ISSN : 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No 2 Desember 2023 DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2827

## ANALISIS  PENERIMAAN  PAJAK  RESTORAN  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI DAERAH  PADA  BAPEDA  (BADAN  PENDAPATAN  DAERAH)  KABUPATEN GORONTALO
Felmi D. Lantowa 1 , Mentari Ariesta Iyonu 2
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; felmi.lantowa@umgo.ac.id, mentari.iyonu@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Oktober 2023,  Disetujui: 23 November 2023, Publish 26 Desember 2023

## Abstract:
One source of local revenue (PAD) is restaurant tax. This is in accordance with law number 28 of 2009 article 11 which states that the restaurant tax rate is set at a maximum of 10%. In general, the function of local taxes is used for the public interest and mostly for the prosperity of  society.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  restaurant  tax  revenues  against  local revenue  at  the  Gorontalo  district  regional  revenue  agency.  The  research  results  show  that there  was  a  spike  or  realized  restaurant  tax  revenue  in  2017-2019,  but  in  2020-2022  there was  a  decline  in  regional  tax  revenue.  This  is  partly  caused  by  inaccuracies  in  taxpayer reporting.
Keywords: Tax Revenue, Restaurant Tax, Original Regional Income

## Abstrak:
Salah satu yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak restoran. Hal ini sesuai  dengan  telah  ditetapkan  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  pasal  11  yang menyatakan tarif pajak restoran  ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pada umumnya fungsi pajak  daerah  digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  Sebagian  besar  untuk  kemakmuran masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penerimaan  pajak  restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pendapatan  daerah  kabupaten  Gorontalo. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  pelonjakan  atau  terealisasi  penerimaan  pajak restoran  pada tahun  2017-2019  namun  pada  2020-2022 mengalami  penurunan  penerimaan pajak daerah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakakuratan dalam pelaporan wajib pajak.
Kata kunci : Penerimaan Pajak, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Indonesia merupakan negara
berkembang  yang  salah  satu  sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan  pajak  negara.  Berdasarkan Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  pada  Pasal  1  ayat  1,  Pajak adalah  kontribusi  wajib  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Walaupun  pajak  bersifat  memaksa tetapi  Pajak  adalah  pungutan  wajib  yang dibayar  rakyat  untuk  negara  dan  akan digunakan  untuk  kepentingan  pemerintah dan masyarakat umum.
Pajak  merupakan  instrument  yang harus ada karna memiliki peran yang besar dalam  mencapai  tujuan  bernegara  yaitu sebagai  sarana  mewujudkan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  dan  merupakan sarana  mobilisasi  sumber  daya  yang berasal  dari  aktivitas  ekonomi  masyarakat untuk  membiayai  pembangunan  nasional (Menurut Siti Resmi, 2014).
Berdasarkan  penggolongan  pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokan  menjadi  pajak  pusat  dan pajak  daerah.  Pajak  pusat  adalah  pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP),  dan kemudian  hasil  pungutannya  digunakan untuk  membiayai  belanja  Negara.  Pajak
daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola  oleh  pemerintah  daerah  baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota, dan kemudian hasil pengutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah (Marihot Pahala Siahaan, 2014).
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang  dipungut  dan  dikelola  oleh  dinas pendapatan  daerah  atau  kantor  pajak daerah  atau  kantor  sejenis  yang  dibawah wewenang  atau  kendali  pemerintah  daerah setempat.  Sebagaimana  halnya  dengan pajak  pusat,  pajak  daerah  mempunyai peran  penting  dalam  pelaksanaan  fungsi Negara/  pemerintahan,  baik  dalam  fungsi mengatur, penerimaan, retribusi, dan alokasi  sumber  daya  maupun  kombinasi anatara keempatnya (Marihot Pahala Siahaan, 2014).
Berdasarkan  UU  No.  34  Tahun  2000 dalam  tataran  pemerintahan  yang  lebih rendah  (daerah),  pajak  daerah  adalah kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan
tidak mendapatkan  imbalan  secara  langung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.  Pajak  daerah  ini  berlaku  pada provinsi
dan kabupaten/kota. Pengalokasian  pajak  daerah  digunakan untuk  kepentingan  umum  dan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat
(Marihot  Pahala  Siahaan,  2014).  Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka  penyediaan  pelayanan  kepada masyarakat,  disamping  fungsi  regulasi untuk  pengendalian.  Sesuai  hal  tersebut, fungsi  pajak  daerah  dapat  dibedakan menjadi  2  (dua)  fungsi  utama  yaitu  fungsi b udgetory dan fungsi regulatory .
Menurut  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2009  pasal  2  Ayat  1  dan  2,  Pajak
Provinsi
meliputi Pajak Kendaraan
Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaran Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan
Bermotor,  Pajak  Rokok,  dan  Pajak  Air Permukaan.
Sedangkan,
Pajak
Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,
Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak  Parkir,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan & Perkotaan dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  & Bangunan
Salah  satu  yang  menjadi  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah Pajak Restoran. Restoran merupakan salah satu  sumber  penghasilan  bagi  Kabupaten Gorontalo,  yang  dikenal  juga  dengan  Kota kuliner  tentunya  memiliki  banyak  restoran dengan  berbagai  macam  olahan  makanan yang  menjadi  sasaran  wistawan  baik  dari dalam maupun luar negri. Setiap pengunjung  makan  dan  minum  di  restoran tentunya  akan  dikenai  pajak  penjualan/PPn 10%  hal  ini  sesuai  dengan  telah  ditetapkan
Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Pasal  11  yang  menyatakan  Tarif  Pajak Restoran  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 10%.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada badan pendapatan daerah kabupaten Gorontalo diperoleh data dimana pajak  restoran  pada  tahun  2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Gorontalo tertinggi  barada  pada tahun 2019 dimana sebesar Rp. 155.465.564.155 dan terendah berada pada tahun  2021  dimana  hanya  sebesar  Rp.
122.467.826.371. sedangkan untuk penerimaan  Pajak  Restoran  pada  tahun 2018  dan  2019  telah  memenuhi  target, dimana target 2018 sekitar
Rp2.215.521.046  yang  terealisasi  sebesar Rp.  2.761.353.280  sehingga  presentasinya mencapai 124,64%. tahun 2019 sekitar Rp. 2.900.000.000 yang terealisasi sebesar  Rp. 3.444.291.570 sehingga presentasinya mencapai 118,77%. Pada tahun 2020-2022 tidak  mencapai  target  dimana  tingkat
presentasinya  hanya  54,91%,  88,69%,  dan 60,47%.
Sesuai dengan observasi dan pengamatan hal ini diakibatkan oleh pelaku pajak restoran seringkali melakukan pelanggaran  dalam  pelaporan  penerimaan mereka  untuk  menghindari  membayaran pajak  yang  seharusnya  mereka  bayar. Biasanya  dilakukan  dengan  menghindari atau menyembunyikan sebagian pendapatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi penerimaan pajak restoran.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dan kuantitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan  fakta-fakta  yang  ada  atau terjadi  saat  itu  juga,  sehingga  dapat memahaminya  secara  mendalam,  dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian (Sugiyono, 2012). Penemuan data merupakan gambaran atau gambaran realisasi.  Penerapan  penelitian  deskriptif dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

## Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  yang  telah  ditetapkan oleh  peneliti  yaitu  pada  kantor  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo. Penelitian dilaksanakan selama 90 hari (tiga bulan)  yakni  terhitung  mulai  bulan  Juli sampai dengan bulan September 2023

## Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu laporan penerimaan pajak restoran terhadap  PAD  pada  Badan  Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Gorontalo. Data primer yang diperoleh secara langsung  dari  informan  yang  menjabat sebagai kepala, maupun sekretaris
BAPENDA
Kabupaten Gorontalo. Sedangkan  data  sekunder  berupa  data kuantitatif,  yaitu  data  yang  diukur  dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yaitu  data yang  telah  dikumpulkan  oleh  lembaga pengumpul  data  dan  dipublikasikan kepada masyarakat  pengguna  data.  Data  yang diperoleh  dari  laporan  penerimaan  pajak daerah.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah laporan penerimaan pajak daerah kabupaten  Gorontalo  dan  sampel  dari penelitian  ini  adalah  laporan  penerimaan pajak  restoran  terhadap  PAD.  Laporan penerimaan  pajak  restoran  yang  akan  di gunakan  adalah  selama  5  tahun  terakhir (2018-2022)
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner dari sumber primer,  yaitu  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  pada  pengumpulan  data (Sugiono,  2011)  untuk  diperoleh  data  yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan  landasan  dalam  proses  analisis. Prosedur  pengumpulan  tersebut  digunakan
untuk  memperoleh  informasi  mengenai variable  penelitian  yaitu  mengenai  laporan penerimaan pajak restoran
Penelitian ini melakukan
pengumpulan data dengan cara
mendatangi  secara  langsung ke  BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Kemudiaan menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data diantaranya:
1.  Observasi,  pengumpulan  data  dengan
cara melakukan pencatatan secara cermat dalam bentuk angket dan dokumentasi
2.  Dokumentasi,  Teknik  pengumpulan  data dengan mengumpulkan
sejumlah dokumen  yang  berhubungan  dengan permasalah yang dibahas. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini
digunakan  untuk  mendapatkan  laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.
3.  Metode Analisis Untuk membahas
permasalahan dalam penelitian ini, maka
dilakukan analisis terhadap

## Teknik Analisis Data
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan  data  agar  data  lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan  menggunakan  rumus  atau  aturan- aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian Sugiyono (2011: 332).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif berisi penjelasan  serta  pemaparan  dilakukan dengan  cara  menjelaskan  rumus-rumus dengan kalimat yang dipisahkankan menurut  kategorinya  untuk  memeperoleh
kesimpulan.  Sedangkan  Metode  kuantitatif berupa  analisis  rasio.  Analisis  rasio  yang diimplementasikan  dalam  penelitian  ini adalah  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektifitas  dan  Rasio  Keseserasian  Belanja Daerah (Halim, 2015).

## 3.2  Tahap Penelitian
Adapun  tahap-tahap  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Observasi awal
2.  Penyusuanan draf proposal
3.  Ujian proposal
4.  Pengumpulan data dan analisis data
5.  Penyususnan draf laporan penelitian 6.  Ujian Hasil
7.  Ujian Skripsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Pajak Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia  No.28  tahun  2007  tentang perubahan  ketiga  atas  Undang-undang Republik  Indonesia  No.6  tahun  1983 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsungdan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian  pajak  menurut  para  ahli yang dikutip oleh (Soemitro, 2016)
adalah  sebaga i  berikut  :“Pajak  adalah peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada  kasnegara  untuk  membiayai  public saving  yang  merupakan  sumberutama untuk membiayai publik investment.”
Dari  beberapa  paparan  teori  diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan  iuran  mutlak  atau  wajib  yang dipaksakan dari Negara kepada masyarakat untuk pembiayaan nasional serta kepentingan  bersama  sebagaimana  yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

## Fungsi Pajak
Pajak  mempunyai  peranan  yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan  karena  pajak  merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai  semua  pengeluaran  termasuk pengeluaran  pembangunan.  Berikut  fungsi pajak Menurut (Resmi, 2014) antara lain:
A.  Fungsi  Penerima  (Budgetair)  Pajak mempunyai  fungsi  budgetair,  artinya pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai  pengeluaran  baik  rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber  keuangan  Negara,  pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.  Upaya  tersebut  ditempuh dengan  cara  ekstensifikasi  maupun intensifikasi  pemungutan  pajak  melalui penyempurnaan  peratutan  berbagai
jenis  pajak  seperti  Pajak  Penghasilan (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBm),  PAJAK  Bumi  dan  Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.
B.  Fungsi  Mengatur  (Regulerend)  Pajak mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  di  luar bidang  keuangan.  Beberapa  contoh penerapan pajak sebagai fungsi
pengatur adalah : C.  Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  dikenakan  pada  saat  terjadi transaksi  jual  beli  barang  mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
D.  Tarif  pajak  progresif  dikenakan  atas penghasilan:  dimaksudkan  agar  pihak yang  memperoleh  penghasilan  tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
E.  Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksuskan  agar  para  pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya  di  pasar  dunia  sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
F.  Pajak  penghasilan  dikenakan  atas penyerahan  barang  barang  atas  hasil industry tertentu seperti industry semen,  industri  rokok,  industry  baja,
dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat  penekanan  produksi  terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu  lingkungan  atau  polusi (membahayakan kesehatan).
G.  Pembebasan  pajak  penghasilan  atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi diIndonesia.
H.  Pemberlakuan tax holiday : dimaksudkan  untuk  menarik  investor asing  agar  menanamkan  modalnya  di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

## (PAD)
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2009  tentang  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  sumber  keuangan daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan  perundang.  Undangan yang ada pada daerah tersebut.
Pendapatan asli daerah (PAD)
menggambarkan  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat.  Agar  menjadi  daerah  yang  mandiri maka  suatu  daerah  perlu  meningkatkan sumber  penerimaan  daerah itu agar terciptanya peningkatan kemadirian otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

## 2. Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) Sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  merupakan  sumber-sumber keuangan  daerah  yang berasal  dari  daerah yang bersangkutan, yaitu :
Pajak  Daerah  Menurut  (Siahaan,  2012) pajak daerah ialah iuran yang
dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepala daerah,
tanpa imbalan langsung  yang  seimbang  yang  dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya menurut  Syafrizal  pajak  daerah  adalah kontribusi wajib pada daerah
yang terutang oleh orang pribai atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan  Undang-undang  dengan  tidak mendapatkan imbalan
A. secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
B. Retribusi  Daerah  Menurut  Mardiasmo retribusi  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian  izin  tertentu  yang  khusus atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.
C. Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang  Dipisahkan  Menurut Undang-Undang  No.  3  Tahun  2014 mengklasifikasikan
jenis hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dirinci  menurut  objek pendapatan  yang  mencakup  bagian laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik  daerah  (BUMD),  bagian  laba atas penyertaan modal pada
perusahaan  milik  Negara/BUMD  dan bagian laba atas penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  swasta atau kelompok masyarakat.
D. Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang  Sah  Menurut  Undang-Undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk  dalam  jenis  pajak  daerah, dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang tidak dipisahkan Pajak Daerah

## A. Pengertian Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu pendapatan  bagi  daerah  tersebut.  Sesuai dengan  fungsinya,  Pajak  berfungsi  sebagai sumber  pendanaan  bagi  pemerintah  pusat maupun  daerah  Sebagai  salah  satu  bagian dari  upaya  perbaikan  terus  menerus, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 yang  mengatur  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  memperbaiki  tiga  hal, yaitu:  penyempurnaan  system  pemungutan pajak daerah, pemberian kewenangan yang lebihbesar kepada daerah di bidang perpajakan  ( local  taxing  empowerment ), dan  peningkatan  efektivitas  pengawasan. Ketiga  hal  tersebut  berjalan  bersamaan, sehingga  upaya  peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dilakukan  dengan  tepat, sesuai  dan  konsisten  terhadap  prinsip- prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenakankan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

## B. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah
Suatu  pajak  daerah  harus  memenuhi
beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat
dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah  prinsip  yang  umum  digunakan  di bidang  perpajakan,  dibawah  ini  diuraikan beberapa  prinsip  pokok  dari  suatu  pajak yang baik, antara lain:
Prinsip keadilan (Equity). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan  berdasarkan  kemampuan masing-masing  subjek  pajak  daerah.  Yang dimaksud dengan  keseimbangan atas
kemampuan  subjek  pajak  adalah  dalam pemungutan  pajak  tidak  ada  diskriminasi  di antara  sesa  mewajib  pajak  yang  memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang  dilakukan  terhadap  semua  subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam  prinsip  equity  ini  setiap  masyarakat yang  dengan  kemampuan  yang  sama dikenai  pajak yang  sama  dan  masyarakat yang  memiliki  kemampuan  yang  berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
1) Prinsip Kepastian (Certainty).
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya  kepastian,  baik  bagi  aparatur pemungut  maupun  wajib  pajak.  Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya.
Adanya  kepastian  akan  menjamin  setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan  kewajiban  membayar  pajak daerah,  karena  segala  sesuatunya  diatur secara jelas.
2) Prinsip Kemudahan (Convenience).
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya  saat  dan  waktu  yang tepat  bagi wajib  pajak  daerah  dalam  memenuhi kewajibannya.  Pemungutan  pajak  daerah sebaiknya  dilakukan  pada  saat  wajib  pajak daerah  menerima  penghasilan.  Dalam  hal ini  negara  tidak  mungkin  melaksanakan pemungutan  pajak  daerah  jika  masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk
membayar.  Bahkan  daerah  seharusnya memberikan  kesempatan  terlebih  dahulu kepada  masyarakat  untuk  memperoleh peningkatan  pendapatan,  dan  setelah  itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. 3) Prinsip Kemudahan (Convenience).
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya  saat  dan  waktu  yang tepat  bagi wajib  pajak  daerah  dalam  memenuhi kewajibannya.  Pemungutan  pajak  daerah sebaiknya  dilakukan  pada  saat  wajib  pajak daerah  menerima  penghasilan.  Dalam  hal ini  negara  tidak  mungkin  melaksanakan pemungutan  pajak  daerah  jika  masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar.  Bahkan  daerah  seharusnya memberikan  kesempatan  terlebih  dahulu kepada  masyarakat  untuk  memperoleh peningkatan  pendapatan,  dan  setelah  itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.
4) Prinsip efisiensi (Efficiency) Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya  efisiensi  pemungutan  pajak, artinya  biaya  yang  dikeluarkan  dalam melaksanakan  pemungutan  pajak  tidak boleh  lebih  besar  dari  jumlah  pajak  yang dipungut.  Dalam  prinsip  ini  terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme  yang  dapat  mendatangkan pemasukan  pajak  yang  sebesar-besarnya dan  biaya  yang  sekecil-kecilnya.  Untuk mempertahankan  prinsip-prinsip  tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri- ciri  tertentu.  Adapun  ciri-ciri  dimaksud,
khususnya  yang  terjadi  di  banyak  negara sedang berkembang, adalah:
a)  Pajak  daerah  secara  ekonomis  dapat dipungut,  yang  berarti  perbandingan antara  Penerimaan  pajak  harus  lebih besar dibandingkan ongkos
pemungutannya. b)  Relatif  stabil,  artinya  penerimaan
pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
c)  Basis  pajaknya  harus  merupakan
perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar
(ability to pay).

## C. Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak daerah yang dapat dipungut  oleh  pemerintah  daerah  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  34  Tahun 2000  yang  ditetapkan  dengan  pembatasan tarif  paling  tinggi,  yang  berbeda  untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :
1) Tarif  PKB  ditetapkan  paling  tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian.
2) Tarif  PKB  untuk  kendaraan  bermotor pribadi kepemilikan pertama
ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  2% (dua persen).
3) Tarif  PKB  untuk  kendaraan  bermotor pribadi kepemilikan keduadan seterusnya  tarif  dapat  ditetapkan secara  progresif  paling  tinggisebesar
10% (sepuluh persen).
4) Tarif  PKB  untuk  kendaraan  bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social
keagamaan,  lembaga  social  dan keagamaan,  pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah  daerah,  dan  kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan  daerah  ditetapkan  paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
5) Tarif  PKB  untuk  kendaraan  bermotor alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
6) Tarif  BBNKB  ditetapkan  paling  tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling  tinggi  sebesar  20%  (dua  puluh persen). Tarif BBNKB untuk penyerahan  kedua  dan  seterusnya ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  1% (satu persen).
7) Tarif  PBBKB  ditetapkan  paling  tinggi 10%
8) Tarif  Pajak  Air  Permukaan  ditetapkan paling tinggi 10%
9) Tarif  Pajak  Rokok  ditetapkan  sebesar 10%
10)  Tarif  Pajak  Hotel  ditetapkan  paling tinggi 10%
11)  Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
12)  Tarif  Pajak  Hiburan  ditetapkan  paling tinggi 35%
13)  Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
14)  Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tingggi 10%
15)  Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
16)  Tarif  Pajak  Parkir  ditetapkan  paling tinggi 30%
17)  Tarif  Pajak  Air  Tanah  ditetapkan Paling tinggi sebesar 20%
18)  Tarif  Pajak  Srang  Burung  Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
19)  Tarif  PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
20)  Tarif  BPHTB  ditetapkan  paling  tinggi sebesar 5%

## D. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menetukan bahwa system perpajakan Indonesia  adalah  sistem  s elf  assessment.
Penetapan  sistem  s elf  assessment juga dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun  2000.  Karena  karakteristik  setiap jenis  pajak  daerah  tidak  sama,  sistem  ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak  daerah.  Menurut  Marihot  Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan  tiga  sistem  pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:
Dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sistem  pengenaan  pajak  yangmemberi kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,
1)  memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2)  Ditetapkan  oleh  kepala  daerah,  yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar  oleh  wajib  pajak  setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepaladaerah atau pejabat yang ditunjuk  melalui  surat  ketetapan  pajak daerah  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan.
3)  Dipungut  oleh  pemungut  pajak,  sistem pengenaan  pajak  yang  dipungutoleh pemungut  pajak  pada  sumbernya, antara  lain  Perusahaan  Listrik  Negara (PLN) yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan  Jalan  atas  penggunaan tenaga  listrik  yang  disediakan  oleh PLN.

## E. Kriteria Pajak Daerah
Ada  beberapa  kriteria  mengenai  pajak daerah, yaitu:
1) Pungutan  bersifat  pajak  dan  bukan retribusi.  Pungutan  tersebut  harus sesuai  definisi  pajak  yang  ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  daerah:  tanpa  imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan  berdasarkan  perundang- undangan; dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
2) Objek  pajak  terletak  atau  terdapat  di wilayah daerah kabupaten/kota yang  bersangkutan  dan  mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya  melayani  masyarakat  di  wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan  umum.  Pajak  ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih  luas  antara  pemerintah  dan masyarakat  dengan  memperhatikan aspek  ketentraman  dan  kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4) Potensi  pajak  memadai,  artinya  hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5) Objek  Pajak  bukan  merupakan  objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain  adalah  pajak  ganda  (double  tax), yaitu  pajak  dengan  objek  dan/atau dasar  pengenaan  yang  tumpang  tindih dengan objek dan/atau dasar
pengenaan  pajak  lain  yang  sebagian atau  seluruh  hasilnya  diterima  oleh daerah.
6) Tidak  memberikan  dampak  ekonomi yang  negatif.  Pajak  tidak  mengganggu alokasi  sumber  ekonomi  dan  tidak merintangiarus  sumber  daya  ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksporimpor.
7) Memperhatikan  aspek  keadilan  dan kemampuan masyarakat.
Aspek  keadilan,  antara  lain:  objek  dan subjek  pajak  harus  jelas  sehingga dapat  diawasi,  pemungutannya,  jumlah pembayaran  pajak  dapat  diperkirakan oleh  wajib  pajak;  dan  tarif  pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8) Aspek  kemampuan  masyarakat.  Pajak memperhatikan  kemampuan subjek pajak  untuk  memikul  tambahan  beban pajak,  sehingga  sebagian  besar  dari beban  pajak  tersebut  tidak  dipikul  oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
9) Menjaga  kelestarian  lingkungan  Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan  pajak  tidak  memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

## F.  Jenis – Jenis Pajak Daerah
Menurut (Siahaan, 2012), Berikut Jenis- jenis  pajak  daerah    yaitu  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan,  dan  pajak  perolehan  atas  tanah dan bangunan.

## Pajak Restoran
Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  1angka  22 dan  23,  pajak  restoran  adalah  pajak  atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan
restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan  atau  minuman  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bardan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering.  Menurut  Atmojo,  restoran adalah  suatu  tempat  atau  bangunan  yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan  pelayanan  dengan  baik kepada  semua  konsumen  baik  berupa makanan atau pun minuman.
Penulis menyimpulkan bahwa,
Restoran  suatu  usaha  yang  pasti  karna restoran menyajikan atau menjual kebutuhan  primer  manusia  yaitu  makanan dan  minuman.  Maka,  keberadaan  restoran sudah pasti akan terusbertambah dari tahun ke tahun.
Adapun  dalam  pemungutan  Pajak Restoran  Menurut  Marihot  Pahala  Siahaan (2011)  terdapat  beberapa  terminologi  yang perlu  diketahui.  Terminologi  tersebut  dapat dilihat berikut ini :
a)  Restoran adalah fasilitas penyedia
makanan  dan  atau  minuman dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup  juga  rumah  makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
b)  Pengusaha  restoran  adalah  orang
pribadi  atau  badan  dalam  bentuk apapun,  yang  dalam  lingkungan perusahaan  atau  pekerjaannya
melakukan usaha di bidang rumah makan.
c)  Pembayaran  adalah  jumlah  yang diterima  atau  seharusnya  diterima sebagai  imbalan  atas  penyerahan barang  atau  pelayanan,  sebagai pembayaran kepada pemilik
rumah makan.
d)  Bon  penjualan  (bill)  adalah  bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai  bukti  pungutan  pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
Jenis – Jenis Restoran
Menurut (Soekresno, 2013)
Berdasarkan  kegiatan  dan  makanan  atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan  menjadi  beberapa  jenis, yaitu:
a)  Ala carte restaurant. Menu lengkap  dan  merupakan  restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
b)  Table  dhotel.  Restoran  dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu
berurutan  dari  menu  pembuka sampai  penutup.  Biasanya  erat hubungannya dengan hotel.
c)  Coffe  shop.  Merupakan  tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi
sebagai  menu  special  di  luar
makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
d)  Cafetaria. Merupakan tempat makan  dan  minum  yang  terbatas menyajikan  roti  atau  sandwich serta  minuman-minuman  ringan yang  tidak  berakohol,  biasanya erat hubungannya dengan kantor.
e)  Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang
menyajikan  berbagai  makanan- makanan  instan  dengan  harga yang terjangkau.
f) Contimental  restaurant.  Restoran yang memberikan kebebasan
bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
g)  Carvery. Merupakan restoran yang  biasanya  terdapat  di  motel kecil  dan  menyajikan  makanan dan minuman sederhana.
h)  Dischotheque. Merupakan tempat
makan dan minum yang menyuguhkan  suasana  hingar bingar musik sebagai daya tariknya  menyuguhkan  makanan dan minuman cepat saji.
i) Fish  and  chip  shop.  Restoran yang  menyajikan  menu  ikan  dan kripik  atau  snack  sebagai  menu utama.
j) Grill  room.  Restoran  dengan menu  masakan  panggang  atau barbekyu sebagai menu andalan.
k)  Intavern. Restoran kecil di pinggiran  kota  yang  biasanya menyuguhkan  makanan  cepat saji dan minuman kopi.
l) Pizzeria.  Restoran  dengan  menu pizza  dan  pasta  sebagai  menu utama.
m)  Creeperie.
Restoran yang menyajikan  berbagai  menu  kreps dan manisan.
n)  Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.
o)  Café;  tempat  untuk  makan  dan minum  dengan  sajian  cepat  saji dan  menyuguhkan  suasana  yang santai atau tidak resmi.
p)  Specially  restaurant;  merupakan
tempat  untuk  makan  dan  minum yang  memiliki  tema  khusus  atau kekhususan menu masakan yang akan  disajikan  dan  biasanya memiliki  citarasa  yang  berbeda dengan restoranlain.
q)  Terrace  restaurant;  merupakan tempat  makan  dan  minum  yang umumnya  terletak  diluar  ruangan dan  biasanya  erat  hubungannya dengan fasilitas hotel.
r) Gourment  restaurant;  merupakan tempat  makan  dan  minum  yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti  akan  citarasa  sehingga banyak  menyediakan  makanan- makanan lezat dengan pelayanan yang  megah  dan  harga  yang mahal.
s)  Family  restaurant;  merupakan restoran  sederhana  untuk  makan dan minum keluarga atau rombongan  dengan  harga  yang tidak  mahal  serta  menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
t) Main  dining  room;  merupakan
ruang makan besar atau restoran yang
umumnya terdapat dihotel, penyajian  makanannya  secara resmi,  servis  yang  diberikan dapat menggunakan gaya prancis maupun  rusia,  dan  orang-orang yang dating pada  umumnya menggunakan pakaian resmi formal
Tarif  dan  Cara  Perhitungan  Pemungutan Pajak Restoran
Menurut  (Siahaan,  2016),  Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP)  Pajak  Restoran adalah  jumlah  pembayaran  yang  diterima atau  yang  seharusnya  diterima  olehresto tersebut  Jumlah  pembayaran  itu  biasanya termasuk  biaya  layanan  (servicecharge) yang  biasanya  dikenakan  oleh  restoran. Jadi,  angka  DPP  ini  diperoleh  setelah mengalikan  antara  jumlah  harga  dari  item yang  dibeli  konsumen  dengantarif service charge .  Rumus  Pajak  Restoran  (PB1)  = DPP x Tarif Pajak Restoran.

## Analisis
Permasalahan  utama  yang  hendak disajikan  dalam  bab  ini  yaitu  tentang penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di badan
pendapatan  daerah  Kabupaten  Gorontalo yang tidak seimbang dan tidak dimaksimalkan. Karena kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayarkan  pajak  restoran.  Sehingga menimbulkan  pendapatan  asli  daerah  tidak mencapai target.
Penerimaan
Pajak Restoran merupakan  sumber  PAD  yang  sangat potensial  di  Kabupaten  Gorontalo  dan memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar bila  dilihat  dari  komponen  pajak  daerah, Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan  penerimaan  daerah,  maka dalam  menyelenggarakan  Pajak  Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  gorontalo harus mengawasi proses pelaksaan Pajak 5 dicapai sebesar Rp. 3.750.00.000 yang terealisasi  Rp.  2.059.242.126  sehingga  tingkat presentasinya  hanya  54,91%.  Pada  tahun 2021  target  yang  dimiliki  sebesar  Rp. 3.000.000.000 yang terealisasi Rp. 2.660.566.310 sehingga tingkat
presentasinya  88.69%.  Dan  pada  tahun 2022 target yang dimiliki dalam penerimaan pajak  restoran  sebesar  Rp.  4.548.750.000 yang  terealisasi  Rp2.750.852.331  sehingga tingkat presentasinya 60,47%.
Hal  ini  disebabkan  oleh  pelaporan wajib  pajak  yang  tidak  akurat  beberapa restoran  melaporkan  pendapatan  mereka dengan  cara  yang  tidak  akurat  atau  tidak lengkap  untuk  mengurangi  jumlah  pajak yang  harus  mereka  bayar.  Dilakukan dengan  memanipulasi  bukti  pendapatan atau  transaksi  mereka,  seperti  menghapus atau mengubah catatan penjualan.
Sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.
Hal  ini  sebagaimana  diungkap  oleh (Siahaan, 2016) menyatakan bahwa pembayaran  yang  dimaksud  adalah  jumlah
uang  yang  harus  dibayar  oleh  subjek  pajak kepada  wajib  pajak  untuk  harga  jual  baik jumlah  uang  yang  dibayarkan  maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak  sebagai  penukar  atas  pembelian makanan  dan  minuman,  termasuk  pula semua  tambahan  dengan  nama  apapun juga  dilakukan.  Dengan  demikian  yang termasuk  dalam  dasar  pengenaan  pajak restoran  yaitu  harga  jual  dan  semua pelayanan dengan berbagai macam tambahan yang berhubungan dengan pelayanan restoran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis penerimaan pajak restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada badan  pendapatan  daerah  di  Kabupaten Gorontalo.  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Gorontalo  mempunyai  berbagai macam  bidang  dan  sub  bidang  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  masing-masing terutama  pada  penerimaan  pajak  restoran dapat menjadi salah satu sumber pendapatan  tergantung  pada  tingkat  pajak yang  dikenakan  dan  jumlah  restoran  akan tetapi  dalam  penerimaan  pajak  restoran tidak  mencapai  target,  hal  ini  bisa  dilihat selama  kurung  waktu  tiga  tahun  sejak  dari tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022 perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam  terhadap  data  informasi  yang spesifik dari badan pendapatan daerah.

## Referensi
1.  Buku
Andriani. (2014). Teori Perpajakan. Jakarta: PT. Salemba Empat
Djajadiningrat. (2013). Konsep Dasar Perpajakan .  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
Resmi,  S.  (2014). Perpajakan  Teori  dan Kasus Edisi 8 . Salemba Empat.

## 2.  Jurnal
Silviana  dan  Erwin  Antoni.  2014.  Pengaruh
Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabijpaten Di
Seluruh  Jawa  Barat.  Jurnal  Profita,
Volume 6. No, 1 April 2014 Wahyu, G. 2015. Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Istimewa Yogykarta. TugasAkhir ,Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada.
Sari,  D.  (2016). Konsep  Dasar  Perpajakan . Refika Aditama.
Siahaan,  M.  P.  (2012). Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah . Rajawali Pers.
Soekresno.  (2013). Management  Food  and Beverage,  Service  Hotel .  Gramedia. Pustaka.
Soemitro,  R.  (2016). Dasar  Dasar  Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan .
Tiara,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerimaan
Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi  Daerah. Seminar  Nasional
Dan The 5th Call for Syariah Paper ,
Wibowo,  N.  S.  (2014).  Pengaruh  pajak
restoran  terhadap  penerimaan  PAD pada
pemerintahan daerah
Kabupaten  Rokan  Hulu. Jurnal
Akuntansi & Bisnis

## 3.  Undang-Undang Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun  2011  Tentang  Pajak Restoran.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 33
Tahun  2004  Tentang  perimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Tersedia  di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses
25 Februari 2021
Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun  2000,  Pajak  Daerah  dan retribusi  Daerah  Pasal  1  ayat  7 pasal  1  ayat  26.  Tersedia  di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses
05 April 2021.