## DAMPAK DARI PENAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL DI DESA LAMPUR KABUPATEN BANGKA TENGAH
Oleh : Citra Asmara Indra, S.Sos., M.A.

## Abstract
Lampur village is an area that still has a lot of Tin deposits are characterized by the emergence of  a lead-mining-camp camp inkonvensial at  many points in this area. Lampur indeed simply a village  administratively,  but  became  a  mixture  of  the  two  districts  and  some  districts.  In  2001, when the autonomous region and the rampant mining it, the village became the main destination Lampur miners entrants  to dig the Tin. The impact of the change in behavior IT mining village community consumer as well as being perceived Lampur also by the school, when many students are reduced because they prefer to seek fortune in the location of it and the fact it was left by its parents resulting in increased dropout rates.
Keyword : Lampur village, Inconventional Tin Minning, Tin Minners, Impact of Inconventional Tin Minning

## I. PENDAHULUAN
1. Desa  Lampur  Sebelum  Penambangan Timah Inkonvensional (Pra-ORBA)
Desa Lampur sebagai sebuah kawasan kaya timah menyajikan berbagai  potensi  yang  menarik  untuk dikaji. Pertama bahwa  Lampur  adalah sebuah kawasan yang sejak dulu menjadi simpul-simpul penambangan timah.
Kejayaan  timah  pada  masa  lalu  dapat dilihat  pada  dua  hal,  yakni  keberadaan makam  Tionghoa  di  daerah  ini  yang menjadi  penanda  eksistensi coolie timah Tionghoa  dan  keberadaan  perumahan dan kawasan elit milik perusahaan timah pada  tahun  1970-an.  Artefak  itu  bisa dilihat hingga kini. Kedua , Desa Lampur adalah  daerah  yang  masih  menyisakan
kandungan  timah  yang  banyak  ditandai dengan munculnya camp-camp penambangan  timah  inkonvensial  di banyak  titik  di  kawasan  ini.  Lampur memang  hanyalah  sebuah  desa  secara administratif,  namun  menjadi  daerah persilangan dua kabupaten dan beberapa kecamatan.
Desa  Lampur  secara  administratif masuk  ke  dalam  wilayah  Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah,  desa  ini  relatif  mudah  untuk dicapai karena jaraknya tidak terlalu jauh dari  pusat  Kota  Pangkal  Pinang  dan tersedianya  angkutan  umum  dengan kondisi cukup ramai, walaupun masyarakat setempat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi sebagai
alat  transportasi.  Sedangkan  batas-batas wilayah Desa Lampur, sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Desa Keretak, Kec. Sungai Selan.
 Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Desa Munggu, Kec. Sungai Selan.
 Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Desa  Sungai  Selan,  Kec.  Sungai Selan.
 Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Desa Kerantai, Kec. Sungai Selan Adapun  jarak  tempuh,  waktu  dan letak  desa  Lampur  dari  pusat  Kota Pangkal Pinang dan Koba adalah sebagai berikut :
 Jarak  ke  Ibukota  dari  Kecamatan
Sungai  Selan,  Desa  Sungaiselan  7 km
 Jarak  ke  Ibukota  Kabupaten,  Kota Koba 60 km
 Jarak  ke  ibukota  Provinsi,  Kota Pangkal Pinang 40 km
 Waktu tempuh ke Ibukota kecamatan 30 menit
 Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten 1 jam 15 menit
 Waktu  tempuh  ke  Pusat  Fasilitas
Terdekat (Ekonomi, Kesehatan,
Pemerintahan)  1  jam  (Monografi
Desa/Kelurahan Lampur 2010). Rentang  waktu  setelah  ditinggalkan PT. Timah, Tbk., di tahun 1970-an Desa
Lampur  menjadi  desa  yang  hampir lumpuh  diberbagai  bidang,  terutama bidang ekonomi yang hanya mengandalkan  perkebunan  lada  dan menjadi  nelayan.  Letak  Desa  Lampur berada  di  tengah  desa-desa  lainnya  dan pernah  menjadi  salah  satu  basis  daerah pertimahan  yang  populer  pada  tahun 1970-an  pada  waktu  itu  masih  dikuasai oleh  PT.  Timah,  Tbk  yang  dimiliki  oleh negara.  Namun  karena  alasan  tidak efisien dan dinilai kurang menguntungkan  karena  biji  timah  tidak banyak  lagi  ditemukan,  Desa  Lampur ditinggalkan  oleh  PT.  Timah,  Tbk. Ketika  ada  perubahan  regulasi  yang memungkinkan  masyarakat  melakukan penambangan, maka daerah-daerah bekas  penambangan  PT.  Timah,  Tbk kemudian  ditambang  ulang  dengan berbagai  peralatan,  mulai  dari  peralatan sederhana  sampai  peralatan  berskala besar, sehingga menjadikan Desa Lampur  ini  sekarang  menjadi  kampung para  penambang  timah,  dengan  banyak perubahan sosial yang terjadi di dalamnya.
Pada  tahun  2001  ketika  Otonomi Daerah  dan  maraknya  penambangan  TI, Desa Lampur menjadi tujuan utama para penambang  pendatang  untuk  menggali timah.  Di  kawasan  Lampur,  masyarakat
penambang datang dari  berbagai  daerah, termasuk  dari  provinsi  lain  Pulau
Sumatera. Mereka tinggal dalam
pemukiman  darurat yang  didirikan dengan sederhana, lengkap dengan dapur kecil  dan  tempat  tidur  sekedarnya  bagi anggota  kelompok  mereka.  Lampur menyajikan sebuah representasi pertimahan pasca Orde Baru.
2. Desa  Lampur  Setelah  Penambangan

## Timah Inkonvensional (Pasca ORBA)
Penduduk  Desa  Lampur  terdiri  dari masyarakat  yang  heterogen  baik  dari suku,  agama,  jenis  pekerjaan  maupun tingkat  pendidikan.    Keanekaragaman penduduk di Desa Lampur ini dilatarbelakangi  oleh  kembali  maraknya penambangan  Timah  Inkonvensional sehingga  menarik  bagi  para  penambang, khususnya  masyarakat  pendatang  untuk datang  ke  desa  ini.  Jika  ditinjau  dari asalnya  penduduk  asli  Desa  Lampur adalah  masyarakat  Bangka  asli.  Namun seiring  dengan  proses  perkembangan waktu maka penduduk asli hanya tinggal sedikit  saja,  karena  sebagian  pindah ketika  Desa  Lampur  ditinggalkan  oleh PT. Timah, Tbk, pada awalnya penduduk  yang  mendiami  desa  ini adalah  para  karyawan  PT.  Timah,  Tbk
yang    pada  waktu  itu  sedang  berada  di masa kejayaannya.
Para
Penambang umumnya masyarakat  pendatang  dari  luar  desa, luar  kabupaten  bahkan  luar  provinsi. Mereka  mendiami  pondok-pondok  yang dibangun di sekitar kawasan penambangan  Timah  Inkonvensional. Tempat tinggal mereka bersifat sementara  dan  tidak  dapat  ditentukan kapan  mereka  akan  pindah  dikarenakan itu  semua  tergantung  dari  banyak  atau tidaknya  biji  timah  ditemukan  pada  satu lokasi penambangan Timah Inkonvensional.  Ketika  selesai  masa tambang, mereka berpindah dan mencari sumber  lokasi  timah  lainnya.  Umumnya para  penambang  ini  hanya  datang  ke Desa  Lampur  tidak  untuk  menetap  di sana,  dan  mereka  tidak  membawa  serta keluarga  seperti  istri  dan  anak-anak mereka. Berdasarkan data yang didapatkan  dari  data  Laporan  Bulanan Desa Lampur, populasi penduduk Tahun 2010  adalah  3901  jiwa,  terdiri  dari jumlah  penduduk  laki-laki  adalah  1974 jiwa,  perempuan  adalah  1927  jiwa. Jumlah para penambang sekaligus buruh harian  termasuk  di  dalamnya  para pendatang  adalah  611  jiwa  (Monografi Desa/Kelurahan Lampur 2010).
Citra A.I : Dampak dari Penambangan…
Untuk menunjang aktivitas keagamaan,  kesehatan  dan  fasilitas  olah raga, pemerintah desa Lampur menyediakan  berbagai  fasilitas  tersebut. Keadaan  ekonomi  masyarakat  desa Lampur  cukup  beragam,  sebagian  besar masyarakat  berprofesi  sebagai  PNS, petani,  peternak,  petani  tambak,  pemilik usaha  kerajinan,  industri  rumah  tangga, guru,  petugas  kesehatan,  dan  bergerak dalam usaha perdagangan, dan umumnya mereka  hidup  dengan  taraf  ekonomi yang berkecukupan.
Nilai-nilai  yang  diterapkan  dalam kehidupan  masyarakat  di  desa  Lampur merupakan nilai tradisional pra kapitalistik  yang  telah  mulai  pudar  dan berbaur dengan budaya modern kapitalistik. Unsur-unsur nilai lama yang dulunya dipegang teguh oleh masyarakat sudah  banyak  yang  berubah.  Perpaduan budaya  lama  yang  masih  bertahan  dan budaya  baru  yang  masuk  telah  mulai mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di desa Lampur ini.

## II. PEMBAHASAN
3. Kondisi di Balik Terbitnya Regulasi  Tentang  Penambangan Timah Terbitnya Surat Keputusan Bupati Bangka No. 540.K/271/Tamben/2001
tentang Pemberian  Usaha  Pertambangan  untuk Pengolahan  dan  Penjualan  (ekspor) merupakan  salah  satu  usaha  Pemerintah Kabupaten  Bangka  dalam  usaha  untuk terus  melegalkan  usaha  tambang  Timah Inkonvensional. Keluarnya SKEP Bupati Bangka  tersebut  dan  Perda  No.  21/2001 tentang Pelaksanaan Pertambangan Umum di Bangka serta Perda No. 2/2001 tentang    Pelaksanaan  Peraturan    Ekspor Pasir  Timah  Biasa  merupakan    respon atas  terbitnya  Kepmenperindag  No. 294/MPP/Kep/10/2001  yang  kembali tidak  memuat  tata  niaga  timah  sebagai barang yang diatur, mengakibatkan tafsir atas timah yang awalnya adalah komoditas  strategis  menjadi  barang bebas yang perdagangannya tidak diawasi.  Menurut  Bupati  Bangka  pada saat  itu,  Perda  kemudian  SKEP  No.
540.K/271/Tamben/2001 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Romli: 115) Perda  No.  6/2001  Bupati  Bangka  ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk
melakukan penambangan,  dan  terutama  untuk  para pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis perdagangan  pasir  timah  ini  yang  pada dasarnya  adalah  terutama  bekas  pemilik Tambang  Kontrak  Karya  yang  semula
terikat  dengan  PT.  Timah,  Tbk.  Mereka umumnya  adalah  keturunan  Cina,  yang mendapat  peluang  mengekspor  timah langsung ke luar Bangka sangat menguntungkan  bagi  mereka.  Selain perbedaan  harga  yang  tinggi,  yang terpenting    juga  telah  memotong    jalur pemasaran  timah  yang  hierarkis  dan birokratis.  Dalam  hal  ini  perbedaan harga  misalnya  apabila  mereka  menjual pasir timah ke Singapura, maka perbedaannya  bisa  mencapai  24  ribu rupiah  per  kilogram.  Selain  itu  juga persyaratan  mengenai  kualitas  timah yang  harus  disetorkan  ke  PT.  Timah, Tbk.,  sangat  berat  yaitu  dengan  kadar timah 72 SN, (Erman, 2007:235).
Alasan dari Keputusan Bupati Bangka tersebut bisa dimengerti disebabkan  lesunya  roda  perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dikarenakan turunnya harga lada secara drastis hingga mencapai  12  ribu  per  kilogram  pada awal  tahun  2003,  sehingga  dengan adanya  Perda  dan  SKEP  tersebut membawa  angin  segar  bagi  masyarakat yang  secara  instan  bisa  mendapatkan uang cash secara  langsung  berkebalikan apabila  masih  menjadi  petani  lada  yang membutuhkan  kesabaran  luar  biasa  baru bisa panen.
Sebenarnya  tidak  ada  data  statistik yang  cukup  dipercaya  mengenai  jumlah TI  di  seluruh  pulau  Bangka,  karena selain  sebagai  sebuah  aktivitas  ekonomi informal, pergerakan TI yang tinggi juga menyulitkan  pihak  PT.  Timah,  Tbk. maupun  instansi  terkait  di  daerah  untuk mendata jumlah TI secara tepat. Diperkirakan  pada  tahun  2001,  jumlah TI  mencapai  6000  unit  dan  pada  tahun 2004 lebih kurang meningkat 400% dari tahun  sebelumnya.  Sementara  menurut data  dari  Asosiasi  Tambang  Timah Rakyat (Astira), jumlah TI justru kurang lebih  mencapai  13.345  unit.  Jika diakumulasikan  dengan  TI  yang  tidak terdaftar,  diperkirakan  total  jumlah  TI mencapai 18.000 unit (Susilo & Maemunah, 2009 : 78).
Satu unit TI dioperasionalkan oleh 2- 5 orang, tergantung besar kecilnya skala TI.  Jika  saja  diasumsikan  tiap  TI dioperasionalkan rata-rata 3 orang, maka jumlah pekerja TI akan mencapai sekitar 54.000  orang.  Estimasi  ini  belum termasuk  para  pekerja  yang  mengais  di ujung  operasional  TI  yang  disebut dengan  istilah  pelimbang,  termasuk  di dalamnya  adalah  para  perempuan  dan anak-anak.  Para  pelimbang  biasanya mengumpulkan lagi timah sisa operasional  TI.  Estimasi  ini  juga  tidak
Citra A.I : Dampak dari Penambangan…
menyertakan estimasi mengenai
pelimbang  yang  menggunakan  peralatan sederhana  dengan  cara  menggali  dan mengayak  di  pinggiran  kolong  atau sungai.
Pekerjaan  menambang  di  tengah kebuntuan  ekonomi  adalah  sektor  baru yang sangat menjanjikan. Peralatan yang dibutuhkan  pun  bervariasi,  mulai  dari peralatan  manual  dan  ayakan  saja, sampai  mengeluarkan  modal  untuk pengadaan peralatan TI yang berkisar 5- 40 juta, tergantung skala yang diinginkan. Setiap kelompok penambang biasanya  mengoperasionalkan  minimal satu mesin penghisap dengan kedalaman sekitar 4 meter dan luas lebih kurang 500 meter persegi (Kompas, 4/2/2011).
Penghasilan  TI  dengan  modal  besar bisa  menghasilkan  keuntungan  yang besar pula, satu unit bisa mencapai 4 juta rupiah  perhari  dengan  bayaran  untuk buruh  berkisar  150  ribu  rupiah.  Anak- anak yang bekerja
dengan mengumpulkan  timah  dari  sisa  TI  bisa juga  mendapatkan  penghasilan  lebih kurang  40-90  ribu  rupiah  per  hari. Investasi  dalam  jumlah  15  juta  rupiah dapat  kembali  hanya  dalam  tempo  satu minggu. Pendapatan masyarakat
meningkat  tajam  dengan  hasil  yang didapat dari TI (Rahman, 2006 : 6).
Sebagaimana diharapkan Bupati Bangka dengan mengeluarkan Perda dan SKEP,  hasil  yang  didapatkan  membawa akibat  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.  Sumbangan  begitu  besar  dari sektor pertimahan antara bulan Januari – September  2001  mencapai  9  miliar rupiah,  dan  angka  ini  jauh  lebih  besar dibanding    sumbangan  PT.  Timah, Tbk.yang  hanya  2  sampai  3  miliar  per tahun  ke Pemkab Bangka (Bangka Pos, 16/9/2003).  Sedangkan  di  lain  pihak, keberadaan TI dan perusahaan pengekspor  timah  merupakan  pesaing baru  bagi  PT.  Timah,  Tbk,  sebab produksi  TI  jauh  lebih  besar,  karena mereka  tidak  hanya  mengandalkan peralatan berat saja dengan alat sederhana pun mereka bisa menghasilkan  timah  dengan  kualitas cukup  baik.  Dengan  kondisi  seperti  itu, PT. Timah, Tbk., tidak lagi memonopoli penambangan  dan  perdagangan  timah  di Bangka  Belitung,  dan  menyalahkan bahwa suplai TI yang berlebihan sebagai awal menurunnya harga timah di pasaran internasional (Ibrahim, 2011: 64).
Kondisi  ini  terus  berlangsung  dan mengakibatkan  neraca  keuangan  PT. Timah,  Tbk.,  berada  dalam  kondisi terburuk  dalam  sejarah  sejak  berdirinya perusahaan tersebut. Meskipun
keberadaan  TI  bukanlah  satu-satunya yang  membawa  PT.  Timah,  Tbk.,  di ambang kehancuran, para anggota DPRD  I  dan  DPRD  II  dari  dua  partai besar, memberikan kritikan tajam dengan  mengatakan  bahwa  terjadinya permainan elit kuasa antara Perda Bupati versus KepMenperindag sehingga
dibentuklah  Tim  Sebelas  yang  terdiri dari para wakil dan pemerintah kabupaten,  kotamadya,  dan  provinsi, serta PT. Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin menemui Menteri Dalam Negeri (Romli, 2007:100).
Hasil  dari  pertemuan  tersebut  adalah
terbitnya KepMenperindag No.
443/MPP/Kep/2002  tentang  Pelarangan Ekspor Timah dalam  bentuk  pasir timah dan  terlebih  dahulu  harus  dicairkan  dan baru  boleh  di  ekspor  dalam  bentuk batangan,  selanjutnya  para  eksportir timah  harus  memiliki  wilayah  kuasa penambangan.
Terbitnya KepMerindag  tersebut,
telah memicu terjadinya resistensi tersebut, dikarenakan kalangan pengusaha  paling  keras  bersuara  yaitu Direktur Utama Perusahaan Daerah yang dimiliki  oleh  Pemkab  Bangka  (Romli, 2007:110),  yaitu  PT.  Bangka  Global Mandiri. Menurutnya, keputusan
pencabutan  ijin  ekspor  pasir  timah
tidaklah  memberikan  jalan  keluar  bagi pemecahan menyeluruh terhadap persoalan  bisnis  timah,  sebab  akan membawa keresahan bagi 11.000 penambang rakyat yang
menggantungkan mata pencaharian mereka  pada  TI.  Resistensi  lainnya datang  dari  salah  satu  anggota  DPRD tingkat  I  dari  partai  besar  di  Pronvinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus  pengusaha  timah  yang  tidak lagi  bermitra  dengan  PT.  Timah,  Tbk., yang  menyayangkan  keputusan  larangan eksportir pasir timah tersebut. Perdebatan  tentang  Kepmenperindag tersebut  telah  menempatkan  partai  besar di  level  provinsi  pada  posisi  yang berlawanan, satu partai besar mendukung keputusan
Menteri Perdagangan  dan  Industri,  dan  satu partai  besar  lainnya  yang  merupakan kendaraan  Bupati  Bangka  saat  itu  yang memprotes keputusan tersebut.
4. Istilah-istilah dalam Dunia Penambangan Timah 1. Penambang adalah  orang  yang bekerja  di  TI-TI.  Aktivitas  menambang biasanya dikenal dengan istilah nambang (istilah  yang  dipakai  oleh  masyarakat). Penambang ini dipekerjakan oleh pemilik  TI  untuk  mengoperasionalkan
mesin  tambang,  seperti  menyemprot tanah  bercampur  timah,  menyelam, menyemprot  tanah  untuk  mendapatkan tanah  dengan  campuran  timah,  dan aktivitas eksploitasi lainnya. Para penambang  biasanya  digaji  berdasarkan penghasilan  yang  didapatkan  setelah penghitungan  total  penjualan  dan  biaya yang  dikeluarkan.  Penghitungan  umum digunakan adalah dengan sistem persentase  antara  pemilik  dan  semua penambang dalam setiap satuan kilogram timah yang dijual.
2. Pelimbang adalah  masyarakat yang  bisa  terdiri  dari  bapak-bapak,  ibu- ibu, anak-anak, atau kombinasi semuanya  yang  mengayak  atau  mengais timah  sisa  pembuangan  pencucian  TI orang  lain.  Para  pelimbang  ini  tidak memerlukan  modal  untuk  mendapatkan timah,  tetapi  hasil  timah  yang  mereka dapatkan  adalah  timah  dengan  kualitas rendah.  Hasil  pencucian  timah  oleh  TI yang  berbentuk  limbah  timah  biasanya dialirkan  ke  sebuah  tempat  di  lokasi sekitar  penambangan  TI  dan  umumnya masih menyisakan timah. Dalam satu TI, biasanya akan ada 5-10 orang yang akan melakukan  pelimbangan.  Tidak  ada ikatan  apapun  antara  pemilik  TI  dengan pelimbang  karena  biasanya  limbah buangan  TI  sudah  dianggap  tidak
bernilai ekonomi lagi oleh para pemiliknya. 3. Mitra adalah orang atau perusahaan yang melakukan
penambangan  di  lokasi  yang  kuasa penambangannya dimiliki oleh perusahaan  PT.  Timah,  Tbk  dan  PT. Koba  Tin. Kedua  perusahaan  ini memiliki  kawasan  pertambangan  yang luas. Biasanya perusahaan ini melakukan penambangan dan kemudian mereklamasinya,  namun  belum  semua timah  di  dalamnya  dieksplorasi  karena pertimbangan kedalaman, peralatan, atau skala  prioritas  lokasi  lainnya.  Untuk mengantisipasi  suplai  dan  efisiensi biaya, kedua perusahaan ini menyerahkan penambangan kepada mitra  dengan  keharusan  mitra  untuk menjual  hasil  galian  timah  kepada perusahaan pemilik kuasa penambangan. Sistem  mitra  akan  menguntungkan kedua  perusahaan  ini  karena  mereka tidak dikenai kewajiban untuk
menanggung segala resiko dari kegagalan  atau  kecelakaan  kerja  yang terjadi.
4. Aktor  lain  yang  berperan  adalah kolektor.  Kolektor  adalah  individu  atau beberapa orang yang melakukan aktivitas  membeli  timah  dari  para pelimbang TI atau penyelewengan timah
dari  mitra  untuk  kemudian  dijual kembali  kepada  perusahan  pelebur. Perusahaan  pelebur  selain  PT.  Timah,
Tbk dan PT. Koba Tin adalah perusahaan  peleburan  yang  baru  berdiri pasca  Orde  Baru  disebut  dengan  istilah smelter . Umumnya para kolektor menjadi  supplier  utama  pemasok  utama smelter  di  luar  kedua  perusahaan tersebut.  Biasanya  para  kolektor  lebih senang  menjual  kepada  para  smelter karena  pertimbangan  harga  jual  yang lebih tinggi.
5. Smelter adalah perusahaan- perusahaan  yang  melakukan  kegiatan peleburan  timah  dari  biji  timah  menjadi timah  batangan.  Perusahaan  smelter merupakan  perusahaan  swasta  yang didirikan oleh pengusaha lokal, nasional, atau  gabungan  keduanya.  Beberapa perusahaan smelter dimiliki oleh politisi, baik  yang  duduk  maupun  tidak  menjadi anggota legislatif.
6. Istilah lain adalah peleburan yang merupakan  kegiatan  melebur  biji  timah menjadi  batangan.  Peleburan  timah dimiliki  oleh  PT.  Timah,  Tbk  dan  PT. Koba  Tin,  sementara  bagi  smelter, peleburan adalah aktivitas utama mereka dalam  menghasilkan  timah  batangan dalam keadaan
tidak bermerk ( unbranded ) karena pasaran dunia hanya
mengenal  istilah  Banka  Tin  dan  Koba Tin.  Kegiatan  peleburan  perusahaan smelter ini melakukan kegiatan penjualan langsung hasil peleburan, baik langsung  ke  luar  negeri  maupun  antar pulau.
7. Pengusaha  timah  adalah  mereka yang  baik  secara  individu  maupun kelompok  melakukan  aktivitas  olah  dan jual  beli  timah.  Pengusaha  timah  dalam konteks masyarakat pertimahan di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung adalah  pemilik  TI,  kolektor  dan  pemilik smelter.
8. Kolong    berasal  dari  bahasa daerah  Bangka  yang  berarti  lubang- lubang  besar  memiliki  kedalaman  dan lebar  bervariasi,  tergantung  kandungan timah  yang  terdapat  di  dalamnya. Semakin  padat  timah  yang  terkandung, semakin  dalam  dan  luas  kolong  yang dibuat.  Secara  umum,  kolong  saling berdekatan  dan  pada  beberapa  tempat kolong  tersebut  menyatu  setelah  hujan sehingga  membentuk  kolong  besar menyerupai danau. Topografi Kepulauan Bangka Belitung kini menyajikan pemandangan  kolong-kolong  di  hampir semua  sudut,  baik  kolong  kecil,  sedang dan besar.
Citra A.I : Dampak dari Penambangan…
III. PENUTUP 5. Dampak dari Penambangan Timah Inkonvensional Masyarakat Desa Lampur khususnya serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  umumnya,  pada  dasarnya terbelah  dalam  dua  kelompok  ketika menyikapi masalah
pertimahan.
Kelompok  pertama  adalah  orang-orang yang menganggap bahwa kondisi pertimahan di Kepulauan Bangka
Belitung  mendatangkan  manfaat  yang besar  bagi  masyarakat.  Roda  ekonomi berputar  sebagai  akibat  perputaran  uang timah  yang  besar,  masyarakat  tidak  lagi menjadi  penonton,  dan  ini  adalah perwujudan  dari  otonomi  daerah  yang memberikan hak penguasaan lebih besar kepada  Pemerintah  Daerah.  Sementara kelompok  kedua  adalah  mereka  yang beranggapan  bahwa  praktik  pertimahan yang  berkembang  selama  13  tahun terakhir  ini  lebih  banyak  memberikan dampak  seperti  kerusakan  lingkungan, dekadensi  moral  dan  tidak  berdampak pada  kesejahteraan  masyarakat  secara langsung.
Argumentasi kelompok pertama umumnya  didengungkan  oleh  kelompok yang menikmati keuntungan besar dalam bisnis  pertimahan,  baik  pelimbang, penambang, pengusaha, pebisnis,
maupun  jaringan  mafia.  Sementara kelompok  kontra  umumnya  adalah aktivis  lingkungan,  akademisi,  dan sebagian  pejabat.  Kedua  kelompok  ini melihat  dari  perspektif  berbeda,  namun satu  hal  yang  pasti  bahwa  pergerakan kelompok kedua umumnya hanya sampai  pada  level  wacana.  Para  aktor lain  yang  lebih  banyak  memerankan fungsi  pengawas  adalah  media  massa melalui berita-berita dan tajuknya, meski kenyataannya ada beberapa media massa yang  juga  didirikan  untuk  kepentingan back up isu.
Berdasarkan  hasil  obervasi  yang peneliti  lakukan  terlihat  bahwa  pada level  bawah,  masyarakat  yang  tidak mengetahui  tentang  perdebatan  pada level  atas,  jelas  hanya  menikmati  dan puas dengan hasil instan dari  eksploitasi timah.  Kehidupan    masyarakat  di  Desa Lampur, berubah dengan adanya pendapatan  instan  dari  adanya  TI.  Sejak ditinggalkan  oleh  PT.  Timah,  Tbk. seperti  daerah-daerah  lainnya,  Lampur menjadi  kota  separuh  mati  karena  pada saat PT. Timah, Tbk. berkuasa,
keberlangsungan masyarakat Desa
Lampur  bergantung  sepenuhnya  kepada PT.  Timah,  Tbk.  Kontribusi  ekspolitasi timah di Desa Lampur terhadap perekonomian warga setempat
Citra A.I : Dampak dari Penambangan…
sayangnya tidak diikuti perubahan budaya ke arah yang lebih positif.
Pergantian  profesi  perkerjaan  dari petani,  nelayan,  buruh  bangunan  dengan penghasilan pas-pasan menjadi penambang  TI  serta  menghasilkan  uang banyak dalam waktu cepat, mengakibatkan  pergeseran  pola  perilaku pada kehidupan masyarakat Desa Lampur.  Beramai-ramai  mereka  beralih profesi dan berubah menjadi masyarakat konsumtif  dan  agresif.  Dari  ketiadaan secara  materi  kemudian  dalam  waktu singkat  semuanya  bisa  didapatkan. Dampak  dari  penambangan  TI  ini dirasakan juga oleh pihak sekolah, ketika banyak  murid  berkurang  karena  mereka lebih  suka  mencari  rejeki  di  lokasi  TI dan  fakta  ini  dibiarkan  oleh  para  orang tua  murid  sehingga  mengakibatkan angka putus sekolah semakin bertambah. Seperti  yang  dituturkan  oleh  Abdul Rahim (45 tahun) kepada peneliti: “banyek  budak-budak  gak  agik  sekulah gara-gara  TI  neh,  cemane  dak  men sehari  ge  kare  dapet  50  ribu,  mak  kek apak  e  dak  retak  yang  penting  banyek dapet duit, mumpung agik ade timah kek diambik  kate  jorang,  duit  dari  nambang TI  jorang  buet  meli  meli  mubil,  mutor, muet  rumah,  sekaput  pelesir,  anak  dak sekulah dek masalah”
“sejak maraknya TI, anak-anak usia sekolah  berhenti  sekolah  karena  tergiur dengan  upah  yang  didapatkan  dengan menambang  atau  membantu  orangtua mereka  menambang,  bisa  mendapatkan 50 ribu  rupiah sehari lebih penting dari pada masuk sekolah” (kutipan wawancara  dengan  Abdur  Rahim,  45 tahun, 23 Desember 2011)
Berdasarkan  atas  laporan  penertiban dari  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (lihat  juga  dalam  lampiran),  terjadi beberapa  kali  penertiban  dikarenakan adanya  laporan  dari  masyarakat  yang merasa  terganggu  karena  aktivitas  para penambang  TI  pada  malam  hari, khususnya dari kamp-kamp para pendatang  yang  memang  dekat  dengan lokasi  kompleks  pemukiman  warga. Terjadinya  pencurian  alat-alat  berat  di lokasi  pertambangan  menjadi  salah  satu alasan  seringnya  dilakukan  razia  atau penertiban,  mabuk,  perkelahian  antar penambang  sehingga  konflik  karena perebutan lahan, melakukan sweeping di tempat-tempat lokalisasi.
Persaingan antara penduduk lokal dengan  para  pendatang  yang  menjadi pendatang  merupakan  gesekan  yang selama  ini  masih  bisa  dikendalikan, tetapi  dikhwatirkan  suatu  saat  akan meledak  ketika  TI  tidak  lagi  menjadi
Citra A.I : Dampak dari Penambangan…
primadona  di  Desa  Lampur.  Para penduduk lokal merasa bahwa
kedatangan para pendatang berarti mengurangi  jatah  mereka  akan  timah, hal  yang membuat mereka menahan diri selama  ini  adalah  pemukiman  penduduk menjadi  lebih  hidup  dengan  adanya pasar  malam  dan  menguntungkan  para pedagang.  Kondisi  ini  tidak  akan bertahan  lama,  karena  produksi  timah semakin  menurun  dan  semakin  ketatnya penertiban  yang  dilakukan  oleh  Dinas Satpol  PP  terhadap  TI  tanpa  ijin menyebabkan  para  pendatang  menjadi pengangguran,  serta  lahan  bagi  mereka untuk  berpindah  untuk  ber-  TI  semakin sempit.  Dalam  salah  satu  wawancara dengan  Kades  baru  Desa  Lampur  yaitu Abdullah, mengungkapkan bahwa:
“dari  laporan  masyarakat  desa  ne,
makin  lame  karena  timah  lah  sangat agik banyek  e, make warga asli desa ne besaing  kk  pendatang,  banyek  yang ngerase  dengan  banyek  e  penambang pendatang, lahan jorang untuk nambang jadi  bebagi,  men  tengah  nih  lo  made bentrok  serius,  tapi  banyek  warga  yang ngelapor  barang-barang  ilang,  jorang curiga kaben pendatang tu lah tukang e, tapi  bagus  e  ulik,  dengan  ade  e  jorang, ekonomi  di  desa  ne  jadi  ningkat,  ramai men malem karne ade pasar malem, tapi
masalah  e  men  agik  ade  timah  kek diambik mudah-mudahan dakde masalah tapi  takut  e  sekarang  ne  razia  makin galek, jadi otomatis kaben penambang to jadi  nganggur,  nek  makan  pasti  e,  takut e muet keributan di kampong ne”
“untuk  sementara  selama  timah masih  ada  untuk  ditambang  walaupun ada  laporan  warga  tentang  kehilangan barang,  situasi  masih  terkendali  tetapi dikhawatirkan  ketika  timah  semakin sedikit dan lahan untuk menambang pun semakin  sempit  ditambah  razia  yang semakin  sering  dilakukan  oleh  Pemda, maka  tingkat  pengganguran  semakin banyak,  hal  positifnya  dengan  adaynya para  penambang  geliat  ekonomi  Desa Lampur  semakin  bagus  dan  semakin ramai,  dengan  adanya  pasar  malam”
(wawancara  denga  Kades  Desa  Lampur, 29/10/2012).
Analisis  peneliti  tentang  dampak dari terus dilakukannya aktivitas penambangan  di  Desa  Lampur  sungguh relevan dengan perubahan dalam masyarakat  yang  terbagi  menjadi  tiga jenis. Pertama ,  perubahan  peradaban, dikaitkan dengan unsur-unsur atau aspek yang  lebih  bersifat  fisik,  seperti  mesin- mesin, sarana komunikasi dan sebagainya  berjalan  lebih  cepat. Kedua,
perubahan  budaya  berhubungan  dengan aspek  rohaniah,  seperti  pengetahuan, keyakinan,  nilai-nilai,  dan  penghayatan seni.  Norma  hubungan  antara  anak  dan orangtua, peserta didik dengan pendidik, antara  bawahan  dan  atasan,  norma- norma ini, meskipun mengalami perubahan,  tidak  bisa  secepat  barang- barang  peradaban. Ketiga ,  perubahan pada pola perilaku.
Perubahan yang terjadi pada masyarakat  Desa  Lampur  bersifat  fisik dimana  hampir  diseluruh  aspek  dalam kehidupan  mereka  berubah,  terlebih ketika  ukurannya  adalah  waktu  PT. Timah, Tbk. meninggalkan Desa
Lampur,  karena  setelah  maraknya  TI  di desa  setempat,  maka  pola  perilaku  dan kehidupan  masyarakat  Desa  Lampur
rata-rata berubah dengan cepat.
Perubahan  tentang  norma  khususnya antara  pendidik  dan  terdidik  berubah karena  berkurangnya  peserta  didik  yang berubah  haluan  menjadi  penambang  TI,
dan mereka sekarang menjadi pengangguran putus sekolah.
Karakter masyarakat Lampur sangat heterogen  dikarenakan  rata-rata  mereka adalah  para  pendatang  dari  berbagai daerah  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Sejak  awal  adanya  PT.  Timah dengan  kompleks  perumahannya  yang
megah,  dan  ramainya  kehidupan  pada tahun  1970-an  merupakan  daya  tarik bagi penduduk sekitar untuk berdatangan  ke  desa  Lampur.  Setelah PT.  Timah,  Tbk.  meninggalkan  desa Lampur,  para  pendatang  tersebut  yang tetap  tinggal  dan  membaur  dengan segelintir  penduduk  asli,  mereka  yang memutuskan untuk tinggal adalah mantan karyawan PT. Timah, Tbk. pada masa  itu,  kemudian  bertani,  menjadi nelayan tetapi ada pula menjadi pegawai pemerintah, tetapi semua berubah dengan  cepat  ketika  secara  ekonomi kehidupan masyarakat meningkat dikarenakan adanya TI. Seperti diungkapkan  oleh  Abdur  Rahim  yang merupakan  mantan  Kades  Lampur kepada peneliti:
“duluk  desa  ni  ramai  taun  70-an waktu,  nil  ah  pusat  e  selain  di  Pangkal Pinang,  liet  lah  perumahan  elit  kaben pejabat  timah  dulu,  banyek  urang datang  ke  sini,  ku  ge  sebener  e  urang datang, tapi apak kami asli kampung ne, sudeh  e  PT.  Timah  pindah  dari  sini, otomatis  kampung  ne,  listrik  kadeng idup  kadeng  mati,  pukok  e  sepi,  banyek jadi nelayan kek bekebon, tapi sejak kite jadi propinsi, mulai lah semuen e ramai- ramai  be  TI,  urang  dateng  bae  ke  sini, lahan  ape  ge  digalik  urang  awal  e,
sudeh  karne  banyek  protes  warga  baru lah  kite  lokalisasikan  di  satu  titik,  untuk TI daret e”
“ketika  masih  ada  PT.  Timah  di Desa  Lampur,  masyarakat  berdatangan, namun  setelah  ditinggalkan  di  tahun 1970-an  Lampur  menjadi  desa  sepi hanya mengandalkan hidup dari berkebun sahang, karet ataupun turun ke laut  menjadi  nelayan,  yang  menjadi pegawai  pun  sangat  sedikit,  tetapi semuanya  bergeliat  ketika  terbentuk menjadi provinsi sendiri dan menambang dibebaskna bagi
masyarakat” (wawancara dengan Kades, 23/12/2011).
Berdasarkan  observasi  dan  hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  pada akhirnya  yang  menjadi  korban-korban perubahan sosial adalah para penambang, para masyarakat yang hidup berdampingan dengan
mereka, bersentuhan  langsung  dan  berinteraksi, perubahan  terjadi  secara  instan  dan membuktikan  tidak  jarang  membawa perubahan  ke  arah  negatif,  sebagian kelompok  terbuai  dengan  pendapatan instan  walaupun  sebenarnya  mereka hanya  mendapatkan  ampas  dari  praktik perdagangan  timah.  Setelah  cadangan timah  sudah  habis,  yang  tersisa  adalah dampak  dari  perubahan  sosial  yang
terlanjur  terjadi  sementara  para  aktor lokal,  elit  politik,  yang  benar-benar menikmati keuntungan dari hasil eskploitasi  timah,  tidak  akan  pernah merasakan  dampak  dari  penambangan Timah Inkonvensional  secara mendasar.

## 6. Rekomendasi  Untuk  Pemerintah Daerah Bangka Tengah
Dampak dari penambangan Timah  Inkonvensional  terutama  jelas terlihat dari pola segi ekonomi, berubahnya  taraf  kehidupan  masyarakat di Desa Lampur menjadi lebih baik serta membuat masyarakat menjadi konsumtif dari masyarakat tradisional secara ekonomi  karena  sebelumnya  hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani lada dan nelayan, inilah kemudian disebut  dengan  sebutan  masyarakat transisi. Weber dengan jelas mengatakan bahwa  manusia  berjuang  menggapai kekuasaan hanya untuk memperkaya diri secara ekonomi, bahkan seringkali usaha meraih  kekuasaan  tersebut  dikarenakan adanya prestise yang  ingin  diraih. Kekuasaan,  kehormatan  sosial  menjadi dasar mengapa pergulatan tentang regulasi pertimahan yang ada di Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  tidak  akan pernah  terselesaikan  sampai  kandungan
cadangan  timah  di  Kepaulauan  Bangka Belitung habis tidak bersisa.
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah sangat diharapkan  untuk  terus  memberikan dukungan  dan  penghargaan  kepada aparat  pemerintah  di  Desa  Lampur sehingga  lebih  baik  dalam  mengelola desa dan terus bisa dijadikan tempat bagi masyarakat untuk
membantu memecahkan  masalah  khususnya  terkait dengan  sikap  aparat  Pemda  ketika melakukan razia.
Pemberdayaan sumber daya alam selain  timah  perlu  lebih  ditingkatkan, misalnya sektor pariwisata dan sekiranya setiap  peluang  untuk  mendatangkan investor dan wisatawan ke dalam daerah dikelola  dengan  serius.  Peningkatan sarana  dan  prasarana  pendidikan  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  daerah- daerah  penambangan  dan  adanya  suatu usaha  untuk  menarik  kembali  anak-anak yang  sempat  putus  sekolah  karena tergiur  untuk  menambang  TI  agar  mau bersekolah  lagi.  Pemerintah  Daerah hendaknya  lebih  memusatkan  perhatian dengan  menggalakkan  kembali  budaya berkebun  dan  bertani  dalam  rangka investasi  jangka  panjang,  terutama  bagi para  penambang  yang  tadinya  adalah para  petani  lada  dan  karet.  Penyediaan
bibit serta kemudahan bagi mereka yang mau berkebun kembali untuk mendapatkan bibit lada maupun tanaman palawija  lainnya,  serta  koordinasi  yang baik  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dalam perihal memasarkan  hasil  perkebunan  tersebut disertai  dengan  jaminan  harga  yang sesuai  sehingga  para  petani  tidak  selalu menjadi  pihak  yang  dirugikan  dan menjadi  motivasi  mereka  untuk  terus bertani dan memaksimalkan hasil perkebunan  mereka  sehingga  kualitas hasilnya  tidak  kalah  dengan  pasar domestik maupun ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, 2007. Birokrasi , diterjemahkan oleh  M.  Rusli  Karim  dan  Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta.
Bertens,  K.,  2000. Pengantar  Etika  Bisnis ,
Kanisius, Yogyakarta.
Black,  James,  1992. Metode  dan  Masalah
Penelitian Sosial , Eresco, Bandung.
Cooper,  David,  2010. Illusions  of  Equality (International Library of the Philosophy of Education) , New York.
Damsar, 1997. Sosiologi Ekonomi ,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2003. Prospek Pengembangan
Pertambangan  dan  Energi  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Distamben Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, Pangkal Pinang.
Dua,  Mikhael,  2008. Filsafat  Ekonomi  Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Kanisius, Yogyakarta.
Erman,  Erwiza,  2007. Deregulasi  Tata Niaga  Timah  dan  Pembuatan  Negara Bayangan  Lokal:  Studi  Kasus  Bangka dalam  Politik  Lokal  di  Indonesia , editor: Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken dibantu oleh Ireen Karang- Hoogenboom, Yayasan Obor Indonesia- KITLV, Jakarta.
, 2009. Dari Pembentukan Kampung ke  Perkara  Gelap,  Menguak  Sejarah Timah  di  Bangka  Belitung, Ombak, Yogyakarta.
Garvey,  James,  2010. Karya  Filsafat Terbesar ,  diterjemahkan  oleh  CB.
Mulyatno Pr., Kanisius, Yogyakarta.
Giddens,  Anthony,  2007. Kapitalisme  dan Teori  Sosial  Modern,  Suatu  Analisis terhadap  Karya-Tulis  Marx,  Durkheim, dan  Max  Weber ,  diterjemahkan  oleh Soeheba Kramadibrata, UI-Press, Jakarta.
Harliyana,  2008. Pengaruh  Penambangan Timah  Rakyat  Terhadap  Perubahan Fisik  Lingkungan  dan  Sosial  Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pemali Kab.
Bangka , Tesis, Tidak diterbitkan,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Haryadi,  Dwi,  2011 .  Potret  Hukum  di  Babel dalam  Sekaput  Ancup  of  Bangka Belitung, Penerbit Khomza bekerjasama dengan Ilalang Institude, Yogyakarta.
Holimin, 2003. Peranan Industri Penambangan Timah  dalam  Dinamika  Perubahan Sosial  dan  Implikasinya  Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di PT. Timah, Tbk.,  Kab.  Bangka) ,  Tesis,  Tidak diterbitkan,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Ibrahim, 2011. Pertimahan Dalam
Perspektif  Ekonomi  Pancasila  (Studi Kasus  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung) ,  Desertasi,  Tidak  diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
, 2002. Kepulauan Bangka Belitung Menuju  Hakikat  Sebuah  Propinsi , Pustaka Selawang Sedulang
bekerjasama  dengan  Philosophy  Press, Yogyakarta.