Received : May 2020 Accepted: June 2020 Published : July 2020

## Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang
Putra Pratama Saputra 1 , Revy Safitri 2*
1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung
2 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung
* revy.safitri@gmail.com

## Abstract
There  are  large  of  number  vehicle  trips  in  Pangkalpinang  City  that  raise  parking  spaces  allocation.  The parking spaces not only use parking lots but also use legal or illegal on-street parking. The on-street parking that optimally  manages  can  be  a  source  of  local  revenue  through  retribution  on  on-street  parking  services.  The  local revenue  of  Pangkalpinang  City  from  the  on-street  parking  retribution  sector  is  not  running  optimally,  so  it  is necessary to review the implementation of the on-street parking retribution policy that has been applied. The product of  the  policy  that  will  be  reviewed  in  this  study  is  a  local  government  regulation  relating  to  on-street  parking retribution issued by the Government of Pangkalpinang City. This study uses a qualitative research method through interviews, observation, and secondary data collection. The result of this study reveals that the implementation of the on-street parking retribution policy in Pangkalpinang City is maximal yet. Therefore, it is necessary to evaluate the current  on-street  parking  retribution  policy  in  Pangkalpinang  City,  so  that  the  local  revenue  from  the  on-street parking retribution can be optimized.
Keywords: policy implementation, public policies, on-street parking, local government regulations, parking fees

## Abstrak
Pergerakan  kendaraan  yang  tinggi  di  Kota  Pangkalpinang  menimbulkan  kebutuhan  ruang  parkir  yang  tidak hanya  memenuhi  lahan  parkir,  namun  juga  menggunakan  tepi  jalan  umum  baik  yang  legal  maupun  ilegal  sebagai tempat  parkir  kendaraan.  Penggunaan  tepi  jalan  umum  sebagai  tempat  parkir  bila  dikelola  secara  optimal  dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang dinilai belum optimal, sehingga perlu ditinjau implementasi kebijakan retribusi parkir yang telah terlaksana. Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  yang  berkaitan  dengan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui  teknik wawancara, observasi,  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap  kebijakan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota  Pangkalpinang  yang  ada  saat  ini  agar  penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal.
Kata  kunci:  implementasi  kebijakan,  kebijakan  publik,  parkir  di  tepi  jalan  umum,  peraturan  daerah,  dan  retribusi parkir

## 1. Pendahuluan
Kendaraan  yang  bergerak  pada  saatnya  harus  berhenti  sementara  atau  berhenti  lama, kondisi  ini    disebut  parkir  (Warpani,  2002).  Dapat  dijelaskan  bahwa  parkir  adalah  keadaan kendaraan  berhenti  atau  tidak  bergerak  untuk  beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22,  2009).  Kendaraan  yang  parkir  membutuhkan
ruang  untuk  parkir  yang  akan  semakin  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah pergerakan  kendaraan  (Rye,  2010).  Tingginya  pergerakan  kendaraan  di  Kota  Pangkalpinang menimbulkan  kebutuhan  ruang  parkir  yang  besar  di  wilayah  ini.  Ruang  parkir  yang  tersedia untuk  memenuhi  kebutuhan  kendaraan  yang  bergerak  di  Kota  Pangkalpinang  tidak  hanya memenuhi  lahan  parkir,  namun  juga  menggunakan  tepi  jalan  umum  baik  yang  legal  maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan.
Penggunaan  tepi  jalan  umum  sebagai  tempat  parkir  bila  dikelola  secara  optimal  dapat menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum.  Di  sisi  lain,  retribusi  parkir  yang  relatif  rendah  akan  lebih  menarik  minat  masyarakat untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum. Penggunaan tepi jalan umum yang berlebihan sebagai ruang parkir akan berdampak pada berkurangnya lebar efektif jalan yang menyebabkan turunnya kapasitas ruas jalan yang akan menimbulkan gangguan arus lalu lintas (Safitri & Amelia, 2018) (Safitri, Amelia, & Manik, 2019).
Salah satu faktor yang mempengaruhi retribusi parkir adalah tarif parkir (Safitri & Amelia, 2018; Miswandaru, 2015). Dalam penerapan tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang terjadi  perbedaan  antara  tarif  resmi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  Peraturan  Daerah (Perda)  dengan  tarif  yang  berlaku,  dimana  tarif  yang  berlaku  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan tarif  resmi  yang  ditetapkan  pemerintah  (Safitri  et  al.,  2019).  Selain  itu,  tarif  parkir  di  tepi  jalan umum yang ditetapkan pemerintah masih belum ideal bila ditinjau berdasarkan kemampuan dan kemauan masyarakat (Safitri, Amelia, & Manik, 2020). Sehingga, penerimaan retribusi parkir di tepi  jalan  umum  Kota  Pangkalpinang  dinilai  belum  optimal.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditinjau implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  yang  telah  terlaksana.  Penelitian  ini  dibatasi  pada implementasi  kebijakan,  dikarenakan  implementasi  merupakan  tahap  yang  sangat  penting  pada suatu  proses  kebijakan,  sehingga  dapat  diketahui  apakah  kebijakan  yang  ada  sudah  terlaksana dengan baik  atau masih  perlu dikaji  secara kritis (Purwanto  &  Sulistyastuti, 2015). Produk dari kebijakan  yang  akan  dikaji  implementasinya  dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  daerah  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang  yang berkaitan dengan retribusi parkir di  tepi jalan umum.

## 1.1. Kebijakan
Terdapat  banyak  definisi  dalam  menjelaskan  arti  kebijakan,  diantaranya  kebijakan  publik, kebijakan  keuangan,  kebijakan  moneter,  kebijakan  fiskal,  dan  sebagainya.  Menurut  Titmus, kebijakan  sebagai  prinsip-prinsip  yang  mengatur  tindakan  yang  diarahkan  kepada  tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut  Titmus, selalu  berorientasi  kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi  kepada  tindakan (action  oriented) (Suharto,  2005) . Dalam  penelitian  ini,  kebijakan dibatasi  menjadi  kebijakan  publik.  Anderson  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah serangkaian  tindakan  yang  memiliki  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009). Selain itu,  Anderson,  dkk.  juga  mendefinisikan  proses  kebijakan  publik  melalui  tahap-tahap/ stages meliputi  agenda  kebijakan (policy  agenda), formulasi  kebijakan (formulation), penentuan kebijakan (adoption), implementasi  kebijakan (implementations) dan  evaluasi  kebijakan (evaluation) (Tilaar & Nugroho, 2008). Selanjutnya, kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dapat  didefinisikan  sebagai  hasil  interaksi  intensif  antara  para  aktor  pembuat  kebijakan berdasarkan  pada  fenomena  yang  harus  dicarikan  solusinya.  Menurut  pendapat  Subarsono, kebijakan  publik  dapat  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Dwidjowijoto, 2003).

## 1.2. Implementasi Kebijakan
Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang sebenarnya  terjadi  setelah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  (Wahab,  2008). Tahapan  implementasi  adalah  tahapan  penting  ( critical  stage )  dalam  proses  untuk  mewujudkan tujuan  kebijakan.  Tahapan  ini  dikatakan  penting  karena  berperan  sebagai  penghubung  antara dunia konsep dan nyata. Dunia konsep merupakan kondisi ideal yang diinginkan untuk terwujud sesuai  dengan  dokumen  kebijakan,  sedangkan  dunia  nyata  adalah  realitas  masyarakat  sebagai kelompok sasaran kebijakan bergelut dalam persoalan sosial, ekonomi, dan politik  (Purwanto & Sulistyastuti,  2015).  Sementara  itu,  Grindle  (1980)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan adalah  yang  menghubungkan  agar  tujuan  atau  sasaran  kebijakan  publik  memungkinkan  untuk direalisasikan sebagai hasil luaran dari kegiatan pemerintah. Grindle (1980) juga menambahkan dalam implementasi kebijakan diperlukan upaya atau usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut  melalui  sistem  penyampaian  kebijakan  (Grindle,  2017). Lebih  lanjut,  dalam implementasi kebijakan, tujuan harus didefinisikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber- sumber  daya  tersebut,  dan  sistem  harus  efektif  untuk  mengontrol  individu  dan  organisasi  yang terlibat dalam pelaksanaan program (Parsons, 2008).

## 1.3. Peraturan Daerah
Penyelenggaraan  urusan  daerah  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat daerah  diselenggarakan  menurut  asas  otonomi.  Asas  otonomi  adalah  prinsip  dasar penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah.  Sedangkan,  Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  rangka  menyelenggarakan  otonomi  daerah,  Daerah membentuk  Peraturan  Daerah  atau  yang  disingkat  Perda  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23, 2014). Peraturan daerah dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh kepala daerah  Provinsi  maupun  kabupaten/  kota  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Provinsi  maupun  kabupaten/  kota,  dalam  ranah  pelaksanaan  penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007).

## 1.4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009). Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan  umum  adalah  penyediaan  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014).

## 1.5. Tarif Parkir
Tarif  parkir  adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  atau  dibayarkan  oleh  pemilik  kendaraan selama  memarkir  kendaraannya  pada  suatu  lahan  parkir  tertentu.  Tarif  parkir  dapat  dibedakan sebagai berikut (Tamin, 2008):
1. Sistem  tetap:  sistem  pembayaran  besaran  tarif  yang  tidak  membedakan  waktu  parkir  dari suatu kendaraan.
2. Sistem  berubah  sesuai  waktu  (progresif):  sistem  pembayaran  besaran  tarif  yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan.
3. Sistem kombinasi: sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan progresif.

## 2. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  melalui  teknik  wawancara, observasi,  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Teknik  wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui in-depth  interview. Dalam  penelitian  ini, in-depth  interview dilakukan  dengan  cara mengajukan  sejumlah  pertanyaan  yang  telah  disusun  untuk  mendapatkan  informasi  sebanyak - banyaknya  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penerapan  kebijakan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Pangkalpinang yang telah terlaksana berdasarkan pendapat penyelenggara, pengguna fasilitas parkir, dan juru parkir.
Wawancara  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Pangkalpinang  selaku  penyelenggara parkir. Sedangkan, wawancara bagi pengguna fasilitas parkir dan juru parkir dilakukan di lokasi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan  yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu  teknik  dengan  menentukan  informan  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian (Sugiyono,  2014).  Wawancara  pengguna  fasilitas  parkir  dilakukan  kepada  25  orang  informan untuk masing - masing pengguna kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pada tiap zona parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Sedangkan wawancara juru parkir di lakukan kepada juru parkir  yang  bertugas  di  masing - masing  zona.  Berdasarkan  kebijakan  penetapan  lokasi  parkir  di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang, lokasi parkir ditetapkan dalam 4 zona, yaitu (Keputusan Walikota Pangkalpinang No: 349/KEP/DISHUB/IX/2017, 2017):
Zona A (Jalan Masjid Jami’ dan sekitarnya) Zona B (Area Ramayana, BTC, dan sekitarnya)

## Zona C (Jalan Jendral Sudirman dan sekitarnya) Zona D (Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya)
Disamping  melakukan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  wawancara  secara  mendalam, dalam penelitian ini juga dilakukan observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan  secara  langsung  dalam  hal  ini  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota  Pangkalpinang. Selanjutnya,  dilakukan  pengumpulan  data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  juga  dapat  berupa catatan,  laporan  hasil  penelitian,  buku - buku  pedoman,  dan  literatur  lain  yang  dianggap  relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa peraturan - peraturan  daerah  terkait  parkir  di  Kota  Pangkalpinang  khususnya  parkir  di  tepi  jalan umum yang akan ditinjau implementasinya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Peraturan Daerah terkait Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang Berdasarkan hasil wawancara ke Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, diketahui bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang telah diatur dalam beberapa peraturan daerah. Peraturan - peraturan daerah  yang berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum antara lain tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.  06  Tahun  2004  tentang  Tata  Tertib Pengelolaan  Perparkiraan,  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.  16  Tahun  2011  tentang Retribusi  Jasa  Umum  yang  kemudian  dilakukan  perubahan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Pangkalpinang  No.  5  Tahun  2016.  Selanjutnya,  teknis  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  yang berkaitan  dengan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  atur  Peraturan  Walikota  No.  51  Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.  13  Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di  Kota Pangkalpinang. Berdasarkan uraian di  atas maka  diketahui  peraturan  –  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  parkir  antara  lain  sebagai berikut.
1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6, 2004
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16, 2011
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51, 2014
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5, 2016
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13, 2016
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  Nomor  5  Tahun  2016,  tarif  retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp 1.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 2, Rp  2.000,00/  kendaraan/  parkir  untuk  kendaraan  roda  4,  dan  Rp  3.000,00/  kendaraan/  parkir. Selain  pengaturan  terkait  tarif  retribusi  parkir,  ketentuan  terkait  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  turut  diatur.  Retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  harus  dibayar  langsung  atau  tidak langsung  oleh  setiap  pemakai  kendaraan  yang  parkir.  Besarnya  retribusi  yang  dibayarkan  harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Setiap pembayaran harus diberikan tanda bukti pembayaran yang dilakukan dengan sistem terpusat atau dapat dilakukan pembayaran secara  langsung.  Bentuk  pembayaran  retribusi  diatur  dan  ditetapkan  oleh  Walikota.  Selain  itu, petugas parkir dilarang  mengadakan tambahan pungutan parkir  yang  telah ditentukan dan tanda pungutan parkir berbentuk karcis.
Selain  ketentuan  retribusi,  pengelolaan  parkir  di  tepi  jalan  umum  juga  diatur  dalam peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh  pemerintah  daerah  dan  dapat  dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga  melalui  pelelangan  dan penunjukkan.  Pihak  ketiga  yang  mengelola  tempat  parkir  berhak  mendapat  hasil  pungutan retribusi  yang  telah  dilakukan  petugas  parkir  sebesar  35%  dari  pendapatan  parkir.  Sedangkan, petugas  parkir  mempunyai  hak  memperoleh  penghasilan  sebesar  25%  dari  pendapatan  parkir. Petugas  parkir  berkewajiban  menyerahkan  bukti  retribusi  parkir  kepada  pengguna  jasa, menyerahkan  hasil  pemungutan  retribusi,  dan  mematuhi  ketentuan  tarif  retribusi  parkir  yang berlaku.

## 3.2. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang
Hasil  observasi  dan  wawancara  kepada  pengguna  fasilitas  dan  juru  parkir  di  tepi  jalan umum  Kota  Pangkalpinang  menggambarkan  kondisi  realita  dari  penerapan  kebijakan  yang  saat ini  terjadi.  Berdasarkan  observasi  di  lapangan  dan  wawancara,  diketahui  bahwa  sistem pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang saat ini dikendalikan oleh pemerintah daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan  Kota  Pangkalpinang.  Pengaturan  parkir  di  tepi  jalan umum yang ada di Kota Pangkalpinang sepenuhnya dilakukan juru parkir tanpa ada pihak ketiga. Dalam  pelaksanaannya,  pembayaran  retribusi  dipegang  oleh  juru  parkir  yang  dibayarkan langsung  oleh  pengguna  fasilitas  parkir.  Sesuai  peraturan  daerah,  tanda  pungutan  parkir berbentuk  karcis  yang  diserahkan  kepada  pengguna  fasilitas  parkir  disetiap  pembayaran.  Pada kenyataannya di lapangan, ditemukan perilaku juru parkir yang tidak menyerahkan karcis sebagai bukti  pembayaran  bila  tidak  diminta  oleh  pengguna  parkir.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  mewajibkan  petugas  parkir  menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran.
Selain  permasalahan  bukti  pembayaran  retribusi,  diketahui  juga  bahwa  pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pengguna parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Realita di lapangan, pengguna kendaraan roda 2 rata - rata membayar Rp
2.000.00/ kendaraan/ parkir yang mana bila berdasarkan peraturan yang ditetapkan tarif retribusi parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp 1.000.00/kendaraan/ parkir. Selain itu, pengguna kendaraan roda  4  juga  membayar  dengan  tarif  yang  berbeda,  yaitu  sebesar  Rp  2.000,00 - Rp 5.000,00/kendaraan/parkir  yang  mana  bila  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  tarif  retribusi parkir kendaraan roda 4  sebesar Rp 2.000,00/  kendaraan/ parkir.  Berdasarkan kondisi  ini, maka diketahui  bahwa  juru  parkir  melakukan  pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota Pangkalpinang  tidak  sesuai  dengan  tarif  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan juru parkir mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.  Perilaku  juru  parkir  yang  melakukan  pemungutan  yang  tidak  sesuai  dengan  tarif  yang ditetapkan ini bertujuan memperbesar penghasilan yang diperoleh.
Di  sisi  lain,  berdasarkan  penelitian  sebelumnya  terkait  evaluasi  tarif  parkir  di  tepi  jalan umum di Kota Pangkalpinang untuk setiap zona diketahui bahwa tarif resmi yang ditetapkan baik untuk  kendaraan  roda  2  maupun  kendaraan  roda  4  masih  terlalu  rendah  dan  masih  bisa ditingkatkan  (Safitri et al., 2019). Oleh karena itu, kebijakan retribusi parkir yang berlaku saat ini perlu dilakukan evaluasi. Penetapan tarif yang sesuai akan berdampak pada potensi retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya, bila ditinjau berdasarkan hasil pungutan retribusi parkir, pengelolaan parkir di tepi  jalan  umum  Kota  Pangkalpinang  dikelola  langsung  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pangkalpinang,  maka  hasil  pungutan  seharusnya  disetorkan  langsung  oleh  juru  parkir  kepada perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dengan hak juru parkir atau petugas parkir sebesar  25%  dari  total  pendapatan  parkir.  Fakta  yang  ditemukan  di  lapangan,  juru  parkir melakukan  setoran  retribusi  parkir  dengan  nominal  Rp  10.000,00 - Rp  15.000,00/  hari  kepada perwakilan dinas terkait, tidak berdasarkan total pendapatan parkir. Kondisi ini menggambarkan terjadinya  tindakan  penyimpangan  dalam  pengelolaan  parkir.  Peyimpangan  pengelolaan  parkir berdampak pada kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang.

## 4. Kesimpulan
Implementasi  kebijakan retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota  Pangkalpinang  dinilai belum maksimal.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dalam penerapan  kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang masih banyaknya ditemukan ketimpangan dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang,  antara  lain tidak  setiap pembayaran  disertai  dengan  bukti  karcis,  bahwa  tarif  retribusi  yang  berlaku  di  lapangan  tidak sesuai  dengan  tarif  resmi  yang  telah  ditetapkan, tarif  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota Pangkalpinang  belum  ideal,  dan  adanya  indikasi  kebocoran  penerimaan  retribusi  parkir  di  tepi jalan  umum  dalam  pengelolaan  parkir  saat  ini.  Ketimpangan  dalam  implementasi  kebijakan retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  berdampak  pada  belum  optimalnya  penerimaan  retribusi parkir di Kota Pangkalpinang.

## 5. Saran
Berdasarkan simpulan yang ada, diketahui bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal.

## Daftar Pustaka
Dwidjowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World . Princeton.
Indrati,  M.  F.  (2007). Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Islamy, I. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi AKsara. Miswandaru,  R.  (2015).  Evaluasi  Kebijakan  Kenaikan  Tarif  Parkir  Tepi  Jalan  Umum  Menurut Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
Parsons,  W.  (2008). Publik  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Analisis  Kebijakan  Publik .  Jakarta: Prenada Media Grup.
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 (2016). Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang.
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 (2011). Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 (2016). Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  Nomor  6  (2004).  Tentang  Tata  Tertib  Pengelolaan Perparkiran.
Peraturan  Walikota  Pangkalpinang  Nomor  51  (2014).  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011.
Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D.  R.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Rye, T. (2010). Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities. Transport Policy AdvisoryServices , 1–50.
Safitri,  R.,  &  Amelia,  R.  (2018).  Evaluasi  Tarif  On-Street  Parking  berdasarkan  Ability  To  Pay (ATP)  dan  Willingness  To  Pay  (WTP)  di  Kawasan  Plaza  Pangkalpinang  -  Bangka  Trade Center Kota Pangkalpinang (pp. 195–200). Batam: Konteks 12.
Safitri,  R.,  Amelia,  R.,  &  Manik,  J.  D.  N.  (2019).  Evaluasi  Tarif  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkapinang. BENTANG : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil , 7 (2), 104–109. https://doi.org/10.33558/bentang.v7i2.1751
Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2020). The Effectiveness of On-Street Parking Fees in Pangkalpinang City, 436 , 523–525. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.109 Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suharto,  E.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta. Tamin,  O.  Z.  (2008). Perencanaan,  Pemodelan,  &  Rekayasa  Transportasi .  Bandung:  Penerbit ITB.
Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  (2009).  Indonesia:  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014). Indonesia: Tentang Pemerintah Daerah. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  (2009).  Indonesia:  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Wahab,  S.  A.  (2008). Analisis  Kebijakan:  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Warpani, S. P. (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Bandung: Penerbit ITB.