KONGLOMERASI MEDIA: STUDI EKONOMI POLITIK TERHADAP MEDIA GROUP
Dedi Fahrudin
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dedifahrudin@gmail.com
Abstract. Indonesia today has had some large-scale enterprises in the field of mass media. Those  companies  have  been  controlling  many  types  of  media  which  later  evolving  into  a conglomerate. The individual owner, who owns media conglomerate, not only controls media content but also gives significant influence in politics. Moreover, some of the media owners become a chairman of a political party such as Surya Paloh, Media Group owner and the chairman of Nasional Demokrat party. This study is to find out how Surya Paloh uses mass media as the instruments of his political ambition. Research findings showed that the media oligopoly  that  is  currently  happening  has  reached  a  stage  that  endanger  citizens'  rights  to information since the media are managed as a business that only represent the interests of owners  and  power  it  represents.  The  facts  show  that  the  media  owners  tend  to  make  the contents  of  the  media  as  a  commodity,  and  make  the  people  only  as  consumers.  Media conglomerate also controls a lot of information and media products that generate profits.

## Keywords: political economy, conglomeration, media
Abstrak. Indonesia  dewasa  ini  telah  memiliki  beberapa  perusahaan  skala  besar  di  bidang media  massa.  Perusahaan  tersebut  menguasai  berbagai  jenis  media  yang  kemudian berkembang menjadi konglomerasi. Perusahaan konglomerat media ini dimiliki oleh individu pemilik yang dengan kekuatan media yang dikuasainya tidak saja memiliki kontrol terhadap isi media tetapi juga mampu memberikan pengaruh di bidang politik. Terlebih lagi, beberapa pemilik  media  juga  menjadi  ketua  atau  pengurus  partai  politik  seperti  Media  Group  milik Surya  Paloh.  Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  mempelajari  bagaimana  Surya Paloh  menggunakan  media  massa  yang  dikuasainya  sebagai  instrumen  untuk  mencapai ambisi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek oligopoli media yang saat ini terjadi  telah  berada  pada  tahap  yang  membahayakan  hak  warga  terhadap  informasi  karena media dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yang diwakilinya.  Fakta  menunjukkan  bahwa  pemilik  media  cenderung  menjadikan  isi  media sebagai  komoditas,  dan  menjadikan  warga  hanya  sebagai  konsumen.  Konglomerasi  media juga  mengontrol  banyak  informasi  dan  produk  media  yang  menghasilkan  banyak keuntungan.
Kata kunci: ekonomi politik, konglomerasi, media

## PENDAHULUAN
Demokratisasi abad ke 19 dan 20 pada praktiknya  kadang  disalah  artikan  oleh banyak  institusi,  baik  negara  maupun maupun  aparatusnya,  termasuk  media. Sementara  media  massa  merupakan komponen  penting  untuk  mengontrol pemerintah  sebagai “power” .  Di  sini media  diposisikan  sebagai “watch  dog”
kekuasaan yang harus dijamin kebebasannya  sebagai the  fourth  estate  of democracy ,
untuk mewujudkan pemerintahaan yang baik.
Perkembangan  teknologi  komunikasi, globalisasi,  liberalisasi  dan  komersialisasi telah  memunculkan  pergeseran.  Media massa  tumbuh  tidak  hanya  menjadi kekuatan  pengontrol  kekuasaan,  tetapi
telah  menjadi  kekuatan  politik,  ekonomi dan budaya. Media telah menjadi “power” baru,  yang  apabila  dibiarkan  liar  tak terkendali  justru  bisa  menjadi  ancaman bagi proses demokratisasi, karena kehilangan  tanggung  jawab  sosialnya (Acemoglu, 2008). Herman & Chomsky (1988)
menganalisis  adanya  konspirasi  para  elit yang  melakukan  kontrol  pemberitaan  dan informasi.  Dengan  menggunakan  istilah Manufacturing  Consent ,  tokoh  kritis  ini melihat  media  menjadi  alat  kepentingan politik,  ekonomi,  dan  kultur  kalangan ekslusif.  Menurutnya  para gate  keeper menjadi  pion  politisi  dan  industriawan untuk  mencari  keuntungan.  Dengan  kata lain  atas  nama  kepentingan  bangsa,  para pejabat  mengatur  pemberitaan  sesuai keinginan  mereka.  Adapun  atas  nama pertumbuhan  ekonomi,  para  pebisnis  atau pedagang melakukan hal yang sama sesuai kepentingan ekonomi mereka.
Dalam bukunya
Manufacturing
Consent ,  Herman  &  Chomsky  (dalam Engstrom,  2008:  17) menyatakan  bahwa: Propaganda  is  to  democracy  what violence  is  to  a  dictatorship;  Ordinary people  have  remarkable  creativity; People  have  a  fundamental  need  for creative  work,  which  is  not  being  met  in systems  where  people  are  like  cogs  in  a machine; What would make more sense as a  way  to  govern  is  a  form  of  rationalist- libertarian  socialism  --  not  one  that increasingly  functions  without  public input. Chomsky advocates a system where a  community  and  its  members  run  things in a democratic fashion and whose people do  not  function  as  some  sort  of  wage slaves;  People  need  to  be  able  to  detect forms  of  authority  and  coercion  and challenge  those  that  are  not  legitimate; The  major  form  of  authority  that  needs
challenging  is  the  system  of  private control  over  public  resources;  The  First Amendment  means  that  democracy requires free access to ideas and opinions; Democracy  in  America  is  not  functioning in an ideal sense but more in the sense that Lippmann noted in Public Opinion (where a specialized class of about 20 percent of the people -- but who are also a target of progaganda  --  manages  democratic functioning)  and,  in  effect,  are  under control of a power elite, who more or less own the institutions. The masses of people (80  percent)  are  marginalized,  diverted and controlled by what he calls Necessary Illusions;  Manufacturing  consent  is related  to  the  understanding  that indoctrination is the essence of propaganda.  In  a  "democratic"  society indoctrination occurs when the techniques of  control  of  a  propaganda  model  are imposed  --  which  means  imposing Necessary Illusions. Chomsky's
Propaganda  Model  says  American  media have  "filters"  --  ownership,  advertising, news  makers,  news  shapers  --  which together  emphasize  institutional  memory, limited  debate  and  media  content emphasizing  the  interests  of  those  in control.
Apa  yang  diungkapkan  Herman  dan Chomsky  diatas  sering  dikenal  sebagai analisis  instrumentalis  (Ferrante,  2010) Fokusnya pada penggunaan media sebagai instrumen  para  kapitalis  untuk  membuat komoditas informasi yang diproduksi oleh industri  media  menjadi  sesuai  dengan kepentingan mereka. Chomsky menggambarkan  model  propaganda  yang diterapkan  dalam  industri  media  Amerika Serikat  oleh  kelompok  pemilik  modal yang  membuat  kelompok  ini  mampu menetapkan premis-premis wacana publik, menentukan  informasi  apa  yang  boleh
dikonsumsi  publik,  dan  terus  menerus mengelola  pendapat  publik  melalui propaganda  (Castells,  2007; Boczkowski, 2010; Christian, 2012) Ekonomi politik memiliki cara pandang  tersendiri  terhadap  media  yang tertarik  pada  bentuk-bentuk  perluasan konsentrasi  perusahaan  media,  terutama sangat  tertarik  dengan  kepemilikan  yang merupakan  elemen  utama  dalam  definisi konsentrasi  media,  karena  perhatian konsentrasi  kepemilikan  dapat  membatasi arus informasi dengan membatasi keberagaman  produksi  dan  distribusi (Boyd & Ellison, 2007; Conchie & Burns, 2008)
Konglomerasi dapat melemahkan fungsi  kontrol  media,  terutama  yang terkait dengan kepentingan pemilik. Media Indonesia  dan  Metro  TV  enggan memberitakan  keterlibatan  pemiliknya Surya  Paloh  dalam  kredit  macet  Bank Mandiri.  ANTV  dan  TVONE  tak  mau memberitakan  lumpur  Lapindo  yang melibatkan  perusahaan  Bakrie  yang sekaligus pemilik kedua televisi itu (CIPG & HIVOS, 2012)
RCTI,  TPI,  Global  TV,  Koran  Sindo tidak  memberitakan  keterlibatan  pemilik mereka dalam berbagai
kasus.
Melemahnya  fungsi  kontrol  jurnalistik makin meluas akibat konsentrasi kepemilikan  media.  Mungkin  saja  Lativi, jika  tidak  dibeli  Bakri  dan  berubah  nama menjadi  TVONE,  akan  memberitakan kasus Lapindo secara berimbang.
Konglomerasi  media  juga  mengontrol banyak  informasi  dan  produk  media dengan  itu  mereka  menghasilkan  banyak keuntungan.  Mereka  sangat  efisien  dalam memproduksi informasi
dan
menyebarkannya  melaui  jaringan  media seperti  televisi,  radio  dan  media  cetak dalam satu perusahaan yang mereka miliki
( Phillips  et  al.,  2009; Croucher,  2011; Scheufele, 1999).
Pada  tahun  2012  sebuah  penelitian yang  dilakukan  CIPG  ( Center  for Innovation  Policy  and  Governance )  dan HIVOS yang didanai oleh Ford Foundation  meluncurkan  hasil  riset “Memetakan Kebijakan Media di
Indonesia”  ( Mapping  Media  Policies  in Indonesia ). Penelitian tersebut memaparkan bagaimana media di Indonesia  yang  mengisi  ruang  publik  kini banyak  ditunggangi  oleh  kepentingan politik  pemiliknya  dan  menjadi  salah  satu alat  ampuh  untuk  meraup  keuntungan bisnis. Menurut penelitian ini diluar bisnis, politik,  dan  fundamentalis  agama,  secara tarik  menarik  media  masih  digunakan sebagai  ajang  pengaruh  mempengaruhi (Berglez, 2008; Brundidge, 2010) Scheufele, 2007). Penelitian ini juga mengulas bagaimana  lima  belas  tahun  terakhir perkembangan industri media di Indonesia ternyata mencerminkan kepentingan modal  dan  logika  akumulasi  laba  yang mengakibatkan  oligopoli  dan  konsentrasi kepemilikan media. Penelitian ini menganggap praktek oligopoli media yang saat  ini  terjadi  telah  berada  pada  tahap yang  membahayakan  hak  warga  terhadap informasi  karena  media  dikelola  sebagai bisnis  yang  hanya  mewakili  kepentingan pemilik  dan  kekuasaan  yang  diwakilinya. Fakta  menunjukkan  bahwa  pemilik  media cenderung  menjadikan  isi  media  sebagai komoditas,  dan  menjadikan  warga  hanya sebagai konsumen (www.ciptamedia.org).
Penelitian  juga  mengulas  tentang penguasaan  12  grup  media  besar  yang menguasai  hampir  seluruh  kanal  media  di Indonesia,  yaitu    MNC  Grup,  Kompas Gramedia Group, JawaPos, Mahaka Media Group,  Elang  Mahkota  Teknologi,  CT
Corp,  Visi  Media  Asia,  Media  Group, MRA  Media,  Femina  Group,  Tempo  Inti Media,  dan  Beritasatu  Media  Holding. Para  pemilik  kelompok  media  ini  juga terafiliasi  dengan  partai-partai  politik, seperti  Surya  Paloh  (Media  Group)  dan Hari Tanoesoedibjo (MNC Group) dengan partai  Nasional  Demokrat,  kemudian pecah  kongsi.  Hari  Tanoesoedibjo  pindah ke  Hanura  dan  kemudian  mendirikan partai  baru,  dan  Aburizal  Bakrie  (Visi Media  Asia)  dengan  partai  Golongan Karya.
Seringkali pemberitaan-pemberitaan menyangkut kepentingan politiknya menjadi  bias.  Media  telah  menjadi  suatu mekanisme  yang  digunakan  pebisnis  dan politisi  untuk  menyampaikan  kepentingan mereka. Terjunnya para pemilik media ke kancah politik praktis semakin memperuncing  masalah,  media  tentunya akan  digunakan  semaksimal  mungkin untuk
menyampaikan pesan-pesan politiknya (Kandlousi et al., 2010; Ellison, 2006;  Ferguson,  1992). Surya  Paloh sebagai  pemilik  Media  Group  semakin aktif  dan  atraktif  memainkan  media  yang mereka  miliki  sebagai  intsrumen  penting penunjang mesin politiknya.
Media Group yang membawahi Metro TV,  Media  Indonesia,  Lampung  Post, Borneo  News,  tabloid  Prioritas  sangat menarik  untuk  diteliti,  terutama  setelah pemilik  Media  Group  Surya  Paloh  terjun ke  kancah  politik  yang  mengusung  partai Nasional Demokrat (NASDEM). Tentunya media  sebagai  alat  yang  efektif  untuk menyampaikan  pesan-pesan  politiknya, dimana  seharusnya  media  netral  dan terbebas  dari  kepentingan-kepentingan politik segelintir orang.
Media  di  Indonesia .  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Nugroho  et.  al  (2012)
dalam  laporannya  berjudul  Memetakan Kebijakan  Media  di  Indonesia  bahwa penelitian oleh Hill dan Sen tentang media di  Indonesia  ( Media,  Culture  and  Politics in  Indonesia oleh  David  T.  Hill  dan Krishna  Sen  mungkin  merupakan  yang paling  banyak  dikutip,  karena  penelitian ini  meliputi  dinamika  pers,  media  arus utama,  dan  kebudayaan  populer  di Indonesia  selama  Orde  Baru.  Tidak banyak  studi  yang  berhasil  memahami media  nasional  karena  terkait  dengan keberadaan  sebuah  rezim  otoriter  yang menentang  berbagai  bentuk  kebebasan pers.  Dengan  kondisi  tersebut,  melakukan penelitian  tentang  media  selama  Orde Baru merupakan hal yang ‘sulit’.
Menurut Nugroho (2012), dalam Don’t Shoot  the  Messenger (Piper,  2009),  Tessa Piper  melaporkan  tantangan-tantangan kebijakan  yang  dihadapi  media  di Indonesia,  menguraikan  beragam  fakta penting  tentang  perkembangan  terbaru dalam  kebebasan  pers,  dan  kebebasan berekspresi di Indonesia. Laporan tersebut menggarisbawahi  fakta  penting  bahwa industri  media  yang  membesar  serta bertambahnya jumlah pekerja media tidak terkait  dengan  pemeliharaan  kebebasan pers.  Kebijakan  publik  berperan  penting dalam menciptakan atmosfer yang “menciutkan  hati”  para  jurnalis,  aktivis informasi,  dan  publik  secara  umum,  yang memangkas  keinginan  mempraktikkan kebebasan untuk menciptakan dan membagikan informasi.
Menurut  Nugroho  (2012),  dalam  topik yang  sama,  Toby  Mendel,  didanai  oleh Open Society Foundation, menulis laporan Audiovisual  Media  Policy,  Regulations and  Independence  in  Southeast  Asia (2010).  Ia  menyediakan  pandangan mengenai  kebijakan  media,  terutama regulasi  penyiaran,  di  negara-negara  Asia
Tenggara,  dan  mengaitkannya  dengan karakter  pemerintahan  dan/atau  rezim masing-masing. Penelitian itu memberikan pandangan penting mengenai batasan yang dihadapi  kebijakan  media  yang  ada  di kawasan  tersebut,  tidak  hanya  di Indonesia. Hampir semua negara menunjukkan perilaku yang serupa terkait hak  warga  negara  atas  media,  sehingga kebijakan media menjadi indikator penting dari  proses  demokrasi  secara  keseluruhan di  Asia  Tenggara.  Mendel  juga  mencoba menilai  sejauh  mana  media  baru  mampu berperan  sebagai  alternatif  bagi  penyiaran tradisional.
Menurut  Nugroho  (2012),  Freedom Institute  dan  FNS  meluncurkan  studi berjudul Ensuring  the  Law  and  Civil Rights: Press, Film and Publishing (2010). Penelitian gabungan ini merupakan contoh penelitian  yang  menggunakan  perspektif hak  warga  negara  dalam  mengamati perkembangan  terbaru  media  dan  pers  di Indonesia.  Secara  khusus,  penelitian  ini mendiskusikan  hak  warga  negara  dalam ruang  lingkup  pers,  lm,  dan  literatur. Laporan penelitian tersebut mengemukakan  bahwa  meski  reformasi telah  berlangsung,  masyarakat  luas  masih menghadapi  banyak  hambatan  dalam menjalankan  hak  mereka.  Buktinya  bisa dilihat  dari  sejumlah  kasus  pelarangan peredaran  buku,  pencemaran  nama  baik yang  dituduhkan  kepada  jurnalis  dan anggota  masyarakat  yang  kritis,  serta kebijakan  yang  saling  tumpang  tindih sehingga menghambat penggalakan kebebasan  berekspresi.  Dalam  kaitannya dengan  kebijakan,  sejumlah  temuan penting  yang  mendukung  kerangka  kerja analitis  dari  penelitian  kami  adalah:  (i) bahwa  ada  kebijakan  dan  peraturan  yang saling tumpang tindih yang bisa diinterpretasi secara sepihak demi
mendukung kepentingan pembuat kebijakan; (ii) bahwa ada badan pemerintahan  yang  memiliki  otoritas eksesif dan tanggung jawab yang tumpang tindih;  (iii)  bahwa  proses  pembuatan kebijakan media tidak transparan dan tidak akuntabel.
Studi  lain  yang  dilaksanakan  oleh Jeremy Wagsta , South East Asian Media: Patterns  of  Production  and  Consumption (2010)  menawarkan  perbandingan  dan pandangan mengenai perkembangan media  saat  ini  di  Asia  Tenggara.  Dengan populasi  yang  besar,  ASEAN  saat  ini diperlakukan sebagai pasar sekaligus basis produksi  yang  menguntungkan.  Studi tersebut mengkaji tren terbaru media di 10 dari  11  negara.  Penelitian  itu  mengkon rmasi  pendapat  mengenai  perkembangan terbaru  dari  peningkatan  penggunaan Internet  di  negara-negara  Asia  dan potensinya  untuk  mendorong  ekonomi regional. Penelitian tersebut juga menjabarkan  perilaku  publik  dalam menggunakan  beragam  bentuk  media dengan  memperhatikan  infrastruktur  yang tersedia.  Rekan-rekan  di  Aliansi  Jurnalis Independen  juga  menerbitkan  laporan mengenai  pers  dan  institusi  media  di Indonesia  (misalnya  AJI,  2009,  laporan yang  diterbitkan)  setiap  tahun.  Tiap laporan  menunjukkan  perhatian  spesi  k terkait  praktik  kebebasan  pers  dari  sudut pandang para pekerja media. Laporan AJI menyediakan  pandangan  yang  beragam mengenai  sejumlah  bahaya  yang  dihadapi kalangan  pers,  umumnya  berupa  kasus pencemaran  nama  baik.  Selain  AJI,  ada beberapa organisasi masyarakat sipil ( civil society  organization/ CSO)  di  Indonesia yang  telah  membuat  laporan  dan  analisis mengenai peran kebijakan dalam perkembangan  media—meskipun  ada hambatan
dalam hal kebebasan
berekspresi  dan  hak  atas  media,  terutama pasca-reformasi  yang  menjadi  perhatian mereka.
Sebagian besar laporan menunjukkan bagaimana pemerintah tampak ragu-ragu untuk memperluas akses publik dalam memperoleh dan memproduksi informasi (Johnson, 2003)
Sementara  itu  menurut  Cahyadi  (2013) dalam  tulisannya  ‘ Save  Media  Massa, Atur  Konglomerasi  Media  di  Indonesia’ pemilihan presiden (pilpres) 2014 ini telah membuka  mata  mengenai  betapa  carut marutnya  pengelolaan  media  massa  di negeri  ini.  Carut  marut  itu  diawali  dari ketidaktegasan
pemerintah
dalam mengatur kepemilikan media yang terpusat
pada segelintir orang (konglomerasi  media).  Pemerintah  harus segera  mengatur  konglomerasi  media massa  di  Indonesia,  jika  tidak  ingin  pilar demokrasi ke-4 itu roboh.
Sepanjang  pelaksanaan  pilpres,   publik disuguhkan dengan tontontan media massa besar  yang  menjadi  partisan  karena pemilik  modalnya  menjadi  pendukung salah satu calon presiden (capres). Media- media massa partisan itu tanpa malu-malu lagi  mempublikasikan  berita-berita  yang hanya  menguntungkan  salah  satu  capres terntentu  saja.  Akibatnya,  publik  tidak mendapatkan  informasi  yang  benar sebagai bekal mengambil keputusan untuk menentukan pilihan.”
Aksi  media-media  partisan  itu  tidak hanya  tercermin  dalam  pemberitaan, namun  juga  tercermin  dalam  prioritas belanja  iklan  capres  di  media  massa. Temuan  SatuDunia  yang  dipublikasikan melalui  website  www.iklancapres.org ; misalnya menunjukan bahwa kubu Prabowo-Hatta  lebih  banyak  beriklan  di MNC  TV  Group  (MNCTV,  RCTI,  dan Global  TV)  dan  televisi  milik  Group Bakrie  (ANTV  dan  TV  One).  Publik
mengetahui  bahwa  pemilik  modal  media massa  Group  MNC  dan  Group  Bakrie lebih condong ke kubu Prabowo-Hatta.
Temuan  SatuDunia  mencatat,  hingga 23  Juni,  persentase  iklan  pasangan Prabowo-Hatta  di  RCTI  sebesar  26,86 persen,  Global  TV  sebesar  8,70  persen, MNC  TV  sebesar  12,77  persen,  TV  One 17,78  persen,  ANTV  sebesar  6,63  persen dan  sisanya  baru  iklan  di  televisi  lain. Belum jelas benar apakah hal itu berkaitan dengan diskon tarif iklan dari media massa yang pemilik modalnya mendukung capres terntentu itu. Sementara itu, seperti ditulis oleh  sebuah  media  massa,  disebutkan bahwa  Partai  Nasdem  menyumbang pasangan  Jokowi-JK  sebanyak  Rp  42.1 miliar,  dalam  bentuk  iklan  media  televisi dan  cetak.  Pertanyaannya  kemudian adalah, apakah yang dimaksud sumbangan dalam  bentuk  iklan  itu  di  media  massa dalam  naungan  media  group,  MetroTV dan  Harian  Media  Indonesia?  Jika  benar demikan,  apakah  media  group  telah menjadi milik Partai Nasdem?
Ekonomi  Politik . Menurut  Johnson (2003)  dalam  kamus  ekonomi  politik, menyebutkan  bahwa  ekonomi  politik merupakan suatu cabang dalam ilmu-ilmu sosial yang mempelajari saling keterkaitan antara  lembaga  dan  proses  politik  dengan lembaga  dan  proses  ekonomi.  Para  ahli ekonomi politik tertarik untuk menganalisis  dan  menjelaskan  beragam dampak  yang  ditimbulkan  pemerintah terhadap  aplikasi  sumber  daya  terbatas dalam  masyarakat,  melalui  ketetapan hukum  dan  kebijakannya.  Ketertarikan serupa ditujukan pada mekanisme berjalannya sistem ekonomi. Juga perilaku masyarakat  dan  pengaruhnya  pada  bentuk pemerintah  dan  jenis  ketetapan  hukum serta kebijakan yang diambilnya.
Ilmu ekonomi
politik secara konvensional  mempelajari  anatomi  sistem politik  dan  ekonomi  suatu  negara  yang diterapkan  untuk  masyarakat  dan  dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Hal yang dipelajari  adalah  bagaimana  sistem kekuasaan  dan  pemerintahan  dipakai sebagai  instrumen  atau  alat  untuk mengatur  kehidupan  sosial  atau  sistem ekonomi. Sistem kekuasaan menjadi fokus paling  utama  dalam  ilmu  ekonomi  politik yang  konvensional  tersebut  (Garnham, 1990).
Secara  konvensional,  ada  dua  kutub sistem  ekonomi  politik,  yaitu  sistem kapitalisme dan sistem sosialisme . Pembagian  anatomis  ini  dapat  dilakukan berdasarkan  sifat-sifat  dasar  dari  sistem tersebut,  terutama  sifat  dari  eksistensi mekanisme  pasar,  insentif    pendirian badan  usaha,  motif  mencari  keuntungan, dan sebagainya (Dixit, 2000)
Jika  diperluas,  maka  dalam  garis besarnya  setidaknya  ada  empat  bentuk sistem  ekonomi  politik  yang  cukup dominan  saat  ini,  yakni  kapitalisme, sosialisme,  komunisme,  dan  sistem ekonomi  campuran  ( mixed  economic system ). Bentuk murni dalam pelaksanaan masing-masing  sistem  tersebut  hampir tidak  ada,  tetapi  berbagai  sistem  ekonomi suatu negara dapat diidentifikasi ke dalam kelompok-kelompok sistem ekonomi tersebut (Johnson 2003:198-199).
Deskripsi normatif dari sistem kapitalisme  ini,  antara  lain  gambaran manusia merdeka yang legal secara politis maupun  ekonomi.  Ada  pengakuan  akan kenyataan bahwa manusia bersifat merdeka.  Di  dalam  kegiatan  ekonomi, buruh  dan  pekerja  menjual  tenaganya kepada  pemilik    modal  di  pasar  tenaga kerja dengan kontrak. Ada eksistensi pasar komoditi  yang  harganya  ditentukan  oleh
mekanisme pasar dan tangan gaib ( market mechanisme  and  invisible  hand ).  Setiap individu  berkerja  dengan  tujuan  untuk mencari  keuntungan  secara  maksimal karena  faktor  kelangkaan  sumber  daya (Mosco, 1996)
Di dalam sistem kapitalisme, kepemilikan ( ownership ) terletak di tangan individu  yang  digunakan  untuk  tujuannya sendiri,  yakni  tujuan  untuk  mencari keuntungan  ( profit ).  Individu  juga  dapat mengambil  inisiatif  membentuk  dan mengembangkan  perusahaan-perusahaan, baik  dilakukan  secara partnership atau korporasi.  Salah  satu  prinsip  kapitalisme adalah  kebebasan  dalam  kompetisi  pasar yang  sekaligus  merupakan  kelemahan sistem  ekonomi  kapitalisme.  Kompetisi berkaitan dengan efisiensi dan skala usaha ( economic of scale ).
Pengertian  dari  sosialisme  didasarkan pada  sistem  sosial  berdasarkan  prinsip kolektif  dalam  kepemilikan  alat-alat produksi  dan  distribusi.  Di  dalam  konsep atau  ideologi  sosialisme  ini,  perhatian terhadap  kesejahteraan  sosial  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi lainnya.  Kelompok  komunis  menganggap bahwa  sosialisme  adalah  satu  tahap  untuk menuju  kepada  masyarakat  komunisme yang  sempurna.  Engels  dan  Marx mengklaim bahwa Marxisme telah menggeser sosialisme dari bentuknya yang utopis  menjadi  lebih  realistis  dan membumi  berdasarkan  keilmuan. Sistem ekonomi  campuran  ( mixed  economy ) merupakan  panduan  dari  dua  bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Usaha  penyatuan  ini  dilakukan  untuk menyerap  elemen-elemen  positif  dan dinamis  dari  keduanya.  Sistem  ini dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua
bentuk  sistem  ekonomi  politik  tersebut. Motif  mencari  keuntungan  adalah  unsur penting  di  dalam  kegiatan  ekonomi  dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana  ditekankan  di  dalam  sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan,  tidak  akan  ada  usaha  dan pertumbuhan  ekonomi  akan  mejadi lamban  bila  motif  ini  ditekan  dan dimatikan  seperti  di  negara  komunis. Sistem  ekonomi  campuran  tetap  berbasis pada  prinsip  pasar  yang  terkendali  oleh aturan pemerintah (Rachbini 2006:13-20).
Studi  ekonomi  politik  yang  hirau terhadap the  economics  publik  policy antara lain sebagaimana yang dideskripsikan Robert Gilpin: ”siapa yang diuntungkan,  siapa  yang  dirugikan  dan bagaimana  pula  prosesnya.”  Begitu  pula pendapat  Dwight  Y.  King,  mengenai pendekatan  ekonomi  politik,  sebagai variabel dominan. Pengamatannya banyak tertuju  pada  segi-segi  politik  yang mengubah  aspek-aspek  ekonomi  (Prisma, No.3,1989).  Pandangan  ini  berbeda dengan  mazhab  sosialis  di  mana  mereka secara  agresif  menempatkan  pendekatan ekonomi politik berupa Neo-klasik kedalam  seluruh  rentangan  pembuatan keputusan  publik    maupun  privat. Penganut faham ini umumnya menganggap  politik  bukan  sebagai  sebab, tetapi  akibat  proses  produksi,  dan  lebih jauh  lagi  pusat  perhatiannya  diarahkan pada pertentangan kelas-kelas masyarakat.
Ilmu  ekonomi  ( market )  yang  lebih banyak beranjak kepada aksioma kebebasan  memilih  secara  individual melalui  prosedur  deduktif  eksplorer  suatu dunia imajiner dari rasionalitas yang tidak dipaksakan.  Sebaliknya  dengan  ilmu politik  ( power ),  yang  intinya  cenderung memperhatikan  persoalan-persoalan  yang berkaitan  dengan  aspek  kekuasaan,
konflik, pemaksaan, dan bahkan irasionalitas,  namun  secara  empirik  dapat diobservasi. Sebagaimana Martin
Staniland,  bagaimana  politik  menentukan aspek-aspek  ekonomi  dan  bagaimana institusi-institusi  ekonomi  menentukan proses-proses politik.
Kemudian  Gilpin  memberi  idea-idea dengan  membuka  sejumlah  pertanyaan untuk  mencari  tahu  konsep-konsep Ekonomi  politik:  bagaimana  negara  dan proses  politik  yang  terkait  didalamnya mempengaruhi  produksi  dan  distribusi kekayaan, bagaimana keputusan- keputusan  politik  dan  kepentingan- kepentingan  yang  ada  mempengaruhi lokasi  aktivitas  ekonomi  tersebut,  dan dengan  cara  apa  sebaliknya,  serta bagaimana  kekuatan-kekuatan  ekonomi mempengaruhi penyebaran kekuasaan dan kemakmuran  diantara  aktor-aktor  politik dan  diantara  negara-negara.  Akhirnya, bagaimana  kekuatan-kekuatan  ekonomi tersebut  mengubah  distribusi  politik  dan militer pada peringkat internasional (Ikbar 2007:2-5).
Konglomerasi  Media. Vincent  Mosco (1996:141-245)  memetakan  substansi ekonomi  politik  dalam  tiga  konsep  dasar yaitu  komodifikasi  (commodification), spasialisasi  (spatialization)  dan  strukturasi (structuration).  Pertama,  komodifikasi (commodification),  yaitu  pemanfaatan barang  dan  jasa  dilihat  dari  kegunaannya yang  kemudian  ditransformasikan  ke dalam komoditas yang memiliki nilai jual, atau  ungkapan  singkatnya  comodification is  the  process  of  tranforming  use  value into exchange value.
Ekonomi  politik  dalam  cakupan  yang lebih luas memasukkan pula sosial produk komunikasi  yaitu  khalayak  dan  tenaga kerja.  Selanjutnya  Mosco  membagi  tiga
bentuk  komodifikasi  yaitu:  pertama, komodifikasi  isi  ( commodification  of content ), komodifikasi khalayak, komodifikasi cybernetic, dan komodifikasi tenaga  kerja.  Komodifikasi  isi  yakni proses  mengubah  pesan  dan  sekumpulan data  ke  dalam  sistem  makna  menjadi produk-produk yang dapat dipasarkan oleh media.  Seperti  dalam  acara  TV  dibuat sebuah program yang dijadikan satu paket produksi acara tv dengan iklan yang dapat dijual oleh media.
Komodifikasi  khalayak  ( audience commodification )  diartikan  sebagai  proses media  massa  memproduksi  khalayak  dan menyerahkannya kepada pengiklan.
Program-program  media  digunakan  untuk menarik  khalayak.  Pemasang  iklan membayar  perusahaan  media  untuk mengakses  khalayak,  dengan  demikian dapat  dikatakan  khalayak  ”diserahkan” kepada perusahaan pengiklan.
Cybernetic  commodity terdiri  dari intrinsic  commodification dan extensive commodification . Intrinsic commodification adalah  pendapat  yang memandang  khalayak  sebagai  komoditas yang  berpusat  pada rating khalayak (Boyd-Barret, 1995). Dalam hal ini, rating menjadi  acuan  suatu  komoditas  laku  di pasaran  atau  tidak,  sehingga  perusahaan media  sangat  menjaga  kestabilan  bahkan kenaikan  rating  yang  berarti  peningkatan pemasukan melalui iklan, alih-alih memperhatikan  kualitas  produk  media. Jadi yang dipertukarkan bukan pesan atau khalayak  melainkan rating .  Sedangkan extensive  commodification merupakan kajian  yang  menjelaskan  tentang  proses komodifikasi  yang  menjangkau  seluruh wilayah  kelembagaan  seperti  pendidikan umum,  informasi  pemerintah,  media, budaya  dan  telekomunikasi  yang  pastinya membuat  jarak  yang  tak  terjangkau
dorongan  kekuatan  persaingan.  Termasuk transformasi ruang bersama/fasilitas sosial menjadi  pusat  perbelanjaan/mall,  dan meningkatnya kepercayaan sponsor komersial terhadap museum, olah raga dan festival-festival. Komodifikasi tenaga kerja
menyangkut    dua  proses.  Proses  pertama yaitu  penggunaan  sistem  komunikasi  dan teknologi  untuk memperluas komodifikasi proses  tenaga  kerja,  termasuk  industri komunikasi, dengan menambah fleksibilitas  dan  pengendalian  pada majikan  atau  pemilik.  Proses  kedua, ekonomi  politik  digambarkan  sebagai proses  ganda  dimana  tenaga  kerja dikomodifikasi dalam proses menghasilkan komoditas barang dan jasa.
Konsep  ekonomi  politik  kedua  yang dikemukakan  Mosco  adalah  spasialisasi ( spatialization) yaitu the  institusional extension of corporate in the communication  industry .  Ekonomi-politik dapat  mengambil  keuntungan  dengan melihat  spasialisasi  sebagai  suatu  cara untuk  memahami  hubungan power- geometris bagi  proses  menetapkan  ruang, khususnya  ruang  yang  dilalui  arus komunikasi.  Bahasan  Mosco  tentang spasialisasi  adalah  mengenai  integrasi secara  horizontal  dan  vertikal.  Integrasi horizontal  adalah when  a  firm  in  one  line of media buys a major interest in another media  operations,  not  directly  related  to the  original  business,  or  when  it  takes  a major  stake  in  a  company  entirelyoutside of  the  media sebuah  perusahaan  yang  ada dalam  jalur  media  yang  sama  membeli sebagian  besar  saham  pada  media  lain, yang  tidak  ada  hubungannya  langsung dengan  bisnis  aslinya  atau  ketika perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali tidak bergerak dalam bidang media.
Sementara  integrasi  vertikal  adalah the concentration  of  firms  within  a  line  of business that extends a company’s control over the process of production .
Konsentrasi  perusahaan  dalam  suatu  jalur usaha  yang  memperluas  kendali  sebuah perusahaan  atas  produksi.  Contoh  yang diberikan  Mosco,  ketika  MCA  sebagai produsen  film  Hollywood,  membeli Cineplex-Odeon sehingga  dia  memiliki kemampuan mengendalikan distribusi film (Dixit, 2000)
Konsep  ketiga  yang  dikemukakan Mosco  adalah  strukturisasi  ( structuration ) yaitu  konsep  yang  menjelaskan  proses melalui  mana  struktur  dibangun  dari agensi manusia, meskipun mereka menyediakan “medium” dari konstitusi itu.
Kehidupan  sosial  itu  sendiri  terdiri  atas konstitusi struktur dan agensi. Karakteristik penting dari teori strukturasi ini  adalah  kekuatan  yang  diberikan  pada perubahan sosial.
Proses  perubahan  sosial  adalah  proses yang  menggambarkan  bagaimana  struktur diproduksi  dan  direproduksi  oleh  agen manusia  yang  bertindak  melalui  medium struktur
ini. Strukturasi ini menyeimbangkan  kecenderungan  dalam analisis politik ekonomi untuk
menggambarkan  struktur  seperti  lembaga bisnis dan pemerintahan dengan menunjukan  dan  menggambarkan  ide-ide agensi,  hubungan  sosial  dan  proses  serta praktek sosial.
Agensi  merupakan  konsepsi  sosial fundamental  yang  mengacu  pada  para individu  sebagai  aktor  sosial  yang perilakunya dibangun oleh matriks hubungan sosial dan positioning termasuk kelas,  ras  dan  gender.  Proses  strukturasi ini  mengkonstruksi  hegemoni,  sesuatu yang apa adanya, masuk akal, cara berfikir alamiah  tentang  dunia  termasuk  segala
sesuatu dari kosmologi melalui etika. Pada praktek  sosial  yang  digambarkan  dan dikontekskan dalam kehidupan struktur.

## METODE
Permasalahan  yang  akan  dikaji  pada penelitian  ini  merupakan  masalah  yang bersifat  sosial  dan  dinamis.  Oleh  karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian  kualitatif  untuk  menentukan cara  mencari,  mengumpulkan,  mengolah dan menganalisis data hasil penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami  interaksi  sosial,  misalnya dengan  wawancara  mendalam  sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif  dengan  desain  deskriptif,  yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat  mengenai  individu  atau  kelompok tertentu  tentang  keadaan  dan  gejala  yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Dalam  penelitian  kualitatif,  hal  yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan  data  adalah  pemilihan informan. Teknik sampling yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  purposive sampel  yaitu  teknik  penentuan  sampel dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2009:85).  Selanjutnya  menurut  Arikunto (2010:183)  pemilihan  sampel  secara purposive  pada  penelitian  ini  akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi  sebagai  berikut:  1)  Pengambilan sampel  harus  didasarkan  atas  ciri-ciri, sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu,  yang merupakan  ciri-ciri  pokok  populasi;  2)
Pengumpulan  data  dapat  diperoleh  dari hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi, dan  gabungan/triangulasi.  Pada  penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan  data  dengan  cara  observasi, dokumentasi, dan wawancara.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian .  Sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya bahwa komodifikasi (commodification)
merupakan  pemanfaatan  barang  dan  jasa ditinjau  dari  kegunaannya  yang  kemudian ditransformasikan  ke  dalam  komoditas yang  memiliki  nilai  jual,  atau  ungkapan singkatnya  comodification  is  the  process of  tranforming  use  value    into  exchange value.  Dari  penelitian  ini  ditemukan
beberapa  hal  yang  sangat  menarik  yaitu terjadinya  komodifikasi  dengan  berbagai variannya di Media Group.
Pertama,
komodifikasi isi ( commodification of content ), yakni proses mengubah  pesan  dan  sekumpulan  data  ke dalam  sistem  makna  menjadi  produk- produk yang dapat dipasarkan oleh media. Seperti  yang  diungkapkan  seorang  awak media  bahwa  penghasilan  terbesar  Media Indonesia  (MI)  adalah  dari  iklan,  jika dibandingkan  dengan  biaya  produksi  dan penjualan  tentunya  mereka  akan  rugi, tetapi  dengan  banyaknya  iklan  mampu menutupi  biaya  produksi  yang  berada diatas  harga  jual  koran,  bahkan  dari iklanlah mereka menangguk untung besar.
Tabel 1 Komodifikasi di Media Grup Komodifikasi Temuan Commodification of content Dalam sebuah media yang memuat berita/program memuat juga berbagai iklan yang menjual. Audience commodification Yang dijual kepada pengiklan adalah berapa besar pembaca/penonton Cybernetic commodity Rating masih menjadi salah satu acuan suatu program/berita laku dipasaran Komodifikasi tenaga kerja • Karyawan tetap • Karyawan outsourcing
• Kontributor/VJ
• Tenaga magang Wawancara  dengan  awak  Media Indonesia
terungkap bahwa untuk memproduksi  koran  itu  sebenarnya  rugi. Biaya  untuk  memproduksi  satu  koran berada  pada  kisaran  5000  sampai  6000 tapi  dijual  dengan  harga  3000,  tapi kerugian  itu  bisa  ditutupi  dari  iklan.  Jadi memproduksi  koran  itu  rugi  jika  hanya mengharapkan  penjualan  berdasarkan harga  satuan  koran.  Iklan  merupakan
darah  segar  yang  menghidupi  sebuah perusahaan  media,  untuk  menutupi  biaya produksi,  dimulai  dari  wartawan  yang mencari  berita,  hingga  ke  meja  redaksi, dari  proses  pencetakan  hingga  distribusi yang  memakan  waktu  dan  membutuhkan sumber  daya  sebagai  unsur  produksi sebuah  berita,  hingga  dapat  dinikmati pembaca.  Mereka  mengemas  berita
menjadi sebuah produk yang laku dijual di pasar kepada khalayak pembaca.
Kedua, audience  commodification, yaitu  komoditi  khalayak  dimana  media massa  menghasilkan  proses  di  mana perusahaan  media  memproduksi  khalayak dan  menyerahkannya  pada  pengiklan. Khalayak merupakan komoditas utama media  massa,  dimana  media  menawarkan berapa pembaca dalam hal ini koran, yang membeli  dan  mengkonsumsi  media, semakim banyak khalayak yang mengkonsumsi  media  akan  semakin banyak  mendatangkan  iklan.  Logikanya adalah  pembaca  adalah market /pasar  dari sebuah  produk  yang  akan  diiklankan, semakin banyak khalayak yang mengkonsumsi  media  maka  penetrasi pasar  akan  semakin  bagus,  dan  ini berkorelasi  dengan  pendapatan  iklan  dari sebuah media. Sebagaimana dikemukakan seorang narasumber:
(pendapatan  iklan)  Mungkin  80- 90%.  Mungkin  kira-kira  kalo pendapatan  dari  Koran  bisa  1 miliyar  atau  1,5  miliyar  atau  2 miliyar,  tapi  kalo  dari  iklan  kita bisa dapat sampai 10 atau 11, jadi kecil sekalikan persentasinya. Kalo tv kan 100% dari iklan.
Jadi  jelas  di  sini  bahwa  yang ditawarkan  kepada  pengiklan  oleh  media adalah khalayak, semakin banyak khalayaknya  maka  peluang  pengiklan menggunakan media tersebut akan semakin  tinggi,  semakin  tinggi  iklan masuk  maka  akan  semakin  tinggi  pula income bagi  perusahaan,  untuk  menutupi biaya  produksi  dan  keuntungan  tentunya, karena  media  disamping  memproduksi budaya,  juga  merupakan  institusi  bisnis,
yang  mengharap  keuntungan  dari  proses ekonominya.
Semakin  banyak  pembaca  koran  atau penonton  televisi  yang  menyaksikan program  acara  tertentu,  maka  semakin banyak  pula  khalayak  yang  dapat diakumulasikan  menjadi  angka-angka yang kemudian ditransformasikan menjadi target  audiens,  yang  bisa  ditawarkan kepada  pemasang  iklan.  Bagi  pemasang iklan  berarti  semakin  banyak  khalayak yang  mengkonsumsi  jenis  media  tertentu maka  semakin  banyak  terpaan  iklan  yang bisa  diterima  khalayak,  yang  beroientasi pada  produk  konsumtif.  Hal  ini  akan mendorong  khalayak  untuk  membeli produk  tertentu  walaupun  belum  tentu mereka membutuhkan produk tersebut.
Ketiga , cybernetic  commodity, yaitu khalayak sebagai komoditas yang berpusat pada rating khalayak, rating menjadi acuan suatu komoditas laku dipasaran atau tidak. Untuk Media Indonesia menggunakan  laporan rating yang  dibuat lembaga  riset  media  Nielsen,  itu  pun hanya  tiga  bulan  sekali,  berbeda  dengan televisi  yang  bisa  memperbaharui rating setiap  hari,  jadi  media  hanya  sebagai pengguna  data.  Seorang  narasumber  di Media  Indonesia  yang  tidak  ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa  pengiklan  tidak  melulu  mencari rating besar ketika memasang iklan:
Rating  Kick  Andy  besar  di Metrotv  tapi  jika  dibandingkan dengan  program  lain  di  tv  lain termasuk  kecil  juga  dibanding hiburan,  yang  dikejar  Kick  Andy itu ya kualitas, image, artinya tidak selamanya betul jika orang pasang iklan  disuatu  program  itu  karena rating.  Mungkin  Kick  Andy  jika dibandingkan  dengan  program
acara  sejenis  di  tv  lain  memang kecil,  tapi  penghasilan  iklannya besar.  Artinya  tidak  selamanya rating  semakin  besar  rating  itu semakin  banyak  iklan.  Jadi  ada faktor  atau  variabel  lain  yang membuat  rating  itu  menjadi  dewa dan  belum  tentu  program  yang ratingnya  bagus  adalah  program yang berkualitas.
Dari sini terlihat bahwa Metro TV dan Media  Indonesia  di  bawah  Media  Grup masih mengandalkan rating sebagai acuan sebuah  produk  media  laku  di  pasaran ataupun  tidak.  Terutama  televisi  masih sangat mengandalkan rating sebagai acuan sebuah  acara  laku  ditonton  atau  tidak, semakin  tinggi rating maka  akan berbanding  lurus  dengan  pemasukan iklannya,  semakin  rendah rating sebuah acara  maka  dapat  dipastikan  pemasang iklan  enggan  memasng  iklan  pada  acara tersebut.
Namun ada yang menarik dalam acara Kick  Andy  yang  ditayangkan  Metro  TV. Tayangan  ini  jika  dibandingkan  dengan acara  lain  di  televisi  lain  termasuk memiliki rating rendah,  apalagi  jika dibandingkan  dengan  televisi  hiburan. Mereka  mengakui  bahwa rating kecil bukan  berarti  pemasukan  iklan  kecil,  dan tidak  selamanya rating menjadi  dewa dalam semua acara televisi, ini merupakan poin  penting  yang  seharusnya  ditetapkan di media yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi semata juga tanggung
jawab sosial
untuk mencerdaskan audiens.
Di  sini  kita  bisa  melihat  bahwa masyarakat  sudah  mulai  cerdas  dengan menyaksikan  acara-acara  berbobot  seperti Kick  Andy,  yang  dapat  mematahkan
konsep  umum,  bahwa  semakin  tinggi rating akan  semakin  tinggi  iklan  yang masuk.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tetap ditayangkannya acara tersebut.
Keempat,  komodifikasi  tenaga  kerja. Tenaga  kerja  di  Media  Group  terbagi  ke dalam  beberapa  beberapa  jenis  tenaga kerja sebagai sumber daya yang menggerakkan roda bisnis media, berdasarkan  wawancara  dengan  awak media  terungkap ada perbedaan perlakuan antara karyawan tetap dengan kontributor. Sebagaimana dikemukakan seorang narasumber:
“Wartawan  dan  koresponden  itu berbeda.  Sekeras  apapun  wartawan bekerja  atau  tidak,  tetap  saja  mereka akan  mendapatkan  gaji  yang  sudah ditetapkan per bulan. Untuk koresponden atau kontributor berbeda, ia  akan  dibayar  berdasarkan  berita mereka yang tayang.”
Adapun  secara  umum  dapat  dipetakan penggunaan sumber daya manusia meliputi  karyawan  tetap,  karyawan kontrak  ( outsourcing ),  contributor  dan tenaga magang.
Karyawan tetap mendapatkan  pembayaran  tunggal,  baik ada  pekerjaan,  banyak  pekerjaan,  maupun hanya standby mereka  tetap  mendapatkan gaji tetap per bulannya. Untuk setiap berita yang  diproduksi  karyawan  tetap  bisa direproduksi  kembali  dalam  bentuk  berita derivasi  lainnnya,  seperti  koran,  televisi dan online ,  tapi  karyawan  tetap  tidak mendapatkan  tambahan  penghasilan  dari apa yang mereka produksi. Dengan alasan mereka sudah mendapatkan gaji tetap baik ada  pekerjaan  ataupun  tidak,  atau  hanya stanby. Mereka juga mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan penunjang lainnya.
Karyawan kontrak ( outsourcing ) . Media  Group  juga  menggunakan  pihak lain untuk mendapatkan tenaga kerja yaitu kerjasama denggan
perusahaan outsourcing .  Penggajiannya  lebih  rendah dibandingkan  dengan  karyawan  tetap. Kontributor  adalah  kelompok  karyawan yang  dibayar  berdasarkan  berita  yang
mereka produksi.
Sebagaimana dikemukakan  seorang  sumber,  ”Di  Media Group  untuk  kontributor  jika  beritanya digunakan  dalam  satu  group  mereka  tetap mendapatkan pembayaran atas penggunaan  beritanya,  baik  cetak,  televisi maupun
online . Mereka
tidak mendapatkan fasilitas asuransi dan penunjang lainnya,” kata seorang sumber.
Tenaga  magang.  Karena  tuntutan tenaga  kerja  yang  lebih  banyak  dan  lebih efisien,  Media  Group  juga  menggunakan tenaga  magang  mahasiswa.  Dengan pembayaran  di  bawah  standar  pekerja biasa,  namun  dengan  pekerjaan  yang hampir  sama  dengan  karyawan.  Peserta magang  ini  biasanya  dari  mahasiswa perguruan tinggi yang praktek kerja/magang, mereka mendapatkan beberapa fasilitas seperti kupon makan dan uang  transport.  Disini  terjadi  simbiosis mutualisme  dimana  media  mendapatkan sumber daya manusia sedangkan
mahasiswa  mendapatkan  pengalaman  dan skill .
Spasialisasi. Dalam ekonomi-politik media,  spasialisasi  sebagai  suatu  cara untuk  memahami  hubungan power- geometris bagi  proses  menetapkan  ruang, khususnya  ruang  yang  dilalui  arus
komunikasi.  Bahasan  Mosco  tentang spasialisasi  adalah  mengenai  integrasi secara  horizontal  dan  vertikal.  Integrasi horizontal terjadi ketika sebuah perusahaan  yang  ada  dalam  jalur  media yang sama membeli sebagian besar saham pada  media  lain,  yang  tidak  ada hubungannya  langsung  dengan  bisnis aslinya atau ketika perusahaan mengambil alih  sebagian  besar  saham  dalam  suatu perusahaan  yang  sama  sekali  tidak bergerak dalam bidang media.
Secara  horizontal  Media  Group memiliki  usaha  yang  jauh  dari  bisnis media  yaitu  hotel,  catering,  batubara, energi, dan yayasan kemanusiaan. Sedangkan  secara  vertikal  Media  Grup memiliki  usaha  di  bidang  media,  untuk televisi yaitu Metro TV, untuk media cetak ada  Media  Indonesia  dan  Lampung  Post, seperti diutarakan seorang awak media:
“Suatu perusahaan, hotel,
cathering,  dll  dikumpulin  entah namanya  paguyuban  atau  arisan dinamakan  Media  Grup.  Borneo itu kepemilikan saham dan sudah kita  kembalikan  saham  itu.  Kalo lampung  pos  punya  surya  paloh. Jadi  ada  integrasi  digabung dengan  metronews.com  orang- orang  yang  bekerja  ini  sebagian orang-orang  MI,  jadi  merjer antara  metrotvnews.com  dengan MI” Murdock menggunakan istilah konglomerasi  media,  yaitu  perusahaan penyiaran yang menggabungkan pengoperasian televisi dengan surat kabar,
terbitan  buku,  radio  siaran,  dan  televisi kabel melalui integrasi horizontal kekuasaan  informasi.  Konglomerasi  ini mengarah kepada kepemilikan perusahaan pribadi ( private companies ), atau setidaknya kelompok kepentingan tertentu yang  kontrolnya  baik  secara  langsung maupun
tidak langsung saling mempengaruhi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Media Grup masuk kedalam konglomerasi komunikasi
( communication conglomerates )    yang  menurut  Murdock adalah  perusahaan  yang  fokus  usahanya dalam  industri  media  dan  informasi. Media  Group  memiliki  beberapa  media massa  yaitu:  Metro  TV,  koran  Media Indonesia,  Lampung  Post,  Borneonews dan tabloid Prioritas.
Media  Grup  juga  termasuk  dalam konglomerasi jasa ( service conglomerates ) perusahaan-perusahaan yang memfokuskan  usahanya  pada  jenis  jasa seperti real  estate ,  jasa  keuangan  dan retail,  tetapi  mereka  juga  memiliki  usaha media.  Disamping  usaha  media  yang merupakan core bisnis  Media  Grup, mereka  juga  memiliki  The  Papandayan Hotel  yang  melayani  jasa  penyewaan kamar, dan Yayasan Sukma yang bergerak dalam  bidang  kemanusiaan,  serta  usaha catering yang melayani kebutuhan makanan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  awak media,  Media  Group  merupakan  bentuk integrasi  beberapa  jenis  perusahaan  yang dimiliki  oleh  Surya  Paloh,  tapi  tidak memiliki  perusahaan  tersendiri  atau holding company yang mengelola sub-sub perusahaan,  dan  tidak  memiliki  karyawan khusus  yang  mengelolanya,  bukan  grup sebagai organisasi. Jadi hanya menyatukan beberapa  perusahaan  dibawah  bendera Media  Group,  yang  memiliki  berbagai jenis usaha, tujuannya tentu saja efisiensi.
Kita  punya  Media  Group,  cuma Media  Group  ini  bukan holding company dalam  arti  perusahaan sendiri yang membawahi (perusahaan-perusahaan), tapi semacam  mengintegrasikan  saja perusahaan-perusahaan yang berada  dibawah  kepemimpinan Surya  Paloh.  Jadi  Media  Group ini  bukan  holding  tersendiri, punya PT sendiri, punya karyawan sendiri terus membawahi perusahaan- perusahaan,  tidak  seperti  itu. Tapi itu usaha saja mengintegrasikan  agar  tidak terpisah-pisah,  itu  model  yang digunakan Media Group.
Media  Grup  berbeda  dengan  grup perusahaan pada umumnya yang memiliki holding  company atau  perusahaan  induk yang  membawahi sister  company atau perusahaan  sebentuk  yang  memiliki
beberapa  perusahan  lagi  di  bawahnya. Media Group tidak memiliki badan hukum tersendiri  yang  menaungi  perusahaan- perusahaan  dibawahnya,  namun  hanya sebatas konsep untuk menyatukan perusahaan-perusahaan
dibawah kepemilikan  Surya  Paloh.  Perusahaan dibawah  bendera  Media  Grup  sangat beragam  dari  perusahan  media  yang berbasis  jasa  hingga  pertambangan  dan catering.
Strukturasi. Kehidupan  sosial  itu  sendiri terdiri  atas  konstitusi  struktur  dan  agensi. Karakteristik penting dari teori strukturasi ini  adalah  kekuatan  yang  diberikan  pada perubahan  sosial.  Proses  perubahan  sosial adalah  proses  yang  menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi  oleh  agen  manusia  yang bertindak  melalui  medium  struktur- struktur ini. Strukturasi ini menyeimbangkan  kecenderungan  dalam analisis politik ekonomi untuk
menggambarkan  struktur  seperti  lembaga bisnis dan pemerintahan dengan menunjukan  dan  menggambarkan  ide-ide agensi,  hubungan  sosial  dan  proses  serta praktek sosial.
“Jangankan grup, perusahaan lainpun  boleh  membantu  partai. Tetapi  partai  tidak  boleh  di  bawah grup  karena  itu  suatu  yang berbeda, yang satu profit, yang satu tidak. Kalo yayasan dikeluarin dari situ karena bukan di bawah grup,” kata salah seorang narasumber.
Mereka  menampik  bahwa  partai berada  dibawah  Media  Grup,  namun mengakui jika grup bisa membantu partai, analogi  ini  umum  untuk  perusahan  yang bergerak  dibidang  lain,  namun  untuk
media terutama televisi yang menggunakan  frekuensi  publik  yang seharusnya  digunakan  untuk  kepentingan publik, dapat digunakan pula oleh pemilik media  sebagai  alat  popularitas  bagi kepentingan  politiknya,  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  kepentingan  publik, bahkan mementingkan kepentingan individu dan kelompok politik tertentu.
Dalam  penelitian  ini  ditemukan penggunaan  media  untuk  kepentingan politik Surya Paloh sebagai pemilik Media Grup.  Siaran  berita  Metro  TV  sering  kali menampilkan  liputan  mengenai  Partai Nasional  Demokrat  (Nasdem).  Media dijadikan  alat  politik  oleh  pemiliknya, media  dijadikan  sebagai  alat political publicity atau  publisitas  politik  untuk memperkenalkan  sosok  atau  partai  dari berbagai  sisi,  dari  visi  misi  walaupun secara abstrak diungkapkan dalam gambar, hingga kegiatan partai.
Metro  TV  milik  Surya  Paloh  sering digunakan untuk meliput dan
memberitakan apa dan bagaimana aktifitas politik  pemilik  media  maupun  aktifitas partainya.  Bahkan  hal-hal  yang  tidak memiliki  nilai  berita  atau news  values yang  wajib  adanya  bagi  sebuah  berita, tetap  diberitakan,  karena  lagi-lagi  sang pemilik  media  hadir  atau  tampil  pada acara tertentu.

## SIMPULAN & SARAN
Dari  uraian  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Media  Group  yang dipimpin  Surya  Paloh  mengalami  proses konglomerasi baik secara vertikal maupun horisontal.  Secara  vertikal  Media  Group memiliki perusahaan media, seperti Metro TV,  Media  Indonesia,  Lampung  Pos. Sedangkan  horizontanya  Media  Group memiliki usaha lain yang tidak berhubungan  dengan  usaha  media  seperti
hotel, catering ,  dan  pertambangan.  Media dijadikan alat politik atau publisitas politik ( political publicity ) oleh pemiliknya untuk memperkenalkan  partai  Nasdem  dari berbagai  sisi,  mulai  dari  visi  dan  misi hingga  kegiatan  partai.  Media  juga
digunakan untuk meliput dan memberitakan apa dan bagaimana aktifitas politik  pemilik  media  maupun  aktifitas partainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, Daron, Michael Golosov and Oleg Tsyvinski (2008) “Political Economy and the Structure of Taxation” mimeo. Berglez,  Peter  (2008)  What  is  Global Journalism. Journalism  Studies  9  (6) : 845–58.
Bidya,  Dash  (2009)  A  study  on Performance  Management  through Recession  Metrics  during  downturn. Journal  of  Advances  in  Management , 2(10), p. 27-30.
Boczkowski,  P.  J.  (2010).  Is  there  a  gap between the news choices of journalists and  consumers?  A  relational  and dynamic approach. International
Journal  of  Press/Politics 15(4),  430-
440.
Boyd,  D.  M.,  &  Ellison,  N.  B.  (2007). Social  network  sites:  Definition, history,  and  scholarship, Journal  of Computer-Mediated  Communication , 1 3(1), 210- 230.
Brundidge,  Jennifer  (2010)  Encountering “Difference”  in  the  Contemporary Public Sphere: The Contribution of the Internet  to  the  Heterogeneity  of Political  Discussion  Networks. Journal of Communication 60 :  680–700 Castells,  Manuel  (2007)  ‘Communication,
Power  and  Counter-Power  in  the Network Society’. International journal of Communication 1 : 238–66.
Christian, Aymar Jean (2012) The Web as Television Reimagined? Online Networks  and  the  Pursuit  of  Legacy Media . Journal  of  Communication Inquiry 36: 340-356,
CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance) & Hivos (2012); Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia.
Conchie, Stacey and Burns, Calvin (2008) Trust  and  Risk  Communication  in High-Risk  Organizations:  A  Test  of Principles  from  Social  Risk  Research. Journal of Risk Analysis , 28(1), p. 141- 149.
Cottle,  Simon  and  David  Nolan  2007. ‘Global  Humanitarianism  and  the Changing  Aid-Media  Field:  Everyone Was  Dying  for  Footage’ Journalism Studies 8 (6): 862–78.
Croucher, S. M. (2011). Social networking and  cultural  adaptation:  A  theoretical model. Journal  of  International  and Intercultural  Communication,  4 (4),
259-264.
Deuze,  Mark  (2008).  The  Changing Context  of  News  Work:  Liquid Journalism  and  Monitorial  Citizenship. International Journal of Communication 2 : 848–65.
Ellison,  N.  B.,  Hineo,  R.,  &  Gibbs,  J. (2006).  Managing  impressions  online: Self-presentation  processes  in  the online  dating  environment. Journal  of Computer-Mediated  Communication , 11(2), 415–441.
Engstrom,  Erika  (2008) Unraveling  The Knot:  Political  Economy  and  Cultural Hegemony in Wedding Media . Journal
of Communication Inquiry 32: 60-82 Ferguson, Marjorie (1992). The Mythology about Globalization. European Journal of Communication 7 : 69–93. Ferrante,  Pamela  (2010)  Risk  and  Crisis Communication. Journal of Professional  Safety ,  June  2010,  p.  38- 45.
Hermida, A. (2010a). From TV to Twitter: How  ambient  news  became  ambient journalism. Journal  of  Media  and Culture , 13(2), 1-10. Ikbar, Yanuar (2007). Ekonomi Politik Internasinal 2 : Implementasi Konsep dan Teori , Bandung : PT. Refika Aditama, 2007. Kandlousi  et  al.  (2010)  Organizational Citizenship  Behavior  Concern  of
Communication  Satisfaction:  The  role of the formal and informal communication. International  Journal
of Business and Management , 5(10), p. 51-61.
Phillips,  A.,  Singer,  J.  B.,  Vlad,  T.,  & Becker,  L.  B.  (2009).  Implications  of technological  change  for  journalists’ tasks  and  skills. Journal  of  Media Business Studies, 6 (1), 61-85. Rachbini, Didik J (2006). Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik, Bogor: Ghalia Indonesia, cet ke-2.
Scheufele,  D.  A.  (1999).  Framing  as  a theory  of  media  effects.  Journal  of Communication, 49(1), 103-122.
Scheufele,  D.  A.,  &  Tewksbury,  D.
(2007).  Framing,  agenda  setting,  and priming:  The  evolution  of  three  media effects models. Journal of Communication, 57(1), 9-20. Subiakto, Hendry., Rachmah Ida (2012)
Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.