## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 7 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Strategi Ketahanan Pangan Provinsi Riau: Dampak Sosio-Ekonomi terhadap Masyarakat
Indra 1 , Oman Sukmana 2 , Wahyudi 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: : Indrabpkad72@gmail.com
Kata Kunci: Dampak Sosio Ekonomi., Kebijakan Pemerintah, Ketahanan Pangan Keywords: Government
Policy, Food Security, Socio-
Economic Impact.

## ABSTRAK
Latar Belakang : Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  evaluasi  program  dan  kebijakan ketahanan  pangan  di  masyarakat  petani  kabupaten/kota  Provinsi  Riau  serta  dampak implementasi  kebijakan  dan  program  ketahanan  pangan  terhadap  sosio  ekonomi masyarakat di Provinsi Riau
Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Teknik pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumen.  Analisis  data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi  kebijakan  pangan  di  Provinsi  Riau  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat setempat.
Kesimpulan : Implementasi kebijakan dan strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  Provinsi  Riau  belum  berjalan  dengan  baik,  dikarenakan  dalam implementasi kebijakan dan strategi tidak tepat sasaran sehingga Undang-undang No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan tidak terwujud.

## ABSTRACT
Backround: Improving food security is one of the main programs of the government of the Republic of Indonesia.
Purpose: This  study  aims  to  analyze  the  evaluation  of  food  security  programs  and policies in the regency/city farming community of Riau Province as well as the impact of the implementation of food security policies and programs on the socio-economy of the community in Riau Province
Methods: The research method used is qualitative descriptive with the location of the research  at  the  Riau  Provincial  Food,  Food  Crops  and  Horticulture  Office.  Data collection  techniques  include  observation,  interviews,  and  document  studies.  Data analysis is carried out by data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
Result: The results of this study are expected to provide a clear picture of the evaluation of food policy in Riau Province and its impact on the local community.
Conclusion: The implementation of policies and strategies of the Riau Province Food, Food Crops and Horticulture Service has not gone well, because the implementation of policies and strategies is not on target so that Law No. 18 of 2012 which mandates that food management is carried out to meet basic human needs that provide benefits in a fair, equitable, and sustainable manner has not been realized.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  ketahanan  pangan  merupakan  salah  satu  fokus  utama  pemerintah Republik Indonesia (Rumawas, Nayoan, & Kumayas, 2021). Mengingat jumlah penduduk Indonesia  yang  sangat  besar  (215  juta  orang),  isu  pangan  senantiasa  menjadi  sensitif. Kekurangan  dan  kenaikan  harga  pangan  seringkali  memicu  gejolak  politik.  Karena  itu, pangan  tidak  hanya  menjadi  komoditas  ekonomi  tetapi  juga  komoditas  politik  yang memiliki dampak sosial yang luas (Pertanian, 2005); (Susanta, 2017). Ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional karena pengertiannya yang strategis dalam pembangunan nasional (Mansyur, 2022). Ketiga peran strategisnya termasuk akses terhadap pangan dan gizi yang memadai sebagai hak dasar manusia, peran penting pangan dalam pembentukan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  dan  ketahanan  pangan  sebagai  salah  satu  pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi dan nasional (Sutrisno, 2022).
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap menjadi andalan Indonesia, dianggap  mampu  memberikan  pemulihan  dalam  menghadapi  krisis  di  tanah  air  (Zebua, 2018). Sektor ini diakui sebagai sektor yang handal dengan potensi besar yang berperan penting  dalam  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional  melalui  program  Ketahanan Pangan  Nasional,  didukung  oleh  sejumlah  pertimbangan  (Isnaini,  2019).  Pertama, Indonesia memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian sebagai mata  pencaharian  utama.  Ketiga,  diperlukannya  penerapan  teknologi  tinggi  dan pengetahuan  untuk  pengembangan  pertanian  yang  berkelanjutan.  Keempat,  ketersediaan tenaga  kerja  yang  melimpah  di  sektor  pertanian.  Kelima,  pentingnya  mengurangi ketergantungan  pada  impor  pangan  dengan  meningkatkan  produksi  domestik,  sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pangan global yang dapat menjadi mahal suatu saat.
Namun realitasnya, Indonesia masih bergantung pada impor beberapa jenis pangan dari luar negeri. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian akibat pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan kebutuhan, serta berkurangnya jumlah tenaga kerja yang  terampil  di  sektor  pertanian.  Masalah  ini  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang mengurangi  ketahanan  pangan  di  Indonesia.  Ketergantungan  terhadap  impor  pangan  ini diperkirakan  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  di Indonesia (Pertahanan, 2015).
Provinsi Riau, dengan letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan. Namun, tantangan dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  di  Riau  tidaklah  sedikit.  Faktor-faktor  seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi pertanian sering kali menjadi penghambat utama.
Tabel 1.  Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023
Peringkat Provinsi IKP Peringkat Provinsi IKP 1 Bali 87,65   18 Sulawesi Tenggara 74,96 2 Jawa Tengah 84,80   19 Kalimantan Utara 74,59 3 DKI Jakarta 83,80   20 Sumatera Selatan 73,82 4 Sulawesi Selatan 83,36   21 Sulawesi Barat 73,03 5 Sumatera Barat 83,22   22 Aceh 72,96 6 DI Yogyakarta 83,17   23 Bengkulu 72,27 7 Jawa Timur 82,46   24 Kalimantan Barat 72,20 8 Jawa Barat 82,19   25 Jambi 72,17 9 Gorontalo 81,63   26 Nusa Tenggara Timur 71,25 10 Lampung 81,56   27 Kep. Bangka Belitung 71,14 11 Kalimantan Selatan 81,26   28 Kalimantan Tengah 68,90 12 Kalimantan Timur 79,29   29 Riau 68,68 13 Banten 78,71   30 Kep. Riau 65,10 14 Sulawesi Utara 77,32   31 Maluku 64,37 15 Nusa Tenggara Barat 76,51   32 Maluku Utara 62,34 16 Sumatera Utara 75,97   33 Papua Barat 47,95 17 Sulawesi Tengah 75,83   34 Papua 42,27 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024
Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali  (87,65),  Jawa  Tengah  (84,80),  DKI  Jakarta  (83,80),  Sulawesi  Selatan  (83,36)  dan Sumatera Barat (83,22). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (42,27), Papua Barat (47,95), Maluku Utara (62,34), Maluku (64,37), dan Kepulauan Riau (65,10). Sedangkan IKP provinsi Riau hanya berada satu tingkat di atas provinsi Kepulauan Riau.
Provinsi  Riau merupakan provinsi  kedua  terkaya setelah  Kalimantan  Timur,  yang kaya akan sumber daya alam. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil utama komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia, dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan.  Transformasi ekonomi dan urbanisasi yang cepat membawa dampak signifikan terhadap struktur agraris dan keberlanjutan sistem pangan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketahanan pangan di Provinsi Riau tidak hanya penting bagi ketersediaan  pangan,  tetapi  juga  bagi  keberlangsungan  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat.
Pemenuhan  kebutuhan  pangan  masyarakat  Provinsi  Riau  menjadi  hal  yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Riau pada tahun 2021 masih berada di angka 84,1 dan angka ini masih di bawah angka skor PPH Nasional sebesar 86,3.
Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Riau 2022−2023 Uraian/ Periode Waktu 2022 2023 Perkembangan 2023 thd 2022 Absolut % (1) (2) (3) (4) (5) Luas Panen (Ribu Hektare) Januari−April 25,00 21,51 -3,49 -13,94 Mei−Agustus 12,02 17,09 5,07 42,14 September−Desember 14,03 13,31 -0,72 -5,14 Januari−Desember 51,05 51,91 0,86 1,68 Produksi Padi (Ribu Ton GKG) Januari−April 105,48 86,55 -18,93 -17,95 Mei−Agustus 50,66 66,84 16,19 31,96 September−Desember 57,42 52,58 -4,84 -8,43 Januari−Desember 213,56 205,97 -7,58 -3,55 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024
Produksi  padi  di  Provinsi  Riau  sepanjang  bulan  Januari  hingga  Desember  2023 mencapai  sekitar  205,97  ribu  ton  Gabah  Kering  Giling  (GKG),  mengalami  penurunan sebanyak 7,58 ribu ton GKG (3,55 persen) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 213,56 ribu  ton  GKG.  Produksi  padi  tertinggi  pada  tahun  2023  terjadi  pada  bulan  Februari, mencapai 32,46 ribu ton GKG, sedangkan produksi terendah tercatat pada bulan Agustus, sekitar 9,62 ribu ton GKG.

## Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Luas Lahan Panen Padi dan Produksi Padi di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024
Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan luas lahan panen dan produksi padi di  Provinsi  Riau  pada  tahun  2017  sampai  dengan  2023  mengalami  pertumbuhan  yang negatif.  Penurunan  luas  lahan  panen  padi  di  Provinsi  Riau  berbanding  lurus  dengan penurunan produksi pada dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2023.
Produksi  beras  di  Provinsi  Riau  selama  tahun  2023  mengalami  penurunan  setiap bulannya. Produksi beras lokal Riau dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras  masyarakat  Riau  yang  mencapai  670  ribu  ron  per  tahun  (Badan  Pusat  Statistik Provinsi Riau, 2024).
Perkembangan  sektor  pertanian  di  Riau  menunjukkan  adanya  potensi  yang  besar namun  belum  sepenuhnya  dioptimalkan.  Program-program  pemerintah  dalam meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  pertanian  perlu  terus  ditingkatkan  dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Di sisi lain, masyarakat Riau yang sebagian besar masih bergantung  pada  sektor  pertanian  memerlukan  dukungan  yang  lebih  kuat  untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi mereka terhadap perubahan yang terjadi.
Gambar 2. Produksi Beras di Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024
Apabila diperhatikan dari daerah kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Riau, maka  produksi  beras  tertinggi  dihasilkan  oleh  Kabupaten  Inderagiri  Hilir,  dengan  nilai produksi sebesar 30.353 Ton pada tahun 2023, kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai produksi 19.657 Ton dan Kabupaten Siak dengan nilai produksi 15.205 Ton. Sedangkan daerah dengan produksi beras terkecil adalah Kota Pekanbaru. Namun jika dicermati, Tingkat produksi beras di Kabupaten Inderagiri Hilir pada tahun 2023 tersebut turun sebanyak 7,97% dibandingkan dengan produksi di tahun 2022. Hal yang serupa juga dialami oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, dimana produksi beras daerah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumya. Produksi beras per kota dan kabupaten di Provinsi Riau ditampilkan pada tabel di bawah ini.
T abel 3. Luas Produksi Beras di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2022−2023
Kabupaten/Kota Produksi Beras Perkembangan 2022 2023 Absolut  (Kol.  [3]  - Kol. [2]) Relatif (%) (Kol. [4] x 100 / Kol. [2]) (1) (2) (3) (4) (5) Kuantan Singingi 12.259 14.748 2.489 20,31 Indragiri Hulu 2.107 1.990 -118 -5,58 Indragiri Hilir 32.983 30.353 -2.630 -7,97 Pelalawan 10.871 10.457 -414 -3,81 Siak 16.909 15.205 -1.705 -10,08 Kampar 6.694 6.102 -591 -8,84 Rokan Hulu 3.357 3.433 76 2,26 Bengkalis 8.705 9.733 1.028 11,82 Rokan Hilir 19.774 19.657 -117 -0,59
Kepulauan Meranti 3.521 3.806 285 8,10 Pekanbaru – – – – Dumai 5.381 2.723 -2.658 -49,39 RIAU 122.561  118.209  -4.353 -3,55 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

## Permasalahan Penelitian
Pemerintah  daerah  provinsi  Riau  telah  berupaya  meningkatkan  produksi  beras daerah  melalui berbagai  program  dan  kebijakan,  antara lain  dengan  mendorong gerakan daerah  serentak  memperluas  areal  tanam  padi,  menyediakan  infrastruktur  pertanian memadai dan menggunakan bibit bermutu untuk mendukung ketahanan pangan di daerah. Namun  produksi  pangan  lokal  khususnya  beras  hanya  mampu  memenuhi  17,64% kebutuhan  konsumsi  masyarakat  di  Riau.  Hal  ini  mengakibatkan  Riau  masih  memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan beras dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi.
Saat  ini,  di  Riau  terjadi  pergeseran  fungsi  lahan  untuk  komoditas  yang  dianggap memiliki  nilai  ekonomi  tinggi,  seperti  perkebunan  kelapa  sawit.  Produksi  padi  di  Riau sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  cuaca, terutama  saat musim  kemarau  yang  panjang  dan sistem irigasi yang kurang baik, yang menjadi hambatan dalam pertanian padi.
Sejak  tahun  2011,  luas  lahan  sawah  di  Riau  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan. Alih fungsi lahan menjadi tren di daerah ini, yang memicu kekhawatiran akan kehilangan lahan sawah dalam beberapa tahun mendatang. Perubahan ini sejalan dengan pertumbuhan  penduduk  dan  aktivitas  pembangunan  yang  meningkat.  Banyak  lahan pertanian  dialihfungsikan  menjadi  perkebunan  kelapa  sawit  karena  dianggap  lebih menguntungkan oleh para petani (https://lampungpro.com).
Pemerintah  Provinsi  Riau  pada  periode  2020-2024  mengalihkan  perhatian  utama mereka ke sektor pertanian, sesuai dengan misi Gubernur Riau ketiga untuk "mewujudkan pembangunan  ekonomi  yang  inklusif,  mandiri,  dan  berdaya  saing."  Dalam  konteks  ini, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau memainkan peran kunci dalam  memastikan  ketahanan  pangan  dan  meningkatkan  sektor  pertanian  untuk kemakmuran dan daya saing masyarakat.  Melalui sinergi dengan visi dan misi ini, dinas tersebut bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan (Mariyani, Prasmatiwi, & Adawiyah, 2018). Terkait dengan kebijakan dalam menjaga ketahanan pangan daerah secara  berkelanjutan,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  berupaya  memenuhi  target Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD)  Provinsi  Riau  Tahun  2019-2024, yakni Riau harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sebesar 50 persen pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Riau mendorong program ketahanan pangan di 12 kabupaten/kota di seluruh  provinsi  dengan  berbagai  inisiatif,  seperti  meningkatkan  penyediaan  pangan, produktivitas  pertanian,  indeks  pertanian,  serta  pengawasan  pertanian  pangan  yang dilakukan dengan melibatkan korporasi. Mereka juga memanfaatkan lahan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menanam jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, dan jenis tanaman lainnya.
Berikut  adalah  beberapa  strategi  yang  diimplementasikan  oleh  Dinas  Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau untuk menjaga ketahanan pangan:
1. Program  Peningkatan  Diversifikasi  Pangan  dan  Ketahanan  Pangan.  Program  ini bertujuan  untuk  memperluas  dan  meningkatkan  penggunaan  pangan  lokal  sebagai
pengganti beras, dengan memanfaatkan sumber karbohidrat seperti jagung, sagu, ubi kayu, pisang, kentang, talas ungu, dan lain-lain yang sesuai dengan komoditas lokal di setiap wilayah.
2. Program  Penanganan  Kerawanan  Pangan.  Program  ini  bertujuan  menjaga  ketahanan pangan dengan membuat peta kerawanan pangan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk mengidentifikasi daerah yang masih rawan pangan atau sudah tahan pangan.
3. Program  Riau  Bergerak  Menanam  Padi  (Riau  Bertani).  Program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  produksi  padi  di  Riau  minimal  50%  pada  tahun  2024  (Kusnadi,  Info Riau,  2021).  Pelaksanaan  program  ini  mencakup  beberapa  aspek,  yaitu  peningkatan produktivitas,  peningkatan  indeks  pertanaman,  penerapan  mekanisasi,  dan  penguatan kelembagaan.  Peningkatan  produktivitas  berfokus  pada  peningkatan  jumlah  produksi per  hektar  dengan  menggalakkan  penggunaan  benih  unggul  yang  disalurkan  ke kelompok  tani  untuk  ditanam  di  lahan  mereka  masing-masing.  Saat  ini,  setiap kabupaten/kota  di  Provinsi  Riau  berupaya  memiliki  penangkar  benih  unggul.  Upaya meningkatkan  indeks  pertanaman  mencakup  pengalihan  lahan  yang  biasanya  hanya ditanami  sekali  setahun  menjadi  dua  kali  setahun,  yang  secara  otomatis  akan meningkatkan  luas  panen  dan  produksi  padi  setiap  tahunnya.  Penerapan  mekanisasi bertujuan  untuk  mendukung  peningkatan  indeks  pertanaman  dengan  menggunakan peralatan pertanian yang memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat dibandingkan secara manual, sehingga meminimalkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan.  Bantuan alat mesin pertanian diberikan kepada petani untuk efisiensi dalam penyelesaian tugas- tugas  pertanian.  Penguatan  kelembagaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemandirian petani  dalam  mengelola  hasil  produksi  pertanian  dari  awal  hingga  akhir  proses.  Ini termasuk penguatan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD), yang memberikan kemudahan akses ke pemasok sarana produksi pertanian, akses pasar, serta pembinaan sumber daya manusia petani.
Namun dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut, masih ditemui kendala dan hambatan yang dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel 4. Permasalahan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Provinsi Riau
No  Masalah Pokok Indikator/ Parameter 1 Masih  rendahnya  ketahanan pangan masyarakat Distribusi pangan belum diatur secara baik. Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi.
Ketersediaan  dan  cadangan  pangan  dalam  rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perorangan masih kurang.
Masih  rendahnya  ketahanan  pangan  rumah  tangga  di wilayah rawan pangan. 2 Belum optimalnya diversifikasi  konsumsi  pangan local Keamanan  dan  keanekaragaman  konsumsi  pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang. Penganekaragaaman/  diversifikasi  pangan  masih terbatas. 3 Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang Terbatasnya kemampuan petani. Masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian. 4 Rata-rata petani tidak mempunyai lahan, hanya
Harga  sarana  produksi  mahal dan  harga  komoditi  pertanian rendah sebagai penggarap. Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi. Harga produk pertanian yang fluktuatif. 5 Produksi pertanian belum maksimal Tingginya ketergantungan import pangan. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian. Rendahnya produksi komoditas pertanian. 6 Regulasi dibidang pertanian
Tekanan alih fungsi lahan pertanian.
Lapangan  usaha  pertanian  belum  mampu  menjadi sektor basis.
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024
Setiap  program  dan  kebijakan  yang  diambil  tentu  akan  berdampak  terhadap masyarakat,  baik  bagi  masyarakat  petani  sebagai  pelaku  usaha  pertanian  dan  perilaku konsumsi rumah tangga produk pertanian.
Penelitian  sebelumnya  oleh  (Fauzi  &  Stiawati,  2024)  telah  melakukan  evaluasi komprehensif  terhadap  berbagai  kebijakan  dan  program  yang  diterapkan  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  di  berbagai  daerah.  Hasil  evaluasi  ini  menunjukkan efektivitas  dan  kelemahan  masing-masing  kebijakan,  seperti  keberhasilan  program diversifikasi  pangan  dalam  mengurangi  ketergantungan  pada  beras,  namun  juga mengungkapkan  tantangan  dalam  distribusi  dan  penerapan  di  lapangan  (Arif,  Isdijoso, Fatah,  &  Tamyis,  2020).  Selain  itu,  penelitian  tersebut  menyoroti  pentingnya  dukungan infrastruktur  dan  teknologi  dalam  program  peningkatan  produktivitas  pertanian,  serta perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan hasil program (Ariani & Suryana, 2023). Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan  strategi  yang  lebih terintegrasi  dan  responsif  terhadap  kondisi  lokal, serta memperkuat kerangka kerja yang ada guna mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program dan kebijakan ketahanan pangan di masyarakat petani kabupaten/ kota provinsi Riau dan menganalisis dampak  implementasi  kebijakan  dan  program  ketahanan  pangan  provinsi  Riau  terhadap sosio ekonomi masyarakat di Provinsi Riau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pangan,  Tanaman  Pangan,  dan  Hortikultura Provinsi Riau menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas tersebut merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang  diberi  tugas  dan  wewenang  langsung  oleh  Gubernur  Riau  dalam  upaya mencapai  ketahanan  pangan.  Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Kasubag Perencanaan  Program,  sedangkan  informan  pendukung  meliputi  Kepala  Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
Metode  pengumpulan  data  mencakup  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen. Observasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  jelas  tentang  obyek penelitian,  sedangkan  data  dari  literatur,  peraturan  perundang-undangan,  proposal penelitian,  media  massa,  dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan  obyek  penelitian  juga dimanfaatkan.  Analisis  data  dilakukan  setelah  pengumpulan  data  selesai,  menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif.

## Gambar 3. Tahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketahanan  pangan  merupakan  kondisi  di  mana  semua  individu  dalam  suatu wilayah  memiliki  akses  yang  cukup  terhadap  pangan  yang  bergizi  dan  aman  untuk memenuhi  kebutuhan  diet mereka serta mendukung kehidupan  yang  aktif  dan sehat.  Ini mencakup aspek ketersediaan  pangan,  akses terhadap  pangan,  penggunaan  pangan  yang tepat,  dan  stabilitas  pasokan  pangan  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  upaya  mencapai ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Riau telah merancang dan mengimplementasikan berbagai  strategi  yang  komprehensif.  Strategi-strategi  ini  termasuk  diversifikasi  pangan lokal  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  beras,  peningkatan  produksi  pertanian melalui  program  seperti  Riau  Bertani,  serta  penanganan  kerawanan  pangan  dengan pemetaan wilayah rentan dan penyediaan cadangan pangan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan bahwa pangan tersedia secara cukup dan terjangkau, tetapi juga untuk  meningkatkan  kualitas  gizi  masyarakat  dan  memperkuat  ekonomi  lokal  melalui dukungan kepada petani dan usaha agribisnis. Melalui kombinasi strategi ini, pemerintah berupaya  mewujudkan  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan  dan  inklusif,  yang  mampu menghadapi  tantangan-tantangan  seperti  perubahan  iklim  dan  fluktuasi  harga  pangan global.  Peneliti  menganalisis  fenomena  tersebut  dengan  merujuk  pada  teori  William  N. Dunn, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Efektivitas
Efektivitas (effectiveness) terkait dengan sejauh mana suatu pilihan mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan  sebuah  rencana  dalam  pelaksanaannya.  Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  provinsi  Riau  membuat  rencana  dalam  bidanng  ketahanan  pangan  yang disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
N O. TUJUAN SASARAN
INDIKAT
OR TUJUAN/ SASARA N TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- 2020 2021 2022 2023 2024 1. Meningka tkan ketahanan pangan Meningkatn ya distribusi pangan, keamanan Persentase keamanan pangan segar 65 70 75 80 85
menuju kemandiri an pangan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaata n pangan Skor PPH Ketersedia an (Skor) 86,03 87,03 87,06 87,06 87,06 Skor PPH Konsumsi (Skor) 84,00 85,5 86,00 86,00 86,00 2. Meningka tkan daya saing subsektor tanaman pangan dan hortikultur a melalui peningkat an pendapata n petani Meningkatn ya produksi Produksi Padi (ton GKG) 460.53 1,2 492.47 2,9 537.48 7,1 580.58 5,2 614.42 8,9 Produksi Jagung (ton) 35.053 ,7 36.016 ,8 36.979 ,9 37.943 ,0 38.906 ,1 Produktivi tas Padi 39,60 39,76 40,31 40,44 40,73 Produktivi tas Jagung 34,73 36,02 37,30 38,59 39,87 Persentase petani yang menerapka n teknologi pasca panen 53,20 53,70 54,20 54,70 55,20
Persentase penyuluha n yang ditingkatk an kompetens inya 3 3 3 3 3 3. Meningka tkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terwujudny a penyelengg araan pemerintaha n daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel Nilai Akuntabili tas Kinerja OPD 73 (BB) 75 (BB) 78 (BB) 81 (A) 83 (A)
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024
Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan  Hortikultura  Provinsi  Riau  berfokus  pada  peningkatan  ketahanan  pangan  dan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Secara spesifik, tujuan jangka menengah ini mencakup peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta  diversifikasi  produk  pertanian  untuk  meningkatkan  nilai  tambah.  Sasaran  lainnya termasuk pemberdayaan petani melalui program pelatihan dan bantuan teknis, peningkatan akses  terhadap  teknologi  pertanian  modern,  serta  penguatan  sistem  distribusi  dan pemasaran hasil pertanian. Dinas ini juga berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan  melalui  praktik-praktik  pertanian  yang  ramah  lingkungan  dan  konservasi sumber  daya  alam,  serta  mendorong  kerjasama  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan untuk  menciptakan  sinergi  dalam  pengembangan  sektor  pangan  dan  hortikultura  di Provinsi Riau.
Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2022, diperoleh informasi sebagai berikut:
Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 NO . TUJUAN INDIKATO R  TUJUAN/ SASARAN TARGE T REALISAS I %tase CAPAIA N KATEGORI PENILAIAN 1. Meningkatny a sistem Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan (skor) 89.80 89.29 99.43 Sangat Tinggi Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) 25.44 7.69 330.82 Sangat Tinggi Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) 5.00 3.31 66.20 Sedang 2. Meningkatny a produksi Produksi Padi (ton GKG) 313,213       213,557 68.18 Sedang Produksi Jagung 38,049 9,876 25.95 Sangat Rendah Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah disepakati dalam  perjanjian  kinerja  tersebut,  dapat  diuraikan  bahwa  sasaran  untuk  setiap  indikator adalah sebagai berikut:

## Sasaran 1. Meningkatnya Sistem Ketahanan Pangan
Meningkatnya sistem ketahanan pangan dapat diukur dengan 3 indikator kinerja utama yakni:
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan target 89,8 skor dimana capaian pada tahun 2022 adalah 89,29 atau 99,43%. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan akan bahan pangan rumah tangga untuk wilayah Provinsi Riau pada tahun 2022 dapat terpenuhi  penyediaannya baik dari sisi produksi maupun dari pasokan luar Provinsi. Sementara  itu  capaian  kinerja  Provinsi  untuk  skor  pola  pangan  harapan  tahun  2022 sebesar 89,29 ini masih dibawah target nasional nasional yakni 92,8.
2. Persentase wilayah rentan pangan dengan target pada tahun 2022 sebesar 25,44% dapat dicapai sebesar 7,69% berdasarkan angka olahan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura  Provinsi  Riau.  Adapan  Capaian  untuk  persentase  penurunan  wilayah rentan pangan adalah 330,82%.

## Formulasi perhitungan:
Jumlah kecamatan yang rentan pangan dibagi jumlah kecamatan di Provinsi Riau dikali 100. Wilayah rentan pangan merujuk pada keadaan di mana daerah, masyarakat, atau rumah tangga mengalami kekurangan pangan pada waktu tertentu, sehingga tidak mencukupi  standar  kebutuhan  fisiologis  untuk  pertumbuhan  dan  kesehatan masyarakat.  Capaian  kinerja  dikategorikan  sangat  tinggi  dimana  dari  target  42 kecamatan (25,44%) wilayah yang rentan pangan di Provinsi Riau turun menjadi 13 kecamatan  (7,69%)  wilayah  yang  rentan  pangan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa ketersediaan  pangan  di  suatu  wilayah  tersebut  sudah  memenuhi  standar  kebutuhan
Masyarakat dan hanya 13 kecamatan atau 7,69% wilayah saja yang perlu penanganan untuk daerah rawan pangan.
3. Persentase peningkatan keamanan pangan segar dengan target pada tahun 2022 sebesar 5,00% dapat dicapai 3,31% atau 66,20 %.
Formulasi perhitungan :
Selisih persentase keamanan segar tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya dibagi persentase keamanan segar tahun sebelumnya dikali 100
Persentase  keamanan  pangan  segar  dihitung  berdasarkan  formulasi  yang memperhitungkan 60% dari aktivitas Post Market (pengawasan produk setelah beredar di pasaran melalui pemeriksaan, inspeksi, sampling, dan pengujian), dan 40% dari aktivitas Pre  Market  (pengawasan  dan  penilaian  terhadap  keamanan,  manfaat,  dan  mutu  produk sebelum beredar di pasaran melalui proses sertifikasi). Pada tahun 2022 capaian keamanan pangan  segar  mengalami  peningkatan  dari  92,37%  menjadi  95,43%.  Kondisi  ini  dapat dijelaskan dimana pada posisi post market dari 35 sample yang diuji hanya 2 sample yang tidak  lulus  dan  33  sample  yang  negatif  (lulus),  maka  capaian  untuk  post  market  adalah 94,29%. Sedangkan pada posisi pre market, dari jumlah sampel pangan yang diuji yakni 105 sampel terdapat 7 sampel yang bermasalah atau tidak lolos uji. Jadi sampel yang lulus uji dan diterbitkan sertifikatnya adalah 98 sampel. Berdasarkan range persentase sertifikat/ registrasi yang diterbitkan selama setahun maka capaian pre market termasuk pada 50%, sehingga sesuai perhitungan bobot dari capaian persentase keamanan pangan segar (post market dan pre market) menjadi 95,43%. Sedangkan untuk persentase peningkatannya dari target  5%  dapat  dicapai  3,31%  atau  66,20  %  atau  kategori  sedang.  Namun  jika dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Provinsi untuk persentase keamanan pangan  segar  (post  market  dan  pre  market)  menjadi  86,55%.  Hal  ini  disebabkan  karena target nasional lebih tinggi dari pada target provinsi.
Sasaran  2.  Meningkatnya  Produksi  Peningkatan  produksi  Tanaman  Pangan  dan hortikultura yang diukur dengan indikator kinerja utama yakni :
1. Produksi padi tahun 2022 dengan target 313.213 ton GKG, berdasarkan angka tetap (Berita Resmi Statistik) dapai terealisasi sebesar 213.557 ton GKG. Capaian produksi padi ini jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan sedang yakni mencapai 68,18%.

## Formulasi perhitungan :
Jumlah produksi padi merupakan hasil perkalian dari 2 variabel yakni luas panen padi  dan  produktivitas  tanaman  padi.  Salah  satu  yang  menyebabkan  rendahnya  capaian produksi padi tahun 2022 adalah disebabkan oleh menurunnya angka luas tanam padi. Hal ini tentunya berakibat pada penurunan angka luas panen, Dimana berdasarkan angka tetap BPS Provinsi Riau luas panen padi tahun 2022 adalah seluas 51.054 Ha.
Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur lahan (jaringan irigasi dan tanggul) yang  belum  memadai  atau  tidak  dapat  berfungsi  secara  optimal  (banyak  yang  rusak), sehingga  upaya  untuk  penanaman  2  kali  dalam  setahun  (IP  200)  belum  dapat  terpenuhi secara maksimal. Pada beberapa lokasi yang tanggulnya rusak menyebabkan intrusi air laut (masuknya air laut ke daratan) serta terjadinya abrasi, sehingga lahan yang ada disekitarnya tidak  bisa  ditanami.  Penyebab  kedua  adalah  kondisi  alat  dan  mesin  pertanian  (alsintan) yang belum mencukupi untuk melakukan percepatan tanam. Terakhir, pola pertanian pada masyarakat  yang  masih  bersifat  subsisten  yang  orientasinya  masih  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Produksi jagung dengan target 38.049 ton, capaian produksi jagung tahun 2022 adalah 9.875,50 ton atau 25,95%. Capaian ini termasuk kategori penilaian sangat rendah jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2022 yang sudah ditetapkan.

## Formulasi perhitungan:
Jumlah produksi jagung merupakan hasil perkalian dari 2 variabel yakni luas panen jagung dan produktivitas tanaman jagung. Rendahnya capaian produksi komoditi jagung ini  disebabkan  karena  terjadinya  penurunan  luas  tanam  dan  luas  panen  pada  komoditi jagung yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena pengembangan komoditi jagung sangat tergantung pada program pemerintah pada tahun berkenaan. Disamping itu untuk komoditi jagung belum ada mempunyai lahan baku khusus komoditi jagung. Pada tahun 2022  dari  Dana  APBN  tidak  terdapat  alokasi  kegiatan  pengembangan  jagung  untuk Provinsi  Riau,  sedangkan  dari  sumber  dana  APBD  dialokasikan  hanya  seluas  350  ha. Dibandingkan  dengan  tahun  2021,  terdapat  penurunan  yang  signifikan  dalam pengembangan  lahan  untuk  jagung.  Pada  tahun  2021,  luas  lahan  yang  dikembangkan mencapai 6.540 hektar dengan pendanaan dari APBN dan APBD, yang sangat berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Kontribusi produksi jagung di Provinsi Riau terhadap  target  produksi  nasional  sangat  kecil  yakni  0,038%,  dimana  capaian  produksi jagung  tahun 2022  hanya 9.875,50 ton  sementara target  nasional  untuk  produksi  jagung adalah 26 juta ton.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  target  kinerja  yang  tertuang  dalam  dokumen rencana  strategis  sudah  dicapai  sampai  dengan  tahun  2022,  maka  dapat  dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya Adapun capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
N O. TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN/ SASARA N Tahun 2021 Tahun 2022 TARG ET REALI SASI %tase CAPAI AN TARGET REALI SASI %tase CAPAI AN 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1. Meningkat nya distribusi pangan, keamanan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaat an pangan Persentase keamanan pangan segar 70 92.37 131.96 75 95.43 127.24 Skor PPH Ketersedia an (Skor) 87.03 89.87 103.26 Skor PPH Konsumsi (Skor) 85.5 85 99.42 Meningkat nya sistem Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersedia an (skor) 87.03 89.87 103.26 89.80 89.29 99.43 Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) 25.44 7.69 330.82 Persentase peningkata 5.00 3.31 66.20
n keamanan pangan segar(%) 2. Meningkat nya produksi Produksi Padi (ton GKG) 492,473 223,399 45.36 313,213 213,557 68.18 Produksi Jagung 36,017 19,144 53.15 38,049 9,875 25.95 Produktivit as Padi (Kw/ Ha) 36.02 35.31 98.03 Produktivit as Jagung (Kw/ Ha) 36.02 35.31 98.03 Persentase petani yang menerapka n teknologi pasca panen 53.70 46.88 87.30 Persentase penyuluha n yang ditingkatka n kompetensi nya 3.00 4.16 138.67 Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Untuk menilai pencapaian kinerja tahun 2022 dalam kaitannya dengan target akhir dari  Rencana  Strategis  (Renstra)  tahun  2020-2024  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024, perlu dilakukan perbandingan antara pencapaian tahun 2022 dengan target tersebut yang tercantum dalam tabel berikut..
Tabel 8.  Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2024 NO.  TUJUAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET AKHIR RENSTRA (Tahun 2024) CAPAIAN TAHUN 2022 %tase CAPAIAN 1. Meningkatnya sistem  Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan (skor) 96.00 89.29 93.01 Persentase Wilayah  Rentan Pangan (%) 21.30 7.69 276.98 Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) 85.00 95.43 112.27 2. Meningkatnya produksi Produksi Padi (ton GKG) 436,203 213,557 48.96 Produksi Jagung 40,382 9,875.5 24.46 Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Data dalam Tabel 8 menunjukkan pencapaian indikator kinerja tahun 2022-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1: Dalam mencapai sistem ketahanan pangan, terdapat dua indikator yang telah  melebihi  target  akhir  Renstra,  yaitu  Persentase  Wilayah  Rentan  Pangan  dan
Persentase Keamanan Pangan Segar. Namun, Indeks Ketahanan Pangan dan Indikator PPH Ketersediaan (Skor) masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Sasaran 2: Pada indikator jumlah produksi tanaman padi dan jagung tahun 2022, pencapaian  masih  jauh  di  bawah  target  akhir  Renstra  tahun  2024.  Produksi  padi  baru mencapai 52,12%, sedangkan untuk jagung hanya mencapai 24,46%.
b. Efisiensi
Efisiensi  terkait  dengan  optimalitas  penggunaan  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Program  pertanian  yang  dirancang  oleh  pemerintah  berlangsung  selama lima  tahun,  sebagaimana  tercantum  dalam  RPJMD  Provinsi  Riau  tahun  2019-2024. Program ini didanai melalui APBN dan APBD Provinsi Riau. Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Detail lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 9. Realisasi Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Riau Tahun 2022 NO.  TUJUAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Anggaran %tase Capaian Pagu Realisasi 1. Meningkatnya sistem  Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan (skor) 1.254.440.544    1.083.100.768    86,34 Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) 448.092.284 263.001.436 58,69 Persentase peningkatan keamanan  pangan segar(%) 319.546.285 285.315.715 89,29 2. Meningkatnya produksi Produksi Padi (ton GKG) 60.130.896.243   54.707.690.884    90,98 Produksi Jagung
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Tabel 10. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN %tase CAPAIAN KINERJA %tase PENYERAPAN ANGGARAN %tase TINGKAT EFISIENSI 1. Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan (skor) 99.43               86.34 13.09 Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) 330.82                  8.69 272.13 Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) 66.2                89.29 -23.09 2. Meningkatnya produksi Produksi Padi (ton GKG) 68.18                90.98 -2.55 Produksi Jagung 25.95
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  untuk  sasaran  strategis  1,  serapan anggaran secara keseluruhan yang mendukung sasaran Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan adalah 80,64%. Dari 3 indikator yang menjadi ukuran pencapaian target terdapat 2 indikator  yang  termasuk  kategori  sangat  tinggi.  Sedangkan  1  indikator  yakni  persentase peningkatan  keamanan  pangan  segar  termasuk  kategori  yang  sedang.  Ini  menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah mampu mendukung pencapaian target yang ditetapkan.
Untuk  sasaran  strategis  2,  penggunaan  sumber  daya  yang  mendukung  setiap indikator tidak dapat dipisahkan, karena satu kegiatan dapat mendukung beberapa indikator sekaligus. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan  dan  hortikultura.  Namun,  dari  analisis  tabel  efisiensi  penggunaan  sumber  daya, serapan anggaran mencapai 90,98%, yang belum memadai untuk mencapai semua target yang ditetapkan.
c. Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  terjadi  ketika  tujuan  yang  telah  dicapai dianggap memadai dalam semua aspeknya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua program yang dirancang dan diimplementasikan sebagai kegiatan telah terealisasi sesuai dengan  sasarannya.  Namun,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  terdapat  tantangan terkait manajemen  waktu. Untuk  mengatasi masalah  ini,  Penyuluh  Pertanian melakukan komunikasi yang intensif dengan kelompok tani sebagai target kegiatan.
d. Pemerataan
Pemerataan  merujuk  pada  upaya  untuk  menyebarkan  distribusi  manfaat  dari sebuah kebijakan. Dua kelompok utama yang relevan dalam kebijakan ini adalah:
1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi penerima kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti, pemerataan distribusi  manfaat  dari  program  di  Bidang  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  sudah terlaksana  dengan  baik.  Ini  terlihat  dari  fakta  bahwa  kelompok  sasaran  yang  telah menerima  bantuan  pada  tahun  sebelumnya  tidak  lagi  menerima  bantuan  pada  tahun berikutnya.  Langkah  ini  diambil  untuk  memastikan  bahwa  program  yang  dilaksanakan dapat merata manfaatnya kepada kelompok tani di Kabupaten/Kota.
e. Responsivitas
Responsivitas  merujuk  pada  seberapa  baik  suatu  kebijakan  dapat  memenuhi kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  dari  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kelompok  tani  yang  menjadi  sasaran kegiatan,  didapatkan  informasi  bahwa  mereka  sangat  menghargai  bantuan  yang  telah diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut dianggap sangat berharga untuk mendukung kegiatan  usaha  tani  mereka.  Kelompok  tani  berharap  agar  pemerintah  selalu memperhatikan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Responsivitas  kebijakan  juga  dapat  diukur  dari  sejauh  mana  program-program yang  diterapkan  mampu  memberikan  solusi  konkret  atas  masalah  yang  dihadapi  oleh kelompok  sasaran.  Dalam  konteks  ini,  bantuan  dari  pemerintah  tidak  hanya  berdampak pada  peningkatan  produksi  pertanian,  tetapi  juga  meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan kemandirian  petani  dalam  mengelola  lahan  mereka.  Dukungan  yang  konsisten  dari pemerintah  memberikan  keyakinan  bahwa  mereka  dapat  terus  berkembang  dan menghasilkan secara  berkelanjutan.  Selain itu,  penghargaan  atas responsivitas  kebijakan ini juga tercermin dari kolaborasi yang erat antara pemerintah dan kelompok tani dalam
merumuskan  langkah-langkah  strategis  untuk  masa  depan  yang  lebih  baik  dalam  sektor pertanian.
f. Analisis Dampak Sosio Ekonomi Pertanian dan Ketahanan Pangan
Analisis  ini  membahas  beberapa  aspek  terkait  dengan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  petani  di  pedesaan  (rural  area)  dan  dampak  kebijakan  Pemerintah  Daerah Provinsi Riau dalam hal stabilisasi ketahanan pangan. Menurut penelitian Sitohang (2015) dalam  jurnalnya  yang  berjudul  "Pengaruh  Luas  Lahan  Panen  Padi,  Kondisi  Jalan,  dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau", ditemukan bahwa luas lahan panen padi dan jumlah konsumsi beras memiliki dampak yang penting terhadap ketahanan pangan di Provinsi Riau.
Menurut  data  statistik  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Riau  yang  tercantum dalam Berita Resmi Statistik No.13/03/14/Th. XXV, 1 Maret 2024, luas panen padi pada periode  Januari  hingga  Desember  2023  mencapai  sekitar  51,91  ribu  hektar,  mengalami peningkatan  sebesar  860  hektar  (1,68  persen)  dibandingkan  dengan  tahun  2022  yang sebesar  51,05  ribu  hektar.  Peningkatan  luas  panen  padi  terbesar  terjadi  di  Kabupaten Kuantan  Singingi,  dengan  penambahan  mencapai  1.309  hektar  atau  27,13  persen. Sementara  itu,  penurunan  luas  panen  padi  terbesar  tercatat  di  Kota  Dumai,  dengan penurunan mencapai 1.440 hektar atau 49,18 persen.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Rahayu, Sukandar, Dadang (2017), Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2029, Provinsi Riau diperkirakan akan  memiliki  populasi  sebanyak  8.496.500  orang.  Konsumsi  beras  per  kapita diproyeksikan mencapai 104,40 kilogram, dengan total kebutuhan konsumsi beras sekitar 887.044  ton.  Luas  lahan  sawah  diproyeksikan  mencapai  32.696  hektar,  sementara  luas panen  padi  sawah  diperkirakan  mencapai  52.971  hektar.  Produktivitas  padi  sawah diproyeksikan  mencapai  34,73  kuintal  per  hektar,  menghasilkan  produksi  beras  sekitar 107.627 ton. Tingkat kemandirian beras diproyeksikan mencapai 0,12.
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Riau  semakin  bergantung  pada  impor pangan  untuk  mengatasi  defisit  pangan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Mencapai  kemandirian  dalam  produksi  padi-padian  menjadi  tantangan  yang  besar (Gevisioner,  Febriamansyah,  Ifdal,  &  Tarumun,  2015);  (Ansori,  2021);  (Sugiyanto, Nurhadi, & Pintakami, 2022).
Tabel 11.  Luas Panen Padi di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/ Kota (hektare),
2022−2023 Kabupaten/Kota Luas Panen Produksi Padi 2022 2023 2022 2023 (1) (2) (3) (4) (5) Kuantan Singingi 4.826 6.135 21.361 25.698 Indragiri Hulu 924 902 3.672 3.467 Indragiri Hilir 13.821 14.307 57.471 52.889 Pelalawan 5.023 5.007 18.942 18.222 Siak 6.343 6.388 29.464 26.493 Kampar 2.72 2.532 11.663 10.633 Rokan Hulu 1.436 1.461 5.849 5.982 Bengkalis 3.703 3.813 15.168 16.960 Rokan Hilir 7.384 7.630 34.456 34.252
Kepulauan Meranti 1.948 2.250 6.135 6.632 Pekanbaru – – – – Dumai 2.928 1.488 9.376 4.745 Riau 51.054 51.914 213.557 205.973
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023
Pemenuhan  kebutuhan  pangan  yang  berasal  dari  luar  Provinsi  Riau  memiliki dampak signifikan terhadap harga jual komoditas pangan di kalangan masyarakat setempat. Ketika  harga  pangan  stabil  dan  terjangkau, masyarakat  mampu  meningkatkan  konsumsi pangan mereka, mendukung tercapainya ketahanan pangan. Namun, jika harga pangan naik terlalu  tinggi,  daya  beli  masyarakat  akan  menurun,  sehingga  menghambat  upaya pencapaian  ketahanan  pangan  di  tingkat  rumah  tangga.  Faktor  ini  menegaskan  bahwa fluktuasi  harga  rata-rata  dari  berbagai  produk  (inflasi)  berpengaruh  pada  kemampuan masyarakat  untuk  mengakses  barang  dan  jasa.  Kenaikan  harga  pangan  cenderung mengurangi konsumsi pangan, sementara penurunan harga dapat meningkatkan konsumsi pangan (Fajar, 2023; Firdauzi, 2021; Hardono, 2014). Analisis terhadap tujuh komoditas pangan utama di Provinsi Riau menunjukkan bahwa secara umum, harga pangan cenderung meningkat setiap tahun. Kenaikan harga tertinggi tercatat pada beras dengan laju tahunan mencapai  14,82%,  diikuti  oleh  ikan  asin  13,53%,  gula  pasir  12,66%,  dan  daging  sapi 10,60%.
Pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Riau yang mengalami defisit pangan relatif mirip dengan pola konsumsi di daerah yang memiliki surplus pangan. Volume dan kualitas konsumsi pangan serta asupan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi,  tingkat  pengetahuan,  dan  budaya  masyarakat  (Putranto  &  Taofik,  2014; Taenasah,  Dasipah,  &  Gantini,  2024).  Kualitas  konsumsi  pangan  di  Provinsi  Riau dipengaruhi  oleh  ketersediaan  pangan  berkualitas  baik,  tingkat  pendapatan,  harga  beras, dan  harga  daging  ayam.  Jika  ketersediaan  pangan  berkualitas  baik  dapat  dijaga  dan pendapatan  masyarakat  cukup  tinggi,  maka  kualitas  konsumsi  pangan  juga  akan meningkat.
Menurut  Badan  Pangan  Nasional  (2023),  Provinsi  Riau  masih  memiliki  tiga kabupaten  yang  rentan  terhadap  kekurangan  pangan,  yaitu  Kabupaten  Rokan  Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kualitas konsumsi pangan penduduk di  daerah-daerah  rentan  pangan  di  Provinsi  Riau  belum  memadai.  Permintaan  pangan meningkat  karena  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat,  daya  beli  masyarakat,  dan perubahan  pola  konsumsi,  sementara  produksi  pangan  terbatas  sehingga  ketergantungan terhadap  pasokan  dari  luar  daerah  semakin  tinggi.  Situasi  ini  dapat  meningkatkan kerentanan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi daerah (Heryanto & Nugraha, 2022). Mengingat kondisi aktual tersebut di Provinsi  Riau,  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  konsumsi  pangan  penduduk  dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
1) Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  pembinaan  dan fasilitasi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi, menambah nilai tambah, serta  memilih,  mengolah,  dan  menyajikan  berbagai  jenis  pangan  lokal,  khususnya produk  olahan  dari  sagu  dan  umbi-umbian.  Saat  ini,  19,7%  penduduk  Riau  masih mengalami  kekurangan  asupan  energi  dan  kurang  variasi  dalam  konsumsi  pangan mereka.  Selain itu,  dengan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  ini, diharapkan  dapat  tercipta  kesadaran  yang  lebih  besar  mengenai  pentingnya
diversifikasi  pangan  lokal  sebagai  sumber  energi  yang  beragam  dan  bergizi. Pendekatan  ini  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  satu  jenis sumber  pangan,  seperti  beras,  yang  rentan  terhadap  fluktuasi  pasokan  dan  harga. Melalui pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di sekitar mereka. Peningkatan  keterampilan  dalam  mengolah  pangan  lokal  tidak  hanya  meningkatkan nilai  tambah  produk,  tetapi  juga  dapat  membuka  peluang  ekonomi  baru  yang berkontribusi  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian, diharapkan  tingkat  defisit  konsumsi  energi  dan  kurangnya  variasi  konsumsi  pangan dapat diatasi secara efektif, menuju ketahanan pangan yang lebih baik di Provinsi Riau.
2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pangan, gizi, dan kesehatan (edukasi gizi). Edukasi gizi ini bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi pangan dan meningkatkan status gizi.  Sayangnya,  implementasi  dari  upaya  ini  masih  terbatas  dan  belum  dilakukan secara  berkelanjutan.  Agar  program  edukasi  gizi  ini dapat  berjalan  lebih  efektif  dan berkelanjutan,  diperlukan  dukungan  yang  lebih  kuat  dari  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  lembaga  pendidikan,  dan  organisasi  non-pemerintah.  Upaya  kolaboratif ini harus mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi  tenaga  penyuluh,  serta  kampanye  kesadaran  yang  terus-menerus  di  tingkat komunitas.  Selain  itu,  penting  untuk  mengadaptasi  materi  edukasi  gizi  agar  sesuai dengan konteks lokal  dan budaya setempat,  sehingga  pesan  yang disampaikan lebih mudah  dipahami  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  diharapkan masyarakat  dapat  lebih  termotivasi  untuk  mengadopsi  pola  konsumsi  pangan  yang lebih  sehat  dan  beragam,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  status  gizi  dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
3) Melakukan  advokasi  kepada  para  pembuat  kebijakan,  karena  dukungan  politik  dari mereka  sangat  penting  untuk  mewujudkan  pola  konsumsi  pangan  masyarakat  yang sesuai  dengan  pola  pangan  yang  diharapkan.  Advokasi  ini  perlu  dilakukan  secara strategis dan terus-menerus, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan  pentingnya  kebijakan  yang  mendukung  ketahanan  pangan  dan  gizi. Dalam proses ini, data dan bukti ilmiah tentang manfaat dan kebutuhan pola pangan yang  sehat  harus  disajikan  secara  jelas  kepada  para  pembuat  kebijakan.  Selain  itu, dialog  terbuka  dengan  komunitas  dan  organisasi  masyarakat  juga  harus  digalakkan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat terwakili dalam kebijakan yang dibuat. Dengan dukungan politik yang kuat, berbagai program dan inisiatif terkait ketahanan  pangan  dapat  diimplementasikan  secara  lebih  efektif  dan  berkelanjutan, membawa manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kebijakan  dan  strategi  Dinas  Pangan,  Tanaman  Pangan,  dan Hortikultura  Provinsi  Riau  belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh ketidaktepatan  sasaran  dalam  implementasi  kebijakan  dan  strategi,  sehingga  Undang- undang  No.  18  Tahun  2012  yang  mengamanatkan  penyelenggaraan  pangan  untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan belum terwujud. Hal ini terlihat dari pencapaian sasaran meningkatnya sistem ketahanan
pangan,  di  mana  terdapat  dua  indikator  yang  sudah  melebihi  target  akhir  renstra  yaitu Persentase  wilayah  rentan  pangan  dan  Persentase  keamanan  pangan  segar,  sementara indikator indeks ketahanan pangan dan indikator PPH ketersediaan (Skor) masih di bawah target yang ditetapkan. Indikator jumlah produksi tanaman padi dan jagung juga masih jauh dari target akhir Renstra tahun 2024, dengan pencapaian untuk padi baru sebesar 52,12% dan  jagung  baru  sebesar  24,46%.  Kondisi  ini  disebabkan  karena lebih  banyak penerima manfaat  kebijakan  atau  program  tersebut  berasal  dari  wilayah  yang  aman  pangan dibandingkan dengan wilayah rentan pangan.
Dalam  implementasi  kebijakan  dan  strategi  Dinas  Pangan,  Tanaman  Pangan,  dan Hortikultura  Provinsi  Riau,  terdapat  beberapa  faktor  penghambat,  yaitu:  1)  Kurangnya pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan, 2) Kurangnya evaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan  Kota  Pekanbaru,  dan  3)  Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan Program Ketahanan Pangan.

## BIBLIOGRAPHY
Ansori, Muhammad. (2021). Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Lebak. Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas , 2 (2), 38–50.
Ariani,  Mewa,  &  Suryana,  Achmad.  (2023).  Kinerja  Ketahanan  Pangan  Indonesia:
Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian , 21 (1), 1–20.
Arif, Sirajudin, Isdijoso, Widjajanti, Fatah, Akhmad Ramadhan, & Tamyis, Ana Rosidha.
(2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. Jakarta: SMERU Research Instituate . Fajar, Taufiqurrahman. (2023). Analisis Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Di Indonesia . Universitas Hasqanuddin.
Fauzi,  Nurmiftah,  &  Stiawati,  Titi.  (2024).  Inovasi  Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 15 (1), 52–70.
Firdauzi,  Indrawan.  (2021).  Analisi  Pola  Konsumsi  Pangan  Pokok  Rumah  Tangga  di Indonesia Tahun 2000-2014. Jurnal Ekonomi Indonesia , 10 (1), 71–90.
Gevisioner,  Gevisioner,  Febriamansyah,  Rudi,  Ifdal,  Ifdal,  &  Tarumun,  Suardi.  (2015). Kualitas konsumsi pangan di daerah defisit pangan Provinsi Riau. Jurnal Gizi Dan Pangan , 10 (3).
Hardono,  Gatoet  S.  (2014).  Strategi  pengembangan  diversifikasi  pangan  lokal. Analisis Kebijakan Pertanian , 12 (1), 1–17.
Heryanto,  Mahra  Arari,  &  Nugraha,  Adi.  (2022).  Ketahanan  pangan  perkotaan, kemiskinan, dan Covid-19: Kasus Kota Bandung Urban Food Security, Poverty, and COVID-19:  Case  of  Bandung  City. Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 8 (2), 680–699. Isnaini, Maria. (2019). Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa  Pendidikan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Lampung  dalam Perspektif Ekonomi Islam . UIN Raden Intan Lampung.
Mansyur,  Zulkifli.  (2022).  Peran  Komando  Kewilayahan  Dalam  Membantu  Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken Dan  Kampung  Suneri  Di  Kabupaten  Biak  Numfor). Jurnal  Ketahanan  Nasional , 28 (2), 257–276.
Mariyani, Siti, Prasmatiwi, Fembriarti Erry, & Adawiyah, Rabiatul. (2018). Ketersediaan pangan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  pangan  rumah  tangga petani  padi  anggota  lumbung  pangan  di  Kecamatan  Ambarawa  Kabupaten Pringsewu. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 5 (3). Pertahanan, Kementerian. (2015). Buku putih pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . Pertanian,  Departemen.  (2005). Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan,  Dan  Kehutanan (RPPK) . Departemen Pertanian Jakarta.
Putranto,  Kelik,  &  Taofik,  Ahmad.  (2014).  Pola  Diversifikasi  Konsumsi  Pangan Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat. Jurnal Istek , 8 (1). Rumawas,  Virginia  V,  Nayoan,  Herman,  &  Kumayas,  Neni.  (2021).  Peran  Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). Governance , 1 (1).
Sugiyanto, Sugiyanto, Nurhadi, Iwan, & Pintakami, Lintar Brillian. (2022). Pemberdayaan dan Penanganan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat di Wilayah Kota Batu. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 6 (1), 199–208. Susanta,  Sonia  Aprilia.  (2017). Sikap  Petani  terhadap  Program  Gelar  Lapang  Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
Sutrisno,  Asep  Dedy.  (2022).  Kebijakan  Sistem  Ketahanan  Pangan  Daerah. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (1), 28–42.
Taenasah, Erna, Dasipah, Euis, & Gantini, Tuti. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola  Konsumsi  Pangan  di  Kabupaten  Garut  (Suatu  Kasus  pada  Rumah  Tangga Peserta Program Pekarangan Pangan Lestari). OrchidAgri , 4 (1), 34–47.
Zebua,  Orani.  (2018).  Pengaruh  Sosial  Ekonomi  Petani  terhadap  Tingkat  Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Warta Dharmawangsa , (57).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.