## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIVITAS  DINAS  LINGKUNGAN  HIDUP  DALAM  MENGELOLA  SAMPAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN

## Mustika Wararatna, Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: waste  management, environmental pollution, environmental protection The  goal  of  this  research  was  to  know  how effectiveness  of  trash  management  based  on legislation  adopted  by  the  South  Tangerang  City Environmental  Service.  The  author  uses  empirical legal  methods,  using  a  descriptive  qualitative approach.  Primary  data  were  gained  through conducting  field  interviews,  while  secondary  data was  gathered  through  a  literature  review.
Considering  the  study's  findings,  The  South Tangerang  City  Environmental  Service  manages garbage  in  accordance  with  all  applicable  relevant laws  and  regulations,  namely  Constitution  Number 18 of 2018 concerning Garbage Management, South Tangerang  City  Regional  Regulation  Number  13  of 2019  concerning  Change  On  Regional  Regulation Number  3  of  2013  concerning  Trash  Management, and Regulation Mayor South Tangerang Number 50 of 2017 concerning Trash Management. However, it is not fully successful in its implementation since the garbage  dump  is  not  located  in  line  with  the provisions  of  the  garbage  dump  determination, resulting in environmental contamination in the area surrounding  the  garbage  dump.  The  inadequate location  of  the  landfill, the  residents'  lack  of awareness  of  the  value  of  participation  in  waste management,  and  limited  waste  management infrastructure are among the challenges faced by the Environmental  Service  of  South  Tangerang  City  in implementing waste management.

## Abstrak
Kata kunci: pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perlindungan lingkungan
Corresponding Author:
Mustika Wararatna Tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  efektivitas  pengelolaan sampah  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  Selatan. Penggunaan  metode  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  empiris  yang  dengan  sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.  Penggunaan  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  yang  didapatkan  dengan melakukan  wawancara  di  lapangan  dan  data sekunder  dengan  melakukan  studi  kepustakaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan, pelaksanaan  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  Selatan  sudah sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan terkait  yaitu  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Sampah,  Peraturan Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  13  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi  dalam  penerapannya  masih  belum sepenuhnya  efektif,  karena  lokasi  tempat pemrosesan  akhir  (TPA)  yang  tidak  sesuai ketentuan  penetapan  TPA  sehingga  pencemaran lingkungan  di  area  sekitar  TPA  masih  belum  bisa teratasi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan  pengelolaan  sampah  adalah,  lokasi TPA  yang  tidak  memadai,  masyarakat  Kota Tangerang  Selatan  yang  belum  sepenuhnya  sadar untuk  ikut  serta  dalam  mengelola  sampah,  dan sarana prasarana terkait pengelolaan sampah yang masih terbatas.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  yang  berjalan  searah  dengan  kemajuan  teknologi membuat  aktivitas  sehari-harinya  didukung  oleh  berbagai  aspek  (Stephanie Lamentira,  Rahayu  Subekti  2022  :  2).  Salah  satu  aspek  utama  yang  menunjang kelangsungan  aktivitas  manusia  adalah  aspek  lingkungan.  Lingkungan  hidup merupakan suatu keterkaitan ruang dengan keseluruhan daya, benda, kondisi, dan makhluk  hidup  yang  mana  manusia  juga  termasuk  beserta  perilakunya  yang berpengaruh  terhadap  alam,  keberlangsungan  keadaan  kehidupan,  dan
ketentraman manusia serta makhluk hidup lainnya. (H.A. Dardiri Hasyim, 2014 : 1). Berdasarkan  definisi  tersebut,  bisa  disimpulkan  bahwa  lingkungan  hidup merupakan  aspek  penting  yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan.  Daya  dukung ekosistem yang terlestarikan merupakan sebuah syarat untuk tercapainya kualitas hidup  yang  baik  untuk  saat  ini  maupun  untuk  masa  mendatang  (  Mas  Achmad Santosa, 2016 : 4)
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  oleh  karena  itu  Indonesia  bertanggung jawab  untuk  melindungi  seluruh  masyarakat  Indonesia  termasuk  mengatur kemaslahatan seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya rakyat Indonesia yang sejahtera(Rahayu  Subekti,  2020  :  149).    Salah  satu  aspek  yang  diatur  adalah lingkungan  hidup.  pengaturan  hukum  mengenai  masalah  lingkungan  hidup kemudian disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan segala aturan yang mengendalikan kegiatan manusia dan memberi batasan tentang apa yang tidak seharusnya  dilakukan  atau  seharusnya  dilakukan  kepada  lingkungan  yang  mana dalam  pelaksanaannya  bersifat  memaksa  dengan  adanya  sanksi  oleh  pihak berwenang (R.M. Gatot P. Soemartono 2004 : 46).
Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu yang dinilai cukup muda. Jika mengkaitkan  dengan  regulasi  yang  mengatur  bermacam-macam  bidang  di  dalam lingkungan,  maka  bagaimana  riwayat  tentang  peraturan  tersebut  tergantung berdasarkan  apa  yang  dilihat  sebagai environment  concern (Mohammad  Taufik Makarao, 2006: 1). Kebijakan dan pengaturan mengenai lingkungan hidup yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kehidupan  manusia  dengan  segala  rutinitasnya  dapat  menyebabkan pencemaran  lingkungan  baik  dalam  skala  kecil  maupun  skala  besar.  Produksi sampah  dalam  kehidupan  sehari-hari  menjadi  salah  satu  faktor  pencemaran lingkungan.  Sampah  adalah  sisa  bahan  yang  sudah  tidak  dibutuhkan  setelah selesainya  suatu  proses  (Teti  Suryati  2014:3).  Pertumbuhan  penduduk  yang meningkat  menyebabkan  produksi  sampah  juga  mengalami  peningkatan.  Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaksanaan pengelolaan sampah secara efisien, agar tidak  memiliki  dampak  negatif  bagi  kesehatan  masyarakat  (Levi  Anatolia,  2015: 116)
Indonesia  merupakan  negara  penghasil  sampah  tahunan  dengan  jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data pada sistem informasi sampah nasional, total sampah di Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 juta ton. Provinsi Banten, adalah salah  satu  dari  10  provinsi  dengan  jumlah  timbulan  sampah  terbanyak  di  tahun 2021  yang  mana  jumlah  timbulan  sampah  yang  dihasilkan  sebesar  1,07  juta  ton (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dengan timbulan sampah yang cukup  masif,  banyak  dampak buruk  pada  lingkungan  hidup  terutama  lingkungan hidup masyarakat provinsi Banten sehingga pengelolaan sampah secara baik dan benar  sangat  berpengaruh  kepada  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  di Provinsi Banten.
Kota Tangerang Selatan masuk dalam provinsi banten. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tentunya hal ini berpengaruh pada timbulan sampah di  Kota  Tangerang  Selatan.  Berdasarkan  data  dari  Sistem  Informasi  Sampah
Nasional, Pada tahun 2019 timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan mencapai 1.031,26  ton  per  hari  dan  376.411  ton  per  tahun.  Sedangkan  pada  tahun  2020, jumlah  timbulan  sampah  di  Tangerang  Selatan  mengalami  peningkatan,  dengan jumlah  mencapai  1.070,6  ton  per  hari  dan  mencapai  390.753,87  ton  per  tahun. Dengan tingginya timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan, selaku dinas yang berwenang  dalam  melaksanakan  pengelolaan  sampah  yaitu  Dinas  Lingkungan Hidup, harus dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan.
Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  sebagai  tempat  untuk  melakukan pengolahan  sampah  sangat  penting  untuk  dipelihara  dengan  baik  agar  tidak mencemari  lingkungan.  Kota  Tangerang  Selatan  hanya  memiliki  satu  tempat pemrosesan akhir yaitu TPA Cipeucang yang berlokasi di bantaran Sungai Cisadane. Pembangunan  TPA  Cipeucang  di  bantaran  Sungai  Cisadane  tidak  sesuai  dengan Permen  PUPR  Nomor  3  Tahun  2013  karena  TPA  Cipeucang  ini  dibangun  di sempadan  Sungai  Cisadane  yang  merupakan  kawasan  lindung.  Selain  itu,  TPA Cipeucang dibangun dengan jarak sekitar 50 meter dari permukiman warga, yang mana seharusnya jarak lokasi TPA dengan permukiman lebih dari 1 km agar tidak mengakibatkan pencemaran dan menyebabkan penyebaran penyakit. Berdasarkan uraian tersebut, penulis  tertarik untuk  mengkaji mengenai bagaimana  efektivitas Dinas Lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan dalam mengelola sampah sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan isu hukum yang diuraikan dalam pendahuluan, maka rumuskan masalah yang penulis pilih adalah sebagai berikut :
1. bagaimana efektivitas Dinas Lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan dalam mengelola sampah?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan teknik penelitian hukum dengan mengambil fakta berdasarkan perilaku manusia, baik secara verbal yang didapatkan dengan wawancara ataupun secara  nyata  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  (Mukti  Fajar dan  Yulianto Achmad,  2010:280)  Penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Tangerang Selatan.

## PEMBAHASAN Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
Pengelolaan  sampah  yang  dilaksanakan  oleh  DLH  Tangerang  Selatan mengacu  pada  perda  tentang  pengelolaan  sampah.  Pada  pasal  21  menjelaskan bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  dilaksanakan  dalam  dua  langkah  yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. DLH Tangerang Selatan mempunyai beberapa  program  untuk  pembatasan  timbulan  sampah.  Yang  pertama  adalah program rumah minim sampah. Program ini ditujukan untuk memberi pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat terlatih untuk mengelola sampah khususnya yang berasal dari rumah tangga secara baik dan benar. Program ini sudah berjalan dari  tahun  2019,  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar
menggunakan kemasan yang bisa dipakai berulang seperti membawa botol minum dan tempat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali, menggunakan sedotan stainless dan membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan berulang untuk mengurangi produksi sampah plastik (hasil wawancara).
Program  selanjutnya  adalah  program  penyuluhan  TPS3R.  TPS3R  adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah, pengolahan sampah terpadu,  dan  penggunaan  ulang.  Dalam  pelaksanaannya,  ada  tiga  kegiatan  yang dilakukan secara berkelanjutan yaitu :
a. Proses pelaksanaan pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu masyarakat
b. Memberikan pemahaman masyarakat tentang apa itu metode 3R
c. Mendampingi masyarakat sebagai pelaku pelaksana 3R (luh Evi Trisnawati dan Putu Agustana, 2018:81)
Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  41  unit  TPS3R  dengan  9  unit  (Kecamatan Ciputat),3  unit  (Kecamatan  Ciputat  Timur),  7  unit  (Kecamatan  Setu),  6  unit (Kecamatan  Serpong),  3  unit  (Kecamatan  Pondok  Aren),  1  (Kecamatan  Serpong Utara), dan 12 (Kecamatan Pamulang). Pengurangan sampah melalui TPS3R sudah mencapai 13,3 persen dari timbulan sampah Kota Tangerang Selatan.
Program  terakhir  adalah  bank  sampah.  Bank  sampah  merupakan  program untuk  mengelola  sampah  dengan  menggunakan  sistem  penanganan  sampah terpadu  menggunakan  konsep  3R  (Gunartin  2017:7)  Konsep  3R  dapat  diuraikan sebagai berikut :
b. Reuse atau  memakai  kembali,  yaitu  memakai  sampah  kembali  baik  dipakai untuk kegunaan yang sama atau difungsikan menjadi hal lain. Contoh yang bisa dipraktikan  di  rumah  tangga  adalah  menggunakan  kembali  botol  plastik menjadi pot bunga, bekas kaleng cat untuk tempat sampah, dan sebagainya.
c. Reduce  yaitu  meminimalisir  sesuatu  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya sampah.  Contohnya  penggunakan  kantong  belanja  yang  bisa  digunakan kembali, membawa kotak makan atau botol minum pribadi, dan sebagainya.
d. Recycle  (mendaur  ulang)  yaitu  mendayagunakan  sampah  setelah  melewati proses pengelolaan. Contohnya membuat pupuk kompos dari sampah organik, menggunakan sampah  bekas kemasan untuk  dijadikan kerajinan tangan, dan lain sebagainya (Trisnawati O.R dan Khasanah, 2020 : 160)
Berdasarkan hasil wawancara, program bank sampah yang diadakan oleh DLH Tangerang Selatan sudah dilaksanakan semenjak tahun 2012. Saat ini terdapat 313 bank  sampah  yakni  sebanyak  106  unit  di  Kecamatan  Pamulang,  36  unit  ada  di Kecamatan  Pondok  Aren,  54  unit  di  Kecamatan  Ciputat,  20  unit  di  Kecamatan Serpong,39 unit di Kecamatan Ciputat Timur, 31 unit di Kecamatan Setu, dan 27 unit di Kecamatan Serpong Utara.
Kota Tangerang Selatan hanya memiliki 1 buah tempat pemrosesan akhir yaitu TPA  Cipeucang.  sistem sanitary  landfill merupakan  sistem  yang  dipakai  dii  TPA Cipeucang untuk melaksanakan pemrosesan akhir sampah. Sistem sanitary landfill adalah sistem pemrosesan sampah dengan cara mengubur sampah di tanah secara berlapis sehingga sampah tidak berada di alam terbuka (Siti Fatimah dan Lalu Moh. Nazari 2021:30). Namun karena letak geografis TPA Cipeucang yang tidak sesuai dengan aturan pembangunan TPA, timbulan sampah di TPA Cipeucang masih belum bisa terkendali. TPA Cipeucang sebelumnya merupakan tempat pengolahan sampah (TPS) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Sebelum terdapat pemekaran
Kota  Tangerang  Selatan  dari  wilayah  Kota  Tangerang.  Setelah terjadi  pemekaran wilayah, TPS Cipeucang ditetapkan sebagai tempat pemrosesan akhir (TPA) untuk Kota  Tangerang  Selatan  (hasil  wawancara)  Dengan  keterbatasan  area  lahan  TPA Cipeucang dan lokasinya yang berada di bantaran sungai, TPA Cipeucang belum bisa sepenuhnya  mengendalikan  timbunan  sampah.  Terlebih  lagi,  tidak  ada  TPA  lain selain  TPA  Cipeucang  yang  berada  di  Kota  tangerang  Selatan  sehingga  TPA Cipeucang harus menampung sampah dari tujuh kecamatan.
Upaya yang dilakukan DLH kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota adalah dengan mengirim sampah ke TPA Cilowong di Serang. Perjanjian kerjasama ini telah disepakati kedua belah pihak pada tahun 2021 namun masih tertunda. Hingga tahun 2022  ini,  kerja  sama  pembuangan  sampah  dari  Tangerang  Selatan  ke  Serang berlanjut dengan memperhatikan beberapa aspek teknis seperti jumlah tonase yang dikirim dan jumlah bantuan keuangan. Untuk saat ini belum dilakukan pengiriman sampah karena masih perlu di evaluasi dan perlu dilakukan pengkajian lengkap dari DLH Kota Tangerang Selatan (hasil wawancara)
Rencana selanjutnya, TPA Cipeucang akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pihak DLH Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota berusaha untuk segera merealisasikan PLTSa ini sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah di kota Tangerang Selatan. Saat ini sedang dalam tahap proses kajian  untuk  permohonan  rekomendasi  teknis  dari  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Cisadane  (BBWSC)  dan  sedang  mengajukan  permohonan  izin  pemanfaatan  garis sempadan sungai (GSS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) (hasil wawancara)

## Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
Pengurangan sampah yang berasal dari sumber merupakan tanggung jawab bagi  pemerintah  dan  masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah sangatlah penting karena sampah tersebut dihasilkan dari masyarakat itu sendiri.  Peran  aktif  masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  sampah  sangat  diperlukan  agar  Kota  Tangerang  Selatan  memiliki lingkungan  hidup  yang  sehat,  dan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang digunakan  sebagai  kerangka  berpikir  dan  bertindak.  Asas  hukum  adalah  dasar pemikiran  dari  pembentukan    suatu  regulasi,  namum  asas  hukum  tidak  akan mengikat dan memaksa jika penerapannya tidak dilaksanakan secara dogmatik di dalam  peraturan  perundang-undangan  (Muhammad  Irfan,  Rahayu  Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, 2021:533)
Dikaitkan  dengan  peranan  masyarakat  dalam  mengelola  sampah,  asas hukum yang diterapkan adalah :
a. Asas kesadaran
Pemerintah Daerah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian setiap individu untuk  mengurangi  dan  mengelola  sampah  yang  dihasilkannya.  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  Selatan  secara  berkala  mengadakan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  sadar  untuk  bisa  mengelola sampah dengan baik guna menjaga lingkungan.
b. Asas kebersamaan
Pelaksanaan pengelolaan sampah melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah Kota,  bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  masyarakat,  bersinergi  untuk melaksanakan pengelolaan sampah.
c. Asas nilai ekonomi
Dengan  sudut  pandang  yang  berbeda,  sampah  dipandang  memiliki  nilai ekonomi  yang  dapat  dimanfaatkan.  DLH  Tangerang  Selatan  memberdayakan masyarakat agar bisa mendaur ulang sampah dan membuatnya memiliki nilai ekonomi,  seperti  kerajinan  tangan  dari  sampah,  maupun  barang  yang  bisa digunakan seperti tas dan dompet dari sampah, yang kemudian bisa diperjual- belikan.
Dari  ketiga  asas  tersebut,  bisa  disimpulkan  bahwa  masyarakat  memiliki peran yang besar untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Komunikasi yang baik antara masyarakat dan DLH Kota Tangerang Selatan selaku dinas yang berwenang dalam mengelola sampah sangatlah penting agar terwujud lingkungan hidup yang sehat  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  sebagian  dari masyarakat  di  Kota  Tangerang  Selatan  sudah  memiliki  kesadaran  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah.  DLH  kota  Tangerang  Selatan memberikan beberapa program yang bisa diikuti oleh masyarakat seperti program bank  sampah,  rumah  minim  sampah,  dan  TPS3R.  Antusiasme  masyarakat  Kota Tangerang  Selatan  untuk  ikut  serta  dalam  program  yang  diadakan  oleh  DLH Tangerang Selatan cukup tinggi. Meskipun belum secara menyeluruh, Seperti yang terjadi  di  Pondok  Betung,  Pondok  Aren.  Sebagian  masyarakat  Pondok  Betung memilih untuk membuang sampah di lahan terbuka di dekat permukiman. Secara tidak langsung, masyarakat Pondok Betung melakukan pengelolaan sampah dengan sistem open  dumping yang  berarti  sampah  hanya  dibuang  begitu  saja  tanpa  ada penanganan apapun di lahan terbuka dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam  penyelesaiannya,  DLH  Kota  Tangerang  Selatan  sudah  mengadakan pertemuan  dengan  warga  dan  pemilik  lahan.  Kemudian,  pihak  DLH  menyiapkan armada  untuk  mengangkut  sampah  tersebut.  Selebihnya  sudah  cukup  banyak masyarakat  yang  berfikir  kritis  dalam  hal  pengelolaan  sampah  dan  DLH  Kota Tangerang  Selatan  akan  terus  memberikan  sosialiasi  kepada  masyarakat  untuk menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

## Sarana Prasana sebagai penunjang pelaksanaan pengelolaan sampah
Guna  mendukung  keikutsertaan  masyarakat  dalam  melaksanakan pengelolaan  sampah  secara  ramah  lingkungan,  DLH  Kota  Tangerang  Selatan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat untuk mengelola sampah.  Seperti  dalam  pengelolaan  sampah  TPS3R  disediakan  sarana  dan prasarana  berupa  baju  kerja,  motor  roda  tiga,  desinfektan,  sarung tangan,  sekop, gerobak  roda  satu,  masker,  sepatu boots ,  ember,  gerobak  angkut  sampah,  dan pembuatan bata yang berongga untuk pupuk kompos. DLH Kota Tangerang Selatan juga  membeli  pupuk  kompos  hasil  dari  proses  pengomposan  oleh  TPS3R  guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedangkan sarana prasana yang disediakan di  tempat  pemrosesan  akhir  (TPA)  Cipeucang  berupa  pengadaan  alat  berat ekskavator dan loader, pembangunan jembatan timbang, pembangunan instalasi air kotor, pembangunan instalasi pengolahan sampah organik, dan pembangunan sheet
pile .  berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat  armada  sampah  untuk  mengangkut sampah ke TPA Cipeucang sebanyak 40 unit.

## SIMPULAN
1. Pengelolaan  sampah  oleh  DLH  Kota  Tangerang  Selatan  belum  sepenuhnya efektif. Hal yang pertama dikarenakan kondisi lokasi TPA Cipeucang yang tidak strategis  dan  memadai  menyebabkan  sampah  semakin  menumpuk  dan berakibat  pada  pencemaran  lingkungan  di  sekitar  TPA  Cipeucang.  Selain  itu, lokasi TPA Cipeucang yang tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga menyebabkan rencana pembangunan PLTSa menjadi tertunda.
2. Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk ikut serta dalam mengelola sampah  di  Kota  Tangerang  Selatan,  padahal  beberapa  program  pengelolaan sampah yang diadakan oleh DLH Kota Tangerang Selatan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya.
3. Jumlah armada pengangkut sampah yang masih sangat terbatas dimana hanya terdapat  40  unit  armada  pengangkut  sampah,  padahal  titik  pengangkutan sampah tersebar menyeluruh di Kota Tangerang Selatan hal ini menyebabkan mobilitas pengelolaan sampah menjadi lambat.

## SARAN
1. DLH  Kota  Tangerang  Selatan  dapat  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Kota untuk melakukan relokasi lahan TPA Cipeucang, karena lokasi TPA Cipeucang saat  ini  merugikan  banyak  pihak  dan  menyebabkan  lingkungan  hidup  yang tidak sehat.
2. Inovasi  dalam  kegiatan  penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  berkaitan  dengan pengelolaan sampah agar semakin banyak masyarakat yang mau mendengar, dan memiliki kesadaran untuk mengelola sampah di Kota Tangerang Selatan.
3. Perlu ditambahkan armada dan pemberdayaan SDM untuk pengangkut sampah, agar sampah bisa terangkut ke TPS3R dan proses pengelolaan sampah di TPS3R berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
H.A. Dardiri Hasyim. 2014. Hukum Lingkungan : Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan .  UPT UNS Press :
Surakarta.
Mas Achmad Santosa. 2016. Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan. Prima Pustaka : Jakarta Timur Mohammad Taufik Makarao. 2006. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan . PT Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
R.M. Gatot P. Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia . Sinar Grafika : Jakarta
Teti Suryati. 2014. Bebas Sampah Dari Rumah . PT AgroMedia Pustaka : Jakarta Selatan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  3  Tahun 2013  tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
Jurnal Gunartin. 2017. Analisa Efektivitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah dalam Upaya Menuju Smart City di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. E-ISSN-2598-4950 Levi Anatolia. 2015. Pengaruh Pengelolaan Sistem Pembuangan Akhir Sampah dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Tibar Kecamatan Bazartet, Kabupaten Liquica, Timor-Leste . Jurnal Bumi Lestari. Vol 15. No 2. Agustus 2015
Luh  Evi  Trisnawati  dan  Putu  Agustana.  2018.  Manajemen  Pengelolaan  Sampah Melalui  TPS3R  (Tempat  Pengolahan  Sampah  Reduce-Reuse-Recycle)  di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng . Locus majalah ilmiah fisip . Vol 9 no. 1. Februari 2018 Muhammad Irfan, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo. 2021. Konsep Asas No work No pay terhadap Pekerja oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 . Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7. No 2. Agustus 2021 Rahayu Subekti. 2020. Legal Protection of Indigenous Communities in Mining Law Perpective in Indonesia . Jurnal Komuikasi Hukum. Volume 6. Nomor 1.
Februari 2020 Stephanie Lamentira, Rahayu Subekti. 2022. Pemenuhan Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha untuk Memperoleh Hak dalam Pembelian Motor di Pt. Distributor Motor Indonesia . Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 8. Nomor 1. Februari 2022
Trisnawati  O.R  dan  Khasanah.  2020. Penyuluhan  Pengelolaan  Sampah  dengan Konsep  3R  dalam  Mengurangi  Limbah  Rumah  Tangga. Jurnal  Cakrawala  : Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi, Vol 4. No 2
Internet/website https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/ https://www.menlhk.go.id/