## Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer
Studi Perspektif Ushul Fikih
Siti Habibah
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Email: bibahwiwi@gmail.com 085646838715

## Abstrak
Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, beranekaragam metode t}uru>qul istinba>t} yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan demikian, hasil ijtihad dari setiap ulama pun berbeda. Dalam metode qiyas, para ulama mengqiyaskan zakat peofesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan diqiyaskan pada zakat rikaz dan jenis ijtihad yang digunakan pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya Qardawi, Beliau menggunakan ijtiha>d insya>’i> yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin mengunakan ijtiha>d istisla>hi> suatu karya ijtiha>d untuk menggali hukum syar’i dengan cara menetapkan hukum kulli> yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan. Jalaluddin Rakhmat mengunakan jenis ijtiha>d baya>ni>, lapangan jenis ijtiha>d ini hanya dalam pembatasan pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda (lafaz} musytarak).
Kata Kunci: zakat profesi, studi perspektif ushul fikih

## A. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al- Qur’an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad s.a.w.. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
134
tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor  industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu. 1 Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan.
Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama’ salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan al-m ā l al-mustaf ā d , yang  termasuk dalam katagori zakat al-m ā l al-mustaf ā d adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain. 2
Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan- permasalahan. Dalam   permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu- raguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah. 3
Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang nisab, kadar, dan juga haul dalam zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat  profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah  nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan
1 Muhamad, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta: Salemba Diniyah,2002), hlm. 12.
2 Ariana Suryorini, ”Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,” Jurnal Ilmu Dakwah , vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 84.
3 Muhamad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer ,  hlm. 2-3.
135
modal dan persyaratan-persyaratanya. 4 Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advocator, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatanya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil : ضرلاا نم مكل انجرخا اممو متبسك ام تبيط نماوقفنا اونما نيذلا اھيااي 5
Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg  padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkan nya setahun sekali, dan yang terakhir jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan  dikeluarkan pada saat menerimanya. 6
Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa setiap profesi diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 20% atau bisa dikatakan dengan perlimaan ( khumus ). Dengan ketentuan seperti ini Jalal berpendapat bukan saja menyelesaikan kemusykilan tetapi juga menegakkan keadilan Islam. Sekarang tidak satu pun profesi yang terlepas dari kewajiban membayar zakat profesi yang bertujuan untuk menyantuni faqir miskin. 7
Penulis mengajukan tiga pokok masalah di antaranya adalah (1) Dalil apa yang digunakan  untuk menetapkan  zakat profesi dalam hal  jenis profesi dan nisab zakat profesi. (2) Turuq al-istinb ā ṭ apa yang digunakan untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi. (3) Jenis ijtihad apa yang digunakan untuk menetapkan hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi Jenis penelitian ini adalah library reseach, dengan sifat penelitian normatif-doktrinal, pendekatan penelitian usuliyah, teknik
4 Yusuf al-Qardawi, Muskilah al-Faqr Wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam , cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975), hlm. 480.
5 Al- Baqarah (2): 267
6 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah (Jakarta:Gema Insani Press,2007), hlm. 126.
7 Ibid ., hlm.153.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
136
pengumpulan data studi kepustakaan dan metode analisi data adalah kualitatif.
Berdasarkan Hadis Mu’adz yang terkenal, ada tahap-tahap penetapan hukum dalam Islam. Tetapkanlah dalam al-Qur’an. Apabila tidak ada didalamnya maka, carilah dalam As-sunnah . Apabila tidak ada dalam keduanya, maka gunakanlah ra’yu (pendapat). Jadi untuk kasus-kasus baru yang tidak ada rujukannya dalam al-Qur’an dan Hadis, kita boleh mengemukakan pendapat sendiri. Untuk itu diperlukan dalil naql ī y (karena dianggap tidak ada). 8 Nash ada dua macam yaitu yang  berbentuk bahasa ( laf ḍ iyyah ) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (Maknawiyah). Yang berbentuk bahasa (lafaz) adalah al-Qur’an dan Hadis, sedangkan yang berbentuk maknawiyah seperti isti ḥ s ā n, masla ḥ at, sadd al- ż ariah dan sebagainya. Untuk membetulkan keadaan mengenai nash, ada empat segi yang harus diperhatikan, di antaranya (1) Apakah lafad-lafad itu telah jelas makna dan dal ā lahnya (2) Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian atau dengan isyarah. Apakah pengertian yang terkandung di dalamya tersurat atau tersirat. (3) Apakah lafadz itu umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad (4) Bagaimana bentuk lafad yang menimbulkan hukum takl ī f ī yaitu lafad perintah ( amar ) atau larangan ( nahyu ). 9
Di dalam ushul fiqih, ada beberapa metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam biasanya mengunakan istilah istinb ā ṭ dan istidl ā l (cara pengambilan hukum). Kata “ istinb ā ṭ ” bila dihubungkan dengan hukum seperti kata yang dijelaskan oleh Muhamad bin Ali al-Faayyuni (w.770) adalah upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Hadis dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode istinb ā ṭ dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi bahasa, segi maq ā sid (tujuan) syari’ah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. 10 Menurut ulama ushul, suatu istinb ā ṭ dan istidl ā l mempunyai prosedur nalar. Menurut Ali Hasaballah, dalam istinb ā ṭ hukum meliputi dua aspek pokok, pertama, qaw ā ’id al-lugawiyah dan kedua,
8 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual : Refleksi Social Seorang Cendikiawan Muslim , hlm. 147.
9 H.A. Mu’in, Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad
(Metode Penggalian Hukum islam) , (Jakarta: 1986), hlm. 2.
10 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqih:Metode Istinbath dan Istidlal
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 45.
137
qawaid asy-syar ī ’ah ma’nawiyah . Apabila digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan turuq lugawiyah dan turuq asy-syar’iyyah atau al-ma’nawiyah . 11
Ijtihad adalah langkah selanjutnya yang digunakan untuk menggali hukum ketika permasalahan tidak ditemukan dalam al- Qur’an dan Hadis. Kata ijtihad secara etimologi berasal dari kata jahada . Ada dua bentuk ma ṣ dar yang dapat terbentuk dari kata jahada , yaitu: pertama, kata jahd yang mengandung arti kesungguhan. Arti ini sejalan dengan firman Allah:
اﻮﻤﺴﻗاو ﷲاﺎﺑ ﺪﻬﺟ ﻢﻬﻨﻤﻳا 12
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.
Macam-macam ijtihad ditinjau dari segi metodenya, sebagaimana yang dirumuskan ad-Dawuailibi, ijtihad dapat dibagi menjadi kepada 3 macam yaitu 13 :
(1) Al-Ijtihâd al-bayânî , yaitu suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terdapat dalam nashah al-Qur’an dan sunnah. (2) Al-Ijtihâd al- qiyâsî , yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara’ atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al- Qur’an maupun Hadisnya, dengan cara mengqiyâs-kanya kepada hukum-hukum syara’ yang ada nash-nya. (3) Al-Ijtihâd al- istishlâhî , yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara’ atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, baik dari al-Qur’an maupun Hadis, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip al-istishlâh (kemaslahatan). Penulis akan menguraikan pembahasan tentang zakat profesi yang ditinjau dari  usul fiqih terhadap penetapan profesi dan nisab zakat profesi .
B. Dalil, Turu>qul Istinba>t} , dan Jenis Ijtihad Yusuf Qardawi Qardawi menggunakan beberapa dalil Qur’an dan Hadis untuk menetapkan kewajiban zakat profesi. Dalil al-Qur’an yang digunakan Qardawi merupakan dalil umum yang dijadikan
11 Ali Hasaballah ,Usul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1964), hlm. 171.
12 Al-An’am (6): 109
13 Abd Rahman Dahlan, Usul Fiqih , hlm. 348.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
138
sebagai landasan pengembangan subjek zakat (harta yang dikenakan zakat), di antaranya adalah:
ﺎﻬﻳاﺎﻳ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣا اﻮﻘﻔﻧا ﻦﻣ ﺖﺒﻴﻃ ﺎﻣ ﻢﺘﺒﺴﻛ ﺎﻤﻣو ﺎﻨﺟﺮﺧا ﻢﻜﻟ ﻦﻣ ضرﻻا 14
Dalam ayat di atas terdapat lafadz “ anfiq ū ” yang menunjukkan makna “amar”. Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafadz amar itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib. Sekalipun lafadz amar itu tidak disertai oleh penjelasan atau qarinah apapun. Apabila suatu objek yang  dikenai oleh amar maka wajib untuk melaksanakanya. 15 Seperti dalam kaidah usul fiqih:
ﻞﺻﻻا ﻲﻓ ﺮﻣﻻا بﻮﺟﻮﻠﻟ
Asal dari Amar ( perintah ) adalah wajib . 16
Adapun bentuk perintah  menurut bahasa adalah terlaksananya apa yang sudah diperintahkan, atau dengan bahasa lain pokok dari makna “amar” adalah perintah itu terlaksana sekali dan pada waktu kapan saja. Lafaz “amar” tidak menunjukkan permintaan atau tuntunan untuk mengulangi perbuatan yang diperintahkan ataupun harus dilakukan secara spontan kecuali apabila ada qarinah (petunjuk) untuk menunjukkan kewajiban mengulangi dan melakukanya secara langsung. 17
Sepenggal lafadz dari surat Al-Baqarah: 267 yakni lafadz “anfiq ū ” sudah dijelaskan bahwa terdapat lafadz “ amar” yang menunjukkan perintah. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat profesi bersifat wajib bagi
14 Al-Baqarah (2): 267
15 Amir Syarifuddin, Usul Fiqih Jilid II (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 182.
16 Hasbiyallah, Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 131.
17 Abdul Wahab Khallaf , Ilmu Usul Fiqih (Semarang; Dina Utama,
1994), hlm, 350.
kaum muslimin yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab untuk segera membayarkannya.
Menurut Qardawi lafadz “toyyib ā ti m ā kasabtum” merupakan sebuah lafadz yang bermakna umum yang mencakup segala bentuk usaha, seperti dalam perdangangan dan bentuk profesi yang lainya.  Para ulama fiqih berpegang pada keumuman maksud dari ayat tersebut sebagai landasan zakat perdangangan. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi apabila ayat ini dijadikan landasan oleh Qardawi. 18
Dalam metode istinb ā ṭ hukum, lafaz “toyyib ā ti m ā kasabtum” termasuk lafadz dilalah ‘amm . Ulama Hanafiyah mendefinisikan ‘amm dengan, “ Setiap lafadz yang mencakup banyak, baik itu secara lafadz maupun makna. Sedangkan shighat ‘amm adalah lafadz tertentu yang digunakan untuk umum. Jumhur Ulama Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri) berpendapat bahwa untuk menunjukkan ‘amm memang ada lafadz tertentu yang mengikutinya, tanpa ada petunjuk dari luar yang menunjukkan keumumannya. 19
Oleh karena itu, mengambil keumuman lafadz dalam surat al-Baqarah: 267 lebih diutamakan daripada mempertahankan kekhususan asbabun nuzulnya , hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih, yaitu:
ةﺮﺒﻌﻟا مﻮﻤﻌﺑ ﻆﻔﻠﻟا ﻻ صﻮﺼﺨﺑ ﺐﺒﺴﻟا
yang dipandang dasar (titik tolak) adalah petunjuk umum dasar lafadz bukan sebab khusus 20
Menurut analisis penulis, sudah tepat apabila Qardawi mengunakan surat al-Baqarah: 267 karena pada lafaz “ anfiq ū “ merupakan lafadz “amar” yang bermakna perintah yang wajib untuk dipenuhi dan lafaz “toyyib ā ti m ā kasabtum” termasuk lafaz ‘amm yang  mencakup  segala  bentuk  profesi,  baik  profesi- profesi yang ada pada zaman Rasulullah maupun profesi pada zaman modern yang terus berkembang pesat. Apabila sudah
18 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , hlm. 476.
19 Hasbiyallah, Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal,
hlm. 70 20 Hasbiyallah, Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal , hlm. 130.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
140
memenuhi syarat nisab maka seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
Adapun Hadis yang digunakan Qardawi yang digunakan dalam menetapkan wajib zakat perofesi.
ﻦﻋ ﻦﺑا سﺎﺒﻋ ﻲﺿر ﷲا ﺎﻤﻬﻨﻋ نا ﻲﺒﻨﻟا ﻲﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﺚﻌﺑ اذﺎﻌﻣ ﻲﺿر ا ﷲ ﻪﻨﻋ ﻰﻟا ﻦﻤﻴﻟا : لﺎﻘﻓ ﻢﻬﻋدا ﻰﻟا ةدﺎﻬﺷ نا ﻪﻟاﻻ ﻻا ﷲا ﻲﻧاو ر لﻮﺳ ﷲا ، ﺈﻓ ﻢﻬﻧ اﻮﻋﺎﻃا ﺬﻟ ﻚﻟ ْﺎﻓ ﻢﻬﻤﻠﻋ نا ﷲا ضﺮﺘﻓا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺲﻤﺧ تاﻮﻠﺻ ﻲﻓ ﻞﻛ مﻮﻳ ﺔﻠﻴﻟو ، ﺈﻓ ﻢﻬﻧ اﻮﻋﺎﻃا ﺬﻟ ﻚﻟ ْﺎﻓ ﻢﻬﻤﻠﻋ ضﺮﺘﻓا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺔﻗﺪﺻ ﻲﻓ ﻢﻬﻟاﻮﻣا ﺬﺧﺆﺗ ﻦﻣ ﻢﻬﺋﺎﻴﻨﻏا دﺮﺘﻓ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺋاﺮﻘﻓ 21
Qardawi mengunakan metode qiy ā s untuk menetapkan nisab zakat profesi. Qardawi mengiyaskan dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5%  dan illat nya adalah nam ā ’ (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). Qiy ā s menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang belum ada nash hukumnya karena ada persamaan illat. Sesunguhnya hukum itu ada apabila illat hukum itu juga ada. 22
Sebelum menganalisis, penulis akan menerangkan satu persatu teori qiyas yang akan dijadikan pisau analisis agar lebih mudah untuk dipahami dalam menelaah metode qiy ā s yang digunakan Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi. Pertama, Al-ashlu, dalam hal ini Qardawi mengunakan zakat emas dan perak untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan zakat profesi. Karena zakat emas dan perak sudah mempunyai nash hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan hukumnya.
Kedua , Menurut analisis penulis zakat profesi yang merupakan objek far’u (kasus yang belum memiliki nash hukumnya), dalam hal ini yang menjadi objek far’u adalah nisab zakat profesi. Ketiga , Dalam analisa penulis, hukum ashl dari zakat emas dan perak adalah pada dasarnya pada zaman Rasulullah mengunakan nisab dengan perak yaitu sebesar 200
21 Imam al-Bukha>ri, sahi>h al-Bukhori, edisi Al-Imam al Hafizh Abu Abdullah Muhamad bin Ismail (Beirut: Da>r al-Fikr), 1:957, hadst nomor 1395, “Kitab az-Zakat,” “Bab kewajiban zakat.”.  Hadist  dari  Ibnu  ‘Abba>s, sanadnya sahi>h.
22 Abdul Wahab Khallaf , Ilmu Usul Fiqih , hlm 66.
dirham karena mata uang dahulu terbuat dari perak, sedangkan pada zaman sekarang bahan uang terbuat dari emas sehingga sudah sesuai apabila zakat profesi diqiyaskan pada zakat emas dan perak. Keempat , Menurut analisa penulis, illat zakat profesi dengan zakat emas dan perak adalah nam ā ’ (berkembang dan bernilai ekonomis) maksudnya adalah pada era modern ini, profesi semakin berkembang dan juga bernilai ekonomis, begitu juga nilai emas dan perak. Setiap profesi penghasilannya berupa uang (termasuk dalam ruang lingkup zakat emas dan perak).
Qardawi menqiyaskan zakat profesi pada zakat emas dan perak juga didukung oleh beberapa riwayat para sahabat, diantaranya adalah: Pertama, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas’ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari setiap seribu. Kedua, at-Tabrani meriwayatkan  dari ‘Aun dari Muhamad, “Saya melihat  para penguasa bila memberikan gaji, dipotong sebagian untuk membayar zakat. Ketiga, dari Umar bin Abdul Azis, mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat dari pemberian dan mendapatkan hadiah. Keempat, Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab, bahwa “ Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Maksud dari riwayat diatas adalah khalifah yang pertama yang memungut zakat pemberian (gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara pada masa itu), sedangkan sebenarnya sudah ada seseorang  yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yakni Abdullah bin Mas’ud. 23
Dengan beberapa riwayat di atas, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa Qiyas terhadap zakat profesi sudah dilakukan oleh para sahabat dan tabi’in yang menyandarkan kepada zakat emas dan perak. Menurut penyusun, mengenai kuatnya riwayat-riwayat di atas belum bisa diterangkan secara mendetail, karena penyusun tidak menemukan sumber aslinya. Namun terdapat beberapa sahabat dan tabi’in yang sudah terkenal kefaqihanya seperti, Imam Malik, at-Tabrani, dan Umar bin Abdul Azis yang ikut serta dalam periwayatan diatas. Dalam era modern ini, Qardawi berijtihad untuk mengembangkan makna lafadz “ m ā kasabtum” yang pada sebelumnya, para Ulama Fiqih terdahulu lafadz tersebut merupakan landasan zakat perdangangan. Kemudian Qardawi
23 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , hlm. 478.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
142
dengan dalil, jenis ijtihad yang digunakan dan didukung oleh metode instinbath hukum, Sehingga Qardawi dapat memperluas makna dari lafadz “ m ā kasabtum” . Sehingga lafadz tersebut tidak hanya terpaku pada zakat perdangangan, namun setiap profesi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi.
Dalam hal ini Qardawi menawarkan dua jenis ijtihad yaitu ijtihad intiq ā ’i (ijtihad selektif) dan ijtihad insy ā ’i (ijtihad kreatif). Apabila penulis menganalisa dari metode ketetapan hukum zakat profesi yang sudah dipaparkan, Qardawi mengunakan jenis ijtihad insy ā ’i (pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan, yang sebelumnya permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu). Dengan kata lain seorang ulama kontemporer untuk memiliki pendapat baru dari permasalahan baru yang belum ditemukan dalam era sebelumnya, dan ini syah-syah saja berkat karunia Allah. 24 Penulis ingin memberikan masukan, dari hasil ijtihad Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi. Seharusnya setiap profesi memiliki ukuran wajib atau batasan nisab tersendiri. Seperti halnya zakat pegawai dan profesi-profesi lain yang berada di bawah naungan pemerintah atau sejenisnya yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak, tidak dipungkiri bahwa pendapatan mereka berbeda karena disesuaikan dengan pangkat, lamanya mereka bekerja, ada yang sudah menjadi pegawai tetap dan juga ada yang masih menjadi pegawai honorarium. Yang pastinya nantinya terdapat kesenjangan di antara profesi-profesi tersebut, sehingga perlunya pengklasifikasian nisab zakat pada setiap zakat profesi dan Qardawi juga bersikap konsisten, apabila zakat profesi diqiyaskan pada zakat emas dan perak maka harus juga diberlakukan haul.
C. Dalil, Turuqul Istinb ā ṭ , dan Jenis Ijtihad Didin Hafidhuddin Didin menggunakan pendekatan at-Turuq al-Lugawiyah dan at-Turuq al-Ma’nawiyah untuk menggali hukum kewajiban zakat profesi. Dalam metode instinbath hukum (at-Turuq al- Lugawiyah ) yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin, beliau
24 Yusuf Qardawi, Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Berbagai Penyimpangan (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 43.
mengatakan  bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang berasal dari al-Qur’an untuk mewajibkan setiap orang menunaikan zakat profesi ketika sudah mencapai nisab. Kemudian Didin mengkaji adanya kewajiban zakat profesi pada nas-nas yang bersifat umum, di antaranya adalah:
ﺬﺧ ﻦﻣ ﻢﻬﻟاﻮﻣا ﺔﻗﺪﺻ ﻢﻫﺮﻬﻄﺗ ﻢﻬﻴﻛﺰﺗو ﺎﻬﺑ ﻞﺻو ﻢﻬﻴﻠﻋ نا ﻚﺗﻮﻠﺻ ﺳ ﻦﻜ ﻢﻬﻟ ﷲاو ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ 25
Dalil di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan Didin dalam menetapkan zakat profesi. Didin lebih menitikberatkan pada lafadz al-Amw ā l yang termasuk dalam keumuman lafadz dan memiliki arti harta atau kekayaan. Lafadz al-Amw ā l dalam ilmu nahwu-shorof termasuk jamak taksir, dari asal kata m ā l . Pemakaian lafadz ‘amm dalam surat At-Taubah (90) :103 perlu adanya penyederhanaan dalam menafsirkan ayat, sehingga Didin memberikan qar ī nah (petunjuk) yang kuat sehingga dapat mengarahkan lafadz ‘amm itu pada zakat profesi.
Didin menekankan bahwa lafadz “amwal” ini mencakup segala bentuk harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Apabila bertemu dengan lafadz ā mm yang menunjukkan secara mutlak bahwa lafadz ā mm tersebut mencakup semua afradnya , maka timbul dua pertanyaan, yaitu: (1) Apakah boleh langsung menetapkan hukum atas keumumannya itu, (2) Apakah boleh langsung mengamalkan tanpa harus mencari dalil takhsis yang menjelaskan sebelum mengamalakan lafadz ā mm tersebut. Untuk menjawab persoalan ini terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah (1) Ulama’ Hambali memiliki dua versi jawaban yakni, pertama, wajib mengamalkan apa yang dituntut dalam keumuman lafadz tersebut. Kedua , tidak wajib mengamalakan lafadz ā mm secara langsung pada saat itu juga menurut keumumanya. (2) Pendapat Ulama Syafi’iyah, bahwa harus menunggu dan mencari dalil takhsis, dan sebelum itu tidak wajib beramal dengan apa yang dituntut dalam dalil ā mm yang akan menjelaskannya, sebelum mengamalkan lafadz ‘amm
25 At-Taubah  (9): 103
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
144
tersebut. (3) menurut pendapat Jumhur Ulama Usul, bahwa lafadz umum al-Qur’an dapat ditakhsis oleh hadist ahad. 26
Menurut analisa penulis, saya sepakat dengan pendapat Ulama Syafi’iyah yakni kita harus menunggu dan mencari dalil takhsis yang menjelaskan keumuman lafadz tersebut, dan pada hal ini penyusun tidak menemukan hadis yang digunakan Didin dalam menjelaskan keumuman lafadz tersebut, sehinnga penyusun tidak mendapatkan suatu kepastian dari dalil tersebut. Kemudian penulis menganalisa pada domir “ hum ” pada lafadz “ amw ā lihim ” yang kembali pada subjek zakat (profesi- profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya). Didin berpendapat bahwa lafadz “ hum ” ini ditujukkan pada setiap seseorang yang memiliki keahlian dan memilki pekerjaan apapun yang halal, baik seseorang itu melakukan profesi itu sendiri seperti advokator, dokter maupun yang terkait dengan pihak lain ataupun pada sebuah instansi seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilan itu sudah mencapai nishab maka wajib untuk mengeluarkan zakat. 27 Sehingga dhomir “ hum ” dengan lafadz “ amw ā lihim ” memiliki makna yang sangat berkaitan, yakni subjek dan objek zakat profesi. Pastinya hal tersebut didasarkan pada dalil yang bersifat umum, berbagai pendapat para ulama terdahulu dan modern, meskipun dengan istilah yang berbeda, melihat pada sudut keadilan dan perkembangan dalam bidang ekonomi karena profesi pada zaman sekarang semakin berkembang.
Penulis sependapat dengan pengunaan dalil di atas, karena pada penafsiranya pun menunjukkan pada kewajiban membayar zakat profesi yang terdiri dari harta-harta yang wajib dikeluarkan dan juga pada subjek zakat profesi ( orang-orang yang memiliki keahlian pada setiap profesi yang diwajibkan dalam mengelurkan zakat profesi).
ﻲﻓو ﻢﻬﻟاﻮﻣا ﻖﺣ ﻞﺋﺎﺴﻠﻟ موﺮﺤﻤﻟاو 28
Dalam ayat di atas,  Didin menerangkan  bahwa semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang diperoleh,
26 Hasbiyallah, Fiqih dan Ushul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal , hlm. 72.
27 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95.
28 Ad-Dzaariyaat (51): 19
apabila sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, yakni mencapai nishab maka seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat. 29
Muhamad bin Sirin dan Qatadah menerangkan penafsiran dalam makna “haqqun” yakni zakat yang diwajibkan. Tetapi menurut penafsiran Ibnu Abbas, ada yang berpendapat bahwa “ haqqun” maknanya adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat, baik itu untuk menyambung silaturahmi (nafkah keluarga) atau untuk beli jamuan bagi para tamu, atau untuk membantu orang-orang-orang miskin. Alasan beliau adalah karena ayat ini diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi SAW berhijrah, sedangkan zakat diwajibkan di kota Madinah. Dan Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah zakat yang wajib. Lafadz tersebut terdapat juga pada surat Al-Ma’arij yakni pada lafadz “haqqun ma’lum ” zakat wajib yang dijelaskan dan ditentukan di dalam syari’at mengenai kadarnya, jenisnya, dan waktunya. 30
Ibnu Abbas, Sa’id bin Musayib menafsirkan makna “liss ā ili” berrmakna orang yang meminta-minta kepada orang lain karena kefakiranya. Sedangkan lafadz “al- mah~r ū m”, Al-Hasan dan Muhamad bin Al-Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang datang setelah harta rampasan perang dan ia tidsk mendapatkan apapun dari harta tersebut. Seperti halnya yang diriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW, bahwa beliau pernah mengutus satu pleton pasukan, lalu pasukan tersebut mendapatkan kemenangan dan sekaligus juga harta rampasang perang. Setelah harta itu habis dibagikan datanglah beberapa orang lainya yang tidak beruntung untuk mendapatknya, kemudia turunlah surat adz-dzaariyat ayat 19. 31
Pada ayat di atas yang dijadikan dalil dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, menurut penyusun kurang sesuai karena pada ayat ini tidak terfokus pada zakat profesi atau menyingung pada profesi ataupun harta yang diwajibkan pada zakat profesi.
29 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , hlm. 95. 30 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurtubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) , hlm. 242
31 Ibid. , hlm. 243.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
146 ﺎﻳ ﺎﻬﻳأ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣآ اﻮﻘﻔﻧأ ﻦﻣ ﺖﺒﻴﻃ ﺎﻣ ﻢﺘﺒﺴﻛ ﺎﻤﻣو ﺎﻨﺟﺮﺧأ ﻢﻜﻟ ﻦﻣ ضرﻷا ﻻو اﻮﻤﻤﻴﺗ ﺚﻴﺒﺨﻟا ﻪﻨﻣ نﻮﻘﻔﻨﺗ ﻟو ﻢﺘﺴ ﻪﻳﺬﺧﺂﺑ ﻻإ نأ اﻮﻀﻤﻐﺗ ﻪﻴﻓ اﻮﻤﻠﻋاو نأ ﷲا ﻲﻨﻏ ﺪﻴﻤﺣ 32
Didin mengutip  dari pendapat Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur’an, Beliau menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal. Mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak yang ada didalam perut bumi. Baik Profesi yang ada pada zaman Rasulullah atau pada zaman modern saat ini. 33
Dalil di atas mengandung makna bahwa, harta yang didapatkan untuk dikeluarkan zakat harus dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkanya. 34 Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara menipu, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. 35
Menurut analisa penulis syah-syah saja apabila Didin menggunakan tiga dalil sekaligus dalam menetapkan zakat profesi, karena di antara dalil-dalil tersebut saling berkaitan tetapi ada satu dalil yang menurut penyusun tidak sesuai untuk dijadikan dalil dalam menetapkan kewajiban hukum zakat profesi yaitu surat Ad-Dzaariyaat: 19. Di samping itu, tiga dalil yang digunakan oleh Didin dalam menetapakan kewajiban zakat profesi. Semuanya mengandung arti yang sama, yakni segala profesi yang ada diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Bagian lafadz dari surat ketiganya seperti, al-Amw ā l, m ā kasabtum termasuk dilalah ‘amm. Apabila kita melihat dari ketentuan lafadz ‘amm, ketiga ayat tersebut masuk dalam kategori, tetapi Apabila kita melihat dalam pengamalanya ini terdapat keraguan,
32 Al-Baqarah (2): 267
33 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , hlm. 94.
34 Ibid. , hlm. 20.
35 Ibid. , hlm. 21.
karena pada dasarnya tidak ada  penjelasan dari Hadis ahad yang menjelaskan tentang keumuman lafadz tersebut. Metode istinb ā ṭ hukum selanjutnya yang digunakan Didin adalah dengan pendekatan at-Tur ū q al- Ma’nawiyah atau cara pendekatan terhadap makna-makna yang telah dipahami dari lafadznya dengan metode atau cara-cara dalam menggali hukum. 36 Salah satu cara menggali hukum  yakni dengan metode qiy ā s. Dalam hal ini Didin menqiyaskan zakat profesi dengan tiga bentuk zakat, yakni; Pertama, Didin mengqiyaskan dengan zakat perdagangan atau sama halnya dengan nisab zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Kedua, zakat profesi diqiyaskan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653kg padi atau gandum, sedangkan kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikelurkan sebulan sekali, jadi tidak harus menunggu haul. Ketiga, Didin menqiyaskan dengan zakat riqaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan seketika ketika menemukan harta tersebut, jadi tidak diberlakukan haul. 37
Didin juga berpendapat bahwa, zakat profesi dapat dianalogikan pada dua bentuk zakat sekaligus, yaitu diqiyaskan pada zakat pertanian dan juga zakat emas perak sekaligus. Dari sudut nishab, Didin menganalogikan kepada zakat pertanian, sebesar 653kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sedangkan dari sudut kadar zakat, Didin mengqiyaskan pada zakat emas perak atau dengan nama lain zakat uang, alasanya adalah setiap profesi pada umumnya mendapatkan gaji, honorarium, penghasilan, dan upah berbentuk uang sehingga kadar zakatnya sebesar 2,5%. 38 Penulis akan menganalisa pada point satu ini yaitu, qiy ā s Al-Syab ā h. yang digunakan Didin dalam mengiyaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni menetapkan kadar zakat profesi yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak, dan menetapkan nisab zakat profesi pada zakat pertanian, karena terdapat kemiripan diantara keduanya. Dalam Usul fiqih
36 Hasbiyallah, Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal, hlm. 90.
37 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , hlm. 96.
38 Ibid ., hlm. 97.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
148
terdapat sepuluh cara untuk mengetahui ‘illat, dan pada kasus diatas, Didin mengunakan metode syabah . Metode syabah dibagi  dalam dua bentuk yaitu; Pertama , melakukan qiy ā s yang mana memiliki sifat dominan dalam hukum dan sifat, yaitu mengaitkan fur ū ’ yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum al-ashl. Tetapi, kemiripan di antara keduanya memiliki satu sifat yang lebih dominan dengan sifat yang lainya. Contohnya Dalam persoalan ganti rugi akibat suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hamba sahaya dengan orang merdeka, pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama manusia, tetapi derajat di antara keduanya berbeda. Sehingga hukuman untuk hamba sahaya separuh dari orang merdeka. Kedua qiy ā s shuri atau qiy ā s yang semu, yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Contohnya menyamakan kuda dengan keledai dalam hal zakat. Apabila keledai tidak wajib dizakatkan maka kuda pun tidak wajib untuk dizakatkan. 39
Para Ulama pun memiliki perbedaan pendapat tentang penentuan ‘illat dengan cara Al-Syab ā h. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa, apabila tidak ditemukan unsur kesesuaian antara sifat dan hukumnya dalam menqiyaskan suatu kasus, maka Al-Syab ā h dapat dijadikan ‘ illat. Tajuddin ‘Abdul Wahhab al-Subki, menempatkan Al-Syab ā h antara mun ā sabah dengan thard, karena satu sisi Al-Syab ā h tidak mengandung unsur mun ā sabah (kesesuaian), tetapi disamping itu, syara’ dapat menerima Al-Syab ā h. Pendapat ketiga diutarakan oleh al- Shairafi (tokoh ushul fikih Syafi’iyah), dan Ibn Qayyim al- Jauziyyah (tokoh ushul fikih Hanbali) keduanya menolak Al- Syab ā h sebagai salah satu cara dalam menetapkan ‘illat hukum, karena Al-Syab ā h hanya bersifat semu dan tidak nyata. 40
Penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan di atas sekaligus menganalisa, bahwa sudah sesuai apabila mengunakan metode Al-Syab ā h dalam menentukan illat karena terdapat kemiripan diantara keduanya yakni menetapkan nisab pada zakat pertanian dan kadar zakat pada zakat uang (ruang lingkup dalam zakat emas dan perak). Alasanya adalah karena hasil panen diambil setiap bulan dan itu tidak berkaitan dengan bulan
39 Nasrun Harun, Usul Fiqih II , hlm. 93.
40 Nasrun Harun, Usul Fiqih II , hlm. 93.
lainya, begitupula dengan gaji didapatkn sebulan sekali. Sedangkan pada zakat uang, setiap bulanya mendapatkan gaji berupa uang. Dan ini termasuk qiy ā s shuri atau qiy ā s yang semu yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Tetapi di sini terdapat sebuah kejanggalan pada ketentuan haul, pada zakat pertanian tidak diberlakukan haul sedangkan pada zakat uang diberlakukan haul. Dan ternyata Didin menyatukan keduanya, sehingga terdapat kerancauan. Penyusun masih meragukan dengan kebenaran ‘ illat nya, secara otomatis merusak pada rukun qiy ā s nya dan pastinya membatalkan pada pengunaan qiy ā s . Penulis mengkritik pendapat Didin, Beliau menganalogikan zakat profesi pada tiga bentuk zakat dan Didin tidak mengklasifikasikan bentuk qiyas tersebut kepada beberapa bentuk profesi, contohnya profesi pegawai, guru, dosen dll diqiyaskan pada zakat emas dan perak. Dalam hal ini Didin terlalu banyak memberikan pilihan, sehingga terlihat tidak konsisten pada penetapan kewajiban zakat profesi dan ini memberikan peluang kepada muzakki untuk seenak hati memilih dengan berbagai pertimbangan  yang memudahkan dan menguntungkan mereka. Padahal kita mengetahui bahwa setiap pekerjaan memiliki penghasilan yang berbeda-beda, tingkat kecepatan untuk mendapatkan uang sepuluh juta rupiah juga berbeda, ada yang bisa mendapatkan dengan waktu setahun, sebulan, sehari bahkan ada yang bisa mendapatkanya dengan waktu satu jam. Sehingga yang pada awalnya Didin berniat untuki menciptakan kemaslahatan umat, tetapi yang didapatkan sebaliknya.
Setelah penulis mencermati dari dalil yang digunakan, metode instinbath yang dipakai oleh Didin. Penulis menyimpulkan bahwa jenis ijtihad yang digunakan oleh Didin adalah ijtihad istil ā h ī , karena Didin dalam menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar’i dengan cara menetapkan kull ī untuk suatu permasalahan hukum yang belum terdapat dalam nash baik qath’i dan zhanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitanya dengan nash yang ada, dan juga belum diputuskna dalam ijm ā ’. Dasar pegangan dalam ijtihad ini adalah jiwa hukum syara’ yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
150
mendatangkan manfaat maupun untuk menghindarkan madarat. 41
Dalam jenis ijtihad ini, dalil-dalil umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau untuk mendatangkan kemaslahatan tertentu. Seperti contonya pada lafadz “amwal” tidak adil apabila zakat hanya dikenakan pada zakat pertanian, dan zakat perdagangan, sementara dari sektor industri, jasa justru dibebaskan. Dengan perkembangan makna ini juga demi kemaslahatan umat, coba kita bayangkan betapa majunya sektor ekonomi kita apabila profesi-profesi yang baru bermunculan ini juga dikenakan zakat, dengan syarat pengelolaan dan pendistribusian tepat sasaran. 42
D. Dalil, Tur ū qul Istinb ā ṭ , dan Jenis Ijtihad Jalaluddin Rakhmat Jalal adalah salah satu tokoh yang ikut berkonstribusi dalam penetapan kewajiban zakat profesi. Tetapi, dalam menetapkan kasus ini Jalal tidak mengunakan metode nalar seperti halnya qiy ā s seperti yang dilakukan oleh mayoritas ulama. Q iy ā s adalah salah satu metode instinbath hukum yang digunakan oleh mayoritas ulama ketika suatu kasus tidak ditemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur’am maupun Hadis. Menurut Jalal, zakat profesi termasuk ibadah bukan adat. Jadi tidak boleh ada penalaran di dalamnya, sehingga Jalal memiliki sebuah kaidah, “ Apapun yang ditambah-tambah dalam urusan ibadah hukumnya haram, Apabila tidak diperintahkan didalam al-Qur’an dan Hadis , maka tidak boleh melakukan urusan ibadah termasuk zakat yang tidak ada dalilnya. Dalam kasus zakat profesi. Adapun dalil yang digunakan Jalal dalam menetapkan kewajiban zakat profesi.
اﻮﻤﻠﻋاو ﺎﻤﻧا ﻢﺘﻤﻨﻏ ﻦﻣ ﺊﺷ نﺎﻓ ﷲ ﻪﺴﻤﺧ ﺮﻠﻟو لﻮﺳ ىﺬﻟو ﻲﺑﺮﻘﻟا ﻰﻤﺘﻴﻟاو ﻦﻴﻜﺴﻤﻟاو ﻦﺑاو ﻞﻴﺒﺴﻟا 43 41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih II , hlm. 287.
42 Amir Mu’allim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontoversi Antara Teori dan Fungsi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hlm, 119.
43 Al-Anfal (8): 41
Apabila kita memperhatikan Dalil yang digunakan Jalal pada kasus ini, dan pengertian ijtihad yang dipaparkan oleh Jalal. Beliau berpendapat bahwa ijtihad adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menetapkan keputusan dengan menggali dalil dari al-Qur’an dan Hadis. 44
Penulis menganalisa bahwa metode istinba ṭ yang digunakan Jalal adalah at- Tur ū q al-Lugawiyah yang bertumpu pada lafadz musytarak, yaitu pada kata “ganimah”. Jalal berpendapat bahwa kata ganimtum berasal dari kata ghanimah .
Jalal berpendapat bahwa ganimah tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi bisa juga bermakna pahala atau keuntungan bahkan kata ganimah juga terdapat dalam do’a shalat hajat yang memiliki makna keuntungan yang lebih. Di dalam kamus besar bahasa arab yakni Al-Raghib dalam Al- Mufradat , Ibnu Faris dalam Muqayis, Al-Jauhari dalam Shahah al-Lughah , dan Ibn Al-atsir dalam lisan Al-arab . Mengartikan kata ganimah bukan hanya rampasan perang , tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan. 45
Sebelum penulis menganalisa lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari lafadz musytarak . Menurut bahasa musytarak adalah; berserikat, dan berkumpul.
Sedangkan lafadz musytarak yang dimaksudkan dalam usul fiqih adalah lafadz yang dibentuk untuk dua arti atau lebih yang berbeda-berbeda. Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama terkait hukum dalam mengunakan lafadz musytarak. Ada yang memperbolehkan dengan berpengangan pada surat Al-Hajj ayat 18. Pada lafadz tersebut menjelaskan makna sujud, terdapat beberapa makna diantaranya adalah, sujud berarti meletakkan dahi ditanah dan bisa berarti petunjuk. Dan dalam ayat tersebut ditunjukkan pada manusia dan mahluk yang tidak berakal seperti bumi, langit, bulan, dll. Disamping itu, sebagian Ulama berpendapat bahwa mengunakan lafa ẓ musytarak dalam dua makna atau lebih tidak diperbolehkan. 46
Terdapat banyak sebab terjadinya lafa ẓ musytarak , salah satunya adalah adanya perbedaan pengunaan lafadz-lafadz oleh
44 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 150.
45 Ibid., hlm. 151.
46 Basiq Jalal, Ilmu Usul Fiqih Satu dan Dua (Jakarta: kencana,
2010), hlm. 116.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
152
beberapa suku (kabilah) untuk menunjukan beberapa arti. 47 Apabila Dalam sebuah nash syara’ terdapat lafa ẓ musytarak, maka terdapat dua kemungkinan yaitu; pertama , Apabila lafa ẓ musytarak terdapat pada arti bahasa dan arti istilah syara’ , maka lafadz itu harus dibawa kepada makna syar’i. Kedua , Apabila Apabila lafa ẓ musytarak terdapat pada dua arti bahasa atau lebih dari dua arti bahasa, maka lafa ẓ itu wajib dibawa pada satu arti di antara arti-arti bahasa dengan dalil yang dapat menguatkanya. 48 Apabila lafa ẓ musytarak tekandung di dalam sebuah  nash syara’ terletak diantara beberapa arti menurut bahasa, maka wajib untuk melakukan ijtihad dalam menentukan artinya. Seorang mujtahid wajib mengambil dalil melalui beberapa qorinah dan tanda-tanda serta bukti untuk menentukan artinya. 49
Wahbah Az-zuhaili membagi dua bentuk qarinah, yaitu qarinah lafziyah , dan qarinah halliyah untuk menentukan arti dalam lafadz musytarak. Dalam hal ini penyusun telah mencermati. Pertama, qarinah lafziyah ; bahwa lafa ẓ musytarak qarinah lafziyah , pada kata ganimah oleh Jalal sudah diberikan pemisahan makna dan penegasan olehnya, yaitu kata ganimtun berasal dari kata ganimah, tidak selalu bermakna harta rampasan perang, tetapi dapat juga bermakna pahala atau keuntungan. Penulis dapat melihat dalam penafsiran Jalal pada kata “ ganimtum ” berasal dari kata ganima-yaghnamu- ganaman. Awal mula makna dari ganimah adalah memperoleh sesuatu dengan tidak melalui pekerjaan yang sangat keras, maksudnnya adalah perolehan harta tersebut dari kelebihan harta yang diperoleh. Kemudian dalam perkembangan makna kata, “ ganimtum ” juga digunakan untuk memperoleh bagian ketika  memperoleh kemenangan dalam  peperangan. 50
Di Dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi juga dijelaskan bahwa kata ganimah mempunyai makna yang lebih umum daripada harta rampasan perang. Dalam hal rampasang perang , al-Qur’an mempunyai kata yang khusus, yaitu:
47 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqih , alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah press, 1996), hlm. 314.
48 Ibid ., hlm. 312.
49 Ibid ., hlm. 316.
50 Jalaluddin Rahkmat, Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer , hlm. 81.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
153 ﻮﻠﺌﺴﻳ ﻚﻧ ﻦﻋ لﺎﻔﻧﻻا ¸ ﻞﻗ لﺎﻔﻧﻻا ﷲ لﻮﺳﺮﻟاو ، ﷲااﻮﻘﺗﺎﻓ اﻮﺤﻠﺻاو تاذ ﻢﻜﻨﻴﺑ ، ﷲااﻮﻌﻴﻃاو ﻪﻟﻮﺳرو نا ﻢﺘﻨﻛ ﻦﻴﻨﻣﺆﻣ 51
Surat al-Anfal ayat 1, pada ayat ini khusus mengantur kelebihan penghasilan sebagai akibat perang. Sedangkan pada surat al-Anfal ayat 41 khusus mengatur kelebihan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, dan sisanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Dengan demikian tidak ada satupun profesi yang lolos dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dalam sistem zakat sekarang ini   masih banyak profesi yang lolos dari kewajiban membayar zakat, karena selama ini zakat hanya dikenakan pada zakat perdangan, pertanian, emas dan perak, serta barang tambang. Pada surat al-Anfal ayat 41, menampung seluruh profesi yang tidak dikenai kewajiban zakat oleh sistem zakat pada saat ini. Oleh karena itu, ada dua sistem dalam pengeluaran zakat. Satu sistem dikenakan pada lima bentuk zakat seperti zakat perdangan, pertanian, emas dan perak, serta barang tambang dan Sistem kedua yakni sistem seperlima (khumus). 52
Kedua , qarinah halliyah atau keadaan saat surat al-Anfal ayat 41 diturunkan. Diceritakan bahwa, surat ini diturunkan saat terjadinya perang badar hari jum’at tanggal 17 Rhamadan tahun kedua Hijriyah. Pada kalimat ‘ yaumal al-furqon ” yang bermakna hari pemisah antara yang hak dan yang batil. 53 Pendapat penyusun, bahwa ayat tersebut sesuai dengan ruang lingkup historis. Lafadz “ ganimah” pada penafsiran ayat diatas bermakna rampasan perang.
Adapun Hadis yang digunakan Jalal  dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, untuk menguatkan dalil selain dari  al- Qur’an.
ﻦﻋ ﻲﺑا ةﺮﻤﺟ ﻲﻌﺒﻀﻟا لﺎﻗ ﺖﻌﻤﺳ ﻦﺑا سﺎﺒﻋ ﻲﺿر ﷲا ﺎﻤﻬﻨﻋ لﻮﻘﻳ مﺪﻗ ﺪﻓو ﺪﺒﻋ ﺲﻴﻘﻟا ﺎﻳاﻮﻟﺎﻘﻓ لﻮﺳر ﷲا اﺬﻫﺎﻧا ﻲﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﻴﺑر ﺎﻨﻨﻴﺑ ﻚﻨﻴﺑو رﺎﻔﻛ ﺮﻀﻣ 51 Al-Anfal (8): 1 52 Jalaluddin Rahkmat, Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer , hlm. 83.
53 Departemen Agama, Al-Hidayah Alqur’an Tafsir Perkata Tajwid kode angka (Banten: Kalim, 2011 ), hlm. 183.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
154 ﺎﻨﺴﻠﻓ ﻞﺼﻧ ﻚﻴﻟا ﻻا ﻲﻓ ﺮﻬﺸﻟا ماﺮﺤﻟا ﻓ ﺎﻧﺮﻤ ﻪﺑﺬﺧﺆﻧﺮﻣﺎﺑ ﻮﻋﺪﻧو ﻪﻴﻟا ﻞﻤﺠﺑ ﻦﻣ ﺎﻧءارو لﺎﻗ ﻢﻛﺮﻣا ﻊﺑرﺎﺑ ﻢﻛﺎﻬﻧاو ﻦﻋ ﻊﺑرا نﺎﻤﻳﻻا ﷲﺎﺑ ةدﺎﻬﺷ نا ﻪﻟاﻻ ﻻا ﷲا ﺪﻘﻋو ﻩﺪﻴﺑ مﺎﻗاو ةﻼﺼﻟا ءﺎﺘﻳاو ةﺎﻛﺰﻟا مﺎﻴﺻو نﺎﻀﻣر ناو ﷲاودﺆﺗ ﺲﻤﺧ ﺎﻣ ﻢﺘﻤﻨﻏ ﻢﻛﺎﻬﻧاو ﻦﻋ ءﺎﺑﺪﻟا ﻢﺘﻨﺤﻟاوﺮﻴﻘﻨﻟاو ﺖﻓﺰﻤﻟاو 54
Dalam bab ini Imam Bukhori menyebutkan hadis Ibnu Abbas tentang kisah utusan Abdul Qais. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang iman. “Menunaikan seperlima harta rampasan perang adalah sebagian dari Imam.”. Hal ini berdasarkan kaidah dasar Imam Bukhori yang menyamakan arti iman, Islam, dan agama. 55 Jalal menyimpulkan bahwa  dalam hadist ini tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima ( khumus) dari rampasan perang, karena mereka justru menghindari peperangan. 56
Hadis kedua yang digunakan Jalal dalam menetapkan zakat profesi. Dalam hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW menulis surat kepada Sa’ad Hudain dari Qada’ah kepada Juzam, “Nabi menyuruhnya untuk membayar perlimaan (khumus) disamping zakat.”
ﺐﺘﻛ لﻮﺳر ا ﷲ ، ﻰﻠﻋ ﺬﻌﺳ ﻢﻳﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﻀﻗ ﻰﻟاو ماﺬﺟ ﺎﺑﺎﺘﻛ اﺪﺣاو ﻢﻬﻤﻠﻌﻳ ﻪﻴﻓ ﺾﺋاﺮﻓ ﺔﻗﺪﺼﻟا ﻢﻫﺮﻣاو نا اﻮﻌﻓﺪﻳ ﺔﻗﺪﺼﻟا ﺲﻤﺨﻟاو ﻰﻟا ﻪﻴﻟﻮﺳر ﻲﺑا ﻪﺴﺒﻨﻋو وا ﻦﻣ ﻩﻼﺳرا 57
Menurut Ja’far Subhani, Hadis di atas menerangkan bahwa kewajiban khumus terhadap zakat profesi bukan rampasan perang yang dikeluarkan. Jalal menyimpulkan bahwa, di luar
54 Imam al-Bukha>ri, sahi>h al-Bukhori, edisi Al-Imam al Hafizh Abu Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhori (Jakarta: Pustaka As-Sunnah),
1:35, hadist nomor 3095, “Kitab Khumus (seperlima),” “Bab Melaksanakan Khumus Adalah Sebagian dari (Perintah) Allah .”. Hadist dari Abu Hamzah adh-Dhuba’i sanadnya shahih.
55 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Shahin Bukhori (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 648.
56 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual , hlm. 151.
57 Muhamad bin Sa’ad bin Mani’ al-Hasyimi al-Basri, Tabaqat al- Kubra, Juz, 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1990),hlm. 2017.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
zakat terdapat kewajiban mengeluarkan seperlima (khumus) dari profesi-profesi yang  tidak dikenai kewajiban zakat. Madzhab Ahlul-Bayt (mazhab Ja’fari) suadah lama menetapkan kewajiban perlimaan ini. Para Fuqaha’ menetapkan pelimaan dari (1) rampasan perang, (2) barang tambang , (3) barang temuan), (4) barang-barang lautan seperti mutiara, (5) barang yang bercampur antara yang halal dan yang haram (6) kelebihan pendapatan setelh dipotong mu’nah (pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan). 58
Al-Maragi juga menafsirkan lafadz “gonimtum” dengan Al- ganamu, al- magnamu dan al-ganimah yakni dengan arti bahwa sesutu yang diperoleh dan diraih manusia tanpa imbalan material atau dengan keuntungan. 59 Di dalam fiqih Imam Ja’far, “ ganimah” diartikan setiap faedah dan keutungan yang didapat dengan  jalan apapun, seperti perdagangan, industri, pertanian dan peperangan. 60
Penulis juga sependapat dengan penjelasan perkembangan makna lafadz “ gonimtum ” tidak hanya bermakna harta rampasan perang tetapi bermakna segala sesuatu yang di dapatkan seseorang dari sebuah profesi.  Tetapi , Penulis  tidak sependapat dengan ketentuan zakat yang ditetapkan  oleh Jalal, yakni dengan mengunakan kadar zakat khumus, tanpa haul, serta nisab. Pastinya disini terdapat banyak pertanyaan dan masyarakat awam akan merasa kebingungan karena tidak ada ketentuan minimal seseorang diwajibkan untuk berzakat. Kita juga bisa melihat profesi-profesi yang penghasilaknya tidak teratur dan setiap profesi yang berbeda-beda. Jalal tidak memberikan ketentuan pasti dalam menetapkan nisab, dan kadar zakat profesi.
Dalam hal ini, Jalal mengunakan jenis ijtihad bay ā n ī yakni ijtihad yang digunakan dalam menetukan sebuah hukum yang terkandung dalam nash yang sifatnya ẓ ann ī , baik dari segi ketetapanya maupun dari segi penunjukanya. Ruang lingkup ijtihad bay ā n ī ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara pemahaman yang berbeda.
58 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual , hlm. 152.
59 Ahmad Mushthafa’ Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, juz X ( Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 2.
60 Muhamad Jawad Mugniyah, Fiqih Imam Ja’far Sadiq, cet II ., terj,
Samsuri Rifa’i (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), hlm. 534.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
156
Dalam hal ini , hukumnya tersurat di dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti seperti halnya lafa ẓ musytarak yang terkandung dalam lafadz gonimtum, yang mana harus menetapkan satu makna yang dijadikan landasan syar’i. 61 ijtihad bay ā n ī merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), suatu lafadz majas yang mana harus memilih satu makna dari beberapa makna musytarak (ambigu)  yang sesuai dengan suatu permasalahan. 62

## E. Penutup
Dari beberapa pembahasan diatas yang sudah dipaparkan panjang lebar dalam penentuan hukum zakat profesi yang digali dari teori Usul Fikih, maka penyusun menyimpulkan dari bab terakhir, di antaranya adalah:
1. Semua dalil yang digunakan para ulama  termasuk dalam dalil ẓ anni , yang mana masih dibutuhkan penjelasan atas keumuman lafadz tersebut dan mencari satu makna yang sesuai dengan ketentuan zakat profesi dari lafaz musytarak . 2. Metode instinb ā ṭ yang digunakan ketiga tokoh juga sangat beragam. Melihat latar belakang pendidikan, lingkungan, serta komunitas dari organisasi yang mempengaruhi terhadap pemikiran mereka. Yusuf Qardawi mengunkanan at-Turuq al-Lugawiyah yakni lafadz ‘amm yang terkandung dalam  surat Al-Baqarah ayat 267, pada lafadz “m ā kasabtum”, sedangkan dalam at-Tur ū q al- Ma’nawiyah, Yusuf Qardawi mengunakan metode qiyas, Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, dengan berpedoman bahwa illat diantara keduanya sama, yakni nama’’ (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). Sedangkan Didin mengunakan at-Turuq al- Lugawiyah dan at-turuq al-Ma’nawiyah. Tiga dalil al- Qur’an yang digunakan Didin dalam menetapkan zakat profesi, seperti lafadz al-Amw ā l, m ā kasabtum termasuk lafadz ‘amm. Dan ketiga dalil ini, pada intinya menjelaskan bahwa  segala profesi baik yang sudah ada di zaman Rasulullah maupun profesi pada zaman sekarang, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Didin juga mengunakan at-
61 Amir Syarifuddin , Ushul Fiqih II , hlm. 286.
62 Amir Mua’llim dan Yusdani, Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan  Fungsi hlm. 92.
157
turuq al-Ma’nawiyah yakni mengunakan metode qiy ā s Al- Syab ā h dalam menetapkan ‘illat ketika Didin mengqiyaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni untuk nishabnya diqiyaskan pada zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya diqiyaskan pada zakat emas dan perak karena terdapat kesamaan diantara keduanya. Berbeda dengan Jalal, Beliau menolak pengunaan qiyas dalam penentuan hukum zakat profesi. Menurut Jalal, tidak ada penguanaan akal (rasio) dalam urusan ibadah. Sehingga ijtihad beliau hanya terpaku di dalam al-Qur’an dan hadis saja. Dalil yang digunakan Jalal pada surat al-Anfal ayat 41 terdapat lafadz “ musytarak ” ( at-Turuq al-Lugawiyah) yang terkandung dalam lafa ẓ “ ganimtum ”. Dari penafsiran Jalal, bahwa lafadz “ ganimtum ” tidak hanya bermakna harta  rampsan perang, tetapi juga bermakna penghasilan dari sebuah profesi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila sudah melebihi kebutuhan pokok sebesear seperlima (khumus).
3. Jenis Ijtihad yang digunakan ketiga tokoh diatas sangatlah berbeda, Qardawi dengan ijtihad insy ā ’i (ijtihad kreatif) Berbeda dengan Didin , Beliau mengunakan ijtihad istisl ā h ī , dalam ijtihad ini termasuk dalam jiwa syari’ah yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.Dan yang terakhir Jalal mengunakan ijtihad bay ā n ī , ruang lingkup dari ijtihad ini adalah pada kebahasaan dimana menentukan suatu makna yang terkandung dalam suatu lafadz yang memiliki banyak arti ( musytarak) pada lafaz gonimtum.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Syarifuddin, Zakat Profesi , Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.
Ariana, Suryorini,  ”Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,” Jurnal ilmu dakwah , vol. 32, No.1, Januari-Juni 2012.
Basyir, Ahmad Azhar Ijtihad dalam sorotan , Bandung: Mizan,
1996.
Bukhari, sahih al-Bukhori, edisi Al-Imam al Hafizh Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Beirut: Dar al-Fikr, 1:957,
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
158
hadst nomor 1395, “Kitab az-Zakat,” “Bab kewajiban zakat.”. Hadist dari Ibnu ‘Abbas, sanadnya sahih.
Bukhori, Sahih al-Bukhari, juz VII , Bab Tauhid Kairo: Dar al- Fikr, 1981.
Dahlan, Abd.Rahman Usul Fiqih , Jakarta: Amzah, 2010.
Departemen Agama, Al-Hidayah Alqur’an Tafsir Perkata Tajwid kode angka , Banten: Kalim, 2011.
G ā yat al-Ikhti şā r, Semarang: Toha Putra, t.t “ Kit ā b az-Zakat”.
Hadi, Muhammad , Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hafidhuddin, Didin, Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedeqah, dan Waka f, Jakarta: Gema Insani, 2007.
Hafidhuddin, Didin , Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Hasan, M. Ali, Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia) , Jakarta: Prenada Media,
2006.
Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqih:Metode Istinbath dan Istidlal Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
Hasaballah , Ali ,Usul al-Tasyri’ al-islami , Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1964.
Harun, Nasrun, Ushul Fiqih , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
Ibn Rushd, Abu al-Walid Bidayah al-Mujtahid Vol.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al Husayni, Kif ā yatul Akhy ā r Fi Hal
Khalaf, Abdul Wahab Ilmu Usul Fiqih , Bandung: Gema Insani Press, 1996.
Mu’in, H.A. Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad
(Metode Penggalian Hukum islam) , Jakarta: 1986.
159
Muhamad bin Sa’ad bin Mani’ al-Hasyimi al-Basri, Tabaqat al- Kubra, Juz, 1, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
Muhamad, Sahri, Pengembangan zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Malang: Avivena Malang, 1982.\
Muhamad , Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih
Kontemporer , Jakarta: Salemba Diniyah 2002.
Mufiani, Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan) , Jakarta: Prenada Media, 2006.
Rakhmat, Jalaluddin, Islam Aktual , Bandung: Mizan, 1999.
Rais, M.Amien , Cakrawala islam antara cita dan fakta , Bandung: Mizan,1987.
Rauf dan Rasyid, Zakat, Jakarta: Grafikatama Jaya,1992.
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas , Malang:
UIN Malamg Press, 2007.
Shiddieqy, Ash Hasbi, Beberapa permaslahan Zakat , Jakarta: Tintanas Indonesia, 1976.
Shalehuddin, Wawan Shofwan, Risalah Zakat, Infaq, dan sedeqah, Bandung: Tafakur, 2011.
Qardawi, Yusuf, Hukum zakat , Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
Qardawi,Yusuf, Muskilah al-Faqr Wa Kaifa ‘Alajaha al-islam , cet.2 Kairo:Maktabah Wahbah,1975.
Mth, Asmuni, ”Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial ,” Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 1, No.1, (Juli, 2007).
Setiawan, Deny , “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam,”
Jurnal Sosial ekonomi pembangunan tahun 1,no. 2 ( Maret 2011).
Shohib, Muhamad, Al-Qur’an dan Terjemahanya , Bandung:
Sigma Ikhsa Media, 2009.
Syarifuddin, Amir, Usul Fiqih II , Jakarta: kencana, 2009.
Talimah, Ishom, Manhaj Fiqih Yusuf Qardawi , Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2001.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
160
Ubayd, Abu, al-Qasim bin Sallam, al-Amwal , vol.3, Beirut: Dar al-fikr, 1988.
Zamaluddin, Malik Dedy, Zaman Baru Islam Indonesia , Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.