## URGENSI STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN DAMPAK PANDEMI COVID-19
Alfina Faradisa Karin, Clarissa Divanendra Salsabila, Faya Asyiffa, Ima Alyssa, Maylia Wahyu Dwiputri, Nastiti Alfiya Lukita Sari, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum

## Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This article aims to examine the Urgency of Government Policy Strategy through the Covid 19 Pandemic Impact Acceleration Program. The type of method used in this study is a qualitative research  method  and  library  research  (Library  Research).  Data  analysis  was  carried  out descriptively,  secondary  data  on  the  topic  of  the  problem  was  then  qualified,  grouped,  then analyzed  carefully.  The  results  of  the  study  show  that  1.  In  the  process  of  refocusing  and reallocating the APBD in regional financial management, it must be carried out by synergizing the components  of  Personnel  Expenditure,  Unexpected  Expenditures  for  Social  Assistance Expenditures, and innovating during a pandemic, because the education component has been set at 20% and health 10% of APBD. 2. The government carried out a stimulus, namely fiscal, non-fiscal stimulus and the economic sector. 3. Togetherness in accelerating the handling of the Covid 19 pandemic situation by taking several extraordinary and urgent steps that must be taken by the central and regional governments by prioritizing controlling the rate of spread of the virus, mass vaccination policies, must increase labor-intensive programs and strive to improve regional economic ecosystems
Keywords : Urgency, Policy, Budget Refocusing and Reallocation, Covid 19 Pandemic.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  Urgensi  Strategi  Kebijakan  Pemerintah  melalui Program Percepatan Dampak Pandemi Covid 19. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder tentang topik masalah kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Dalam proses  refocusing  dan  realokasi  APBD  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan dengan  mensinergikan  komponen  Belanja  Pegawai,  Belanja  Tak  Terduga  dengan  Belanja Bansos,  dan  melakukan  inovasi  di  masa  pandemi,  karena  komponen  pendidikan  ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan 10% dari APBD. 2. Pemerintah melakukan stimulus yaitu stimulus fiskal,  nonfiskal  dan  sektor  ekonomi.  3.  Kebersamaan  dalam  percepatan  penanganan  situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan beberapa langkah luar biasa dan mendesak yang harus dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  dengan  mengutamakan  pengendalian  laju penyebaran  virus,  kebijakan  vaksinasi  massal,  harus  meningkatkan  padat  karya  program  dan berupaya untuk meningkatkan ekosistem ekonomi daerah
kata kunci : Urgensi, Kebijakan, Refocusing dan Realokasi Anggaran, Pandemi Covid 19.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  menekankan  urgensi strategi kebijakan refocusing dan realokasi  anggaran  untuk  mengatasi dampak pandemi Covid-19. Istilah urgensi  mengacu  pada  sesuatu  yang mendorong kita dan memaksa kita untuk menyelesaikannya.  Sehingga  dengan asumsi  ada  masalah  yang  harus ditindaklanjuti.  Menurut  Daulay  Maslina urgensi berasal dari bahasa latin 'urgent', yaitu (kata kerja) yang artinya mendesak. Dalam  versi  bahasa  Inggris  disebut 'urgent'  (kata  sifat)  dan  dalam  versi bahasa Indonesia menjadi 'urgent' (kata benda) 1 .  Urgensi  adalah  kebutuhan mendesak atau hal yang sangat penting. Cara  menghadapi  situasi  mendesak adalah  dengan  menyadari  pentingnya manajemen  krisis.  Mengutip  laman DJKN  Kemenkeu  yang  dikemukakan oleh  Coomb,  Devlin,  dan  Smudde,  ada tiga  tahapan  dalam  manajemen  krisis, yaitu  pra  krisis,  respon  terhadap  krisis, dan pasca krisis ( pre-crisis, response to the  crisis,  and post-crisis ). 2 .  Kedekatan urgensi  bersinergi  dengan  strategi. Strategi  adalah  pendekatan menyeluruh yang berkaitan  dengan penerapan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam  satu periode. Strategi juga merupakan rencana  jangka  panjang  yang  disusun untuk  mengantarkan  pada  pencapaian tujuan  dan  sasaran    tertentu.  Tujuan pemahaman  strategi,  yaitu  sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi  perubahan.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu bersifat
1 Daulay, Maslina, Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam  Membentuk  Mental  Yang  Sehat.  Jurnal Hikmah. Vol. 12 No. 1. 2018.
2 Coomb,  2010;  Devlin,  2007;  Smudde,  2001  dalam Kriyantono,  Rachmat.(2014).  Public  Relations,
dinamis,  dan  dapat  berubah.  Jadi,  kita tidak  bisa  menggunakan  satu  strategi seumur  hidup.  Manfaat  strategi  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai  fungsi  untuk  membantu fokus  dan  membantu  mencapai  hasil yang  diharapkan.  Selanjutnya  peran manajemen  strategis  bagi  pemerintah, perusahaan, dan organisasi yaitu: Memberikan  arah  jangka  panjang  yang akan  dituju.  Membantu  pemerintah, perusahaan  dan  organisasi  beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Membuat pemerintah, perusahaan, atau organisasi  lebih  aktif.  Urgensi  strategis sering  digunakan  dalam  implementasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah  pada  hakekatnya  adalah kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat  dalam  arti  yang  seluas- luasnya  (negara,  masyarakat  dalam berbagai  status  dan  untuk  kepentingan umum),  baik  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.
Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan masalah yang ada secara  tuntas,  bukan  menyelesaikan masalah  dengan  menciptakan  masalah baru,  tetapi  dengan  adanya  kebijakan yang  menyelesaikan  masalah,  oleh karena itu kebijakan publik harus menjadi solusi  dan  solusi  dari  masalah  yang sedang dihadapi.  Untuk  mengukur pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang diinginkan  dari  suatu kebijakan,  Edward III  mengemukakan  bahwa  terdapat  4
Issue  &  Crisis  Management  (Pendekatan  Critial Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif). Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana.: 178-180
(empat)  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 3 . Adapun
keberhasilan kebijakan, tahapan- tahapan  kebijakan  publik 4 menurut William Dunn adalah sebagai berikut:
1.  Pengaturan  agenda.  Penyusunan agenda atau agenda setting merupakan  tahapan  dan  proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
2. Formulasi /Perumusan kebijakan.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan.
4.  Pengkajian  /Penilaian  /Evaluasi Kebijakan.
Strategi  adalah  ilmu,  seni,  atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah  daerah  dalam  mengelola setiap  program  kegiatannya  dengan merintis  suatu  cara,  langkah,  atau tahapan untuk mencapai tujuan 5 . Sedangkan  arah  kebijakan  merupakan perwujudan  dari  strategi  pembangunan daerah yang dititikberatkan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi  dan  arah  kebijakan  akan merumuskan perencanaan yang komprehensif,  sinkron,  konsisten,  dan selaras  dengan  visi  dan  misi  kepala daerah  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran  perencanaan  pembangunan daerah.  Selain  itu,  strategi  dan  arah kebijakan  merupakan  sarana  untuk
3 Edward  III,  GeorgeC  (edited)  1984.  Public  Policy Implementing . Jai Press Inc. London England
4 Dunn.  W.  2013Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik Yogyakarta Gadjash Mada University Press
5 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
6 Asmara,  R.  (2016).  Sistem  Informasi  Pengolahan Data  Penanggulangan  Bencana  Pada  Kantor Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)
melakukan  transformasi,  pembenahan, dan  peningkatan  kinerja  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  setiap program  kegiatan  baik  internal  maupun eksternal,  pelayanan  dan  administrasi, serta  perencanaan,  pemantauan,  dan evaluasi.  Strategi  dan  arah  kebijakan merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Dalam  proses  strategi  dan  arah kebijakan  diperlukan  analisis  kebijakan. Analisis  kebijakan  menurut  Herdiana dapat  diartikan  sebagai  ilmu  yang menggunakan berbagai bentuk penilaian dalam hal argumentasi dan diskusi politik untuk menghasilkan, melakukan penilaian  kritis  dan  menyampaikan pengetahuan  terkait  kebijakan  tersebut. Asmara  berpendapat  bahwa  analisis kebijakan merupakan ilmu terapan yang bertujuan untuk merekomendasikan solusi  permasalahan  publik  kepada pembuat kebijakan publik (policy maker) 6 .  Dalam  kegiatan  analisis  kebijakan terdapat  berbagai  informasi  terkait  isu kebijakan  publik  serta  opini  terkait kebijakan  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan  dalam  pembuatan  kebijakan. Analisis  kebijakan  dalam  arti  luas menurut  pendapat  Retnoningsih  dan Marom  dapat  diartikan  sebagai  suatu bentuk penelitian terapan yang bertujuan untuk  memperoleh  informasi  tentang permasalahan  yang  dihadapi  guna menemukan  solusi  permasalahan  yang tepat 7 .    Di  era  sekarang  ini,  dengan
Kabupaten Padang Pariaman . Jurnal J-Click Vol: 3, No: 2. ISSN : 2355-7958.
7 D.  Retnoningsih  dan  A.  Marom.  (2017).  Analisis Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik    Universitas Diponegoro  Semarang  Jawa  Tengah.  Journal  of
bantuan  ilmu  pengetahuan  modern berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai  alat  bantu  dalam  memecahkan masalah.
Dalam mengkaji suatu Implementasi  Kebijakan  Publik  perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Untuk  itu  diperlukan suatu model kebijakan. Model implementasi dikemukakan oleh George C.  Edward  III  bahwa  implementasi kebijakan  sebagai  suatu  proses  yang dinamis,  dimana  terdapat  banyak  faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Faktor-faktor  tersebut  perlu  ditampilkan untuk  mengetahui  bagaimana  faktor- faktor tersebut mempengaruhi implementasi Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3)  disposisi  dan  (4)  struktur  birokrasi 8 . Menghadapi ancaman pandemi Covid 19 dan dampaknya yang merugikan perekonomian nasional, menginstruksikan  Pemerintah  Daerah untuk melakukan
penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi,  sehingga  Diperlukan  program "Pemfokusan  Ulang  Anggaran"  dan "Realokasi Anggaran". Budget refocusing  secara  etimologis  (asal),  arti dari budget refocusing
adalah memfokuskan
kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Budget Refocusing adalah memfokuskan  kembali  anggaran  untuk kegiatan yang sebelumnya
tidak
Public  Policy  and  Management    Review,  6  (2), 482 – 497.
8 Edwards  III,  George  C.  1980.  Implementing  Public Policy.  Washington    :149  dalam  Agustino,  Leo.
dianggarkan melalui perubahan anggaran. Tujuan dari refocusing anggaran  adalah  untuk  merealokasi anggaran.  Contoh  refocusing  anggaran meliputi:
1. refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk COVID- 19;
2. refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk COVID- 19;
3. refocusing Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) untuk
COVID-19. 4. dan lain-lain.
Realokasi  Anggaran  secara  etimologis (asal  kata),  realokasi  anggaran  berarti mengalokasikan kembali anggaran. Realokasi anggaran secara terminologis (menurut  istilah),  Budget  Relocation adalah  merealokasikan  anggaran  pada kegiatan hasil refocusing menjadi dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya  tidak  dialokasikan  melalui mekanisme perubahan anggaran
dengan
cara
mengalihkan/mengalihkan/memindahka n anggaran dari kegiatan sebelumnya ke aktifitas  lain.  Sedangkan  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata "realokasi" berarti "realokasi". Kata atau istilah  “realokasi”  diserap  dari  bahasa Inggris  yaitu  “reallocation”.  Contoh realokasi anggaran meliputi:
1. realokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk penanganan COVID-19;
2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

## 2. realokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk COVID-19; 3. realokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) untuk COVID-19;
4. dan lain-lain.
Sinergi  antara  program  “Budget Refocusing”  dan  “Budget  Relocation” dengan  percepatan  pengendalian  laju penyebaran virus Covid 19 di Indonesia. Urgensi  strategi  kebijakan  pemerintah diperlukan  dengan  mengambil  tahapan- tahapan  langkah  yang  harus  dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Dampak wabah COVID-19 terhadap stabilitas perekonomian masyarakat antara lain: 1. Dampak  pandemi  Covid-19  terhadap perekonomian  masyarakat  cukup  tinggi yaitu  sebesar  37%.  2).  Semua  jenis usaha jenis I, II, III, IV, V, VI mengalami penurunan  pendapatan.,  3).  Penurunan omset  bervariasi,  paling  tinggi  adalah jenis  usaha  I  yaitu  44%,  turun  menjadi 41-60% 9 .  Tantangan  yang  dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini antara lain memastikan program penanganan  pandemi  dan  pemulihan ekonomi  di  daerah  dapat  terus  berjalan untuk memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat  tetap  berjalan  optimal.
Berdasarkan  keadaan  tersebut,  maka penulis  akan  membuat  analogi  dengan judul “Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk
Percepatan Dampak Pandemi Covid 19”.
9 Presiden  Joko  Widodo  membuka  Musyawarah Nasional  VI  Asosiasi  Pemerintah  Kota  Seluruh

## METODOLOGI
Jenis  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif dan riset kepustakaan ( Library  Research ).  Penelitian  kualitatif merupakan  upaya  untuk  memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses  penelitian  berupa  kata-kata tertulis  atau  wawancara  dan  perilaku yang diamati. Memilih metode penelitian kualitatif  karena  penelitian  kualitatif sendiri  dapat  dengan  mudah  menggali informasi  lebih  dalam  mengenai  inti penelitian  dan  menyajikan  data  yang lebih detail dan original.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode dokumentasi.  Data  yang  ditemukan dalam proses penelitian kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik analisis  isi  ( content  analysis). Penelitian ini  juga  menggunakan  sumber  data sekunder. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung  informasi  objek  penelitian berupa  buku,  publikasi  pemerintah, makalah,  atau  jurnal  yang  berkaitan dengan  objek  penelitian  yaitu  “Urgensi Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Melalui Program  Refocusing  dan  Realokasi Anggaran  Untuk  Percepatan  Dampak Pandemi covid19".

## PEMBAHASAN
Pada 31
Desember 2019,
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) menerima  laporan  bahwa  telah  terjadi kasus  pneumonia  di  kota  Wuhan, provinsi Hubei, China. Selanjutnya, pada awal Januari 2020, China
Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/02/2021).
mengidentifikasi telah menemukan munculnya penyakit baru bernama virus corona, penyakit yang menyerang saluran
pernapasan. Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  menanggapi kasus  pneumonia  dan  secara  resmi memberikan  informasi  kepada  negara- negara di dunia untuk segera melindungi dari penularan 10 .  Hal tersebut mengutip pernyataan Direktur WHO Tedros Adhanom  Ghebreyesus  bahwa  dalam kondisi  pandemi  Covid-19  saat  ini.  Kita harus  melakukan  upaya  protekesi  diri sebagai tindakan preventif dari penularan Covid-19.  Lebih detail, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan “We must  do  all  we  can  to  protect  health workers, and the best way to do that is for all of us to take every precaution we can to  reduce  the  risk  of  transmission,  for ourselves  and  others.  No  one  wants more so-called lockdowns. But if we want to  avoid  them,  we  all  have  to  play  our part.” Berdasarkan pernyataan  tersebut, memberikan  pemahaman  bahwa  upaya penanganan  pandemi  Covid-19  tetap diperlukan untuk menghadapinya.
Sejauh  yang  kita  ketahui  virus  corona atau covid-19 telah menyebar di berbagai  negara,  kurang  dari  dua  bulan sejak  awal  Januari  2020,  virus  tersebut telah  menyerang  lebih  dari  100  negara, (termasuk Indonesia) menewaskan lebih dari  3.800  orang,  dan menginfeksi  lebih dari  111.000  orang.  Dampak  yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi,  pendidikan,  ketenagakerjaan, politik,  dll.  Misalnya  di  negara  maju, pemerintah  telah  membuat  kebijakan Lockdown agar warga tidak keluar rumah untuk  mengurangi  penyebaran  virus.
10 World  Health  Organization.  WHO  Director-
General’s Opening Remarks at the Media briefing on      COVID-19     26      October     2020.     Diakses 10            November,          2020.
penyebaran  Covid-19.  Indonesia  juga menerapkan Pembatasan
Sosial
Berskala Besar (PSBB) yang dibuat oleh pemerintah.
Tabel 1. 10 Negara Tertinggi Terinfeksi Covid-19 No . NEGAR A TERINFEK SI KEMATI AN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 United States India Brazil Russia United Kingdo m France Spain Italy Turkey German i 26,418,016 10,814,304 9,396,293 3,951,233 3,911,577 3,241,919 2,913,425 2,611,659 2,516,889 2,275,394 452,186 154,918 228,795 76,229 111,264 78,198 60,802 90,618 26,577 61,286

## Sumber : World Health Organization
(WHO), 2021
Selanjutnya,  berdasarkan  data yang diperoleh dari Satgas Penanganan Covid-19,  tercatat  pada  Oktober  2020 penyebaran  virus  Covid-19  terdiri  dari  : (1)  410.088  terkonfirmasi,  (2)  58.418 kasus  aktif  sebanyak  14,2  %  dari  yang terkonfirmasi, (3) 377.081 sembuh sebanyak 82,4% dari yang terkonfirmasi, dan  (4)  13.869  meninggal  sebanyak 3,4% dari yang terkonfirmasi.
Pemerintah  kemudian  mengalokasikan dana  sebesar  Rp56,57  triliun  dari  dana APBN untuk mengatasi dampak penyebaran (Covid-19). Selain itu, dalam menghadapi  dampak  tersebut,  realisasi
https://www.who.int/director- general/speeches/detail/who-director-general-s- opening-remarks-at- the-media-briefing-on- covid-19---26-october-2020.
transfer  ke  daerah  dan  dana  desa (TKDD) juga dilakukan dari dana APBN, hingga  Maret  2020  mencapai  174,50 triliun  rupiah  yang  meliputi  transfer  ke daerah  sebesar  167,30  triliun  dan  dana desa sebesar 7,20 triliun 11 .
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada pemahaman bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang berkaitan dengan  pemenuhan  kebutuhan  daerah
12 . Hubungan
keuangan yang berlangsung  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  tidak  terlepas  dari  konsep desentralisasi  fiskal.  Dalam  prosesnya pemerintah  daerah  diberdayakan  untuk meningkatkan  dan  mempertahankan sumber daya keuangan untuk memenuhi tanggung jawab daerahnya 13 .
Refocusing  atau  memfokuskan kembali dana APBD dan proses realokasi misalnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai solusi penanganan pandemi (Covid-19). Dalam pelaksanaan  refocusing  dan  realokasi dana APBD oleh pemerintah daerah, hal ini  tidak  terlepas  dari  adanya  Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 14 .
Dampak  virus  Covid-19  terhadap kehidupan Dampak terhadap masyarakat
11 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2020. APBN  Kita  Kinerja  Dan  Fakta:  Menjaga  dan Mengelola  Uangkita  di  Tengah  Tekanan  Pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 10.
12 Bagir Manan2001.  Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah.  Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.hlm. 204.
Awal kasus Covid-19 di Indonesia banyak  yang  takut  dan  khawatir  karena virus  ini  sangat  menular.  Dampaknya bagi  masyarakat,  pembatasan  sosial  ini dilakukan  oleh  pemerintah,  saat  keluar rumah  harus  selalu  memakai  masker, menjaga  jarak  satu  sama  lain  1  meter, dan juga sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik.  Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus Covid-19.

## Dampak terhadap ekonomi
Keuntungan yang diperoleh pelaku  usaha  menurun  drastis  akibat wabah  Covid-19,  baik  dari  sektor pariwisata  maupun  penerbangan  akibat kebijakan  social  distancing.  Di  sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan karena banyaknya karyawan di PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sehingga banyak orang yang menganggur.  Waralaba  atau  warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang  biasanya  buka  dari  pukul  08.00 – 20.00  dikurangi  jam  buka  hingga  pukul 08.00 –  15.00  WIB.  Masyarakat menggunakan uang digital untuk membeli  barang,  karena  uang  kertas merupakan  perantara  penyebaran  virus covid-19 yang mudah menular sehingga masyarakat  menggunakan  uang  digital untuk menghindari penularan virus covid- 19. Kajian dari aspek ekonomi. perkembangan Covid-19 masih
meningkat  pesat,  dan  akibat  dari
13 Hans Gregersen, (et al). 2004. Forest Governance In  federal  System:  An  Overview  of  Experiences and  Implication  for  Decentralization.  Jakarta: Center for International Forestry Research.
14 Instruksi  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang
Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
pandemi  ini  adalah  gejolak  masif  dan perlambatan  ekonomi  nasional  yang berpotensi mengakibatkan krisis ekonomi yang serius. Begitu pula setelah pandemi ini terjadi, akan terjadi perubahan sistem atau konsep ekonomi baru  yang  dikenal  dengan  New  Normal Economy, seperti The Great Depression yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika. Konsep ekonomi baru yang lahir karena krisis  besar.  Berbeda  dengan  krisis ekonomi sebelumnya, krisis akibat pandemi  ini  yang  berdampak  paling besar adalah usaha mikro. Insentif lebih lanjut  diperlukan  untuk  kekuatan  utama ekonomi  nasional  untuk  pemulihan ekonomi di usaha mikro,  pariwisata dan pangan. Selain itu, penguatan fiskal juga diperlukan  sebagai  syarat  mitigasi  dan pelonggaran  kebijakan  moneter  berupa relaksasi kredit dan pembiayaan kepada pelaku  usaha  di  sektor  ekonomi  utama dan mikro. di dunia perbankan di Belgia terkait  situasi  ekonomi  selama  pandemi di sana. Dikatakan, di Uni Eropa saat ini situasinya  jauh  berbeda  dengan  di Indonesia,  terlihat  dari  kebijakan  fiskal dan moneternya. Di Belgia sendiri, untuk mencegah
penyebaran virus, diberlakukan lockdown selama sembilan minggu dan menghentikan semua aktivitas  ekonomi  kecuali  penyediaan kebutuhan  pokok.  “Yang  membedakan adalah  pemerintah  Belgia  menstimulus dana  untuk  pengusaha  mikro  dengan memberikan  uang bulanan dan meminta perusahaan besar untuk menjaga likuiditasnya.  Walaupun  ada  agunan, permintaan  kredit  masyarakat  di  sini cukup tinggi, dan PSBB memang paling tepat  untuk  Indonesia,  karena  jika diberlakukan lockdown pemerintah akan kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakatnya,
Dampak terhadap pendidikan
Saat  wabah  Covid-19  melanda Indonesia,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menyatakan sekolah atau sektor pendidikan  lainnya  menerapkan  sistem pembelajaran jarak jauh/daring, yang kini biasa disebut School From Home (SFH). Melalui  sistem  ini,  semua  materi  dan tugas  dibagikan  secara  online.  Hampir seluruh sekolah dan universitas diliburkan  sementara  agar  kegiatan belajar  secara  langsung  (tatap  muka) tidak  memperparah  penularan  virus Covid-19.

## Dampak terhadap pekerjaan
Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara  daring. Pegawai, karyawan di tempat kerja juga diterapkan sistem Work From Home (WFH). Hal ini berdampak  pada  orang  yang  bekerja  di area  perkantoran.  Terkadang  pekerja kantor  memiliki  jadwal  piket  sehingga saat  berada  di  area  kerja  tidak  banyak orang  yang  berkumpul  dan  hal  ini  juga dapat memutus rantai penyebaran virus.

## Dampak terhadap politik
Dalam sistem pemerintahan, banyak  perubahan  yang  terjadi  selama pandemi  akibat  Covid-19.  Pandemi COVID-19  telah  mempengaruhi  sistem politik di beberapa negara, yang menyebabkan  penangguhan  kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi,  dan  penjadwalan  ulang  pemilu karena  kekhawatiran  akan  penyebaran virus.  Di  Indonesia,  Pemilu  2020  yang rencananya  digelar  pada  23  September ditunda,  sehingga  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  mengajukan  penundaan, dan  akan  digelar  pada  9  Desember. Usulan  itu  kemudian  disetujui  DPR  dan
kemudian  ditandatangani  oleh  Presiden Joko Widodo pada 5 Mei.

## Dampak terhadap Hukum
Berbagai permasalahan di segala sektor  mengemuka  akibat  merebaknya pandemi  Covid-19.  Bidang  hukum  di Indonesia  memiliki  beberapa  tahapan mulai dari perspektif pembuatan, pelaksanaan  dan  penegakan  hukum. Pembuatan  undang-undang  saat  ini, dalam artian hubungan antara pemerintah dengan DPR untuk membuat produk  legislasi,  masih  berjalan  seperti biasa namun dengan pola yang berbeda, rapat  dan  pembahasan  pun  melalui media  online.    Dalam  situasi  seperti  ini pemerintah masih bisa membahas RUU (rancangan undang-undang) dan undang-undang (UU), selain itu persidangan di pengadilan juga berjalan seperti biasa dengan
tetap memperhatikan aturan pencegahan Covid-19, tapi agak sulit untuk bergerak bebas  dan  kreatif  seperti  dulu,  sedang ada  pandemi.    Dampak  yang  dirasakan adalah angka kriminalitas umum bermotif pencurian di beberapa daerah meningkat signifikan  yang  disebabkan  oleh  situasi pandemi yang melumpuhkan perekonomian.  Dalam  kondisi  tidak menentu,  apakah  pemerintah  hanya diam  saja?  Tentu  saja  tidak,  justru pandemi  ini  dapat  mengajarkan  kepada pemerintah  dan  masyarakat  bagaimana melindungi  diri  sendiri  dan  orang  lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta
mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan bahaya  virus  ini.  Meski  ada  pandemi, pemerintah  dan  masyarakat  tetap  bisa melakukan  hal-hal  positif  di  rumah. Harapan  pemerintah  dan  masyarakat agar pandemi ini cepat berlalu sehingga pemerintah dan masyarakat dapat
menjalani  kehidupan  sehari-hari  seperti biasa.
Kebijakan  dan  Strategi  Refocusing Anggaran Selama Pandemi Covid 19
Adanya Covid-19 di sektor pemerintahan menyebabkan
diterbitkannya  Instruksi  Presiden  Nomor 4  Tahun  2020  yang  berisi  Kebijakan Anggaran  Prioritas  Penanganan  Covid- 19  yaitu  refocusing  anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam membuat  kebijakan,  seorang  pemimpin perlu memperhatikan situasi, dan mencermati  kondisi  saat  menjalankan strategi  yang  akan  diambil,  tentunya dengan memperhatikan faktor penghambat  dan  pendukung,  serta komunikasi.  Dalam  mengambil  tindakan keputusan  perlu  melihat  sisi  positif  dan negatif  serta  memikirkan  akibat  dari pengambilan keputusan. Pandemi Covid-19  yang  sudah berlangsung  lebih dari  satu  tahun  mengubah  berbagai rencana  pemerintah  daerah,  terutama kota dan kabupaten. Kondisi ini tentunya mengubah  APBD  yang  sebagian  besar diarahkan  penggunaannya  sehubungan dengan  pandemi  Covid-19.  Pemerintah kabupaten  dan  kota  harus  melakukan refocusing  dan  realokasi  anggaran  agar sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan  mengikuti  kebijakan  pemerintah pusat. Pemerintah sedang menata ulang anggaran  atau  refocusing  anggaran 2021.  Penyusunan  anggaran  dilakukan mengingat adanya lonjakan kasus Covid- 19  yang  terjadi  di  Indonesia  dan diperlukan  tambahan  anggaran  untuk penanganan
kesehatan dan
perlindungan sosial.
Refocusing anggaran dalam pelaksanaan  dana  daerah  dan  desa (TKDD)  dilakukan  untuk  penanganan dan  pemulihan  ekonomi  akibat  dampak
Covid-19.
Berdasarkan imbauan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati  mengatakan,  dari  dana  bagi hasil,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus fisik, DAK non fisik, dana insentif daerah dan dana desa. Ada penyesuaian formula  untuk  semua  TKDD  yang dioptimalkan untuk mendukung perawatan  kesehatan,  jaring  pengaman sosial,  dan  pemulihan  ekonomi.  Salah satu  dampak  perubahan  anggaran adalah sulitnya pemerintah kota melaksanakan  program-program  yang telah  direncanakan  sejak  awal.  Apalagi, ada  alokasi  anggaran  yang  sudah dikunci, seperti 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan.  Pemerintah    menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam teknis pelaksanaan anggaran. Selain itu, kejelasan  perlindungan  hukum  bagi pejabat  daerah  dalam  merencanakan dan  menggunakan  anggaran.  Jaminan hukum  yang  tidak  dipersengketakan  itu penting.  Perlu  ada  kejelasan  dan koordinasi  terpusat  agar  tidak  ada persoalan terkait aspek hukum.

## Pengaturan  Kebijakan  Realokasi
Anggaran dan
Refocusing Kegiatan oleh Pemer-  intah Daerah di Masa  Pandemi Covid 19 Landasan  hukum  pengelolaan keuangan daerah sebenarnya mengacu pada  5  (lima)  undang-undang  terkait, yaitu:  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemerintahan  Daerah.  (2)  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara.  (3)  Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang
15 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perbendaharaan  Negara.  (4)  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. (5)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah. Kemudian  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga  menjadi  acuan  dalam  melakukan pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 330  UU  Pemda  yang  mensyaratkan bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penyusunan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, pengawasan,  dan  pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan  pemerintah.  Selanjutnya  jika melihat  pengertian  keuangan  daerah menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pasal  1  angka  1 menyebutkan 15 :
Keuangan Daerah adalah penganggaran semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat dimiliki daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Kehadiran  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aparatur pelaksana  dan  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten/kota  juga  memiliki  fungsi penganggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah 16 . kontrol DPRD  dalam  menjalankan  fungsinya dalam proses perencanan, penyusunan,
16 Pasal  149  ayat  (1)  Undang – Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
serta  pelaksanaan  anggaran  daerah 17 . Selain  itu,  memiliki  fungsi  stabilisasi dalam  proses  penggunaan  instrumen kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan keuangan 18 . Mengingat berdasarkan Pasal 283 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 19 “Pengelolaan  keuangan  daerah
merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan  Urusan  Pemerintahan”. Sehingga  Gubernur,  Bupati/Walikota serta  DPRD  provinsi,  kabupaten  atau kota  merupakan  pelaku  penting  dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah  agar berjalan  dengan  stabil.  Kemudian  untuk dapat  mengetahui  bagaimana  proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan, ada beberapa tahapan sebagai berikut:
1.   Perencanaan dan penganggaran Proses perencanaan dan penganggaran merupakan  proses  yang  paling  krusial dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah 20 . Oleh karena itu, perencanaan dan  penganggaran  merupakan  proses yang  terintegrasi  karena  output  dari perencanaan  pengelolaan  keuangan daerah adalah penganggaran.
2. Implementasi dan administrasi. Dalam proses ini terkait dengan setiap
17 Yosef  P.  Koton.  2019.  Restrukturisasi  Organisasi Teori    dan    Aplikasi    Dalam  Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
18 Moh.  Khusaini.  2018.  Keuangan  Daerah.  Malang: UB Press. hlm. 11.
19 Pasal  283  ayat  (1)  Undang – Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  hasil  penyusunan  APBD yang kemudian dilakukan proses pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan belanja daerah.
3. Akuntabilitas keuangan daerah. Merupakan  proses  yang  menghasilkan laporan  keuangan  daerah  atau  laporan realisasi  pekerjaan  dalam  pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya perimbangan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah merupakan bagian dari subsistem keuangan negara dan merupakan konsekuensi  dari  pembagian  tugas dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 21 . APBD ini kemudian  menjadi  dasar  pengelolaan keuangan  daerah  pada  tahun  anggaran tertentu. Berjalannya proses perimbangan  keuangan  tersebut  dapat dilihat  dengan  kehadiran  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD). APBD  ini  kemudian  menjadi  dasar pengelolaan  keuangan  daerah  dalam tahun anggaran tertentu 22 . Dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan  Belanja    Daerah    (APBD) dapat    dilalui    melalui    proses perencanaan  dan penganggaran dalam
20 Haryanto.  2008.  Perencanaan  Dan  Penganggaran Daerah.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. hlm. 47.
21 Anggit  Sulistiawan.  dkk.  2019.  Bentuk  Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif    Guna    Mewujudkan    Akuntabilitas Publik.   Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, hlm. 147.
22 Ibid, hlm. 148.
pengelolaan keuangan daerah 23 . Perencanaan dan pengganggaran sendiri  merupakan  proses  yang  paling krusial dalam penyelenggaran pemerintahan  di  daerah 24 .  Padahal, Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD) memuat 3 (tiga) komposisi, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Mengenai pendapatan daerah,  memiliki  3  (tiga)  bagian  utama, yaitu 25 :  (1)  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  (2)  Dana  Perimbangan,  dan  (3) Pendapatan  daerah  lain  yang  sah. Dalam  melakukan  perubahan  struktur anggaran  APBD  dapat  dilakukan  oleh pemerintah daerah
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah 26 .  Sehingga dapat  dirumuskan  bahwa  perubahan struktur  anggaran  dalam  APBD  dapat dilakukan  dengan  mempertimbangkan alasan –  alasan  sebagai  bsebagai beikut 27 :
1.  Perkembangan  yang  tidak  sesuai dengan  asumsi  kebijakan  umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan dilakukannya  pergeseran  anggaran antar  unit,  antar  kegiatan,  dan  antar jenis belanja;
23 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
24 Haryanto. Op.Cit. 4.
25 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta: Diektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 5.
26 Lihat rumusan Pasal 316 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keadaan yang menyebabkan kelebihan  saldo  dalam  perhitungan anggaran  tahun  sebelumnya,  harus digunakan  untuk  pembiayaan  tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau luar biasa.
Dasar  untuk  melakukan  perubahan struktur anggaran APBD pada dasarnya hanya  dapat  dilakukan  1  (satu)  kali dalam satu tahun, namun dalam keadaan  luar  biasa  perubahan  dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 316  ayat  (3)  UU  Nomor  23 Tahun  2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Persyaratan tersebut mensyaratkan adanya  perkiraan  penerimaan  atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami  kenaikan  atau  penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Selain itu,  perubahan  tersebut  juga  dilakukan secara teknis dengan kewenangan yang dimiliki  kepala  daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)) 28 ditetapkan  melalui  rancangan  peraturan daerah tentang perubahan ABPD setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD  tahun  sebelumnya.    Padahal, proses  pencegahan  dan  pengendalian (Covid-19)  harus  ditempatkan  pada prioritas tertinggi dalam semua kebijakan pemerintah 29 . Kehadiran Surat
27 Lihat rumusan Pasal 316 ayat (1) Undang Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah
28 Lihat rumusan Pasal 317 ayat (1) , (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
29 Tim  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri.  2020.
Pedoman  Umum  Menghadapi  Pandemi Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan,  Pengendalian,  Diagnosis,  Dan Manajemen.  Jakarta:  Kementerian  dalam Negeri RI. hlm. 32.
Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  119/2814/SJ  Nomor 177/KMK/07/2020 memberikan beberapa  ketentuan  penting  dalam upaya  percepatan  penanganan  (Covid- 19  )  terkait  penggunaan  APBD,  antara lain sebagai berikut:
1. Mewajibkan kepala daerah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah  dalam  APBD  melalui  2  (dua) cara:  Pertama,  penyesuaian  transfer pendapatan ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2.  Kepala  daerah  harus  melakukan penyesuaian  belanja  daerah  dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi  (Covid-19)  yang  terdiri  dari: (1)  Pengeluaran  di  bidang  kesehatan seperti  pengadaan  alat  pelindung  diri (APD)  untuk  tenaga  medis  dan penyediaan
fasilitas  dan  peralatan  untuk  pelayanan publik  dan  perawatan  pasien.  (2) Penyediaan  jaring  pengaman  sosial, seperti  pemberian  bantuan  sosial kepada  masyarakat  kurang  mampu. (3) Penanganan dampak ekonomi.
3.  Kepala  daerah  harus  mengutamakan penggunaan  anggaran  dan  cara pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran dengan melakukan realokasi penggunaan  anggaran  honorarium, bantuan  sosial,  dan  hibah  untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial bagi masyarakat
30 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Op.Cit. hlm. 1.
31 Lampiran  Instruksi  Kementerian  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
miskin  yang  daya  belinya  menurun akibat pandemi (Covid19).
Jika  dilihat  dari  hasil  realokasi dana APBD adalah sebagai berikut52 30 : (1)  alokasi  untuk  penyelenggaraan kesehatan  sebesar  24,10  triliun,  (2) alokasi  untuk  penanganan  dampak ekonomi  sebesar  7,13  triliun,  dan  (3) alokasi untuk penyediaan jaring pengaman  sebesar  25,34  triliun.  Angka tersebut  dirinci  berdasarkan  konfirmasi dari 528 daerah yang telah menyampaikan laporan.
Adapun pelaksanaan  refocusing  ini  dilakukan melalui penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), mengingat BTT ini dapat dilakukan  pada  masa  tanggap  darurat bencana  melalui  penyampaian  rencana kebutuhan belanja oleh perangkat daerah.  Penggunaan  BTT  ini  dapat meliputi 31 :  (1)  Pengeluaran  di  bidang kesehatan  seperti  penyediaan  sarana dan  prasarana  kesehatan,  pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, penyewaan tempat penampungan sebagai ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan, dan pemeriksaan laboratorium bagi orang yang berpotensi tertular  (Covid19)  ).  (2)  Pengeluaran  di bidang  penanganan  dampak  ekonomi seperti pengadaan pangan dan kebutuhan  pokok,  pemberian  insentif berupa pengurangan/pembebasan pajak daerah,  dan  penyediaan  penggunaan modal  usaha  bagi  pelaku  UMKM  yang terkena dampak ekonomi ( Covid19). (3) Pengeluaran  dalam  penyediaan  jaring pengaman  sosial.  Dana  alokasi  BTT dapat diperoleh sebagai berikut54: (1) di bidang  kesehatan  sebesar  11,46  triliun, (2)  di  bidang  penanganan  dampak
Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
ekonomi  sebesar  4,09  triliun,  dan  (3) penyediaan jaminan sosial bersih sebesar 9,19 triliun.
Sesuai ketentuan Keputusan
Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan
Menteri  Keuangan  Nomor  119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan  Penyesuaian  APBD  Tahun 2020  Dalam  Rangka Penanganan  Virus Corona  Disease  2019  (Covid-19),  serta Mengamankan  Daya  Beli  Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 35/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa Tahun  Anggaran  2020  Dalam  Rangka Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional menginstruksikan  Pemerintah  Daerah untuk
melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  sebagai  akibat  menurunnya kegiatan  ekonomi.  Pemerintah  Daerah juga diminta menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah  dan  Dana  Desa  yang  diatur dalam  PMK  Nomor  35/PMK.07/2020. Dalam  ketentuan  di  atas,  Pemerintah Daerah wajib memangkas Belanja Barang/Jasa  sekurang-kurangnya  50%, memangkas  Belanja  Modal  sekurang- kurangnya  50%  dan  Menyesuaikan Belanja Pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian  target  pendapatan  daerah dan  belanja  daerah  digunakan  untuk mendanai:
1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial; (Social Safety Net ) dan
3. Penanganan Dampak Ekonomi khususnya  menjaga  kelangsungan dunia bisnis regional.
Penyesuaian target Pendapatan Daerah dan rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah  Peraturan  Kepala  Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran  2020  dengan  pemberitahuan kepada  Pimpinan  DPRD,  kemudian dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah tentang  Perubahan  Tahun  Anggaran 2020  APBD  atau  dituangkan  dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan  perubahan  APBD  Tahun Anggaran 2020. Pemerintah menekankan
pentingnya  realokasi  dan  refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak  pandemi  Covid-19.  Refocusing anggaran  dari  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  (TKDD)  Tahun  Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang diwujudkan secara kongkrit melalui penggunaan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) yang  dioptimalkan  untuk  mendukung pengelolaan  kesehatan,  sosial  jaring pengaman,  dan  pemulihan  ekonomi serta penggunaan minimal 8% dari Dana Alokasi  Umum  (DAU)  untuk  vaksinasi Covid-19  dan  insentif  tenaga  kesehatan daerah  (Inakesda).  Pemerintah  Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan
anggaran untuk
memanfaatkan  APBD  dalam  membantu masyarakat,  Usaha  Kecil  Menengah (UKM),  dan  penanganan  Covid-19.  Hal ini dapat dilaksanakan melalui Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN  ) anggaran  sesuai  kewenangan  masing- masing  Pemerintah  Daerah.  Alokasi
TKDD TA 2021 sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah
tersebut, alokasi/earmarked DAU/DBH, Dana Insentif  Daerah  (DID),  Dana  Desa,  dan Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95  triliun  (27,97%  dari  anggaran). Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat melakukan  refocusing  dan  realokasi anggaran agar dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan sesuai  kewenangannya,  maupun  dalam bentuk program kerja.
Menindaklanjuti  Inpres  Nomor  4 Tahun  2020  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020, berbagai daerah kemudian melakukan perubahan APBD pada tahun berjalan  yaitu  tahun  2020.  Beberapa daerah  yang  melakukan  perubahan Pendapatan  dan  Anggaran  Belanja Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  dan  Provinsi Kalimantan  Timur.  Sebenarnya  ada beberapa  provinsi  lain  yang  juga melakukan  perubahan  APBD  dalam rangka realokasi anggaran dan refocusing  kegiatan.  Namun  dalam tulisan  ini  penulis  memilih  untuk membahas  3  daerah seperti tersebut di atas berdasarkan metode purposive  sampling  yaitu  penentuan sampel  berdasarkan  kriteria  tertentu. Provinsi  DKI  Jakarta sebagai  ibukota Indonesia  merupakan  daerah  yang menjadi  sorotan  dan  sering  menjadi panutan  bagi  daerah  lain  dalam berbagai  hal.  Kemudian,  Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki banyak
32 Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada,  I. W.
(2020).  Pandemi  COVID-19 dan implikasinya pada
destinasi  wisata  dan  mulai  ramai dikunjungi wisatawan, tentunya cukup banyak  terpengaruh  oleh  situasi pandemi Covid-19 32 .  Kawasan wisata seperti  Senggigi,  Kuta,  dan  jalur pendakian  Rinjani  sudah  beberapa kali ditutup dan sepi pengunjung. Hal ini  sangat  mempengaruhi  kondisi keuangan daerah, terutama pendapatan  dari  sektor  pariwisata.
Sementara  itu,  Provinsi  Kalimantan
Timur sebagai daerah yang diproyeksikan  menjadi  Ibukota  baru Indonesia juga telah melakukan perubahan  terkait  rencana  keuangan daerahnya.  Provinsi  yang  dinobatkan sebagai provinsi terkaya di Indonesia ini  juga  merasakan  dampak  ekonomi dari  pandemi  Covid-19.  Adapun poin perubahan pada masing-masing APBD di  3  provinsi  di  atas  dapat  ditinjau dengan    memperhatikan  beberapa komponen,  yaitu    Belanja    Pegawai, Belanja    Tidak  Terduga,    dan  Belanja Bantuan  Sosial.  Ketiga  komponen tersebut terlihat mencolok pada perubahan APBD  yang  dilakukan oleh Pemerintah  Daerah    dalam  rangka menghadapi  pandemi      Covid-19. Pertama,

## Propinsi DKI Jakarta
Berdasarkan  Inpres  Nomor  4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020, berbagai daerah
kemudian melakukan  perubahan  APBD  pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.
Pertama,    perubahan  implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada APBD terkait Belanja  Pegawai, Provinsi    DKI    Jakarta      semula
perekonomian  NTB.  Media  Bina  Ilmiah,    14(11), 3497-3508.
menganggarkan  sekitar    20  triliun rupiah dan setelah  perubahan APBD turun  5  triliun  menjadi    sekitar    15 triliun rupiah.
Kedua, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Tidak Terduga,    Provinsi    Provinsi    DKI Jakarta    semula  menganggarkan sekitar  188  miliar  rupiah  kemudian naik sekitar 5 triliun menjadi 5,5 triliun rupiah setelah perubahan APBD.
Ketiga, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Bantuan Sosial,  Provinsi    DKI  Jakarta    semula menganggarkan 4,8  triliun rupiah dan setelah  perubahan APBD  naik  sekitar 300  miliar  menjadi   5,1 triliun  rupiah 33

## Provinsi Nusa Tenggara  Barat
Merealisasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020, berbagai
daerah kemudian melakukan  perubahan  APBD  pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.
Pertama,    perubahan  implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada APBD terkait Belanja  Pegawai, Provinsi      Nusa  Tenggara    Barat semula menganggarkan Belanja
Pegawai sebesar 1.462 miliar namun setelah perubahan APBD turun sekitar  25 miliar menjadi  1.436 miliar rupiah.
33 Pemerintah  Daerah    Provinsi    DKI  Jakarta, “Peraturan Daerah  Provinsi  DKI Jakart a  Nomor 3 Tahun  2020  Ten-  tang  Perubahan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020” (2020
Kedua, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Tidak Terduga,    Provinsi    Nusa  Tenggara Barat semula menganggarkan belanja tidak    terduga    sebesar    7  miliar, kemudian  naik    sekitar    295  miliar menjadi  302 miliar  rupiah.
Ketiga, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Bantuan Sosial,  Provinsi    Nusa  Tenggara Barat  sebelum    perubahan  APBD menganggarkan  Belanja    Bantuan Sosial  sekitar    17,2    miliar    rupiah kemudian  setelah  perubahan  APBD naik  sekitar  400  juta  menjadi  17,6 miliar  rupiah 34 .

## Provinsi Kalimantan Timur
Terinspirasi  Inpres  Nomor  4
Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020, berbagai daerah
kemudian melakukan  perubahan  APBD  pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.
Pertama,    perubahan  implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada APBD terkait Belanja  Pegawai, Provinsi  Kalimantan  Timur,  semula Belanja Pegawai dianggarkan sebesar    1,7  triliun  rupiah  lalu  turun sekitar  100 miliar menjadi  1,6 triliun rupiah.
Kedua, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Tidak
34 Pemerintah  Daerah    Nusa  Tenggara    Barat, “Peraturan Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat Nomor    9  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah  Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020” (2020).
Terduga,  Kalimantan Timur, sebelum perubahan  APBD  belanja    tidak terduga  hanya  dianggarkan 25 miliar dan  setelah    perubahan  APBD  naik sekitar  475  miliar  menjadi  500  miliar rupiah.
Ketiga, perubahan implementasi refocusing  dan  realokasi  anggaran pada  APBD  terkait  Belanja  Bantuan Sosial,  Provinsi    Kalimantan  Timur terdapat  sedikit   perbedaan,  anggaran Belanja   Bantuan  Sosial  baik  sebelum maupun  setelah  perubahan  APBD tetap  di angka  9 miliar  rupiah 35
Berdasarkan perubahan APBD Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan  Timur  terlihat  bahwa perubahan  APBD  yang  dilakukan  di berbagai daerah di Indonesia memiliki  poin  yang  hampir  sama. Ketiga daerah secara bersama-sama menurunkan anggaran belanja pegawai, kemudian menambah anggaran  belanja  tak  terduga  yang besarnya disesuaikan dengan kondisi  keuangan  masing-masing daerah. Selanjutnya mengenai penambahan belanja bansos memang terdapat perbedaan, khususnya  di  Provinsi  Kaltim  tidak ada kenaikan atau penurunan anggaran  belanja  sosial.  Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  sama-sama meningkatkan anggaran belanja bantuan sosial.
Variasi perubahan APBD yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah
35 Gubernur Kalimantan Timur, “Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur  Nomor  24 Tahun 2020 Tentang Pe- rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor  62 Tahun  2019  Tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020” (2020).
dalam  rangka  penanganan  pandemi Covid-19  terutama  di  daerahnya dipengaruhi  oleh  kebijakan  nasional terkait  amanat  realokasi  anggaran dan refocusing kegiatan. Kebijakan di tingkat  nasional,  seperti  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020,  juga tidak menyebutkan apa yang dimaksud  dengan  refocusing  dan realokasi anggaran kegiatan. Peraturan  di  tingkat  nasional  hanya secara  implisit  menjelaskan  maksud dari realokasi anggaran dan refocusing  kegiatan.  Blandina,  S., Fitrian, A.N., & Septiyani, W. melakukan
penelitian dan
berpendapat bahwa kebijakan realokasi  anggaran dan pemfokusan kembali  kegiatan,  dalam  jangka pendek,  harus  difokuskan  pada penyediaan  bantuan  darurat  bagi populasi yang rentan dan bisnis yang terkena  dampak 36 .  Namun,  hasil penelitian tersebut tidak dituangkan dalam  produk  hukum  atau  perintah berupa  kebijakan.  Oleh  karena  itu daerah  memiliki  kewenangan  yang besar untuk menentukan komponen APBD  mana  yang  harus  dikurangi dan  komponen  mana  yang  harus ditingkatkan guna mendukung percepatan  penanganan  pandemi Covid-19. Hal ini pula yang menyebabkan  munculnya  berbagai variasi perubahan APBD di daerah- daerah,  seperti  Kalimantan  Timur misalnya  yang  tidak  menaikkan
36 Blandina,  S., Fitrian, A. N., & Septiyani,  W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi
Ekonomi  di Masa Pandemi.  Efektor, 7(2), 181-190., https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043.
anggaran bansos tetapi justru menaikkan  anggaran  secara  masif di  luar  dugaan,  sedangkan  daerah lain kebanyakan menaikkan anggaran  bansos.  Variasi  ini  juga dipengaruhi oleh fleksibilitas anggaran di setiap daerah sehingga besaran  realokasi  tiap  komponen juga berbeda.
Selain  itu,  ada  beberapa  inovasi dari  beberapa  daerah  yang  bisa direplikasi,  seperti  dari  Kabupaten Kudus  yang  berhasil  menekan  jumlah kasus  Covid-19  dengan  mewajibkan Isolasi Terpusat (Isoter) saat kasus aktif mencapai  puncaknya.  Inovasi  lainnya adalah sikap tanggap Pemerintah Daerah Kalsel yang membantu membeli hasil  panen  petani  untuk  kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang  berada  dalam  Isolasi  Mandiri (Isoman).  Kemudian,  di  Kota  Palu terdapat  Kampung  Tangguh  dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi masyarakat didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi
masyarakat agar mematuhi  protokol  kesehatan,  juga menjelaskan soal vaksinasi, dan mendukung  percepatan  implementasi 3T. Kampung Tangguh juga menyediakan  fasilitas  posko  untuk check in ( check point ) dan keluar masuk warga, menyediakan ruang isolasi, serta menyediakan  kebutuhan  pangan  bagi warga  yang  terpapar  Covid-19.  Kota Semarang  juga  berinovasi  dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan
untuk membantu
meringankan  biaya  pengusaha  dan penduduk.  Begitu  pula  dengan  Kota Makassar, menginisiasi Program Makassar  Pulih  untuk  membangkitkan kembali  kondisi  masyarakat  dari  sisi kesehatan  dan  ekonomi  di  tengah pandemi  ini.  Selain  mengadvokasi
penerapan  inovasi  kepada  Pemerintah Daerah,  target  program  vaksinasi  juga harus tercapai, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk hidup bersama  Covid-19  dan  menjadikan pandemi  ini  endemik.  Total  vaksinasi yang  telah  diberikan  hingga  akhir Agustus  telah  melampaui  angka  lebih dari  100  juta  dosis,  dan  secara  global menempatkan Indonesia  di urutan ke-7 untuk  jumlah  suntikan  yang  telah diberikan. Strategi percepatan vaksinasi di daerah dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memantau stok vaksin secara real time di  daerah.  Khusus  untuk  daerah aglomerasi  yang  aktivitas  ekonomi  dan mobilitasnya tinggi, Pemerintah memberikan  tambahan  alokasi  dan peningkatan dukungan untuk vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya
Pemerintah
Indonesia telah
mengeluarkan  stimulus    fiskal,  non fiskal  dan  sektor  ekonomi  di  masa Covid -19
Wabah pandemi Covid-19 berdampak  besar  pada  krisis  ekonomi global di sektor logistik, pariwisata, dan perdagangan.  Kenyataannya,  sedang terjadi  krisis  global  akibat  pelarangan sejumlah  pemerintah  di  dunia  untuk bepergian ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata. Penerapan social distancing menjadi pilihan Negara Indonesia  ketimbang  lockdown  yang diberlakukan oleh negara-negara dengan ekonomi maju. Seruan penerapan social distancing berdampak tidak hanya menjauhkan hubungan fisik manusia tetapi juga mengganggu perilaku  ekonomi  masyarakat.  Namun, pilihan  untuk  social  distancing  dinilai lebih  baik  ketimbang  keputusan  lock down  dan  kebijakan  herd  immunity. Wacana  lockdown  bisa  membuat  laju perekonomian  semakin  berat.  Tingkat
konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator pendukung perekonomian.
Berkurangnya pasokan dan permintaan pangan mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini akan mengakibatkan kelangkaan barang  yang  pada  akhirnya  akan memicu keresahan sosial.
Krisis ekonomi global
menyebabkan  inflasi  yang  disebabkan oleh berbagai komponen sektor perdagangan  terutama  ekspor  impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang menjadi langka dan harga barang  terus  meningkat.  Misalnya, kenaikan  harga  barang  yang  disertai dengan penurunan pendapatan merupakan kondisi yang fatal bagi daya beli  masyarakat.  Sebagian  bahan  baku industri  di  Indonesia  sendiri  masih dipasok  dari  China  yang  mengalami kendala  produksi  akibat  karantina  di sejumlah  daerah  untuk  membendung pandemi Covid-19. Fenomena ini menjadi  sesuatu  yang  luar  biasa  tidak lepas  dari  peran  teknologi  komunikasi. Pesatnya  laju  penyebaran  informasi telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa  di  masyarakat.  Implikasinya adalah mengubah perilaku masyarakat. Salah  satu  penyebab  kepanikan  ini adalah ketidakseimbangan antara permintaan  dan  penawaran.  Saat  ini ekonomi  global  sedang  mengalami krisis  akibat  pandemi  Covid-19,  indeks pasar  saham  turun.  Nilai  tukar  rupiah terhadap  dolar  AS  melemah  karena banyaknya  investor  asing  yang  keluar dari  pasar  keuangan  Indonesia,  pasar saham jatuh, mempengaruhi perekonomian  domestik.  Penguatan dolar  AS  terjadi  akibat  kepanikan  di pasar  global  akibat  Covid-19  dan gejolak di pasar minyak. Ada kemungkinan rupiah akan terus melemah terhadap kurs dolar AS.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap  berjalan  di  tengah  krisis  ekonomi akibat  wabah  COVID-19,  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  stimulus yang  terangkum  menjadi  3  stimulus yaitu stimulus fiskal, nonfiskal dan sektor ekonomi.  Ketiga  stimulus  tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat  di  bidang  usaha,  niaga, pajak dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).  Koordinasi  tersebut  telah menghasilkan  sejumlah  keputusan  dan tertuang dalam Surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia. Inti keputusann  untuk  mengurangi  dampak negatif  Covid-19  yang  lebih  besar, diberikan  3  stimulus  yang  berdampak pada  berbagai  sektor  di  masyarakat, yaitu:
1.  Stimulus  fiskal  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti:
a.  Pembebasan  sementara  PPh Pasal  21  selama  6  bulan  bagi industri pengolahan. Hal ini dapat menjaga  daya  beli  tenaga  kerja yang  bekerja  di  sektor  industri. Aturan  ini  berlaku  mulai  April hingga September 2020.
b. Penundaan pembayaran penghasilan  impor  atau  PPh pasal  22  selama  6  bulan. Peraturan ini mulai berlaku pada April hingga September 2020.
c.  Pengurangan  pajak  PPh  pasal  25 sebesar  60%  selama  6  bulan. Peraturan  ini  berlaku  mulai  April hingga September
2020.
Diharapkan  dapat  memberikan ruang  arus  kas  bagi  industri dengan penundaan pajak, berlaku  April  hingga  September 2020
d.  Pembebasan  pajak  restoran  dan hotel  selama  6  bulan.  Kebijakan ini  diterapkan  di  10  destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten.  Aturan  ini  berlaku mulai  April  hingga  September 2020.
e.  Percepatan  penyaluran  bansos, subsidi  perumahan  rakyat  dan pemberlakuan kartu pegawai.
f.  Diskon  tiket  pesawat  hingga  50% untuk  setiap  25  kursi  untuk penerbangan  ke  dan  dari  10 tempat wisata utama.
g. Asuransi dan santunan bagi tenaga medis yang merawat pasien yang terjangkit wabah virus corona.
h.  Relaksasi  restitusi/pengembalian pajak  pertambahan  nilai  atau PPN  dipercepat  selama  6  bulan.
Hal ini diharapkan dapat
membantu  likuiditas  perseroan akibat  dampak  pandemi  Covid- 19.
2. Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.
Stimulus  non  fiskal  dikeluarkan  oleh pemerintah  dengan  harapan  dapat membantu kegiatan ekspor dan impor ditengah  wabah  virus  covid-19. Seperti:
a.  Percepatan  proses  ekspor  dan impor  bagi  para  pelaku  usaha yang memiliki reputasi baik.
b.  Proses  percepatan  ekspor  impor dengan  sistem  logistik  nasional ( national logistic system ).
c. Penyederhanaan atau pengurangan pembatasan terbatas  pada  kegiatan  ekspor, sehingga
kegiatan ekspor
berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor. d. Penyederhanaan atau pengurangan larangan impor terbatas bagi perusahaan berstatus produk pangan
strategis, produsen dan
komoditas hortikultura, obat- obatan, bahan obat dan makanan.

## 3. Stimulus Sektor Keuangan
Sejumlah  stimulus  telah  dikeluarkan untuk  membantu  sektor  ekonomi Seperti:
a.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mengeluarkan relaksasi atau kelonggaran  bagi  emiten  untuk membeli kembali ( buy-back ) saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.
b..  Relaksasi  atau  pelonggaran restrukturisasi kredit
c. Relaksasi pembayaran iuran program  jaminan  sosial  bagi pekerja  yang  bekerja  di  sektor terdampak Covid-19.
d.  Ketentuan  BI  tentang  underlying transaction  bagi  investor  asing diperluas, sehingga dapat
memberikan alternatif untuk melindungi nilai tukar rupiah.
e.  Penurunan  suku  bunga  acuan Indonesia  sebesar  50  BPS  dan giro wajib minimum dalam Rupiah dan mata uang asing.
Kebijakan stimulus ekonomi fiskal memberikan  insentif  perpajakan  bagi sejumlah  pelaku  usaha  antara  lain industri pariwisata, transportasi, penerbangan,  perdagangan,  industri pengolahan/manufaktur, dan perhotelan untuk  mendorong  sektor  pariwisata. Pandemi  Covid-19  berdampak  pada sektor pariwisata. Terlihat dari penurunan  jumlah  kunjungan  wisman atau  kunjungan  wisman.  Hal  ini  juga
berimbas  pada  penurunan  transaksi valuta  asing  (valas)  melalui  kegiatan usaha  devisa  non  bank.  Industri kesenangan  memang  menjadi  sektor bisnis  yang  paling  banyak  mengalami kerugian. Pada Selasa, 24 Maret 2020, Presiden Jokowi telah memberikan dan mengumumkan relaksasi atau relaksasi kredit  yang  ditujukan  bagi  usaha  kecil dan  pekerja  informal  yang  sedang melakukan  cicilan/angsuran.  Kebijakan ini  lebih  mudah  dari  kebijakan  tax amnesty yang pernah diterapkan pemerintah untuk warga negara.
Aturan  stimulus  ini  sebelumnya dirilis  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) pada  9  Maret  2020  melalui  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Coronavirus Disease. Dengan
diterbitkannya  POJK  ini,  pemberian stimulus  kepada  industri  perbankan berlaku mulai 13 Maret 2020 hingga 31 Maret  2021.  Diharapkan  perbankan proaktif mengidentifikasi debiturnya yang  terdampak  penyebaran  Covid-19 dan  segera  menerapkannya  POJK stimulus.  OJK  memberikan  stimulus kepada  bank  dan  non  bank  untuk melakukan fleksibilitas dalam menghitung mengatasi peningkatan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet, tidak hanya di industri perbankan tetapi  juga  di  industri  pembiayaan  atau multifinance.  Tidak  ada  alasan  bagi perusahaan  pembiayaan  dan  bank untuk tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  karena  sektor riil diberikan kemudahan dalam perhitungan kolektibilitas, sehingga perusahaan  pembiayaan  dan  bank dapat terus menyalurkan kredit/ pinjaman.
Perbankan  dalam  melakukan stimulus ekonomi diberikan kewenangan restrukturisasi untuk seluruh  kredit  atau  pembiayaan  tanpa memandang batasan plafon kredit atau jenis  debitur,  terutama  debitur  yang merupakan  pelaku  UMKM  dan  pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan  relaksasi  kredit  kepada UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar  dalam  meminimalisir  dampak wabah  virus  Covid-19,  baik  pinjaman yang  diberikan  oleh  bank  maupun industri  keuangan  non  bank.  Relaksasi juga  diberikan  kepada  pekerja  formal seperti sejumlah tukang/pengemudi ojek termasuk pengemudi ojek online, pengemudi  taksi  dan  nelayan  yang masih  memiliki  kredit  kendaraan  atau alat  kerja  seperti  kapal  nelayan.  Akan diberikan  penundaan  angsuran  atau cicilan  selama  1  tahun  dan  penurunan suku  bunga.  Dalam  restrukturisasi, pengusaha  dapat  dikategorikan  dalam kategori lancar untuk perhitungan kolektibilitas. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong  lembaga  keuangan  bank dan non bank untuk berdaya saing dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan  transformasi  digital.  Diharapkan UMKM dapat bangkit dan tetap eksis di tengah  pandemi  Covid-19.    Kondisi  ini berbeda  dengan  krisis  ekonomi  tahun 1998  dimana  sektor  UMKM  justru menjadi  penopang  ketika  beberapa sektor perbankan di Indonesia dilikuidasi.  Saat  ini,  UMKM  merupakan sektor  yang  terkena  dampak  langsung dari wabah Covid-19. Hal ini disebabkan penurunan  daya  beli  masyarakat  yang cukup  signifikan,  terutama  pada  level terendah/terbawah.    Dengan  kondisi tersebut, semua negara akan melonggarkan  stimulus  ekonominya, merelokasi anggaran ke sektor
kesehatan,  penyediaan  pangan  dan daya  beli  masyarakat.  Pendanaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan  dan  peralatan  untuk menghadapi  wabah  serta  pembiayaan penelitian  yang  fokus  pada  penemuan anti virus.
Relokasi anggaran juga dilakukan  untuk  menjaga  ketersediaan kebutuhan  sembako  bagi  masyarakat yang  sempat  meningkat  akibat panic buying/ kepanikan pasar.
Juga memberikan
bantuan untuk
meningkatkan  daya  beli  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan/pendanaan stimulus dalam rangka  peningkatan  produksi  dalam negeri  di  sektor  pertanian.  Dalam kondisi saat ini, kebutuhan akan pangan yang  gizi  dan  gizinya  baik,  seperti sayuran  dan  buah-buahan  semakin meningkat  permintaannya.  Selama  ini Indonesia  mengimpor  untuk  memenuhi permintaan  komoditas  ini.  Relaksasi kredit  sebagai  stimulus  fiskal  untuk mendorong  produksi  manufaktur  yang banyak  menyerap  tenaga  kerja.  Ini secara langsung memberikan pendapatan  bagi  pekerja  yang  terkena dampak.  Optimalisasi  Omnibus  Law RUU Cipta Kerja yang mempertimbangkan potensi pemutusan hubungan
kerja (PHK) berupa pemberian  uang,  pelatihan  dan  akses lapangan kerja baru disamping perlunya relaksasi kebijakan impor barang bahan baku untuk kebutuhan industri.
Stimulus  ekonomi  yang  perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter  dan  makroprudensial  melalui penurunan  suku  bunga  dan  menjaga stabilitas  nilai  tukar  rupiah.  Membatasi penyebaran informasi negatif dan hoaks merupakan langkah penting yang harus dilakukan  dalam  menjaga  kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan yang
berimplikasi  pada  stabilitas  harga  dan ketersediaan  kebutuhan  masyarakat. Mungkin  dengan  adanya  wabah  virus corona  atau  pandemi  Covid-19  telah menempatkan  kita  pada  posisi  yang tidak prima, namun di setiap krisis yang mengikuti  selalu  ada  peluang  yang mengikuti.  Kami  berada  dalam  kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan  optimis  sebagai  upaya  mengatasi musuh  terbesar  masyarakat,  yaitu ketakutan  dan  kepanikan.  Mari  ikuti aturan pemerintah, jaga jarak dan tetap di rumah.
Kebersamaan dalam percepatan penanggulangan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan sejumlah  langkah  luar  biasa  dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Penanganan  pandemi  Covid-19 dan dampaknya membutuhkan tindakan dan  langkah  luar  biasa  dari  semua pihak.  Presiden  Ir.  Joko  Widodo mengajak pemerintah pusat dan kabupaten/kota  melakukan  sejumlah langkah luar biasa dan mendesak untuk mengatasi situasi pandemi saat ini.
Pertama adalah memprioritaskan pengendalian  laju  penyebaran  virus. Prioritasnya  adalah  melakukan  disiplin 3M  (menggunakan  masker,  mencuci tangan,  dan  menjaga  jarak  aman)  dan memberikan fasilitas kepada
masyarakat seperti masker untuk menjalankan protokol kesehatan, karena banyak masyarakat yang terkadang tidak mampu membeli masker.    Kesiapan  pemerintah  daerah dalam  memberikan  perawatan  bagi pasien Covid-19,  seperti jumlah tempat tidur  rumah  sakit,  kesiapan  tenaga medis,  dan  pemetaan  zonasi  secara
detail jika daerah memerlukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala  mikro.  Realitasnya,  kerjasama yang berintegritas telah dilakukan antara  Panglima  TNI,  Kapolri,  Menteri Dalam  Negeri  dan  Bupati/Walikota melalui  aparat  TNI,  Polri  dan  PNS  di daerah.
Kedua,  menyiapkan  manajemen vaksinasi untuk percepatan vaksinasi di daerah. Prioritas pelaksanaan kebijakan pengelolaan  vaksinasi,  yakni  vaksinasi massal  gratis  bagi  minimal  181,5  juta orang,  dimulai  pada  13  Januari  2021. Pada  tahap  pertama  diprioritaskan kepada  tenaga  kesehatan  yang  sering berhadapan dengan masyarakat, kemudian  kelompok  masyarakat  di sektor  yang  interaksinya  padat,  seperti pedagang pasar, dinas penting dan jasa krusial  lainnya, sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat, juga dapat divaksinasi  secara  massal.  atau  dalam kelompok. Dalam pengelolaan
vaksinasi,  perencanaan  dan  pemetaan diutamakan untuk mendapatkan
suntikan dosis vaksin Covid-19. Pemerintah  daerah,  pemerintah  kota, juga  harus  menyiapkan  vaksinator dengan  baik,  termasuk  ketersediaan jumlahnya.
Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan  program  padat  karya  di daerahnya  masing-masing.  Program padat karya ditujukan untuk menyediakan  lapangan  kerja,  terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi agar dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan  konsumsi  masyarakat. Misalnya, perbaikan jalan desa,
perbaikan drainase,
perbaikan puskesmas dan posyandu, serta perbaikan sekolah di wilayah kabupaten/kota.
Keempat, pemerintah  daerah memberikan  bantuan  sosial  (bansos) kepada masyarakat akar rumput/lapisan bawah  dan  masyarakat  terdampak pandemi Covid-19 harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN
1. Dalam proses refocusing dan realokasi  APBD  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  harus  dilakukan dengan prinsip kehati-hatian mengingat situasi pandemi memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Proses  refocusing  dan  realokasi APBD mensinergikan komponen,
Belanja Pegawai, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bansos, karena komponen pendidikan ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10% dari APBD.
2. Pemerintah melakukan stimulus yang terangkum  menjadi  3  stimulus  yaitu stimulus  fiskal,  nonfiskal  dan  sektor ekonomi.
3.  Kebersamaan  dalam  percepatan penanggulangan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan beberapa  langkah  luar  biasa  dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah  kota  bersama  dengan pemerintah pusat yaitu mengutamakan  pengendalian  laju penyebaran virus , kebijakan vaksinasi massal,
harus meningkatkan  program  padat  karya dan berupaya memperbaiki ekosistem perekonomian  daerah  antara  lain penyederhanaan perizinan dan birokrasi, memberikan kepastian hukum di daerah, hingga menyiapkan
sumber daya manusia yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Coomb,  2010;  Devlin,  2007;  Smudde, 2001 dalam Kriyantono, Rachmat.(2014). Public Relations, Issue & Crisis Management (Pendekatan Critial Public Relations, Etnografi Kritis &
Kualitatif).  Edisi  Kedua.  Jakarta:
Penerbit Kencana.: 178-180
Dunn.  W.  2013.  Pengantar  Analisis
Kebijakan Publik Yogyakarta Gadjash Mada University Press
Edward  III,  GeorgeC  (edited)  1984.
Public  Policy  Implementing  .  Jai Press Inc. London England Dunn. W. 2013Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta
Gadjash Mada University Press
Moh. Khusaini. 2018. Keuangan Daerah. Malang: UB Press. hlm. 11.
Tim  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri.
2020. Pedoman Umum Menghadapi  Pandemi  Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis,  Dan    Manajemen. Jakarta: Kementerian dalam Negeri RI. hlm. 32. Yosef  P.  Koton.  2019.  Restrukturisasi Organisasi    Teori    dan    Aplikasi Dalam Mengefektifkan
Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta: Deepublish.

## JURNAL
Anggit  Sulistiawan.  dkk.  2019.  Bentuk Dan  Mekanisme  Perencanaan
Keuangan Daerah Yang Partisipatif    Guna    Mewujudkan Akuntabilitas    Publik.      Jurnal Pembangunan  Hukum Indonesia,
Volume 2, Nomor 2, hlm. 147.
Asmara,  R.  (2016).  Sistem  Informasi Pengolahan Data Penanggulangan  Bencana  Pada Kantor  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten  Padang  Pariaman  . Jurnal J-Click Vol: 3, No: 2. ISSN :
2355-7958.
Bagir Manan2001.  Menyongsong  Fajar
Otonomi    Daerah.    Yogyakarta: Pusat    Studi  Hukum  Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.hlm. 204 D.  Retnoningsih  dan  A.  Marom.  (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Berbasis  Uang  Kuliah  Tunggal Bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik    Universitas  Diponegoro Semarang  Jawa  Tengah.  Journal of Public Policy and Management Review, 6 (2), 482 –497. Daulay,  Maslina,  Urgensi  Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk  Mental  Yang  Sehat. Jurnal  Hikmah.  Vol.  12  No.  1. 2018. Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington  :149 dalam Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar
Kebijakan  Publik.  Bandung:  CV. Alfabeta.
Hans  Gregersen,  (et  al).  2004.  Forest Governance In federal System: An Overview  of  Experiences  and Implication  for  Decentralization. Jakarta:  Center  for  International Forestry Research.
Haryanto.  2008.  Perencanaan  Dan Penganggaran Daerah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 47. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta: Diektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  2020.  APBN  Kita
Kinerja  Dan  Fakta:  Menjaga  dan Mengelola  Uangkita  di  Tengah Tekanan  Pandemi  COVID-19. Jakarta:  Kementerian  Keuangan
RI. hlm. 10. Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia  (Apeksi)  di  Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/02/2021).
Maryanti,  S.,  Netrawati,  I.  G.  A.  O.,  & Nuada,    I.  W.  (2020).    Pandemi COVID-19 dan  implikasinya  pada perekonomian  NTB.  Media  Bina Ilmiah,  14(11),  3497-3508.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, selanjutnya disebut UU
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Instruksi  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease  2019  Di  Lingkungan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah  Provinsi  DKI Jakarta Nomor  3  Tahun  2020  Ten-  tang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Daerah    Tahun Anggaran 2020
Peraturan  Daerah    Provinsi    Nusa Tenggara  Barat Nomor  9 Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah    Nomor  10 Tahun  2019  Tentang  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur Nomor    24  Tahun  2020  Tentang Pe-  rubahan  Atas  Peraturan Gubernur Nomor  62 Tahun 2019 Tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2020

## INTERNET
Blandina,  S., Fitrian, A. N., & Septiyani,
W.  (2020).    Strategi  Menghindarkan Indonesia  dari  Ancaman  Resesi Ekonomi  di Masa Pandemi.  Efektor, 7(2), 181-190., https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043 . Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19. 2020.  Peta  Penyberan  Covid-19. Diakses 10 November 2020. ttps://covid19.go.id/peta-sebaran. World Health Organization. WHO Director- General’s  Opening  Remarks at the Media briefing     on      COVID- 19     26      October     2020.     Diakses 10            November,          2020. https://www.who.int/director- general/speeches/detail/who-director- general-s-opening-remarks-at- the- media-briefing-on-covid-19---26- october-2020 .