SANKSI KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DESA PAKRAMAN TUKADMUNGGA,
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
ARTIKEL

## OLEH
KADEK AGUS SUKRADA 0914041024

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## SANKSI KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DESA PAKRAMAN TUKADMUNGGA,

## KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
Oleh: Kadek Agus Sukrada Drs. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. Ratna Artha Windari, SH.,MH Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: ardhasukrathe@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Latar belakang terjadinya sanksi kasepekang kepada  warga  di  desa  adat/ pakraman Tukadmungga,  (2)  Jenis-jenis sanksi kasepekang yang  dijatuhkan  kepada  warga  di  desa  adat/ pakraman Tukadmungga, (3) Kasepekang yang dijatuhkan kepada warga di desa adat/pakraman Tukadmungga ditinjau dari awig-awig desa adat/ pakraman Tukadmungga. Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian  ditentukan  secara Purposive melalui snowball sampling , yang meliputi: , (1) Warga desa Tukadmungga,
(2) Aparatur pemerintah desa (desa dinas), (3) Pengurus ( prajuru) desa pakraman , (4) Tokoh masyarakat desa adat/ pakraman Tukadmungga dan (5) Ketua Majelis Madya. Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan:  (1)  metode  observasi;(2)  metode wawancara;  (3)  metode  dokumentasi  dan    (4)  metode  kepustakaan.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif  kulitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa: (1) latar belakang terjadinya sanksi kasepekang kepada warga di desa adat pakraman Tukadmungga disebabkan karena warga melakukan pelanggaran terhadap awig-awig dan  sifatnya  membangkang    sehingga  dikenakan  sanksi kasepekang ; (2) jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada warga desa adat pakraman Tukadmungga  diklasifikasikan  menjadi  2  golongan  yakni  sanksi kasepekang ringan dan sanksi kasepekang berat; (3) kasepekang yang dijatuhkan kepada warga di desa Tukadmungga  ditinjau  dari awig-awig desa  adat pakraman Tukadmungga  perlu adanya ketegasan di dalam menjatuhkan sanksi adat kasepekang agar eksistensi awig- awig tetap terjaga keberadaannya.
Kata Kunci: Sanksi Kasepekang, Hukum Adat, Desa Pakraman .

## ABSTRACT
This research aimed to determine (1) Background to the sanctions kasepekang in pakraman Tukadmungga village residents, (2) The types of sanctions kasepekang imposed  to  residents  in pakraman Tukadmungga  village,  (3) kasepekang sanctions imposed  to  residents  in pakraman Tukadmungga  village  terms  of awig  awig pakraman Tukadmungga  village.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study. Research  subjects  are  determined  by  purposive  snowball  sampling,  which  include:, (1)  Villagers  Tukadmungga,  (2)  Apparatus  village government  (village  official),  (3) Management  ( prajuru ) Pakraman village,  (4)  the  traditional  village  community leaders Tukadmungga pakraman village and (5) Associate Chief. Data was collected using: (1) observation, (2) interviews, (3) methods of documentation and (4) methods of literature. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. These  results  indicate  that:  (1)  the  background  of  the  sanctions kasepekang to residents pakraman Tukadmungga  village  because  people  violated awig  awig and rebellious  nature  that kasepekang penalized,  (2)  the  types  of  sanctions  imposed  to residents pakraman Tukadmungga  village  classified  into  two  categories  namely sanctions kasepekang lightweight  class  and  sanctions kasepekang weightclass,  (3) kasepekang meted  out to  residents  in  the  village  of  terms  Tukadmungga awig  awig pakraman Tukadmungga  village  need  for  firmness  in  the  sanction  order  custom kasepekang existence awig awig maintained its existence.
Keywords : Sanctions of Kasepekang , Customary Law, Pakraman village.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memliki banyak pulau yang terbagi  menjadi  beberapa  propinsi.  Negara  Indonesia  berpenduduk  sekitar  200  juta jiwa,  sehingga  wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  yang  padat  penduduk. Beberapa  pulau  di  Indonesia  memiliki  ciri  khas  dan  ketertarikan  tersendiri    yang membedakan  dari  pulau  lainnya.  Negara  Indonesia  juga  merupakan  sebuah  negara yang berkembang, dengan kata lain sedang atau tengah mencari bentuk yang terbaik dan  ideal  bagi  seluruh  komponen  bangsa  dan  negara  Indonesia  itu  sendiri  yaitu menjadi  negara  maju  dalam  segala  bidang,  namun  tanpa  melepaskan  tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya diperlukan sesuatu untuk mengatur, yakni hukum. Dalam hukum terdapat berbagai aturan, yang kemudian aturan ini harus sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat agar terjadinya sinkronisasi antara peraturan dan kehidupan dalam  masyarakat. Indonesia memiliki  beragam  suku  dan  budaya  yang  diciptakan  oleh  berbagai  daerah  yang menjadian  ciri  khas  dari  daerah  tersebut.  Keanekaragaman  ini  tidak  hanya  terjadi
pada kesenian dan budaya, namun juga pada hukum atau aturan dari masing-masing daerah  tersebut.  Setiap  daerah  memiliki  aturan  yang  berbeda-beda  sejak diturunkannya peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang bahkan sampai lingkup desa pun memiliki aturan tersendiri.
Di Bali, peraturan di desa bahkan ada 2 tipe, yakni peraturan di desa dinas dan desa adat (pakraman). Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dpelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu  lembaga  yang  bernama  “desa adat”,  yaitu suatu desa  yang berbeda  status,  kedudukan  dan  fungsinya  dengan  desa  dinas  (desa  administratif pemerintahan),  baik  ditinjau  dari  segi  pemerintahan  maupun  dari  sudut  pandang masyarakat,  dengan  penjelasan  bahwa  “Desa  adat  ialah  desa  yang  dilihat  dari fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)”, sedangkan “desa dinas” dilihat dari fngsinya di bidang pemerintahan merupakan  lembaga  pemerintah  yang  paling  terbawah  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah  (I  Wayan  Surpha,  2002:29).  Desa  Adat/ Pakraman berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di  propinsi  Bali  yang  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan kahyangan  tiga atau  kahyangan  desa yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri.   Secara umum dapat dibedakan bahwa desa  dinas  mengatur  hukum  sesuai  dengan  hukum  nasional,  sedangkan  desa adat/ pakraman ,  mengatur  hukum  sesuai  dengan  hukum  di  desa pakraman (hanya khusus  di  wilayah  desa).  Peraturan-peraturan  desa  adat  di  Bali  begitu  beragam  dan berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga banyak sekali peraturan yang ada  di  Bali.  Salah  satu  keunikan  aturan  desa  adat  di  Bali  yakni  adanya  sanksi  adat “ Kasepekang ”. Secara etimologis kata kasepekang berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat ( krama adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak  sebagai role  accupant dari  tata  tertib  hukum  yang  berlaku  di  desa  atau  di wilayah  persekutuan  hukumnya. Kasepekang adalah  salah  satu  sanksi  adat  yang dikenal  di  Bali.  Menurut  Kersten  (1984:521), kasepekang berasal  dari  kata sepek yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali –
Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Dasar  Prov.  Dati  I  Bali  (1991: 637) disebutkan bahwa kata sepek diartikan sebagai “kucilkan” dan kasepekang sama dengan “dikucilkan”. Hal senada juga dapat diketahui dari Hasil Pesamuhan Majelis Pembina  Lembaga  Adat  (MPLA)  Prov.  Bali  tanggal  27  Februari  1997. Kasepekang merupakan  sanksi,  dimana  si  penerima  sanksi  akan  dikucilkan,  diasingkan  atau diberhentikan  untuk  ikut  di  desa (Madesa) .  Hal  ini  dikarenakan  si  pelaku  sanksi melanggar  aturan  desa  adat  berkali-kali  (keterlaluan),  sehingga  sanksi  ini  dianggap pantas  untuk  diberikan.  Salah  satu  desa  yang  pernah  menerapkan  sanksi  ini  yakni desa Tukadmungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.
Desa  Tukadmungga  merupakan  sebuah  desa  kecil  yang  terletak  di  pinggir pantai  yang  memiliki  luas  sekitar  196  ha/m 2 .  Batas  wilayah  desa  Tukadmungga yakni, di sebelah timur, berbatasan dengan desa Pemaron, di sebelah barat berbatasan dengan  desa  Anturan,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  desa  Tegal  linggah  dan  di sebelah  utara  berbatasan  dengan  Laut  Jawa.  Untuk  jumlah  penduduknya  termasuk padat,  berjumlah  4028  jiwa,  penduduk  ini  terbagi  ke  dalam  1139  KK  (Kepala Keluarga).  Kasus kasepekang di  desa  Tukadmungga  sebenarnya  sudah  lama  tidak diterapkan  atau  dengan  kata  lain  sanksi  ini  sudah  lama  tidak  dikenakan  kepada pelaku,  namun  pada  tahun  2011  kembali  diterapkan  kepada  kepala  desa  yang melakukan  penggelapan  uang  bantuan  desa pakraman senilai  30  juta.  Selain  itu, sanksi kasepekang yang dijatuhkan juga dikarenakan beliau tidak pernah hadir selama 3  kali sangkepan (rapat  desa).  Sanksi  ini  diangap  pantas  diberikan,  sebab  sebagai kepala  desa  hendaknya  beliau  menjadi  panutan,  bukan  sebaliknya.  Sampai  saat  ini, mantan  kepala  desa  tersebut  tidak  lagi  merupakan  anggota  masyarakat  desa  (secara adat).  Sebelum  tahun  2011,  kasus kasepekang ini  juga  pernah  terjadi  bahkan  lebih dari  satu  kasus.  Adanya  perbedan  penerapan  sanksi kasepekang di  berbagai  daerah dan dengan adanya kasus penjatuhan sanksi kasepekang di desa Tukadmungga, maka peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  banyak  tentang  latar  belakang terjadinya  kasus kasepekang yang  terjadi  dan  jenis-jenis  sanksi kasepekang yang dijatuhkan  kepada  pelaku  serta  untuk  meninjau kasepekang yang  dijatuhkan  dari perspektif awig-awig desa adat/ pakraman Tukadmungga.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan empiris,  yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar ( real situation ) (Mardalis, 1994:35).
Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Purposive  Sampling adalah  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  tujuan penelitian,  bahwa  informan  tersebut  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu (1) Warga desa Tukadmungga  yang  mengetahui,  (2)  Aparatur  pemerintah  desa  (desa  dinas),  (3) Pengurus  ( prajuru) desa pakraman ,  (4)    Tokoh  masyarakat  dan penglingsir desa adat/ pakraman Tukadmungga dan (5) Ketua Majelis Madya
Dalam pelaksanaannya peneliti  menggunakan beberapa instrument dan teknik pengumpul  data,  yaitu  metode  wawancara,  metode  observasi,  metode  dokumentasi dan metode kepustakaan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif  kulitatif.  Secara  spesifik  tahap  pengumpulan  data  dan  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  meliputi  tahapan-tahapan  yaitu:  (1) pengumpulan data;  (2) Kategorisasi data, (3) reduksi data; (4) pemaknaan   data; (5) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. HASIL PENELITIAN
3.1.1  Latar  Belakang  Terjadinya  Sanksi Kasepekang Warga  Di  desa Pakraman

## Tukadmungga
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Ketut  Sutana  selaku  Bendesa Pakraman Tukadmungga,  latar  belakang  dijatuhkannya  sanksi kasepekang di  desa Pakraman Tukadmungga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni diantaranya :
a. Melakukan pelanggaran terkait awig-awig desa adat
Pelanggaran  terkait  awig-awig  desa  adat  ini  misalnya  seperti  membuat  aib yang menyebabkan tercemarnya nama baik desa pakraman, membuat konflik di desa pakraman  dan  sebagainya  yang  terkait  dengan  masalah  adat.  Namun  intinya kasepekang  dapat  dijatuhkan  karena  warga  tersebut  membangkang  jika  diberikan nasehat, teguran ataupun peringatan atau istilah lainnya ngetuwel (membangkang).
b. Akibat tidak melunasi pinjaman di LPD
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  LPD  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  desa  yang  dimiliki  oleh  desa pakraman /adat.  Dimana  LPD  tersebut  akan dibina  oleh prajuru adat  seperti bendesa  adat ,  walaupun  LPD  ini  dipimpin  oleh seorang  ketua,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  LPD  merupakan  salah  satu lembaga  adat  di  desa pakraman yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan.  Pada  tahun 1994,  karena  tidak  mau  melunasi  pinjaman  di  LPD,  4  orang  warga  di kasepekang . Namun  sanksi kasepekang yang  dijatuhkan  tergolong  ringan,  karena  tidak  sampai dikucilkan  atau  diasnigkan,  yakni  hanya  tidak  boleh nunas  tirta untuk  upacara pribadi.
c. Akibat tidak membayar iuran/ paturunan di desa pakraman
Paturunan ini biasanya dipungut ketika akan diselenggarakan upacara adat di desa  ataupun  ketika  akan  melakukan  pembangunan  terkait  adat,  misalnya pembangunan  di  pura  kahyangan  tiga  ( pura  puseh,  dalem maupun segara ).  Di Tukadmungga, salah satu penyebab pernah terjadinya kasus kasepekang adalah warga (krama) tidak  mau  membayar/melunasi paturunan. Penjatuhan  sanksi  terkait pembayaran paturunan ini  sebenanrnya  butuh  perhitungan  panjang,  sebab  terkait masalah  ekonomi krama .  Namun  sanksi  ini  tetap  dijatuhkan  karena  si  penerima sanksi sudah berulang kali diperingatkan dan sudah berulang kali pula diberikan batas waktu  untuk  melunasi  pembayaran,  namun  tetap  membangkang,  sehingga prajuru adat  yakni bendesa  adat mau  tidak  mau  harus  memberikan  sanksi  terhadap pelanggaran tersebut. Kasus ini pernah terjadi di tahun 1996 yang melibatkan 5 orang yang terkena sanksi.

## d. Penyalahgunaan wewenang uang desa pakraman
Di desa pakraman Tukadmungga pernah terjadi kasus  yang  melibatkan uang adat.  Kasus  ini  melibatkan  kepala  desa  kala  itu,  yang  sekarang  sudah  tidak  lagi menjabat.  Mantan  kepala  desa  ini  dituduh  menggelapkan  uang  adat  senilai  30  juta yang  rencananya  akan  dipergunakan  untuk  pembangunan  koperasi  desa.  Namun ketika  diminta  pertanggungjawaban  keuangan  oleh bendesa  adat ,  beliau  tidak  bisa menunjukkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Kasus ini menyebabkan mantan kepala  tersebut  dikenakan  sanksi kasepekang oleh  desa pakraman ,  yang  tergolong berat sebab kasus ini sudah menggegerkan desa. Kasus ini terjadi di tahun 2011 dan sampai saat ini mantan kepala desa tersebut masih terkena sanksi, sebab beliau belum membyar denda dan ngaturang guru piduka di depan krama desa pada rapat desa.
Faktor-faktor  diatas  merupakan  alasan  yang  paling  dominan  yang  membuat warga  dikenakan  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga.  Menurut  I Made  Widnya,  yang  merupakan  mantan  Bendesa Pakraman Tukadmungga menjelaskan  bahwa  pada  zaman  dahulu  sanksi kasepekang yang  diterapkan  di  desa pakraman Tukadmungga  cenderung  dikarenakan  pertengkaran  dan  konflik  antar perorangan (krama), berbeda  halnya  dengan  belakangan  ini  yang  lebih  disebabkan oleh kasus yang terkait dengan masalah keuangan.
3.1.2  Jenis-jenis  Sanksi Kasepekang Yang  Dijatuhan  Kepada  Warga  Di  Desa Pakraman Tukadmungga
Jenis-jenis  sanksi kasepekang yang  diterapkan  di  desa pakraman Tukadmungga  diatur  dalam awig-awig desa pakraman Pawos  67 ,  namun  dalam penerapannya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  I  Ketut  Sutana  (Bendesa Pakraman Tukadmungga), dibagi menjadi 2 klasifikasi yang didasarkan atas prarem (keputusan dalam paruman ), yakni :
1. Sanksi kasepekang yang tergolong dalam klasifikasi ringan yakni :
a) Tidak diizinkan maturan ke Pura Desa Adat bersangkutan.
b) Tidak diijinkan mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di  sungai,  ataupun di parit dan  sebagainya di wilayah Desa Adat Bungaya bersangkutan.
c) Tidak  diijinkan  berdagang  ataupun  berbelanja  di  Pasar  Desa  Adat bersangkutan.
2. Sanksi kasepekang yang tergolong dalam klasifikasi berat yakni :
a) Segala  administrasi  mengenai  adat  tidak  dilayani  oleh  desa pakraman
b) Tidak mendapat setra (kuburan)
c) Tidak boleh nunas tirta (air suci) di kahyangan tiga desa pakraman untuk upakara pribadi
d) Dikucilkan  atau  tidak  dianggap  lagi  ikut makrama  desa ( kanorayang)
Dalam pelaksanaannya, sanksi kasepekang ini  sering dikombinasikan,  sanksi yang  tergolong  dalam  klasifikasi  ringan  digunakan  sebagai  sanksi  percobaan,  dan sanksi  yang  tergolong  dalam  klasifikasi  berat  akan  digunakan  sebagai  sanksi tambahan, sehingga ketika warga( krama) yang menerima sanksi semakina lama tidak memenuhi  persyaratan  untuk  kembali  menjadi krama yang  normal,  maka  hukuman yang  ia  terima  akan  semakin  berat,  karena  penerapan  sanksi kasepekang di Tukadmungga ini adalah semakin lama akan semakin berat.
3.1.3. Kasepekang Yang  Dijatuhkan  Kepada  Warga  Di  Desa Pakraman Tukadmungga Ditinjau Dari Awig-awig Desa Pakraman Tukadmungga Tahap penjatuhan sanksi kasepekang di desa pakraman Tukadmungga diatur dalam awig-awig yakni  pawos 69. Menurut penjelasan dari Bendesa (I Ketut Sutana) yang  menerangkan  bahwa  penerapan  sanksi kasepekang ini  masih  perlu  untuk dipertegas  lagi,  jika  memang  benar-benar  ingin  tetap  menggunakan  sanksi  adat  ini dalam  menghukum  warga  yang  melanggar awig-awig ,  sebab  dapat  dilihat  dari tahapan  penjatuhan  sanksi kasepekang ini  dinilai  masih  begitu  bersahabat.  Secara
lengkap tahapan dari penjatuhan sanksi kasepekang di desa pakraman Tukadmungga yang dipaparkan oleh beliau adalah sebagai berikut :
1) Warga  tersebut  berdasarkan paruman/sangkepan (rapat krama desa) dinyatakan bersalah
2) Warga tersebut dipanggil melalui surat untuk hadir dalam paruman/sangkepan (Pembinaan I)
3) Jika Tidak menemui hasil atau  warga tersebut tidak hadir, maka akan kembali dipanggil  untuk  ikut paruman/sangkepan lagi  diundang  dengan  surat (Pembinaan II)
4) Apabila tidak menemui kesepakatan atau warga tersebut tidak hadir lagi maka dilakukan pemanggilan terakhir untuk ikut paruman/sangkepan dan diundang dengan surat (Pembinaan III)
5) Jika  memang  dengan  cara  pembinaan  itu  warga  tersebut  masih belum  bisa diterima  oleh  warga lainnya  atau  ia tidak  mau  menghadiri paruman/sangkepan tersebut, maka baru akan dijatuhkan sanksi kasepekang.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  intinya  penjatuhan  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga  tidak  semena-mena  dilakukan  (tidak terburu-buru  untuk  dijatuhkan).  Dilihat  dari  poin  2,3  dan  4  menyebutkan  bahwa adanya panggilan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan warga tersebut melalui paruman/sangkepan (rapat  desa)  dengan  warga  lainnya  dan  bahkan  ini dilakukan sampai 3 kali. Biasanya kasepekang ini baru akan dijatuhkan jika memang warga yang bermasalah tersebut benar-benar membangkang, seperti tidak mau hadir setelah  diberi  panggilan  selama  3  kali  untuk  ikut  paruman  dan  juga  tidak  mau membayar  denda.  Selain  itu  juga  menurut  Putu  Gambar  selaku  Kelian  Banjar Dharma  Semadhi  mengatakan  bahwa  “sanksi kasepekang yang  diterapkan  di  desa Tukadmungga  cukup  ringan,  sebab  masih  diperbolehkan  untuk  berbicara  dan bergaul  dengan  masyarakat  lainnya,  berbeda  halnya  dengan  di  Bali  Selatan  yang tidak memperbolehkan hal ini “.
Menurut  Putu  Suardana  dan  Ketut  Suka  selaku  warga  desa pakraman Tukadmungga,  tahapan  penjatuhan  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga masih bersifat medalem (mengampuni), kurang tegas, sehingga sanksi kasepekang seperti  diacuhkan  keberadaannya.  Made  Widnya  (mantan  Bendesa) memaparkan  perlu  adanya  kesadaran  yang  tinggi  dari  warga (krama) dan prajuru desa pakraman untuk  mempertahankan  eksistensi  sanksi kasepekang ini  bila  ingin tetap  mempertahankannya.  Selain  itu  Peran awig-awig dalam  mengatur  eksistensi sanksi  ini,  tidak  hanya  di  desa pakraman Tukadmungga,  namun  juga  dalam kehidupan masyarakat adat di seluruh Bali, sebab aturan-aturan yang diberlakukan di mayarakat adat di Bali semuanya berdasarkan awig-awig , sehingga masyarakat harus bisa  mempertahankan  dan  menjunjung  tinggi awig-awig tersebut  yang  juga merupakan aturan yang telah dibuat bersama.

## 3.2. PEMBAHASAN
Secara etimologis kata kasepekang berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat ( krama adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak sebagai role  accupant dari  tata  tertib  hukum  yang  berlaku  di  desa  atau  di  wilayah persekutuan  hukumnya. Kasepekang adalah  salah  satu  sanksi  adat  yang  dikenal  di Bali.  Menurut  Kersten  (1984:521), kasepekang berasal  dari  kata sepek yang mengandung  arti  “mempermasalahkan  di  hadapan  orang”.  Dalam  Kamus  Bali  – Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Dasar  Prov.  Dati  I  Bali  (1991:
637) disebutkan bahwa kata sepek diartikan sebagai “kucilkan” dan kasepekang sama dengan “dikucilkan”. Hal senada juga dapat diketahui dari Hasil Pesamuhan Majelis Pembina  Lembaga  Adat  (MPLA)  Prov.  Bali  tanggal  27  Februari  1997.  Sanksi kasepekang di  Tukadmungga  masih  diterapkan,  karena  masih  dianggap  perlu  yang tujuannya  untuk  menjaga  eksistensi awig-awig desa pakraman. Penerapan  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga  umumnya  dilatarbelakangi  oleh masalah keuangan dan material yang terkait dengan desa pakraman , dan tentunya ini sudah  termasuk  pelanggaran  terkait awig-awig desa pakraman ,  sehingga  sanksi kasepekang ini dijatuhkan.
Adapun  jenis-jenis  sanksi kasepekang yang  ada  di  desa pakraman Tukadmungga digolongkan  menjadi 2 klasifikasi,  yakni klasifikasi ringan dan berat. Sanksi  ringan  dan  berat  ini  dalam  penerapannya  dikombinasikan.  Penerapan  sanksi kasepekang  di  Desa  pakraman  Tukadmungga  adalah  semakin  lama  semakin  berat. Maksudnya  adalah  semakin  lama  warga  (penerima  sanksi)  tidak  memenuhi  syarat untuk kembali menjadi warga normal maka sanksi yang diterima akan semakin berat, sehingga  pada  intinya  warga  tersebut  oleh  desa  diharuskan  untuk  cepat  kembali menjadi  warga  normal  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  diberkian  oleh  desa pakraman .  Dari  sebagian  besar  kasus kasepekang yang  pernah  terjadi,  sanksi  yang diberikan  dominan  adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Tidak  diizinkan maturan ke  Pura Desa,  (2)  Tidak  diijinkan  menguburkan  mayat  di  kuburan  wilayah  Desa,  (3)  Tidak diijinkan mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di sungai, ataupun di parit dan sebagainya di wilayah Desa, (4) Tidak diijinkan melakukan adol atuku di Pasar Desa.
Menurut awig-awig desa pakraman Tukadmungga,  tahap  penjatuhan  sanksi kasepekang diatur  dalam Pawos  69 ,  yang  intinya  terdapat  beberapa  tahap,  yakni  : Warga tersebut dinyatakan bersalah, Tahap Pembinaan I, Tahap Pembinaan II, Tahap Pembinaan  III,  Penjatuhan  sanksi  kasepekang.  Tahap-tahap  ini  selalu  dilakukan berdasarkan sangkep/paruman dengan krama desa,  sehingga  tidak  akan  adaya keinginan  ataupun  dendam  individu  untuk  menghakimi  sendiri  warga (krama) yang bersalah. Tahap Pembinaan tersebut artinya warga bersalah tersebut diundang untuk ikut  paruman,  kemudian  dalam sangkep masalah  yang  dilakukan  atau  diterima didiskusikan  dengan krama desa  untuk  menemukan  solusi  yang  lebih  baik  dan  ini dilakukan  maksimal  3  kali,  apabila  dalam  3  kali sangkep tersebut  tidak  menemui solusi  atau  warga  bersalah  tidak  hadir  dalam sangkep dan  ia  terus  membangkang, barulah  sanksi kasepekang dijatuhkan.  Selama  ini  penjatuhan  sanksi  kasepekang  ini selalu  dilakukan  sesuai awig-awig dan  tahapan  yang  benar,  hanya  saja  oleh masyarakat, tahapan penjatuhan sanksi kasepekang di desa pakraman Tukadmungga dianggap  kurang  tegas,  sehingga  banyak  warga  yang  menganggap  sanksi  adat  ini sudah tidak diberlakukan lagi dan mengacuhkan keberadaan sanksi ini.
Untuk menjaga eksistensi dari penerapan awig-awig di desa pakraman , perlu adanya  kerjasama  yang  baik  antara  masyarakat (krama) dengan  pemerintah  desa adat/ pakraman dan  pemerintah  desa  dinas  agar  terjadinya  sinergi  yang  baik  dalam perjalanan  bermasyarakat  dalam  desa.  Selain  itu,  penerapan  sanksi  adat  yang  tegas perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi dari awig-awig itu sendiri dan hal ini juga akan  membuat  masyarakat tidak  mengabaikan keberadaan awig-awig sebagai aturan yang hidup dalam desa pakraman .

## 4. PENUTUP
Sesuai  dengan  pembahasan  pokok  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik  simpulan  bahwa  latar  belakang  dijatuhkannya  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga  disebabkan  oleh  beberap  faktor,  diantaranya  yakni  : melakukan  pelanggaran  terkait awig-awig desa pakraman ,  akibat  tidak  melunasi pinjaman  di  LPD,    akibat  idak  membyar  iuran/paturunan  di  desa pakraman ,  dan penyalhgunaan  wewenang  desa pakraman .  Jenis-jenis  sanksi kasepekang yang diterapkan  di  desa pakraman Tukadmungga  dikelompokkan  menjadi  2  (dua) golongan  yakni  :  sanksi kasepekang yang  tergolong  dalam  klasifikasi  ringan  dan sanksi kasepekang yang  tergolong  dalam  klasifikasi  berat,  namun  dalam penerapannya  kedua  sanksi  ini  dikombinasikan,  sanksi  ringan  digunakan  sebagai sanksi  percobaan  dan  sanksi  berat  digunakan  sebagai  sanksi  tambahan.  Untuk pelaksanaan  sanksi kasepekang di  desa pakraman Tukadmungga  sudah  dilakukan sesuai dengan awig-awig yang berlaku, hanya saja oleh masyarakat tahap penjatuhan sanksi dianggap kurang tegas.
Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan  beberapa  saran,  Bagi  masyarakat  adat  di  Bali  secara  umum hendaknya selalu menjunjung dan mematuhi aturan yang tertera di awig-awig , sebab aturan dalam awig-awig ini merupakan aturan yang sudah disepakati bersama dalam paruman (rapat  desa),  sehingga  masyarakat  wajib  untuk  mematuhi  aturan  yang didasari  kesepakatan  tersebut.  Bagi  masyarakat  desa pakraman Tukadmungga,  bila ingin  menerapkan  sanksi kasepekang ini,  haruslah  dilaksanakan  secara  tegas,  agar
nantinya  dapat  menimbulkan  efek  jera  terhadap  masyarakat  yang  sudah  pernah menerima  sanksi  ini  dan  masyarakat  lainnya  agar  tidak  melakukan  pelanggaran terkait  adat.Bagi  pemerintah  propinsi  Bali  agar  dapat  mengeluarkan  aturan  secara jelas dan tegas, bila ingin mempertahankan sanksi kasepekang ini agar ditulis dalam Peraturan  Pemerintah,  jika  tidak  agar  mengeluarkan  pemberitahuan  tentang penghpusan  sanksi kasepekang dalam awig-awig di  desa pakraman ,  agar  tidak  ada dualisme dalam awig-awig yang berlaku di desa, yakni ada yang masih menggunakan sanksi ini dan ada yang tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi,  I  Ketut.  2003. Hukum  Adat  Bali  dengan  Aneka  Masalahnya .  Denpasar:
Pustaka Bali Post
Awig-awig  Desa  Pakraman  Tukadmungga,  Kecamatan  Buleleng,  kabupaten Buleleng.
Mardalis.  1994. Metode  Peneltian  Suatu  Pendekatan  Proposal .  Surabaya:  Usaha Nasional.
MPLA  Daerah  Tingkat  I  Bali.  1998. Hasil-hasil  Pesamuhan  Pembina  Desa  Adat Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Maret 1998 , Denpasar; MPLA
Perda  Propinsi  Bali  No.3  Tahun  2001. Tentang  Desa  Pakraman ,  Bali;  Biro  Hukum dan HAM Setda Bali.
Surpha,  I  Wayan.  2002. Seputar  Desa  Pakraman  dan  Adat  Bali, Denpasar;  Pustaka Bali Post.