## POLA KOMUNIKASI KELOMPOK PETANI TEMBAKAU MADURA SEBAGAI BASIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI POLITIK
Tatag Handaka dan Surokim Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Jl. Raya Telang PO Box. 2, Kamal, Bangkalan, Madura (031) 3012792 email: tatag_h@yahoo.com dan surochiemabdussalam@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini meneliti tentang pola komunikasi kelompok petani tembakau di 3  (tiga)  wilayah  sentra  penghasil tembakau  di  Madura,  yaitu  Sampang, Pamekasan  dan  Sumenep.  Selain  itu  juga  meneliti  tentang  bagaimana kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  politik  petani  tembakau  di  Madura. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kelompok, ekonomi politik dan kebijakan  publik.  Paradigma  penelitian  yang  digunakan  interpretif,  jenis penelitian  kualitatif,  metode  penelitian  deskriptif  dan  instrumen  penelitian observasi  terlibat,  wawancara  dan  FGD.  Pola  komunikasi  kelompok  petani tembakau  terbentuk  melalui  tiga  isu  yaitu,  pengadaan  bibit,  pupuk  dan pemasaran.  Opinion  leader  dalam  komunikasi  kelompok  adalah  klebun, pengurus pembibitan, pedagang pupuk dan juragan/bandhol.

## Abstract
This study was analyze the pattern of group communication tobacco farmers in  three  areas  of  tobacco  production  center  in  Madura,  that  was  Sampang, Pamekasan and Sumenep. It also analyze how economic policies of political empowerment  of  tobacco  farmers  in  Madura.  This  study  was  use  a  group communication  theory,  political  economy  and  public  policy.  The  research paradigm  used  an  interpretive,  qualitative  research,  descriptive  research methods and participant observation research instrument, interview and focus group discussions. Communication pattern of tobacco farmers group formed by  three  issues  that was  the procurement  of  seeds,  fertilizer  and  marketing. Opinion leader in group communication was Klebun, administrator seedling, fertilizer seller and skipper (bandhol).
Kata Kunci pola komunikasi kelompok, kebijakan, ekonomi politik Pendahuluan
Petani
tembakau Madura menghadapi  beragam  kendala  baik ekonomi maupun politik.Kondisi ini telah
berlangsung  dari  waktu  ke  waktu sehingga  petani  tembakau  Madura semakin tidak memiliki keberdayaan dan kemandirian.  Kondisi  yang  dihadapi
petani  tembakau  Madura  juga  semakin kompleks  seiring  dengan  berbagai perkembangan kebijakan yang berlangsung  cepat  di    lingkungan  lokal, regional, nasional, dan internasional.
Satu-satunya penopang bagi komoditas  tembakau  adalah keberadaan industri rokok nasional yang masih stabil. Tingkat  konsumsi  masyarakat  terhadap tembakau  dan  rokok  juga  masih  tinggi. Menurut  catatan  Departemen  Kesehatan RI  (2008)  bahwa  proporsi  pengeluaran bulanan  rumah  tangga  untuk  membeli produk  tembakau  di Indonesia  cukup tinggi. Pada tahun 2001, sebesar rata-rata 9,6%  dari  pengeluaran  bulanan,  pada kelompok berpenghasilan tinggi 7,5% dan kelompok  berpenghasilan  rendah  9,1%. Pengeluaran  untuk  produk  tembakau ternyata lebih tinggi daripada pengeluaran.
Lahan pertanian  tembakau  di Madura  merupakan  penyuplai  terbesar lahan  pertanian  tembakau  di  Indonesia. Total  luas  lahan  pertanian  tembakau  di Indonesia  221.800  hektar  (ha).  Sementara lahan yang terdapat di Jawa Timur seluas 106.524  ha,  sedangkan  yang  terdapat  di Madura  sekitar  53.000  ha.  Secara  umum, untuk  di  Indonesia,  lahan  yang  terluas adalah di Jawa Timur dan sebagian besar lahan pertanian tembakau di Jawa Timur tersebut adalah di Madura. Tanamantembakaumerupakantana man  yang  mempunyaipotensi  di  Pulau Madura khususnya pada Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.  Hal  ini dapat dibuktikan dengan luas areal perkebunan yang terluas menempati urutan pertama untuk Kabupaten Pamekasan sebesar 24.465  ha  danKabupatenSumenepsebesar 16.798, sedangkan Kabupaten Bangkalan menempati urutan kelima belas dengan luas  area  sebesar  30  ha  dan Kabupaten Sampang menempati urutan keenam
dengan luas area sebesar 5.062 ha dari 38 kota dan kabupaten  yang  ada  di JawaTimur  (Jawa Timur dalam Angka, 2006). Di  sisi lain kondisi petan itembakau masih jauh dari harapan untuk menuju kesejahteraan. Dari berbagai  studi  ditemukan  adanya fenomena  miskin  pengetahuan  sehingga memiliki  ketergantungan  yang  tinggi pada kelompok lain. Mereka masih kerap rugi  dalam  menanam  tembakau  karena tidak  bisa  memanfaatkan  dan  membaca situasi yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi.  Keuntungan  yang  didapatkan petani  tembakau  seringkali  jauh  dari harapan.  Selain  ancaman  cuaca  yang menurunkan kualitas  tembakau,  harga jual  juga  tidak  bisa  ditentukan  petani yang  memproduksi,  tetapi  oleh  grader dari pabrikan rokok yang seringkali tidak transparan.
Menghadapi  situasi  seperti  ini, Pemerintah  juga  tidak  tinggal  diam. Berbagai program dikembangkan termasuk  salah  satunya  yang  dilakukan adalah  program  kemitraan.  Namun, hingga  saat  ini out  put masih  jauh  dari harapan.  Petani  masih  menghadapi problem  yang  sebenarnya  hampir  sama (klasik)  berlangsung  dari  waktu  ke waktu. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk  menanam  tembakau  juga  cukup besar,  mulai  dari  penyediaan  bibit, pemupukan,  hingga  perawatan  dan kemungkinan  gagal  panen.  Biaya  tanam juga  sebagian  besar  didapatkan  sebagian petani  melalui  kredit  dan  berutang.  Jika panen,  petani  tidak  punya  posisi  tawar terhadap industri, terutama jika berkaitan dengan  penentuan  mutu  tembakau  yang menentukan  harga.  Di  sisi  lain memelihara  tanaman  tembakau  juga
tergolong  sangat  rumit  dan  berat. Tidakjarangpetaniharusbekerjasiangmala muntukmerawattanamannya.Duabulanse jakawaltanamadalahmasa-masa paling beratbagipetani.
Salah  satu  riset  yang  pernah dilakukan  Thomas  Santoso  (2001)  bisa dijadikan  bahan  masukan  mengenai adanya  hubungan  petani,  bandol,  dan juragan.  Salah  satu  hasil  yang  diungkap adalah  hubungan  pribadi  biasanya berlangsung  antara  pihak- pihak  yang memiliki  sifat-sifat  yang  sama.  Hal  ini terlihat jelas apabila juragan membutuhkan  tambahan  bandol,  maka pertama  kali  akan  menunjuk  anggota keluarga  atau  kerabatnya.  Jatuhnya pilihan  kepada  keluarga  sendiri  ini  di samping untuk  menjamin  kesungguhan kerja  dan  pengabdian,  juga  biasanya secara  kebetulan  anggota  keluarga  yang bersangkutan  memang  memenuhi  syarat untuk menjadi bandol. Misalnya pengetahuan  tentang  tata-cara  penjualan tembakau  dan  memiliki  kemampuan untuk  mendapat tembakau  dari  petani. Seorang bandol harus
mampu menjalankan  semua  perintah  dan menjauhi
semua larangan yang diucapkan juragan. 1
Dengan fenomena  ini  maka penelitian ini berusaha untuk memetakan bagaimana  pola  komunikasi  kelompok petani  tembakau  Madura  yang  akan dijadikan  sebagai  basis  penyusunan kebijakan  bagi  petani  tembakau  secara berkelanjutan.    Penelitian  ini  penting dilakukan untuk mencari akar permasalahan  pokok  terjadinya  berbagai situasi  yang  tidak  alami  dan  problem
1 Thomas  Santoso,  “Tata  NiagaTembakau  di Madura”, JurnalManajemen&Kewirausahaan , Vol. 3, No. 2(September, 2001), hlm 27.
yang  terus  melingkupi  petani  tembakau dari  waktu  ke  waktu.  Penelitian  ini  juga penting  untuk  mengetahui  simpul- simpul/pola  komunikasi  diantara  petani tembakau  di  wilayah  sentra  penghasil tembakau  di  Madura.  Melalui  deskripsi pola  komunikasi  tersebut  maka  akan dapat  dijadikan  sebagai  pijakan  bagi penyusunan  kebijakan  dan  program pemberdayaan  ekonomi  politik  petani tembakau di Madura.

## Rumusan Masalah
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  maka rumusan  masalah  penelitian  adalah sebagai berikut:
1.
Bagaimana pola komunikasi kelompok  petani  tembakau  di  3 (tiga)  wilayah  sentra  penghasil tembakau di Madura ?
2. Melalui pola komunikasi kelompok yang ditemukan, bagaimana kebijakan pemberdayaan  ekonomi  politik petani tembakau di Madura ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui  pola  komunikasi kelompok  petani  tembakau  di Madura.
2. Melalui pola komunikasi kelompok  tersebut  diharapkan dapat  menjadi  basis  bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan  ekonomi  politik petani tembakau di Madura.
Tinjauan Pustaka
Komunikasi Kelompok Kita  semua  merupakan  anggota dari berbagai kelompok,misalnya keluarga,  tetapi  kita  juga  berperan sebagai anggota tim, kelompok sepermaianan (peer-group) ,  organisasi
profesi,  primordial,  dan  seterusnya. Kelompok  kecil  adalah  sekumpulan perorangan  yang  relatif  kecil  yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa  tujuan yang  sama  dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara  mereka.  Setiap  karakteristik  ini perlu diuraikan lebih lanjut.
Pertama ,  kelompok  kecil  adalah sekumpulan  perorangan,  jumlahnya cukup kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi  dengan  mudah sebagai pengirim  maupun  penerima.  Definisi  ini merupakan aspek penting dalam kelompok kecil. Pada umumnya kelompok  kecil  terdiri  dari  kira-kira  5 hingga  12  orang.  Yang  penting  untuk diingat  adalah  bahwa  setiap  anggota harus  bias  berfungsi  sebagai  sumber maupun penerima dengan relatif mudah. Jika  kelompok  menjadi  lebih  besar  maka hal ini akan semakin sulit dipenuhi.
Kedua ,  para  anggota  kelompok harus  dihubungkan  satu  sama  lain dengan  bebarapa  cara.  Orang-orang dalam gedung bioskop bukan merupakan kelompok, karena  diantara  mereka  tidak ada  hubungan  satu  sama  lain.  Di  dalam kelompok kecil, perilaku seorang anggota menjadi  nyata  bagi  semua  anggota lainnya. Ketiga , diantara anggota kelompok  harus  ada  beberapa  tujuan yang  sama.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa semua anggota harus mempunyai tujuan yang persis sama untuk menjadi anggota kelompok.  Tetapi  pada  umumnya  harus ada  alasan  yang  serupa  bagi  perorangan itu untuk berinteraksi.
Keempat ,  para  anggota  kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan  struktur  yang  terorganisasi.  Pada saat  strukturnya  ketat – maka  kelompok akan  berfungsi  menurut  prosedur tertentu  dimana  setiap  komentar  harus mengikuti aturan yang tertulis. Pada saat
yang  lain,  strukturnya  sangat  longgar seperti  pada  suatu  pertemuan  sosial. Bagaimanapun  juga,  keduanya  terdapat organisasi dan struktur. Dua orang tidak akan  berbicara  pada  saat  yang  sama, komentar  atau  pertanyaan  satu  anggota akan dilayani oleh anggota lain dan tidak akan diabaikan.
Pada umumnya kelompok mengembangkan  norma,  atau  peraturan mengenai  perilaku  yang  diinginkan. Kadang-kadang peraturan ini dinyatakan secara  eksplisit,  namun  kadang  hanya bersifat  implisit.  Menurut  Napier  dan Gershenfeld  (1987),  para  anggota kelompok akan menerima norma tersebut apabila  :  (1)  anggota  menginginkan keanggotaan  yang  kontinyu  dalam kelompok,  (2)  pentingnya  keanggotaan kelompok  seseorang  semakin  tinggi,  (3) kelompok  bersifat  kohesif,  dan  para anggota  berhubungan  sanagat  erat, terikat  satu  sama  lain,  dan  saling tergantung satu sama lain dan kelompok memenuhi  kebutuhan  mereka,  (4) pelanggaran  norma  dihukum  dengan reaksi yang negative atau dikucilkan dari kelompok.
Ada  peran  pokok  yang  harus dilakukan  anggota  dalam  komunikasi kecil.  Bagaimana  individu  bisa  menjadi lebih  efektif  dalam  berpartisipasi  dalam kelompok kecil. Kenneth Benne dan Paul Sheats  (1948)  mengusulkan  suatu klasifikasi  mengenai  peran  anggota dalam  komunikasi  kelompok  kecil  yang masih merupakan tinjauan terbaik dalam topik  penting  ini.  Benne  dan  Sheats membagi  peran  anggota  menjadi  tiga kelas  umum  : pertama ,  peran  tugas kelompok,  adalah  peran  yang  membuat kelompok  mampu  untuk  memfokuskan secara  lebih  spesifik  dalam  mencapai tujuan kelompok.
Kedua ,  peran  membina  dan mempertahankan kelompok, tidak seorang  pun  dan  tidak  satu  kelompok pun  yang  selalu  berorientasi  pada  tugas setiap  saat.  Kelompok  merupakan  satu unit  yang  para  anggotanya  memiliki hubungan  interpersonal  yang  beragam. Hubungan  ini  perlu  dipelihara  jika kelompok ingin berfungsi secara efektif – jika para anggota kelompok ingin merasa puas dan produktif.
Ketiga , peran individual, perankelompoktugasdanperanmembinad anmempertahankankelompoksemuanyab ersifatproduktif.Peranitumembantukelom pokdalammencapaitujuannya, danberorientasipadakelompok.Peran yang  disebutkan  disini  adalah  peran kontra  produktif.  Peran  ini  menghambat kelompok  dalam  mencapai  tujuannya dan  lebih  berorientasi  pada  individu ketimbang kelompok.
2 Ekonomi Politik Petani Martin Staniland (1985)
mengatakan  bahwa  ekonomi  politik adalah  sebuah  studi  tentang  teori  sosial dan  keterbelakangan.  Lebih  lanjut, Staniland  menguraikan  definisi  tentang ekonomi politik tersebut sebagai berikut : ”mengacu  pada  masalah  dasar  dalam teori sosial,  hubungan  antara  politik  dan ekonomi.  Isu  ini  memiliki  dua  sisi  baik eksplanatori  maupun  normatif.  Isu  ini memunculkan  pernyataan  mengenai bagaimana  kedua  proses  tersebut  saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait. Kita mengetahui bahwa perokonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen  yang  berinteraksi  satu  sama
2 Joseph deVito, Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar (Jakarta: Professional Books, 1997). hlm. 154.
lain  melalui  mekanisme  pasar.  Di  sana sini  diperlukan  adanya  campur  tangan pemerintah.  Campur  tangan  pemerintah diperlukan  jika  mekanisme  pasar  tidak bekerja  dengan  sempurna.  Selain  itu, campur  tangan  pemerintah  diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik. Dari  uraian  di  atas,  jelas  bahwa terdapat  hubungan  yang  sangat  erat antara  ekonomi  politik  dan  kebijakan publik,  dimana  disiplin  ilmu  ekonomi politik  dimaksudkan  untuk  membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan  institusi  politik  dengan  kegiatan ekonomi  seperti  produksi,  investasi, pembentukan harg, perdagangan,
konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran  yang  mendalam  tentang ekonomi  politik  biasanya  didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta,  masyarakat,  organisasi  buruh, partai  politik,  pemerintah,  lembaga konsumen,  dan  sebagainya.  Dengan demikian pembahasan mengenai ekonomi  politik  jelas terkait  erat  dengan kebijakan  publik,  mulai  dari  proses perancangan, perumusan, sistem organisasi  dan  implementasi  kebijakan publik tersebut.
Teori  ekonomi  politik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Marxisme.  Marx  cenderung  melihat Negara  dan  proses  politik  secara  umum sebagai  hal  yang  sekunder.  Begitu  juga, baik  Klasik  maupun  Marx  cenderung mengasumsikan  bahwa  resolusi  yang tepat  bagi  konflik  ekonomi  akan mengakhiri  konflik  politik.  Dari  ide Adam  Smith  bahwa  kemajuan  yang dicapai suatu masyarakat yang menganut mekanisme pasar adalah hasil ketidaksengajaan  dari  upaya  individu- individu  untuk  mengejar  kepentingan dari  mereka  masing-masing,  dielaborasi
lebih  lanjut  oleh  Marx  dengan menjelaskan  bahwa  proses  perubahan dalam  metode  produksi,  hubungan sosial,  dan  cara-cara  hidup  semuanya sebagai hasil ketidaksengajaan dari upaya memperoleh keuntungan privat. Inti  pokok  Marxisme  adalah determinasi  mekanistik  “suprastruktur” politik (dan social, ideology serta budaya) oleh  suatu  basis  ekonomi.  Lebih  jelas, bagi  Marx  yang  menentukan  segala- galanya,  apakah  itu  politik,  social, budaya,  bahkan  juga  moral  dan  falsafah serta  ideologi,  adalah  ekonomi,  yaitu materi.  Karena  ia  menganggap  materi sebagai penentu segala-galanya, pandangan marxis ini sering juga disebut materialistic.  Menurut  Marx,  moda produksi  kehidupan  materiallah  yang mengondisikan  proses  kehidupan  sosial, politik, dan intelektual secara umum. Istilah  “ekonomi  politik”  yang digunakan  dalam  teori  Marxian  tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang  hubungan  antara  ekonomi dengan  politik,  melainkan  merujuk  pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian  yang    didasarkan  pada metode  dan  teori  dari  pemikir-pemikir ekonomi  klasik,  terutama  Adam  Smith dan  David  Ricardo.  Metode  ini menekankan pada ide bahwa perekonomian  pasar  bekerja  menurut prinsip-prinsip  yang  reproduksi  dan ekspansi  sistem  kesalingtergantungan material  antar  orang,  atau  dengan  kata lain pembagian kerja sosial.
Proses  ini  terjadi  menurut  pola- pola perkembangan yang dalam pandangan ekonomi klasik tidak dipengaruhi oleh kehendak atau keinginan  dari  tiap-tiap  orang.  Memang individu-individu  dalam  perekonomian pasar  bisa  bertindak  secara  independen sesuai  dengan  keinginan  mereka  sendiri.
Matriks  yang  terdiri  dari  kebutuhan banyak  individu  akan  mempengaruhi secara langsung apa yang terjadi di pasar.
Namun kebutuhan-kebutuhan pribadi  ini  sebenarnya  berdiri  diatas  di atas  sebuah  struktur  reproduksi  yang obyektif  dimana  struktur  reproduksi  ini memiliki  tuntutan-tuntutan  sendiri  yang akan  mengendalikan  individu  di  dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan  pribadinya.  Karena  struktur obyektif ini lebih dominan sifatnya maka teori  Marxian  lebih  memfokuskan  pada proses-proses  reproduksi  yang  bersifat obyektif  ini  dan  tidak  memfokuskan telaahnya  pada  proses  subyektif  yaitu penentuan  peringkat  peluang  atau pembuatan pilihan oleh individu. 3
Kebijakan Publik Dalam perspektif kebijakan publik, waktu  dibagi  atas  tiga  bagian  ;  masa lampau,  masa  kini  dan  masa  depan. Dalam masa lampau, kebijakan-kebijakan yang  dibuat  telah  selesai  diterapkan. Output dari  kebijakan  sudah  ada.
Persoalan disini berkisar tetang bagaimana  akibat  atau outcomes yang terjadi  ?  Misalnya  adalah,  apakah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah  daerah  terhadap  petani tembakau sudah menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani ?
Dengan demikian perilaku analisis kebijakan dalam hal ini bersifat penilaian atau  evaluatif. Sebagai  suatu  penilaian atas  kebijakan  masa  lampau,  ada  empat karakteristik  yang  perlu  diperhatikan yaitu:  pertama, value-focus : tekanan dari penilaian ditujukan kepada
3 James  A.Caporaso&David  P.  Levine, Teori- TeoriEkonomiPolitik (Yogyakarta: PustakaPelajar,
2008), hlm. 136.
pertimbangan tentang kepatutan nilai dan kesesuaian dengan keinginan masyarakat mengenai hasil (outcomes) atau perubahan  yang  timbul dalam masyarakat. Kedua, fact-value interdependence : penilaian melihat pada fakta dan nilai  yang  dihasilkan. Apakah outcome  s ata  dampak  yang  timbul  dalam masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan,  dan  apakah  memang  benar dampak itu sebagai akibat dari kebijakan terseb  utatau  akibat  sampingan  dari kebijakan lain ? Ketiga, present  and  past  orientation: dalam evaluasi kebijakan yang dibandingkan  adalah  kondisi  masa lampau  sebelum  ada  kebijakan  dengan keadaan masa kini sesudah kebijakan itu dilaksanakan.  Keempat, value-duality : penilaian  mempunyai  dua  maksud, pertama, untuk melihat hasil yang dapat dicapai  suatu  kebijakan.  Dalam  hal  ini hasil  dari  penilaian  dianggap  sebagai tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan penilaian  itu (ends) .  Kedua,  sebagai  alat atau  alas  an  untuk  mengajukan rekomendasi baru (means) . Masa  kini  adalah  masa  yang sesungguhnya  sedang  kita  lalui.  Dalam perspektif  kebijakan  kondisi  hari  ini dipandang  sebagai  hasil atau  akibat  dari berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan  dilaksanakan  pada  waktu  yang lalu.Kondisi  petani  tembakau  hari  ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah/pihak-pihak  tertentu  pada masa  lalu.  Selanjutnya  dalam  perspektif ini,  kebijakan  yang  akan  diambil  pada masa kini akan menentukan kondisi masa yang akan datang.
Dengan  demikian,  masa  sekarang merupakan  saat  penentuan  untuk melanjutkan  proses  yang  berlangsung dari masa lampau atau untuk melakukan perubahan arah dan perubahan intensitas
dari perubahan itu. Apa yang kita semai di  masa  lampau,  kita  tuai  hari  ini,  dan apa  yang  kita  semai  pada  hari  ini,  akan kita tuai di masa depan.Karena masa kini berada  diantara  dua  masa  tersebut, perilaku  kebijakan  dalam  masa  kini bersifat  formulasi,  pelaksanaan  dan pemantauan (monitoring). Kebijakan yang dibuat  pada  waktu  yang  lalu  diterapkan pada  waktu  sekarang. Kebijakan  yang dibuat  pada  waktu  sekarang,  diterapkan pada  waktu  yang  akan  datang. Persoalannya,  bagaimana  merumuskan kebijakan dan dan bagaimana menerapkan  atau  melaksanakannya? Formulasi  kebijakan  ditentukan  oleh prakiraan  dan  rekomendasi  yang disampaikan.  Namun  demikian,  banyak kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan rekomendasi,  karena  dalam  proses perumusannya terjadi pergumulan kepentingan yang seringkali mengalahkan  alasan  rasional  dan kebenaran.
Tahap  ketiga  dalam  perspektif kebijakan  adalah  masa  depan.  Perilaku kebijakan yang menyangkut masa depan adalah  prakiraan (forecasting). Berbeda dengan  perkiraan  yang  menganalisis informasi  sekarang  untuk  mendapatkan gambaran  (deskripsi)  masalah  sekarang, prakiraan  dimaksudkan  mengnalisis informasi  dari  kondisi  yang  berkembang pada  saat  sekarang  untuk  mendapatkan kecenderungan  yang  dapat  terjadi (preskripsi) di masa depan. Apa  yang  dilakukan  melalui prakiraan? Prakiraan  berkaitan  dengan dua informasi. Pertama, tentang kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  masa depan  berdasarkan  kecenderungan  yang sedang  berlangsung  pada  saat  ini  tanpa ada  sesuatu  intervensi  dari  sesuatu kebijakan baru (prediksi). Kedua, kondisi yang akan dapat terjadi sebagai hasil dari
kebijakan baru (preskripsi). Yang terakhir ini menjadi
advokasi dalam menyampaikan  rekomendasi  kebijakan baru. Konsekuensi  dari  uraian  tentang dimensi waktu dalam perspektif kebijakan  adalah  suatu  kebijakan  tidak boleh hanya bertumpu semata-mata pada keadaan yang berlangsung pada hari ini, tanpa  melihat  keterkaitannya  dengan masa  lampau  dan  kemungkinan  yang akan terjadi di masa depan sebagai buah atau  akibat  sampingan  dari  kebijakan yang  kita  buat  hari  ini.  Teori  kebijakan public  mengajarkan  kita  kesadaran tentang  keterkaitan  antar  waktu  dalam kehidupan bermasayarakat. Banyak kerugian  terjadi  hanya  karena  tidak  ada kesadaran waktu. 4
Metode Penelitian Paradigma
Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (interpretive
paradigm). Peneliti  dalam  paradigma  ini mempelajari  tindakan  sosial  bermakna (meaningful  social  action) ,  bukan  sekedar tingkah  laku  eksternal  atau  yang  dapat diamati dari masyarakat. Tindakan sosial adalah  tindakan  masyarakat  untuk mendapatkan makna subyektif, ini adalah sebuah  tindakan  bertujuan  dan  dengan intensitas  tertentu.  Paradigma  interpretif mencatat  bahwa  tiap  tindakan  manusia adalah bermakna dan khas. 5 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif,  yang  mendasarkan  diri  apada aspek reflective . Dimana kedudukan suatu
4 Said  Zainal  Abidin, Strategi  Kebijakan  dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2008), hlm. 85.
5 William  Lawrence  Neumann, Social  Research Methods  :  Qualitative  and  Quantitative  Approaches (USA: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 129.
penelitian  bersifat  menggali  interpretasi subyek. 6 Karakteristik  utamanya  adalah peneliti  berusaha  untuk  memahami makna masyarakat yang mengkonstruksi tentang  dunia  mereka  dan  pengalaman mereka, itu berarti bagaimana masyarakat merasakan pengalaman mereka. 7 Dalampenelitian kualitatif, peneliti  sebagai instrument pengumpulan data  dan  analisis  data.  Pemahaman adalah tujuan dari penelitian ini, dimana instrumennya  (peneliti)  dapat  menjadi lebih responsive dan  adaptif,  dan  melihat makna-makna ideal dalam mengumpulkan  dan  menganalisis  data. Kemudian  yang  terakhir,  produk penelitian  kualitatif  adalah  deskriptif yang kaya ( richly descriptive ). 8 Hubungan  teori/konsep  dengan data  empiris  bersifat exploratory ,  teori dimunculkan  atas  data  empiris.  Sifat exploratory juga  berarti  hubungan  teori dan  data  memberikan  pengertian  yang mendalam, kemampuan untuk memahami secara komprehensif mengenai  situasi  masalah  penelitian. Strategi/proses  penelitian  fleksibel  dan tidak  berstruktur  (Naresh  K.  Malhotra, 1999). 9 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif.  Metode  penelitian deskriptif ditujukan
untuk:
6 Thomas  R.  Lindlof, Qualitative  Communication Research Methods (USA: SAGE Publications, 1995), hlm. 271.
7 Michael  Quinn  Patton, Qualitative  Research  & Evaluation Methods , 3 th (London: Sage Publications,
2002), hlm. 262.
8 Sharan  B.  Merriam, Qualitative  Research  in Practice : Example  for  Discussion  and  Analysis (San Fransisco:  Jossey-Bass  A  Wiley  Company,  2002), hlm. 219.
9 Naresh  K.Malhotra, Marketing  Research  :  An Applied  Orientation , Third  Edition(USA:  Prentice Hall, Inc., 1999), hlm. 163.
mengumpulkan  informasi  akual  secara rinci  yang  melukiskan  gejala  yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa  kondisi  dan  praktek-praktek yang  berlaku,  membuat  perbandingan atau  evaluasi,  menentukan  apa  yang dilakukan  orang  lain dalam  menghadapi masalah  yang  sama  dan  belajar  dari pengalaman  mereka  untuk  menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.Metode deskriptif menitikberatkan  pada  observasi  dan suasana  alamiah (naturalistics  setting) . Peneliti  bertindak  sebagai  pengamat.  Ia membuat  kategori  perilaku,  mengamati gejala,  dan  mencatatnya  dalam  buku observasi. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan/analitis, tetapi juga memadukan/sintetis.
Bukan saja melakukan  klasifikasi,  tetapi  juga organisasi. 10 TeknikPengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan observasi, yaitu melakukan identifikasi komunikasi kelompok  kecil  dan  pola  komunikasi.
Jenis  observasinya  adalah participant observation , artinya peneliti terlibat secara langsung  dalam  pengamatan  terhadap pola  komunikasi  dalam  latar  alamiah (naturalistics
setting) petani tembakau.Kemudianwawancaradan Focus Group  Discussions (FGD),  diskusi  yang menyertakan  petani  tembakau,  disertai dengan  moderator  dan  asisten  peneliti sebagai  pengamat  dan  pencatat  diskusi. Petani  tembakau  yang  dilibatkan  dalam FGD  ini  berkisar  antara  7-12  orang. Pertanyaan  yang  akan  didiskusikan disusun secara sistematis. Dari diskusi ini
10 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1999), hlm. 94.
dimaksudkan  untuk  dapat  melakukan eksplorasi data dari petani tembakau. Teknik Sampling Teknik  sampling  yang  digunakan adalah  purposif (purposive  sampling) , untuk memastikan bahwa unsur tertentu dimasukkan ke dalam sample. Tingginya tingkat  selektifitas  yang  ada  pada  teknik ini akan menjamin semua tingkatan/strata yang relevan direpresentasikan dalam rancangan peneliti  tertentu.  Unsur  khas  yang  ingin dimasukkan adalah komunikasi kelompok  kecil,  yang  akan  dijadikan dasar untuk mengetahui pola komunikasinya. 11 Populasi  penelitian  ini meliputi
Kabupaten
Sampang,
Pamekasan, dan Sumenep. Teknik Analisis Data Analisis  data  akan  dilakukan bersamaan  dengan  pengumpulan  data, interpretasi  data  dan  penulisan  laporan naratif. Dalam analisis kualitatif, beberapa  kegiatan  dilakukan  bersamaan oleh  peneliti,  yaitu  mengumpulkan informasi  dari  lapangan,  menyortir informasi  menjadi  kelompok-kelompok, memformat  informasi  ke  dalam  sebuah deskripsi atau bagan, dan menulis naskah kualitatif. 12 Peneliti akan melakukan pembuktian untuk memastikan keabsahan  internal,  dengan  melakukan strategi sebagai berikut: trianggulasi data, pemeriksaan pola komunikasi kelompok, pengamatan jangka panjang dan berulang di  lokasi  penelitian.  Teknik  triangulasi yang  paling  banyak  digunakan  adalah
11 James Black & Dean J. Champion, MetodedanMasalahPenelitianSosial (Bandung:Refika
Aditama, 1999), hlm. 87.
12 John  W.  Creswell, Research  Design,  Qualitative& Quantitative Approaches (London: Sage Publication, 1994), hlm. 119.
pemeriksaan  melalui  sumber  lainnya. 13 Alat analisis yang digunakan adalah teori komunikasi  kelompok,  terutama  untuk menjawab  rumusan  masalah  pertama. Dan  alat  analisis  lainnya  adalah  teori ekonomi  politik  Marxis,  terutama  untuk menjawab  rumusan  masalah  kedua. Setelah  diketahui  bagaimana  pola komunikasi kelompok, kemudian digunakan  analisa  ekonomi  politik Marxis.

## Hasil dan Pembahasan
Pola  Komunikasi  Kelompok  Petani Tembakau Pola  komunikasi  kelompok  yang terbentuk memiliki keragaman dalam hal jumlah individu, pola paling kecil terdiri dari 3 individu, sedang yang paling besar terdiri  dari  14  individu.  Pola  ini  terdiri dari  anggota-anggota  yang  terhubung dalam  komunikasi  interpersonal.  Baik secara  tatap  muka (face  to  face) maupun melalui media telepon/HP. Pola komunikasi  kelompok  ini  terbentuk  dari tiga  isu,  yaitu  :  isu  pengadaan  bibit, pupuk, dan pemasaran.
Opinion leader dalam pola komunikasi  kelompok  petani  tembakau adalah  pengurus  pembibitan,  pedagang pupuk,  kepala  desa (klebun) ,  dan bandhol /pengepul/juragan. Opinion leader ini  berkaitan dengan  kemampuan individu  mempengaruhi  perilaku  orang lain.  Pengaruh  yang  terjadi  dalam  pola komunikasi  kelompok  adalah  pada pengadaan  bibit,  penggunaan  jenis  dan takaran pupuk, maupun alur penjualan. Dari  pola  komunikasi  kelompok petani  di  Sumenep  diketahui  bahwa
13 Lexy
J.Moleong,
MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 1999), hlm. 104.
untuk  isu  pengadaan  bibit  relatif  tidak memiliki masalah atau  kesulitan. Karena penduduk  dengan  klebun/kepala  desa bersama-sama  membudidayakan  bibit tembakau. Faktor yang menjadi penghambat,  atau  kesulitan-kesulitan yang  dihadapi  petani  justru munculnya penyakit kolot dan tegeren yang menimpa tanaman  tembakau.  Masalah  pengadaan bibit  biasanya  pada  pengadaan  plastik, karena  pembibitan  masih  menggunakan plastik. Apabila  bibit  yang  dikelola  tidak bagus  maka  hasil  panen  biasanya  juga tidak banyak. Karena harus membeli bibit dari luar, dan bibit dari luar belum tentu bagus hasilnya. Harga bibit paling rendah yang  dijual  keluar  desa  mulai  Rp. 7.000,00. Kebanyakan penduduk membeli bibit  dari  pak  Settar  dan  pak  Mistarun. Untuk  pengadaan  bibit,  masyarakat diluar  desa  biasanya  membeli  ke  desa Soderreh. Sementara desa Soderreh tidak pernah  membeli  bibit  keluar  desa. Diantara  kecamatan  di  kabupaten Sumenep, kecamatan Pasongsongan yang paling  banyak  menghasilkan  bibit. Bahkan dari Sampang juga membeli bibit ke desa  ini.  Penanamannya  perorangan rata-rata  bisa  mencapai  30.000  ribu batang. Pola komunikasi  kelompok di Pamekasan  menunjukkan  bahwa  untuk pengadaan  bibit,  sebagian  besar  petani membeli  bibit  tembakau,  ada  juga  yang menanam  sendiri.  Tahun  2009  desa pernah  mendapat  proyek  dari  Dinas Perkebunan.  Luas  lahan  pembibitan  ini mencapai 1 hektar dan ada pegawai dari Departemen Pertanian yang memberikan pendampingan dalam pembibitan. Untuk kecamatan  Pakong  lokasi  pembibitannya di  desa  Lombang  Timur,  anggaran  yang diberikan  antara  Rp.17.000.000,00  hingga Rp.21.000.000,00.  Bibit  ini  dibagikan
secara  gratis  kepada  petani,  yang meliputi 3 kecamatan.
Untuk  pembibitan  di  Sampang, sebenarnya  sudah  ada  penyuluhan  dari Pemerintah Daerah, tetapi hasilnya belum baik.  Karena  masyarakat  tidak  telaten dalam  menangani  pembibitan  ini.  Selain itu  kalau  melakukan  pembibitan  sendiri membutuhkan modal. Petani lebih sering membeli  bibit  dari  luar,  karena kualitasnya  lebih  bagus  daripada menanam sendiri.
Pak Klebun menambahkan, persoalan  pembibitan  lebih  disebabkan karena  penduduk  disini  kurang  telaten merawat  bibit,  pak Klebun pernah melakukan  pembibitan  sendiri  kira-kira tahun 2005, dan hasilnya memang bagus karena  dipelihara  sungguh-sungguh  dan hasilnya bagus. Kendalanya adalah butuh penanganan ekstra dalam hal pembibitan ini,  seperti  misalnya  di  musim  hujan kalau  bibit-bibit  itu  terkena  air  hujan maka setelah hujan harus segera disiram dengan  air  sumur  agar  tidak  rusak  atau membusuk,  kalau  bisa  diantisipasi dengan cara ditutupi plastik atau terpal. Kemudianuntuk  isu  pupuk,  pola komunikasi kelompok petani di Sumenepmenunjukkan  bahwa  petani biasanya  membeli  pupuk  di  Dinas Pertanian  setempat.  Selama  ini  masalah pangadaan  pupuk  tidak  terlalu  sukar, namun  sekitar  tahun  2007  dan  2008 pernah  terjadi  kelangkaan  pupuk.  Ada berbagai  macam  jenis  pupuk  yang tersedia,  namun  yang  paling  banyak digunakan  adalah  pupuk  ZA  dan  SP. Diantara  kedua  pupuk  tersebut,  yang paling  baik  dalam  menghasilkan  daun tembakau berkualitas  adalah pupuk ZA. Pupuk organik yang berasal dari kompos produksi  pabrik  rokok  Gudang  Garam pernah  diuji  cobakan  petani.  Namun hasilnya  tidak    bagus  dan  tidak  cocok.
Sehingga petani tidak lagi menggunakan pupuk  organik  ini.  Petani  lebih  memilih untuk menggunakan pupuk ZA.
Sementara di Pamekasan, pengadaan  pupuk  lebih  banyak  melalui kelompok  petani.  Tidak  ada  masalah dalam  pengadaan  pupuk  tembakau. Pupuk  yang  paling  sering  digunakan petani  adalah  ZA.  Untuk  mengetahui kebutuhan  pupuk,  biasanya  anggota kelompok  tani  menyetor  nama  dan kebutuhan  masing-masing  ke  ketua kelompok, kemudian langsung diteruskan  ke  distributor.  Mereka didampingi  Petugas  Penyuluh  Lapangan (PPL) dari Dinas  Pertanian. Dari data ini bisa  diketahui  kebutuhan  pupuk  se- kabupaten  Pamekasan.  Selama  ini distribusi pupuk relatif lancar. Selain itu, pabrik juga pernah memproduksi pupuk. Seperti  pupuk  yang  diproduksi  oleh pabrik rokok Gudang Garam, Sampoerna dan  Bentoel.  Pupuk  ini  menghasilkan tembakau yang cukup bagus.
Untuk masalah pupuk di Sampang,  selain  menggunakan  pupuk kimia,  petani  juga  menggunakan  pupuk kandang  karena  tiap  rumah  memiliki hewan  ternak,  sapi  atau  kambing. Pengadaan  pupuk  seringkali  tidak  bisa dikoordinasikan,  karena  masing-masing petani  membeli  sendiri-sendiri  ke  pasar. Sebagian  yang  lain  membeli  secara berkelompok  antara  5  sampai  10  orang. Selama  ini  petani  sudah  memiliki kelompok  tani  dan  kios  resmi  untuk pengadaan  pupuk.  Lama  pemesanan pupuk biasanya sekitar satu minggu. Kios resmi mendapat kiriman pupuk biasanya 3 kali dalam seminggu. Kios resmi pupuk ada  di  Ombaran  yang  menangani wilayah  Pandiyangan  dan  Gunung Rancak. Kemudian  untuk  isu  pemasaran, pola  komunikasi  kelompok  di  Sumenep
menunjukkan bahwa masalah pemasaran yang  paling  penting  adalah  dominasi pedagang  Cina  dalam  menentukan kualitas  dan  harga  tembakau.  Pedagang Cina-lah  yang  menentukan  apakah tembakau itu masuk dalam kualitas A, B atau C. Penduduk mengusulkan agar tiap kecamatan  memiliki  gudang  tembakau. Hal  ini  untuk  menjaga  agar  harga tembakau  tidak  dipermainkan.  Selain  itu juga  tidak  ada pabrik/produsen  rokok yang ada di Sumenep. Sehingga tidak ada pembanding  dalam  penentuan  harga, pembelinya hanya dari satu pembeli saja. Tiap  orang  yang  membeli  tembakau akhirnya hanya akan membeli berdasarkan bandrol dari  gudang. Sementara  orang  lain  tidak  boleh mempunyai bandrol ini.  Gudang/pabrik yang  mengeluarkan bandrol seperti  itu adalah Gudang Garam.
Pernah  ada  usul/keinginan  petani untuk mengundur masa tanam tembakau. Namun masa panen kelak juga harus  memperhitungkan  masa  beli  dari gudang.Biasanya
gudang akan memberitahukan  kepada  masyarakat bahwa  dalam  bulan  ini  akan  ada pembelian  tembakau.  Rata-rata  harga tembakau  paling  kecil  Rp.  4.000,00  dan yang  paling  besar  Rp  35.000,00.  Gudang mempunyai  banyak  alasan  untuk mempermainkan  harga  dan  tidak  ada pihak  lain  yang  bisa  menentukan  harga. Gudang  juga  mengambil  keuntungan dari  kotoran/sisa  daun  tembakau  yang ada  dan  ditumpuk  sampai  beberapa  bal. Dalam  setengah  hari,  gudang  dapat memperoleh sepuluh bal.
Bila  pabrik/gudang  sudah  buka, maka  tembakau  dijual,  dan  kalau  sudah tutup,  maka  sulit  bagi  petani  untuk menjual  lagi.  Tembakau  yang  akan ditimbun  hanya  tembakau  dengan  harga Rp 10.000,00 kebawah. Alasannya adalah
banyak  hutang  yang  dimiliki  petani ketika awal musim tanam. Bila tembakau disimpan  sendiri  di  rumah,  biasanya tembakau  justru  bertambah  rusak.  Kalau disimpan  di  tempat  yang  dimiliki  petani biasanya juga menyebabkan jamur.
Modal  petani  ketika  awal  musim tanam  tembakau  adalah  dengan  cara meminjam  uang.  Maka  ketika  musim panen  tiba,  tembakau  harus  secepatnya dijual,  ini  untuk  menyiasati  agar  harga jualnya minimal Rp. 15.000,00. Sementara pinjaman  dari  pemerintah  tidak  ada. Dulu  gudang  pernah  memberikan pinjaman, tapi sistem penjualannya tidak bebas, dan semua panen harus dibawa ke Gudang Garam.
Selama  ini  belum  pernah  ada pertemuan  antara  petani,  pedagang,  dan pemerintah  yang  membahas  masalah harga.  Pernah  ada  kerja  sama  dengan pedagang  Cina,  yang  tujuannya  supaya harga  tembakau  stabil.  Juga  pernah  ada pembicaraan  dengan  dengan  Pemerintah Daerah  (Pemda). Kemudian  ada  patokan harga  tembakau  yang  disepakati  dengan Pemda.  Namun  belum  menunjukkan hasil  yang  diharapkan  petani.  Petani tembakau  pernah  mengadakan  demo  ke Pemda  dan  gudang.  Alasannya  karena penjualan  tembakau  tidak  memiliki standar yang sama. Untuk jenis tembakau yang  sama,  kualitas  dan  harganya  bisa berbeda-beda.  Dan  apabila  tembakau  ini dibawa  pulang,  maka  petani  malah bertambah  rugi,  maka  mau  tidak  mau tembakau harus di jual.
Pernah ada petani tembakau yang menyaingi  pedagang  Cina,  yaitu  H. Nawawi,  tapi  sekarang  sudah  tidak  ada. Juga pernah ada janji dari Pemda, tentang kerja  sama  dengan  Jerman,  terkait masalah  pembelian  tembakau.Petani berharap, untuk menanggulangi penentuan  kualitas  tembakau,  agar
diusahakan  alat  pendeteksi  standar kualitas  tembakau.  Agar  kualitas  dan harga tembakau tidak dipermainkan lagi. Dinas-dinas yang ada di Pemda tidak bisa berbuat  banyak  karena  kalah  dengan amplop dari  pedagang  Cina.  Petani  bisa juga menawar harga, tetapi hal itu sangat bergantung  pada  hubungan  baik  dan pendekatan  emosional  dengan  pedagang Cina. Untuk isu pemasaran di Pamekasan  juga  hampir  sama  dengan Sumenep,  yaitu  tidak  ada  ukuran  yang tetap  dalam  menentukan  kualitas  dan harga tembakau, misalnya bila tembakau dilihat  kuning  maka  harganya  mahal. Tapi  bila  tidak  tercium  aroma/bau gunung/lahan,maka  harga  tembakau tersebut menjadi murah. Jadi sulit dalam menentukan harga dan kualitas tembakau.  Gudang  Garam  biasanya menyukai  tembakau  dengan  warna kuning  masak  dan  Sampoerna  lebih menyukai tembakau dengan warna biru. Petani  bisa  langsung  menjual  ke gudang tapi lewat orang lain. Bila pabrik menyatakan  tutup,  maka  petani  akan bingung,  lalu  tembakau  akan  diobral. Petani belum untung jika harga tembakau 15.000,00/kg,  harga  tembakau  minimal Rp.  20.000,00,  itupun  baru  balik  modal. Untung  yang  didapat  sedikit  dan  upah kerja tidak dihitung. Air yang digunakan untuk  menyiram  tembakau  harus  beli, dengan  harga    Rp  500.000,00/1.000  liter. Pembelian air itu dilakukan sampai masa panen tiba.
Pemasaran  adalah  kendala  yang paling  sulit,  dan  belum  ada  solusinya, termasuk  dari  Pemerintah  Daerah (Pemda).  Tidak  ada  patokan  harga  yang pasti,  harga  selalu  tidak  stabil.  Perkiraan petani  terhadap  kualitas  dan  harga tembakau  yang  mereka  miliki  seringkali meleset.  Ketika  sampai  di  gudang
kualitas  dan  harga  tembakau  selalu berbeda  dengan  perkiraan  petani.  Bisa jadi satu tembakau masuk kategori A dan satunya  lagi  masuk  kategori  B.  Bahkan kadang  tidak  masuk  ke  dalam  kedua kategori tersebut.
Sering terjadi perbedaan penentuan  kualitas  dan  harga  tembakau antara gudang dan pabrik. Ketika gudang menerima  tembakau  petani,  kadang pabrik  tidak  selalu  menerimanya,  dan akan  menegur  gudang.  Sehingga  petani menjadi  ragu  dengan  kualitas  tembakau yang  dimilikinya.  Akibatnya  harga tembakau  menjadi  naik  turun  secara drastis.  Petani  pernah  melakukan  protes atau  mengadakan  aksi  ke  gudang  dan kantor    Bupati.  Namun  kualitas  dan harga  tetap  ditentukan  pabrik,  mereka biasanya  beralasan  dengan  kualitas tembakau yang rendah.
Harapan  petani,  masalah  harga tembakau  paling  rendah  Rp.  20.000,00 – Rp.  30.000,00,  dan  harga  ini  tetap  stabil hingga  tembakau  habis.  Pemerintah pernah  melakukan  pertemuan  dengan pihak  pedagang/gudang  dan  petani. Namun  dalam  praktek  hasilnya  masih jauh dari harapan. Pabrik selalu beralasan bahwa tembakau  dari  petani  memiliki kualitas  jelek,  sehingga  harganya  tidak sampai Rp. 20.000,00.
Sementara untuk isu pemasaran di Sampang,  persoalannya  juga  tidak  jauh beda  dengan  Sumenep  dan  Pamekasan. Tiap  perusahaan  memiliki  kriteria/ciri tersendiri  dalam  menentukan  kualitas tembakau.Tidak ada upaya dari pemerintah untuk menangani pemasaran tembakau,  sehingga  yang  menentukan harga  pabrik.  Bila  gudang  tidak  mau membeli  tembakau,  petani  yang  merugi. Kadang tembakau sudah mau panen tapi gudang belum buka. Tahun 2008 kemarin harga tembakau hancur yaitu Rp. 1.500,00
– Rp. 3.000,00 dan paling bagus hanya Rp. 4.200,00. Petani  tidak  mungkin  menimbun tembakau,  setelah  panen  harus  segera dijual, karena petani tidak punya tempat penyimpanan.  Selain  itu  uang  modal menanam  tembakau  adalah  uang pinjaman,  apalagi  bila  uang  itu  adalah uang  pinjaman  yang  beranak/rentenir. Misalnya  pinjam  Rp.  1.000.000,00  bisa membengkak  menjadi  Rp.  3.000.000,00 juta  pada  saat  panen.  Kalau  panennya bagus mungkin tidak masalah, tapi kalau gagal panen, maka beban petani menjadi semakin  berat.  Ada  yang  pinjam  uang dengan cara meminjam sesuai harga sapi, misalnya meminjam satu sapi seharga Rp. 5.000.000,00  untuk  tahun  sekarang.  Bila tahun  depan  harga  sapi  menjadi  Rp. 7.000.000,00,  maka  yang  harus  dibayar seharga  itu.  Warga  juga  pinjam  ke  pak Klebun tapi  tidak  berbunga,  nanti  bayar hutangnya  kalau  tembakau  sudah  laku dan menjualnya juga harus ke pak Klebun . Semua  petani  menjual  tembakau ke pak Klebun karena yang punya gudang hanya pak Klebun , kecuali jika pak Klebun sudah  tidak  sanggup  membeli,  baru dijual  ke Bandhol dari  luar  desa.  Modal bertani tembakau rata-rata Rp. 5.000.000,00 – Rp.  6.500.000,00.  Kalau petani  rugi  dan  modalnya  saja  tidak kembali,  bisa-bisa  yang  ada  dibawah tembakau  itu  yang  dijual  (tanahnya). Kalau  kualitas  bagus  dan  harga  bagus, harga  tembakau  bisa  mencapai  Rp. 25.000,00-Rp. 30.000,00. Dengan harga ini, petani bisa untung 4 kali lipat dari modal. Bupati  pernah  mengeluarkan kebijakan untuk mematok harga tembakau  sebesar  Rp.  30.000,00/kg kepada  gudang.  Tapi  yang  menjadi persoalan adalah kalau  kebijakan pabrik harga  turun,  maka  Pemerintah  Daerah tidak  bisa  berbuat  banyak.  Menurut  pak
Klebun ,  posisi  tawar  petani  rendah, misalnya petani mau menimbun tembakau, agar bisa lebih tahan lama dan bisa  dijual  kalau  harga  sudah  tinggi. Namun masih kekurangan modal, karena paling  besar  modal  pak Klebun hanya sekitar Rp. 200.000.000,00 untuk membeli tembakau  warga.  Bahkan  pak Klebun masih pinjam ke bank dengan bunga 7 % per  tahunnya.  Sementara pedagang  Cina modalnya    milyaran  bahkan  trilyunan karena  dibantu  pabrik.  Maka  pedagang Cina  jauh  lebih  kuat  posisinya  dalam menentukan harga tembakau dari petani.
Pak Klebun tidak  pernah  pinjam uang  ke  pabrik/pedagang  Cina  karena nanti  semakin  dipermainkan pada  saat menjual hasil tembakau. Misalnya pinjam modal  sama  gudang  maka  dipotong seribu rupiah per kg-nya. Kalau harganya Rp. 18.000,00 maka  dipotong menjadi Rp. 17.000,00.  Mengenai  penentuan  kualitas tembakau,
masing-masing gudang berbeda-beda, Gudang Garam menginginkan  tembakau  warna  kuning, sementara  Djarum  justru  menginginkan yang hijau.
Menurut  pak Klebun ,  sebenarnya untuk  mengatasi  itu  harus  disaingi, petani  harus  punya  gudang  yang  besar dan  bagus.  Jadi  apabila  harga  sedang turun  dari  gudang  Cina, pengepul  bisa menampung  tembakau  dari  penduduk. Ketika  tembakau  tidak  ada  stoknya, gudang akan menaikkan harga. Pada saat itulah  tembakau  di  gudang  dijual,  maka petani  bisa  mendapatkan  untung  dari penjualan itu.
Kebijakan Pemberdayaan Dari  analisa  pola komunikasi kelompok tersebut, maka kebijakan yang bisa  ditempuh  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  pemberdayaan  ekonomi  politik petani  tembakau  adalah  : pertama ,
penentuan  patokan  harga  tembakau. Seperti  yang  pernah  dilakukan  Pemda Sampang  dengan  mematok  harga terendah  sebesar  Rp.  30.000,00.  Namun program  ini  berhenti  di  tengah  jalan. Maka sebelum memberikan kebijakan ini, Pemda  perlu  melegalisasi  ketentuan patokan  harga  tembakau  ini.  Kemudian menyiapkan  supra  struktur  yang  akan mengontrol  praktek  kebijakan  ini  di tingkat lapangan. Terutama ketika petani menjual tembakau ke gudang.
Kedua ,  sangat  mendesak  untuk membuat kebijakan tentang standardisasi kualitas tembakau, baik untuk kualitas A, B,  dan  C.  Standardisasi  ini  perlu  karena selama  ini  ukuran  kualitas  tembakau hanya  ditentukan  oleh  pembeli/gudang. Tidak ada ukuran yang secara kuantitatif bisa  ditunjukkan/dibuktikan  tentang kualitas  tembakau,  apakah  ia  masuk kualitas  A,  B,  atau  C.  Sehingga  ukuran kualitas  tembakau  tersebut  sangat subyektif.  Petani  tidak  memiliki  hak untuk  menentukan  ukuran  kualitas  itu. Gudang  dapat  mempermainkan  kualitas ini  ketika  membeli  tembakau  dari petani/pengepul.  Atau  bisa  juga  Pemda mengadakan alat ukur kualitas tembakau,  sehingga  ukuran  tersebut menjadi lebih kuantitatif dan obyektif.
Ketiga ,  pengadaan  modal  untuk petani tembakau. Selama ini modal petani ketika  mau  menanam  tembakau  adalah dengan  menjual  emas,  sapi  atau  utang. Untuk  menangani  masalah  modal  perlu dibentuk  koperasi  atau  kelompok  tani. Koperasi  dan  kelompok  tani  ini  bisa digunakan  untuk  mengorganisasi  modal petani.  Sehingga  ketika  masa  tanam tembakau  tiba,  tidak  perlu  lagi  utang. Pemda tentu bisa memberikan pembinaan  dan  pendampingan  terhadap koperasi dan kelompok tani ini. Bisa juga Pemda memberi bantuan berupa
pinjaman lunak  bagi  petani  melalui koperasi dan kelompok tani.
Keempat ,  untuk  meningkatkan daya  tawar  petani  ketika  menjual tembakau  ke  pedagang/gudang.  Tiap kecamatan perlu untuk memiliki gudang yang  besar  dan  baik  untuk  menampung tembakau petani bila harga sedang tidak stabil.  Pemda  bisa  bekerja  sama  dengan Klebun  dan  warga  untuk  bersama-sama membangun gudang ini. Karena keberadaan  gudang  penting  untuk menyimpan  tembakau  agar  kualitasnya tetap terjaga baik.
Kelima ,  warga  perlu  membuat kontrak  politik  dengan  para  calon legislatif  ketika  ada  pemilu.  Dengan kontrak  politik  untuk  perbaikan  nasib petani  tembakau  ini,  kepentingan  petani bisa  lebih  diperjuangkan  di  lembagai legislatif  (DPRD).  Warga  hanya  akan memilih  calon  legislatif  yang  punya komitmen untuk memperjuangkan perbaikan  kehidupan  sosial  ekonomi petani tembakau.
Bila  persoalan  dianalisa  dengan cara  pandang  ekonomi  politik  Marxis, maka memang materi sangat berpengaruh  terhadap  sisi  kehidupan sosial  ekonomi.  Karena  materilah  yang pada  akhirnya  menentukan praktik- praktik  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Pemilik  alat  produksi  yang  memiliki otoritas  lebih  dalam  menentukan  pasar. Pemilik  modal,  gudang,  dan  alat produksi/pabrik yang menentukan praktik-praktik  pasar.  Di  dalamnya termasuk  harga,  distribusi  barang, kualitas, dan modal itu sendiri.
Penutup Pola  komunikasi  kelompok  yang terbentuk merupakan komunikasi kelompok  yang  didasarkan  pada  isu pengadaan bibit, pupuk, dan pemasaran.
Opinion  leader dalam  pola  komunikasi petani  tembakau  adalah  pengurus pembibitan,  pedagang  pupuk,  kepala desa (klebun) ,  dan  bandol/pengepul/ juragan. Opinion  leader ini  berkaitan dengan kemampuan individu memengaruhi  perilaku  orang  lain. Pengaruh yang terjadi dalam klik adalah pada  pengadaan  bibit,  penggunaan  jenis dan  takaran  pupuk,  maupun  alur penjualan.  Dalam pola komunikasi diukur  dari  banyaknya  pilihan  yang diterima  individu  dalam    membicarakan topik tertentu.
Dari  analisa  pola  komunikasi tersebut,  maka  kebijakan  yang  bisa ditempuh  oleh  Pemerintah  Daerah adalah: pertama , penentuan patokan harga tembakau. Kedua , sangat mendesak untuk membuat kebijakan tentang standardisasi kualitas tembakau, baik untuk kualitas A, B, dan C. Ketiga , pengadaan modal untuk petani tembakau. Keempat , untuk meningkatkan  daya  tawar  petani  ketika menjual tembakau ke pedagang/gudang. Tiap  kecamatan  perlu  untuk  memiliki gudang  yang  besar  dan  baik  untuk menampung  tembakau  petani  bila  harga sedang  tidak  stabil. Kelima ,  warga  perlu membuat  kontrak  politik  dengan  para calon legislatif ketika ada pemilu. Dengan kontrak  politik  untuk  perbaikan  nasib petani  tembakau  ini,  kepentingan  petani bisa  lebih  diperjuangkan  di  lembagai legislatif  (DPRD).  Warga  hanya  akan memilih  calon  legislatif  yang  punya komitmen untuk memperjuangkan perbaikan  kehidupan  sosial  ekonomi petani tembakau.
Daftar Pustaka Buku: Abidin,  Said  Zainal. Strategi  Kebijakan dalam  Pembangunan  dan  Ekonomi
Politik .Jakarta: Penerbit Suara Bebas,
2008. Black, James & Dean J. Champion. MetodedanMasalahPeneliti anSosial. Bandung:  RefikaAditama, 1999. Caporaso,  James  A.&David  P.  Levine. Teori- TeoriEkonomiPolitik .Yogyakarta:
PustakaPelajar, 2008. Creswell,  John  W. Research  Design, Qualitative& Quantitative Approaches . London: Sage Publication, 1994. Deliarnov. Ekonomi  Politik  :  Mencakup Berbagai  Teori  dan  Konsep  yang Komprehensif .Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2006. DeVito, Joseph. Komunikasi Antar Manusia :  Kuliah  Dasar. Jakarta:  Professional Books, 1997.
Lindlof, Thomas R. Qualitative Communication Research Methods. USA:  SAGE  Publications,
1995. Malhotra,  Naresh  K. Marketing  Research  : An Applied Orientation. Third Edition. USA: Prentice Hall, Inc., 1999. Merriam,Sharan  B. Qualitative  Research  in Practice : Example  for  Discussion  and
Analysis .  San  Fransisco:  Jossey-Bass A Wiley Company, 2002. Moleong, Lexy J. MetodologiPenelitianKualitatif. Bandung: RemajaRosdakarya, 1999. Neumann,  William  Lawrence. Social Research  Methods  :  Qualitative  and Quantitative  Approaches. USA:  Allyn and Bacon, 2000. Patton,  Michael  Quinn. Qualitative Research  &  Evaluation  Methods .Third Edition.London:  Sage  Publications, 2002.
Rakhmat,  Jalaluddin. Metode  Penelitian Komunikasi .Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1999.
Thomas  Santoso,“Tata  NiagaTembakau di Madura”, JurnalManajemen&Kewiraus ahaan , Universitas Kristen Petra.Vol.
3, No. 2(September, 2001), hlm 27.

## INTERNET
http://www.detiknews.com/read/2008/ 11/25/012520/1042299/10/kerap- rugi-2-dari-3-petani-tembakau- ingin-banting- setir.(diaksestanggal16Februari 2008) http://cetak.kompas.com/read/xml/200
8/08/08/14321088/pertembakaua
n.di.madura.(diaksestanggal 28 Januari 2009) http://www.antarajatim.com/index.php ?ref=disp&id=4106 1.001 Cara PetaniTembakau Madura KejarHarga.(diaksestanggal 3 Februari 2009)
