## Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah

## Guarding the Values of Production through EIA (Environmental Impact Assessment) in Sharia Economic Perspective

## Devid Frastiawan Amir Sup*
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Email: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Production waste and product waste (after being used/consumed by consumers) from industry, in general there are too many that have a negative impact on the environment, in the long time it will affect environmental sustainability. Waste is a logical impact of  an industry, it seems impossible to eliminate it, but it is very possible to minimize the amount and impact of  the waste. Damaging the environment is very contrary to the values of  production. To guard these values so that they are maintained, an regulation is needed. In the context of  the laws and regulations in Indonesia, one of  which can maximize the application of  EIA (Environmental Impact Assessment or in Indonesia ussually called by Amdal) to an industry. This study aims to describe the role of EIA in guarding the values of  production. The methodology used is qualitative- descriptive-literature. The results, that EIA is very important in determining the feasibility of  a business and/or activity that has an important impact on the environment so that it can be in line with the values of  production, produce mashlah } ah } both for the industry itself, humans, and the environment.
Keywords: Industry, The Values of  Production, EIA, Environment.
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3953
Volume 16, Number 1, May 2020, 73-90
* Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471.

## Abstrak
Limbah produksi serta limbah produk (setelah digunakan/dipakai/ dikonsumsi oleh konsumen) yang berasal dari industri, secara umum masih banyak yang berdampak buruk terhadap lingkungan, tentunya dalam jangka panjang dan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Limbah merupakan dampak logis dari sebuah industri, tampaknya tidak mungkin untuk meniadakannya namun sangat mungkin untuk dapat diminimalisir jumlah maupun dampak dari limbah tersebut. Merusak lingkungan sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai produksi. Untuk mengawal nilai-nilai tersebut agar tetap terjaga, maka diperlukan suatu pengaturan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dapat memaksimalkan penerapan Amdal terhadap suatu industri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Amdal dalam mengawal nilai-nilai produksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif- deskriptif-kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Amdal sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan agar selaras dengan nilai-nilai produksi, menciptakan mashlah } ah } baik bagi industri itu sendiri, manusia, maupun terhadap lingkungan.
Kata Kunci: Industri, Nilai-Nilai Produksi, Amdal, Lingkungan.
Pendahuluan P roduksi adalah proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi (input) menjadi hasil produksi (output) baik dalam bentuk barang ataupun jasa. 1 Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam faktor produksi, yaitu labour (tenaga kerja), capital (modal), natural resources (sumber daya alam), physical resources (sumber daya fisik), entrepreneurship (kewirausahaan), dan information resources (sumber daya informasi). 2 Pada perkembangannya, produksi terus mengalami peningkatan sehingga muncul yang disebut dengan industri.
Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi industri, di mana manusia mengubah pandangannya lebih kepada rasionalitas; tindakannya didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, serta cenderung tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan
1 Erlina Rufaidah, Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 43.
2 Https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
atau tradisi. 3 Akibatnya, lingkungan yang pada awalnya dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang selalu dijaga untuk memenuhi kebutuhan manusia, kini beralih menjadi obyek eksplorasi dan eksploitasi. Beralihnya cara berpikir inilah yang merupakan titik awal dari perubahan cara manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi terus mengalami peningkatan, namun pada akhirnya peningkatan tersebut ternyata lambat laun tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan.
Industrialisasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi suatu negara, tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu pelemahan sektor pertanian, tercabutnya nilai dan kearifan lokal, kesenjangan ekonomi, terjadi penguasaan aset-aset strategis di tangan segelintir kelompok tertentu, mendorong terjadinya imperialisme gaya baru, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. 4 Lahan pertanian yang pada awalnya digunakan untuk bercocok tanam kian berkurang jumlahnya dan mulai beralih menjadi kawasan perumahan, industri dan perdagangan. Masyarakat mulai memandang bahwa sektor industri dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Akibatnya masyarakat berlomba-lomba untuk terus meningkatkan keuntungan (pendapatannya) sehingga nilai dan kearifan lokal beralih menjadi materialisme. Mulai terbentuk kelas-kelas ekonomi di dalam masyarakat (adanya masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas). Kelompok ekonomi yang kuat terus mengembangkan dan menguasai aset-aset strategis sedangkan kelompok ekonomi yang lemah kebanyakan diposisikan sebagai pekerja. Dalam keadaan seperti ini kelompok ekonomi lemah mau tidak mau mengikuti kebijakan ekonomi dari kelompok ekonomi yang kuat. Dalam keadaan yang lebih buruk, imperialisme dalam ekonomi adalah suatu pilihan yang tepat untuk mempertahankan posisi terkuat tersebut. Imperialisme ini bukan hanya berdampak pada eksploitasi tenaga kerja saja, namun juga lingkungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya.
Secara umum banyak industri besar yang kemudian mengganggu kelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan mengotori udara, mengotori air sungai dan danau, serta mengotori bumi dalam arti
3 H ttps://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi
4 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Vol. 1, 162-165.
yang sesungguhnya. 5 Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, 6 yang ditandai dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Berbagai aneka limbah industri kian bertambah, sementara di sisi lain limbah-limbah tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diuraikan. Ada juga limbah yang mengandung zat berbahaya (zat beracun, radioaktif, dan sebagainya) yang penanganannya membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang lama. Limbah saat ini merupakan masalah yang serius bagi lingkungan.
Peningkatan entropi lingkungan dipercepat oleh penemuan teknologi yang terjadi di abad kesembilan belas dan dua puluh. 7 Penemuan teknologi inilah yang merupakan tonggak awal dari kebangkitan industri. Dengan teknologi, industri menghasilkan barang-barang dengan kualitas yang jauh lebih baik tanpa pengeluaran biaya yang tinggi, karena teknologi secara perlahan menggantikan peran pekerja di dalam industri sehingga dengan demikian biaya upah untuk pekerja dapat dialokasikan untuk kebutuhan industri yang lain. Barang-barang industri tersebut terus diproduksi dan terus membutuhkan sumber daya yang diambil dari alam.
Perusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut. 8 Erosi dan degradasi lingkungan hidup terjadi akibat aktivitas dan dinamika pembangunan ekonomi yang tidak terkendali di banyak negara berkembang. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh gaya hidup boros dan keserakahan negara-negara industri maju. 9 Idealnya adalah apabila pembangunan ekonomi (khususnya industri) terus mengalami kemajuan, maka kualitas lingkungan hidup seharusnya juga mengalami peningkatan. Dengan kata lain, industri pada dasarnya memiliki tanggungjawab penuh atas keberlangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Solusi atas limbah produksi serta limbah produk
5 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), 77. 6 Entropi adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika. Setiap sistem yang ada di sekitar kita akan cenderung untuk menjadi semakin tidak teratur, atau dengan kata lain bahwa sistem tersebut mengalami peningkatan entropi. (Tarek el-Diwany, Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar’ dan Ekonomi Keuangan, Terj. Amdiar Amir, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 1).
7 Ibid ., 10.
8 Irham Fahmi, Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 136. 9 Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda Kentingan, Ekonomi Lingkungan,
Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), 3.
(setelah digunakan/dipakai/dikonsumsi oleh konsumen) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dicari jalan keluarnya agar tidak mencemari lingkungan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan metode dan jenis penelitian ini, maka dalam hal pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi sehingga akan diperoleh suatu penjabaran yang mendetail. Peneliti mengumpulkan data dari sumber pustaka yang telah dikutip, menyusunnya dengan melakukan penyesuaian kata-kata yang kurang tepat, dan kemudian mendeskripsikannya dalam sub bab yang sesuai dengan kerangka penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan pengorganisasian data. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan metode deduksi menggunakan pendekatan nilai-nilai produksi di dalam ekonomi syariah, untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil proses analisis tersebut.

## Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 10 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 11
Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. 12 Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 13 Dalam menyusun
10 Pasal 1 Ayat (11) UU RI No. 32 Tahun 2009.
11 Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.
12 Pasal 24 UU RI No. 32 Tahun 2009.
13 Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1) meliputi, yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal (Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009). Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal (Pasal 26 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009).
dokumen Amdal, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain. 14 Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. 15
Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 16 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  menetapkan  keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 17
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai
14 Pasal 27 UU RI No. 32 Tahun 2009.
15 Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) meliputi, penguasaan metodologi penyusunan Amdal; kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 28 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009). Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 28 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009).
16 Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi  dari  Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya (Pasal 29 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 29 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009). Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur, instansi lingkungan hidup; instansi teknis terkait; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan organisasi lingkungan hidup (Pasal 30 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu (Pasal 30 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 30 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).
17 Pasal 31 UU RI No. 32 Tahun 2009.
18 Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal (Pasal 32 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 32 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).
dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 19
Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. 20 Usaha  dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 21
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 22 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. 23
19 Pasal 33 UU RI No. 32 Tahun 2009.
20 Pasal 34 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL (Pasal 34 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan  pemantauan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  berdampak  penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 Ayat (12) UU RI No. 32 Tahun 2009).
21 Pasal 35 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria, tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1); dan kegiatan usaha mikro dan kecil (Pasal 35 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 35 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).
22 Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009). Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009).
23 Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (4) dapat dibatalkan apabila, persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan (Pasal 37 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 38 UU RI No. 32 Tahun 2009).
Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. 24 Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 25
Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak  penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 26 Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. 27 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting 28 dan ketidakpastian
24 Pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat (Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009).
25 Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan (Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009). Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan (Pasal 40 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).
26 Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 2 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Untuk menentukan rencana usaha  dan/atau  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  2 Ayat  (1),  pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 2 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal (Pasal 2 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012).
27 Pasal 3 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 3 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/ atau dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat (Pasal 3 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi; penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; yang menunjang pelestarian kawasan lindung; yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat (Pasal 3 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012).
28 Potensi  dampak  penting  bagi  setiap  jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas wilayah penyebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak
kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. 29
Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, yaitu meliputi bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaganukliran, serta bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). 30
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31
Kawasan Lindung yang dimaksud sebagai berikut, kawasan hutan lindung; kawasan bergambut; dan kawasan resapan air. Juga sempadan pantai; sempadan sungai; kawasan sekitar danau atau waduk; suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; cagar alam dan cagar alam laut; kawasan pantai berhutan bakau; taman nasional dan taman nasional laut; taman hutan raya; taman wisata alam dan taman wisata alam laut; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan cagar alam geologi; kawasan imbuhan air tanah; sempadan mata air; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan pengungsian satwa; terumbu karang; dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. 32

## Nilai-Nilai Produksi dalam Ekonomi Syariah
Di dalam agama Islam, keberhasilan sebuah produksi disandarkan pada bagaimana agar setiap aktivitasnya dapat menerapkan nilai-nilai
berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal (Angka (I) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012).
29 Ibid . 30 Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012).
31 Ibid.
32 Lampiran III Permen LH No. 05 Tahun 2012.
etika, yaitu akhlak yang baik dalam berproduksi. 33 Kegiatan produksi memerlukan landasan moral (etika) dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang terkait tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Prinsip-prinsip etika tidak berdiri sendiri, tetapi tercantum dalam suatu kerangka pemikiran sistematis. 34 Pertama, menurut teori utilitarianisme, 35 melestarikan lingkungan hidup dan tidak menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri dapat membawa manfaat yang besar bagi umat manusia, termasuk generasi-generasi selanjutnya. Kedua, menurut teori deontologi, 36 tidak berbuat kerusakan pada lingkungan merupakan perintah Tuhan dan merusaknya merupakan hal yang dilarang. Ketiga, menurut teori hak, 37 kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan karena hal tersebut adalah hak dari lingkungan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Keempat, menurut teori keutamaan, 38 manusia hendaknya memiliki akhlak yang baik untuk hidup berdampingan dengan lingkungan. 39
Produksi di dalam Islam bertujuan untuk menciptakan mashlah } ah } guna mencapai falâh } dalam kehidupan manusia. Tujuan produksi tersebut hendaknya sejalan dengan nilai-nilai produksi di dalamnya, yaitu; (1) Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam; (2) Produksi terkait dengan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT, yaitu memakmurkan bumi dan alam semesta; (3) Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari madharat dan memaksimalkan manfaat; (4) Memberdayakan alam semesta sebagai sumber daya produksi; (5) Aktivitas produksi dilandasi oleh moral dan akhlak mulia; dan (6) Produksi ramah lingkungan. 40
33 Veithzal Rivai, et. al, Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 278.
34 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 62. 35 Suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat keseluruhan. Ibid ., 63.
36 Dikatakan perbuatan baik karena menjadi kewajiban dan buruk karena dilarang (baik dan buruk mengikuti perintah dan larangan Tuhan). Ibid ., 66.
37 Di dalam kewajiban seseorang biasanya terletak hak dari yang lain. Ibid ., 69.
38 Baik dan buruk dipandang dari sikap atau akhlak seseorang, artinya keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Ibid ., 71. 39 Ibid .
40 Havis Aravik, Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi, (Malang: Empatdua, 2016), 112-113.
Dengan demikian, kelestarian lingkungan akan selalu terjaga seiring dengan terpeliharanya nilai-nilai etika dan nilai-nilai produksi. Betapa pentingnya posisi lingkungan sebagai tempat manusia hidup dan memenuhi kebutuhannya, sehingga segala upaya yang bertujuan untuk keberlangsungan lingkungan hidup secara implisit mengandung makna nilai-nilai tersebut.

## Peran Amdal dalam Mengawal Nilai-Nilai Produksi
Allah SWT dalam firmannya pada QS. al-Jatsiyah, [45]: 13, telah menciptakan dan mengamanahkan alam semesta kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah demi kelangsungan generasinya. Kekayaan alam tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan langsung, akan tetapi harus diolah dalam suatu aktivitas produksi dan seringkali dapat menimbulkan dampak negatif 41 sehingga harus dilakukan dengan perhitungan serta pertimbangan yang matang. 42 Hasil produksi (output) meliputi barang dan jasa. 43 Sebagian digunakan sebagai bahan produksi dalam industri dan selebihnya merupakan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. 44
Pemanfaatan sains dan teknologi dalam produksi adalah hal yang bersifat mendasar. 45 Potensi sumber daya alam harus dikelola dengan teknologi tinggi agar dapat meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. 46 Technological progress dapat mengakselerasi pertumbuhan
41 Pertama, kerusakan alam sebagai akibat eksploitasi sumber-sumber alam yang berlebihan atau perhitungan risiko yang tidak tepat. Kedua, proses produksi sering menghasilkan residu-residu yang dapat mencemarkan tanah, air, dan udara. Ketiga, proses distribusi dapat mengganggu aktivitas kehidupan, seperti kemacetan, polusi udara, dll. Kerusakan-kerusakan tersebut di atas berdampak pada kehidupan manusia dan siklus alam. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat berupa kerusakan yang langsung dirasakan dan juga kerusakan yang dapat berdampak jangka panjang. Jaka Isgiyarta, Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), Vol. 1, 74. 42 Ibid .
43 Barang dapat dilihat, diraba, dan ditimbang. Sedangkan jasa tidak dapat dilihat, diraba, tetapi masih dapat diukur dan dirasakan. Ace Partadiredja, Pengantar Ekonomika, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), Vol. 4, 1.
44 A.B. Panggabean, Dasar-Dasar Matematika Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Vol. 1, 158.
45 Mahmud Abu Saud, GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam), Terj. Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 70.
46 Didik J. Rachbini, Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi, (Jakarta:
Grasindo, 2001), 32.
ekonomi, karena menghasilkan efisiensi dengan berbasis inovasi. 47 Suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien apabila dapat meminimasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama atau menghasilkan maksimasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. 48
Pertumbuhan industri memiliki peranan yang sangat penting dalam memakmurkan perekonomian negara. 49 Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang terpisah dari lingkungan. Proses industri semacam ini cenderung membuang limbah pada lingkungan. 50 Strategi pencegahan pencemaran yang terfokus pada perbaikan sistem proses (bersifat preventif) akan memberikan kinerja lingkungan yang lebih baik dan lebih ekonomis. 51 Tingkat industrialisasi menentukan tingkat perusakan lingkungan. 52
Usaha  dan/atau  kegiatan  ekonomi  yang  saat  ini  sedang berlangsung di berbagai belahan dunia, 53 yaitu bidang ekstraktif, 54 bidang agraris, 55 bidang industri, 56 dan bidang jasa. 57 Limbah yang dihasilkan harus selalu diwaspadai serta diusahakan agar tidak merugikan kehidupan manusia dan lingkungannya. 58
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL
47 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Vol. 1, 26.
48 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), Vol. 1, 188.
49 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), Vol. 2, 1.
50 Adanya sejumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi mengharuskan industri menambah investasi untuk memasang unit pengolah limbah hasil proses sebelum dibuang pada lingkungan. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pengolahan limbah (pendekatan end of pipe ) menjadi sangat mahal dan tidak menyelesaikan masalah ketika jumlah dan ragam industri bertambah banyak, daya dukung alam semakin terbatas, dan sumber daya alam semakin menipis. Oleh karena itu pendekatan end of pipe mulai ditinggalkan dan beralih ke pendekatan bersifat preventif yang lebih mengarah pada penanganan terhadap sumbernya untuk mencegah atau meminimalkan limbah yang terbentuk (pollution prevention).
Philip Kristanto, Ekologi Industri, (Yogyakarta: Andi, 2013), Vol. 2, 202.
51 Ibid.
52 Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, Terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 16.
53 Hasan Aedy, Teori..., 79. 54 Bersifat menguras atau menghabiskan. Ibid .
55 Bersifat budidaya. Ibid ., 80.
56 Termasuk industri berat, sedang, dan ringan. Ibid .
57 Terkait dengan kebutuhan vital masyarakat. Ibid ., 81.
58 Ibid ., 77.
mengamanatkan, “ setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal ” (Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud meliputi bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaganukliran, serta bidang pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang masing-masing telah ditentukan berdasarkan dengan  skala/besarannya.  Bidang-bidang  tersebut  (dalam  skala/ besaran tertentu) sangatlah rawan berdampak negatif pada lingkungan sehingga perlu diupayakan suatu antisipasi yang sifatnya preventif guna meminimalisi kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan.
Adapun rencana usaha dan/atau kegiatan ditetapkan tidak wajib memiliki Amdal apabila dampaknya dapat ditanggulangi dengan IPTEK atau berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Hal ini harus ditinjau dengan mendetail agar tidak terjadi kesalah-perkiraan dalam menilai suatu rencana dan/atau usaha, karena dengan perkiraan yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif dan mungkin sulit untuk ditanggulangi.
Selain itu, efisiensi 59 dan efektivitas 60 memunculkan gagasan rasionalisme, meliputi rasio instrumental, 61 rasio yuridis, 62 dan rasio ilmiah, 63 dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. 64 Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah akibat dari penekanan  aspek  efisiensi  semata  sebagai  cara  untuk  mengukur kemajuan, sehingga terkadang melupakan biaya-biaya (cost) atau
59 Adalah perbandingan terbaik antara input dan output. Sukron Kamil, Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Vol. 1, 7.
60 Adalah sasaran tercapai sesuai rencana. Ibid .
61 Untuk meningkatkan produktivitas, maka selain melalui manajemen pembagian kerja, usaha ekonomi juga harus dibantu oleh mesin dan teknologi lainnya. Ibid ., 8.
62 Aset ekonomi harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan tujuan untuk mengamankan aset ekonomi. Ibid .
63 Untuk meningkatkan kinerja, terutama pemasaran, dan juga produk, maka riset ilmiah yang independen diperlukan untuk melahirkan teknologi baru (berbasis sains) dan juga untuk melahirkan produk baru yang unik serta menarik bagi konsumen. Ibid . 64 Ibid .
pengorbanan lain yang harus dibayar. 65 Kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip cost-benefit dan prinsip manfaat bagi diri sendiri. 66 Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. 67 Hal ini sering memunculkan masalah etika dan tanggung jawab sosial, karena terabaikannya masalah eksternalitas. 68
Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada sub bab sebelumnya, pada dasarnya Amdal dapat mencegah terjadinya potensi dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Cakupannya sangat luas meliputi besarnya jumlah penduduk yang terdampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terdampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidaknya dampak, dan kriteria lain  berdasarkan  IPTEK  dan/atau  referensi  Internasional.  Dengan diwajibkannya Amdal dalam suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan.
Selanjutnya,  wajib  tidaknya  suatu  rencana  usaha  dan/atau kegiatan memiliki Amdal adalah dengan menggunakan penapisan. Berdasarkan uji ringkasan informasi atas rencana usaha dan/atau kegiatan dapat disimpulkan apakah wajib memiliki Amdal atau sebatas  memiliki  UKL-UPL/SPPL.  Dengan  demikian,  menjaga lingkungan dari berbagai dampak penting yang mungkin ditimbulkan adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab dari setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang mutlak harus dimiliki.
Peraturan pemerintah sangat diperlukan sebagai standar kualitas dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan umum. 69 Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan sesuatu melalui regulasi. Polusi merupakan efek yang tidak terelakkan dari kegiatan produksi, maka yang harus diupayakan adalah pembatasan polusi hingga ambang tertentu (sehingga tidak terlalu merusak lingkungan namun juga
65 M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen, (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1990), 40. 66 Minarni, Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 124.
67 Soeharno, Ekonomi Manajerial, (Yogyakarta: Andi, 2007), Vol. 1, 1. 68 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Vol. 1, 125-126.
69 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 49-50.
tidak menghalangi kegiatan produksi), bukan penghapusan polusi secara total. 70 Pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. 71 Kelestarian lingkungan global termasuk sebagai barang atau jasa publik global (global public good) 72 sehingga menjadi kepentingan bersama masyarakat dunia. 73
Amdal dalam satu sisi juga mengandung nilai-nilai produksi di dalam ekonomi syariah. Karena peranannya dalam menjaga nilai- nilai tersebut, meliputi mencegah kerusakan di muka bumi (termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam); mendukung tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT (memakmurkan bumi dan alam semesta); menghindari madharat dan memaksimalkan manfaat; memberdayakan alam semesta sebagai sumber daya produksi; melandasi nilai moral dan akhlak mulia dalam aktivitas produksi; dan menjaga produksi agar ramah lingkungan. Tujuan produksi pada dasarnya harus sejalan dengan nilai-nilai produksi di dalamnya. 74 Dengan demikian, peranan Amdal sangatlah diperlukan dalam mencapai tujuan produksi tersebut, yaitu menciptakan mashlah } ah } yang diimbangi dengan kelestarian lingkungan sebagai kepentingan hidup seluruh umat manusia.

## Penutup
Persoalan penting dalam industri adalah masalah kelestarian lingkungan yang kian tercemar oleh adanya limbah dari aktivitas industri tersebut. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan.  Dokumen  Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Penerapan Amdal secara maksimal dapat mengawal nilai-nilai
70 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi, Terj. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga,
2003), Vol. 1, 270.
71 Tungkot Sipayung, Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit, (Bogor: IPB Press, 2012), 4. 72 Setiap orang di bumi ini dapat menikmati manfaat kelestarian lingkungan hidup global tanpa mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati manfaat yang sama (non exclusive and non rivalrious). Demikian sebaliknya, biaya (kerugian) yang dialami seseorang akibat kerusakan lingkungan hidup global, juga tidak menghilangkan kerugian yang sama dialami orang lain. Ibid ., 125.
73 Ibid ., 126.
74 Havis Aravik, Ekonomi..., 112-113.
produksi agar tidak dikesampingkan, hingga pada akhirnya suatu produksi dapat menciptakan mashlah } ah } bagi industri itu sendiri, manusia, serta kelestarian lingkungan.[]

## Daftar Pustaka
Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011).
Aravik, Havis. Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi, (Malang: Empatdua, 2016).
Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
__________. Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,
2017).
Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2013). Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
El-Diwany, Tarek. Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar’ dan Ekonomi Keuangan. Terj. Amdiar Amir, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003).
Fahmi, Irham. Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta,
2014). Grossman, Gregory. Sistem-Sistem Ekonomi. Terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
Isgiyarta, Jaka. Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).
Kamil, Sukron. Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
Kristanto, Philip. Ekologi Industri, (Yogyakarta: Andi, 2013).
Mankiw, N. Gregory. Pengantar Ekonomi. Terj. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 2003).
Minarni. Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
Panggabean, A.B. Dasar-Dasar Matematika Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
Partadiredja, Ace. Pengantar Ekonomika, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012. Rachbini, Didik J. Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2001). Rahardjo, M. Dawam. Etika Ekonomi dan Manajemen, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).
Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam. Terj. Soeroyo dan Nastangin,
(Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995).
Rivai, Veithzal, et. al. Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
Rufaidah, Erlina. Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). Saud, Mahmud Abu. GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam). Terj. Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).
Sipayung, Tungkot. Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit, (Bogor: IPB Press,
2012). Soeharno. Ekonomi Manajerial, (Yogyakarta: Andi, 2007). Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).
Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda Kentingan. Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013).
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009.
Internet:
Https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi H ttps://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi