Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat

## Mayar Afriyenti
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: mayarafriyenti@gmail.com

## Charoline Cheisviyanny
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: c_cheisviyanny@yahoo.com

## Herlina Helmy
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: : lynnherlin@gmail.com

## Abstract
Law No. 6 Year 2014 about Desa (District) states that districts are given a great opportunity to manage their own governances as well as the implementation of development to  improve the welfare and quality of life of district  communities.  Therefore,  the  district  government  should  be  able  to  apply  the  principle  of accountability  in  its  governance,  where  all  the  end  of district  governance activities  must  be  accountable to the  district  community  in  accordance  with  the  provisions. District  Finance  Management  is  regulated  in  the Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Minister  of  Home  Affairs  Regulation)  No.  113  Year  2014.  One  of  the obligations of the District is to collect and deposit collected tax to the state. Since it is still relatively a new regulation, then the treasurers’ understanding of the tax obligations is still uneven, such as Income Tax and Value Added Tax (VAT), so the treasurers need to be trained. The training activity was held for two days at the  Office  of  the  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Regional  Financial  Management  Agency)  of Pasaman Barat Regency. The participants are the treasurer and staff of 19 nagari with 25 participants. At the end of training, participants were given a quizionnaire with 25 questions about tax. The result showed that there were 20 participants whose level of understanding has reached more than 50%, or it can be concluded also  that  80%  of  participants  have  gained  increased  understanding  and  knowledge  about  Income  tax  and Value Added Tax (VAT).
Keywords: : treasurer, income tax, value added tax
1. Pendahuluan
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan  kantor  perbendaharaan  dan  kas  negara untuk  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak  penjualan atas  barang  mewah  beserta  tata  cara pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporannya ,
Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan  dan  Pejabat  yang  melakukan pembayaran  yang  dananya  berasal  dari APBN/APBD,  ditetapkan  sebagai  Pemungut Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  22.  Selain  sebagai Pemungut,  Bendaharawan  Pemerintah  juga sebagai  pemotong  PPh  Pasal 4  ayat  2, PPh Pasal  21/26, dan   Pasal  23/26  sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.
Bendaharawan  wajib  memotong  PPh Pasal  21  atas  pembayaran  penghasilan  berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan
pembayaran  lain  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa,  dan  kegiatan.  Berdasarkan  PP  No  80 tahun  2010  bahwa Pajak  Penghasilan  Pasal  21 yang  terutang  atas  penghasilan  tetap  dan teratur yang  diterima  oleh  Pejabat  Negara, PNS,  Anggota  TNI,  dan  Anggota  POLRI, Pensiunan  setiap  bulan  yang  menjadi beban APBN atau
APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila  sumber  dananya  berasal  dari selain  APBN/APBD,  maka  perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang  berlaku  umum.  Penghasilan  berupa honorarium,  uang  sidang,  uang  hadir  uang lembur,  imbalan  prestasi  kerja  dan  imbalan lain  dengan  nama  apapun  yang  sumber dananya  berasal  dari  APBN/APBD,  maka  tata caranya  adalah  sebagaimana jugadiatur  dalam PP 80 Tahun 2010. Apabila penerima
penghasilan tersebut Non Pejabat
Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/  pemungutan  adalah  tata  cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No.31/PJ/2009 sebagaimana diubah
dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009.
Bendaharawan  dalam  hal  ini  adalah bendaharawan  pengeluaran  sangat  memiliki peran  penting  untuk  pengelolaan  pajak. Kondisi  di  lapangan  sering  ditemui  adalah bahwa bendaharawan diisi oleh staf yang tidak memiliki latar belakang tentang perbendaharaan  atau  minimal  orang  yang berlatar belakang ekonomi terutama akuntansi. Sehingga meskipun pernah dilakukan pelatihan yang  diikuti  oleh  bendaharawan  namun  masih juga  ditemukan  kesalahan  dan  kekeliruan terutama dalam hal penghitungan tarif perpajakan.
Hal–hal lain yang ditemukan di lapangan adalah  sering  terjadinya  mutasi  dan  rotasi bendaharawan,  sehingga  bendaharawan  yang menempati  posisi  baru  sebagai  bendaharawan sering harus memerlukan waktu untuk beradaptasi  dan  mempelajari  tentang  pajak bendaharawan. Untuk meningkatkan
kemampuan bendaharawan di kantor kecamatan  dalam  pengelolaan  pajak  seperti untuk  perhitungan  pajak,  pengisian  data  pajak dan  pelaporan  pajak,  maka  dirasa  perlu  untuk dilakukan  pelatihan  yang  berkesinambungan untuk bendaharawan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan/masalah  di  atas maka  tim  peneliti  sebagai  bagian  dari Universitas  Negeri  Padang  bertanggungjawab untuk berperan serta memberikan pengetahuan dan  pemahaman  terkait  dengan  pengelolaan pajak  bendaharawan  dalam  bentuk  kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pengetahuan  umum  perpajakan,  perhitungan PPh dan PPN serta pelaporan PPh dan PPN Keuangan    desa  dikelola  berdasarkan praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik.  Asas- asas  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana tertuang  dalam  Permendagri  nomor  113  tahun 2014  yaitu    transparan,  akuntabel,  partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.  Kepala  desa  memiliki  kewajiban untuk  mengelola  keuangan  desa  dengan  baik. Untuk itu kepala desa harus dan dapat dibantu oleh  perangkat  desa  yang  lain.  Khusus  untuk pengelolaan  keuangan,  kepala  desa  dibantu oleh  bendahara  desa  dan  staf  lainnya  yang ditugaskan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  ada beberapa  hal  terkait  pengelolaan  dana  desa yang perlu diperhatikan, diantaranya :
a. Pasal  93  ayat  (1)  menyatakan  bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan  mengenai  pengelolaan  keuangan Desa  akan  diatur  dalam  peraturan  Menteri dalam negeri.
b. Selanjutnya  pasal  94  menyatakan  bahwa pengelolaan  keuangan  Desa  dilaksanakan dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai dengan 31 Desember. Pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota  setiap  semester  tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun  berjalan.  Sedangkan  laporan semester  kedua  disampaikan  paling  lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
c. Pasal  104  menyatakan  bahwa  selain penyampaian  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa, kepala  desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.  Laporan  tersebut  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.
Tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa pengelolaan keuangan dana desa akan dihadapkan  pada  beberapa  kendala.  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  tahun  – tahun awal berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini menyampaikan bahwa ada  14  potensi  persoalan  dalam  pengelolaan dana desa  yang dimulai sejak Januari 2015 itu yang  terdiri  dari  aspek  regulasi  kelembagaan, aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan aspek  sumber  daya  manusia.  Khusus  dari aspek  sumber  daya  manusia  terdapat  potensi persoalan  yakni  adanya  potensi  melakukan korupsi  karena  keterbatasan  kualitas  dan kuantitas  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya manusia  yang  tersedia  di  desa  itu  sendiri  baik dari  sisi  kuantitas  maupun  dari  sisi  kualitas memang masih harus ditingkatkan terlebih lagi bahwa  dalam  pengelolaan  tersebut  memuat
beberapa  aspek  yang  harus  dipahami  oleh aparat  desa  yaitu  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
pembinaan dan
pengawasan.
Observasi awal terkait dengan penatausahaan  dana  desa  di  Kabupaten Pasaman Barat terutama untuk bendahara desa/ nagari  menunjukkan  bahwa  masih  ditemukan kendala  tentang  kewajiban  perpajakan  dana desa.  Petunjuk  teknis  memang  sudah  ada, namun  bendahara  nagari  sangat  membutuhkan pelatihan  yang  lebih  mendalam  tentang perpajakan  keuangan  dana  desa  ini.  Beberapa dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan keuangan  dana  desa/nagari  yang  belum tersedia  ataupun  telah  tersedia  namun  belum diisi  karena  belum  paham  teknis  pengisiannya semakin memperkuat keinginan tim pengabdian untuk memberikan pelatihan perpajakan  untuk  bendahara  nagari  ini. Meskipun  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  masih  bersifat  baru,  namun  bendahara nagari  harus  segera  mempersiapkan  kualitas sumber dayanya untuk menciptakan pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  baik, handal dan transparan.
Universitas Negeri Padang sebagai salah satu  institusi  perguruan  tinggi  yang  ada  di Sumatera  Barat  memiliki  kewajiban  moril untuk  menjadikan  pengelolaan  dana  desa  ini berjalan  dengan  baik  melalui  kegiatan  tri dharma perguruan tinggi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kami  tim  pengabdian  kepada  masyarakat mengangkat  topik  tentang  penatausahaan keuangan  dana  desa  dengan  judul  “Pelatihan Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Untuk Aparatur Nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat”.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan untuk meningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa/nagari terkait dengan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Telaah Literatur
2.1 Definisi Pajak
Pajak Menurut  Pasal  1  angka  1  UU No.28  th  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  didefinisikan  sebagai kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara
langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemamakmuran rakyat.
Pajak Menurut Rochmat Soemitro didefinisikan  sebagai  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan tiada  mendapat jasa timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan  pajak  menurut  P.  J.  A. Adriani didefinsikan sebagai  iuran masyarakat kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan  umum  (Undang- Undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

## 2.2 PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa,dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Siti, 2014 : 179).
Definisi tersebut menyatakan bahwa PPh pasal  21  terjadi  karena  adanya  kegiatan  yang dilakukan  oleh  subjek  pajak  dalam  negeri sehubungan  dengan  pekerjaannya  sebagai pegawai  atau  bukan  pegawai,  peserta  kegiatan dan  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  dasar hukum PPh pasal 21, maka ketika subjek pajak orang  pribadi  dalam  negeri  ini  menerima penghasilan  dari  kegiatan  ini,  akan  dikenakan pemotongan PPh pasal 21.
Penerima  Penghasilan  yang  dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yangmerupakan:
1. Pegawai,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja pada  pemberi  kerja,  baik  sebagai  pegawai tetap  atau  pegawai  tidak  tetap/tenaga  kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan  kerja  baik  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis,  untuk  melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu  dengan  memperoleh  imbalan  yang dibayarkan  berdasarkan  periode  tertentu, penyelesaian  pekerjaan,  atau  ketentuan  lain yang  ditetapkan  pemberi  kerja,  termasuk
orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan, antara lain meliputi :
4. Penerima imbalan lainnya. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau  pejabat  lain  dari  negara  asing,  dan orang-orang  yang  diperbantukan  kepada mereka  yang  bekerja  pada  dan  bertempat tinggal  bersama  mereka,  dengan  syarat bukan  warga  negara  Indonesia  dan  di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan  lain  di  luar  jabatan  atau pekerjaannya  tersebut,  serta  negara  yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat  perwakilan  organisasi  internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan,  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri  Keuangan,  dengan  syarat  bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan  usaha  atau  kegiatan  atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Pemotong  pajak  penghasilan  pasal  21 meliputi:
1. Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari  orang pribadi  dan  badan,  baik  merupakan  pusat maupun  cabang,  perwakilan  atau  unit  yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atau bukan pegawai,
2. Bendahara  atau  pemegang  kas  pemerintah, termasuk  bendahara  atau  pemegang  kas pada  pemerintah  pusat  termasuk  institusi TNI/POLRI,  pemerintah  daerah,  instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik  Indonesia  di  luar  negeri,  yang membayarkan  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan,
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dan  badan- badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun dan  tunjangan  hari  tua  atau  jaminan  hari tua;
4. Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta  badan yang membayar:
5. Penyelenggara  kegiatan,  termasuk  badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional  dan  internasional,  perkumpulan, orang  pribadi  serta  lembaga  lainnya  yang menyelenggarakan kegiatan,
yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan  dalam  bentuk  apapun  kepada Wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Tidak  termasuk  sebagai  pemberi  kerja yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pemotongan pajak adalah:
1. Kantor perwakilan Negara asing,
2. Organisasi-organisasi
internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat
(1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan,  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri Keuangan,  pemberi  kerja  orang pribadi  yang  tidak  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  bebas   yang  semata- mata  mempekerjakan  orang  pribadi  untuk melakukan  pekerjaan  rumah  tangga   atau pekerjaan  bukan  dalam  rangka  melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## 2.3 PPh Pasal 22
Merupakan pembayaran pajak
penghasilan  dalam  tahun  berjalan  yang dipungut oleh :
1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun  daerah,  instansi  atau  lembaga pemerintah  dan  lembaga-lembaga  Negara lainnya  sehubungan  dengan  pembayaran atas penyerahan barang.
2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah  maupun  swasta  berkenaan dengan  kegiatan  dibidang  impor  atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
Pemungut PPh Pasal 22 adalah:
1. Bank  Devisa  dan  Dirjen  Bea  Cukai,  atas impor barang
2. Direktorat
Jendral Anggaran,
Bendaharawan  Pemerintah  baik  ditingkat Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  yang melakukan atas pembeliaan barang.
3. Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan Usaha  Milik  Daerah  yang  melakukan pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dananya  dari  belanja  Negara  dan  atau belanja daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.
4. Bank  Indonesia  (BI),  Badan  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT TELKOM, PLN,PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT
Krakatau Stell, dan BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya  bersumber  baik  dari  APBN maupun non APBN.
5. Badan  usaha  yang  bergerak  dibidang industri  semen,  industri  rokok,  industri kertas,  industri  baja,  dan  industri  otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan  Pajak,  atas  penjualan  hasil produksi di dalam negeri.
Yang  merupakan  obyek  pemungutan
PPh pasal 22 adalah:
1. Impor Barang
2. Pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dilakukan  Dirjen  Anggaran,  Bendaharawan pemerintah  baik  ditingkat  Pusat  maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dilakukan  oleh  BUMN  dan  BUMD   yang dananya  dari  belanja  Negara  dan  atau belanja daerah.
4. Penjualan  hasil  produksi  yang  dilakukan oleh  Pertamina dan  badan usaha  lain  selain Pertamina  yang  bergerak  di  bidang  bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5. Pembelian  bahan-bahan  untuk  keperluan industry  atau  ekspor  industry  dan  eksportir yang  bergerak  dalam  sektor  perhutanan, perkebunan,  pertanian,  dan  perikanan  dari pedagang pengumpul.
Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:
1. Impor barang
2. Impor  barang  yang  dibebaskan  dari  Bea masuk :
3. Barang  dari  perwakilan  Negara  asing beserta  para  pejabatnya  yang  bertugas  di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
4. Barang  kiriman  hadiah  untuk  keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
5. Barang  untuk  keperluan  penelitian  dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
6. Peti  atau  kemasan  lain  yang  berisi  jenazah atau abu jenazah
7. Barang pindahan
8. Vaksin  polio  dalam  rangka  pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
a. Dalam  hal  impor  sementara  jika  pada waktu  impor  nyata-nyata  dimaksudkan untuk diekspor kembali.
b. Pembayaran  yang  jumlahnya  paling banyak  Rp  1.000.000,-(Satu  juta  rupiah) dan  tidak  merupakan  pembayaran  yang terpecah-pecah.
c. Pembayaran  untuk  pembelian  bahan bakar  minyak,  listrik,  gas,  air  minum  / PDAM dan benda-benda pos

## 2.4 PPh Pasal 23
Pajak  Penghasilan  Pasal  23 (PPh  Pasal 23)  mengatur  mengenai pajak yang  dipotong oleh  pemungut  pajak  dari wajib  pajak  atas penghasilan  yang  diperoleh  dari  modal (dividen,  bunga,  royalty,  dan  lain-lain.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan  selain  yang  dipotong  dalam  pajak penghasilan pasal 21.
Pemotong PPh Pasal 23 antara lain:
a) Badan pemerintah;
b) Subjek Pajak badan dalam negeri;
c) Penyelenggaraan kegiatan;
d) Bentuk usaha tetap (BUT);
e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f) Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri tertentu,  yang  ditunjuk  oleh  Direktur Jenderal Pajak.
Penerima  penghasilan  yang  dipotong PPh Pasal 23 antara lain WP dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT).

## 2.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas setiap  pertambahan  nilai  dari  barang  atau  jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value  Added  Tax (VAT)  atau Goods  and Services  Tax (GST).PPN  merupakan  jenis pajak  tidak  langsung  untuk  disetor  oleh  pihak lain  (pedagang)  yang  bukan  merupakan penanggung  pajak  (konsumen  akhir).  Prinsip dasarnya  adalah  suatu  pajak  yang  harus dikenakan  pada  setiap  proses  produksi  dan distribusi,  tetapi  jumlah  pajak  yang  terutang dibebankan  kepada  konsumen  akhir  yang memakai produk tersebut.

## 3. Metode Pelaksanaan
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini  adalah  memberikan  pelatihan  melalui
bimbingan terpadu kepada pihak  – pihak yang terkait  dengan  penyusunan  laporan  keuangan desa ini dengan langkah-langkah berikut : 1. Informasi dan diskusi Metode informasi digunakan untuk memperkenalkan aturan kewajiban
perpajakan  keuangan  desa  yang  merupakan penjabaran  dari  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor  113  Tahun  2014.  Pemberian informasi ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab  untuk  mendapatkan  respon  dan umpan  balik  dari  peserta  tentang  materi yang disampaikan.
2. Demonstrasi Metode  demonstrasi  digunakan  untuk memperlihatkan kepada peserta prosedur/teknik mengisi dan praktek kewajiban perpajakan keuangan desa
berdasarkan contoh kasus yang diberikan.
3. Latihan terbimbing Pada  tahap  ini,  peserta  melakukan  praktik langsung  pengisian    dokumen  perpajakan keuangan desa. Peserta melakukan kegiatan praktik dengan dibimbing beberapa instruktur.
Kegiatan  tersebut  dapat  dilaksanakan melalui tahapan berikut:
1. Persiapan : menghubungi pihak satuan kerja terkait dengan pengelolaan keuangan daerah,  dalam  hal  hal  ini  adalah  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Pasaman  Barat  di  Simpang  Ampek  dan menyampaikan maksud kegiatan dan meminta  surat  kesediaan serta  rekomendasi pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan  inti  :  pada  pertemuan  yang  telah disepakati  diberikan  pelatihan    tentang kewajiban perpajakan keuangan desa.
3. Monitoring  :  dimaksudkan  untuk  melihat sejauhmana  kemampuan    peserta  dalam memahami  konsep  dan  praktek  kewajiban perpajakan keuangan desa.

## 4. Khalayak Sasaran
Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan  ini  berjumlah  25  orang  yang merupakan  bendahara  keuangan  nagari  yang berasal  dari  19  nagari  yang  ada  di  Kabupaten Pasaman  Barat.  Nagari-nagari  tersebut  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Nagari-Nagari Di Pasaman Barat No.  Nama Nagari No Nama Nagari 1. Nagari Kajai 11 Nagari Aia Gadang 2. Nagari Talu 12 Nagari Aua Kuniang 3. Nagari Sinuruik 13 Nagari Sasak 4. Nagari Aia Bangih 14 Nagari Koto Baru 5. Nagari Ujuang Gadiang 15 Nagari Kapa 6. Nagari Parik 16 Nagari Kinali 7. Nagari  Sungai Aua 17 Nagari  Katiagan Mandiangin 8. Nagari Batahan 18 Nagari Muaro Kiawai 9. Nagari Desa Baru 19 Nagari Robi Jonggor 10. Nagari Lingkuang Aua

## 5. Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan pada  tanggal  13-14  Oktober  2017  dan dilaksanakan  di  DKPA  Kabupaten  Pasaman Barat  dengan  jumlah  peserta  sebanyak  25 orang  aparatur  nagari  se-Kabupaten  Pasaman Barat. Dan materi yang diberikan adalah:
a. Gambaran umum perpajakan
b. Kewajiban  perpajakan  bendahara  kuangan desa
c. Dokumen-dokumen  perpajakan  bendahara keuangan desa.
Untuk  mengetahui  tingkat  ketercapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  digunakan  alat evaluasi  berupa  lembar  observasi  yang  terdiri dari  25  pertanyaan,  lembar  observasi  ini digunakan  untuk  menilai  aktifitas  peserta dalam  kegiatan  pelatihan.  Berikut  merupakan hasil dari observasi yang dilakukan.
Tabel. 2 Perhitungan hasil jawaban lembar observasi Peserta Jawaban Benar Jawaban Salah 1 15 10 2 11 14
3 19 6
4 10 15 5 17 8
6 13 12 7 15 10 8 11 14 9 16 9 10 14 11
11 10 15
12 14 11
13 12
13
14 15 10 15 16 9 16 16 9 17 15 10 18 13 12 19 17
8
20 16 9 21 16 9 22 17 8 23 15 10 24 16 9 25 17 8 Mean 14.64 10.36 Max 19 15 Min 10 6 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 25 orang peserta didapatkan hasil sebagai berikut: Skor tertinggi yang  menjawab  dengan  benar    25  pertanyaan
lembar  observasi  yaitu  sebesar  19  point  dan skor  terendahnya  adalah  10  point,  Skor tertinggi  yang  menjawab  dengan  salah  25 pertanyaan  lembar  observasi  yaitu  sebesar  15 point dan skor terendahnya adalah 6 point, dan rata-rata  nilai/skor  yang  menjawab  dengan benar  dari  hasil  observasi  adalah  14,64  point sedangkan rata-rata yang menjawab pertanyaan lembar  observasi  dengan  salah  adalah  10,36 point.
Dan  terdapat  20  orang  atau  80%  dari jumlah  peserta  pelatihan  yang  sudah  mampu menjawab pertanyaan dengan tingkat kebenaran  lebih  dari  50%  dan  hanya  5  orang yang  kebenaran jawabannya  kurang  dari  50%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai atau skor  untuk  jawaban  yang  benar  lebih  tinggi dari  jawaban  yang  salah  yaitu  14,64  point berbanding 10,36 point.
Berikut adalah grafik perubahan/peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa/nagari terkait dengan  perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh) dan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  studi  pada nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat.
Dari  grafik  diatas  diperoleh  gambaran bahwa  terdapat  peningkatan  pengetahuan  dan pemahaman aparatur desa/nagari terkait dengan  perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh) dan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  di  Nagari Se-Kabupaten  Pasaman  Barat.  Hal  tersebut bisa  dilihat  dari  grafik  untuk  jawaban  yang benar  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  grafik untuk  jawaban  yang  salah,  dari  25  orang peserta terdapat 20 orang menjawab pertanyaan  dengan  benar  lebih  dari  50%. Untuk  grafik  yang  lebih  rendah  jawaban  yang benarnya  atau  lebih  banyak  jawaban  yang salah dibandingkan jawaban yang benar hanya terdapat 5 orang.
Benar
Salah
Dari  tabel  dan  grafik  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa/nagari  terkait  dengan  perhitungan  pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN),  di nagari se Kabupaten  Pasaman  Barat dan  besarnya  peningkatannya  mencapai  80% dari  jumlah  peserta,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  tujuan  dari  pengabdian  yang  dilakukan sudah tercapai.
6. Kesimpulan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  pengetahuan  Aparatur  Nagari se  Kabupaten  Pasaman  Barat  tentang  Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dari pelatihan  yang  dilakukan  selama  2  hari diperoleh  hasil  dari  25  orang  peserta  terdapat 20  orang  peserta  yang  tingkat  pemahamannya sudah  mencapai  50%  dan  lebih,  atau  dapat disimpulkan  juga  bahwa  sudah  80%  peserta sudah  mendapatkan  peningkatan  pemahaman dan  pengetahuan  mengenai  pajak  penghasilan (PPh)  dan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengabdian yang dilakukan sudah tercapai.

## Daftar Pustaka
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Pedoman  Asistensi Akuntansi  Keuangan  Desa.  IAI  KSAP. 2015
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib
Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-  Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  daerah tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5 tahun  2015  Tentang    Penetapan  prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2016
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
Siti  Resmi.  2014.  Perpajakan  :  Teori  dan Kasus.  Edisi  8.Buku  1  dan  2.Jakarta  : Salemba Empat.
Siti  Resmi.  2011.  Perpajakan  :  Teori  dan Kasus.  Edisi  6.Buku  2.Jakarta  : Salemba Empat.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983
tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Waluyo.  2013.  Perpajakan  Indonesia.Edisi 11.Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo.  2011.  Perpajakan  Indonesia.Edisi 10.Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
www.bppk.kemenkeu.go.id/berita- medan/12043-panduan-pemotongan- pajak-penghasilan-pasal-21-bagi- bendaharawan-pemerintah
www.  http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian- pajak-menurut-ahli/
www.beritasatu.com/  nasional/  353352-dana- desa-berikan-dampak-positif-bagi- masyarakat- desa.html
www.hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16- pengertian-desa-menurut-para-ahli. html www.id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasam an_Barat