Hak dan Kewajiban Alimentasi dan Hadlhanah Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010
Nadila Manda Sari nadila.manda.sari@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
In Islam, it teaches the existence of hadlhanah, which is the term given to the rights and obligations to care for a child she is carrying, which is borne by the mother. However, in the development of law in Indonesia, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was born which gave real legal status to illegitimate children with their fathers. In research that uses a contextual approach and a case approach through analysis of the judge's considerations in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, it is explained that the decision confirms that there is a legal relationship between an illegitimate child and his biological father. The inherent relationship between the two of them takes the form of a civil legal relationship and obligations attached to the father towards the illegitimate child.
Keywords: Alimentation; Hadlanah; Illegitimate Children

## Abstrak
Dalam Islam mengajarkan adanya hadlhanah yang mana sebutan ini diberikan kepada hak serta kewajiban untuk memelihara seorang anak yang dikandungnya yang mana hal ini dibebankan kepada ibu. Akan tetapi, dalam perkembangan hukum di Indonesia lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kedudukan hukum nyata bagi anak luar kawin dengan ayahnya. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kontekstual serta pendekatan kasus melalui analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, dijelaskan bahwa dalam keputusan tersebut menegaskan bahwa adanya hubungan hukum seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hubungan yang melekat diantara keduanya ini berbentuk hubungan hukum keperdataan dan kewajiban yang melekat di ayah kepada anak di luar kawin tersebut. Kata Kunci: Alimentasi; Hadlanah; Anak Luar Kawin.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 1, Januari 2024
How to cite: Nadila Manda Sari, ‘Hak dan Kewajiban Alimentasi & Hadlhanah Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010’ (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 19 Desember 2023; Diterima 4 Januari 2024; Diterbitkan 31 Januari 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i1.54675 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 80 Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...

## Pendahuluan
Agama adalah pedoman dalam setiap hidup manusia selayaknya agama adalah pencerah dan menjadi arah mata angin bagi manusia dalam melakukan segala tindakanya. Agama menjadi kepastian bagi seluruh umat manusia yang meyakininya dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Iman setiap manusia tidaklah bisa dipaksakan, diantaranya selalu memiliki perbedaan namun tidaklah bertujuan untuk memisahkan.
Mengimani serta memeluk agama adalah dasar bangsa ini, bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila pada sila pertama yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan sila pertama Pancasila sangatlah penting untuk dilakukan. Segala sesuatu pasti memiliki tujuan, begitupula dasar negara Indonesia. Penulisan sila pertama pada dasar negara ini, menandakan bahwa agama adalah prioritas utama dalam melakukan sesuatu serta berpegang teguh dengan agama adalah sebuah keharusan. Sungguh mulia tujuan serta manfaat dari mengimani sebuah agama diantaranya membimbing manusia untuk berakal, memiliki akhlaq mulia dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara melakukan segala firman Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ secara tidak langsung menyatakan bahwa masyarakat  Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini dan salah satu bentuk penerapan adalah memeluk agama Islam, Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Agama Islam bukan hanya mengajarkan tentang beribadah sholat, puasa dan shodaqoh serta serangkaian ibadah yang di niatkan untuk Allah SWT. Sejatinya agama Islam memiliki kekayaan ilmu pengetahuan serta fiqh yang melahirkan kedamaian dalam hidup manusia.
Salah satu cabang ilmu fiqh adalah perkawinan atau pernikahan, dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Jantung dari pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat untuk saling santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal. 1
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Allah SWT. Perkawinan adalah salah satu ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Memenuhi rukun perkawinan, adalah salah satu syarat lahirnya perkawinan yang sah. Dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Allah SWT. Kesakralan dalam pernikahan selayaknya harus dijaga secara utuh guna mencapai tujuan yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Melahirkan seorang anak merupakan salah satu tujuan untuk meneruskan garis keturunan. Namun tidak dapat ditepis, bahwa tidak selamanya anak menyandang status sebagai anak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun anak yang lahir bukan karena akibat perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mempertegas penyataan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensi hukum maka akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan status anak dari ibu kandungnya. Dengan kata lain akta kelahiran anak luar kawin terkesan kurang lengkap, namun tetap memiliki kekuatan hukum. 2
Begitu kompleks permasalahan anak luar kawin ini menjadi alasan untuk Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan NO.46/PUU-VIII/2010  pada
1 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Bumi Aksara 1996).[2].
2 Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 2005).[6].

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
tanggal 17 Februari 2012, yang bersifat revolusioner dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebut bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar perlakuan diskriminatif terhadap Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sudah tidak berkekuatan hukum sepajang hubungan dengan laki-laki  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Setelah ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan haruslah di ubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan begitu maka anak luar kawin memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya.
Sehingga tidak ada lagi diskriminatif  hukum bagi mereka.
Perbedaan status dan hubungan keperdataan yang melekat pada anak luar kawin kerap menjadi perdebatan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010  pada tanggal 17 Februari 2012, yang bersifat revolusioner. Dengan melahirkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi salah satu benang merah daripada putusan ini.
Hak alimentasi dan hadlanahpun turut mengikuti anak luar kawin dengan ayah biologisnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 berujung menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan meninggalkan banyak masalah yang belum terjawab dalam implementasinya. Masih kurangnya peraturan pelaksanaan  yang menunjang juga memunculkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap penerapan putusan tersebut. Lantas hubungan keperdataan seperti apa yang dimaksudkan dalam putusan ini? Serta akankah hubungan keperdataan yang lahir dapat menyakiti syariat islam?.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dibahas dalam artikel hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doctrinal atau dikenal sebagai doctrinal research . Dalam konteks ini, fokus penelitian hukum adalah untuk mengumpulkan hukum positif, asas-asas, doktrin, penemuan hukum dalam perkara a  quo , taraf sinkronisasi hukum, dan elemen lainnya.  Terlebih lanjut, artikel ini menggunakan pendekatan konseptual atau dikenal sebagai conceptual approcah . Dan yang paling penting, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau dikenal sebagai case approach , yang mana kasus atau putusan yang akan dikaji atau dianalisis dalam artikel ini adalah pertimbangan hakim atau ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam
Sejatinya segala dasar dan pondasi agama Islam akan mengacu pada Al-Quran dan Hadist, begitupula dengan nasab seorang anak luar kawin yang sudah diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, mempertegas penyataan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensi hukum maka akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan status anak dari ibu kandungnya. Dengan kata lain akta kelahiran anak luar kawin terkesan kurang lengkap, namun sesungguhnya memiliki

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
kekuatan hukum 3 yang sama dengan akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
Sebab atau konsekuensi dalam hubungan pria dan wanita yang melahirkan anak luar kawin ini sangat berpengaruh kepada ibu dan anaknya, ketidakjelasan status seorang ayah dari seorang anak luar kawin ini membuat lemahnya hubungan antara ayah dan anaknya. Besar kemungkinan bahwa seorang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemungkinan atau fakta yang sering terjadi adalah lepasnya tanggung jawab serta peran ayah dalam memberikan nafkah, pendidikan, kasih sayang dan status kewarisanya.
Berbeda dengan status anak dan ibu kandungnya, dalam hukum islam tidak memerlukan pengakuan serta pembuktian status ibu kandung. Status ibu lahir dengan sendirinya bersama dengan lahirnya seorang anak. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya.
Terkait dengan status anak luar kawin atau anak dari nikah siri dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat disebut sebagai anak yang “sah” secara hukum karena Pasal 42 UU Perkawinan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. 4 Selain itu, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, jo. Pasal 100 KHI, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan bukan dengan ayahnya, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. 5 Sangat penting untuk diingat bahwa anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri masih dapat memperoleh akta kelahiran namun nama yang tercantum dalam akta tersebut hanyalah nama ibunya kecuali dapat membuktikan
3 Ibid.
4 Tim Hukumonline, ‘Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak’ (Hukumonline, 2023) < https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/?page=2 > diakses pada 6 Juni 2023.
5 Ibid.
hubungan darah dengan ayahnya. 6 Terlebih lanjut, diperlukan adanya penetapan pengadilan atas pengakuan ayah dalam mengakui anak hasil nikah siri tersebut. 7
Segala perbuatan yang di lakukan manusia akan menuai akibat, begitu pula dengan perbedaan hak yang melekat antara anak sah dengan anak luar kawin. Dalam kaca mata hukum Islam seorang anak sah memiliki tiga hak dan kewajiban yang mutlak yaitu hak hadlanah, hak mewaris dan hak perwalian.

## Hak dan kewajiban alimentasi & hadlhanah
Sejatinya seorang anak adalah sebuah rezeki yang di turunkan Allah kepada dua insan yang sedang berada dalam mahligai rumah tangga. Seorang anak merupakan bentuk kepercayaan Allah untuk menjaga serta mengasihi makhlukNya yang di titipkan melalu rahim seorang ibu. Kepercayaan ini kemudian melekatkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga seorang anak dengan penuh kasih sayang dan cinta berdasrkan Al-Quran dan As-sunnah.
Melihat dari kacamata hukum Islam kemurnian nasab atau garis keturunan adalah prioritas utama, hal ini dikarena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, meliputi perkawinan, kewarisan,  perwalian, pemeliharaan anak, dan lain sebagainya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab atau garis keturunan serta hak memperoleh nafkah dan konsep kemuhriman dalam Islam akibat hubungan perkawinan. 8 Tidak hanya hukum Islam saja yang mengatur mengenai hak kesejahteraan anak, di Indonesia kesejahteraan anak dijunjung tinggi dengan bukti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan Burgerlijk Wetboek tidak adanya regulasi atau perbedaan dalam memelihara seorang anak baik dari ayah maupun ibu. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menyejahterakan anak sesuai kemampuannya.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ida Martinelli , ‘Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010‘ (2016) Volume I, De Lega Lata.[309].

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut hadlhanah. Secara etimologis, hadlanah jamaknya ahdhan atau hudhun terambil dari kata hidhn yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga al-kayah (bagian badan sekitar pinggul antara pusar dan pinggang). Burung dikatakan hadhanat-tha’ir baydhahu, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu kedalam dirinya dibawah himpitan sayapnya. Demikian pula sebutan hadlhanah diberikan kepada seorang ibu manakala mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya. 9
Menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  hadlanah,  menurut  ulama  fiqih mendefinisikan  hadlhanah  adalah  kewajiban  untuk  memelihara  seorang  anak kecil, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, dan berusaha memenuhi segala kebutuhanya, menjaganya dari hal buruk yang akan terjadi, mendidik serta menuntun agar berbudi pekerti mulia agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab yang akan dimilikinya kemudian hari.
Dalam hak serta kewajiban hadlanah ini, maka ibu menduduki prioritas utama dalam memelihara seorang anak yang dikandungnya, dalam hal ini ibu dianggap lebih mengetahui dan memahami cara melindungi dan memelihara anaknya sejak ia berada didalam kandungannya, pernyataan ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr disebutkan bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan payudara sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.” Maka bersabdalah Rasulullah saw. : “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)”. 10
Pada dasarnya hak untuk mengasuh seorang anak melekat pada kedua orang tuanya apabila ikatan pernikahan sah mengikat kedua insan tersebut, Kewajiban hadlanah ini melekat secara otomatis ketika seorang anak lahir. Apabila dikemudian
9 Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 8 (PT. Alma’arif 1980).[173].
10 Ibid.
hari terjadi perpisahan atau perceraian diantara mereka berdua maka ibunya lebih diutamakan daripada ayahnya selama ibunya itu belum menikah lagi dengan lelaki lainnya, karena ini adalah salah satu syarat bagi dirinya mendapatkan hak hadlanah berdasarkan hadits diatas.
Berkaca dari pengertian yang penulis kemukakan, sejatinya hadlanah seorang anak luar kawin melekat pada seorag ibu dan keluarga ibunya. Nasab serta hak keperdataan pun melekat dengan hadlanah yang mengikat anak luar kawin dengan ibunya. Akan tetapi nasab seorang anak luar kawin dengan ayah kandungnya bergantung dari jenis anak luar kawin. Apabila anak luar kawin berasal dari anak kawin siri maka nasab tetap berada pada ayahnya. Akan tetapi dalam hal anak luar kawin timbul dari hasil perzinaan maka akan hal itulah yang menjadi alasan terputusnya hak hadlanah antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya.
Perbedaan pandangan serta pedoman  terkait pemeliharaan anak luar kawin sebagaimana ajaran diatas sudah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 , dalam putusan ini menegaskan bahwa hubungan hukum seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya menimbulkan hubungan hukum keperdataan. Dengan demikian seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dan melekatpula kewajiban diantara mereka. Salah satu dari kewajiban ini adalah hadlanah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.
Terhitung s e jak keluarnya  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan  ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah  biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya. 11
Hubungan ini hanya terbatas pada kepentingan  anak yang merupakan tugas dan tanggungjawab orangtua untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan yang layak, nafkah untuk bertahan hidup, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak yang sebaik-baiknya. Inilah yang membedakan hubungan keperdataan dan hubungan
11 Dr. H. Bahruddin Muhammad , Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ Puuviii/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan’ (2013) Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Pengadilan Agama.[16].

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
nasab, hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan keperdataan Islam dapat dipindah tangankan dan dapat dilaksanakan meski bukan orangtuanya yang menuhinya.
Tugas dan kewajiban ini dapat dialihkan seperti kasus pengangkatan anak, masalah nasab tidak boleh berubah, perwalian, hak mewaris dan pemakaian nama ayah, dengan begitu haramlah seorang anak dinasabkan kepada orang lain selain ayah biologis yang sah. Oleh karena itu untuk hubungan keperdataan, seperti  kesejahteraan, pendidikan yang layak, nafkah untuk bertahan hidup, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak yang sebaik-baiknya, seorang anak angkat boleh mendapatkanya dari seseorang yang rela dan  menjadikannya sebagai anak angkat.
Dalam hal demikian sungguh agungnya lembaga perkawinan dalam prespektif hukum Islam, guna memenuhi dan menjalankan Maqasid syariah hifdz an nasl/ an nasb. Secara etimologi, Maqashid as-Syariah berarti tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut Istilah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari’ dalam setiap ketentuan hukum. 12
Tujuan dari maqashid syariah adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan maqashid syariah adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan sarana kemaslahatan. Poin- poin kemaslahatan tersebut dirangkum dalam hirarki maqashid syariah. Pertama, dharuriyat, yakni kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas. 13
Kedua, hajiyat, yakni kemaslahatan yang jika tidak ada berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang pada dharuriyat. As-
12 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-fiqih al-Islam (Dar al-Fikr 1986).[1017].
13 Abu Ishaq As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah (Dar Kotob Ilmiyah 2004 ).[221].
Syatibi mengartikan hajiyat adalah segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, terhindar dari kerumitan dan kesulitan. Jika hal-hal hajiyat ini tidak terlindungi, maka berdampak pada kerusakan atau keburukan, hanya tidak seburuk kerusakan yang timbul dari maslahat umum (dharuriyat). 14 Ketiga, takmiliyah atau tahsiniyah, yakni kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, memaksimalkan kebaikan, dan ketika tidak terpenuhi tidak berdampak pada keburukan. Ada lima poin besar dari hirarki dharuriyat, yaitu: agama, jiwa, nasab (keturunan).
Membahas mengenai hubungan nasab sesungguhnya menjaga eksistensi nasl agar tetap berlangsung adalah prioritas utama karena  dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan pertama ini muncullah hukum-hukum syariat seperti berikut:
1.  Menikah secara sah menurut agama dan negara, memilih pasangan karena kecantikanya, agamanya, keturunanya, dan tentunya karena agamanya;
2.  Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam;
3.  Belajar dan mendalami ilmu bagaimana menjadi orangtua yang baik, karena anak yang sholeh dan sholihah lahir dari orangtua yang sholeh dan sholihah. Melekatnya hak-hak dalam nasab seorang anak sah dan ayah kandung tidak dapat dipungkiri. Hak yang multak dalam nasab ini adalah seperti hak saling mewarisi baik dari anak ke ayah dan begitu juga sebaliknya, hak dalam perwalian, dan yang terahir adalah hak menggunakan nama ayah dibelakang namanya. Perbedaan asal- usul daripada hubungan ini menentukan kewenangan dan hak serta kewajiban ayah dan anaknya, dalam hubungan keperdataan dalam Islam tidak mencakup hak waris mewarisi, perwalian, karena hak waris mewarisi dan perwalian terikat dengan adanya hubungan nasab, sedangkan hubungan nasab lahir bilamana anak tersebut lahir akibat  perkawinan yang sah.
Dasar daripada penetapan nasab ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selanjutnya disebut MUI Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi‟ul Akhir 1433 H telah menetapkan bahwa:
1.  Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2.  Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3.  Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4.  Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl);
5. Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman  ta‟zir  lelaki  pezina  yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Dengan demikian sudah jelas akan batasan serta hak dan kewajiban ayah biologis dengan anak luar kawinya. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini adalah sebuah tanggapan atas lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang memberikan kekuatan hukum baru untuk hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak luar kawinya. Demi menjunjung tinggi kesakralan mahligai rumah tangga ini diperlukan batasan dan konsekuensi atas pihak yang berbuat zina atau orang tua dari anak luar kawin. Dianggap sebagai sanksi atas hasil pernikahan yang tidak sah ini diharap memberikan kesadaran bagi dewasa lainya untuk mematuhi dan melakukan pinta Allah dan menjauhi laranganNya.
Melalui fatwa ini memberikan sanksi atas akibat perbuatan seorang wanita dan laki-laki yang melahirkan anak diluar perkawinan atas laki-laki tersebut memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Allah mencintai keadilan bagi seluruh umatnya, tanpa terkecuali seorang anak yang tidak tahu menahu akan kelahiranya harus mendapat keadilan. Seorang anak luar kawin harus memiliki hak dan kewajiban yang sama atas pemeliharaan dan kesejahteraan hidupnya, cukup kedua orang tuanya yang harus bertanggung jawab atas perbuatanya
dengan memberikan cinta kasih serta kehidupan yang layah atas anak luar kawin yang lahir.
Batasan atas nasab dan hubungan keperdataan ini tetap harus ditegakan. Dalam firman  Allah  melalu  Al-Qur‟an  memberikan  ketentuan  terkait  penggunaan  nama ayah kepada anak luar kawinnya dengan surat Al-Ahzab ayat 5 yang berartikan bahwasanya nasabkanlah anak angkat itu dengan ayah kandungnya, hal ini lebih lurus disisi Allah, namun apabila tidak mengetahui nasab daripada anak tersebut hendaklah memanggil dengan dasar persaidaraan agama. Dalam ayat ini menegaskan dengan jelas bahwasanya Allah melarang bahwa seorang anak yang tidak diperbolehkan menggunakan nama seseorang yang tidak dinasabkan denganya.
Kedudukan anak luar kawin memang berbeda dengan anak angkat, namun yang dapat dipetik daripada ayat ini adalah apabila tidak ada nasab diantara hubungan anak dan ayahnya maka tidak diindahkan utuk menggunakan nama ayah dibelakang namanya. Kesakralan nasab begitu penting dalam hal keturunan  tidak ada celah dan toleransi untuk menggunakan nama ayah yang tidak dinasabkan padanya.

## Kesimpulan
Dalam hukum islam tidak diperlukan adanya pengakuan serta pembuktian status ibu kandung yang mana status itu timbul dengan sendirinya bersama dengan lahirnya seorang anak Kemudian, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mempertegas penyataan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensi hukum maka akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan status anak dari ibu kandungnya. Akan tetapi untuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya, maka diperlukan adanya penetapan pengadilan.
Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut hadlhanah yang mana sebutan ini diberikan kepada seorang ibu manakala mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya. Dalam hak serta kewajiban hadlanah ini, maka ibu menduduki prioritas utama dalam memelihara seorang anak yang dikandungnya. Perbedaan pandangan serta pedoman  terkait pemeliharaan anak luar

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
kawin sebagaimana ajaran diatas sudah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pembaruan hukum keluarga. Dengan lahirnya putusan ini maka, seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya khususnya menjamin pemenuhan hak alimentasi dan hadlanah. Berbeda dengan sebelum putusan ini lahir, seorang ayah biologis tidak memiliki hak alimentasi dan hadlanah.

## Daftar Bacaan

## Buku
As-Syatibi  Abu Ishaq, al-Muwafaqat  fi  Ushul  as-Syariah (Beirut Dar Kotob Ilmiyah, 2004).
Az-Zuhaili Wahbah, Ushul al-fiqih al-Islam (Dar al-Fikr 1986).
Ramulyo  Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Bumi Aksara 1996).
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 2005).
Thalib, Mohammad, Fikih Sunnah 8 (PT. Alma’arif 1980).

## Jurnal
Martinelli, Ida , ‘Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010’, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, juli – Desember 2016.
Bahruddin Muhammad , ‘Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ Puuviii/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan’(2013) Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Pengadilan Agama.

## Laman
Tim Hukumonline, ‘Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak’ (Hukumonline, 2023)<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri- lt63de324e9c14b/?page=2> diakses pada 6 Juni 2023.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik.

## Nadila Manda: Hak dan Kewajiban...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--