## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Periode 2018-2020)
Erina Setiana Putri 1 , Nur Ika Mauliyah 2*
1,2 Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jl. Mataram No. 1 Jember, Indonesia
* Korespondensi: nurikamauliyah@uinkhas.ac.id

## Abstract
Capital expenditure is one of the regional expenditures that needs to be taken into account in the development of sustainable infrastructure and facilities. The existence of  regional revenues consisting of PAD, DAU, and DAK which are used to improve public services through public facilities will be able to  increase  capital  expenditure  so  that  economic  growth  will  also  increase.  This  study  aims  to determine  the  effect  of  economic  growth,  local  revenue,  general  allocation  funds,  and  special allocation funds on the allocation of capital expenditures. This research uses a quantitative research approach  with  descriptive  research  types.  The  population  in  this  study  are  38  districts/cities  in  East Java  Province.  The  sampling  method  in  this  study  used  saturated  sampling  method,  the  number  of samples  used  in  this  study  was  114  (38  x  3).  Data  collection  techniques  and  instruments  in  this research  are  literature  studies  and  documentary  studies.  The  data  analysis  used  was  descriptive statistics, classical assumption test, simple and multiple  linear  regression  hypothesis testing with the help  of  the  SPSS  program.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that:  economic  growth  has  a negative  and significant effect on the allocation of the Capital Expenditure budget while PAD, DAU, and DAK partially have a positive and significant effect on the allocation of the Capital Expenditure budget.  The  variables  of  economic  growth,  PAD,  DAU,  and  DAK  simultaneously  have  a  significant effect on capital expenditure.
Keywords: Economic  Growth,  Regional  Original  Income,  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation Fund, Capital Expenditure

## Abstrak
Belanja  modal  merupakan  salah  satu  dari  pengeluaran  daerah  yang  perlu  diperhitungkan dalam  pembangunan  infrastruktur  serta  fasilitas  yang  berkelanjutan.  Adanya  penerimaan  daerah yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui fasilitas  umum  yang  akan  mampu  meningkatkan  belanja  modal  sehingga  pertumbuhan  ekonomi juga  ikut  meningkat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  pengalokasian belanja  modal.  Penelitian  ini  memakai  pendekatan  penelitian  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  38  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Metode pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  memakai  metode sampling  jenuh, jumlah  sampel  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  114  (38  x  3).  Teknik  dan  instrumen  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  dan  studi  dokumenter.  Analisis  data  yang  dipakai  yaitu statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  uji  hipotesis  regresi  linier  sederhana  dan  berganda  dengan bantuan  program  SPSS.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa:  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal sedangkan PAD, DAU, dan DAK  secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja  Modal.  Variabel  pertumbuhan  ekonomi,  PAD,  DAU,  dan  DAK  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Kata  Kunci: Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus, dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (6)  menjelaskan  otonomi  daerah  sebagai  hak,  wewenang  dan  kewajiban  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Karena  prinsip  dasar  otonomi  yaitu  otonomi yang merata, realistis dan bertanggung jawab, maka diharapkan mempertimbangkan aspek demokrasi, partisipasi, dan keadilan dengan tetap memperhatikan keragaman dan potensi daerahnya.  Adanya  kebijakan  otonomi  diharapkan  dapat  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan  rakyat  merupakan  tujuan  utama  dari  otonomi dan kebijakan pembangunan nasional seperti yang dituntut pada masa reformasi bergulir. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memprioritaskan pelayanan yang  berorientasi pada kepentingan rakyat hingga ke wilayah pelosok, baik dari segi nilai atau keunggulan.
Kunci  kesuksesan  pelaksanaan  otonomi  adalah  pendapatan  fiskal  daerah  yang  cukup untuk  menyediakan  pendanaan  dalam  mewujudkan  otonomi  daerah,  sesuai  ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Kemampuan  keuangan  suatu  daerah  menentukan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan misi pemerintahan, kebijakan layanan publik, serta pembangunan.
Anggaran  daerah  yaitu  rencana  keuangan  yang  dijadikan  sebagai  landasan  dalam pemberian layanan dan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah daerah. Di Indonesia, laporan rancangan  anggaran  daerah  dikenal  sebagai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  baik  itu  provinsi,  kabupaten  atau  kota.  APBD  mencerminkan  kebutuhan  rakyat dengan  mempertimbangakan  sumber  kekayaan  dan  potensi  yang  ada  di  daerah  (Faradilla Herlin  et  al.,  2021).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2021, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Susunan APBD diantaranya yaitu 1) pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  lain-lain  pendapatan,  2)  belanja  daerah,  3) pembiayaan daerah.
Laju  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  tujuan  utama  pemerintah  pusat  serta pemerintah  daerah.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah  daerah  harus  ikut berpartisipasi  dalam  membangun  perekonomian  dengan  mengelola  sumber  daya  dan potensi,  menjalin  hubungan  dengan  penduduk  setempat,  dan  membentuk  lapangan  kerja baru  yang  berdampak  pada  kemajuan  kegiatan  perekonomian  lokal.  Meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  meningkatkan  belanja  modal  meskipun  terkadang tidak terlalu signifikan. Selain itu pertumbuhan ekonomi menentukan seberapa besar tambahan yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian bagi penduduk selama periode waktu tertentu. Karena  pada  dasarnya,  kegiatan  ekonomi  merupakan  proses  penggunaan  faktor-faktor produksi  untuk  menciptakan  aliran  imbalan  bagi  faktor-faktor  produksi  milik  penduduk. Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut,  pendapatan  penduduk  yang  memiliki faktor produksi diharapkan akan meningkat (Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno SE, 2017).
Desentralisasi  fiskal  memberikan  pemerintah  daerah  kewenangan  yang  besar  untuk menggali potensinya sebagai pendapatan guna menangani kebutuhan daerah salah satunya menyediakan  layanan  masyarakat.  Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13, pendapatan daerah  merupakan  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambahan  nilai  kekayaan bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Salah  satu  jenis  pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh  daerah  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisah,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan    peraturan perundang-undang.
Adanya  desentralisasi  fiskal,  diharapkan  akan  meningkatkan  pelayanan  di  beberapa bidang,  khususnya  di  sektor  publik.  Meningkatnya  pelayanan  publik,  seharusnya  mampu membuat  daerah  lebih  menarik  bagi  para  investor  untuk  mendirikan  perusahaan  di kawasan  tersebut.  Tentunya  harapan  ini  dapat  terpenuhi  apabila  pemerintah  berupaya memberikan  kemudahan  dalam  investasi.  Namun,  setiap  daerah  memiliki  kemampuan
keuangan  yang  berbeda-beda  untuk  membiayai  programnya,  sehingga  menyebabkan ketimpangan  fiskal  antar  daerah.  Untuk  mengurangi  ketimpangan  keuangan  baik  secara horizontal maupun vertikal, pemerintah pusat mentransfer dana dari APBN sesuai dengan Rancangan  Undang-Undang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam pelaksanaan  desentralisasi  fiskal.  Menurut  Dito  Ganinduto,  RUU  HKPD  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  belanja  daerah  dan  juga  akan  memberikan  manfaat  dalam meningkatkan  kemandirian  daerah  dan  pemerataan  pelayanan  publik  yang  memadai. Transfer  dana  yang  diperoleh  diharapkan  dapat  memungkinkan  pemerintah  daerah  lebih banyak  mengalokasikan  PAD  dalam  mendanai  anggaran  belanja  modal  di  daerah.  Dengan demikian, pemerintah daerah tidak akan terus menerus mengandalkan dana transfer yang diberikan karena belum optimalnya PAD.
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (71), dana alokasi umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dari penjelasan tersebut disimpulkan DAU sebagai alat untuk menangani  ketidakseimbangan  antar  daerah,  tetapi  juga  menjadi  sumber  pendanaan  bagi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah juga diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat dengan  pendelegasian  dana,  fasilitas,  serta  SDM.  Dana  tersebut  akan  disetorkan  dalam wujud  dana  transfer  ke  daerah  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus.  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (72),  dana  alokasi  khusus  merupakan  bagian  dari  TKD  yang  dialokasikan  dengan  tujuan untuk  mendanai  program,  kegiatan,  dan/atau  kebijakan  tertentu  yang  menjadi  prioritas nasional  dan  membantu  operasionalisasi  layanan  publik,  yang  penggunaanya  telah ditentukan oleh pemerintah.
Belanja modal  sebagai  bagian dari pengeluaran daerah yang perlu diperhatikan dalam rangka  pembangunan  infrastruktur  serta  fasilitas  umum  yang  berkelanjutan.  Menurut Halim,  Belanja  modal  adalah  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  manfaat lebih  dari  satu  periode  anggaran  serta  dapat    menaikan  aset  /  kekayaan  daerah  sehingga akan  mengakibatkan  pengeluaran  rutin  bertambah  seperti  biaya  pemeliharaan  untuk mempertahankan  masa  manfaat  dan  meningkatkan  kualitas  aset  (Sudaryo  et  al.,  2021). Belanja modal yang rendah membuat kinerja berbagai instansi  pemerintah juga menurun. Di sisi lain,  belanja modal juga memainkan peran penting guna mendorong  pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penanda kesuksesan pencapaian pembangunan ekonomi sehingga diperlukannya investasi pemerintah dalam mengucurkan anggaran.
Pergeseran  komposisi  belanja  menjadi  langkah  logis  yang  bisa  dipakai  pemerintah daerah  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  publik.  Pergeseran  tersebut  bermaksud  untuk peningkatan  investasi  dengan  wujud  aset  tetap  seperti  infrastruktur,  peralatan,  gedung serta  aset  tetap  lain.  Karena  persyarat  utama  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan layanan publik adalah aset tetap yang didapat melalui belanja modal. Semakin besar jumlah investasi yang diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, semakin besar pula ketersediaan  yang  diharapkan.  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  baik  mampu meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  berbagai  macam  bidang  serta  dapat  meningkatkan produktivitas  penduduk.  Hal  ini  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui  prosedur kenaikan output per kapita  dalam jangka panjang.
Jawa  Timur  menjadi  salah  satu  provinsi  terbesar  di  Pulau  Jawa  dengan  jumlah penduduk  mencapai  40,67  juta  jiwa  menurut  sensus  penduduk  pada  tahun  2020  dengan luas  wilayah  47.  803,  49  km 2 .  Maka  tidak  heran  jika  Jawa  Timur  memiliki  banyak  wilayah perkotaan  atau  urban.  Jawa  Timur  memiliki  beberapa  sektor  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yaitu  pertanian,  industri  manufaktur,  pedagangan,  hotel,  dan restoran.  Meskipun  masih  dalam  suasana  pandemi  covid-19,  realisasi  penerimaan  APBD Jawa Timur tahun 2021 menduduki peringkat kesatu nasional yaitu mencapai 103,97% dari sasaran  pemasukan  sebesar  Rp.  32,9  triliun,  hingga  tanggal  31  Desember  2021  telah direalisasikan Rp. 34,2 triliun. Untuk peringkat kedua diduduki Provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 102,28%, sedangkan untuk peringkat ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa
Barat  dengan  persentase  sebesar  102,07%.  Dengan  rincian  realisasi  pendapatan  daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
Tabel 1. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Uraian Pagu Realisasi Persentas e (%) PAD Rp.  17,1 triliun Rp. 18,9 triliun 110,50% A. Pajak Daerah Rp.   14,2 triliun Rp. 15,4 triliun 108,25% B. Retribusi Daerah Rp. 110,3 miliar Rp.110,6 miliar 100,33% C. Hasil Kekayaan Daerah Rp. 404,5 miliar Rp.408,6 miliar 101,03% D. Lain-lain PAD Rp.     2,3 triliun Rp.     3  triliun 126,45% Pendapatan Transfer Rp.  15,6 triliun Rp. 15,1 triliun 97,12% Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 200,2 miliar Rp. 151 miliar 75,45% Belanja Daerah Rp.  36,6 triliun Rp. 33,7 triliun 92,14 %

## Sumber: data diolah peneliti
Menurut  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Pohan  (2018)  membuktikan  bahwa secara  simultan  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini sependapat dengan penelitian  Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu  yang membuktikan  bahwa  secara  simultan  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Di sisi lain, hasil penelitian Siregar & Zebua  (2022) membuktikan bahwa secara parsial hanya  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  dana  alokasi  khusus  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  berbeda  dengan penelitian  Lutpikah  &  Mahendra  (2020)  yang  membuktikan  bahwa  hanya  variabel  dana alokasi  umum  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  variabel pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  khusus  dan  dana  bagi  hasil  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  apakah pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi khusus  berpengaruh  terhadap  pengalokasian  anggaran  belanja  modal  pada  Provinsi  Jawa Timur.  Sehubungan  dengan  itu,  judul  penelitian  ini  merupakan: “Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Pada  Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)”.

## METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan kuantitatif,  sedangkan  jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  deskriptif.  Pendekatan kuantitatif  didefinisikan  sebagai  metode  pendekatan  yang  didasarkan  pada  filsafat positivisme,  filsafat  positivisme  memandang  fenomena  dalam  penelitian  dapat dikategorikan,  relatif  tepat,  konkret,  dapat  diamati,  dan  dapat  diukur  hubungan  sebab akibat. Penelitian deskriptif kuantitatif diimplementasikan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang fenomena tersebut dengan memakai tahapan-tahapan pendekatan kuantitatif (Ratna Wijayanti, 2021).
Populasi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  38  pemerintahan  kabupaten/kota  di Jawa  Timur.  Sedangkan  teknik  yang  dipakai  dalam  pengambilan  sampel  memakai  teknik sampling  jenuh yaitu  metode  pengambilan  sampel  dengan  memakai  seluruh  anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel (TEGOR et al., 2020). Penelitian ini memakai data pada tahun 2018-2020, dengan jumlah populasi 38 daerah. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 3 x 38 = 114.
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini  adalah studi pustaka dan studi dokumenter. Sedangkan untuk sumber datanya memakai data sekunder, sumber data pada skripsi ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD 2018-2020 yang diambil dari website Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Melalui  Internet  dan Badan Pusat Statistik untuk data petumbuhan ekonomi.
Analisis  data  menurut  Sugiyono,  diartikan  sebagai  proses  pengorganisasian, pengelolaan,  dan  penggalian  hal  penting  dari  data  yang  didapat  pada  objek,  dan  menarik kesimpulan  tentang  masalah  yang  diteliti.  Sedangkan  menurut  Didas,  Analisis  data mengelola  data  yang  didapat  dengan  menggabungkan  variabel  penelitian  dan menyederhanakan pemahaman struktual yang dipahami oleh semua pihak (Elidawaty Purba dkk, 2021 ) .  Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif, uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  (1)  Uji  normalitas,  (2)  Uji  multikolonieritas,  (3)  Uji heteroskedastisitas,  dan  (4)  uji  autokolerasi.  Setelah  melakukan  uji  asumsi  kelasik  tahap selanjutnya memakai uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum data dipakai untuk diolah peneliti melakukan screening data hal ini dilakukan untuk  melihat  data  yang  dipakai  berdistribusi  normal.  Setelah  dilakukan screening data, dapat diketahui bahwa data dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti melakukan  transformasi  data  yaitu  mengubah  skala  pengukuran  data  asli  dalam  bentuk lain,  agar  data  dapat  memenuhi  asumsi-asumsi  dalam  uji  pra  syarat  (uji  asumsi  klasik) sebelum masuk ke analisis regresi.

## 1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data  yang  dilihat  dari  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  nilai  rata-rata  ( mean ),  standar deviasi,  varians,  jumlah,  range,  kurtosis,  dan  skewness  (kemencengan  distribusi) (Ghozali, 2018). Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Data yang dipakai dalam penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statisticss N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pertumbuhan_Ekon omi 114 1,00 3,74 2,0602 ,85028 PAD 114 11,63 73,36 20,1089 10,11734 DAU 114 19,34 42,23 30,3519 5,14498 DAK 114 7,71 24,41 16,6772 3,94641 Belanja_Modal 114 8,73 52,48 19,0601 6,80718 Valid N (listwise) 114 Sumber: Output SPSS, diolah Penulis 2022

## 2. Uji Asumsi Klasik
Sebelum  menguji  hipotesis  dengan  memakai  analisis  regresi  linier  sederhana  dan berganda,  terlebih  dahulu  harus  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik.  Uji  asumsi  klasik meliputi :

## a) Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardi zed Residual Test Statistics ,096 Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,233 d
Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Hasil pengolahan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Test Statistics K- S memiliki nilai sebesar 0,096 dengan signifikan 0,233 lebih besar dari sig- α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
b) Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statisticss Tolerance VIF 1  (Constant) Pertumbuhan_Ekonomi ,988 1,012 PAD ,794 1,259 DAU ,107 9,388 DAK ,112 8,934 Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  independen  mempunyai nilai tolerance lebih besar dibandingkan dengan 0,10 dan  nilai VIF variabel berada disekitar  angka  1-10.  Sehingga  hasil  perhitungan  ini  memenuhi  syarat  uji multikolinearitas    yakni  jika  nilai  tolerance  ≥  0,10,  berarti  tidak  ada  masalah multikolinearitas  .  Nilai  VIF  disekitar  angka  1-10,  membuktikan  bahwa  tidak  ada masalah multikolinearitas . Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung indikasi multikolinearitas.
c) Uji Heteroskedastisitas
Gambar 1. Hasil Grafik Scatterplot
Sumber : Output SPSS, diolah Penulis,2022 Pada  grafik scatterplot di  atas  dapat  diketahui  bahwa  titik  distribusi berdistribusi  secara  acak  baik  di  atas  atau  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  dan tidak  membentuk  pola  tertentu.  Sehingga  dapat  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas.
d) Uji Autokorelasi
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 2,124 Sumber : Output

## SPSS, diolah Penulis,2022
Berdasarkan  pada  tabel  Durbin-Watson  di  atas  dengan  tingkat  nilai signifikansi  5%,  total  data  yang  dipakai  (n=114),  dan  total  variabel  independen  4 (k=4).  Diperoleh  nilai  untuk  batas  atas  (dU)  yaitu  1,7677  dan  untuk  batas  bawah (dL)  sebesar  1,6227.  Dikarenakan  nilai  Durbin-Watson  (d)  2,124  lebih  besar  dari batas atas (dU) 1,7438, dan (4-2,124) > 1,7438, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.
3.   Uji Hipotesis
a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa  H1  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat  pada  tabel  di  bawah  dimana  nilai    t hitung -2,644  >  t tabel 1,98099  dan  nilai
signifikan sebesar 0,009. Nilai ini lebih kecil dibandingkan 0,05 (0,009 < 0,05). Nilai koefisien  regresi  adalah  -1,941,  memiliki  arti  bahwa  jika  pertumbuhan  ekonomi naik  sebesar  1%  maka  sebaliknya  belanja  modal  mengalami  penurunan  1,941 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nilai koefisien determinan (R 2 x 1 y)  sebesar  0,050  berarti  5%  variasi  belanja  modal  dijelaskan  oleh  variabel pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  sisanya  95%  dipengaruhi  oleh  variabel independen  lainnya.  Nilai  koefisien  pada  penjelasan  di  atas  bernilai  negatif  yang artinya  apabila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka  belanja  modal  mengalami penurunan  begitu  juga  sebaliknya.  Hal  ini  dapat  juga  diartikan  bahwa meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  penduduk  membuat  pembiayaan  dalam pengalokasian anggaran belanja modal menurun.
Tabel 6. Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pertumbuhan Ekonomi
Variabel Koefisien Regresi R 2 x 1 y Sig t hitung Keterangan Konstanta 23,058 0,000 14,106 Pertumbuhan Ekonomi -1,941 0,050 0,009 -2,644  Signifikan Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Untuk  meningkatkan  aset  tetap,  pemerintah  daerah  harus  mendistribusikan dana  ke  APBD  dalam  wujud  anggaran  belanja  modal.  Anggaran  belanja  modal dilandaskan  pada  kebutuhan  daerah akan  fasilitas,  yaitu  kebutuhan  daerah  untuk keberhasilan  pelaksanaan  misi  pemerintah  dan  pelayanan  publik.  Supaya  dapat meningkatkan  pelayanan  publik,  pemerintah  daerah  perlu  menggeser  komposisi belanja  daerah.  Sebab  pengeluaran  daerah  selama  ini  cenderung  dipakai  untuk pengeluaran  rutin  yang  kurang  efektif  terlebih  karena  adanya  pandemi  covid-19 mengharuskan  pemerintah  untuk  lebih  banyak  mengeluarkan  anggaran  belanja daerahnya untuk menangani covid-19.
Menurut  Astera  Prima  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan dalam  webinar Outlook Pajak  Daerah  Pasca  UU  HKPD,  beliau  mengatakan  bahwa belanja  infrastruktur  atau  belanja  modal  terbilang  masih  rendah  sekitar  11%  jika dibandingkan dengan belanja pegawai. Karena sekitar 34-64% dana yang diberikan pemerintah pusat dipakai untuk belanja pegawai.
Pelaksanaan  belanja  modal  sangat  penting  untuk  mendorong  pembangunan ekonomi  dan  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dibandingkan sebelumnya. Peningkatan anggaran belanja modal dari pemerintah daerah menjadi salah  satu  faktor  yang  mendorong  tumbuhnya  kepercayaan  penduduk  terhadap pemerintah daerah. Dengan meningkatkan belanja modal dalam wujud konstruksi, irigasi,  jalan,  infrastruktur,  dan  lain-lain  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik yang  memberikan  manfaat  langsung  kepada  penduduknya  dibandingkan  dengan belanja  rutin.  Sehingga  dapat  dikatakan,  apabila  nilai  belanja  modal  dan  belanja barang  dan  jasa  rendah  maka  akan  semakin  buruk  dampaknya  terhadap pertumbuhan ekonomi.
b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasin Belanja Modal
Tabel 7. Hasil  Uji Regresi Linier Sederhana Variabel PAD Variabel Koefisien Regresi R 2 x 2 y Sig t hitung Keterangan Konstanta 8,036 0,000 9,694 PAD 0,548 0,661 0,000 14,875  Signifikan Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa  H2  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dapat dilihat dari nilai t hitung 14,875 > t tabel 1,98099 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,05  (0,000  <  0,05).  Nilai  koefisien  regresi adalah  0,548,  artinya  setiap  kenaikan  PAD  sebesar  1%  maka  belanja  modal  akan ikut  meningkat  sebesar  0,548  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap.
Koefisien  determinan  (R 2 x 2 y)  sebesar  0,661  berarti  66,1%  variasi  belanja  modal dijelaskan  oleh  variabel  PAD  sedangkan  sisanya  33,9%  dipengaruhi  oleh  variabel lain.
Koefisien  bernilai  positif  artinya  dengan  meningkatnya  PAD  maka  belanja modal  juga  meningkat  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa semakin tinggi PAD maka alokasi anggaran pada belanja modal akan semakin tinggi pula.  Selain  itu,  belanja  modal  yang  dibiayai  PAD  akan  mengurangi  pos  anggaran lainnya.
Pendapatan  asli  daerah  yaitu  pendapatan  dari  sumber  dana  yang  digunakan untuk  mendanai  belanja  modal.  Pendapatan  asli  daerah  tersebut  berasal  dari kontribusi  pajak,  retribusi  daerah,  kinerja  usaha  daerah,  kinerja  administrasi  dan aset daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik yang  berkualitas,  yang  dapat  diwujudkan  melalui  belanja  modal.  Artinya  semakin tinggi  pendapatan  asli  daerah  suatu  daerah,  maka  semakin  besar  kemungkinan pemerintah  daerah  akan  mampu  membiayai  sendiri  pengeluaranya  tanpa bergantung  pada  pemerintah  pusat,  dengan  kata  lain  pemerintah  daerah  dapat mandiri terhadap  manajemen  keuangan  daerahnya  yang  bersifat  transparansi  dan akuntabel.
c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasin Belanja Modal.
Tabel 8. Hasil  Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAU Variabel Koefisien Regresi R 2 x 3 y Sig t hitung Keterangan Konstanta -4,595 0,142 -1,478 DAU 0,779 0,341 0,000 7,714  Signifikan Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Melalui  analisis  statistik  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  dapat  dinyatakan bahwa H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  nilai  t hitung 7,714  >  t tabel 1,98099  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (0,000 < 0,05). Nilai koefisien regresi adalah 0,779,  artinya  setiap  kenaikan  DAU  sebesar  1%  maka  belanja  modal  akan  ikut meningkat  sebesar  0,779  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Koefisien  determinan  (R 2 x 3 y)  sebesar  0,341  berarti  34,1%  variasi  belanja  modal dijelaskan  oleh  variabel  DAU  sedangkan  sisanya  65,9%  dipengaruhi  oleh  variabel independen lain.
Koefisien bernilai positif, dengan kata lain ketika DAU meningkat belanja modal juga  meningkat  dan  sebaliknya.  Ini  menjelaskan  bahwa  dana  transfer  DAU  yang dialokasikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  akan  mengakibatkan pengembangan  alokasi  belanja  modal,  dan  juga  mendukung  pos  pendapatan alokasi belanja daerah.
Pemerintahan  daerah  otonom  memiliki  kekuasaan  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014. DAU yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  menyeimbangkan  kemampuan keuangan  daerah  dan  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  terkait  dengan desentralisasi.
d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasin Belanja Modal.
Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAK Variabel Koefisien Regresi R 2 x 4 y Sig t hitung Keterangan Konstanta 2,189 0,335 0,968 DAK 1,012 0,338 0,000 7,663  Signifikan Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Melalui  analisis  statistik  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  dapat  dinyatakan bahwa  H4  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  dana  alokasi khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dapat
dilihat dari nilai t hitung 7,663 > t tabel 1,98099 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,05  (0,000  <  0,05).  Nilai  koefisien  regresi adalah  1,012,  artinya  setiap  kenaikan  DAK  sebesar  1%  maka  belanja  modal  akan ikut  meningkat  sebesar  1,012  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Koefisien  determinan  (R 2 x 4 y)  sebesar  0,338  berarti  33,8%  variasi  belanja  modal dijelaskan  oleh  variabel  DAK  sedangkan  sisanya  66,2%  dipengaruhi  oleh  variabel lain.
Koefisien  bernilai  positif,  dengan  kata  lain  ketika  DAK  meningkatnya  belanja modal meningkat dan sebaliknya. Ini menjelaskan bahwa dana transfer berupa DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi  belanja  modal  dan  mendukung  pos  pendapatan  dalam  alokasi  belanja daerahnya.
Adanya  alokasi  DAK  yang  mempengaruhi  alokasi  anggaran  belanja  modal mengakibatkan  pelayanan  publik  semakin  meningkat,  karena  DAK  lebih  condong menambah  aset  tetap  dimiliki  pemerintah.  Penggunaan  DAK  meliputi  pemberian dukungan  fasilitas  fisik  untuk  kegiatan  pembangunan,  pengembangan,  pengadaan dan  perbaikan  fasilitas  jangka  panjang  untuk  mendukung  sarana  dan  prasarana fisik  berupa  penyediaan  infrastruktur.  Sesuai  dengan  tujuan  utama  DAK  untuk pembiayaan layanan dasar bagi masyarakat yang tidak memenuhi standar termasuk ketentuan  untuk  mendukung  standar  atau  mendorong  percepatan  pembangunan masyarakat.
e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.
Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi R 2 x 4 y Sig F hitung Keterangan Konstanta 6,657 0,778 0,000 100,188 Signifikan Pertumbuhan Ekonomi -1,673 PAD 0,470 DAU -0,209 DAK 0,764 Sumber: Output SPSS, diolah Penulis,2022
Hasil dari uji statistik F membuktikan bahwa semua variabel independen yaitu pertumbuhan  ekonomi,  PAD,  DAU,  dan  DAK  secara  bersama-sama  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  F hitung 100,188 lebih besar dibandingkan dengan F tabel (100,188 > 2,68) dan nilai signifikan lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  0,05  yaitu  0,000  <  0,05.  Serta  nilai  koefisien determinan  sebesar  0,778  berarti  77,8%  variasi  belanja  modal  dijelaskan  oleh variasi  dari  keempat  variabel  independen  pertumbuhan  ekonomi,  PAD,  DAU  dan DAK sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  dua kesimpulan  sebagai  berikut:  Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  (X1)  secara  parsial  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  pada  pemerintahan Kapupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  pada pemerintahan  Kapupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2018-2020.  Variabel  Dana Alokasi  Umum  (X3)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja  Modal  pada  pemerintahan  Kapupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2018- 2020.  Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (X4)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  dan  signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kapupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun
2018-2020.  Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD,  DAU,  dan  DAK  secara  simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Penggunaan  anggaran  belanja  modal  harus  dipakai  untuk  hal-hal  produktif  seperti menyediakan  pembangunan  infrastruktur,  irigasi,  jalan  dan  lain-lain  yang  memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dibandingkan dengan belanja rutin. Alokasi yang tepat  sasaran  dan  standar  yang  tinggi  sehingga  dapat  lebih  mendorong  pertumbuhan ekonomi  di  Jawa  Timur.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  keuangan  daerah  yang  perlu  adanya  peningkatan  untuk  memenuhi  beberapa biaya  pemeliharaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Semakin  besar  PAD  yang diperoleh,  maka  semakin  mandiri  secara  keuangan  daerah  tersebut  dalam  mendanai kegiatan pemerintahan dan menyediakan layanan untuk masyarakat. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan  dapat  digunakan  secara  tepat  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik. Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  peneliti  tidak  hanya  mengambil  data  penelitian dari  salah  satu  website  saja  namun  juga  menggunakan  website  lainnya  untuk  dijadikan sebagai  bahan  perbandingan.  Selain  itu,  peneliti  juga  harus  menghitung  kembali  data tersebut sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan supaya data tersebut lebih akurat dan terpercaya.

## DAFTAR RUJUKAN
Faradilla Herlin, S. E., Ratih Rosita, S. E., & M E, H. B. (2021). KEUANGAN DAERAH . CV. AZKA PUSTAKA.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 .
Lutpikah,  N.  W.,  &  Mahendra,  D.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Karanganyar  Tahun  2017-2019. AKTUAL , 5 (2),
147–158.
Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). EKONOMI PEMBANGUNAN (Vol. 1). SAH MEDIA.
Pohan,  A.  L.  H.  (2018). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
Siregar,  O.  K.,  &  Zebua,  B.  A.  (2022).  PERTUMBUHAN  EKONOMI,  PENDAPATAN  ASLI DAERAH,  DANA  ALOKASI  UMUM  DAN  DANA  ALOKASI  KHUSUS  BERPENGARUH TERHADAP  BELANJA  MODAL  (STUDI  KASUS  10  PEMERINTAHAN  KOTA  DAN KABUPATEN  DI  SUMATERA  UTARA). Scenario  (Seminar  of  Social  Sciences  Engineering and Humaniora) , press-press.
Sudaryo,  Y.,  Sjarif,  D.,  Sofiati,  N.  A.,  &  Bandung,  S.  I.  (2021). Keuangan  di  era  otonomi daerah . Penerbit Andi.
TEGOR,  S.  E.,  ALPINO  SUSANTO,  S.  P.,  TOGATOROP,  V.,  SULIVYO,  L.  O.  D.,  SE,  M.  M., Siswanto, L. C. Z. I. D. J., & SE, M. I. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Penerbit Lakeisha.