## T HE EFFECT OF FISCAL BALANCE TRANSFER, FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE IMPACTING ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX OF PAPUA PROVINCE
Bonifasia Elita Bharanti elitabharanti@gmail.com

## Abstract
The structure of Regional Development Budget (hereafter APBD) of Papua Province, which is mostly sourced from Government transfers tends to increase every year. This requires prioritising the use of capital  expenditure  that  can  improve  the  welfare  of  the  community.  However,  it  is  an  irony  that  the poverty rate in Papua Province ranks first in Indonesia as indicated by the Human Development Index (HDI), below the national average HDI. The objective  to analyse the structure of the APBD (General Allocation Fund - hereafter DAU, Special Allocation Fund - hereafter DAK and Revenue Sharing Fund - hereafter DBH) and financial performance of Papua's Human Development Index in 2013-2018 with capital  expenditure  as  an  intervening  variable.  Quantitative  approach  is  used  with  secondary  data type,  which  is  processed  using  the  IBM  SPSS  Amos  application.    This  study  indicate  that  the increasing APBD structure will be able to  increase the HDI  but capital expenditure  does not mediate the  APBD  structure  to  the  HDI.  Furthermore, financial  performance  has  no  impact  on  increasing  the HDI  as  the  capital  expenditure  does  not  mediate  financial  performance  on  the  human  development index.
Keywords: Fiscal balance transfer ,financial performance, capital expenditures, human development index

## PENDAHULUAN
Dasar    aturan  mengenai  Pemerintah  Daerah    adalah    UU  Nomor  523  Tahun  2014 yang telah mengalami berbagai revisi dari UU sebelumnya   dan perubahan terakhir dengan UU  Nomor  2  Tahun  2015    dan  Undang-undang  tahun  1999  Nomor  25  di  ubah  dengan Undang-undang  No  33  Tahun  2004  mengenai  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah  dimana  kedua  regulasi  tersebut  memberikan  kewenangan  luas    kepada  daerah untuk  mengatur  semua  potensi  keuangan  yang  dimiliki  dengan  sedikit  campur  tangan  dari pemerintah  pusat,  seperti  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  dan  penganggaran. Adanya kewenangan fiscal kepada daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus dapat  mengoptimalkan  potensi  daerahnya  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakatnya yang dicerminkan dengan anggaran belanja modal.
Pemerintah  daerah  menggunakan  belanja  modal  diantaranya  untuk  pembangunan dan  perbaikan  disetor  pendidikan,  transportasi  dan  kesehatan,  agar  masyarakat  dapat merasakan  manfaat  pembangunan  daerah.  Selanjutnya  belanja  modal  tersebut  digunakan
untuk meningkatkan perekonomian serta   pembangunan di daerah. Pada gilirannya strategi alokasi  pembangunan  ini  diharapkan  mampu  mendorong  dan  mempercepat  pembangunan ekonomi  nasional  juga  dapat  menjadi  alat  dalam  pengurangan  disparitas  regional  (Aziz  & Wulandari, 2014).
Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2019  tentang    Pengelolaan  Keuangan  Daerah menunjukkan . Komponen Pendapatan terdiri dari  PAD,  dana dari pusat, dan  pendapatan lainnya  yang  sah.  Belanja  daerah  diklasifikasikan  menurut  organisasi,  fungsi,  program  dan kegiatan,  serta  jenis  belanjanya.  Berdasarkan  table  1.1  dapat  dilihat  mengenai  realisasi penerimaan dana perimbangan Propinsi Papua tahun 2014-2018.
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Propinsi Papua 2014-2018 (000) Tahun DAU DAK DBH TOTAL DANA PERIMBANGAN APBD 2014 1.991.202.341 120.505.640 493.139.550 2.604847.531 10.489.108.379 2015 2.227,932.698 165.303.520 640 006840 3.0832.43.058 11.357.406.827 2016 2.502.449.117 503.446,688 1.299.465.912 4.305.361.737 12.438.141.557 2017 2.570.118.273 1.242,997,670. 606.163,244 4..419.279.187 13.968.876.704 2018 2.570.118.273 1,222,125,989 761.257300 4..553.501.562 13.548.512.204

## Sumber: Data sekunder DJKP 2014-2018
Table  1.1  menunjukkan  hampir  40  %  sumber  pendapatan  daerah  Papua  Dana perimbangan    (DAU,  DAK,  DBH)  yang    cenderung  setiap  tahun  mengalami  peningkatan. Melihat  hal  ini  sudah  seharusnya  Propinsi Papua  dapat  menggunakan  sumber  pendapatan ini  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Tetapi  ironisnya  penerimaan  yang meningkat tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan  dimana Propinsi Papua menempati urutan pertama di Indonesia. Ini  ditunjukkan angka  IPM dibawah rata-rata IPM Nasional.
Grafik 1. IPM Propinsi Papua dan IPM Nasional 2014-2018 Sumber: BPS, Propinsi Papua, 2018
Kondisi  riil  yang  terjadi    terdapat  18    kabupaten  yang  rata-rata  IPM  nya  berada  di bawah rata-rata IPM Provinsi Papua pada tahun 2017 yaitu 59,09 %  Kabupaten Jayawijaya, Paniai , Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mamberamo Raya,  Nduga,  Lany  Jaya  ,  Mamberamo  Tengah,  Yalimo,  Puncak,  Dogiayi,  Intan  Jaya, Puncak,  Yalimo.  Selanjutnya  kondisi  riil  pada  tahun  2017  masih  terdapat    beberapa kabupaten/kota  di  Papua  yang  pertumbuhan  ekonominya  di  bawah  angka  pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negative. Hal ini membutuhkan  perhatian  dalam  pengelolaan  keuangan  oleh  Pemerintah  daerah  terutama untuk  membiayai  sektor  sektor  yang  dapat  mendongkrak  pembangunan  di  daerah  yang berdampak  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyakat.    Menurut  Arsyad  (1999) pembangunan  ekonomi  daerah,  adalah  suatu  proses  mengelola  sumber  daya  lokal  untuk merangsang  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi  dan  lapangan  pekerjaan.    Model  pertumbuhan endogen  mencerminkan  proses  pengelolaan  potensi  lokal  yang  menuntut  peran  aktif kebijakan  publik  untuk    meningkatkan  pembangunan  ekonomi  melalui  investasi  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  modal  manusia  ( Human  Capital ).  Dalam  menerapkan kebijakan  publik  pemerintah  daerah  bisa  menggunakan  instrumen  kebijakan  fiskal  seperti pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja modal ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM.
0 20 40 60 80 2014 2015 2016 2017
2018
NASIONAL PAPUA
Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  belanja  modal  menurut  kajian  empiris terdahulu  diantaranya    Novira    sakira,  dkk  menemukan    DBH  dan  DAU  terbukti      memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Susanti & Fahlevi (2016) menyatakan bahwa PAD, DAU dan  DBH  dapat  mempengaruhi    belanja  modal.  Farel  (2015)  menemukan    bahwa  PDRB, PAD, SiLPA berdampak    positif terhadap belanja modal. Hal yang sama juga dikemukakan Sholikhah  &  Wahyudin  (2014)  bahwa  PAD,  DBH  dan  luas  wilayah  berdampak  pada meningkatnya    belanja  modal.  Penelitian  Sularso  &  Restianto  (2012)  dan  Praza  (2016) membuktikan  secara  empiris  bahwa  semakin  tinggi  tingkat    ketergantungan  daerah  maka akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal.
Kusnandar  &  Siswantoro  (2012)  mengatakan  bahwa  meningkatnya  pengeluaran modal  akan    dapat  meningkatkan  pelayanan  publik.  Penelitian  mengenai  hubungan  antara belanja  modal  dan  IPM    dikemukakan  Sari  &  Supadmi  (2016)  yang  menemukan  PAD  dan belanja  modal  akan  dapat    meningkatkan    IPM.  Mirza  (2012)    dalam  penelitiannya menyimpulkan  kemiskinan  memberikan  dampak  negatif    pada    IPM,  namun  dengan bertumbuhnya ekonomi dan belanja modal berdampak terhadap IPM.
Tingkat  ketergantungan  fiiskal  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  capaian  kinerja keuangan  Sularso  &  Restianto  (2012).  Beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai  kaitan antara    kinerja  keuangan    dan  IPM  telah  banyak  dilakukan.  Suryaningsih,  Utama,  &  Yasa (2015)  meneliti    kinerja  keuangan  daerah,  dan  upaya  pemungutan  PAD  sebagai  indikator kinerja keuangan daerah. Anggraini (2015) meneliti Pengaruh   Kinerja Keuangan  terhadap IPM    di  Indonesia.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi  serta kemandirian  daerah    berpengaruh  terhadap  IPM.  Penelitian  oleh  Batafor  (2011)  mengenai Evaluasi  kinerja  Keuangan  (tingkat  ketergantungan  dan  kemandirian)  dan  Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Lembata  menunjukkan  meningkatnya kinerja keuangan  akan dapat  meningkatkan  IPM sebagai indikator dari tingkat kesejahteraan.
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  pengaruh  dari  dana  perimbangan  (DAU,  DBH  dan DAK)  dan  kinerja  keuangan  (tingkat  ketergantungan  dan  derajat  desentralisasi)  terhadap IPM  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  belanja  modal.  Kontribusi  penelitian  ini
diharapkan dapat  memberikan  informasi untuk  menentukan strategi yang tepat  bagi  daerah dalam  pengalokasian  belanja  modal  yang  tepat  sasaran  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  yang dicerminkan dengan IPM.

## LANDASAN TEORITIS  DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## LANDASAN TEORI

## Dana Perimbangan
Peraturan  yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  PP  Nomor  58 Tahun 2005  menjelaskan   APBD    terdiri  dari  pendapatan,  Belanja  daerah dan pembiayaan Pendapatan bersumber dari dua pendapatan asli daerah dan  yang berasal dari Pemernitah Pusat selanjutnya disebut dana perimbangan  yang terdiri dari :

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Berdasarkan Undang Undang No 23 Thn  2004  Dana Bagi Hasil merupakan alokasi dana  transfer  ke  daerah  yang  berasal  dari  cukai,  pajak  dan    sumber  daya  alam  dengan pembagian  berdasarkan  prosentase  tertentu  yang  ditujukan  untuk    mengurangi  disparitas keuangan  antara  pusat  dan  daerah..  Pemerintah  menetapkan  alokasi  DBH  berdasarkan perhitungan  tertentu  daerah  penghasil  yang  kemudian  diberikan  ke  daerah  sebagai penerimaan dalam tahun anggaran  tersebut

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014,  DAU  diberikan  untuk  membiayai daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Alokasi DAU tergantung pada  kebutuhan fiskal di  daerah  Kuncoro  (2004)  mengemukakan  DAU  diberikan  ke  daerah    untuk  mengatasi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal , yang dialokasikan berdasarkan  aturan bahwa  daerah  miskin  dan  terbelakang    menerima  lebih  besar    dibandingkan  daerah  kaya. Tujuannya  menurut  Mardiasmo  (2004)  adalah  untuk    asas  pemerataan  dan  keseimbangan fiskal, dimana dalam pembagiannya memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan, APBN.  Ketentuannya  DAU  yang  sedikit  diberikan  ke  daerah  kebutuhannya  kecil  tetapi
potensi  fiskal  besar  dan  sebaliknya  memperoleh  DAU  yang  kecil,  sebaliknya  yg kebutuhannya besar dan potensi fiskal kecil DAU yang diterima relative besar.
Peraturan Pemerintah  No 55 tahun 2005 dijelaskan bahwa (1) DAU diberikan  untuk Propinsi  dan  kabupaten/kota  (2)  jumlah  ditetapkan  minimal    26%  dari  pendapatan  bersih dalam  negeri    (3)  Proporsi  DAU  dihitung  dengan  membandingkan  besarnya  urusan pemerimtah  yg merupakan kewenangan daerah Mekanisme formulasi DAU.
Rumus:
Keterangan: DAU  : Dana Alokasi Umum AD : Alokasi Dasar yaitu Gaji PNS Daerah
CF : Celah Fiskal

## Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi  Khusus    menurut  UU  No  23  Tahun  2014,  adalah  dana  yang    berikan untuk   membiayai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat.  Kegiatan  khusus  tersebut  diutamakan  untuk pengadaan/  peningkatan/  perbaikan  sarpras    fisik  dan  penunjang    bagi  pelayanan  dasar masyarakat. Perhitungan  Dana Alokasi Khusus  melalui  dua tahap  1) menentukan  daerah tertentu  berdasarkan  kriteria;    2  )  menentukan  besaran  DAK.  Kriteria  umum mempertimbangkan  kemampuan  APBD  daerah    untuk  membiayai  pembangunan  daerah .Kriteria khusus  didasarkan pada peraturan perundang undangan, terutama ketentuan yang mengatur  kekhususan  suatu  daerah  nerta  karakteristik  daerah  yang  meliputi  daerah kepulauan dan pesisir, daerah yang berbatasan dengan negara lain , daerah tertinggal atau terpencil  ,  daerah  yang  rawan  bencana,  serta  daerah  yang  termasuk  dalam  daerah ketahanan  pangan  .Kriteria  teknis  ditetapkan  oleh  kementerian  Negara  atau  departemen teknis  terkait  dengan    indikator  yang  dapat  mengambarkan  kondisi  sarana  atau  prasarana tiap  kegiatan
Penentuan  besaran  DAU  untuk  masing-masing  daerah  yang  menerima  Dana  alokasi khusus didasarkan pada:
a.  Daerah mempunyai indeks fiscal neto dibawah rata-rata IFN
b.  Daerah yang sesuai dengan peraturan  mengenai  otonomi khusus c.  Daerah dengan indeks fiscal wilayah berada diatas rata-rata IFW nasional.
d.  Daerah dengan indeks fiscal wilayah teknis berada diatas rata-rata IFWT nasional
Penetapan  besarnya  Dana  Alokasi  Khusus  masing-masing  daerah  ditentukan berdasarkan  bobot  Dana  Alokasi  Khusus  per  kegiatan  /bidang  dikalikan  dengan penggunaan  Dana  Aokasi  Khusus  per  bidang.  Bobot  Dana  Alokasi  Khusus  per bidang  ditetapkan  berdasarkan  indeks  fiscal  wilayah  teknis  (IFWT)  dikalikan dengan indeks kelemahan konstruksi.

## Kinerja Keuangan Daerah (Fiskal)
Ibnu  (1986)  dalam  Susantih  &  Saftiana  (2009)  mengemukakan    kinerja  keuangan merupakan      kemampuan  daerah    menggali  &  mengelola  seluruh  potensi  Pendapatan  Asli Daerah.  Kinerja    Pemerintah  daerah  dibidang  pengelolaan  keuangan  dapat      memberikan informasi  yang  penting  untuk  pengambilan  kebijakan  yang  berdampak  positif  pada masyarakat.  Pangkey,  Saerang,  &  Tulung  (2017)  Kinerja  keuangan  diukur  dengan    ratio desentralisasi  fiscal,  rasio  tingkat  ketergantungan,  ratio  efektifitas  dan ratio  expenditure capital

## Tingkat Ketergantungan  Daerah
Tingkat  Ketergantungan  Daerah    menggambarkan  tingkat  ketergantungan  suatu daerah terhadap bantuan external baik  dari Pusat maupun  Provinsi. Semakin besar nilainya semakin  tidak  mandirinya    begitu  juga  sebaliknya.  Rasio  ketergantungan  dihitung  dengan membagi seluruh pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.  Perhitungan  Rasio ketergantungan  sebagai berikut:
Tabel 3. Skala Interval  Tingkat Ketergantungan
Rasio Ketergantungan (%) Ketergantungan Pemerintah Daerah 0,00 - 10,00 Sangat rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi  50,00 Sangat Tinggi
Sumber: Tim  LITBANG I FISIPOL UGM  1991)  dalam (Bisma & Susanto, 2010)

## Rasio Derajat   Desentralisasi
Desentralisasi  adalah  melaksanakan  urusan  yang  menjadi  kewengan  pusat  kepada daerah    berdasarkan  asas  otonomi.  Ukuran  Keberhasilan  desentralisasai  suatu  daerah dengan melihat sumbangan potensi pendapatan yang dihasilkan daerah (PAD) dengan  total pendapatan daerah. Idealnya daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dengan mengunakan  pendapatan  yang  dihasilkan  sendiri  (PAD)    Rasio  ini  dihitung  berdasarkan rumus:
Tabel 4. Skala Interval Ratio Desentralisasi fiscal
Rasio Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik > 50,01 Sangat Baik
Sumber: Tim LITBANG  FISIPOL UGM , 1991 dalam (Bisma & Susanto, 2010)

## Belanja Modal
Belanja  modal  yaitu  pengeluaran  yang  manfaatnya    dapat  menambah    asset pemerintah    yang  berdampak  pada  meningkatnya  biaya  pemeliharaan  (Mardiasmo,  2004).
Belanja  modal  umumnya    dialokasikan  untuk  penyediaan  sarpras    berwujud  aset  tetap berupa    bangunan,  infrastruktur  dan  peralatan  serta  aset  tetap  lainnya,  yang  digunakanan untuk  mendukung  tugas-tugas    pemerintah    dan  penyediaan  fasuilitas  publik  (Darwanto  & Yulia,  2007). Belanja  modal  berperan  penting  meningkatkan  infrastruktur  publik  yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  Mardiasmo  (2009)  menggemukakan  secara  umum dengan  semakin  tinggi  tingkat  investasi  modal  diharapkan  dapat    memperbaiki    kualitas pelayanan  publik yang  berimplikasi pada semakin meningkatnya partisipasi publik terhadap pembangunan.  Kuncoro  (2004),  mengatakan  pembangunan  sarpras  oleh  pemda  akan berdampak  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi, dengan  bertambahnya  pelayanan  sektor publik  setiap  tahun  akan  meningkatkan  fasilitas  kesehatan,  pendidikan,  dan  fasilitas penunjang  lainnya.  Hal  ini  diharapkan  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah (Harianto  &  Adi,  2007).  Budiartha,  Badera,  &  Tonu  (2015)  menemukan  semakin  tinggi alokasi  belanja  modal  semakin  tinggi  daya  saing  daerah.    Halim  (2008)  mengemukakan jenis-jenis  belanja modal  diperuntukkan untuk belanja: Mesin dan peralatan, tanah, gedung dan bangunan, irigas, jalan,  dan jaringan, asset tetap, dan asset lainnya.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM  adalah  indikator  yang  mengukur  keberhasilan  kualitas  hidup  manusia (masyarakat/penduduk)  di  suatu  deerah  sebagai  dampak  dari  adanya  pembangunan.  IPM diukur dengan mengunakan 3 indeks, yaitu (BPS, 2015):

## 1. Indeks Harapan Hidup
Indeks  ini  menggambarkan  tingkat  kualitas  hidup  masyarakat  yang  dilihat  dari umur  yang panjang dan sehat ( longevity ) .  Dilihat dari  dua ukuran  Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum sebagai standar UNDP adalah  85  dan minimum 25 tahun
2. Indeks Pendidikan
Indeks  ini    perwujudan  dimensi  pengetahuan  ( knowledge ).  Perhitungannya menggunakan dua indikator, yaitu: Angka harapan Lama sekolah   ( Expected Years of Schooling )  dan  rata-rata  lama  sekolah  ( Man  Years  School )  yang  telah  dijalani  anak
usia  15  tahun  keatas  Diharapkan  Dengan  semakin  baiknya  tingkat    Pendidikan  dan kesehatan  dapat  memberikan  peluang  mendapatkan  penghasilan  yang  lebih  tinggi (Lanjouw,  Pradhan,  Saadah,  Sayed,  &  Sparrow,  2001),  yang  nantinya    berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan kualitas manusianya.

## 3.  Indeks Standar Kelayakan Hidup
Indeks  ini  mencerminkan    kelayakan  hidup    ( decent  living ).  BPS  menggunakan nilai  rata  rata  pengeluaran  perkapita  dan  daya  beli    ( Purchasing  Power  Parity -PPP).
Dimana tahun dasar yang digunakan tahun 2012 =100 untuk menghitung pengeluaran per kapita rata rata  sedangkan Daya beli  dihitung 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya komoditas non makanan.
Pengukuran  IPM  telah  mengalami  beberapa  perubahan  sejak  pertama  kali dicetuskan  dan  yang  terpenting  adalah  indeks  tersebut  telah  disederhanakan  sehingga sekarang IPM dihitung secara langsung. Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui investasi swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam  teknologi  yang  lebih  tinggi  yakni  dalam  pertumbuhan  yang  didorong  oleh  teknologi. Untuk  dapat  melestarikan  pertumbuhan  angkatan  kerja  sebagian  besar  (dan  semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum yang cukup supaya dapat menguasai  keterampilan  teknologi  serta  berpartisipasi  dalam  perluasan  aktivitas  riset  dan Oleh  karena  itu,  sekolah  umum  yang  disediakan  secara  publik  dan  pengetahuan  yang dihasilkan secara privat bersifat komplementer.
Tabel 5  Kategori IPM
Interval  IPM Kategori 0 – 50 Rendah 51 – 79 Moderat/Sedang 80 – 100 Tinggii
Sumber: Kuncoro, 2015

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
PP Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan  APBD  terdiri dari komponen pendapatan asli daerah,  dana  transfer,  dan  pendapatan  lainnya  yang  sah.  APBD  mencerminkan  kebijakan dalam  satu  tahun  anngaran      terkait    penentuan      prioritas  program  dan  kegiatan    yang merupakan perwujudan  peran dan tanggung jawab pemda dalam mengelola pembangunan untuk mencapai  kemakmuran masyarakat. Swandewi (2014) mengemukakan bahwa sudah semestinya  meningkatnya  penerimaan  daerah  yang  dicerminkan  dengan  peningkatan sumber-sumber  penerimaan  dapat  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  sehingga kesejahteraan  meningkat  yang  dapat  dilihat  dari  IPM.  Dari  penjelasan  diatas  dikemukakan hipotesis:

## H1: Diduga  semakin  meningkatnya  Dana  perimbangan  dapat  meningkatkan  Indeks Pembangunan Manusia.

## Pengaruh    Dana  Perimbangan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Yang Dimediasi Oleh Belanja Modal
Sumber  Pendapatan  Daerah  yang  diterima  yang  salah  satunya  berasal  dari  Dana perimbangan digunakan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang merupakan juga  program  nasional  maupun  untuk  mempercepat  pembangunan  dan  mengurangi disparitas  kesenjangan  antar  daerah.  Dengan  pendapatan  tersebut  dialokasikan  melalui belanja  pemerintah  daerah  salah  satunya  meningkatkan  Belanja  modal  merupakan  output APBD  yang  paling  dapat  mempengaruhi  pembangunan  khususnya  IPM  yang  merupakan indikator  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Sartika,  Kirmizi,  & Indrawati  (2017)  menemukan  bahwa  komponen  struktur  APBD  (DBH,  DAU)  secara  parsial berpengaruh terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan  Christy &  Adi  (2009)  menemukan  bahwa DAU  berdampak  positif  terhadap  belanja  modal.  Kusnandar  &  Siswantoro  (2012),  dengan meningkatnya  pengeluaran  modal  diharapkan  pelayanan  publik  meningkat    sehingga berimbas  pada    peningkatan  IPM.  Penelitian  mengenai  belanja  modal  dan  IPM  pernah dilakukan  oleh  Sari  &  Supadmi  (2016)  dan  Mirza  (2012)  yang  menemukan    belanja  modal
berdampak pada meningkatnya IPM. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dikembangkan hipotesis :

## H2: Diduga  Meningkatnya    Dana  Perimbangan  Akan  Dapat  Meningkat  Biaya  Modal Yang Berdampak  Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

## Pengaruh  kinerja keuangan  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Anggraini  (2015)  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi  dan kemandirian    daerah  berpengaruh  terhadap  IPM.  Batafor  (2011)  Hasil  penelitian  adalah dengan  semakin  baiknya    kinerja  keuangan  daerah  menyebabkan  terjadinya  peningkatan IPM.  Batafor  (2011)  Peningkatan  tingkat  kemandirian,  efektivitas,  efisiensi,  dan  keserasian belanja  menyebabkan  kesejahteraan  masyarakat  meningkat  yang  dapat  dilihat  dari  IPM. Amalia  &  Purbadharmaja  (2014)  menemukan    Tingkat    Kemandirian  keuangan    secara berpengaruh terhadap IPM. Suryaningsih, Utama, & Yasa (2015). Suryaningsih et al. (2015) menemukan  Kinerja  keuangan  daerah  dapat  meningkatkan  IPM.  Berdasarkan  kajian penelitian terdahulu dapat  dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

## H3: Diduga  Dengan  Kinerja  Keuangan  Yang  Semakin  Baik  Yang  Dilihat  Dari  Rasio Ketergantungan Keuangan Dan Rasio Derajat Desentralisasi Dapat Meningkatkan IPM

## Pengaruh belanja modal terhadap  Indeks Pembangunan Manusia
Penelitian  Sularso  &  Restianto  (2012)  membuktikan  secara  empiris  bahwa  tingkat ketergantungan daerah memberikan dampak   positif pada  belanja modal . Penelitian Praza (2016) yang menyatakan bahwa  derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja  modal. Yanto, Ridwan, & Fattah (2018) menemukan  indeks pembangunan manusia dapat ditingkatkan melalui belanja modal  yang tepat.  Menurut   Martini & Dwirandra (2015) bahwa  kinerja  keuangan  berdampak  pada  peningkatan  belanja  modal.    Sari  &  Supadmi (2016) dan Mirza (2012)  menemukan  belanja modal dapat meningkatkan secara signifikan IPM. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka dikembangkan hipotesis  sebagai berikut: H4: Diduga Semakin Baik Kinerja Keuangan  Akan Meningkatkan Belanja Modal Yang
Berdampak Pada Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  menggunakan  desain  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  asosiatif  yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel dan menguji hipotesis yang dikembangkan,

## Populasi dan sampel
Populasi  dan  sampel  penelitian    adalah  seluruh    kabupaten/kota  di  Propinsi  Papua sebanyak 29 kabupaten/ Kota .

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang bersumber dari laporan DJKP dan BPS   tahun 2013-2018

## Teknik  Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah Moderated  Regression  Analysis (MRA) dengan bantuan aplikasi AMOS versi 21, Tahap analisis sebagai berikut : pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis digunakan analisis jalur dan uji sobel test
Gambar 1:  Model penelitian
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  Normalitas    menggunakan  Kolmogorov-Smirnov  dengan    hasil  perhitungannya pada table 6 berikut:
Tabel 6. Hasil Uji KS-1 Sample

## Sumber: Data primer diolah, 2019)
Berdasarkan  output  SPSS  di  atas  dengan  menggunakan  metode  Kolmogorov Smirnov diketahui bahwa nilai IF Sig  0,074>0,05 sehingga model berdistribusi normal .

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas    menguji      ketidaksamaan    probabilitas  (  varians)  suatu residual dari seluruh pengamatan, bila tidak terpenuhi dinyatakan tidak bisa digunakan untuk peramalan.

## Grafik 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2019)
Pada  Grafik  2  diagram  pencar      menunjukkan    model  regresi  linear  berganda  tidak terdapat gejala atau masalah heteroskedastisitas. Gambar grafik diatas memperlihatkan data menyebar  tidak  beraturan      membentuk  pola  yang  tidak  teratur  .  Maka  disimpulkan  tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Multikolinieritas
Uns tandardized Res idual 174 Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,30388407 Abs olute 0,065 Pos itive 0,039 Negative -0,065 0,065 ,074 c a. Tes t dis tribution is  Norm al. b. Calculated from  data. c. Lilliefors  Significance Correction.

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
As ym p. Sig. (2-tailed) N Norm al Param eters a,b Mos t Extrem e Differences Tes t Statis tic
Uji  Multikolinieritas  digunakan  untuk  melihat  ada  tidaknya  interkorelasi  /  hubungan antar variabel independen.

## Tabel 7  Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -24,797 86,624 Dana perimbangan 18,271 4,118 0,416 0,559 1,788 Kinerja Keuangan -13,174 13,956 -0,067 0,985 1,016 Belanja Modal -15,523 2,718 -0,538 0,553 1,808
a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia Sumber: Data primer diolah, 2019
Dari tabel di atas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai Tolerance >010 dan nilai VIF<10,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas

## Tabel 8 Pengujian Goodness of Fit Model penelitian
Goodness of fit Cut of Hasil perhitungan keterangan P Value 0,417 MODEL BAIK CMIN/DF ≤ 2.00 0,666 MODEL BAIK GFI ≥  0,90 0,998 MODEL BAIK AGFI ≥ 0,90 0,981 MODEL BAIK TLI ≥ 0,95 1,016 MODEL BAIK CFI 0.95 1.00 MODEL BAIK RMSEA ≤ 0,08 0.000 MODEL BAIK
(Sum ber: Data lampiran)
Berdasarkan tabel 8  dapat dilihat dari t kriteria yang digunakan memenuhi spesifikasi model  yang  baik  sehingga  model  ini  dapat  untuk  menjelaskan  variable-variabel  penelitian yang digunakan.

## Pengujian Hipotesis

## Pengujian Pengaruh Langsung
Pengujian  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak  langsung    digunakan  untuk menjawab  hipotesis.    Untuk  mengetahui  hasil  uji  hipotesis  digunakan  analisis  jalur.  ( Path Analyzed ). Berdasarkan hasil statistik tabel 9 dan gambar  3,  dapat dijelaskan analisis jalur sebagai berikut:
1.  Pengujian pengaruh  langsung antara  Dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal diperoleh  koefisien  jalur  sebesar  0,661  dan  P  value  0,000.  Karena  nilai  P  value kurang  dari  0,05  mengindikasikan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dan positif .
2.  Pengujian pengaruh langsung kinerja keuangan terhadap  belanja modal diperoleh koefisien  jalur  sebesar  -0,081  dan P  Value 0,168.  Karena nilai P  value  lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa ada pengaruh negative tetapi tidak signifikan.
3.  Pengujian pengaruh  langsung antara  Dana  perimbangan  terhadap  IPM  diperoleh koefisien jalur sebesar 0,416 dan P Value 0,000. Karena nilai P value kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan ( H1 Diterima ).
4.  Pengujian pengaruh langsung  kinerja keuangan terhadap  IPM diperoleh koefisien jalur sebesar -0,046 dan P Value 0,168. Karena nilai P value 0,347 lebih dari   0,05 mengindikasikan bahwa  tidak ada pengaruh signifikan ( H3 Ditolak ).
5.  Pengujian  pengaruh  langsung  belanja  modal  terhadap  IPM  diperoleh  koefisien jalur  sebesar  -0,536  dan  P  Value  0,000.  Karena  nilai  P  value  kurang  dari  0,05 mengindikasikan bahwa ada pengaruh negative dan signifikan.

## Pengujian pengaruh tidak langsung (Uji Sobel test)
Berdasarkan hasil pengujian dengan dapat dilihat bahwa:
1.  Pengujian efek mediasi belanja modal pada pengaruh struktur APBD terhadap IPM diperoleh  koefisien  jalur  tidak  langsung  sebesar  0,354  dan  Z  hit  =  0,198  pada  P Value sebesar 0,842. Karena Zhit =0,198 lebih kecil  dari Z table =1,96 dan nilai p value  0,842  ≥0,05  mengindikasikan  belanja  modal  tidak    dapat  memediasi pengaruh dari struktur APBD terhadap IPM (H2 Ditolak ).
2.  Pengujian efek mediasi  belanja modal pada pengaruh Kinerja keuangan  terhadap
IPM  diperoleh koefisien jalur tidak langsung sebesar 0,429 dan Z hit = 0,195  pada p value  sebesar 0,845 Karena Zhit =0,195 lebih kecil  dari Z table =1,96  dan nilai
p  value    0,845  ≤  0,05  mengindikasikan  belanja  modal    tidak  dapat  memediasi pengaruh dari Kinerja keuangan  terhadap IPM ( H4 Ditolak ).

## Tabel  9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Variable independent Variable dependent  Variable mediasi  koef Zhit  P value  keputusan Pengaruh Langsung ( Direct Effect ) Struktur APBD IPM - 0.416 - 0.000 diterima Kinerja Keuangan IPM - 0.064 - 0.347 ditolak Pengaruh tidak  Langsung ( Indirect Effect ) Struktur APBD IPM Belanja modal 0.354  0,198 0,842 ditolak Kinerja Keuangan IPM Belanja modal 0.429  0,195 0.845 ditolak
Sumber: Data Diolah
Gambar 3 : Hasil Uji Model Penelitian

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Dana Perimbangan  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
APBD adalah perwujudan   kebijakan pemerintah daerah  untuk menentukan prioritas program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.dalam pengelolaan pembangunan.  Dalam  komponen  struktur  pendapatan  Daerah  terdapat  komponen  dana perimbangan  (DBH.  DAU,  DAK)    yang  berasal  dari  pusat  untuk  membantu  daerah  dalam mengatasi  disparitas  antar  daerah  dan  pembiayaan  program  pusat  yang  menjadi kewenangan di daerah. Diharapkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah akan dapat  dipakai  untuk  membiayai  berbagai  macam  program  prioritas  di  bidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi yang akan menciptakan produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan dapat meningkatkan IPM.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  satu (H1) diterima artinya   terdapat pengaruh dari Dana perimbangan  (DBH, DAU, DAK)  terhadap IPM dengan p value 0.0 00 ≤ 0.05 Ini
menunjukkan dengan  semakin besar penerimaan   dana perimbangan dapat meningkatkan IPM.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  berdasarkan data  2013-2018 terlihat  meningkatnya  rata-rata dana  perimbangan  sebesar  6,11  %  per  tahun  yang    berdampak  pada  meningkatnya  IPM sebesar 1,33 % per tahun.
Anggaran  daerah   yang dialokasikan  harus benar-benar  mampu  menjawab  tuntutan masyarakat  melalui  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  kualitas layanan  public,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  kebersihan,  keamanan  ketertiban,  dan  lain sebagainya  dengan  memperhatikan  potensi  keanekaragaman  daerah  .  Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  Anim  (2018)  yang  menunjukkan  dana  perimbangan  tidak memberikan  dampak  pada  meningkatnya  indeks  pembangunan  manusia.  Penelitian  yang dilakukan oleh rRiva (2017) juga menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap  indeks  pembangunan  manusia  tetapi  sejalan  dengan penelitian  Swandewi  (2014) yang  mengemukakan  bahwa  sudah  semestinya  meningkatnya  penerimaan  daerah  yang dicerminkan dengan peningkatan sumber-sumber penerimaan termasuk di dalamnya adalah dana perimbangan akan  diikuti  oleh  peningkatan  kesejahteraan  (pendapatan perkapita dan IPM) sebagai indikator pengukurannya.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  Pemerintah  Daerah  di  Propinsi  Papua    telah memanfaatkan kewenangannya yang diberikan oleh  pemerintah  pusat dengan mengalokasikan anggarannya dalam pembangunan di daerah dengan menerapkan prioritas program-program    di  berbagai  bidang  baik  bersifat  non  ekonomis  maupun  ekonomis  yang bersifat  produktif  sehingga  memberikan  dampak  pada  meningkatnya  tingkat  kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan meningkatkannya IPM.

## Pengaruh  Dana  Perimbangan    terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  di mediasi oleh Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur  diperoleh  hasil  bahwa  secara  langsung  Struktur APBD  yang  diwakili  oleh  dana  perimbangan  berdampak  pada  peningkatan  belanja  modal tetapi  meningkatnya    belanja  modal  justru  berdampak    negative  pada  IPM.  Hal  ini  dapat dijelaskan  bahwa  Struktur  APBD  yang  diwakili  oleh  Dana  perimbangan  (DAU  DAK,  DBH)
secara  umum  adalah  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  yang  bersifat block  grand maupun  dialokasikan  ke  daerah-daerah  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan kemampuan  daerah dalam membiayai pembangunan. Semakin meningkat pendapatan dari dana  perimbangan(DBH,  DAU,  DAK)  akan  meningkatkan  pengeluaran  modal  untuk membelanjakan investasi dalam aktiva tetap, baik berupa sarana dan prasarana  di bidang pendidikan,  kesehatan  ,  infrastruktur  ,  perekonomian  dan  kemudahan  fasilitas  yang  dapat meningkatkan pelayanan public yang prima yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  uji  pengaruh  parsial  dari  Dana  perimbangan    terhadap  Belanja modal  sejalan  dengan  penelitian  (Hendarmin,  2012;  Sartika  et  al.,  2017;  Swandewi,  2014) yang  menemukan  ada  pengaruh  yang  positif  signifikan  dari  DAU,  DAK,  DBH  terhadap belanja  modal.  Sedangkan  pengaruh  secara  parsial  dari  belanja  modal  terhadap  IPM memiliki  pengaruh  yang  negative  dan  signifikan  terhadap  IPM,  Ini  menunjukkan  bahwa Peningkatan  belanja  modal  tidak  menyebabkan  meningkatnya  IPM  dikarenakan  belanja modal terutama  yang  bersifat  investasi tetap  tidak  berdampak dalam  jangka  pendek (Short term ) terlihat tetapi dalam jangka panjang ( long term ) akan berkontribusi  pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  juga terlihat pengaruh  yang  negatif  menunjukkan bahwa semakin meningkatnya  belanja modal akan mengurangi IPM . Dapat dijelaskan berdasarkan data  belanja modal di Papua rata-rata sekitar 27,76 % dari APBD. Menurut Badrudin dalam Zebua  (2014)  alokasi  belanja  daerah  dipandang  belum  efektif  dalam  pencapaian kesejahteraan  masyarakat  Angka  ini  jauh  dari  angka  ideal  yang  seharus  diatas  30%  dari alokasi APBD. Baru akan berdampak pada pengikatan IPM. Jika alokasi belanja modal tepat seperti  pembenahan  infrastruktur,  fasilitas  umum  yang  memadai  sehingga  akan  dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyakat dan IPM. Semakin rendahnya alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadi peningkatan proporsi alokasi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah .padahal dan komposisi alokasi penggunaannya harus
pada  bidang-bidang  prioritas  seperti  pendidikan,  kesehatan,  perekonomian  yang  dapat menciptakan produktivitas bagi masyarakat.
Dari  Hasil  uji  mediasi  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  p  value  0,842  >  0,05  sehingga hipotesis  2  ditolak  berarti.  Meningkatnya  dana  perimbangan  tidak  berdampak  pada meningkatnya  belanja  modal  yang  berimbas  pada  meningkatnya  IPM,  Ini  dapat  dijelaskan bahwa  belanja modal tidak seluruhnya di danai dari dana perimbangan (DAU , DAK, DBH) karena dana perimbangan hanya menyumbangi rata-rata sebesar  27,67% dari total APBD sisanya  dari  pendapatan  lainnya.  Kontribusi  yang  kecil  ini  juga  berdampak  pada  kecilnya kontribusi  ke  belanja  modal  yang  terkait  dengan  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  publik yang tersedia di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan  sehingga  tidak berdampak dalam jangka  pendek  tetapi  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  dapat  memberikan  dampak terhadap  peningkatan  IPM.    Meningkatnya  belanja  modal  tidak  berarti  berdampak  pada peningkatan  IPM  manakala  alokasinya  tidak  tepat  digunakan  untuk  peningkatan  kualitas layanan publik yang memberikan dampak pada kemakmuran masyarakatnya.

## Pengaruh Kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Kinerja  keuangan  adalah  alat  untuk  menilai  kinerja  pemda  yang  dapat  memberikan informasi  yang  penting  untuk  pengambilan  kebijakan  yang  berdampak  positif  pada masyarakat  (Pangkey  et  al.,  2017),    sejalan  dengan  itu  Mahmudi  (2010)  mengemukan analisis ratio keuangan ada beberapa diantaranya adalah ratio desentralisasi fiscal dan rasio tingkat ketergantungan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistic  diperoleh  bahwa  kinerja  keuangan berpengaruh  negative  tidak  signifikan  terhadap  indik  pembangunan  manusia  sehingga hipotesis  3  ditolak  artinya  secara  langsung  kinerja  keuangan  yang  dicapai  secara  umu  di seluruh  Kabupaten/kota  di  propinsi  Papua  belum  mampu  mendongkrak  Indeks Pembangunan  Manusia di  daerah  masing  masing.  .  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  kinerja keuangan  yang  diukur  dari  tingkat  ketergantungan  dan  tingkat  desentralisasi  menunjukkan bahwa  tingkat  ketergantungan  Propinsi  Papua  terhadap  Pemerintah  pusat  sangat  tinggi dengan  rata-rata  tingkat  ketergantungan  90,66  %  dan  tingkat  desentralisasi  fiscal  cukup
rendah  dengan  rata-rata  29,67%.  Hasil    penelitian  membuktikan  bahwa  tingkat ketergantungan  yang  tinggi  dan  derajat  desentralisasi  fiscal  yang  rendah  tidak  akan berdampak  pada    pelayanan    publik  yang  baik  dikarenakan  pendapatan  transfer  yang  ada digunakan  untuk  menutupi  pos  belanja  tidak  langsung  yang  tidak  mampu  dipenuhi    hanya dengan PAD sehingga jika pelayanan public kurang baik maka tidak akan berdampak pada IPM.  Ini  menunjukkan  bahwa  potensi  lokal  di  Papua  belum  digali  secara  maximal.  Jika pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  potensi  local  akan  dapat meningkatkan  rasio  desentralisasi  fiscal  dan  tingkat  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat akan berkurang, sehingga kemakmuran  masyarakat semua kabupaten/kota di Papua diprediksi akan meningkat. Secara ringkas penelitian ini menyimpulakn bahwa dengan masih tingginya  tingkat  ketergantungan  dan  tingkat  desentralisasi    di  sebagian  besar  kabupaten /kota di Papua menyebabkan daerah-daerah  kurang dapat membuat program yang strategis sesuai  dengan  kebutuhannya  pelayanan public  di  daerah    sehingga    tingkat  kesejahteraan masyakat  belum tercapai. Dapat terlihat dari  IPM rata-rata Propinsi di Papua lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lain dan menempati urutan terakhir secara nasional.  Dan secara  umum  masih  banyaknya  kabupaten  yang  berada  dibawah  IPM  Propinsi  karena mengalami pertumbuhan yang negatif .
Penelitian ini dapat dijelaskan oleh Anggraini (2015) menyatakan bahwa daerah yang memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  rendah  telah  memiliki  kondisi  keuangan  yang  baik untuk  memaksimalkan  pelayanan  publik.  Didamping  itu  kondisi  keuangan  yang  baik membuat pemerintah daerah mempunyai banyak pilihan untuk meningkatkan daerah mereka dan  tidak  tergantung  pada  pemerintah  pusat  untuk  membiayai  proyek  yang  strategis  yang dibutuhkan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan potensi local akan dapat meningkatkan IPM secara dramatis (Dendy, 2018).  Ketidakmampuan dalam kapasitas dan  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  sering  menimbulkan  efek  negatif  yaitu    tingkat pelayanan  yang  rendah    bagi  masyarakat  berdampak  pada    tidak    meningkatkan  IPM. Kesimpulannya  adalah  Semakin  jelek  kinerja  keuangan  yang dilihat dari  semakin  tingginya tingkat ketergantungan dan rendahnya tingkat desentralisasi fiscal di Kabupaten /kota yang
ada  di    Propinsi  Papua  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  Pemerintah  daerah  dalam memaksimalkan  penyediaan  sarpras  pelayanan  publik  sehingga  membuat  pemda  tidak mempunyai  banyak  pilihan  strategis  untuk  membiayai  berbagai  macam  kegiatan  yang bermanfaat  bagi  peningkatan  kualitas  masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan  IPM  lebih dramatis.  Bila  dilihat  berdasarkan  data  IPM  Papua  hanya  tumbuh  rata  rata1,32%  pertahun .bahkan ada beberapa daerah di Papua yang IPM  lebih rendah dari IPM rata rata Propinsi Papua.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Di Mediasi Oleh Belanja Modal
Dari  hasil  pengujian  analisis  jalur  diperoleh  hasil  bahwa  secara  langsung  pengaruh kinerja  keuangan  ke  belanja  modal  tidak  berpengaruh  signifikan  tetapi  belanja  modal berpengaruh  signifikan  dengan  arah  kedua  duanya  negative.  Uji  sobel  test  menunjukkan bahwa  p  value  0,845  >  0,05  ,  sehingga  hipotesis  H4  tidak  terdukung..    Kinerja  keuangan yang  dilihat  dari  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  (90%)  dan  tingkat  desentralisasi  fiscal (2,6%)    tidak  menunjukkan  performance  keuangan  pemerintah  daerah  yang  baik,  Indikator kinerja keuangan ini mencerminkan daerah belum mempunyai kemampuan dalam mendanai kebutuhan  daerah  yang  berasal  dari  potensi  local  secara  maximal    untuk  membiayai pembangunan  dan  penyediaan  infrastruktur,  sarpras      dalam  kaitannya  dengan  pelayanan public  seperti  di  bidang  ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan    sehingga  tidak  terlalu berdampak  sekali  pada  peningkatan  IPM  yang  cukup  dramatis  untuk  konteks  Papua  rata- rata  IPM  hanya  meningkat  1,3  %    pertahan.  Kinerja  keuangan  yang  kurang  bagus menunjukkan pula bahwa pemerintah daerah di Propinsi Papua belum dapat   mengali  dan mengelola  sumber-sumber  pendapatan  aslinya  untuk  mendanai    pembangunan  di  daerah dan  penyediaan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  mandiri  sehingga  mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana tersebut.Sebagian besar dana perimbangan masih banyak  digunakan  untuk  menutupi  belanja  tidak  langsung  yang  tidak  mampu  dipenuhi dengan  PAD.  Sehingga  alokasi  dari  belanja  modal  dari  APBD  yang  jumlahnya  hanya  27% yang seharusnya minima idealnya adalah 30 % dari total APBD.
Belum  terbuktinya  hipotesis  H4  dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  karena ketidakmampuan  daerah  mengangkat  potensi  local  untuk  membiayai  seluruh  kebutuhan daerah  menyebakan  daerah  tidak  mampu    menyediakan    investasi  tetap  yang  dibutuhkan untuk layanan publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini disebabkan karena belanja modal bukan satu-satunya yang mendongkrak IPM tetapi peran dari belanja daerah secara  keseluruhan  yang  dikelola  dengan  tepat  akan  dapat    meningkatkan  kemakmuran masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  IPM.  Hal  ini  sejalan  dengan  Sahial (2007)  alokasi  belanja  untuk  bidang  kesehatan  hendaknya  mampu  meningkatkan  angka harapan  hidup  yang  merupakan  komponen  dalam  penentuan  kualitas  pembangunan manusia.  Alokasi  di  bidang  pendidikan  akan  mengantarkan  masyarakat  dapat  mengenyam pendidikan  yang  bermutu  dan  terjangkau  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  angka melek  huruf  sedangkan  alokasi  belanja  infrastruktur  dilakukan  dengan  harapan  akan memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  pendapatan    masyarakat  yang  selanjutnya    akan meningkatkan daya beli masyarakat .

## SIMPULAN

## Simpulan
1.  Semakin  meningkatnya  Dana  perimbangan  (DBH,  DAU  DAK)  akan  berdampak  pada semakin  meningkatnya    kesejahteraan  masyarakat  yang  dicerminkan  dengan peningkatan  IIPM.
2.  Meningkatkan  Dana  perimbangan    tidak  dapat  meningkatkan  belanja  modal    yang berdampak  pada  meningkatnya    IPM.  Artinya    semakin    meningkatnya    Dana perimbangan tidak disertai dengan   peruntukaanya yang tepat tidak dapat mendongkrak peningkatan IPM ,
3.  Kinerja keuangan yang dilihat dari semakin tingginya  tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi  tidak berdampak pada peningkatan IPM
4.  Meningkatkan    Kinerja  keuangan  yang  dapat  dilihat  dari  tingkat  ketergantungan  dan tingkat desentralisasi tidak berpengaruh  pada meningkatnya  belanja modal  sehingga tidak berdampak pada meningkatnya  IPM.

## Keterbatasan penelitian
1.  Penelitian  ini hanya  menggunakan  komponen  struktur APBD  yaitu    Dana perimbangan padahal  belanja  modal  didanai    juga  oleh  pendanaan  yang  lain  termasuk  di  dalamnya juga  berasal    Dana  Otsus  yang  juga  membiayai  sektor  kesehatan,  pendidikan  dan ekonomi..  Penelitian  ke  depan  diharapkan  bisa  memasukkan  dana  Otsus  yang  juga mengalokasikan  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  dalam  menjelaskan alokasi  belanja modal.
2.  Penelitian ini hanya menggunakan data cross section sehingga tidak dapat memprediksi IPM  yang  merupakan  proses  yang  diperoleh  bukan  dari  hanya  6  tahun  .  Penelitian  ke depan  data  seharusnya  menggunakan  data  runtun  waktu  ( time  series )  sehingga  bisa menjelaskan lebih baik hubungannya dengan IPM .

## Saran
1.  Setiap  kabupaten  harus  dapat  membuat  prioritas  pemanfaatan  penggunaan  dana perimbangan  yang  tepat  untuk  mendanai  program  program/  bidang  yang  menjadi prioritas  dalam  pembangunan  khususnya    yang dapat  membantu  dalam  meningkatkan IPM
2.  Pemerintah Propinsi sebaiknya mengawasi peruntukan dari Dana perimbangan dengan membuat acuan skala prioritas program yang harus dikembangkan di daerah/kabupaten masing-masing      sesuai  dengan  kondisi  dan  peruntukannya  berdasarkan  aturan  yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku
3.  Untuk  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  peningkatan  IPM  maka  sebaiknya Dana Perimbangan yang diberikan di setiap Kabupaten harus digunakan untuk belanja modal  khususnya  pada  pengadaan  investasi  dengan  skala  prioritas  pada  peningkatan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi.
4.  Untuk  mengurangi  Tingkat  ketergantungan  dan  Tingkat  desentralisasi  dan  maka dibutuhkan  upaya  penggalian  potensi  pajak  dan  retribusi  serta  menguatkan  BUNDES yang ada di setiap kabupaten /Kota sebagai sumber alternative pembiayaan yang kuat di setiap kabupaten /Kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  F.  R., &  Purbadharmaja,  I. B. P.  (2014).  Pengaruh Kemandirian Keuangan  Daerah Dan  Keserasian  Alokasi  Belanja  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 3 (6).
Anggraini,  T.  (2015). Pengaruh  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia .  UNS  (Sebelas  Maret University).
Arsyad,  L.  (1999). Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah . Yogyakarta: BPFE.
Aziz, A., & Wulandari, R. (2014). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal,  Sumber  Pembiayaan  Defisit  Dan  Faktor  Penyerap  Fasilitas  Publik  Terhadap Belanja Modal Daerah. Accounting Analysis Journal , 1 , 1 –20.
Batafor,  G.  G.  (2011).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT. Program PascaSarjana: Universitas Udayana .
Bisma,  I.,  &  Susanto,  H.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Ganec Swara , 4 (3), 75 –86.
Budiartha,  I.  K.,  Badera,  I.  D.  N.,  &  Tonu,  D.  (2015).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah Pada Daya Saing dengan Keserasian Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 4 , 44735.
Christy,  F.  A.,  &  Adi,  P.  H.  (2009).  Hubungan  Antara  DAU,  Belanja  Modal  dan  Kualitas Pembangunan Manusia. Paper The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya .
Darwanto,  &  Yulia,  Y.  (2007).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah, dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Simposium Nasional Akuntansi X .
Farel,  R.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  di  Kabupaten  Bogor. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (2).
Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keti). Jakarta: Salemba Empat.
Harianto,  D.,  &  Adi,  P.  H.  (2007).  Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pendapatan  Per  Kapita. Simposium  Nasional  Akuntansi X , 26 –28.
Hendarmin.  (2012).  Pengaruh  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  dan  Investasi  Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  EKSO,  Fakultas  Ekonomi  Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN , 8 (3), 144 –155.
Ibnu,  S.  (1986). Pokok-Pokok  Kebijaksanaan,  Perencanaan,  Pemrograman,  Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional . Jakarta: CV Rajawali.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Kusnandar,  &  Siswantoro,  D.  (2012).  Pengaruh  DAU,  PAD,  SILPA,  dan  Luas  Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntanasi XV, Banjarmasin .
Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education,
and Health in Indonesia: Who Benefits From Public Spending? The World Bank.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keem). Yogyakarta: ANDI.
Martini,  K.,  &  Dwirandra,  A.  (2015).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada  Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi , 426 –443.
Mirza,  D.  S.  (2012).  Pengaruh  Kemiskinan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Belanja  Modal Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Tengah  Tahun  2006-2009. Economics Development Analysis Journal , 1 (2).
Pangkey,  A.  H.  R.,  Saerang,  I.  S.,  &  Tulung,  J.  E.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Dearah  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Tahun  Anggaran  2011-2015. Jurnal EMBA , 5 (2), 2848 –2858.
PP Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 4 (1), 25 –36.
Sari,  I.  A.  C.  Y., &  Supadmi,  N.  L.  (2016).  Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  Dan  Belanja Modal  Pada  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia. E-Jurnal  Akuntansi , 15 (3), 2409 –2438.
Sartika,  N.,  Kirmizi,  K.,  &  Indrawati,  N.  (2017).  Analisis  Faktor-faktor  dalam  Struktur  APBD dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sorot , 12 (2), 121 –135.
Sholikhah,  I.,  &  Wahyudin,  A.  (2014).  Analisis  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 553 –562.
Sularso,  H.,  &  Restianto,  Y.  E.  (2012).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Media Riset Akuntansi , 1 (2), 109 –124.
Suryaningsih,  N.  N.,  Utama,  M.  S.,  &  Yasa,  I.  N.  M.  (2015).  Dampak  Kinerja  Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 40 (8), 537 –554.
Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di Wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 1 (1), 183 –191.
Susantih,  H.,  &  Saftiana,  Y.  (2009).  Perbandingan  Indikator  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi , 12 .
Swandewi,  A.  (2014).  Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah Terhadap  Keserasian  Anggaran  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  pada  Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. J Ekon Bis , 3 (7), 356 –376.
Yanto,  E.,  Ridwan,  &  Fattah,  V.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Belanja  Modal  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  (Survei  Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). E Jurnal Katalogis , 6 (2), 125 –135.
Zebua,  W.  F.  (2014). Pengaruh  Alokasi  Belanja  Modal,  Belanja  Barang  Dan  Jasa,  Belanja
Hibah  Dan  Belanja  Bantuan  Sosial  Terhadap  Kualitas  Pembangunan  Manusia  (Studi Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2011-2013) . Universitas Brawijaya.