengan.
Jika lembaga kesejahteraan sosial harus memiliki izin maka sama halnya dengan lembaga amil  zakat  juga  harus  memiliki  izin  adapun  pelaksanaan  permohonan  izin  pembentukan  dan pembukaan lembaga amil zakat telah tertera pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3  tahun  2019.  Pada  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  zakat  bertujuan untuk  menaikkan  efektifitas  serta  efisiensi  pelayanan  pada  pengelolaan  zakat  serta meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mempresentasikan  kesejahteraan  masyarakat  serta penanggulangan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  lembaga  yang  mengatur  itu semua.  Pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Dana Zakat. 3 Kemudian bila pada dasarnya sumber-sumber utama pendapatan LAZ dari infaq, zakat, sedekah, ghanimah (harta yang diperoleh dari rampasan saat perang). 4
2 Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  “Layanan  Surat  Keterangan  Tanda  Terdaftar  (Bagi  Organisasi  Sosial/LSM Yang  Bergerak  Di  Bidang  Kesejahteraan  Sosial)”, Official  Website  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan , http://simapv2.sulselprov.go.id/layanan-18-surat-keterangan-tanda-terdaftar-bagi-organisasi-sosiallsm-yang- bergerak-di-bidang-kesejahteraan-sosial.html.
3 Taufik  Sanusi  Muhammad  Ghaly  Nugraha  Ramadhan,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pendistribusian  Zakat Melalui  Rumah  Sehat  BAZNAS  Makassar,” El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  197, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26073.
4 Abdi Wijaya Ita Sri Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 2,  no.  1  (2021):  108, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18144.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
Zakat  dalam  fikih  adalah  sebagian  dari  ibadah  sekalipun  terdapat  muamalah  terutama pada sudut pandang publik, 5 tak jarang pula ada lembaga pengumpul dana sosial di Indonesia yang ditutup secara paksa karena terjerat beberapa kasus, seperti pada tahun 2022 telah terjadi kasus penyelewengan dana di lembaga Aksi Cepat Tanggap yang dimana 3 petinggi dari lembaga Aksi  Cepat  Tanggap  menjadi  tersangka.  Berawal  pada  Majalah  Tempo  edisi  02  Juli  2022  yang menyoroti dugaan penyelewengan dana oleh lembaga tersebut, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan adanya indikasi berupa kegiatan yang berhubungan dengan  aktivitas  terorisme  oleh  lembaga  Aksi  Cepat  Tanggap.  PPATK  kemudian  menyerahkan hasil  pemeriksaan  transaksi  Aksi  Cepat  Tanggap  ke  lembaga  aparat  penegak  hukum.  PPATK menemukan  ada  ratusan  miliar  transaksi  masuk  dari  luar  negeri  sebesar  Rp  64,9  miliar  dan mengalir keluar negeri sebesar Rp 52,9 miliar yang dilakukan lembaga tersebut. 6
Adapun salah satu contoh lembaga dana sosial di Kota Makassar yang akan diteliti oleh peneliti  yaitu  lembaga  filantropi  Islam  sekaligus  lembaga  kemanusiaan  yang  berkecimpung dipemberdayaan  umat  (empowering  people)  serta  kemanusiaan.  Pemberdayaannya  bergerak melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (Ziswaf) dan dana sosial lainnya yang terkelola  secara  modern  dan  jujur.  Pada  pengelolaannya,  Dompet  Dhuafa  mengutamakan konsep welas asih atau kasih sayang menjadi akar gerakan filantropis yang mengutamakan 5 pilar program,  yaitu  Kesehatan,  Pendidikan,  Ekonomi,  Sosial,  dan  Dakwah  serta  Budaya.  Dompet Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk menolong sesama pada tahun 1993 silam. Menggunakan tekad mulia, di tanggal 2 Juli 1993, hadir kolom donasi  Dompet  Dhuafa  di  halaman  utama  harian  Umum  Republika.  Tanggal  tadi  kemudian tersurat  menjadi  hari  lahirnya  lembaga  filantropi  dan  kemanusiaan  Dompet  Dhuafa.  Setahun kemudian, Dompet Dhuafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41  tanggal  14  September  1994  di  hadapan  Notaris  H.  Abu  Yusuf,  S.H,  yang  diumumkan  pada Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.
Sampai saat ini, keyakinan dan partisipasi publik terus menuntun Dompet Dhuafa dalam menghadapi problematik global. Berawal dari kolom donasi, Dompet Dhuafa terus berkhidmat
5 Abdul Syatar dan Arif Rahman, “Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
6 Juli  Hantoro,  “Tersangka,  Ini  Fakta  Perjalanan  Kasus  ACT  Hingga  Petinggi  Jadi,” Tempo.Co. ,  July  2022, https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka.
mengantarkan  amanah  para  donator/muzaki  bagi  mustahik  atau  penerima  manfaat.  Dari perjalanan  tahun  1993  hingga  tahun  2021,  kemuliaan  para  donatur  Dompet  Dhuafa  sudah menyentuh  penerima  manfaat  lebih  dari  24  juta  jiwa.  Selain  menghadirkan  program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompet Dhuafa tentunya juga mempererat kolaborasi. Salah satu langkahnya yakni meluaskan jaringan pelayanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini Dompet Dhuafa hadir di 6 kantor layanan, 31 cabang pada negeri, 5 cabang luar negeri. Tak  hanya  itu  Dompet  Dhuafa  juga  mengembangkan  157  zona  layanan  di  32  provinsi,  serta bekerja  sama  dengan  29  mitra  strategis  di  21  negara.  Pengembangan  tadi  untuk  mengatasi persoalan  di  negeri  ini  yang  tidak  bisa  dilakukan  dengan  bekerja  sendirian.  Terlalu  besar problematika yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka seluruh lapisan perlu bergandengan  tangan,  menciptakan  kolaborasi,  serta  beraksi  bersama  mengatasi  berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan pada negeri ini. 7 Dompet Dhuafa juga telah memenuhi persyaratan  dan  telah  mendapatkan  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  yang disebutkan dalam keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 239 tahun 2016 yang dimana menetapkan  pemberian  izin  kepada  yayasan  dompet  dhuafa  republika  sebagai  salah  satu lembaga amil zakat nasional. Pemberian izin kepada LAZ dompet dhuafa berlaku selama 5 tahun setelah  itu  lembaga  LAZ  dompet  dhuafa  memperbaruhi  dan  memperpanjang  izin  operasional yang tertera dalam keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 527 tahun 2021.

## Literatur Review
Nurlia  Fikawaty,  dengan  penelitian yang  berjudul  “Tanggung  Jawab  Penyelenggara Pengumpulan  Sumbangan  Publik  Oleh  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  PT.  Sumber  Alfaria Trijaya,  Tbk)”,  pada  skripsi  membahas  mengenai  permasalahan  pada  prosedur  pengumpulan sumbangan, pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan. Pada skripsi ini juga membahas mengenai prosedur izin untuk menjalankan lembaga pengumpul  dana  sosial  dan  pengumpul  dana  sosial  juga  harus  bertujuan  untuk  membantu pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial. 8 Nikmawati, penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan  Dalam  Mekanisme  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Zakat  di  Desa  Sapanang  Kec.
7 “Tentang Kami,” Situs Resmi Dompet Dhuafa , n.d., https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/.
8 Nurlia Fikawaty, “Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik Oleh Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk)” (Syarif Hidayatullah, 2018). h 4.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
Binamu Kab. Jeneponto”, membahas tentang bagaimana Fungsi Pengawasan dalam Mekanisme Penghimpunan  dan  Penyaluran  Zakat  di  Desa  Sapanang  Kecamatan  Binamu  Kabupaten Jeneponto. hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan zakat Desa Sapanang mencakup penghimpunan serta penyaluran zakat. Penghimpunan zakat Desa Sapanang dilakukan disetiap dusun  dengan  tujuan  mempermudah  rakyat  dalam  mengumpulkan  zakat,  mekanisme pengumpulan  tadi  mencakup  pencatatan  nama muzakki ,  jenis  zakat  serta  jumlah  tanggungan zakat. 9 Supriadi  dan  A.  Intan  Cahyani,  dengan  judul  jurnal  Mekanisme  Penghimpunan  dan Penyaluran  Dana  Zakat  terhadap  Operasional  Biaya  Pendidikan  di  LAZISMU  Sulawesi  Selatan, membahas tentang dana yang terhimpun dari donatur ke lembaga LAZISMU telah dikelola serta disalurkan  secara  baik  dengan  mengamati  warga  sekitar  terbukti  adanya  penaikan  tarif kesejahteraan  Daerah  Batulabbu  Kel.  Lembang  Gantarangkeke  Kab.  Bantaeng. 10 Adapun perbedaan  dari  penelitian  saya  dengan  peneletian  yang  terdahulu,  pertama  dari  Objek  kajian peneliti yakni berada pada sebuah lembaga Instansi yang telah mendapatkan izin dari BAZNAS. Kemudian lokasi/tempat penelitianya berbeda-beda serta pada penelitian sebelumnya berfokus dalam pengaruh, peran serta strategi dalam penghimpunan zakat sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan dana dari Lembaga yang akan diteliti.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan metode deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengawasan Terhadap Lembaga Pengumpul Dana Sosial di Kota Makassar (Analisis Hukum Positif dan Mazhab Fikih) maka lokasi dari penelitian ini berada pada lembaga pengumpul dana sosial pada lembaga Yayasan Dompet Dhuafa Makassar. Teknik analisis yang dipakai yakni analisis hukum positif dengan cara meneliti bahan  pustaka  dengan melakukan  penelitian terhadap  peraturan dan  literatur  yang berkaitan pada  permasalahan  yang  diteliti,  dan  analisis  Mazhab  Syafi’i  pada  suatu  problematika  yang berdasarkan atas hukum Islam, baik itu dari al- Qur’an, al -Hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat para  ulama  dalam  melihat  sebuah  problematika  terkait  pelaksanaan  pengawasan  terhadap
9 Nikmawati, “Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Di Desa Sapanang Kec. Binamu Kab. Jeneponto” (UIN Alauddin Makassar, 2017). h 6.
10 Supriadi  dan  A.  Intan  Cahyani,  “Mekanisme  Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Zakat  Terhadap  Operasional Biaya  Pendidikan  Di  LAZISMU  Sulawesi  Selatan,” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075.
lembaga pengumpul dana sosial Dompet Dhuafa. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan dana pada lembaga tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengawasan terhadap Lembaga Pengumpul Dana Sosial di Kota Makassar pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompet Dhuafa
Mc.  Farland  dalam  Handayaningrat  memberikan  definisi  pengawasan (control) sebagai berikut:  pengawasan  adalah  suatu  proses  dimana  pimpinan  ingin  mengetahui  apakah  hasil pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  sesuai  dengan  rencana,  perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. 11 Berdasarkan  pernyataan para pakar diatas maka dapat  ditarik  kesimpulan  jika  pengawasan  dimaksudkan  untuk  mencegah  ataupun  merubah kelalaian,  penyimpangan,  ketidakserupaan  serta  penyelewengan  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan  wewenang  yang  sudah  ditetapkan,  dan  dari hasil  wawancara  peneliti  bersama  bagian Operasional  dan  Keuangan Dompet  Dhuafa  Sulawesi  Selatan  dalam  lembaga  dompet  dhuafa memiliki  sistematika  tata  cara  pengawasan  ada  empat  dalam  melakukan  penggunaan  dana lembaga, agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan  peruntukan  dana. 12 Karena  idealnya  suatu  pengawasan  dana  dalam  lembaga  memiliki beberapa  sistematika  pengauditan,  adapun  hasil  dari  wawancara  terdapat  empat  sistem pengauditan yang dilakukan, yakni:
a. Dewan  Pengawas/Pertimbangan  Syariah  merupakan  Dewan  yang  bertugas  untuk memberikan  nasihat,  saran  dan  menentukan  kebijakan-kebijakan  yang  akan  dilakukan lembaga, 13 untuk  menjalankan  Yayasan  Dompet  Dhuafa.  Seperti  jika  Dompet  Dhuafa cabang ingin mengadakan kegiatan amal maka dari Dewan Pertimbangan Syariah harus melakukan peninjauan dari segi syariahnya, apakah boleh dana tersebut digunakan untuk kegiatan amal. Contohnya dana zakat bisakah di gunakn untuk program sosial. 14
11 Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan (Bandung: Cendekia, 2020).
12 Reka  Rahim  Perdana,  Operasional  dan  Keuangan  Dompet  Dhuafa  Sulsel, Wawancara, Makassar,  21  November 2023.
13 Saidurrahman dan Andri Soemitra, Pengawasan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah (Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014).
14 Reka  Rahim  Perdana  Operasional  dan  Keuangan  Dompet  Dhuafa  Sulsel, Wawancara, Makassar,  21  November 2023.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
b. Audit  internal  dari  lembaga  Dompet  Dhuafa  kantor  pusat  mengutus  beberapa  staff pemeriksa  yang  akan  memeriksa  lembaga  Dompet  Dhuafa  cabang,  apakah  lembaga cabang telah berjalan sesuai SOP kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan lembaga Dompet Dhuafa cabang apakah telah sesuai dengan SOP, Audit Internal akan melakukan pemeriksaan  keungan,  seperti  pengeluaran,  pencocokan  nota  laporan  keungan  dan segala macam yang berkaitan dengan SOP setelah dilakukannya pemeriksaan dan telah berjalan  sesuai  SOP  maka  pimpinan pusat Dompet Dhuafa  akan  memberikan  masukan dan tanggapan mengenai lembaga Dompet Dhuafa cabang.
c. Audit eksternal, oleh auditor independent dari luar dompet dhuafa. Pada tahun kemarin 2022 dilakukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik, proses yang dilakukan Kantor Akuntan  Publik  dalam  pengawasannya  yaitu  seluruh  cabang  melakukan  penginputan laporan keuangan kemudian dilakukan pemereksiaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan rekening koran dengan lama waktu proses pemeriksaan 3 bulan. Dalam hal ini proses audit  eksternal  dilakukan  setiap  tahun  untuk  memastikan  proses  penyaluran  dananya telah sesuai. 15
d. Audit Kementrian Agama dan Badan Amil Zakakat, audit yang dilakukan pada setiap tahun oleh  Kementrian  Agama  dan  Badan  Amil  Zakat  di  wilayah  masing-masing  cabang  yang bertujuan  untuk  mencapai  hasil  pengawasan  terkait  standar  kepatuhan  syariah  serta meningkatkan  kualitas  layanan  zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan lainnya. 16
2. Analisis  Hukum  Positif  dan  Mazhab  Syafi’i  Terhadap  Pengawasan  Lembaga  Pengumpul Dana Sosial pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompet Dhuafa
a. Analisis Hukum Positif  Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompet Dhuafa
Ummat  Islam  dituntut  agar  dapat  mengimplementasikan  petunjuk  yang  dibawanya berhubungan  dengan  kolerasi  sosial  kemasyarakatan  pada  aturan  hukum.  Oleh  sebab  itu, keberadaan  aturan  Islam  ialah  buat  mengatur  hubungan  insan  dalam  kehidupan  sosial
15 Reka  Rahim  Perdana,  Operasional  dan  Keuangan  Dompet  Dhuafa  Sulsel, Wawancara, Makassar,  21  November 2023.
16 Kementrian Agama, Keputusan Inspektur Jendral Kementrian Agama Nomor 137 Tahun 2021, bab 1.
307 | SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab – Volume 5 Issue 1, January 2024
kemasyarakatan, 17 Yayasan Dompet Dhuafa merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang bergerak  dibidang  dana  zakat,  infak,  sedekah,  wakaf  di  Indonesia  yang  berdiri  pada  tanggal  4 september  1994. Dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 18 ayat (1) bahwasanya pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, 18 jadi Lembaga Amil Zakat/Lembaga  pengumpul  dana  sosial  yang  telah  berdiri  wajib  mendapatkan  izin  dari Pemerintah atau Menteri. Sementara pada pasal 18 ayat (2) yang mengatur bahwa izin diberikan apabila  memenuhi  beberapa  syarat  dan  ketentuan 19 Dalam  penjelasan  Undang-Undang  di tersebut  sudah  jelas  bahwa  diwajibkan  bagi  setiap  lembaga  yang  melakukan  aktivitas pengelolaan  zakat  untuk  mendapatkan  izin  legalitas  dari  Kementrian  Agama,  kemudian  pada pasal 38 ditegaskan bahwa setiap masyarakat/lembaga yang sengaja bertindak sebagai amil zakat dilarang tanpa seizin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdapat 108 Lembaga pengelola zakat di Indonesia yang belum memiliki izin legalitas, tetapi diantara 108 LAZ yang belum memiliki izin  legalitas  banyak  juga  LAZ  yang  telah  mendapatkan  izin  diantaranya  37  LAZ  berizin  sakala Nasional, 33 LAZ berizin skala Provinsi 70 LAZ berizin skala Kabupaten . 20
Salah satu LAZ yang berizin adalah Yayasan Dompet Dhuafa sepeti yang diputuskan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 239 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada Yayasan Dompet  Dhuafa  Republika  sebagai  LAZ  skala  Nasional  status  izin  legalitas  kepada  LAZ  berlaku selama 5 tahun setelah itu lembaga LAZ dompet dhuafa memperbaruhi dan memperpanjang izin operasional yang tertera dalam keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 527 tahun 2021. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang lembaga pengumpul dana sosial tidak melakukan penyelewengan terhadap donasi-donasi yang diamanahkan oleh para donator, contoh kasus terjadi pada lembaga Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan instansi yang bergerak pada bidang kemanusian yang menjalankan berbagai macam program  salah  satunya  memberikan  bantuan  saat  terjadinya  bencana  dan  pendistribusian
17 Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bab IV, pasal 18 ayat (1).
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bab IV, pasal 18 ayat (2).
20 Kementrian Agama RI, “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya,” Official Website Kementrian  Agama  RI ,  https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin- ini-daftarnya-j29itk.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
| 308
zakat, 21 Islam mempunyai pilar-pilar dalam menuntun hubungan sebuah pekerjaan, yakni; prinsip kesetaraan  ( musawah )  serta  prinsip  keadilan, 22 lembaga  ACT  juga  telah  memiliki  izin  dari Pengambilan Uang dan Barang dari Kementerian Sosial melalui surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 bagi kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 bagi kategori Bencana izin yang selalu diperbaharui setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 23 Tetapi dengan adanya izin tersebut tidak menutup kemungkinan lembaga ACT tidak melakukan  kesalahan  seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2022  silam  lembaga  ACT  terjerat  kasus tindak pidana penyelewengan dana terhadap donasi yang diamanahkan kepada lembaganya dan petinggi  ACT  dinyatakan  bersalah  melanggar  pasal  374  KHUP  juncto  pasal  55  ayat  (1)  KHUP dengan  vonis  3,5  tahun  penjara, 24 sehingga  menyebabkan  lembaga  tersebut  dicabut  dari perizinannya  dalam  penyelenggaraan  pengumpulan  uang  dan  barang  yang  dinyatakan  oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia dalam keputusan nomor 133/HUK/2022. 25
Menurut dari data diatas peneliti menganalisis bahwa pengawasan terhadap lembaga ACT berjalan  dengan  kurang  optimal.  Meskipun  telah  mendapatkan  izin  Pengumpulan  Uang  dan Barang dari Kementrian Sosial, seharusnya lembaga ACT juga mengajukan izin kepada Badan Amil Zakat dikarenakan dalam salah satu program yang dilakukan lembaga ACT berbasis zakat, wakaf, dan  qurban.  Dengan  adanya  izin  dari  Badan  Amil  Zakat  sehingga  lembaga  ACT  dapat  di  audit setiap  tahun  sesuai  peraturan  Kementrian  Agama,  sama  halnya  dengan  lembaga  Yayasan Dompet Dhuafa dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, dan audit dari Kementrian  Agama  bertujuan  untuk  agar  dana  lembaga  tersebut  tersalurkan  secara  tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi
21 Anang Wahyudi, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Lembaga Aaksi Cepat Tanggap (ACT) Jember” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).
22 Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 2,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456.
23 Salwa  Fathiyah,  “Analisis  Strategi  Pemasaran  Pada  Platfrom  Crowdfunding  Aksi  Cepat  Tanggap”  (Universitas Pakuan, 2023).
24 Wilda Hayatun Nufus, “Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Bui Di Kasus Penggelapan Donasi!,” Detiknews , January  23,  2023,  https://news.detik.com/berita/d-6531784/eks-presiden-act-ahyudin-divonis-35-tahun-bui-di- kasus-penggelapan-donasi.
25 Biro Humas, “Kemensos Cabut Ijin PUB ACT,” Official Website Kementrian Sosial Republik Indonesia , last modified 2022,  https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act#:~:text=Pencabutan  itu  dinyatakan  dalam Keputusan,Selasa (5%2F7).
yakni  memiliki empat auditor  seperti  lembaga  Dompet Dhuafa.  Kemudian dengan adanya  izin dari  pihak  berwenang,  lembaga  pengumpul  dana  sosial  dapat  menjalankan  lembaga  tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT.
Menurut  dari  data  diatas  peneliti  menganalisis  bahwa  lembaga  Dompet  Dhuafa  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  menjadi rule  of  mode yakni  menjadi  teladan  bagi lembaga pengumpul dana sosial yang belum memiliki izin, agar lembaga yang mengumpulkan dana  ZISWAF  dapat  di  audit  setiap  periodenya  dan  mengantisipasi  supaya  tidak  terjadi penyelewengan  dana.  Seperti  pengawasan  terhadap  lembaga  ACT  berjalan  dengan  kurang optimal,  meskipun  telah  mendapatkan  izin  Pengumpulan  Uang  dan  Barang  dari  Kementrian Sosial,  seharusnya  lembaga  ACT  juga  mengajukan  izin  kepada  Badan  Amil  Zakat  dikarenakan dalam  salah  satu  program  yang  dilakukan  lembaga  ACT  berbasis  zakat,  wakaf,  dan  qurban. Dengan  adanya  izin  dari  Badan  Amil  Zakat  sehingga  lembaga  ACT  dapat  di  audit  setiap  tahun sesuai  peraturan  Kementrian  Agama,  sama  halnya  dengan  lembaga  Yayasan  Dompet  Dhuafa dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal  dari  lembaga,  audit  Eksternal  dari  Kantor  Akuntan  Publik,  dan  audit  dari  Kementrian Agama bertujuan untuk agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan  dan  peruntukan  dana  karena  idealnya  suatu  lembaga  filantropi  yakni  memiliki empat  auditor  seperti  lembaga  Dompet  Dhuafa.  Kemudian  dengan  adanya  izin  dari  pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT.
Keterbukaan  dalam pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah dan wakaf  menjadi  kunci  Yayasan Dompet  Dhuafa  masi  berdiri  hingga  saat  ini,  contohnya  dari  beberapa  donatur/ muzakki yang telah  berdonasi  akan  direkap  oleh  sistem  Sistem  Administrasi Fundrising untuk  mengelola rekapan  donatur,  dan  setiap  donatur  akan mempunyai  ID  donatur  dimana  seteleh  melakukan donasi kepada Dompet Dhuafa, donatur akan dapat mengakses laporan dari donasi yang telah diamanahkan  kepada  lembaga  Yayasan  Dompet  Dhuafa, 26 sehingga  transparansi  dana  yang dikelola oleh Yayasan tersalurkan sesuai prosedur yang berlaku termasuk dalam aturan Syariah.
26 Reka  Rahim  Perdana,  Operasional  dan  Keuangan  Dompet  Dhuafa  Sulsel, Wawancara, Makassar,  21  November 2023.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
b. Analisis Mazhab Syafi’i pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompet Dhuafa
Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, dari 273,8 juta penduduk Indonesia yang ada 237,6 juta penduduk menganut agama Islam yang berarti 86% dari populasi yang ada.  Rangkai hukum Islam di abad ke 3 H banyak ditentukan oleh  pemikiran  para  ulama  Usul  Fikih, 27 abdibegitu  pula  mayoritas  muslim  di  Indonesia  juga menganut mazhab Syafi’i dikarenakan pada awal penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari mazhab Syafi`i, dimana Imam Syafi'i menjadi rujukan awal para da'i Islam di Indonesia untuk menetapkan  suatu  hukum. 28 Kata  Mazhab  dalam bahasa  Arab  adalah بھذم ,  berasal  dari  kata sifat masdar dari Fi’il madhy بھذ , yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi ( راس ) dan bisa juga berarti .( يأرلا ) pendapat.
“Menurut  Imam  Syafi’i,  rujukan  utamanya  adalah  Al - Qur’an  dan  As -Sunnah.  Jika  suatu persoalan  tidak  diatur  dalam  Al- Qur’an  dan  As -Sunnah,  maka  hukumnya  ditentukan dengan cara qiyas. Sunah digunakan jika sanadnya sahih. Ijmak lebih diutamakan daripada khabar  mufrad  Arti  yang  diambil  dari  hadits  adalah  arti  zhahir,  jika  kata  ihtimal (mengandung  arti  lain),  maka  arti  zhahir  lebih  diutamakan.  Hadits  munqathi'  ditolak kecuali  Ibnu  al-  Jalan  Musayyab  Al-ashl  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  al-ashl  Kata-kata "mengapa"  dan  "bagaimana"  tidak  boleh  dipertanyakan  pada  Al-Qur'an  dan  Sunnah; keduanya  hanya  dapat  dipertanyakan  pada  al-furu'.  Qiyas  bisa  menjadi  bukti  jika pendapat itu benar.”
Jadi, dalil penetuan hukum yang paling utama bagi Imam Syafi’i adalah Al -quran Sunnah beserta Ijam, sedangkan Teknik yang digunakan adalah qiyas dan takhyir jika menghadapi ikhtilaf pada awalnya. 29 Akidah ataupun syariah adalah bentuk yang sudah ditentukan Allah swt. ( al- Syari’ al-Muthalaq ) serta Rasul-Nya ( al- Syari’ al -Tsani ) menjadi pihak yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan syariah. 30 Dalam Islam pengawasan pada bahasa Arab memiliki makna yang
27 Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625.
28 Anny  Nailatur  Rohmah  dan  Ashif  Az  Zafi,  “Jejak  Eksistensi  Mazhab  Syafi`i  Di  Indonesia,” Tamaddun:  Fakultas Ushuluddin, adab, dan Dakwah 8, no. 1 (2020), http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325.
29 Panji Adam, Hukum Islam Sejara, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h 204.
30 Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “Akidah Maupun Syariah Merupakan Format Yang Telah Ditetapkan Allah Swt. (Al- Syari’ Al -Muthalaq) Dan Rasul-Nya (Al- Syari’ Al -Tsani) Sebagai Pihak Yang Memiliki
311 | SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab – Volume 5 Issue 1, January 2024
sama  dengan  kata  ar- Raqabah.  Imam  Asy  Syafi’I  berkata,  berkaitan  dengan  firman  Allah swt dalam QS. Al-Qiyamah: 36 , “Apakah manusia berpikir begitu dia akan ditinggalkan sendiri (tanpa dimintai  pertanggung jawaban)”,  artinya  tidak  diperintah  dan  tidak  terlarang!  "Kalau  bukan karena  sikap  muraqabah  seorang  hamba  kepada  Tuhannya,  bagaimana  mungkin  dia  akan melakukannya mengerjakan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang? Islam memiliki tiga tingkatan,  yaitu  seperti  yang  dijelaskan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dalam shahihnya  dari  jalan  Umar  bin  Khaththab;  Islam,  iman  dan  ihsan.  Ihsan  di  sini  itu  berarti Muraqabatullah baik secara tersembunyi atau terbuka. 31
Dijelaskan juga pada sebuah matan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Artinya:
“Beribadalah  kepada  Allah  swt  seakan -akan  engkau  melihatnya  dan  seandainya  engkau tidak bisa melihat keadaan itu, engkau harus yakin bahwasanya dia melihatnya” 32
Pada hadis diatas merupakan petunjuk dan perintah tentang Muroqobah kepada Ar-Raqib yang bermakna mengamati segala seesuatu sehingga tidak ada satu perkara atau kejadian yang terjadi tidak  dengan  sepengatahuan-Nya.  Dalam  konteks  lembaga,  ar-riqobah  atau  pengawasan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara terus menerus, karena pengawasan adalah memeriksa jalan pembuatan rencana dalam diri pemberi kerja untuk menghindari kegagalan atau kegagalannya, efek yang lebih buruk. Dalam aspek ini, Qs. An-Nisa ayat 85:
"Dan hendaklah sebagian kamu mengawasi sebagian yang lainnya dengan penuh keadilan. Kemudian  jika  kamu  hukum  mereka,  hukumlah  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. An-Nisa: 85)
Ayat  ini  secara  tidak  langsung  membahas  adanya  dorongan  pada  sistem  pengawasan internal  dalam  sebuah  lembaga.  Prinsip  "sebagian  kamu  mengawasi  sebagian  yang  lainnya" dapat  diterapkan  dalam  struktur  lembaga  melalui  mekanisme  pengawasan,  intropeksi, monitoring,  dan  evaluasi  oleh  pihak-pihak  terkait.  Penekanan  Al-Qur'an  pertama  pada introspeksi  dan  penilaian  diri  dari  karakter  pemimpin  sejalan  dengan  gaya  dan  melakukan
Otoritas Penuh Untuk Menetapkan Syariah.,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597.
31 Muhammad Afrizal, “Muraqabah,” albayyinah.sch.id , 2015, https://www.albayyinah.sch.id/muraqabah-aqidah/.
32 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari , I. (Bandung: Mizan Pustaka, 2018).
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
| 312
terutama  berdasarkan  perencanaan  dan  aplikasi  yang  telah  dirumuskan  dari  awal. 33 Menurut Mazhab  Syafi‟i ,  penyelewengan  terhadap  sebuah  amanah  yang  sudah  dipercayakan  dalam bentuk korupsi disebut menjadi perilaku al-ghulul. 34
Menurut Imam Al-Ghazali merupakan sosok ulama yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan merupakan salah satu pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Dalam fikih ia tergolong mazhab Syafii, sedangkan dalam kalam ia mengikuti mazhab asy'ari atau ahlu sunnah wal  jamaah . 35 Imam  Al-Ghazali  berpendapat  salah  satu  kriteria  akhlak  dalam  islam  yaitu pengawasan yang menyeluruh ( ar-raqabah al-muthiah ), akhlak Islami bersumber dari Allah swt. jadi pengaruhnya lebih besar dari akhlak yang diciptakan manusia sehingga seseorang tidak dapat menentangnya  kecuali  ada  keraguan  dan  akan  menyesali  perbuatannya  kemudian  bertobat dengan sungguh-sungguh serta tidak melakukan perbuatan salah lagi. Ini terjadi karena agama adalah  pengawas  yang  kuat,  Pengawas  lainnya  adalah  hati  nurani  yang  tumbuh  berdasarkan agama dan akal sehat yang berpedoman pada agama dan diberi petunjuk. 36 Sama halnya dalam konteks  lembaga  pengumpul  dana  sosial  pengawasan  yang  paling  efektif  untuk  mencegah terjadinyan penyelewengan dana yakni dari dalam lembaga itu sendiri, baik itu pimpinan hingga pada  staf-staf  karena  pengawasan  yang  membuat  sesuatu  bisa  bertahan  adalah  dari  dalam lembaga yakni ada pada dalam lembaga tersebut dengan cara melakukan segala sesuatu sesuai dengan  kepatuhan  syaraih.  Jika  terjadi  ketidak  jujuran  dalam  lembaga  pasti  akan  berdampak buruk  dan  kemungkinan  besar  lembaga  yang  melakukan  penyelewengan  akan  dilarang beroperasi selama-lamanya.

## Kesimpulan
Pengawasan  dana  terhadap  lembaga  Dompet  Dhuafa  Makassar  memiliki  empat  sistem pengawasan yang pertama yakni Dewan Pertimbangan Syariah yang bertugas untuk menetukan kebijakan-kebijakan  yang  akan  dilakukan  lembaga,  kemudian  audit  internal  dari  kantor  pusat
33 Maharani  Wicahyaningtyas,  “Contolling  Dalam  Prespektif  Al -Quran  Dan  Al- Hadis,” Al-Idaroh:  Jurnal  Studi Manajemen Pendidikan Islam 6, no. 1 (2022), https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.373.
34 Muh Yusuf dan Achmad Musyahid, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab Al - Syafi’i Dan Hukum Positif IndonesiaNo Title,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 1 (2021), https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366.
35 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al - Ghazali,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020), https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444.
36 H. Ahmad Ismail M M. Abdul Mujieb, Syafi’ah, Ensiklopedia Tasawuf Imam Alghazali (Jakarta: Mizan Publika, 2009).
Dompet Dhuafa, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, serta Audit KEMENAG dan BAZNAS yang dimana dari tiga pengawasan tersebut memeriksa laporan keungan dari lembaga.  Sistem pengawasan dana Dompet Dhuafa telah sesuai hukum positif dengan adanya izin dari Badan Amil Zakat dapat di audit setiap tahun sesuai peraturan Kementrian Agama, dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga, audit  Eksternal  dari  Kantor  Akuntan  Publik,  dan  audit  dari  Kementrian  Agama  bertujuan  agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi yakni memiliki empat auditor. Kemudian dengan adanya izin dari pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus  penyelewengan  dana  tidak  terjadi  lagi  seperti  kasus  ACT. Dalam analisis  mazhab  Syafi’i konteks pengawasan dalam lembaga sama halnya dengan ar-riqobah merupakan kewajiban yang harus  diselesaikan  secara  terus  menerus,  karena  pengawasan  adalah  memeriksa  jalan pembuatan  rencana dalam  suatu  lembaga  untuk  menghindari  kegagalan.  Dalam  aspek ini,  Al- Qur'an menawarkan pemikiran yang tegas agar hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan tidak lagi muncul.

## Daftar Pustaka
Abdi  Wijaya.  “Respon  Lembaga  Fatwa  Terhadap  Isu  Fikih  Kontemporer  (Studi  Komparatif Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU).” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 1,  no.  2  (2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
Abdul  Syatar  dan  Arif  Rahman.  “Transformation  Of  Fiqh  In  The  Forms  Of  Hajj  And  Zakat Legislation.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 1,  no.  2  (2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
Achmad Musyahid. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625.
Anang  Wahyudi.  “Manajemen  Pendistribusian  Zakat  Di  Lembaga  Aaksi  Cepat  Tanggap  (ACT)
Jember.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
Anny  Nailatur  Rohmah  dan  Ashif  Az  Zafi.  “Jejak  Eksistensi  Mazhab  Syafi`i  Di  Indonesia.”
Tamaddun:  Fakultas  Ushuluddin,  adab,  dan  Dakwah 8,  no.  1  (2020). http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325.
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompet Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al- Syafi’i Afirah Majid, et. al.
Biro  Humas.  “Kemensos  Cabut  Ijin  PUB  ACT.” Official  Website  Kementrian  Sosial  Republik Indonesia .  Last  modified  2022.  https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin- pub-act#:~:text=Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan,Selasa (5%2F7).
Imam Az-Zabidi. Ringkasan Shahih Al-Bukhari . I. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
Ita  Sri  Rahayu,  Abdi  Wijaya.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pajak  Oleh Lembaga  Paksa  Badan  Gijzeling.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 1 (2021): 108. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18144. Juli Hantoro. “Tersangka, Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT Hingga Petinggi Jadi.” Tempo.Co. , July 2022.  https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga- petinggi-jadi-tersangka.
Kementrian Agama RI. “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya.” Official  Website  Kementrian  Agama  RI .  https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis- 108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk.
M. Abdul Mujieb, Syafi’ah, H. Ahmad Ismail M. Ensiklopedia Tasawuf Imam Alghazali . Jakarta: Mizan Publika, 2009.
Muh Yusuf dan Achmad Musyahid. “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab  Al- Syafi’i  Dan  Hukum  Positif  IndonesiaNo  Title.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366. Muhammad Afrizal. “Muraqabah.”
albayyinah.sch.id , 2015.
https://www.albayyinah.sch.id/muraqabah-aqidah/.
Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya. “Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456.
Muhammad  Ghaly  Nugraha  Ramadhan,  Taufik  Sanusi.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pendistribusian  Zakat  Melalui  Rumah  Sehat  BAZNAS  Makassar.” El-Iqtishady:  Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  197.  https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.v0i0.26073.
Muhammad  Rezky  Ranuwijaya  Nursain  dan  Achmad  Musyahid.  “Akidah  Maupun  Syariah Merupakan Format Yang Telah Ditetapkan Allah Swt. (Al- Syari’ Al -Muthalaq) Dan Rasul- Nya (Al- Syari’ Al -Tsani) Sebagai Pihak Yang Memiliki Otoritas Penuh Untuk Menetapkan Syariah.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 2,  no.  2  (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597.
Nikmawati.  “Fungsi  Pengawasan  Dalam  Mekanisme  Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Zakat  Di Desa Sapanang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.” UIN Alauddin Makassar, 2017.
Nur Asiah. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al - Ghazali.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020). https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444.
Nurlia  Fikawaty.  “Tanggung  Jawab  Penyelenggara  Pengumpulan  Sumbangan  Publik  Oleh
Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya,  Tbk).”  Syarif  Hidayatullah, 2018.
Panji  Adam. Hukum  Islam  Sejara,  Perkembangan,  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  “Layanan  Surat  Keterangan  Tanda  Terdaftar  (Bagi Organisasi Sosial/LSM Yang Bergerak Di Bidang Kesejahteraan Sosial).” Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan . http://simapv2.sulselprov.go.id/layanan-18-surat- keterangan-tanda-terdaftar-bagi-organisasi-sosiallsm-yang-bergerak-di-bidang- kesejahteraan-sosial.html.
Pemerintah Republik Indonesia. “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen.” Official Website Badan Pusat Statistik . Last modified 2023.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022- tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi  Indonesia  tahun  2022  tumbuh  sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.
Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. Pengawasan Pemerintahan . Bandung: Cendekia, 2020. Saidurrahman dan Andri Soemitra. Pengawasan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah . Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
Salwa Fathiyah. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Platfrom Crowdfunding Aksi Cepat Tanggap.” Universitas Pakuan, 2023.
Supriadi dan A. Intan Cahyani. “Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Terhadap Operasional Biaya Pendidikan Di LAZISMU Sulawesi Selatan.” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075.
Wicahyaningtyas,  Maharani.  “Contolling  Dalam  Prespektif  Al -Quran  Dan  Al- Hadis.” Al-Idaroh:
Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam 6,
no. 1 (2022). https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.373.
Wilda Hayatun Nufus. “Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Bui Di Kasus Penggelapan Donasi!” Detiknews ,  January  23,  2023.  https://news.detik.com/berita/d-6531784/eks- presiden-act-ahyudin-divonis-35-tahun-bui-di-kasus-penggelapan-donasi.
“Tentang  Kami.” Situs  Resmi  Dompet  Dhuafa ,  n.d.  https://www.dompetdhuafa.org/tentang- kami/.