https://jamsi.jurnal-id.com

## Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa di Desa Empat Balai
Ardiansah* 1 , Silm Oktapani 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia *e-mail: ardiansah@unilak.ac.id 1 , silm@unilak.ac.id 2

## Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencermati sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat  Desa  Empat  balai  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  mengenai  Badan  Permustawaratan Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Metode  pengabdian  kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Badan  Permustawaratan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Hal  ini terlihat  dari  hasil  penilaian  kuisioner  dan  tanggapan  peserta.  Peserta  telah  memahami  dasar  hukum pendirian  Badan  Permustawaratan  Desa,  serta  memahami  tujuan,  kewajiban  dan  larangan  dari  anggota Badan  Permustawaratan  Desa.  Kegiatan  seperti  ini  perlu  dilakukan  secara  rutin  agar  masyarakat  lebih memahami fungsi dari Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa.
Kata kunci : BPD, Desa Empat Balai, Undang-Undang Desa

## Abstract
This community service aims to examine the level of understanding of the village community's level of understanding, Kuok District, Kampar District, regarding the Village Consultative Body based on Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Methods of community service in the form of lectures. Before and after counseling, discussion participants filled out pre-test and post-test questionnaires. Based on the results of  activities  to  increase  public  understanding  of  the  Village  Consultative  Body  based  on  Law  Number  6  of 2014 concerning Villages. This can be seen from the decisions and responses of the participants. Participants have  understood  the  legal  basis  for  the  establishment  of  the  Village  Consultative  Council,  as  well  as understand  the  objectives,  obligations  and  prohibitions  of  the  Village  Consultative  Council  members. Activities like this need to be carried out regularly so that the community better understands the function of the Village Consultative Body based on the Village Law.
Keywords : BPD, Village Law, Desa Empat Balai

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa.  Pada masa  reformasi  telah  lahir  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah, yang mengatur daerah otonom dan desa dalam satu paket. Undang-Undang Pemerintah Daerah  tersebut  tidak  hanya  membawa  perubahan  di  daerah,  akan  tetapi  namun  juga memberikan  landasan  bagi  perubahan  yang  mendasar  di  desa  (Kushandajani,  2015).  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Pada saat mengesahan undang-undang tersebut, hampir semua fraksi di DPR telah membahas kegagalan peraturan lama dan perlunya peraturan baru tentang  Desa.  Peraturan  baru  ini  menjadi  koreksi  terhadap  kesalahan-kesalahan  aturan  lama sekali (Muhammad Yasin, Dkk, 2015). Pengesahan Undang-undang Desa ini merupakan otokritik terhadap  peraturan  lama  tentang  desa  yang  selama  ini  terkesan  tidak  serius  dan  kurang berkomitmen terhadap standar pembangunan di desa (Richard Timotius, 2018).
Terbitnya  Undang-Undang  Desa  memberikan  harapan  baru  dan  konsep  baru  tentang kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa pada bagian belakang, akan tetapi pada terdepan Indonesia. Undang Undang Desa telah memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman dan mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini  terpinggirkan  karena  diposisikan  sebagai  sub- nasional  (Dekki  Umamur  Ra’is,  2017).  Pada
https://jamsi.jurnal-id.com
bagian  lain,  terbitnya  Undang-Undang  Desa  secara  membawa  perubahan  terhadap  tata pemerintahan desa di tingkat Pemerintahan daerah. Bila sebelumnya pengaturan desa terdapat dalam  konstruksi  otonomi  yang  menitikberatkan  pada  kabupaten  dan  kota,  Undang-Undang Desa meletakkan pengaturan desa sebagai bagian konsep desentralisasi dan otonomi desa (Rifqi Ridlo Phahlevy, 2016).
Kelahiran  Undang-Undang  Desa  menandai  babak  baru  penyelenggaraan  kebijakan desentralisasi  di  tingkat  pemerintahan  terendah.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Desa, maka Desa menjadi lebih kuat legitimasinya. Di samping itu, Undang-Undang Desa memberikan sejumlah  hak-hak  mendasar  baik  bagi  pemerintahan  desa  maupun  bagi  masyarakat  desa, ditambah  sejumlah  hak  dan  kewajiban  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  (Dinoroy  M. Aritonang,  2018).  Bangunan  hukum  Undang-Undang  Desa  memuat  hal  yang  baru.  Pertama, Undang-Undang Desa lahir lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kedua,  terbitnya  Undang-Undang  Desa  merefleksikan penghargaan  terhadap  desa.  Ketiga,  keberagaman  karakteristik  dan  jenis  desa  tetap memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Kushandajani, 2015).
Undang-Undang  Desa  yang  baru  memiliki  misi  mulia.  Dengan  pemberlakuan  Undang- Undang  Desa  ini,  negara  berupaya  menyediakan  dana  untuk  pembangunan,  melindungi  dan memberdayakan masyarakat agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehinggga memperkuat  fondasi  dalam  menjalankan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera  (Sutoro  Eko,  2014).  Pemberlakuan  Undang- Undang  dalam  perjalanan  pemerintahan  mewajibkan  kepada  Camat,  Lurah,  Kepala  Desa,  dan perangkat  kelurahan/desa  sebagai  pemimpin  yang  berhadapan  secara  langsung  dengan masyarakat  kelurahan/desa  harus  saling  bekerjasama  dan  terintegrasi  untuk  mengawal  dan menjalankan  Undang-Undang  Desa  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (Andi Pitono dan Kartiwi, 2016).
Undang-Undang  Desa  mengatur  tentang  tugas  dan  fungsi  Pemerintahan  Desa.  Di samping itu, Undang-Undang Desa juga mengatur tentang badan permusyawaratan desa. Pasal 55 Undang-Undang Desa mengatur poin-poin penting mengenai badan permusyawaratan desa. Undang-Undang Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, antara lain mengatur kedudukan dan jenis  desa,  penataan  desa,  kewenangan  desa,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  hak  dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, serta pembinaan dan pengawasan (Mardisontori, 2016).  Oleh karena itu, agar Undang-Undang Desa berjalan efektif, maka perlu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa (Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk, 2014).
Berdasarkan  hal  tersebut,  penting  diberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat desa  mengenai  Undang-Undang  Desa  terutama  mengenai  substansi  Badan  Permusyawaratan Desa. Apabila pemahaman masyarakat desa meningkat mengenai Badan Permusyawaratan Desa diharapkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan  serta kegiatan desa dapat terlaksana dengan baik.

## 2. METODE
Adapun  metode  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  ialah penyuluhan  hukum.  Dengan  rincian  metode  sebagai  berikut:  1)  Penyuluhan  dengan  cara pemaparan  mengenai  Badan  Permusyawaratan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan Badab Permusyawaratan Desa. Penyuluhan ini sebagai curah pendapat  dari  peserta  untuk  memperoleh  masukan  berupa  persoalan,  aspirasi,  usulan,  solusi dan  gagasan.  3)  Penyebaran  kuisioner  pre-test  sebelum  penyuluhan  dan  post-test  sesudah penyuluhan  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  pemahaman  masyarakat  mengenai  Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  kegiatan  penyuluhan  hukum  tentang  Peningkatan  Pemahaman Masyarakat Mengenai Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, terlihat pemahaman masyarakat dan pihak- pihak  terkait  meningkat  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Peningkatan  pemahaman masyarakat  dapat  dibuktikan  dengan  hasil  jawaban  isian  kuesioner  pre  test  dan  post  test mengenai Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa.
Secara  keseluruhan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Desa  Empat  Balai Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  29  November  2020  di ruang  pertemuan  Kantor  Desa  Empat  Balai  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  berjalan dengan lancar dan sukses, hal ini dapat dilihat dengan denga peserta yang menghadiri kegiatan sejumlah  17  (tujuh  belas)  orang.  Dalam  penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  tim pengabdian  masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  di  Desa  Empat  Balai Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  terlebih  dahulu  tim  melakukan  komunikasi  satu  arah untuk  memaparkan  materi  penyuluhan  hukum  dengan  tema  Peningkatan  Pemahaman Masyarakat  Mengenai  Badan  Permusyawaratan  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Desa  yang disampaikan oleh Silm Oktapani, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang  Kuning,  pemaparan  materi  berlangsung  lebih  kurang  30  (tiga  puluh)  menit,  selama penyampain  materi  para  peserta  terlihat  serius  mendengarkan  dikarenakan  rasa  ingin  tau peserta  yang  besar  akan  pentingnya  pengetahuan  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa. Meningkatnya  pemahaman  peserta  tentang  materi  yang  disampaikan  terlihat  dari  hasil kuisioner yang peserta isi pada saat materi telah selesai disampaikan. Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum sangat antusias menerima informasi mengenai Badan Permusyawaran Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selama ini peserta belum pernah  mendapatkan  penjelasan  dan  informasi  langsung  dari  pemateri  (narasumber)  yang berasal  dari  akademisi.  Dari  perangkat  pemerintahan  setempat  sangat  terbantu  dengan sosialisasi yang dilakukan oleh tim secara langsung, dengan konsep dialog dan pemberian bahan materi penyuluhan. Dengan tujuan nantinya mereka juga dapat melakukan upaya represif dan preventif yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengabdian kepada masyarakat bidang kajian ipteks  hukum ini menitik beratkan pada aspek formil dan materil mengenai Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyuluhan hukum dan dialog langsung merupakan metode yang  digunakan  pada  pengabdian  masyarakat  ini.  Agar  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini bermanfaat  bagi  peserta,  maka  tim  penyuluhan  hukum  menyampaikan  materi  serta membagikan materi yang disampaikan dalam bentuk hardcopy kepada masing-masing peserta agar  peserta  dapat  lebih  memahami  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga kedepan masyarakat Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat memahami tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 29 November  2020  bertempat  di  ruang  pertemuan  Kantor  Desa  Empat  Balai  Kecamatan  Kuok Kabupaten  Kampar,  mulai  Pukul  14.00  WIB  hingga  16.30  WIB.  Jumlah  peserta  yang  hadir sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Kegiatan ini dihadiri oleh Aprizal, S.Pd. selaku Kepala Badan Permusyawaratan  Desa,  Kepala  Dusun,  para  Perangkat  Desa  Empat  Balai  Kecamatan  Kuok Kabupaten Kampar dan satu orang mahasiswa. Pada acara pengabdian kali ini Kepala Desa tidak dapat mengikuti acara yang telah kita sepakati bersama namun kehadiran kami disambut baik oleh Bapak Aprizal S.Pd. selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Empat Balai Kecamatan Kuok  Kabupaten  Kampar.  Bapak  Aprizal  S.Pd.  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  atas kesediaan dan kehadiran kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning ke Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 1. Pemaparan Materi
Gambar 2. Peserta Penyuluhan Hukum
Silm  Oktapani,  S.H.,  M.H.  menyampaikan  materi  dihadapan  peserta  penyuluhan mengenai  Badan  Permusyawaratan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Peserta  menyimak  dengan  seksama  materi  yang  disampaikan  nara  sumber. Setelah  selesai  penyampaikan  materi  peserta  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  mengenai Badan  Permusyawaratan  Desa.  Pertanyaan  disampaikan  oleh  Ibu  Rukaiyah,  Ibu  Rukaiyah bertanya  bagaimanakah  cara  memberhentikan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang telah  melakukan  pelanggaran?  Silm  Oktapani,  S.H.,  M.H.  mengatakan  Pemberhentian  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  diusulkan  oleh  Kepala  Badan  Permusyawaratan  Desa  kepada bupati/walikota  atas  dasar  hasil  musyawarah  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Pertanyaan  selanjutnya  disampaikan  oleh  Pak  Ermen,  Pak  Ermen  bertanya  bagaimana caranya  kami  selaku  aparatur  desa  dapat  menegur  pemungut  parkir  yang  tidak  jelas  ?  Silm Oktapani,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwasanya  desa  harus  memiliki  Peraturan  Desa  terlebih dahulu,  apabila  ada  pelanggaran  tentunya  harus  ada  dasarnya  sehingga  dalam  menegur  nanti jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Setelah penyampaian materi dan tanya jawab selesai kegiatanpun diakhiri dengan pengumpulan kuisiner yang telah diisi oleh para peserta dan foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Gambar 3. Foto Bersama Seluruh Peserta
Pada  kegiatan  penyuluhan  hukum  tersebut,  tim  menyebarkan  kuesioner  pre  test  dan post test yang bersifat tertutup (objektif):
https://jamsi.jurnal-id.com
Tabel 1. Pertanyaan sebelum dilakukan penyuluhan (Pretest): No Pertanyaan Pilihan Benar Salah 1 Apakah fungsi dari Badan Permusyawaran Desa? 41% 59% 2 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar nomor  dan  tahun  berapakah  yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa? 47% 53% 3 Berapakah jumlah anggota Badan Permusyawaratan  Desa  yang  merupakan terwakilan dari penduduk Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kampar  tentang  Badan Permusyawaratan Desa? 35% 65% 4 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kampar  tentang  Badan Permusyawaratan  Desa  keterwakilan  apa sajakah  pengisian  dari  anggota  Badan Permusyawaratan Desa? 41% 59% 5 Berapa  lamakah  masa  keanggotaan  dari badan Permusyawaratan Desa? 47% 53% Tabel 2. Pertanyaan setelah dilakukan penyuluhan (Posttest): No Pertanyaan Pilihan Benar Salah 1 Apakah fungsi dari Badan Permusyawaran Desa? 41% 59% 2 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar nomor  dan  tahun  berapakah  yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa? 47% 53% 3 Berapakah jumlah anggota Badan Permusyawaratan  Desa  yang  merupakan terwakilan dari penduduk Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kampar  tentang  Badan Permusyawaratan Desa? 35% 65% 4 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kampar  tentang  Badan Permusyawaratan  Desa  keterwakilan  apa sajakah  pengisian  dari  anggota  Badan Permusyawaratan Desa? 41% 59% 5 Berapa  lamakah  masa  keanggotaan  dari badan Permusyawaratan Desa? 47% 53%
Untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  peserta  dapat  dilihat  dari  jawaban  kuesioner pada akhir acara. Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari pilihan jawaban yang mengisi kuisioner  pada  akhir  acara.  Semua  peserta  memilih  pilihan  jawaban  yang  benar.  Gambaran mengenai  bentuk  pertanyaan  dan  jawaban  yang  dipilih  peserta  dapat  dilihat  dari  jawaban  di bawah ini.
1. Apakah fungsi dari Badan Permusyawaran Desa?
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
https://jamsi.jurnal-id.com
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
c. a dan b benar
Dari  17  orang  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  tersebut,  diketahui  peserta  yang memilih  pilihan  jawaban  yang  benar  c),  sebanyak  17  orang.  Hasil  jawaban  tersebut menunjukkan  bahwa  seluruh  peserta  memahami  bahwa  fungsi  dari  Badan  Permusyawaratan Desa adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor dan tahun berapakah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa?
a. Nomor 6 Tahun 2018
b. Nomor 6 Tahun 2019
c. Nomor 8 Tahun 2018
Dari  17  orang  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  tersebut,  diketahui  peserta  yang memilih  pilihan  jawaban  yang  benar  a),  sebanyak  17  orang.  Hasil  jawaban  tersebut menunjukkan  bahwa  peserta  mengetahui  bahwasanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar yang  mengatur  mengenai  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun 2018.
3. Berapakah jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan terwakilan dari penduduk  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  tentang  Badan Permusyawaratan Desa?
a. Paling sedikit 4 orang paling banyak 10 orang
b. Paling sedikit 6 orang paling banyak 9 orang.
c. Paling sedikit 5 orang paling banyak 9 orang.
Dari  17  orang  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  tersebut,  diketahui  peserta  yang memilih  pilihan  jawaban  yang  benar  c),  sebanyak  17  orang.  Hasil  jawaban  tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami jumlah keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa  dari  penduduk  desa  adalah  5  (lima)  orang  paling  sedikit  dan  9  (sembilan)  orang  paling banyak.
4. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa keterwakilan siapa sajakah pengisian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa ?
a. Keterwakilan wilayah
b. Keterwakilan Perempuan
c. a dan b benar
Dari  17  orang  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  tersebut,  diketahui  peserta  yang memilih  pilihan  jawaban  yang  benar  c),  sebanyak  17  orang.  Hasil  jawaban  tersebut menunjukkan  bahwa  seluruh  peserta  memahami  bahwasanya  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  keterwakilan  dari  keanggotaan Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  terdiri  dari  keterwakilan  wilayah  dan  keterwakilan perempuan.
5. Berapa lamakah masa keanggotaan dari badan Permusyawaratan Desa?
a. 6 Tahun
b. 5 Tahun
c. 4 Tahun
Dari  17  orang  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  tersebut,  diketahui  peserta  yang memilih  pilihan  jawaban  yang  benar  a),  sebanyak  17  orang.  Hasil  jawaban  tersebut menunjukkan  bahwa  seluruh  peserta  memahami  bahwa  masa  keanggotaan  dari  Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 tahun.
Berdasarkan  evaluasi  melalui  sebaran  kuesioner  dan  jawaban  peserta  terlihat  bahwa secara keseluruhan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten  Kampar.berjalan  dengan  lancar  dan  sukses  serta  terlihat  peningkatan  pemahaman dari peserta.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 4. KESIMPULAN
Setelah  dilaksanakannya  rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  maka  dapat disimpulkan  bahwa  peserta  dapat  memahami  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat Desa Empat Balai Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  juga  telah  sangat  mengetahui  tentang  Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  Desa  ini  harus  selalu  dilaksanakan terkhusus masyarakat Desa yang berada di Provinsi Riau agar masyarakat Desa lebih memahami lagi pengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih yag tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia  yang  diberikan  kepada  kami  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas Lancang Kuning. Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang diketuai oleh Dr.  Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. mengucapkan banyak terimakasih  kepada Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  yang  telah  memberikan  dukungan  kepada  kami untuk  melakukan  pengabdian  bagi  masyarakat  dan  juga  ucapan  terimakasih  kami  ucapkan kepada ketua, sekretaris dan koordinator pengabdian Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  atas  segala  bantuan  untuk  terlaksananya  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Empat Balai yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk  melakukan  pengabdian  berupa penyuluhan kepada aparatur dan masyarakat Desa Empat Balai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang,  D.M.  (2015). Kebijakan  Desentralisasi  Untuk  Desa  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Decentralization Policy for Village in Law Number 6 of  2014 on Village) , Jurnal Legslasi Indonesia , Vol. 12, No. 3. Eko, S. (2014). Kedudukan dan KewenanganDesa , (Yogyakarta: FPPD).
Kushandajani.  (2015). Desain  Implementasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang , Jurnal Politika, Vol. 6, No.2. Kushandajani.  (2015). Implikasi  UU  Nomor 6  Tahun  2014  tentang Desa  Terhadap  Kewenangan Desa , Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 2.
Mardisontori.  (2015).    Membangun  Dan  Memberdayakan  Desa  Melalui  Undang-Undang  Desa, Jurnal  RechtsVinding,  https://rechtsvinding.bphn.go.id,  diakses  pada  tanggal  28  Oktober 2019.
Muhammad Yasin, dkk. (2015). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional).
Phahlevy,  R.R.  (2016). Pergeseran  Kebijakan  Tata  Pemerintahan  Desa  Di  Kabupaten  Sidoarjo Pasca Uu Nomor 6 Tahun 2014 , Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 1. Pitono,  A.  dan  Kartiwi.  (2016). Penguatan  Pemerintahan  Desa  Dan  Kelurahan  Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat , Jurnal Politikologi, Vol. 3, No. 1.
Ra’is ,  D.U.  (2017). Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Persfektif  Asas  Rekognisi  Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 , Jurnal Unitri, Vol. 77, No. 1. Theresia, A., Andini, K.S., dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat , (Bandung: Alfabeta). Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48, No. 2.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan