## A.     Pendahuluan
Perlindungan  terhadap  anak  yang berkonﬂik  sangat  penting  agar  sistem peradilan pidana anak tidak memberi dampak buruk  terhadap  kemampuan  intelektual, mental  dan  perilaku  anak.    Oleh  karena  itu dengan  diundangkannya  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,    telah  terjadi  pembaharuan sistem    peradilan  pidana  terhadap  anak termasuk  pembaharuan    jenis  pidana  yang diberikan terhadap anak termasuk mengenai
penerapan  pidana  pelatihan  kerja  sebagai ganti  pidana  denda. Akan  tetapi    mengenai penerapan  pelatihan  kerja  sampai  sekarang pemerintah belum membuat aturan mengenai tata pelaksanaan pidana pelatihan kerja.
Kendatipun  belum  ada  Peraturan Pemerintah  tentang  pelaksanaan  pidana tersebut,  namun  dalam  prakteknya,  hakim dalam mengadili perkara tindak pidana anak sudah  menerapkan    pidana  pelatihan  kerja terhadap  anak  yang  berkonﬂik  dengan hukum.  Berdasarkan  data  di  wilayah
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 299-307

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA

## Kadek Widiantari
Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Jln. Adisucipto-Kupang 85001 Tariecuby@yahoo.com

## Abstract
The  Indonesian  government  has  not  stated  the  regulation  toward  the  execution  of  criminal  job traning as stated in the Act number 11, 2012 verse 71 point 5 about system child criminal justice, but in  fact,  city  kupang  diestrik  attorney  has  done  an  execution  regarding  children  in  criminal  job traning. To consider this, the problem formulation in this research is, 1) Why criminal job training is undertaken to execute children before the law in city kupang diestrik attorney? 2) How is the law protection given to children before the law executed in city kupang diestrik attorney? This research is an empirical normative. The result of this research shows that the reason why this criminal job traning is executed in city kupang diestrik attorney is basically stated as in the Act, number 11, 2012 verse 71 point 3. It is executed due to job training as subtituate or a ﬁne penalty.

## Keywords : Law Protection,  Job Training.

## Abstrak
Pemerintah  belum  membuat  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  pidana  pelatihan  kerja,  tetapi kenyataan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang telah laksanakan putusan terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa pidana pelatihan  kerja  yang  belum  diatur  tata  cara  pelaksanaannya  diterapkan  terhadap  anak  yang berkonﬂik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang? 2) Bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonﬂik  dengan  hukum  yang  dijatuhkan  pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pidana pelatihan kerja diterapkan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan  pelatihan  kerja  sebagai  pengganti  pidana  denda.  Namun,  saat  ini  belum  terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan pelaksananya.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pelatihan kerja.
Kejaksaan  Negeri  Kupang  menunjukan bahwa  sejak  bulan  Agustus  2015  sampai dengan bulan Mei 2016 terdapat   5   (lima) orang  anak  yang  berkonﬂik  dengan  hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja dengan jangka waktu pelatihan kerja yang diberikan terhadap mereka juga berbeda-beda. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tugas penuntut umum  dalam  melaksanakan  eksekusi terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana    dalam menjalani pidana.
Dengan  demikian    yang  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1)  Mengapa  pidana  pelatihan  kerja  yang belum  diatur  tata  cara  pelaksanaannya diterapkan  terhadap  anak  yang  berkonﬂik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri  Kota  Kupang  ?  2)  Bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap    Anak  yang berkonﬂik  dengan  hukum  yang    dijatuhkan pidana  Pelatihan  kerja  di  Kejaksaan  Negeri Kota  Kupang?  Penelitian  ini  adalah p e n e l i t i a n   n o r m a t i f   e m p i r i s .   L o k a s i penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan Negeri  Kupang,  Kejaksaan  Negeri  Kota Kupang  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Kupang. Untuk mengkaji dan m e n g a n a l i s i s   m a s a l a h   i n i ,   p e n e l i t i menggunakan  teori  perlindungan  hukum dan teori relatif.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Alasan Pidana Pelatihan Kerja yang Belum  Diatur  Mengenai  Tata  Cara P e l a k s a n a a n n y a   D i t e r a p k a n Terhadap  Anak  yang  Berkonﬂik dengan Hukum di   Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kupang
Penerapan  pidana  pelatihan  kerja terhadap anak, pada prinsipnya   diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak  yang  berkonﬂik    dengan  hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonﬂik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan  keterampilan  bekerja  sehingga  ketika selesai  menjalani  masa  pidananya,  anak tersebut  telah  siap  untuk  bekerja  dalam kehidupan yang nyata.
Kegunaan  pidana  pelatihan    kerja terhadap  anak  yang  berkonﬂik  dengan hukum,  ternyata  tidak  didukung  dengan kesiapan  aturan  pelaksanaannya.  Hal  ini
disebabkan    karena  pemerintah  belum membuat  peraturan  pemerintah  mengenai tata  cara  pelaksanaan  pelatihan  kerja sebagaimana diamanatkan  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  71  ayat  (5). Namun dalam prakteknya, di wilayah hukum kejaksaan  Negeri  Kupang,  anak  yang berkonﬂik    dengan  hukum  telah  dipidana dengan pidana pelatihan kerja.  Berdasarkan hasil  penelitian  sejak  tahun  2015  –  tahun 2016 terdapat 5 orang anak yang berkonﬂik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang yang dipidana dengan pidana pelatihan  kerja.  Artinya  Hakim  telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak  yang  berkonﬂik  dengan  hukum, meskipun  pemerintah  belum  membuat peraturan  pelaksanaan  pelatihan  kerja. Berikut ini diuraikan secara singkat 2 perkara anak yang berkonﬂik dengan hukum di tahun 2015 dan putusannya sebagai berikut :
a) Max Melyan Tolla
Max  Melyan  Tolla  adalah  anak  yang berumur 15 tahun didakwa melakukan tindak pidana percabulan terhadap korban bernama Berlian  Tunliu  berumur  3  tahun.  Perbuatan terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana sebagaimana  dalam  pasal  82  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Max  Melyan  Tolla dinyatakan  bersalah  berdasarkan  Putusan Nomor  :  268/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpg. Dalam  pertimbangan  putusan  a  quo  terkait pidana  pelatihan  kerja,  dinyatakan  bahwa “Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan Penuntut  Umum  ancamannya  pidana komulatif  berupa  penjara  dan  denda,  maka pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan kerja”.
b) Markis Abron Leo
Markis adalah anak yang 17 tahun yang d i d a k w a   m e l a k u k a n   m e l a k u k a n persetubuhan  berulang  kali  dengan  korban atas  nama  Adila  Shifania  Leo  berumur  6 tahun. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Markis Abron Leo dinyatakan bersalah berdasarkan putusan    No.  270/Pid.Sus-Anak/2015/
PN.Kpg.  Terkait penerapan pidana pelatihan kerja dinyatakan dalam putusan a quo bahwa “Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  71 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 tetang Sistem Pidana Peradilan Anak menyebutkan bahwa apabila  dalam  hukum  material  dijatuhkan pidana  komulatif  berupa  penjara  dan  denda maka denda diganti dengan pelatihan kerja”.
Berdasarkan  uraian  singkat  mengenai ke-2 perkara di atas, menunjukan bahwa yang menjadi  alasan  hakim  dalam  menerapan pidana  pelatihan  kerja  terhadap  anak  yaitu adanya ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  yang memerintahkan untuk  diterapkan    pidana  pelatihan  kerja terhadap  anak  sebagai  ganti  pidana  denda. Hal ini juga selaras dengan pendapat hakim anak  di  Pengadilan  Negeri  Kupang  yaitu Theodora Usfunan yang menyatakan bahwa, yang  menjadi  dasar  menjatuhkan  putusan hukuman  pidana  pelatihan  kerja  terhadap anak  adalah  Pasal  71  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Alasan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  pelatihan  kerja  terhadap  anak s e b a g a i m a n a   d i k e m u k a k a n   d i   a t a s , menunjukan  bahwa  hakim  menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  sebagai  dasar  penerapan  pidana pelatihan  kerja  terhadap  anak.  Sekilas memang  terlihat  bahwa  hakim  telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu  memberikan  kepastian  hukum  formil terhadap  anak  yang  berkonﬂik  dengan hukum.  Tetapi  apabila  dilihat  dari  tujuan memberikan  perlindungan  terhadap  anak yang  berkonﬂik  dengan  hukum,  maka pertimbangan  dan  putusan  tersebut  belum memberikan  perlindungan  terhadap  anak yang berkonﬂik dengan hukum yang dijatuhi pidana  pelatihan  kerja.    Hal  ini  disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru b e r p o t e n s i   m e n i m b u l k a n   t i d a k terlindunginya  hak-hak  anak  pada  saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa a k a n   m e n g a l a m i   k e s u l i t a n   d a l a m melaksanakan  eksekusi  terhadap  putusan tersebut  karena    belum  adanya  peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan
kerja.
Pelaksanaan  pidana  pelatihan  kerja yang  tidak  benar  dan  tidak  sesuai  dengan bakat  anak,  dapat  artikan  anak  tidak mendapat  perlindungan  hukum  karena pelatihan  kerja  tersebut  tidak    mampu meningkatkan  kemampuan  anak.  Maidin Gultom  bahwa  (Maidin  Gultom,  2010), Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar setiap    anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  ﬁsik, mental,  dan  sosial.  Secara  normatif,  bentuk perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi pelaku  tindak  pidana  masuk  dalam  bentuk perlindungan  khusus  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  :” perlindungan  khusus  adalah  perlindungan yang  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi darurat;  anak  yang  berhadapan  dengan hukum;  anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi;  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual;  anak  yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban p e n y a l a h g u n a a n   n a r k o b a ,   a l k o h o l , psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza); a n a k   k o r b a n   p e n c u l i k a n ,   p e n j u a l a n , perdagangan;  anak  korban  kekerasan,  baik ﬁ s i k   d a n / a t a u   m e n t a l ;   a n a k   y a n g menyandang  cacat;  dan  anak  korban perlakuan  salah  penelantaran.  Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa :
“(1)  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang b e r h a d a p a n   d e n g a n   h u k u m sebagaimana  dalam  Pasal  59  meliputi anak yang berkonﬂik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan k e w a j i b a n   d a n   t a n g g u n g   j a w a b pemerintah dan masyarakat.
(2) perlindungan  khusus  bagi  anak  yang b e r h a d a p a n   d e n g a n   h u k u m sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilaksanakan melalui :
a. P e r l a k u a n   a t a s   a n a k   s e c a r a
manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
e. Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus  terhadap  perkembangan anak  yang  berhadapan  dengan hukum;
f. P e m b e r i a n   j a m i n a n   u n t u k m e m p e r t a h a n k a n   h u b u n g a n dengan orang tua atau keluarga; dan
g. Perlindungan  dari  pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
35  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 2 huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan  sanksi  harus  tepat  untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan minat  dan  bakat  anak  sehingga  mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut.
M e m a n g   p i h a k   y a n g   p a l i n g bertanggungjawab  dari  terganggungnya sistem peradilan pidana dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja atau yang  harus  disalahkan  adalah  pemerintah karena  tidak  cepat  dalam  mengeluarkan peraturan  pemerintah  tentang  tata  cara pelaksanaan  pelatihan  kerja.  Hal  ini disebabkan karena   Undang-Undang Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak Pasal 107 jelas memerintahkan pemerintah  untuk  paling  lambat  1  tahun setelah  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan harus mengeluarkan  peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Dengan  demikian  karena  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku terhitung  tanggal  30  Juli    2014,  maka seharusnya    paling  lambat  30  Juli    2015
sudah  ada  peraturan  pelaksanaan    Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
S i k a p   p e m e r i n t a h   y a n g   b e l u m mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan  tata  cara  pelatihan  kerja,  tidak berarti bahwa pidana pelatihan kerja belum dapat  diterapkan  terhadap  anak  yang b e r k o n ﬂ i k     d e n g a n   h u k u m .     S e j a k berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka  dengan  sendirinya  hakim  wajib menerapkan  pidana  pelatihan  kerja  sebagai ganti pidana denda.
Hakim  wajib  memberikan  putusan terhadap perkara pidana tersebut. Tetapi tidak b e r a r t i   j u g a   b a h w a     h a k i m   h a n y a memberikan putusan pidana pelatihan kerja dan  membiarkan  penuntut  umum  berserta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan putusan tersebut karena dengan tidak adanya peraturan mengenai tata cara  pelaksanaan  pelatihan  kerja  akan membuat penuntut umum dan petugas LPKA kesulitan  dalam  mengeksekusi  putusan tersebut.
Kesulitan  melaksanakan  putusan hakim    mulai  terlihat  ketika  Jaksa  hendak melaksanakan  eksekusi  terhadap  pidana pelatihan  kerja  4  orang  anak  yang  dalam putusannya  tidak  disebutkan  tempat dilakukan pelatihan kerja, tetapi disebutkan masa  pidana  pelatihan  kerjanya.  Artinya Jaksa dihadapkan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap anak yang  dijatuhi  pidana  pelatihan  kerja  seperti bagaimana  cara  mengeksekusinya,  dimana akan  dieksekusi  dan  jenis  pelatihan  kerja apakah yang akan diberikan kepada anak atau harus  memperhatikan  jenis  pelatihan  yang tepat  bagi  kepentingan  anak  dan  harus menyesuaikan  dengan  masa  pelatihan kerjanya.
Kesesuaian antara jenis pelatihan kerja dan masa pelatihan kerja sangat dibutuhkan untuk  mencapai  tujuan  dari  pelatihan  kerja itu sendiri. Selain itu Jaksa juga tidak dapat m e n y e r a h k a n   k e p a d a   L P K A  u n t u k memberikan  pelatihan  kerja  karena  sesuai peraturan perundang-undangan LPKA hanya memiliki kewenangan melaksanakan pidana badan  terhadap  anak. Artinya,  LPKA  tidak
memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk  melakukan  pelatihan  kerja.  Lain halnya terhadap pidana badan, hakim cukup menentukan  masa  hukuman  pidana  badan terhadap  anak  karena  sesuai  ketentuan perundang-undangan  LPKA  merupakan tempat  dilaksanakannya  pidana  badan terhadap  anak  yang  berkonﬂik    dengan hukum.
Selain itu, terhadap 1 (satu) orang anak yang dalam putusan hakim ditentukan LPKA sebagai tempat dilaksanakan pelatihan kerja juga akan menemui kesulitan karena dengan tidak  adanya  kewenangan  LPKA  untuk melaksanakan  pelatihan  kerja  maka  dapat diartikan  bahwa  tidak  ada  kesiapan  dari LPKA untuk melaksanakan pelatihan kerja. Memang  dalam  kenyataannya  penuntut umum  menyerahkan  kelima  orang  anak tersebut kepada LPKA, tetapi setelah selesai menjalani  masa  pidana  badannya,  maka LPKA  menyerahkan  mereka  kepada  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  untuk  dilakukan pelatihan kerja meskipun  BAPAS juga tidak memiliki  dasar  hukum  untuk  melakukan pelatihan kerja terhadap anak, tetapi tindakan tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk mensiasati kekosongan hukum.
Berdasarkan  kesulitan  yang  dialami p e n u n t u t   u m u m   d a n   L P K A  d a l a m mengeksekusi  putusan  mengenai  hukuman pelatihan kerja terhadap anak yang berkoﬂik dengan  hukum,  menunjukan  bahwa  sistem peradilan  pidana  anak  tidak  dapat  bekerja d e n g a n   b a i k   d a n   b e n a r     d a l a m mengimplementasikan    Pasal  71  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Padahal  secara  teoritis,  Pengadilan, kejaksaan  dan  LPKA  merupakan  sistem peradilan  pidana  yang  dalam  bekerjanya harus  terpadu.  Menurut  Rusli  Muhammad (Rusli  Muhammad,  2011)  ,  dalam  sistem peradilan  pidana  terpadu,  lembaga  atau instansi  yang  bekerja    dalam  penegakan hukum,  meskipun  tugasnya  berbeda-beda dan  secara  internal  mempunyai  tujuan sendiri-sendiri,  tetapi  pada  hakikatnya masing-masing  sub  sistem  dalam  sistem peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari
segi substansi yang mencakup produk hukum dibidang  sistem  peradilan  pidana  yang memungkinkan  segenap  subsistem  dapat bekerja  secara  koheren,  koordinatif  dan integratif.
Dengan  demikian,  Hakim  seharusnya dapat  melakukan  langkah  hukum  progresif dalam  menghadapi  kekosongan  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n   ( w e t   v a c u u m ) mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pelatihan kerja  sehingga  sistem  peradilan  anak  dapat bekerja secara terpadu dan sinkron.  Menurut pendapat    Jazim  Hamidi  sebagaimana dikutip Ahmad  Rifai  bahwa  (Ahmad  Rifai, 2011),  dalam  menghadapi  kekosongan hukum  ( rechts  vacuum )  atau  kekosongan undang-undang  ( wet  vacuum ),  hakim berpegang pada asas ius curia novit, dimana hakim  dianggap  tahu  akan  hukumnya,  dan hakim  tidak  boleh  menolak  suatu  perkara dengan  alasan  tidak  ada  atau  tidak  jelas hukumnya, untuk itu hakim wajib menggali nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Pendapat Jazim Hamidi di atas, selaras dengan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum    dan  rasa keadilan  yang  hidup    dalam  masyarakat”. Selanjutnya  Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :”Pengadilan    dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu peristiwa  yang  dianjukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadili”.
M e n g a t a s i   k e k o s o n g a n   h u k u m mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pelatihan kerja, maka seharusnya hakim tidak sekedar menjatuhkan  pidana  pelatihan  kerja,  tetapi dalam  putusan  tersebut  perlu  menentukan tempat  dilaksanakannya  putusan  tersebut maupun  tata  cara    pelaksanaannya  dengan mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pelatihan dan pekerja anak.
Putusan  yang  memuat  mengenai pidana  pelatihan  kerja  dan  tata  cara pelaksanaannya  akan  memperlancar  kinerja p e n u n t u t   u m u m   d a n   L P K A  d a l a m
mengeksekusi  putusan  tersebut.  Hal  ini disebabkan  karena  dasar  pelaksanaan eksekusi  adalah  putusan  hakim.  Memang tugas utama hakim dalam membuat putusan lebih  pada  menerapkan  hukum  materil  ke dalam  peristiwa  konkrit  dan  bukan  terkait hukum  formilnya,  tetapi  dalam  mengatasi kekosongan  hukum  formil  khususnya pelaksanaan  eksekusi,  maka  dalam  putusan tersebut  juga  perlu  menentukan  prosedural atau  tata  cara  pelaksanaannya.  Hal  ini disebabkan  karena  dengan  tidak  dibuatnya peraturan  pelaksana  oleh  pemerintah,  maka hakim  dapat  menggunakan  prinsip judge made  law untuk  mengatur  tata  cara pelaksanaan  petihan  kerja  terhadap  anak yang diputus pidana pelatihan kerja. Dengan demikian maka, putusan tersebut merupakan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Hal ini selaras dengan pandapat   Titik Triwulan Tutik bahwa (Tittik Triwulan Tutik, 2010), putusan hakim pada dasarnya adalah hukum  ( jugde-made-law ).  Sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai  kekuatan  mengikat,  terutama mengikat para pihak yang berperkara.
Putusan  hakim  yang  demikian, memang  diluar  dari  biasanya,  karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada umumnya hakim hanya menerapkan hukum materil  terhadap  peristiwa  pidana  yang konkret  dan  jangka  waktu  hukuman  yang harus  dijalani.  Tetapi    dalam  mengatasi kekosongan hukum, maka hakim diharapkan dalam  putusannya  juga  diharapkan  dapat memberikan  solusi  untuk    mengatasi kekosongan hukum. Hal ini merupakan cara terbaik  yang  dapat  dilakukan  sistem peradilan  pidana  daripada  hakim  hanya menerapkan  pidana  pelatihan  kerja  tanpa mengatur tata cara pelaksanaannya sehingga menyulitkan  penuntut  umum  dan  LPKA dalam  melaksanakan  putusan  tersebut sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang.
Tindakan  hakim  dalam  membuat putusan  yang  juga  mengatur  mengenai  tata cara  pelaksanaan  eksekusi  juga  harus dicermati. Hakim harus menggali nilai-nilai h u k u m   p e r l i n d u n g a n   a n a k   m a u p u n pengaturan mengenai pelaksanaan pelatihan
kerja  sehingga  putusan  tersebut  tidak  saja membuat penuntut umum dan LPKA mampu melaksanakan putusan tersebut dengan baik dan  benar,  tetapi  juga  anak  yang  dihukum dengan  pelatihan  kerja  akan  merasakan manfaat dari putusan tersebut. Artinya hakim harus mampu melakukan penemuan hukum yang  tepat  untuk  mengatur  tata  cara pelaksanaan pelatihan kerja.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  yang  Berkonﬂik  dengan Hukum  yang    Dijatuhkan  Pidana Pelatihan Kerja di Kejaksaan Negeri Kupang
B e r d a s a r k a n   h a s i l   p e n e l i t i a n menunjukan  bahwa    perlindungan  hukum terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja  belum  dilaksanakan  secara  benar  dan tepat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan putusan hakim terhadap   kelima anak yaitu : 1)  Ferdinan  Edison  Tafui,  2)  Max  Melyan Tolla,  3)  Makris  Abron  Leo,  4)  Johan Boenbala,  5)  Fransiskus  Nikan  Knafmone, yang  menjalani  pelatihan  kerja,  semuanya dieksekusi  sekaligus  bersama  pidana  badan yang harus dijalani anak di LPKA. Padahal tidak  semua  anak  yang  dijatuhi  pidana p e l a t i h a n   k e r j a ,   d a l a m   p u t u s a n n y a disebutkan  tempat  dilaksanakan  pelatihan kerja.   Dari ke 5 (lima) anak tersebut hanya satu anak yaitu Fransiskus Nikan Knafmone yang  dalam  putusannya  hakim  menetapkan LPKA  sebagai  tempat  dilaksanakannya p e l a t i h a n   k e r j a .   D e n g a n   d e m i k i a n seharusnya  Fransiskus  Nikan  Knafmone yang  dapat  dieksekusi  pelatihan  kerja  di LPKA.
Tindakan  jaksa  yang  mengeksekusi demikian,  sebenarnya  merupakan  tindakan diskresi agar anak dapat menjalani pelatihan kerja  karena  dalam  putusan  tersebut  tidak disebutkan  tempat  pelaksanaan  pelatihan kerja  dan  peraturan  pelaksanaan  pelatihan k e r j a   j u g a   b e l u m   a d a ,   m a k a   j a k s a mengeksekusi  pidana  pelatihan  kerja  untuk ke 4 (empat) anak tersebut di LPKA sehingga mereka  dapat  segera  menjalani  pelatihan kerja.  Situasi  yang  dialami  jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Kupang  memang  sangat dilematis  karena  jika  tidak  mengeksekusi putusan tersebut, maka anak akan terbebani
karena belum menjalani hukumannya. Oleh karena itu, penempatan ke 4 (empat) anak di LPKA  untuk  menjalani  pelatihan  kerja merupakan  pilihan  perlindungan  hukum yang di ambil jaksa agar anak dapat selesai menjalani hukumannya.
Hasil    penelitian  menunjukan  bahwa setelah anak menjalani pidana badan, maka anak  tersebut  langsung  diserahkan  ke diserahkan  ke  BAPAS  untuk  menjalani pelatihan  kerja.    Adapun  terdapat  2  jenis pelatihan  kerja  yang  dapat  diberikan  di BAPAS  kepada  anak    yaitu  1)  Pelatihan mencuci motor dan mobil; dan 2) Pelatihan membersihkan  halaman.  Dengan  demikian jenis pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak  sangat  minim  atau  sedikit  karena  di BAPAS  Kupang  hanya  terdapat    2  jenis pelatihan  dengan  keterbatasan  sarana pendukung pelatihan kerja.
Keterbatasan    jenis  pelatihan  yang tersedia di BAPAS Kupang jika dilihat dari kualiﬁkasi  pelatihan  kerja,  maka  hanya pelatihan  mencuci  motor  dan  mobil  yang dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  dari pelatihan  kerja  yang  sesungguhnya  karena mencuci mobil dan motor bagian dari dunia usaha    sehingga  melalui  pelatihan  mencuci mobil  dan  motor  dapat  meningkatkan kemampuan kerja anak tersebut.
D e n g a n   m e m i l i k i   k e t e r a m p i l a n mencuci  motor  dan  mobil,  maka  kelak setelah menjalani masa hukumannya   dapat berusaha  atau  bekerja  menggunakan keterampilan  mencuci  motor  dan  mobil. Peluang  kerja  mencuci  motor  dan  mobil  di Kota kupang juga masih terbuka lebar seiring banyaknya tempat usaha mencuci motor dan mobil  yang  bertebaran  di  Kota  Kupang. Selain itu, dengan keterampilan tersebut, jika anak  memiliki  modal  usaha,  maka  dapat digunakan untuk membuka usaha cuci motor atau mobil.
Sedangkan pelatihan kerja membersih- kan halaman, bukan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam  bekerja,  karena  perihal  kegiatan membersihkan  tidak  termasuk  dalam  upaya meningkatkan  kemampuan  kerja  dan  tidak membutuhkan  pelatihan  kerja  karena  pada prinsipnya kegiatan membersihkan halaman merupakan rutinitas sehari-hari di rumah.
Berdasarkan  pelaksanaan  pelatihan kerja  yang  diberikan    terhadap  anak  di BAPAS,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  3  aspek  penting  yang  belum terlindungi yaitu :
1. Hak anak untuk berkembang
H a k   a n a k   u n t u k   b e r k e m b a n g merupakan salah satu aspek kehidupan anak yang harus dilindungi. Termasuk ketika anak menghadapi masalah hukum. Hal inilah yang menyebabkan pelatihan kerja diatur sebagai salah  satu  sanksi  yang  diterapkan  terhadap anak. Sanksi pelatihan kerja jika diterapkan atau  dilaksanakan  dengan  benar  dan  tepat, dapat  membentuk  anak  untuk  memiliki ketrampilan  bekerja  yang  baik  sehingga dapat diperguakan dalam kehidupan setelah menjalani  masa  pidana  badannya.  Artinya dalam sanksi yang diberikan  justru membuat a n a k   b e r k e m b a n g   k a r e n a   m e m i l i k i pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  tujuan, yang berorientasi pada kemanfaat pemberian pidana  dan  bukan  pada  pembalasan  atau penjeraan  terhadap  pelaku.  Menurut  Roni Wiyanto  bahwa  (Roni  Wiyanto,  2012), pemidanaan  menurut  teori  relatif  atau doeltheorieen adalah  bukan  ditujukan sebagai  pembalasan,  melainkan  untuk mencapai  suatu  tujuan  atau  maksud  dari pemidanaan  itu,  sehingga  teori  ini  dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya  kejahatan  dan  memperbaiki ketidak-puasan  masyarakat,  juga  ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.
Pelatihan kerja yang minim dan tidak disesuaikan  dengan  minat  dan  bakat  anak, tidak saja mengurangi semangat anak untuk mengikuti pelatihan kerja tersebut, tetapi dari sisi pemidanaan, menunjukan bahwa tujuan akhir  dari  pidana  pelatihan  kerja  tidak tercapai.  Selain  itu,  anak  juga  akan  merasa terabaikan karena tidak mendapat perlakukan yang layak atau semestinya. Selaras dengan hal ini, menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo,  2014),  suatu  kepentingan merupakan  sasaran  dari  hak,  bukan  hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.
2. Hak  anak  untuk  mendapat  pelatihan
kerja  yang  terbaik  bagi  kepentingan anak.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa, anak  yang  dijatuhi  sanksi  pelatihan  kerja h a n y a   d i b e r i k a n   p e l a t i h a n   k e r j a membersihkan halaman dan mencuci motor s e r t a   m o b i l .   K e d u a   p e l a t i h a n   k e r j a sebagaimana  yang  telah  dilaksanakan  Di BAPAS,  belum mampu mencerminkan jenis pelatihan  kerja  yang  mampu  memberikan manfaat yang terbaik bagi kepentingan anak.
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang- Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64  ayat  (2)  huruf  d,  menunjukan  bahwa pelatihan  kerja  harus  diberikan  yang  tepat untuk  kepentingan  terbaik  anak.  Artinya pelatihan  kerja  harus  mengacu  pada  minat dan bakat yang miliki anak.
3. Hak  anak  untuk  mendapat  sarana- prasana pelatihan kerja
B e r d a s a r k a n   h a s i l   p e n e l i t i a n , menunjukkan  bahwa  anak  yang  berkonﬂik dengan hukum yang dijatuhi pelatihan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang tidak  mendapat  perlindungan  hukum  untuk mendapat  sarana  prasarana  pelatihan  kerja yang  tepat  dan  untuk  kepentingan  terbaik anak.
Pelaksanaan  pelatihan  kerja  berupa membersihkan halaman dan mencuci motor s e r t a   m o b i l ,   d i l a k u k a n   d e n g a n   a l a t konvensional  seperti  untuk  membersihkan halaman  menggunakan  sapu.  Sedangkan u n t u k   m e n c u c i   m o b i l   d a n   m o t o r , menggunakan ember serta kain pencuci. Hal ini  menunjukan  bahwa  sarana-prasarana yang  tersedia  belum  mampu  mendukung pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan.  Dengan demikian,  pelaksanaan  pelatihan  kerja terhadap  anak  yang  berkonﬂik  dengan hukum belum sesuai dengan amanat Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Jo Undang-Undang  republik  Indonesia  Nomor 35  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Pasal  64  ayat  (2)  huruf  c  yaitu  penyedia sarana prasarana khusus.
Sarana prasarana sangat penting dalam pelatihan  kerja,  karena  dengan    adanya sarana  prasana  akan  membantu  anak  untuk berlatih kerja dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa,  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegak hukum  anak  berlangsung  dengan  lancar. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (Soerjono  Soekanto,  2012),  menurut Zainuddin Ali (Zainuddin Ali, 2011), fasilitas a t a u   s a r a n a   a m a t   p e n t i n g   u n t u k mengefektifkan  suatu  peraturan  perundang- undangan tertentu.

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alasan  pidana  pelatihan  kerja  yang belum  diatur  mengenai  tata  cara pelaksanaannya  diterapkan  terhadap anak yang berkonﬂik dengan hukum di wilayah  hukum      Kejaksaan  Negeri Kupang,  karena  berdasarkan  Pasal  71 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Pidana Peradilan Anak mewajibkan penerapan pelatihan  kerja  sebagai  pengganti pidana  denda.  Akan  tetapi,  karena belum  ada  aturan  pelaksananya,  maka seharusnya  dalam  putusan  terhadap anak  yang  berkonﬂik  dengan  hukum, hakim  perlu  menetapkan  tempat pelaksanaan  pelatihan  kerja  dan  tata cara  pelaksanaannya  sehingga  dapat menjadi suatu dasar hukum untuk Jaksa dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.
2. Perlindungan  hukum  terhadap    anak yang  berkonﬂik  dengan  hukum  yang dijatuhkan  pidana  pelatihan  kerja  di Kejaksaan  Negeri  Kupang  belum terlaksana  dengan  baik  karena  dalam pelaksanaan  pletihan  kerja  terhadap anak  terdapat  beberapa  hak  anak  yang tidak terlindungi yaitu :
a. Hak untuk berkembang
b. H a k   a n a k   u n t u k   m e n d a p a t pelatihan  kerja  yang  terbaik  bagi kepentingan anak.
c . Hak anak untuk mendapat sarana- prasana pelatihan kerja

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku :
A b i n t o r o   P r a k o s o ,   2 0 1 6 , H u k u m P e r l i n d u n g a n   A n a k ,   L a k s b a n g Pressindo, Yogyakarta. Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum Progresif , Sinar Graﬁka, Jakarta. Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Te r h a d a p   A n a k   D a l a m   S i s t e m Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Reﬁka  Aditama,  Bandung,  Cetakan Kedua. Mahrus  Ali,  2012, Dasar-Dasar  Hukum Pidana , Sinar Graﬁka, Jakarta. Satjipto  Rahardjo,  2014, Ilmu  Hukum ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke VIII.
Soerjono  Soekanto,  2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum , PT RajaGraﬁndo Persada, Jakarta. Roni  Wiyanto,  2012, Asas-Asas  Hukum
Pidana  Indonesia ,  CV.  Mandar  Maju,
Bandung Rusli  Muhammad,  2011, Sistem  Peradilan P i d a n a   I n d o n e s i a ,   U I I   P r e s s , Yogyakarta. Tittik  Triwulan  Tutik,  2010,  Pengantar Hukum Tata   Usaha negara Indonesia,
Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Zainuddin  Ali,  2011, Metode  Penelitian Hukum , Sinar graﬁka, Jakarta.

## Undang-Undang :
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-Undang  No.  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.