## POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH TAHUN 2022 MENJADI 2024

## LEGAL POLITICS OF POSTPONING THE REGIONAL HEAD ELECTIONS IN ACEH FROM 2022 TO 2024
Suci Asrina 1 , Yusrizal 2 , Mukhlis 3
1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2, 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Studi  ini  untuk  mengkaji  politik  hukum  penundaan  pilkada  tahun  2022  menjadi 2024, dan menganalisis implikasi penundaan pilkada di Aceh dihubungkan dengan kekhususan  Aceh.  Politik  hukum  di  Aceh  dalam  pelaksanaan  pilkada  yang seharusnya dilaksanakan tahun 2022 menjadi 2024, sebelumnya dianggap sebagai kewenangan  khusus  Aceh  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA,  namun  dalam perkembangannya  harus  tunduk  dan  mengikuti  aturan  pilkada  secara  nasional.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  konsep,  data  diperoleh  melalui  data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun  secara  sistematis  untuk  memperoleh  kejelasan  dari  permasalahan  yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Politik hukum penundaan pilkada Aceh adalah penerapan Pasal 201 ayat (8) dan Pasal 199 UU No,10/2016, serta SE KPU, ditinjau dari konfigurasi politik dapat dikategorikan konfigurasi politik ortodoks, implikasi penundaan pilkada disebabkan dengan hadirnya Pasal 199 UU Pilkada dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pelaksanaan Pilkada Aceh yang diatur dalam UUPA.
Kata Kunci : Politik Hukum, Penundaan, Pilkada.

## Abstract
This study aims to examine the legal politics of postponing the regional elections from  2022  to  2024,  and  to  analyze  the  implications  of  postponing  the  regional elections in Aceh in connection with Aceh's special status. The legal politics in Aceh in the implementation of the regional elections, which were supposed to be held in 2022 but have been moved to 2024, were previously considered a special authority of  Aceh  as  regulated  in  the  Regional  Autonomy  Law  (UUPA),  but  in  its development,  it  must  comply  with  and  follow  the  rules  of  the  national  regional elections. This research is a normative legal research with a legislative approach, case  approach,  and  concept  approach,  data  is  obtained  through  primary, secondary, and tertiary data and will be analyzed, then the research results will be systematically arranged to obtain clarity from the problems being studied. Based on the research results, the legal politics of postponing the Aceh regional elections
is  the  implementation  of  Article  201  paragraph  (8)  and  Article  199  of  Law  No. 10/2016,  as  well  as  the  KPU  Circular  Letter,  viewed  from  the  political configuration  can  be  categorized  as  an  orthodox  political  configuration,  the implication of the postponement of the regional elections is due to the presence of Article 199 of the Regional Election Law and in the Constitutional Court's decision to  cancel  the  implementation  of  the  Aceh  Regional  Elections  regulated  in  the UUPA.
Keywords: Legal Politics, Postponement, Regional Elections.

## A. PENDAHULUAN
Pilkada merupakan salah satu wahana penyampaian aspirasi rakyat dalam menentukan  kepemimpinan  khususnya  di  dalam  suatu  wilayah,  baik  provinsi, kabupaten/kota.  Pasal  1  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang demokratis,  yang  artinya  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Pilkada langsung telah merubah orientasi masyarakat, sebelum lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 mekanisme pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung dengan landasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  lebih  efektif  dan  akuntabel  sesuai dengan aspirasi masyarakat, pilkada perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada harus dilaksanakan  secara  partisipatoris  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Aceh  termasuk  kedalam  daerah  yang  memiliki  kekhususan  dan keistimewaan. Hal-hal mengenai kekhususan dan keistimewaan tersebut kemudian dituangkan  dalam  bentuk  aturan-aturan  hukum  yang  mengikat,  yaitu  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh. 1
1 Jurnal  Crepido, Efektivitas  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  pada  Masa  Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, Volume 02, Nomor 02, November 2020 , hlm. 331.
Pilkada  langsung  pertama  Aceh  pasca  lahirnya  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diselenggarakan pada 1 Desember 2006. Adapun  UUPA  juga  mendelegasikan  pengaturannya  kepada  Qanun  terhadap lembaga  pemilu  di  Aceh.  Dengan  kata  lain,  aturan  pemilu  di  Aceh  selain  diatur dalam  UU,  juga  diatur  dalam  Qanun.  Tindak  lanjut  dari  keistimewaan  Provinsi Aceh  dapat  dilihat  dari  pengaplikasian  pemerintahan  di  Aceh  dengan  adanya Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal  3  Qanun  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur  serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, hingga Walikota serta Wakil Walikota menjelaskan: “Pelaksanaan dalam pemilihan dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan bersamaan di Aceh, pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur dilakukan diseluruh  Aceh  menjadi  satu  daerah  pemilihan”.  Disamping  itu,  pembatalan pemilihan  umum  ditetapkan  melalui  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 270/2416/OTDA, dengan tanggal 16 April 2021.
Menurut ketetapan diatas, Pilkada Aceh seyogyanya dilakukan tahun 2022, dikarenakan  pemilihan  yang  lalu  dilaksanakan  pada  tahun  2017.  Diketahui  masa jabatan Kepala Daerah di Provinsi Aceh pada umum nya berakhir pada pertengahan 2022.  Seharusnya  tahapan  Pilkada  sudah  dapat  dimulai  sebelum  tahun  2022. Namun,  Kementerian  Dalam  Negeri  berpendapat  bahwa  Pilkada  Aceh  harus dilakukan dengan serentak.
Pilkada serentak akan diadakan pada tahun 2024 mendatang dengan tujuan pemerintah pusat akan menyesuaikan seluruh masa jabatan Gubernur yang ada di Indonesia, dengan mengikuti Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi  “Pemungutan  suara  serentak  nasional  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dilaksanakan  pada  bulan November 2024”. 2
2 Pasal  201  Ayat  (8)  UU  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  No.1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat Penjabat Kepala Daerah dianggap tidak melalui proses secara demokratis (dipilih oleh  rakyat)  akan  bertentangan  dengan  Konstitusi,  yang  kemudian  menimbulkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pemerintahan Aceh hal ini sangat bertentangan mengingat bahwa dalam UU tersebut, pemilihan daerah di Aceh dilakukan secara langsung setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis dan hal ini juga tentunya mengganggu hak keistimewaan yang diberikan kepada provinsi-provinsi yang diberikan hak otonomi daerahnya sendiri. Jika  pilkada  serentak  tetap  akan  dilakukan  untuk  seluruh  provinsi  di  Indonesia, maka Pemerintahan Aceh akan mengalami kekosongan kepala daerah untuk waktu 2 tahun.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat tahapan, jadwal, dan  program  untuk  pemilihan  2022  dan  meminta  pandangan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  RI.    Namun,  KPU  RI  meminta  KIP  Aceh  untuk  melakukan penundaan menunggu keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila UU Pemilu tidak direvisi, pilkada akan digelar  serentak  pada  2024.   Berdasarkan  Surat    KPU  Nomor:  151/PP.01.2- SD/01/KPU/II/2021  yang  ditandatangani  Pelaksana  Tugas  Ketua  KPU  RI  Ilham Saputra,  pada  tanggal  11  Februari  2021,  KPU  RI  mengatakan  tahapan,  program, dan jadwal pilkada Aceh tidak dapat dilaksanakan pada 2022.
Pelaksanaan  Pilkada  di  Aceh  dilihat  dari  Politik  Hukum  Nasional,  dalam Negara  Republik  Indonesia  tidak  dibenarkan  terjadinya  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18A  dan  Pasal  18B  UUD  1945, dapat kita ketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus dan istimewa.  Dengan  demikian  perkataan  “khusus”  memiliki  cakupan  yang  luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dikaji isu penundaan pilkada ini dilihat dari sisi hukum khususnya politik hukum Indonesia.
Adapun  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana politik  hukum  penundaan  pilkada  2022  menjadi  2024  dan  bagaimana  implikasi penundaan  pilkada  di  Aceh  dihubungkan  dengan  kekhususan  Aceh.  Tujuan  dari penelitian ini untuk mengkaji politik hukum penundaan pilkada 2022 menjadi 2024 dan  menganalisis  implikasi  penundaan  pilkada  di  Aceh  dihubungkan  dengan kekhususan Aceh.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  lazimnya  penelitian  ini  disebut  juga  dengan library  research. Artinya  penelitian  yang  mencoba  menjelaskan  persoalan  dengan  menggunakan doktrin dan asas pada ilmu hukum. 3 Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan  pendekatan  konsep. Penelitian  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  bersifat  preskriptif,  sifat  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. 4 Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik penelitian dokumen/literatur (library research). Sedangkan analisis data dilakukan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah  atau  memberi  komentar  dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Politik Hukum Penundaan Pilkada 2022 Menjadi 2024
Politik dan hukum adalah dua hal yang sulit dipisahkan atau tidak mungkin dipisahkan, karena kedua-duanya mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya. Bahkan  karena  eratnya  hubungan  keduanya,  sulit  pula  untuk  menentukan  mana
3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24
4 Herlin, H., Muksalmina, M., & Subaidi, J. (2023). Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  Ditinjau  dari  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 170-292.
yang  paling  berpengaruh  apakah  politik  berpengaruh  terhadap  hukum,  dan sebaliknya  apakah  hukum  yang  berpengaruh  terhadap  politik.  Persoalan  tersebut kiranya  hanya  mampu  dijawab  melalui  ranah  politik  hukum.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Padmo  wahjono,  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  hukum  yang  akan  dibentuk.  Dikemukakan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan  kriteria  untuk  menghukum  sesuatu  yang  didalamnya  mencakup pembentukan,  penerapan,  dan  penegakan  hukum.  Mahfud  MD  mendefinisikan politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Politik  hukum merupakan  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan  diberlakukan  sekaligus pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan  dicabut  atau  tidak  diberlakukan  yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.
Politik  hukum  sekurang-kurangnya  meliputi  tiga  hal,  yaitu:  pertama,  kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara;  kedua,  latar  belakang  politik,  ekonomi, sosial,  budaya  atas  lahirnya  produk  hukum;  ketiga,  penegakan  hukum  di  dalam kenyataan lapangan. 5
Tiga  kriteria  politik  hukum  yang  disampaikan  oleh  Moh.  Mahfud  MD sesungguhnya merupakan cara untuk mengidentifikasi politik hukum dalam setiap kebijakan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Politik  hukum  apapun  di Indonesia,  sejak  di  wacanakan  hingga  implementasi  nya  haruslah  didasarkan kepada UUD RI 1945. Oleh karena itu UUD RI 1945 bukan hanya sebagai landasan yuridis  bagi  setiap  produk  hukum  dan  penyelenggaraan  pemerintahan,  tetapi sekaligus sebagai sumber politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6
5 Wahyu Nugroho , Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm 488.
6 S. Abdullah, Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 11.
Dalam  perkembangan  sejarah,  pemilihan  kepala  daerah  sebelumnya  telah diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  pemilihan  kepala  daerah,  yakni: Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Peraturan  Mengenai  Kedudukan Komite  Nasional  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok- Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah.  Perjalanan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  pemerintahan  daerah  ini  tidak  terlepas  dari  perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia mengalami beberapa fase atau tahapan sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 3 (tiga) macam undang-undang dasar dalam 4 (empat) periode, yaitu: Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, dan Periode 5 Juli 1959-sampai sekarang. 7
Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah istimewa adalah Yogyakarta, Aceh,  dan  Papua.  Daerah-daerah  yang  memiliki  status  istimewa  dan  otonomi khusus  selain  diatur  dengan  undang-undang  pemerintahan  daerah  diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. 8
Politik Hukum dalam Penegakan Pilkada di Aceh yaitu Pembukaan UUD 1945, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 28 E, Pasal 29 UUD 1945, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemeritahan Aceh.
7 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1978, hlm. 37.
8 Ibid, hlm. 212.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Aceh terus berjalan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai lembaga penyelenggara, tanpa ragu  menjalankan  semua  kegiatan  dengan  berpedoman  pada  Qanun  Aceh  No.  5 Tahun  2012  yang  disesuaikan  dengan  pesan  Pasal  199  UU  No.1  Tahun  2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pemilukada Nasional) dan Pasal 73 UU No.11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UUPA). 9
Secara  Nasional, pilkada dilaksanakan  berdasarkan  UU  No.1  Tahun  2015 sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  10  Tahun  2016.  Pasal  199 menyatakan  bahwa  ketentuan  dalam  UU  ini  berlaku  juga  bagi  penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua  Barat,  sepanjang  tidak  diatur  lain  dalam  UU  tersendiri.  Kalimat  yang digunakan  adalah  “undang-undang  tersendiri”  bukan  “perundang-undangan tersendiri”.  Ini  berarti,  kita  harus  mencari  ketentuan  dalam  UU,  dan  untuk  Aceh ketentuan itu hanya ada dalam UUPA.
Memang  dalam  Pasal  73  UUPA  disebutkan  bahwa  ketentuan  tentang penyelenggaraan pilkada lebih  lanjut  diatur  dengan  Qanun  dengan  berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan.  Ini  bukan  berarti,  Qanun  yang mengatur pilkada di Aceh bisa serta-merta mengenyampingkan ketentuan dari UU tentang pilkada Nasional.
Ketentuan  Qanun  Aceh  hanya  bisa  mengenyampingkan  ketentuan  dari UU Pilkada Nasional, apabila norma dari Qanun tersebut berasal dari norma yang ada  dalam  UUPA,  misalnya  norma  yang  mengatur  tentang  batas  usia  minimal calon,  norma  tentang  besarnya  dukungan  bagi  calon  perseorangan,  dan  norma tentang pelantikan calon terpilih.
Dengan memahami secara baik ketentuan Pasal 199 UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 73  UUPA,  menjadi  jelas  bagi  kita  bahwa  tanpa  adanya  Qanun  baru
9 Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Kontroversi Payung Hukum Pilkada  di  Aceh,  https://aceh.tribunnews.com/2016/11/09/kontroversi-payung-hukum-pilkada-di- aceh.
tentang pilkada di  Aceh,  penyelenggaraan  tahapan-tahapan pilkada itu  dapat dilaksanakan dengan menggunakan payung hukum:
a. Ketentuan-ketentuan  dari  UUPA  yang  terkait  dengan pilkada,  yaitu  tentang penyelenggara,  penyelenggaraan  pemilihan  dan  tentang  keikutsertaan partai politik lokal
b. UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sepanjang tidak diatur lain dalam UUPA
Perbedaan pengaturan mengenai kelembagaan KIP Aceh dalam tiga aturan: UUPA,  UU  Pemilu,  dan  Qanun  6/2016  jo.  Qanun  6/2018.  Perbedaan  tersebut diakibatkan oleh keengganan untuk menyesuaikan aturan pemilu dalam UUPA dan Qanun  6/2016  jo.  Qanun  6/2018  dengan  UU  Pemilu  (Nomor  7  Tahun  2017). Perbedaan  tersebut  pada  gilirannya  mengakibatkan  munculnya  konflik  norma hukum bagi kelembagaan KIP Aceh. Sehingga hanya KIP Aceh saja yang memiliki kelembagaan  berbeda  dengan  KPU  di  daerah  lain.  Perbedaan  itu  meliputi, nomenklatur  nama,  jumlah  anggota,  dan  model  rekrutmen  anggota.  Padahal diketahui  UUPA  bukanlah  undang-undang  khusus  pemilu  dan  kewenangan pelaksanaan pemilu bukanlah bagian dari kekhususan. Penyelesaian konflik norma bagi KIP Aceh dapat dilakukan menggunakan lex specialis sistematis , yakni objek definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan  dengan  UUPA.  Sebab  UUPA  nyatanya  bukanlah  aturan  khusus  pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan  di  dalamnya  hanya  mengatur  sedikit  tentang  pelaksanaan  dan  kelembagaan pemilu.  Maka  tatkala  ada  aturan  yang  lebih  khusus  tentang  pemilu,  berdasarkan asas lex specialis sistematis , aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus. 10
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  muara  dari  politik  hukum  (Indonesia) adalah tercapainya tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub
10 Zahlul Pasha , Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh, Karim, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id hlm. 18
dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NRI  1945  adalah  melindungi  segenap bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Keempat tujuan negara tersebut didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka tercapainya tujuan negara tersebut secara politik hukum  dilakukan  melalui  negara  hukum  yang  konstitusional  dan  berkedaulatan rakyat (demokrasi).
Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat Penjabat Kepala Daerah dianggap tidak melalui proses secara demokratis (dipilih oleh rakyat) akan bertentangan dengan Konstitusi. Penundaan pilkada di Aceh pada tahun  2022  menjadi  2024  dianggap  belum  sepenuhnya  sesuai  harapan  dan keingingan  masyarakat  Aceh.  Dari  sisi  substansi  hukum,  beberapa  aturan  yang mengatur pilkada Aceh diperdebatkan disebabkan tidak seiring dengan keinginan pemerintah  pusat.  Keinginan  untuk  melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah (pilkada)  di  Aceh  pada  tahun  2022  menimbulkan  pro  dan  kontra,  namun  sudah dipastikan bahwa pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024 karna berdasarkan pada Pasal  201  UU  No.  10  Tahun  2016.  Pada  2024  mendatang,  pengambilan  suara bersamaan  nasional  pada  pemilu  yang  diawali  dari  menentukan  (Presiden  serta wakil  Presiden,  Anggota  DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD,  Provinsi,  dan  DPRD Kota/Kabupaten)  akan  diselenggarakan  bersamaan  pada  24  Februari  2024. Sementara, dalam pengambilan suara bersamaan dengan nasional pada pemilu guna menentukan  (Gubernur  serta  Wakil  Gubernur,  Bupati  serta  Wakil  Bupati  hingga Walikota serta Wakil Walikota) diselenggarakan pada 27 November 2024. Seperti yang  sudah  diterangkan  pada  Pasal  201  ayat  (9).  (10),  serta  (11)  UU  Pemilihan kepala daerah:
2. Implikasi  Penundaan  Pilkada  di  Aceh  Dihubungkan  dengan Kekhususan Aceh
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi. Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat
istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD NRI  Tahun  1945,  yang  dipimpin  oleh  Gubernur.  Pengakuan  negara  atas keistimewaan  dan  kekhususan  daerah  Aceh  terakhir  diberikan  melalui  Undang- Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh, yaitu Keputusan  Perdana  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  1/Missi/1959  tentang Keistimewaan  Aceh.  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  bagi  Provinsi  Daerah  Aceh.  Dan,  yang  terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 11
Aceh  merupakan  daerah  istimewa  dan  khusus.  Daerah  istimewa  terkait dengan  kewilayahan  yaitu  keistimewaan  dalam  bidang  penyelenggaraan  agama, adat,  pendidikan  dan  peran  ulama  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999,  sedangkan  daerah  khusus  terkait  dengan  pemerintahan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  (sebelumnya diatur  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001),  oleh  karena  itu  Aceh  terdapat  2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi atau daerah istimewa Aceh. 12
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  No.  5/PUU-V/2007  tentang  calon perseorangan,  bahwa  calon  perseorangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  67  ayat  (2) UUPA  tidak  termasuk  kekhususan  Aceh  berdasarkan  Pasal  3  UU  No.  44  Tahun 1999  tentang  keistimewaan  Aceh.  Artinya  Pasal  67  ayat  (2)  UUPA  bukan merupakan hubungan hukum yang khusus dengan yang umum, hal tersebut supaya tidak terjadi dualisme hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam PMK tersebut juga mencabut Pasal 256 UUPA, dikarenakan
11 Aziz Setyagama, Op. Cit, hlm. 215.
12 Mukhlis, Keistimewaan  Dan  Kekhususan  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, Vol. 4, Nomor 1
melanggar hak warga negara yang bertempat tinggal di Aceh yang dijamin dalam Pasal  28D  ayat  (1)  dan  (4)  UUD  1945.  Pemberlakuan  calon  independen  dalam UUPA  mewujudkan  realitas  baru  dalam  ketatanegaraan,  yaitu  diberikan kesempatan  bagi  calon  independen  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah. 13 Maka, Mahkamah  konstitusi  memerintahkan  kepada  pembuat  undang-undang  untuk membuka peluang kepada provinsi lain agar tidak terjadi dualisme hukum dalam menjalankan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 14
Putusan  MK  tersebut  berimplikasi  kepada  perubahan  UU  32  tahun  2004 tentang Pemeritahan Daerah (UU Pemda) untuk menghindari kekosongan hukum. Maka disahkan UU 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Pemda, dengan dicantumkan bahwa calon independen berlaku secara umum (nasional) tidak lagi terkhusus untuk Aceh.
Selanjutnya  PMK  No.  35/PUU-VIII/2010  yang  dimintakan  kepada  MK untuk  mencabut  Pasal  256  UUPA  karena  bertentangan  konstitusi,  dalam pertimbangan MK dengan merujuk kepada PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa calon independen diakui dan diperbolehkan untuk mencalonkan diri agar tidak melanggar hak warga negara yang berdomisili di Aceh yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut pembentuk undang-undang juga telah mengakomodir dengan perubahan UU Pemda. 15
Kekhususan  dan  keistimewaan  Aceh  yang  terdapat  dalam  UUPA  adalah untuk mengatur pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Namun, bukan semua aturan yang diatur dalam UUPA itu adalah kekhususan Aceh. 16 Disebabkan frasa  yang  digunakan  dalam  Pasal  1  angka  2  UUPA  adalah  “sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”. Implikasi dari aturan tersebut tentang kekhususan Aceh  dalam  pengujian  Pasal  158  UU  No.  8  tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007, hlm. 55-56.
14 Ibid ..., hlm. 57.
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010, hlm. 15. 16 Zahlul Pasha Karim, Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh , Electoral Reseach, 2019. hlm. 17.
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah diajukan kepada MK sebanyak 5 (lima) permohonan.
Berdasarkan permohonan tersebut MK dalam putusannya terdapat  3 (tiga) amar putusan yang meyatakan tidak dapat diterima yakni (1) PMK No. 26/ PUU- XIII/2015,  (2)  PMK  No.  58/PUU-XIII/2015  dan  PMK.  No.  73/PUU-XIII/2015. Adapun 1 (satu) putusan ditolak oleh MK yakni PMK No.  18/PUU-XIV/2016 dan 1 (satu) lagi putusannya mengabulkan sebagian namun untuk isi Pasal 158 ditolak oleh MK yakni PMK No. 51/PUU-XIII/2015. 17
Pasal 158 UU Pilkada terkait dengan penentuan ambang batas, hal tersebut dapat merugikan peserta pemilihan kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota karena  tidak  dapat  mengajukan  kepada  MK  di  saat  dibawah  dari  ambang  batas, penentuan  ambang  batas  dalam  pasal  tersebut  dianggap    melanggar  Hak  Asasi Manusia (HAM) disaat ada peserta yang melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang menyebabkan pencabutan hak untuk mencari keadilan.
Terkait  dengan  hal  tersebut  MK  dalam  putusannya  PMK  No.  51/PUU- XIII/2015  berpendapat  bahwa  pembatasan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan UUD 1945, selama penentuan ambang batas untuk mengakui penghormatan serta pengakuan  atas  hak  dan  kewajiban  orang  yang  lain.  Maka,  pembatasan  tersebut tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945.  Dengan demikian,  penentuan  ambang  batas  dalam  pasal  tersebut  merupakan  kebijakan hukum terbuka kepada pembuat undang-undang,  dikarenakan penentuan ambang batas dalam pasal tersebut begitu logis dan dapat diterima secara aturan hukum. 18 Dalam hal ini, MK membenarkan argumentasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa  kebijakan  itu  adalah  kebijakan  hukum  terbuka (open  legal  policy) yang menjadi  kewenangan  pembentuk  UU  dengan  ketentuan  dalam  pembentukan  UU tersebut tidak dilakukan secara kesewenang-wenangan atau melebihi kewenangan dan  juga  memperhatikan  syarat  tertentu  dengan  standar  moral  sesuai  dengan kebutuhan  untuk  menjadi  pemimpin. 19 Beberapa  kali  perubahan  UU  pemilihan
17 Ibid , hlm. 664
18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIII/2015, hlm. 107-108.
19 Ibid ..,  hlm. 88-89.
kepala daerah pasal tentang ambang batas tetap tercantum dalam UU tentang syarat selisih suara dan persentasi tertentu baru bisa mengajukan ke MK.
Salah  satu  provinsi  yang  berbeda  dari  empat  provinsi  yang  berbeda  di Indonesia,  Aceh  diberikan  kekhususan  yang  bisa  mengurus  daerahnya  sendiri melalui  UUPA.  Pasal  74  UUPA  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  hasil pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota,  diproses  di  Mahkamah  Agung  (MA) paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  setelah  hasilnya  ditetapkan  oleh  Komisi Independen Pemilu (KIP). MA dalam putusannya paling lambat 14 (empat belas) hari  kerja  setelah  permohonan  keberatan  diterima  oleh  MA  dan  putusan  MA bersifat  final  dan  mengikat.  Dalam  UUPA  terkait  penyelesaian  hasil  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  tidak  ditentukan  tentang  persentasi  suara sebagaimana Pasal 158 UU Pilkada dan penyelesaiannya kepada MA bukan kepada MK. Namun, MA dalam putusannya No. 01/SHP.KIP/2017 menyatakan menolak untuk  memutuskan  perselisihan  pilkada  di  Aceh  dikarenakan  bukan kewenangannya, MA berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengadili adalah MK berdasarkan Pasal 157 UU 10/2016 tentang pilkada. 20 Selanjutnya, pemohon mengajukan  kepada  MK  dengan  putusan  PMK  No.  17/PHP.BUP-XV/2017,  MK dalam  pertimbangan  hukumnya  mengacu  kepada  PMK  No.  35/PUU-VIII/2010 bahwa  pilkada  tidak  termasuk  dalam  keistimewaan  Aceh,  yang  masuk  dalam keistimewaan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 44/1999 dan MK mengacu kepada PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa Aceh adalah sama dengan daerah yang lain agar tidak terjadi dualisme hukum dengan merujuk kepada Pasal 18 ayat (4) UUD, maka hubungan antara UU Pemda dengan UUPA tidak dapat diposisikan diantara hukum khusus dan umum. Disamping itu, dalam pertimbangan MK juga mengacu  kepada  Pasal  199  UU  Pilkada  yang  secara  jelas  menyebutkan  bahwa peraturan ini juga berlaku untuk Aceh. 21
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XV/2017, hlm. 4.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017, hlm. 62-63.
Berdasarkan hal tersebut implikasi dari aturan tersebut tentang kekhususan Aceh  dalam  putusan  MK  yaitu 22 PMK  No.  4/PHP.BUP-XV/2017,  PMK  No. 5/PHP.BUP-XV/2017, PMK No. 15/PHP.BUP-XV/2017, PMK No. 16/PHP.BUP- XV/2017, PMK. No. 17/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 19/PHP.KOT-XV/2017, PMK. No. 23/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 24/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 31/PHP.GUB-XV/2017, yang semua amar putusannya adalah tidak dapat diterima.
Dari  sembilan  putusan  MK  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  MK  karena pemohon merujuk kepada UUPA yang tidak menentukan tentang ambang batas dan sesuai dengan Qanun No. 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota,  dalam Qanun tersebut juga tidak menentukan terkait ambang batas. Dalam pertimbangan MK terkait dengan pilkada bukan merupakan kekhususan Aceh dan MK dalam hal ini merujuk kepada Pasal 18 ayat (4) bukan Pasal 18 B UUD 1945. Kekhususan Aceh yang diakui oleh MK adalah Pasal 3 UU 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.
Mantan  Gubernur  Aceh  Abdullah  Puteh  juga  pernah  mempermasalahkan Pasal  67  ayat  (2)  huruf  g  dalam  UUPA  yang  dianggap inskonstitusional ,  dalam Putusan MK bahwa Pasal 67 bertentangan dengan UUD secara bersyarat selama tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengumumkan  kepada  publik  bahwa  yang  bersangkutan  merupakan  mantan terpidana. 23 Dengan demikian, dapat disimpulkan dari putusan MK bahwa UUPA dan Qanun Aceh bukan merupakan Lex Spesialis Derogat Legi Generalis dari UU Pilkada.
Namun, yang menguatkan kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA adalah PMK. No. 61/PUU-XV/2017, disaat uji materil ke MK tentang Pasal 557 tentang penyelenggara pemilu di Aceh dan Pasal 571 huruf d UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mencabut dan tidak berlaku lagi Pasal 57 dan  Pasal  60  ayat  (1),  (2),  (4)  UUPA.  Dalam  permohonan  pemohon  meminta
22 Titis Anindyajati, dkk, Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat  Legi  Generalis  terhadap  Keistimewaan  Aceh,  Jurnal  Konstitusi ,  Volume  18,  Nomor  3, September 2021, hlm. 657.
23 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016, hlm. 32.
kepada  MK  untuk  mencabut  Pasal  557  UU  Pemilu  karena inskonstusional, dikarenakan mengabaikan Pasal 8 ayat (2) UUPA yang mensyaratkan bahwa DPR disaat  membentuk  UU  terkait  dengan  Aceh  harus  melakukan  konsultasi  dan pertimbangan  DPRA  dan  mengabaikan  Pasal  269  ayat  (3)  UUPA  yang mensyaratkan bahwa disaat ada rencana perubahan UU harus melakukan konsultasi terlebih  dengan  DPRA  dan  mendapat  pertimbangan  dari  DPRA.  Dalam pertimbangan  MK  bahwa  UUPA  merupakan  turunan  dari  kesepakatan  Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kesepakatan tersebut harus dihormati apalagi oleh pembentuk undang-undang, maka apabila pembentuk undang-undang ingin merubah dalam UUPA maka harus mengacu kepada UUPA itu sendiri.
Dengan demikian, sesuatu yang diatur dalam UUPA dikarenakan undang- undang yang berlaku khusus untuk daerah istimewa tidak dapat dirubah serta merta tanpa konsultasi dengan DPRA. Jika prosedur tersebut tidak dijalankan maka norma undang-undang  yang  substansinya  berhubungan  langsung  dengan  pemerintahan Aceh  ataupun  rencana  revisi  UUPA  tanpa  melalui  konsultasi  dan  pertimbangan DPRA  akan  berdampak  tidak  terjadinya  kepastian  hukum  bagi  pemerintah  Aceh dan Rakyat Aceh secara menyeluruh, hal tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945. 24 Maka,  MK  dalam  putusannya  terhadap Pasal 557 UU Pemilu memutuskan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 . 25
Berkaitan  dengan  pilkada  di  Aceh  dimana  Komisi  Independen  Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat tahapan, jadwal, dan program untuk pemilihan 2022 dan meminta  pandangan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  RI.    Namun,  KPU  RI meminta KIP Aceh untuk melakukan penundaan menunggu keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila UU  Pemilu  tidak  direvisi,  pilkada  akan  digelar  serentak  pada  2024.  Berdasarkan Surat    KPU  Nomor:  151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021  yang  ditandatangani Pelaksana  Tugas  Ketua  KPU  RI  Ilham  Saputra,  pada  tanggal  11  Februari  2021,
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  61/PUU-XV/2017, hlm. 73
25 Ibid.. , hlm. 75.
KPU  RI  mengatakan  tahapan,  program,  dan  jadwal  pilkada  Aceh  tidak  dapat dilaksanakan pada 2022.
Berdasarkan bunyi dari Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada  bulan  November  2024.   Pada  2022,  ada  21  kepala  daerah  hasil  pemilihan 2017,  yang  akan  habis  masa  jabatannya.  Bahtiar  menjelaskan  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  tetap  sesuai  dengan  UU  Pemilu  yang  ada.  Penundaan penyelenggaraan  pemilihan  di  Provinsi  Aceh,  menunggu  hingga  dikeluarkannya keputusan  sesuai  Undang-Undang  No.  6/2020  tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.  "Bahwa belum  adanya  kepastian  rencana  revisi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Tahun 2022 sebagai bentuk keputusan politik para pihak," demikian salah satu poin bunyi surat tersebut. 26
Penundaan  pilkada  tahun  2022  menjadi  2024  dan  pengangkatan  penjabat menjadi  perdebatan  dan  kontroversi  dari  berbagai  aspek.  Secara  nasional penundaan  pilkada  didasarkan  pada  Pasal  201  UU  No.  23  tahun  2022  tentang pemerintahan daerah.  Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat  Kepala  Daerah  dianggap  tidak  melalui  proses  secara  demokratis (dipilih  oleh  rakyat)  akan  bertentangan  dengan  Konstitusi,  yang  saat  ini menimbulkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  terhadap  keinginan  untuk  melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh pada tahun 2022 menimbulkan pro dan
26 https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384590/kip-aceh-buat-jadwal-pilkada- 2022-kemendagri-pilkada-di-2024 ,  diakses pada tanggal 10 November 2023.
kontra, dan sudah dipastikan bahwa pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024. Pilkada selalu menarik untuk dianalisis dalam berbagai aspek, disebabkan antara lain yang dijadikan  model,  dimana  dalam  pilkada  Aceh  dilakukan  secara  serentak  yang kemudian  diadopsi  menjadi  pilkada  serentak  di  Indonesia,  selain  itu  juga  dalam pengaturannya  yang  juga  berbeda  dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia. Penundaan  pilkada  di  Aceh  pada  tahun  2022  menjadi  2024  dianggap  belum sepenuhnya  sesuai  harapan  dan  keingingan  masyarakat  Aceh.  Dari  sisi  substansi hukum,  beberapa  aturan  yang  mengatur  pilkada  Aceh  diperdebatkan  disebabkan tidak  seiring  dengan  keinginan  pemerintah  pusat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa pilkada saat ini bukanlah bagian dari kekhususan lagi bagi Aceh.
Pasal  18  B  ayat  (1)  UUD  1945,  negara  mengakui  dan  menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang- undang. Frasa yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “atau” bukan “dan” atau “dan/atau”.  Artinya  ditentukan  salah  satu,  bukan  keduanya,  atau  bisa  jadi keduanya/atau salah satu. Namun, dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) digunakan frasa “dan”  artinya  untuk  Aceh  bisa  keduanya  (istimewa  dan  kewenangan  khusus). Dengan  demikian,  banyak  masyarakat  Aceh  yang  menganggap  bahwa  Aceh memiliki keistimewan sebagaimana dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan kekhususan yang  di  atur  dalam  UUPA.  Namun,  menurut  MK  dalam  PMK    No.  61/PUU- XV/2017,  bahwa  keistimewaan  Aceh  juga  merupakan  kekhususan  Aceh  dalam lingkup kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama. 27 Artinya bahwa MK hanya mengakui tentang keistimewaan Aceh yang tedapat dalam UU No. 44 Tahun 1999. Maka pengertian Aceh dalam Pasal 1 ayat (2) tentang keistimewaan dan  kekhususan  Aceh,  merupakan  satu  kesatuan  dari  keistimewaan  bukan merupakan 2 (dua) hal yang diberikan untuk Aceh secara sekaligus.
Selanjutnya, disamping diberikan keistimewaan melalui UU No. 44 Tahun 1999  juga  diberikan  UUPA,  apakah  semua  Pasal  dalam  UUPA  berlaku  khusus untuk Aceh, sehingga dapat diberlakukan asas lex spesialis derogat legi generalis . Dalam  hal  ini,  MK  berpendapat  bahwa  yang  perlu  diingat  lahirnya  UUPA
merupakan respons terhadap pergolakan Aceh yang mengatur hal ikhwal tentang penyelenggaraan  pemerintah  Aceh  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa.  Artinya bahwa  UUPA  hanya  mengatur  hal-hal  yang  berisfat  istimewa  yang  diatur  dalam UU keistimewaan. Dengan demikian, bukan semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan Aceh. Maka, sangat mungkin bahwa undang-undang yang terdapat dalam UUPA dapat diberlakukan secara umum atau ada undang-undang yang berlaku secara umum juga diberlakukan untuk Aceh, artinya dalam konteks MK  mengedapankan  Pasal  18  UUD  1945,  supaya  tidak  terjadi  dualisme  hukum yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum.  Walapun  tidak  semua  hal  yang  diatur dalam  UUPA  merupakan  bersifat  khusus,  tetapi  UUPA  itu  sendiri  merupakan undang-undang  yang  bersifat  khusus.  “Khusus”  dalam  konteks  ini  bukan merupakan  “khusus’  yang  dapat  mengenyampingkan  yang  umum,  tetapi  khusus disini adalah berlaku secara khusus untuk Aceh. 28
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  MK  berpendapat  Aceh  hanya diberikan keistimewaan bukan kekhususan, dengan bukti bahwa UU No. 44 Tahun 1999  tentang  keistimewaan  tidak  dicabut  sedangkan  UU  No.  18  Tahun  2000 tentang otonomi khusus dicabut dengan lahirnya UUPA.  Pencabutan UU No. 18 tahun 2001 yang direvisi menjadi UUPA, awal mula kehilangan kekhususan Aceh, disebabkan dalam UU No. 18 tahun 2001 jelas disebutkan tentang otonomi khusus terhadap Aceh berbeda halnya dengan UUPA. Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001  jelas  disebutkan  bahwa  Aceh  diberikan  otonomi  khusus  dalam  kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, artinya penerapan Pasal 18 B ayat (1) UUD jelas  tertuju  kepada  Aceh.  Dengan  demikian  Aceh  mendapatkan  istimewa  dan kekhususan,  sedangkan  Pasal  18  B  ayat  (1)  yang  boleh  hanya  salah  satu.  Maka, dalam Pasal 1 ayat (2) ditambah redaksi pengertian Aceh “sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur”. Maka, Aceh sama dengan daerah yang lain dalam hal pilkada, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD dan untuk Aceh tidak lagi
berlaku asas lex spesialis tetapi berlaku asas lex posterior di saat ada aturan baru yang mengatur secara lebih spesifik.
Dalam pertimbangan MK terkait putusan MK Nomor 35/PUU-VIII/2010, bahwa untuk  Aceh yang diakui adalah keistimewaannya  sedangkan pilkada tidak termasuk dalam keistimewaan. Sedangkan dalam PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa UUPA dengan UU Pemda tidak dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum. 29 Bertolak dari persoalan tersebut, MK hanya  mengakui  terkait  keistimewaan  Aceh  tidak  dengan  kekhususan.  Namun, kenapa  dalam  konsideran  Menimbang  dalam  UUPA  memasukkan  Pasal  18B? Menurut  penulis,  dimasukkan  Pasal  18B  dalam  Konsideran  Menimbang,  bahwa kewenangan  khusus  adalah  pelaksanaan  keistimewaan  Aceh.  Maka,  Penerapan Pasal 18B UUD terhadap Aceh adalah keistimewan bukan kekhususan, disebabkan tidak  boleh  diterapkan  kedua-duanya.  Sedangkan  terkait  dengan  pemerintahan Aceh  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  18  dan  Pasal  18A  agar  tidak  terjadi dualisme  hukum  yang  menyebabkan  ketidakjelasan  hukum  antara  satu  provinsi dengan provinsi yang lain.
Meskipun Aceh tidak dianggap sebagai daerah yang menjalankan otonomi khusus atau daerah khusus, namun masih terdapat kekhususan dalam mejalankan pemerintahan  yang  masih  dijalankan  sesuai  dengan  UUPA  yaitu  berkaitan tingkatan  pemerintahan,  partai  politik  lokal.  Adapun  dalam  menjalankan keistimewaan sebagai mana yang dikuatkan dalam UU dibidang agama, adat masih mempunyai kewenangan yang disebabkan sebagai bagian dari keistimewaan Aceh, seperti wali nanggroe, lembaga-lembaga adat, syariat Islam.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Politik hukum penundaan Pilkada Aceh Tahun 2022 menjadi 2024 adalah penerapan Pasal 201  ayat  (8)  dan  Pasal  199  UU  No.10/2016,  serta  Surat  Edaran  KPU Nomor:151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021, dan ditinjau dari karakteristik konfigurasi  politik  dapat  dikategorikan  menjadi  konfigurasi  politik  ortodoks.
29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PHP.BUP-XV/2017, hlm. 62.
Ortodoks dalam konteks ini adalah bahwa penundaan pilkada di Aceh tidak sesuai dengan keinginan rakyat Aceh. Implikasinya menyebabkan penundaan pilkada, hal itu  disebabkan  dengan  hadirnya  Pasal  199    UU  No.  10/2016.  Implikasi  dalam putusan Mahkamah Konstitusi, melahirkan pilkada Aceh batal dilaksanakan sesuai aturan  dalam  UUPA,  yang  seharusnya  dilaksanakan  Tahun  2022  menjadi  2024. Dan  penundaan  Pilkada  itu  hanya  mengacu  pada  SE  KPU  No.151/PP.01.2- SD/01/KPU/II/2021.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdul  Aziz  Hakim,  2015, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, Politik Hukum Indonesia , Jakarta: YLBHI Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, 2021, Kepemimpinan Kepala Daerah  Pasca  Pilkada  Langsung  dan  Era  Otonomi  Daerah ,  Malang: Intrans Publishing
Abdurrahman,  1986, Tebaran  Pikiran  tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat , Jakarta: Media Sarana Press
Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
A.S.S. Tambunan, 2011, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD , Bandung: Bina Cipta ---------------------, 2002, Politik hukum Berdasarkan UUD 1945 , Jakarta: Puporis Aziz  Setyagama,  2017, Pembaruan  Politik  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung di Indonesia, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing Bambang  Poernomo,  1988, Pola  Dasar  Teori  dan  Asas  Umum  Hukum  Pidana , Yogyakarta: Liberty
Bernard  Arief  Sidharta,  1999, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Bandung: Mandar Maju
Cakra Arbas, 2012, Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh, Jakarta: Sofmedia Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Indonesia Pers
Hans  Kelsen,  2007, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-Empiris, Jakarta:  Bee  Media Indonesia
Harmailli  Ibrahim,  1978, Pengantar  Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Tata Negara UI
Hendra Nurtjahjo, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara Ijiswara, F, 1999, Pengantar Ilmu Politik , Bandung: Putra A. Bardin
Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2004, Dasar-Dasar Politik Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Konstitusi Pers
Kholid  O.  Santoso  (Ed.),  2009, Mencari  Demokrasi  Gagasan  dan  Pemikiran, Bandung: Sega Arsy
Leo  Agustina,  2009, Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal ,  Yogyakarta:  Pustaka Belajar
Maria Farida Indrati, 2011, Ilmu Perundang-Undangan , Yogyakarta: Kanisius Miriam  Budiardjo,  1998, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media ---------------, 2009, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Rajagrafindo Persada Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  1978, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI Muhammad Syuib, 2019, Dinamika Politik Hukum Pilkada bagi PNS , Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam
Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Munir  Fuady,  2013, Teori-Teori  Besar  (grand  theory)  dalam  Hukum ,  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Nur  Basuki  Winanrno,  2008, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana Korupsi, Yogyakarta: Laksbang Mediatama Padmo  Wahjono,  1986, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum ,  Jakarta: Ghalia Indonesia
Parulian Donald, 2009, Menggugat Pemilu , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Rusli  Karim,  2010, Pemilu  Demokratis  Kompetitif ,    Yoyakarta:  Tiara  Wacana Yogya
Satjipto  Raharjo,  2009, Hukum  dan  Perubahan  Sosial:  Suatu  Tinjauan  Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia , Yogyakarta: Genta -------------------, 1991, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bhakti Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka,  1993, Perihal  Kaedah  Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti
Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Press
Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta
Tim  Penyusun,  2020, Revisi  Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis, Program  Studi Magister Hukum, Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh
Titik  Triwulan,  2010, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Prenada Media Groep
Yudi  Latief,  2011, Negara  Paripurna:  Historitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
C. Jurnal dan Tesis
Ahmad  Zaini,  Dkk,  2021, Legalitas  Perppu  Pilkada  Serentak  di  Masa  Pandemi Covid-19, Volume 12, Nomor 1 Alfatih,  S,  2015, Reformulasi  parliamentary  threshold  yang  berkeadilan  dalam pemilu legislatif di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Andrian Marsella , 2021 , Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun  2020  di  masa  Pandemic  Covid-19  Perspektif  PKPU  No.  6  Tahun 2020, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Dadan Ramdani, 2022, Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa  Transisi  Pilkada  Serentak  Nasional  Tahun  2024, Tesis,  Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia
Dessy  Agustuina  Harahap,  2017, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah , Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1
Herlin,  H.,  Muksalmina,  M.,  &  Subaidi,  J.  (2023).  Keberadaan  Qanun  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  Ditinjau  dari Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 170-292. Jamil  dan  Dian  Ferricha,  2020, Penundaan  Pilkada  sebagai  Upaya  Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum
Jurnal Crepido, 2020, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, Volume 02, Nomor 02 Khairul  Fahmi,  2021, Prinsip  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Penentuan  Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3
Kristian,  2020, Aspek  Hukum  Tata  Negara  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak  disaat  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2
Maulida  Rita  Widyana  dan  Addien  Fikriansyah,  2021, Analisis  SOAR:  Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Volume 4, Nomor 2
Ni’matul Huda, 2021, Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam
Pemilihana Umum Serentak Nasional 2024, Volume 7, Nomor 2 Nita Widyastuthie, 2012, Pelaksanaan Pemilukada Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
R  Muhammad  Mihradi,  2002, Dinamika  Kebijakan  Hukum  Dalam  Transisi Demokrasi, Jurnal Keadilan, Vol. 2, Nomor 6 Refly Harun, 2005, Pilkada Langsung di Aceh, di Antara Sengketa Tiga Aturan , Jurnal Lex Jurnalical, Vol. 3, No. 1
S.  Abdullah, Politik  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Persimpangan  Jalan, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  1995, Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dan  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Ghalia Indonesia
Solikhul Hadi, 2015, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum ADDIN , Vol. 9, No. 2
T. Hendra Saputra, 2018, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang- Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran Al Mawardi, Banda Aceh: UIN Ar Raniry
Titis Anindyajati, dkk, 2021, Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis  Derogat  Legi  Generalis  terhadap  Keistimewaan  Aceh,  Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 3 Wahyu Nugroho, 2016, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilukada  di  Indonesia ,  Jurnal  Konstitusi, Volume 13, Nomor 3
Zahlul  Pasha  Karim,  2019, Sengkarut  Lembaga  Pemilu  Di  Antara  Tiga  Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh , Electoral Reseach

## D. Sumber Lain
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020  Tentang  Penundaan  Tahapan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan  Wakil  Walikota  Tahun  2020  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran Covid-19