## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Legal  Policy  Regional  Governments  In  The  Distribution  Of Social Assistance To The Affected Communities Covid-19
Natalia Eunike Melisa Leuwol 1 , J. Ronald Mawuntu 2 , Mercy M. M. Setlight 3
1 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
2 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
3 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
Abstract: This study aims to analyze the regulations regarding local government policies in the distribution of Covid-19 social assistance in Indonesia. The research method used in this study includes the type of normative juridical research which includes researching and studying norms in laws and regulations, especially those relating to the object of research. Legal materials that will be studied in normative legal research are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used is by conducting a search through laws and regulations, and comparing it with materials regarding the fulfillment of social assistance for communities affected by Covid-19 by the Regional Government which were collected by conducting studies and inventories and then linking their contents with legal materials in the form of literature. law. The results of the study show that the regulation regarding the authority of local governments in distributing Covid-19 social assistance in Indonesia is reviewed from the first point of view, the basic rules for distributing Covid-19, namely general rules governing the source and mechanism for distributing social assistance funds as well as arrangements regarding the delegation of authority to local governments given by the central government based on the principles of decentralization and deconcentration in terms of the provision of social assistance. Second, more specific rules regarding the distribution of social assistance by provincial/district/municipal governments  have been regulated in each regional regulation and each has different forms and mechanisms for distributing social assistance.
Keywords : Legal Policy; Local Government; Social Assistance; Covid-19
How to Site: Natalia Eunike Melisa, Mawuntu, J. R. ., & Setlight, M. M. M. . (2021). Legal Policy Regional Governments In The Distribution Of Social Assistance To The Affected Communities Covid-19 . Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 422–434. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.47

## Introduction
Kasus COVID-19 pada Indonesia pertama kalinya terdekteksi pada tanggal 2 Maret 2020 yang dua orang tertular COVID-19 dari warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020 COVID-19 sudah berada di 34 provinsi negara Indonesia. Kemunculan COVID-19 menimbulkan kekhawatiran semua masyarakat dunia, sehingga WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai Pandemi Global. Penyebaran COVID-19 yang merupakan pandemi global menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ada di berbagai lini Indonesia, bahkan mendunia sekalipun. Tidak hanya persoalan di bidang kesehatan saja, tetapi juga krisis
multidimensi. 1
Indonesia pertama kali dilaporkan terpapar Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan sejumlah dua kasus. 2 Berdasarkan laporan data akun BNPB Indonesia, jumlah pasien positif Covid-19 pada tanggal 6 Oktober 2020 masih terus bertambah, tercatat ada 4.056 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 311.176 orang. Untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah 3.844 orang, dengan total 236.437 orang. Sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 121 orang, sehingga totalnya 11.374 orang. 3
Hukum  sebagai sosial kontrol merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum. Untuk mencegah pandemi Covid-19 ini diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial. Perubahan hukum harus dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul, yang dapat mengganggu  produktivitas dan ketertiban masyarakat. 4 Wabah Covid-19 ini telah menjadikan perubahan pergerakan struktur ekonomi dalam masyarakat. Penekanan asas-asas hukum sangat diperlukan untuk memperlancar terbentuknya suatu struktur ekonomi masyarakat. Asas-asas yang tidak sesuai dengan aturan hukum hanya akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan. 5
Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing yaitu menghindari kerumunan, 6 lalu physical distancing atau jaga jarak antar orang minimal 2 meter sejak awal Maret 2020. 7 Kemudian pemerintah juga menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB setelah diterbitkannya Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di suatu wilayah tertentu. Kebijakan ini telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan masyarakat. 8 Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi. Selain itu ada juga kemungkinan PHK bagi industri yang tutup, pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah seperti pelayan restoran,
1 Irma Dwi Fahriyani. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism. Jurnal Jurisprudence. No 2 Vol 10 : 217 . 2 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid- 19.pdf?sfvrsn=224c1add_2 Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.
3 https://ternate.tribunnews.com/2020/10/06/update-sebaran-virus-corona-indonesia-selasa-6102020-dki- catat-1107-kasus-baru-1017-sembuh Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
4 Amran Saudi. 2018. Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group. 14 .
5 CFG Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan . Bandung: Bina Cipta. 6 .
6 https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
7 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/061500965/who-gunakan-istilah-physical- distancing-ini-bedanya-dengan-social Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
8 Aprista Ristyawati. Juni 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal . Nomor 2. Volume 3: 243 .
ojek, pedagang kaki lima, tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. 9 Pandemi Covid-19 telah menjadikan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan perekonomian bagi yang terdampak. Oleh karena itu pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai dasar pertimbangannya karena penyebaran virus ini menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonomi wabah Covid-19.
Kebijakan pemerintah dalam pandemi Covid-19, salah satunya adalah dengan adanya pemenuhan bantuan sosial, seperti pada konferensi pers, Presiden Jokowi mengumumkan akan diberikannya bantuan sosial dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti sembako, bantuan langsung tunai, kartu prakerja, penggratisan dan diskon biaya listrik oleh golongan tertentu, pelatihan kepada para sopir bus, taksi, dan truk, serta keringanan pembayaran kredit yang ditujukan kepada pelaku  UMKM dan ojek online. 10 Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi ini. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. 11
Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak Covid-19 dan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini diberikan kepada sembilan juta KK dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000,-/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Sasaran
9 https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4973759/jumlahpekerja-dirumahkan dan-kena-phknaik- jadi-15-juta Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
10 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409162618-4-150957/catat-ini-blt-dan-sembako-yang- mau-disebar-jokowi Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
11 https://www.setneg.go.id/baca/index/upaya_upaya_pemerintah_penuhi_kebutuhan_pokok_masyarakat_ di_tengah_pandemi_covid_19 pada 6 Oktober 2020.
Bansos Tunai ini di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tanggerang dan Tanggerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn. Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah tersebut menerima program bantuan sosial Sembako. 12
Pemerintah juga akan melanjutkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 hingga Juni 2021. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun bertambah menjadi 10 juta, dari sembilan juta KPM yang berdomisili diluar Jakarta dan Bodetabek, yang datanya diverifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Data ini kemudian dikirimkan ke Kemensos untuk disaring kembali sebelum akhirnya bansos disalurkan.
Kenyataannya masih banyak persoalan yang timbul akibat dari dampak pandemi Covid-19 ini. Persoalan pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. 13 Persoalan terkait penyaluran bantuan sosial paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman RI selama membuka posko pengaduan. Tingginya aduan terkait dengan bantuan sosial menunjukkan bahwa besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sehari-hari. 14 Masalah-masalah yang terkait pada umumnya berpangkal pada persoalan data, dimana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan, karena data yang tidak diperbaharui sehingga warga yang meninggal dunia juga masih tercantum. Selain itu juga belum lagi orang miskin baru yang tidak masuk dalam data. Ada juga orang kaya yang terdaftar dalam penerimaan bantuan sosial, meskipun hanya beberapa persen ini akan mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat. Permasalahan ini dapat menciptakan polemik di masyarakat. 15

## Discussion
Peraturan Hukum Mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah merespon untuk memitigasi memburuknya ekonomi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No. 54/2020 sebagai turunan dari
12 https://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
13 Anisa Mufida. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid 19.
Jurnal Hukum dan Keadilan . Nomor 1. Volume 4: 160-161 .
14 https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/17463801/masalah-penyaluran-bansos-covid-19-paling- banyak-diadukan-ke-ombudsman Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
15 https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5eff37fe0ff80/ragam-masalah-penyaluran-bansos-covid- 19-yang-jadi-sorotan-jokowi Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, yang telah disahkan menjadi UU No 1/2020 Mei 2020 ini. Stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun sudah dialokasikan untuk mendorong perbaikan di beberapa sektor, termasuk kesehatan (Rp 75 triliun), industri dukungan (Rp70,1 triliun), jaring pengaman sosial (Rp10 triliun), dan program pemulihan ekonomi (Rp 150 triliun). Jaring pengaman sosial ini diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi. Proyeksi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memperkirakan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada kisaran 1,16 hingga 3,78 juta jiwa. Sedangkan Bank Dunia dan SMERU Lembaga Penelitian memperkirakan peningkatan jumlah penduduk miskin di kisaran 5,6-9,6 juta dan 1,3-8,4 juta orang, masing-masing. 16
1. Aturan Dasar Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 dalam Sistem Hukum Indonesia
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
b. PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
c. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
d. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020).
2. Peraturan Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Bantuan Sosial Covid-19 Di Beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota.
a. Peraturah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
Ketentuan Umum dalam PERDA Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 memberi pengertian tentang Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19  sebagai penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory synclrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
16 Febrio Kacaribu. 1 Mei 2020. Arah Kebijakan Fiskal dalam Penanganan COVID-19: Program Jaring Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan. Jakarta: Webinar Diskusi Paparan CSIS.
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga  melakukan upaya pelindungan sosial.  Upaya perlindungan sosial ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial seperti yang di jelaskan dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:
(2) “Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/ atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam Covid-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.”
Dengan demikian aturan ini dapat menjadi acuan dasar kewenangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendata, menetapkan daftar dan selanjutnya dapat memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang  yang terkonfirmasi terdampak Covid-19 termasuk yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Wilayah Sulawesi Utara.
Penjelasan mengenai bantuan sosial dalam peraturan gubernur ini ada dalam pasal 23 ayat (1) dan ayatnya yang ke (2) yang berbunyi:
(1) “Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam pelaksanaan OPP COVID-19.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung tunai yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Selanjutnya dalam pada pasal 24 dijelaksan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberi subsidi/bantuan sosial kepada para pelaku usaha berupa insentif terutama bagi karyawan/operator moda transportasi darat yang
terkena dampak Covid-19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara berfokus pada masyarakat terutama pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Begitupun dengan bentuk bantuan sosial yang diberikan bagi masyarakat yaitu bantuan bahan pokok dan bantuan langsung tunai seperti salah satu contoh insentif bagi para karyawan/operator moda transportasi yang terdampak Covid-19.

## Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Implementasi  atau penerapan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau programprogram. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran ( output ) maupun sebagai suatu dampak ( outcome ). 17
Charles O. Jones dalam Nashir Budiman mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 18 Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,  Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat.  Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 merupakan respons pemerintah terhadap pandemik COVID-19 yang secara langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin yang mana banyak dari mereka mengalami penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan dikarenakan sumber aktivitas mata pencaharian dibatasi atau dilarang  untuk beroperasi dengan dasar alasan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.
Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19  juga  merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah guna melindungi keluarga miskin dari adanya dampak pandemi COVID-19, bantuan sosial tersebut terdiri dari bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah.
17 Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses . Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI). 144.
18 Charles O. Jones. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 296.
Bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat antara lain yaitu: 19 pertama, Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako untuk 2,6 juta penduduk yang ada di Provinsi Jakarta dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kedua, Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu Kepala Keluarga sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta Kepala Keluarga yang tidak menerima Bansos Program Keluarga Harapan maupun Bansos Sembako sebesar sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.
Bantuan dari pemerintah daerah memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya baik jenis bantuan maupun jumlahnya, akan tetapi sama-sama dikhususkan sebagai jaring sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, bantuan sosial tersebut semisal oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yang memberikan bantuan pangan bagi masyarakat sasaran dan bantuan tunai senilai uang Rp 500.000 per Rumah Tangga Sasaran/RTS (Humas Setda Subang 2020). Pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sosial berupa uang sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, adapun bantuan lainnya seperti bantuan suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren. Daerah-daerah lainnya baik di tingkat pemerintah provinsi maupun di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang sama-sama wilayahnya terinfeksi COVID19  memiliki kebijakan bantuan sosial yang sama guna melindungi masyarakat yang terdampak COVID-19. 20
Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaa hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan yang meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran. Adapun mengenai prosedur/mekanisme kerja program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam lampiran. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 21
19 Dian Herdiana. 2020. Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jurnal Dinamika Pemerintahan . Vol. 3 No. 2 : 90.
20 Dian Herdiana. Ibid . 91.
21 Bethesda Sitanggang, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN . Vol. 1 No. 1: 12 .
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 22
Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Definisi kebijakan menurut Friedrich (1969) dalam Agustino sebagai berikut: 23
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud .”
Sehubungan dengan kebijakan Anderson (1984) dalam Agustino  mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: 24
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan .”
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy . Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah,  merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. 25
22 Ibid.
23 Leo Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. 7.
24 Ibid
25 Sjahrir. 1988. Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi . Jakarta: LP3ES. 66 .
Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how . Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. 26

## Conclusion
Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Indonesia ditinjau dari pertama, aturan dasar penyaluran Covid-19 yaitu aturan umum yang mengatur tentang sumber dan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial serta pengaturan tentang pelimpahan wewenangan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam hal pemberian bantuan sosial. Kedua, aturan lebih khusus tentang penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota telah di atur dalam masing-masing peraturan daerah dan masing-masing mempunyai bentuk dan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang berbeda-beda pula.
Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di atas, penulis menganalisa yang menjadi tujuan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah untuk pemenuhan perlindungan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun kebijakan- kebijakan dalam Peraturan Daerah mengenai penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, begitupun tahapan implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah mulai masalah pendataan yang tidak akurat ataupun masalah rekening masyarakat yang tidak semua memiliki rekening sehingga terjadinya ketidak tepat sasaran dan ketidakmerataannya penyaluran bantuan sosial Covid-19.
26 Agustino. Op.Cit . 8.

## Acknowledgments
Aturan mengenai penyaluran bantuan sosial Covid-19 baik secara umum maupu secara khusus harus lebih dipertegas dan dispesifikan terutama bagi kebutuhan dasar pokok dan bantuan alat kesehatan wajib seperti masker bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Aturan mengenai kebijakan pemerintah daerah inipun harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial Covid-19 dan bisa lebih mudah dilakukannya pengawasan.
Mengenai implementasi kebijakan harusnya diperketat masalah pengawasan terutama masalah pendataan calon penerima bantuan sosial Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini Gubernur beserta jajarannya harus melakukan kerjasama dan koordinasi mulai dari kepala lingkungan, lurah dan camat agar data penerima bansos bisa konkrit dan tidak terjadi ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial. Begitupun dengan masalah rekening, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam pembinaan serta modal pembukaan rekening bagi masyarakat penerima bantuan sosial, terutama masyarakat miskin.

## References

## Books
Irma Dwi Fahriyani. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism. Jurnal Jurisprudence. No 2 Vol 10 : 217. Oktober 2020.
Amran Saudi. 2018. Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group.
CFG Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan . Bandung: Bina Cipta.
Aprista Ristyawati. Juni 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal . Nomor 2. Volume 3: 243.
Anisa Mufida. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Hukum dan Keadilan . Nomor 1. Volume 4: 160-161.
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses . Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).
Charles O. Jones. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dian Herdiana. 2020. Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jurnal Dinamika Pemerintahan . Vol. 3 No. 2 : 90.
Bethesda Sitanggang, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN . Vol. 1 No. 1: 12.
Leo Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Sjahrir. 1988. Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi . Jakarta: LP3ES.

## Website
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-
42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2 Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.
https://ternate.tribunnews.com/2020/10/06/update-sebaran-virus-corona-indonesia-selasa- 6102020-dki-catat-1107-kasus-baru-1017-sembuh Diakses pada tanggal 6
https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/061500965/who-gunakan-istilah-physical- distancing-ini-bedanya-dengan-social Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4973759/jumlahpekerja-dirumahkan dan- kena-phknaik-jadi-15-juta Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409162618-4-150957/catat-ini-blt-dan- sembako-yang-mau-disebar-jokowi Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
https://www.setneg.go.id/baca/index/upaya_upaya_pemerintah_penuhi_kebutuhan_pokok_ masyarakat_di_tengah_pandemi_covid_19 pada 6 Oktober 2020.
https://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai- bansos-tunai
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/17463801/masalah-penyaluran-bansos-covid- 19-paling-banyak-diadukan-ke-ombudsman Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5eff37fe0ff80/ragam-masalah-penyaluran- bansos-covid-19-yang-jadi-sorotan-jokowi Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.