Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## TINJAUAN SADD DZARI’AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF

## DZARI'AH SADD REVIEW ON LEGAL PROBLEMATICS MARRIED ANEXPERTS WOMAN IN POSITIVE LAW
Nur Azizah
Program Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
E-Mail: nurazizahhutagalungdo@gmail.com

## ABSTRACT
Halal marriage as a category makruh  marriage between Muslim men with women experts of the book.  In  addition,  the  legal  status  of  different  religious  marriages  in  Indonesia  still  reap  the polemic and does not strictly prohibit. For the occurrence of different religious weddings are still open gaps or opportunities of occurrence, including marriage of Muslim men with female scribes even among Muslim women with men of the book. So with the second law of origin that provides an  opportunity  for  the  marriage  of  the  woman  of  the  book with  the  Muslim  man,  the  researcher uses a review of Sadd Dzari'ah where in origin the legal action may be prohibited by the concern because of the great potential of giving negative impact (mafsadat).
Keywords: Sadd Dzari'ah, women scribe and positive law

## ABSTRAK
Pernikahan  halal  sebagai  kategori  makruh  pernikahan  antara  lelaki  muslim  dengan  wanita  ahli kitab.  Selain  itu,  status  hukum  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  masih  menuai  polemik  dan tidak melarang secara tegas. Untuk terjadinya pernikahan beda agama masih terbuka celah atau peluang  terjadinya,  termasuk  pula  pernikahan  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab  bahkan antara  wanita  Islam  dengan  pria  ahli  kitab.  Maka  dengan  adanya  kedua  hukum  asal  yang memberikan peluang untuk terjadinya pernikahan wanita ahli kitab dengan pria muslim tersebut, peneliti menggunakan tinjauan Sadd Dzari’ah dimana pada asalnya susuatu tindakan hukumnya boleh menjadi terlarang dengan adanya kekhawatiran sebab berpotensi besar melahirkan dampak negatif (mafsadat).
Kata Kunci: Sadd Dzari’ah, wanita ahli kitab dan hukum positif.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Perkawinan  adalah  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  erat  dengan  keperdataan Islam.  Perkawinan  sudah  menjadi  kajian  yang  amat  tua  namun  selalu menimbulkan  masalah  kontemporer  yang  perlu  dikaji  lebih  dalam  lagi  terlebih perkawinan bukan hanya menjadi kajian hukum Islam klasik, namun sudah masuk pada  ranah  hukum  positif.  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  diatur  di  dalam Undang-undang Perkawinan atau bisa disebut UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum  Islam,  PP.  No.  9  Tahun  1975,  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, dan masih banyak aturan hukum lainnya.
Bebeberapa Lembaga hukum yang berwenang dalam masalah perkawinan serta  aturan  hukumnya  adalah  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  baik tingkat  I  maupun  tingkat  II,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi. Sampai saat  ini  perkawinan  beda  agama  menjadi  suatu  topik  persoalan  hukum  yang hangat  untuk  diperbincangkan,  hal  ini  berkenaan  dengan  perkembangan  hukum yang  menimbulkan  peraturan  yang  terlihat  kontroversial  serta  penanganan  dari lembaga-lembaga  hukum  yang  berujung  pada  putusan  yang  simpang  siur.  Dapat kita  lihat  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Inpres  No.  1  Tahun 1991  (KHI)  terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  di  mana  UUP  tidak mencantumkan  perbedaan  agama  (murtad)  sebagai  alasan  perceraian  sedangkan KHI  menyebutkan  bahwa  murtad  adalah  salah  satu  alasan  perceraian  meskipun ada  penjelasan  bahwa  kemurtadan  sebagai  alasan  perceraian  hanya  diterima apabila hal tersebut menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.
KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 melarang perkawinan beda agama, namun pasal lain di dalam UUP perkawinan memberikan jalan keluar untuk melegalkan perkawinan  beda  agama  secara  terang-tengan  di  Luar  Negeri.  Pasal  yang mengatur  tentang  larangan  perkawinan  beda  agama  pernah  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi  untuk  dilakukan  uji  materi  untuk  kemudian  dihapuskan,
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
MK  menolak  dengan  tegas.  Namun  yang  mengherankan  adalah  berbanding terbalik  dengan  Mahkamah  Agung  yang  memberikan  amar  putusan  kebolahan perkawinan  beda  agama  di  dalam  putusan  No.  1400  K/Pdt/1986.  Putusan  ini menerangkan  bahwa  kebolehan  pencatatan  perkawinan  di  dalam  UU  No.  23 Tahun 2006 (ADMINDUK) berlaku juga untuk pasangan yang berbeda agama.
Sebenarnya fenomena nikah beda agama yakni antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab sudah lebih dulu dikaji di dalam Hukum Islam yakni Al-Quran, Hadits,  serta  penjelasan  para  ulama  mazhab  terkemukan  hingga  ulama kontemporer,  hukumnyapun  telah  jelas  disebutkan  boleh  dalam  kategori  makruh menurut  jumhur.  Berhubung  hukum  Islam  yang  dimaksud  sebelumnya  cendrung membolehkan  perkawinan  beda  agama  bersesuaian  dengan  pertimbangan- pertimbangan hukum dan kondisi. Namun melihat perkembangan zaman di masa IPTEK  yang merajalela  serta zaman  yang serba  hiruk pikuk dan penuh masalah- masalah  kontemporer  yang  semakin  rumit,penulis  menggunakan  metode  istinbat hukum  Sadd  Dzari’at  untuk  meninjau  problematika  aturan  hukum  perkawinan beda agama di di Indonesia. Namun peneliti hanya mengkhususkan tinjauan Sadd Dzari’ah  pada  perkawinan  beda  agama  yakni  antara  laki-laki  muslim  dengan wanita Nasrani atau Yahudi.
Metode  istinbat  hukum  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  sebuah peristiwa  hukum  yang  sebelumnya  diperbolehkan,  kemudian  berubah    menjadi dilarang dengan mempertimbangkan  mafsadat-mafsadat dan kerugian yang akan timbul  apabila  tetap  diperbolehkan.  Sebab  pertimbangan  inilah  demi  menjaga tujuan hukum Islam maka metode Sadd Dzari’at sangat tepat.
Melihat putusan dari beberapa lembaga hukum yang nampak simpang siur dan juga alasan perceraian yang termaktub di dalam UUP dan KHI tentang murtad tidak  secara  tegas  diatur  bahkan  dapat  dikatakan  tidak  mengikat  sehingga
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
mengakibatkan  adanya  celah-celah  hukum  atau  lubang-lubang  hukum  yang dengan  mudah  dilalui.  Ditambah    adanya  yurispridensi  MA  yang  berimplikasi pada UU ADMINDUK, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara jelas dengan cara menempatkan metode Sadd Dzari’at sebagai penengah.

## PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM ISLAM
Dalam  Islam  orang  yang  menganut  kepercayaan  yakni  Nasrani  (kristen) disebut  sebagai  ahli  kitab.  Sudah  menjadi  kesepakatan  ulama  bahwa  tern  ahl  al Kitab  menunjuk  kepada  dua  komunitas  penganut  agama  samawi  sebelum  Islam yaitu Yahudi dan Nashrani (Mardani, 2011: 82). Pada masa Rasulullah SAW dan para  sahabatnya,  term  ahl  al  Kitab  selalu  digunakan  untuk  menunjuk  kepada komunitas  agama  Yahudi  dan  Nashrani.  Selain  komunitas  itu,  mereka  tidak menyebutnya  sebagai  ahl  al  Kitab.  Kaum  majusi  misalnya,  meskipun  pasa  masa Nabi  dan  para  sahabat  sudah  dikenal,  tetapi  mereka  tidak  disebut  sebagai  ahl  al Kitab.  Meskipun  demikian,  Rasulullah  SAW  tetap  memerintahkan  supaya memperlakukan mereka seperti halnya ahl al-Kitab.
Ayat  yang  menyinggung  tentang  ahl  al  Kitab  dalam  Al-Quran  sangat banyak,  yakni  125  kali  (Tahir  Mahmood,  1987:  99-100).  Ada  satu  ayat  yang menunjukkan  hukum  kebolehan  menikahi  wanita  ahl  al-Kitab  yakni  kristen (Yahudi):
َّل  ّٞ ل ِح  ۡمُكُماَعَط َو  ۡمُكَّل  ّٞ ل ِح  َبََٰتِكۡلٱ  ْاوُتوُأ  َنيِذَّلٱ  ُماَعَط َو  ُُۖتََٰبِ يَّطلٱ  ُمُكَل  َّل ِحُأ  َم ۡوَيۡلٱ ِت ََٰنِم ۡؤُمۡلٱ  َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو  ُۖۡمُه
ُم  َرۡيَغ  َنيِن ِص ۡحُم  َّنُه َروُجُأ  َّنُهوُمُت ۡيَتاَء ٓاَذِإ  ۡمُكِلۡبَق نِم  َبََٰتِكۡلٱ ْاوُتوُأ  َنيِذَّلٱ  َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو ٓٓ ِذ َِِّتُم  ََ َو  َني ِحِِ ََٰسَ
َع َطِبَح ۡدَقَف ِن ََٰميِ ۡلۡٱِب  ۡرُِ ۡكَي نَم َو  ٖۗ ناَد ۡخَأ َني ِرِسَ ََِٰۡلٱ َنِم ِة َر ِخٓ ۡلۡٱ يِف  َوُه َو ۥُهُلَم
٥
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di antara  orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  maka  hapuslah amalannya  dan  ia  di  hari  kiamat  termasuk  orang-orang  merugi”. (QS.  Al- Maidah/5: 5)
Namun Menurut pendapat Abdullah bin Umar, Syi’ah Imamiyah ( Amiur Nuruddin  dan  Azhar  Akmal  Tarigan,  2004:  17),  dan  Ali  al  Shabuni,  (Sayuti Thalib,  1985:  37-40)  bahwa  menikahi  wanita  ahl  al  Kitab  haram  hukumnya. Mereka  berdalil  kepada  QS.  Al-baqarah/2:  221;  dan  janganlah  kamu  menikahi perempuan-perempuan musyrikah hingga mereka beriman, QS. Al-
Mumtahanah/60:10;  dan  janganlah  kamu  berpegang  (yakni  ceraikanlah) perempuan-perempuan  kafir  yang  telah  kamu  nikahi,  serta  hadist  Nabi  yang berbunyi:  bahwa  perkawinan  yang  baik  adalah  sama  dengan  setengah  iman  dan hadist  :  bahwa  anak  lahir  dalam  keadaan  fitrah  (suci)  hanya  orang  tuanyalah menjadikan  mereka  Yahudi,  Nashrani,  dan  penganut  Zoroaster  (Mardani, 2011:84).
Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita Nashrani  dan  Yahudi  justru  mengatakan  bahwa  ahlul  kitab  termasuk  musyrik seraya mengatakan: (As-Sayyid Sabiq, 1983: 90)
Allah  mengharamkan  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  saya  tidak mengatahui  kemusyrikan  yang  lebih  besar  dari  keyakinan  seseorang  yang
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
mengatakan  bahwa  Tuhannya  adalah  Isa  atau  salah  seorang  dari  hamba-hamba Allah.
Berbeda  halnya  dengan  pandangan  mayoritas  ulama,  sahabat,  Tabi’in, ulama  salaf,  dan  ulama  kontemporer,  sebagian  besar  mazhab  ja’fariyah,  bahwa menikahi    menikahi  perempuan  nashrani  halal  hukumnya  akan  tetapi  makruh. Mereka berdalil pada Al-maidah ayat 5 yang turun setelah Al-Baqarah.(Mardani, 2011:  83)  Selain  itu,  mereka  juga  brargumentasi  kepada  sejarah.  Sejarah  telah menunjukkan,  bahwa  beberapa  sahabat  Nabi  pernah  menikahi  perempuan  ahl  al kitab,  seperti  Usman  bin  Affan  menikah  dengan  Nailah  binti  Al-Farafisah  yang beragama  Nashrani,  Talhah  menikah  dengan  wanita  Yahudi,  Ibnu  Abbas,  Jabir, dan Huzaifah (Mardani, 2011:83)
Berkaitan  dengan  kasus  sahabat  bernama  Huzaifah,  Umar  bin  Al- Khaththab pernah meminta Huzaifah untuk menceraikannya, kemudian Huzaifah bertanya  kepada  Umar;  “Apakah  engkau  mau  bersaksi  bahwa  nikah  dengan kitabiyyah  adalah  haram?”  Umar  menjawab:  “Itu  fitnah”  (Wahbah  az-Zuhaili, 1989:154). Dari jawaban Umar tersebut  menunjukkan bahwa menikahi  kabiyyah tidak  haram  hanya  saja  pernikahan  ini  dilarang  karena  berbahaya  dan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat.

## PROBLEMATIKA ATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Indonesia adalah negara Agama bukan negara Islam, dimana di negara ini mencantumkan  6  agama  sebagai  agama  yang  diakui  di  Indonesia,yakni  Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu yang baru-baru ini diakui  di  Indonesia.  Ada  terdapat  beberapa  peraturan  hukum  di  Indonesia  yang menyinggung atau bahkan mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Negara  Indonesia  dikenal  dengan  aturan  hukumnya  yang  melarang  adanya
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
perkawinan  beda  agama,  namun  pada  realitasnya  terdapat  aturan  hukum  dan fenomena  sosial  yang  terjadi  di  lapangan  terdapat  kejanggalan-kejanggalan  yang perlu diteliti lebih lanjut.
Namun  penulis  tidak  membahas  tentang  apa  yang  terjadi  di  lapangan, penulis  hanya  membahas  terkait  hukum-hukum  yang  mengatur  tentang perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Adapun  aturan-aturan  hukum  tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang akan dibahas adalah:

## PASAL-PASAL  TENTANG  LARANGAN  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA DI INDONESIA
Adapun pasal-pasal yang melarang terjadinya perkawinan beda agama adalah:
Pasal 40 (c) KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu:  (c)  seorang  wanita  yang  tidak beragama islam.
Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Pasal ini kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
Pasal  2  (1)  menyebutkan: perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Di  samping itu merujuk pasal 8 (f), yakni: Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin. (UU No. 1 Tahun 1974)
MUI indonesia turut serta dalam memberikan aturan hukum tentang kawin beda  agama  dengan  fatwa  hukum,  di  mana  isi  dari  fatwa  itu  adalah  Keputusan Fatwa  Majelis  Ulam  Indonesia  Nomor:  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang Perkawinan  Beda  Agama  yaitu  Perkawinan  beda  agama  adalah  haram  dan  tidak
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
sah;  Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  ahli  kitab,  menurut  qaul mu’tamad  adalah  haram  dan  tidak  sah  (Fatwa  Majelis  MUI  No:  4/MUNAS VII/MUI/8/2005).
Pendapat  yang  sering  dianut  oleh  para  hakim  Pengadilan  Agama menganggap  tidak  boleh  dilakukan  kawin  lintas  agama,  baik  antara  laki-laki muslim  dengan  perempuan  nonmuslim  atau  sebaliknya.  Pernah  pula  atas pemikiran  dengan  berdalihkan  hak  azasi  manusia  dan  kebebasan  beragama  ada tuntutan  pada  Mahkamah  Konstitusi  yakni  mengajukan  pasal-pasal  larangan perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  untuk  kemudian  dihapuskan,  namun  atas beberapa pertimbangan MK menolak dengan tegas tentang tuntutan penghapusan pasal larangan perkawian.(Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014)
Namun  bukan  itu  yang  menjadi  permasalahan  pokok  yang  perlu  dibahas oleh penulis dalam jurnal ini. yang menjadi problem atau masalah adalah terdapat kejanggalan-kejanggalan  hukum    yang  menurut  penulis  berdampak  pada timbulnya  kontroversial  antara  lembaga  hukum  di  Indonesia  dan  antara  pasal- pasal  yang  berlaku  di  Indonesia.  Problematika  hukum  ini  mempengaruhi  status hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

## PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DALAM KHI DAN UU PERKAWINAN
Sudah  diketahui  sebelumnya  di  atas  bahwa  terdapat  pasal-pasal  KHI  dan UUP  yang  melarang  perkawinan  beda  agama.  Namun  yang  membuat  bingung adalah ada beberapa pasal yang secara langsung maupun tidak langsung memberi ruang  untuk  terlaksananya  perkawinan  beda  agama  ini.  hal  itu  dapat  kita  lihat pada pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 secara gamblang menunjukkan kebolehan itu dan secara tersiratnya adalah aturan hukum tentang sebab-sebab perceraian.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Dalam  pasal  56  ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah  bila  mana  dilakukan  menurut  hukum  yang  berlaku  di  negara  di  mana perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warga  negara  Indonesia  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan  undang-undang  ini.  Pada  pasal  56  (2)  mengatur  tentang pendaftarannya  setiba  di  Indonesia,  yaitu  dalam  waktu  1  (satu)  tahun  setelah suami  istri  itu  kembali  di  wilayah  Indonesia  (Sri  Wahyuni,  2016:175)  Jelas  ini memberi  angin  segar  bagi  orang-orang  yang  memang  berkehendak  untuk melakukan  nikah  beda  agama.  Peraturan  Undang-Undang  ini  dapat  dikatakan sebagai  celah  hukum  atau  malah  solusi  hukum  untuk  keluar  dari  pasal-pasal pelarangan perkawinan beda agama.
Meskipun  di  dalam  pasal  56  (2)  juga  disyaratkan  bahwa  perkawinan tersebut  tidak  melanggar  ketentuan  UUP,  sebagaimana  pula  di  sebutkan  pada pasal  1  ayat  2  bahwa  perkawinan  sah  apabila  dilangsungkan  menurut  ketentuan agama  masing-masing,  pada  nyatanya  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan warga  Indonesia  di  Luar  Negeri  dapat  melegalkan  perkawinan  perkawinan tersebut. Hal ini berdalil pada pasal 56 UUP dan pada realitanya negara memang mengakui  perkawinan  ini  dan  bahkan  dikuatkan  dengan  melakukan  pendaftaran perkawinan  di  Kantor  Pencatatan  Sipil,  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri.
Pasal  1  Bagi  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  yang  telah melakukan  perkawinan  di  luar  negeri  sebagaimana  dimaksud  pasal  56  ayat  (2) Undang-Undang  No.1  Tahun  1974,  paling  lambat  satu  tahun  setelah  suami-istri kembali  di  wilayah  Indonesia, surat  bukti perkawinannya harus didaftarkan pada
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  mereka (Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1994).
Kemudian  yang  menjadi  titik  persoalan  selanjutnya  adalah  tidak  ada tercantum di  dalam UU No 1  Tahun 1974 tentang Status Perkawinan  yang salah satu murtad, bahkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa murtad adalah  salah  satu  sebab-sebab  (alasan)  perceraian  itupun  apabila  kemurtadan  ini menimbulkan  perselisihan  atau  pertengkaran  di  dalam  rumah  tangga  dalam  arti kata  lain,  selama  kemurtadan  tidak  berdampak  buruk  bagi  kehidupan  rumah tangga yakni masih rukun, maka perkawinan tetap dapat berlangsung selama salah satu  atau  salah  dua  suami  istri  tidak  merasa  keberatan  atas  kemurtadan pasangan.(Pasal  116  KHI).  Mengenai  alasan-alasan  perceraian  ini  dapat  dilihat pada pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 KHI.
Dengan  demikian,  peraturan  hukum  tentang  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  dapat  terjadi  penyelundupan  hukum    dengan  memanipulasi  hukum. Pada  awalnya  pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  seagama,  namun kemudian kembali pada agama semulanya sehingga terjadilah beda agama dalam rumah tangga tersebut.
Meskipun  pada  nyatanya  ditemukan  pula  dalam  pasal  75  KHI  yang mengatur tentang pembatalan perkawinan,  yang salah satu  alasan pembatalannya adalah  “salah  satu  dari  suami  istri  murtad”.  Ketentuan  ini  mempunyai  dampak bahwa  sebuah  perkawinan  yang  salah  satu  pihaknya  murtad  akan  dibatalkan pernikahannya  terhitung  sejak  putusan  dijatuhkan.  Jadi,  murtadnya  seseorang tidak “otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang  sebagai  ikatan  perkawinan  yang  sah  sampai  ada  putusan  pengadilan yang  tidak  boleh  berlaku  surut.  Perkawinan  juga  hanya  dapat  batal  apabila  ada
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
pihak  yang  berhak  secara  hukum  untuk  mengajukan  pembatalan  ke pengadilan,yakni: (Karsayuda, 2006:140-141)
Pasal  73  KHI:  Yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  adalah:  para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke bawah  dari  suami  atau  isteri.  Suami  atau  isteri;  Pejabat  yang  berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
Para  pihak  yang  berkepentingan  yang  mengetahui  adanya  cacat  dalam rukun  dan  syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  Peraturan  Perundang- undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
Pembatalan  perkawinan  karena  salah  satu  pihak  suami  atau  istri  murtad tidak  termasuk  dalam  alasan  batal  atau  dapat  dibatalkannya  suatu  perkawinan. Namun  batalnya  suatu  perkawinan  dilihat  dan  dimulai  sejak  putusan  pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap (Karsayuda,2006:141).
Dengan  demikian    perkawinan  hanya  batal  apabila  ada  pihak-pihak  yang mengajukan  pembatalan,  apabila  tidak  ada  maka  perkawinan  tetap  sah. Sebagaimana  yang  dapat  ditafsirkan  dalam  aturan  poin  pasal  116  KHI  tentang alasan  perceraian,  kemurtadan  yang  dapat  diajukan  sebagai  alasan  perceraian hanya  apabila  hal  tersebut  menimbulkan  perselisihan  di  dalam  rumah  tangga, dalam arti bahwa selagi perkawinan tersebut rukun-rukun saja, maka kemurtadan bukanlah suatu alasan untuk bercerai.

## PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  DALAM  PERATURAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK)
Di atas telah dijelaskan mengenai problematika aturan hukum yang secara langsung  maupun  tersirat  memberi  ruang  bagi  pelaku  nikah  beda  agama.  Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Putusan  tersebut  termasuk  di  antaranya  bahwa  Kantor  Catatan  Sipil diperkenankan  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama.  Putusan  ini bermula  pada  upaya  hukum  yang  dilakukan  Andy  Vonny  Gani  P  (perempuan) beragama  Islam  dan  Andrianus  Petrus  Hendrik  Nelwan  (Laki-laki)  beragama Kristen sebagai pasangan yang hendak melakukan pencatatan perkawinan.
Melalui berbagai pertimbangan bahwa pemohon tidak akan melangsungkan  perkawinan  secara  Islam  dalam  arti  pemohon  tidak  begitu menghiraukan  status  agamanya  sehingga  pasal  8  huruf  (f)  UU  Perkawinan  tidak lagi  merupakan  halangan  sehingga  atas  dasar  putusan  ini  Kantor  Catatan  Sipil Sebagai  satu-satunya  instansi  yang  berwenang  untuk  melangsungkan  atau membantu  melangsungkan  perkawinan  yang  kedua  calon  suami  istri  tidak beragama  Islam  wajib  menerima  permohonan  pemohon.  (Hukumonline.com, 2014:91-92).
Dari  alasan  MA  dalam  memutuskan  kebolehan  nikah  beda  agama  dilihat dari  pemohon  yang  tidak  menghiraukan  agamanya,  maka  timbul  pertanyaan peneliti,  mengapa  pemohon  tidak  mengganti  agamanya  supaya  pasangan  suami istri menjadi seagama jika benar pemohon  tidak lagi  menghiraukan agama  Islam sebagai  agama  pemohon  sehingga  jelas  alasan  untuk  sahnya  pernikahan  beda agama  tersebut,  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  di  dalam  KTP  seseorang beragama  Islam  namun  apabila  agama  tersebut  tidak  dikaitkan  lagi  dengan pernikahan  maka  meskipun  pasangan  beda  agama  maka  diperbolehkan  untuk melakukan  pencatatan  nikah  dengan  dalih  tidak  menghubungkan  agama  dengan pernikahan.
Jadi, pada dasarnya meskipun secara ketentuan perundang-undangan nikah beda  agama  dilarang,  namun  terdapat  kemungkinan-kemungkinan  dan  peluang
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
untuk melangsungkan nikah beda agama, ditambah dengan adanya  yurisprudensi MA, pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimungkinkan pula.
Perkawinan  beda  agama  dapat  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil sebagaimana  dikatakan  dalam  pasal  35  huruf  (a)  jo.  Pasal  34  UU  No.  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pencatatan  perkawinan  dalam  pasal  34  UU  ADMINDUK  berlaku  juga  bagi perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Dalam  pasal  35  huruf  (a)  UU Adminduk  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang  berbeda agama (Hukumonline.com, 2014:93).

## STATUS  HUKUM  PELAKSANAAN  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  DI INDONESIA
Undang-undang  Perkawinan  tidak  mengatur  tentang  perkawinan  antar agama.  Sebelum  berlakunya  UU  Perkawinan,  perkawinan  campuran  di  atur  di dalam HOCI  dan GHR,  di  mana pelaksanaannya berdasarkan hukum  suami atau istri  kalau  ada  persetujuan  untuk  itu  dan  pencatatnnya  dilakukan  oleh  Kantor Catatan  Sipil  pada  daftar  perkawinan  campuran.  (O.S,  Eoh,  1996:127).  Setelah berlakunya UU Perkawinan , dalam pasal 2 PP No. 09 Tahun 1975, ditentapkan:
Pencatatn  perkawinan  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut  agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan  pada KUA.Pencatatan  perkawinan  bagi  mereka  yang  melangsungka  perkawinannya menurut  agama dan kepercayaannya selain agama  Islam dilakukan oleh  Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Dari  uraian  peraturan  di  atas  tidak  diatur  tentang  pencatatan  perkawinan antar  agama.  Hal  ini  karena  UU  Perkawinan  memang  tidak  mengatur  tentang perkawinan  antar  agama  sehingga  aturan  tentang  pencatatan  perkawinannyapun
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
tidak  diatur.  Namun  pada  tahun  1983  tentang  Penataan  dan  Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, telah meniadakan tugas penyelenggaraan perkawinan yang merupakan kewenangan Kantor Catatan Sipil, sehingga  Kantor  Catatan  Sipil  hanya  berwenang  untuk  mencatat  kelahiran, perkawinan,  dan  pengakuan  dan  pengesahan  anak,  perceraian  dan  kematian. Akibat  berlakunya  Keputusan  Presiden  tersebut,  ada  Kantor  Catatan  Sipil  tidak bersedia  melangsungkan  perkawinan  perkawinan  antar  agama  namun  ada  pula yang mau melangsungkan dan mencatatkan perkawinan antar agama sebagaimana kewengan  yang  diberikan  UU  Perkawinan  (O.S,  Eoh,  1996:128):  Pasal  20 menetapkan,  Pegawai  Pencatatn  Perkawinan  melangsungkan  atau  membantu perkawinan;  Pasal  21  yang  menetapkan,  Pegawai  Pencatatan  Perkawinan  akan melangsungkan  perkawinan  kalau  diperintah  oleh  pengadilan  (UU  No.  1  Tahun 1974).
Ini  jelas  bahwa  keputusan  presiden  bertentangan  dengan  aturan Perundang-undangan uang berlaku yakni UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, keputusan  presiden  perlu  untuk  ditinjau  kembali  demi  memberikan  kepastian hukum sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran pada setiap Kantor Pencatatan Sipil.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas  bahwa  keputusan  Presiden    No.  12 Tahun1983  bertentangan  dengan  ketentuan  pada  pasal  20  dan  21  UUP,  dengan demikian  maka  Kantor  Pencatatan  Sipil  masih  tentap  mempunyai  wewenang untuk  melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan  perkawinan,  termasuk perkawinan antar agama. Hal  ini tentu bukan tanpa sebab, karena tentang hal  ini juga sudah ada: Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April  1981  tentang  Pelaksanaan  Perkawinan  Campuran,  yang  ditujuan  kepada Menteri  Agama  dan  Menteri  dalam  Negeri.  Dalam  surat  ini  Mahkamah  Agung menganggap bahwa: Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  termasuk  perkawinan  campuran;  Perkawinan  di Indonesia diakui sebagai suatu “Staatshuwelijk”.
Untuk  menghilangkan  atau  setidak-tidaknya  mengurangi  adanya perkawinan  yang  dilakukan  secara  liar  atau  diam-diam,  serta  untuk  menjamin adanya  kepastian  hukum  Mahkamah  Agung  mengharapkan  adanya  petunjuk pelaksanaan  dari  Menteri  Agama  dan  Menteri  dalam  Negeri  tentang  perkawinan antar agama.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  1400/K/Pdt/1986,  tanggal  20 Januari  1989.  Dalam  keputusan  ini  Mahkamah  Agung  memerintahkan  agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak menjadi halangan perkawinan.
Sebenarnya  menurut  ketentuan  pasal  2  UU  Perkawinan  perkawinan  yang hanya  dilakukan  di  Kantor  Pencatatan  Sipil  belum/tidak  sah  karena  tidak dilakukan menurut hukum agama baik yang dianut oleh calon suami maupun istri. (O.S, Eoh, 1996:128-145)
Dalam  hal  ini  Kantor  Catatan  Sipil  hanya  mencatat  perkawinan  kedua calon  mempelai  dengan  tujuan  agar  mereka  tidak  hidup  bersama  di  luar perkawinan.  Di  samping  itu,  Mahkamah  Agung  menganggap  bahwa  perkawinan di  Indonesia  bersifat  staatshuwelijk  artinya  perkawinan  sudah  sudah  sah  apabila sudah  memenuhi  ketentuan  hukum  negera  sedangkan  hal-hal  yang  menyangkut hukum agama adalah urusan suami istri itu secara pribadi. ( O.S, Eoh, 1996:145).

## TINJAUAN  SADD  DZARI’AT  TERHADAP  PROBLEMATIKA  ATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Sebagaimana yang telah kita ketahui dari pemaparan tentang aturan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif penafsiran Al-Quran, sejarah Islam, dan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Peraturan  Nikah  Beda  Agama  di  Indonesia  dari  berbagai  kaca  mata  (sudut pandang  hukum)  bahwa  tedapat  problematika,  di  mana  dalam  Islam  pernikahan laki-laki  muslim  dengan  wanita  Kristen  (Yahudi)  diperbolehkan  dengan  status hukum  makruh.  Sedangkan  di  dalam  peraturan  hukum  di  Indonesia  tidak  begitu tegas  disebutkan  larangan  pernikahan  beda  agama,  bahkan  terdapat  beberapa peraturan  yang  memberikan  ruang  (peluang)  untuk  terjadinya  pernikahan  beda agama  meskipun  pada  asalnya  terdapat  kesulitan  untuk  merealisasikannya, termasuk  di  antaranya  pernikahan  laki-laki  Islam  dengan  perempuan  non  Islam maupun sebaliknya.
Maka  dengan  alasan  problematika  hukum  tersebut  di  atas,  peneliti menggunakan  metode  Saad  Dzari’at  untuk  melarang  pernikahan  beda  agama termasuk di antaranya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non Islam. Yang dimaksud dengan Sadd adz-dzari’ah (menutup jalan) ialah mencegah suatu perbuatan  agar  tidak  sampai  menimbulkan  al-mafsadah  (kerusakan),  jika  ia  akan menimbulkan mafsadah. (Abdul Rahman Dahlan,2010:236)
Asy-Syatibi  mengklasifikasikan  zariah  dari  segi  hakikat  dan  akibat kerusakan  yang  diperkirakan  akan  terjadi  kepada  beberapa  macam,  yang  dapat direduksi  menjadi  beberapa  bagian: Pertama, sesuatu  yang  dilakukan  akan berakibat kepada kemafsadatan  yang pasti. Kedua, sesuatu  yang dilakukan dapat membawa  kepada  kemafsadatan,  tetapi  jarang  terjadi. Ketiga, sesuatu  yang dilakukan  pada  prinsipnya  mengandung  keberimbangan  antara  maslahah  dan mafsadah  atau  fifty-fifty,  namun  ada  indikasi  untuk  melahirkan  dugaan  kuat bahwa  perbuatan  akan  membawa  kepada  kerusakan  (al-fasad).  Dugaan  kuat berdasarkan indikasi ini, dalam pandangan Asy-Syatibi, harus disamakan dengan kepastian, dengan alasan: (1) dugaan kuat dalam hukum-hukum ‘amaliyah berlaku sebagaimana  yakin  (2)  ada  nash  ajaran  untuk  berhati-hati,  dan  makna  Sadd  adz-
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
dzariaah  adalah  berhati-hati  terhadap  kerusakan,  (3)  membolehkan  zariah semacam ini berarti membenarkan sikap saling membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan dilarang oleh Al-Quran. (Duski Ibrahim,2008:148-149).
Dasar hukum Sadd adz-dzariah dari Al-Quran adalah :
َّلٱ  ْاوُّبُسََت  ََ َو
ُهَلَمَع  ٍةَّمُأ  ِ لُكِل  اَّنَّي َز  َكِلََٰذَك  ٖۗ مۡلِع  ِرۡيَغِب  ا ََۢوۡدَع  َ َّللَّٱ  ْاوُّبُسََيَف  ِ َّللَّٱ  ِنوُد  نِم  َنوُعۡدَي  َنيِذ مِهِ ب َر  َٰىَلِإ  َّمُث  ۡم
َنوُلَمۡعَي ْاوُناَك اَمِب مُهُئِ بَنُيَف  ۡمُهُع ِج ۡرَّم
٨٠١
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki  Allah  dengan  melampaui  batas  tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.  Kemudian  kepada  Tuhan  merekalah  kembali  mereka,  lalu  Dia memberitakan  kepada  mereka  apa  yang  dahulu  mereka  kerjakan.” (Qs.  Al- An’am/6: 108).
َّنِهِتَني ِز نِم َنيِِ ُِۡي اَم َمَلۡعُيِل َّنِهِلُج ۡرَأِب َنۡب ِر ۡضَي  ََ َو
“Dan  janganlah  mereka  memukulkan  kakinya  agar  diketahui  perhiasan  yang mereka sembunyikan ...”(Qs. An-Nur/24 : 31).
Jadi  segala sesuatu  yang menimbulkan dampak buruk atau dikhawatirkan dengan  kemungkinan  besar  akan  berdampak  negatif,  maka  harus  dijauhi  bahkan ditinggalkan.  Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  yang  dalam,  kuat,  dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas  antara  keduanya,  maka  tidak  boleh  tidak,  harus  dapat  kesatuan  hati  yang dipertemukan dalam suatu ikatan  yang tidak mudah dilepas. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
َل َو
ِئَل َو  َٰٖۗىَدُهۡلٱ  َوُه ِ َّللَّٱ ىَدُه  َّنِإ  ۡلُق  ٖۗۡمُهَتَّلِم  َعِبَّتَت  َٰىَّتَح  َٰى َر ََٰصَّنلٱ  ََ َو ُدوُهَيۡلٱ  َكنَع  َٰىَض ۡرَت ن َدۡعَب مُهَءٓا َو ۡهَأ  َتۡعَبَّتٱ  ِن
ٍري ِصَن  ََ َو   يِل َو نِم ِ َّللَّٱ َنِم  َكَل اَم ِمۡلِعۡلٱ َنِم  َكَءٓاَج ٓ ِذَّلٱ ٨٢٠
“ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti  agama  mereka.  Katakanlah:  "Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”. (Al-Baqarah/2 120)
َنوُمُت ۡكَيَل  ۡمُه ۡنِ م اٗقي ِرَف َّنِإ َو  ُۖۡمُهَءٓاَنۡبَأ َنوُف ِرۡعَي اَمَك ۥُهَنوُف ِرۡعَي  َبََٰتِكۡلٱ ُمُهََٰنۡيَتاَء َنيِذَّلٱ َنوُمَل ۡعَي  ۡمُه َو َّقَحۡلٱ
٨٤١
“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui”. (Al-Baqarah /2:146)
Diperbolehkannya  menikahi  wanita  Kitabiyah,  jika  tidak  ada  rasa kekhawatiran akan bahaya dan fitnah yang diakibat wanita Ahli Kitab yang hidup di tengah-tengah keluarga muslim yaitu di saat umat Islam sedang jaya sedangkan jumlah wanita muslimah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lelakinya. Hal ini  penah  terjadi  pada  masa  penakhlukan  kota  Mekkah  yaitu  sekitar  tahun  ke  9 atau ke 10 H. Di mana pada saat itu turun ayat 5 surat Al-Maidah:
َبََٰتِكۡلٱ  ْاوُتوُأ  َنيِذَّلٱ  ُماَعَط َو  ُُۖتََٰبِ يَّطلٱ  ُمُكَل  َّل ِحُأ  َم ۡوَيۡلٱ َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو  ُۖۡمُهَّل  ّٞ ل ِح  ۡمُكُماَعَط َو  ۡمُكَّل  ّٞ ل ِح
ِص ۡحُم  َّنُه َروُجُأ  َّنُهوُمُتۡيَتاَء ٓاَذِإ  ۡمُكِلۡبَق نِم  َبََٰتِكۡلٱ ْاوُتوُأ  َنيِذَّلٱ  َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو  ِتََٰنِم ۡؤُمۡلٱ ََ َو  َني ِحِِ ََٰسَُم  َرۡيَغ  َنيِن
ۡكَي نَم َو  ٖۗ ناَد ۡخَأ ٓٓ ِذ َِِّتُم َني ِرِسَ ََِٰۡلٱ َنِم ِة َر ِخٓ ۡلۡٱ يِف  َوُه َو ۥُهُلَمَع َطِبَح ۡدَقَف ِن ََٰميِ ۡلۡٱِب  ۡرُِ ٥
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di antara  orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  telah
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  maka  hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Maidah ayat 5)
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  kebolehan  menikahi  wanita  Yahudi (Nasrani)  merupakan  suatu  akibat  dari  perjuangan  Islam  di  tahap  awal  di  mana wanita  muslimah  masih  berjumlah  sedikit  sedangkan  Islam  membutuhkan generasi-generasi  baru  (keturunan)  dan  untuk  membangun  kerjasama  sebagai penambah kekuatan dengan cara mendekati wanita dari kelompok ahli kitab yang beriman  dan  menjaga  diri  serta  berpotensi  besar  untuk  berbalik  masuk  agama Islam.
Di lihat dari zaman yang semakin maju (modern), pada umumnya seorang pemuda jika sampai menikahi wanita nasrani ataupun Yahudi tentu didorong oleh rasa kasih sayang muda-mudai atau biasa disebut cinta yang menggebu-gebu. Ini ditandai  dengan  krisis  psikologi  yang  menjadi  cinta  secara  berlebihan  hingga memilih wanita non muslim sebagai istri. Rasa cinta yang besar ini dikawatirkan dapat mengalahkan kecintaan kepada Pencipanya yaitu Allah SWT. Sejak zaman dahulu  di  masa  sejarah  Timur  Tengah  hingga  saat  ini,  meskipun  zaman  sudah modern  dan  maju  pesat,  wanita  tetap  memiliki  peran  besar  dalam  pengelolaan rumah  tangga  termasuk  di  antaranya  sebagai  pusat  pendidikan  anak. Mayoristanya,  ikatan  batin  antara  seorang  anak  dengan  ibu  yang  melahirkannya lebih besar dibandingkan dengan seorang ayah.
Mengawini  wanita  non  muslim  dikhawatirkan  si  suami  lebih  cenderung mengikuti  agama  istrinya  bila  ia  amat  mencintainya.  Boleh  jadi  anak-anak keurunannya  juga  akan  lebih  condong  kepada  agama  ibunya.  Dengan  demikian
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
suami  sebagai  seseorang  yang  beragama  Islam  mendapatkan  imbasnya,  sebab suami  adalah  kepala  keluarga  (pemimpin)  yang  bertanggungjawab  atas keluarganya di hadapan Allah SWT.
Apabila  ditelaah  lebih  dalam  lagi,  mengapa  para  ulama  menghukumi makruh  menikahi  wanita  nasrani  (Yahudi).  Ini  tentunya  didasarkan  pada pertimbangan  adanya  dalil  yang  membolehkan,  akan  tetapi  kebolehan  menikahi wanita  ahli  kitab  sangat  dikhawatirkan  dapat  menghancurkan  rumah  tangga  dan keyakinan  anak-anak  maupun  keluarga.  Sebisa  mungkin,  Islam  menganjurkan untuk  menikahi  wanita  Muslimah,  bahkan  untuk  wanita  muslimah  pun  masih terdapat  anjuran  untuk  memilih  wanita  shalehah  di  antara  wanita-wanita  yang beragama Islam. (Ali Yusuf As-Subki, 2010:40-43)
Sebenarnya,  pada  asalnya  kebolehan  menikahi  wanita  ahli  kitab  tak terlepas  dari  tujuan  politik,  yakni  menarik  wanita  Nasrani  (Yahudi)  ke  dalam agama  Islam.  (Wahbah  Az-Zuhaili,  2011:149)  Hal  ini  menunjukkan  terdapat dampak positif dari pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kita. Akan tetapi  perbandingan  kemungkinan  berhasil  sangatlah  sulit  terlebih  apabila  faktor cintalah  yang  membuat  seorang  lelaki  Islam  lebih  memilih  wanita  non  Islam. Kecenderungan  pada  rasa  cinta  dapat  melemahkan  kebijaksanaan  dalam beragama.  Terlebih  apabila  dilihat  dalam  Qs.  Al-baqarah/2:  62,  wanita  Yahudi maupun  Nasrani  tidak  meyakini  Allah  SWT,  Al-Quran,  terlebih  untuk  beramal shaleh sebagaimana tuntunan Islam.
Sebagai  ilustrasi,  bagaimana  orang-orang  Hindu  melancarkan  serangan gencar untuk menghancur leburkan umat Islam di India, sebagaimana juga mereka melancarkan  serangan  ekspansi  yang  ganas  terhadap  umat  Islam  di  di  Kashmir dan Pakistan. Lebih dari itu, mereka telah menjajah Hiderabad yang berpenduduk seratus  persen  muslim  itu  dan  menghapuskan  semua  Undang-Undang  Islamnya.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
(Abdul  Mutaal  Muhammad  Al-Jabry,  1988:109)  Bahkan  Islam  saat  ini  dalam pandangan  dunia  identik  sebagai  teroris.  Terlebih  Israel  yang  tidak  berhenti dengan  dendamnya  terhadap  ummat  muslim  di  Palestina  (William  G.  Carr, 2004:202-204). Begitulah gambaran sejauh mana bahaya orang-orang Kristen dan Yahudi  terhadap  Islam,  terlebih  seorang  ibu  yang  beragama  kristen  tentunya  ia memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  anak  keturunan.  Orang  tua terutama  ibu  yang  banyak  bergulat  dengan  anak,  mempunyai  tugas  yang  amat besar  untuk  mendidik  anak  baik  pendidikan  jasmani,  intelektual  dan  mental spiritual, sehingga melalui teladan yang baik atau pelajaran yang berupa nasehat- nasehat, kelak ia dapat memetik tradisi-tradisi yang benar dan pijakan moral yang sempurna dari masa kanakkanaknya (Khairiyah Hasain Thaha,1992:5). Sehingga, seorang  ibu  yang  bukan  beragama  Islam  berpotensi  besar  mengikuti  jejak kepercayaan ibunya.
Tidak  bisa  dibantah  bahwa  dampak  negatif  ini  memang  benar  adanya. Orang yang pernah tinggal di Aljazair, Maroko, dan Tunis umpamanya, akan tau betul sejauh mana bahaya yang bisa dirasakan warga negara di sana yang ibu dan bapaknya  berasal  dari  kolonial  Prancis  (beragama  kristen).  Dampak  negatif  ini merupakan  hambatan  besar  yang  dihadapi  gerakan  kemerdekaandan  usaha-usaha Arabisasi.  Hambatan ini tentunya disebabkan di  sana telah  ada  generasi-generasi yang menjajahnya dan ibu-ibu mereka yang menganut agama kristen. Bagaimana pula  tidak  menghambat,  sedangkan  dari  turunan  mereka  telah  lahir  anak-anak yang  berasal  dari  turunan  Yahudi  dan  Nasrani  (Abdul  Mutaal  Muhammad  Al- Jabry, 1983:109).
Mempertimbangkan pula di kalangan pasangan yang menikah beda agama, ketika  ditanya  mengenai  kelangsungan  akidah  anak-anaknya,  dengan  mudahnya mereka  berkata  “Kami  memeberi  kebebasan  kepada  anak-anak  kami  untuk
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
memilih  agamanya  kelak”  (Tanzil  Tanzania,  2010:134).  Pendapat  demikian sangat  tidak  lazim  keluar  dari  lidah  orang  tua.  Padahal  tugas  orang  tua  tidak terbatas di dunia, tetapi sampai kepada tingkat akhirat,  yaitu kepada Allah SWT. (QS. Al-Tahrim/66: 6)
Berdasarkan  pertimbangan  Sadd  Dzari’ah,  beberapa  dalil-dalil  Al-Quran, dan  fenomena-fenomena  yang  dikhawatirkan  berpotensi  besar  merusak  keluarga dan  generasi  (keturunan  Islam),  maka  pernikahan  beda  agama,  termasuk pernikahan  antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  Yahudi  (Nasrani)  terlarang. Kekhawatiran  yang  amat  besar  terhadap  mafsadat  yang  timbul  inilah  yang menjadi acuan pertimbangan penggunaan Sadd Dzari’ah.
Demikian  pula  hukum  yang  terdapat  di  Indonesia,  di  lihat  dari  kacamata dan  pertimbangan  Sadd  Dzari’ah,  celah    bagi  terjadinya  pernikahan  antara  laki- laki muslim dan wanita ahli kitab sebaiknya ditutup rapat.

## KESIMPULAN
Keluarga  adalah  pendidikan  awal  bagi  anak,  pengaruhnya  terhadap  pola pikir  dan  tata  cara  anak  dalam  bertindak  amat  besar.  Inilah  mengapa  dikatakan bahwa  pengaruh  sosial  yang  amat  tinggi  adalah  keluarga,  lingkungan,  dan pendidikan  informal  di  dalam  sekolah.  Ibu  adalah  anggota  keluarga  inti  yang memiliki peran penting dalam keluarga, termasuk pendidikan anak.
Umumnya,  ikatan  batin  antara  seorang  anak  dengan  ibu  lebih  besar dibandingkan  dengan  ayah  sebab  ibulah  yang  melahirkan  si  anak.  Berdasarkan atas  pertimbangan  bahwa  peran  ibu  amat  sangat  berpengaruh,  maka  di  lihat  dari metode Saad Dzari’ah, maka pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab Yahudi dan Nasrani) sebisa mungkin ditiadakan.
Indonesia  adalah  negara  yang  memberlakukan  banyak  peraturan  yang mengatur tentang keluarga Islam. Namun tidak ada kalimat tegas dalam peraturan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
bahwa  pernikahan  beda  agama  benar-benar  terlarang  dan  melawan  hukum. Buktinya,  hanya  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan beda  agama  tidak  diperbolehkan,  sementara  kedudukan  KHI  hanyalah  instruksi Presiden  (kompilasi)  bukan  Undang-undang  yang  berkekuatan  mengikat  kuat. Artinya,  bahwa  pernikahan  beda  agama  masih  dimungkinkan  untuk  terjadi meskipun pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk merealisasikannya.
Sebenarnya  pernikahan  pria  muslim  dan  wanita  Nasrani  (Yahudi) meskipun  pada  hukum  asalnya  diperbolehkan,  namun  melihat  kepada  mafsadat yang berpotensi besar akan timbul apabila terlaksana, maka pernikahan semacam ini dilarang. Pertimbangan atas kekhawatiran besar terhadap dampak negatif yang akan timbul inilah dinamakan Sadd Dzari’ah.

## BIBLIOGRAPHY
Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mahmood.  Tahir.  (1987). Personal  Law  in  Islamic  Countries. New  Delhi: Academy of Law and Religion.
Nuruddin.  Amir  dan  Azhari  Akmal  Tarigan.  (2004). Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana. Thalib. Sayti. (1985). Receptie a Contrario . Jakarta: Bumi Aksara. Sabiq.  As-Sayyid.  (1983). Fiqh  As-Sunnah. Beirut:  Dar-Al-Fikr.  cet.  Keempat. jilid 2.
Az-Zuhaili. Wahbah. (1989). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al- Fikr. cet. Ketiga. jilid 7.
Instruksi  Presiden  RI.No.  01  Tahun  1991.  (2001). Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam Departemen Agama Islam RI.
Wahyuni.  Sri.  (2016). Nikah  Beda  Agama  Kenapa  ke  Luar  Negeri?. Jakarta:  PT Pustaka Alvabet.
Karsayuda.  (2006). Perkawinan  Beda  Agama  Menakar  Nilai-nilai  Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. Hukumonline.com.  (2014). Tanya  Jawab  tentang  Nikah  Beda  Agama  Menurut Hukum di Indonesia. Tangerang: Literasi. Eoh. O.S.  (1996). Perkawinan Antar Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Dahlan. Abdul Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. (2010).
Ibrahim.  Duski.  (2008). Metode  Penelitian  Hukum  Islam. Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media.
Umar.  Muin.  dkk.  (1985). Ushul  Fiqh  I. Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
As-Subki. Ali Yusuf. (2010). Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam. Jakarta: Amzah.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Az-Zuhaili.  Wahbah.  (2011). Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh. Jakarta:  Gema Insani. cet. Kesepuluh. jilid 9.
Al-Jabry.  Abdul  Mutaal  Muhammad.  (1988). Perkawinan  Campuran  Menurut Pandangan Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Tanzania.  Tanzil.  (2010). Stop  Kristenisasi  :  Membongkar  Gerakan  Pemurtadan dan  Mencari Solusi Menghadapi Program Kristenisasi. tt:Al-Fajr Media. Carr.  William  G.  (1991). Yahudi  Menggenggam  Dunia. Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.