Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45

## Strategy for Strengthening Farmer Groups by Institutional Strengthening

## Purbayu Budi Santoso, Darwanto
Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedharto, SH. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Telp: +62-024-76486851,E-mail: purifada@yahoo.com
Received: January 2015; Accepted: May 2015

## Abstract
Agriculture sector becomes a spotlight because this sector will be full of potential but the welfare of farmers who become the leading actor is not guaranteed and has a poor tendency. The purpose of this study is to formulate strategies to strengthen farmers' groups in order to create the marketing of  the  agricultural  sector  that  benefit  farmers.  The  method  used  to  achieve  this  goal  is  to  use  a qualitative approach and Analytical Network Process. In addition to the secondary data obtained from  several  agencies,  this  study  also  uses  primary  data  obtained  by  in-depth  interviews  and observations. This research results a priority of aspects of the institutional strengthening of farmer groups  as  well  as  priority  issues  and  priorities  of  the  solution  of  each  aspect.  In  addition,  the priority  of  alternative  strategies  resulted  based  on  the  problems and  solutions  that  have  been analyzed  in  order  to  solve  the  problems  in  the  institutional  strengthening  of  farmer  groups  in Demak.
Keywords: institutional, farmer groups, trade system, ANP JEL Classification: Q130, Q18, O13

## Strategi Penguatan Kelompok Tani dengan Penguatan Kelembagaan

## Abstrak
Sektor  pertanian  menjadi  salah  satu  sektor  yang  menjadi  sorotan  karena  sektor  ini  sarat  akan potensi akan tetapi kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utamanya justru tidak terjamin dan memiliki  kecenderungan  miskin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  merumuskan  strategi  penguatan kelompok tani guna menciptakan tata niaga sektor pertanian yang menguntungkan petani. Metode yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif dan analytical  network  process .  Selain  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  beberapa instansi, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dengan in-depth interview dan  observasi.  Penelitian  ini  menghasilkan  prioritas  dari  aspek  dalam  penguatan  kelembagaan kelompok  tani  dan  juga  prioritas  permasalahan  serta  prioritas  solusi  dari  masing-masing  aspek. Selain itu juga, prioritas strategi alternatif yang dihasilkan berdasarkan permasalahan dan solusi yang telah dianalisis guna menyelesaikan permasalahan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Demak.
Kata kunci: kelembagaan, kelompok tani, tata niaga, ANP. Klasifikasi JEL: Q130, Q18, O13

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  pertanian  di  Indonesia  dan negara  berkembang  lainnya  tidak  sesederhana yang diduga. Permasalahan yang paling krusial
adalah  pasar  dan  politik  sama-sama menge- sampingkan  sektor  pertanian  dan  sektor  lain dengan  basis  sumberdaya  alam  (Arifin,  2004). Padahal  sektor  pertanian  masih  merupakan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
sektor  strategis  yang  menjadi  basis  ekonomi masyarakat  perdesaan  dan  sangat  berperan terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Selain  itu, sektor pertanian juga menjadi katup pengaman ketika perekonomian mengalami krisis dimana sektor  lain  tidak  cukup  kuat  menghadapi guncangan ekonomi tersebut.
Selain  masalah  kebijakan  pembangunan yang  mengesampingkan  sektor  pertanian, permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh  sektor pertanian  adalah  masalah  kelembagaan  dan tata  niaga.  Kelembagaan  petani  diperlukan untuk mengelola faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil per- tanian.  Pentingnya  kelembagaan  petani  diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri  maupun  negara  sedang  berkembang seperti  Indonesia.  Kelembagaan  dalam  usaha tani  mempunyai  peran  yang  cukup  penting dalam  hampir  setiap  tahapan  usaha  tani. Namun,  mayoritas kelompok  masih dalam tingkatan pemula sehingga kinerja yang rendah (Wahyuni, 2003). Namun kenyataan memperli- hatkan kecenderungan masih lemahnya kelem- bagaan  petani  di  negara  berkembang,  serta besarnya  hambatan  dalam  menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani (Ananta- nyu,  2008).  Padahal  kelembagaan  petani  diha- rapkan  mampu  membantu  petani  keluar  dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai  saat  ini  masih  belum  berfungsi  secara optimal.
Di tingkat makro nasional, peran kelemba- gaan pertanian sangat menonjol dalam program dan  proyek  intensifikasi  dan  peningkatan produksi pangan. Kelembagaan tersebut terke- san  dipaksakan  sehingga  seringkali  tidak berjalan  optimal.  Kegiatan  pembangunan  per- tanian yang dituangkan dalam bentuk program dan proyek  dengan  membangun  kelembagaan koersif  (kelembagaan  yang  dipaksakan)  ter- sebut  antara  lain  Padi  Sentra,  Demonstrasi Massal  (Demas),  Bimbingan  Massal  (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus, dan Supra Insus.  Pada  subsektor  peternakan dikembangkan  berbagai  program  dan  lembaga pembangunan koersif, seperti Bimas Ayam Ras, Intensifikasi  Ayam  Buras  (Intab),  Intensifikasi
Ternak  Kerbau  (Intek),  dan  berbagai  program serta kelembagaan intensifikasi lainnya (Nasrul, 2012).  Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa pemerintah  menyadari  bahwa  keberdayaan kelembagaan  dalam  akselerasi  pembangunan sektor pertanian adalah diperlukan. Dampak  dari  kelembagaan  petani  yang lemah  dan  belum  optimal  adalah  rendahnya posisi  tawar  petani  dalam  tata  niaga  produk pertanian.  Ini  terlihat  dari  rendahnya  harga yang  diterima  petani  atas  produk  yang  diha- silkan, walaupun harga produk pertanian yang dibayar  konsumen  di  waktu  yang  bersa-maan cukup  tinggi.  Padahal  resiko  akan  kegagalan panen yang dihadapi petani juga tinggi. Hal ini disebabkan  oleh  dominannya  peran  pedagang besar dan tengkulak dalam menentukan harga melalui kekuatan modal yang dimiliki. Struktur pembagian  margin  pemasaran  yang  tidak merata  dan  tidak  sesuai  dengan  resiko  usaha tersebut  menunjukkan  lemahnya  posisi  tawar petani terhadap pelaku tata niaga selanjutnya. Sekaligus hal ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan  praktek  oligopsoni  dan  sistem tata niaga yang belum efisien.
Tiga  komponen  utama  yang  mendukung tata  niaga pertanian  adalah  produsen,  peda- gang,  dan  konsumen.  Petani  sebagai  produsen perlu  didukung  oleh  paket  teknologi  dan lembaga  penyedia  sarana  produksi  yang  mam- pu  menyediakan  secara  lima  tepat  (tepat waktu,  jenis,  ukuran,  tempat,  dan  harga). Anjuran  paket  teknologi  pertanian  sesungguh- nya  telah  disadari  manfaatnya  oleh  petani, yaitu  untuk  meningkatkan  produksi,  namun belum sepenuhnya diterapkan karena terbentur masalah pendanaan. Konsekuensinya, produksi belum  optimal,  baik  jumlah  maupun  mutu, sehingga  akan mempersulit  pemasaran  hasil, terutama  untuk  tujuan  ekspor.  Hal  lain  yang dihadapi  petani  dalam  pemasaran  produksi adalah  belum  dapat  menjual  langsung  kepada pedagang  besar  (eksportir),  PUSKUD,  atau pedagang  lainnya  di  kota  provinsi.  Petani umumnya  menjual hasil  jagung  hanya  ke pedagang  pengumpul  atau  ke  pasar  (pedagang penyalur kota atau pengecer di pasar umum).
Kelompok-kelompok  tani  di  pedesaaan terbentuk  karena  adanya  ikatan  yang  didasar-
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
kan pada kesamaan usaha, mempunyai tujuan mengelola  usaha  taninya atas  dasar  kebersa- maan  dan  pemenuhan  sarana  usaha.  Pemben- tukan  kelompok  ini  mampu  mendorong  tum- buhnya  kepekaan,  kreativitas,  inovasi,  moti- vasi,  solidaritas  dan  rasa  tanggungjawab  serta partisipasi anggota (Hasan, 2009). Akan tetapi, pengembangan  kelompok  tani  ini  bukan  meru- pakan  pekerjaan  mudah  mengingat  beberapa kendala yang dihadapi seperti berikut (Dimyati dalam Nasrul, 2012):
1) Masih  minimnya  wawasan  dan  pengeta- huan petani terhadap masalah manajemen pro- duksi  maupun  jaringan  pemasaran. 2) Belum terlibatnya  secara  utuh  petani  dalam  kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan  produksi  ( on  farm ). 3) Peran  dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah orga- nisasi petani belum berjalan secara optimal.
Kelembagaan petani  di  daerah  pedesaan, umumnya  tidak  berjalan  dengan  baik  disebab- kan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  (1)  kelompok tani  pada  umumnya  dibentuk  berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengo- ordinasian apabila  ada  kegiatan  atau  program pemerintah,  sehingga  lebih  bersifat  orientasi program,  dan  kurang  menjamin  kemandirian kelompok  dan  keberlanjutan  kelompok,  (2) partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam  kegiatan  kelompok  relatif  rendah ini tercermin  dari  tingkat  kehadiran  anggota dalam  pertemuan  kelompok  rendah,  (3)  penge- lolaan  kegiatan  produktif  anggota  kelompok bersifat  inividu.  Kelompok  sebagai  forum ke- giatan  bersama  belum  mampu  menjadi  wadah pemersatu  kegiatan  anggota  dan  pengikat kebutuhan  anggota secara  bersama,  sehingga kegiatan  produktif  individu  lebih  menonjol,  (4) pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak  menggunakan  basis social  capital setem- pat  dengan  prinsip keotonomian  dan  pember- dayaan, (5)  pembentukan  dan  pengembangan kelembagaan  berdasarkan  konsep  cetak  biru ( blue print approach ) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur  dan  jaringan  kelembagaan  lokal  yang telah  ada,  serta kekhasan  ekonomi,sosial,  dan politik  yang  berjalan,  (6)  pembentukan  dan pengembangan  kelembagaan  berdasarkan  pen-
dekatan  yang top  down ,  menyebabkan  tidak tumbuhnya  partisipasi  masyarakat,  (7)  kelem- bagaan-kelembagaan  yang  dibangun  terbatas hanya  untuk  memperkuat  ikatan  horizontal, bukan  ikatan vertikal,  dan  (8)  pengembangan kelembagaan  selalu  menggunakan  jalur  struk- tural, dan lemah dari pengembangan aspek kul- turalnya (Parma, 2014).
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas perlu  melakukan  upaya  pengembangan,  pem- berdayaan, dan penguatan kelompok tani untuk menciptakan  kelembagaan  dan  tata  niaga sektor  pertanian  yang menguntungkan  petani. Hal  ini  diharapkan  dapat  melindungi bar- gaining  position petani  dan  meningkatkan kesejahteraannya.  Indikator  penguatan  kelom- pok  tani  dapat  diwujudkan  melalui  tingkat harga  output  yang  layak  dan  menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan pem- berdayaan  kelompok  tani  tersebut  juga diharapkan menghasilkan pencapaian kesinam- bungan dan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan berbagai usaha untuk menopang dan  menunjang  aktivitas  kehidupan  pemba- ngunan pertanian.
Konsep Strategi dan Daya Saing. Stra- tegi  adalah  tujuan  jangka  panjang  dari  suatu organisasi/  perusahaan,  serta  pendayagunaan dan  alokasi  semua  sumber  dana  yang  penting untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Rangkuti, 2006). Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat  menentukan  suksesnya strategi  yang disusun.  Konsep-konsep  yang  menentukan suksesnya strategi yang disusun adalah sebagai berikut (Rangkuti, 2006):
Distinctive  Competence ;  yaitu  tindakan yang  dilakukan  untuk  perusahaan  agar  dapat melakukan  kegiatan  lebih  baik  dibandingkan dengan  pesaingnya.  Dua  faktor  yang  biasa diidentifikasi adalah keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber dayanya.
Competitive  A dvantage; yaitu  kegiatan spesifik  yang  dikembangkan  oleh  perusahaan agar  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  pe- saingnya.  Biasanya  yang  dilakukan  oleh  per- usahaan  dengan  memberikan  perhatian  lebih pada  3  (tiga)  faktor  yaitu; cost  leadership , diferensial dan fokus.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
Adapun tipe-tipe strategi menurut Rangkuti (2006) dapat dibagi  tiga  yaitu strategi manaje- men,  strategi  investasi,  dan  strategi  bisnis. Penjelasan  dari  masing-masing  strategi  terse- but adalah sebagai berikut:
a) Strategi  manajemen  yaitu  strategi  yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orien- tasi  pengembangan  strategi  secara  makro misalnya, strategi pengembangan produk, stra- tegi penerapan harga, strategi akusisi, strategi pengembangan  pasar,  strategi  mengenai keuangan dan sebagainya.
b) Strategi  investasi,  strategi  ini  merupakan kegiatan  yang  berorientasi  pada  investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi  pertumbuhan  yang  agresif  atau  ber- usaha  mengadakan  penetrasi  pasar,  strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisibaru  atau  strategi  divestasi  dan  seba- gainya.
c) Strategi Bisnis  yaitu  biasa  disebut  juga dengan strategi bisnis secara fungsional karena strategi berorientasi pada fungsi-fungsi kegiat- an  manajemen,  misalnya  strategi  pemasaran, strategi  produksi  atau  operasional,  strategi distribusi,  strategi  organisasi  dan  strategi- strategi yang berhubungan dengan keuangan.
Konsep  strategi  juga  diperlukan  untuk melakukan  aktivitas  pemberdayaan  baik  pem- berdayaan individu masyarakat maupun kelom- pok  masyarakat.  Pemberdayaan  sendiri  dapat dimaknai  sebagai  proses  untuk  memperoleh daya,  kekuatan  atau  kemampuan,  dan  atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemam- puan  dari  pihak  yang  memiliki  daya  kepada pihak  yang  kurang  atau  belum  berdaya (Sulistiyani,  2004).  Kartasasmita  (1996)  me- nyampaikan  bahwa  proses  pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:
a) menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  potensi  masyarakat  berkem- bang  ( enabling ). b) memperkuat  potensi  atau daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  ( empo- wering ), c) memberdayakan  juga  mengandung arti  melindungi. Adapun  salah  satu  tujuan yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan  kelom- pok  tani  adalah  untuk  membantu  kelompok tani menjadi mandiri.
Kelembagaan Kelompok Tani dan Tata Niaga. Salah satu permasalahan dalam penge- lolaan  sumberdaya  pertanian  adalah  masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah  satunya  kelembagaan  petani.  Untuk  itu perlu adanya pembangunan kelembagaan peta- ni  yang  dilandasi  pemikiran  bahwa:  (a)  Proses pertanian  memerlukan  sumberdaya  manusia tangguh  yang  didukung  infrastruktur,  peralat- an,  kredit,  dan  sebagainya;  (b)  Pembangunan kelembagaan  petani  lebih  rumit  daripada manajemen  sumberdaya  alam  karena  memer- lukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkai- an:  penyiapan  input,  mengubah  input  menjadi produk  dengan  usaha  tenaga  kerja  dan  mana- jemen,  dan  menempatkan output menjadi berharga;  (d)  Kegiatan  pertanian  memerlukan dukungan  dalam  bentuk  kebijakan  dan  kelem- bagaan  dari  pusat  hingga  lokal;  dan  (e)  Kom- pleksitas  pertanian,  yang  meliputi  unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal. (Anantanyu, 2011) Kelembagaan  adalah  suatu  aturan  yang dikenal, diikuti dan ditegakkan secara baik oleh anggota  masyarakat,  yang  memberi  naungan dan  hambatan  bagi  individu  atau  anggota masyarakat (Arifin, 2004). Kelembagaan dalam pertanian  diperlukan  untuk  melindungi  petani dan menjaga keteraturan aktivitas petani baik dalam  kegiatan  produksi  maupun  usaha  tani lainnya.  Menurut  Bromley  (1989)  dalam  Arifin (2004)  mengemukakan  bahwa  kelembagaan adalah  serangkaian  hubungan  keteraturan antara  beberapa  orang  yang  menentukan  hak, kewajiban  atau  tepatnya  kewajiban  meng- hargai  hak  orang  lain,  privilis  dan  tanggung jawab  dalam  masyarakat  atau  kelembagaan tersebut.
Kelompok  tani  sebagai  bagian  integral pembangunan  pertanian  memiliki  peran  dan fungsi  penting  dalam  menggerakkan  pemba- ngunan pertanian di perdesaan. Kelompok tani pada  dasarnya  sebagai  pelaku  utama  dalam pembangunan  pertanian  di  perdesaan.  Dalam hal  ini  keberadaan  kelompok  tani  dapat memainkan  peran  tunggal  atau  ganda,  seperti penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan  modal  (misalnya  simpan  pinjam),
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui kelom- pok tani), serta pemasaran hasil secara kolektif. (Hermanto  dkk,  2011).  Peran  kelembagaan petani  dalam  mendukung  keberlanjutan  perta- nian  sangat  diperlukan untuk  memberikan masukan  dan  pertimbangan  bagi  pelaku pem- bangunan  dalam  rangka  pengembangan  eko- nomi lokal (Cahyono dkk, 2013).
Kelompok  tani  bisa  dikategorikan  sebagai wujud  kelembagaan  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  petani.  Darmajanti  dalam  Hasan (2009)  menjelaskan  bahwa  kelompok  sebagai gambaran  kehidupan  berorganisasi  suatu komunitas  merupakan  refleksi  dinamika  tin- dakan kolektif warga dalam mengatasi masalah bersama,  termasuk  peningkatan  pendapatan rumah  tangga  di  komunitas.  Dalam  aktivitas- nya,  kelompok  tani  mencerminkan  bentuk komunitas  yang  di  dalamnya  terdapat  dina- mika tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.  Kegiatan  kolektif  tersebut  terlihat dari  kegiatan  produksi,  distribusi,  dan  pengo- lahan  hasil.  Walaupun  aspek  distribusi  dan pengolahan  hasil  biasanya  dilakukan  oleh pihak  lain,  namun  untuk  memperkuat  posisi tawar petani di dalam mengembangkan keman- diriannya maka  kedua aspek tersebut selayak- nya dikelola melalui kelompok.
Kemandirian  dan  keberdayaan  petani dapat  dilihat  juga  pada  posisi  tawar  petani dalam  tata  niaga  produk  pertanian.  Akhmad dalam Nasrul (2012) menyebutkan upaya yang harus  dilakukan  petani  untuk  menaikkan posisi tawar petani adalah dengan:
a) Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian,  dari  pra  produksi  sampai  pemasar- an.  Konsolidasi  tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian,  meliputi  kolektifikasi  modal,  kolek- tifikasi  produksi,  dan  kolektifikasi  pemasaran. Kolektifikasi  modal  adalah  upaya  membangun modal  secara  kolektif  dan  swadaya,  misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan  anggotanya  menyimpan  tabungan dan  meminjamnya  sebagai  modal  produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan
agar  pemenuhan  modal  kerja  pada  awal  masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan  kredit  serta  jeratan  hutang tengkulak.
b) Kolektifikasi  produksi,  yaitu  perencanaan produksi  secara  kolektif  untuk  menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produk- si  yang  besar  dari  banyak  produsen.  Efisisensi dapat  dicapai  karena  dengan  skala  yang  lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan peng- hematan  biaya  dalam  pemenuhan  faktor  pro- duksi,  dan  kemudahan  dalam  pengelolaan produksi,  misalnya  dalam  penanganan  hama dan  penyakit.  Langkah  ini  juga  dapat  meng- hindari  kompetisi  yang  tidak  sehat  di  antara produsen  yang  justru  akan  merugikan,  misal- nya dalam irigasi dan jadwal tanam.
c) Kolektifikasi  dalam  pemasaran  produk pertanian.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai efisiensi  biaya  pemasaran  dengan  skala  kuan- titas  yang  besar,  dan  menaikkan  posisi  tawar produsen  dalam  perdagangan  produk  pertani- an.  Kolektifikasi  pemasaran dilakukan  untuk mengkikis  jaring-jaring  tengkulak  yang  dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga  secara  individual.  Upaya  kolektifikasi tersebut  tidak  berarti  menghapus  peran  dan posisi  pedagang  distributor  dalam  rantai pemasaran,  namun  tujuan  utamanya  adalah merubah  pola  relasi  yang  merugikan  petani produsen  dan  membuat  pola  distribusi  lebih efisien  dengan  pemangkasan  rantai  tata  niaga yang tidak menguntungkan.
Proses  pengambilan  keputusan  dalam masyarakat petani merupakan tindakan berba- sis komunitas  ( community-based  action )  yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  celah masuk  upaya  diseminasi  teknologi.  Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelemba- gaan  petani  memiliki  keterkaitan  kuat  dengan kondisi  tekno-sosial  komunitas  petani.  Keber- hasilan suatu program pemberdayaan merupa- kan  resultan  interaksi  elemen-elemen  pember- dayaan  dengan  strategi  pemberdayaan  yang diterapkan.  Upaya  dan  strategi  pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
evolusi  dan  paradigma revolusi  yang  saling mengisi  dalam  proporsi  yang  sesuai  dengan kondisi  dan  kebutuhan kelembagaan  petani (Suradisastra, 2008).

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah masih memiliki lahan  pertanian  yang  luas  dan  sebagian  besar penduduknya  bekerja  di  sektor  pertanian. Secara  khusus  penelitian  ini  dilakukan  pada daerah  Pantura  Jawa  Tengah  yang  masih memiliki  pertanian  padi  cukup  besar  yaitu Kabupaten Demak.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode dokumentasi. Metode dokumentasi  dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga data yang berasal dari publi- kasi  Badan Pusat Statistik,  Badan  Perencana- an dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, dan  instansi  yang  terkait  lainnya.  Adapun metode pengumpulan data primer pada peneli- tian  ini  dilakukan  dengan  berbagai  cara  mela- lui:
1) Wawancara  Mendalam  ( Indepth  Interview ), dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  yang mendalam tentang kondisi kelompok tani.
2) Observasi  langsung,  dilakukan  dengan meninjau  secara  langsung  dan  melakukan interaksi  dengan  petani-petani  dan  kelompok tani.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencari  infor- masi tambahan dan untuk mengetahui kondisi yang  sebenarnya  yang  meliputi  permasalahan, kendala  dan  hal-hal  yang  dibutuhkan  oleh kelompok tani.

## 2.3. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian akan diana- lisis dengan metode Analytical Network Process (ANP)  yang  merupakan  metode  yang  dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan  keputusan, fore-
casting, evaluasi, mapping, strategizing, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya (Saaty, 1993).

## 2.4. Tahapan Penelitian ANP
a) Konstruksi  Model. Konstruksi  model ANP  disusun  berdasarkan literature  review secara  teori  maupun  empiris  dan  memberikan pertanyaan  pada pakar  dan  praktisi  yang berkaitan  dengan  kelompok  tani  serta  melalui indepth  interview atau focus  Group  Discussion (FGD)  untuk  mengkaji  informasi  secara  lebih dalam  untuk  memperoleh  permasalahan  yang sebenarnya.
b) Kuantifikasi  Model. Tahap  kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesio- ner ANP berupa pairwise comparison (pemban- dingan  pasangan)  antarelemen  dalam cluster untuk  mengetahui  mana  di antara  keduanya yang  lebih  besar  pengaruhnya  (lebih  dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.
c)
Sintesis dan Analisis
Geometric  Mean . Untuk  mengetahui  hasil penilaian  individu  dari  para  responden  dan menentukan  hasil  pendapat  pada  satu  kelom- pok  dilakukan  penilaian  dengan  menghitung geometric  mean .  Pertanyaan  berupa  perban- dingan  ( Pairwise  comparison )  dari  responden akan  dikombinasikan  sehingga  membentuk suatu  konsensus. Geometric  mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukan tendensi atau nilai tertentu Rater  Agreement . Rater  agreement adalah ukuran  yang  menunjukan  tingkat  kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster . Adapun alat yang  digunakan  untuk  mengukur rater  agree- ment adalah Kendall’s  Coefficient  of  Concord- ance (W;0  <  W ≤  1).  W  =1  menunjukkan  kese- suaian  yang sempurna. Untuk  menghitung Kendall’s  (W) ,  yang  pertama  adalah  dengan memberikan  rangking  pada  setiap  jawaban kemudian menjumlahkannya (Ascarya, 2010).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Dekomposisi
3.1.1. Identifikasi Aspek
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
Ada  beberapa  permasalahan  dalam  pemberda- yaan kelompok  tani  dalam  menciptakan  tata niaga  dan  kelembagaan  yang  menguntungkan petani  di  Kabupaten  Demak,  antara  lain dikelompokkan  menjadi  5  aspek  yaitu  aspek kelembagaan,  aspek  tata  niaga,  aspek teknologi,  aspek  infrastruktur  dan  aspek kemitraan.
a) Aspek  Kelembagaan :  Aspek  yang  berkait- an  dengan  Organisasi,  peran  dan  fungsinya, norma  yang  ada  di  dalamnya,  serta  kontribusi dari petani terhadap kelompok tani b) Aspek  Tata  Niaga :  Aspek  yang  berkaitan dengan  semua  proses  dalam  produksi  yang meliputi input, produksi, output dan distribusi- nya c) Aspek  Teknologi :  Aspek  yang  terkait dengan  jenis  teknologi  yang  digunakan  dan yang dibutuhkan oleh kelompok tani d) Aspek  Infrastruktur :  Aspek  yang  berkait- an  dengan  jenis  dan  jumlah  sarana  serta prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok tani e) Aspek  Kemitraan :  Aspek  yang  berkaitan dengan  kerjasama  dengan  pihak-pihak  yang terkait (Stakeholders) dengan kelompok Tani Aspek-aspek  yang  telah  teridentifikasi, kemudian  dibagi  dalam cluster-cluster yaitu cluster permasalahan,  solusi dan  strategi. Masing-masing cluster terdiri  dari sub-sub cluster yang  kemudian  dibandingkan  untuk memperoleh  prioritas  dari  masing-masing cluster maupun sub-cluster.

## 3.1.2. Identifikasi Masalah
1) Cluster Permasalahan kelembagaan
Cluster ini  terbagi  menjadi  4 sub-cluster yaitu sub-cluster organisasi; fungsi dan peran; norma; serta inovasi dan kontribusi.
a) Organisasi :  Kurang  optimalnya  kinerja dari pengurus dan anggota organisasi kelompok tani  yang  akan  berpengaruh  pada  kondisi  dari kelompok  tani  serta  segala macam  kegiatan yang dilakukan oleh petani.
b) Fungsi  dan  Peran :  Fungsi  dan  peran organisasi  yang  masih  kurang  bagi  anggota kelompok  tani  yang  dirasa  masih  kurang optimal bagi para anggotanya atau petani.
c) Norma :  Penerapan  norma  tertulis  yang
pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  AD/ART dan  memiliki  kecenderungan  melanggar  dari apa  yang  menjadi  kesepakatan  bersama  dari para petani.
d) Inovasi  dan  Kontribusi :  kurangnya  ino- vasi dan kontribusi/masukan yang membangun bagi  penerap  dini  (kesadaran,  minat,  menilai, mencoba dan menerapkan). Inovasi dan kontri- busi  dari  para  petani  dalam  membagun  perta- nian  masih  kurang  dan  cenderung  menerima anjuran  dari  pemerintah  atau  sesuai  dengan tradisi yang sudah ada.
2) Cluster Permasalahan tata niaga Cluster ini  terbagi  menjadi  3 sub-cluster yaitu sub-cluster input, produksi dan pasca panen.
a) Input: Masalah  permodal  kelompok  tani yang  kecil  sehingga  tidak  memenuhi  sarana dan prasarana produksi.
b) Produksi: Masalah  pengadaan  pupuk  ber- subsidi  dan  obat  pembasmi  hama  (harga, sortasi, gradding dan brand ).
c) Pascapanen: Tidak  ada  perlakuan  untuk produk  yang  dihasilkan  (hanya  mempertahan- kan mutu dan perkembangan hasil) dan daerah distribusi yang masih terbatas.
3) Cluster permasalahan Teknologi Cluster ini  terbagi  menjadi  3 sub-cluster yaitu sub-cluster standar  mutu,  jenis  teknologi  serta kegunaan dan kebutuhan teknologi.
a) Standar  Mutu: Sapta  usaha  produksi  yag digunakan  kurang  optimal  dalam  penerapan teknologi b) Jenis  Teknologi: Jenis  teknologi  yang digunakan  terbatas  dan  jumlahnya  tidak  ba- nyak (masih tahap adopsi dan sadar teknologi) c) Kegunaan  dan  Kebutuhan: Ketidak- sesuaian teknologi yang diberikan melalui ban- tuan dengan yang dibutuhkan oleh petani
4) Cluster permasalahan infrastruktur Cluster ini  terbagi  menjadi  3 sub-cluster yaitu sub-cluster kondisi sarana prasarana, kuantitas dan kebutuhan.
a) Kondisi Sarana Prasarana: Masih banyak sarana  dan  prasarana  yang  rusak  serta  tidak layak.
b) Kuantitas: Jumlah  sarana  dan  prasarana yang  masih  kurang  memadai  guna  memper- lancar usaha tani.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
c) Kebutuhan: Masih banyak kebutuhan sara- na dan prasaran yang dibutuhkan oleh petani.
5) Cluster Permasalahan Kemitraan Cluster ini  terbagi  menjadi  3 sub-cluster yaitu sub-cluster sistem  kemitraan,  koordinasi stake- holders , dan jenis kemitraan. a) Sistem Kemitraan: Sistem kemitraan yang sering  tidak  menguntungkan  pihak  petani karena tidak ada MoU (perjanjian tertulisnya).
b) Koordinasi Stakeholders : Koordinasi  di- lapangan yang masih kurang karena jarang ada pemantauan  dari  pihak  yang  terkait  dengan petani atau kelompok tani.
c) Jenis  Kemitraan: Jenis  kemitraan  yang masih terbatas jumlahnya.

## 3.1.3. Identifikasi Solusi
Adapun alternatif  solusi  yang dapat dilakukan dalam  penguatan  kelembagaan  kelompok  tani di Kabupaten Demak yaitu antara lain:
1) Solusi Kelembagaan
a) Optimalisasi  Kinerja  Organisasi  Kelompok Tani dengan pertemuan rutin kelompok.
b) Optimalisasi  Fungsi  dan  Peran  Kelompok Tani sesuai AD/ART.
c) Memperjelas  dan  menerapkan  norma  yang berlaku di Kelompok Tani.
d) Memperbanyak  inovasi  dan  Kontribusi Petani terhadap Kelompok Tani.
2) Solusi Tata Niaga
a) Manajemen  pengadaan  input  agar  tepat waktu dan tersedia sebelum masa tanam mulai.
b) Optimalisasi  hasil  produksi  melalui  pembe- rian  pupuk  bersubsidi  dan  obat  pembasmi hama.
c) Perlakuan  terhadap  hasil  produksi  untuk memberikan  nilai  tambah  dan  strategi  pema- saran sesuai dengan keinginan konsumen.
3) Solusi Teknologi
a) Meningkatkan  teknologi  yang  digunakan guna meningkatkan mutu produk yang dihasil- kan.
b) Menambah  jumlah  dan  jenis  sarana  serta prasarana  seperti  traktor  dan  mesin  perontok padi  (menerapkan  teknologi sesuai  anjuran/ sapta usaha tani).
c) Optimalisasi  teknologi  sesuai dengan  kegu- naan dan kebutuhan petani.
4) Solusi Infrastruktur
a) Perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak.
b) Penambahan  jumlah  dan  jenis  sarana  dan prasarana. c) Pengadaan infrastruktur  yang  sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani.
5) Solusi Kemitraan
a) Perbaikan  dan  merubah  sistem  kemitraan yang  kurang  menguntungkan  bagi  kelompok tani  dengan  membuat  MoU  (perjanjian  tertu- lis).
b) Meningkatkan  kerjasama  antar Stake- holders yang terkait dengan petani.
c) Memantapkan  kemitraan  yang  ada  yang meliputi seperti pasar, teknologi dan modal.

## 3.1.4. Identifikasi Strategi
Identifikasi masalah dan solusi yang dilakukan dalam  studi  ini  menghasilkan  strategi  dalam penguatan kelembagaan kelompok tani yaitu:
1) Optimalisasi  fungsi  dan  peran  organisasi melalui inovasi dan kontribusi petani terhadap kelompok tani 2) Manajemen  dan  Optimalisasi  proses  pro- duksi  agribisnis  dari  hulu  sampai  hilir  serta pengelolaan/manajemen  usaha  tani  yang  lebih profesional
3) Penerapan  teknologi  yang  tepat  guna  seba- gai  langkah  untuk  menambah  nilai  tambah produk yang dihasilkan 4) Manajemen infrastruktur melalui perbaikan dan  penambahan  sesuai  dengan  yang  dibutuh- kan oleh petani
5) Meningkatkan  Koordinasi  dengan Stake- holders yang  terkait dengan  petani  dan menjalin hubungan baik dengan mitra petani

## 3.2. Jaringan ANP
Hasil  identifikasi  masalah  dan  solusi  tersebut, selanjutnya  dibuat  jaringan  struktur  ANP dalam  penguatan  kelembagaan  kelompok  tani di Kabupaten Demak, tampak dalam Gambar 1.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45

## Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45

## 3.3. Hasil ANP
3.3.1. Pairwise  comparison
dan Rater Agreement .
Data  yang  diperoleh  dari  pengisian  kuesioner selanjutnya  diolah  menggunakan software  Su- per  Decision  2.0.8 dan Microsoft  Excel 2007. Berdasarkan Wawancara dan pengisian kuesio- ner  menghasilkan  beberapa  temuan  yaitu prioritas  permasalahan,  prioritas  solusi  dan prioritas  strategi.  Penjelasan  lebih  rinci  dari temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Prioritas  Aspek. Aspek  dalam  penguatan kelembagaan kelompok tani terdiri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, tata niaga, teknologi, infrastruktur  dan  kemitraan.  Berdasarkan hasil  perhitungan  ANP,  maka  diperoleh  aspek yang  menjadi  prioritas  yaitu  aspek  kelem- bagaan.

## Sumber: data diolah
Gambar 2. Prioritas Aspek
2) Prioritas  Masalah. Permasalahan  dalam penguatan kelembagaan  kelompok tani terbagi berdasarkan  aspek  yang  telah  diidentifikasi yaitu  permasalahan  kelembagaan,  tata  niaga, teknologi, infrastruktur, dan kemitraan. Berda- sarkan hasil perhitungan ANP, maka diperoleh permasalahan yang menjadi prioritas berdasar- kan masing-masing aspek.
a) Permasalahan  aspek  kelembagaan. Per- masalahan aspek ini terdiri dari 4 permasalah- an yaitu organisasi yang kurang optimal, fungsi dan  peran  yang  kurang dirasakan  petani, norma yang tidak sesuai dengan AD/ ART serta kurangnya inovasi dan kontibusi dari dan bagi petani.  Berdasarkan  perhitungan  ANP,  priori- tas  permasalahan  aspek  kelembagaan  adalah
norma yang tidak sesuai dengan AD/ART.
Sumber: data diolah
Gambar 3. Prioritas permasalahan kelembagaan
b) Permasalahan aspek tata niaga. Ada  3 permasalahan dalam aspek tata niaga ini anta- ra lain yaitu modal petani yang kecil  sehingga tidak memenuhi input yang dibutuhkan, masa- lah  pengadaan  pupuk  dan  obat  hama dalam proses produksi pertanian, tidak ada perlakuan menambah nilai produk yang dihasilkan pasca- panen.  Berdasarkan  hasil  ANP,  yang  menjadi prioritas  permasalahan  tata  niaga  adalah masalah  pengadaan  pupuk  dan  obat  hama dalam proses produksi.

## Sumber: data diolah
Gambar 4. Prioritas permasalahan tata niaga
c) Permasalahan aspek teknologi. Permasa- lahan  dalam  teknologi  antara  lain  meliputi kurang optimalnya dalam penerapan teknologi, jenis  dan  jumlahnya  terbatas,  serta  ketidak- sesuaian  teknologi. Berdasarkan  hasil  ANP, permasalahan teknologi yang menjadi prioritas yaitu kurang optimalnya dalam penerapan tek- nologi  (standar  mutu),  khususnya  dalam  sapta usaha tani.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45

## Sumber: data diolah
Gambar 5. Prioritas permasalahan teknologi
d) Permasalahan  aspek infrastruktur. As- pek  infrastruktur  mempunyai  beberapa  masa- lah  yaitu  masalah  sarpras  yang  rusak,  jumlah sarpras  yang  masih  kurang,  dan  kebutuhan sarpras yang masih banyak. Berdasarkan hasil ANP,  maka  diperoleh  prioritas  masalah  infra- struktur  yaitu jumlah  sarpras  yang  masih kurang dalam mendukung kegiatan atau usaha pertanian.
Sumber: data diolah
Gambar 6. Prioritas permasalahan infrastruktur
e) Permasalahan  aspek  kemitraan. Ada tiga  permasalahan  yang  terjadi  dalam  aspek kemitraan,  antara  lain  yaitu tidak  adanya MoU, koordinasi stakeholders yang lemah, jenis kemitraan  yang  masih  terbatas.  Berdasarkan hasil  ANP,  prioritas  permasalahan  kemitraan yaitu koordinasi antar stakeholders yang masih lemah dan kurang intensitasnya.
Sumber: data diolah
Gambar 7. Prioritas permasalahan kemitraan

## 3) Prioritas Solusi
a) Prioritas  solusi  kelembagaan. Solusi  as- pek kelembagaan antara lain yaitu optimalisasi organisasi, optimalisasi peran dan fungsi peran, memperjelas  norma,  serta  memperbanyak  ino- vasi  dan kontribusi.  Berdasarkan  hasil  ANP, prioritas  solusi  aspek  kelembagaan  yaitu  opti- malisasi fungsi dan peran sesuai AD/ART.

## Sumber: data diolah
Gambar 8. Prioritas solusi kelembagaan
b) Prioritas  solusi  tata  niaga. Solusi  dalam aspek  tata  niaga  antara  lain meliputi  manaje- men input, optimalisasi produksi dan perlakuan hasil  produksi  serta  pemasaran  pascapanen sesuai  konsumen.  Hasil  ANP  menunjukkan manajemen  pengadaan  input  menjadi  solusi tata niaga yang diprioritaskan.

## Sumber: data diolah
Gambar 9. Prioritas solusi tata niaga
c) Prioritas solusi teknologi Solusi dalam aspek teknologi antara lain yaitu meningkatkan  teknologi,  menambah  jenis  dan jumlah,  serta  optimalisasi  teknologi.  Berdasar- kan  hasil  ANP,  maka  diperoleh  hasil  prioritas dari solusi teknologi adalah meningkatkan tek- nologi  guna  meningkatkan  mutu  produk  yang akan dihasilkan oleh petani.

## Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45

## Sumber: data diolah
Gambar 10. Prioritas solusi teknologi
d) Prioritas  solusi  infrastruktur. Solusi  da- lam  aspek  infrastruktur  terdiri  dari  perbaikan sarpras,  penambahan  sarpras  dan  pengadaan infrastruktur  sesuai  kebutuhan  petani.  Berda- sarkan  hasil  ANP,  maka  prioritas solusi aspek infrastruktur  yaitu  perbaikan  sarana  dan prasarana yang rusak dan tidak layak.

## Sumber: data diolah
Gambar 11. Prioritas solusi infrastruktur

## e) Prioritas solusi kemitraan
Solusi dalam aspek kemitraan yaitu antara lain meliputi  membuat  MoU,  meningkatkan  kerja- sama,  dan  memantapkan  kemitraan  yang sudah ada. Berdasarkan hasil ANP, maka yang menjadi  solusi  kemitraan  yang  diprioritaskan yaitu memantapkan kemitraan yang sudah ada yang meliputi pasar, teknologi dan permodalan.

## Sumber: data diolah
Gambar 12. Prioritas solusi kemitraan

## f) Prioritas Strategi
Berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  analisis pada permasalahan serta solusi masing-masing aspek dalam penguatan kelembagaan kelompok tani  di  Kabupaten  Demak,  maka  diperoleh beberapa  alternatif  strategi  yang  ditawarkan yaitu  meliputi  optimalisasi  fungsi  dan  peran organisasi, manajemen dan optimalisasi proses agribisnis,  penerapan  teknologi  yang  tepat guna,  manajemen  infrastruktur  melalui  per- baikan  dan  penambahan,  serta  meningkatkan koordinasi  dengan stakeholders. Berdasarkan hasil  ANP,  maka  diperoleh  prioritas  alternatif strategi  yang  digunakan  untuk  memecahkan permasalah yang ada yaitu penerapan teknologi yang  tepat  guna  sebagai  langkah  untuk  me- nambah  nilai  tambah  produk  yang  dihasilkan oleh petani.
Sumber: data diolah Gambar 12. Prioritas Strategi

## 4. Simpulan
Studi  ini  menghasilkan  beberapa  kesimpulan antara lain sebagai berikut:
(1) Aspek  yang  menjadi  prioritas  dalam penguatan  kelembagaan  kelompok  tani  di Kabupaten Demak yaitu aspek kelembagaan.
(2) Prioritas  permasalahan  dalam  penguatan kelembagaan  kelompok  tani  di  Kabupaten Demak dibagi berdasarkan aspek. Permasalah- an aspek kelembagaan yaitu norma yang tidak sesuai  dengan  AD/ART.  Permasalahan  aspek tata  niaga  adalah  masalah  pengadaan  pupuk dan  obat  hama.  Permasalahan  aspek  teknologi yaitu  kurang  optimalnya  dalam  penerapan teknologi dalam sapta usaha tani. Permasalah-
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 33-45
an  aspek  infrastruktur  yaitu  jumlah  sarpras yang masih kurang dalam mendukung kegiatan atau  usaha  pertanian.  Permasalahan  aspek kemitraan  yaitu  koordinasi  antar stakeholders yang masih lemah dan kurang intensitasnya.
(3) Prioritas solusi dalam penguatan kelemba- gaan kelompok tani di Kabupaten Demak juga dibagi  berdasarkan  aspek.  Prioritas  solusi kelembagaan  yaitu  optimalisasi  fungsi  dan peran  sesuai  AD/ART.  Prioritas  solusi  tata niaga  yaitu  manajemen  pengadaan  input. Prioritas  solusi  teknologi  yaitu  meningkatkan teknologi  guna meningkatkan  mutu  produk yang  akan  dihasilkan  oleh  petani.  Prioritas solusi infrastruktur yaitu perbaikan sarana dan prasarana  yang  rusak  dan  tidak  layak.  Prio- ritas  solusi  kemitraan  yaitu  memantapkan kemitraan yang sudah ada yang meliputi pasar, teknologi dan permodalan.
(4) Strategi  yang  menjadi  prioritas  dalam penguatan  kelembagaan  kelompok  tani  di Kabupaten  Demak  yaitu  penerapan  teknologi yang  tepat  guna  sebagai  langkah  untuk  me- nambah  nilai  tambah  produk  yang  dihasilkan oleh petani.

## 5. Daftar Pustaka
Anantanyu,  Sapja.  2008.  Tipe petani  dan  stra- tegi  pengembangan  kelembagaan  kelom- pok  petani (Kasus  di  Provinsi  Jawa  Te- ngah). Jurnal  M’POWER, No.  8  Vol.8, Oktober 2008.
Anantanyu,  Sapja.  2011.  Kelembagaan petani: peran  dan  strategi  pengembangan  kapa- sitasnya. Jurnal  SEPA ,  Vol.  7  No.  2 Februari 2011: 102-109.
Arifin, Bustanul. 2004. Analisis ekonomi perta- nian Indonesia. Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Ascarya.  2010.  Determinan  dan persistensi margin  perbankan  konvensional  dan syariah di Indonesia. working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Cahyono,  Sandy  dan  Dewi  Sawitri  T.  2013.
Peran kelembagaan  petani  dalam  men- dukung  keberlanjutan  pertanian  sebagai
basis  pengembangan  ekonomi  lokal. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, SPPK, Vol. 2 No. 1.
Hasan, Novri. 2009. Strategi penguatan kelom- pok  tani  dalam  pengembangan  usaha: kasus  kelompok  tani  karya  agung  desa Giriwinangun,  Kecamatan  Rimbo  Ilir, Kabupaten Tebo  Provinsi Jambi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Hermanto  dan  Dewa  K.S.S.  2011.  Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Jurnal Analisis Ke- bijakan  Pertanian, Vol  9  No.  4,  Desembe 2011: 371-290.
Kartasasmita,  Ginanjar.  1996. Pembangunan untuk  rakyat:  memadukan  pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta. Cides.
Nasrul,  Wedi.  2012.  Pengembangan  Kelemba- gaan Pertanian untuk Peningkatan Kapa- sitas  Petani terhadap Pembangunan Per- tanian. Jurnal  Menara  Ilmu Vol.  III No.29, Juni 2012.
Parma, Putu Gede. 2014. Pengembangan model penguatan  lembaga  pertanian  sebagai prime mover pembangunan kawasan dae- rah penyangga pembangunan (DPP) Des- tinasi  Wisata  Kintamani-Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , Vol. 3, No.1, April 2014.
Rangkuti,  F.  2006. Analisis  swot  teknik  mem- bedah  kasus bisnis ,  cetakan  Keduabelas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Saaty,  T.  &  Vargas,  L.  1993. Models, methods, concepts  and  applications  of  the  analytic hierarchy process. USA: Springer Science.
Sulistiyani,  A.T.  2004. Kemitraan  dan model- model  pemberdayaan . Jogjakarta.  Gava Media.
Suradisastra,  Kedi.  2008.  Strategi pemberda- yaan  kelembagaan  petani. Jurnal  Forum Penelitian  Agro  Ekonomi, Vol.  26  No.  2 Desember 2008.
Wahyuni,  Sri.  2003.  Kinerja kelompok  tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. Jurnal Litbang  Perta- nian, 22 (1), 2003.