NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
Gusti Gema Mahardika Brata, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : gustigemamahardikabrata@yahoo.com

## Abstract
This  study  discusses  the  factors  causing  marriages  in  the  Sekayu  Religious  Court, Kebumen, Central Java. This research was conducted with normative juridical research methods. This research concludes that in the Sekayu Religious Court Decision Number 0012 / Pdt.G / 2016 / PA.Sky which contains granting the marriage cancellation request, the judge is of the opinion that the basis for submitting a marriage cancellation request has  fulfilled  the  requirements  for  the  marriage  cancellation  being  decided.  The applicant's  grounds  for  submission  are  corroborated  by  the  evidence  shown  to  have fulfilled  the  conditions  that  apply  in  the  Marriage  Law  No.  1  of  1974  and  in  the Compilation of Islamic Law.
Keywords : Marriage, Islamic Law, Marriage Cancellation

## Abstrak
Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu,  Kebumen,  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian Yuridis  Normatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dalam  Putusan  Pengadilan Agama  Sekayu  Nomor  0012/Pdt.G/2016/PA.Sky  yang  berisi  mengabulkan permohonan  pembatalan  perkawinan,  hakim  berpendapat  bahwa  dasar  pengajuan permohonan  pembatalan  perkawinan  telah  memenuhi  syarat-syarat  untuk  bisa diputuskannya  pembatalan  perkawinan.  Dasar-dasar  pemohon  mengajukan  yang dikuatkan  dengan  bukti-bukti  yang  ditunjukan  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang berlaku didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan didalam Kompilasi Hukum Islam.
Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  penyatuan  dua  jiwa  lain  jenis  menjadi  satu  kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena ada kalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh  keharmonisan  di  dalam  suatu  rumah  tangga,  bisa  saja  tiba-tiba  muncul
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Oleh karena itu, didalam suatu perkawinan harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak  ada  paksaan  baik  bagi  pihak  pria  maupun  pihak  wanita  dalam  melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPerdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)
Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh  rakyat  Indonesia  yakni  :  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I: penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.(Sudarsono, 2010)
Keluarga  dibentuk  berdasarkan  perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dari  pengertian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  persekutuan  di  lapangan hukum  keluarga  yang  menimbulkan  status  suami  istri,  tujuannya  yaitu  membentuk keluarga  bahagia  dan  kekal  dengan  ikatan  lahir  batin  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa(Subekti, 2013).
Suatu  ikatan  perkawinan  penting  artinya  bagi  keturunan  dan  hubungan kekeluargaan,  sedang  bagi  pihak  ketiga  terutama  penting  untuk  mengetahui kedudukan  harta  perkawinan,  karena  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami dan istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing – masing(Subekti, 2003). Mengenai tujuan perkawinan telah dirumuskan setiap pasangan  suami  istri  yang  melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maksudnya  adalah  bahwa perkawinan  tidak  cukup  hanya  dengan  ikatan  lahir  saja  atau  ikatan  batin  saja tetapi  harus  kedua-duanya,  terjalinnya  ikatan  lahir  batin  merupakan  fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal(Saleh, 1982).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Hukum  Islam  di  Indonesia  menentukan  bahwa  salah  satu  syarat  perkawinan adalah  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai,  keduanya  harus  rela  dan  sama-sama suka untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Persetujuan ini  penting  agar  masing-masing  suami  dan  istri,  memasuki  gerbang  perkawinan  dan ketika berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak, dan kewajibannya  secara  proporsional  dan  bahwa  persetujuan  calon  mempelai  ini merupakan hasil dari peminangan atau khitbah .
Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada  penolakan  yang  tegas.(Rahmatillah,  2017)  Hal  ini  seperti  tercantum  dalam  KHI Pasal  16  ayat  (2),  kemudian  sebagai  pengukuhan  adanya  persetujuan  antara  calon mempelai,  pegawai  pencatat  menanyakan  kepada  mereka  sebelum  berlangsungnya perkawinan.
Seorang perempuan dan seorang laki-laki jika berkata sepakat untuk melakukan perkawinan  satu  sama  lain  berarti  mereka  saling  berjanji  akan  taat  pada  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. Kedudukan  dalam  masyarakat  dari  anak-anak  keturunannya  juga  termasuk  dalam perjanjian tersebut.(Soemiyati, 1996)
Syarat  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 adalah sebagai berikut:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)
1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia  calon  mempelai  pria  sudah  19  tahun  dan  calon  mempelai  wanita  sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita  tidak  dalam  hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
6. Bagi  suami  istri  yang  telah  bercerai,  lalu  kawin  lagi,  agama  dan  kepercayaan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda
Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:
Perkawinan  jika tidak  memenuhi syarat  yang telah ditentukan dalam undang-undang yang  berlaku  merupakan  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Berkaitan  dengan  syarat perkawinan  yang  tidak  terpenuhi,  suatu  perkawinan  jika  belum  dilaksanakan  dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk   melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau  tidak  batal,  bilamana  ketentuan  hukum  agamanya  tidak  menentukan  lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.
Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah ( no legal force) .(Harahap, 1978) Menurut  Hukum  Islam  dikenal  istilah “Fasakh ”  yang  artinya  merusak  atau membatalkan.  Fasakh  dapat  terjadi  karena  terdapat  hal-hal  yang  membatalkan  akad nikah  yang  dilakukan  dan  dapat  pula  terjadi  karena  sesuatu  hal  yang  baru  dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.(Harahap, 1978) Istilah  “batal”  nya  perkawinan  dapat  menimbulkan  salah  paham,  karena  terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal  tersebut. Batal berarti nietig zonder   kracht (tidak   ada   kekuatan) zonder  waarde (tidak   ada   nilai).  Dapat dibatalkan  berarti nietig  verklraad ,  sedangkan absolute  nietig adalah  pembatalan mutlak.(Martiman, 2002)
Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat  difasidkan,  jadi relatif  nietg .  Dengan  demikian,  perkawinan  dapat  dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.(Martiman, 2002)
Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 perlu diketahui bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami  atau istri tetapi  juga termasuk “penipuan”. Penipuan  yang tersebut  di sini tidak hanya dilakukan oleh para pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya  pria  tersebut  sudah  pernah  kawin  tetapi  dikatakannya  masih  jejaka  atau perbuatan  licik  lainnya  sehingga  perkawinan  tersebut  dapat  berlangsung.  Penipuan yang  dilakukan  oleh  wanita  biasanya  menyembunyikan  kekurangan  yang  ada  pada dirinya,  misalnya  dikatakan  tidak  ada  cacat  fisik,  tetapi  kenyataannya  tidak demikian.(Manan, 2003)
Seperti  halnya  Putusan  Pengadilan  Agama  Sekayu  dalam  duduk  perkaranya menyebutkan  bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sebelumnya  hidup rukun  bersama  layaknya  suami  istri,  namun  ditemukan  kecurigaan  setelah  termohon melahirkan anak bayi laki-laki dengan hasil USG menunjukkan rahim Termohon mulai berkembang sejak tanggal 16 Februari 2015 sehingga usia janin itu adalah 7 minggu 6 hari,  sedangkan  Pemohon  dan  Termohon  baru  melakukan  hubungan  badan  pada tanggal 03 Maret 2015, karena sebelumnya Tergugat beralasan sedang haid. Pemohon meminta  untuk  melakukan  tes  DNA  untuk  membuktikan  anak  tersebut,  tetapi Termohon menolak untuk melakukan tes DNA melainkan Termohon mengakui sendiri bahwa  sebelum  menikah  dengan  Pemohon,  Termohon  sudah  melakukan  hubungan badan  dengan  pria  lain,  oleh  karena  itu  Pemohon  yang  mendapati  kondisi  istrinya demikian dapat dipastikan muncul reaksi kecurigaan dan berakhir dengan konflik, pada akhirnya  Pemohon  berinisiatif  menghentikan  rumah  tangganya  dengan  melakukan permohonan  pembatalan  perkawinan.  Putusan  Pengadilan  Agama  Sekayu  No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky. yang mana dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, hakim menggunakan alasan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan jo . Pasal 72 ayat (2) dan ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Yang  mana  bahwa  hal  penipuan  dilakukan  dalam bentuk  pemalsuan  identitas  bisa  dijadikan  salah  satu  faktor  pembatalan  perkawinan. Hakim dalam  mempertimbangkan  hukum pada putusan  ini  menghubungkan keadaan salah sangka yang dikaitkan dengan perkawinan sebagai salah satu bentuk akad, maka sudah mencakup segala bentuk keadaan yang sengaja dilakukan untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya, yang sekiranya jika tidak disamarkan maka akad nikah tidak akan  disetujui  oleh  salah  satu  pihak,  sedangkan  maksud  arti  dari  penipuan  menurut Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Perkawinan jo . Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dalam  perkara  ini  adalah  penipuan  yang  dilakukan  Termohon  kepada  Pemohon  atas kondisi Termohon yang mengaku perawan sebelum dilakukannya perkawinan.

## Kerangka Teori
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini  adalah:

## a. Teori Bekerjanya Hukum
Robert B. Seidman dan William, J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya  hukum di dalam  masyarakat, menurutnya  bahwa  setiap system  hukum mempengaruhi,  mendorong  atau  memaksakan  agar  suatu  kegiatan  dilakukan  oleh lembga  pembuat  peraturan  perundang-undangan  dan  lembaga  kekuasaan negara.(Suteki, 2013)
Penggunaan  hukum  sebagai  sarana  untuk  melakukan  rekayasa  masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna  menimbulkan  akibat-akibat  pada  peranan  yang  dilakukan  oleh  anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah).
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  usaha  memanfaatkan  hukum  sebagai sarana  untuk  melakukan  rekayasa  masyarakat  adalah  kegiatan  pejabat  penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi  setiap usaha untuk mewujudkan perubahan  yang efektif di dalam  masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana.
b . Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman dalam teori Sistem Hukum-nya menyebutkan “berhasil atau  tidaknya  Penegakan  Hukum  bergantung  pada  tiga  unsur  yakni  struktur, substansi  dan  budaya  hukum,  satu  sama  lain  memiliki  hubungan  kuat(Fiedman, 2011).
a. Substansi Hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.
b. Struktur Hukum diciptakan oleh system hukum yang mungkin utnuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
c. Budaya  Hukum  adalah  ide,  perilaku  keinginan,  pendapat  dan  nilai-nilai  yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif).

## Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu:
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Bagaimana  pertimbangan  hukum  Hakim  di  dalam  memutus  perkara  Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan
Agama Sekayu Nomor. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky?

## Kebaruan/ Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  mengenai  pembatalan  perkawinan  sebelumnya  pernah  diteliti  juga oleh  peneliti-peneliti  yaitu  Sri  Turatmiyah,  M.  Syaifuddin  dan  Arfianna  Novera  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya.  Mereka  membuat  penelitian  dengan  judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini peneliti membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri(Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, 2010).
Peneliti  selanjutnya  yang  mengangkat tentang pembatalan perkawinan adalah Faisal.  Judul  yang  diangkat  yaitu  Pembatalan  Perkawinan  dan  Pencegahan.  Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab apasaja yang mengakibatkan adanya  pembatalan  perkawinan  dan  bagaimana  cara  pencegahan-pencegahan pembatalan  perkawinan  yang  bisa  dilakukan  untuk  menyelamatkan  hubungan perkawinan.(Faisal, 2017)

## B.  Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum  identik  dengan  norma  tertulis  yang  dibuat  oleh  yang  berwenang,  selama  ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. (Hanitijo, 1988)
Metode  pendekatan  dilakukan  secara  Yuridis  Normatif.  Metode  pendekatan secara  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  yang  mengkonsepsikan  hukum  sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Selain itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan  melakukan  penafsiran  gramatikal  yaitu  penafsiran  yang  dilakukan  terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
-
1702

## C.  Hasil Dan Pembahasan.

## 1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pengertian  perkawinan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yang  disebutkan  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penjelasan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan lebih  rinci  bahwa  sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila,  dimana  sila  yang pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat  sekali  dengan  agama/kerohaniaan,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk  keluarga  yang  bahagia  dapat  berhubungan  dengan  keturunan,  yang merupakan  tujuan  perkawinan,  pemeliharaan  dan  pendidikan  menjadi  hak  dan kewajiban orang tua.(Sudarsono, 2010)
Perkawinan  ialah  suatu  hubungan  hukum  perikatan  yang  terjadi  karena perjanjian dan didasarkan atas kasih sayang (cinta), artinya ikatan tersebut tidak cukup hanya  bernilai  “ikatan  lahir”  saja  yang  bersifat  “hubungan  formil”,  akan  tetapi  juga merupakan  “ikatan  batin”  yang  mendasari  ikatan  lahir  tersebut  supaya  memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau hanya merupakan hubungan sesaat saja.(Subekti, 2013)
Suatu  ikatan  lahir  adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat.  Mengungkapkan  adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik  bagi  yang  mengikatkan  dirinya,  maupun  bagi  orang  lain  atau  masyarakat. Sebaliknya,  suatu  ikatan  lahir  batin  adalah  merupakan  hubungan  yang  tidak  formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.(Saleh, 1982)

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dalam Pasal 2  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perkawinan  menurut  Hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalizhan untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
Pada prinsipnya suatu perkawinan dilaksanakan selama hidupnya, kebahagiaan yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhannahu Wa Ta’ala dalam Al Qur’an Surat
Ar Rum Ayat 21 yang artinya:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawadah). Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  yang  disitir  oleh  Soemiyati,  nikah  ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan  perempuan  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah  pihak dengan  dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua  belah  pihak  untuk  mewujudkan  suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.(Soemiyati, 1996)

## 3.  Tujuan Perkawinan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan tujuan perkawinan adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  ”Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut, dapat  diartikan  bahwa  tujuan  perkawinan  menurut  undang-undang  tersebut  adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi Sayuti Thalib dalam bukunya Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa:
Perkawinan  adalah  perjanjian  kokoh  dan  suci  antara  seorang  perempuan  dan laki-laki  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  kasih mengasihi, tenteram dan kekal, sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran katolik roma,  yang  mengartikan  perkawinan  itu  adalah  sehidup  semati,  namun  bisa  juga diartikan  bahwa  perkawinan  itu  harus  ada  kesetiaan  antara  pasangan  suami  dan istri.(Syarifudin, 2009)

## 4.  Syarat Sahnya Perkawinan
Perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan.  Rukun  adalah  unsur  pokok (tiang)  sedangkan  syarat  merupakan  unsur pelengkap  dalam  setiap  perbuatan  hukum.  Syarat  perkawinan  segala  sesuatu  yang pasti dan harus ada ketika perkawinan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakekat Perkawinan.(Syaifuddin, 2013)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Sahnya  perkawinan  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
yaitu:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
(2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dari  perumusan  Pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Bab  XI  Pasal  29  ayat (2)  ditentukan  bahwa:(Undang- Undang Dasar 1945, n.d.)
“Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Dari  Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  dimaksud  dengan agama  dan  kepercayaan  itu  ialah  agama  dan  kepercayaannya  yang  “dipeluk” seseorang,  jadi  untuk  menentukan  hukum  agama  yang  mengatur  pelaksanaan perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah agama dan  kepercayaannya  yang  “dipeluk”  oleh  mereka  yang  hendak  melakukan perkawinan.(Harahap, 1978)
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  apabila  hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga halnya dengan mereka yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu, hukum agama merekalah  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  yang  menentukan  sahnya  suatu perkawinan,  “ini  berarti  bahwa  suatu  perkawinan  yang  dilaksanakan  bertentangan dengan  ketentuan  hukum  agama,  dengan  sendirinya  menurut  Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan”.(Soemiyati, 1996)
5.  Pengertian  Pembatalan  Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 .
Pembatalan  perkawinan  adalah  tindakan  pengadilan  yang  berupa  keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah ( no legal force) . Sesuatu yang dinyatakan no legal force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada ( never existed ) oleh  karena  itu  laki-laki  dan  perempuan  yang  dibatalkan  perkawinannya  dianggap
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tidak pernah kawin sebagai suami istri.(Harahap, 1978) Pembatalan perkawinan diatur dalam  undang-undang  perkawinan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38,  serta  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.
Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  disbutkan  bahwa(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.):
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  perkawinan  tersebut  batal  karena  adanya pihak yang tidak memenuhi syarat utnuk melangsungkan perkawinan.(Soimin, 1992)
Pembatalan  perkawinan  merupakan  tindakan  putusan  Pengadilan  yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “Pembatalan  perkawinan  adalah  perkawinan  yang  terjadi  dengan  tanpa  memenuhi syarat-syarat  sesuai  Undang-Undang”(Khoirudin,  1999).  Bagi  perkawinan  yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1975  yang dinyatakan:  “Apabila  pernikahan  telah  berlangsung  kemudian  ternyata  terdapat larangan  menurut  hukum  munakahat  atau  peraturan  perundang-undangan  tentang perkawinan,  Pengadilan  Agama  dapat  membatalkan  pernikahan  tersebut  atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

## 6. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut juga fasakh. Fasakh berarti  mencabut  atau  menghapus.  Menurut  kajian  hukum  islam,  suatu tindakan  baik  yang  berhubungan  dengan  hukum  taklifi  maupun  hukum  wad’i  bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak  dan  putusnya  akad  perkawinan  karena  putusan  pengadilan.(Basyir,  1990)  Di dalam  kehidupan  suami  istri  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  hubungan  yang  dibina, maka perceraianlah yang dilakukan. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini  berarti  bahwa  perkawinan  itu  diputuskan  atau  dirusakkan  atas  permintaan  salah satu  pihak  oleh  hakim  Pengadilan  Agama.  Tuntutan  pemutusan  perkawinan  ini
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
disebabkan karena salah satu pihak menemui celah pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
Ahmad  Azhar  Basyir  juga  berpendapat  bahwa  fasakh  atau  pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dalam hidup perkawinan berlangsung.(Hakim, 2000)

## 7. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hukum hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pembatalan  perkawinan  terhadap  Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 012/Pdt.G/2016/PA.Sky.
Pertimbangan  hakim  dapat  dimaknai  sebagai  rumusan  konstruksi  berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum in abstracto dalam perkara in concreto dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50  Tahun  2009  yang  dinyatakan  bahwa:  “Putusan  Pengadilan  selain  harus  memuat alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  Pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk menjatuhkan putusan.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pelaksanaannya harus tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Melihat  ketentuan  tersebut, maka  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  suatu  unifikasi  dibidang hukum perkawinan, yang berarti undang-undang tersebut berlaku bagi setiap warga Negara  Republik  Indonesia.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 ditentukan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bagi orang yang beragama Islam, tujuan perkawinan ada pada Pasal 3 KHI, yaitu: “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah , dan rahmah ”
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan mengatur Tentang sahnya perkawinan  yaitu(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.):
1. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Sah  tidaknya  perkawinan  semata-mata  ditentukan  oleh  hukum  agama  dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Pada penjelasan Pasal 2  ayat(1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan. Mengenai tujuan pencatatan pada Pasal  2  ayat(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dalam undang-undang  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  hanya  dalam  penjelasan  umum disebutkan  bahwa  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran dan kematian.
Pasal  6  Kompilasi  Hukum  Islam  dinyatakan  bahwa  setiap  perkawinan dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah, sedangkan  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Ketentuan  ini  sama  halnya  atau  sejalan  dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Berdasarkan data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky.,  bahwa  perkara  tersebut  adalah  permohonan  pembatalan perkawinan.  Dilihat  dari  subjek  hukum,  diketahui  bahwa  para  pihak  adalah  Warga Negara Indonesia beragama Islam, dan akta perkawinannya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bayung  Lencir.  Perkara  ini merupakan  perkara  permohonan  pembatalan  perkawinan  yang  diajukan  oleh Pemohon terhadap Termohon atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.
Pembatalan  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  tidak  memenuhi  syarat- syarat perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  hal itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dalam hal ini hakim  dalam  mempertimbangkan  hukumnya  tidak  menyebutkan  Pasal  22  sebagai syarat pengajuan pembatalan perkawinan.
Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  73  huruf  c  dan  d Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemohon  adalah  pihak  yang  berhak  dan berkepentingan mengajukan perkara ini. Seperti yang diketahui bahwa isi dari Pasal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
23  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  bahwa  yang  dapat  mengajukan pembatalan yaitu:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.) a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-Undang  ini  dan  setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Pemohon  bermaksud  membatalkan pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  karena  terdapat  pelanggaran ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  maka  pernikahan  tersebut  harus  batal  demi  hokum,  tentang pertimbangan hukum hakim bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan agar perkawinannya itu dibatalkan dengan alasan adanya keadaan salah sangka terhadap diri Termohon, maka berdasarkan Pasal 23 huruf b dan Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menurut  peneliti sudah  sesuai,  Pemohon  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  langsung  dengan perkara ini, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini.
Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan istilah Fasakh yang  artinya  merusak  atau  membatalkan.  Soemiyati  dalam  bukunya  mengatakan bahwa:
Arti  Fasakh  adalah  merusakkan  atau  membatalkan,  ini  berarti  bahwa perkawinan  itu  diputuskan  atau  dirusakkan  atas  permintaan  salah  satu  pihak  oleh Hakim Pengadilan Agama. Fasakh disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada  pihak  lain  atau  merasa  tertipu  atas  hal-hal  yang  belum  diketahui  sebelum berlangsungnya perkawinan.(Soemiyati, 1996)
Pembatalan perkawinan atau fasakh dapat diminta isteri dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1) Suami sakit gila.
2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 3) Suami tidak  mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan  hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap isteri.
5) Isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
6) Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama (misalnya empat tahun).
Fasakh atau pembatalan perkawinan dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, dengan alasan:
a) Suami merasa tertipu bahwa isterinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah bukan gadis lagi.
b) Isterinya  yang  dulu  Nampak  berambut  indah  ternyata  setelah  kawin diketahui  bahwa  rambutnya  adalah  palsu  atau  ia  tidak  berambut  sama sekali.
c) Isteri  yang  mengaku  anak  kandung  orang  yang  mengasuhnya  ternyata setelah kawin diketahui hanya anak pungut atau anak angkat.
d) Secara  garis  besar,  suami  kemudian  menjumpai  bahwa  pada  isterinya terdapat  hal-hal  yang  tidak  mungkin  mendatangkan  ketentraman  dan pergaulan yang baik dalam hidup perkawinan yang semua tidak diketahui dapat mengajukan kepada pengadilan untuk minta fasakh perkawinannnya atau dibatalkan perkawinannya.(Basyir, 1990)
Pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun  1975)  dalam  Bab  VI  Pasal  37  dan  38,  serta  diatur  pula  dalam  Kompilasi Hukum  Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dijelaskan bahwa:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)
“Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan apabila  pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  salah  sangka  mengenai  diri suami atau isteri”.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pembatalan perkawinan dengan alasan  yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  perkawinan  itu  hanya  mengenai  diri  atau  orangnya  saja,  tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lainnya. Sehubungan dengan hal ini M Yahya Harahap  yang  dikutip  dalam  bukunya  Abdul  Manan  mengatakan  bahwa  alasan pembatalan  perkawinan  yang  tersebut  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  adalah  alasan  yang  agak  limitatif  tetapi  tidak  secara  mutlak, Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan  untuk  mengajukan  pembatalan  perkawinan  yang  didasarkan  kepada ketentuan-ketentuan  dalam  batas-batas  perikemanusiaan  dan  kesusilaan  seperti penipuan,  penyakit  gila  dan  impoten.  Hal  ini  penting  untuk  mewujudkan  tujuan perkawinan  sebagaimana  tersebut  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Tujuan  perkawinan  tersebut  tidak  akan  tercapai  kalau  dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.
Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:(Kompilasi Hukum Islam, n.d.) “Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan apabila  pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  penipuan  atau  salah  sangka mengenai diri suami atau isteri”
Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri saja tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan  yang tersebut di sini tidak  hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah  kawin  tetapi  mengaku  masih  jejaka  atau  bentuk  perbuatan  licik  lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang  ada pada dirinya,  misalnya  dikatakan  tidak  ada cacat  fisik tetapi kenyataannya tidak demikian.
Unsur-unsur  penipuan  dalam  Hukum  Perjanjian  Islam  adalah:(Kompilasi  Hukum Islam, n.d.)
1) Penyesatan  sebagai  tindakan  mengelabui  dengan  kesengajaan  yang  tidak diketahui  oleh  pihak  mitra  akad/janji  ( uknown  to  one  party )  dengan  perkataan atau perbuatan.
2) Adanya tipu muslihat.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
3) Adanya kebohongan.

## 4) Menyembunyikan keterangan
Syaikh  Mahmud  al-Mahri  menegaskan  bahwa  “Seorang  istri  harus  jujur kepada suaminya dan orang-orang sekitarnya tentang keadaan dia sebenarnya, dan yang  paling  utama  hendaklah  ia  jujur  kepada  Allah  sebagai  bentuk  pelaksanaan perintah Allah.(Al-Mahri, 2006)
Hadis Sahih dalam riwayat Muslim, Kitab al-Birr wa ash-Shillah wa al-Adab dalam Implementasi perintah Nabi S.A.W., “Hendaklah kalian berlaku jujur sebab kejujuran  akan  mengantarkan  kepada  kebaikan,  dan  kebaikan  akan  mengantarkan menuju  surga,  dan  seseorang  hendaklah  bersikap  jujur  dan  berusaha  untuk  jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur.”
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa penipuan atau keadaan salah sangka mengenai diri  suami  atau  istri  dapat  menjadi  alasan  pengajuan  permohonan  pembatalan perkawinan  sepanjang  tidak  melebihi  batas  6  bulan  sejak  keadaan  penipuan  atau keadaan salah sangka diketahui,
Dan redaksi lain dari riwayat Imam Muslim sebagai berikut:
Artinya: ”siapapun yang menipu, maka ia bukan golonganku”
Bahwa sesungguhnya kandungan hadits tersebut bersifat umum untuk semua bentuk perjanjian terlebih perjanjian itu adalah perkawinan. Sehingga sesuai semangat dalam hadits itu bahwa tidak termasuk golongan umat Muhammad SAW orang yang menipu, maka penipuan dilarang dalam Islam baik dalam konteks jual beli, maupun konteks perjanjian lain pada umumnya, maka karenanya dari hadits ini diambil suatu asas  hukum  bahwa  perbuatan  tipu  muslihat  merupakan  cacat  kehendak  yang memberikan  hak  bagi  pihak  yang  tertipu  untuk  membatalkan  perjanjian  yang mengandung  tipu  muslihat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal tersebut Termohon sebagai istri Pemohon yang sudah berlaku tidak jujur karena sudah melakukan  penipuan  dengan  melakukan  kebohongan  akan  dirinya  yang  sudah melakukan    hubungan  badan  bersama  pria  lain  dan  terbukti  hamil  bukan  dengan suaminya  sesuai  dengan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat  (2) Kompilasi Hukum Islam,  menurut peneliti hadist  yang  disebutkan  dalam  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  kurang  lengkap.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberti pertimbangan  hukum sebaiknya menambahkan hadits Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radiallahu ‘Anhu, yang berbunyi:
Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  “bukanlah dari golongan kami orang yang menipu”, dengan Surat An-Nahl ayat 105:(Al-Qur’an, n.d.)
“ Sesungguhnya  yang  mengada-adakan  kebohongan  hanyalah  orang  yang  tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta”
Surat An-Nahl ayat 105 ini dijelaskan bahwa penipuan dapat dikatakan sebagai sebuah kebohongan. Menurut peneliti berkaitan dengan kejujuran, bisa dijelaskan juga di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119(Al-Qur’an, n.d.)
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang jujur.”
Berdasarkan hal tersebut, Termohon sebagai istri Pemohon yang sudah berlaku tidak  jujur  karena  sudah  melakukan  penipuan  dengan  melakukan  kebohongan  akan dirinya yang sudah melakukan hubungan badan bersama pria lain dan terbukti hamil bukan dengan suaminya.

## D.   Simpulan
Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan pembatalan  perkawinan  dalam  perkara  No.  0012/Pdt.G/2016/PA.Sky  mendasarkan pada Pasal 23 huruf b, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  dan  Pasal  72  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  dasar pertimbangan  hukum  hakim,  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan pihak suami sebagai Pemohon merasa tertipu atas status perawan istri sebagai Termohon dan status anak yang dilahirkan, oleh karena itu menurut  peneliti  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  kurang  lengkap, peneliti  berpendapat  bahwa  hakim  dalam  mempertimbangkan  hukum  sebaiknya menambahkan hadist dengan Surat An-Nahl ayat 105 dan Surat At-Taubah ayat 119.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur:
Al-Mahri, S. M. (2006). Perkawinan Idaman . Jakarta: Qisthi Press.
Al-Qur’an .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Basyir, A. A. (1990). Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press. Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya .
Fiedman, L. M. (2011). Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media. Hakim, R. (2000). Hukum Perkawinan Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Hanitijo, S. R. (1988). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Harahap, M. Y. (1978). Hukum Perkawinan Indonesia . Medan: Zahir Tranding.
Khoirudin, A. (1999). Pengadilan Agama . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Kompilasi Hukum Islam . Manan, A. (2003). Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Bangsa.
Martiman. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Center Publishing. Rahmatillah, D. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . 5. Saleh, K. W. (1982). Hukum Perkawinan Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Soemiyati. (1996). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Balai Pustaka.
Soimin, S. (1992). Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika.
Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. (2010). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan gama Sumatera Selatan .
Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Subekti, T. (2013). Hukum Keluarga dan Perkawinan . Purwokerto. Sudarsono. (2010). Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta. Suteki. (2013). Hukum dan Alih Teknologi Suatu Tinjauan Sisiologis . Yogyakarta: Thafa Media.
Syaifuddin, M. (2013). Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifudin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Grup.
Undang-Undang Dasar 1945 .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
Undang-Undang / Aturan Hukum
Al-Qur’an .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Kompilasi Hukum Islam .
Undang-Undang Dasar 1945 .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
Jurnal
Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. (2010). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan gama Sumatera Selatan .
Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya .
Rahmatillah, D. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.