## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMALANREA, KECAMATAN BONTOTIRO, KABUPATEN BULUKUMBA
Winda Audia 1
Uhud Darmawan Natsir 2 Anwar Ramli 3 Romasyah Sahabuddin 4
Abdi Akbar 5
1-5 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
Email: windaaudia05@gmail.com Informasi Naskah Abstrak Diterima: 11 Juli 2023 Revisi: 2 Juli 2023 Terbit: 15 Agustus 2023 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  of managing  village  funds  in  Tamalanrea  Village,  Bontotiro  District, Bulukumba  Regency.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative (case  study).  The  source  of  this  research  data  is  the  Village  Fund
Budget Realization Report.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  results  of  this  study indicate  that  Village  Fund  Allocation  Management  is  effective  in increasing  village  development  in  Tamalanrea  Village,  Bontotiro District, Bulukumba Regency. In addition, there are inhibiting factors in the form of human resources who do not understand and participate in the village fund allocation management process
Kata Kunci:
Effectiveness, Management, Village Funds

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  bukti komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam  memperluas  sistem  desentralisasi  sampai  dengan  elemen pemerintahan  terkecil  yaitu  desa.  Pasal  2  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa pengaturan  desa  bertujuan  untuk  memberikan  pengakuan  atas  desa  dengan  memberikan  kejelasan status dan kepastian hukum menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan desa juga ditujukan untuk membantu desa dalam  mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.
Kehadiran  undang-undang  tentang  desa  merupakan  penguatan  status  desa  sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan  masyarakat.  Kehadiran  undang-undang  tentang  desa  juga  terdapatnya  alokasi anggaran terhadap pemerintahan desa yang kemudian dikelola sebagai keuangan desa. Pengelolaan

## JURNAL MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  untuk  mendukung  dan  menjalankan  program- program kerja pemerintahan desa yang telah direncanakan.
Desa  merupakan  sebuah  komunitas  kecil  yang  terikat  pada  lokalitas  tertentu  baik  sebagai tempat  tinggal  dan  juga  tempat  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat  desa  yang  bergantung kepada pertanian dan perikanan. Pemberian otonomi seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasan kepada daerah secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang keleluasan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari  pemberian  kewenangan  otonomi  terhadap  desa,  maka  perlu  diatur  pula  secara  tegas  sumber- sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari Pemerintah Daerah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  keuangan  desa  yang diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintah  secara  mandiri  melalui  konsep pemberian otonom desa dalam pembangunan. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  yang  menyebutkan  bahwa  semua  hak  dan  kewajiban  desa  dapat  dinilai  dengan  uang  serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan pelaksanaan desa yang ada pada suatu Kabupaten/Kota.
Desa  Tamalanrea  merupakan  desa  yang  yang  terletak  di  Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten Bulukumba, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani. Desa ini mempunyai luas wilayah  885Ha,  yang  terbagi  atas  lima  dusun  yaitu  Dusun  Kailiya,  Dusun  Paulambusu,  Dusun Talumaya, Dusun Tamalala dan Dusun Upasaya. Secara fisik desa ini terletak 30 km dari ibu kota Kabupaten  dan  mempunyai  batas-batas  wilayah  administratif  sebagai  berikut:  a.  Sebelah  Utara berbatasan  dengan:  Desa  Bontotangan  b.  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan:  Desa  Caramming  c. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan:  Desa  Batang  d.  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  :  Kelurahan Benjala.  Dengan  jumlah  penduduk  sebesar  1.828  jiwa.  Alokasi  Dana  Desa  yang  didapat  oleh Pemerintah Desa Tamalanrea dikelola secara mandiri oleh Perangkat Desa Tamalanrea, Alokasi Dana Desa  didapatkan  Desa  Tamalanrea  yang  didapat  melalui  Dinas  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 683.375.000 yang dikelola dan dipergunakan sebesar 35% (tigapuluhlima perseratus) untuk Penyelengaraan Pemerintah Desa Tamalanrea. Alokasi Dana Desa di pergunakan 65% (enampuluhlima perseratus) untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa Tamalanrea. di jelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Tamalanrea
Realisasi Alokasi Dana Desa T.A 2022 Alokasi Dana Desa T.A 2022 Pengelolaan Dana Desa Keterangan Rp. 683.375.000 Rp. 634. 450.000 35% untuk Penyelenggaraan Pemerintah 65% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Insentif  RT/RW  yang  berada  di Desa  Tamalanrea,  Upah  Linmas juga  penetapan  upah  tetap  Kepala Desa dan Operasional BPD Tamalanrea
Melalui BUMDesa, Pembangunan serta  Pemeliharaan  Infrastruktur
Desa Tamalanrea

## Pembangunan Desa

## Sumber: Bendahara Desa Tamalanrea, Diolah oleh peneliti 2023
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten  Bulukumba  tahun  2022  Pengelolaan  Dana  Desa  Tamalanrea digunakan  sebesar  35%  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  sebesar  Rp.  239.181.250  digunakan untuk penetepan upah tetap Kepala Desa beserta Perangkat Desa selama satu tahun, operasional BPD Desa  Batujajar  Timur.  Sedang  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Desa  Tamalanrea  sebesar  65% dipergunakan untuk pemberdayaan, pembangunan desa dan ekonomi Desa Tamalanrea sebesar Rp. 444.193.750  untuk  pembangunan  dan  pemeliharaan  pembangunan  desa  serta  pemberdayaan masyarakat Desa seperti PKK, dan juga modal untuk usaha kecil bagi masyarakat Desa Tamalanrea, serta  BUMDesa  Tamalanrea.  Kinerja  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Tamalanrea  masih  begitu kurang sebab Pembangunan fisik di Desa Tamalanrea belum terdapat perubahan secara merata dan menyeluruh  di  Desa  Tamalanrea,  pembangunan  fisik  seperti  jalan  pemukiman,  penerangan  jalan, perbaikan  sarana  dan  prasarana  publik  masih  belum  ada  perubahan  yang  optimal  dirasakan  untuk beberapa bagian dusun atau RW (Rukun Warga) belum dilaksanakannya pembangunan, namun jalan utama Desa Tamalanrea telah dilakukan pembangunan dan perbaikan. Pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik memiliki tujuan untuk menaikan tingkat hidup dan mutu hidup serta untuk kesejahteraan masyarakat desa.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Pengertian Efektivitas
Menurut Beni (2016) efektivitas adalah hubungan  antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu  kegiatan  dikatakan  efektif  jika  kegiatan  tersebut  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap kemampuan  menyediakan  pelayanan  masyarakat  yang  merupakan  sasaran  yang  telah  ditentukan. Adapun kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu:
a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi yang tercapai.
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah melakukan berbagai upaya  dalam  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah  ditentukan  dan  agar  tidak  tersesat  dalam pencapaian tujuan organisasi.
c) Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan  yang  mantap,  berkaitan  dengan  tujuan  yang  hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan- tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program- program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab  apabila  tidak,  para  pelaksana  akan  kurang  memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f) Tersediannya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indikator  efektivitas  organisasi  adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna  maka  efektivitas  organisasi  menuntut  terdapatnya  sistem  pengawasan  dan pengendalian.

## Pengertian Pengelolaan
Nugroho  dikutip  dari  George  R  Terry  (2003:119)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Jadi  pengelolaan  merupakan  ilmu  manajemen  yang  berhubungan dengan  proses  mengurus  dan  menangani  sesuatu  untuk  mewujudkan  tujuan  tertentu  yang  ingin dicapai.
Pengelolaan dana desa berdasarkan PEMENDAGRI No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Indonesia. Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat degerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua hal organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

## Pengertian Alokasi Dana Desa
Menurut  Dies  Nurhayati,  (2017:3)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang  diberikan kepada  desa  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak  desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berekembang  mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan pembangunan dan  pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.
Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Alokasi  Dana  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  ADD  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  kabupaten  untuk  desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus,  pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
b) Jumlah penduduk desa;
c) Angka kemiskinan desa;
d) Luas wilayah;
e) Tingkat geografis desa.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode penelitian  deskriptif  kualitatif  menekankan  analisis  proses  berfikir  secara  induktif  yang  berkaitan dengan  dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati,  dan  senantiasa  menggunakan  logika ilmiah.  Fokus  penelitian  adalah  tentang  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Tamalanrea
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Subjek penelitian dengan metode Snowball sampling yang dimana merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana snowball  sampling  ini  adalah  termasuk  dalam  teknik  non-probability  sampling  (sample  dengan probabilitas  yang  tidak  sama).  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dengan  teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Tamalanrea,  Kecamatan  Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
Pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan dan penggunaan dana yang dialokasikan kepada desa melalui program pemerintah. Dana desa adalah sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk membiayai pembangunan, pengembangan, dan penyediaan pelayanan dasar  di  tingkat  desa.  Adapun  tabel  4.2  merupakan  gambaran  pengelolaan  dana  desa  tamalanrea tahun 2022.
Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Kode rek Uraian Anggaran Realisasi Efektivitas 3. Pendapatan Rp. 683.375.000 Rp. 683.375.000 100 2. Belanja Rp. 683.375.000 Rp. 683.375.000 100 7.01 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 634.450.000 Rp. 634.450.000 100 7.02 Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 33.925.000 Rp. 33.925.000 100 7.03 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 100

## Sumber: Data diolah, 2023
Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Tamalanrea adalah upaya pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian anggaran dana desa untuk kebutuhan fisik dan nonfisik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana diawali pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilaksanakan melalui model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana  pengelolaan  dana  desa  yang  dimaksud  dalam  perencanaan  tersebut  terdiri  dari  Kepala Desa  sebagai  Penanggung  Jawab  Operasional  Kegiatan  (PJOK),  Sekertaris  Desa  sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.
Dari rencana tersebut menghasilkan pengelolaan dana desa pada tahun 2022 kalau peraturan Desa Tamalanrea terkait anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Tamalanrea.
Berikut  hasil  wawancara  bersama  dengan  Kepala  Desa  Tamalanrea  yaitu  Bapak  Basrang dengan  peneliti  tentang  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  Musrembang  di  Desa Tamalanrea “Sebelum kegiatan rapat Musrembang dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan Musdus
(Musyawarah  Dusun)  dengan  melibatkan  masyarakat.  Tentu  saya  perintahkan  kepada  masing- masing  kepala  dusun  bersama  iman  dan  tokoh  masyarakat  untuk  hadir  dalam  pengadaan  rapat terkait  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilakukan,  setelah  itu  kami  melaksanakan  Musdes (Musyawarah  Desa)  sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Pada  saat  Musdes  ini  tentu  kami memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengutarakan  aspirasinya  saat  Musrembang (Musywarah  Rencana  Pembangunan)  berlangsung,  biasanya  ada  rencana  kegiatan  tapi  sesuai kesepakatan  masyarakat  apakah  dia  ingin  menganti  atau  tidak  biasanya  masyarakat  akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil musrembang.” (Wawancara 19 Juni 2023).
Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir berjumlah 45 orang dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi hanya beberapa aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Selain  itu masih terdapat masyarakat yang belum begitu paham mengenai Musrembang. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu tergolong cukup.
Hal ini searah dengan hasil wawancara bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa  Tamalanrea  yaitu  Bapak  Abdul  Wahab  dimana  penjelasannya “Saya  masih  kurang  paham mengenai musrembang dan hal yang harus dibahas didalamnya. Sebenarnya pemerintah desa telah transparan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  namun  kami  hanya  dapat  mengetahui  beberapa anggaran yang dikelolah oleh pemerintah desa dan rencana kegiatan yang akan dilakukan tetapi kami  berharap  melalui  kegitan  musrembang  ini  setelah  terungkapnya  keinginan  kami  mengenai pembangunan  di  Desa  Tamalanrea  ini  dapat  direalisasikan  dengan  cepat  dan  tepat  sasaran.” ( Wawancara 19 Juni 2023).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  perencanaan  kegiatan  dana  desa yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik dan mementingkan skala prioritas warga dan dampak yang langsung diterima oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Tamalanrea  adalah  mempertimbangkan pendapat dan prioritas masyarakat penerima manfaat dalam pembangunan

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  dengan  anggaran  alokasi  di  Desa  Tamalanrea  sebesar  Rp 634.450.000 (Enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah). Dana desa dibagi secara berkeadilan kepada masing-masing desa atau sebagai dana desa formula yang dihitung dengan  memperlihatkan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks  kesuitas geografis desa di kabupaten bulukumba. Adapun terkait  efektivitas  perencanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba pada tabel 3:
Tabel 3. Perencanaan Penggunaan Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2022
Bidang Pelaksanan Sub Bidang Anggaran Persentase Realisasi Pembangunan  Desa Kesehatan Rp 27.027.570 4,26% 100% Pekerjaan Umum & Penata Ruang Rp. 320.313.409 41,57% 100% Kawasan Pemukiman Rp. 47.050.677 16,25% 100%
Bidang Pelaksanan Sub Bidang Anggaran Persentase Realisasi Pariwisata Rp. 240.058.344 37,92% 100% Jumlah Rp. 634.450.000 100% 100%

## Sumber: Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2022
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah pengelolaan dana desa yang diterima oleh Desa  Tamalanrea  pada  bidang  pembangunan  desa  adalah  sebesar  Rp  634.450.000,  dimana pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Tamalanrea diperuntukkan pada sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 27.027.570 atau sekitar 4,26% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 320.313.409 atau sekitar 41,57% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar 37,92%.
Berdasarkan uraian di atas, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di bidang pembangunan desa tamalanrea telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun  2021  Bab  IV  Pasal  10  dan  11  tentang  penggunaan  dana  desa  Bidang  Pembangunan  desa bahwa  pasal  11  ayat  1a  pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  dasar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  lingkungan  permukiman,  transportasi,  energi,  serta informasi  dan  komunikasi  hal  ini  sejalan  dengan  pengelolaan  dana  desa  sub  bidang  kawasan permukiman sebesar Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25% dan searah dengan pengelolaan dana desa sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 320.313.409 atau sekitar 41,57% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan dari ADD.
Dari penjelasan tabel 4.3 juga diketahui bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di bidang pembangunan desa  tamalanrea telah sesuai dengan  Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Bab IV Pasal 10 dan 11 tentang penggunaan dana desa Bidang Pembangunan desa bahwa pasal 11 ayat 1b pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, serta pendidikan dan kebudayaan. Alokasi dana desa di desa tamalanrea telah efektif sesuai dengan  peraturan tersebut dengan adanya alokasi dana desa  sub  bidang  kesehatan  dengan  anggaran  Rp.  27.027.570  atau  sekitar  4,26%  serta  adanya pengelolaan dana desa sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar 37,92%.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan dana desa di desa tamalanrea telah sesuai dengan maksud dan tujuan pengelolaan dana desa tahun 2022 pasal 2 dimana maksud Alokasi  dana  desa  yaitu  meningkatkan  penyelengaraan  pemerintahan  desa  dalam  pelayanan pemerintahan  pembangunan  serta  meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa tamalanrea. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh kepala desa tamalanrea bahwa:
“Partisipasi masyarakat di desa tamalanrea dalam mendukung proses pembangunan di desa tamalanrea  telah  dikatakan  cukup  dan  sesuai  dengan  harapan  kami  yaitu  selalu  melibatkan masyarakat ketika proses pembangunan di desa tamalanrea sementara dilaksanakan.” (Wawancara 19 Juni 2023)
Adapun  pernyataan  masyarakat  yaitu  bapak  Muhammad  Arsyad  terkait  pelaksanaan pembangunan  yang  dilakukan  oleh  desa  tamalanrea  yaitu “pembangunan didesa ini sudah cukup baik,  hanya  saja  masih  ada  beberapa  lokasi  permukiman  yang  belum  merasakan  dampak  dari pembangunan yang telah direalisasikan seperti jalan lorong tempat tinggal kami, jalanannya belum
memadai padahal sangat sering dilalui warga.” (Wawancara 19 Juni 2023)
Sementara itu, menurut Ketua BPD Desa Tamalanrea yang juga berpendapat terkait  belum efektifnya  pencapaian  tujuan  Pengelolaan  Dana  Desa  menyatakan  bahwa “Pelaksanaan pembangunan  desa  Tamalanrea  yaitu  salah  satunya  pembangunan  rabat  beton  dan  sudah  ingin dikerjakan  keseluruh  jalan  yang  ada  didesa.  Namun,  hal  ini  kurang  efektif  karena  tidak  adanya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Masyarakat  tidak  tahu  tanggung  jawab  mereka sebagai  tim  evaluasi  langsung  dari  setiap  kegiatan  pembangunan  yang  terjadi  di  desa.” (Wawancara 25 Juni 2022).
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa meskipun perencanaan pengelolaan dana desa dalam kategori baik namun dapat dikatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Tamalanrea kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori kurang efektif.

## 3. Tahap Pertanggungjawaban
Dalam  tahapan  laporan  pertanggung  jawaban  (LPJ)  di  Desa  Tamalanrea  Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban efektivitas pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  desa tamalanrea dan BPD serta dilihat dari waktu penyelesaiannya.
Tabel 4.4 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Tahapan Indikator Ukuran Partisipasi (orang) Persentase Pertanggung Jawaban Pihak Penyusunan Pemerintah Desa dan BPD 31 86,11% Tidak tahu 12 13,89% LPJ Total 43 100% Baik 34 88,89% Kualitas LPJ Tidak tahu 7 11,11% Total 41 100% Evaluasi Ada 39 83,33% Kegiatan tidak tahu 4 16,67% Bersama Total 43 100,00% Masyarakat

## Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa sebanyak 43 peserta musrembang atau sekitar 86,11%  menyatakan  bahwa  laporan  pertanggung  jawaban  (LPJ)  disusun  oleh  Pemerintah  Desa
bersama BPD meskipun ditemukan fakta bahwa 12 peserta musrembang atau sekitar 13,89% tidak mengetahui  siapa  yang  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  Desa  Tamalanrea.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penyusunan  pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  pemerintah  Desa Tamalanrea selaku penanggungjawab dalam pelaksanaaan kegiatan diketahui oleh sebagian besar peserta musrembang. Tabel 4.4 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa  Tamalanrea  termasuk  dalam  kategori  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  penilaian  Peserta Musrembang  yaitu  sebanyak  34  Peserta  Musrembang  atau  sekitar  88,89%  menyatakan  bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa  Tamalanrea bersama BPD diterima dengan baik meskipun masih terdapat pernyataan Peserta Musrembang sebanyak 7 orang atau sekitar 11,11% tidak mengetahui tingkat kualitas dari sebuah laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Sekertaris  Desa  Tamalanrea  Ibu  Nurhana yang  menyatakan  bahwa: “LPJ  ini  disusun  oleh  Bendahara  Desa  dan  Sekretaris  desa  yang berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sudah terlaporkan dipusat”. (Wawancara 16 Juni 2023). Adapun pernyataan yang salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Basman yang menyatakan bahwa: “Pemerintah belum pernah melakukan evaluasi dari hasil realiasi pembangunan di Desa Tamalanrea. Hal ini membuat kami masyarakat  tidak  mengetahui  kendala  yang  terjadi  dalam  proses  pembangunan  karena  setelah kegiatan musrembang kami hanya melihat pembangunan mana saja yang telah direalisasikan tetapi tidak  diberikan  gambaran  penjelasan  mengenai  pengelolaan  anggaran  dana  desa  terhadap pembangunan yang dilaksanakan”. ( Wawancara 25 Juni 2022).
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  laporan  pertanggung  jawaban  yang  disusun oleh Pemerintah Desa Tamalanrea dapat digunakan sebagai percontohan bagi seluruh desa yang ada di  kecamatan  Bontotiro.  Meskipun  diketahui  bahwa  pemerintah  desa  tidak  melakukan  evaluasi relaisasi anggaran dana desa bersama dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan pertanggung jawaban yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea cukup efektif.

## Pembahasan

## 1. Tahap Perencanaan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap  efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea, diketahui bahwa bagian pertama yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  adalah  membentuk  tim  pelaksana  pengelolaan  dana  desa  yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku Penangung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  juga  diketahui  bahwa  pada  tahun  2022  proses  Perencanaan Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  di  Desa  Tamalanrea  kurang  efektif meskipun  dalam  proses  pelaksanaannya  yang  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  namun kurangnya  aspirasi  yang  ditunjukkan  oleh  Peserta  Musrembang  terhadap  perencanaan  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Meskipun begitu, dalam proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa  Di  Desa  Tamalanrea  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dengan  melibatkan  seluruh elemen masyarakat.
Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damianus Tola, & Jou Sewa Adrianus (2020) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa  Borokanda  Kecamatan  Ende  Utara  Provinsi  NTT)  yang  hasil  penelitiannya  menunjukkan
bahwa  tidak  semua  tingkat  efektivitas  berada  dalam  angka  100  persen  ini  disebabkan  karena  ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

## 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam  tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dibidang pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 634.450.000 (Enam ratus tiga  puluh  empat  juta  empat  ratus  ribu  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  pengelolaannya  oleh Pemerintah  Desa  Tamalanrea  diperuntukkan  pada  sub  bidang  kesehatan  dengan  anggaran  Rp. 27.027.570  atau  sekitar  4,26%  dari  pengelolaan  dana  desa  bidang  pembangunan,  sub  bidang pekerjaan  umum  dan  penata  ruang  dengan  anggaran  Rp.  320.313.409  atau  sekitar  41,57%  dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar  37,92%.  Pengelolaan  ini  telah  direalisasikan  sepenuhnya  atau  dikatakan  efektif  dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea sesuai dengan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 bab IV Pasal 10 dan 11  mengenai penggunaan dana desa dan Bidang Pembangunan desa.
Pernyataan  di  atas  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sartini  Lasabuda (2021) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Satu  Kecamatan Belang Kabupaten  Minahasa  Tenggara  yang  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  dalam  proses pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  terealisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari Pemerintah Desa.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea  termasuk  dalam  kategori  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan kualitas baik.
3. Faktor-faktor  yang  Menghambat  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Add)  Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tamalanrea
Adapun  faktor  yang  menghambat  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea adalah Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea adalah terdapat masyarakat yang kurang paham mengenai perannya dalam menjadi bagian pada proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga terdapat beberapa tahapan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya.
Faktor hambatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kodir Siregar (2018) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli  Kabupaten  Sumba  Barat.  Pada  penelitian  ini  diketahui  bahwa  Hambatan  yang  dialami  dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss  komunikasi,  dan  pencairan  alokasi  dana  desa  yang  terlambat.  (3)  menanggulangi  hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  “Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikatakan dalam kategori efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pengelolaannya di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
2. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro  Kabupaten  Bulukumba  tahun  2022  dapat  dikatakan  dalam  kategori  efektif.  Hal  ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
3. Faktor  hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa  dalam  mengembangkan pembangunan  desa  di  Desa  Tamalanrea,  Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten  Bulukumba  adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan berpartisipasi pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi. (2013), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. Adi Julianto, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kec.Sembakung Kab.Nunukan. Andri  Munawar,  Efektivitas  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Menunjang  Dana  Desa,  di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
Beni Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.
Buku 1 .Jakarta  Pusat : Taushia.
Burhanuddin.  (1994).  Analisis  Administrasi  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pendidikan.  Jakarta:
Bumi Aksara
Dinda  Agustin  dkk,  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Sambangan  Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia, Vol 7.
Halim,  Abdul.  (2007).  Bunga  Rampai:  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi  Pertama.  UPP  AMP YKPN. Yogyakarta.
Hani Handoko, T. (1997).  Manajemen II, Yogyakarta: BPFE
Hasibuan, H. Melayu S.P. (2009). Manajemen: Dasar, Pegertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Ike  Rus  Tanti,  Efektivitas  dan  Dampak  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, UMM.
Mardiasmo (2017), Perpajakan Edisi Terbaru 2017, Andi: Bandung.
Minarni  Anaci  Dethan,  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  :  Suatu  Pendekatan Teoritis, Universitas Nusa Cendana.
Nugroho,  Riant.  (2003).  Kebijakan  Publik;  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.  Jakarta:  Elex Media Komputido.
Nugroho  D,  Riant,  (2014).  Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.  PT.  Elex Media Komputindo, Jakarta
Nurhayati, Dies. (2017). “Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan  dan  Pemberdaya  Masyarakat”.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi,  Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
UU RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
UU RI Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri.
UU  Nomor  49  Tahun  2016.  Tentag  Cara  Pengelolaan,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan
Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan.
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siagian, (2008). Efektivitas Organisasi. Erlangga. Jakarta.
Sobri, dkk. (2009). Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Multi Pressindo
Salim,  Peter  dan  Yenny  Salim.  (1997).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Konteporer. Modern English Press. Jakarta.
Winardi. (1990). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Madju.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung