## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## ENERAPAN SANKSI TERHADAP TEMPAT USAHA YANG TIDAK GUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

## Siska Elvandari
Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
*Corresponding author: siska.elvandari@yahoo.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 12/03/2023 Direvisi, 26/03/2023 Dipublikasi, 20/04/2023 Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi Covid-19 diperlukan  respon  cepat  dalam  pengendalian  penyebaran Covid-19,  termasuk dalam  proses  pengawasan  pelaku  perjalanan  pengguna  transportasi  udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam  rangka  pengawasan  pelaku  perjalanan,  dengan  melakukan  digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi  PeduliLindungi  untuk  mengurangi  kontak dan  antrian  penumpang di bandar  udara.  Surat  Edaran  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  dukungan dan  kerja  sama  kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah,  fasilitas  pelayanan kesehatan,  dan  para  pemangku  kepentingan  terkait  dalam  pelaksanaan pengawasan  dokumen  kesehatan  pelaku  perjalanan  pengguna  transportasi udara. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan  penularan  Coronavirus  Disease  (COVID-19).  Penegakan penggunaan  aplikasi  ini  harus  disertai  dengan  peraturan  kepala  daerah,  yang secara  mendasar  menerapkan  sanksi  bagi  penyelenggara  tempat  kegiatan publik  yang  melanggar  disiplin  penggunaan  Aplikasi  Pedulilindungi. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional  tempat  usaha  tersebut,  sehingga  Penulis  merasa  tertarik  untuk merumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimanakah  penerapan sanksi  terhadap  tempat  usaha  yang  tidak  gunakan  aplikasi  Pedulilindungi.  2, Bagaimanakah  penerapan  sanksi  terhadap  tempat  usaha  yang  tidak  gunakan aplikasi  Pedulilindungi  dalam  perspektif  hukum  kesehatan  di  Indonesia. Mengacu  pada  pokok  permasalahan  yang  diidentifikasi  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan,  sebagai  berikut:  Untuk  mengkaji,  menganalisis,  dan menemukan  Bagaimanakah  penerapan  sanksi  terhadap  tempat  usaha  yang tidak  gunakan  aplikasi  Pedulilindungi.  2,  Bagaimanakah  penerapan  sanksi terhadap  tempat  usaha  yang  tidak  gunakan  aplikasi  Pedulilindungi  dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia.
Kata Kunci: Penerapan; Sanksi; Peduli Lindungi;
Hukum Kesehatan
Abstract Keywords: Application; Sanctions; Care to Protect; Health Law Along with the increase in cases of the  Covid-19 pandemic, a fast response is needed  in  controlling  the  spread  of  Covid-19,  including  in  the  process  of supervising travelers using air transportation. For this reason, special policies are  needed  related  to  fulfilling  health  documents  in  the  context  of  monitoring travellers,  by  digitizing health  documents  for  air  transportation users  that  are integrated with the PeduliLindungi application to reduce contact and passenger queues  at  the  airport.  The  Circular  Letter  is  intended  to  increase  the  support and cooperation of the government/institution, local government, health service facilities,  and  related  stakeholders  in  the  implementation  of  the  health surveillance  documents  for  travelers  using  air  transportation.  PeduliLindungi is  an  application  developed  to  stop  the  transmission  of  Coronavirus  Disease (COVID-19).  Enforcement of the  use of  this application  must  be  accompanied
by regional head regulations, which basically apply sanctions to organizers of public  activity  places  who  violate  the  discipline  of  using  the  Pedulilindungi application. Imposing sanctions between temporary or permanent revocation of the  operational  permit  for  the  place  of  business,  so  that  the  author  feels interested in formulating the following problems: 1. How to apply sanctions to places  of  business  that  do  not  use  the  Pedulilindungi  application.  2,  How  to apply  sanctions  to  places  of  business  that  do  not  use  the  Pedulilindungi application  from  the  perspective  of  health  law  in  Indonesia.  Referring  to  the main  problems  identified  above,  this  research  aims  as  follows:  To  study, analyze, and discover how sanctions are applied to businesses that do not use the Pedulilindungi application. 2, How to apply sanctions to places of business that  do  not  use  the  Pedulilindungi  application  from  the  perspective  of  health law in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Aristoteles  mengatakan  bahwa  manusia  adalah zoon  politicon, yaitu  dalam  bahasa Yunani zoon berarti makhluk, sedangkan politicon berarti hidup dalam polis (atau di zaman dahulu  semacam  kota/negara  kota).  Sementara  Hans  Kelsen  mengartikan zoon  politicon sebagai man is a social and political being . Menurut pandangan Roscoe Pound, di dalam diri manusia terdapat berbagai kepentingan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:  Pertama,  Kepentingan  Umum  ( public  interest ).  Sering  disebut  juga  sebagai kepentingan  yang  utama,  biasanya  menyangkut  kepentingan  negara  dalam  menjalankan fungsinya.  Kedua,  Kepentingan  Masyarakat  ( social  interest ).  Berhubungan  dengan kepentingan  masyarakat  luas.  misalnya  kepentingan  terhadap  keselamatan  umum,  jaminan terhadap  masyarakat,  kepentingan kesusilaan/moral,  dan  sebagainya.  Ketiga,  Kepentingan Pribadi  ( private  interest ).  Kepentingan  pribadi  dibagi  atas  3  yakni  kepentingan  bagi  diri sendiri,  kepentingan  terhadap  hubungan,  serta  kepentingan  yang  meliputi  harta  benda. 1 Ketiga kepentingan ini menjadi alasan keberadaan hukum dalam kehidupan manusia.
Alasan  keberadaan  hukum  hukum  dalam  kehidupan  manusia  tentu  saja  berakar  dari pertanyaan mengapa hukum itu ada?. Ubi Societas Ibi Ius , sebuah ungkapan dari Cicero yang bermakna:  “dimana  ada  masyarakat,  disitu  ada  hukum”.  Seperti  yang  kita  pelajari sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya makhluk sosial, yang mana manusia tidak dapat hidup seorang diri  saja. Dalam pergaulan bersama manusia tersebut timbul  yang  dinamakan masyarakat  (yang  mana  manusia  tidak  lagi  seorang  diri  saja),  sudah  terdapat  hak  dan kewajiban didalamnya sehingga perlu diatur oleh hukum. 2
Fungsi  hukum  pada  hakekatnya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  atau kelompok  manusia.  Untuk  mewujudkan  tujuan  dan  fungsi  hukum  didalam  masyarakat, manusia itu dinilai oleh manusia lain dalam tindakannya atau perilakunya. Pedoman, patokan atau  ukuran  untuk  menilai  tindakan  atau  perilaku  manusia  itu  berupa  kaidah-kaidah  atau norma-norma. Penilaian mengenai baik buruknya tindakan atau perilaku manusia ini disebut kesusilaan. Sedangkan “etika” adalah ilmu yang menyelidiki kesusilaan. Berarti etika adalah ilmu  yang  objeknya  kesusilaan. 3 Dari  uraian  di  atas  sangatlah  jelas,  bahwa  manusia
1 Manusia, Masyarakat dan Hukum, Manusia Sebagai Makhuk Sosial , diakses pada https://www.reyfelproject.com/post/manusia-masyarakat-dan-hukum-manusia-sebagai-makhluk-sosial ,  tanggal 4 Februari 2023.
2 Ibid.
3 Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter , Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 1 dalam  Siska  Elvandari, Peranan  Hukum  Pidana  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis  Sebagai  Akibat
yang  hidup  dalam  masyarakat,  tidak  berarti  bahwa  pergaulan  antar  manusia  dalam masyarakat  hanya  diatur  oleh  hukum,  karena  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  selain dipedomani  moral  manusia  itu  sendiri,  diatur  pula  oleh  agama,  kaidah-kaidah  susila, kesopanan,  adat kebiasaan  dan  kaidah-kaidah  sosial  lainnya.  Antara  hukum  dan  kaidah- kaidah  sosial  lainnya ini,  terdapat  jalinan hubungan yang erat,  yang satu  memperkuat  yang lainnya.  Adakalanya  hukum  yang  tidak  sesuai  atau  serasi  dengan  kaidah-  kaidah  sosial lainnya itu. 4
Untuk  menjamin  hukum  berjalan  sesuai  atau  serasi  dengan  kaidah-kaidah  hukum  dan kaidah  non  hukum,  maka  diperlukan  adanya  suatu  daya  paksa  atas  pemberlakuan  terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dalam suatu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan cara yang  teratur.  Artinya,  pemaksaan  guna  menjamin  penataan  ketentuan-ketentuan  hukum  itu sendiri  tunduk  pada  aturan-aturan  tertentu,  baik  mengenai  bentuk,  cara,  maupun  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  tampak  dengan  jelas  dalam  suatu  negara,  pemaksaan  itu  biasanya berada  di  tangan  negara  dengan  alat-alat  perlengkapannya.  Pemberlakuan  hukum memerlukan  paksaan  dalam  penataannya,  dan  hukum  memerlukan  kekuasaan  bagi penegakannya.  Kekuasaan  itu  harus  diberi  batasan  pula  oleh  hukum,  karena  hukum  tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. 5
Sudah  menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga negara sebagai  konsekuensi  niscaya  dari  tujuan  dan  fungsinya.  Hubungan  dengan  rakyat/warga negara  melahirkan  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang  harus  dipenuhi  negara.  Kewajiban yang  timbul  sebagai  konsekuensi  hubungan  antara  negara  dan  rakyat/warga  negara  sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim HAM. Tujuan dan fungsi negara  dalam  hubungan  dengan  rakyat/warga  negara  pada  hakekatnya diselenggarakan  oleh  pemerintah selaku  entitas  hukum  personifikasi  negara. 6 Kewajiban Pemerintah  Untuk  mewujudkan  tujuan  negara  memberikan  petunjuk  bahwa  Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum yang menganut faham negara kesejahteraan. 7 Indonesia  adalah  Negara  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ),  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka  ( machstaat ). 8 Penjelasan  mengenai  Indonesia  sebagai  negara  hukum terdapat dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 1 Ayat  (3)  mempertegas  konsep  bernegara  Indonesia, dengan  menyatakan  bahwa:  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”.Sebagai  ciri  sebagai  sebuah  negara  hukum,  maka dibutuhkan  peran  serta  pemerintah  dalam  Perlindungan  hak  asasi  manusia.  Di  sepanjang sejarah  belum  pernah  ada  negara  yang  didirikan  dengan  maksud  secara  eksplisit  untuk
Terjadinya  Insiden  Keselamatan  Pasien  di  Indonesia, Disertasi  Pada  Program  Pasca  Sarjana  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Hlm. 2.
4 Muchtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung,  Alumni,  2006., dalam Siska Elvandari. Op. Cit , Hlm. 3 5 Ibid.
6 Titon  Slamet  Kurnia, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di  Indonesia ,  Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 25, dalam Siska Elvandari. Op. Cit , Hlm. 4
7 Aron  B.F.  Siahaan,  2013, Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Sebagai  Korporasi  Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm 20.
8 Ilhimi Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia , Jakarta : Rajawali Press, 2011,Hlm.13, dalam Siska Elvandari. Loc. Cit
menyengsarakan  rakyatnya.  Tujuan  negara-negara  umumnya  sama,  meskipun  cara mencapainya  lain-lain,  yakni  kebaikan  bersama  ( common  good ).  Teori  Locke  menjadikan perlindungan  hak-hak  kodrati  sebagai  basis  pendirian  negara,  setiap  orang  tunduk  terhadap kekuasaan  negara  sepanjang  dilakukan  untuk  menciptakan  perdamaian,  keamanan  dan kesejahteraan  umum  atau melindungi hak-hak kodrati  rakyat.  Hak-hak kodrati rakyat  yang harus  dilindungi  negara,  yang  tidak  terpisahkan  dari  manusia  sejak  keadaan  alamiah  atau state of nature , yaitu Life, Liberty and Estate . Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari  rakyat  hanya  karena  kepercayaan  bahwa  negara  akan  merealisasikan  hak-hak  asasi rakyatnya. 9
Upaya  negara  untuk  merealisasikan  hak-hak  asasi  rakyatnya  dapat  terlihat  bahwa Indonesia  meratifikasi  Deklarasi  Universal  tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia  ( The  Universal Declaration Of Human Right ). Pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal tentang hak-hak  asasi  manusia  ( The  Universal  Declaration  Of  Human  Right ),  diterima  dengan suara    bulat  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( UN ).  Deklarasi  ini  berisikan hak-hak  yang  pada  garis  besarnya  terdiri  atas  2  macam  yaitu:  Pertama,  hak-hak  yang berhubungan dengan hak sipil dan hak politik, antara lain, hak untuk hidup, kebebasan, hak tentang  keamanan  pribadi,  hak  tentang  kebebasan  dasar  untuk  menyatakan  pendapat, ungkapan,  pikiran,  suara  hati,  dan  agama,  dan  hak  tentang  kebebasan  untuk  berkumpul  dan bersidang.  Kedua,  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya, antara  lain:  hak  tentang  pekerjaan,  hak  tentang  kehidupan  yang  pantas,  hak  tentang pendidikan, dan  hak tentang kebebasan hidup berbudaya. 10
Tiga  setengah  tahun  sebelum  PBB  mengumandangkan  “ Universal  Declaration  Of Human Rights” ,  Negara  Republik  Indonesia  telah  mensahkan  Undang-Undang  Dasar  1945, yang  sekalipun  bersifat  singkat,  namun  supel,  tetapi  telah  memuat  aturan-aturan  pokok sebagai garis-garis besar dalam bentuk instruksi kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan  negara  dan  kesejahteraan  sosial.  Peranan  Pemerintah  dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan, meskipun negara Indonesia sebagai bekas  negara  jajahan,  harus  mampu  memperjuangkan  bukan  hanya  hak-hak  politik, melainkan juga hukum dan keadilan sosial, antara lain hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan yang berkenaan dengan itu. Perlu diingat, bahwa kesemuanya ini tidak diperoleh dengan  cuma-cuma,  melainkan  melalui  perjuangan  fisik  yang  tidak  kenal  menyerah,  jadi sebelum  Majelis  Umum  PBB  memujikan  hak-hak    asasi  manusia  ini  kepada  negara-negara untuk  diimplementasikan,  Negara  Republik  Indonesia  sudah  mendahuluinya  dengan memasukkannya  ke  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945, 11 dimana  hak  asasi  manusia termasuk salah satu diantaranya adalah kesehatan.
Pengertian  kesehatan  yang  otoritatif  diberikan WHO ( World  Health  Organization ). WHO mengartikan  kesehatan  dalam  arti  luas  tidak  sebatas  ketiadaan  dari  suatu  penyakit. Menurut WHO kesehatan atau health adalah “ a state of complete physical, mental and social well  being  and  not  merely  the  absence  of  disease  or  infirmity” (Kesehatan  adalah  keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial  dan  ekonomis). 12 Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  hukum  dasar
9 Titon Slamet Kurnia, Loc Cit.
10 Eka  Julianta  Wahjowepramono, Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medis ,  Bandung  :  Karya  Putra Darwati, 2012, Hlm.18, dalam Siska Elvandari. Loc. Cit.
11 Freddy Tengker, Hak Pasien , Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm. 33-34
12 World Health Organization
( staatfundamental  norm )  secara  jelas  mengatur  tentang  garis-garis  pokok  dari  hukum Indonesia, 13 dan merupakan sumber dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar  dan garis besar hukum  dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 telah  mengalami  4 kali amandemen. Pada naskah UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen) tidak tertulis kata “kesehatan”. setelah amandemen, kata “kesehatan” muncul pada Pasal 28 dan Pasal 34. 14
Pasal  28  H  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  ditetapkan  antara  lain  :  Setiap  orang berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya,  setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang;  setiap  orang  berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya,  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik,  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan;  negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan. 15 Pasal 34  Ayat  3  Perubahan  Keempat  UUD  1945  berbunyi  sebagai  berikut:  “Negara bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak. 16
Penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak  di dunia dan di Indonesia pada saat ini sedikit terganggu  dengan munculnya pandemi Covid-19 . Pandemi Corona  Virus  2019-20 adalah  pandemi  penyakit Corona  virus yang  sedang berlangsung, yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah Coronavirus 2 (Sars- CoV-2). 17 Untuk  pertama  kalinya,  China  melaporkan  adanya  penyakit  baru  ini  pada  31 Desember  2019.  Pada  penghujung  tahun  2019  lalu,  kantor  Organisasi  Kesehatan  Dunia ( WHO )  di  China  mendapatkan  pemberitahuan  tentang  adanya  sejenis  pneunomia  yang penyebabnya  tidak  diketahui.  Infeksi  pernapasan  akut  yang  menyerang  paru-paru  terdeteksi di  kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China.  Menurut  pihak  yang  berwenang,  beberapa  pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan. 18
Italia  mencatatkan  rekor  angka  kematian  akibat  infeksi  virus Covid-19 ,  tercatat  ada 969  orang  tutup  usia  karena  virus  ganas  ini.  Perkembangan  terbaru  menyebabkan  angka kumulatif kasus positif dan kematian di  Italia melampaui China. Menurut Badan Keamanan Sipil  Italia  dan Worldometers ,  angka  kumulatif  kasus  positif  virus  ini  di  Italia  mencapai 86.498,  sementara  angka  kumulatif  pasien  meninggal  mencapai  9.134.  Angka  itu melampaui  China  yang  menjadi  episentrum  awal  pandemi  global  tersebut,  yang  mencatat 81.394  kasus  positif  dan  3.295  kematian.  Bahkan,  angka  kematian  di  Italia  adalah  yang tertinggi di  dunia,  diikuti  Spanyol  dan  China  diperingkat  dua  dan  tiga,  hal  ini  disebabkan kurangnya Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) disinyalir menjadi penyebab utama lonjakan signifikan kasus Virus Corona di Italia, sehingga Italia sudah menetapkan karantina wilayah  sejak  lama.  Otoritaspun  sudah  mengisyaratkan  karantina  di  perpanjang  hingga  3 April  2020  atau  lebih.  Kabar  ini  tentu  cukup  miris,  mengingat  tren  jumlah  pengidap  virus
13 Trina  Handayani, Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbuatan  Perdagangan  Organ  Tubuh Manusia , Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm. 1
14 Yustina  Sri  Hartini, Praktik  Kefarmasian  Ulasan  Peraturan  Tentang  Bidang  Pekerjaan  Apoteker , Yogyakarta; Sanata Dharma, 2010, Hlm. 1.
15 Ibid.
16 Undang-Undang Dasar 1945.
17 Coronavirus  Pandemic ,  diakses  pada: https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_coronavirus_pandemic tanggal 4 Februari 2022.
18 Romanti Sitanggang, 2020, hlm. 80
corona  di  Italia  justru  sedang  menurun,  dan  berdasarkan  catatan  terakhir,  ada penambahan 4.401 kasus baru. Diduga penanganan kasus yang lambat menjadi penyebab virus corona sulit ditanggulangi.  Presiden  region  Naples,  Vincenzo  de  Luca  menyalahkan  pemerintah  Italia yang tak menyiapkan cukup ventilator dan perangkat keamanan lainnya, dan saat ini bisa saja tragedy di Lombardy merembet ke Selatan Italia. 19
Di  Indonesia,  per-hari  ini  sudah  450  kasus  terkonfirmasi  dengan  jumlah  kematian sebesar 38 orang. Hasil studi teman-teman di jurusan Matematika  Fakultas  Matematika Ilmu Pengetahuan  Alam  Institut  Teknologi  Bandung,  menunjukkan  bahwa  profil  epidemic  di Korea  Selatan  adalah  yang  paling  mirip  dengan  Indonesia  dibandingkan  dengan  negara- negara  lain.  Hasil  simulasi  berdasarkan  kurva  Richard,  puncak  epidemi  di  Indonesia diproyeksikan  akan  terjadi  pada  akhir  Maret  dan  berakhir  pada  pertengahan  April,  dengan jumlah  kasus  lebih  dari  8.000.  Kabupaten  Gowa,  Sulawesi  Selatan.  Rabu,  18  Maret  2020, panitia mengkonfirmasi sudah 8.694 jamaah yang hadir, termasuk 411 orang Warga Negara Asing  (selanjutnya  disebut  WNA)  dari  9  negara,  setelah  koordinasi  yang  alot  antara pemerintah  dan  panitia,  akhirnya  acara  dibatalkan.  Pemprov  Sulawesi  Selatan  mengisolasi 411  WNA,  sementara  8000  peserta  lainnya  secara  bertahap  pulang  ke  daerahnya  masing- masing. 20
Bupati Bogor mengkonfirmasi bahwa seorang ibu (67 tahun) meninggal akibat tertular dari  anaknya  yang  masih  muda  (35  tahun),  dan  anaknya  tertular  dari  pasien  no.1  asal  kota Depok.  Keberadaan Covid-19 ini  tidak  diketahui  sampai  3  minggu  kemudian.  Kontak pertama sang anak dengan pasien nomor 1 tanggal 25 Februari. Ia sempat demam, namun tiga hari  kemudian  sembuh.  Tanggal  28  Februari  ia  tetap  masuk  kerja  dengan  menggunakan transportasi umum, ojol, KRL, MRT dan Transjakarta. Pada 7 Maret 2020 yang bersangkutan mulai  merasakan  napas  berat  lalu  diperiksa  darah  oleh  Rumah  Sakit  Persahabatan. Selanjutnya, pada 14 Maret  2020 dilakukan pemeriksaan kembali, lalu pada  16 Maret  2020 yang bersangkutan mengeluh sakit sendi. Adapun ibunya, pada 27 Februari mengikuti sebuah seminar  di  Jakarta.  Esoknya  ia  terkena  diare  dan  tanggal  29  Februari,  yang  bersangkutan periksa kedokter di Jakarta. Kemudian minum obat selama 4 hari tapi belum sembuh. Kontrol lagi,  minta  dirawat  ke  rumahsakit,  saat  itu  didiagnosa  typhoid.  Lalu  pada  10  Maret  2020, yang  bersangkutan  dirawat  di  rumah  sakit.  Setelah  diuji  lab  dan  rontgen  paru,  ada  infeksi baru  dengan  diagnosa  pneumonia.  Tanggal  14  Maret  sang  ibu  di  tes,  dan  tanggal  16  Maret keluar hasilnya positif Covid-19 . Dua hari kemudian sang Ibu dinyatakan meninggal dunia. 21 Melihat  situasi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) telah  berdampak meningkatnya  jumlah  korban  dan  kerugian  harta  benda,  meluasnya  cakupan  wilayah  yang terkena  bencana,  serta  menimbulkan  implikasi  pada  aspek  sosial  ekonomi  yang  luas  di Indonesia,  maka  Presiden  menebirtkan  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019  ( COVID-19 )
19 Kasus  Covid-19  Italia  Salip  China  86  ribu  orang  Positif  dan  9134  meninggal ,  diakses  pada: https://www.liputan6.com/global/read/4213268/kasus-corona-covid-19-italia-salip-china-86-ribu-orang-positif- dan- 9134-meninggal,), tanggal 4 Februari 2023 dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, Politik Hukum Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Terhadap Masyarakat di Indonesia , Rawali Pers, Jakarta, hlm. 16.
20 Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, Op. Cit , hlm.17-18,
21 Covid-19 Egoisme Dalam Beragama,
diakses pada ( http://www.siaranindonesia.com/baca/20200323/covid-19-egoisme-dalam-beragama.html ),  tanggal  4  Februari 2023 dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, Loc.Cit.
sebagai  Bencana  Nasional.  Keputusan  Presiden  tersebut  diterbitkan,  setelah  sebelumnya Presiden menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat COVID-19 .Ancaman  Covid-19  semakin  nyata  melanda  berbagai negara  dunia,  termasuk  Indonesia  yang  harus  sipa  melaukan  upaya  pencegahan  penyebaran Covid-19 .  Secara  konstitusional,  negara  memiliki  tanggungjawab  melindungi  warga negaranya  baik  yang  ada  dalam  yuridiksi  Indonesia  maupun  di  luar  negeri  dari ancaman wabah Covid-19 .
Seiring  dengan  terjadinya  peningkatan  kasus  pada  kejadian  pandemi Covid-19 diperlukan  respon  cepat  dalam  pengendalian  penyebaran Covid-19 ,  termasuk  dalam  proses pengawasan  pelaku  perjalanan  pengguna  transportasi  udara.  Untuk  itu  diperlukan  kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan  melakukan  digitalisasi  dokumen  kesehatan  bagi  pengguna  transportasi  udara  yang terintegrasi  dengan  aplikasi  PeduliLindungi  untuk  mengurangi  kontak  dan  antrian penumpang  di  bandar  udara.  Surat  Edaran  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para  pemangku  kepentingan  terkait  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dokumen  kesehatan pelaku  perjalanan  pengguna  transportasi  udara.  Surat  Edaran  ini  dilatarbelakangi  dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  128,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  658/Menkes/Per/VIII/2009  tentang  Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor  HK.01.07/Menkes/413/2020  tentang  Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19 );
7. Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor  HK.01.07/Menkes/446/2021  tentang  Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor  HK.01.07/Menkes/446/2021  tentang  Penggunaan Rapid  Diagnostic  Test  Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/4641/2021  Tentang  Panduan Pelaksanaan  Pemeriksaan,  Pelacakan,  Karantina,  dan  Isolasi  Dalam  Rangka  Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseases 2019 ( Covid-19 );
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 Tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 ( Covid- 19 ); Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dengan  ini  disampaikan  kepada  instansi  terkait, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, beberapa ketentuan dalam pelaksanaan
pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara sebagai berikut:
1. Aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan telah terintegrasi ke dalam Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi.
2. Seluruh  Laboratorium  dan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  melakukan pemeriksaan Rapid  Diagnostic  Test  (RDT )  Antigen  dan Polymerase  Chain  Reaction  (PCR) milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan  masyarakat/swasta wajib melakukan entry data hasil pemeriksaan  pemeriksaan RDT  Antigen dan  Uji Realtime  PCR ke  dalam  aplikasi allrecord-tc-19  (NAR) yang  selanjutnya  akan terintegrasi  dengan  Sistem  informasi  Satu Data Covid-19 PeduliLindungi secara real time.
3. Terhadap Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan RDT  Antigen ,  diberikan  akun allrecord-tc-19  (NAR) oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  terhadap  Laboratorium  dan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan PCR diberikan akun allrecord-tc-19 (NAR) oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses validasi dokumen kesehatan berupa hasil pemeriksaan Laboratorium RDT Antigen dan PCR,  E-HAC ,  dan  kartu  vaksinasi Covid-19 di  bandar  udara  dilakukan  pada  saat  di counter  check-in  melalui  scan  barcode  yang  terintegrasi  dengan  Sistem informasi  Satu Data Covid-19 PeduliLindungi.
5. Dalam hal terdapat kendala atau keraguan pada saat proses validasi dokumen kesehatan di bandar  udara  di counter  check-in melalui scan  barcode ,  maka  proses  validasi  secara manual dapat dilakukan oleh petugas KKP di Bandar udara.
6. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara, Petugas KKP tetap melakukan pemantauan status kesehatan penumpang dan berkoordinasi dengan petugas di bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Dinas Kesehatan  Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan  seluruh  Laboratorium  dan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  melakukan pemeriksaan RDT Antigen dan PCR di wilayahnya  melakukan entry data sesuai ketentuan pada angka 2, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing.
Penjelasan  di  atas  mengindikasikan  bahwa  aplikasi  PeduliLindungi  dianggap  sebagai solusi terakhir untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan,  dan  pengendalian Covid-19 .  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  No.  171  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ), dalam konsiderans menimbang, menyatakan bahwa:
a. Dalam rangka pelaksanaan surveilans Kesehatan COVID-19 dengan memanfaatkan  infrastruktur  telekomunikasi,  sistem,  dan  teknologi  informasi sebagaimana  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  159  Tahun  2020  tentang  Upaya  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 ( COVID-19 )  Melalui  Dukungan  Sektor  Pos  dan  Informatika,  diperlukan  aplikasi untuk mendukung pelaksanaan surveilans  kesehatan  dimaksud;
b. Dalam rapat terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2020 dalam  rangka  Penyampaian  Laporan  Tim  Gugus  Tugas COVID-19 telah  disetujui penggunaan aplikasi          Peduli Lindungi untuk pelaksanaan surveilans COVID-19 ;
c. Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf   a  dan  huruf  b,  perlu menetapkan  Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  tentang  Penetapan aplikasi Pelaksanaan Surveilans Kesehatan  Penanganan Corona Virus Disease  2019 ( COVID-19 );
Selanjutnya,  Konsiderans  Mengingat  dalam  Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  No.  171  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ), sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 1999  tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3881);
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2007
c. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4723);
d. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  5063);
e. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  96);
f. Keputusan Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 ( COVID-19 )  sebagaimana  telah  diubah dengan  Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang  Perubahan  atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 );
g. Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  159  Tahun  2020  tentang Upaya  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19 )  Melalui  Dukungan Sektor Pos dan  Informatika;
PeduliLindungi  adalah  aplikasi  yang  dikembangkan  untuk  menghentikan  penularan Coronavirus  Disease ( COVID-19 ).  Mengandalkan  kepedulian  serta  partisipasi  masyarakat untuk  saling  jaga  dan  meminimalisir  resiko  penyebaran COVID-19 yang  didukung  oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  BUMN dan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  Hal  ini  ditujukan  untuk  melakukan pengawasan  lokasi  padat  dan  ramai  yang  memiliki  resiko  tinggi  yang  nantinya  bermanfaat dalam menelusuri riwayat COVID-19 (Contact Tracing) .
Aplikasi ini akan mengidentifikasi status riwayat kontak atau kasus Covid-19 pengguna serta  status  vaksinasinya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung  program  penghentian penyebaran COVID-19 yang  sedang  diusahakan  oleh  pemerintah.  Selain  tujuan  di  atas, aplikasi  ini  juga  dimanfaatkan  untuk  melakukan  pendaftaran  vaksinasi,  scan QR untuk Check-In/Out dan  dokumen  perjalanan.  Semua  terkumpul  jadi  satu  melalui  aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pengguna. Sekecil apapun partisipasi  Anda akan sangat berarti  untuk  menghentikan  penularan COVID-19 .  Harapannya,  adanya  PeduliLindungi sebagai  akses  dan  media,  ditambah  dengan  partisipasi  masyarakat  dengan  mengunduh  dan menggunakan aplikasi ini, Indonesia bisa segera bebas dari COVID-19 dan bangkit kembali.
Dalam  penerapan  aplikasi  Pedulilindungi  banyak  sekali  ditemukan  penyimpangan- penyimpangannya,  seperti:  Pemerintah  menyatakan  sanksi  cabut  izin  usaha  dan  denda  bagi pihak  yang  tidak  menerapkan  Aplikasi  Pedulilindungi  merupakan  langkah  pencegahan penyebaran  kasus Covid-19. Namun,  epidemiolog  menyebut  Aplikasi  Pedulilindungi  tidak banyak  manfaatnya  untuk  pengendalian  kasus Covid-19 karena  datanya  tidak  nyata. Sementara,  pemerhati  kebijakan  kesehatan  menyebut  aplikasi  ini  hanya  akan  menunjukkan jurang  sosial  karena  tak  semua  kalangan  dapat  mengakses.  Di  sisi  lain,  asosiasi  pusat
perbelanjaan  khawatir  sanksi  aturan  ini  berlaku  berbeda-beda  di  tiap  daerah  dan  akan bermasalah  di  lapangan.  Sementara  pelaku  usaha  mikro  ikut  bereaksi  takut  terkena  imbas aturan yang disebut "ribet". 22
Kementerian  Dalam  Negeri  memerintahkan  kepala  daerah  membuat  peraturan penggunaan  Aplikasi  Pedulilindungi.  Perintah  itu  termuat  dalam  Surat  Edaran  No. 440/7183/SJ  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Corona  Virus  Disease  2019 varian Omicron serta Penegakkan aplikasi Pedulilindungi. Dalam surat edaran Mendagri disebutkan tempat  publik  yang  wajib memasang  Aplikasi  Pedulilindungi,  di  antaranya,  fasilitas  umum, fasilitas  hiburan,  pusat  perbelanjaan,  restoran,  tempat  wisata  dan  pusat  keramaian  lainnya. Selain itu, penegakan penggunaan aplikasi ini harus disertai dengan peraturan kepala daerah, yang  secara  mendasar  menerapkan  sanksi  bagi  penyelenggara  tempat  kegiatan  publik  yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. 23 Pemberian  sanksi  di  antaranya pencabutan  sementara  atau  tetap  terhadap  izin operasional  tempat  usaha  tersebut. Layanan  Pedulilindungi sudah diunduh lebih dari  50 juta melalui  Google  Play  Store  sejak dirilis  28  Maret  2020.  Rating  dan  ulasan  aplikasi  ini mendapat  bintang  3,6  dari  angka maksimal  5.  Pedulilindungi  yang  terakhir  diperbarui  5 Desember  2021,  berisi  fitur sertifikat  vaksin,  hasil  tes Covid-19 , e-hac (keterangan  kesehatan untuk  perjalanan),  jejak perjalanan  pengguna,  regulasi  perjalanan,  layanan  kesehatan  online, alamat  fasilitas kesehatan terdekat, statistik kasus dan informasi seputar vaksin baru. 24
Juru  Bicara  Vaksinasi COVID-19 Kementerian  Kesehatan,  Siti  Nadia  Tarmizi, mengatakan  aplikasi  ini  terus  diperbarui  dan  terintegrasi  dengan  laboratorium.  "Status vaksin, status  pemeriksaan  laboratorium,  apakah  dia  (pengguna)  termasuk  kontak  erat,  ini bisa segera diketahui,  sehingga  bisa  juga  mencegah  orang  mau  melakukan  perjalanan". Ini  upaya pencegahan,  jadi  kalau  kita  berbicara  mengenai  yang  pasti  mengurangi  atau menghalangi orang  yang  tadi,  kontak  erat  masuk  ke  mal,  masuk  ke  tempat  wisata,  ke restoran,  ke  hotel, dan  itu  sudah  sangat  berarti.  Pemerintah  juga,  akan  mengirimkan peringatan  berupa  pesan singkat  atau  SMS  kepada  orang-orang  yang  memiliki  kontak erat  akan  tetapi  masih berkeliaran  di  tempat  umum.  "Yang  kita  sebut  sebagai digital tracing. Ia  menyebut  aturan  ini akan  dilakukan  secara  bertahap.  "Tapi  setidaknya  di mal,  hotel,  kepatuhan  terhadap  penggunaan  aplikasi  ini  yang  harus  dipastikan,  sebagai, tentunya  salah  satunya  apakah  nanti  sebuah  fasilitas  publik  itu  perlu  ditegur,  atau  malah perlu ditutup izin operasionalnya. 25
Di sisi lain, Epidemiolog Masdalina Pane mengritik penerapan sanksi bagi pihak yang tidak  menerapkan  Aplikasi  Pedulilindungi  dengan  menyebut  "negara  ini  senang  sekali menghukum warga  negaranya." Menurutnya aplikasi yang  memuat data sertifikat vaksin ini bukanlah  "solusi  standar"  untuk  memutus  mata  rantai  penularan Covid-19 ."  Apalagi  data- datanya  itu  pakai artificial ,  data-data  yang  tidak  nyata.  Data-data  yang  kita  menyebutnya proxy.  Nggak  pernah  ada  dalam  pengendalian  itu kita menggunakan  data artificial  dan  data proxy.  Data  kita  itu  selalu  riil,  Menurutnya,  kasus  di  Indonesia  yang  terus  menurun,  salah satunya  dikarenakan  program tracing di  11  provinsi  yang  menyumbang  80%  kasus  di
22 Sanksi  pelanggar  aplikasi  Pedulilindungi  menuai  kritik:  negara  ini  senang  sekali  menghukum warganya, diakses pada : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59759975 , tanggal 5 Februari 2022 .
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
Indonesia  apa  yang  ia  sebut  sebagai  "basic  control".  Program  ini dimulai sejak  puncak gelombang kedua pertengahan Juli 2021. 26
Selanjutnya,  yang  menjadi  pertanyaan  kemudian  adalah  Apakah  kasus  kita  beberapa bulan  ini  (turun)  dikarenakan  Peduliilndungi?  Nggak.  Pedulilindungi  belum  dimanfaatkan secara masif tapi kasus terkendali saja." Per 22 Desember 2021, kasus baru di Indonesia yang dilaporkan  Satgas Covid-19 sebanyak  179  terkonfirmasi.  Dalam  satu  pekan  terakhir  kasus terkonfirmasi  di  Indonesia  berada  di  bawah  300."Yang  disebut  memutus  mata  rantai penularan  itu,  intervensi  utamanya  adalah  isolasi  dan  karantina.  Jadi  isolasi  dan  karantina ini  yang  menjadi  kata  kuncinya.  Sejauh  ini,  Masdalina  menyebut  "tidak  melihat manfaatnya terlalu  banyak"  terhadap  Aplikasi  Pedulilindungi.  Sebab,  kata  dia,  aplikasi  ini dianggap  tak bisa  ikut  memenuhi  kaidah  pengendalian  penyebaran  vírus.  Aplikasi  ini  baru bisa  dikatakan  bermanfaat  ketika  bisa  menjaga  dan  menginformasikan  kepada penggunanya  terkait  orang-orang  di  sekitarnya  "aman  atau  tidak".  Sejauh  ini, Aplikasi  Pedulilindungi  umumnya  digunakan  sebagai  "tiket"  untuk  masuk  ke  tempat umum  seperti  bandara,  mal,  perkantoran,  hotel,  hingga  lokasi  pariwisata  untuk menandakan  jejak  perjalanan  pengguna.  "Jadi  kalau saya  mau  masuk  saya  tempelkan QR Code .  Yang  tahu  cuma  dirinya  dan  mesin  itu  sendiri. Orang lain di sekitar kita nggak tahu kalau kita itu ada berisiko tinggi atau tidak. 27
Sementara  itu,  Direktur  Kebijakan  dari  LSM  pemerhati  kesehatan  CISDI,  Olivia Herlinda menyebut kebijakan ini sebagai "menyudutkan kelompok yang tidak memiliki akses pada smartphone ". Jadi ada bias kelas dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, cara ini justru akan  membuat  jurang  antara  kaya  dan  miskin  dalam  mengakses  fasilitas  umum,  termasuk fasilitas  hiburan  bagi  masyarakat. 28 Kondisi  ini  tentu  saja  menimbulkan  Pro  dan  Kontra bagi  masyarakat  dalam  penerapan  sanksi.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, sanksi  merupakan  tindakan,  hukuman  untuk  memaksa  orang  menepati  perjanjian  atau mentaati  ketentuan,  dan  atau  sanksi  merupakan  hukuman  atau  tindakan  paksaan  yang diberikan karena gagal  mematuhi  hukum,  aturan,  dan  perintah.
Selanjutnya,  yang  menjadi  pertanyaan  kemudian  bagaimana  penerapan  suatu sanksi  jika  belum  diikuti  dasar  aturan  yang  jelas, dengan  maksud  jika  dasar  hukum  dari sanksi  tersebut  masih  berbentuk  Peraturan  Menteri  Kesehatan.  Tentu  saja  kondisi  ini perlu  dikaji  ulang  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011  juncto  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  dimana  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dimulai dari  tahap  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  serta pengundangan. Secara  umum, UU  ini  memuat pokok-pokok  ketentuan yang  dipersyaratkan dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini  disusun  secara sistematis,  dan  berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, sehingga  hal  ini  mendorong  Penulis  untuk  mengkajinya  dalam  suatu  topic  penelitian yang  berjudul:  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Tempat  Usaha  yang  tidak  Gunakan  Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia
26 Ibid.
28 Ibid.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  timbul  berbagai  pemikiran  yang  sekaligus  menjadi berbagai  pertanyaan  yang  akan  Penulis  tuangkan  dalam  proposal  penulisan.  Pertanyaan- pertanyaan ini tentunya menjadi titik sentral sebagai pisau analisis, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Penerapan  sanksi  apa  sajakah  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  tempat  usaha  yang  tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi?
2. Bagaimanakah peran hukum kesehatan terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA
Kesehatan merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat akan  keberadaan manusia di  sepanjang  kehidupannya.  Kesehatan  sebagai  isu  Hak  Azasi  Manusia  (HAM),  dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat  kesehatan  yang  optimal  dan  negara  berkewajiban  memenuhi  hak  itu,  tentu  bukan sesuatu yang tanpa dasar. 29 Hak atas derajat kesehatan optimal yang optimal akan mencakup hak  atas  pelayanan  kesehatan (right  to  health  care) ,  dan  hak  atas  perlindungan  kesehatan ( right to health protection ); hak untuk memperoleh akses layanan kesehatan ( right to access to health services) , dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan- tindakan  khusus  melindungi  kesehatan  publik  ( right  to  a  social  order  which  includes obligations  of  the  state  to  take  specific  measures  for  the  purpose  of  safeguarding  public health) .  Hak  atas  derajat  kesehatan  yang  optimal  ialah  konsep  dasar  yang  memayungi  dua sub-konsep: hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas perlindungan kesehatan/ safeguarding public. 30
Hak atas pelayanan kesehatan dalam hukum kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi  individual  (pribadi)  atau  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri.  Hal  ini  disebabkan, karena hak asasi individual atau hak asasi untuk menentukan nasib sendiri, juga ada pada hak asasi sosial. Artinya, kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi  individual  dan  sosial  dari  keberadaan  atau  eksistensi  sesuatu.  Menurut  Ruud Verberne,  dasarnya  hak-hak  asasi  pribadi  subjek  hukum,  yaitu  pasien  yang  mencakup:  a. Hak  untuk  hidup;  b.  hak  untuk  mati  secara  wajar;  c.  Hak  atas  penghormatan  terhadap integritas badaniah dan rohaniah; d. Hak atas tubuh sendiri.
Hak  asasi  merupakan  perangkat  asas-asas  yang  timbul  dari  nilai-nilai.  Pada  dasarnya dapat dibedakan antara hak asasi positif dengan hak asasi negatif. Hak asasi positif berisikan kewenangan dasar yang sepenuhnya harus dijamin. Pada awal abad ke-19 ada kecendrungan timbulnya  hak,  sebagai  berikut:  a.  Hak  bekerja  untuk  upah  yang  memadai;  b.  Hak  atas pelayanan kesehatan; c. Hak atas perumahan; d. Hak atas jaminan terhadap risiko keuangan, dalam kecelakaan kerja, pensiun, keadaan sakit, hari tua, dan seterusnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif  yang menitikberatkan pada aspek asas-asas hukum, sistematika hukum sinkronisasi
29 Titon  Slamet  Kurnia, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  Di  Indonesia ,  Bandung: Alumni, Hlm.2.
30 Ibid.
horizontal dan vertikal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan  hukum,  yang  akan  menjadi  pisau  analisis  dalam  mengembangkan  teori-teori Hukum Pidana terutama Hukum Kesehatan  yang menjadi titik sentral dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan  Sanksi  Yang  Dapat  Dijatuhkan  Terhadap  Tempat  Usaha  Yang  Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi, adalah sebagai berikut :
Pandemi COVID-19 yang  telah  berlangsung  selama  2  (dua)  tahun  disikapi  oleh pemerintah  dengan  mengeluarkan  berbagai  instrumen  dan  regulasi  kebijakan  yang kesemuanya  ditujukan  untuk  mereduksi  penyebaran COVID-19 di  berbagai  daerah  yang terpapar COVID-19 . Kebijakan satu dengan yang lainnya berbeda didasarkan kepada kondisi dan  sasaran  pada  saat  penyebaran COVID-19 .  Meskipun  bentuk  dari  kebijakan  tersebut berbeda  di  setiap  daerahnya  akan  tetapi  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  sebagai  upaya untukmemecahkan,  mengurangi  atau  mencegah  suatu  masalah  dengan  cara  tertentu,  yaitu dengan tindakan yang terarah. 31 Riwayat Peduli Lindungi bermula dari sebuah permasalahan yang  terjadi  pada  Maret  2020,  yakni  awal  mula  kasus Covid-19 mewabah  di  Indonesia. PeduliLindungi  diinisiasi  oleh  Kementerian  BUMN  bersama  dengan  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  RI  dan  PT  Telkom  Indonesia.  Aplikasi  ini  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  dalam  proses  tracking.  Melalui  PeduliLindungi  nantinya  pemerintah akan  mudah  mendeteksi  alur  penyebaran Covid-19. Selain  itu,  juga  dapat  diketahui  setiap kontak  erat  yang  terjadi  antara  individu,  sebagai  upaya  membatasi  pertumbuhan Covid-19. Awalnya  pengguna  PeduliLindungi  ini  masih  sangat  terbatas  jumlahnya.  Namun  seiring berjalannya  waktu,  aplikasi  terus  berkembang  dan  disempurnakan  fungsinya.  Salah  satunya akses  sertifikat  vaksin.  Lalu  pada  awal  Juli  2021  juga  ditambahkan  satu  fungsi  lagi,  yakni screening.  Kedua  fungsi  ini  didasari  oleh  cakupan  vaksin  yang  kian  meluas,  melebihi  40% dari masyarakat Indonesia. 32
Kini aplikasi PeduliLindungi memiliki tiga fungsi utama yaitu screening, sehingga para pengguna  yang  kerap  memasuki  area  publik  atau  ingin  melakukan  perjalanan  jauh menggunakan  kereta  api,  pesawat,  kapal  laut  dan  sebagainya,  benar-benar  diseleksi menggunakan  sistem.  Jadi  dapat  dipastikan  bahwa  yang  bersangkutan,  sudah  vaksin,  serta tidak terkena covid ataupun tidak kontak erat  dengan pasien COVID-19 .  Selain itu, fitur ini juga dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik tersebut secara otomatis sesuai dengan  PPKM  levelnya.  Jadi  pemerintah  mempunyai  regulasi  untuk  update  tiap  minggu berdasarkan  PPKM  level.   Fitur-fitur  lainnya  mulai  ditambahkan  seiring  banyaknya  kasus pemalsuan  data.  Seperti  yang  marak  terjadi  di  masyarakat,  tidak  sedikit  pengunjung  atau penumpang  menggunakan  hasil  test  orang  lain  atau  menggunakan  surat  palsu  untuk  lolos tahap  pemeriksaan.  Melalui  aplikasi  PeduliLindungi,  hasil  test  Covid-19  dari  berbagai laboratorium dan hasil vaksin juga akan langsung terlihat. Tidak hanya itu, pada aplikasi ini kita  juga  dapat  memeriksa  status  kesehatan.  Jadi  pada  menu  ‘akun’,  terdapat  fitur  status
31 Erman  Syarif,  2021, Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Penggunaan  Aplikasi  Peduli  Lindungi  Dalam Upaya  Pencegahan,  dan    Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019  (Studi  Peraturan  Gubernur  Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi),
32 Ibid
vaksinasi  dan  hasil  tes Covid-19 .  Pada  menu  tersebut,  pengguna  dapat  mengetahui  status vaksinnya apakah berwarna hijau, kuning, merah atau hitam,” jelas Setiaji lebih lanjut. 33
Warna hijau berarti  pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan tidak sedang terinfeksi. Warna kuning artinya pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak satu kali  dan  tidak  sedang  terinfeksi.  Lalu,  warna  merah  memiliki  arti  data  vaksinasi  pengguna tidak  dapat  ditemukan  (belum  vaksin)  tetapi  tidak  sedang  terinfeksi,  dan  warna  hitam tandanya  pengguna  sedang  terinfeksi  atau  kontak  dengan  pasien  positif Covid-19 selama kurang dari 14 hari. Hal tersebut dibuat agar pengguna tidak membahayakan orang lain. 34 Saat  vaksin  diwajibkan di  seluruh daerah guna  mencegah penularan dan memberantas virus Covid-19 , akhirnya mulai menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi, bila menyangkut keadaan beberapa saat lalu pada bulan Juli 2021, saat kasus yang terjadi di Indonesia sangat tinggi  atau  kita  sebut  dengan  gelombang  dua Covid-19 ,  banyak  hal  sudah  terjadi  dan  kita lewati bersama. Oleh sebab itu, Pemerintah pada 03 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 akhirnya menetapkan  untuk  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  darurat. Bersamaan  dengan  diperpanjangnya  PPKM  ini,  dikeluarkan  juga  peraturan  yang  mengatur terkait  hal  ini,  termasuk  pengaturan  terkait  kewajiban  penggunaan  aplikasi  Pedulilindungi untuk  memasuki  sebuah  fasilitas  umum.   Metode  kebijakan  ini  memiliki  perbedaan  dengan kebijakan lainnya yang salah satu perbedaaannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang mana  keberfungsian  aplikasi  Peduli  Lindungi  ini  hanya  dapat  diaskes  melalui  gawai elektronik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat. 35
Anggota  Komisi  IX  DPR,  Saleh  Partaonan  Daulay,  mengapresiasi  niat  baik  pemerintah memperketat penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi pelaku usaha dan pengelola ruang publik selama  libur  Natal  dan  Tahun  Baru  (Nataru).  Namun  demikian  menurutnya  penerapan  sanksi penggunaan  aplikasi PeduliLindungi harus  jelas.  "Kalau  menurut  saya  supaya  ini  efektif  itu harus  segera  dirumuskan.  Kalau  sanksi  administratif  seperti  apa  kalau  sanksi  pidana,  sanksi pidananya  seperti  apa,"  kata  Saleh  kepada  Republika,  Kamis  (23/12).  Saleh  menuturkan penerapan  sanksi  aturan tersebut  harus terukur.  Jangan  sampai  aturan tersebut  hanya  ancaman namun  pelaksanaannya  tidak  terlaksana."Apalagi  pidana,  pidana  ini  kan  masukin  orang  ke penjara kan, nanti kalau banyak di penjara bagaimana? Kan belum tentu muat juga penjaranya bisa  kelebihan  kapasitas,"  ujarnya.  Ketua  Fraksi  PAN  itu  menilai  pemerintah  juga  perlu menjelaskan  manfaat  PeduliLindungi ke  masyarakatnya.  Ia  memahami  penanganan  Covid-19 yang sudah dilakukan pemerintah terkait PeduliLindungi sudah bagus. Namun ia menilai belum melihat secara  luas manfaat  dari PeduliLindungi  ini untuk melindungi  orang. "Oleh karena itu tentu  kita  ingin  ini  diumumkan  diperjelas  ketika  manfaatnya  jelas  masyarakat  akan  suka  rela tanpa  disuruh-suruh  tanpa  diancam-ancam  sanksi  administrasi  dan  pidana  itu  mau  ikut  saja," tuturnya.  Terakhir,  ia  meminta  agar  aplikasi  PeduliLindungi  diupgrade.  Sebab  dirinya  kerap menemui  aplikasi  tersebut  bermasalah".  Terakhir  tentu  kita  harus  memperhatikan  siapa  nanti yang  akan  ditugaskan  untuk  mengawasi  semua  penerapan  aturan  ini.  Kalau  diterapkan  nanti siapa yang akan keliling untuk memeriksa itu," ucapnya. 36
33 Ibid .
34 Ibid .
35 Ibid.
36 Sanksi
Penggunaan
PeduliLindungi Harus Jelas, 2021,
diakses pada https://news.republika.co.id/berita/r4krpq328/sanksi-penggunaan-pedulilindungi-harus-jelas , tanggal 20 Februari 2022
Pemerintah  menyatakan  sanksi  cabut  izin  usaha  dan  denda  bagi pihak yang tidak menerapkan  Aplikasi  Pedulilindungi  merupakan  langkah  pencegahan  penyebaran  kasus Covid-19 . Namun,  epidemiolog menyebut Aplikasi Pedulilindungi tidak banyak manfaatnya untuk  pengendalian  kasus Covid-19 karena  datanya  tidak  nyata.  Sementara,  pemerhati kebijakan kesehatan menyebut aplikasi ini hanya akan menunjukkan jurang sosial karena tak semua  kalangan  dapat  mengakses.  Di  sisi  lain,  asosiasi  pusat  perbelanjaan  khawatir  sanksi aturan ini berlaku berbeda-beda di tiap daerah dan akan bermasalah di lapangan.  Sementara pelaku usaha mikro ikut bereaksi takut terkena imbas aturan yang disebut "ribet". 37
Masyarakat  yang  tak  memiliki  aplikasi  PeduliLindungi  berpotensi  mendapat  sanksi pidana  dari  pemerintah.  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito  Karnavian  mengatakan, wacana  sanksi  pidana  akan  diberlakukan  bagi  masyarakat  yang  tak  gunakan  aplikasi PeduliLindungi. Sanksi tersebut akan diberikan kepada orang yang seharusnya menggunakan PeduliLindungi,  namun  memilih  untuk  tak  memakainya.  Dalam  Rapat  Tingkat  Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021 pada Selasa (21/12/2021), Tito meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan aturan resmi terkait PeduliLindungi. 38
Ia  Meminta  semua  pemda  untuk  menegakkan  aturan  penerapan  aplikasi PeduliLindungi.  "Dengan  adanya  Perkada  ini,  maka  bisa  diterapkan  sanksi  bagi  yang  tidak disiplin  menggunakan  aplikasi  PeduliLindungi.  Sanksinya  bisa  administratif  berupa pencabutan  izin  tempat  usaha,".  Tito  mengatakan  pemerintah  tidak  akan  melakukan penyekatan  di  periode  libur  Natal  dan  tahun  baru  ini.  Sebagai  gantinya,  pemerintah  akan memperkuat pembatasan di ruang publik, salah satunya melalui disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Sesuai Inmendagri tentang Nataru (Natal dan tahun baru), kerumunan juga tidak  boleh  lebih  dari  50  orang.  Untuk  di  ruang  publik  akan  dipantau  kapasitasnya  melalui PeduliLindungi,"  lanjutnya.  Ke  depan,  ujar  Tito  Karnavian,  pemerintah  akan  meminta payung hukum mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dinaikkan menjadi Peraturan  Daerah  atau  Perda.  Dengan  demikian,  mereka  yang  melanggar  aturan  bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda. 39 Maka dapat disimpulkan, bahwa:  Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi Dalam  Perspektif  Hukum  Kesehatan  di  Indonesia,  adalah  secara  perdata,  asministrasi,  dan pidana berupa denda.

## 2. Peran  Hukum  Kesehatan  Terhadap  Tempat  Usaha  Yang  Tidak  Gunakan  Aplikasi Pedulilindungi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia
Leenen menyatakan bahwa:  Hukum Kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung  berhubungan  dengan  pemeliharaan  kesehatan  dan  penerapan  dari  hukum  perdata, hukum pidana, dan hukum adminstrasi dalam hubungan tersebut. Saat ini,  hak atas kesehatan di  dunia   dan  di  Indonesia  secara  khususnya  telah  terganggu  dengan  munculnya  Pandemik Covid  19 (Corona  Virus  Diseases  19). Pasien  yang  terdiagnosis  sedang  terpapar Covid  19 menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan  bagi  seluruh  dunia.  Kasus Covid-19 pertama  kali
37 Sanksi  pelanggar  aplikasi  Pedulilindungi  menuai  kritik:  'negara  ini  senang  sekali  menghukum warganya, 2021, diakses pada https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59759975 , tanggal 20 Februari 2022.
38 Restu  Wahyuning  Asih,  2021, Awas  Kena  Sanksi  Pidana  karena  Tak  Gunakan  PeduliLindungi , diakses pada: https://kabar24.bisnis.com/read/20211222/15/1480539/awas-kena-sanksi-pidana-karena-tak- gunakan-pedulilindungi , tanggal 25 Februari 2023
39 Ibid
terkonfirmasi  di  Korea  Selatan  pada  20  Januari  2020,  Italy  dan  keseluruh  dunia,  termasuk Indonesia khususnya. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait, termasuk menetapkan status “Darurat Kesehatan Masyarakat”. 40
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  Undang  Undang  No.  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan,  menyatakan  bahwa  :  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  adalah  kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  radiasi  nuklir,  pencemaran  biologi,  kontaminasi kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang  menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan  berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Sementara, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa : Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah  kemungkinan  penyebaran  penyakit  atau  kontaminasi,  dan  dalam  Pasal  59  ayat  1 dijelaskan:  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  baru  bisa  dilaksanakan  setelah  ada  status Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  sehingga  bunyi  pasal  tersebut  dapat  dimaknai  secara eksplisit,  bahwa  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  merupakan  bagian  dari  respons Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  berdampak  pada  ditetapkannya  dan  dicabut  penetapan pintu  masuk  dan/atau  wilayah  di  dalam  negeri  yang  terjangkit  kedaruratan  kesehatan masyarakat  (Pasal  10  ayat  2).  Selain  itu,  pemerintah  pusat  dapat  menetapkan  karantina wilayah  di  pintu  masuk  yang  tata  cara  pelaksanaannya  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah (Pasal 14 ayat 1 dan 2). 41
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  upaya  pembatasan  sosial  (social distancing) guna  menghentikan  penyebaran  Covid-19,  menyusul  penetapan  status  Covid-19  sebagai bencana  non  alam,  karena  virus  ini  sudah  dikategorikan  pandemi  global,  statusnya  bencana nonalam. Selanjutnya, istilah social distancing kemudian diubah menjadi physical distancing , alasannya  dinilai  kurang  tepat.  Pemerintah  memutuskan  menerapkan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB),  istilah  dan  pemaknaan  yang  mengacu  pada  Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan  sebagai  upaya  yang  bertujuan  mencegah  meluasnya  penyebaran penyakit Covid-1 9 antar orang yang telah ditetapkan berisiko dan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 59 ayat 2). 42 Kondisi ini tentu saja  harus sejalan dengan objek dan subjek hukum kesehatan tentu saja bertitiktolak pada upaya mempertahankan hak untuk hidup  dan  hak  untuk  mempertahankan  kehiduan,  baik  dalam  kondisi  normal  ataupun  dalam kondisi pandemic Covid-19 , sehingga membutuhkan uluran tangan  Pemerintah menerapkan berbagai  daya  dan  upaya  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  pandemi Covid-19 .  Salah upaya  yang  perlu  dilakukan  dengan  membuat  sebuah  aplikasi  yakni:  Pedulilindungi,  yang memberikan manfaat kepada Pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran Covid-19 . Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu, sebagai upaya membatasi pertumbuhan Covid-19 .
PeduliLindungi  merupakan  aplikasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  sebagai  media tracing untuk membantu menghentikan penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia. Aplikasi yang turut mengikutsertakan partisipasi masyarakat ini sudah memiliki berbagai fitur seperti
40 Siska  Elvandari,  2020, Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum  Dalam  Darurat  Kesehatan ,  dalam  Harian Umum Haluan, Senin 13 April 2020.
41 Ibid.
42 Ibid.
statistik  kasus  covid-19  di  setiap  wilayah,  pendaftaran  vaksinasi, scan  barcode ,  teledokter, catatan  perjalanan,  paspor  digital, electronic  health  alert  card  (e - hac) ,  dan   riwayat  serta sertifikat vaksinasi. 43 Melihat pernyataan tersebut, tentunya aplikasi PeduliLindungi memiliki banyak fitur bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Adapun fitur bermanfaat pada aplikasi PeduliLindungi adalah sebagai berikut: 44
1. Memberikan  peringatan  pada  pengguna.  Bagi  masyarakat  yang  telah  memiliki  aplikasi PeduliLindungi,  akan  segera  mendapatkan  notifikasi  atau  peringatan  apabila  berada  di keramaian  atau  kawasan  zona  merah.  Selain  itu,  pengguna  juga  akan  mendapatkan notifikasi  apakah  di  sekitar  daerah  tersebut  terdapat  orang  yang  terinfeksi Covid-19 atau pasien dalam pengawasan.
2. Pengawasan.  Dengan  adanya  sebuah  informasi  lokasi  pengguna  yang  dibagikan,  akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar Covid-19 selama 14 hari sebelumnya.
3. Mengunduh sertifikat vaksin.Bagi  masyarakat  yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 , dapat mengunduh sertifikat tersebut melalui fitur dalam aplikasi PeduliLindungi.
4. Informasi hasil tes Covid-19 . Dalam aplikasi PeduliLindungi, akan muncul hasil tes PCR atau Swab antigen pengguna yang dikirimkan oleh laboratorium yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI.
5. Bukti untuk mengakses layanan public. Dengan diterapkannya peraturan mengenai syarat mengakses  layanan  dan  ruang  publik  menggunakan  sertifikat  vaksin,  maka  aplikasi PeduliLindungi  merupakan  aplikasi  yang  penting  bagi  seseorang  untuk  bisa  mengetahui apakah  seseorang  sudah  menjalani  program  vaksinasi  atau  belum.  Hanya  dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi pengguna.
Manfaat  pada  aplikasi  PeduliLindungi  telah  jelas  sangat  membantu  masyarakat  dan pemerintah  dalam  hidup  berdampingan  dengan Covid-19. Oleh  karena  itu,  diharapkan masyarakat  bisa  mengunduh  dan  memanfaatkan  aplikasi  tersebut  dengan  baik  dan  bijak, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan fitur pada aplikasi tersebut. Di masa pandemi ini, masyarakat  juga  senantiasa  dihimbau  agar  tetap  menjalankan  protokol  kesehatan  dan menerima vaksinasi  agar tetap terlindungi  dari penularan Covid-19 , sehingga dapat  terecord baik  dalam  aplikasi  PeduliLindungi  dan  tetap  dapat  menjalankan  aktivitas  dengan  baik. Penjelasan  diatas  juga  sekaligus  merupakan  bagian  dari  peran  hukum  kesehatan,  dalam menyikapi  berbagai  persoalan  pandemic Covid-19, yang  selaras  dengan  adagium: Salus Populi  Suprema  Lex ,  yang  jika  diterjemahkan  kedalam  Bahasa  Indonesia,  dapat  di  artikan sebagai : “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”.

## KESIMPULAN
Penerapan  Sanksi  Yang  Dapat  Dijatuhkan  Terhadap  Tempat  Usaha  Yang  Tidak Gunakan  Aplikasi  Pedulilindungi  adalah  sanksi  perdata,  administrasi,  pidana  berupa pemberian  denda,  sedangkan  Peran  Hukum  Kesehatan  Yang  Dapat  Dijatuhkan  Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi , dimana hukum kesehatan telah melaksanakan  perannya  untuk  membantu  mengurai  kompleksitas  permasalahan  Pandemi
43 Serba-serbi Peran PeduliLindungi di Masa Pandemi, 2021, diakses pada: https://ketik.unpad.ac.id/posts/3039/serba-serbi-peran-pedulilindungi-di-masa-pandemi-2 ,  tanggal  25  Februari 2023
44 Masyarakat Perlu Tahu Manfaat Aplikasi PeduliLindungi, 2021, diakses pada: https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-perlu-tahu-manfaat-aplikasi-pedulilindungi ,  tanggal  25  Februari 2023.
COVID-19 untuk  menghentikan  penyebaran  pandemi covid-19 di  Indonesia  turut mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat,  dan  semua  upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui upaya-upaya ini lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, dan hukum kesehatan harus mampu  melahirkan  berbagai  kebijakan  sebagai  upaya  mempersiapkan  payung  hukum “umbrella act ”. Hal ini sejalan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukan oleh Lawrence M.  Friedman  yang  menitikberatkan  pada  konsep Substance (Substansi  Hukum), Structure (Struktur Hukum), Legal Culture (Budaya Hukum).
Ketiga  konsep  tersebut  di  atas  diwujudkan  melalui  hukum,  yakni:  dalam  upaya pembentukan  hukum,  dan    dalam  penegakan  hukum  sebagai  upaya  untuk  mengisi kekosongan hukum atas Pandemi Covid-19 ini .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
B  Arief  Sidharta, Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum ,  Lentera,  (Edisi  3  Tahun  II, November 2004)
C.F.G.Sunaryati  Hartono,  1994, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 , Alumni, Bandung.
Eka Julianta Wahjowepramono, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medis , Bandung : Karya Putra Darwati, 2012.
Freddy Tengker, Hak Pasien , Bandung ,  Mandar Maju, 2012. Ilhimi Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia , Jakarta : Rajawali Press, 2011 .
Uzair Fauzan dan Heru  Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Bandung, Alumni, 2006.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan  Hukum , Yogyakarta,  Universitas  Atma  Jaya, 2010. Soedjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta Thomas Nagel, '2005, The Problem of Global Justice , Philosophy and Public Affairs. Titon  Slamet  Kurnia, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia , Bandung, Alumni, 2007.
Trina Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia , Bandung, Mandar Maju, 2012.
Yustina  Sri  Hartini, Praktik  Kefarmasian  Ulasan  Peraturan  Tentang  Bidang Pekerjaan Apoteker , Yogyakarta; Sanata Dharma, 2010.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  juncto  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2019  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## C. Disertasi
Aron  B.F.  Siahaan, Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Sebagai Korporasi  Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.
Pontang  Moerad,  2004, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadian Dalam  Perkara
Pidana , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
Siska  Elvandari, Peranan  Hukum  Pidana  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis  Sebagai Akibat  Terjadinya  Insiden  Keselamatan  Pasien  di  Indonesia, Disertasi  Pada  Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
Sudjana,  2006, Perlindungan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  Dihubungkan  dengan Daya Saing Induslri Elektronika  Pada  Era  Perdagangan Bebas ,  Disertasi,  Program Doktor Ilmu  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung.

## D. Internet
Covid-19 Egoisme Dalam Beragama, diakses pada
( http://www.siaranindonesia.com/baca/20200323/covid-19-egoisme-dalam- beragama.htm ), tanggal 4 Februari 2022.
Coronavirus Pandemic , diakses pada: https://en.wikipedia.org/wiki/2019– 20_coronavirus_pandemic tanggal 4 Februari 2022.
Erman Syarif, 2021, Pelaksanaan Penegakan Hukum Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam  Upaya  Pencegahan,  dan    Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 (Studi Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor  58  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Penegakan Penggunaan
Aplikasi Peduli
Lindungi), diakses pada: https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/pelaksanaan-penegakan-hukum-penggunaan- aplikasi-peduli-lindungi-dalam-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus- disease-2019-studi-peraturan-gubernur-lampung-nomor-58-tahun-2021-tentang- pelaksanaan-penegakan-penggunaan-aplikasi-peduli-lindungi , tanggal 22 Februari 2023 Kasus Covid-19 Italia Salip China 86 ribu orang Positif dan 9134 meninggal , diakses pada: https://www.liputan6.com/global/read/4213268/kasus-corona-covid-19-italia-salip- china-86-ribu-orang-positif-dan-9134-meninggal ,), tanggal 4 Februari 2022.
Manusia,  Masyarakat  dan  Hukum,  Manusia  Sebagai  Makhuk  Sosial ,  diakses  pada https://www.reyfelproject.com/post/manusia-masyarakat-dan-hukum-manusia- sebagai- makhluk-sosial , tanggal 4 Februari 2022
Masyarakat  Perlu  Tahu  Manfaat  Aplikasi  PeduliLindungi,  2021, diakses  pada: https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-perlu-tahu-manfaat-aplikasi-pedulilindungi , tanggal 25 Februari 2023.
Restu  Wahyuning  Asih,  2021, Awas  Kena  Sanksi  Pidana  karena  Tak  Gunakan PeduliLindungi , diakses pada: https://kabar24.bisnis.com/read/20211222/15/1480539/awas-kena-sanksi-pidana- karena-tak-gunakan-pedulilindungi ., tanggal 25 Februari 2023
Sanksi
Penggunaan PeduliLindungi Harus Jelas, 2021,
diakses pada:
https://news.republika.co.id/berita/r4krpq328/sanksi-penggunaan-pedulilindungi-harus- jelas , tanggal 20 Februari 2022
Sanksi  PelanggarAplikasi  Pedulilindungi  Menuai  Kritik:  Negara  Ini  Senang  Sekali Menghukum Warganya, 2021, diakses pada https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 59759975 , tanggal 20 Februari 2022.
Serba-serbi Peran PeduliLindungi di Masa Pandemi, 2021, diakses pada : https://ketik.unpad.ac.id/posts/3039/serba-serbi-peran-pedulilindungi-di-masa-pandemi- 2 , tanggal 25 Februari 2023
Siska  Elvandari,  2020, Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum  Dalam  Darurat  Kesehatan, dalam Harian Umum Haluan, Senin 13 April 2020.