## USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN
Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : epudyastiwi@gmail.com
Agoes Djatmiko, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : agoesdj.2017@gmail.com

## Abstrak
Dengan  diberlakukannya  Pasar  Tunggal  ASEAN  tahun  2015  membuka  peluang  bagi UMKM  Indonesia  untuk  memasarkan  produk-produknya  dan  bersaing  dengan  produk luar negeri. UMKM yang merupakan penggerak perekonomian nasional harus mampu mengambil  peluang  emas  ini  untuk  kepentingan  nasional  Indonesia  dan  bukan  malah sebaliknya kita yang menjadi pasar dari negara-negara anggota yang lain. Tentu hal ini menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  UMKM  nasional  untuk  menghadapi  Pasar  Tunggal ASEAN  tahun  depan,  UMKM  harus  menjaga  dan  meningkatkan  daya  saing  sebagai industri kreatif dan inovatif. Selain itu UMKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN dengan melihat pada ketentuan ISO  26000  untuk  Green  Product.  Pemerintah  Indonesia  harus  bekerja  keras  untuk membantu  UMKM  yang  mengalami  hambatan-hambatan  seperti  mempermudah pemberian  akses  kredit  di  bank,  memberikan  pelatihan  kewirausahaan,  meningkatkan akses pendanaan bagi para UMKM, memfasilitasi pembiayaan bagi wirasuhsaha pemula. Perluasan  akses  pembiayaan  dan  pengurangan  biaya  bunga  KUR,  Kredit  ketahanan Pangan dan Energi, serta melakukan pemetaan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN dan negara lain serta memfasilitasi promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri.
Kata kunci :    ASEAN, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Tunggal.

## Abstract
With  the  enactment  of  the  ASEAN  Single  Market  in  2015  opened  opportunities  for Indonesian MSMEs to market their products and compete with foreign products. UMKM which  is  the  driving  force  of  the  national  economy  must  be  able  to  take  this  golden opportunity for Indonesia's national interests and not on the contrary we are the market for other member countries. Of course this becomes a challenge for national MSMEs to face  the  ASEAN  Single  Market  next  year,  MSMEs  must  maintain  and  enhance competitiveness  as  a  creative  and  innovative  industry.  In  addition,  MSMEs  must  also improve  product  standards,  design  and  quality  to  comply  with  ASEAN  regulations  by looking at the ISO 26000 requirements for Green Products. The Indonesian government must  work  hard  to  help  MSMEs  who  experience  obstacles  such  as  facilitating  the provision of credit access at banks, providing entrepreneurial training, increasing access to  finance  for  MSMEs,  facilitating  financing  for  beginner  entrepreneurs.  Expanding access to finance and reducing KUR interest costs, Food and Energy security loans, and
mapping  the  potential  export  of  MSME  products  to  ASEAN  and  other  countries  and facilitating promotion of MSME products at home and abroad.
Keywords: ASEAN, Micro, Small and Medium Enterprises, Single Market.

## Pendahuluan
Di  awal  pembentukannya  pada tahun  1967  ( ASEAN  Declaration ), ASEAN lebih diperuntukkan pada kerja sama  yang  berorientasi  politik  guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan  Asia  Tenggara.  Ditengah dituasi  regional  dan  internasional  yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya  ASEAN  hanya  terdiri dari  lima  negara  yaitu  Indonesia, Malaysia,  Thailand,  Singapura,  dan Filipina,  kini  ASEAN  terdiri  dari sepuluh negara yang bergabung kemudian,  yaitu  Brunai  Darussalam (1984),  Vietnam  (1995),  Myanmar  dan Laos  (1997)  dan  Kamboja  (1999) (Suryokusumo, 2007). Walupun masing- masing  negara  anggota  berbeda  satu sama  lain  dalam  hal  bahasa,  budaya,
agama, geografi, etnisitas, dan pengalaman sejarah, hubungan antaranggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Kerja sama  regional  ini  semakin  diperkuat dengan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan  kebudayaan  di  wilayah Asia  Tenggara. Negara-negara anggota
ASEAN  juga  berusaha  untuk  saling membantu  dalam  usaha-usaha  yang menjadi perhatian bersama khususnya di bidang ekonomi dan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara lain dengan memanfaatkan  secara  efektif  berbagai sektor seperti pertanian dan industri serta memperluas perdagangan mereka, termasuk perdagangan komoditi internasional.  Negara-negara  ASEAN juga bertekad untuk memerangi kemelaratan,  kelaparan,  penyakit,  dan buta huruf sebagai perhatian utama bagi negara-negara anggotanya.
ASEAN    adalah  suatu  organisasi regional  yang  khas.  Instrumen  hukum yang  mendasari  berdirinya  ASEAN yaitu Deklarasi Bangkok tidak membuat struktur  organisasi  ASEAN  secara seksama.  Karena  itu  stuktur  organisasi ASEAN  pada  dasarnya  berkembang sesuai  dengan  evolusi  perkembangan ASEAN  itu  sendiri.  Dari  sejak perkembangan  hingga  kini,  struktur organisasi  ASEAN  adalah  sebagai berikut (Adolf, 1997) : 1) Badan pembuat keputusan tertinggi  adalah  Pertemuan  Para Kepala  Negara  dan  Pemerintahan negara  anggota  ASEAN  ( the meeting  of  the  ASEAN  Heads  of
State  and  Government/ASEAN
Summits ).
2) The  Ministerial-Level  Meetings , yaitu  lembaga  pertemuan  para Menteri Luar Negeri atau menteri lainnya  yang  berlangsung  setiap setahun  sekali.  Pertemuan  ini terdiri dari 3 macam. Pertama, the Annual Ministrial Meetings (AAM),  pertemuan  ini  adalah tempat  Menteri  Luar  Negeri mengoordinasikan berbagai kebijakan unit-unit kerja ASEAN. Kedua, the ASEAN Economic Minister (AEM), yaitu suatu badan kelengkapan  terpenting  di  bidang kerja sama ekonomi.
3) The ASEAN Standing Committee , yakni suatu badan yang melaksanakan  kegiatan-kegiatan ASEAN  di  antara  pertemuan the
Annual Ministerial Meetings .
4) The  Secretary  General ASEAN yang ditunjuk berdasarkan keahliannya. Sekjen ASEAN bertugas  selama  5  tahun.  Ia
bertugas melaksanakan, menasehati, mengoordinasikan, dan melaksanakan inisiatif ASEAN. 5) The ASEAN Secretariat , badan ini bertindak sebagai organ administratif  pusat  ASEAN,  dan mengoordinasikan organ-organ ASEAN guna lebih mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek ASEAN. 6) The ASEAN National Secretariats ,  badan  ini  bertugas mengordinasikan  berbagai  hal  di negara masing-masing dan bertugas  menegosiasikan  dan mempersiapkan  agenda Standing Committee dan the  Ministerial Meeting . 7) Berbagai  ASEAN Committees di berbagai negara ketiga yang terdiri dari  para  kepala  pimpinan  misi diplomatik  di  berbagai  ibu  kota negara (Davidson, 1997).
Untuk  itu  ASEAN  telah  berusaha untuk  mengadakan  kerjasama  secara intensif  di  bidang  ekonomi  dan pembangunan sosial dengan mengutamakan  peningkatan  sosial  dan perbaikan  tingkat  kehidupan  rakyat  di Asia  Tenggara.  Dalam  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  Bali  1976 khususnya  di  bidang  ekonomi  telah ditetapkan  suatu  program  aksi  sebagai rangka untuk kerjasama ASEAN antara lain ( Declaration of ASEAN Concord) : 1) Kerjasama  mengenai  komoditi pasar,  khususnya  makanan  dan energi;
2) Kerjasama di bidang industri;
3) Kerjasama di bidang perdagangan; 4) Pendekatan bersama dalam menghadapi  masalah  komoditi internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya; 5) Mekanisme untuk kerjasama ekonomi. Kemudian dalam Komunike Bersama  yang  dikeluarkan  oleh  KTT ASEAN di Bali ( Joint Press Communique  Meeting  of  the  Second ASEAN  Economic  Government) ,  guna mengambil  langkah-langkah  dalam rangka  pelaksanaan  keputusan  KTT ASEAN khususnya di bidang kerjasama ekonomi telah disepakati suatu mekanisme  baru  yaitu  Sidang  Menteri Perekonomian ASEAN. Sidang Menteri Perekonomia  ASEAN  yang  pertama diadakan  di  Kuala  Lumpur  tanggal  8-9 Maret  1976  untuk  membicarakan masalah-masalah  sebagai  berikut  (Gill, 1987) : a) Berbagai mekanisme untuk menanggulangi  secara  prioritas dalam  suasana  kritis  menghadapi bencana-bencana alam, penyediaan  keperluan-keperluan negara anggota seperti pangan dan energi; b) Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama di bidang produksi  bahan-bahan  mentah khususnya pangan dan energi; c) Perlunya  langkah  bersama  untuk membentuk proyek-proyek industri ASEAN dalam skala besar seperti  urea,  superfosfat,  potas, petrokimia, baja, abu soda, produk karet dan sebagainya; d) Kemungkinan penyusunan berbagai  persetujuan  mengenai pengaturan perdagangan preferensi  ( Preferential  Trading Arrangement )  guna  memperluas perdagangan negara-negara anggota  ASEAN  antara  lain  di bidang : 1) Kontrak-kontrak  dalam  jangka panjang;
2) Bantuan keuangan dengan suku bunga khusus; 3) Fasilitas khusus untuk pembelian  bagi  badan-badan pemerintah;
e) Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah-masalah komoditi internasional dan ekonomi lainnya dengan memprioritaskan  stabilisasi  dan peningkatan biaya ekspor komoditi  ASEAN  melalui  suatu persetujuan tentang komoditi.
Kemudian  dalam  Sidang  Tingkat Menteri  Luar  Negeri  ASEAN  yang diadakan di Manila tanggal 24 Pebruari 1977, atas rekomendasi Menteri-Menteri Perekonomian  ASEAN  telah  disetujui Rancangan Persetujuan mengenai Pembentukan  Pengaturan  Perdagangan Preferensi ASEAN ( ASEAN Preferential Trading Arrangement /PTA). Kerjasama di  bidang  perdagangan  dan  industri dalam  rangka  ASEAN  telah  dirintis sejak  disetujuinya ASEAN  Concord dalam KTT ASEAN di Bali tahun 1976. Walaupun tidak begitu cepat perkembangannya, tetapi tetap diusahakan peningkatannya yaitu dengan  memberikan  suku  tarif  khusus
(PTR)  dalam  berbagai  jenis  barang produksi  yang  dalam  tahun  1992 meliputi  15.000  jenis  barang.  Untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara- negara  ASEAN  dan  pembangunan ekonomi masing-masing negara
anggotanya  maka  telah  ditandatangani suatu  Persetujuan  tentang  Pengaturan
Perdagangan  Preferensi  ASEAN  pada tanggal  24  Pebruari  1977  di  Manila ( Agreement  on  ASEAN  Prefential Trading  Agreements) .  Persetujuan  ini pada  hakikatnya  merupakan  pendorong bagi  negara-negara  anggota  ASEAN untuk  mengembangkan  tidak  saja kesempatan produksi dan investasi tetapi juga  di  bidang  perdagangan  dan pendapatan  devisa  luar  negeri  (Carl,
2001). Dengan disetujuinya PTA ini maka negara-negara  anggota  ASEAN  satu sama lain akan mengadakan perdagangan preferensi atas dasar saling menguntungkan, khususnya sektor pangan  dan  energi,  bantuan  pemasaran produksi proyek-proyek industri ASEAN,  perluasan  perdagangan  antara negara-negara ASEAN dan peningkatan pemanfaatan  bahan-bahan  mentah  yang tersedia  di  negara-negara  anggota.
Dalam  rangka  persetujuan  PTA  ini kemudian ditetapkan berbagai mekanisme melalui instrumen tersendiri yang  meliputi    ( Agreement  on  ASEAN
Prefential Trading Agreements) : a.
Kontrak  jangka  panjang  ( long- term  quantity  contract )  untuk barang-barang  produksi  yang akan  dilakukan  secara  selektif atas dasar persetujuan anggotanya  serta  badan-badan yang  ditunjuk  untuk  jangka waktu  3-5  tahun  menurut  jenis produksinya  atau  jumlahnya.
Setiap  tahun  diadakan  tinjauan baik mengenai penentuan jangka  waktu  kontrak,  jenis produksi maupun jumlahnya; b. Mengenai  bantuan  keuangan dengan  suku  bunga  khusus
( Preferencial  Interest  Rates - PIR)  dapat  diterapkan  pada negara  anggota  baik  untuk ekspor  maupun  impor  barang- barang  produksi  ASEAN  yang sudah diseleksi menurut PTA;
c. Mengenai usaha untuk memperoleh kemudahan dalam perdagangan  yang  dilakukan oleh  badan-badan  pemerintah,
jika  ada  tender  internasional, negara-negara  anggota  akan diberitahukan sebelumnya melalui perwakilannya di ibukota  masing-masing.  Setiap anggota akan menyetujui batas preferensi  sampai  2,5%  untuk nilai  tidak  lebih  dari  US  $ 40.000 bagi setiap tender untuk barang-barang  dan  bantuan pelayanan  berupa  pinjaman
lunak  dari  negara-negara  non- ASEAN. d. Batas  tarif  preferensi  ASEAN ditetapkan  untuk  setiap  jenis barang  produksi  yang  telah diseleksi dengan mempertimbangkan tingkat tarif yang ada di negara-negara anggota.  Dalam  hal  tarif preferensi  telah  disepakati secara multilateral dan bilateral, konsesi  yang  disetujui  akan disampaikan  kepada  negara- negara  anggota  atas  dasar ASEAN Most Favoured Nation,  kecuali  jika  ada persetujuan mengenai perlakuan khusus tentang produksi  dari  proyek-proyek industri ASEAN.
Dalam  KTT  ASEAN  yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1992 telah disetujui bahwa dalam rangka meningkatkan  usaha  bersama  untuk kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN,  ASEAN  menyetujui  langkah- langkah  baru  di  bidang  ekonomi  yang layak seperti dirumuskan dalam “Kerangka Persetujuan Untuk Meningkatkan  Kerjasama  Ekonomi ASEAN”  ( Framework  Agreement  on Enhancing ASEAN Economic Cooperation )  yang  ditujukan  untuk kelangsungan  pertumbuhan  ekonomi dan pembangunan ASEAN yang penting bagi stabilitas dan kesejahteraan wilayah Asia  Tenggara.  Dalam  kerangka persetujuan ini telah ditetapkan prinsip- prinsip  dalam  rangka  Kerjasama ekonomi  antara  lain  sebagai  berikut (Suryokusumo, 1993) :
i. Memperkokoh kerjasama ekonomi  dengan  wawasan keluar ( outward-looking ) sehingga  dapat  memberikan sumbangan  bagi  peningkatan liberalisasi  perdagangan  secara global; ii. Prinsip  saling  menguntungkan guna  melaksanakan  langkah- langkah  atau  prakarsa  dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN; iii. Keikutsertaan  semua  anggota dalam  pengaturan  ekonomi antar  ASEAN  ( intra  ASEAN economic arrangement ). Dalam lingkup regionalisme, konsep  integrasi  ekonomi  ASEAN  dan peningkatan  kerja  sama  ekonomi  Asia Timur semakin marak dibicarakan. Pada Desember 1997, para pemimpin ASEAN dan negara-negara Asia Timur menyepakati  terbentuknya  ASEAN+3 melalui 2 nd ASEAN Informal Summit di Malaysia.  Paket  kerja  sama  tersebut meliputi  upaya  peningkatan  kerja  sama dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik, dan bidang lainnya. ASEAN+3 melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan tiga negara di kawasan Asia
Timur,  yaitu  China,  Jepang,  dan  Korea Selatan  (http  ://www.aseansec.org). Sementara itu, upaya kerjasama ekonomi di kawasan Asia  Tenggara juga semakin ditingkatkan  dengan  dicetuskannya  ide integrasi  ekonomi  ASEAN  (ASEAN Vision )  pada  KTT  ASEAN  Bali  tahun 2003.  Dalam  ASEAN Vision  2020 , masing-masing negara ASEAN menyetujui komitmen untuk menciptakan  kawasan  Asia  Tenggara yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim perdagangan dan  investasi  capital  yang  kondusif (Suzetta,  2007).  Integrasi  ekonomi merupakan  merupakan  salah  satu  poin terpenting  yang  harus  dicapai  dalam rangka  merealisasikan  ASEAN  Vision 2020,  yaitu  tercapainya  ASEAN Economic Community , ASEAN Security Community ,  dan  ASEAN Social- Cultural Community ( Vientienne Action
Program (VAP). Pada tahun 2007 di Cebu, Filipina, para kepala negara ASEAN
meluncurkan sebuah kesepakatan untuk mempercepat  terwujudnya  Masyakarat Ekonomi  ASEAN  pada  tahun  2015. Langkah  tersebut  dinilai  beberapa kalangan  sebagai  langkah  yang  sangat berani,  mengingat  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  integrasi ekonomi  di  ASEAN  masih  belum optimal. Kesiapan masing-masing negara anggota dalam Open Trade juga masih  dipertanyakan.  Terlepas  dari permasalahan tersebut, upaya pembentukan  Pasar  Tunggal  ASEAN 2015  terus  bergulir,  antara  lain  dengan rencana  pembentukan  ASEAN Single Window (AWS)  yang  diawali  oleh National  Single  Window (NSW)  di masing-masing  negara  anggota  dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur ekspor-impor  dan  kepabeanan  di lingkungan ASEAN. Dalam rangka mendukung pembentukan  Masyakarat  Ekonomi ASEAN,  negara-negara  anggota  telah menyepakati  pembentukan  ASEAN Free  Trade  Area (AFTA)  (Den  Huan, 2011)  yang  dimulai  dengan  komitmen untuk menurunkan tariff barrier hingga mencapai kisaran 0 (nol) hingga 5 (lima) persen. Untuk mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN 2015, kondisi tersebut akan  ditingkatkan  lagi  dengan  upaya untuk  menghilangkan tariff (hingga  nol persen)  dan non-tariff  barrier dalam kegiatan  perdagangan  intrakawasan. Deklarasi  Bali  Concord  II  tahun  2003 merumuskan ASEAN Economic Community sebagai  integrasi  ekonomi regional yang ditandai dengan kebebasan  arus  barang,  jasa,  dan investasi.  Pasar  Tunggal  ASEAN  tidak hanya  mengacu  pada  konsep  ASEAN sebagai  singel  market,  tetapi  juga sebagai singel  production  base yang akan  membutuhkan  liberalisasi  capital dan tenaga kerja terampil.
Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015  diharapkan  akan  membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian regional. Untuk menyukseskan komitmen tersebut, masing-masing  negara  anggota  harus terlebih  dahulu  menciptakan  situasi ekonomi  politik  yang  kondusif  di wilayahnya.  Namun  perlu  ditekankan kembali bahwa di antara sesama anggota ASEAN  dan  bahkan  di  dalam  wilayah beberapa negara anggota ASEAN, masih terdapat  kesenjangan,  misalnya  dalam hal  pendapatan  per  kapita  masyarakat, tingkat  pendidikan,  angka  kemiskinan, pengangguran,  inovasi  teknologi,  dan level  industrialisasi.  Kondisi  tersebut memberikan  tantangan  tersendiri  bagi negara-negara  ASEAN  yang  tergolong dalam kategori LDCs ( Least Developed Countries ).
Selain  upaya  untuk  mewujudkan konsep  Pasar  Tunggal,  ASEAN  juga berupaya  untuk  meningkatkan  aktivitas perdagangan  dan  kerja  sama  ekonomi dengan  China  melalui  pembentukan
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)  yang  direalisasikan  pada tahun  2010  untuk  negara  ASEAN-six dan  China,  dan  tahun  2015  untuk kelompok  negara  Cambodia,  Laos, Myanmar,  dan  Vietnam  (CLMV).
Dalam memandang kondisi perekonomian ASEAN, faktor perkembangan  ekonomi  China  tidak dapat  dikesampingkan.  ACFTA  juga memperkuat  pendapat  bahwa  pengaruh China di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara  semakin  kuat.  Kehadiran ACFTA, seperti halnya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, juga menghadirkan  permasalahan  tersendiri, karena aktivitas perdagangan China dan ASEAN mengindikasikan struktur perdagangan yang lebih bersifat kompetitif dibandingkan komplementer.
Dengan demikian, “kehadiran” China di ASEAN  akan  semakin  meningkatkan iklim kompetisi intrakawasan.
Beberapa  kalangan  di  Indonesia masih  menyatakan  sikap  yang  pesimis terhadap  peluang  dan  daya  saing Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, khususnya dalam menghadapi  China  dan  Pasar  Tunggal ASEAN  2015.  Pada  umumnya,  usaha besar  sudah  memiliki  akses  terhadap sarana  dan  prasarana  industri  yang kondusif,  sehingga  lebih  berpeluang untuk meraih keuntungan dari mekanisme Pasar Tunggal. Nilai ekspor nonmigas  dari  sektor  usaha  besar mencapai 79,72 persen pada tahun 2005. Dengan  demikian,  peran  usaha  besar dalam perdagangan
internasional Indonesia  cukup  signifikan.  Namun, perlu  digarisbawahi  bahwa  jumlah perusahaan  yang  tergolong  usaha  besar di  Indonesia  hanya  0,002    persen  dari total  unit  usaha  dosmetik.  Sebagian besar  unit  usaha  di  Indonesia  (99,98 persen)  tergolong  jenis  Usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang disebut juga sebagai Small and Medium Enterprises (SMEs).
Jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap oleh  sektor  UMKM  Indonesia  tahun 2006,  mencapai  96,18  persen  terhadap jumlah  total  lapangan  kerja  yang tersedia.  Pada  tahun  2006,  sektor UMKM  Indonesia  menyumbangkan 53,3  persen  dari  total  PDB  (Produk Domestik  Bruto)  nasional,  sementara sisanya,  yaitu  sekitar  46,7  persen merupakan  kontribusi  sektor  Usaha Besar.  Kondisi  tersebut  menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM
merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan  bagi  perekenomian  nasional, terutama  dalam  memelihara  kestabilan sosial  dalam  negeri.  Potensi  UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan beberapa aspek penting yang melatarbelakangi perlunya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Peran UMKM dalam pembangunan  nasional  tidak  dapat diremehkan.  Seperti  halnya  yang dikemukakan oleh Stiglitz bahwa usaha kecil seringkali berperan sebagai tulang punggung  kehidupan  masyarakat,  maka keberadaan dan perkembangannya layak mendapatkan  perhatian  pemerintah. Negara memiliki andil yang sangat besar dalam  menentukan  arah  perekonomian nasional.  Pemerintah  berperan  dalam mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang menunjang  pengembangan  industri, khususnya  industri  berbasis  UMKM.
Dalam  memandang  hubungan  antara UMKM  nasional  dan  perdagangan internasional,  konsep  Pasar  Tunggal ASEAN  2015  harus  dilihat  sebagai peluang  sekaligus  tantangan  tersendiri bagi  sektor  UMKM  dalam  negeri. Peluang  karena  konsep  Pasar  Tunggal ASEAN 2015 sebagai Singel Market dan Singel  Production  Base memberikan kesempatan  bagi  sektor  UMKM  untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui perusahan-perusahan
multinasional.
Dengan  kata  lain,  Pasar  Tunggal ASEAN  memberikan  kesempatan  bagi
UMKM  nasional  untuk  meningkatkan peran,  bukan  hanya  sebagai  produsen tunggal, tetapi sebagai produsen ( supplier )  dan  mitra  kerja  bagi perusahaan-perusahaan  multinasional. Kondisi  tersebut  dapat  diartikan  pula sebagai  upaya  peningkatan  peran UMKM  sebagai  industri  yang  padat karya. Pasar Tunggal ASEAN juga dapat menjadi  tantangan  tersendiri  bagi UMKM  nasional  untuk  lebih  mandiri dan outward-looking .  Namun  perlu ditekankan  kembali  bahwa  untuk memanfaatkan  peluang  tersebut,  sektor UMKM  harus  memiliki  daya  saing dalam  dunia  industri  dan  perdagangan
regional,  seperti  harga  yang  lebih kompetitif,  peningkatan  kualitas,  serta ketepatan  waktu  pengiriman  ( delivery ). Selain  kebutuhan  terhadap  berbagai fasilitas  pendukung,  faktor  utama  yang menentukan keberhasilan pengembangan  UMKM  adalah  negara (pemerintah), yaitu upaya dan kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri.  Dalam  artikel  ini  akan  di  bahas tentang  “ USAHA  MIKRO,  KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI  PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN”. Perbaikan Ekonomi Melalui Kerjasama Regional Asia Tenggara Sejak dulu, secara geo-politik dan geo-ekonomi,  kawasan  Asia  Tenggara memiliki  nilai  yang  sangat  strategis. Namun  sebelum  ASEAN  didirikan, berbagai  konflik  kepentingan  juga pernah  terjadi  diantara  sesama  negara- negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi”  antara  Indonesia  dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta  berpisahnya  Singapura  dari Federasi  Malaysia  (Shearer,  1983). Dilatarbelakangi  oleh  hal  itu,  negara- negara  Asia  Tenggara  menyadari perlunya  dibentuk  kerjasama  untuk meredakan  rasa  saling  curiga  dan membangun  rasa  saling  percaya,  serta mendorong  kerjasama  pembangunan kawasan.  Sebelum  ASEAN  terbentuk pada  tahun  1967,  negara-negara  Asia Tenggara  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  menggalang  kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra  kawasan  seperti Association  of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philipina,  Indonesia (MAPHILINDO ) ,
South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South  East Asia Treaty Organization (SEATO ) dan Asia and  Pacific  Council (ASPAC ) . Namun  organisasi-organisasi  tersebut dianggap  kurang  memadai  untuk meningkatkan integrasi kawasan (Cipto, 2007).
Sejak  awal  pembentukannya, ASEAN  secara  intensif  menyepakati berbagai  kesepakatan  dalam  bidang ekonomi.  Diawali  dengan  kesepakatan PTA  pada  tahun  1977.  Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015  adalah  disepakatinya Common Effective  Preferential  Tariff  –  ASEAN Free  Trade  Area pada  tahun  1992 dengan  target  implementasi  semula tahun  2008,  kemudian  dipercepat menjadi  tahun  2003  dan  2002  untuk ASEAN-6.    Pada  tahun  1995,  ASEAN mulai  memasukkan  bidang  jasa  dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement  on  Services (AFAS) . Selanjutnya  pada  tahun  1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA). Pada  tahun  1997,  para  Kepala  Negara ASEAN  menyepakati ASEAN  Vision 2020  yaitu  mewujudkan  kawasan  yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan  pembangunan  ekonomi  yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi.  Kemudian  pada  tahun  2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN  disepakati  3  (tiga)  pilar  untuk mewujudkan ASEAN  Vision 2020  yang dipercepat  menjadi  2015  yaitu:  (1) ASEAN Economic  Community ,  (2) ASEAN Political-Security  Community , (3) ASEAN Socio-Cultural Community .
Gambar 1 : ASEAN Community
Sumber : www.setneg.go.id
Pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN yang  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus 2006  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community  Blueprint yang merupakan  panduan  untuk  terwujudnya AEC. Declaration  on ASEAN Economic Community Blueprint , ( Mangku&Itasari,2015) ditanda  tangani pada  tanggal  20  November  2007, memuat  jadwal  strategis  untuk  masing- masing  pilar  yang  disepakati  dengan target  waktu  yang  terbagi  dalam  empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan Blueprint  for  the ASEAN  Economic  Community (AEC Blueprint) dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter ).  AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC
2015,  dimana  masing-masing  negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen  dalam blueprint tersebut ( Mangku,2012) . AEC Blueprint memuat empat kerangka utama seperti disajikan pada Gambar 2, yaitu:
a.    ASEAN  sebagai  Pasar  Tunggal dan  basis  produksi  internasional dengan  elemen  aliran  bebas barang,  jasa,  investasi,  tenaga kerja  terdidik  dan  aliran  modal yang lebih bebas; b.   ASEAN  sebagai  kawasan  dengan daya  saing  ekonomi  yang  tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen,  hak  atas  kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur,  perpajakan,  dan e- commerse; c. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan pengembangan  ekonomi  yang merata dengan elemen pengembangan  usaha  kecil  dan menengah,  dan  prakarsa  integrasi
ASEAN  untuk  negara-negara CMLV  (Cambodia,  Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan d.   ASEAN  sebagai  kawasan  yang terintegrasi  secara  penuh  dengan perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam  hubungan  ekonomi  di  luar kawasan, dan meningkatkan peran serta  dalam  jejaring  produksi global. Dari keempat pilar tersebut,  saat  ini  pilar  pertama yang  masih  menjadi  perhatian utama  ASEAN.  Oleh  karenanya, pada pemaparan selanjutnya, pilar tersebut  akan  dibahas  secara komprehensif.

## Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN
Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai  dengan  disahkannya  Deklarasi Bangkok  tahun  1967  yang  bertujuan
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya,  kerjasama  ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan
Komunitas  Ekonomi  ASEAN  yang pelaksanaannya  berjalan  relatif  lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang  politik-keamanan  dan  sosial budaya.
KTT  ASEAN  ke-9  di  Bali  tahun 2003  menghasilkan Bali  Concord  II yang menegaskan bahwa AEC diarahkan kepada  pembentukan  sebuah  integrasi ekonomi  kawasan.  Pembentukan  AEC akan  menciptakan  kawasan  ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. AEC akan menciptakan bebasnya arus  barang,  jasa,  investasi  dan  aliran modal  yang  lebih  bebas,  pembangunan ekonomi  yang  setara  serta  dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC akan menjadikan ASEAN  sebagai  suatu  Pasar  Tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan  menjadi  peluang  bisnis  yang saling  melengkapi  serta  membuat ASEAN  menjadi  lebih  dinamis  dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian  dari  rantai  pasok  global  ( global supply chain ). Pada  KTT  ke-12  ASEAN  di Cebu,  Filipina  bulan  Januari  2007  para Pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka untuk mempercepat  pembentukan  Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan menyetujui untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi  tahun  2015,  serta  menjadikan
ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan  kebebasan  arus  barang,  jasa, investasi,  pekerja  terampil  dan  arus modal  yang  lebih  bebas.  Pembentukan AEC  juga  akan  menjadikan  ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat
pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global. Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota  ASEAN  untuk  memperluas cakupan  skala  ekonomi,  mengurangi kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial ekonomi,  meningkatkan  daya  tarik sebagai  tujuan  bagi  investor  dan wisatawan,  mengurangi  biaya  transaksi perdagangan,  memperbaiki  fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM.  Disamping  itu,  pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan  peningkatan  akses  pasar  intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian  peraturan-peraturan  dan standarisasi domestik.
Disisi  lain,  pembentukan  AEC juga  menimbulkan  tantangan  bagi kesepuluh  negara  anggota  ASEAN berupa keharusan untuk : meningkatkan pemahaman  publik  dalam  negeri mengenai  ASEAN  terutama  untuk kalangan  bisnis;  meningkatkan  daya saing  melalui  peningkatan  efisiensi dalam  segala  aspek;  menciptakan good governance; mampu menentukan prioritas  sektor-sektor  yang  akan  di liberalisasi  serta  menyelaraskan  posisi negara-negara  anggota  ASEAN  dalam berbagai  negosiasi  baik  bilateral, regional maupun multilateral. Tantangan lain yang akan dihadapi negara anggota adalah keharusan untuk mampu melaksanakan  dan  menilai  berbagai komitmen  FTA  yang  telah  disepakati, baik bilateral, regional maupun multilateral.  Apa  pun  bentuk  akhir  dari intergrasi  ekonomi  di  kawasan  Asia Tenggara,  yang  pasti  ASEAN  harus melanjutkan  program-program  kerja sama ekonomi yang sudah dimulai. Menurut pendapat Carunia Mulya Firdausy (2010) tentang AEC, mengapa ASEAN  perlu  membentuk  komunitas
ekonomi?  paling  tidak  ada  tiga  alasan yang  beliau  utarakan.  Pertama,  selain untuk  menyikapi  kekuatan  ekonomi Cina  dan  India  yang  semakin  tidak terbendung, juga didasarkan pertimbangan  kekhawatiran  larinya perdagangan  dan  investasi  modal
( portfolio  investment )  serta  investasi asing langsung FDI dari negara ASEAN ke  negara  Cina  dan  India.  Menurut pandangan dia, nilai FDI yang masuk ke Cina  pada  2009  mencapai  angka  65,5 miliar  dolar  AS,  sedangkan  nilai  FDI yang  masuk  ke  negara  ASEAN  hanya mencapai  23,6  miliar  dolar  AS.
Akibatnya,  pada  saat  krisis  finansial global  (GFC)  tahun  2008/2009,  Cina mampu menjaga pertumbuhan ekonominya  di  atas  enam  persen bersama-sama dengan India. Hal ini jauh berbeda  dengan  negara  ASEAN  yang relatif mengalami perlambatan pertumbuhan  ekonomi  di  bawah  lima persen.

## UMKM Indonesia dalam menghadapi
ASEAN Economic Community 2015 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa salah  satu  sektor  yang  menopang perekonomian  di  indonesia  adalah  dari sektor  UMKM,  karena  melalui  sektor inilah  semua  aspek  yang  berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi, pangan,  dan  papan,  sebagai  contoh dalam  segi  konsumsi  banyak  sekali usaha-usaha  UMKM  yang  berperan aktif,  seperti  usaha  pengolahan  hasil pertanian,gabah,produksi  pangan  dan lain  sebagainya.  UMKM  hadir  sebagai suatu  solusi  dari  sistem  perekonomian yang  sehat.  UMKM  merupakan  salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global  yang  melanda  dunia.  Dengan bukti  ini,  jelas  bahwa  UMKM  dapat diperhitungkan  dalam  meningkatkan kekompetitifan  pasar  dan  stabilisasi
sistem  ekonomi  yang  ada.  Berdasarkan data  tahun  2005  UMKM  menjadi  pilar utama ekonomi Indonesia, menurut data Badan  Pusat  Statistik  2005,  jumlah UMKM  mencapai  42,39  juta  unit  atau sekitar  99,85%  dari  total  unit  usaha  di Indonesia  dan  mampu  menyerap  lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar  76,54  juta  pekerja.  Selain  itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan  sekitar  57%  kebutuhan barang  dan  jasa,  19%  kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%. Sektor  UMKM  merupakan  basis ekonomi  nasional  yang  memiliki kelenturan  gerak  usaha  sehingga  bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi global. Kelenturan UMKM memang telah kerap diuji, pada saat  krisis  moneter  melanda  Indonesia (Orde  Baru)  banyak  usaha  skala  besar bertumbangan,  tapi  tidak  demikian halnya  dengan  UMKM.  Begitu  pun ketika terjadi guncangan ekonomi dunia sebagai akibat krisis sub-prime mortage di  Amerika  Serikat  (2008),  tidak  turut merobohkan  usaha  UMKM.  UMKM tetap  eksis  dan  berperan  dalam perekonomian nasional,
menurut Mudradjad  Kuncoro  UMKM  terbukti tahan  terhadap  krisis  dan  mampu bertahan  karena:  (1)  tidak  memiliki hutang  luar  negeri,  (2)  tidak  banyak hutang  ke  perbankan  karena  mereka dianggap unbankable , (3) menggunakan input  lokal,  (4)  berorientasi  ekspor (Mudradjad  Kuncoro).  Sektor  UMKM mempunyai  potensi  yang  besar  sebagai penyerap  tenaga  kerja,  penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan  terjangkau  oleh  kekuatan  ekonomi rakyat.
Krisis  yang  terjadi  di  Indonesia pada  1997  merupakan  momen  yang sangat  menakutkan  bagi  perekonomian Indonesia. Krisis ini telah
mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor  ekonomi  berubah.  Usaha  besar satu  persatu  pailit  karena  bahan  baku impor  meningkat  secara  drastis,  biaya cicilan  utang  meningkat  sebagai  akibat dari  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar yang  menurun  dan  berfluktuasi.  Sektor perbankan  yang  ikut  terpuruk  turut memperparah  sektor  industri  dari  sisi permodalan.  Banyak  perusahaan  yang tidak  mampu  lagi  meneruskan  usaha karena  tingkat  bunga  yang  tinggi. Berbeda  dengan  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  yang  sebagian  besar tetap  bertahan,  bahkan  cendrung bertambah.
Ada  beberapa  alasan  mengapa UKM  dapat  bertahan  di  tengah  krisis moneter  1997.  Pertama,  sebagian  besar
UKM  memproduksi  barang  konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan  terhadap  pendapatan  yang rendah,  maka  tingkat  pendapatan  rata- rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang  dihasilkan.  Sebaliknya  kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh  pada  permintaan.  Kedua, sebagian  besar  UKM  tidak  mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan  sektor  perbankan  dan naiknya  suku  bunga,  tidak  banyak mempengaruhi  sektor  ini.  Berbeda dengan  sektor  perbankan  bermasalah, maka  UKM  ikut  terganggu  kegiatan usahanya.  Sedangkan  usaha  berkala besar  dapat  bertahan.  Di  Indonesia, UKM  mempergunakan  modal  sendiri dari  tabungan  dan  aksesnya  terhadap perbankan  sangat  rendah.  Terbukti  saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu,  UKM  hadir  sebagai  suatu  solusi dari  sistem  perekonomian  yang  sehat. UKM  merupakan  salah  satu  sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda  dunia.  Dengan  bukti  ini,  jelas bahwa  UKM  dapat  diperhitungkan
dalam  meningkatkan  kekompetitifan pasar  dan  stabilisasi  sistem  ekonomi yang ada (Sobarudin, 2013).
Kegiatan  UKM  meliputi  berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk  usaha  kecil  yang  bergerak disektor pertanian. Pada 1996, data Biro Pusat  Statistik  menunjukkan,  jumlah UKM sebanyak 38,9 juta dengan rincian: sektor  pertanian  berjumlah  22,5  juta (57,9%); sektor industri pengolahan 2,7 juta (6,9%); sektor perdagangan, rumah makan  dan  hotel  sebanyak  9,5  juta (24%);  dan  sisanya  bergerak  di  bidang lain.  Dari  segi  nilai  ekspor  nasional (www.bps.go.id), Indonesia jauh tertinggal  bila  dibandingkan  ekspor usaha  kecil  negara-negara  lain,  seperti Taiwan  (65%),  China  (50%),  Vietnam
(20%), Hongkong (17%), dan Singapura (17%).  Oleh  karena  itu,  perlu  dibuat kebijakan  yang  tepat  untuk  mendukung UKM  seperti  antara  lain:  perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan  dan  pembiayaan.  Dalam pembangunan  ekonomi  di  Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang  mempunyai  peranan  penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor  tradisional  maupun  modern. Peranan  usaha  kecil  tersebut  menjadi bagian  yang  diutamakan  dalam  setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola  oleh  dua  departemen  yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun,  usaha  pengembangan yang  telah  dilaksanakan  masih  belum memuaskan  hasilnya  karena  pada kenyataannya  kemajuan  UKM  sangat kecil  dibandingkan  dengan  kemajuan yang  sudah  dicapai  usaha  besar. Pelaksanaan  kebijaksanaan  UKM  oleh pemerintah  selama  Orde  Baru,  sedikit saja  yang  dilaksanakan,  lebih  banyak
hanya  merupakan  semboyan  saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan.  Pemerintah  lebih  berpihak pada  pengusaha  besar  hampir  di  semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan,  kehutanan,  pertanian  dan industri.  Dengan  adanya  kebijakan  dan dukungan  yang  lebih  besar  seperti perijinan, teknologi,
struktur, manajemen,  pelatihan  dan  pembiayaan, UKM  diharapkan  dapat  berkembang pesat.  Perkembangan  UKM  diharapkan dapat bersaing sehat dengan pasar besar di  tengah  bebasnya  pasar  yang  terjadi saat  ini.    Selain  itu,  UKM  dapat diharapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan  kerja,  dan  memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya kekompetitifan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan  berskala  UKM  mencapai 99%  dari  keseluruhan  unit  usaha  di
Indonesia.  Sumbangan  UKM  terhadap produk  domestik  bruto  mencapai  54%- 57%.  Sementara  itu,  sumbangan  UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%.  Sebanyak  91%,  UKM  melakukan kegiatan  ekspor  melalui  pihak  ketiga eksportir/pedagang  perantara.  Di  lain pihak,  hanya  8,8%  yang  berhubungan langsung  dengan  pembeli/importir  di luar  negeri.  Kualitas  jasa  juga  dapat dimaksimalkan dengan adanya penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini dapat memberikan kontribusi  positif  dalam  pengelolaan, sehingga organisasi dapat lebih
terkontrol  dengan  mudah.  Oleh  sebab itu,  organisasi  harus  selalu  mengikuti dinamika  perubahan  teknologi  yang terjadi (Diah Ayu Nurindah Sari, 2012).
UKM  memegang  peranan  yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah  satu  alternatif  lapangan  kerja baru,UKM juga berperan dalam
mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini,UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan  daerah  maupun  pendapatan negara  Indonesia.  UKM  merupakan suatu  bentuk  usaha  kecil  masyarakat yang  pendiriannya  berdasarkan  inisiatif seseorang.  Sebagian  besar  masyarakat beranggapan  bahwa  UKM  hanya menguntungkan  pihak-pihak  tertentu saja.  Padahal  sebenarnya  UKM  sangat berperan  dalam  mengurangi  tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.UKM dapat menyerap banyak tenaga  kerja  Indonesia  yang  masih mengganggur.Selain  itu  UKM  telah berkontribusi  besar  pada  pendapatan daerah  maupun  pendapatan  negara Indonesia.  UKM  juga  memanfatkan berbagai  Sumber  Daya  Alam  yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah  secara  komersial.UKM  dapat membantu  mengolah  Sumber  Daya Alam yang ada di setiap daerah.Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah  maupun  pendapatan  negara Indonesia.
Usaha  kecil  menengah  telah terbukti  mampu  hidup  dan  berkembang di  dalam  badai  krisis  selama  lebih  dari enam  tahun,  keberadaannya  telah  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja  sebesar  88,7%  dari  seluruh angkatan  kerja  di  Indonesia  dan kontribusi  UKM  terhadap  ekspor  tahun 1997  sebesar  7,5  persen.  Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka pengembangan  UKM  diarahkan  pada  : (1).  Pengembangan  lingkungan  bisnis yang  kondusif  bagi  UKM;  (2). Pengembangan lembaga-lembaga
financial  yang  dapat  memberikan  akses terhadap sumber modal yang transparan
dan  lebih  murah;  (3).  Memberikan  jasa layanan  pengembangan  bisnis  non finansial  kepada  UKM  yang  lebih efektif;  dan  (4).  Pembentukan  aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau  dengan  usaha  besar  di  Indonesia atau  di  luar  negeri.  Berkembang  atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan  bebas  tergantung  dari kemampuan  bersaing  dan  peningkatan efisiensi  serta  membentuk  jaringan bisnis dengan lembaga lainnya.
Pelaku UMKM di Indonesia harus dapat  memanfaatkan  Pasar  Tunggal ASEAN yang diberlakukan mulai 2015. Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  suatu strategi penyiapan UMKM sebagai basis perekonomian  nasional  agar  siap bersaing  dan  tidak  tergerus  oleh  arus bebas  barang  dari  negara  anggota  yang lain.  Proyeksi  UMKM  dalam  Pasar Tunggal  AEC  dapat  dianalisis  dengan melihat  peluang  dan  kendala  atau hambatan  berkenaan  dengan  upaya pengembangan UMKM untuk kemudian dapat  menyusun  strategi  yang  tepat sesuai dengan kebutuhan.
Sektor  UKM  menyimpan  potensi yang  besar  untuk  dikembangkan  dalam Warta Ekonomi (Nomor 26 Tahun XXI, 28  Desember  2009  –  10  Januari  2010) Global  Competitiveness  Index 2009  – 2010  menunjukkan  bahwa  peringkat Indonesia  berada  pada  urutan  ke-4  di ASEAN  dan menduduki rangking 54-55 di dunia. Artinya, dalam hal daya saing produk UKM, Indonesia tampil di pasar ASEAN  sebagai  negara  yang  cukup tangguh.  Ketersediaan  pasar  domestik Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak  turut  menjadi  peluang  sebagai pasar  potensial  dari  produk  hasil UMKM.  Peluang  pasar  domestik semakin  besar  karena  pertumbuhan ekonomi  semakin  ditompang  oleh perilaku konsumsi publik.
Beberapa potensi Indonesia untuk merebut  persaingan  AEC  2015,  antara lain: 1. Indonesia merupakan pasar potensial  yang  memiliki  luas wilayah  dan  jumlah  penduduk yang  terbesar  di  kawasan  (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini  dapat  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  ekonomi  yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi. 2. Indonesia merupakan negara tujuan  investor  ASEAN.  Proporsi investasi  negara  ASEAN  di Indonesia  mencapai  43%  atau hampir  tiga  kali  lebih  tinggi  dari rata-rata proporsi investasi negara- negara  ASEAN  di  ASEAN  yang hanya sebesar 15%.
3. Indonesia  berpeluang  menjadi negara  pengekspor,  dimana  nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya  18-19%  sedangkan  ke  luar
ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk  meningkatkan  ekspor  ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan  impor  dari  intra- ASEAN. 4. Liberalisasi  perdagangan  barang ASEAN akan menjamin kelancaran  arus  barang  untuk pasokan  bahan  baku  maupun bahan  jadi  di  kawasan  ASEAN karena  hambatan  tarif  dan  non- tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong  pihak  produsen  dan pelaku  usaha  lainnya  untuk memproduksi dan mendistribusikan  barang  yang
berkualitas secara efisien sehingga mampu  bersaing  dengan  produk- produk  dari  negara  lain.  Di  sisi
lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,  dari  yang  paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia  sebagai  salah  satu negara  besar  yang  juga  memiliki tingkat  integrasi  tinggi  di  sektor elektronik dan keunggulan komparatif  pada  sektor  berbasis sumber  daya  alam,  berpeluang besar  untuk  mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri. 5. Indonesia  sebagai  negara  dengan jumlah  populasi  terbesar  akan memperoleh keunggulan tersendiri,  yang  disebut  dengan bonus  demografi.  Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia  dengan  negara-negara ASEAN  lain  adalah  38:100,  yang artinya bahwa setiap 100 penduduk  ASEAN,  38  adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya  sampai  dengan  2035, yang  diharapkan  dengan  jumlah penduduk  yang  produktif  akan mampu  menopang  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan  per  kapita  penduduk Indonesia.
Indonesia  memiliki  kesempatan yang  besar  untuk  dapat  membuka  dan membentuk  pasar  yang  lebih  luas  lagi. Hal  ini  akan  mendorong  peningkatan efisiensi  dan  daya  saing,  serta pembukaan  peluang  penyerapan  tenaga kerja  di  kawasan  ASEAN.  Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 akan membentuk pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya
saing,  serta  penyerapan  tenaga  kerja  di kawasan ASEAN.

## Kesimpulan
UMKM  yang  ada  di  Indonesia tanpa disadari adalah penggerak perekonomian  nasional,  hal  ini  telah dibuktikan  pada  tahun  1997  saat Indonesia dilanda krisis moneter dimana UMKM  nasional  dapat  tetap  bertahan. UMKM  Indonesia  memiliki  peluang untuk  berkembang  lebih  kuat  dan bersaing  di  Pasar  Tunggal  ASEAN mendatang  karena:  (1)  memiliki  daya tahan terhadap krisis, (2) tingkat indeks daya  saing  produk  UMKM  Indonesia peringkat  4  di  antara  negara-negara anggota,  (3)  memiliki  pasar  domestik yang cukup besar, (4) memilliki produk unggulan  yang  sudah  berorientasi ekspor.  Peluang  UMKM  Nasional Indonesia  untuk  merebut  persaingan  di AEC 2015, antara lain:
1) Indonesia  merupakan  pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk  yang  terbesar  di kawasan  (40%  dari  total penduduk  ASEAN).  Hal  ini dapat  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  ekonomi yang  produktif  dan  dinamis yang dapat memimpin pasar
ASEAN  di  masa  depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi. 2) Indonesia merupakan negara tujuan  investor  ASEAN. Proporsi  investasi  negara ASEAN di Indonesia mencapai  43%  atau  hampir tiga  kali  lebih  tinggi  dari rata-rata  proporsi  investasi negara-negara  ASEAN  di ASEAN yang hanya sebesar 15%.
3) Indonesia berpeluang menjadi  negara  pengekspor, dimana nilai ekspor Indonesia  ke  intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar  ASEAN  berkisar  80- 82%  dari  total  ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan  ekspor  ke intra-ASEAN  masih  harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra- ASEAN  berimbang  dengan laju  peningkatan  impor  dari intra-ASEAN. 4) Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin  kelancaran  arus barang untuk pasokan bahan baku  maupun  bahan  jadi  di kawasan  ASEAN  karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar  yang  sudah  bebas  di kawasan  dengan  sendirinya akan mendorong pihak produsen  dan  pelaku  usaha lainnya  untuk  memproduksi dan mendistribusikan barang yang  berkualitas  secara efisien  sehingga  mampu bersaing  dengan  produk- produk  dari  negara  lain.  Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang  beragam  yang  dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan  dan  kemampuan, dari  yang  paling  murah sampai  yang  paling  mahal.
Indonesia sebagai salah satu negara  besar  yang  juga memiliki  tingkat  integrasi tinggi  di  sektor  elektronik dan  keunggulan  komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan
industri  di  sektor-sektor tersebut di dalam negeri. 5) Indonesia  sebagai  negara dengan  jumlah  populasi terbesar  akan  memperoleh keunggulan  tersendiri,  yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah  penduduk  produktif Indonesia  dengan  negara- negara  ASEAN  lain  adalah 38:100,  yang  artinya  bahwa setiap 100 penduduk ASEAN,  38  adalah  warga negara  Indonesia.  Bonus  ini diperkirakan  masih  bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan  dengan  jumlah penduduk  yang  produktif akan  mampu  menopang pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  pendapatan  per kapita penduduk Indonesia.

## Daftar Pustaka
Agreement  on  ASEAN  Prefential Trading Agreements , Manila, 14 February 1977.
Agreement  on  ASEAN  Prefential Trading Agreements , Manila, 14
February 1977.
Agreement  on  the  Common  Effevtive Prefential  Tarif CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA),  Singapore,  28  January
1992. Agreement  on  Trade  in  Good  of  the Framework Agreement on Comprehensive  Economic  Co- operation between the Association  of  Southeast  Asia Nations and the Peoples Republic  of  China. dalam  http
://www.aseansec.org.
Agreement  to  Establish  and  Implement  the ASEAN  Single  Window ,  Kuala
Lumpur, 9 December 2005
Alyssa  B.  Greenwald,  2006, The
ASEAN-China  Free  Trade  Area (ACFTA) : A Legal Responnse to
China’s  Economic  Rise, Duke Journal  of  Comparative  and International Law. Arif  Sobarudin,  2013, Peran  UKM Dalam Perekonomian Indonesia , diakses dari www.bisosial.com. ASEAN  Comprehensive  Investment Agreement (ACIA), Thailand, 26 February  2009,  di  akses  dari http://www.asean.org/images/arc hive/documents/FINAL- SIGNED-ACIA.pdf. ASEAN  Declaration, Bangkok,  8 Agustus 1967. ASEAN  Framework  Agreement  on  Services , Bangkok , 15 December 1995. ASEAN  Overview, Declaration  on  the ASEAN Economic Community Blueprint , di akses dari http://www.asean.org/news/item/decla ration-on-the-asean-economic-
community-blueprint.
ASEAN,  2009, Guidance  on  OSHMS  for Small  and  Medium  Enterprises  and ASEAN  Guidelines  on  Chemical
Classification, Labeling and Safety Data Sheet  2009 ,  The  Secretariat  ASEAN, Jakarta. Dapat diakses dari http://www.asean.org/images/resources/ ASEAN%20Publication/2013%20(10. %20Oct)%20- %20ASEAN%20Guidelines%20for% 20Occupational%20Safety%20and%2 0Health.pdf.
Badan  Pusat  Statistik  dan  Kementerian
Negara  Koperasi  dan  Usaha mikro,  kecil  dan  menengah, 2007, Indikator  Makro  UMKM 2007 , BRS No. 17/03/Th. X, 16 Maret 2007. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,  2008,  diakses  dari www.bps.go.id  pada  tanggal  1 Juli 2014. Bambang  Cipto,  2007, Hubungan Internasional  di  Asia  Tenggara, Teropong  Terhadap  Dinamika, Realitas,  dan  Masa  Depan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Beverly M. Carl, 2001, Trand and
Developing  World  in  the  21 th Century, New York , Transnational  Publisher,  hlm. 241. Carunia Mulya Firdausy, 2010, Komunitas  Ekonomi  ASEAN 2015 ,  dalam  Republika,  tanggal 15 Desember 2010.
Declaration of ASEAN Concord , Bali, 24
February 1976.
Departemen  Perdagangan  Republik Indonesia, 2014, Menuju ASEAN Economic  Community  2015 , Dirjen Depdag, Jakarta.
Diah  Ayu  Nurindah  Sari,  2012, Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi  di  Indonesia ,  diakses dari http://diahayu- dhayu.blogspot.com/2012/03/v- behaviorurldefaultvmlo.html . Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , 2007, ASEAN Selayang Pandang, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakart. Framework  Agreement  on  Enhancing ASEAN  Economic  Cooperation , Singapore, 28 January 1992.
H.  Paskah  Suzetta,  2007,  Keynote speech  dalam  Seminar  “Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia” yang diselenggarakan pada  31  Mei  2007  di  Jakarta, dalam  Zainuddin  Djafar,  2012,
Peran Strategis Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN&Dinamikanya,  Kajian
Kebijakan  Polugri  RI,  UMKM Regional,  Implikasi  Liberalisasi
Perdagangan,  Realitas  Piagam ASEAN&Esensi Kompetisi Regional, Universitas  Indonesia Press, Jakarta.
Hooin Den Huan, 2011 , Merebut Pasar ASEAN  Peluang  dan  Tantangan Bisnis di Asia Tenggara, Kaifan PT. Mizan Pustaka, Bandung. Huala  Adolf,  1997, Hukum  Ekonomi Internasional  Suatu  Pengantar , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
I.A. Shearer, 1983, Association of South- East  Asian  Nation ,  dalam  R. Bernhardt  (ed.), Encylopedia  of Public International Law , Instalment  6,  hlm.  25;  Thanat Konan,  ASEAN  :  Conception and  Evolution,  diakses  dari http://www.aseansec.org/. Joint Press Communique Meeting of the Second ASEAN Economic Goverment, Bali, 23-24 February 1976.
Joint Press Statement, The Sixth Consultations between  the  ASEAN  Economic Ministers  and  the  Minister  of
Commerce of the People’s Republic of
China  Makati  City ,  Philippines,  25 August  2007.  Lihat  juga  dalam  S. Pushpanathan, 2010, The ASEAN-China Relationship , diakses dari http://www.amchamchina.org/art icle/index/6294 . Joseph Stiglitz, 2006 , Making Globalization  Work  :  The  Next
Steps to Global Justice England, Allen Lane, Penguin Group.
Krisna  Wijaya,  Kompas,  Senin  22
Agustus 2005, hlm. 21
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3),  150- 161. Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R. (2015).  Travel  Warning  in International Law Perspective. International Journal  of  Business,  Economics and Law , 6 (4), 33-35.
Mudradjad  Kuncoro,  Harian  Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2008 Paul  J.  Davidson,  1997, The  Legal framework  for  International Economic  Relations ,  Institute  of Southeast Asian Nations, Singapore. Protocol To Amend The Agreement On ASEAN
Preferential  Trading  Arrangements , Bangkok, 15 December 1995 Ranjit  Gill,  1987, ASEAN ,  PT.
Gramedia, Jakarta. Second  Protocol  to  Amend  the  Framework Agreement on Comprehensive Economic  Co-operation  between  the Association of Southeast Asian Nations and  the  People’s  Republic  of  China. Cebu, the Philippines, this Eighth Day  of  December  in  the  Year
Two Thousand and Six. Sumaryo  Suryokusumo,  1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional , Alumni, Bandung.
Sumaryo  Suryokusumo,  2007, Studi Kasus Hukum Internasional , PT. Tatanusa, Jakarta. Supriyanto, 2006, Pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah (UMKM)  Sebagai  Salah  Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan ,  Jurnal  Ekonomi  & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1,
April  2006, FISE  Universitas Negeri Yogyakarta.
UNCTAD  ( United  Nation  Conference on  Trade  and  Development ). Report of the Expert Meeting on the Relationships between SMEs and  TNCs  to  Ensure  the Competitiveness  of  SMEs.  Held at the Palais des Nations, Geneva, 27 to 29 November
2000.TD/B/COM.3/EM.11/3,  20 Desember 2000, dalam http://www.unctad.org. Vientienne Action Program (VAP), 10 th
ASEAN Summit, Laos-Vietnam, 29 November 2004.