## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi

## Muhlis Hafel
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia Penulis Korespondensi: muhlis@ecampus.ut.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Hafel, M. (2023). Digital Transformation in Politics and Governance in Indonesia: Opportunities and Challenges in the Era of Technological Disruption. Society, 11(2), 742- 757.

## DOI: 10.33019/society.v11i2.577
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 11 Juli, 2023;
Diterima: 30 Desember, 2023 ;
Dipublikasi: 31 Desember, 2023;
Transformasi  digital  telah  menjadi  pendorong  utama perubahan dalam politik dan tata kelola di Indonesia. Studi ini bertujuan  untuk  mengkaji  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  proses  digitalisasi  sektor  publik  di  Indonesia. Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  melalui  studi kasus  dan  analisis  literatur,  penelitian  ini  mengidentifikasi beberapa aspek kunci, termasuk peningkatan partisipasi politik melalui  platform  media  sosial,  evolusi  e-governance,  serta implikasi  keamanan  siber  dan  privasi  data.  Unit  analisis meliputi  kebijakan  dan  praktik  digitalisasi  di  sektor  publik. Populasi studi terdiri dari lembaga pemerintah, politisi aktif di media  sosial,  dan  warga  negara  yang  berpartisipasi  dalam politik  digital.  Teknik  purposive  sampling  digunakan  untuk memilih  lembaga  pemerintah  utama,  politisi  berpengaruh  di media  sosial,  dan  warga  yang  aktif  secara  digital.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dan  analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Temuan  menunjukkan  bahwa  teknologi  digital  menciptakan peluang baru untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi  publik  dalam  tata  kelola  di  Indonesia.  Namun, tantangan  seperti  kesenjangan  digital,  ancaman  keamanan siber, dan perlindungan privasi data tetap ada. Hasil penelitian menekankan  pentingnya  kebijakan  adaptif  dan  kerangka regulasi  yang  kuat  untuk  memaksimalkan  manfaat transformasi digital sambil mengatasi tantangan yang ada.
Kata Kunci: E-Governance;  Indonesia;  Keamanan  Siber; Media Sosial; Politik; Privasi Data; Tata Kelola; Transformasi Digital

## Society, 11 (2), 785-801, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi

## 1. Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kemajuan  teknologi  yang  pesat  telah  membawa  era perubahan dan disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai sektor. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai disrupsi teknologi, telah secara signifikan mengubah lanskap kehidupan  modern,  mempengaruhi  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Di  jantung transformasi  ini  terletak  revolusi  digital,  yang  ditandai  oleh  adopsi  luas  teknologi  informasi dan komunikasi (ICT), Internet, dan teknologi seluler ( Lund, 2021 ; Marien, 2014 ).
Dampak disrupsi teknologi sangat terlihat dalam bidang politik dan tata kelola. Teknologi digital  telah  merevolusi  cara  pemerintah  beroperasi  dan  berinteraksi  dengan  warga  negara, mendorong  efisiensi,  transparansi,  dan  partisipasi  yang  lebih  besar.  Misalnya, platform  e- governance telah  memungkinkan  pemerintah  untuk  merampingkan  proses  administratif, mengurangi  birokrasi,  dan  memberikan  layanan  publik  dengan  lebih  efektif  ( Meijer,  2015 ). Platform ini  memfasilitasi  akses  ke  informasi  dan  layanan  pemerintah,  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ( West, 2011 ).
Selain  itu,  media  sosial  dan  alat  komunikasi  digital  lainnya  telah  mengubah  keterlibatan dan  kampanye  politik.  Politisi  dan  partai  politik  sekarang  memanfaatkan platform ini  untuk menjangkau pemilih, menyebarkan informasi, dan memobilisasi dukungan. Kampanye digital telah membuat proses politik lebih inklusif dengan memberikan suara kepada komunitas yang terpinggirkan  dan  mendorong  partisipasi  publik  yang  lebih  besar  ( Tufekci,  2014 ).  Selain  itu, teknologi  digital  telah  memberdayakan  warga  untuk  meminta  pertanggungjawaban pemerintah mereka melalui aktivisme dan advokasi online ( Castells, 2016 ).
Sebelum  transformasi  digital,  lanskap  politik  dan  tata  kelola  Indonesia  diwarnai  oleh tantangan  signifikan.  Indonesia,  sebuah  negara  kepulauan  besar  dengan  lebih  dari  17.000 pulau,  menghadapi  hambatan  besar  dalam  memastikan  tata  kelola  yang  efektif  dan  stabilitas politik  ( Aspinall  &  Mietzner,  2010 ).  Era  sebelum  digital  ditandai  dengan  pemerintahan  yang terpusat yang sering kali berjuang dengan korupsi, ketidakefisienan birokrasi, dan partisipasi publik yang terbatas ( Rinaldi et al., 2007 ).
Dalam  konteks  ini,  pentingnya  transformasi  digital  dalam  sistem  politik  dan  tata  kelola Indonesia  tidak  dapat  diremehkan.  Pertama,  transformasi  digital  sangat  penting  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan.  Dengan  mengotomatisasi  dan mendigitalkan  proses  administratif,  pemerintah  dapat  secara  signifikan  mengurangi keterlambatan  birokrasi  dan  meningkatkan  penyampaian  layanan  ( Gil-Garcia  et  al.,  2014 ). Misalnya, penerapan layanan e-government memungkinkan warga untuk mengakses layanan publik  secara online ,  mengurangi  kebutuhan  interaksi  fisik  dan  dengan  demikian meminimalkan peluang untuk praktik korupsi ( Weerakkody et al., 2015 ).
Kedua, transformasi digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. ICT  menyediakan  alat  untuk  pengawasan  dan  pemantauan  kegiatan  pemerintah  yang  lebih besar. Tersedianya data dan informasi pemerintah secara online mempromosikan transparansi dan  memungkinkan  warga  untuk  meneliti  pejabat  publik  dan  meminta  pertanggungjawaban mereka ( Bertot et al., 2010 ). Ini sangat penting di Indonesia, di mana korupsi telah merajalela ( Znoj, 2017 ).
Lebih  jauh  lagi,  transformasi  digital  mendorong  keterlibatan  dan  partisipasi  warga  yang lebih besar dalam proses politik. Platform digital dan media sosial memungkinkan tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif dengan memberikan suara kepada warga dan memfasilitasi komunikasi  langsung  antara  pemerintah  dan  yang  diperintah  ( Nam,  2012 ).  Hal  ini  dapat mengarah  pada  tata  kelola  yang  lebih  responsif  dan  representatif,  yang  lebih  efektif  dalam menangani kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat.

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Contoh konkret  dari negara  lain  menyoroti  bagaimana  teknologi digital  dapat  mengubah tata  kelola.  Di  Estonia,  pemerintah  telah  menerapkan  salah  satu  sistem e-government paling maju  di  dunia,  e-Estonia.  Sistem  ini  memungkinkan  warga  untuk  mengakses  hampir  semua layanan  pemerintah  secara online ,  mulai  dari  memilih  dalam  pemilihan  hingga  mengajukan pajak,  sehingga  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  secara  signifikan  ( Margetts  & Dunleavy,  2013 ).  Pengalaman  Estonia  menunjukkan  potensi  teknologi  digital  untuk merampingkan  proses  administratif  dan  meningkatkan  keterlibatan  warga  ( Kalvet,  2012 ; Kitsing, 2011 ).
Demikian  pula,  Korea  Selatan  telah  mengadopsi  transformasi  digital  melalui  strategi Government  3.0,  yang  mempromosikan  data  terbuka,  partisipasi  warga,  dan  layanan  publik yang  inovatif.  Strategi  ini  telah  meningkatkan  transparansi  dan  efisiensi  sektor  publik, mendorong  kepercayaan  yang  lebih  besar  antara  pemerintah  dan  warganya  ( Nam,  2015 ). Pendekatan Korea Selatan menekankan pentingnya mengintegrasikan ICT ke dalam kerangka tata  kelola  untuk  meningkatkan  penyampaian  layanan  dan  keterlibatan  publik  ( Kim  &  Lee, 2012 ).
Proyek  Aadhaar  di  India  adalah  contoh  lain  yang  patut  dicatat.  Aadhaar  adalah  sistem identifikasi  biometrik  terbesar  di  dunia,  menyediakan  nomor  identitas  unik  untuk  lebih  dari satu  miliar  penduduk.  Sistem  ini  telah  mengubah  penyampaian  layanan  publik  dengan memungkinkan  distribusi  manfaat  dan  subsidi  yang  lebih  efisien  dan  terarah,  sehingga mengurangi penipuan dan memastikan bantuan mencapai mereka yang membutuhkan ( Gelb & Metz,  2017 ).  Keberhasilan  Aadhaar  menggambarkan  bagaimana  sistem  identifikasi  digital dapat  meningkatkan  tata  kelola  dan  penyampaian  layanan  di  populasi  besar  dan  beragam ( Bhardwaj & Cyphert, 2020 ).
Era  disrupsi  teknologi  telah  merombak  lanskap  politik  dan  tata  kelola  secara  global. Meskipun menawarkan banyak manfaat, ini juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi untuk  sepenuhnya  memanfaatkan  potensinya.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan transformasi digital dalam politik dan  tata  kelola  di  Indonesia  serta  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang dampak teknologi terhadap efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam tata kelola.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pengantar Transformasi Digital
Transformasi digital mengacu pada integrasi teknologi digital ke dalam semua area bisnis dan  masyarakat,  secara  fundamental  mengubah  cara  organisasi  beroperasi  dan  memberikan nilai  kepada  pelanggan  dan  pemangku  kepentingan.  Ini  melibatkan  adopsi  teknologi  baru seperti  komputasi  awan,  kecerdasan  buatan,  big  data,  dan Internet  of  Things (IoT)  untuk meningkatkan proses, memperbaiki efisiensi, dan mendorong inovasi ( Marien, 2014 ). Dalam politik dan tata kelola, transformasi digital mencakup penggunaan alat dan platform digital  untuk  memperbaiki  penyampaian  layanan  publik,  meningkatkan  keterlibatan  warga, dan  meningkatkan  transparansi  serta  akuntabilitas.  Ini  termasuk  inisiatif e-governance ,  sistem identifikasi digital, dan platform online untuk partisipasi publik ( West, 2011 ).
Evolusi historis transformasi digital dapat ditelusuri kembali ke munculnya komputer dan Internet. Awalnya,  teknologi digital terutama digunakan untuk mengotomatisasi proses yang ada,  sebuah  fase  yang  dikenal  sebagai  digitasi.  Seiring  waktu,  fokus  bergeser  ke  digitalisasi, memanfaatkan  teknologi  untuk  memperbaiki  proses  bisnis  dan  meningkatkan  pengalaman pengguna. Saat ini, kita berada di era transformasi digital, yang ditandai dengan penggunaan

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
strategis  teknologi  untuk  mendorong  perubahan  mendasar  dalam  struktur  organisasi  dan norma-norma masyarakat ( Lund, 2021 ).
Disrupsi teknologi adalah bagaimana teknologi baru menggantikan teknologi yang sudah ada  dan  secara  signifikan  mengubah  industri  atau  praktik  sosial.  Birnbaum  et  al. menggambarkan bagaimana inovasi disruptif dapat menciptakan pasar dan jaringan nilai baru, yang pada akhirnya menggantikan yang sudah ada ( Birnbaum et al., 2005 ).
Dampak  disrupsi  teknologi  pada  struktur  masyarakat  sangat  mendalam.  Ini  mengubah industri dan membentuk ulang cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan terlibat dengan dunia di sekitar mereka. Misalnya, munculnya Internet dan teknologi seluler telah merevolusi komunikasi, menyebabkan penurunan media tradisional dan munculnya platform media sosial. Platform ini  telah  menjadi  alat  penting  dalam  komunikasi  politik,  kampanye,  dan  mobilisasi dalam berbagai gerakan dan pemilihan di seluruh dunia ( Tufekci, 2014 ). Contoh disrupsi teknologi dalam berbagai industri meliputi:
1) Ritel
Munculnya  raksasa  e-commerce  seperti  Amazon  telah  mengganggu  ritel  konvensional, mengubah  kebiasaan  belanja  konsumen  dan  memaksa  pengecer  tradisional  untuk beradaptasi atau punah.
2) Transportasi
Layanan berbagi tumpangan seperti Uber dan Lyft telah mengubah industri transportasi, menantang dominasi layanan taksi tradisional dan mendorong perubahan regulasi.
3) Keuangan
Perusahaan  fintech  yang  memanfaatkan  teknologi  blockchain  dan  pembayaran  digital mengganggu  perbankan  dan  layanan  keuangan  tradisional,  menawarkan  alternatif  yang lebih mudah diakses dan efisien dibandingkan perbankan konvensional ( Mazzucato, 2013 ).
Dalam tata kelola, disrupsi teknologi dapat mengarah pada penyampaian layanan publik yang lebih efisien, transparansi yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi warga. Namun, ini juga  menghadirkan  tantangan  seperti  kesenjangan  digital,  risiko  keamanan  siber,  dan kebutuhan akan perubahan organisasi dan budaya yang signifikan dalam institusi pemerintah.

## 2.2. Transformasi Digital dalam Tata Kelola
Dalam  transformasi  digital,  e-government  dan e-governance memainkan  peran  penting dalam membentuk ulang hubungan antara warga negara dan pemerintah. E-government, yang didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (ICT)  untuk menyampaikan  layanan  pemerintah  kepada  warga  negara  dan  bisnis,  berfokus  pada peningkatan efisiensi dan aksesibilitas penyampaian layanan publik ( Heeks & Stanforth, 2007 ). Sebaliknya, e-governance mencakup  spektrum  yang  lebih  luas,  mengintegrasikan  teknologi digital untuk penyampaian layanan dan mempromosikan transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas  dalam  proses  tata  kelola  ( West,  2011 ).  Perbedaan  ini  menyoroti  sifat  multifaset transformasi digital dalam tata kelola, dengan e-governance menekankan keterlibatan warga dan pengambilan keputusan kolaboratif di samping penyediaan layanan.
Penerapan  sistem  e-government  menawarkan  beberapa  manfaat,  termasuk  peningkatan penyampaian layanan, transparansi yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi warga ( Bertot et al., 2010 ). Dengan menyediakan akses online ke layanan dan informasi pemerintah, platform e- government  merampingkan  proses  administratif  dan  mengurangi  keterlambatan  birokrasi, yang mengarah pada efisiensi dan responsivitas yang lebih besar dalam tata kelola.

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Selain itu, inisiatif e-governance mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan membuat aktivitas  dan  pengeluaran  pemerintah  lebih  mudah  diakses  oleh  publik,  sehingga memberdayakan warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka atas tindakan mereka  ( Nam,  2012 ).  Meskipun  memiliki  kelebihan  ini,  adopsi  sistem e-governance menghadirkan tantangan signifikan. Kesenjangan digital, yang ditandai oleh disparitas dalam akses  internet  dan  literasi  digital,  dapat  menghambat  distribusi  layanan  e-government  yang merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ( Dijk, 2006 ).
Selain  itu,  ancaman  keamanan  siber  dan  kekhawatiran  privasi  data  menimbulkan  risiko terhadap  integritas  dan  keandalan  sistem e-governance ,  yang  memerlukan  langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan perlindungan privasi ( Paun, 2018 ). Selain itu, resistensi terhadap perubahan  dalam  institusi  pemerintah  dan  kebutuhan  akan  strategi  manajemen  perubahan yang  efektif  dapat  menghambat  keberhasilan  penerapan  inisiatif e-governance ( Heeks  & Stanforth, 2007 ). Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan holistik yang menangani faktor  teknologi,  organisasi,  dan  sosial,  memastikan  bahwa  upaya  e-government  dan e- governance inklusif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara.
Beberapa  negara,  terutama  Estonia,  Korea  Selatan,  dan  India,  telah  menunjukkan kesuksesan luar biasa dalam menerapkan transformasi digital dalam tata kelola. Negara-negara ini  memberikan  model  teladan  tentang  bagaimana  digitalisasi  dapat  meningkatkan  efisiensi pemerintahan, transparansi, dan keterlibatan publik.
Estonia  sering  dipuji  sebagai  pelopor  dalam  tata  kelola  digital.  Inisiatif  e-Estonia  telah mengubah negara ini menjadi salah satu masyarakat digital paling maju di dunia. Faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan Estonia meliputi infrastruktur digital yang kuat, kerangka hukum  yang  komprehensif,  dan  penekanan  yang  kuat  pada  keamanan  siber.  Penerapan  e- Residency  dan  X-Road,  lapisan  pertukaran  data  yang  aman,  telah  merampingkan  layanan publik  dan  mendorong  inovasi  ( Kalvet,  2012 ; Kitsing,  2011 ).  Relevansi  pendekatan  Estonia terhadap  Indonesia  terletak  pada  prioritas  strategis  infrastruktur  digital  dan  dukungan legislatif, yang juga dapat mendorong upaya tata kelola digital Indonesia.
Perjalanan transformasi digital Korea Selatan ditandai dengan inisiatif e-government yang luas.  Fokus  pemerintah  Korea  pada  pembangunan  infrastruktur  internet  berkecepatan  tinggi dan  mempromosikan  literasi  digital  di  kalangan  warganya  telah  secara  signifikan meningkatkan penyampaian layanan publik dan keterlibatan sipil ( Nam, 2015 ). Program seperti inisiatif Government 3.0, yang menekankan transparansi dan data terbuka, telah membuat tata kelola lebih partisipatif dan efisien. Bagi Indonesia, mengadopsi penekanan serupa pada literasi digital  dan  data  terbuka  dapat  membantu menjembatani  kesenjangan  digital  dan  mendorong model tata kelola yang lebih inklusif.
Transformasi  digital  dalam  tata  kelola  India,  yang  didorong  oleh  inisiatif  seperti  Digital India,  menunjukkan  dampak  upaya  digitalisasi  skala  besar.  Sistem  identifikasi  biometrik Aadhaar  dan  perluasan  layanan  digital  telah  meningkatkan  aksesibilitas  dan  efisiensi  dalam penyampaian  layanan  publik  ( Gelb  &  Metz,  2017 ).  Keberhasilan  pendekatan  India  menyoroti pentingnya solusi yang dapat diskalakan dan mengintegrasikan teknologi dengan sistem yang ada  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  tata  kelola.  Bagi  Indonesia,  memanfaatkan  solusi digital  yang  dapat  diskalakan  dan  memastikan  penerapan  yang  luas  dapat  secara  signifikan meningkatkan hasil tata kelola.
Keberhasilan studi kasus global ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penting:

## 1) Infrastruktur Digital yang Kuat
Dasar  infrastruktur  digital  yang  berkembang  dengan  baik  sangat  penting  untuk penyampaian layanan e-governance yang efisien.

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi

## 2) Kerangka Hukum dan Regulasi yang Komprehensif
Membangun pedoman hukum dan regulasi yang  jelas memastikan implementasi layanan digital yang aman dan efisien.
3) Langkah-langkah Keamanan Siber Melindungi  data  dan  infrastruktur  digital  dari  ancaman  siber  sangat  penting  untuk mempertahankan kepercayaan dan integritas dalam tata kelola digital.
4) Keterlibatan Publik dan Literasi Digital Mempromosikan  literasi  digital  dan  mendorong  partisipasi  publik  sangat  penting  untuk keberhasilan adopsi inisiatif tata kelola digital.

## 2.3. Dampak Transformasi Digital pada Proses Politik

## 2.3.1. Kampanye Politik dan Komunikasi
Platform digital  telah  secara  fundamental  mengubah  kampanye  politik,  keterlibatan pemilih,  dan  strategi  komunikasi.  Media  sosial  dan  alat  digital  lainnya  telah  merevolusi  cara politisi  berhubungan  dengan  konstituen,  memobilisasi  dukungan,  dan  menyampaikan  pesan mereka.  Menurut  Tufekci, platform media  sosial  seperti  Twitter,  Facebook,  dan  Instagram memungkinkan politisi melewati penjaga gerbang media tradisional dan langsung berinteraksi dengan pemilih ( Tufekci, 2014 ). Garis komunikasi langsung ini memungkinkan interaksi yang lebih  personal  dan  segera,  menumbuhkan  rasa  koneksi  dan  responsivitas  antara  politisi  dan pemilih.
Selain itu, Chadwick menyoroti sifat hibrida komunikasi politik modern, di mana media tradisional dan platform digital hidup berdampingan dan saling melengkapi ( Chadwick, 2017 ). Politisi  sekarang  menggunakan  kampanye  tradisional  dan  strategi  digital  untuk memaksimalkan  jangkauan  dan  dampaknya.  Misalnya,  iklan  tertarget  di  media  sosial  dapat secara  efektif  memobilisasi  kelompok  demografis  tertentu,  sementara  analitik  data  dapat menyempurnakan pesan kampanye untuk sesuai dengan segmen populasi yang berbeda.
Peran media sosial dalam gerakan politik dan proses pemilihan  juga signifikan. Media sosial  telah  menjadi  instrumen  dalam  mengorganisir  dan  memperkuat  gerakan  politik, menyediakan platform untuk  aktivisme  akar  rumput  dan  mobilisasi.  Tufekci  mencatat  bahwa media sosial dapat memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat, mengoordinasikan protes, dan  menciptakan  komunitas  dukungan online ( Tufekci,  2014 ).  Hal  ini  terlihat  pada  peristiwa seperti Arab Spring dan pemberontakan politik lainnya di mana media sosial memainkan peran penting dalam menggalang dukungan dan mengorganisir aksi kolektif.

## 2.3.2. Partisipasi dan Keterlibatan Warga
Alat  digital  juga  telah  secara  signifikan  meningkatkan  partisipasi  warga  dalam  tata kelola,  mempromosikan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih  besar.  Nam  berpendapat bahwa  inisiatif  e-government  dan platform digital  memungkinkan  warga  untuk  lebih  aktif terlibat  dengan  pemerintah  mereka,  memberikan  umpan  balik,  berpartisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan,  dan  meminta  pertanggungjawaban  pejabat  publik  ( Nam,  2012 ). Platform online untuk  petisi,  konsultasi  publik,  dan  penganggaran  partisipatif  adalah  contoh bagaimana  teknologi  digital  dapat  memfasilitasi  keterlibatan  warga  yang  lebih  langsung  dan bermakna dalam tata kelola.
Bertot  et  al.  membahas  peran  teknologi  digital  dalam  mendorong  transparansi  dan akuntabilitas  ( Bertot  et  al.,  2010 ).  Mereka  menyoroti  bagaimana  inisiatif e-government dapat membuat operasi pemerintah lebih transparan dengan menyediakan akses yang  lebih mudah

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
ke  informasi  publik  dan  memungkinkan  pemantauan  kegiatan  pemerintah  secara  real-time. Transparansi  ini  sangat  penting  untuk  membangun  kepercayaan  publik  dan  memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat.
Selain  itu,  alat  digital  dapat  membantu  menjembatani  kesenjangan  antara  warga  dan pejabat pemerintah, menjadikan tata kelola lebih inklusif dan responsif. Misalnya, forum online dan platform media  sosial  memungkinkan  komunikasi  dua  arah,  di  mana  warga  dapat menyuarakan  kekhawatiran  mereka  dan  menerima  tanggapan  tepat  waktu  dari  perwakilan pemerintah.  Komunikasi  yang  ditingkatkan  ini  dapat  menghasilkan  warga  yang  lebih terinformasi dan terlibat, yang pada akhirnya memperkuat proses dan institusi demokrasi.

## 2.4. Tantangan Transformasi Digital dalam Tata Kelola

## 2.4.1. Kesenjangan Digital dan Ketimpangan
Kesenjangan  digital  menghadirkan  tantangan  signifikan  untuk  akses  yang  setara terhadap  tata  kelola  digital.  Kesenjangan  digital  mengacu  pada  jurang  antara  individu  yang memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi (ICT) modern dan mereka yang tidak. Ketimpangan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk status sosial-ekonomi, lokasi geografis, usia, dan tingkat pendidikan. Dijk menekankan bahwa ketidaksetaraan digital dapat mengarah  pada  situasi  di  mana  hanya  sebagian  populasi  yang  mendapat  manfaat  dari  tata kelola digital, yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada ( Dijk, 2006 ). Implikasi  dari  kesenjangan  digital  sangat  mendalam,  karena  menghambat  partisipasi yang setara dalam tata kelola digital dan membatasi efektivitas inisiatif e-government. Individu tanpa akses internet yang andal atau keterampilan literasi digital cenderung tidak akan terlibat dengan  layanan  pemerintah online ,  berpartisipasi  dalam  konsultasi  publik  digital,  atau mendapatkan manfaat dari transparansi dan efisiensi tata kelola digital.
Beberapa  strategi  dapat  diterapkan  untuk  mengurangi  ketidaksetaraan  digital.  Luyt menyarankan  bahwa  pemerintah  harus  berinvestasi  dalam  memperluas  infrastruktur  digital, terutama  di  daerah  pedesaan  dan  terpencil  yang  kurang  terlayani,  untuk  memastikan  akses yang lebih luas ke internet berkecepatan tinggi ( Luyt, 2003 ). Selain itu, program literasi digital sangat  penting  untuk  membekali  warga  dengan  keterampilan  untuk  menavigasi  dan memanfaatkan platform digital secara efektif. Dengan menangani masalah ini, pemerintah dapat bekerja menuju tata kelola digital yang lebih inklusif yang memastikan akses yang setara bagi semua warga.

## 2.4.2. Kekhawatiran Keamanan Siber dan Privasi
Keamanan  siber  dan  privasi  data  adalah  tantangan  kritis  dalam  bidang  tata  kelola digital.  Seiring  semakin  mengandalkan  sistem  digital  untuk  menyediakan  layanan  dan menyimpan  informasi  sensitif,  pemerintah  menjadi  target  utama  serangan  siber.  Paun menguraikan berbagai jenis ancaman keamanan siber, termasuk peretasan, pelanggaran data, dan  malware,  yang  dapat  mengkompromikan  integritas  dan  kerahasiaan  data  pemerintah ( Paun, 2018 ).
Kekhawatiran  privasi  data  juga  muncul  ketika  pemerintah  mengumpulkan  dan menyimpan sejumlah besar informasi pribadi dari warga. Studi menyoroti potensi risiko yang terkait dengan privasi data, seperti akses tidak sah, penyalahgunaan data pribadi, dan erosi hak privasi  ( Heurix  et  al.,  2015 ; Solove,  2006 ; Vidanage  et  al.,  2022 ).  Masalah-masalah  ini  dapat merusak  kepercayaan  publik  terhadap  tata  kelola  digital  dan  mencegah  warga  untuk  terlibat dengan layanan e-government .

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Untuk  mengamankan  transformasi  digital,  pemerintah  harus  menerapkan  langkah- langkah  keamanan  siber  yang  kuat  dan  kebijakan  privasi  data.  Ini  termasuk  menggunakan teknologi  enkripsi  canggih,  melakukan  audit  keamanan  secara  berkala,  dan  mengembangkan rencana tanggap insiden yang komprehensif. Selain itu, menetapkan regulasi privasi data yang jelas dan memastikan transparansi tentang bagaimana data pribadi digunakan dan dilindungi dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola digital.

## 2.4.3. Resistensi Institusional dan Manajemen Perubahan
Resistensi  terhadap  transformasi  digital  dalam  institusi  pemerintah  adalah  tantangan signifikan  lainnya.  Heeks  dan  Stanforth  berpendapat  bahwa  resistensi  institusional  dapat berasal  dari  berbagai  sumber,  termasuk  inersia  birokrasi,  ketakutan  akan  penggantian pekerjaan,  dan  kurangnya  keterampilan  digital  di  antara  pegawai  pemerintah  ( Heeks  & Stanforth, 2007 ). Resistensi ini dapat memperlambat adopsi teknologi digital dan menghambat kemajuan keseluruhan inisiatif tata kelola digital.
Strategi  manajemen  perubahan  yang  efektif  sangat  penting  untuk  mengatasi  resistensi institusional  dan  memfasilitasi  transformasi  digital  yang  berhasil.  Kotter  menyarankan pendekatan  multi-tahap  untuk  manajemen  perubahan,  termasuk  menciptakan  rasa  urgensi, membangun  koalisi  pendukung  perubahan,  dan  mengkomunikasikan  visi  yang  jelas  untuk transformasi  digital  ( Kotter,  1996 ).  Pembangunan  kapasitas  juga  sangat  penting,  yang melibatkan  program  pelatihan  dan  pengembangan  untuk  meningkatkan  keterampilan  digital pegawai pemerintah dan menumbuhkan budaya inovasi dan adaptabilitas.

## 2.5. Transformasi Digital di Indonesia
Tata  kelola  Indonesia  telah  berkembang  secara  signifikan  sejak  kemerdekaannya  pada tahun 1945. Struktur tata kelola negara ini awalnya ditandai dengan sistem terpusat di bawah kepemimpinan  Presiden  Sukarno,  diikuti  oleh  periode  pemerintahan  otoriter  di  bawah Presiden  Suharto  ( Aspinall  &  Mietzner,  2010 ).  Selama  rezim  Orde  Baru  Suharto,  tata  kelola ditandai  dengan  kontrol  pusat  yang  kuat,  kebebasan  politik  yang  terbatas,  dan  korupsi  yang merajalela.
Pasca-Suharto, Indonesia memulai serangkaian reformasi tata kelola yang bertujuan untuk desentralisasi dan demokratisasi. Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, melihat upaya signifikan  untuk  mendesentralisasikan  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah,  meningkatkan transparansi,  dan  meningkatkan  partisipasi  publik  ( Rinaldi  et  al.,  2007 ).  Reformasi  ini meletakkan  dasar  bagi  inisiatif  transformasi  digital  selanjutnya  dengan  mempromosikan struktur tata kelola yang lebih akuntabel dan partisipatif.
Indonesia  telah  membuat  kemajuan  penting  dalam  perjalanan  transformasi  digitalnya, terutama  di  sektor  publik.  Inisiatif  transformasi  digital  saat  ini  adalah  bagian  dari  strategi  e- government yang lebih luas untuk meningkatkan penyampaian layanan publik, meningkatkan transparansi,  dan  mendorong  keterlibatan  warga  yang  lebih  besar.  Inisiatif  kunci  termasuk penerapan Rencana Induk E-Government Indonesia (E-Gov MP) dan proyek smart city nasional ( Rokhman, 2011 ).
Salah  satu  keberhasilan  besar  dari  transformasi  digital  Indonesia  adalah  pembentukan platform online untuk  layanan  publik,  seperti  National  Single  Window  untuk  fasilitasi perdagangan  dan  inisiatif  One  Data  Indonesia,  yang  bertujuan  untuk  menyeragamkan  dan mengintegrasikan  data  di  seluruh  lembaga  pemerintah  ( Priyono  et  al.,  2020 ).  Inisiatif-inisiatif

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
ini  telah  meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas  layanan  publik,  yang  berkontribusi  pada transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.
Namun,  perjalanan  ini  tidak  tanpa  tantangan.  Masalah  seperti  kesenjangan  digital, infrastruktur  digital  yang  tidak  memadai  di  daerah  pedesaan,  dan  ancaman  keamanan  siber merupakan  hambatan  signifikan.  Selain  itu,  resistensi  terhadap  perubahan  dalam  institusi pemerintah  dan  kurangnya  literasi  digital  di  beberapa  segmen  populasi  menghalangi pemanfaatan penuh manfaat transformasi digital.
Membandingkan transformasi digital Indonesia dengan negara lain memberikan wawasan dan  pelajaran  berharga  untuk  perbaikan.  Misalnya,  keberhasilan  Estonia  dalam  membangun infrastruktur digital yang kuat dan program e-residency yang aman menawarkan model yang dapat  ditiru  Indonesia  untuk  meningkatkan  kemampuan  tata  kelola  digitalnya  ( Adeodato  & Pournouri,  2020 ).  Pendekatan  Estonia  yang  komprehensif  terhadap  identitas  digital  dan keamanan  data  dapat  membantu  Indonesia  mengatasi  masalah  keamanan  siber  dan  privasi datanya.
Demikian  pula,  penekanan  Korea  Selatan  pada  aksesibilitas  internet  berkecepatan  tinggi dan program literasi digital telah menjadi kunci keberhasilan transformasi digitalnya. Indonesia dapat  mengambil manfaat dari mengadopsi strategi serupa untuk menjembatani kesenjangan digital dan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam tata kelola digital.
Lebih  jauh  lagi,  inisiatif  Digital  India  menyoroti  pentingnya  solusi  digital  yang  dapat diskalakan  dan  mengintegrasikan  teknologi  dengan  kerangka  kerja  tata  kelola  yang  ada. Indonesia  dapat  mengambil  pelajaran  dari  pendekatan  India  untuk  meningkatkan penyampaian layanan digitalnya dan memenuhi kebutuhan beragam populasinya.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan studi kasus dan analisis literatur untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan transformasi digital dalam politik dan tata kelola di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menangkap  sifat  digitalisasi  yang  rumit  dan  spesifik  konteks  dalam  sektor  publik,  sehingga memfasilitasi  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  dinamika  multifaset  yang  terjadi ( Creswell & Poth, 2017 ; Yin, 2018 ).
Unit  analisis  utama  dalam  penelitian  ini  meliputi  kebijakan  dan  praktik  digitalisasi, lembaga pemerintah tertentu yang terlibat dalam inisiatif tata kelola digital, politisi aktif yang memanfaatkan  media  sosial  untuk  keterlibatan  politik,  dan  warga  yang  aktif  berpartisipasi dalam kegiatan politik digital. Unit analisis ini diidentifikasi untuk memberikan pemeriksaan komprehensif terhadap lanskap transformasi digital dalam tata kelola di Indonesia.
Teknik purposive  sampling digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  memungkinkan pemilihan  peserta  yang  relevan  secara  sengaja.  Populasi  penelitian  termasuk  perwakilan  dari lembaga  pemerintah  utama,  politisi  berpengaruh  dengan  kehadiran  media  sosial  yang signifikan, dan warga yang aktif secara digital dalam diskursus politik online . Strategi sampling ini  bertujuan  untuk  memastikan  inklusi  individu  dan  organisasi  yang  memiliki  wawasan berharga yang relevan dengan tujuan penelitian.
Ukuran  sampel  ditentukan  untuk  menyeimbangkan  kedalaman  dan  luasnya  analisis, dengan sekitar 5-7 perwakilan dari lembaga pemerintah, 8-10 politisi berpengaruh, dan 15-20 warga yang aktif secara digital yang dimasukkan dalam penelitian. Ukuran sampel ini cukup untuk  menangkap  perspektif  yang  beragam  sambil  memungkinkan  analisis  kualitatif  yang mendalam.

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Metode  pengumpulan  data  termasuk  wawancara  semi-terstruktur  dengan  peserta  yang dipilih  dan  analisis  komprehensif  dokumen  yang  relevan  seperti  makalah  kebijakan pemerintah, rencana strategis, dan posting media sosial. Metode ini dipilih untuk memfasilitasi eksplorasi  yang  mendalam  tentang  pengalaman,  persepsi,  dan  praktik  peserta  terkait transformasi digital dalam tata kelola.
Teknik  analisis  tematik  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  dikumpulkan,  yang melibatkan pengenalan data, pengkodean awal, pengembangan tema, penyempurnaan, definisi tema,  dan  pelaporan  temuan.  Pertimbangan  etis  diprioritaskan  sepanjang  proses  penelitian, dengan  memperoleh  persetujuan  dari  semua  peserta  dan  langkah-langkah  diambil  untuk memastikan anonimitas dan kerahasiaan.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Peningkatan Partisipasi Politik melalui Media Sosial
Transformasi  digital  dalam  politik  Indonesia  terlihat  jelas  melalui  keterlibatan  yang  kuat antara politisi dan warga di platform media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi penting dalam komunikasi politik. Misalnya, tokoh politik Indonesia seperti  Presiden  Joko  Widodo  memiliki  jutaan  pengikut  di platform ini,  memungkinkan interaksi langsung dan personal dengan konstituen. Akun Twitter presiden memiliki sekitar 19 juta  pengikut,  menekankan  jangkauan  luasnya  dan  pentingnya platform tersebut  dalam diskursus politik modern ( We Are Social Indonesia, 2023 ).
Media sosial telah mendemokratisasi partisipasi politik dengan menyediakan platform bagi suara-suara yang mungkin terpinggirkan di media tradisional. Aksesibilitas yang meningkat ini mendorong  keterlibatan  politik  yang  lebih  besar  dan  memungkinkan  warga  untuk mempertanggungjawabkan pemimpin mereka secara real-time .
Media sosial juga merevolusi kampanye politik dan mobilisasi. Platform seperti Instagram dan TikTok banyak digunakan untuk strategi kampanye selama periode pemilihan. Misalnya, selama  pemilihan  presiden  2019,  tim  kampanye  secara  luas  menggunakan hashtag dan kampanye viral untuk meningkatkan kesadaran politik dan mobilisasi dukungan dengan cepat. Hashtag seperti  #01Jokowi  dan  #02Prabowo  menjadi  topik  trending,  mencapai  jutaan  orang dalam  hitungan  jam  dan  menunjukkan  efisiensi  kampanye  digital  dibandingkan  metode tradisional ( We Are Social Indonesia, 2023 ).
Contoh  signifikan  dari  ini  adalah  TikTok,  yang  pada  awal  2024  memiliki  126,8  juta pengguna berusia 18 tahun ke atas di Indonesia. Jangkauan iklan platform ini meningkat sebesar 19,1% dari kuartal sebelumnya,  menyoroti pengaruhnya  yang  semakin besar. Format TikTok, yang  memungkinkan  video  pendek  dan  menarik,  sangat  efektif  untuk  menyebarkan  pesan kampanye dengan cepat dan memobilisasi partisipasi pemuda ( We Are Social Indonesia, 2023 ). Temuan  dari  studi  ini  sejalan  dengan  beberapa  teori  kunci  dan  penelitian  sebelumnya tentang transformasi digital dan partisipasi politik. Teori Ruang Publik oleh Jürgen Habermas ( Habermas  et  al.,  1974 ),  yang  menekankan  peran  komunikasi  dalam  masyarakat  demokratis, sangat  relevan. Platform media  sosial  bertindak  sebagai  ruang  publik  modern  di  mana warga dapat dengan bebas mendiskusikan dan memperdebatkan isu-isu politik.
Selain  itu,  Teori  Difusi  Inovasi  oleh  Everett  Rogers  membantu  menjelaskan  adopsi  cepat platform digital  untuk  keterlibatan  politik  di  Indonesia.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  inovasi menyebar melalui masyarakat dalam beberapa tahap, dan integrasi media sosial dalam politik Indonesia  merupakan  contoh  dari  proses  ini.  Adopter  awal,  seperti  politisi  dan  influencer terkemuka,  membuka  jalan  bagi  penerimaan  dan  pemanfaatan  teknologi  ini  secara  lebih  luas ( Rogers, 2003 ).

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Penelitian  sebelumnya  ( Luyt,  2003 ; Shirky,  2010 )  mendukung  temuan  ini.  Penelitian  Luyt tentang demokrasi digital menyoroti bagaimana Internet memfasilitasi keterlibatan politik dan demokratisasi  ( Luyt,  2003 ).  Demikian  pula,  penelitian  Shirky  menekankan  kekuatan  media sosial  untuk  memungkinkan  aksi  kolektif  dan  memobilisasi  kelompok  besar  dengan  cepat, fenomena yang terlihat dalam kampanye politik di Indonesia ( Shirky, 2010 ).

## 4.2. Evolusi E-governance
Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  inisiatif e-governance yang  signifikan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  layanan  publik.  Inisiatif-inisiatif  ini  termasuk sistem  e-Samsat  untuk  pembayaran  pajak  kendaraan,  e-KTP  untuk  manajemen  identitas nasional, dan sistem e-procurement untuk barang  dan jasa publik. Penerapan sistem-sistem ini secara  signifikan  telah  meningkatkan  penyampaian  layanan  dengan  mengurangi  waktu  dan biaya  administrasi.  Sebagai  contoh,  sistem  e-KTP  telah  memfasilitasi  manajemen  identitas nasional yang lebih teratur, mengarah pada koordinasi yang lebih baik dan mengurangi kasus penipuan identitas ( Liew, 2022 ).
Perkembangan ini sejalan dengan teori New Public Management (NPM), yang menekankan adopsi  praktik  manajemen  sektor  swasta  untuk  meningkatkan  efisiensi  sektor  publik  ( Hood, 1991 ). Dengan memanfaatkan alat digital, Indonesia telah menyederhanakan proses birokrasi, meminimalkan  birokrasi  yang  berlebihan,  dan  meningkatkan  penyampaian  layanan  secara keseluruhan, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Adopsi  teknologi  digital  secara  signifikan  telah  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Misalnya, platform online untuk pelaporan anggaran dan pengeluaran publik, seperti yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, memungkinkan warga untuk memantau penggunaan dana publik secara real-time . Wawancara dengan pejabat pemerintah  menyoroti  bahwa  sistem-sistem  ini  membantu  mengurangi  korupsi  dan meningkatkan kepercayaan publik.
Perubahan menuju transparansi ini didukung oleh prinsip-prinsip open government, yang mengadvokasi  transparansi  yang  lebih  besar,  partisipasi  publik,  dan  kolaborasi  antara pemerintah dan warga ( Lathrop & Ruma, 2010 ). Ketersediaan informasi yang dapat diakses dan fasilitasi  pengawasan  warga  melalui platform digital  sangat  penting  dalam  mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif ( Liew, 2022 ).
Temuan  dari  studi  ini  menyoroti  dampak  ganda  transformasi  digital  dalam  tata  kelola Indonesia.  Di  satu  sisi,  penerapan  sistem e-governance secara  signifikan  telah  meningkatkan efisiensi  dan  penyampaian  layanan.  Sebagai  contoh,  sistem  e-Samsat  telah  menyederhanakan pembayaran  pajak  kendaraan,  dan  e-KTP  telah  meningkatkan  manajemen  identitas. Peningkatan  ini  mencerminkan  prinsip-prinsip  teori  NPM,  yang  menganjurkan  efisiensi  dan efektivitas dalam administrasi publik dengan mengadopsi praktik sektor swasta ( Hood, 1991 ). Di  sisi  lain,  transformasi  digital  juga  telah  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas. Sistem  pelaporan online untuk  anggaran  dan  pengeluaran  publik  menyediakan  contoh  jelas tentang bagaimana alat digital dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan mengurangi korupsi.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep open  government ,  yang  menekankan  pentingnya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam tata kelola ( Lathrop & Ruma, 2010 ).
Namun, integrasi inisiatif digital ini tidak tanpa tantangan. Fragmentasi layanan digital dan keberadaan  banyak  aplikasi  duplikat  di  berbagai  lembaga  pemerintah  telah  diidentifikasi sebagai  hambatan  signifikan.  Upaya  untuk  mengkonsolidasikan  sistem-sistem  ini  menjadi platform yang  lebih  efisien  dan  terpadu  sedang  berlangsung,  bertujuan  untuk  mengurangi redundansi dan meningkatkan interoperabilitas ( Liew, 2022 ).

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Selain  itu,  langkah  menuju  agenda  transformasi  digital  nasional  yang  komprehensif, dipimpin  oleh  otoritas  pusat,  sangat  penting  untuk  keberhasilan  inisiatif  ini.  Pendekatan  ini memastikan  upaya  terkoordinasi  di  berbagai  departemen  pemerintah,  sehingga memaksimalkan manfaat transformasi digital sambil mengatasi tantangan yang ada.

## 4.3. Tantangan Keamanan Siber dan Privasi Data
Meskipun  ada  keuntungan,  digitalisasi  sektor  publik  memperkenalkan  tantangan keamanan  siber  yang  signifikan.  Serangan  siber  terhadap  lembaga  pemerintah  di  Indonesia meningkat.  Menurut  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN),  Indonesia  mengalami  lebih  dari 11,8  juta  serangan  siber  pada  kuartal  pertama  tahun  2022  saja,  dengan  insiden  mulai  dari malware hingga upaya phishing  ( Chen, 2022 ). Selain itu, BSSN mencatat lebih dari 1,6 miliar "anomali lalu lintas" pada tahun 2021, yang sebagian besar disebabkan oleh malware, aktivitas trojan,  dan  upaya  phishing  ( Chen,  2022 ).  Frekuensi  dan  kecanggihan  ancaman  siber  yang meningkat ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang kuat.
Penerapan kerangka kerja keamanan siber yang komprehensif, seperti NIST Cybersecurity Framework,  sangat  penting.  Kerangka  kerja  ini  menekankan  praktik  manajemen  risiko  yang komprehensif  yang  penting  untuk  melindungi  infrastruktur  kritis  ( Barrett,  2018 ).  Seiring berkembangnya ancaman siber, Indonesia harus memperkuat pertahanan keamanannya untuk melindungi sistem pemerintah dan data sensitif.
Perlindungan  privasi  data  telah  menjadi  isu  penting  karena  layanan  publik  digital berkembang.  Wawancara  dengan  pakar  keamanan  siber  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada undang-undang yang mengatur perlindungan data, penegakannya sering kali tidak memadai. Kebocoran  data,  seperti  yang  melibatkan  data  e-KTP,  menyoroti  kebutuhan  mendesak  akan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih ketat ( Mordor Intelligence, 2023 ).
Kerangka  perlindungan  data  Indonesia  saat  ini,  yang  sebagian  besar  didasarkan  pada Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  kurang  memiliki  definisi  spesifik dan  mekanisme  penegakan  yang  komprehensif  ( Chen,  2022 ).  Model  yang  lebih  kuat,  seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, dapat memberikan template untuk meningkatkan  standar  privasi  data  Indonesia.  Perlindungan  privasi  data  yang  efektif melindungi  hak  individu  dan  membangun  kepercayaan  publik  dalam  layanan  digital,  yang penting untuk keberhasilan inisiatif e-governance ( Lathrop & Ruma, 2010 ).
Masalah  keamanan  siber  dan  privasi  data  semakin  memperumit  proses  transformasi digital.  Jumlah  serangan  siber  dan  kebocoran  data  yang  meningkat  memerlukan  adopsi kerangka  kerja  keamanan  siber  yang  lebih  kuat  dan  undang-undang  perlindungan  data. Mengadaptasi  model  seperti  GDPR  dapat  secara  signifikan  meningkatkan  kerangka  privasi data  Indonesia,  memastikan  perlindungan  data  pribadi  yang  lebih  baik  dan  membangun kepercayaan publik dalam layanan digital ( Barrett, 2018 ; Chen, 2022 ).

## 4.4. Kesenjangan Digital
Tantangan signifikan dalam transformasi digital Indonesia adalah kesenjangan digital. Data dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa  akses  internet  masih  tidak  merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Misalnya, sementara daerah perkotaan melaporkan penetrasi internet yang tinggi, daerah pedesaan tertinggal jauh di belakang. Pada tahun 2021, penetrasi  internet  di  daerah  perkotaan  sekitar  78%,  dibandingkan  hanya  44%  di  daerah pedesaan  ( Badan  Pusat  Statistik,  2022 ).  Selain  itu,  literasi  digital  tetap  menjadi  hambatan, dengan  banyak  warga  yang  kekurangan  keterampilan  digital  dasar.  Program  pelatihan  dan

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
pendidikan intensif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini  ( Badan Pusat Statistik, 2022 ; Liew, 2022 ).
Masalah  ini  dijelaskan  oleh  teori  kesenjangan  digital,  yang  memeriksa  disparitas  dalam akses  dan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ( Dijk,  2006 ).  Menjembatani kesenjangan digital memerlukan kebijakan komprehensif yang meningkatkan infrastruktur dan mempromosikan  literasi  digital  di  seluruh  segmen  masyarakat.  Misalnya,  program  literasi digital  yang  ditargetkan  pada  populasi  pedesaan  dapat  secara  signifikan  meningkatkan kemampuan  mereka  untuk  memanfaatkan  layanan  digital,  sehingga  mempromosikan  tata kelola digital yang lebih inklusif.
Infrastruktur  teknologi  yang  tidak  memadai  di  beberapa  daerah  juga  menjadi  tantangan. Meskipun  ada  upaya  untuk  meningkatkan  jaringan  internet  dan  infrastruktur  teknologi lainnya,  kendala  anggaran  dan  masalah  koordinasi  antar  lembaga  tetap  menjadi  hambatan signifikan.  Misalnya,  meskipun  proyek  Palapa  Ring  bertujuan  untuk  menyediakan  internet berkecepatan tinggi ke daerah terpencil, tantangan seperti biaya implementasi yang tinggi dan masalah pemeliharaan telah menghambat keberhasilannya ( Liew, 2022 ).
Investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Teori difusi  inovasi  ( Rogers,  2003 )  menunjukkan  bahwa  infrastruktur  dan  sistem  pendukung  yang memadai harus ada untuk adopsi luas teknologi digital. Memastikan akses yang adil terhadap alat dan layanan digital adalah penting untuk tata kelola digital yang inklusif. Ini melibatkan perluasan infrastruktur fisik dan memastikan semua warga memiliki keterampilan dan sumber daya untuk menggunakan teknologi digital secara efektif.
Kesenjangan  digital  juga  menjadi  tantangan  signifikan.  Menjembatani  kesenjangan  ini memerlukan  kebijakan  yang  ditargetkan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  digital  dan mempromosikan literasi digital di seluruh segmen masyarakat. Mengatasi kesenjangan digital sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  manfaat  transformasi  digital  didistribusikan  secara adil, sehingga mendukung tata kelola yang lebih inklusif dan efektif ( Dijk, 2006 ; Rogers, 2003 ).

## 5. Kesimpulan
Transformasi  digital  dalam  politik  dan  pemerintahan  di  Indonesia  menawarkan  peluang dan tantangan yang signifikan. Studi ini menyoroti dampak multifaset digitalisasi pada sektor publik  berdasarkan  data  kualitatif  dari  studi  kasus  dan  analisis  literatur.  Temuan mengungkapkan  wawasan  utama  tentang  manfaat  dan  hambatan  yang  terkait  dengan transformasi digital dalam tata kelola di Indonesia.
Pertama, platform digital, khususnya  media sosial, telah merevolusi keterlibatan politik di Indonesia. Media sosial menyediakan saluran komunikasi langsung antara politisi dan publik, memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dalam diskursus politik. Kehadiran aktif politisi di platform seperti  Twitter,  Facebook,  dan  Instagram  telah  meningkatkan  partisipasi  publik  dan memungkinkan  interaksi  yang  lebih  segera  dan  pribadi  dengan  konstituen.  Peningkatan partisipasi politik ini adalah manfaat penting dari transformasi digital.
Kedua,  inisiatif e-governance seperti  e-Samsat  untuk  pembayaran  pajak  kendaraan,  e-KTP untuk manajemen identitas nasional, dan sistem e-procurement untuk barang dan jasa publik secara signifikan telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Sistem digital  ini  menyederhanakan  proses  administratif,  mengurangi  biaya,  dan  meningkatkan penyampaian  layanan.  Selain  itu,  sistem  pelaporan online untuk  anggaran  dan  pengeluaran publik meningkatkan transparansi pemerintah dan mengurangi korupsi, sehingga membangun kepercayaan publik.

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Namun,  integrasi  teknologi  digital  juga  menghadirkan  beberapa  tantangan. Ketergantungan yang meningkat pada platform digital telah meningkatkan kerentanan terhadap ancaman  siber.  Peningkatan  serangan  siber  pada  lembaga  pemerintah  menekankan  perlunya kerangka  kerja  keamanan  siber  yang  kuat  untuk  melindungi  infrastruktur  kritis.  Selain  itu, ekspansi  layanan  publik  digital  memerlukan  langkah-langkah  privasi  data  yang  ketat. Meskipun undang-undang yang ada, penegakannya tetap suboptimal, seperti yang dibuktikan oleh pelanggaran data yang melibatkan informasi sensitif. Mengadopsi kerangka perlindungan data yang komprehensif seperti di wilayah lain dapat secara signifikan meningkatkan standar privasi data Indonesia.
Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan digital, yang tetap menjadi penghalang bagi tata kelola  digital  yang  inklusif.  Ketimpangan  dalam  akses  internet  dan  literasi  digital antara daerah  perkotaan  dan  pedesaan  membatasi  distribusi  yang  adil  dari  manfaat  transformasi digital.  Kebijakan  komprehensif  untuk  meningkatkan  infrastruktur  dan  mempromosikan literasi  digital  sangat  penting  untuk  menjembatani  kesenjangan  ini.  Mengatasi  kesenjangan digital  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  manfaat  transformasi  digital  dapat  diakses oleh semua segmen masyarakat.
Studi  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  ketergantungan  pada  data  kualitatif dari  studi  kasus  dan  literatur  mungkin  tidak  menangkap  spektrum  penuh  dampak transformasi  digital  di  seluruh  Indonesia.  Kedua,  evolusi  teknologi  digital  yang  cepat  berarti temuan ini mungkin segera menjadi usang. Terakhir, teknik pengambilan sampel purposif yang digunakan  dalam  studi  ini,  meskipun  berguna  untuk  fokus  pada  pemangku  kepentingan utama, dapat membatasi generalisasi temuan.
Penelitian  masa  depan  harus  fokus  pada  studi  longitudinal  untuk  melacak  dampak berkelanjutan dari transformasi digital dalam tata kelola di Indonesia. Studi kuantitatif dapat memberikan  data  yang  lebih  komprehensif  tentang  efektivitas  inisiatif  digital.  Selain  itu, penelitian  tentang  daerah  atau  sektor  tertentu  dapat  menawarkan  wawasan  lebih  dalam tentang tantangan dan keberhasilan lokal. Studi komparatif dengan negara lain yang menjalani transformasi digital serupa juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia.
Secara  keseluruhan,  meskipun  transformasi  digital  menawarkan  peluang  besar  untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam tata kelola di Indonesia, hal ini  juga  memerlukan  penanganan  tantangan  terkait  keamanan  siber,  privasi  data,  dan kesenjangan digital. Kebijakan adaptif dan kerangka regulasi yang kuat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital dan memastikan keberhasilannya.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia bekerja sama dengan baik selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adeodato, R.,  &  Pournouri, S. (2020). Secure Implementation of E-Governance: A  Case  Study About  Estonia.  In Advanced  Sciences  and  Technologies  for  Security  Applications (pp.  397– 429). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35746-7_18

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Aspinall,  E.,  &  Mietzner,  M.  (2010).  Problems  of  democratisation  in  Indonesia:  Elections, institutions  and  society.  In Problems  of  Democratisation  in  Indonesia:  Elections,  Institutions and Society . Institute of Southeast Asian Studies.
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 .
Barrett, M. (2018). Framework for improving critical infrastructure cybersecurity. Proceedings of the Annual ISA Analysis Division Symposium , 535 , 9–25.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government  and  social  media  as  openness  and  anti-corruption  tools  for  societies.
Government Information Quarterly , 27 (3), 264–271.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001
Bhardwaj,  A.,  &  Cyphert,  D.  (2020).  Direct  Benefit  Transfer  Using  Aadhaar.  In Examining  the roles  of  IT  and  social  media  in  democratic  development  and  social  change (pp.  185–210).  IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1791-8.ch008 Birnbaum, R., Christensen, C. M., Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2005). The Innovator’s Dilemma:  When  New  Technologies  Cause  Great  Firms  to  Fail. Academe , 91 (1),  80. https://doi.org/10.2307/40252749
Castells, M. (2016). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. In
Democracy (pp. 433–435). Columbia University Press.
https://doi.org/10.7312/blau17412-091
Chadwick, A. (2017). The Hybrid Media System: Politics and Power, Second Edition (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190696726.001.0001 Chen, E. (2022). As Cyber Threats Grow, Indonesia’s Data Protection Efforts Are Falling Short . The Diplomat.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Dijk,  J.  Van.  (2006).  The  Network  Society.  Social  Aspects  of  New  Media.  In The  New  Faces  of Victimhood: Globalization, … . SAGE Publications.
Gelb,  A.,  &  Metz,  A.  D.  (2017).  Identification  revolution:  Can  digital  ID  be  harnessed  for development?  In Identification  Revolution:  Can  Digital  ID  be  Harnessed  for  Development?
Brookings Institution Press.
Gil-Garcia,  J.  R.,  Helbig,  N.,  &  Ojo,  A.  (2014).  Being  smart:  Emerging  technologies  and innovation  in  the  public  sector. Government  Information  Quarterly , 31 (S1),  I1–I8. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.09.001
Habermas,  J.,  Lennox,  S.,  &  Lennox,  F.  (1974).  The  Public  Sphere:  An  Encyclopedia  Article (1964). New German Critique , 3 , 49. https://doi.org/10.2307/487737
Heeks,  R.,  &  Stanforth,  C.  (2007).  Understanding  e-Government  project  trajectories  from  an actor-network  perspective. European  Journal  of  Information  Systems , 16 (2),  165–177. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000676
Heurix, J., Zimmermann, P., Neubauer, T., & Fenz, S. (2015). A taxonomy for privacy enhancing technologies. Computers & Security , 53 , 1–17. https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.05.002
Hood, C. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? Public Administration , 69 (1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
Kalvet,  T.  (2012).  Innovation:  a  factor  explaining  e-government  success  in  Estonia. Electronic Government, an International Journal , 9 (2), 142. https://doi.org/10.1504/EG.2012.046266 Kim, S., & Lee, J. (2012). E ‐ Participation, Transparency, and Trust in Local Government. Public Administration Review , 72 (6), 819–828. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x Kitsing, M. (2011). Success Without Strategy: E ‐ Government Development in Estonia. Policy &

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Internet , 3 (1), 1–21. https://doi.org/10.2202/1944-2866.1095 Kotter, J. P. (1996). Leading Change . Harvard Business Review Press. Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice . O’Reilly Media. Liew, M. E. (2022). Is Indonesia on track to a fully digital government by 2025? GovInsider. Lund,  B.  (2021).  Fourth  Industrial  Revolution. Information  Technology  and  Libraries , 40 (1). https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.13193
Luyt,  B.  (2003).  Digital  Divide:  Civic  Engagement,  Information  Poverty,  and  the  Internet
Worldwide. Social Science Computer Review , 21 (1), 120–123.
https://doi.org/10.1177/0894439302238974
Margetts,  H.,  &  Dunleavy,  P.  (2013).  The  second  wave  of  digital-era  governance:  a  quasi- paradigm  for  government  on  the  Web. Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  A: Mathematical,
Physical and Engineering Sciences , 371 (1987), 20120382.
https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382
Marien, M. (2014). Book Review: The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a
Time of Brilliant Technologies. World Futures Review , 6 (2), 189–193.
https://doi.org/10.1177/1946756714541404
Mazzucato,  M.  (2013). The  Entrepreneurial  State:  Debunking  Private  vs.  Public  Sector  Myths . Anthem Press.
Meijer,  A.  (2015).  E-governance  innovation:  Barriers  and  strategies. Government  Information Quarterly , 32 (2), 198–206. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.01.001 Mordor Intelligence. (2023). Indonesia Cybersecurity Market - Size, Share & Trends . Nam, T. (2012). Citizens’ attitudes toward Open Government and Government 2.0. International Review of Administrative Sciences , 78 (2), 346–368.
https://doi.org/10.1177/0020852312438783
Nam, T. (2015). Challenges and Concerns of Open Government. Social Science Computer Review ,
33 (5), 556–570. https://doi.org/10.1177/0894439314560848
Paun,  M.  (2018).  Data  and  Goliath:  the  hidden  battles  to  collect  your  data  and  control  your world.
Law, Innovation and Technology , 10 (1), 153–156.
https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1451267
Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the COVID-19 Pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 6 (4), 104. https://doi.org/10.3390/joitmc6040104 Rinaldi,  T.,  Purnomo,  M.,  &  Damayanti,  D.  (2007).  Fighting  corruption  in  decentralized Indonesia. In World Bank . World Bank. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
Rokhman, A. (2011). E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia.
Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences , 2 (5), 228–236. Shirky, C. (2010). Cognitive surplus: How technology makes consumers into collaborators . Penguin. Solove, D. J. (2006). A Taxonomy of Privacy. University of Pennsylvania Law Review , 154 (3), 477. https://doi.org/10.2307/40041279
Tufekci,  Z.  (2014).  Social  Movements  and  Governments  in  the  Digital  Age:  Evaluating  a Complex Landscape. Journal of International Affairs , 68 (1), 1–18.
Vidanage,  A.,  Ranbaduge,  T.,  Christen,  P.,  &  Schnell,  R.  (2022).  Taxonomy  of  Attacks  on Privacy-Preserving Record Linkage. Journal of Privacy and Confidentiality , 12 (1), 946–969. https://doi.org/10.29012/jpc.764
We Are Social Indonesia. (2023). Digital 2023: Indonesia .

## Transformasi Digital dalam Politik dan Tata Kelola di Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi
Weerakkody,  V.,  Irani,  Z.,  Lee,  H.,  Osman,  I.,  &  Hindi,  N.  (2015).  E-government implementation: A bird’s eye view of issues relating to costs, opportunities, benefits and risks. Information  Systems  Frontiers , 17 (4),  889–915. https://doi.org/10.1007/s10796-013- 9472-3
West,  D.  M.  (2011). Digital  government:  Technology  and  public  sector  performance .  Princeton University Press.
Yin,  R.  K.  (2018). Case  Study  Research  and  Applications:  Design  and  Methods (6th  ed.).  SAGE Publications.
Znoj,  H.  (2017).  Deep  Corruption  in  Indonesia:  Discourses,  Practices,  Histories.  In Corruption and the Secret of Law (pp. 53–74). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315259208-3
__________________________

## Tentang Penulis
Muhlis  Hafel, memperoleh  gelar  Doktor  dalam  Ilmu  Politik  dari  Universitas  Indonesia  pada tahun  2015.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia.
E-Mail: muhlis@ecampus.ut.ac.id