## Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia
Nibraska Aslam Universitas Brawijaya
nibraskaaslambangil@gmail.com

## Abstract
Corruption is a crime that vulnerable to happen on public service sectors, including State-Owned Entreprise as one of the public service actors. This study utilizes the juridical-normative method with legislation approach. Several policies possibly applied to minimize cases of State-Owned Enterprise  corruption,  namely:  The  Board  of  Directors  oversees  the  routine  habits  of  State- Owned Enterprise employees, functioning of the State-Owned Enterprise internal supervisory unit, enabling the public to participate in the framework of external supervision through the electronic public service mechanism. In addition, it is necessary to socialize the Pancasila Ethics to BUMN employees as the moral basis for state administration.
Keywords : Corruption, Public Service, State-Owned Enterprise (BUMN)

## Abstrak
Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah  satu  aktor  penyelenggara  pelayanan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memformulasikan kebijakan pencegahan korupsi yang terjadi di sektor BUMN. Metode yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konsep.  Kesimpulan  yang  didapat  adalah adanya  praktik  korupsi  yang  terjadi  di  BUMN  disebabkan  oleh  prinsip Good  Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan  rutin  pegawai  BUMN,  memfungsikan  satuan  pengawas  internal  BUMN, memfungsikan  masyarakat  ikut  serta  dalam  rangka  pengawasan  eksternal  melalui mekanisme electronic  public  service. Selain  itu,  perlu  mensosialisasikan  Etika  Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.
Kata Kunci : Korupsi, Pelayanan Publik, BUMN

## Pendahuluan
Konstitusi  selaku  dasar  hukum  yang tertinggi dalam sebuah negara dibuat un- tuk  menciptakan  keteraturan,  keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehi- dupan  masyarakat  dan  bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  selaku dasar  hukum  tertinggi  negara  Indonesia, pada  Alinea  ke-4  mengamanatkan  tujuan dari  berdirinya  negara  Indonesia  adalah agar  untuk “melindungi  segenap  b angsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perda- maian  abadi  dan  keadilan  sosial” .  Tujuan mulia tersebut merupakan sebuah bentuk cita hukum (rechtsidee) yang disusun oleh the founding parents tentang arah dan pan- dangan serta sebagai suatu philosophische grondslag kehidupan bernegara.
Dalam kaitannya upaya untuk menca- pai tujuan mulia tersebut, sebagai sebuah negara berdaulat sudah pasti akan meng- alami  berbagai  rintangan  dan  hambatan. Hambatan  tersebut  terutama  bagaimana menciptakan  hukum  sebagaimana  tujuan hukum  itu  sendiri,  yaitu  keadilan,  keber- manfaatan,  dan  kepastian  hukum  (Ali, 2015).  Indonesia  telah  mengalami  era reformasi pada tahun 1998 yang salah satu manifestonya yaitu mengamanatkan pem- berantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotis- me (KKN) yang dinilai telah menjerumus- kan bangsa dan negara Indonesia ke dalam krisis multidimensional terutama keterpu- rukan  ekonomi.  Era  reformasi  tersebut diharapkan mampu membawa perubahan fundamental  bagi  masyarakat  Indonesia dalam  mencapai  tujuan  sebagaimana diamanatkan  oleh  Konstitusi  (Renggong, 2016).
Pasca reformasi tuntutan atas pembe- rantasan  praktik  KKN  mendapatkan  mo-
mentum  ketika  berhasil  diundangkannya
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (1999)  yang  kemudian  disusul  dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korup- si (KPK) pada tahun 2002. Dalam perjalan- an sejarahnya, KPK telah banyak melaku- kan kontribusi atas upaya praktik korupsi yang menjadi permasalahan utama dalam negeri. Data KPK menunjukkan telah ber- hasil  mengeksekusi  sebanyak  1.064  ko- ruptor terhitung sejak tahun 2004 hingga Juni 2019 (Sarjono, 2019).
Namun,  keberhasilan  tersebut  masih belum bisa membawa perubahan yang sig- nifikan.  Ternyata  hukuman  yang  dijatuh- kan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih belum memberikan efek jera kepa- da subjek hukum lain agar tidak melaku- kan  perbuatan  yang  serupa.  Menurut Indonesian  Corruption  Watch (ICW),  sis- tem peradilan dan hukum indonesia yang masih belum memberikan efek jera kepa- da  koruptor  disebabkan  oleh  masih minimnya  penggunaan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (2010) dalam tuntutan maupun pengadilan Tipi- kor.  Padahal,  Undang-Undang  Tindak  Pi- dana Pencucian Uang (UU TPPU) tersebut bisa  menyelamatkan  sebagian  besar  aset negara yang telah dirampas akibat tindak pidana korupsi (Guritno, 2021)
Menurut Transparency  International Indonesia ,  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indo- nesia pada  tahun 2020 berada  pada skor 37 dari 100 dengan ranking 102 dari 180 negara,  yang  berarti  turun  3  poin  dari tahun 2019 (Natalia, 2021). Selain itu, ICW juga mencatat kerugian negara yang diha- silkan  dari  tindak  pidana  korupsi  sepan- jang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 56,7 T namun yang dapat diganti hanya sebesar Rp. 8,9 T, itu berarti uang pengganti dari kerugian  tersebut  hanya  sekitar  12-13%
dari kerugian berhasil kembali ke negara (V. Y. Susanto, 2021).
Secara  epistemologi,  jenis  korupsi yang seringkali ditemui dalam lingkungan permerintahan  pusat  atau  daerah  adalah korupsi yang berkaitan dengan persoalan pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini  korupsi yang  terjadi  dalam  lingkungan  birokrasi atau  unit  layanannya.  Hasil  studi  Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2016 menunjukkan bahwa korupsi  pelayanan  publik  seringkali  ter- jadi  dalam  hal  perizinan  atau  izin  usaha. Sebagian pelaku usaha menyatakan meng- alami  hambatan  untuk  mendapatkan  izin usaha, seperti prosedur yang rumit, waktu yang lama,  dan biaya yang tidak terduga. Sepertiga pelaku usaha berpendapat bah- wa bupati/walikota terlibat dalam aktivi- tas  korupsi  bagi  kepentingan  pribadinya sehingga hal ini mencederai integritas dari kepala  daerah  tersebut  (Jaweng  et  al., 2016).
Hasil  studi  KPPOD  tersebut  sejalan dengan KPK yang mengatakan pelayanan publik  merupakan  tempat  yang  rawan dikorupsi karena dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem antikorupsi tiap instansi dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia. Hasil  survei  tersebut  juga  menunjukkan bahwa pelayanan publik seperti perizinan menjadi  lahan  basah  bagi  pelaku  dengan modus  gratifikasi  atau  suap  termasuk melibatkan calo (Jaweng et al., 2016).
Masih  berkaitan  dengan  pelayanan publik,  secara  definitif  pelayanan  publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebu- tuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Pelayanan Publik). Selanjutnya yang disebut sebagai penyelenggara pela- yanan publik yaitu setiap institusi penye- lenggara negara, korporasi, lembaga inde-
penden  yang  dibentuk  berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang diben- tuk semata-mata untuk kegiatan pelayan- an publik (UU BUMN).
Berdasarkan  pengertian  tersebut, salah  satu  subjek  hukum  yang  berfungsi sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN  merupakan  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekaya- an  negara  yang  dipisahkan.  Sebagaimana yang  telah  diungkapkan  diatas  bahwa sektor yang rawan terjadi praktik korupsi adalah  sektor  pelayanan  publik.  Dengan hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  BUMN, sebagai salah satu aktor pelayanan publik juga rawan terjadi praktik korupsi.
Kesimpulan  ini  setidaknya  didukung oleh dua fakta. Pertama, KPK mencatat PT. Pertani  sebagai  salah  satu  perusahaan BUMN  terlibat  dalam  kasus  korupsi  ban- tuan  sosial  Covid-19  yang  menjerat  eks Menteri Sosial Juliari Batubara (Suwiknyo, 2021). Kedua, berdasarkan data dari KPK menunjukkan tren kenaikan kasus korupsi BUMN/BUMD  yang  terjadi  sepanjang tahun 2004-2019 sebanyak 86 kasus dan paling  banyak  terjadi  pada  tahun  2019 yaitu  sebanyak  17  kasus  (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).
Berangkat  dari  berbagai  fakta  terse- but, dapat dikatakan bahwa salah satu tipe korupsi  yang  rentan  terjadi  adalah  pela- yanan publik khususnya di sektor BUMN. Pelbagai upaya telah dilakukan oleh peme- rintah tetapi hingga kini belum bisa mene- kan laju korupsi BUMN. Dalam konteks itu, tulisan  ini  akan  mengulas  secara  siste- matis  korupsi  sektor  BUMN  yang dikorelasikan  dengan  suatu  pendekatan pencegahan kejahatan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  te- lah  penulis  paparkan,  adapun  rumusan masalah yang penulis tetapkan dalam arti- kel ini yaitu: (1) Bagaimana praktik korup- si  yang  terjadi  dalam  tubuh  BUMN?;  (2) Bagaimana  upaya  pencegahan  korupsi  di sektor BUMN?

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penu- lisan  artikel  adalah  yuridis  normatif  atau bisa disebut juga penelitian hukum doktri- nal  (Sukismo,  2008),  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  sekunder  berupa  bahan  pustaka (Sumitro,  1988).  Sifat  penelitian  hukum dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  pres- kriptif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan bagaimana mengatasi suatu permasalahan (Hartono, 2006).
Pendekatan yang dipakai dalam arti- kel  ini  pertama,  pendekatan  perundang- undangan (statute-approach) ,  yaitu  de- ngan cara menelaah dan menganalisis per- undang-undangan terkait (Marzuki,
2007).  Kedua,  pendekatan  kasus (case approach) , yaitu dengan menelaah kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  korupsi BUMN.  Ketiga,  pendekatan  konseptual (conseptual  approach) ,  yaitu  dengan  me- nelaah konsep (Ibrahim, 2007) mengenai bagaimana  solusi  pencegahan  kasus korupsi di sektor BUMN.
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder.  Data  sekunder  ialah  data  yang didapatkan  oleh  suatu  organisasi  atau perorangan  yang  berasal  dari  pihak  lain yang pernah mengumpulkan dan memper- olehnya sebelumnya (Abdurrahman, 2009).  Bahan  hukum  yang  digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum pri- mer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan  yaitu  berupa  pengumpulan data  sekunder  melalui  perpustakaan,  e-
library  dan  beberapa  situs  yang  relevan untuk digunakan. Penulis mengumpulkan data  sekunder  yang  memiliki  hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.
Bahan hukum yang dikaji dan yang di- analisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi  bahan  bukum  primer,  sekunder, dan  tersier.  Teknik  untuk  mengkaji  dan mengumpulkan  ketiga  bahan  hukum  itu yaitu  menggunakan  studi  dokumenter. Studi  dokumenter  merupakan  studi  yang mengkaji  tentang  berbagai  dokumen- dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Salim & Nurbani, 2014).
Pada  penelitian  hukum  normatif, pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara menyusun  terhadap  bahan-bahan  hukum tertulis.  Sistematisasi  berarti  membuat klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  hukum tersebut  untuk  memudahkan  pekerjaan analisis  dan  konstruksi.  Kegiatan  yang dilakukan  dalam  analisis  data  penelitian hukum  normatif  dengan  cara  data  yang diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak  bisa  dihitung.  Bahan  hukum  yang diperoleh  selanjutnya  dilakukan  pemba- hasan,  pemeriksaan  dan  pengelompokan ke  dalam  bagian-bagian  tertentu  untuk diolah  menjadi data informasi. Hasil ana- lisa  bahan  hukum  akan  diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sis- tematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (Asshiddiqie, 1997).

## Pembahasan
Praktik Korupsi Dalam Tubuh BUMN Beberapa kasus korupsi yang melibat- kan  BUMN  pernah  beberapa  kali  terjadi. Secara statistik tercatat sebanyak 53 kasus korupsi yang melibatkan BUMN (Afriyadi, 2020), akan tetapi jenis korupsi yang lebih besar yaitu korupsi suap-menyuap. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KPK Firli
Bahuri, bahwa sebesar 70% kasus korupsi dalam BUMN merupakan jenis kasus suap- menyuap (Adiyudha & Aminah, 2021).
Terjadinya  korupsi  suap-menyuap dalam  tubuh  BUMN  ini  pada  hakikatnya berkaitan  dengan  permasalahan  imple- mentasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good  Corporate  Governance) yang  juga diperkuat  oleh  penelitian  Iwan  Nuryan yang  menyatakan  penerapan Good Corporate  Governance pada  BUMN  masih rendah.  Hal  ini  menunjukkan  penerapan GCG sesungguhnya belum menjadi budaya perusahaan  sehingga  membuka  peluang terjadinya kecurangan (Nuryan, 2016).
Sebagai  sebuah  perusahaan  pelat merah,  kedudukan  Prinsip  Tata  Kelola Perusahaan Yang Baik ini sangat penting. Hal ini disebabkan organisasi perusahaan dapat  dikatakan  sehat  apabila  dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa kendala  apapun,  sedangkan  perusahaan yang  efisien  adalah  apabila  perusahaan tersebut  melaksanakan  perbandingan yang  terbaik  antara input (masukan) dengan output (luaran)  sehingga  tujuan organisasi  dapat  tercapai  dengan  efektif dan efisien dan untuk menjadi perusahaan yang efektif dan efisien maka diharuskan untuk  menjalankan  prinsip  tata  kelola perusahaan yang baik (Sudarmanto et al.,
2021).
Kewajiban dalam implementasi prin- sip  tersebut  sesungguhnya  tidak  dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sumber pendanaan  BUMN  yang  berasal  dari  pe- nyertaan  modal  negara  berupa  kekayaan negara yang dipisahkan (S. Susanto, 2017). Konsekuensi dari kenyataan ini memberi- kan tanggung jawab yang lebih besar kepa- da Direksi apabila salah dalam mengambil keputusan  yang  berakibat  pada  kerugian perusahaan  maka  akan  berujung  pada jeratan  pidana  korupsi.  Kendatipun  per- kembangan  saat  ini  telah  dikenal  prinsip Business  Judgement  Rule  Doctrine yang
melindungi Direksi dari jeratan pemidanaan korupsi.
Sebagai  contoh,  beberapa  kasus  ko- rupsi yang terjadi sebagai berikut:
Korupsi PT. Angkasa Pura II Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II,  Andra  Yastrialsyah  divonis  4  (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta  atas  kasus  menerima  suap  sebesar USD  71.000  dan  96.000  dolar  Singapura dari  Direktur  Utama  PT.  Inti  Darman Mappangara. Uang suap diberikan agar PT. Inti  menjadi  pelaksana  pekerjaan  pema- sangan Semi  Baggage  Handling  System (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/K/Pid.Sus/2021) .
Korupsi PT. Garuda Indonesia Mantan  Direktur  Utama  PT.  Garuda, Emirsyah  Satar  terbukti  menerima  suap pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas tindak- an suapnya tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus- TPK/2019)
Korupsi PT. Krakatau Steel Direktur  Produksi  dan  Teknologi, Wisnu  Kuncoro  terbukti  menerima  suap sebesar Rp. 101,7 juta dan USD 4 ribu dari Direktur  Utama  PT.  Grand  Kartech Kenneth Sutardja dan Direktur PT. Tjokro Bersaudara  Kurniawan  alias Yudi Tjokro. Pemberian  dari  Kenneth  dimaksudkan agar  Wisnu  menyetujui  pengadaan  dua unit  boiler  berkapasitas  35  ton  dengan nilai proyek Rp. 24 miliar. Sementara pem- berian uang dari Yudi Tjokro dimaksudkan agar  Wisnu  menyetujui  pengadaan  pem- buatan dan pemasangan dua Spare Bucket Wheel  Stacker dan Harbors  Stockyard senilai Rp. 13 miliar (Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus.TPK/2019). Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa suap menyuap dilaku-
kan untuk melancarkan proses perizinan. Kenyataan  ini  mengindikasikan  adanya ekosistem  organisasi  dalam  BUMN  yang tidak sehat sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi BUMN.

## Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Korupsi di Sektor BUMN
Menerapkan Kebijakan Kriminal Pence- gahan Korupsi Sebagaimana  yang  telah  dipahami sebelumnya bahwa dalam institusi BUMN sangat rawan terjadi korupsi yang dilaku- kan oleh pegawainya. Perlu diinsyafi juga bahwa  dalam  UU  Tipikor,  kejahatan  ko- rupsi  ini  tergolong  jenis extradordinary crime karena  dapat  melanggar  hak-hak ekonomi  masyarakat  sehingga  memper- lambat  proses  pembangunan  ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa.
Oleh karena itu, diperlukan suatu cara dan  pendekatan  khusus  untuk  mencegah tindak  kejahatan  korupsi  baik  secara teoritik maupun instrumentatif yang akan digunakan sebagai acuan dalam memper- baiki  birokrasi  lembaga  publik  sehingga diharapkan  mampu  menghindari  serta menekan jumlah kasus korupsi.
Berbicara  tentang  pencegahan  keja- hatan sesungguhnya berada pada domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan yang dapat digunakan adalah pendekatan  kriminologi  yang  berada  da- lam  bingkai  kebijakan  kriminal  sehingga dapat  diketahui  akar  masalahnya  terma- suk  cara  mengendalikannya  (Muliadi, 2015).
Adam  Graycar  dan  Tim  Prenzler mengatakan  bahwa  khusus  pencegahan korupsi  ada  2  teori  kriminologi  yang seringkali dipakai, yakni Situational Crime Prevention  (SCP) dan regulatory  theory (Graycar & Prenzler, 2013). Namun, dalam tulisan  ini  hanya  akan  dibahas  mengenai penerapan dari teori SCP saja.
Terkait dengan itu, Adam Graycar dan Tim Prenzler mengatakan bahwa teori SCP
helps  us  understand  how  to  examine  and prevent  corrupt  events. Graycar  dan Prenzler  selanjutnya  mengatakan  bahwa situational  crime  prevention  (SCP)  has provided  the  most  important  framework internationally  for  developing  effective crime-prevention strategies, and it can also be  used  for  corruption  prevention.  It involves  the  introduction  of  measures designed  to  foreclose  opportunities  in  the location – or situation – in which  offences occur . Dengan demikian, teori SCP mena- warkan kerangka kerja secara internasio- nal  dalam  mengembangkan  strategi  pen- cegahan  korupsi  yang  efektif  (Graycar  & Prenzler, 2013).
Terdapat empat komponen kerangka acuan dalam menerapkan teori SCP, yakni (1) a theoretical foundation drawing prin- cipally  upon  routine  activity  and  rational choice  approaches;  (2)  a  standard  metho- dology  based  on  the  action  research paradigm; (3) a set of opportunity-reducing techniques;  and  (4)  a  body  of  evaluated practice  including  studies  of  displacement (Graycar & Prenzler, 2013)
Pemikiran  Graycar  dan  Prenzler  ter- sebut kemudian dilanjutkan oleh Hariman Satria  dengan  menawarkan  beberapa acuan pencegahan kejahatan korupsi yang dapat diterapkan pada lembaga pelayanan publik, antara lain: Pertama , memperhati- kan  kebiasaan  aktivitas  rutin  birokrasi dalam memberi pelayanan publik. Kedua , menganalisis  cara  berpikir  pegawai  biro- krasi  dalam  memberikan  pelayanan  pub- lik. Ketiga ,  mencegah  atau  memperkecil peluang  bagi  pegawai  birokrasi  yang memungkinkan  mereka  melakukan  tin- dakan  korup,  seperti  menerima  imbalan dalam bentuk uang atau barang pada saat memberi  pelayanan  kepada  masyarakat (Satria, 2020).
Sehubungan dengan itu, Fasa dan Sani juga  telah  memetakan  beberapa  langkah spesifik dalam mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik melalui penerap-
an Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Menurutnya, hal yang paling penting  dalam  mewujudkan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  dan  menekan tingkat korupsi ialah persoalan integritas. Beberapa langkah spesifik tersebut antara lain:  (1)  terdapat  perubahan  pola  kepe- mimpinan.  (2)  perubahan  tata  laksana pelayanan publik. (3) mengedepankan dan memperkuat  fungsi  pengawasan  atau monitoring publik (Fasa & Sani, 2020).
Dari ketiga formulasi acuan yang diga- gas oleh Satria, penulis menawarkan bebe- rapa  acuan  konsep  yang  dapat  dipakai dalam  konteks  pencegahan  korupsi  di sektor BUMN, antara lain: Pertama , Direksi memperhatikan  dan  mengawasi  kebiasa- an aktivitas rutin birokrasi pegawai BUMN dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.  Hal  ini  penting  sebab  sudah menjadi  tugas  Direksi  sebagaimana  yang tertulis  dalam  Pasal  19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2003) menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan tugasnya,  anggota  Direksi  wajib  mencu- rahkan  tenaga,  pikiran  dan  perhatian  se- cara  penuh  pada  tugas,  kewajiban,  dan pencapaian tujuan Persero.
Kedua ,  memfungsikan  satuan  peng- awas  internal  BUMN  untuk  melakukan pemeriksaan  serta  analisis  perilaku pelaksana/pegawai BUMN. Menurut Pasal 68  UU  BUMN,  dinyatakan  bahwa  Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksa- an  atau  hasil  pelaksanaan  satuan  peng- awas  internal  atas  permintaan  tertulis Komisaris/Dewan Pengawas. Satuan pengawas internal BUMN merupakan apa- rat  pengawasan  internal  perusahaan. Keterangan  hasil  pemeriksaan  ini  dapat berupa hasil analisis cara berpikir pegawai birokrasi BUMN dalam memberikan pela- yanan  publik  serta  dapat  dilakukan  eva- luasi secara rutin. Dengan demikian, Komi- saris/Dewan  Pengawas  dapat  memberi- kan  nasihat  kepada  Direksi  berdasarkan
hasil pemeriksaan satuan pengawas inter- nal  tersebut  agar  ditindaklanjuti  untuk memperbaiki sistem kerja pegawai BUMN.
Ketiga , berkaitan dengan poin kedua di  atas.  Dalam  mencegah  atau  memper- kecil  kemungkinan  pegawai  BUMN  mela- kukan kejahatan korupsi. Selain dilakukan pengawasan secara internal,  pengawasan dapat  dilakukan  melalui  pihak  eksternal. Sebagai salah satu penyelenggara pelayan- an publik, BUMN juga perlu diawasi secara eksternal.  Menurut  Pasal  35  ayat  (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  (2009),  pengawasan  eksternal  pe- nyelenggara  pelayanan  publik  dilakukan melalui: (1) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyara- kat;  (2)  Pengawasan  oleh  ombudsman sesuai  dengan  peraturan  perundang-un- dangan; dan (3) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakil- an Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Uraian  yang  tidak  kalah  pentingnya seperti  yang  diungkapkan  oleh  Fasa  dan Sani yang menitikberatkan pada beberapa poin penting tersebut. Maka dalam tulisan ini  juga  menawarkan  beberapa  acuan alternatif,  yakni: Pertama ,  merubah  pola kepemimpinan BUMN ke arah yang lebih modern dan demokratis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, gaya kepe- mimpinan yang demokratis ternyata ber- pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja bawahan  (Djunaedi  &  Gunawan,  2018). Dampak  yang  dihasilkan  dari  gaya  kepe- mimpinan  institusi  yang  demokratis  ini adalah terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Hal ini penting sebab dalam upaya pencegahan korupsi di BUMN, lingkungan kerja  yang  sehat  akan  memastikan  pega- wai birokrasi atau petugas BUMN berada dalam sistem lingkungan yang secara ber- sama-sama  menghindari  perilaku  korup- tif.  Dalam  konteks  ini,  integritas  atasan dalam  perusahaan  BUMN  mesti  menjadi
patron  bagi  pegawai/pelaksana  yang  ada di  bawahnya.  Jika  ini  dapat  dilakukan maka  secara  perlahan  akan  ada  gerakan masif dalam internal birokrasi yang meno- lak  pelbagai  perilaku  koruptif.  (Satria, 2020)
Kedua ,  merubah  tata  laksana  BUMN. Perubahan tata laksana ini bertujuan un- tuk  menciptakan  efektivitas  dan  efisiensi kinerja.  Selain  itu,  alur  birokrasi  dalam BUMN  sebaiknya  dibuat  tidak  berbelit- belit serta mudah dipahami dengan mem- bentuk suatu flow chart di ruang layanan sehingga  pengguna  pelayanan  dapat  de- ngan  mudah  memperoleh  kejelasan  dan kepastian alur layanan.
Ketiga , memperbaiki sistem pelayan- an publik melalui electronic public service . Perbaikan  atas  pelayanan  publik  ini  ber- tujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi publik  agar  ikut  mengawasi  pegawai BUMN. electronic  public  service ini  dapat berfungsi  sebagai  mekanisme  pelaporan atau pengaduan oleh masyarakat yang me- lihat adanya praktik korupsi oleh pegawai BUMN. Hal ini selaras dengan poin acuan yang  ketiga  seperti  dikatakan  oleh  Satria yang  bertujuan memperkecil  peluang  pe- gawai birokrasi melakukan praktik korup- si. Selain itu, mekanisme seperti ini sesuai sebagaimana amanah Pasal 35 ayat (3) UU Pelayanan Publik yang telah diutarakan.

## Memperkuat Etika Pancasila dalam Birokrasi BUMN
Pintu masuk terjadinya korupsi dalam pelayanan  publik  adalah  melalui  mal- adaministrasi.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari pengertian  maladministrasi  yang  berarti administrasi  yang  lemah  dan  tidak  jujur. Ketika dinyatakan tidak jujur maka sebe- narnya itu merujuk pada rendahnya ting- kat  moralitas  penyelenggara  negara sehingga  memberikan  kerugian  kepada masyarakat. Oleh karena itu dapat ditegas- kan  bahwa  jika  membahas  korupsi  pela- yanan publik maka tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan standar moral da-
lam birokrasi pelayanan publik (Sudirman et al., 2020).
Sebagai sebuah bangsa yang berdau- lat dan menjunjung tinggi etika dan moral- itas,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki suatu  landasan  falsafah (philosophisce grondslag) kehidupan  bernegara,  yaitu Pancasila. Landasan ini diperlukan sebagai panduan moral bagi setiap elemen negara dalam  beraktivitas  baik  pada  tingkat  ru- mah tangga hingga tingkat berbangsa dan bernegara.  Atas  dasar  itulah  pada  bagian ini  penulis  akan  membahas  pentingnya memperkuat  etika  Pancasila  dalam  biro- krasi  institusi  BUMN  sebagai  salah  satu aktor penyelenggara pelayanan publik.
Secara  etimologis,  etika  berasal  dari bahasa  Yunani  kuno, ethos artinya  adat, kebiasaan,  akhlak,  watak  dan  perasaan. Kata ethos itu  sendiri  merujuk  dari  kata jamak ta thea artinya adalah adat kebiasa- an  (Bertens,  2004).  Jadi  bila  dilihat  dari asal  usul  katanya,  etika  dapat  diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan atau akhlak.
Dalam  kosakata  Bahasa  Indonesia, etika dimaknai dalam tiga hal, yakni: per- tama, ilmu tentang apa yang baik atau apa yang buruk dan mengenai hak serta kewa- jiban  moral.  Kedua,  kumpulan  asas  atau nilai  yang  berkenaan  dengan  akhlak.  Ke- tiga, asas perilaku yang menjadi pedoman (KBBI,  2015).  Masih  mengenai  etika, Suseno  menyatakan  etika  merupakan orientasi  bagi  usaha  manusia  untuk menjawab  suatu  pertanyaan  yang  paling fundamental  seperti  “bagaimana  saya harus hidup dan bertindak?”. Jawaban atas pertanyaan  tersebut  bisa  saja  berbeda- beda  tetapi  etika  akan  membantu  kita mencari orientasi. Tujuannya agar manu- sia  tidak  hidup  dengan  cara  ikut-ikutan saja,  melainkan  agar  kita  dapat  mengerti sendiri  mengapa  kita  mesti  bersikap  be- gini  atau  begitu?  Singkatnya,  dapat  dite- gaskan bahwa etika dapat membantu ma- nusia agar mau dan mampu mempertang-
gungjawabkan  kehidupannya  (Suseno, 2016).
Perlu  pula  ditekankan  bahwa  kata moral  bertalian  dengan 3  kata  lain,  yaitu sebagai  berikut:  pertama,  moralitas  arti- nya  adalah  segi  moral  atau  keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau  buruknya  suatu  perbuatan.  Kedua, amoral,  berasal  dari  kata unconcerned with, out of the sphere of moral, non-moral .
Sehingga  amoral  dapat  diartikan  sebagai sesuatu  yang  tidak  berhubungan  dengan konteks  moral  atau  di  luar  suasana  etis. Sederhananya, kata amoral diartikan seba- gai  suatu  perilaku  yang netral  dari  sudut moral  atau  tidak  mempunyai  relevansi etis.  Ketiga,  immoral,  juga  berasal  dari bahasa Inggris, dijelaskan sebagai opposed to  morality;  morally  evil .  Jadi  immoral artinya  adalah  bertentangan  dengan moralitas  yang  baik.  Bisa  juga  dikatakan, sebagai  perbuatan  yang  secara  moral buruk atau tidak etis (Bertens, 2004).
Dalam konteks kehidupan bernegara, penyelenggara  negara  perlu  memahami etika politik yang mempersoalkan kebaik- an  dan  tanggung  jawab  manusia  sebagai manusia  serta  sebagai  warga  negara-ter- hadap  negara  dan  hukum  yang  berlaku serta  tatanan  publik  lainnya.  Penyeleng- gara  negara  dan  warga  negara  perlu  me- mahami  arti  penting  menjalankan  sesuai dengan nilai dasar yang disepakati sebagai titik temu panduan bangsa yang bersang- kutan. Dengan begitu, hanya dengan terse- dianya  aparatur  negara  yang  baik  yang bisa mewujudkan negara yang baik (Latif,
2013)
Etika dalam konteks Pancasila, meru- pakan  suatu  sistem  yang  mengandung sekumpulan  nilai  yang  diambil dari  prin- sip nilai yang hidup dan berkembang da- lam masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa  nilai  religius,  nilai  kebudayaan, nilai adat istiadat, kebudayaan dan setelah disahkan  menjadi  dasar  negara  yang terkandung di dalamnya nilai kenegaraan.
Oleh karena itu, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan kare- na  merupakan  suatu  sistem  yang  mem- bentuk  satu  kesatuan,  kemudian  saling berkaitan satu dengan yang lain serta dija- dikan pedoman dalam kehidupan berma- syarakat, berbangsa dan bernegara. (Amri, 2018).
Kelima  sila  dalam  Pancasila  itu  me- miliki landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kuat serta memiliki dimensi historisitas,  aktualitas  dan  rasionalitas yang relevan. Dalam memahami, meyakini dan  mengamalkan  seharusnya  perlu  di- ingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis  melainkan  bintang  pemimpin  yang dinamis.  Artinya,  Pancasila  akan  selalu terbuka terhadap pengisian dan penafsir- an  baru  yang  sesuai  dengan  arah  gerak zaman  (Latif,  2019).  Dalam  usaha  mem- bumikan dan Pancasila dari alam idealitas menuju  alam  realitas,  sebaiknya  perlu mendalami  fitrah  bernegara  seperti  yang dipesankan  oleh  para  pendiri  bangsa (founding parents). Fitrah tersebut antara lain: (1) semangat menuhan, (2) semangat kekeluargaan,  (3)  semangat  keikhlasan dan  ketulusan,  (4)  semangat  pengabdian dan tanggung jawab, (5) semangat meng- hasilkan  yang  terbaik,  (6)  semangat  ke- adilan dan kemanusiaan, dan (7) semangat kejuangan (Latif, 2013).
Pancasila  sebagaimana  dimaksud terdiri dari lima sila, antara lain: (1) Ketu- hanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab;  (3)  Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permu- syawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila-sila  Pancasila  tersebut  apabila dikaitkan  dengan  penerapan  dalam  kehi- dupan  masyarakat  sebagai  konsekuensi dari kebebasan berkehendak dan kesadar- an  penuh,  maka  akan  menimbulkan:  (1) Rasa keimanan; (2) Rasa kemanusiaan; (3)
Rasa berbangsa; (4) Rasa demokrasi; dan (5) Rasa keadilan (Busroh, 2017)
Kemudian dari beberapa hal tersebut bila kita tarik akan menghasilkan uraian- uraian berikut ini:
Rasa Keimanan Kesadaran  kehendak  tentang  rasa keimanan  kepada  tuhan  yang  maha  esa sesungguhnya  menyadari  bahwa  ada  se- suatu di luar apa yang dapat dicapai oleh manusia yang menciptakan segala sesuatu termasuk  alam  semesta  beserta  isinya. Dari kesadaran ini dapat manusia menge- tahui larangan dan perintah, apa yang baik dan  buruk  berdasarkan  firman  Tuhan. Lebih dari itu, rasa keimanan menumbuh- kan rasa toleransi di antara umat beraga- ma  yang  lain,  hidup  saling  menghormati tanpa  ikut  campur  urusan  kepercayaan suatu agama.
Rasa Kemanusiaan Kesadaran  akan  kehendak  tentang kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa  manusia  itu  ingin  selalu  berhu- bungan.  Hal  ini  didasari  oleh  manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia satu memerlukan manusia lainnya dan sebalik- nya, maka manusia harus hidup bermasya- rakat. Tanpa hidup bermasyarakat, manu- sia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan biologis maupun kebutuh- an  ekonomis.  Manusia  menyadari  bahwa dirinya  merupakan  makhluk  ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempur- na,  maka  manusia  memiliki  identitas sendiri  yang  disebut  kemanusiaan  (cipta, karsa  dan  rasa)  dan  kelebihan  ini  tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lain- nya  (hanya  memiliki  insting,  nafsu,  syah- wat).  Manusia  dilahirkan  sama,  yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Sesuai hakikat dan martabat  manusia,  hubungan  di  antara mereka  harus  dibatasi  melalui  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Ketentuan  ini  akan menimbulkan  hak-hak  dan  kewajiban-
kewajiban asasi manusia, baik sebagai pri- badi  maupun  sebagai  warga  masyarakat (warga negara).
Rasa kebangsaan Bangsa  indonesia  merupakan  bagian dari  bangsa-bangsa,  suku-suku,  etnis,  ras dan  golongan  yang  bermacam-macam sehingga  fakta  ini  menjadikan  Indonesia sebagai bangsa yang unik. Berdasarkan hal tersebut bangsa Indonesia harus berdiri di atas keragaman tanpa adanya perpecahan. Indonesia  memiliki  ketentuan  dan  per- aturan  sendiri  yang  perwujudannya  ada- lah Persatuan Indonesia. Hal ini tercermin atau terwujud dalam hak-hak dan kewajib- an-kewajiban warga negara.
Rasa Demokrasi Bahwa  pada  dasarnya  bangsa  Indo- nesia  mempertimbangkan  tradisi  gotong royong,  watak  multikultural,  dan  penga- laman keterjajahan, dengan begitu paham demokrasi  sejalan  dengan  alam  pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu  suatu  demokrasi  permusyawaratan yang  menyediakan  wahana  bagi  perwu- judan semangat kekeluargaan dan keadil- an  sosial  di  bawah  bimbingan  hikmat- kebijaksanaan.  Dalam  musyawarah  dan mufakat  kepentingan  manusia  sebagai pribadi  dan  masyarakat  dijamin.  Prinsip demokrasi  dalam  konsep  musyawarah mufakat  sejatinya  tidak  mendikte  kepu- tusan  oleh  golongan  mayoritas  (mayoro- krasi)  atau  kekuatan  minoritas  elite (minorokrasi).
Rasa keadilan Bahwa  ketimpangan  dalam  struktur masyarakat  liberal  memberikan  nuansa penindasan  dan  ketidakadilan  oleh  go- longan yang kuat terhadap golongan yang lemah. Oleh karena itu, distribusi kekaya- an  dan  sumber  daya  harus  dilakukan secara merata yang dipandu oleh perasaan keadilan  yang  dijiwai  oleh  prinsip  ketu-
hanan,  kemanusiaan  beradab,  persatuan Indonesia, dan kerakyatan.
Mempertimbangkan uraian-uraian atas sila-sila Pancasila tersebut, perbuatan korupsi  sesungguhnya  bertentangan  de- ngan  prinsip  dan  nilai  Pancasila  sebagai fondasi  moral  dalam  kehidupan  berne- gara.  BUMN  pada  hakikatnya  merupakan badan  usaha  yang  didirikan  sekaligus  di- miliki oleh negara untuk mengelola bumi, air,  dan  kekayaan  alam  di  bawahnya  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  kemak- muran  rakyat.  Perbuatan  korupsi  yang terjadi dalam sektor BUMN menyebabkan kerugian  negara  yang  besar  dan  dengan sendirinya  mencederai  rasa  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan keadilan.
Dengan demikian dapat penulis tegas- kan  bahwa  untuk  mencegah  terjadinya korupsi  BUMN  yang  hulunya  adalah maladministrasi  maka  pegawai  BUMN atau  Direksi  selaku  pimpinan  tertinggi dalam  perusahaan  mesti  diperkuat  nilai etika  dan  moral  Pancasilanya  sehingga dapat secara jelas membedakan perbuatan yang baik atau buruk atau bermoral atau immoral. Tidak mencampuradukan antara kepentingan pribadi dan kepentingan pub- lik. Ketika itu dapat dilakukan maka pega- wai BUMN tersebut tengah menunjukkan perilaku  yang  adil  dan  bijaksana.  Jika perilaku  ini  dipertahankan  maka  korupsi BUMN akan sulit terjadi. Sebab kepatuhan kepada peraturan bukan karena perintah atasan  atau  takut  mendapatkan  sanksi dari negara tetapi memang didorong oleh kesadaran  pribadi  bahwa  tindakan  yang manipulatif  dan  korup  bertentangan dengan nilai moral.

## Penutup
Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama,  Praktik  korupsi  yang  telah  ter- jadi  di  tubuh  BUMN  sebagai  salah  satu aktor  penyelenggara  pelayanan  publik
menjadi  lahan  subur  terjadinya  praktik korupsi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  imple- mentasi  Prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan Yang  Baik  yang  kurang  optimal  serta sistem birokrasi yang tidak  sehat. Kedua, Problematika  tersebut  memerlukan  for- mulasi  kebijakan  pencegahan  korupsi yang tepat, terutama untuk sektor BUMN dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Formulasi tersebut antara lain: (1) Direksi  memperhatikan  kebiasaan  rutin pegawai BUMN, (2) Memfungsikan satuan pengawas internal BUMN (3) Memfungsi- kan masyarakat sebagai pengawas ekster- nal  melalui  mekanisme electronic  public service . Selain itu dapat dilakukan dengan mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN.

## Referensi
Abdurrahman,  M.  (2009). Sosiologi  dan metode  penelitian  hukum .  UMM Press.
Adiyudha,  R.,  &  Aminah,  A.  N.  (2021). 70 persen  kasus  korupsi  adalah  suap . Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita /qpcmp2384/70-persen-kasus- korupsi-adalah-suap
Afriyadi,  A.  D.  (2020). 53  kasus  BUMN “dipelototi”  Erick  Thohir  termasuk proyek fiktif Waskita . Detik. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5106394/53- kasus-bumn-dipelototi-erick- thohir-termasuk-proyek-fiktif- waskita
Ali,  A.  (2015). Menguak  tabir  hukum . Kencana.
Amri,  S.  R.  (2018).  Pancasila  sebagai sistem  etika. Jurnal  Voice  of Midwifery , 08 (01), 760 – 768.
https://www.journal.umpalopo.ac.i d/index.php/VoM/article/view/43
Asshiddiqie,  J.  (1997). Teori  dan  aliran penafsiran  hukum  tata  negara .  Ind Hill-Company.
Bertens, K. (2004). Etika . Gramedia.
Busroh,  F.  F.  (2017).  Upaya  pencegahan korupsi  melalui  reaktualisasi  nilai- nilai  Pancasila. Jurnal  Lex  Publica , IV (1), 631 – 644. Djunaedi,  R.  N.,  &  Gunawan,  L.  (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. PERFORMA: Jurnal Manajemen  Dan  Start-Up  Bisnis , 3 (3), 400 – 408. https://journal.uc.ac.id/index.php/ performa/article/view/729 Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen  anti-penyuapan  ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Integritas:  Jurnal  Anti Korupsi , 6 (2), 187 – 208. https://doi.org/10.32697/integrita s.v6i2.684 Graycar,  A.,  &  Prenzler,  T.  (2013). Understanding and preventing corruption . Palgrave Macmillan. Guritno,  T.  (2021). ICW:  Penanganan Korupsi  di  Indonesia  Tak  Membuat Koruptor Jera . Kompas. https://nasional.kompas.com/read /2021/04/09/18390681/icw- penanganan-korupsi-di-indonesia- tak-membuat-koruptor-jera
Hartono,  C.  F.  G.  S.  (2006). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20 . Alumni. Ibrahim,  J.  (2007). Teori  dan  metodologi penelitian hukum normatif . Bayumedia.
Jaweng, R. N. E., Rheza, B., Agustine, T. E., Suparman,  H.  N.,  Prawira,  M.  Y., Febryanti,  N.  A.,  Jannah,  A.  N.,  & Mitra Peneliti di 33 Provinsi. (2016). Tata  kelola  ekonomi  daerah:  Survei pemeringkatan  32  ibukota  provinsi di  Indonesia .  KPPOD;  Knowledge Sector Initiative; Australian Government. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2021). TPK  berdasarkan  instansi .  Anti- Corruption Clearing House.
https://acch.kpk.go.id/id/statistik/ tindak-pidana-korupsi/tpk- berdasarkan-instansi
Latif,  Y.  (2013).  Membumikan  etika Pancasila  dalam  penyelenggaraan negara. Digest Epistema: Berkala Isu Hukum  Dan  Keadilan  Eko-Sosial , 4 , 72 – 79.
Latif,  Y.  (2019). Negara  paripurna . Gramedia.
Marzuki,  P.  M.  (2007). Penelitian  Hukum . Kencana.
Muliadi,  S.  (2015).  Aspek  kriminologis dalam  penanggulangan  kejahatan.
FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.25041/fiatjustis ia.v6no1.346
Natalia,  D.  L.  (2021). Indeks  persepsi korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin . Antara News. https://www.antaranews.com/beri ta/1972407/indeks-persepsi- korupsi-indonesia-pada-2020- melorot-3-poin#:~:text=Jakarta (ANTARA)  -  Indeks  Persepsi,dari 180 negara yang disurvei.
Nuryan,  I.  (2016).  Strategy  development and  implementation  of  good corporate  governance  (GCG)  on BUMN  and  BUMD  in  Indonesia.
AdBispreneur , 1 (2), 145 – 152. https://doi.org/10.24198/adbispre neur.v1i2.10237 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2003  Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Pub.  L.  No.  25 (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,
(2010).
Renggong,  R.  (2016). Hukum  pidana khusus:  Memahami  delik  di  luar KUHP . Kencana.
Salim,  H.  S.,  &  Nurbani,  E.  S.  (2014). Penerapan  teori  hukum  pada penelitian  tesis  dan  disertasi . Rajagrafindo Persada.
Sarjono,  S.  (2019). Sejak  2004--Juni  2019 KPK eksekusi 1.064 koruptor . Antara News.
https://www.antaranews.com/beri ta/1152776/sejak-2004-juni- 20019-kpk-eksekusi-1064- koruptor
Satria,  H.  S.  (2020).  Kebijakan  kriminal pencegahan  korupsi  pelayanan publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 169 – 186. https://doi.org/10.32697/integrita
s.v6i2.660
Sudarmanto,  E.,  Elly  Susanti,  Revida,  E.,
Pelu,  M.  F.  A.,  Purba,  S.,  Astuti,  A., Purba,  B.,  Silalahi,  M.,  Anggusti,  M., Sipayung,  P.  D.,  &  Krisnawati,  A. (2021). Good Corporate  Governance (GCG) . Yayasan Kita Menulis.
Sudirman, M. A., Amiruddin, A., & Parman,
L. (2020). Tindakan maladministrasi dalam  perspektif  tindak  pidana korupsi. Badamai Law Journal , 5 (1).
http://www.jurnal.umsb.ac.id/inde x.php/pagaruyuang/article/view/1 952
Sukismo,  B.  (2008). Karakter  penelitian hukum normatif dan sosiologis .
Sumitro,  R.  H.  (1988). Metode  penelitian hukum dan jurimetri . Ghalia.
Susanto,  S.  (2017).  Harmonisasi  hukum makna  keuangan  negara  dan kekayaan  negara  yang  dipisahkan pada  badan  usaha  milik  negara (BUMN) Persero. Prosiding Seminar Ilmiah N asional: “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin  Ilmu , 53 (9),  1689 – 1699.
Susanto,  V.  Y.  (2021). ICW:  Sepanjang 2020,  kerugian  negara  akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun .
Suseno, F. M. (2016). Etika dasar: Masalah- masalah  pokok  filsafat  moral . Kanisius.
Suwiknyo, E. (2021). Korupsi bansos Covid-
19  turut  seret  satu  BUMN,  ini faktanya . Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/2 0210217/16/1357230/korupsi- bansos-covid-19-turut-seret-satu- bumn-ini-faktanya.