Strategi Kebijakan Pembangunan di Kota Batam

## Muhammad Zaenuddin
Politeknik Negeri Batam
Corresponding Author: zaen@polibatam.ac.id
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Dualisme kelembagaan, Otonomi Daerah, FTZ, KEK, Otonomi Khusus Batam  telah  menjadi  salah  satu  kota  dengan  pertumbuhan  terpesat  di  Indonesia. Sejak  dibangun  pada  tahun  1970-an  oleh  Otorita  Batam  (saat  ini  bernama  BP Batam),  Pulau  Batam  telah  berkembang  dan  memiliki  berbagai  keunggulan  secara ekonomi.  Titik  awal  permasalahan  krusial  yang  dihadapi  Kota  Batam  adalah  sejak diterapkannya  otonomi  daerah  di  Batam.  Kehadiran  Pemerintah  Kota  Batam  pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik  yang  sangat  kuat,  memunculkan  fakta  munculnya  dualisme  kelembagaan dengan  Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam  yang  telah  hadir  sejak  tahun  1970-an. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  apa  saja  permasalahan  yang dihadapi  oleh  Kota  Batam  terkini  dan  alternatif  solusi  kebijakan  apa  yang  dapat diterapkan  di  Batam.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer  dengan  cara  melakukan  survei  dan  wawancara  langsung  dari  berbagai narasumber  di  Batam  yang  dianggap  expert,  memahami  dan/atau  sebagai  pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi  oleh  Kota  Batam  secara  berurutan  adalah  adanya  dualisme  kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin  menurunnya  investasi  dan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  di  Batam,  masalah pengangguran,  adanya  ketidakpastian  hukum  dikarenakan  sering  terjadinya pergantian kebijakan  di  Batam,  masalah  perburuhan,  penurunan  daya  saing  Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa  alternatif  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  di  Batam,  antara  lain dipertahankan  kebijakan  Free  Trade  Zone  (FTZ)  di  Batam,  penerapan  kebijakan Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Batam,  dan  menerapkan  otonomi  khusus  di Batam.

## ABSTRACT
Batam has become one of the fastest growing cities in Indonesia. Since it was built in the  1970s  by  the  Batam  Authority  (currently  named  BP  Batam),  Batam  Island  has developed  and  has  various  advantages  economically.  The  starting  point  for  the crucial  problems  faced  by  Batam  City  is  since  the  implementation  of  regional autonomy  in  Batam.  The  presence  of  the  Batam  City  Government  in  2000  as  the executor of regional autonomy and having a very strong legal and political standing, gave  rise  to  the  fact  of  the  emergence  of  institutional  dualism  with  the  Batam Concession Agency (BP) which had existed since the 1970s. This study aims to get an overview of the current problems faced by the City of Batam and what alternative policy  solutions  can  be  implemented  in  Batam.  The  methodology  used  in  this research is descriptive exploratory, apart from using secondary data, it also explores primary  data  sources  by  conducting  surveys  and  direct  interviews  from  various informants in Batam who are considered experts, understand and/or as policy actors in Batam. From the results of the research, it is known that the main problems faced by the City of Batam sequentially are the existence of institutional and/or authority

## Vol. 5 No. 1, Maret 2023
dualism  between  the  Batam  City  Government  and  the  Batam  Concession  Agency, the  declining  investment  and  economic  growth  rate  in  Batam,  the  problem  of unemployment,  the  existence  of  legal  uncertainty  due  to  frequent  the  change  in policy  in  Batam,  labor  problems,  decreased  competitiveness  of  Batam,  and  social problems  in  Batam.  In  addition,  the  results  of  the  research  also  raised  several alternative policies that could be implemented in Batam, including maintaining the Free Trade Zone (FTZ) policy in Batam, implementing the Special Economic Zone (SEZ) policy in Batam, and implementing special autonomy in Batam.

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1970  an  yang  merupakan periode  awal  pembangunan  Pulau  Batam, daerah ini telah diidentikkan dengan kawasan khusus  karena  berbagai  kebijakan  khusus yang  telah  diberikan  dan  berbeda  dengan daerah  lainnya  di  Indonesia.  Pengaturan khusus  tentang  Batam  telah  menjadikannya salah  satu  kota  dengan  pertumbuhan  terpesat di  Indonesia.  Ketika  dibangun  pada  tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP  Batam ),  kota  ini  hanya  dihuni  sekitar 6.000  penduduk  dan  dalam  tempo  40  tahun (pada  tahun  2010)  penduduk  Batam bertumbuh  hingga  158  kali  lipat,  dan  kini tumbuh  hingga  300  kali  lipat  (BP  Batam, 2017). Batam telah berkembang dan memiliki berbagai  keunggulan  secara  ekonomi,  antara lain  sebagai  salah  satu  daerah  di  Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi, fakta  ini  terlihat  pada  tahun  2000-an,  ketika arus PMA yang masuk ke Indonesia menurun sejak  krisis,  Batam  tetap  merupakan  daerah tujuan  investasi  yang  menarik  dibanding daerah manapun di Indonesia (Kuncoro,2005).  Bahkan  pada  2005,  Kota
Batam  meraih  Investment  Award  2005  dari Komite  pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  (KPOOD)  karena  dinilai  sebagai daerah  yang  paling  diminati  investor dan menduduki  peringkat  tertinggi  dari  sisi daya  saing  investasi dari  440  dati  II  di Indonesia  selama  2005  (Depdagri,2005). Batam  juga  sebagai  penyumbang  ekspor nonmigas  kedua  terbesar  setelah  Bali (Kuncoro,2005).
Masa kejayaan Batam adalah ketika era kepemimpinan B.J Habibie di Otorita Batam. Berkat  kepemimpinannya,  dunia  mulai mengenal  Batam  sebagai  kawasan  industri. Selama  20  tahun  memimpin  Otorita  Batam, B.J  Habibie  telah  berhasil  mengubah  wajah Pulau  Batam  dari  hutan  belantara  menjadi sebuah  daerah  industri  yang  disegani  di wilayah  Asia  Pasifik.  Sarana  dan  prasarana dasar  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  daerah industri  telah  dilengkapinya  dengan  kualitas nomor  satu.  Pada  tahun  1990-an,  Batam mencapai perkembangan yang sangat pesat di sektor  industri  dan  perdagangan,  ini  ditandai dengan  laju  pertumbuhan  perekonomian Batam  yang  rata-rata  17%  per  tahun,  bahkan pernah  mencapai  31,28%  pada  tahun  1991. ( Mengungkap  Fakta  Pembangunan  Batam Era  B.J.  Habibie,  OPDIP,  2011,  halaman 17 ).  Pada  saat  kepemimpinan  BJ  Habibie berakhir  pada  tahun  1998  karena  beliau dipilih sebagai Wakil Presiden RI, industri di Pulau Batam sedang mengalami
perkembangan  yang  pesat.  Bahkan,  krisis ekonomi  yang  dialami  oleh  Indonesia  tidak berpengaruh  besar  pada  kondisi  investasi  di Pulau  Batam.  Namun,  sampai  dengan  akhir kepemimpinannya,  industri  di  Pulau  Batam belum sampai pada industri yang berteknologi tinggi.  ( Mengungkap  Fakta  Pembangunan Batam  Era  B.J.  Habibie,  OPDIP,  2011, halaman 18 ).
Dari  sisi  ekonomi,  Batam  merupakan salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  tidak pernah  mengalami  krisis  ekonomi.  Ketika pada  tahun  1998  pertumbuhan  ekonomi nasional  mengalami  kontraksi  hingga  minus
13,1%,  Batam  tetap  tumbuh  lebih  dari  3%. Secara  historis  hingga  tahun  1990-an, pertumbuhan ekonomi Batam selalu melebihi target  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Menariknya,  Batam  juga  merupakan  magnet bagi  pencari  kerja  dan  migran  dari  berbagai daerah  Indonesia.  Ini  terbukti,  selama dasawarsa  terakhir,  pertumbuhan  penduduk pertahun  mencapai  lebih  dari  15%.  (Otorita Batam, 2011).
Dari  berbagai  kajian  dan  penelitian sebelumnya  bahwa  titik  awal  permasalahan krusial  yang  dihadapi  Kota  Batam  adalah sejak  diterapkannya  otonomi  daerah  di Batam.  Kehadiran  Pemerintah  Kota  Batam pada  tahun  2000  sebagai  pelaksana  otonomi daerah  dan  memiliki  kedudukan  hukum  dan politik  yang  sangat  kuat,  memunculkan  fakta munculnya  dualisme  kelembagaan  dengan Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam  yang  telah hadir  sejak  tahun  1970-an  sebagai  pelaksana tunggal  pembangunan  di  Pulau  Batam  yang dikenal  sebelumnya  sebagai  Otorita  Batam (OB).  Faktanya,  telah  terjadi  tumpang  tindih kewenangan dalam beberapa hal di Batam di antaranya  dalam  hal  perijinan,  pengelolaan lahan, sarana dan aset, serta lainnya. Berbagai permasalahan  muncul  dari  adanya  dualisme tersebut,  dan  dampaknya  terjadi  penurunan investasi,  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi di  Batam,  dan  turunnya  daya  saing  Batam (ISEI Batam, 2011).
Sejak  terjadinya  dualisme  kelembagan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam, terdapat berbagai upaya termasuk  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  tetap mempertahankan kekhususan dan
keistimewaan  Kota  Batam  namun  di  sisi  lain tetap menjalankan kebijakan otonomi daerah. Dalam  penelitian  lapangan  terlihat  adanya upaya dari berbagai pihak termasuk kalangan internal  Badan  Pengusahaan  Batam  dan kalangan  pengusaha  di  Batam  untuk mempertahankan  kebijakan Free  Trade  Zone
(FTZ) dimana  secara de  facto sebenarnya telah  diterapkan  di  Batam  sejak  tahun  1970- an.  Setelah  pelaksanaan  otonomi  daerah, beberapa kalangan menginginkan keberadaan FTZ  dipertahankan  dan  diperkuat  secara de jure melalui  undang-undang  dan  peraturan pemerintah.  Hal  ini  terlihat  bagaimana  yang terjadi  dalam  kurun  waktu  tahun  2000-2007 yakni  adanya  polemik,  perdebatan,  dan dinamika  pembahasan  undang-undang  terkait Free  Trade  Zone  (FTZ) di  Batam.  Akhirnya perjuangan untuk mempertahankan kebijakan FTZ di Batam berhasil dengan diterbitkannya UU  No  44  Tahun  2007  tentang  perubahan atas UU No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No  1 Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas.  Namun demikian, rentang waktu pembahasan undang-undang  yang  lama  serta  adanya polemik  dan  perdebatan  tentang  FTZ  telah membuat  kekhawatiran  bagi  investor  karena cukup  lama  menunggu  ketidakpastian  status Batam  (diolah  dari  hasil  wawancara  dan berbagai kajian sebelumnya).
Namun  polemik  tentang  status  Batam masih berlanjut dengan kebijakan Pemerintah yang  akan  menerapkan  kebijakan  baru  yakni menerapkan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  di  Batam,  dimana  Presiden  telah mengeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres) Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Dewan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas  (PBPB).  Pemerintah  akan  mengubah status  Kawasan  Batam  dari  kawasan perdagangan  bebas  ( Free  Trade  Zone /FTZ) menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) dalam  bentuk enclave ( bonded  zone /kawasan berikat) dengan masa transisi 6 (enam) bulan. Pemerintah  masih  memberikan  waktu  paling lambat  5  (lima)  tahun  kepada  pelaku  usaha yang  selama  ini  menikmati  fasilitas  FTZ, untuk  dapat  merelokasi  usahanya  ke  zona KEK (Batam Pos, 17 Maret 2016).

## Vol. 5 No. 1, Maret 2023
Perubahan  ini,  bagi  sebagian  kalangan pengusaha  di  Batam  dinilai  sebagai  bentuk ketidakkonsistenan  pemerintah  pusat  dan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  tentang status  Batam  mengingat  bahwa  dalam  UU FTZ  yang  telah  ditetapkan  pada  melalui  UU pada  tahun  2007  telah  mengatur  bahwa  FTZ Batam  akan  berlaku  selama  70  (tujuh  puluh) tahun  sejak  ditetapkan.  Selain  itu,  beberapa kalangan  pengusaha  juga  pesimis  terhadap pemberlakuan  KEK,  karena  Batam  sudah pernah memiliki pengalaman sebagai kawasan  sejenis  KEK  pada  2004  namun ternyata  gagal  dan  hanya  berjalan  setahun pelaksanan.  Konsep  yang  hampir  sama dengan  KEK  pernah  diterapkan  didasarkan Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2003 yang diimplementasikan pada Januari 2004 (diolah dari hasil wawancara dan kajian sebelumnya). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan gambaran  apa  saja  permasalahan  yang dihadapi  oleh  Kota  Batam  terkini  dan alternatif  solusi  kebijakan  apa  yang  dapat diterapkan di Batam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pembangunan  Pulau  Batam  dalam kerangka  pembangunan  Kawasan  strategis dan  Kawasan  ekonomi  khusus  di  Indonesia. Termasuk  berbagai  kebijakan  khusus  juga pernah  diterapkan  di  Batam.Dalam  Buku Kawasan  Ekonomi  Khusus  dan  Strategis Indonesia  (CSIS,  2015)  istilah  “Kawasan Ekonomi  Khusus”  memiliki  arti  yang  cukup luas sebab dapat digunakan untuk menjelaskan  berbagai  jenis  zona  komersial. Namun  menurut  World  Bank,  KEK  dalam segala bentuknya terdiri atas, setidaknya, area yang  secara  geografis  dibatasi  dengan  area kepabeanan  yang  terpisah,  di  bawah  sebuah badan  pengatur,  dan  dimana  manfaatnya dapat  dirasakan  oleha mereka  yang  berlokasi di Kawasan (Akinci & Crittle, 2008). Dengan kata  lain,  KEK  adalah  sebuah  zona  di  mana
pemerintah  berharap  untuk  peningkatan ekspor  dan  investasi  dengan  menyediakan berbagai  keunggulan  kompetitif  bagi  entitas yang memilih untuk berlokasi di dalam zona.
(CSIS, 2015, halaman 14). Johanson dan Nilson (1997) mendefinisikan  Kawasan  Ekonomi  Khusus adalah  suatu  kawasan  yang  secara  geografis dan  jurisdiktif  merupakan  kawasan  dimana perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty  free atas  impor  barang-barang modal  untuk  bahan  baku  komoditas  eskpor. Sedangkan menurut undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, menyebutkan  bahwa  KEK  adalah  kawasan dengan  batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan fungsi  perekonomian  dan  memperoleh fasilitas  tertentu.  KEK  merupakan  wilayah yang  lebih  khusus  mencakup  daerah perdagangan  bebas  ( free  trade  zone /FTZ), daerah penanganan ekspor ( export processing zone /EPZ),  daerah  bebas  ( free  zone /FZ), Kawasan  industri  ( industrial  estate /IE), pelabuhan bebas ( free port ).
Terdapat tiga jenis KEK yang berbeda- beda:  Kawasan  Perdagangan  Bebas  (Free Trade  Zone/FTZ),  Kawasan  Pengolahan Ekspor  (Export  Processing  Zones,  EPZ),  dan Kawasan  Pelabuhan  Bebas  (Freeports).  Perlu dingat  bahwa  dari  sekian  banyak  literature yang  membahas  topik  ini,  istilah-istilah tersebut  digunakan  silih  berganti  dengan KEK.  Meskipun  demikian,  nama-nama tersebut  enjelaskan  sedikit  perbedaan  yang terletak pada tujuan serta dan ekspektasi hasil dari  setiap  zona.  (CSIS,  2015,  halaman  15). Zona perdagangan bebas, yang juga diketahui sebagai Zona Komersial Bebas, adalah sebuah KEK  yang  paling  banyak  berlokasi  di pelabuhan  global.  Zona  ini  dirancang  untuk menyokong  perdagangan,  pengiriman,  dan ekspor dengan menyediakan area bebas pajak,
dan fasilitas seperti
penyimpanan,
perdagangan,  pergudangan,  dan  lain-lain. Singapura,  sebagai  contoh,  memiliki  enam Zona Perdagangan
Bebas di area
pelabuhannya  di  mana  barang-barang  dapat disimpan  dan  bebas  dari  biaya,  dan  dimana prosedur  kepabeanan  sudah  mengalami penyederhanaan  untuk  barang-barang  yang memasuki  atau  melewati  Singapura.  (CSIS, 2015, halaman 15).
Menurut  Santoso  (2010),  secara  umum terdapat  dua  model  generik  pelaksanaan KEK.  Pertama,  KEK  sebagai  sebuah terminologi  generik  untuk  kawasan  yang ditetapkan  untuk  menyediakan  lingkungan yang  secara  internasional  kompetitif  serta bebas dari hambatan berusaha dalam memacu peningkatan  ekspor  nasional.  Konsep  ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di  India  dikenal  dengan  tiga  jenis  umum SEZ, meliputi: SEZ for multi-product , SEZ for specific  sector dan SEZ  for  free  trade  and warehouse . Sedangkan di Filipina KEK dapat berupa: Industrial  Estate (IE), Export processing  Zone (EPZ), Free  Trade  Zone (FTZ), dan Tourist/Recreation Center. Kedua, KEK  sebagai  sebuah  model  kawasan  dengan kebijakan  ekonomi  terbuka  yang  didalamnya mencakup Free  Trade  Zone (FTZ), Export processing  Zone (EPZ),  Pelabuhan  (Port), High  Tech  Industrial  Estate dan  lain sebagainya,  atau  dikenal  dengan  sebutan zones within zone .  Konsepsi  ini  memberikan otoritas  kepada  badan  pelaksana  untuk mengoperasionalkan  KEK  secara  penuh  atas mandat  dari  pemerintah  pusat,  model  seperti ini ditemukan di China.
Menurut  buku  yang  berjudul  Kawasan Ekonomi  Khusus  dan  Strategis  Indonesia (CSIS, 2015) sejarah pengembangan Kawasan strategis  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun 1970,  dengan  inisiasi  pembentukan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  pelabuhan  Bebas (KPBPB)  atau  disebut  juga  Free  Trade  Zone
(FTZ).  Sselanjutnya,  pada  tahun  1972, Indonesia mulai merancang Kawasan Berikat (Bonded  Warehouse  Zones).  Perkembangan selanjutnya diikuti oleh pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan pengembangan  Ekonomi  Terpadu  (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009.
KPBPB  didefinisikan  sebagai  suatu Kawasan  yang  berada  dalam  wilayah  hukum Indonesia  yang  terisah  dari  daerah  pabean, sehingga  bebas  dari  pengenaan  bea  masuk, pajak  pertambahan  nilai  (PPN),  PPnBM,  dan cukai. Pengembangan KPBPB didesain untuk mengembangkan beberapa sector perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan ditujukan untuk meningkatkan  daya  saing  produk  ekspor Indonesia  di  pasar  internasional.  Pada  tahun 1970,  Pelabuhan  Sabang  dan  Batam ditetapkan  oleh  undang-undang  sebagai KPBPB.  Sementara  it,  pada  tahun  2007, Pulau  Batam,  Bintan,  dan  Karimun  di Provinsi  kepulauan  Riau  ditetapkan  sebagai Kawasan  Perdagangan  Bebas  (Free  Trade Zones). (CSIS, 2015, halaman 19).
KB  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu wilayah  dengan  batasan  tertentu  yang digunakan  untuk  menimbun  barang  impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam  daerah  pabean  yang  akan  digunakan sebagai  input  dalam  proses  produksi  barang ekspor.  Fokus  dari  Kawasan  Berikat  adalah untuk mendorong ekspor melalui peningkatan daya  saing  ekspor  karena  efisiensi  produksi. Pulau Batam adalah contoh dari baik KPBPB maupun  Kawasan  Berikat.  (CSIS,  2015, halaman  20).  Regulasi  yang  terkait  dengan Tempat  Penimbunan  Berikat  (PP  No  33 Tahun 1996) dalam bentuk: Kawasan Berikat dan Kawasan  Berikat  Plus,  Gudang  Berikat, Entrepot  Untuk  Tujuan  Pameran,  dan  Toko Bebas Bea. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KB adalah peningkatan
efisiensi  dengan  mendekatkan  persediaan bahan  baku  bagi  kebutuhan  industri  dalam negeri  yang  tepat  waktu,  serta  tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. (Tumpal dan Naufa).
Oleh  Keppres  No.  89/1996  KAPET didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis dengan  batas-batas  tertentu  yang  memenuhi tiga  persyaratan:  (1)  memiliki  potensi  untuk cepat  tumbuh,  (2)  mempunyai  sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, (3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.  Terdapat  13  lokasi  yang  ditetapkan sebagai  KAPET,  yang  diharapkan  dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.  KAPET  memang  direncanakan sebagai strategi untuk pemerataan pembangunan dan motor penggerak pertumbuhan  ekoomi  daerah,  terutama  di Indonesia  timur.  (CSIS,  2015,  halaman  20). Regulasi  terkait  Kawasan  Pengembangan Ekonomi
Terpadu/KAPET (Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000).
Kawasan  industri  didefinisikan  sebagai tempat  pemusatan  kegiatan  industry  yang dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana penunjang  yang  dikembangkan  dan  dikelola oleh  Perusahaan  Kawasan  Industri.  Fokus pengembangan  Kawasan  Industri  adalah untuk  memicu  pertumbuhan  dan  daya  saing sector  manufaktur  di  daerah.  Hingga  tahun 2012, terdapat sekitar 96 Kawasan Industri di
Indonesia.  (CSIS,  2015,  halaman  20). Regulasi tentang Kawasan Industri (Keputusan  Presiden  No  41  Tahun  1996). Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan  KI  adalah  agar  sasaran pembangunan  industri  dapat  dicapai  dengan cepat,  tepat,  tertib  dan  teratur  yang  pada akhirnya  diharapkan  dapat  mempercepat pertumbuhan  industri  di  daerah,  memberikan
kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri,  meningkatkan  upaya  pembangunan industri  yang  berwawasan  lingkungan. (Tumpal dan Naufa).
Pada  tahun  2009,  usaha  pemerintah Indonesia  untuk  mengembangkan  Kawasan khusus  dilanjutkan  dengan  pebentukan  KEK. KEK  didefinisikan  sebagai  Kawasan  dengan batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum  NKRI yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan fungsi  perekonomian  dan  memperoleh fasilitas  tertentu.  KEK  akan  menjadi  basis bagi  kegiatan  industry,  ekspor,  impor,  dan aktivitas  lainnya  dengan  nilai  ekonomi  yang tinggi, untuk menunjang daya saing nasional. KEK  terdiri  atas  satu  atau  lebih  dari  zona- zona  berikut:  pengolahan  ekspor,  logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya. (CSIS, 2015, halaman 20).  Regulasi  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus (Bab XIV UU No 25 Tahun 2007).
Masing-masing jenis Kawasan
strategis  memiliki  definisi,  lingkup,  fasilitas, serta focus yang berbeda-beda. Secara umum, kelima  Kawasan  tersebut  berusaha  untuk meningkatkan  daya  saing  ekspor  nasional. KPBPB  dan  KB  secara  sepesifik  berusaha mencapai tujuan tersebut dengan memberikan insentif  fiscal  yang  menurunkan  biaya  input yang  diimpor.  Namun  sejumlah  inisitif  lain, seperti  KAPET  dan  KEK  juga  berusaha mengurangi  kesenjangan  pembangunan  dan membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan industry di daerah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  mendapatkan  gambaran  apa saja  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Kota Batam  terkini,  maka  dalam  penelitian  ini dilakukan  beberapa  cara  pengumpulan sumber  data  dan  referensi.  Sumber  pertama adalah data sekunder yang berasal dari kajian dan  penelitian  sebelumnya  serta  kajian  yang
telah  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga  dan instansi di antaranya adalah Studi ISEI Batam (2011), kajian Bank Indonesia Batam (2011), laporan  Badan  Pengusahaan  Batam,  BPS Kota Batam, dan yang lainnya. Sumber kedua adalah  data  primer  yakni  melakukan  survei dan  wawancara  langsung  dari  berbagai sumber  di  Batam,  antara  lain  narasumber expert yang  dianggap  memahami  dan/atau sebagai  pelaku  kebijakan  di  Batam,  antara lain  dari  Pemerintah  Kota  Batam,  Badan Pengusahaan  Batam,  KADIN  Kepri  dan Batam,  DPRD  Kota  Batam  dan  pelaku usaha/industri.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga melakukan survei langsung
kepada masyarakat Batam agar mendapatkan gambaran  bagaimana  pandangan  masyarakat tentang  permasalahan  Kota  Batam  terkini. Untuk  memperkuat  argumentasi  dari  aspek akademik  dan  kepakaran,  maka  dalam penelitian  juga  melakukan  survei  dengan narasumber expert yang  dianggap  memiliki pengetahuan,  pemahaman,  dan  kepakaran tentang permasalahan Batam.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Permasalahan Batam Pandangan  Pakar  terhadap  Permasalahan Batam
Responden  ahli  atau  pakar  dalam penelitian  ini  adalah  orang  yang  dianggap memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  permasalahan  di  Batam,  serta dianggap  mampu  berpikir  komprehensif  dan objektif. Responden ahli ini dipilih representasi  dari  akademisi,  pengamat ekonomi  dan  pengamat  publik  Batam,  media massa, perwakilan pengusaha, dan perwakilan professional  yakni  dari  kalangan  praktisi hukum, kalangan profesional, dan praktisi tata kota.
Menurut  pandangan  responden  ahli, permasalahan  utama  yang  dihadapi  Kota Batam  adalah  adanya  dualisme  kelembagaan
dan/atau  tumpeng  tindih  kewenangan  antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Masalah penting lainnya adalah  ketidakpastian  hukum  dikarenakan sering  terjadinya  pergantian  kebijakan  di Batam.  Adapun  masalah  lainnya  yang dihadapi Kota Batam saat sekarang antara lain adalah makin menurunnya investasi di Batam, makin  menurunnya  tingkat  pertumbuhan ekonomi  di  Batam,  makin  menurunnya  daya saing  Kota  Batam  dan  banyaknya  muncul permasalahan soial di Batam.
Tabel 1. Permasalahan Batam dalam Perspektif Responden Ahli atau Pakar NO Permasalahan Kota Batam Menurut Ahli
1 Dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam
2 Ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arahe kebijakan Batam jangka Panjang
3 Makin menurunnya investasi dan partumbuhan ekonomi di Batam
4 Makin menurunnya daya saing Kota Batam
5 Permasalahan social (rumah liar, pengangguran, kemiskinan, narkoba)

## Sumber: Survei dan Wawancara
Pandangan  Pelaku  Usaha  dan  Dunia Industri terhadap Permasalahan Batam
Survei  terhadap  pelaku  usaha  dan dunia  industri  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dimana  50  (lima  puluh) sampel  terpilih  disesuaikan  dengan  jenis  dan sektor usahanya dan sebaran perusahannya di beberapa  kawasan  industri  di  Batam.  Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam  secara  berurutan  adalah  adanya dualisme  kelembagaan  dan/atau  kewenagan antara  Pemerintah  Kota  Batam  dan  Badan Pengusahaan  Batam,  makin  menurunnya investasi    dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi di  Batam,  masalah  pengangguran,  adanya ketidakpastian  hukum  dikarenakan  sering terjadinya  pergantian  kebijakan  di  Batam, masalah  perburuhan,  penurunan  daya  saing
Batam, dan permasalahan sosial di Batam, di antaranya  adalah  rumah  liar,  meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan.
Tabel 2. Permasalahan Batam dalam Persepsi Industri dan Pelaku Usaha
NO. Permasalahan Kota Batam Menurut Dunia Usaha % 1. Dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam 17,61% 2. Ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arah kebijakan Batam jangka panjang 15,34% 3. Makin menurunnya investasi & pertumbuhan ekonomi di Batam 14,77% 4. Masalah Pengangguran 14,20% 5. Masalah perburuhan dan tenaga kerja 12,50% 6. Menurunnya daya saing Batam 9,09% 7. Lainnya 5,11% Sumber:  Survei  Pelaku  Usaha  dan  Dunia

## Industri

## Pandangan  Masyarakat  Batam  terhadap Permasalahan Batam
Survei  terhadap  masyarakat  Batam dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dimana  sampel  terpilih  dipilih  berdasarkan usia  dan  pendidikan  yakni  usia  di  atas  20 tahun  dan  berpendidikan  minimal  D3/S1 dengan alasan sebagai representasi masyarakat terpelajar yang dianggap
mengetahui  dan  memahami  perkembangan dan  dinamika  di  Batam.  Sampel  juga disesuaikan  dengan  sebaran  masyarakat Batam dan wilayah domisili per kecamatan di Batam.  Dari  hasil  survei  masalah  utamanya adalah  masalah  pengangguran,  hal  ini  ini wajar  karea  masalah  pengangguran  terkait langsung  dengan  masyarakat.  Namun  secara umum, permasalahan Batam menurut pandangan mahasiswa tidak berbeda jauh dari pandangan  responden  ahli  dan  dunia  usaha, yakni menurunnya investasi dan pertumbuhan
ekonomi  di  Batam,  adanya  dualisme, permasalahan  social,  masalah  perburuhan, dan ketidakpastian hukum di Batam.
Tabel 3. Permasalahan Batam dalam Persepsi
Masyarakat Batam No Permasalahan Kota Batam Menurut Survei Masyarakat % 1. Masalah Pengangguran 38,85% 2. Makin menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam 29,62% 3. Dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam 15,61% 4. Ketidakpastian hukum karena sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arah kebijakan Batam jangka Panjang 5,73% 5. Permasalahan social (rumah liar, pengangguran, kemiskinan, narkoba) 5,73% 6. Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan 2,55% 7. Lainnya 1,91% Sumber:  Hasil  Survei  kepada  masyarakat Batam
Dari  hasil  penelitian  terutama  pandangan pakar  dan  persepsi  dunia  usaha  di  Batam, bahwa  permasalahan  utama  yang  dihadapi oleh  Kota  Batam  adalah  adanya  dualisme kelembagaan  antara  Pemerintah  Kota  Batam dan  Badan  Pengusahaan  Batam  serta  adanya ketidakpastian  hukum  dikarenakan  sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan ketidakpastian  arah  kebijakan  Batam  jangka panjang.  Berikutnya  adalah  permasalahan ekonomi  yakni  makin  menurunnya  investasi dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  Batam, pengangguran,  masalah  perburuhan  dan ketenagakerjaan,  serta  penurunan  daya  saing Batam.  Berikutnya  adalah  permasalahan sosial  di  Batam,  di  antaranya  adalah  rumah liar, meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan.  Agak  sedikit  berbeda  dengan pandangan  ahli  dan  survei  perusahaan  di Batam,  hasil  survei  masyarakat  Batam menilai  bahwa  permasalahan  utama  adalah persoalan ekonomi yakni masalah pengangguran  dan  makin  menurunnya
investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Batam.  Masyarakat  Batam  juga  menilai masalah dualisme kelembagaan dan ketidakpastian  hukum  di  Batam  sangat penting,  meski  prosentasenya  lebih  rendah dibandingkan dengan masalah ekonomi. Dari hasil  penelitian  lapangan,  sebagian  besar responden menilai bahwa munculnya beberapa  permasalahan  tersebut  terutama adanya dualisme
kelembagaan dan ketidakpastian hukum terjadi di Batam setelah diterapkannya otonomi daerah di Batam.

## Alternatif Solusi Kebijakan Batam Mendatang
Pandangan  Masyarakat  Batam  terhadap Pilihan Kebijakan di Kota Batam
Survei  terhadap  masyarakat  Batam dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dimana  sampel  terpilih  dipilih  berdasarkan usia  dan  pendidikan  yakni  usia  di  atas  20 tahun  dan  berpendidikan  minimal  D3/S1 dengan alasan sebagai representasi masyarakat terpelajar yang dianggap mengetahui  dan  memahami  kebijakan  yang diterapkan di Batam. Sampel juga disesuaikan dengan  sebaran  masyarakat  Batam  dan wilayah  domisili  per  kecamatan  di  Batam. Dari  hasil  survei,  masyarakat  Batam  menilai beberapa  alternatif  kebijakan  yang  dapat diterapkan  di  Batam,  berturut-turut  adalah Batam  tetap  dipertahankan  sebagai  pusat Kawasan  industri,  diterapkannya  kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) di  Batam,  menjadikan  Batam  sebagai  Kota Pariwisata,  dan  menerapkan  otonomi  khusus di  Batam.  Ada  juga  keinginan  sebagian masyarakat  untuk  engembalikan  kebijakan Batam  seperti  tahun  1970-1990an,  dikelola Otorita  Batam  (Pemko  Batam  dibubarkan) dan  agar  menerapkan  otonomi  penuh  oleh Pemko  Batam.  seperti  daerah  lainnya  di Indonesia (BP Batam dibubarkan).
Tabel  4  Pandangan  Masyarakat  Batam terhadap Alternatif Kebijakan di Kota Batam
No Beberapa Alternatif Kebijakan di Batam Prosentse 1. Menjadikan Batam sebagai pusat kawasan industry 28,69% 2. Menerapkan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) 18,98% 3. Menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 13,87% 4 Menjadikan Batam sebagai Kota Pariwisata 13,76% 5. Menerapkan otonomi khusus/Provinsi Khusus Batam 13,76% 6. Mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970- 1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan) 6,57% 7. Menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan) 4,31%

## Sumber: Hasil Survei ke Masyarakat

## Pandangan Dunia Usaha/Industri terhadap Pilihan Kebijakan di Kota Batam
Survei  terhadap  pelaku  usaha  dan dunia  industri  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dimana  50  (lima  puluh) sampel  terpilih  disesuaikan  dengan  jenis  dan sektor usahanya dan sebaran perusahannya di beberapa  kawasan  industri  di  Batam.  Dari hasil  survei,  pandangan  dunia  usaha  dan industri terhadap beberapa alternatif kebijakan  yang  dapat  diterapkan  di  Batam, berturut-turut adalah Batam tetap dipertahankan  kebijakan Free  Trade  Zone
(FTZ)  di  Batam,  penerapan  kebijakan Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Batam, dan  menerapkan  otonomi  khusus  di  Batam.
Urutan  berikutnya  adalah  diterapkannya sebagai pusat Kawasan industry,
mengembalikan  kebijakan  Batam  seperti tahun  1970-1990an,  dikelola  Otorita  Batam (Pemko  Batam  dibubarkan)  dan  agar menerapkan  otonomi  penuh  oleh  Pemko Batam.  seperti  daerah  lainnya  di  Indonesia (BP Batam dibubarkan).

## Vol. 5 No. 1, Maret 2023
Tabel 5 Pandangan Dunia Usaha dan Industri terhadap Alternatif Kebijakan di Kota Batam
No Beberapa Alternatif Kebijakan di Batam Prosentase 1 Menerapkan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) 41,86 % 2 Menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 27,91 % 3 Menerapkan otonomi khusus, yakni Provinsi Khusus Batam 11,63 % 4 Menjadikan Batam sebagai pusat kawasan industry 9,30 %
5 Mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970- 1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan) 2,33 % 6. Menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan) 2,33 %
Sumber:  Survei  Dunia  Usaha  dan  Industri  di Batam

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian terutama
pandangan pakar dan persepsi dunia usaha di Batam,  bahwa  permasalahan  utama  yang dihadapi  oleh  Kota  Batam  adalah  adanya dualisme  kelembagaan  antara  Pemerintah Kota  Batam  dan  Badan  Pengusahaan  Batam serta adanya ketidakpastian hukum dikarenakan  sering  terjadinya  pergantian kebijakan  di  Batam  dan  ketidakpastian  arah kebijakan  Batam  jangka  panjang.  Berikutnya adalah  permasalahan  ekonomi  yakni  makin menurunnya
investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam,
pengangguran,  masalah  perburuhan  dan ketenagakerjaan,  serta  penurunan  daya  saing Batam.  Berikutnya  adalah  permasalahan sosial  di  Batam,  di  antaranya  adalah  rumah liar, meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan.  Agak  sedikit  berbeda  dengan pandangan  ahli  dan  survei  perusahaan  di Batam,  hasil  survei  masyarakat  Batam menilai  bahwa  permasalahan  utama  adalah persoalan ekonomi yakni masalah pengangguran  dan  makin  menurunnya investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Batam.  Masyarakat  Batam  juga  menilai masalah dualisme kelembagaan dan
ketidakpastian  hukum  di  Batam  sangat penting,  meski  prosentasenya  lebih  rendah dibandingkan dengan masalah ekonomi. Dari hasil  penelitian  lapangan,  sebagian  besar responden menilai bahwa munculnya beberapa  permasalahan  tersebut  terutama adanya dualisme kelembagaan dan ketidakpastian hukum terjadi di Batam setelah diterapkannya otonomi daerah di Batam.
Dari  hasil  penelitan,  disimpulkan beberapa  alternatif  kebijakan  yang  dapat diterapkan  di  Batam,  antara  lain  Batam  tetap dipertahankan sebagai pusat Kawasan industri, diterapkannya kebijakan Free Trade Zone (FTZ)  di  Batam,  penerapan  kebijakan Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Batam, menjadikan  Batam  sebagai  Kota  Pariwisata, dan  menerapkan  otonomi  khusus  di  Batam. Ada  juga  keinginan  sebagian  masyarakat untuk  engembalikan  kebijakan  Batam  seperti tahun  1970-1990an,  dikelola  Otorita  Batam (Pemko  Batam  dibubarkan)  dan  agar menerapkan  otonomi  penuh  oleh  Pemko Batam.  seperti  daerah  lainnya  di  Indonesia (BP Batam dibubarkan).

## DAFTAR PUSTAKA
BPMPD  Pemerintah  Provinsi  Kepri  (2010), Quo  Vadis,  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK). Tanjung  Pinang  :  Penerbit RajaGrafindo Persada.
CSIS  (2003), Batam  sebagai  Ujung  Tombak. Jakarta  :  Centre  for  Strategic  and International Studies (CSIS) CSIS  (2015), Kawasan  Ekonomi  Khusus. Jakarta  :  Centre  for  Strategic  and International Studies (CSIS)
Freddy,  Roenoe  dkk,  “Batam,  Komitmen
Setengah Hati’, Penerbit Aksara Karunia (2003).
Heri  Muliono  (2001) Merajut  Batam  Masa
Depan,  Menyongsong  Status  Free- Trade Zone , Jakarta : Penerbit LP3ES. Koran Sindo, 22 September 2014 Muhammad  Sapta  Murti  (2014) The Importance  of  Special  Autonomy  of Batam  According  to  Implementation  of ASEAN  Economic  Community  2015.
Vol. 5 No. 1, Maret 2023
Jurnal  Rechts  Vinding  Volume  3 Nomor 2 Agustus 2015. Pamadi, Mulia (2007), Implementasi Dualisme Kebijakan Pertanahan terhadap  Industri  Real  Estate  di  Kota Batam ,  Yogyakarta:  Magister  Hukum Bisnis UGM
Panjaitan, Rudi TH (2003), Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Kawasan Berikat  Batam  dalam  Mewujudkan Batam  sebagai  Obyek  Pertumbuhan
Segitiga Emas , Yogyakarta: Tesis MAP
UGM Putra,  Bayu  (2014); Dampak  Dualisme Kewenangan dalam Pelayanan Administrasi  Penananaman  Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam , Yogyakarta: Tesis MAP UGM
Oktari, Erliza. 2014. Administrative Reform of Batam  Indonesian  Free  Zone  Authority (BIFZA)  in  Implementing  Free  Trade Zone  (FTZ)  in  Batam  City  Indonesia. Public  Policy  and  Administration Research www.iiste.org ,  ISSN  2224- 5731(Paper)  ISSN  2225-0972(Online), Vol.4, No.1, 2014.
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam  (2011) Mengungkap  Fakta Pembangunan Batam (Era Ibnu Sutowo-JB  Sumarlin ,  Penerbit  Badan Pengusahaan Batam
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam  (2011) Mengungkap  Fakta Pembangunan  Batam  (Era  BJ  Habibie , Penerbit Badan Pengusahaan Batam. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam  (2011) Mengungkap  Fakta
Pembangunan  Batam  (Era  JE  Habibie –Ismeth  Abdullah  –  Mustofa  Widjaja ,
Penerbit Badan Pengusahaan Batam.
Syarif  Hidayat  dkk,  “Quo  Vadis  Kawasan Ekonomi  Khusus’,  Penerbit  Rajawali Press (2010)
Shiuh-Shen  Chien  (2006). Policy  Innovation, Asymmetric Decentralization, and Local  Economic  Development  in  post- Mao  China  -Case  Studies  of  China-
Singapore  Suzhou  Industrial  Park  and
Kunshan  Economic  and  Technological Development  Zone ,  Desertasi  Phd, London  School  of  Economics  and Political Science.
Tim Small Research Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, Kajian Hubungan  Kerja  Pemerintah  Kota Batam  dan  Badan  Pengusahaan Kawasan  FTZ  terhadap  Percepatan Pembangunan  Ekonomi  dan  Investasi dalam  Era  Otonomi  Daerah  di  Kota Batam , Agustus 2012, Batam.
Undang-Undang  RI  No.22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  RI  Nomor  53  Tahun  1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan,  Rokan  Hulu,  Kab.  Rokan Hilir,  Kab.  Siak,  Kab  Karimun,  Kab. Natuna,  Kab.  Kuantan,  Kab.  Sengingi, dan Kota Batam
Undang-Undang  RI  No.32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  36  tahun  2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang Undang-Undang  RI  No.23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Utang Suwaryo (2012) Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Pembagian Urusan antara Utomo, Tri Widodo (2014) Peran Pemerintah Pusat dalam Memperkuat Desentralisasi:  Kasus  Jepang  dan Pelajaran  untuk  Indonesia, Jurnal
Borneo  Administrator/Volume  10/No.
3/2014
Wahyuni, Sri & Sri Astuti, Ester (2009) What Investors Think about FTZ Areas? Case Study  on  Batam,  Bintan,  Karimun. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.