## ANALSIS YURIDIS POLITIK KRIMINAL HUKUM PIDANA ATAS PASAL 212 KUH-PIDANA  PADA MASA PANDEMI COVID 19
Oleh : Dody Permana Rambe 1)
Sumitro Sitinjak 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3 )
E-mail :
denipandiangan@gmail.com 1) sumitrositinjak@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The title of this thesis is: "Juridical Analsis of  Criminal Law  Politics over Article  212 of the  Criminal  Code  During  the  Covid-19 Pandemic".  The  purpose  of  writing  this  thesis  is: First,  to  find  out  the  factors  of  the  community  committing  large-scale  social  restriction violations during the current Covid-19 pandemic . Second, to find out the consequences of the  Law  for  people  violating  Large-Scale  Social  Restrictions  during  the  current  Covid-19 pandemic  .  Third,  to  find  out  the  Government's  criminal  policy  on  Article  212  of  the Criminal Code during the Covid-19 pandemic.The results of this study are: 1) The factors causing  the  occurrence  of  PSBB  violations  during  the  Covid-19  pandemic  are:  First,  the economic impact of PSBB which  causes a decrease or loss of income community; Second, the social impact of psbb which causes changes in the lifestyle of worship and society,  as well  as  students  and  students  who  cannot  carry  out  face-to-face  education;  Third,  the psychological  impact  of  psbb  which  causes  the  community  to  feel  restrained  so  that  the community tries to fight back. 2) The following is the article of the Criminal Code which  is a  legal  consequence  for  the  community  those  who  oppose  the  provisions  of    health quarantine and PSBB include: First, Article 212 of the Criminal Code; Second, Article 216 paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code;  Third,  Article  218  of  the  Criminal  Code.  3)  Of  the various  rules  related  to  health  quarantine,  health  protocols,  and  PSBB,  in  its implementation  there  are  obstacles  in  the  form  of  community  actions  that  are  not  heeding and even violating the provisions regarding health quarantine, health protocols and PSBB. Even when officers from the Covid 19 task force and the TNI/Polri carried out the task of disciplining  the  crowded  community,  there  were  people  who  resisted  orders  and  even carried out acts of violence against officers. The resistance and acts of violence committed against officers who were carrying out the order of the law were then acted upon through the government's criminal policies which contained in Article 212 of the Criminal Code. The suggestions in this study are: First, so that people obey and do not violate the Large-Scale Social Restrictions policy set by the government, the government must be able to guarantee the needs of the community during the period of Large-Scale Social Restrictions that have been  established;  Second,  the  application  of  criminal  sanctions  in  Article  212  of  the criminal  procedure  code  can  only  be  carried  out  in  urgent  circumstances.  In  accordance with  the  principle  of  criminal  law  asultinumremedium  criminal  sanctions  are  only  carried out if other legal sanctions have been imposed and do not have a deterrent effect; Third, the government's criminal policy related to criminal sanctions under Article 212 of the Criminal Code  for  people  who  resist  officers  during    Large-Scale  Social    Restrictions,    is  basically only  a  threat  to  the  community  complies  with  health  protocols  and  Large-Scale  Social
Restrictions. In its implementation in the field, the National Police prioritizes a persuasive approach and family settlement for people who violate Large-Scale Social Restrictions. Keywords: Article 212 of the Criminal Code, PSBB, Covid 19

## ABSTRAK
Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Analsis Yuridis Politik Kriminal Hukum Pidana Atas Pasal  212  KUH-Pidana  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19”.  Adapun  tujuan  dari  penulisan skripsi  ini  adalah:  Pertama,  untuk  mengetahui  factor  masyarakat  melakukan  pelanggaran pembatasan  social  berskala  besar  di  masa  pandemic  covid  19  saatini.  Kedua,  untuk mengertahui akibat Hukum bagi masyarakat pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa  pandemic  covid  19  saatini.Ketiga,  untuk  mengetahui  kebijakan  criminal  Pemerintah atasPasal  212  KUH-Pidana  pada  masa  Pancemi  Covid  19.Adapun  hasil  dari  penelitian  ini adalah:  1)  Faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  PSBB  selama  masa  pandemi Covid  19 adalah:  Pertama,  dampakekonomi  PSBB  yang  menyebabkan  berkurang  atau  hilangnya pendapatan  masyarakat;  Kedua,  dampaksosial  PSBB  yang  menyebabkan  berubahnya  gaya hidup  beribadah  dan  bermasyarakat,  serta  para  pelajar  dan  mahasiswa  yang  tidak  bias melaksanakan pendidikan tatap muka; Ketiga, dampakpsikologis PSBB yang menyebabkan masyarakat merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan. 2)  Berikut  ini  pasal  KUHP  yang  menjadi  akibat  hokum  bagimasyarakat  yang  melawan ketentuan  karantina  kesehatan  dan  PSBB  antara  lain:  Pertama,  Pasal  212  KUHP;  Kedua, Pasal  216  ayat  (1)  KUHP;  Ketiga,  Pasal  218  KUHP.  3)  Dari  berbagai  aturan  terkait karantina  kesehatan,  protocol  kesehatan,  dan  PSBB,  dalam  implementasinya  terdapat kendala  berupa  perbuatan  masyarakat  yang  tidak  mengindahkan  bahkan  melanggar ketentuan-ketentuan  mengenai  karantina kesehatan,  protocol  kesehatan  dan  PSBB.  Bahkan pada  saat  petugas  dari  satgas  Covid  19  dan  TNI/Polri  melakukan  tugas  penertiban masyarakat  yang  berkerumum,  ada  masyarakat  yang  melawan  perintah  dan  bahkan melakukan  tindak  kekerasan  kepada  petugas.  Perlawanan  dan  tindak  kekerasan  yang dilakukan  terhadap  petugas  yang  sedang  menjalankan  perintah  undang-undang  tersebut kemudian ditindak melalui kebijakan criminal pemerintah yang yangtertuang di dalamPasal 212  KUH  Pidana.  Adapun  saran  dalampenelitianiniadalah:  Pertama,  agar  masyarakat  taat dan  tidak  melanggar  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  di  tetapkan pemerintah, pemerintah haruslah dapat menjamin kebutuhan masyarakat selama periodesasi Pembatasan Sosial Berskala Besar  yang telah di tetapkan; Kedua, penerapan sanksi pidana dalam  Pasal  212  kitab  undang  undang  hukum  acara  pidana  hanya  dapat  dilakukan  dalam keadaan  yang  mendesak.  Sesuai  dengan  prinsip  hokum  pidana  sebagai ultinumremedium sanksi  pidana  hanya  dilakukan  apabila  sanksi  hokum  lainnya  sudah  dijatuhkan  dan  tidak memberi  efek  jera;  Ketiga,  kebijakan  criminal  pemerintah  terkait  sanksi  pidana  Pasal  212 KUHP bagi masyarakat yang melawan petugas saat Pembatasan Sosial Berskala Besar, pada dasarnya  hanya  bersifat  ancaman  agar  masyarakat  mematuhi  protocol  kesehatan  dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Pada  implementasinya  di  lapangan  Polri  lebih mengutamakan  pendekatan  persuasif  dan  menyelesaian  secara  kekeluargaan  bagi masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Kata Kunci: Pasal 212 KUHP, PSBB, Covid 19
1. PENDAHULUAN masa pandemi covid 19 saat ini yang melanda  dunia  termasuk  Indonesia,  maka Pemerintah  Indonesia  dihadapkan  pada
sikap  tindak  Pemerintah  yang  cepat merespon  keadaan  pandemi  covid  19. Secara  nyata,  pandemi  covid  19  yang melanda dunia saat ini telah
mengakibatkan  perubahan  pada  tatanan kehidupan  manusia,  termasuk  tatanan hukum  yang  berlaku  di  negara-negara yang ada di dunia.
Saat  ini,  dimasa  pandemi  covid  19, negara Indonesia dihadapkan pada persoalan  norma  hukum  yang  tidak  dapat relevan  dan  siap  terhadap  keadaan pandemi  covid  19,  sehingga  berakibat pada  proses  penegakan  hukum  dikeadaan new  normal  saat  ini  dilandasi  pada  pasal- pasal  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi atau realitas masyarakat Indonesia. Pemerintah  Indonesia  telah  melahirkan beberapa  produk  norma  hukum  yang dianggap  masih  bertentangan  dengan prosedur formal dan materil pembentukan peraturan  perundang-undangan  sehingga berakibat  pada  proses  penegakan  hokum norma tersebut. Adanya penolakan masyarakat atas produk hukum pemerintah saat ini dan tindakan penegakan hokum menjadi polemic tersendiri yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Pelaksanaan  kebijakan  pembatasan social  masyarakat  oleh  Pemerintah  akan menggunakan  tiga  undang-undang  (UU) sebagai  landasan  hukum  yang  diikuti kebijakan  darurat  sipil.Hal  ini  dilakukan sesuai  instruksi  Presiden  Jokowi  sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran  virus  corona  Covid-19.Ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Bencana, UU  Nomor  6  tahun  2018  tentang Kesehatan,  dan  Perppu  Nomor  23  tahun 1959  tentang  Penetapan  Keadaan  Bahaya yang terbit di era Presiden RI Soekarno.
Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia telah  mengeluarkan  beberapa  regulasi teknis terkait dengan penanganan covid 19 yakni Keputusan PresidenNomor 7 Tahun 2020  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas Percepatan
Penanganan
Covid-19 selanjutnya telah diubah melalui Keputusan  PresidenNomor  9  Tahun  2020 untuk  memperluas  cakupan  tugas  dan keanggotaan  dari  Gugus  Tugas  Covid-19 yang  melibatkan  kementerian/lembaga
yang terkait dalam percepatan penanganan Covid-19.  Selain  pembentukan  Gugus Tugas, dengan mempertimbangkan kenaikan  kasus  penderita  dan  sebaran lokasinya  yang  semakin  bertambah  dari waktu  kewaktu,  Pemerintah  selanjutnya menerbitkan  beberapa  kerangka  regulasi yang  difokuskan  pada  penetapan  status kedaruratan bidang kesehatan masyarakat, yang  diatur  dalam  Keputusan  Presiden Nomor  11  tahun  2020.  Hal  ini  diikuti dengan  penerbitan  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam percepatan  penanganan  Covid-19,  yang menjadi  dasar  hokum  dalam  penetapan status  pembatasan  social  berskala  besar lebih  lanjut  oleh  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020,  yang menjadi  dasar  bagi  pengajuan  usulan penetapan  wilayah  pembatasan  social berskala  besar  yang  diajukan  oleh pemerintah daerah terkait. Selain kerangka regulasi  yang  terkait  dengan  penanganan darurat  kesehatan  masyarakat  akibat Covid-19
tersebut, dengan
mempertimbangkan dampak social
ekonomi  yang  diakibatkan  Covid-19, Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi  PresidenNomor  4  Tahun  2020 tentang  Realokasi  dan Refocusing APBN dan  APBD  2020,  yang  diikuti  dengan penerbitan Peraturan
Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  2020  yang  memberikan  relaksasi terhadap keuangan negara yang diperlukan  untuk  menjaga  stabilitas  fiskal dan  moneter  yang  terdampak  akibat bencana Covid-19.
Penanganan Covid-19 yang  begitu masih  menuntut  adanya  keterlibatan berbagai  pihak  untuk  menanggulanginya. Tidak  hanya  urusan  tenaga  kesehatan, aparat  penegak  hukum  juga  turut  ambil bagian  dalam  melawan  penyebaran  virus Covid-19. Penindakan  kerumunan  pun menjadi  salah  satu  focus  Kepolisian  saat ini. Ada dua kasus penindakan kerumunan  yang  menjadi  perhatian publik.  Masih  hangat  dibenak  kita  ketika
seorang  Raffi  Ahmad  tertangkap  kamera menghadiri suatu pesta tanpa mengenakan  masker.  Ironinya,  peristiwa tersebut terjadi hanya berselang beberapa jam setelah ia menerima vaksin Covid-19 gelombang  pertama.  Selain,  ada  kasus Imam  Besar  Front  Pembela  Islam  (FPI) Habib  Rizieq  Shihab  yang  menjadi tersangka  atas  kerumunan  akad  nikah anaknya di Petamburan, Jakarta Menariknya,  pihak  berwenang  menolak untuk  menyamakan  perlakuan  kepada kedua pihak tersebut. Menurut Kepolisian,perbedaan  mendasar  dari  dua kasus  tersebut  pada  jumlah  massa  dan tempat  kejadian  perkaranya.Pada  kasus Raffi  Ahmad,  acara  pestanya  hanya dihadiri belasan orang dan dilangsungkan di ruangan berkapasitas
200 orang.Sementara  itu,  kasus  kerumunan Habib  Rizieg  melibatkan  ribuan  orang dan  sampai  menutup  jalan  umum. Dampaknya,  timbul  ketidak  percayaan public  karena  adanya  ketidakpastian hukum penindakan kerumunan.
Didalam  praktik  penegakan  hukum oleh Kepolisian banyak melakukan kriminalisasi  bagi  pelaku  kerumunan. Divisi  Humas  Polri  menyebarkan  info grafis  di  media  sosial  yang  berisi peringatan  bahwa  apabila  masyarakat tidak  mengindahkan  perintah  petugas maka  dapat  dipidana  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  212  KUHP.  Namun,  pihak Kepolisian  melupakan  unsur  esensial dalam  pasal  tersebut  yakni  “ dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan ”  juga luput  dicantumkan.  Adapun  bunyi  Pasal 212  KUHP  secara  lengkap  sebagai berikut:  “ Barang  siapa  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan  pekerjaannya  yang  sah,  atau melawan  kepada  orang  yang  waktu ‘membantu  pegawai  negeri  itu  karena kewajibannya  menurut  undang-  undang atau  karena  permintaan  pegawai  negeri ‘itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman  penjara  selama-  lamanya  satu tahun  empat  bulan  atau  denda  sebanyak-
banyaknya Rp 4.500,00 .”
Penghilangan  unsur  itu  merupakan penyesatan  informasi  yang  dilakukan oleh  Kepolisian.Selain  itu,  apabila  dikaji lebih  dalam,  menurut  R.  Soesilo,  Pasal 212  KUHP  merupakan  ketentuan  yang diterapkan  misalnya  ketika  seseorang hendak ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian melakukan perlawanan dengan memukul dan menendang petugas.Sehingga  dalam  konteks  apabila masyarakat tidak
mengindahkan himbauan  Pemerintah  untuk  melakukan social  distancing direspon  oleh  ancaman penggunaan    pidana  penjara  lewat  Pasal 212  maka  akan  terjadi  penggunaan hokum  pidana  yang  berlebihan  atau overkrimininalisasi.  Penggunaan  pasal 212, dan pasal 214 merupakan penggunaan  pasal  karet  yang  dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat.
Bila ditelisik lebih jauh,
kriminalisasi kerumunan jelas bertentangan  dengan  semangat social distancing itu sendiri.Ironi ketika pemerintah mengambil kebijakan pembebasan  narapidana  untuk  memberi ruang  gerak  di  penjara,  tetapi  aparat memasukkan  mereka  yang  berpotensi membawa virus kedalam penjara. Bahkan, Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR)  pada      Agustus  2020 mengungkapkan    sudah    ada    tujuh penjara  yang  terpapar  virus Corona dengan  komposisi  120  warga  binaan  dan 18 petugas lapas.
Tindakan overkriminalisasi  tersebut  menunjukkan bahwa  Pemerintah  seperti  tidak  mampu untuk  berinisiatif  dan  menggunakan  cara yang  lebih  efektif  untuk  mengendalikan wabah  Covid-19,  dan  terlihat  bahwa Pemerintah  tidak  bersinergi  dan  tidak memandang pencegahan penyebaran Covid-19 secara komprehensif.
Pemerintah  harus  secara  hati-hati mempertimbangkan  peran  hukum  pidana yang  sesuai  saat  menangani  penularan penyakit  menular  dan  menular.Kebijakan pidana  bagi  pelaku  kerumuman  perlu dilakukan pengkajian untuk dapat
diterapkan dalam kondisi negara Indonesia saatini. Hal ini akan berpengaruh  pada  proses  pemidanaan masyarakat  yang  melanggar  kebijakan pemerintah  tersebut.,  selainiut,  proses acara  pidana  penegakan  terhadap  kasus- kasus pelanggaran hokum dimasa pandemik  masih  menjadi  perbincangan dan  belum  jelas  arah  tujuan  dari pemidanaannya,  serta  kapasitas  Lembaga pemasyarakatan apabila dimasukan
kedalam Lembaga pemasyarakatan maka menjadi over capacity ,  selain  itu  masalah  pembiayaan negara  terhadap  narapidana  menjadi sesuatu  yang  harus  dipikirkan  Kembali oleh Pemerintah.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Apa yang menjadi factor masyarakat melakukan pelanggaran  pembatasan  social berskala  besar  di  masa  pandemic covid 19 saat ini?
2. Apa akibat Hukum bagi masyarakat pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemic covid 19 saat ini?
3. Bagaimana  kebijakan  kriminal Pemerintah atas Pasal 212 KUH Pidana  pada  masa  Pancemi Covid 19?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Pandemi Covid
19
Infeksi  COVID-19  yang  dilaporkan pertama  kali  di  Wuhan,  RRC  telah menyebar  ke  seluruh  dunia,  yakni  ke benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia.  Kondisi  transportasi  masa  kini yang  telah  menghubungkan  banyak  kota di  dunia  mengakibatkan  virus  yang melekat  pada  manusia  mampu  menyebar ke  seluruh  dunia.  Gambaran  distribusi penderita, berbagai hal yang memengaruhinya,  termasuk  kondisi  yang tidak  secara  langsung  berkaitan  dengan penyakit pada berbagai populasi
dipelajari secara mendalam untuk memberi  jawaban  terhadap  berbagai  hal yang penting dalam pengendalian penyebaran dan eliminasi infeksi COVID-19. B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal Bagi Eddi Wibowao kalau
Kebijaksanaan  ialah  bimbingan  yang senantiasa  berkaitan  dengan  pengelolaan khalayak (public policy). Carl J. Federick melaporkan  bahwa  kebijakan  khalayak merupakan serangkaian aksi yang diusulkan  seseorang,  golongan  ataupun penguasa  dalam  sesuatu  area  khusus dengan menunjukkan hambatan- hambatan ataupun kesempatan- kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan kebijaksanaan itu dalam bagan
menggapai tujuan tertentu.
Salah satu kebijaksanaan yang terlahir dari kebijaksanaan
perlindungan masyarakat  merupakan  kebijaksanaan yang  berkaitan  dengan  penanggulangan tindak  kejahatan  ataupun  lebih  sering didengar  dengan  gelar  kebijaksanaan pidana.  Kebijaksanaan  pidana  ialah sesuatu kebijaksanaan dalam menetapkan suatu  aksi  yang  awal  bukan  perbuatan kejahatan  jadi  sesuatu  tindak  pidana, pada dasarnya penangkalan serta penyelesaian  sesuatu  Aksi  kesalahan dapat dicoba lewat kebijaksanaan pidana( criminalpolicy)  dengan  memakai  hukum kejahatan( penal) serta alat“ non penal”.
3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  merupakan    sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini disebabkan  karena  penelitian  bertujuan untuk mengungkapkan  kebenaran secara sistematis,  metodologi  dan  konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan  analisa  dan  konstruksi  data yang telah dikumpulkan.Penelitian merupakan  suatu  sarana  ilmiah  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  metodologi  penelitian
yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan yang menjadi induknya.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penyusunan  proposal  skripsi  ini  adalah yuridis  normatif (legal  research ),  yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan-penerapan  kaidah atau  norma-norma  dalam  hokum  positif yang  berlaku.Tipe  penelitian  yuridis normative  dilakukan  dengan    cara mengkaji  berbagai  aturan  hukum  yang bersifat  formil  seperti  Undang-undang, peraturan  -  peraturan  serta  literatur  yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini.
2. Jenis Data dan Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan hukum  primer  terdiridari  peraturan perundang-undangan  yang  diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang    berkaitan    dengan  penelitian ini  yaitu  peraturan    perundang undangan  yang  berkaitan  terhadap tindak  pidana  yakni  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana,  Undang Undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana dimuka  umum  di  masa  pandemic covid 19.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum    sekunder  adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli hukum  yang  berpengaruh,  jurnal- jurnal  hukum,  pendapat    para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir  yang berkaitan dengan  topic  penelitian.  Dalam
penelitian ini, bahan hukum sekunder  yang  digunakan  adalah berupa  buku-buku  rujukan  yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai  makalah  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hokum sekunder  berupa  kamus  umum, kamus  bahasa,  surat  kabar,  artikel, internet.
3. Teknik  dan  Prosedur  Pengumpulan
Data
Prosedur pengumpulan bahan hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui studi kepustakaan pada dasarnya  adalah  menunjukan  jalan pemecahan  permasalahan  penelitian. Apabila  peneliti  telah  mengetahui  apa yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti lain, maka  peneliti  akan  lebih  siap  dengan pengetahuan  yang  lebih  dalam  dan lengkap.
4. Analisa Data
Analisa  data  dilakukan  dengan
analisis kualitatif,  yaitu  dengan  cara memilah dan mengumpulkan permasalahan yang terjadi  ditengah masyarakat.
Kemudian penulis melakukan  pengumpulan  semua  data- data dan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian dianalisis   secara komprehensif sesuai dengan
permasalahan  yang  akan  diteliti  untuk menemukan  jawaban  permasalahan tersebut.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor  Penyebab  terjadinya pelanggaran PSBB  di  masa Pandemi Covid-19
Sejak  awal  tahun  2020  Virus  Corona atau Coronavirus  Disease -2019  (COVID 19)  atau Severe  Acute  Respiratory Syndrome  Corona  virus 2  (SARSCOV2) telah  menjelma  menjadi  suatu  ancaman yang berpotensi untuk mengganggu
kelangsungan  dan  kestabilitasan  hidup umat  manusia  di    seluruh  dunia.  Selama kurang  lebih  empat  bulan  setelah  virus corona  ditetapkan  oleh World  Health Organization (WHO)  sebagai  sebuah pandemi,  virus  conona  telah  memberikan dampak  yang  besar  dan  menyebabkan berubahnya  kehidupan  ekonomi  serta sosial  masyarakat  dalam  berbangsa  dan bernegara.
Perencanaan penyelenggaraan
kesehatan masyarakat dan penanganan darurat kesehatan masyarakat telah menjadi wacana penting dalam
tata kelola pemerintahan.
Penyelenggaraan kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat terdiri dari serangkaian kebijakan
yang
diterbitkan
pemerintah.Kebutuhan
untuk mengendalikan  wabah  penyakit  menular yang  serius  menciptakan  peluang untuk  memperbesar  kekuasaan  koersif pemerintahdan  potensi  pelanggaran  yang dapat    meninggalkan  trauma  yang mendalam  bagi  masyarakat.  Oleh  karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara  harus  mengambil  kebijakan  yang benar-benar cermat dalam  penanganan pandemic Covid-19.
Sampai  saat  sekarang  ini  pemerintah Republik  Indonesia  baik  di  tingkat  pusat maupun  di  tingkat  daerah  telah  berupaya untuk  mengatasi  pandemi  corona  dan meminimalisir korban jiwa yang diakibatkan  oleh  pandemi  corona,  seperti dengan menerapkan himbauan agar masyarakat menjaga jarak dalam berinteraksi ( Social Distancing) , Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di  beberapa  daerah  yang  mengajukan PSBB kepada menteri kesehatan,
mewajibkan
warga  menggunakan  masker  saat  keluar rumah, melakukan penyemprotan disinfektan,larangan mudik,  penutupan ataupun  pembatasan  kegiatan  usaha  atas beberapa jenis usaha yang dapat menyebabkan  orang  berkumpul  secara terkonsentrasi  (seperti  warung  internet,
kafe,  restoran,  hotel,  pusat  perbelanjaan dan  lain-lain)  sosialisasi  pencegahan pandemi corona, bekerja dari rumah ( work from  home ),sekolah  dan  belajar  di  rumah, dan berbagai kebijakan terkait.
Percepatan penanganan pandemic corona  lainnnya.  Walaupun  kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah tersebut  bertujuan  untuk  memutus  mata rantai  penyebaran  virus  corona,  tetapi tetap  memberikan  imbas  kepada  aspek politik, ekonomi,sosial, budaya dan keagamaan. Dalam aspek politik, kebijakan pemerintah tersebut telah menyebabkan terganggunya proses penyelenggaraan
Pemilihan Kepala
Daerah  serentak  (Pilkada)  dan  timbulnya opsi  penundaan  pilkada  serentak  yang seharusnya  diselenggarakan  pada  bulan September  tahun  2020,  hal    initentunya berpengaruh anggaran yang telah dikeluarkan  dan  perencanaan  kampanye oleh  pasangan  calon.  Dalam  aspek ekonomi  kebijakan  pembatasan  social berskala  besar,  penutupan/pembatasan kegiatan  usaha  yang  dapat  menyebabkan orang  berkumpul  secara  terkonsentrasi dan  kebijakan  bekerja/belajar  dari  rumah tentunya  menggangu  pendapatan  dari pemilik  usaha,pelaku  usaha,  pedagang pasar,  penyedia  jasa  (seperti  misalnya, penyedia  jasa  transportasi  dan  ojek online),  dan  juga  karyawan-karyawan (khususnya yang bekerja di kafe, restoran, hotel,  dan  mall)  yang  terpaksa  di rumahkan sementara.
Dalam  bidang  sosial,  budaya  dan keagamaan, kebijakan tersebut berdampak kepada di larangnya meyelenggarakan
pesta/resepsi
pernikahan  (hanya  diperbolehkan  dalam kegiatan  skala  kecil  seperti  akad  nikah dengan  tamu  yang  terbatas),  himbauan agar melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan  di  rumah  (tidak  di  rumah ibadah) dan pembatalan berbagai kegiatan sosial budaya lainnyayang dapat menimbulkan keramaian.
Masyarakat secara langsung telah
merasakan efek negatif dari upaya pemutusan  mata  rantai  penyebaran  virus corona yang dilakukan
oleh pemerintahpusat  dan  pemerintah  daerah. Untuk menekan dan meringankan kerugian masyarakat  yang  disebabkan  oleh  efek negatif  dari  kebijakan  pemerintah  dalam memutus  mata  rantai  penyebaran  virus corona,  pemerintah  pusat  dan  daerah telah melaksanakan serangkaian kebijakan seperti memberikan keringanan pembayaran  kredit,  mengratiskan  atau mengurangi pembayaran iuran listrik untuk pengguna listrik subsidi (digratiskan untuk pengguna  listrik  subsisi  450  watt  dan pengurangan  pembayaran  sebesar  50% untuk pengguna
listrik
900 watt),memberikan  bantuan  berupa  bahan pangan  kepada  masyarakat  yang  terkena dampak penyebaran virus corona, percepatan pemberian kartu pra- kerja,pemberian bantuan uang tunai kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak corona  dibeberapa  daerah,  dan  lain sebagainya.
Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  baik  yang  bertujuan untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran virus  corona  beserta  penanganannya, maupun kebijakan yang bertujuan untukmenekan  dan  meringankan  kerugian masyarakat  yang  disebabkan  oleh  efek negatif  dari  kebijakan  pemerintah  dalam memutus  mata  rantai  penyebaran  virus corona  tentunya  membutuhkan  dana  yang besar.
Dana  tersebut  ada  yangdianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan jugamelalui
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  faktor penyebab terjadinya pelanggaran PSBBselama  masa  pandemi  Covid  19 adalah:
a. Dampak ekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau
hilangnya pendapatan masyarakat;
b. Dampak sosial PSBB yang
menyebabkan berubahnya gaya hidupberibadah  dan  bermasyarakat, serta  para  pelajar  dan  mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan pendidikan tatap muka;
c. Dampak  psikologis  PSBB  yang menyebabkan  masyarakat  merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan.
B. Akibat  Hukum  Pelanggar  PSBB  Di
Masa Pandemi Covid -19
Nilai permasalahan virus Corona COVID-  19  lalu  meningkat  di  Indonesia, perihal  ini  membuat  penguasa  pusat sekalian  wilayah  melantamkan  imbauan pada masyarakat buat senantiasa di rumah, supaya  penjangkitan  tidak  terus  menjadi akut.Tetapi tidak semua masyarakat mengindahkan  himbauan  itu,  sedang banyak warga yang senantiasa melaksanakan kegiatan di luar.
Polri  juga  kesimpulannya  turun  tangan, menjangkau gerombolan, menegaskan supaya  masyarakat  yang  terkumpul  lekas bubar  sampai  sedia  memidanakan  yang melawan dikala dibubarkan. Bawah tindakan  Polri  ini  merupakan  imbauan Kepala  negara  Joko  Widodo(  Jokowi) yang  diperkuat  Amanat  Kapolri.  Jika terdapat  warga  yang  tidak  mengindahkan perintah  PSBB,  personel  yang  Polri  yang bekerja  hendak  melakukan  cara  hukum cocok  dengan  determinasi  Artikel  212 KUHP.  Tidak  hanya  itu,  untuk  siapa  yang tidak  mengindahkan  aparat  yang  berhak yang  melakukan  kewajiban  dalam  perihal karantina  kesehatan  serta  PSBB  hendak dikenakan  ganjaran  kejahatan,  tidak  cuma Artikel 212 KUHP, melainkan pula Artikel 216 serta 218 KUHP.
Tetapi  tahap  pemidanaan  ialah  opsi terakhir.  Polri  hendak  lebih  dahulu memakai pendekatan  yang  bertabiat persuasif  serta  humanis  dalam mengalami masyarakat  yang  berani  terkumpul  di tengah pendemi  Covid   19   ini.Tujuan penting petugas  memegang langsung warga merupakan tidak mau lagi
memandang  terdapatnya  banyak  orang
terkumpul  di  sesuatu  tempat.  Apalagi masyarakat yang berkumpul tersebut tidak dalam  kondisi  yang  urgen  sehingga  dapat menyebabkan penyebaran       virus bertambah sehingga Polri akan melakukan pembubaran,  bahkan  apabila  perlu  Polri akan  melakukannya  dengan  sangat  tegas. Berikut  ini  pasal  KUHP  yang  menjadi akibat hukum bagi masyarakat   yang melawan  ketentuan  karantina  kesehatan dan PSBB antara lain:
1. Artikel  212  KUHP:  Benda  siapa dengan  kekerasan  ataupun  bahaya kekerasan melawan seseorang administratur yang lagi melaksanakan kewajiban yang legal, ataupun  orang  yang  bagi  peranan hukum  ataupun  atas  permohonan administratur berikan bantuan
kepadanya,  diancam  sebab  melawan administratur,  dengan  kejahatan  bui sangat  lama  satu  tahun  4  bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 4 ribu 5 dupa rupiah.
2. Artikel  216  bagian(  1):  Benda  siapa dengan  terencana  tidak  mengikuti perintah  ataupun  permohonan  yang dicoba bagi hukum
oleh administratur yang tugasnya memantau suatu,  ataupun oleh administratur bersumber pada tugasnya,  begitu  pula  yang  diberi daya buat mengusut ataupun mengecek perbuatan kejahatan; begitu  pula  benda  siapa  dengan terencana menghindari, menghalang- halangi  ataupun  membatalkan  aksi untuk  melaksanakan  determinasi hukum  yang  dicoba  oleh  salah seseorang administratur itu, diancam dengan  kejahatan  bui  sangat  lama  4 bulan  2  pekan  ataupun    kejahatan kompensasi  sangat  banyak  9  ribu rupiah.
3. Artikel  218  KUHP:  Benda  siapa pada durasi orang dating
bergerombol  dengan  terencana tidak lekas  berangkat  sehabis  diperintah  3 kali  oleh  ataupun  atas  julukan penguasa  yang  berhak,  diancam
sebab  turut  dan  perkelompokan dengan  kejahatan  bui  sangat  lama  4 bulan  2  pekan  ataupun  kejahatan kompensasi  sangat  banyak  9  ribu rupiah.
C. Kebijakan Kriminal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Terbatas  semenjak  diumumkan  awal kali  pada  bertepatan  pada  2  Maret  2020 dahulu,  Penguasa  lalu  mempublikasikan akumulasi  permasalahan  terkini  Covid- 19.bertepatan  pada  8  September  2020, jumlah  permasalahan  positif  Covid-19  di Indonesia  sudah  melampaui  nilai  2  dupa ribu  permasalahan  yang  terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian lebih dari 8000  orang,  dimana  sepanjang  ini  DKI Jakarta  sudah  jadi  provinsi  dengan permasalahan  paling  banyak  dari  semua provinsi  yang  sudah  memberi  tahu permasalahan positif Covid- 19.
Kebijaksanaan khalayak yang diresmikan  oleh  Penguasa  Pusat  lewat Peraturan  Penguasa  Nomor.  21  Tahun 2020 selaku peraturan penerapan dari UU Kekarantinaan  Kesehatan,  ialah  dengan Pemisahan  Sosial  Bernilai  Besar(  PSBB) selaku  reaksi  Kedaruratan  Kesehatan Warga,  sepanjang  ini  sedang  ialah  opsi regulasi  yang  pas.  Perihal  ini  mengenang dengan  cara  aspek  geografis,  Indonesia ialah  negeri  kepulauan  terbanyak  di  bumi yang  terdiri  dari  lebih  17000  pulau  yang membuat  ketersediaan  sarana  Kesehatan tidak  senantiasa  menyeluruh  di  tiap wilayah  serta  pola  penyebaran  endemi yang  terkonsentrasi  pada  area  khusus dengan  pergerakan  masyarakat  yang besar.  Ekskalasi  jumlah  positif  covid-19 pula  susah  dilepaskan  dari  terdapatnya sikap  beberapa  warga  yang  merasa“ nyaman”  terkumpul  di  sesuatu  tempat tanpa melindungi jarak ( physical distancing),  tidak  patuh  dalam  memakai masker  dengan  betul,  sedang  belum menyakini  Covid-  19  merupakan  virus yang beresiko, dan penguatan hukum yang kurang  maksimum  kepada  warga  yang melanggar aturan Kesehatan selaku akibat kebijaksanaan khalayak penguasa wilayah
yang  dikira  belum  pas  target,  misalnya kebijaksanaan  ganjil-genap  di  era  PSBB, yang  bisa  mengakibatkan  penimbunan penumpang di angkutan biasa.
Begitu  juga  anutan  dari  Roscou  Lbs, yang  melaporkan  kalau  hukum  bisa berfungsi  selaku  alat  pergantian  warga( law as a tool of social engineering), alhasil diharapkan  bisa  membuat  adat    hukum( sah  culture)  warga  yang  berdisiplin  besar untuk menanggulangi endemi Covid- 19.
Pada bertepatan pada 4 Agustus 2020, Kepala  negara  Joko  Widodo  sudah menerbitkan  Instruksi  Kepala  negara( Inpres)  No  6  tahun  2020  mengenai Kenaikan  Patuh  serta  Penguatan  Hukum Aturan  Kesehatan  dalam  Penangkalan serta  Pengaturan  Covid-  19.  Inpres  itu menata  ganjaran  untuk  pelanggar  aturan kesehatan.
Inpres  ini  diterbitkan  dengan  arti  buat membagikan  alas  hukum  untuk  usaha penindakan  suasana  endemi  Covid-  19, dan  tingkatkan  ketertiban  warga  dalam melakukan  protokoler  kesehatan  yang telah diresmikan.Dalam Inpres itu, Kepala negara Jokowi pula memerintahkan semua Menteri  Dewan  menteri  Indonesia  Maju, Polri,  Tentara  Nasional  Indonesia(TNI) serta  barisan  penguasa  wilayah  buat mengutip langkah-langkah yang dibutuhkan cocok kewajiban serta gunanya dalam menjamin kejelasan hukum.  Setelah  itu,  menguatkan  usaha serta  tingkatkan  daya  guna  penindakan Covid- 19 di semua wilayah di Indonesia. Inpres  itu  sekalian  jadi  bawah  hukum untuk  penguasa  wilayah(  lewat  Peraturan Gubernur), ialah buat memasifkan pemasyarakatan  aplikasi  aturan  kesehatan serta  memutuskan  peranan  warga  buat menaati aturan Kesehatan, sekalian, memutuskan  ganjaran  untuk  pelanggar dimana  ganjaran  bisa  dicocokkan  dengan kebajikan lokal tiap- tiap wilayah.
Adat  hukum  kejahatan  buat  mengatasi permasalahan  Kesehatan    warga,  antara lain  ada  dalam  Artikel  14  UU  Nomor.  4 Tahun  1984  Mengenai  Wabah,  yang menata  melotot  hal  membatasi  penerapan
penyelesaian  wabah  serta  pula  artikel  93 UU  Nomor.  6  tahun  2018  Mengenai Kekarantinaan  Kesehatan  hal  melotot tidak  menaati  penajaan  Kekarantinaan Kesehatan serta atau ataupun menghalang- halangi penajaan Kekarantinaan Kesehatan, yang keduanya diancam dengan kejahatan bui  sangat lama 1( satu) tahun  (  tidak  bisa  ditahan),  yang  dengan cara  hukum  belum  tercantum  dalam kualifikasi Perbuatan Kejahatan Sungguh- sungguh  (  Serious  Crime).  Bersumber pada determinasi Artikel 15 UU
Pembuatan  Perundang-Undangan,  modul hal  determinasi  kejahatan  cuma  bisa dilansir  dalam  Hukum  serta  Peraturan Wilayah  Provinsi  atau  Kabupaten  atau Kota,  yang  menata  bahaya  kejahatan kurungan  maksimum  6  bulan  serta kompensasi  maksimum  50  juta  Rupiah, alhasil  tidak  bisa  diatur  dalam  Peraturan Gubernur.  Tidak  hanya  itu,  ganjaran berbentuk Kegiatan Sosial yang sepanjang ini  digadang-gadang  buat  diaplikasikan dalam pendemi  pula  sama  dengan determinasi Novel I Buku Hukum Hukum Kejahatan(  KUHP),  spesialnya  Artikel  19 KUHP  yang  menata  kalau  orang  yang dijatuhi  kurungan  harus  melaksanakan“ profesi”  yang  diserahkan  padanya.  Lebih lanjut, bersumber pada Artikel 38 bagian(1)  serta(2)    UU    Pembuatan perundang-undangan, hingga dalam kondisi  khusus,  DPRD  Provinsi  ataupun Gubernur bisa mengajukan Konsep Peraturan  Wilayah  Provinsi  di  luar Prolegda  Provinsi,  ialah  buat  buat menanggulangi kondisi luar lazim, kondisi bentrokan,  ataupun  musibah  alam,  serta kondisi khusus yang lain yang membenarkan  terdapatnya  urgensi  atas sesuatu    Konsep  Peraturan  Wilayah Provinsi  yang  bisa  disetujui  bersama  oleh alatkelengkapan  DPRD  Provinsi  yang spesial  menanggulangi  aspek  legislasi serta dinas hukum.
Dari  berbagai  aturan  tersebut  di  atas, dalam  implementasinya  terdapatkendala berupa  perbuatan  masyarakat  yang  tidak mengindahkan bahkan melanggar
ketentuan-ketentuan  mengenai  karantina kesehatan,  protokol  kesehatan  dan  PSBB. Bahkan  pada  saat  petugas  dari  satgas Covid  19  dan  TNI/Polri  melakukan  tugas penertiban  masyarakat  yang  berkerumum, ada  masyarakat  yang  melawan  perintah dan  bahkan  melakukan  tindak  kekerasan kepada  petugas.Perlawanan  dan  tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang tersebut kemudian  ditindak  melalui  kebijakan kriminal  pemerintah  yang  tertuang  di dalam Pasal 212 KUHPidana.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor penyebab terjadinya
pelanggaran  PSBB  selama  masa pandemi  Covid  19  adalah:  Pertama, dampak ekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau hilangnya  pendapatan  masyarakat;
Kedua,  dampak  sosial  PSBB  yang menyebabkan berubahnya gaya hidup  beribadah  dan  bermasyarakat, serta  para  pelajar  dan  mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan pendidikan  tatap  muka;  Ketiga, dampak  psikologis  PSBB  yang menyebabkan  masyarakat  merasa
terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan.
2. Artikel  KUHP  yang  jadi  dampak hukum      untuk      warga      yang melawan determinasi karantina kesehatan  serta  PSBB  antara  lain: Awal,  Artikel  212  KUHP:  Benda siapa  dengan  kekerasan  ataupun bahaya kekerasan melawan seseorang  administratur  yang  lagi melaksanakan kewajiban yang legal, ataupun  orang  yang  bagi  peranan hukum  ataupun  atas  permohonan administratur berikan bantuan kepadanya,  diancam  sebab  melawan administratur,  dengan  kejahatan  bui sangat  lama  satu  tahun  4  bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat  banyak  4  ribu  5  dupa  rupiah;
Kedua,  Artikel  216  bagian(  1): Benda  siapa  dengan  terencana  tidak mengikuti perintah ataupun permohonan yang dicoba bagi hukum  oleh  administratur  yang tugasnya  memantau  suatu,    ataupun oleh  administratur  bersumber  pada tugasnya,  begitu  pula  yang  diberi daya buat mengusut ataupun mengecek perbuatan kejahatan; begitu  pula  benda  siapa  dengan terencana menghindari, menghalang- halangi  ataupun  membatalkan  aksi untuk  melaksanakan  determinasi hukum  yang  dicoba  oleh  salah seseorang administratur itu, diancam dengan  kejahatan  bui  sangat  lama  4 bulan  2  pekan  ataupun  kejahatan kompensasi  sangat  banyak  9  ribu rupiah;  Ketiga,  Artikel  218  KUHP: Benda  siapa  pada  durasi  orang  tiba bergerombol  dengan  terencana  tidak lekas  berangkat  sehabis  diperintah  3 kali  oleh  ataupun  atas  julukan penguasa  yang  berhak,  diancam sebab  turut  dan  perkelompokan dengan  kejahatan  bui  sangat  lama  4 bulan  2  pekan  ataupun  kejahatan kompensasi  sangat  banyak  9  ribu rupiah.
3. Dari berbagai aturan terkait karantina kesehatan, protokol kesehatan, dan PSBB, dalam implementasinya  terdapat  kendala berupa  perbuatan  masyarakat  yang tidak mengindahkan bahkan melanggar
ketentuan-ketentuan mengenai karantina kesehatan, protokol  kesehatan  dan  PSBB. Bahkan pada saat petugas dari satgas Covid  19  dan  TNI/Polri  melakukan tugas  penertiban  masyarakat  yang berkerumum,  ada  masyarakat  yang melawan perintah dan bahkan melakukan  tindak  kekerasan  kepada petugas.  Perlawanan  dan  tindak kekerasan  yang  dilakukan  terhadap petugas  yang  sedang  menjalankan perintah  undang-undang  tersebut kemudian ditindak melalui
kebijakan criminal pemerintah yang yang tertuang di dalam Pasal 212 KUH Pidana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Andi  Sofyan  dan  Nur  Azisa, Buku  Ajar Hukum Pidana , ed. by Kadarudin, Cetakan Kesatu
Makassar:  Pustaka  Pena  Press, 2016 Aziz  Syamsuddin, Proses  &  Teknik
Penyusunan  Undang-Undang: Dilampiri  UU  No.  12  Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2013 Ibrahim,Johny. Teori dan Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya:  Bayu media, 2008. Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang
Hukum Dan Negara , ed. Nurainun Mangunsong, Cetakan  VI.  Bandung:  Penerbit Nusa Media, 2011 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik: EdisiRevisi Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
Muhammad Junaidi, Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum Malang:  Setara  Press, 2016 Tim Penyusun, Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  Dan  Ketetapan MPR  RI:  Edisi  Revisi Jakarta:
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, 2012
Titik Triwulan  Tutik, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,
2006
Wibowo, Eddi. dkk, Hukum dan
Kebijakan Publik, YPAPI, Yogyakarta: 2004
devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa
Purba, Onan, Deli Mandiri, Medan, 2020 Ria Sintha Devi, Hukum Acara ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana Kitab  Undang-Undang  Hukum
Acara Pidana UU  Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana UU Nomor  6 tahun 2018 tentang Kesehatan
Perppu Nomor 23 tahun 1959 Tentang
Penetapan Keadaan Bahaya
Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid- 19

## C. Jurnal Ilmiah
Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan,
Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan  Kedaruratan Covid-19, Majalah Hukum Nasional, Vol. 50,  No. 2 Tahun 2020. Armanto Makmun, Nur Siamu Ramadhani, Tinjauan  Terkait Terapi Covid-19, Jurnal
Molluca  Medika,  Vol.  12, Nomor 2, Oktober 2020. Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Pengembang Ilmu  Hukum Pidana(Menyongsong  Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa) Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Dalam  Ilmu  Hukum Pada
Fakultas   Hukum  Universitas Diponegoro. Semarang, 1994 MYA Syaputra, “Kajian Yuridis Terhadap  Penegasan  Hiea  raki Peraturan Perundang-
Undangan  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Stufen Theorie,” JurnalMercatoria Volume  9, Nomor 2 Desember 2016 Nan  D.  Hunter,  „Public-Private  Health
Law:  Multiple  Directions  in Public Health‟, Journal  of  Health  Care  Law  &
Policy ,  Volume  10.Nomor  86 2007 Nur Rohim Yunus dan  Annissa  Rezki, Kebijakan  Pemberlakuan  Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, Jurnal   Sosial & Budaya  Syar-I,  Vol.  7,  No.  3, 2020. Nur  Indah  Fitriani, Tinjauan  Pustaka Covid-19:  Virulogi, Patogenesis,  dan  Manifestasi Klinis, Jurnal Medika Malahayati,  Vol.  4,  No.  3,  Juli 2020 Nuri  Hastuti  danSitti  Nur  Djanah, Studi Tinjauan  Pustaka:  Penularan dan PencegahanPenyebaran Covid-19, An-Nadaa:  Jurnal
Kesehatan  Masyarakat,  Vol.  7, No. 2, Edisi Desember 2020 Suprayoga  Hadi, Pengurangan  Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan  Nasional  terhadap Bencana, Jurnal  The  Indonesian Journal of Development Planning,Vol.  IV,  No.  2,  Juni 2020. Sri  Husnulwati, Tinjauan  Hukum  Terkait Kampanye  Pilkada  Ditengah Pandemi Covid-19, Jurnal Solusi, Vol.19, No.1,Edisi
Januari, 2021. NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI
PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN  LOYALITAS MAHASISWA  DAN  ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  SIMALUNGUN . PKM Maju UDA , [S.l.], v. 1, n.
1,  p.  31-36,  sep.  2020.ISSN 2745-6072. http://jurnal.darmaagung.a c.id/index.php/pkmmajuuda/arti cle/view/702
Lukman  Nasution,  Reza  Nurul  Ichsan.
(2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA  GURU  . JURNAL PENELITIAN

## PENDIDIKAN
SOSIAL  HUMANIORA , 5 (2), 78-86.
REZA  NURUL  ICHSAN;  LUKMAN NASUTION;SARMAN SINAGA;DHONI  MARWAN. "The  influence  of  leadership styles,  organizational  changes on  employee  performance  with an  environment  work  as  an intervening  variable at pt. Bank sumut  binjai  branch Journal  of
Contemporary Issues in Business  and  Government ,  27,
2,2021,              258-264.doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032 Sugianto,  S.,  Soemitra,  A.,  Yafiz,  M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R.
N.  (2022). The  Implementation of Waqf Planning and Development  Through  Islamic Financial Institutions in Indonesia . JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8 (2) HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATO TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS . PKM  Maju  UDA ,  [S.l.],  v.  2,
n.  1,  p.  20-34,  sep.  2021.ISSN 2745-6072. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/pkmmajuuda/article/ view/1182 >.  Date  accessed:  24 nov. 2021.
doi:
http://dx.doi.org/10.46930/
pkmmajuuda.v2i1.1182 .
Simbolon,  N.  Y.,  Nasution,  M.  Y.,  &
Lubis, M. A. (2019).
Pemberdayaan  Kearifan  Lokal Masyarak
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M. (2020 ). PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP  APARAT  SIPIL NEGARA  YANG MELAKUKAN

## PELANGGARAN
HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD  at  Adat  Batak  Toba  dalam Mencegah  Kekerasan  terhadap
Anak. Jurnal  Mercatoria, 12 (2), 148-159. GOVERNANCE. Jurnal
Darma Agung , 28 (2), 269 285.
Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020 ). " Plagiarism-Turnitin:  The  Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming  the  Impact  of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia. Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective        Of          Street Crime. Journal  of  Advanced Research  in  Dynamical  and Control Systems- JARDCS , 12 (6), 603-611.
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid  (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta .
http://jurnal.unissula.ac.id/index
.php/akta/ article/view/20842
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria
Sinta;  YASID,  Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  APARAT  SIPIL NEGARA YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma  Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.
2,  p.  269-285,  aug.            2020.
ISSN        2654-3915.  Available at: <
https://nasional.kompas.com/rea
d/20 https:// jurnal.darmaagung.ac.id/index.p hp/ju rnaluda/article/view/649 >. DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi
Juli  Rosani;  PRATIWI,  Rani

## Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH
DAN  RETRIBUSI  DAERAH

## STUDI PELAKSANAAN DI UNIT  PELAYANAN  PAJAK
DAERAH SAMSAT    KOTA BINJAI . JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.],  v. 3,  n. 2,    p.  195-211,    sep. 2021. ISSN  2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.p hp/jurnalrectum/article/view/1 177 >