## Critical Success Factors Manajemen Risiko di Lembaga Pengelola Bantuan Sosial
A Muh Fadhil Wiguna 1 , Dodik Siswantoro 2*
1,2) Universitas Indonesia
1) fadhilw@gmail.com , 2) kidod25@yahoo.com
*Corresponding Author
Diajukan : 4 Juni 2023 Disetujui
: 15 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Risk management is an important thing to know, not only in the profit-oriented for private sector, but  also  in  government  and  non-profit-based  social  institutions.  Previous  research  has  shown evidence of problems where social institutions have not yet implemented risk management while several  regulatory  references  have  been  made  available  to  improve  risk  management implementation. The purpose of this study is to determine the implementation of risk management and  critical  success  factors  in  social  management  institutions.  This  study  uses  a  qualitative research  method  with  a  case  study  approach  to  institutions  that  manage  earthquake  social assistance in Central Sulawesi Province in 2018. Data collection was carried out by researchers using field study methods and literature. Secondary data was obtained from internal documents, laws and regulations related to the implementation of risk management on the object of research, while primary data was collected through interviews with informants and then reduced to draw conclusions. The results of the analysis show that the object of the research has implemented risk management. Based on observations through interviews conducted with 5 (five) implementers in each institution, it shows that of the 7 (seven) critical success factors, Education and Training are critical  factors  in  the  implementation  of  risk  management  in  Social  Assistance  Management Institutions.  Strengthening  the  understanding  of  risk  management  for  implementers  can  assist institutions  in  managing  risk  management  better.  This  research  is  expected  to  provide understanding  to  social  assistance  management  institutions  so  that  risk  management  can  be applied to prevent possible risks that may occur.
Keywords: Critical Success Factor, Social Aid, Risk Management.

## PENDAHULUAN
Bantuan merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang diperoleh dari suatu kelompok maupun perorangan yang dipergunakan sesuai dengan program bantuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya bantuan dapat dikelola oleh lembaga yang telah berbadan hukum dan memiliki fungsi sebagai penyalur dana yang diprioritaskan untuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dapat bersifat tidak terbatas jumlahnya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan oleh donatur.  Selain  itu,  pengelolaan  bantuan  dilakukan  oleh  pengelola  yang  telah  terdaftar  pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM) dan memiliki sukarelawan yang bekerja secara penuh maupun paruh waktu pada lembaga tersebut.
Pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pemerintah  daerah  wajib  menyelenggarakan  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dana  hibah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (BNPB,  2019).  Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa BNPB dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi  baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  atas  pelaksanaan  kegiatan  dan pemanfaatan  hibah  pada  Pemerintah  Daerah  penerima  hibah.  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  provinsi  berkewajiban  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan kegiatan  dan  pemanfaatan  hibah  pada  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  penerima  Hibah  di wilayahnya.
Selain  itu,  bantuan  sosial  dapat  dikelola  oleh  suatu lembaga  yang  pada  awalnya  dibentuk untuk memeroleh dana masyarakat secara langsung. Lembaga berbadan hukum seperti ini disebut Non-Governmental Organization (NGO). Lembaga NGO mengelola dana yang telah dikumpulkan kemudian  disalurkan  sesuai  dengan  maksud  awal  dana  tersebut  dikumpulkan.  Sebagai  contoh, lembaga NGO memberi informasi kepada donatur untuk mengumpulkan dana atas penanggulangan bencana  yang  terjadi  di  suatu  wilayah.  Dana  yang  terkumpul  kemudian  dikelola  dan  disalurkan dalam  bentuk  tunai  maupun  berupa  barang  yang  dibutuhkan  oleh  korban  bencana.  Proses penyaluran dana tersebut secara keseluruhan dikelola oleh lembaga NGO tersebut sehingga donatur tidak  perlu  melakukan  penyerahan  secara  langsung  kepada  korban  bencana.  Proses  penyerahan bantuan dari donatur kepada lembaga hanya melalui proses perpindahan dana dari rekening donatur ke rekening lembaga tersebut.
Penelitian terdahulu menunjukkan evidence problem di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa manajemen risiko belum berjalan dengan efektif karena belum adanya komitmen pimpinan dalam memunculkan kesiapan lembaga penyedia bantuan, baik pemerintah maupun lembaga sosial lainnya  untuk  mencegah  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Sementara  itu,  pengetahuan  manajemen risiko telah diketahui oleh seluruh pelaksana kegiatan suatu instansi atau lembaga di mana hal ini sangat penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko telah menjadi hal yang perlu dilaksanakan karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Aprilia (2020) menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran  bantuan  dapat  dilakukan  dengan  memahami  pengendalian  risiko  dalam  proses penyaluran  bantuan  tersebut.  Salah  satu  bentuk  pengendalian  risiko  dapat  dilihat  dalam  proses pengawasan  Dana  Desa  pada  program  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Salah satu instrumen akuntabilitas penyaluran dana desa adalah melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasannya.
Peristiwa  gempa  bumi  yang  terjadi  di  Kota  Palu  dan  sekitarnya  pada  tahun  2018 menimbulkan  keprihatinan  banyak  orang.  Hal  ini  memicu  tingginya  aliran  dana  bantuan  yang diperuntukkan normalisasi kondisi sosial di wilayah yang terkena gempa tersebut. Bantuan  dana berasal  dari  pemerintah  maupun  pihak  lainnya.  Salah  satu  pihak  yang  banyak  terlibat  dalam pemberian bantuan yaitu lembaga NGO. Yayasan Hadji Kalla memberikan cukup banyak bantuan di  saat  itu  seperti  pembenahan  jalur menuju  Kota  Palu  hingga  penyaluran  bantuan  sandang  dan pangan yang dibutuhkan oleh korban bencana. Pemerintah maupun pihak lainnya tersebut memiliki proses penyaluran bantuan yang berbeda satu sama lainnya serta memiliki proses pengelolaan risiko yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dan faktor kunci yang  memengaruhi  keberhasilan  manajemen  risiko  di  lembaga  pengelola  bantuan  sosial  pada peristiwa gempa bumi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. Tujuan tersebut ditentukan untuk menjawab  penelitian  sebelumnya  yang  belum  menemukan  implementasi  manajemen  risiko  dan faktor kesuksesan kunci pada implementasi manajemen risiko di lembaga pengelola bantuan sosial. Tujuan  penelitian  digunakan  untuk  mengarahkan  penelitian  ini  fokus  untuk  mengetahui implementasi  manajemen  risiko  dan  CSF  di  lembaga  tersebut.  Secara  akademis,  penelitian  ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengelolaan risiko yang dilakukan oleh masing- masing lembaga dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi  pemerintah  dan  lembaga  NGO  dalam  meningkatkan  pengawasan  dan  pengelolaan  untuk menciptakan proses penyaluran bantuan yang bertanggung jawab dan tepat sasaran. Penelitian ini juga  diharapkan  dapat  memberikan  referensi  dan  meningkatkan  keyakinan  masyarakat  atas pelaksanaan penyaluran bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## STUDI LITERATUR
Risiko-risiko yang terjadi dalam suatu proses aktivitas atau kegiatan selalu menjadi perhatian penting  di  setiap  perusahaan,  organisasi  atau  lembaga.  Risiko  yang  terjadi  dapat  menimbulkan kerugian  secara  materiil  maupun  non  materiil,  bergantung  dari  seberapa  besar  dampak  yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Aktivitas penyaluran bantuan membutuhkan pengendalian risiko untuk  mencegah  kejadian  yang  tidak  diharapkan  dan  tepat  sasaran.  Sebagian  besar  penerapan pengendalian  atau  manajemen  risiko  diterapkan  pada  perusahaan  berbasis  laba  untuk  mencegah
kerugian  besar  akibat  suatu  risiko.  Risiko  dapat  dikendalikan  bergantung  dari  seberapa  tanggap suatu lembaga memahami dan membuat program pencegahannya.

## Manajemen Risiko
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor  04  Tahun  2019  yang  menjelaskan  risiko  sebagai  suatu  kejadian  yang  dapat  mengancam suatu pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen risiko pada dasarkan merupakan  kombinasi  dari  budaya,  sistem,  dan  proses  yang  dilakukan  instansi/lembaga  untuk melakukan  koordinasi,  identifikasi  dan  pengelolaan  risiko. International  Standard  Operation 31000 atau disingkat ISO 31000 (2018), Manajemen risiko dipandang sebagai tindakan dan metode yang saling terkoordinasi untuk memandu suatu organisasi dan mengelola banyak risiko yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Risiko didefinisikan sebagai efek dari  ketidakpastian  terhadap  tujuan  organisasi,  dimana  akibat  dari  ketidakpastian  tersebut  bisa positif atau negatif tergantung pada hasil yang diharapkan.
The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission atau  disingkat COSO (2017), manajemen risiko didefinisikan sebagai tindakan suatu entitas, baik entitas profit, non profit maupun pemerintah dalam menghadapi berbagai macam risiko agar manajemen dapat mencapai  outcomes  yang  optimal  dengan  meningkatkan  kapabilitas  untuk  menciptakan, mempertahankan dan akhirnya memeroleh nilai (value) yang diinginkan. Nilai diciptakan ketika manfaat yang dihasilkan dari sumber daya yang dikelola melebihi biaya dari sumber daya tersebut. Nilai tersebut dipertahankan ketika sumberdaya yang dikelola dari operasi dari hari ke hari secara terus menerus menghasilkan manfaat.  Nilai tersebut dapat terkikis ketika manajemen menerapkan suatu strategi  yang  tidak menghasilkan  outcomes  atau  gagal  dalam menyelesaikan  tugas  sehari- hari.  Nilai  tersebut  akan  tercipta  ketika  pengambilan  keputusan  telah  memeroleh  manfaat  yang dalam bentuk moneter maupun non-moneter dari entitas tersebut.

## Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada fakir miskin, penyandang  cacat  dan/atau  orang,  keluarga,  kelompok,  atau  masyarakat  yang  berisiko  terkena risiko  sosial  (Perpres  No.  63  Tahun  2017).  Definisi  umum  tersebut  penulis  buat  untuk mendamaikan pengertian istilah “bansos” yang ketentuannya berkaitan dengan masalah teknis, baik itu pelimpahan wewenang, pengawasan, penerima sebagai hak. pemilik, dan pemegang kewajiban pelaksanaan  tetap  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan.  Bantuan  sosial  memberikan kompensasi  kepada  individu,  keluarga, masyarakat  dan  masyarakat  umum  dalam  bentuk  hadiah atau  barang  baik  dari  pemerintah  atau  lembaga  yang  bersifat  sementara  dan  curang  untuk menyelamatkan dari kemungkinan ancaman sosial (Sitanggang dkk., 2014). Bantuan hidup yang disalurkan oleh negara kepada masyarakat yang kurang mampu bersifat sementara atau terputus- putus.  Tujuan  dari  dukungan  yang  diberikan  adalah  agar  masyarakat  miskin  dapat  menjalani kehidupan  yang  seimbang  (Kementerian  Sosial,  2017).  Oleh  karena  itu,  Keputusan  Menteri Keuangan  (2015)  menjelaskan  bahwa  tunjangan  pendapatan  adalah  biaya  yang  disebabkan  oleh transfer uang, barang atau jasa yang ditawarkan negara kepada orang miskin atau gagal melindungi masyarakat  dari  kemungkinan  risiko  sosial.  Meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan/atau masyarakat. Selain itu, Rahmansyah dkk. (2020) menjelaskan bahwa kebijakan bantuan pendapatan merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap keadaan masyarakat  pra  kaya  dan  masyarakat  bawah  yang  terlantar.  Sesuai  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, ada standar regulasi pemberian bantuan pendapatan.
Pemerintah  kota  dapat  menawarkan  penduduk  atau  kelompok  masyarakat  dukungan pendapatan  sebanding  dengan  kekuatan  ekonomi  daerah.  Penduduk  atau  kelompok  masyarakat tersebut meliputi: (a) perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang berada dalam situasi yang tidak terkena dampak langsung dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam untuk memenuhi kebutuhan minimum; b) Lembaga pendidikan, keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat  lainnya  yang  bertindak  melindungi  individu,  kelompok,  dan/atau  masyarakat  dari peluang  terjadinya  ancaman  sosial.  Kualifikasi  barometrik  bagi  penerima  manfaat  meliputi  (1) bukti identitas diri; (2) bertempat tinggal di lingkungan administrasi pemerintahan daerah sekitar; (3) tidak tetap dan hanya bersifat sementara tetapi tunduk pada kondisi tertentu yang dapat berubah; dan (4) untuk aplikasi sasaran.

## Critical Success Factor
Critical Success Factors (CSF) diperkenalkan oleh Rochart (1979). Rochart mendefinisikan faktor kesuksesan penting sebagai jumlah area yang terbatas di mana hasilnya, jika memuaskan, akan memastikan kinerja kompetitif yang sukses untuk organisasi. Bidang tersebut adalah beberapa bidang utama yang harus berjalan dengan benar agar bisnis dapat berkembang. Jika hasil di bidang ini  tidak  memadai,  upaya  organisasi  untuk  periode  tersebut  akan  kurang  dari  yang  diharapkan. Boynton dan Zmud (1984) mengungkapkan faktor kesuksesan penting sebagai salah satu hal yang memastikan kesuksesan bagi suatu organisasi. Faktor kesuksesan penting yang sesuai untuk setiap unit bisnis dan keseluruhan organisasi bertujuan untuk memenuhi tujuan organisasi. Penelitian CSF untuk  manajemen  risiko  yang  efektif  telah  sebelumnya  diteliti  oleh  Na  Ranong  &  Phuenngam (2009)  yang  terdiri  dari  komitmen  dan  dukungan  dari  manajemen  puncak,  komunikasi,  budaya, struktur organisasi, kepercayaan, teknologi informasi dan pelatihan.
Galorath  (2006)  mengatakan  dukungan  manajemen  puncak  dianggap  sebagai  salah  satu faktor kesuksesan penting, khususnya manajemen risiko. Dukungan manajemen puncak mencakup berbagai  kegiatan  dalam  suatu  organisasi,  termasuk  mengembangkan  prosedur  yang  mencakup tahap inisiasi, program pelatihan, Komitmen dan dukungan dari manajemen puncak memainkan peran  kunci  dalam  mempengaruhi  keberhasilan  hampir  semua  inisiatif  dalam  suatu  organisasi. Manajemen puncak merumuskan dan memutuskan tujuan dan strategi untuk kegiatan manajemen risiko organisasi, visi dan misi.
Grabowski and Roberts (1999) menjelaskan bahwa struktur organisasi, komunikasi, budaya sebagai faktor kritis dalam manajemen risiko. Komunikasi dipandang sebagai keterampilan penting bagi para pemimpin dan manajemen tingkat atas. Pemimpin atau manajer yang efektif yang pandai berkomunikasi dapat menetapkan harapan, tujuan, dan sasaran bersama yang jelas. Dalam situasi apa pun di mana kerja sama penting untuk memecahkan krisis, budaya adalah faktor kunci untuk kemauan  belajar  dari  kesalahan  dan  bertukar  praktik  terbaik  dalam  organisasi.  Budaya  menjadi penting dalam manajemen risiko yang efektif  di mana budaya menciptakan individu yang terus- menerus didorong untuk menghasilkan ide, pengetahuan, dan solusi baru. Grabowski dan Roberts menambahkan  faktor  struktur  organisasi  di  mana  harus  ditinjau  secara  berkala  dan  disesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Peran manajemen merekomendasikan kebijakan untuk mengelola risiko. Peran komite adalah menanggapi tinjauan dan menyetujuinya. Terakhir, peran  manajemen  untuk  mengimplementasikannya  dan  melaporkan  kembali  hasil  evaluasi manajemen  risiko.  Manajemen  risiko  membutuhkan  kerja  sama  dan  kerja  tim  mendorong kesuksesan.  Kepercayaan  di  antara  anggota  organisasi  merupakan  prasyarat  penting  untuk mengubah  pola  yang  telah  terbentuk,  sehingga  manajemen  dapat  mengurangi  risiko,  karena organisasi tidak akan mengadopsi struktur organisasi.
NSW  Department  of  State  and  Regional  Development  (2005)  mengatakan  alasan  utama diadakannya program pendidikan dan pelatihan tidak hanya untuk memastikan karyawan merasa nyaman dengan sistem tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka. Pelatihan tidak hanya menggunakan sistem baru, tetapi juga proses baru dan memahami integrasi di  dalam  sistem  bagaimana  pekerjaan  seorang  karyawan  mempengaruhi  pekerjaan  orang  lain. Keberhasilan  program  pelatihan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  kualitas  tinggi  dari  manual pelatihan,  penggunaan  program  bimbingan  yang  berkelanjutan  selama  kursus.  tingginya  tingkat pembelajaran interaktif yang digunakan selama program, penggunaan keterampilan mengkritik diri sendiri dan kelompok sebaya secara ekstensif, penggunaan ekstensif strategi pembelajaran berbasis masalah di seluruh program, dukungan penting dari staf pelatihan yang bermotivasi tinggi, motivasi penilaian  berkelanjutan  sepanjang  kursus,  masukan  pendidik  disampaikan  dalam  konteks  kerja yang berorientasi pada subjek.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  terdahulu  pada  proses  manajemen  risiko  bantuan  sosial  dilakukan dengan  teknik  analisis  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Syukur  (2020),  Kuncorowati  dkk.,  (2018) menyimpulkan bahwa manajemen risiko pada instansi pemerintah maupun lembaga sosial lainnya belum berjalan dengan efektif. Penilaian tersebut berdasarkan pada hasil analisa pada implementasi manajemen  risiko  yang  masih  dihadapkan  dengan  beragam  kendala  di  mana  belum  ditemukan implementasi  manajemen  risiko  maupun  belum  adanya  peraturan  yang  mengatur  kewajiban
pelaksanaan manajemen risiko. Masalah pengelolaan risiko timbul diakibatkan oleh komitmen dari pimpinan  organisasi  atau  lembaga  yang  masih  kurang  dalam  mengimplementasikan  manajemen risiko.
Jauhari  dkk.  (2021)  mengungkapkan  bahwa  implementasi  manajemen  risiko  dihadapkan dengan  banyak  kendala  sehingga  belum  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Penelitian  tersebut menemukan  bahwa  komitmen  pimpinan  organisasi  memiliki  peran  penting  yang  sangat berpengaruh pada pembentukan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko. Ketika manajemen puncak  terlibat  dalam  proses  manajemen  risiko,  hal  ini  dapat  meningkatkan  keterlibatan  dan komitmen seluruh anggota organisasi dalam proses manajemen risiko. Seluruh anggota organisasi akan  merasa  bahwa  manajemen  risiko  merupakan  bagian  penting  dari  tanggung  jawab  mereka dalam mencapai tujuan organisasi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  studi  kasus  pada  BPBD Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  naratif.  Penelitian  ini  tidak  menggunakan  istilah populasi  ataupun  sampel  sehingga  data  yang  digunakan  adalah  suatu  situasi  yang  terdiri  atas tempat, orang dan aktivitas yang berinteraksi secara bersama-sama. Penelitian dilakukan dengan analisis  aturan-aturan  pemerintah  terkait  pengelolaan  bantuan  di  lingkup  pemerintah  provinsi Sulawesi Tengah dan SOP ( Standar Operating Procedure ) dalam pengelolaan bantuan sosial di lingkup  lembaga  NGO.  Selain  itu,  penelitian  dilanjutkan  dengan  observasi  pelaksana  pengelola bantuan di lingkup pemerintah dan lembaga NGO melalui metode wawancara terhadap pihak yang relevan  dengan informasi data  yang  dibutuhkan  sehingga  bisa menguatkan informasi  penelitian. Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  dokumen  digunakan  untuk  mengetahui  proses implementasi manajemen risiko dan Critical Success Factors (CSF).
Dalam  penelitian  ini, informasi  diperoleh melalui  observasi,  wawancara dan  dokumentasi dengan key informant . Pengurus lembaga, relawan penyalur bantuan serta penerima bantuan adalah key  informant pada  penelitian  ini.    Triangulasi  sumber  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan hasil materi dengan informan kunci yang dipilih oleh peneliti. Kegiatan observasi dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  tanpa  terlibat  langsung  dengan  aktivitas  manajemen risiko pada objek penelitian. Wawancara akan dilakukan melalui tatap muka kepada narasumber secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun. Selain itu, peneliti juga akan melakukan  penelusuran  dokumen-dokumen  yang  terkait  seperti  daftar  risiko  yang  dimiliki  oleh entitas maupun undang-undang di instansi pemerintahan. Sumber data juga berasal dari aktivitas penelusuran audio-visual maupun website milik entitas masing-masing.
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi manajemen risiko untuk mempermudah proses penelitian. Ada 8 (delapan) faktor yang dapat menjadi alat ukur kesuksesan  terlaksananya  impelentasi  manajemen  risiko  menurut  Jauhari  dkk.  (2021),  yaitu pengetahuan  manajemen  risiko;  komitmen  dan  kepemimpinan  manajemen;  budaya;  struktur organisasi; pengawasan dan evaluasi risiko; dokumentasi dan pelaporan; lingkungan eksternal; dan konsultasi.  Teknik  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat mencerminkan  stabilitas  dan  konsistensi  dari  seluruh  proses  penelitian  dalam  hal  pengumpulan data, interpretasi hasil dan pelaporan hasil penelitian.

## HASIL
Analisis pada penelitian ini berfokus pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengetahui Critical Success Factor (CSF) manajemen risiko di lembaga pengelola bantuan sosial pada gempa bumi  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Tahun  2018.  Proses  pengendalian  risiko  di  lingkup  BPBD Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  dalam  penanggulangan  bencana  serta menjalankan peran penting dalam penyaluran bantuan sosial telah dijalankan sesuai dengan acuan yang menjadi rujukan di masing-masing lembaga. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan manajemen  Risiko  berlandaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  di  mana terdapat 5 (lima) ruang lingkup pengendalian yang merujuk pada AS/NZS 4360:20014. Sementara
itu,  Yayasan  Hadji  Kalla  yang  berada  di  bawah  naungan  Kalla  Group  mengadopsi  standar  ISO 31000 (2018) yang telah menjadi standar umum pengelolaan risiko di berbagai entitas.

## Critical Success Factors
Ada 8 (delapan) faktor yang dapat menjadi alat ukur kesuksesan terlaksananya impelentasi manajemen risiko yaitu pengetahuan manajemen risiko; komitmen dan kepemimpinan manajemen; budaya;  struktur  organisasi;  monitoring  dan  evaluasi  risiko;  dokumentasi  dan  pelaporan; lingkungan  eksternal.  Teknik  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat mencerminkan  stabilitas  dan  konsistensi  dari  seluruh  proses  penelitian  dalam  hal  pengumpulan data, interpretasi hasil dan pelaporan hasil penelitian.
Penelitian CSF ini menanyakan bagaimana lembaga-lembaga mengadakan pendidikan dan pelatihan  dalam  meningkatkan  pengetahuan  tentang  manajemen  risiko  di  lingkup  pengelolaan bantuan  sosial  di  organisasi.  Pengetahuan  mengenai  manajemen  risiko  menjadi  sangat  penting dikarenakan pengetahuan yang baik terhadap manajemen risiko dapat membantu organisasi untuk melakukan  identifikasi,  analisis,  dan  pengembangan  respon  terhadap  potensi  risiko,  sehingga organisasi dapat menentukan tindakan yang tepat untuk untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Implementasi  manajemen  risiko  tidak  dapat  terlepas  dari  pengetahuan  manajemen  risiko. Berdasarkan  penelusuran  peneliti,  pengetahuan  manajemen  risiko  telah  ditanamkan  melalui pelatihan dasar penanggapan bencara serta persiapan persiapan yang dilakukan ketika menghadapi medan wilayah yang terdampang bencana gempa bumi pada Tahun 2018. Pengetahuan manajemen risiko  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dipahami  oleh  kedua  objek  penelitian.  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  telah memberi pendidikan dan pelatihan tanggap bencana, perisapan dasar, hingga pelaksanaan tata tertib administrasi manajemen risiko kepada masing-masing pegawai dan karyawan. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan informant terkait manajemen risiko dan pengelolaannya. Oliviera dkk. (2018) mengungkapan bahwa salah satu faktor kunci dari pelaksanaan manajemen risiko perlu didukung oleh pengetahuan dasar atas risiko yang dihadapi. Hal ini tidak akan terlepas dan bersifat wajib untuk  dilaksanakan.  Pembekalan  seorang  karyawan  untuk  menghadapi  lingkungan  kerja  yang dinamis  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja.  Manajemen  perlu  memperhatikan  adanya  proses penanggapan  risiko  dan  teknik  khusus  dalam  menghadapi  risiko  tersebut.  Risiko  tidak  dapat diselesaikan dengan baik jika hanya berpatokan pada kebijakan-kebijakan yang belum memiliki fundamental yang jelas dan keterkaitan langsung dengan praktik-praktik yang berkesinambungan.
Komitmen  pimpinan  BPBD  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  selalu  memberi perhatian dalam implementasi manajemen risiko serta mengarahkan karyawan pada tujuan utama organisasi. Komitmen pimpinan kedua lembaga mengarahkan pada visi dan misi dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab di masing-masing program yang telah dibentuk. Yaraghi & Langhe (2011)  menyatakan  bahwa  komitmen  manajemen  pimpinan  diperlukan  untuk  memastikan manajemen risiko dan strategi-strategi yang diterapkan terlaksana dengan baik.
BPBD  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  telah  menjadikan  manajemen  risiko sebagai  budaya  dalam  organisasi.  Budaya  menurut  penelitian-penelitian  terdahulu  beranggapan bahwa nilai-nilai serta kebiasaan yang melekat di suatu organisasi tidak dapat terlepas (Na Ranong &  Pheunngam,  2009).  Budaya  manajemen  risiko  BPBD  Sulawesi  Tengah  dibentuk  melalui pelatihan dan pengembangan secara berkala kepada seluruh karyawan sedangkan Yayasan Hadji Kalla menjadikan budaya dengan menerbitkan pedoman kerja ataupun standar pelaksanaan yang mengikat seluruh karyawan.
Struktur  organisasi  menurut  Boniface  (2016)  menjadi  fokus  bagaimana  menilai  baik  atau tidaknya  pelaksanaan  manajemen  risiko  ketika  struktur  manajemen  risiko  dapat  berdiri  sendiri untuk  fokus  mengelola  dan  mengawasi  penerapan  manajemen  risiko.  Struktur  organisasi  kedua objek penelitian memiliki divisi manajemen risiko secara terpisah. Divisi manajemen risiko BPBD Sulawesi  Tengah  bertugas  untuk  penetapan  penyusunan  rencana  dan  program  pelaksanaan pencegahan  dan  kesiapsiagaan  penanggulangan  bencana  sedangkan  Divisi  manajemen  risiko Yayasan Hadji Kalla bertugas untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, penilaian risiko, penentuan solusi dan pemantauan risiko.
Proses  pemantauan  risiko  adalah  hal  yang  berpengaruh  signifikan  ketika  adanya  indikasi potensi risiko belum tertangani dengan baik (Ahmed & Manab, 2016). Manajemen BPBD Sulawesi Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  melakukan  pengawasan  secara  rutin  atas  potensi  risiko-risiko yang  mungkin  terjadi  dalam  aktivitas  penyaluran  bantuan  bencana  alam.  Manajemen  BPBD Sulawesi Tengah dan Yayasan Hadji Kalla melakukan evaluasi kinerja manajemen risiko secara rutin.
Dokumentasi dan pelaporan kepada manajemen di organisasi masing-masing menjadi salah satu proses dalam implementasi manajemen risiko jika mengacu pada ISO 31000 (2018). Proses pendokumentasian manajemen risiko serta proses pelaporan hasil evaluasi manajemen risiko perlu ditindaklanjuti  oleh  manajemen  organisasi.  Manajemen  BPBD  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan Hadji  Kalla  melakukan  dokumentasi  risiko-risiko  kerja  dan  diarsipkan  secara  rutin  untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.
Selain  itu,  pemilik  risiko  baik  di  BPBD  Sulawesi  Tengah  maupun  Yayasan  Hadji  Kalla secara  rutin  melaporkan  risiko  dan  rencana  pencegahan  kepada  pimpinan.  Faktor  eksternal memberi pengaruh menurut Yaraghi & Langhe (2011) di mana keterlibatan pihak ekternal dalam proses implementasi manajemen risiko dapat berpengaruh pada hasil yang efektif atau tidak efektif. Pihak  luar  yang  dimaksud  dalam  proses  penanganan  bencana  alam  gempa  bumi  adalah  pihak masyarakat  yang  menjadi  objek  yang  harus  dilindungi.  Proses  pencegahan  dan  kesiapsiagaan gempa  bumi  juga  perlu  didukung  oleh  keterlibatan  pihak  masyarakat.  Lingkungan  eksternal memberi  pengaruh  dalam  proses  manajemen  risiko  baik  bagi  BPBD  Sulawesi  Tengah  maupun Yayasan Hadji Kalla. BPBD Sulawesi Tengah dan Yayasan Hadji Kalla tidak melibatkan konsultan dalam  proses  manajemen  risiko.  Konsultan  dianggap  tidak  memberi  pengaruh  signifikan  dalam manajemen  risiko  di  masing-masing  lembaga.  Pandangan  konsultan  berpengaruh  pada  proses manajemen  risiko  dikemukakan  oleh  Chileshe  &  Kikwasi  (2014)  di  mana  konsultan  membantu mengefektifkan proses implementasi manajemen risiko. Kedua Lembaga belum menggunakan jasa konsultan  dalam  penerapan  risiko  disebabkan  proses  implementasi  manajemen  risiko  telah diterapkan di lingkup instansi Provinsi Sulawesi Tengah serta perusahaan-perusahaan Kalla Group sehingga kedua Lembaga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan manajemen risiko di lingkup operasional entitas masing-masing.

## PEMBAHASAN
Implementasi manajemen risiko telah menjadi bagian penting pada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan Yayasan Hadji Kalla. Kegiatan penanggulangan bencana dihadapkan dengan berbagai macam risiko sehingga  praktik ini  harus  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini  diperoleh  dari  hasil penelusuran  dokumen  dan  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  implementasi  manajemen risiko.  Selain  itu,  hasil  analisis  menunjukkan  7  (tujuh)  dari  8  (delapan)  faktor  kritis  memberi dampak pada implementasi manajemen risiko. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, Risk Management  Knowledge (Pengetahuan  Manajemen  Risiko)  merupakan critical  success  factor (CSF)  yang    utama.  Faktor  ini  yang  menjadikan  fokus  perhatian  pada  kemampuan  lembaga- lembaga pengelola bantuan sosial untuk mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen risiko, serta  hal-hal  yang  dianggap  penting  dalam  memperoleh  pengetahuan  tersebut.  Pendidikan  dan pelatihan  diperuntukkan  kepada  seluruh  pegawai  dalam  menyusun  respon  untuk  mengurangi probabilitas kejadian atau dampak dari aktivitas penyaluran bantuan sosial,
“Manajemen  risiko  perlu  dipahami  oleh  seluruh  elemen  di  lingkup  Instansi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Impelementasi tidak akan berjalan efektif tanpa pendidikan dan pelatihan yang cukup. Seorang Pelaksana Teknis di lapangan  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan  tanpa  memahami  bagaimana  menggunakan peralatan serta standar keselamatan selama proses evakuasi.” (Pelaksana Teknis BPBD Provinsi Sulawesi Tengah)
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rampini  dkk.  (2019)  dalam  penelitian  yang  berjudul “ Critical Success Factors of Risk Management with the Advent of ISO 31000 2018 - Descriptive and  Content  Analyzes ”  menemukan  bahwa  pengetahuan  manajemen  risiko  mengalami
perkembangan  secara  terus-menerus  sehingga  implementasi  manajemen  risiko  perlu mempertimbangkan kemampuan karyawan organisasi agar mampu memahami risiko dengan baik. Hasil wawancara penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan manajemen risiko harus sejalan di seluruh  lapisan  pelaksana  lembaga,  yakni  manajemen  puncak,  manajemen  tingkat  menengah hingga relawan-relawan yang melaksanakan penyaluran bantuan,
“Manajemen risiko dalam penanganan bencana gempa bumi membutuhkan strategi khusus. Yayasan Hadji Kalla pada awalnya mengalami kesulitan menjangkau wilayah perkotaan karena  terhalang  material-material  pasca  gempa  bumi.  Risiko  ini  telah  dipelajari sebelumnya  sehingga  kami  didukung  oleh  alat  berat  dari  PT  Bumi  Karsa  agar  dapat memindahkan material-material tersebut.” (Pelaksana Teknis Yayasan Hadji Kalla)
Manajemen risiko akan berjalan dengan efektif jika pemilik risiko memahami dengan baik risiko yang dihadapi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zhao, Hwang & Low (2013) di mana risiko  akan  menjadi  mudah  untuk  diatasi  jika  penyebab  utama  sudah  terlebih  dahulu  dipahami. Risiko hanya dapat diatasi oleh pemilik risiko itu sendiri sehingga peningkatan kemampuan pemilik risiko menjadi perhatian bagi seluruh organisasi yang mengimplementasikan manajemen risiko.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  penelitian  di  mana  penelitian  terkait  CSF yang dilakukan  di  Indonesia  masih  sangat  terbatas  dan  sebagian  besar  didukung  dari  penelitian- penelitian  terdahulu berdasarkan studi  kasus  di luar  negeri.  Proses pengumpulan  data  dilakukan secara wawancara sehingga data yang diperoleh dapat berbeda jika dilakukan di objek penelitian lainnya.  Pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  faktor  kritis  dalam  implementasi  manajemen  risiko sebaiknya  menjadi  perhatian  penting  bagia  lembaga-lembaga  pengelola  bantuan  sosial  agar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Proses pengendalian risiko di lingkup BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan Yayasan Hadji Kalla dalam penanggulangan bencana serta menjalankan peran penting dalam penyaluran bantuan sosial  telah  menjalankan  sesuai  dengan  acuan  yang  menjadi  rujukan  di  masing-masing  entitas. BPBD  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menerapkan  manajemen  Risiko  berlandaskan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  di  mana  terdapat  5  (lima)  ruang  lingkup  pengendalian  yang merujuk  pada  AS/NZS  4360:20014.  Sementara  itu,  Yayasan  Hadji  Kalla  yang  berada  di  bawah naungan  Kalla  Group  mengadopsi  standar  ISO  31000  (2018)  yang telah  menjadi  standar  umum pengelolaan risiko di berbagai entitas. Proses pengendalian risiko telah berjalan sebelum peristiwa Gempa  Bumi  Palu  Tahun  2018.  Kedua  entitas  juga  memiliki  struktur  terpisah  yang  bertugas mengelola risiko masing-masing.
BPBD  Sulawesi  Tengah  dan  Yayasan  Hadji  Kalla  memiliki  kesamaan  dalam  8  (delapan) faktor keberhasilan kritis. Kedua objek penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan manajemen risiko merupakan faktor paling penting. Hal ini menjadi gambaran bahwa implementasi manajemen risiko  memerlukan  pengetahuan  di  masing-masing  pelaksana  teknis.    Implementasi  manajemen risiko bergantung pada seberapa mampu pelaksana memahami dan menyadari risiko-risiko yang mungkin  terjadi  dalam  aktivitas  di  dalam  organisasi.  Para  pelaksana  yang  tidak  memahami manajemen risiko dengan baik tentunya tidak dapat menerapkan pengawasan dan evaluasi dengan baik.  Hasil  penelitian  ini  cenderung  berbeda  dengan  yang  telah  diungkapkan  oleh  Jauhari  dkk. (2021)  bahwa  komitmen  pimpinan  merupakan  faktor  yang  paling  penting  pada  implementasi manajemen  risiko.  Penguatan  pemahaman manajemen  risiko  kepada  pelaksana  dapat  membantu lembaga  dalam  pengelolaan  manajemen  risiko  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi  pemahaman  kepada  lembaga-lembaga  pengelola  bantuan  sosial  sehingga  manajemen risiko dapat diterapkan untuk mencegah kemungkinan risiko yang dapat terjadi.

## REFERENSI
Ahmed, I., & Manab, N. A. (2016). Influence of enterprise risk management success factors on firm financial and non-financial performance: a proposed model . International Journal of Economics and Financial Issues 6(3), 830-836 .
Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. Indonesian Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  dan  Kebijakan  Publik,  5(1), 61–75 . https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172
Boniface, O. (2016). Financial risks management in public sector organisations . Research Journal of Finance and Accounting 7(1), 94-106 .
Chileshe,  N.,  &  Kikwasi,  J.  G.  (2014).  Critical  success  factors  for  implementation  of  risk assessment  and  management  practices  within  the  Tanzanian  construction  industry.
Engineering, Construction and Architectural Management 21(3), 291-319 . COSO.  (2017). Enterprise  Risk  Management,  Integrating  with  Strategy  and  Performance . Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission.
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches.  4th  Edition. Los  Angeles,  London,  New  Delhi,  Singapore,  Washington  DC. SAGE Publications.
Galorath,  D.  (2006),  Risk  Management  Success  Factors, PM  World  Today,  Vol  8(11) ,  from http://www.pmforum.org
Grabowski, M. and Roberts, K. (1999). Risk Mitigation in Virtual Organisations. Organisational Science . Vol. 10(6), pp. 704-722 International  Standard  Organization.  (2018). ISO  31000:  Risk  management  -  principle  and guideline .
Jauhari, R., Sukmadilaga, C., dan Mulyani, S. (2021). Implementasi dan Critical Success Factor Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah. Bandung: Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 16 No. 2 . Universitas Padjadjaran.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). Pedoman umum pelaksanaan sistem layanan dan rujukan  terpadu  untuk  perlindungan  sosial  dan  penanganan  kemiskinan.  Jakarta: Kementerian Sosial.
Kuncorowati,  D.  E.,  Achsani,  N.  A.,  &  Hafidhuddin,  D.  (2018).  Manajemen  Risiko  Wakaf  di
Dompet Dhuafa. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen .
https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441
Na Ranong, P., & Phuenngam, W. (2009). Critical Success Factors for Effective Risk Management Procedures in Financial Industries . Umea: Thesis Umea University
NSW Department of State and Regional Development (2005), “Risk management guide for small business.” Global Risk Alliance on the instruction of the New South Wales Department of State  and  Regional  Development,  NSW  Department  of  State  and  Regional  Development . diakses 4 Juni 2023, from www.smallbiz.nsw.gov.au
Oliviera, K., Méxas, M., Meiriño, M., & Drumond, G. (2018). Critical success factors associated with the implementation of enterprise risk management. Journal of Risk Research, 22(6), 1- 16 .
Republik  Indonesia.  Peraturan  Badan  Nasional  Penaggulangan  Bencana  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
--------------------. Peraturan Deputi Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
--------------------.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  Dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
--------------------. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
--------------------. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rahmansyah,  W.,  Qadri,  A.  R.,  Resa,  &  A.  S.,  Ikhsan,  S.  (2020).  Pemetaan  Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jakarta: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara .
Rampini, G., Takia H., Berssaneti F. (2019). Critical Success Factors of Risk Management with the Advent of ISO 31000 2018 - Descriptive and Content Analyzes. Illinois: 25th International Conference  on  Production  Research  Manufacturing  Innovation:  Cyber  Physical Manufacturing .
Sitanggang, B., Tangdililing, A.B., Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN . Syukur.  Muhammad.  (2020).  Mitigasi  Risiko  Penyalahgunaan  Bantuan  Sosial  COVID-19 Berdasarkan  Teori  Keadilan  dan  Perspektif  Antikorupsi. Jurnal  Prosiding  INTEGRITAS 2020 .