## Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)
Diterima:
14 April 2023 Revisi:
12 Juli 2023
Terbit:
01 Januari 2024
1* Rohmansyah, 2 Darlin Rizki 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Abstrak — Secara  sosio-historis,  peran  dan  kontribusi  perempuan  sering  kali  kurang  mendapatkan perhatian yang layak dalam sejarah peradaban Islam. Banyak catatan sejarah yang cenderung menonjolkan tokoh-tokoh  pria  dan  mengabaikan  atau  meremehkan  kontribusi  perempuan.  Hal  ini  menimbulkan kesenjangan pemahaman yang signifikan mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam sejarah Islam. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan dua hal. Pertama, kedudukan perempuan dalam sejarah Islam. Kedua,  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  Islam  terhadap  hukum  keluarga  di  Indonesia utamanya  KHI,  karena  konstruk  pembentukan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  (KHI)  tidak  bisa dilepaskan  dari  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  lembaran  sejarah.  Jenis  penelitian  ini, menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan  sifat  penelitian  analitis  deskriptif-preskriptif.  Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  historis-normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan: Pertama,  potret  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  Islam,  utamanya  dalam  pra-Islam  dan  pemikiran Islam  (fikih)  perempuan  diletakan  dalam  posisi  kedua  setalah  laki-laki.  Dalam  Al-Qur’an  kedudukan perempuan diposisikan sebagai kemitraan sejajar dengan laki-laki. Kedua, pengaruh kedudukan perempuan dalam  sejarah  Islam  bisa  dilihat  dari  berbagai  pasal-pasal  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  seperti perkawinan, wali nikah, nusyūz, poligmai, waris yang dipengaruhi oleh ketentuan dalam Al-Qur’an dan pemikiran keagamaan Islam (fikih) .
Kata Kunci — Kedudukan, Sejarah Perempuan, Hukum Keluarga Islam Indonesia
Abstract — Socio-historically, the role and contribution of women often do not receive the attention they deserve in the history of Islamic civilization. Many historical records tend to emphasize male figures and ignore  or  underestimate  the  contributions  of  women.  This  creates  a  significant  gap  in  understanding regarding the position and role of women in Islamic history. This paper tries to describe two things. First, the position of women in Islamic history. Second, the implications of women's position in Islamic history on Indonesian family law. Because, basically, the process of forming laws in Indonesia is the position of women  in  the  past.  This  type  of  research,  using  literature  research  with  the  research  properties  of descriptive-prescriptive analysis. While the approach used is the historical approach.  The results of this study show: First, the portrait of the position of women in Islamic history, especially in pre-Islamic and Islamic  thought  (interpretation  and  jurisprudence)  women  are  placed  in  the  second  position  after  men. Second, the family law that was formed was a lot of descriptive content, exploitation, because it was formed based on the history of women's position in Islam which was charged with male culture.
Keywords— Position, History of Women, Islamic Family Law in Indonesian
This is an open access article under the CC BY-SA License.
Penulis Korespondensi:
Rohmansyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: rohman280997@gmail.com

## A. Pendahuluan
Secara  sosio-historis,  telah  terjadi  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan  yang terukir panjang dalam sejarah peradaban Islam. Misalnya dalam peradaban masyarakat Arab pra Islam, kedudukan dan keadaan perempuan sangat memprihatinkan karena tidak diperhitungkan  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Misalnya,  ada  beberapa  contoh  tradisi Arab jahiliyyah pra Islam dalam memperlakukan perempuan, diantaranya: (a) perempuan dianggap seperti barang dan dapat diperdagangkan;  (b) perempuan  tidak memiliki hak waris, dan (c) seorang laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi perempuan dengan jumlah  tidak  terbatas  (Nasution,  2002).  Hal  ini  karena  peradaban  Arab  pra  Islam utamanya  Arab  jahiliyyah,  memiliki  tiga  karakter  hukum,  yaitu:  (a)  rasial,  yaitu berdasarkan kesukuan; (b) feodal, yaitu superioritas orang kaya atas orang miskin-lemah; dan  (c)  patriarkhi,  yaitu  menempatkan  laki-laki  di  wilayah  superior,  sedangkan perempuan inferior (Hermanto, 2021).
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  praktik  hukum  yang  muncul  dalam masyarakat muslim, masih menggambarkan dan memperlihatkan kedudukan superioritas laki-laki serta memarjinalkan-mensubordinasi perempuan (Muhammad, 2022). Hal inilah yang mengilhami sebuah anggapan ketidaksetaraan gender yang terjadi  antara laki-laki dan perempuan (Khoiruddin Nasution, 2002). Demikan pula yang terjadi pada kedudukan perempuan dalam keluarga di Indonesia utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terkesan menempatkan posisi laki-laki di wilayah suferior , sementara perempuan diposisi inferior (Muhammad, 2022).
Hal ini bisa dilihat dalam pelbagai pasal-pasalnya yang secara norma mengamini posisi  tersebut.  Misalnya  kewajiban  suami  istri,  dalam  hal  kewajiban  terkesan  hanya kewajiban  istri  yang  diatur  sedangkan  kewajiban  suami  hanya  memberikan  nafkah. Adapun peraturan yang timpang lainya terdapat dalam ketentuan saksi nikah, yakni hanya laki-laki  yang  berhak  menjadi  saksi  sedangkan  perempuan  tidak.  Contoh  lainya  yang dianggap timpang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah konsep nusyuz, konsep nusyuz ini  hanya  diperlakukan  untuk  perempuan,  sedangkan  laki-laki  tidak.  Selain  itu, ketentuan yang timpang juga terdapat dalam konsep wali nikah, yaitu seorang laki-laki (wali) berhak menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwalianya tanpa persetujuan perempuan (hak ijbar), sedangkan laki-laki tidak memiliki hak ijbari karena
ia mempunyai konsep mampu menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasala 2 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Ketimpangan  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  di  atas,  tidak  hanya  relevan untuk dikaji dan didiskusikan, tetapi cukup menarik perhatian dari kalangan masyarkat baik  dari  kalangan  akedemisi  maupuan  kaum  penggiat  kesetaraan  (feminisme)  dengan berbagai  metodelogis  masing-masing  (Muhammad,  2019).  Hal  ini  menjadi  keunikan tersendiri, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi dari  nilai-nilai  Islam  dalam  bidang  keluarga.  Namun  faktanya  beberapa  pasal  yang termaktub  didalamnya  tidak  mencerminkan  prinsip-prinsip  dasar  Islam  (Muhammad, 2022).
Terjadinya  konsep  superioritas  laki-laki  terhadap  perempuan  dalam  keluarga, disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya: (1) adanya legitimasi dari sumber hukum Islam, Al-Qur’an maupun Al-Hadits (Hamim Ilyas, 2003); (2) adanya bias  gender  dalam  pemikiran  keagamaan (al-afkar  ad-din) ,  baik  fikih  ataupun  tafsir. Menurut Amina Wadud menganggap bahwa tafsir tradisional ditulis secara eksklusif oleh kaum  pria,  tegasnya  hanya  oleh  kaum  pria.  Hal  ini  berarti  pria  dan  pengalaman  kaum prialah  yang  dimasukkan  dalam  penafsiran  tersebut,  sementara  perempuan  dan pengalamannya ditiadakan, atau visi, perspektif, keinginan atau kebutuhan kaum wanita ditafsirkan  menurut  pandangan  kaum  pria  (Wadud,  2001).  Bahkan  menurut  Musdah Mulia sebagaimana dikutip oleh Hasyim Syafiq, bependapat bahwa relasi antara laki-laki dan  perempuan  di  masyarakat  lebih  banyak  mengacu  kepada  pemahaman  tekstual terhadap teks-teks suci, dan mengabaikan kontekstualnya (Hasyim, 2010); dan (3) adanya pemampanan kesukuan-budaya patriarki dalam sejarah (Nasution, 2002).
Dalam hal inilah, upaya rekonsiliasi dan akomodatif dalam hukum keluarga Islam Indonesia terus dilakukan agar sesuai dengan perkembangan  zaman serta  menciptakan kesetaran  relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga.  Namun  demikian,  untuk mengakaji isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang  dianggap  timpang  secara  komprehensif,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengaruh kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  yang  telah  terukir  panjang  dalam  kehidupan masyarakat Islam.
Penelitian ini mencoba untuk mempelajari dua hal. Pertama, kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, yang mencakup bagaimana perempuan diperlakukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Kedua, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga Indonesia, utamanya Kompilasi Hukum Islam  (KHI).  Penelitian  ini  penting  karena  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  bagaimana  sejarah  dan  norma-norma  agama  mempengaruhi kehidupan perempuan muslim kontemporer. Dengan menggali dan mengkritisi bias-bias historis,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mengungkap  kontribusi  perempuan  yang  sering kali  diabaikan  atau  kurang  diakui.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada pendekatannya yang integratif dan kritis dalam mengevaluasi peran perempuan dari sudut pandang sejarah, teks Al-Qur’an, tokoh pemikiran Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih seimbang dan inklusif dalam kajian sejarah Islam dan implementasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

## B. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  merupakan  penelitian  kepustakaan ( library  research ).  Pada  prinsipnya,  penelitian  pustaka  adalah  penelitian  dengan mengumpulkan  sumber-sumber  pustaka  yang  relevan  dengan  bahasan  tema  penelitian (Widi, 2010). Penelitian pustaka juga berlaku dalam hakum normatif maupun doktrinal (Mamudji, 2004). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam sejarah Islam dan norma-norma dalam hukum Islam yang berimplikasi pada aturan hukum keluarga Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pendekatan  penelitian,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  historis- normatif. Pendekatan historis digunakan peneliti untuk menganalisis tentang kedudukan perempuan  dalam  sejarah  Islam,  dengan  melihat  bagaimana  reaksi  dan  interaksi masyarakat  dalam  memperlakukan  perempuan  (Muhaimin,  2020)  dan  (Ridho,  2020). Sedangkan pendekatan normatif, akan digunakan peneliti untuk mengkaji apakah hukum yang dikonsepkan sebagai norma kemudian berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang di pengaruhi oleh historitas perempuan pada masa lampau (Ibrahim, 2012). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik aturan. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum
normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis (Rahayu, 2021).
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, yaitu penulis mengumpulkan informasi dari jurnal, buku,  prosiding, majalah, koran, dan lain sebagainya yang dipandang  informatif untuk menunjang data. Data yang dikumpulkan berkaitan  dengan  kedudukan  perempuan  sejarah  Islam,  meliputi:  (a)  kedudukan perempuan  sebelum  Islam  datang;  (b)  kedudukan  perempuan  dalam  Islam;  dan  (c) kedudukan  perempuan  dalam  pemikiran  keagamaan  Islam,  utamanya  fikih  klasik  dan praktik  kaum  muslimin.  Terkahir,  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif- preskriptif.  Analisis  deskriptif  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisa data-data dan informasi mengenai kedudukan perempuan dalam sejarah Islam (Ali, 2019) dan  (Hanitijo,  1986).  Sedangkan  preskriptif  digunakan  peneliti  untuk  memberikan argumentasi serta justifikasi terhadap permasalahan yang diteliti (Ishaq, 2017), dalam hal ini berkaitan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam dalam KHI lahir atau  terpengaruh  atas  dasar  kedudukan  perempuan  dalam  lembaran  sejarah  Islam (Soekanto, 2004).

## C. Hasil dan Pembahasan

## Potret Kedudukan Perempuan dalam Lembaran Sejarah Islam
Sebelum  penulis  menguraikan  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah Islam  terhadap  hukum  keluarga  Islam  Indoensia,  utamanya  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Terlebih  dahulu  penulis  uraikan  sejarah  kedudukan  perempuan  dalam  Islam. Karena  pada  dasarnya  pembentukan  hukum  keluarga  Islam  banyak  mengadopsi pemikiran-pemikiran keagamaan Islam (al-afkar ad-din) dalam sejarah, baik kedudukan perempaun  sebelum  Islam,  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  (Al-Qur’an)  dan kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran ulama.
Perbincangan  perempuan  dalam  sejarah  Islam,  merupakan  isu  yang  sangat  lama dalam kajian wacana kestaraan gender. Upaya yang ditempuh sangatlah berbeda-beda, namun muara dan esensinya memiliki kesamaan, yakni upaya peningkatan status wanita dan keadilan dengan prinsip kesetaraan.
Berikut  peneliti  uraikan  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  berdasarkan priodeisasi, yaitu:
a. Kedudukan perempuan periode pra-Islam
Sebelum kedatangan Islam, perempuan sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil  dan  direndahkan  di  dalam  berbagai  lapisan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  dalam peradaban Yunani, perempuan dianggap hanya sebagai pengurus rumah tangga dan tidak memiliki hak-hak yang signifikan. Menurut Mannan (2011), perempuan Yunani bahkan dijadikan sebagai barang yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki selain suami mereka. Para istri  dipaksa  untuk  menjadi  pekerja  malam  (pelacur),  dan  saudara  perempuanya dikawinkan secara paksa tanpa adanya persetujuan
Di  samping  itu,  perempuan  dalam  peradaban  Romawi  juga  menghadapi  kondisi yang serupa, di mana mereka dianggap sebagai hak mutlak milik laki-laki dan sering kali diposisikan sebagai hamba atau properti yang bisa diwariskan (Noormondhawati, 2013). Selain  itu,  peradaban  India  juga  memiliki  sistem  yang  mengikat  perempuan  dalam kehidupan  mereka,  dengan  aturan  " muska "  yang  membuat  semua  hak  perempuan tergantung  pada  laki-laki,  seperti  suami  atau  ayah  mereka  (Noormondhawati,  2013). Misalnya, seorang suami meninggal dunai dan jasadnya dilempar ke dalam sumur, maka seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mengikuti seorang suaminya yang dilempar ke dalam sumur samapai datang kematianya (Noormondhawati, 2013).
Kondisi  ini  mencapai  puncaknya  dalam  peradaban  Arab  jahiliyyah  sebelum kedatangan Islam. Masyarkat Arab diketahui menggunakan sistem kesukuan serta budaya patriarkhi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berdampak kepada penentuan silsilah  keturunan  yang  diambil  bukan  dari  garis  ibu/perempuan,  melainkan  silsilah diambil dari garis keturunan kebapakan/ayah. Sejak awal adat istiadat yang ditinggalkan oleh  nenek  moyang  bangsa  jahiliyah  telah  mendiskreditkan  hak-hak  perempuan. Ketentuan-ketentuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  diatur  oleh  kebanyakan  laki-laki, tidak  heran,  jika  budaya  masyarakat  pada  waktu  itu  dipandang  sebagai  budaya masyarakat yang memapankan kaum laki-laki.
Di  masa  jahiliyah  perempuan  mengalami  berbagai  bentuk  diskriminasi,  seperti praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup dan poligami tanpa batas yang dianggap sebagai hak laki-laki (M. Mulia, 1999). Budaya patriarki yang mendominasi kehidupan
sehari-hari menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam hal agama, ekonomi, dan sosial. Misalnya dalam kebisaan Arab Jahiliyyah, perempuan tidak  memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memimpin kegiatan keagamaan. Dalam  adat  kebiasan  mereka  yang  berhak  untuk  memimpin  kegiataan  keagamaan hanyalah laki-laki walaupun perempuan memiliki kemampuan lebih dari pada laki-laki. Kaum perempuan dianggap dan digunakan sebagai sebuah alat refroduksi serta mengurus hal-hal berkaitan dengan keluarga.
Berikut beberapa ayat Al-Qur’an yang menggambarkan kebiasan adat  masyarkat Arab  jahiliiyah  yang  tidak  berperikemanusian  terhadap  perempuan. Pertama, tradisi penguburan  bayi  perempuan  hidup-hidup,  karena  anggapan  dalam  masyarakat  Arab jahiliyyah terhadap bayi perempuan menjadi aib dan beban keluarga.
Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-An’am (6): 151.
اوُلُ تْقَ تَلاَو َأ مُكَدَلاْو مُهايَِّّإَو ْمُكُقُزْرَ ن ُنَْنَ  ٍقَلاْمِّإ ْنِّ م
Dan  jangalah  kamu  membunuh  anak-anak  kamu  karena  takut  akan kemiskinan, kami yang akan memberi rizeki kepadamu dan kepada mereka.
Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah At-Takwir (81): 8-9.
اَذِّإَو ْتَلِّتُق  ٍبنَذ  ِّيَِّبِ تَلِّئُس ُةَدوُءْوَمْلا
Apabila  bayi-bayi  perempuan  yang  dikubur  hidup-hidup  ditanya,  karena dosa apakah dia dibunuh
Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah An-Nahl (16): 58.
الَظ ىَثنُلأِّْبِ مُهُدَحَأ َرِّ شُب اَذِّإَو

## ميِّظَك َوُهَو اًّدَوْسُم ُهُهْجَو
Dan  apabila  seseorang  dari  mereka  diberi  kabar  dengan  (kelahiran)  anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.
Kedua, poligami  tanpa  batas  dan  perempuan  dijadikan  sebagai  barang  warisan. Dalam  tradisi  Arab  jahiliyyah,  seorang  laki-laki  memiliki  kebebasan  untuk  menikahi lebih dari satu orang perempuan. Artinya poligami  tanpa batas maksimal dilaksanakan dengan  sewenang-wenangdalam  masyarakat  Arab  Jahiliyyah  (M.  Mulia,  1999). Sedangkan  perempuan  dijadikan  barang  warisan,  yaitu  berkenaan  dengan  tradisi  istri seorang ayah dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya. Perempuan dalam tradisi Arab jahiliyyah  masuk  dalam  ketegori  hak  kekayaan (property) yang  dapat  diwariskan  atau disamakan dengan hak dan kuasa  atas kepemilikan  benda-benda. Selain tradisi di atas,
dalam peradaban Arab jahiliyyah terdapat praktik-praktik yang tidak berprikemanusian, diantaranya:  (1)  pergundikan;  (2)  tukar-menukar  istri;  (3)  perkawinan  pinang;  (4) perkawinan gadai; (5) poliandri (Nasution, 2002).
Praktik ini digambarkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisā (4): 19.

## َءآَسِّ نلا اوُثِّرَت ْنَأ ْمُكَل ُّلَِّيََلا اوُنَماَء َنيِّذالا اَهُّ يَأَيَّ هْرَك ا
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.
Firman Allah SWT dalam surah an-Nisā’ (4): 22.
لايِّبَس َءآَسَو ا تْقَمَو  ةَشِّحاَف َناَك ُهانِّإ َفَلَس ْدَقاَم الاِّإ ِّءآَسِّ نلا َنِّ م مُكُؤَبَاَء َحَكَناَم اوُحِّكنَتَلاَو Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).
Ketiga, tentang  perceraian,  dalam  tradisi  masyarakat  Arab  masa  lampau  seorang laki-laki (baca: suami) memiliki kebebasan untuk menceraikan seorang perempuan (baca: istri)  tanpa  batas  maksimal,  sementara  perempuan  tidak  memiliki  hak  cerai.  Itulah beberapa  contoh  yang  dirasa  penulis  sudah  cukup  untuk  mendeskripsikan  potret kedudukan perempuan dalam sejarah pra Islam, utamanya dalam peradaban masyarakat Arab jahiliyyah.
Secara  keseluruhan,  gambaran  ini  menunjukkan  bagaimana  perempuan diperlakukan  secara  tidak  adil  dalam  sejarah  peradaban  besar  sebelum  Islam,  dengan berbagai  praktik  dan  keyakinan  yang  merendahkan  martabat  perempuan.  Seperti  yang diungkapkan oleh Nasution (2002), praktik-praktik seperti pergundikan, tukar-menukar istri, dan poliandri juga mencerminkan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyyah. Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh Islam dalam mengangkat martabat perempuan sangat signifikan dalam konteks peradaban saat itu.
b. Kedudukan perempuan dalam Al-Qur’an
Al-Qur’an merupakan rujukan primer umat Islam. Ia adalah manifestasi kehendak Tuhan yang disampaikan melalui bahasa utusanya, Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an
merupakan  sejarah  moral  yang  didalamnya  terdapat  nilai-nilai  moral  yang  bersifat ekstrahistoris (di luar sejarah) dan transendental , sehingga walupun al-Qur’an termasuk dalam  sejarah  tetapi  tidak  melemahkan  dan  menghilangkan  semangat/  dampak praktisnya. Dengan demikin, Al-Qur’an tidak hanya berisi peristiwa aktual yang terjadi, tetapi  berisi  tentang  hikmah  dibalik  peristiwa  yang  terjadi  beserta  dampaknya  bagi psikologi.
Al-Qur’an  sebagai  kitab  suci  sekaligus  pegangan  masyarakat  muslim,  memiliki prinsip-prisnip  dasar  yang  berhubungan  dengan  aturan  relasi  laki-laki  dan  perempuan. Sebenarnya  ada  beberapa  prinsip  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  selain  prinsip  tauhid, yaitu:  (a)  prinsip  keadilan  ( al-‘adalah );  (b)  prinsip  kesetaraan  dan  persamaan  ( al- musawa ); dan (c) prinsip musyawarah ( al-syura ). Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, dalam Rudianto (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). H. 221. Prinsip fundamental tersebut berkaitan dengan kesetaran antara laki-laki dan perempuan, baik yang berhubungan dengan ritual ibadah maupun dengan bidang muamalah atau interaksi sosial dalam masyarakat.
Al-Qur’an  dengan  prinsip  kesetaraannya,  melarang  secara  tegas  segala  bentuk tradisi-tradisi Arab jahiliyyah yang merendahkan perempuan, diantaranya: (a) melarang pembunuhan bayi perempuan; (b) pembatasan poligami, yaitu yang semula tanpa batas dibatasi menjadi empat; (c) perceraian, yang semula perceraian mutlak milik suami tanpa batas, tetapi dengan datangnya Islam hak cerai suami dibatasi hanya dua kali dan  istri juga memiliki hak cerai; (d) praktik mewariskan perempuan yang dilakukan tradisi Arab jahiliyyah dilarang secara tegas serta perempuan mendapatkan hak warisan; dan (e) dari tanggung jawab kelompok diubah menjadi tanggung jawab individu.
Upaya  menggagas  kesetaran  tersebut,  Al-Qur’an  tidak  membedakan  antara  laki- laki  dan  perempuan  kecuali  aspek  biologis  saja.  Dalam  Al-Qur’an  setidaknya  ada beberapa ayat yang menjadi legitimasi normatif untuk kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, yaitu: (a) argumentasi umum berbicara kesetaraan laki-laki dan perempuan; (b) kesetaraan asal-usul; (c) amal dan ganjaran yang sama; (d) kesalingan mengasihi dan mencintai;  (e)  keadilan  dan  persamaan;  (f)  hak  sosial  sama;  (g)  kewajiban  tolong menolong; (h) jaminan mendapatkan pendidikan yang sama (Nasution, 2002).
Proklamasi tersebut misalnya bisa kita lihat dalam kesamaan penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an secara tegas memberikan petunjuk bahwa asal-usul manusia diciptakan dari jenis yang sama. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisā’ (4): 1.
ةَدِّحاَو ٍسْفَ ن ْنِّ م مُكَقَلَخ يِّذالا ُمُكابَر اوُقا تا ُساانلا اَهُّ يَأَيَّ
Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu.
Prinsip dasar dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak membedakan penciptaan antara laki-laki  dan  perempuan,  karena  mereka  diciptakan  dari  unsur-unsur  yang  sama.  Oleh karena  itu,  tidak  sepantasnya  kita  membedakan  kedudukan  seorang  laki-laki  dan perempuan,  perbedaan  tersebut  hanya  terletak  dalam  problem  bilogis  semata.  Selain surah An-Nisā’ (4): 1 di atas, ada juga ayat yang menjelaskan kesamaan penciptaan laki- laki dan perempuan, yaitu dalam surah Al-Hujurat (49): 13.
Selain  argumentasi  normatif  kesetaraan  penciptaan  di  atas,  Al-Qur’an  juga memproklamirkan tidak membedakan perbuatan dan balasan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT dalam surah al-Imrān (3): 195.
ٍضْعَ ب ن ِّم مُكُضْعَ ب ىَثنُأَو ٍرَكَذ ن ِّم مُكن ِّم ٍلِّماَع َلَمَع ُعيِّضُأَلآ  ِّنَِأ ْمُُّبَُّر ْمَُلَ َباَجَتْساَف Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
Ayat  ini  dengan  tegas  menyatakaan  bahwa  Allah  tidak  membedakan  perbuatan serta ganjaran atas amalan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki. Artinya, jika seorang perempuan  dan  laki-laki  melakukan  perbuatan  yang  ma’ruf,  maka  ganjaran  yang  akan diberikan setimpal dengan perbuatan ma’rufnya dan sebaliknya. Selain surah di atas, ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan kesetaran ganjaran amal atas perbuatan baik laki-laki  maupun  perempuan,  diantaranya:  (a)  surah  Al-Ahzab  (33):  35-36;  (b)  Al- Mu’min (40): 40; (c) janji Allah untuk mukmin laki-laki dan perempuan dalam surah Al- Taubah (9): 72, Al-Fath (48): 5, Al-Hujarat (49): 13, Al-Hadid (57): 12, Al-Mumtahanah (60):  12;  serta  masih  banyak  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  mengindikasikan  makna  yang sama.
Argumentasi lainnya, yakni tentang hak jaminan sosial yang sama. Secara tegas Al- Qur’an tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Semua sama memiliki hak dan kewajiban. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah (2): 177.
Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu  suatu kebaktian,  akan  tetapi  sesungguhnya  kebaktian  itu  ialah  beriman  kepada Allah,  hari  kemudian,  malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi-nabi  dan memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim, orang-orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang- orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat  dan  menunaikan  zakat;  dan  orang-orang  yang  menepati  janjinya apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang  sabar  dalam  kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
Adapun  prinsip  yang  ingin  disampaikan  ayat  di  atas  adalah  kesejajaran  laki-laki untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang harus diterima dalam wilayah sosial. Oleh karenaya,  segala  bentuk  prilaku,  sikap,  tindakan  serta  anggapan  bahwa  perempuan ditugaskan mengurus di wilayah privat saja, merupakan hal yang sangat medeskreditkan perempuan.  Ada  ayat  lain  dalam  Al-Qur’an  mendukung  kesetaraan  jaminan  sosial  ini, yakni surah al-Maidah (5): 2.
Argumentasi  terakhir  atas  upaya  Al-Qur’an  menyamakan  kedudukan  perempuan dan  laki-laki  adalah  kesetaraan  untuk  memperoleh  pendidikan.  Anggapan  perempuan tidak  memiliki  akal  bukan  disebabkan  karena  kemampuan,  kapasitas  dan  kredibilatas seorang  perempuan  dalam  memahami  ilmu,  tetapi  disebabkan  oleh  akases  dan kesempatan pendidikan yang tidak diterima oleh perempuan itu sendiri. Dalam hal inilah, misi  diturunkanya  Al-Qur’an  untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama  terhadap perempuan memperoleh pendidikan. Misalnya ayat al-Qur’an yang memberikan sebuah penghargaan terhadap laki-laki perempuan yang memiliki ilmu.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah (58): 11.
يِّبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِّبِ ُاللهَو  ٍتاَجَرَد َمْلِّعْلا اوُتوُأ َنيِّذالاَو ْمُكنِّم اوُنَماَء َنيِّذالا ُالله ِّعَفْرَ ي Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Subtansi  ayat  di  atas  menghendaki  siapapun  manusianya,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  memiliki  pengetahuan  yang  luas  maka  Allah  SWT  akan
memuliakannya.  Hal  ini  juga  didukang  dengan  ayat  Al-Qur’an  lain  dalam  surah  Al- Zumar (39): 9. Bahkan kewajiban untuk menuntut ilmu dibebankan kepada perempuan dan laki-laki dengan tidak membedakan keduanya.
Perlu diingat bahwa masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat digunakan untuk menunjukan  prinsip  kesetaraan  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki.  Misalnya Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa dalam Al-Qur’an terdapat variabel yang dapat dijadikan  argumentasi  kesetaran  antara  laki-laki  dan  perempuan,  diantaranya:  (a)  laki- laki  dan  perempuan  setatusnya  sama  sebagai  hamba  berdasarkan  Al-Qur’an  surah  Az- Zariyat (51): 56; (b) perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di muka bumi (Al-An’am (6): 165); (c) perempuan dan laki-laki sama-sama menerima perjanjian primordial (surah Al-A’raf (7):172); (d) Adam dan Hawa terlibat dalam drama kosmis (al-Baqarah ayat 35 dan  187,  Al-A’raf  (7):  20,  22  dan  23);  (e)  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  peluang untuk meraih prestasi (Umar, 2010) lihat juga (S. M. Mulia, 2005).
Harus ditegaskan kembali bahwa Al-Qur’an pada prinsip universalnya meletakkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan (Suhra, 2013) lihat juga (Shihab, 1992), walaupun tak dapat dipungkiri dalam Al-Qur’an memiliki ayat-ayat yang meletekan  perempuan  tidak  setara  dengan  laki-laki.  Namun,  semangat  dan  misi  Al- Qur’an  adalah  upaya  membebaskan  perempuan.  Demikian  deskripsi  kedudukan perempuan dalam al-Qur’an yang menurut peneliti sudah dirasa cukup, untuk selanjutnya peneliti akan mennguraikan kedudukan perempaun dalam pemikiran keagamaan Islam. c. Kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran agama Islam
Pada  bahasan  tema  ini,  peneliti  akan  mencoba  menguraikan  potret  kedudukan perempuan dalam dialektika pemikiran keagamaan dengan menfokuskan kepada literatur fikih klasik. Karena pada faktanya, fikih mendapatakan posisi penting dalam kehidupan mayoritas masyarakat muslim di dunia, khususnya  di Indoensia. Fikih  menjadi sebuah rujukan  dasar  terhadap  persoalan  hukum,  bahkan  ia  menjadi  barometer  diterima  atau tidaknya untuk setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat.
Pentingnya  fikih  dalam  kehidupan  masyarakat  muslim,  kadangkala  menyeret masyarakat pada pemahaman bahwa fikih mutlak kebenarannya, tragisnya fikih dianggap dengan syari’ah. Padahal keduanya sangatalah berbeda substansi dan implikasi hukum
yang ditimbulkan. Walaupaun berbeda, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan (Yasid, 2004).
Secara bahasa, fikih memiliki pengertian paham (Yunus, 2009). Sedangakan secara istilah  fikih  diartikan  sebagai  ilmu-ilmu  tentang  aturan syara’ yang  bersifat ‘amaliyah yang digali berdasarkan dalil-dalil yang terperinci (Az-Zuhailī, 1986). Adapun syari’ah, secara bahasa diartikan sebagai sumber mata air dan jalan yang lurus (Al-Jātsiyah, ayat 18).  Sedangkan  secara  istilah  syari’ah  dimaknai  sebagai  prinsip  aturan  Allah  yang diciptakan  untuk  hamba-hambaNya  dengan  tujuan  mewujudkan  kebahagian  dunia  dan akhirat (al-Qattan, 1976) lihat juga ( Jasser Auda, 2008).
Fikih dan syari’ah, sebagai prinsip universal dengan nilai normativitas didalamnya yang menjamin bahwa syari’ah dipastikan kebenaranya serta relavan sebagai kerangka tertinggi agama Islam. Sedangkan fikih, hanyalah nilai historisitas sebuah nalar ijtihad yang  dilahirkan  terbatas  oleh  waktu  dan  tempat  tertentu.  Dengan  demikian,  apabila ketentuan hukum fikih terdahulu dianggap kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Maka, diadakan  upaya tajdid untuk  menentukan  ketetapan  hukum  yang  sesuai  dengan kondisinya.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hukum  dapat  berubah  sesuai  dengan perubahan zaman dan tempat.
Berbicara  potret  perempuan  dalam  ranah  lembaran  fikih  klasik,  pada  dasarnya dibentuk berdasarkan pengalaman laki-laki bukan perempuan. Artinya, ketentuan hukum perempuan  yang  tertulis  dalam  literatur  fikih  berdasarkan  pengalaman  laki-laki  bukan pengalaman  perempuan.  Karena  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  mayoritas  ahli fuqoha adalah  laki-laki.  Maka  tidak  heran  jika  pemikiran  yang  dihasilkan,  utamanya  yang membahas relasi laki-laki dan perempuan, cenderung menempatkan perempuan sebagai mahluk  yang inferior setelah  laki-laki.  Sebenarnya,  dalam  pemikiran  fikih  klasik utamanya  pembahasan  tentang  pelaku  hukum  ( mahkum  ‘alaih )  para fuqoha tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam menerima kewajiban hukum ( ahliyyah al- wujub )  maupuan  melaksanakan  hukum  ( ahliyyah  al-‘ada ).  Namun  dalam  peristiwa tertentu  kadangkala  perempuan  melaksanakan  kewajiban  hukum  terhalang  oleh ketentuan haid dan nifas dalam ibadah (Muhanif, 2002).
Adapun beberapa aturan yang terdapat dalam berbagai literatur fikih klasik sangat mencerminkan  dominasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  berbagai  bidang.  Misalnya masalah kepemimpinan (khilafah) , baik dalam kepemimpinan ritus peribadatan maupun
negara. Mayoritas para fuqoho terdahulu berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin  adalah  laki-laki.  Hal  ini  berdasarkan  legitimasi  ayat  Al-Qur’an  dan  Hadits yang  dipahami  secara  dogmatis-transeden.  Adapun  contoh  lain  yang  dianggap meletakkan  perempuan  di  wilayah inferior adalah  masalah  persaksian.  Dalam pemahaman  fikih  klasik,  kesaksian  dua  perempaun  nilai  bobotnya  sama  dengan  satu orang laki-laki (Amin, 1899).
Selain  itu,  pemahaman  fikih  klasik  yang  meletakkan  perempuan  dalam  wilayah yang  termarjinalkan  terdapat  dalam  beberapa  aturan  hukum  keluarga.  Misalnya  dalam masalah  perwalian,  seorang  wali  laki-laki  berhak  menikahkan  perempuan  di  bawah perwalianya (hak ijbar), sedangkan laki-laki tidak. Artinya konsep hak ijbar ini berlaku untuk  perempuan.  Adapun  contoh  lainya  yang  dianggap  mendiskreditkan  perempuan dalam  lembaran  fikih  yaitu  masalah nusyuz. Secara  istilah, nusyuz dimaknai  dengan pembangkangan  laki-laki  maupaun  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tidak menjalankan  kewajibanya.  Namun  mayoritas  fikih  klasik  yang  ada,  konsep nusyuz tersebut dipahami dan diberlakukan hanya untuk istri saja (Sabiq, 1995) lihat juga (Az- Zuhailī, 1885).
Pemahaman fikih klasik diataslah, yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim untuk memperlakukan perempuan secara tidak berkeadilan gender . Selain itu, ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan dalam pemikiran agama Islam (al-afkar ad- din) tidak ramah perempuan (baca: bias gender), yaitu: pertama, mayoritas umut Islam lebih  banyak  memahami  agama  secara  dogmatis  bukan  penalaran  kritis  dan  rasional khususnya pengetahuan agama tentang peranan dan kedudukan perempuan dalam Islam. Akibatnya,  pemahaman  yang  muncul  sangat  ahistoris  dan  memandang  relasi  gender sebagai  sesuatu  pemberian  Tuhan (given  god) bukan  konstruksi  sosial. Kedua, pada umumnya mayoritas muslim memperoleh pengetahuan keagaaman berdasarkan dakwah ulama-ulama yang terkesan bias gender atau nilai-nilai yang disampaikan banyak muatan patriarki, bukan berdasarkan kajian kritis terhadap dua sumber primer dalam Islam (Al- Qur’an  dan  Al-Hadits). Ketiga, pemahaman  tentang  relasi  laki-laki  dan  perempuan  di masyarakat  lebih  mengacu  kepada  pemahaman  tekstual  terhadap  teks-teks  suci  dan mengabaikan kontekstual yang mengakomodir prinsip egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Hasyim, 2010).

## Pengaruh  Kedudukan  Perempuan  dalam  Sejarah  Islam  terhadap  Hukum  Keluarga Islam Indonesia
Perlu diingat bahwa eksistensi hukum Islam, terutama setelah kemerdekaan bangsa Indoensia  memiliki  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  laju  perkembangan  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  sebuah  proses  dinamika  hukum  antara  masyarakat Islam  dengan  sistem  negara.  Artinya,  pergulatan  hukum  pada  masyarakat  muslim Indonesia  mengalami  dilema  ketika  mencoba  mengahadapkan  hukum  Islam  kepada negara atau sistem hukum nasional (Fuad, 2006).
Sebelum  penulis  menguraikan  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah Islam  terhadap  hukum  keluarga  Islam  Indoensia,  utamanya  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Terlebih  dahulu  penulis  uraikan  sejarah  kedudukan  perempuan  dalam  Islam. Karena  pada  dasarnya  pembentukan  hukum  keluarga  Islam  banyak  mengadopsi pemikiran-pemikiran keagamaan Islam (al-afkar ad-din) dalam sejarah, baik kedudukan perempaun  sebelum  Islam,  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  (Al-Qur’an)  dan kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran ulama.
Meskipun  bangsa  Indonesia  setelah  merdeka  dihadapkan  dengan  laju perkembangan  hukum,  tetapi  tradisi  hukum  Islam  memiliki  ruang  tersendiri  dan diaktualisasikan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Menurut  Ratno  Lukito,  Indonesia merupakan negara yang diakui sebagai sumber hukum tanpa mengenyampingkan hukum yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Lukito, 2003). Oleh karena itu,  negara  dikenal  dengan  sistem  hukum  nasional  tanpa  mendeskreditkan  eksistensi tradisi hukum yang ada, seperti hukum Islam dan hukum adat.
Kedudukan  perempuan  yang  terukir  panjang  dalam  sejarah  Islam,  membawa pengaruh  yang  cukup  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  salah  satunya kedudukan dan status perempuan dalam aspek hukum keluarga Islam (Muhammad, 2022) lihat juga (M. Mulia, 2019). Di Indonesia sendiri, salah satu sumber materi yang menjadi pegangan hakim dalam memutuskan perkara hukum keluarga untuk orang-orang Islam masih menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk melihat pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, dapat kita lihat dalam rumusan-rumusan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terutama rumusan yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.
Berbicara  bagaimana  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  Islam terhadap pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, dapat dilihat pada pasal-pasal yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Adapun pengaruh- pengaruh  yang  penulis  maksud,  diantaranya:  berkenaan  dengan  perkawinan,  dalam masalah definisi perkawinan, nampaknya Kompilasi Hukum ISLAM (KHI) dipengaruhi oleh  ketentuan  yang  termaktub  dalam  Al-Qur’an  dengan  mendefiniskan  perkawinan sebagai  ikatan  yang  kuat  untuk  membangun  keluarga  penuh  cinta,  kasih  serta  sayang. Bukan  fikih  yang  mengartikan  perkawinan  sebagai  sebuah  akad  yang  membolehkan untuk  hubungan  biologis  semata  (Ad-Dimiyati,  n.d.)  lihat  juga  (Al-Shan’any,  1987). Berikut definisi perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):
“ Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah” .
Selain masalah definisi perkawinan, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni ketentuan wali nikah (Mughniyah, 2011). Dalam hal wali nikah sangat jelas bahwa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat kentara mengikuti konsep wali nikah yang terdapat literatur fikih klasik. Dalam konsep fikih klasik, yang mempunyai hak untuk wali nikah adalah seorang  laki-laki  sebagai  wali  yang  berlaku  untuk  perempuan  (Az-Zuhaili,  1885). Ketentuan konsep wali nikah fikih klasik ini kemudian diikuti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun  yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.
Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
Adapun  pengaruh  lainya,  yakni  menganai  konsep  nusyuz.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) konsep nusyuz hanya berlaku  untuk istri, karena pembangkangan istri  dengan  tidak  melaksanakan  kewajibannya  kepada  suami.  Hal  ini  senada  dengan konsep  yang  terdapat  dalam  literatur  fikih  klasik , yang  memaknai nusyuz sebagai pembangkangan seorang istri dengan tidak melaksanakan kewajibanya.
Ketentuan  poligami,  KHI  mengatur  untuk  seorang  laki-laki  yang  ingin  memiliki istri lebih dari satu orang harus mampu berlaku adil terhada istri dan anak-anaknya. Selain
itu harus mendapatkan persetujuan seorang istri serta adanya kepastian dari suami untuk menjamin  keperluan  istri-istri  dan  anak-anak  mereka.  Sedangkan  dalam  Al-Qur’an, ketentuan poligami dapat dilakukan oleh seorang laki-laki (baca: suami) apabila mampu berbuat  dan  berlaku  adil  terhadap  isterinya.  Walaupun  ketentuan  poligami  dalam  Al- Qur’an  dan  KHI  terdapat  perbedaan  namun  subtansinya  sama  yakni  memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dengan syarat mampu berbuat adil.
Pengaruh terakhir yakni ketentuan formula waris 2:1, dalam Al-Qur’an ditetapkan bahwa  bagian  waris  satu  anak  laki-laki  sama  dengan  dua  anak  perempuan.  Hal  ini berdasarkan ketentuan Al-Qur’an surah An-Nisa (4): 11. Bandingkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu,  yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua orang anak perempuan.
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Sebenarnya  masih  banyak  pengaruh  kedudukan  perempuan  dalam  sejarah  Islam terhadap hukum keluarga di Indonesia utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun menurut  penulis  beberapa  contoh  di  atas  sudah  sangat  jelas  untuk  melihat  seberapa pengaruh kedudukan perempuan dalam Islam. Misalnya dalam masalah saksi nikah dan kewajiban suami istri yang timpang .

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan yang  signifikan  dalam  bagaimana  perempuan  diperlakukan  sebelum  dan  setelah kedatangan  Islam.  Dalam  masyarakat  pra-Islam,  perempuan  sering  kali  diperlakukan tidak adil dan inferior dibandingkan laki-laki, dengan berbagai praktik diskriminatif yang menempatkan  perempuan  sebagai  objek  dan  properti.  Ajaran  Islam  melalui  Al-Qur'an memberikan perubahan besar dengan mengangkat martabat perempuan dan menetapkan prinsip  kesetaraan  dan  keadilan.  Meskipun  demikian,  dalam  praktik  sejarah  dan pemikiran keagamaan, bias gender masih tampak dominan, terutama dalam literatur fikih klasik yang sebagian besar ditulis oleh laki-laki. Pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah  Islam  sangat  terlihat  dalam  pembentukan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia,
khususnya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Banyak  ketentuan  dalam  KHI  yang masih  mencerminkan  bias  gender  dan  ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan, seperti dalam konsep wali nikah, nusyuz, dan ketentuan waris. Meskipun terdapat upaya untuk  merekonsiliasi  dan  mengakomodasi  hukum  keluarga  Islam  agar  sesuai  dengan perkembangan zaman dan menciptakan kesetaraan gender, masih ada banyak pekerjaan yang  perlu  dilakukan  untuk  mencapai  keadilan  gender  yang  sesungguhnya  dalam masyarakat  muslim  kontemporer.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  dianggap  penting untuk  mengurai  kembali  sejarah  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  dan  pengaruhnya terhadap  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia,  serta  mengungkap  pentingnya  terus mengkritisi  dan  memperbaiki  bias-bias  historis  dalam  upaya  mencapai  kesetaraan  dan keadilan gender.

## Daftar Pustaka
A’la, A. (2014). Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia (cet. ke-1). LKiS.
Ad-Dimiyati, S. A. B. (n.d.). Hasyiyah I’anah at-Thālibin ‘Ala Hilli Alfadzi Fath Mu’in bi  Syarh  Qurratul  ‘Ain  bimuhimmāti  ad-Dīn,  Juz.  III.  Dar  Ihya’  al-Kutub  al- ‘Arabiah.
Al-Qattan, M. K. (1976). al-Tasyri’ wa al-Fiqh fī al-Islām. Maktabah Wahbah. Al-Shan’any.  (1987).  as-Subulu  as-Salām  fī  Syarh  Bhulugul  Marām,  Juz  III.  Dar  al-
Rayyan.
Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum (cet. Ke-11). Sinar Grafika. Amin, Q. (1899). Tahr ī r al-Mar ′ ah. Maktabah Al- ’ Adab.
Auda, J. (2008). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari’ah (cet. ke-1). PT. Mizan Pustaka.
Az-Zuhailī, W. (1885). al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhū. Dār al-Fikr. Az-Zuhailī, W. (1986). Ushūl al-Fiqh al-Islāmī. Dār al-Fikr.
Dkk, H. I. (2003). Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis (M. Sodik (Ed.); cet.  Ke-1).  Pusat  Studi  Wanita  (PSW)  IAIN  Sunan  Kalijaga  dan  The  Ford Foundation Jakarta.
Fuad,  M.  (2006).  Hukum  Islam  di  Indoensia:  Dari  Nalar  Parsipatoris  Menuju  Nalar Emansipatoris (cet. ke-1). LKiS.
Hanitijo, R. (1986). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Hasyim,  S.  (2010).  Bebas  dari  Patriarkhisme  Islam  (S.  Srengenge  (Ed.);  cet.  ke-1).
KataKita.
Hermanto,  A.  (2021).  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia.  Literasi Nusantara Abadi.
Ibrahim,  J.  (2012).  Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  (cet.  ke-1).
Bayumedia Publishing.
Ilyas, H. (2018). Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin (1st ed.). PT Pustaka Alfabet.
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi (cet. Ke-1). Alfabeta.
Khoiruddin  Nasution.  (2002).  Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia (cet. Ke-1). INIS.
Kodir, F. A. (2019). Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam (Rusdianto (Ed.); cet. ke-1). IRCiSoD.
Lukito, R. (1998). Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (cet. ke-1). INIS.
Mamudji, S. S. dan S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. PT RajaGrafindo Persada. Mannan, M. R. al-A. (2011). Fiqih Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer (1st ed.). Pustaka Ilmu.
Moch, R., Rizal, C., Zahro’, F., Dermawan, R., Sidiq, M. F., Rezki, W., Qamaria, S., &
Kamil,  H.  (2022).  Ragam  Metode  Penelitian  Hukum.  Lembaga  Studi  Hukum Pidana. http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45
Mughniyah, M. J. (2011). Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali (I. A.-K. Masykur A.B, Afif Muhammad (Ed.); 27th ed.). Lentera.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Mataram University Press. Muhammad, H. (2019). Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Y. Faqihuddin Abdul Kodir (Ed.); cet. ke-1). IRCiSoD.
Muhammad, H. (2022). Perempuan, Islam, dan Negara (M. A. Fakih (Ed.); cet. Ke-1). IRCiSoD.
Muhanif, A. (2002). Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik (cet. ke-1). PT. Gramedia Pustaka Utama dan Anggota IKAPI.
Mulia,  M.  (1999).  Pandangan  Islam  Tentang  Poligami  (cet.  ke-1).  Lemabaga  Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
Mulia, M. (2019). Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan. Dian Rakyat. Mulia, S. M. (2005). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Paramadina.
Nasution,  K.  (2002).  Fazlur  Rahman  Tentang  Wanita  (cet.  Ke-1).  ACAdeMIA  dan TAZZAFA.
Nasution, K. (2007). Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia. Al-Mawarid, Edisi XVII(1), 85–100.
Noormondhawati, L. (2013). Islam Memuliakanmu Saudariku (1st ed.). PT. Elex Media Kumpotindo, Kompas Gramedia dan Anggota IKAPI.
Rahayu,  D.  dan  D.  (2021).  Buku  Ajar  Metode  Penelitian  Hukum.  Scopindo  Media Pustaka.
Ridho,  A.  (2020).  Filologi  Sebagai  Pendekatan  Kajian  keIslaman.  Al-Munqidz:  Jurnal Kajian Keislaman, 8(2), 203–204.
Sabiq, S. (1995). Fiqih Sunnah. Dār al-Fath.
Shihab, M. Q. (1992). Membumikan Al-Qur’an. Mizan. Shihab, M. Q. (2000). Wawasan Al-Qur’an. Pustaka Mizan.
Suhra,  S.  (2013).  Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif  al-Qur’an  dan  Implikasinya Terhadap Hukum Islam. Jurnal Al-Ulum, 13(2), 379–386.
Umar, N. (2010). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an. Dian Rakyat. Wadud,  A.  (2001).  Al-Qur’an  Menurut  Perempuan:  Meluruskan  Bias  Gender  dalam Tradisi Tafsir. Serambi Ilmu Semesta.
Widi,  R.  K.  (2010).  Asas  Metodologi  Penelitian:  Sebuah  Pengenalan  dan  Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Graha Ilmu.
Yasid,  A.  (2004).  Islam  Akomodatif:  Rekonstruksi  Pemahaman  Islam  sebagai  Agama Universal (F. Mustafid (Ed.); cet. ke-1). LKiS.
Yunus, M. (2009). Kamus Arab-Indonesia. Mahmud Yunus wa Dzuriyyah.