## DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

## Muhammad Ragil Arighi Shunas, Hj. Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail : muhammadragil69@gmail.com

## ABSTRAK
Pemilihan  umum  serentak  tahun  2019  merupakan  pesta  demokrasi  yang  dianggap memiliki  banyak  sekali  permasalahan  dibalik  klaim  keberhasilan  dalam  regulasi  dan pelaksanaanya.  Efisiensi  serta  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dengan  persentase  82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019.  Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil  presiden.  Regulasi  tersebut  mencederai  nilai-nilai  demokrasi  yang  telah  berkembang  di Indonesia.  Persyaratan  20%  tidak  hanya  mengindikasikan  kemuduran  tetapi  juga  pembusukan terhadap  sistem  pemilu  Indonesia,  karena  pada  dasarnya  ambang  batas  presiden  20%  yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.
Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu Serentak, Ambang Batas Presiden

## ABSTRACT
The 2019 simultaneous general election is a democratic party which is considered to have many  problems  behind  claims  of  success  in  regulation  and  implementation.  Efficiency  and increasing public participation with a percentage of 82% are indicators in seeing the harmony of democracy  in  Indonesia.  But  in  fact  the  decline  of  democracy  has  been  very  clear  since  the emergence of the presidential threshold which continues to be applied until the 2019 simultaneous general  elections.  The  20%  presidential  threshold  becomes  a  discrimination  for  minorities  to participate in the contestation of the presidential and vice presidential elections. The regulation injures  democratic  values  that  have  developed  in  Indonesia.  The  20%  requirement  not  only indicates the decline but also the decay of the Indonesian electoral system, because basically the 20%  presidential  threshold  applied  in  the  2019  simultaneous  general  elections  shows  a conservative and authoritarian character of the law.
Keywords : Democracy, Simultaneous Election, Presidential Threshold

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  mewujudkan  negara  yang demokratis. Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi, pemilu merupakan tolok ukur dari kesuksesan  demokrasi  itu  sendiri,  karena  dengan  pemilu  sistem  pemerintahan  yang  demokratis dapat  dilihat  baik  dan  buruknya.  Pemilu  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  yang  dipegang  oleh lembaga  eksekutif  dan  legislatif  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  rakyat.  Pengakuan  dan pemberian  dari  rakyat  ini  sangat  penting  karena  dengan  hal  itu  roda  birokrasi  pemerintahan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menjadi  sah  sehingga  dapat  berjalan  untuk  menciptakan  kebijakan-kebijakan  dan  mewujudkan aspirasi rakyat. Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilu rakyat menentukan siapa saja yang dapat memegang kekuasaan pemerintahan. 1
Sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut  paham  demokrasi.  Indonesia  telah  melaksnakan pemilihan umum sebagai jalan terbaik dalam memilih sosok pemimpin. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden  atau  wakil  presiden  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  Pemilu  presiden  dan  wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh  parpol  atau  gabungan  parpol  secara  berpasangan 2 .  Penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan  Pilkada  secara  langsung,  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3
Pada  tahun  2019  Indonesia  melaksanakan  pesta  demokrasi  terbesar  sepanjangan  sejarah. Berlandaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017,  pemilu  serentak  dihampir  seluruh daerah  di  Indonesia  terselenggara.  Pemilu  serentak  ini  merupakan  pemilu  pertama  yang menyelenggarakan pemilu dalam satu agenda besar mulai dari eksekutif seperti bupati/walikota, gubernur dan Presiden, serta legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dalam pelaksanaan pemilu 2019 tidak hanya kandidat calon pemimpin dan wakil rakyat yang merasakan euforia pesta demokrasi tersebut, tetapi masyarakat  sebagai golongan yang memiliki hajat secara konstitusi  secara  umum  turut  hadir  dan  aktif  didalam  proses  hingga  pemilu  berlangsung. Berdasarkan  persantase  partisipasi  masyarakat,  pemilu  tahun  2019  mengalami  peningkatan sebanyak 81 persen. Hal demikian menunjukan bahwa masyarakat mulai membuka mata terhadap perpolitikan yang terjadi di Indonesia. 4
Kendati  demikian,  dibalik  kesuksesan,  pasti  terdapat  masalah-masalah  besar  didalam pelaksanaan  pemilu  serentak  2019.  Walaupun  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya  sudah  muncul berbagai  permasalahan  dan  telah  dirumuskan  pula  solusinya.  Sistem  pemilu  Indonesia  selalu mengalami dinamika yang pesat dalam pengembangan kebijakan. Selain sejarah kelam yang telah tercatat akibat kematian 894 dan 5.175 petugas pemilu yang sakit dalam pemilu serentak 2019. 5 Tidak kalah penting juga perdebatan Panitia Khusus untuk persiapan regulasi tentang Presidential Threshold.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keputusan  ambang  batas  presiden  20%  dalam penyelenggaraan  Pilpres  2019  mengandung  substansi  hukum  ortodoks.  Hal  ini  karena  secara politik hukum pembentukannya (UU No. 7 Tahun 2017) sarat dengan kepentingan politik praktis
1 Chaerunnisa  Mutiara  Suci,  “  Analisa  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  Terhadap  Nilai- Dikonversi”.https://www.researchgate.net/publication/335857260_ANALISIS_PENYELENGGARAAN_PE
MILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_TERHADAP_NILAI- dikonversi/link/5d808ca592851c22d5dd4879/download
2 Pemilihan  Umum  Indonesia  “Pemilu  di  Indonesia”,  https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf.  Diakses  Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5).
4 Untung Sri Hardjanto,”Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019”Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 110.
5 https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps  -meninggal- dunia. Di Akses pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 22.34 WIB
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
partai yang berkuasa. Partai yang terdiri dari 6 fraksi memberikan opini dominan yang condong ke ambang batas 25%-30% yang disarankan pemerintah, sedangkan 4 fraksi lainnya tidak setuju dengan  ambang  batas  pencalonan  yang  tinggi,  karena  konsep  pemilu  harus  memberikan  ruang bebas bagi masing-masing partai untuk mencalonkan calon presidennya. 6

## Rumusan Masalah
Ambang  batas  presiden  menjadi  salah  satu  topik  yang  kerap  menuai  pro  dan  kontra  pada pemilu serentak 2019. Banyak kalangan yang mendukung, dan tidak sedikit pula yang menolak hal  tersebut  karena  dianggap  mencederai  nilai  demokrasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penulis mengemukakan  dua  rumusan  masalah  terkait  dinamika  ambang  batas  presiden  pada  pemilu serentak 2019, yaitu : Apakah ambang batas presiden mencederai sistem demokrasi di Indonesia? Dan Bagaimana dampak ambang batas presiden terhadap sistem pemilu di Indonesia?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemilihan Umum Di Indonesia
Indonesia sebagai negara yang majemuk sudah barang tentu memiliki penilaian yang berbeda di setiap daerahnya untuk memilih pemimpin.Sebagai negara yang memiliki histori pemerintahan berupa  kerajaan-kerajaan  nusantara,  tentu  tidak  mudah  bagi  tokoh-tokoh  pendiri  bangsa Indonesia  diawal  kemerdekaannya  untuk  merubah  kebiasaan  masyarakat  terhadap  pandangan sistem pemerintahan. Oleh karena itu proses demi proses dilalui sehingga terlaksana pemilihan umum sebagai sebuah jalan dalam memilih pemimpin. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa  Indonesia  yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. 7
Pemilu  1955  dilaksanakan  dengan  asas:  Jujur,  artinya  bahwa  pemilihan  umum  harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Umum, artinya semua warga negara  yang  telah  memenuhi  persyaratan  minimal  dalam  usia,  mempunyai  hak  memilih  dan dipilih.  Berkesamaan,  artinya  bahwa  semua  warga  negara  yang  telah  mempunyai  hak  pilih mempunyai  hak  suara  yang  sama,  yaitu  masing-masing  satu  suara.  Rahasia,  artinya  bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya  menurut  hati  nuraninya,  tanpa  ada  pengaruh,  tekanan,  paksaan  dari  siapapun  dan dengan cara apapun. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan. 8
Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar,  artinya  besarnya  kekuatan  perwakilan  organisasi  dalam  DPR  dan  DPRD,  berimbang
6 JM  Muslimin1,  Ahmad  Fadoliy2,  Wildan  Munawar. “ Hukum  dan  Politik:  Studi  Ambang  Batas  Presiden  dalam  Pemilu 2019”. Jurnal Ilmu Politik , Vol 3 No 1, hlm. 133.
7 Pemilihan  Umum  Indonesia  “Pemilu  di  Indonesia”,  https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Diakses Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.
8 Ibid.
dengan  besarnya  dukungan  pemilih  karena  pemilih  memberikan  suaranya  kepada  Organisasi Peserta Pemilu. 9
Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu  selalu  terjadwal  sekali  dalam  5  tahun.  Dari  segi  jadwal  sejak  itulah  pemilu  teratur dilaksanakan.  Satu  hal  yang  nyata  perbedaannya  dengan  Pemilu-pemilu  sebelumnya  adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu  Golongan  Karya  atau  Golkar.  Jadi  dalam  5  kali  Pemilu,  yaitu  Pemilu  1977,  1982,  1987, 1992,  dan  1997  pesertanya  hanya  tiga.  Hasilnya  pun  sama,  Golkar  selalu  menjadi  pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang  sejak  Pemilu  1971.  Keadaan  ini  secara  langsung  dan  tidak  langsung  membuat kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  berada  di  bawah  kontrol  Golkar.  Pendukung  utama  Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. 10
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden  digantikan  oleh  Wakil  Presiden  Bacharuddin  Jusuf  Habibie.  Atas  desakan  publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan  Habibie.  Pada  saat  itu  untuk  sebagian  alasan  diadakannya  Pemilu  adalah  untuk memperoleh  pengakuan  atau  kepercayaan  dari  publik,  termasuk  dunia  internasional,  karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak  dipercaya.  Hal  ini  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyelenggaraan  Sidang  Umum  MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Kinerja penguasa sistem dan pemerintahan negara  Indonesia  dalam  lima  tahun  terakhir  yang  jauh  dari  harapan  rakyat  dan  pemilih  dalam pemilu pertama di era reformasi pada 1999, tampaknya melatari wacana politik tentang kontrak sosial  menjelang  Pemilu  2004.  Diperbincangkan  argumen  penggunaannya  untuk  memperbaiki proses Pemilu terutam pada kinerja pemimpin yang terpilih dan berkuasa. 11
Pemilu  2004  merupakan  pemilu  pertama  yang  memungkinkan  rakyat  memilih  langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Hasil Pemilu 2004 kemudian menunjukkan adanya perubahan peta  politik  secara  nasional  dan  di  tingkat  lokal  Perubahan  tersebut  terjadi  terutama  pada pergeseran kekuatan partai politik pada pemilu 1999 dan pemilu 2004. 12
Pemilu  2009  merupakan  pemilu  ketiga  pada  masa  reformasi  yang  diselenggarakan  secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009- 2014.  Sedangkan  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  untuk  masa  bakti  2009-2014
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Arbi Sanit, “Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum”, JurnalPenelitian Politik, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2004.
12 Lili  Romli,  “Evaluasi  Pemilu  Legislatif  2009,  Tinjauan  Atas  proses  Pemilu,  Strategi  Kampanye,  Perilaku Pemilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu”. Jurnal Politik LIPI, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2010.
diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). tetapi pada pemilu tahun 2009 Banyak kalangan telah menduga bahwa minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2009 akan  semakin  menurun  mengingat  pengalaman  pada  pemilu  dan  pemilihan  kepala  daerah pemilukada sebelumnya yang menun jukkan angka pemilih yang cenderung berkurang Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini lebih rendah dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004 Bila  pada  Pemilu  2004  mereka  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  sebanyak  24,95  persen maka pada Pemilu 2009 ini naik menjadi 29,01 persen Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai  pemilih tetap hanya 121.288.366 orang  yang menggunakan hak pilih  dengan demikian  terdapat  49.677.076  pemilih  yang  tidak  ikut  memilih  Sementara  jumlah  suara  sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581.
Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Tahun  2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk  masa  bakti 2014-2019.  Pemilihan  ini  menjadi  pemilihan  presiden langsung ketiga di  Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi  di Dewan  Perwakilan  Rakyat atau  memenangi  25%  suara  populer  dapat  mengajukan kandidatnya.  Pada  pemilu  sebelumnya,  partisipasi  masyarakat  menurut  drastis  terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan. Hal ini Didasari oleh banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi  mengalami  penurunan,  antara  lain  jenuh  dengan  frekuensi  penyelenggaraan  pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup,  kesalahan  administratif  penyelenggaraan  pemilu,  adanya  paham  keagamaan  anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi  sosial.  Alasan  lain  sekarang  ini  karena  banyaknya  kasus  yang  membelit  partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik serta turunnya citra partai. 13 Pemilu 2014 membawa  angin  segar  perubahan  terhadap  harapan  masyarakat  Indonesia  untuk  mendapatkan pemimpin baru. Dengan begitu partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 meningkat menjadi 75 persen. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan  Wakil  Presiden  terpilih dilantik pada  tanggal  20  Oktober  2014,  menggantikan  Susilo Bambang Yudhoyono. 14
Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019 yang berdasar UU No 7 Tahun 2017, merupakan pemilihan umum serentak anggota DPD, anggot DPR, anggota DPRD dan Preseden dan Wakil Presiden  RI  tahun  2019.  Pemilihan  Umum  dimaksudkan  untuk  menjalankan  demokrasi  , memperkuat sistem ketatanegaraan dan memberikan kepastian hukum.Untuk itu penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia harus berdasar pada asas langsung,umum bebas ,rahasia  serta  jujur  dan  adil  serta  harus  memenuhi  asas  asas  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional,  akuntabel,  efektif  dan  efisien.  Pemilu  pada tahun 2019 secara keseluruhan juga mengalami peningkatan partisipas masyarakat. Peningkatan ini  dikarenakan  gerahnya  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  menjalankan  dan
13 Widya  Wati  Evelina,  Miya  Angeline,  “Upaya  Mengatasi  Golput Pada Pemilu  2014”  Jurnal  Humaniora Vol 6  Nomor  1 Tahun 2014, hlm. 98.
14 Wikipedia, “ Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_u mum_Presiden_Indonesia_2014#:~:text=Pemilihan%20Umum%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%20Republik%20In donesia,ini%20menjadi%20pemilihan%20presiden%20langsung%20ketiga%20di%20Indonesia.Diakses  pada  tanggal  3  April 2022, Pukul 21.22. WIB.
mensejahterakan masyarakat.  Sehingga harapan  peruahan kembali berkibar pada pemilu  tahun 2019, berdasarkan persantase partisipasi masyarakat, pemilu tahun 2019 meningkat sebanyak 81 persen. Hal demikian menunjukan bahwa masyarakat mulai membuka mata terhadap perpolitikan yang  terjadi  di  Indonesia.  Walaupun  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya  sudah  muncul  berbagai permasalahan  dan  telah  dirumuskan  pula  solusinya.  Tetapi  tidak  dapat  menutup  kemungkinan bahwa  permasalahan  terbaru  di  pemilu-pemilu  selanjutnya  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu  pada pemilu 2019 berdasarkan Ketentuan-kentuan dalam UU No7 Tahun 2017 memberikan tafsiran bahwa pemilihan umum lembaga legislatif akan selesai apabila tidak ada lagi sengketa mengenai hasil akhir pemilu,berupa angka angka perhitungan yang sudah disetujui oleh para pihak terkait sebagai  peserta  pemilu.  Dan  sebelumnya  sudah  tidak  ada  pelanggaran  pemilu  maupun  tindak pidana yang masih belum selesai proses perkaranya. 15

## 2. Dampak Ambang Batas Presiden dalam Sistem Pemilu dan Demokrasi Di Indonesia
Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dalam tradisi demokrasi, pemilu bahkan menjadi acuan atau pra syarat untuk menyebut suatu negara sebagai sebuah negara demokrasi atau bukan. Presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik. 16
Praktik  penyelenggaraan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  dimulai  pada  tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilakukan secara berkala atau setelah pemilu legislatif. Sejatinya hal  ini  merupakan  masa  tenggang  yang  dibuat  untuk  menunggu  hasil  pemilu  legislatif (parliamentary threshold), sehingga menjadi referensi/tiket pencalonan bagi calon presiden dengan syarat yang telah ditentukan dalam ambang batas. Secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal  222  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  menyatakan  bahwa  pasangan  calon adalah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta; dalam Pemilihan Umum yang  memenuhi  syarat  untuk  memperoleh  kursi  dalam  DPR  sekurang-kurangnya  20%  atau memperoleh suara nasional yang sah sebanyak-banyaknya 25% dalam pemilihan legislatif. 17
Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan ambang batas presiden (Presidential threshold) terkait  dengan  kebijakan  ambang  batas  parlemen  (parlementary  threshold)  yang  menggantikan electoral  threshold.  Presidential  threshold  ini  bertujuan  untuk  penguatan  sistem  presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan  pemerintahan  yang  berjalan  mengalami  kesulitan  di  dalam  mengambil  kebijakan dengan  lembaga  legislatif.  Penerapan  presidential  threshold  menurut  penilaian  Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden.  Presidential  threshold  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945  karena tidak  menegasikan  prinsip  kedaulatan  rakyat,  serta  tidak  bersifat  diskriminatif  karena  berlaku untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 ketentuan mengenai presidential threshold dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (open  legal  policy)  dari  pembentuk  Undang-Undang.  Istilah  kebijakan  hukum  terbuka  dapat
15 Untung Sri Hardjanto,”Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019”Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 110.
16 Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak.“ Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 18.
17 JM Muslimin1, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. “ Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019, hlm. 136.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum. 18
Walaupun  demikian  Pembahasan  Presidential  Threshold  di  Pansus  rapat  tentang  RUU Penyelenggaraan  Pemilu  memiliki  unsur  kepentingan  dari  masing-masing  fraksi.  Penetapan ambang  batas  presiden  didominasi  oleh  fraksi  yang  menginginkan  persentase  batas  pencalonan yang tinggi. Hal itu terbukti dalam risalah rapat 6 fraksi setuju dengan usulan pemerintah sebesar 25% bahkan ada  yang mencapai  batas 30%. 3  faksi  yang tersisa ingin  tidak ada batasan dalam pencalonan  presiden  atau  0%  dan  satu  fraksi  menginginkan  10%  ambang.  Secara  kontekstual, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam beberapa perdebatan yang berlangsung  pada Rapat Kerja ke-6 pada hari Jumat, 17 Februari 2017. Pada debat ada satu poin penting yang harus diperhatikan, dari  perwakilan  fraksi.  Mayoritas  fraksi  menyuarakan  hal  yang  sama,  suara  terkait  dengan persentase ambang batas presiden. Sebagian besar dari fraksi memberikan keputusan yang sama mengenai hal ini, yaitu menyetujui usulan dari pemerintah. 19 Oleh karenanya, kebijakan pemilu yang  paling  berisiko  terjadi  adalah  adanya  supply  and  demand  antara  otoritas  dan  pemangku kepentingan. Jika kita melihat tujuan pemilu berdasarkan proses dan hasil, menurut Perhimpunan Pemilu  dan  Demokrasi  (PERLUDEM),  tujuan  pemilu  adalah  (i)  memudahkan  pemilih  untuk memilih,  (ii)  penyederhanaan  jadwal  pelaksanaan,  (iii)  penghematan  dana  negara,  dan  (iv) menyeimbangkan  beban  penyelenggara.  Sedangkan  dari  segi  hasil,  tujuan  pemilu  adalah  (i) meningkatkan partisipasi dan kontrol pemilih calon terpilih, (ii) menciptakan sistem pemerintahan presidensial  yang  efektif,  (iii)  penyederhanaan  sistem  kepartaian  di  DPR  dan  DPRD,  dan  (iv) penguatan  dan  demokratisasi  partai  politik.  Tujuan-tujuan  ini  harus  ditulis  dalam  penjelasan undang-undang, sehingga dibaca sebagai desain pemilu yang akan memfasilitasi perumusan pasal dan paragraf. 20 Sedangkan secara normatif, tujuan dari peraturan pemilu dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: pertama,  Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk  memperkuat sistem negara demokrasi, kedua,  mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas,  ketiga,  memastikan  konsistensi  dalam  pengaturan  sistem  pemilu,  keempat, memberikan  kepastian  hukum  dan  mencegah  duplikasi  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  dan kelima, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
Berdasarkan  poin-poin  tujuan  pemilu  di  atas,  dalam  menentukan  ambang  batas  presiden, tampaknya tidak menggambarkan esensi dari tujuan peraturan pemilu. Hal ini menimbulkan intrik dan  masalah  dalam  cara  terstruktur  dan  masif,  dimulai  dari  tahap  awal  pencalonan  yang  tidak proporsional,  efektifitas  tidak  tercipta  karena  setelah  pemilu,  situasi  politik  destruktif  dan monopoli  politik  menjadi  sangat  tinggi.  Selanjutnya  pada  tataran  sistem  pemerintahan presidensial, apa yang diinginkan adalah keseimbangan antara parlemen dan eksekutif. Sedangkan pada hakekatnya sistem presidensial di Indonesia membutuhkan keseimbangan dan pemerintahan yang dikendalikan (checks and balances).
Presidential  threshold  ini  mengandung  konsekuensi  hilangnya  kesempatan  dan  hak  warga negara  melalui  partai  politik  yang  tidak  memenuhi  besaran  angka  yang  ditentukan  untuk mengajukan calonnya. Dengan kata lain bahwa hak kesetaraan setiap warga negara akan hilang
18 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi , Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211.
19 JM Muslimin1, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. “ Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019, hlm. 152.
20 Perludem.  (2020).  ‘Perludem  Uji  Materi  Ketentuan  Ambang  Batas  Parlemen  (Parliamentary  Threshold)’. https://perludem.org/wpconten/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=794.  diakses  pada  tanggal  27  Februari 2022. Pukul 19.30 WIB.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
apabila tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan.  Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan  prinsip  demokrasi,  dalam  penentuan  ambang  batas  besaran  presidential  threshold  tidak boleh  merugikan  kelompok  masyarakat  tertentu  terutama  minoritas.  Penentuan  ambang  batas presidential threshold harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan presidential threshold perlu dilakukan secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas presidential threshold tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik. 21
Oleh karena itu pola hubungan politik hukum yang muncul dalam pembentukan persentase ambang batas presiden yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak dengan Persentase ambang  batas  presiden  yang  tinggi  menjadi  tolok  ukur  bahwa  aturan  yang  dibuat  bertentangan dengan aturan hukum responsif, yang berakar pada empat langkah dasar seperti: sebagai pijakan ideologis,  pijakan  normatif,  pijakan  konstitusional,  dan  pijakan  moral. 22 Sebaliknya,  lebih condong ke intrik politik yang mengutamakan kepentingan elit pemerintah daripada kepentingan masyarakat  yang  seharusnya  menjadi  nilai  utama  dalam  pembentukan  hukum  yang  responsif. Berdasarkan  perspektif  politik  hukum,  tidak  terpenuhinya  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam pembentukan hukum responsif menunjukkan bahwa pembentukan hukum bersifat konservatif atau ortodoks yang memuat variabel sistem politik otoriter.

## KESIMPULAN
Pembentukan ambang batas presiden cenderung dipimpin oleh dominasi petahana pemerintah atau bisa  dikatakan  sebagai  partai  mayoritas  yang  berkuasa,  jelas  hal  demikian  bukan  untuk  memperkuat demokrasi  atau  memperkuat  sistem  presidensial  tetapi  sarat  akan  kepentingan  politik  dalam  kekuasaan. Politik  penentuan  ambang  batas  presiden  juga  bertentangan  dengan  prinsip  efektif  dan  tujuan  pemilu proporsional, karena kehadiran  ambang batas presiden dengan persentase tinggi hingga 20% menciptakan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara mayoritas dan partai minoritas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingginya persentase ambang batas presiden  hingga 20% yang pada akhirnya mengkerdilkan  jumlah calon yang dapat mengikuti kontestasi Pilpres. Karakteristik hukum otoriter dari ambang  batas presiden telah  merusak  sistem  pemilu  dan  demokrasi  di  Indonesia.  Diskriminasi terhadap keadilan dan kesetaraan seluruh warga negara didalam penentuan ambang batas presiden adalah indikasi kemunduran nilai demokrasi dan kekacauan sistem pemilu akibat kepentingan-kepentingan politik dalam melanggengkan kekuasaan.

## DAFTAR ISI
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Tanya, Bernard L. Politik hukum: agenda kepentingan bersama . (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm.
Hardjanto,  Untung  Sri,  ”Legitimasi  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Tahun  2019”Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.
21 I Dewa Made Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 565
22 Bernard L Tanya. Politik hukum: agenda kepentingan bersama . (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Muslimin1, JM,  Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. “ Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019”. Jurnal Ilmu Politik , Vol 3 No 1.
Sanit, Arbi, “Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum”, Jurnal Penelitian Politik, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2004.
Romli,  Lili, “Evaluasi Pemilu Legislatif 2009, Tinjauan Atas proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Pemilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu”. Jurnal Politik LIPI, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2010.
Evelina,  Widya  Wati,    Miya  Angeline,  “Upaya  Mengatasi  Golput  Pada  Pemilu  2014”  Jurnal Humaniora Vol 6 Nomor 1 Tahun 2014.
Ansori, Lutfil,  “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak.“ Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
Wibowo,  Mardian,  “Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum  Terbuka  dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi , Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
Wijaya, I Dewa Made Putra,  “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.
Suci,  Chaerunnisa  Mutiara,    “  Analisa  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak Tahun2019TerhadapNilaiDikonversi”.https://www.researchgate.net/publication/33585726 0_ANALISIS_PENYELENGGARAAN_PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_ 2019_TERHADAP_NILAIdikonversi/link/5d808ca592851c22d5dd4879/download
PemilihanUmumIndonesia“PemiludiIndonesia”,https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c. pdf. Diakses Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019 sebanyak-894- petugas-kpps -meninggal-dunia. Di Akses pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 22.34 WIB Wikipedia,“Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014#:~:text=Pemilih an%20Umum%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%20Republik%20Indonesia,ini %20menjadi%20pemilihan%20presiden%20langsung%20ketiga%20di%20Indonesia.Diak ses pada tanggal 3 April 2022, Pukul 21.22. WIB.
Perludem. (2020).  ‘Perludem  Uji  Materi  Ketentuan  Ambang  Batas  Parlemen (ParliamentaryThreshold)’.https://perludem.org/wpconten/plugins/downloadattachments/i ncludes/download.php?id=794. diakses pada tanggal 27 Februari 2022. Pukul 19.30 WIB.