*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisak ,  Jl.  Kyai  Tapa  No.  1  Kampus  A  Grogol,  Jakarta  11440, sujatmoko_a@yahoo.com , S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional
Andrey Sujatmoko*

## Abstrak
Salah  satu  karakteris k  negara  hukum  mensyaratkan  adanya  perlindungan  hak  asasi manusia dan UUD 1945 menyatakan hal itu secara eksplisit. Oleh karena itu, pelanggaran berat  HAM  akan  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pelanggaran  berat  HAM  seringkali meninggalkan masalah kemanusiaan, antara lain berupa korban dalam skala besar yang lazimnya baru dapat teriden ﬁkasi setelah pelanggaran berakhir dan hal itu pun terjadi di Indonesia.  Hingga  saat  ini  Indonesia  masih  abai  terhadap  para  korban,  meskipun  se- sungguhnya  mereka  memiliki  hak  atas  pemulihan  yang  dijamin  hukum  internasional. Berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  negara,  Indonesia  secara  hukum  wajib  melakukan pemulihan terhadap para korban. Langkah pemulihan dapat diawali dengan membentuk Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi.  Melalui  kewenangannya,  KKR  dapat  melakukan iden ﬁkasi  dan  inves gasi  para  korban,  lalu  mempublikasikan  hasil  serta  memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait model pemulihan berupa kompensasi, res tusi, dan  rehabilitasi  bagi  para  korban.  Pemberian  sejumlah  uang,  pengembalian  hak,  ke- dudukan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan gra s adalah beberapa langkah konkretnya. Di samping itu, negara harus melakukan proses hukum terhadap para pelaku utama yang terkait.
Kata Kunci: hak atas pemulihan, hukum internasional, korban, pelanggaran berat HAM, tanggung jawab negara.

## The Right to Repara on of Gross Viola ons of Human Rights Vic ms in Indonesia and Its Rela on with the Principle of State Responsibility in Interna onal Law

## Abstract
The exis ng protec on of human rights is one of the characteris c of rule of law and it is explicitly stated in the Indonesian Cons tu on 1945. Accordingly, gross viola ons of human rights will be incompa ble with the said Cons tu on. Gross viola ons of human rights have frequently  le   humanitarian  problems  behind  such  as  vic ms  in  a  large  scale  which commonly could only be iden ﬁed when the viola on has ended, such problem has also occurred in Indonesia. Un l today, those vic ms have been ignored, although they have the right  to  repara on  as  guaranteed  by  interna onal  law.  Based  on  the  principle  of  state responsibility,  Indonesia  has  legal  obliga on  to  conduct  repara on  to  the  vic ms
¹ Renẻ Maheu, “Preface to Birthright of Man, an anthology of texts or human rights prepared under the direc on of Jeanne Hersch”, UNESCO, 1968, dalam Theo van Boven, “Vic ms' Rights to a Remedy and Repara on: The New United Na ons Principles and Guidelines”, dalam buku Repara ons for Vic ms of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity, yang disusun oleh Ferstman (et.al.) (eds), Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2009, hlm. 19-20, diunduh 29 Maret 2015. h p://www.corteidh.or.cr/tablas/r26214.pdf ,
²   Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  “Penan an  Panjang  Korban  Pelanggaran  HAM”, h p://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan-proﬁl/penan an-panjang-korban- pelanggaran-ham , diunduh 17 April 2016.
concerned.  The  measure  of  repara on  can  be  started  by  establishing  the  Truth  and Reconcilia on  Commission.  Through  its  competence,  TRC  will  be  able  to  conduct iden ﬁca on  and  inves ga on  for  the  vic ms,  to  publish  the  result,  and  to  address recommenda on  to  the  government  regarding  the  repara on  models,  such  as  com- pensa on,  res tu on,  and  rehabilita on  to  the  vic ms.  Gran ng  sum  of  money;  re- establishing right, status, employment and free health service are some prac cal measures of repara on. Furthermore, the government should also conduct judicial process to the main perpetrators concerned.
Keywords : the  right  to  repara on,  interna onal  law,  vic m,  gross  viola ons  of  human rights , state responsibility

## A.  Pendahuluan
Berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu seringkali meninggalkan  banyak  persoalan,  terutama  bagi  korban.  Hal  itu  terjadi  karena korban biasanya berposisi lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelaku dan faktanya persoalan itu pun terjadi di Indonesia. Pandangan bawa para korban pelanggaran berat HAM berposisi lemah dan  dak diuntungkan dikatakan dengan tepat  oleh  seorang  mantan  Direktur  Jenderal United  Na ons  Educa onal, Scien ﬁc,  and  Cultural  Organiza on (UNESCO)  pada  sebuah  publikasi  yang menandai perayaan ke-20 tahun Deklarasi Universal HAM ( Universal Declara on of Human Rights ).¹
Impunitas  terhadap  para  pelaku  pelanggaran  HAM  masih  diprak kkan  di banyak negara, terlebih menyangkut pelanggaran berat HAM ( gross viola ons of human rights) . Secara historis, hal tersebut terjadi pula di Indonesia yang ditandai oleh berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, misalnya semasa rezim Orde Baru yang hingga kini masih belum terselesaikan. Di negeri ini, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja  pembantaian  sesama  anak  bangsa  yang  terjadi  sebelum  dan  sesudah pecahnya  peris wa  Gerakan  30  September  1965  (G30S)  dengan  jumlah  korban sekitar  75  ribu-1,5  juta  orang,  penembakan  misterius  atau  Petrus  1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra Daerah Operasi Militer (DOM) 1976-1989 dengan korban ribuan orang.²
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi  1998  dengan  korban  puluhan  orang,  kasus  Marsinah  1995,  kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung pada tahun 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1.317 orang, Penembakan Mahasiswa Trisak 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban 1.308 orang, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Ak vis 1998 dengan korban 23 orang.³
Kantor Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Oﬃce of the United Na ons  High  Commissioner  for  Human  Rights- OHCHR)  menyatakan  bahwa ke dakhadiran atau kolapsnya hukum di suatu negara dapat menimbulkan konﬂik kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran berat HAM. Kemudian dikatakan pula bahwa impunitas seringkali merupakan penghalang bagi penegakan hukum dan menyebabkan  dak dihorma nya HAM, karena para pelanggar HAM bebas dari pertanggungjawaban.⁴
Kata  ‘ impunity ’  yang  ada  dalam  bahasa  Inggris  ternyata  dak  ditemukan padanannya  dalam  bahasa  Indonesia  resmi,  paling  dak  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  Balai  Pustaka.  Beberapa  kalangan, terutama advokat HAM, menggunakan kata impunitas sebagai padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata itu sendiri juga  dak lazim digunakan oleh publik secara luas dalam  bahasa  pergaulan  sehari-hari.  Kata  ‘ impunity ’  yang  berasal  bahasa  La n ‘impunitas ’ berasal dari akar kata ‘ impune ’ yang ar nya ‘tanpa hukuman’.⁵ Seiring  dengan  kemajuan  sistem  hukum  dan  tata  negara,  deﬁnisi  ‘ impunity ’ dalam kerangka hukum internasional adalah:
”Ke dakmungkinan— de jure atau de facto —untuk membawa pelaku pelanggaran  HAM  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  baik dalam  proses  peradilan  kriminal,  sipil,  administra f,  atau  disipliner karena  mereka  dak  dapat  dijadikan  objek  pemeriksaan  yang memungkinkan  dapat  terciptanya  penuntutan,  penahanan, pengadilan,  dan  apabila  dianggap  bersalah,  penghukuman  dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban- korban mereka.”⁶
³ Ibid.
⁴   Oﬃce of the United Na ons (UN) High Commissioner of Human Rights (OHCHR), “Impunity and the Rule of Law Comba ng  Impunity  and  the  Strengthening  Accountabili y,  the  Rule  of  Law  and  Democra c  Society”, h p://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011 /web_version/ohchr_report2011_web/allega / 10_Impunity.pdf , diunduh 28 Maret 2015.
⁵   KontraS, Menolak  Impunitas  Serangkaian  Prinsip  Perlindungan  dan  Pemajuan  Hak  Asasi  Manusia  melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-Prinsip Korban , Jakarta: Kontras, 2005, hlm. I.
⁶ Ibid .
Gambaran  masih  terjadinya  impunitas  dapat  dirujuk  pada  sejumlah  kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini, antara lain: pembunuhan secara massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota /simpa san Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk mengasingkan mereka ke pulau  Buru;  pembunuhan  dengan  cara  ditembak  (dikenal  dengan  is lah ‘petrus’/’penembak misterius’) terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku kriminal; penculikan para ak vis HAM tahun 1997; pelanggaran HAM dalam konﬂik bersenjata  di  Aceh;  peris wa  12  Mei  1998  berupa  kerusuhan/huru-hara  yang disertai  dengan  perusakan  atas  harta  benda,  pembakaran,  pembunuhan  dan perkosaan; serta pelanggaran HAM di Timor Timur dan kasus Tanjung Priok.⁷
Selama 16 tahun pasca reformasi (terhitung hingga tahun 2014- Pen.) , berbagai inisia f telah dilakukan untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari  para  korban  dan  masyarakat  sipil.  Keseluruhan  langkah  itu  tertuang  dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah dalam berbagai bentuknya. Namun keseluruhan langkah kebijakan tersebut belum menghasilkan langkah berar , baik karena minim dukungan poli k maupun karena bersifat parsial dan kurang kom- prehensif,  sehingga  dak  menghasilkan  fondasi  bagi  langkah  penyelesaian  yang berkelanjutan dan komprehensif.⁸
Tidak satupun hak-hak korban—baik hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan/reparasi—dipenuhi negara. Masalah ini bisa kita lihat pada hasil Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, juga dalam beberapa kasus semasa Orde Baru yang sama sekali masih diabaikan seper  kasus pembantaian massal 1965, penahanan semena-mena di luar proses hukum bagi korban kasus 1965 di Pulau Buru, kasus-kasus yang terkait dengan Timor Timur selama dikuasai oleh Orde Baru, kasus-kasus akibat operasi militer di Aceh dan Papua dan masih banyak lagi.⁹
Presiden  Joko  Widodo  menegaskan  bahwa  pemerintah  tetap  konsekuen menyelesaikan  6  (enam)  kasus  prioritas  pelanggaran  HAM  berat  agar  bangsa Indonesia  terbebas  dari  beban  masa  lalu.  Namun  presiden  juga  turut  meng- ingatkan  agar  semua  pemangku  kepen ngan  lebih  bijak  mengomentari  se ap tahap  penyelesaian  yang  tengah  dijalankan.  Pemerintah  sendiri  dak  ingin penyelesaian dilakukan secara konfronta f.¹⁰ Enam kasus prioritas yang dimaksud
⁷   Sesuai data Komnas HAM, ada 7 (tujuh) berkas pelanggaran HAM berat masa lalu. Berkas tersebut terkait dengan  kasus  peris wa  1965-1966;  Penembakan  Misterius  1982-1985;  Talang  Sari  di  Lampung  (1989); Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; Peris wa Trisak ; Semanggi I, Semanggi II; serta  peris wa  Wasior  dan  Wamena  (2003). Vide Kompas,  “Hak  Asasi  Manusia:  Pemerintah  Bertekad Tuntaskan Kasus Lama”, 22 April 2015, hlm. 4; dan The Jakarta Post, “Rights Abuse Task Force to be Set Up”, 22 April 2015, hlm. 1.
⁸     Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (Komnas  HAM  RI), Ringkasan  Ekseku f  Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat , Jakarta: Komnas HAM RI, 2014, hlm. iii.
⁹   KontraS, Op. cit., hlm. xi.
¹⁰   Kompas, “Pelanggaran HAM: Presiden: Penyelesaian Jangan Konfronta f”, 21 April 2016, hlm. 5.
¹¹ Ibid.
¹²   Teks asli Pasal 1 Interna onal Law Commission Dra  on Responsibility of States for Interna onally Wrongful Act (Dra  ILC 2001): “Every interna onal wrongful act of a State entails interna onal responsibility of that State”.
¹³  Teks asli Pasal 2 Dra  ILC 2001: “There is an interna onally wrongful act of a State when conduct consis ng of an ac on or omission: (a) is a ributable to the State under interna onal law; and (b) cons tutes a breach of an interna onal obliga on of the State”.
¹⁴   Teks asli Pasal 31 ayat (1) Dra  ILC 2001: “1. The responsible State is under an obliga on to make full repara on for the injury caused by the interna onally wrongful act”.
¹⁵   Dinah Shelton, Remedies in Interna onal Human Rights Law , New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 93, sebagaimana mengu p Bing Cheng, General Principles of Law as applied by Interna onal Courts and Tribunals
presiden  adalah  kasus  peris wa  1965-1966;  penembakan  misterius  1982-1985; peris wa Talangsari 1989 (Lampung); penghilangan orang secara paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; serta peris wa Trisak , Semanggi I, dan Semanggi II.¹¹
Namun  demikian,  langkah  konkret  pemenuhan  hak  atas  pemulihan  para korban  hingga  kini  baru  sebatas  wacana.  Upaya  yang  telah  dilakukan  hanyalah koordinasi antarlembaga negara untuk membahas kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang melibatkan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hukum internasional mengatur bahwa negara harus bertanggung jawab atas se ap  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  wilayahnya.  Menurut  prinsip  tanggung jawab negara, pelanggaran berat HAM dapat dikategorikan sebagai  ndakan salah secara internasional ( interna onally wrongful act ). Tindakan tersebut diatur dalam Pasal  1 Interna onal  Law  Commission  Dra   on  Responsibility  of  States  for Interna onally Wrongful Act 2001 (Dra  ILC 2001) yang menyatakan bahwa se ap ndakan  salah  secara  internasional  suatu  negara  akan  menimbulkan  per- tanggungjawaban internasional dari negara tersebut.¹²
Pasal 2 Dra  ILC 2001 mengatur bahwa  ndakan salah tersebut  mbul ke ka perbuatan yang berupa  ndakan ( ac on ) atau kelalaian ( omission ) dapat diper- tanggungjawabkan kepada negara menurut hukum internasional dan menimbul- kan  suatu  pelanggaran  atas  suatu  kewajiban  internasional  dari  negara.¹³  Ber- dasarkan Pasal 31 ayat (1) Dra  ILC 2001, negara yang harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pemulihan secara penuh ( full repara on ) atas kerugian  ( injury )  yang  mbul  yang  disebabkan  oleh  ndakannya  tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Bing Cheng, hukum tanggung jawab negara dapat diterapkan pada pelanggaran HAM, sebab pelanggaran HAM akan menimbulkan pelanggaran atas  kewajiban  internasional  menyangkut  HAM  yang  telah  diakui  secara internasional.¹⁵
Sementara  itu  berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  negara,  negara  harus melakukan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kepada pelaku, negara wajib melakukan proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya  pelanggaran  HAM.  Kepada  korban,  negara  wajib  memberikan  kom-
(1953), 170. Dengan ku pan aslinya sebagai berikut “ Clearly, the law of state responsibility remains applicable to the viola on by a state of interna onally-recognized human rights, because such an act cons tutes a breach of an interna onal obliga on. ”
¹⁶   Era  Purnama  Sari,  “Repara on  for  Torture  Vic ms  in  Theory  and  Prac ce ”,  Ar cle  2  of  the  Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights , Vol. 12, No. 3, 2013, hlm. 16.
¹⁷ Ibid.
¹⁸   I Dewa Gede Atmadja (et.al.), Teori Kons tusi dan Konsep Negara Hukum , Malang: SETARA Press, 2014, hlm.
122.
pensasi, res tusi, rehabilitasi, dan jaminan  dak terulangnya peris wa serupa. Hal semacam  ini  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  dokumen,  seper : the  United Na ons Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Repara on for Vic ms  of  Gross  Viola ons  of  Interna onal  Human  Rights  Law  and  Serious Viola ons of Interna onal Humanitarian Law ( Basic Principles and Guidelines ) dan the General Comment No. 3 of the UN Commi ee against Torture emphasises that ‘the comprehensive repara ve concept’ comprises of  res tu on,  compensa on, rehabilita on, sa sfac on and guarantees of non-repe on (Komentar Umum).¹⁶ Terkait pelanggaran HAM berupa  ndakan penyiksaan, Komentar Umum No. 3 Komite  menentang  Penyiksaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menjelaskan is lah  res tusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi.  Menurut  Komentar  Umum,  yang dimaksud  dengan  res tusi  adalah  suatu  bentuk  upaya  yang  diciptakan  untuk mengembalikan kembali kepada situasi ( re-establish ) seper  sebelum terjadinya penyiksaan.  Kompensasi  diar kan  mengacu  kepada  pemberian  uang  yang diberikan kepada para korban penyiksaan atas kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi  yang  di mbulkan  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  menyakitkan. Rehabilitasi diar kan sebagai suatu bentuk upaya yang berupa penanganan yang bersifat medis dan psikologis dan pelayanan sosial bagi para korban penyiksaan.¹⁷
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa di Indonesia masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang belum diselesaikan oleh negara. Pembiaran atas kasus-kasus tersebut berar  negara melakukan impunitas yang dilarang oleh hukum HAM internasional. Dalam perspek f korban, negara pun masih abai dalam memenuhi hak atas pemulihan korban.

## B.  Negara Hukum dan Tanggung Jawab Negara
Literatur menyebutkan bahwa pemikiran mengenai negara hukum lahir di dunia Barat  dimulai  dari  pemikiran  Plato  (Filsuf  Yunani  Kuno).  Dalam  bukunya  yang berjudul The  Republic ,  hukum  di  dalam  pikiran  Plato  dikonsepsikan  sebagai penjelmaan cara berpikir yang benar ( the higher of reasoning ). Oleh karena itu, menurut  konsep  Plato,  penyelenggaraan  negara  yang  baik  haruslah  didasarkan pada hukum atau nomoi .¹⁸
Mengacu kepada pendapat di atas, maka baik buruknya negara dapat dilihat dari  ketaatannya  pada  hukum.  Terkait  dengan  HAM,  dapat  diasumsikan  bahwa
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
¹⁹   Bahder Johan Nasu on, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 1. ²⁰ Ibid.
²¹ Ibid. , hlm. 4.
²²   Mardenis,  “Kontemplasi  dan  Analisis  terhadap  Poli k  Hukum  Penegakan  HAM  di  Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 441, sebagaimana mengu p Lili Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, Pengantar  Filsafat  Hukum ,  Bandung:  Mandar  Maju,  2002,  hlm.  53.  Ar kel  dapat  diakses  di h p://rechtsvinding.bphn.go.id/ar kel/ART%209%20JURNAL%20VOLUME%20 2%20NO%203 _PROTEKSI.pdf .
th ²³   Malcolm N. Shaw, Interna onal Law, 6  Edi on , Cambrigde: Cambridge University Press, 2008, hlm. 783.
kekuasaan negara yang sangat besar perlu dibatasi hukum untuk mencegah ter- jadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power )  yang  kemudian  akan menimbulkan pelanggaran HAM.
Menurut  Sudargo  Gautama,  paham  negara  hukum  berasal  dari  ajaran  ke- daulatan hukum, ia memberikan penger an hal itu sebagai negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprodjo mendeﬁnisikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di- dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.¹⁹ In  dari penger an negara hukum dari kedua sarjana Indonesia yang cukup terkemuka tersebut tampaknya sama- sama menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum.²⁰
Apabila dikaji dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, ada perbedaan antara konsep ‘ rechtsstaat ’ dengan konsep ‘ rule of law ’, walaupun pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  HAM,  tetapi  keduanya  tetap  berjalan dengan  sistem  hukum  sendiri.²¹  Teori-teori  ini  menegaskan  bahwa  di  Indonesia eksistensi HAM diakui dan dilindungi sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ) yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Terlebih lagi, Sila ke-2 Pancasila sebagai landasan ﬁlosoﬁs  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  merupakan  pengakuan  atas HAM di Indonesia.
Karena  terdapat  penghargaan  atas  HAM,  maka  Indonesia  dapat  disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; (2) asas legalitas; (3) asas pembagian kekuasaan; (4) asas peradilan yang bebas dan  dak memihak; dan (5) asas kedaulatan rakyat.²² Konsekuensi dari asas pengakuan dan perlindungan HAM ini menimbulkan tanggung jawab negara.
Hakikat  pelanggaran  HAM  adalah  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  organ negara,  oleh  karena  itu  hal  ini  akan  menyangkut  pertanggungjawaban  negara. Terkait  hal  itu,  teori  tanggung  jawab  negara  objek f/teori  risiko  ( risk  theory ) menjadi  relevan.  Menurut  Malcolm  N.  Shaw,²³  teori  tanggung  jawab  negara objek f didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban objek f yang menyatakan
²⁴   Perkembagan pemikiran lihat di “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja” yang disusun oleh A p La pulhayat, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 626 – 642.
²⁵   Otje Salman dan Eddy Damian (eds), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M ,  Bandung:  Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan Pembangunan bekerja sama dengan PT. Alumni, 2006, hlm. 88.
²⁶   Soetandyo Wignjosoebroto, Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas) dalam buku Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi , yang disusun oleh Shidarta (eds), Jakarta: Epistema Ins tute, 2012, hlm. xxi.
²⁷   D.  J.  Harris, Cases  and  Materials  on  Interna onal  Law ,  London:  Sweet  and  Maxwell,  1998,  hlm.  29, sebagaimana mengu p P.C.I.J. Rep., Ser. A. No. 17, (1928).
²⁸  Theo van Boven, Op.cit. , hlm. 21.
²⁹   Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law , Oxford: Oxford University Press, 1991, hlm. 136.
bahwa  mbul tanggung jawab ( liability ) negara manakala terdapat  ndakan  dak sah yang menyebabkan kerugian dan dilakukan oleh organ negara.
Penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia memerlukan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pemulihan korban. Oleh karena itu,  perlu  digunakan  pula  teori  hukum  pembangunan.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja,²⁴ konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam ar  kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  ar   penyalur  arah  kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan.²⁵ Lebih jauh lagi, Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa berdasarkan pemikiran Mochtar  Kusumaatmadja  tentang  hukum  tersebut,  maka  ia  tak  hanya  me- rekonseptualisasikan  hukum  dari  perannya  sebagai  pengatur  ter b  kehidupan sosial  (yang  telah  mapan)  ke  fungsinya  sebagai  perekayasa  sosial  (demi  ter- wujudnya pembangunan nasional).²⁶
Telah  menjadi  suatu  prinsip  dalam  hukum  internasional  bahwa  se ap pelanggaran atas suatu kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban bagi negara  pelanggar  untuk  melakukan  pemulihan.  Pandangan  tersebut  dinyatakan dalam  putusan  Mahkamah  Permanen  Internasional  ( Permanent  Court  of  Inter- na onal  Jus ce -PCIJ)  dalam  kasus the  Corzow  Factory .²⁷  Demikian  pula  halnya dalam masalah HAM.
Pelanggaran  tehadap  HAM  akan  menimbulkan  kewajiban  bagi  negara pelanggar  untuk  melakukan  pemulihan.  Menurut  Theo  van  Boven,  pengakuan mengenai hal itu terjadi sejak Perang Dunia II yang  dak lagi menjadikan persoalan HAM sebagai masalah eksklusif yurisdiksi domes k suatu negara dan para korban pelanggaran  berat  HAM  memiliki  hak  untuk  mengajukan  pemulihan  di  forum pengadilan  nasional  maupun  internasional.²⁸  Theodor  Meron  pun  menyatakan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma hukum HAM dan hukum humaniter, baik kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional, akan menimbulkan pertanggungjawaban negara secara internasional.²⁹
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
³⁰   H. Victor Condẻ, A Handbook of Interna onal Human Rights Terminology , Lincoln: University of Nebraska Press, 1999, hlm. 156.
³¹ Ibid. , hlm. 52. ³²  Dinah Shelton, Op. cit. , hlm. 320.
³³ Interna onal  Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia (ICTY)  didirikan  berdasarkan  Resolusi  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 827 tanggal 25 Mei 1993.
³⁴ Interna onal Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 tanggal 8 November 1994.
³⁵ Interna onal  Criminal  Court (ICC)  didirikan  berdasarkan  Statuta  Roma  yang  disahkan  dalam  Konferensi Diploma k PBB tentang Pendirian Mahkamah Kejahatan Internasional ( United Na ons Diploma c Conference on  the  Establishment  of  an  Interna onal  Criminal  Court )  yang  diadakan  di  Roma-Italia,  17  Agustus  1998, dengan 120 negara setuju, 7 menentang dan 21 abstain. Statuta Roma mulai berlaku ( entry into force ) sejak 1 Juli 2002.
Selaras  dengan  pendapat  di  atas,  Victor  Condẻ  menyatakan  pula  bahwa pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk mentaa  norma hukum HAM internasional. Atas pelanggaran yang terjadi tersebut  akan  menimbulkan  remedi,  baik  di  ngkat  nasional  maupun  inter- nasional.³⁰ Lalu is lah pelanggaran berat HAM yang dikenal dan digunakan pada saat ini sebenarnya belum dirumuskan secara jelas, baik dalam resolusi, deklarasi, maupun  perjanjian  internasional  mengenai  HAM.  Namun  hal  itu  secara  umum dapat  diar kan  sebagai  pelanggaran  secara  sistema s  terhadap  norma-norma HAM  tertentu  yang  bersifat  lebih  serius,  seper : apartheid ,  diskriminasi  rasial, pembunuhan, perbudakan, genocide , hingga persekusi berdasarkan agama dalam skala besar yang dilakukan sebagai prak k yang bersifat resmi.
Pelanggaran  berat  menimbulkan  kerugian  yang  dak  dapat  diperbaiki  oleh para  korbannya.³¹  Namun  menurut  Dinah  Shelton,  hukum  HAM  internasional, khususnya yang dikembangkan dalam lingkup PBB, sesungguhnya telah mengakui adanya pelanggaran HAM yang berkategori berat dan sistema s sebagaimana yang diatur  dalam  Resolusi  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  ( Economic  and  Social Council/ECOSOC ) No. 1503. Walaupun pelanggaran tersebut belum dideﬁnisikan secara jelas.³²
Prak k  yang  terjadi  terkait  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  tersebut menunjukkan  bahwa  para  pelakunya  diadili  melalui  forum  pengadilan  nasional. Namun  demikian,  apabila  suatu  negara  dak  mampu  ( unable )  atau  dak  mau ( unwilling )  untuk  menyelesaikannya,  maka  dapat  diselesaikan  melalui  forum pengadilan  internasional,  baik  yang  bersifat ad  hoc —misalnya  Mahkamah Kejahatan  Internasional  untuk  Bekas  Yugosalvia  tahun  1993³³  dan  Mahkamah Kejahatan  Internasional  untuk  Rwanda  tahun  1994³⁴—maupun  yang  bersifat permanen,  seper   Mahkamah  Kejahatan  Internasional  ( Interna onal  Criminal Court- ICC) tahun 1998.³⁵

## C.   Hak atas Pemulihan dan Pemulihan Korban
Is lah pemulihan sebenarnya memiliki dua konteks yang berbeda. Pertama, dalam konteks  bersifat  yuridis,  khususnya  konteks  hukum  internasional,  is lah  ini digunakan  dalam  ar   luas  yang  mengacu  kepada  seluruh  upaya  yang  mungkin dapat dilakukan untuk memulihkan ( redress ) berbagai jenis kerugian yang telah diderita oleh para korban sebagai suatu akibat dari kejahatan tertentu. Termasuk ke dalam  penger an  ini  adalah  pemulihan  menurut  hukum  internasional,  yaitu: res tusi,  kompensasi,  rehabilitasi,  kepuasan  ( sa sfac on ),  dan  jaminan  dak terulangnya  perbuatan  serupa.³⁶  Kemudian  dalam  konteks kedua, is lah  pe- mulihan  seringkali  digunakan  dalam  mendesain  program-program  (misalnya menggambarkan  serangkaian  upaya-upaya  pemulihan  yang  sifatnya  lebih terkoordinasi  atau  kurang  terkoodinasi).  Sebagai  contoh,  Jerman,  Chili,  dan Argen na dapat dikatakan telah membuat ‘program-program pemulihan’.³⁷
Menurut Fiona McKay, sejumlah mekanisme internasional telah tersedia untuk memberikan  jalan  bagi  upaya  pemulihan  untuk  para  korban  pelanggaran  HAM yang  dak  mendapatkan  remedi  yang  efek f  dalam  sistem  negaranya  sendiri, tetapi  sedikit  dari  mekanisme  tersebut  yang  dapat  memerintahkan  ( order )  dan memaksakan  ( enforce )  gan   rugi  atas  kerugian  dan  bentuk-bentuk  lain  dari pemulihan kepada para korban. Beberapa mekanisme yang dapat melakukannya, seper  Pengadilan HAM dalam sistem regional Eropa dan Antar-Amerika, hanya dapat menerima kasus-kasus terhadap negara-negara peserta ( contrac ng states ) pada  sistem  tersebut  dan  rela f  sedikit  kasus-kasus  yang  diselesaikan  melalui sistem  tersebut.  Dengan  demikian,  ICC  merupakan  mahkamah  kejahatan internasional pertama yang mengizinkan para korban untuk meminta pemulihan dari para pelaku secara perorangan.³⁸
Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM, antara lain dimuat dalam usulan  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ( basic  principles )  dan  petunjuk-petunjuk ( guidelines ) yang dibuat oleh Pelapor Khusus ( Special Rapporteur ) yang kemudian menjadi  Prinsip  Umum  I.  Prinsip  tersebut  menyatakan  bahwa  menurut  hukum internasional,  pelanggaran  HAM  menimbulkan  hak  atas  pemulihan  bagi korbannya.
Perha an  khusus  harus  diberikan  terhadap  pelanggaran  berat  HAM  dan kebebasan-kebebasan  dasar,  yang  se daknya  termasuk  berikut  ini: genocide ;
³⁶   Pablo de Greiﬀ, “Jus ce and Repara ons”, dalam buku The Handbook of Repara ons, yang disusun oleh Pablo De Greiﬀ (eds), New York: Oxford University Press, 2006, hlm. 452.
³⁷ Ibid. , hlm. 453.
³⁸  Fiona McKay, “Civil Repara on in Na onal Courts for Vic ms of Human Rights Abuse”, dalam buku Jus ce for Crimes against Humanity yang disusun oleh Mark La mer dan Philippe Sands (eds), Portland-Oregon: Hart Publishing, 2003, hlm. 283-284.
³⁹  Theo van Boven, Op.cit ., hlm. 33.
⁴⁰   M. Cherif Bassiouni, “Interna onal Recogni on of Vic ms' Rights”, Human Rights Law Review, 2006, hlm. 203- 279.
⁴¹ The United Na ons Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Repara on for Vic ms of Gross Viola ons  of  Interna onal  Human  Rights  Law  and  Serious  Viola ons  of  Interna onal  Humanitarian  Law,
th
adopted and proclaimed by General Assembly resolu on 60/147 at 67  plenary mee ng 16 December 2005 (Basic Principles and Guidelines).
⁴² Vide Prinsip V Nomor 8 dan 9 Basic Principles and Guidelines .
prak k-prak k  yang  menyerupai  perbudakan;  eksekusi  secara  cepat  atau  se- wenang-wenang; penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam,  dak manusiawi atau merendahkan; penghilangan orang secara paksa; perpanjangan penahanan yang sewenang-wenang atau pemindahan populasi secara paksa; dan diskriminasi secara sistema s, khususnya yang didasarkan pada ras dan perbedaan gender.³⁹
Menurut  M.  Cherif  Bassiouni,  sebenarnya  PBB  telah  mengesahkan  2  (dua) deklarasi  mengenai  hak-hak  korban.  Deklarasi  pertama  berfokus  pada  korban ‘ domes c  crimes ’  di  tahun  1985  dan  deklarasi  kedua  berfokus  pada  korban ‘ interna onal crimes ’, terutama pelanggaran berat HAM dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.⁴⁰
Hak  atas  pemulihan  juga  diatur  dalam  Prinsip-Prinsip  Dasar  dan  Pedoman- Pedoman PBB tentang Hak atas Remedi dan Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Hukum  HAM  Internasional  dan  Pelanggaran  Serius  Hukum  Humaniter  Inter- nasional  ( Basic  Principles  and  Guidelines ).⁴¹  Menurut Basic  Principles  and Guidelines , korban pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter memiliki ruang lingkup yang luas.
Korban  dak  saja  bersifat  individual/perorangan,  tetapi  juga  dapat  bersifat kolek f/kelompok. Termasuk juga dalam kategori korban adalah keluarganya dan orang-orang  yang  tergantung  pada  korban,  serta  orang-orang  yang  menderita kerugian  dalam  membantu  membebaskan  korban  atau  mencegah  korban  dari ndakan  penghukuman.  Status  korban  juga  dak  tergantung  pada  keberadaan pelaku,  ar nya  tanpa  memperha kan  apakah  pelaku  sudah  teriden ﬁkasi, tertangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman atau belum dan tanpa memperha kan ada  daknya hubungan keluarga antara korban dan pelaku.⁴²
Deﬁnisi korban (yang in nya sama dengan di atas) juga terdapat di dalam Bu r ke-18 Deklarasi PBB mengenai Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban-korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan ( the UN Declara on of Basic Principles of  Jus ce  for  Vic ms  of  Crime  and  Abuse  of  Power )  yang  menyatakan  bahwa penger an korban termasuk pula orang-orang, baik perorangan atau kelompok, yang  menjadi  korban  akibat  perbuatan  atau  kelalaian  yang  walaupun  belum
⁴³ The United Na ons Declara on of Basic Principles of Jus ce for Vic ms of Crime and Abuse of Power Resolu on
th adopted by the General Assembly resolu on 40/34 at 96  plenary mee ng 29 November 1985.
⁴⁴ Vide bagian Mukadimah Basic Principles and Guidelines .
⁴⁵ Vide Bab V Kaidah Pelaksanaan No. 3 TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional.
⁴⁶   Brian Walsh, “Resolving the Human Rights Viola ons of a Previous Regime,” World Aﬀairs , Winter 1996, 158, 3,
merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  nasional  yang  berlaku,  tetapi merupakan pelanggaran norma-norma HAM yang diakui secara internasional.⁴³
Aturan mengenai hak atas pemulihan juga terdapat dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu: Pasal 8 Deklarasi Universal HAM; Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poli k ( Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights -ICCPR); Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial  dan  Budaya  ( Interna onal  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Cultural Rights -ICESCR);  Pasal  14  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  ( Conven on  Against Torture ); dan Pasal 39 Konvensi tentang Hak-hak Anak ( Conven on on the Rights of the Child ).⁴⁴
Hukum nasional juga telah mengatur hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM. Hal itu antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun  2002  tentang  Kompensasi,  Res tusi,  dan  Rehabilitasi  terhadap  Korban Pelanggaran HAM yang Berat (PP 3/2002); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (UU  PSK);  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Res tusi,  dan  Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008).
Sebenarnya  poli k  hukum  Indonesia  pun  telah  secara  tegas  menentukan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM akan didasarkan pada mekanisme hukum, yaitu  dengan  membentuk  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pelanggaran  HAM  masa  lalu sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekon- siliasi.  Setelah  pengungkapan  kebenaran  dapat  dilakukan,  maka  pengakuan kesalahan,  permintaan  dan  pemberian  maaf,  perdamaian,  penegakan  hukum, amnes ,  rehabilitasi,  atau  alterna f  lain  yang  bermanfaat  dapat  dilaksanakan dengan memperha kan rasa keadilan masyarakat.⁴⁵
Tidak  seper   opsi  kebijakan  amnes ,  pembentukan  komisi  kebenaran mengindikasikan  bahwa  pemerintah  yang  baru  merasa  cukup  aman  untuk mengambil suatu langkah tenta f terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dengan cara mengiden ﬁkasi mereka yang bertanggung jawab dan  mengakui  para  korban.⁴⁶  Singkatnya,  komisi  yang  bersifat  resmi  ini  meng-
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
hlm.  112,  mengu p  Jorge  Correa,  “Dealing  with  the  Past  Human  Rights  Viola ons:  the  Chilean  Case  a er Dictatorship”, Notre Dame Law Review , 67, 1992, hlm. 1457.
⁴⁷ Ibid , mengu p Juan E. Mendez, ”Posi on of Americas Watch, a Division of Human Rights Watch on the Rights of Vic ms of Gross Viola ons of Human Rights to Repara ons and on Measures to Prevent Such Viola ons,” Paper presented  at  Seminar  on  the  Right  to  Res tu on,  Compensa on,  and  Rehabilita on  for  Vic ms  of  Gross Viola ons  of  Human  Rights  and  Fundamental  Freedoms, edited  by  Theo  van  Boven,  (et.al.),  Netherlands: Netherlands Ins tute for Human Rights, 1992, hlm. 188.
⁴⁸ Vide Arah Kebijakan No. 4 Lampiran Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional (Persandingan Bab II, III, IV) Iden ﬁkasi Masalah TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional.
⁴⁹   Pada tahun 2006 Mahkamah Kons tusi membatalkan Undang-Undang Nomor 27  Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) karena sejumlah pasal didalamnya dinilai bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Lihat Kompas, “Rekonsiliasi Menjadi Prioritas Horma  Perbedaan Pendapat”, 20 April 2016, hlm. 5.
inves gasi tuduhan pelanggaran HAM. Tujuan komisi adalah untuk menyediakan publik  suatu  penjelasan  yang  akurat  mengenai  kebijakan-kebijakan  dan  prak k- prak k dari rezim sebelumnya.⁴⁷
Adapun  arah  kebijakan  untuk  mengadakan  rekonsiliasi  dalam  rangka  me- mantapkan  usaha  persatuan  dan  kesatuan  nasional  dapat  dilakukan  antara  lain dengan menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab serta menjamin HAM. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepo sme, serta pelanggaran HAM.⁴⁸
Melihat  poli k  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada, pemenuhan hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM seharusnya dapat terealisasi.  Terkait  hal  itu,  upaya  konkret  dapat  diawali  dengan  membentuk lembaga  KKR⁴⁹  berdasarkan  undang-undang.  KKR  selanjutnya  memiliki  peran sentral  untuk  mewujudkan  hak-hak  korban  secara  nyata.  Berdasarkan  ke- wenangannya, KKR dapat merancang hal-hal pen ng, seper : menentukan ruang lingkup  kasus  yang  akan  diinves gasi;  menginventarisasi  serta  mengiden ﬁkasi korban dan pelaku; mendesain bentuk-bentuk pemulihan; serta menyusun laporan hasil inves gasi dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.
Pembatasan  terhadap  ruang  lingkup  kasus  yang  akan  diinves gasi  mutlak dilakukan,  mengingat  KKR  memiliki  keterbatasan  baik  dari  segi  sumber  daya manusia, sumber dana, maupun masa kerja yang cenderung singkat. Oleh karena itu, laporan hasil inves gasi dan rekomendasi dari Komnas HAM mengenai kasus- kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dapat digunakan oleh KKR sebagai acuan kasus  mana  yang  diprioritaskan  dan  segera  di ndaklanju   sesuai  mandat  dan kewenangannya.
Kasus-kasus yang dimaksud tersebut antara lain adalah: peris wa 1965-1966; penembakan  misterius  1982-1985;  peris wa  Talangsari  di  Lampung  1989; penghilangan  orang  secara  paksa  1997-1998;  kerusuhan  Mei  1998;  peris wa Trisak , Semanggi I, dan Semanggi II; serta peris wa Wasior dan Wamena 2003.
⁵⁰ Vide Komnas HAM RI, Ringkasan Ekseku f…, Loc.cit.
⁵¹   Supriyadi Widodo Eddyono (et.al.), Perlindungan Saksi dan Korban, Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat di Timor Timur , Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 7. Pada bagian catatan kaki dari
KKR dapat memanfaatkan laporan hasil inves gasi Komnas HAM atas ketujuh kasus tersebut, sehingga dapat mengurangi beban kerja KKR. Selanjutnya, KKR  nggal mencari  data  tambahan  jika  memang  masih  belum  tersedia  di  dalam  laporan tersebut dan mengklasiﬁkasikan data sesuai dengan format, tujuan, serta kebutuh- an yang telah ditentukan sebelumnya.
Laporan Komnas HAM di atas dapat dikatakan cukup komprehensif, sistema s, dan memuat data maupun analisis yang sangat pen ng ar nya bagi KKR. Laporan itu secara garis besar berisikan tentang: deskripsi fakta peris wa; analisis hukum (unsur-unsur  kejahatan,  bentuk  kejahatan  yang  terjadi,  gambaran  pelaku  atau pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  korban);  kesimpulan;  dan rekomendasi.⁵⁰
Inventarisasi dan iden ﬁkasi korban merupakan hal paling esensial yang perlu dilakukan oleh KKR, di samping terhadap pelaku atau pihak-pihak yang dianggap bertanggung  jawab  dalam  kasus  tertentu.  Perlu  ditegaskan,  menurut Basic Principles and Guidelines , status korban  dak tergantung pada keberadaan pelaku. Ar nya  status  tersebut  ada  tanpa  memperha kan  apakah  pelaku  sudah  ter- iden ﬁkasi,  tertangkap,  didakwa  atau  dijatuhi  hukuman  atau  belum,  dan  tanpa memperha kan  ada  daknya  hubungan  keluarga  antara  korban  dan  pelaku. Dengan perkataan lain, status korban  dak tergantung pada putusan pengadilan terkait pelaku, sehingga KKR dapat segera menentukan dan memutuskan ‘nasib’ korban tanpa menunggu proses hukum terhadap pelakunya. Sebaliknya, hal itu sangat  berbeda  dengan  aturan  yang  berlaku  serta  prak k  yang  terjadi  saat  ini. Status korban serta pemenuhan atas hak-haknya sangat tergantung pada putusan pengadilan terhadap pelakunya.
Baik  UU  Pengadilan  HAM  maupun  PP  3/2002,  prak k  kedua  peraturan perundang-undangan  tersebut  dak  bersifat  operasional.  Terbuk   dari  kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur yang disidangkan di pengadilan HAM ad hoc ,  dak satu pun amar putusan hakim yang memberikan hak atas pemulihan kepada  pihak  korban  seper   yang  telah  diatur  dan  dijamin  oleh  kedua  aturan tersebut.
Hal  di  atas  sejalan  dengan  laporan  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengenai pelanggaran berat HAM di Timor Timur. yaitu dinyatakan bahwa hak khusus untuk para korban ini adalah hak mengenai pemberian kompensasi, res tusi, dan rehabilitasi yang ternyata juga  dak kunjung diberikan  sedangkan  peris wa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah terbuk  dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.⁵¹ Laporan itu juga
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
ku pan dijelaskan pula bahwa semua amar putusan bagi para terpidana pelanggaran berat HAM di Timor Timur  dak  ada  yang  menyebutkan  tentang  pemberian  kompensasi  dan  res tusi.  Lihat  putusan  terhadap terdakwa Abilio Soares, Eurico Guterres, Letkol. Soejarwo, AKBP. Hulman Gultom, dan Brigjen. Noer Muis.
⁵² Ibid.
⁵³ Vide Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Res tusi,  dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008).
⁵⁴ Vide Pasal 20 PP 44/2008. ⁵⁵ Vide Pasal 34 PP 44/2008
menjelaskan bahwa aturan undang-undang yang mengatur tentang kompensasi, res tusi, dan rehabilitasi serta diperkuat dengan PP 3/2002 sampai saat ini  dak dapat  dilaksanakan,  karena  sangat  berkaitan  dengan  prosedur  gan   kerugian seper  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak  satu  pun  jaksa  yang  menangani  pelanggaran  berat  HAM  ini  mengajukan tuntutan adanya kompensasi, res tusi, maupun rehabilitasi ke pengadilan.⁵²
Berdasarkan  realita  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  amandemen  terhadap sejumlah aturan hukum yang menghambat realisasi pemenuhan hak-hak korban atau  membuat  aturan  baru  mengenai  realisasi  tersebut  dengan  prosedur  yang berdiri sendiri. Kemudian peran KKR dimasukan sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan persoalan gan  rugi dan menggan kan peran pengadilan.
Terkait hal di atas, KKR perlu mendesain mekanisme, sumber, bentuk, serta besaran  gan   rugi  yang  akan  diberikan  kepada  korban,  tentunya  dengan  ber- kordinasi  dengan  lembaga  negara  seper   Kementerian  Keuangan  menyangkut kompensasi. Terkait res tusi, KKR perlu memas kan bahwa hak para korban yang dirampas oleh negara (misalnya tanah milik) harus dikembalikan. Demikian pula bagi  para  korban  yang  kehilangan  pekerjaan  (misalnya  sebagai  PNS),  maka  hak pensiunnya harus dibayar oleh negara terhitung sejak mereka diberhen kan secara sepihak. Menyangkut rehabilitasi, KKR secara nasional dapat mendesain program yang berorientasi kepada pelayanan kesehatan (medis maupun psikologis) secara cuma-cuma dan berkelanjutan kepada para korban.
Sinergi  antara  KKR  dan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) tampaknya diperlukan, mengingat lembaga ini telah berperan dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM seper  yang diatur dalam UU PSK. Melalui kerja  sama,  KKR  dapat  menyelaraskan,  meneruskan,  dan  memperluas  program yang telah dilakukan LPSK terhadap korban. Hal itu misalnya berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK.
Berdasarkan  PP  44/2008,  permohonan  kompensasi,⁵³  res tusi,⁵⁴  dan bantuan⁵⁵ berupa bantuan medis serta rehabilitasi psiko-sosial harus diajukan oleh pihak  korban  kepada  LPSK.  Setelah  itu,  LPSK  akan  mengajukan  permohonan tersebut  kepada  pengadilan  HAM  yang  terkait  dengan  kasus  yang  dialami  oleh korban. Dalam kaitan ini, KKR perlu secara tegas meminta pemerintah (dalam hal
⁵⁶   Rully Novian dan Susilaning as, “Analisis Terhadap Deﬁnisi Korban dalam Pelaksanaan Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, h ps://www.academia.edu/19896787/analisa_ deﬁnisi_korban_khususnya_korban pelanggaran_ham yang_berat , diunduh 26 September 2016, hlm. 15-16. ⁵⁷ Ibid. , hlm. 18.
ini  presiden)  agar  segera  membentuk  pengadilan  HAM ad  hoc untuk  kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang direkomendasikan oleh KKR dalam rangka pemenuhan hak-hak korban.
Terkait dengan Pasal 6 UU PSK, LPSK ternyata sudah berperan dalam upaya yang diis lahkan dengan ‘bantuan’ (di dalam aturan hukumnya  dak disebut dengan is lah ‘pemulihan’) terhadap sejumlah korban kasus pelanggaran berat HAM di berbagai  tempat  di  Indonesia,  seper   peris wa  1965,  peris wa  Tanjung  Priok 1984, serta kerusuhan Mei 1998 (termasuk penghilangan paksa).
Berdasarkan data mengenai hal layanan, LPSK tercatat telah melayani korban pelanggaran berat HAM dengan rincian sebagai berikut:⁵⁶
Tabel 1. Data Periode Januari-Minggu I Oktober 2014
LPSK  telah  menganggarkan  biaya  bantuan  medis  dan  psiko-sosial  ini  sejak tahun 2010. Anggaran medis digunakan untuk biaya pengobatan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat serta pengobatan bagi korban kejahatan lainnya yang mengalami  penderitaan.  Sementara  untuk  biaya  psiko-sosial  yang  digunakan bukan untuk pembiayaan psiko-sosial yang seutuhnya, namun hanya digunakan untuk  konseling  psikologi  bagi  para  saksi  dan  korban  yang  terganggu  psikisnya karena  ndak pidana yang dialaminya.⁵⁷
Dalam kurun waktu sejak tahun 2010 sampai 2011 biaya ini hanya digunakan untuk pembiayaan medis dan psikologis bagi saksi dan korban kejahatan lainnya. Tetapi  pada  tahun  2012,  para  korban  pelanggaran  HAM  yang  berat  telah  mulai
Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
⁵⁸ Ibid. ⁵⁹ Ibid. ⁶⁰   Kompas, “Rekonsiliasi Menjadi Prioritas…, Loc.cit.
menerima manfaat. Pada tahun 2012 para korban yang pertama kali menerima manfaat adalah para korban kasus Tanjung Priok, keluarga korban tahun 1998, dan keluarga korban penghilangan paksa.⁵⁸
Untuk  ke ga  kasus  ini  LPSK  membiayai  pengobatan  medis  dan  psikologis korban  yang  secara  langsung  mengalami  penderitaan  beserta  keluarganya. Selanjutnya  menjelang  akhir  tahun  2012,  LPSK  menerima  banyak  permohonan bantuan  medis  dan  psikologis  dari  para  korban  pelanggaran  HAM  yang  berat, peris wa  tahun  1965,  karena  sekitar  akhir  bulan  Juli  2012  Komnas  HAM menyatakan bahwa peris wa 1965 merupakan pelanggaran HAM yang berat. Sejak saat  itu  para  korban  peris wa  1965  mengajukan  permohonan  ke  LPSK  untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis.⁵⁹
Supremasi hukum merupakan in  dari proses penyelesaian pelanggaran berat HAM,  termasuk  dalam  konteks  pertanggungjawaban  pelakunya.  Hal  tersebut sejalan dengan poli k hukum, hukum posi f yang berlaku, maupun prinsip-prinsip tanggung  jawab  negara  dalam  hukum  internasional.  Oleh  karena  itu,  proses tersebut  merupakan condi on  sine  qua  non .  Walaupun  pengalaman  di  banyak negara (misalnya Argen na dan Chili) menunjukkan bahwa proses hukum terhadap pelaku  daklah  mudah.  Namun  demikian,  hal  tersebut  bukan  mustahil  untuk dilakukan,  karena  Indonesia  pernah  melakukannya  (pada  kasus:  Tanjung  Priok, Timor Timur, dan Abepura).
Terkait  hal  di  atas,  KKR  berdasarkan  data  yang  dimiliknya  dapat  meng- iden ﬁkasi pelaku utama sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab, lalu merekomendasikannya untuk diproses secara hukum melalui pengadilan HAM ad  hoc .  Namun  hal  itu  dipas kan  dak  akan  mudah  untuk  dilakukan,  sehingga membutuhkan  kemauan,  keberanian,  dan  kemampuan  dari  segenap  aparat penegak hukum. Tentunya hal itu juga sangat memerlukan dukungan poli k dari semua pihak.
Oleh karena itu, jalur non-yudisial dengan konsep rekonsiliasi menjadi perlu dikedepankan.  “Rekonsiliasi  didasarkan  pada  kemauan  untuk  berdamai  dengan masa lalu dan kesepakatan membangun masa depan bersama yang damai”, ujar Agus,  Koordinator  Koalisi  Keadilan  dan  Pengungkapan  Kebenaran  Kamala Chandrakirana  pun  turut  mengatakan  bahwa  penyelesaian  yudisial  dan  non- yudisial bagaikan dua sisi mata uang sehingga kedua cara itu harus menunaikan hak-hak korban dan memberi jaminan  dak berulangnya kejahatan tersebut.⁶⁰

## D.  Penutup
Poli k hukum, hukum nasional, maupun hukum internasional pada dasarnya telah mengatur dan menjamin hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM. Di Indonesia, realisasi penyelesaian pelanggaran berat HAM harus dilakukan dalam rangka supremasi hukum. Menurut hukum nasional maupun hukum internasional, pelanggaran  berat  HAM  menimbulkan  tanggung  jawab  dari  negara  untuk melakukan  pemulihan  bagi  para  korbannya  berupa  kompensasi,  res tusi,  dan rehabilitasi.
Terkait hal di atas, KKR kedepannya merupakan lembaga yang memiliki peran yang  sangat  besar  bagi  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak-hak para korbannya. Walaupun saat tulisan  ini  dibuat  KKR  belum  terbentuk,  akan  tetapi  melihat  poli k  hukum  dan realitas sosial yang ada menginginkan agar KKR segera dibentuk dan dapat segera bekerja.
Secara garis besar, KKR berdasarkan kewenangannya dapat merancang hal-hal pen ng,  seper :  menentukan  ruang  lingkup  kasus  yang  akan  diinves gasi; menginventarisasi  serta  mengiden ﬁkasi  korban  dan  pelaku;  serta  menyusun laporan hasil inves gasi dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah (presiden). KKR perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya guna mempermudah dan memperlancar tugasnya, antara lain, Komnas HAM, LPSK, dan Kementerian Keuangan.
Upaya  yang  bersifat  konseptual  terkait  status  korban  adalah  dengan menggunakan Basic Principles and Guidelines sebagai acuan dalam menentukan status korban. Mengacu pada hal itu, status korban bersifat otonom sehingga  dak tergantung pada keberadaan pelaku. Status tersebut ada tanpa memperha kan apakah pelaku sudah teriden ﬁkasi, tertangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman atau  belum  dan  tanpa  memperha kan  ada  daknya  hubungan  keluarga  antara korban  dan  pelaku.  KKR  juga  perlu  mengupayakan  dilakukannya  amandemen terhadap sejumlah aturan hukum yang menghambat realisasi pemenuhan hak-hak korban atau membuat aturan baru mengenai hal itu dengan prosedur yang berdiri sendiri. Kemudian, perlu dipas kan peran KKR sebagai lembaga berwenang untuk menentukan  persoalan  gan   rugi  yang  menggan kan  peran  pengadilan  dalam rangka memangkas birokrasi.

## Da ar Pustaka Buku
Bahder Johan Nasu on, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012. Condẻ,  H.  Victor, A  Handbook  of  Interna onal  Human  Rights  Terminology , University of Nebraska Press, Lincoln, 1999.

## Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: Kaitan dengan Prinsip TJN HI
de Greiﬀ, Pablo (eds), The Handbook of Repara ons, Oxford University Press, New York, 2006. Ferstman (et.al.) (eds), Repara ons for Vic ms of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity, Koninklijke Brill NV, Netherlands, 2009.
Harris, D. J., Cases and Materials on Interna onal Law , Sweet and Maxwell, London, 1998.
I Dewa Gede Atmadja (et.al.), Teori Kons tusi dan Konsep Negara Hukum , SETARA Press, Malang, 2014.
Kominis  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Ringkasan  Ekseku f Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat , Komnas HAM RI,
Jakarta, 2014.
KontraS, Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi  Manusia  melalui  Upaya  Memerangi  Impunitas  Prinsip  Prinsip  Korban , KontraS, Jakarta, 2005.
La mer, Mark dan Philippe Sands (eds), Jus ce for Crimes against Humanity , Hart Publishing, Portland-Oregon, 2003.
Meron, Theodor, Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law , Oxford University Press, Oxford, 1991.
Otje Salman dan Eddy Damian (eds), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M , Pusat Studi Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan  Pembangunan  bekerja  sama  dengan  PT. Alumni, Bandung, 2006.
th Shaw,  Malcolm  N., Interna onal  Law,  6   Edi on ,  Cambridge  University  Press, Cambridge, 2008.
Shelton, Dinah, Remedies in Interna onal Human Rights Law , Oxford University Press, New York, 1999.
Shidarta  (eds), Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan Eksistensi dan Implikasi , Epistema Ins tute, Jakarta, 2012.
Supriyadi Widodo Eddyono, (et.al.), Perlindungan Saksi dan Korban, Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat di Timor Timur , ELSAM, Jakarta, 2005.

## Dokumen Lain
A p La pulhayat, “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2014.
Bassiouni, M. Cherif, “Interna onal Recogni on of Vic ms' Rights”, Human Rights Law Review , 2006, 6 (2), h p://hrlr.oxfordjournals.org/content/6/2/203. abstract .
Era Purnama Sari, “Repara on for Torture vic ms in Theory and Prac ce”, Ar cle 2 of the Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights, Volume 12, Nomor 2,
Juni 2013. Kompas,  “Hak  Asasi  Manusia:  Pemerintah  Bertekad  Tuntaskan  Kasus  Lama”,  22
April 2015.
_______, “Pelanggaran HAM: Presiden: Penyelesaian Jangan Konfronta f”, 21 April 2016.
_______, “Rekonsiliasi Menjadi Prioritas Horma  Perbedaan Pendapat”, 20 April 2016.
Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis terhadap Poli k Hukum Penegakan HAM di Indonesia”, Jurnal  Rechtsvinding, Volume  2,  Nomor  3,  Desember  2013, h p://rechtsvinding.bphn.go.id/ar kel /ART%209%20 JURNAL%20 VOLUME%202%20NO%203_PROTEKSI.pdf .
Oﬃce of the United Na ons High Commissioner of Human Rights, “Impunity and the Rule of Law Comba ng Impunity and the Strengthening Accountabili y, the Rule of Law and Democra c Society”, h p://www2.ohchr.org/english/ ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/allega /10_Impun
ity.pdf , diunduh 28 Maret 2015.
Rully  Novian  dan  Susilaning as,  “Analisis  Terhadap  Deﬁnisi  Korban  dalam Pelaksanaan Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, h ps://www.academia.edu/19896787/analisa_deﬁnisi_ korban_khususnya_korban  pelanggaran_ham  yang_berat , diunduh  26 September 2016.
The Jakarta Post, “Rights Abuse Task Force to be Set Up”, diakses 22 April 2015. Walsh, Brian, “Resolving the Human Rights Viola ons of a Previous Regime,” World Aﬀairs , Winter 1996, 158, 3.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,
Res tusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
The United Na ons Declara on of Basic Principles of Jus ce for Vic ms of Crime and Abuse of Power Resolu on adopted by the General Assembly resolu on 40/34
th at 96  plenary mee ng 29 November 1985.
The United Na ons Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Repara on for Vic ms of Gross Viola ons of Interna onal Human Rights Law and  Serious  Viola ons  of  Interna onal  Humanitarian  Law,  adopted  and th proclaimed by General Assembly resolu on 60/147 at 67  plenary mee ng 16
December 2005.
Interna onal Law Commission Dra  on Responsibility of States for Interna onally Wrongful Act 2001.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 827 tanggal 25 Mei 1993. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 tanggal 8 November 1994.