## Youtube Sebagai Ruang Publik Alternatif Bagi Anak Muda
Syahirul Alim 1 , Avicena Farkhan Dharma 2
1 Universitas Brawijaya 2 Universitas Brawijaya syahirul@ub.ac.id
Abstract – It is undeniable that social media does bring new euphoria, excitement, and ease to society. A recent  mode  of  social  interaction  exists  to  facilitate  communication  between  humans,  including  the consumption of information and the delivery of political aspirations. The pattern of media consumption by young people in the last 10 years has shifted from conventional media to digital platforms such as Twitter and YouTube. This change has spurred the presence of several Internet-based alternative media, one of which is the Asumsi.co YouTube channel. This study aims to describe how young people perceive the content of Asumsi.co YouTube  channel  as  a  virtual  public  space  and  how Asumsi.co carries  out  political  literacy through video content uploaded to YouTube. By using a descriptive qualitative approach and data collection methods in the form of semi-structured interviews with several young people selected as informants and document  analysis,  this  study  resulted  in  several  findings.  First,  young  people  interpret  the  YouTube channel Asumsi.co as an alternative media capable of presenting political information in a comprehensive, progressive, and  representative manner. Second, young people feel that political information  presented through the  YouTube platform can create a deliberative space that can reduce information uncertainty, misinformation, and as a reference in forming personal political opinions. Third, the informants agreed that the virtual sphere can create alternative public spaces for society in particular.
Keywords : cyber-democracy, public sphere, youth, Indonesia, YouTube

## Pendahuluan
Kehadiran media baru ( new media), seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, telah membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik dan demokrasi. Kemunculan situs web dan mesin pencari pada awal 1990-an berdampak pada  peningkatan  ketersediaan  informasi online dengan  jumlah  dan  karakter  audiens yang  semakin  luas,  sehingga  para  akademisi berpendapat bahwa  media baru  memiliki potensi untuk dapat mengubah pola komunikasi sosial, dan menghidupkan kembali ruang publik ( public sphere ) (Schäfer, 2015). Ruang publik, yang awalnya dikenal dari bilik-bilik salon, gurauan di kedai kopi, atau bahkan obrolan santai di taman kota atau pinggir jalan- -sekarang  telah  bergeser  ke  ruang  tanpa  sekat  dan  serba  cepat.  Kemunculan  internet sebagai media baru memberikan nuansa yang berbeda dalam berkomunikasi politik, baik aktor,  partai,  maupun  simpatisan.  Salah  satu  kelebihan  internet  yaitu  memungkinkan informasi tidak sekedar disampaikan kepada publik semata, melainkan juga melibatkan warganet untuk terlibat dalam upaya membangun wacana dalam kerangka demokrasi. Secara  spesifik,  karakter  pembeda  Internet  dari  media  tradisional  adalah  Internet menyediakan  kolom  interaksi  yang  memungkinkan  siapa  saja  penggunanya  untuk menuliskan  respons  atas  informasi  yang  diterima.  Ganley  (dalam  Ward,  1995) menuturkan  bahwa  kehadiran new  media memungkinkan  individu  untuk  memainkan peranan yang lebih aktif sebagai warga negara.
Perdebatan konsepsi ruang publik yang digagas oleh Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiru  into  a  Category  of  Bougeois  Society masih  berlangsung  hingga  sekarang.  Jati (2016) menyatakan bahwa ruang publik ala Habermas terkesan masih utopis dan optimis karena mengandaikan bahwa ruang publik merupakan arena inklusif dan pluralis bagi
setiap  orang  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  arena  tersebut.  Ruang  publik  yang dibayangkan oleh Habermas masih dalam ruang imajinasi bagaimana kumpulan orang- orang  tertentu  ( private  people )  yang  diklasifikasikan  sebagai  kalangan  borjuis menunjukkan penyikapannya terhadap otoritas publik. Hal ini dirasa wajar ketika di abad ke-18 terjadi perubahan kultur warga dalam menanggapi regulasi atau realitas politik. Perubahan tersebut disebabkan karena tingkat intelektualitas warga yang meningkat dan kemudahan akses informasi yang bermutu dari produk-produk jurnalisme yang muncul saat itu.
Meski ruang publik di abad ke-18 masih dikuasai oleh kelompok borjuis, Habermas berupaya  untuk  memunculkan  kriteria  dasar apa  yang dimaksud dengan  ruang publik tersebut  (Prasetyo,  2012).  Kriteria  pertama  adalah  pengabaian  terhadap  status  yang dapat diartikan bahwa ruang publik (salon, kedai kopi, alun-alun, dan bahkan di pinggir jalan)  tidaklah  merisaukan  otoritas  individu  yang  berkuasa.  Tidak  semata  bahwa menyamaratakan  publik  di  kafe,  salon  atau  antar  anggota  perkumpulan,  tetapi  lebih menekankan pada ide-ide yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif, sehingga ide dapat diterima oleh publik secara luas. Bilamana tidak dapat terealisasikan, minimal ide atau gagasan tersebut melekat secara sadar di benak publik.
Kriteria kedua adalah domain of common concern, yang diartikan bahwa penafsiran atau pemaknaan atas sebuah wacana tidak dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas. Ketika wacana sudah disampaikan ke publik, maka interpretasi bersifat beragam dan  bebas  karena  bisa  berasal  dari  siapa  saja  dalam  anggota  ruang  publik  tersebut. Kriteria  terakhir,  adalah  inklusivitas  yang  dapat  diartikan  bahwa  perdebatan  atas  ide, gagasan,  atau  wacana  sekalipun  bukan  mutlak  dimiliki  oleh  anggota  ruang  publik, melainkan  perlu  disebarluaskan  melalui  media  massa  sehingga  dapat  diakses  oleh masyarakat  luas.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  sederhana bahwa  ruang  publik  Habermas  merupakan  ruang  yang  bekerja  dengan  menggunakan landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis, dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah politik.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II Tahun 2020 mencapai 196.7 juta atau sekitar 73.7 persen dari populasi Indonesia. Jumlah ini ternyata bertambah sekitar 25.5 juta dibandingkan tahun 2019 lalu. Menurut Nasrullah (2012), meningkatnya penetrasi internet di Indonesia tidak lepas dari pengaruh popularitas media sosial di kalangan para pengguna,  khususnya  kaum  muda.  Alvara  Research  Center  (2014)  mencatat  bahwa konsumsi  internet  penduduk  kelompok  usia  15-34  tahun  jauh  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  kelompok  usia  yang  lebih  tua.  Kondisi  ini  pun  turut mengindikasikan  bahwa  kaum  muda  memiliki  tingkat  kedekatan  yang  tinggi  dengan Internet, khususnya media sosial (Juditha & Darmawan, 2018). Pengguna internet atau yang  disebut  sebagai  warganet  seolah  mendapatkan  ruang  untuk  mengungkapkan gagasan  atau  opininya  melalui  media  sosial.  Selain  dianggap  lebih  demokratis,  setiap individu dapat berpartisipasi di dalamnya secara interaktif.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Internet dan media sosial seolah menjelma menjadi ruang publik baru bagi masyarakat, laiknya ruang publik yang digagas Habermas sebelumnya (Fatah & Fatanti, 2019). Merujuk tulisan Rahmawati (2014),  penulis  menjelaskan  bahwa  sejak  pemilihan  umum  tahun  2004  hingga  2014 kemunculan kampanye dan iklan politik melalui media sosial menjadi hal yang lumrah. Selain itu, setidaknya pada pemilihan legislatif di tahun 2014 silam, sebagian besar calon
anggota legislatif yang berkompetisi juga memiliki akun media sosial, seperti Facebook, Twitter,  dan  Instagram.  Salah  satu  kelebihan  mendasar  yang  dimiliki  Internet dibandingkan  media  informasi  tradisional  adalah  interaktivitasnya.  Internet menawarkan para pengguna untuk saling terhubung, berinteraksi satu sama lain tentang apapun secara independent, tanpa adanya label politis atau kekuasaan, sehingga apa yang dimaksud  Habermas  dengan  deliberasi  politik  dapat  terwujud  (Coleman,  2017; Mossberger & Tolbert, 2010).
Nampaknya,  pemanfaatan  media  sosial  sebagai  saluran  komunikasi  politik  juga merambah pada  aplikasi video  on  demand, YouTube  yang  mulai  ramai  digunakan  oleh para aktor politik sesaat setelah Presiden Joko Widodo di tahun 2016 mengunggah vlog aktivitas  informal  kepresidenan  melalui  kanal  YouTube  yang  bernama  “Presiden  Joko Wid odo”  (Wibowo,  2018).  Dalam  kanal  YouTube  tersebut,  Joko  Widodo  mencoba menggunakan  saluran  komunikasi  kekinian,  berbeda  dengan  presiden  pendahulunya. Salah satu tujuannya yaitu untuk menjangkau khalayak lebih luas, khususnya golongan atau kelompok muda yang selama ini memang aktif menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi sehari-hari. Peluang YouTube sebagai ruang publik alternatif dalam membahas politik berhasil digagas oleh sekelompok anak muda yang melahirkan kanal YouTube  bernama Asumsi.co .  Dahlgren  (2005)  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa bentuk ruang publik virtual di media baru ( net-based public sphere ) dapat diklasifikasikan ke  dalam  lima  kategori,  yaitu e-government,  advocacy/activist  domain,  civic  forums, parapolitical domain , dan journalism domain .
Berdasar  pada  pengelompokan net-based  public  sphere yang  dijelaskan  oleh Dahlgren (2005) tersebut, Asumsi.co merupakan irisan antara kategori journalism domain dan civic forums . Hal ini cukup beralasan, mengingat Asumsi.co merupakan bentuk digital dari  sebuah  korporasi  media  ( journalism  domain ).  Namun,  platform new  media yang digunakan  oleh Asumsi.co --seperti  YouTube  dan  Twitter--memiliki  karakteristik  yang dapat dikategorikan sebagai civic forums.
Abrahamson (2017) dalam tulisannya berjudul Social Media is the New Television memaparkan bahwa saat ini media sosial menjadi televisi baru bagi khalayak, khususnya kaum muda. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa kaum muda sudah mulai menjauhi layar televisi dan berganti ke layar smartphone (Abdullah & Puspitasari, 2018). Argumentasi tersebut  juga  diperkuat  oleh  studi  Nielsen  yang  menyebutkan  bahwa  pengguna smartphone saat ini telah melampui jumlah penonton media televisi tradisional, terutama bagi  pemirsa  berusia  18-34  tahun  (Puji,  2016).  Dari  data  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa pola konsumsi informasi para generasi muda telah bergeser. Alih-alih membaca koran atau menonton televisi, kaum muda lebih banyak mengonsumsi informasi melalui platform new media dan media sosial.
Barber (2003) mengungkapkan bahwa, internet menawarkan alternatif komunikasi dimana  masyarakat  saling  berkomunikasi  dan  bersuara  tanpa  perantara  elit  politik. Kondisi  ini  yang  dianggap  memicu  bagaimana  ruang-ruang  virtual  yang  hadir  saat  ini dianggap mampu mendorong terwujudnya ruang publik yang ideal. Selain itu, kebebasan bersuara  melalui  media  sosial  mampu  memunculkan  wacana  yang  menentang  pola komunikasi  hirarki  dalam  politik,  yang  selama  ini  dikuasai  para  elit  partai  politik, sehingga internet dianggap mampu mendorong terciptanya demokrasi secara langsung.
Masyarakat  di  Asia  Timur  dan  Tenggara  menjadi  saksi  bagaimana  pertumbuhan pengguna telepon seluler dan Internet yang semakin meningkat setiap tahun. Hal ini tidak akan  mungkin  terjadi  tanpa  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  ruang
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi, baik untuk kepentingan sosial ekonomi, budaya hingga politik (Lee, 2016). Alhasil, internet menjadi bagian dari kehidupan  keseharian  masyarakat  di  kawasan  Asia  Tenggara,  khususnya  Indonesia. Masyarakat  Indonesia  tercatat  sebagai  pengguna  situs  jejaring  sosial online terbanyak dibanding  menggunakan  layanan  lainnya  (Abbott,  2015).  Seolah  meneguhkan  posisi Indonesia sebagai the biggest internet users in Asia, lembaga survei global We Are Social mencatat  pengguna  Internet  di  Indonesia  tahun  2021  mencapai  202.6  juta,  sedangkan pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta atau setara dengan 61.8 persen populasi penduduk Indonesia. Dengan rerata jumlah peningkatan per tahun sebesar 10-20 juta, maka  bukan  tidak  mungkin  jika  internet  menjadi  kebutuhan  primer,  menggantikan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Lembaga survei Nielsen (2011) mencatat  bahwa lebih  dari  80  persen pengguna  Facebook  tersebar di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina. Media sosial lain, seperti Twitter dan YouTube, termasuk dalam lima situs teratas paling sering  dikunjungi  pengguna  Internet.  Artinya,  media  sosial  telah  menjadi  sarana  yang semakin penting bagi orang untuk terhubung.
Internet menawarkan alat yang memungkinkan publik memainkan peran yang lebih besar dalam ruang politik. Munculnya kelompok diskusi politik online, blog, dan petisi online membuktikan  penggunaan  politik  Internet  yang  berkembang  (Barlow,  1996; Bowen,  1996;  Negroponte,  1996).  Merujuk  pada  hasil  riset  Ananda  &  Fatanti  (2020) menyatakan bahwa Internet membuka ruang seluas-luasnya bagi pengguna untuk saling berinteraksi terkait topik apapun, tanpa mengenal status sosial, latar belakang geografis, dan  jumlah  penghasilan.  Hal  ini  mirip dengan  karakteristik ruang publik  yang  digagas oleh  Habermas  (1962/1989).  Sedangkan  menurut  Wasesa  (dalam  Anshari,  2013), kehadiran  media  sosial  dalam  kehidupan  sehari-hari  membuat  informasi  politik  tidak hanya  semakin  masif,  tetapi  juga  terdistribusi  dengan  cepat  dan  bersifat  interaktif. Sebagai contoh, bagaimana gerakan negara-negara Timur Tengah yang dikenal dengan Arab Spring dapat berhasil juga salah satunya karena peran sentral Internet-media sosial dalam menggerakkan revolusi massa dari online ke offline. Dalam konteks tersebut, para akademisi  menyepakati  bahwa  media  sosial  telah  menjadi  sarana  yang  efektif  dalam menyebarluaskan  gagasan  tentang  kebebasan  dan  mampu  mengonsolidasi  massa sehingga  berujung  pada  gerakan  revolusi  menentang  rezim  otoriter  yang  sedang berkuasa.
Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh masyarakat Indonesia ketika pemilihan presiden tahun 2014. Berbagai macam gerakan politik yang diinisiasi dari media sosial riuh  muncul  dan  ramai  diperbincangkan  oleh  warganet.  Merujuk  pada  hasil penelitiannya,  Ardha  (2014)  dan  Pradana  (2017)  sepakat  menyatakan  bahwa  media sosial  memberikan  pengaruh  cukup  besar  dalam  proses  komunikasi  politik,  seperti diseminasi  informasi  hingga  menumbuhkan  ketertarikan  atau  melek  politik  bagi  anak muda. Selain itu, media sosial juga nyatanya mampu meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya  pemilih  pemula  (Ratnamulyani  &  Basuki,  2018).  Sebagaimana  studi  yang dilakukan  oleh  Fatanti  (2014)  menghasilkan  temuan  bahwa  Twitter  memiliki kemampuan  untuk  menumbuhkan  partisipasi  politik  dalam  aras  lokal.  Studi  tersebut dilakukan ketika pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2014 lalu.
Temuan  lain  terkait  potensi  Internet  dalam  konteks  demokrasi  elektoral  yaitu mendorong  terciptanya  aktivitas  politik  dalam  ruang-ruang  digital,  atau  bisa  disebut sebagai demokrasi digital. Gilardi (2016) dalam risetnya menjelaskan tentang bagaimana teknologi  digital  turut  memengaruhi  proses  demokrasi  itu  sendiri.  Seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  mobilisasi  politik,  strategi  kampanye,  polarisasi  opini
publik,  hingga  perangkat  dan  saluran  tata  kelola  pemerintahan  telah  berubah  seiring dengan pemanfaatan Internet dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam praktik demokrasi kontemporer, pemanfaatan teknologi, khususnya internet dan media sosial memunculkan harapan baru bagi terciptanya ruang-ruang politik yang bebas dan bertanggung jawab; sehingga, dapat disimpulkan sementara bahwa Internet maupun  media  sosial  memang  sejauh  ini  dianggap  memiliki  kemampuan  untuk mendorong  praktik  demokrasi,  khususnya  konteks  demokrasi  elektoral  menjadi  lebih ‘ringan’ dan inklusif. Terminologi ‘ringan’ yang dimaksud adalah bagaimana media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube menyediakan ruang-ruang virtual yang sangat membebaskan  pengguna  untuk  saling  berinteraksi  membahas  isu  politik  dengan  gaya komunikasi  yang  beragam,  seperti  misalnya meme politik.  Sedangkan  konsep  inklusif yaitu media sosial menawarkan peluang bagi para aktor politik untuk menjaring pemilih, berinteraksi langsung dengan publik sekaligus membentuk perbincangan yang “akrab” laiknya pertemuan di kedai kopi.
Tidak  hanya  dalam  pola  konsumsi  informasi,  kehadiran new  media juga mempengaruhi bentuk partisipasi politik para kaum muda. Sebagaimana disebutkan oleh Juditha  &  Darmawan  (2018),  jika  generasi  terdahulu  menyampaikan  aspirasi  dengan turun ke jalan melakukan demonstrasi, dewasa ini partisipasi politik banyak dilakukan melalui  internet  dan  media online .  Hasil  penelitian The  Center  for  Internet  and  Society Bangalore India yang berjudul “Digital Native with Cause” mengidentifikasi bahwa digital natives, istilah  bagi  kaum  muda  yang  sejak  lahir  telah  lekat  dengan  media  digital, merupakan e-agent of changes karena teknologi informasi dan internet banyak digunakan sebagai wadah partisipasi oleh kaum muda yang partisipasi politiknya masih apatis. Hasil penelitian  tersebut  juga  didukung  oleh  pendapat  Gilman  &  Stokes  (dalam  Juditha  & Darmawan, 2018) yang mengatakan bahwa generasi muda saat ini lebih memilih jalur partisipasi  politik  yang  mudah  diakses,  seperti  menyampaikan  aspirasi  dan  menjadi aktivis konsumen melalui media sosial.
Selama  lebih  dari  satu  dekade,  para  akademisi  di  bidang  politik  dan  komunikasi memperdebatkan apakah Internet memiliki kemampuan untuk  mendukung demokrasi menjadi lebih baik atau malah memicu permasalahan bagi demokrasi (Dahlgren, 2005). Pernyataan  ini  seolah  dijawab  perlahan  dengan  adanya  pergeseran  pola  konsumsi informasi dan bentuk partisipasi politik para kaum muda yang memanfaatkan Internet- media sosial sebagai ruang publik politik yang bebas. Salah satu institusi media massa berbasis new  media yang  muncul  ke  permukaan  menjelang Pemilihan  Presiden  Tahun 2019 silam adalah Asumsi.co .
Berawal dari sebuah kanal YouTube, saat ini Asumsi.co telah berkembang menjadi media daring yang memproduksi konten politik dan current affairs yang dikemas dalam bentuk video, teks,  dan podcast. Sebagai  bentuk  media  alternatif  yang  bertujuan  dapat menjangkau  khalayak  lebih  luas  dibanding  media  massa  konvensional,  maka  konten- konten Asumsi.co juga disalurkan melalui platform media sosial, seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana kanal YouTube Asumsi.co membangun  ruang  publik  alternatif  bagi  warganet  untuk  berbagi wacana  politik.  Ketika  riset  ini  dilakukan,  kanal  YouTube Asumsi.co tercatat  memiliki sekitar 348.000 subscribers dan sudah mengunggah 780 buah video yang telah ditonton hingga  lebih  dari  40  juta  kali.  Jumlah  ini  terbilang  banyak  jika  dibandingkan  dengan media-media serupa, seperti Opini.id yang memiliki 320.000 subscribers, dan GeoLive ID dengan 206.000 subscribers.
6 ∎ Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol. 6(1), April 2021
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  memfokuskan  untuk  menelisik  lebih dalam bagaimana kanal YouTube Asumsi.co dipilih anak muda sebagai referensi informasi politik  terkini.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  ingin  mengetahui  seberapa  jauh  aspek interaktivitas yang ditawarkan oleh media sosial mampu mendorong terciptanya ruang publik yang ideal di masyarakat. Selama ini kita melihat bahwa keriuhan interaksi yang terekam,  baik  melalui  ikon likes maupun  kolom  komentar  kanal  YouTube Asumsi.co menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang besar untuk menciptakan ruang publik  alternatif  bagi  perkembangan  praktik  demokrasi  digital  di  Indonesia  (Fatah  & Fatanti, 2019).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deksriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data berupa hasil rekaman  kanal  YouTube  Asusmsi.co  yang  memuat  konten  politik,  wawancara  semi terstruktur dengan beberapa informan dan pengayaan topik riset melalui studi literatur. Riset  dilakukan  selama  tiga  bulan  bulan  sejak  Januari  2020  hingga  Maret  2020  dan wawancara  dilakukan  secara  intermiten  karena  keterbatasan  jangkauan  dan ketersediaan  jadwal  informan.  Untuk  menghasilkan  data  yang  menjawab  pertanyaan penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan model purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dari hasil penentuan kriteria,  didapatkan  lima  informan  yang  bersedia  terlibat  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  lapang,  dihasilkan  temuan  yaitu  (1)  adanya pergeseran  pola  konsumsi  media  di  kelompok/generasi  muda,  khususnya  dalam konsumsi informasi politik; dan (2) kanal YouTube Asumsi.co mampu menciptakan ruang imajiner antar warganet untuk saling berinteraksi terkait isu ekonomi, sosial, politik dan budaya.  Temuan  ini  belum  menjadi  hasil  akhir  dari  penelitian  karena  adanya keterbatasan untuk melakukan wawancara dengan lebih banyak informan terkait masa depan  demokrasi  dalam  ruang-ruang  virtual  menjadi  rekomendasi  penelitian selanjutnya.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk memudahkan memahami bagaimana temuan penelitian, maka pembahasan akan dibagi ke dalam dua sub tema. Pertama, hasil penelitian yang menunjukkan adanya pergeseran  pola  konsumsi  media  di  kelompok  muda  sehingga  memungkinkan  bagi platform media baru, seperti kanal YouTube Asumsi.co hadir sebagai media alternatif yang mampu  menyajikan  informasi  politik  hingga  hiburan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan  menunjukkan  bahwa  salah  satu  alasan  mengapa  anak  muda  lebih tertarik  dengan platform digital  karena  pilihan  informasi  yang  beragam,  kemudahan akses,  dan  visualisasi  informasi  yang  menarik  jika  dibandingkan  dengan  media  massa konvensional.  Selanjutnya,  temuan  kedua  lebih  memfokuskan  pada  bagaimana mekanisme  kanal  YouTube Asumsi.co mampu  menciptakan  ruang  publik  imajiner  bagi kelompok  muda  sehingga  mereka  dapat  tertarik  untuk  berpartisipasi  dalam  isu-isu politik terkini di Indonesia.

## Pergeseran Pola Konsumsi Media bagi Kaum Muda
Kedekatan kaum muda terhadap internet ( new media) dan media sosial membawa perubahan  terhadap  sejumlah  hal,  tak  terkecuali  dalam  pola  konsumsi  media  mereka. Sebelum kehadiran sosial media, televisi merupakan platform media massa yang paling digemari  publik,  terutama  oleh  kaum  muda.  Abdullah  &  Puspitasari  (2018)  bahkan menyebutkan  bahwa  pada  masa  kejayaannya,  televisi  merupakan  media  massa  yang
paling banyak dikritik dan disorot  karena dinilai  telah  memengaruhi  mental  khalayak, khususnya generasi muda dan anak-anak. Lebih jauh, disebutkan bahwa anak-anak dan remaja  di  era  70-an  hingga  80-an  selalu  menjadi  obyek  penelitian  para  ilmuwan komunikasi, karena mereka setiap minggunya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di hadapan  layar  televisi.  Namun  zaman  telah  berubah,  televisi  yang  hampir  satu  abad menjadi  media  massa  paling  digemari  saat  ini  mulai  terdisrupsi  ( disrupted )  oleh kehadiran media baru, yakni media sosial dan internet. Salah satu informan penelitian berpendapat terkait pergeseran pola konsumsi media:
“Menurut  gue ,  Asumsi  itu  mem-visualisasikan  informasi  politik  dengan  sangat  baik. Jadi kemasannya  tidak  berat  melalui  artikel-artikel  panjang,  tapi  divisualisasikan  melalui  visual yang  menarik.  Jadi  sangat  aksesibel  lah  untuk  anak  muda  yang  memang  kecenderungannya malas membaca” (Informan 1)
Perubahan pola konsumsi media kaum muda yang mulai beralih ke new media pun turut ditemukan pada penelitian ini. Mulai dari faktor aksesibilitas, interaktivitas, hingga kecenderungan kaum muda yang semakin malas membaca ditemukan sebagai beberapa alasan  yang  mendorong  kaum  muda  berangsur-angsur  meninggalkan  media  massa konvensional dan beralih ke media-media baru berbasis digital. Faktor pertama adalah aksesibilitas.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  ditemukan  salah  satu  alasan mengapa  anak  muda  lebih  memilih  internet  atau  media  sosial  sebagai  medium komunikasi,  yaitu  karena  ketersediaan  layanan mobile  internet dengan  tarif  yang terjangkau dan kemudahan akses yang disediakan oleh media sosial. Keseharian mereka menggunakan gawai pintar ( smartphone ) yang selalu terhubung dengan koneksi internet membuat  mereka  merasa  lebih  mudah  mengakses  informasi  dibanding  melalui  media massa  konvensional,  seperti  televisi  atau  surat  kabar.  Selain  itu,  pilihan  konten  yang variatif  melalui  beragam  platform juga  menjadi  alasan  tersendiri  mengapa  anak muda lebih memilih Internet atau media sosial sebagai saluran komunikasi saat ini. Oleh karena itu, perubahan pola konsumsi kaum muda yang mulai meninggalkan media konvensional (televisi dan surat kabar) dan beralih ke YouTube sebagai sumber informasi audio-visual pun  berbanding  lurus  dengan  kemunculan  sejumlah  perusahaan  media  baru  yang berfokus di platform new media, salah satunya Asumsi.co .
Faktor kedua adalah interaktivitas. Tidak hanya dalam mengonsumsi informasi, para informan penelitian juga berpendapat bahwa platform new media yang digunakan media massa berbasis digital seperti Asumsi.co turut memudahkan interaksi bagi publik dalam  menyampaikan  aspirasi  pribadi  mereka.  Mereka  merasa  bahwa  media  massa konvensional yang dahulu menjadi satu-satunya tempat bagi publik untuk menyuarakan aspirasi  mereka,  menjadi  semakin  tidak  relevan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kehadiran teknologi  dan  internet  yang  membuat  interaktivitas  dan  penyampaian  aspirasi  publik menjadi lebih mudah dan cepat. Sebagaimana disebutkan oleh Newhagen & Rafeli (dalam Heryanto,  2018),  karakteristik  yang  membedakan new  media dengan  bentuk-bentuk komunikasi  lainnya  adalah  faktor multimedia dan interactivity. Informan  1  misalnya, berpendapat  bahwa  media  massa  konvensional  memiliki  pola  komunikasi  satu  arah, berbeda dengan media-media baru berbasis new media seperti Asumsi.co yang memiliki kemampuan  untuk  memfasilitasi  penyampaian  pendapat  publik  melalui  Twitter, Instagram, dan kolom komentar YouTube.
“ Karena  komunikasinya  itu  jadi  dua  arah  kan  kalau  di  internet.  Baik  masyarakat  maupun pemerintah  bisa  memberikan  respon  secara  real  time  dan  cepat  dengan  mediasi  internet. Pemerintah  juga  bisa  dengan  mudah  menyerap  komentar  atau  opini  masyarakat,  untuk kemudian mereka melakukan pembenahan dalam kebijakan-kebijakannya ” (Informan 1)
Temuan  ini  selaras  dengan  pendapat  Morris  dan  Ogan  (dalam  Heryanto,  2018)  yang
8 ∎ Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol. 6(1), April 2021
menjelaskan bahwa hubungan antara pembuat pesan dan khalayak pada media massa tradisional, seperti surat kabar dan televisi, digambarkan sebagai satu arah ( one-to-many- relationship). Sementara new  media memfasilitasi  sarana  komunikasi  yang  berbentuk one-to-one, one-to-many, dan many-to-one. Lebih jauh, Pavlik (dalam Heryanto, 2018) juga menyebutkan  bahwa  kelebihan  interaktivitas  pada platform-platform  new  media memungkinkan orang untuk membuat pesan mereka sendiri, mempublikasikan konten mereka, dan terlibat dalam interaksi secara online.
Faktor  ketiga  adalah  kehadiran  media  sosial  menumbuhkan  budaya  literasi  di kalangan  anak  muda,  terutama  terkait  isu  politik.  Menurut  Sutarno  (2006),  kehadiran informasi  berbentuk  audio-visual  yang  begitu  cepat  dan  inovatif  memang  semakin meminggirkan tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia. Namun pada sisi yang lain,  kehadiran  media  sosial  dapat  menghadirkan  gaya  membaca  yang  sesuai  dengan kebutuhan kaum millennial. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, didapatkan kesimpulan  sementara  bahwa  kaum  muda  lebih  tertarik  untuk  mengakses  informasi politik melalui media sosial, karena cenderung lebih cepat dan mudah untuk dimengerti jika  dibandingkan  dengan  sajian  berbentuk  tulisan.  Mulai  dari  pembahasan  hingga pengemasannya,  konten  produksi Asumsi.co turut  membuat  anak  muda  tertarik  untuk tahu lebih banyak soal politik dan isu sosial budaya lainnya.
Terakhir,  faktor  keempat  adalah  skeptisisime  terhadap  media  arus  utama. Disamping faktor aksesibilitas, interaktivitas, dan pengemasan informasi yang menjadi kelebihan  media-media  baru  berbasis  digital,  para  informan  juga  mengaku  mengubah preferensinya  dalam  mengonsumsi  media  karena  sudah  kehilangan  kepercayaan terhadap media-media arus utama, terutama jika pemilik media merupakan aktor partai politik tertentu. Dominasi pemberitaan tentang partai atau aktor politik yang berlebihan serta  narasi  hiperbolik  yang  meminggirkan  ruang  dialektis  bagi  audiens  yang membacanya. Hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa sebagian besar mengaku kehilangan kepercayaan terhadap media massa arus utama sejak pemilu 2014 lalu.
“Asumsi sampe sekarang juga belum ada kepentingan tertentu jadi pure informasi, pure diskusi, pure  bener  bener  informasi.  Belum  kayak  media-media  besar  yang  hampir  semua  punya kepentingan politik,” (Informan 3)
Seperti  kita  ketahui,  pada  Pilpres  2014  silam,  media-media  besar  di  Indonesia seakan  terbelah  dan  mengorbankan  objektivitas  demi  patron  politik  masing-masing pemilik  media.    Menurut  Pembayun  (2015),  kala  itu,  beberapa  konglomerat  media  di Indonesia  ‘menggadaikan’  independensi  korporasi  media  yang  mereka  miliki  demi tercapainya  agenda-agenda  politik.  Bagaimana  tidak,  kecenderungan  media-media  di Indonesia  yang  disatukan  dalam  kepemilikan  pemilik  modal  berkepentingan  politik memang membuat media menjadi rawan dimanfaatkan.

## YouTube Asumsi.co sebagai Ruang Publik Alternatif bagi Kaum Muda
Sebagai  sebuah  ruang  publik virtual ,  video-video  produksi Asumsi.co berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi politik bagi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena  media  sebagai  ruang  publik  memiliki  peran  untuk  memasok  dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, serta memfasilitasi pembentukan opini publik (Hidayat, 2001). Ada beberapa alasan mengapa kaum muda memilih kanal YouTube Asumsi.co sebagai saluran informasi dan komunikasi, yaitu: (1) pengemasan  informasi  politik  di Asumsi.co yang  dinilai  lebih  komprehensif;  (2) pengambilan narasi yang progresif dan representatif atas kaum muda; (3) pengambilan
Youtube Sebagai Ruang Publik Alternatif Bagi Anak Muda ∎ 9 sudut pandang alternatif yang tidak ter- cover oleh media massa konvensional arus utama; dan (4) independensi Asumsi.co dari kepentingan ekonomi dan politik media.
YouTube telah menjadi platform terkemuka untuk mengungkapkan ekspresi dan partisipasi  kaum  muda,  termasuk  masalah  politik  yang  selama  ini  terkesan  hanya dikuasai  oleh elit  politik  yang  duduk  di  parlemen  (Kellner  & Kim  2010;  O’Neill  2014). Meskipun YouTube tidak sepenuhnya dirancang sebagai ruang kolaborasi dan interaksi, tetapi Chau (2010) berpendapat bahwa YouTube mampu mendorong terciptanya budaya partisipatif antar warganet yang terepresentasikan melalui kolom komentar atau tanda likes (menyukai)  terhadap  konten  yang  diunggah,  yang  selanjutnya  dapat  mengarah pada  bentuk  keterlibatan  warga  sipil.  Dengan  demikian,  Flew  (2004)  mengungkapkan bahwa  media  baru  dianggap  dapat  memberi  peluang  terjadinya  partisipasi  demokrasi yang lebih luas dan mendorong bentuk partisipasi baru yang lebih setara dalam berpolitik sebagai warga negara. Secara lebih mendalam, YouTube memberikan kesempatan pada kaum muda untuk memproduksi ide atau gagasan dalam hal politik, membicarakannya kepada khalayak luas, serta menanggapi komentar mengenai isu politik tertentu.
Selain  secara  rutin  mengonsumsi  konten  produksi Asumsi.co baik  berupa  teks maupun  video,  para  informan  juga  mengaku  sering  berdiskusi  secara online melalui kolom komentar yang terdapat pada kanal YouTube Asumsi.co . Sebagaimana disebutkan oleh  McNair  (2003),  media  harus menyediakan platform bagi diskusi  publik mengenai politik,  memfasilitasi  terbentuknya  ‘opini  publik’,  dan  mengembalikan  opini  tersebut kepada  publik  kapanpun.  Hal  tersebut  mencakup  penyediaan  ruang  untuk pengekspresian  perbedaan  pendapat,  yang  mana  tanpanya,  gagasan  konsensus  yang demokratis menjadi tidak berarti.
Kolom komentar pada kanal YouTube yang biasanya hanya dilewati begitu saja, kali ini bagi informan menjadi ruang-ruang yang ternyata mampu memunculkan diskusi- diskusi bernas terkait politik kontemporer di Indonesia. Meskipun tidak jarang didapati akun  anonim  tanpa  nama  asli  yang  menuliskan  komentar,  warganet  tetap  merespon seolah mereka sedang bertatap muka di kedai kopi pinggiran kota. Sifat user generated content (UGC) yang dimiliki oleh media sosial, dalam hal ini YouTube, semakin membuka kesempatan  bagi  siapapun  terlibat  dalam  obrolan  politik  negara  yang  biasanya  hanya dikuasai  oleh  sekelompok  elit  yang  tergabung  dalam  struktur  kekuasaan  atau  partai politik.  Para  informan  menyepakati  bahwa  kolom  komentar  dapat  memancing  publik untuk memberikan respon ( feedback ) terhadap isu-isu yang dibahas dalam konten yang diproduksi  oleh Asumsi.co .  Usai  publik  mendapatkan  informasi  dari  video Asumsi.co , misalnya, kolom komentar tersebut dapat berfungsi sebagai wadah untuk memberikan respon atau menyuarakan pendapat mereka soal realitas politik yang terjadi. Tidak hanya itu,  interaktivitas  pada  kolom  komentar  tersebut  juga  dapat  terwujud  melalui  diskusi publik  yang  dapat  terbentuk  antar  pengguna.  Audiens  memiliki  kebebasan  untuk mendukung,  menyanggah,  dan  beradu  argumen  dengan  membalas  komentar  audiens lainnya, alhasil membentuk sebuah diskusi terbuka yang membicarakan isu-isu publik. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Nasrullah  (2012),  grup  diskusi,  forum  perbincangan politik, maupun aksi-aksi daring yang merupakan respon dari realitas politik adalah salah satu perwujudan ruang publik di era internet saat ini. Jika pada masyarakat abad ke-18 Habermas menempatkan kafe, salon, atau tempat-tempat perkumpulan lainnya sebagai arena  dalam  melakukan  diskusi  publik (public  sphere), kini  internet  merupakan  arena virtual yang bisa digunakan untuk merespon realitas yang terjadi.
Selain  untuk  menyampaikan  pendapat  pribadi,  ditemukan  pula  bahwa  para informan  memanfaatkan  kolom  komentar  YouTube Asumsi.co untuk  mengklarifikasi
mis/dis-informasi yang disebarkan oleh warganet sehingga dapat memengaruhi proses diskusi  online  yang  berlangsung.  Dijelaskan  oleh  Wardle  dan  Derakhshan  (2018), misinformasi  adalah  informasi  yang  salah,  meskipun  komunikator  meyakini  bahwa informasi tersebut benar, tidak ada unsur kesengajaan komunikator untuk memperkeruh proses  diskursus.  Informan  1  dan  3  misalnya,  mereka  mengaku  merasa  berkewajiban untuk  meluruskan  pendapat  pengguna  lain  jika  mereka  salah  menerima  konteks  dan terjadi misinformasi. Sebagaimana disebutkan oleh Ambarwati (2005), di dalam public sphere, publik mengembangkan argumentasi-argumentasi yang rasional demi mencapai kemajuan masyarakat. Ruang publik baru akan berfungsi secara efektif apabila informasi yang  dikemukakan  di  dalamnya  adalah  info  yang  berkualitas  serta  mudah  didapat informasi yang dapat diandalkan dan mendukung terbentuknya diskusi yang berkualitas.
Lebih jauh, ditemukan bahwa para informan memanfaatkan diskusi pada kolom komentar YouTube Asumsi.co untuk membentuk opini pribadi mereka. Mereka mengaku cukup sering membaca kolom komentar ketika sedang menonton video Asumsi.co karena ingin  mengetahui  pendapat  orang  lain  mengenai  isu  yang  tengah  dibahas.  Hal  ini  pun sejalan  dengan  pendapat  Hardiman  (1993)  yang  menyebutkan  bahwa  ruang  publik merupakan ruang penciptaan opini non-pemerintah atau opini publik, yaitu sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat di luar kendali pemerintah.
Melalui  perdebatan  di  internet  atau  media  sosial,  ia  berpendapat  bahwa  kita menjadi bisa melihat pro dan kontra dari sebuah isu. Hal itu pun dipandangnya sebagai faktor penting dalam menghasilkan opini politik pribadi yang berimbang dan rasional. Soal  hal  ini,  Ambarwati  (2005)  menyebutkan  bahwa  di  dalam public  sphere, publik memiliki  peran  untuk  mengembangkan  argumentasi-argumentasi  yang  rasional  demi mencapai kemajuan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kebijakan  pemerintah  yang  mengedepankan  kepentingan  publik.  Menurut  Hidayat (2001), terdapat sejumlah kualitas yang harus dimiliki sebuah ruang publik agar tidak terjadi distorsi sistematik terhadap proses-proses pencapaian konsensus, salah satunya adalah  terjadinya  diskursus  rasional,  di  mana  setiap  klaim  kebenaran  dapat  diuji kebenaran,  ketepatan,  maupun  kelayakannya,  bebas  dari  distorsi  politik,  ekonomi, etnosentrisme, dan fanatisme sempit.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  diskusi  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan sejumlah  temuan  pokok  dalam  penelitian  ini.  Temuan  yang  peneliti  dapatkan menunjukkan  bahwa  kaum  muda  menilai  kanal  YouTube Asumsi.co menawarkan sejumlah hal yang tidak mereka dapatkan dari media-media konvensional arus utama. Kanal YouTube Asumsi.co dinilai menyajikan informasi politik yang lebih komprehensif, aksesibel dan representatif bagi kaum muda, serta memiliki kebebasan dari kepentingan politik praktis dan ekonomi. Sejumlah temuan ini pun selaras dengan kondisi ideal public sphere yang menjamin ketercukupan informasi, keterbukaan akses, dan kebebasan dari dominasi pasar serta negara.
Beriringan dengan kemajuan teknologi, cara-cara dalam menyampaikan aspirasi politik juga mengalami perubahan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kaum muda menilai penyampaian aspirasi politik melalui platform new media sebagai wadah paling realistis dan aksesibel bagi mereka, hal ini pun turut menambah relevansi ruang publik virtual pada hari ini. Tidak hanya dalam mengonsumsi informasi politik, kaum muda pun memanfaatkan  kolom  komentar  pada  kanal  YouTube Asumsi.co sebagai  wadah  untuk
menyampaikan pendapat politik pribadi dan mendiskusikan isu-isu publik. Hal ini sejalan dengan  karakteristik  ideal  ruang  publik  yang  memberikan  kesempatan  untuk menyebarkan informasi maupun mendebat informasi-informasi yang disampaikan. Lebih jauh,  kaum  muda  juga  memanfaatkan  proses  diskusi  di  kolom  komentar  YouTube Asumsi.co sebagai  referensi  dalam  membentuk  opini  politik  pribadi  yang  rasional  dan berimbang.  Ditemukan  pula  bahwa  kaum  muda  menilai  kualitas  diskusi  di  kolom komentar  YouTube Asumsi.co terbilang  lebih baik  jika  dibandingkan dengan diskusi  di video-video media  massa  konvensional.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  salah  satu aspek utama terbentuknya ruang publik yang ideal adalah pada rasionalitas diskusi, agar opini publik dan konsensus yang mengedepankan kepentingan bersama dapat terbentuk.

## Referensi
Abdulla, Aceng., & Puspitasari, Lilis. (2018). Media televisi di era internet. Jurnal Kajian Televisi dan Film, 2(1), 101-110.
Ambarwati,  P.  (2005). Televisi  dan  Ruang  Publik:  Kajian  Kritis  Terhadap  Fungsi  RCTI sebagai Ruang Publik. Depok: Universitas indonesia.
Abrahamson, K. (2017). Social Media is the New Television. Diakses pada 10 Februari 2021 dari https://www.adweek.com/performance-marketing/kurt-abrahamson- sharethis-guest-post-social-media-is-the-new-television .
Ananda,  Kun  Sila.,  &  Fatanti,  M.N.F.  (2021). Digital  activism  through  online  petition:  A challenge  for  digital  public  sphere  in  Indonesia in  Proceeding  of  International Conference on Contemporary Sociology and Educational Transformation (ICCSET) , Florida: CRC Press – Taylor & Francis.
Anshari,  Faridhian.  (2013).  Komunikasi  Politik  di  Era  Media  Sosial. Jurnal  Komunikasi, 8(1), 91-102.
Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. Jurnal Visi Komunikasi . 13 (1): 105-120.
Barlow,  J.  P.  (1996). A  declaration  of  the  independence  of  cyberspace .  Diakses  pada  10 Oktober 2015 dari https://www.eff.org/cyberspace-independence
Bowen, C. (1996). Modem nation: The handbook of grassroots American activism online. New York, NY: Crown Business.
Chau,  Clement.  2010.  YouTube  as  a  Participatory  Culture. New  Directions  for  Youth Development , 2010 (128): 65 – 74.
Coleman,  Stephen.  (2017). Can  the  internet  strengthen  democracy? Cambridge:  Polity Press.
Curtice, J., & Norris, P. (2004). E-politics? The impact of the Internet in political trust and participation.  In  A.  Park,  J.  Curtice,  K.  Thomson,  C.  Bromley,  &  M.  Phillips  (Eds.), British  social  attitudes:  The  21st  report  (pp.  99 – 116).  London,  UK:  SAGE Publications.
Dahlberg, L. (2001). The internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online  deliberative  forums  extending  the  public  sphere.  Information, Communication & Society, 4(4), 615 – 633.
Dahlgren,  P.  (2005).  The  internet,  public  spheres,  and  political  communication: Dispersion and deliberation. Political Communication, 22(2), 147 – 162.
Earl, J., & Kimport, K. (2011). Digitally enabled social change: Activism in the Internet age. Cambridge, MA: MIT Press.
Fatah, Z., & Fatanti, M. N. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik  Demokrasi  Digital  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  dan Kebijakan Sosial , 3 (1), 306-326.
Fatanti, M. N. (2014). Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet, Jurnal IPTEK-KOM, 16(1), 17-29.
Flew, Terry. (2004). New Media: An Introduction, 2 nd edition. Victoria, Australia: Oxford University Press.
Gilardi, F. (2016). Digital Democracy. How Digital Democracy is Changing Democracy and Its Study .
Hardiman, Fransisco Budi. (1993). Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Kanisius.
Heryanto,  Gun-Gun.  (2018). Media  Komunikasi  Politik:  Relasi  kuasa media  di  panggung politik. Yogyakarta: IRCiSoD.
Hidayat, Dedy N. (2001). Politik media dan pertarungan wacana. Yogyakarta: LKiS.
Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (1), 25-35.
Juditha,  C.,  &  Darmawan,  J.  (2018).  Penggunaan  media  digital  dan  partisipasi  politik generasi milenial. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 22(2), 94-109.
Kellner,  Douglas,  and  Gooyong  Kim.  (2010).  YouTube,  Critical  Pedagogy,  and  Media Activism. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 32: 3 – 36.
Lee, Shin Haeng. (2016). Digital democracy in Asia: The impact of the Asian internet on political participation, Journal of Information Technology & Politics, 14(1), 62-82.
Loader B., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. Information, Communication & Society, 14(6), 757 – 769.
McNair, Brian. (2003). An introduction to political communication, 5 th ed. London & New York: Routledge.
Mossberger, Karen., Tolbert, Caroline J. (2010). Digital democracy: How politics online is changing electoral participation, in The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior, ed. Jan E. Leighley. Oxford: Oxford University Press.
Munzir, A.A. Asmawai & Zetra, A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA ), 7(2): 173-182.
Nasrullah, R. (2012). Internet dan Ruang publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas. Jurnal Komunikator , 4(1), 26-35.
Negroponte, N. (1996). Being digital. New York: Vintage.
Norris, J., & Curtice, P. (2008). Getting the message out: A two-step model of the role of the  Internet  in  campaign  communication  flows  during  the  2005  British  general election. Journal of Information, Technology & Politics, 4-1487125885 (4), 3 – 13.
O’Neill, Matthew G. (2014). Transgender Youth and YouTube Videos: Self-Representation and Five Identifiable Trans Youth Narratives . In Queer Youth and Media Cultures, eds.
Christopher Pullen, 34 – 45. New York: Palgrave MacMillan.
Papacharissi,  Z.  (2010).  A  private  sphere:  Democracy  in  a  digital  age.  Cambridge,  UK:
Polity.
Pembayun, J. G. (2015). Konglomerasi Media dan Dampaknya pada Pilpres 2014. JURNAL INTRAKSI, Vol. 4 No. 2 , 109-116.
Pradana, Y. (2017). Peranan Media Sosial Dalam Pengembangan Melek Politik Mahasiswa. Jurnal Civics . 14 (2): 139-145.
Prasetyo, A.G. (2012). Menuju Demokrasi rasional: Melacak Pemikiran jurgen Habermas tentang Ruang Publik, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Vol. 16 No. 2, 169-184.
Puji, S. T. (2016, Januari 13). Nasib Televisi di Era Internet . Retrieved from Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/13/o0vsw59-nasib- televisi-di-era-internet
Ratnamulyani, I.A. & Maksudi, I, Beddy. (2018). Peran media sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora . 20 (2): 154-161.
Sutarno.  (2006). Manajemen  perpustakaan:  suatu  pendekatan  praktik. Jakarta:  Sagung Seto.
Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). Journalism, Fake News, and Disinformation. UNESCO.
Wibowo,  Hendro  Agung.  (2018). Citra  politik  Presiden  Jokowi  dalam  YouTube  Channel melalui  aktivitas  vlog. Skripsi.  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.