## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN KABUPATEN MALANG
Pramadika Ramanda¹, Luchman Hakim 2 , Edriana Pangestuti 3
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 13
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 2
Email : pramadikawork@gmail.com 1 , lufehakim@yahoo.com 2 , edriana_fia@ub.ac.id 3

## ABSTRACT
Local community participation in tourism development has been identified crucial, but it was few discussed in South Malang Regency, East Java. The purpose of this study is to examine the role of the community in the development of natural tourism attraction along Southern corridors on East East Java  from  Balekambang  to  Sendang  Biru.  Field survey  and interviews  were  implemented  to generate  infromation  related  to  the  types  of  local  community  participation  in  tourism  along  the corridor. This research shows that there are two important bodies in natural resources management that influeces the management of recreation sites mnagament, namely Office of Tourism of Malanag Regency  and  Perhutani  KPH  Malang.  The  form  of  community  participation  in  the  JLS  Beach Tourism Corridor in South Malang tends to be dominated by the functional participation model. This participation model forms a community to jointly develop, give advice and plan tourist destinations as a form of appreciation for the existence of local community institutions but the decision makers in planning tourist destinations are dominated by parties outside the community, namely Perhutani.
Keywords: local community, resources management

## ABSTRAK
Partisipasi masyakat lokal dalam pengembangan pariwisata diketahui sangat penting, tetapi diskusi tentang  partisipasi  tersebut  dalam  konteks  pesisir  Malang  Selatan  belum  banyak  dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari komunitas dalam pengembangan wisata alam sepanjang  koridor  jalur  lintas  selatan  dari  Balekambang-Sendang  Biru  di  Kabupaten  Malang. Penelitian lapang dilakukan untuk memperoleh informasi terkait bentuk dari partisipasi masyarakat sepanjang koridor JLS Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua isntitusi yang terlibat dalam pengelolaan sumbedaya alam atraksi wisata, yaitu pemerintah kabupaten Malang dan Perhutani KPH Malang.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  di  Koridor  Wisata  Pantai  JLS  Malang  Selatan  cenderung didominasi pada model partisipasi fungsional. Model partisipasi ini membentuk masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan, memberi saran dan merencanakan destinasi wisata sebagai bentuk apresiasi  atas  adanya  lembaga  lokal  masyarakat  tetapi  pengambil  keputusan  pada  perencanaan destinasi wisata didominasi oleh pihak di luar masyarakat, yaitu Perhutani.

## Keywords: Partisipasi Masyarakat, Manajemen Pengelolaan

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  pariwisata  merupakan  salah  satu industri  yang  berkembang  pesat  di  Indonesia. Hampir  seluruh  daerah  berusaha  untuk memajukan ekonomi daerahnya melalui pariwisata.  Pariwisata  merupakan  sebuah industri yang sangat penting untuk dikembangkan karena aktifitas yang dilakukan dalam  ekosistem  tersebut  berdampak  pada berbagai  sektor  ekonomi  yang  ada  di masyarakat. Sektor pariwisata dapat dimanfaatkan  untuk  mendorong  perubahan ekonomi dan membuka peluang kerja, meningkatkan  pendapatan  dan  membaiknya kualitas hidup masyarakat lokal
Salah  satu  model  pendekatan  yang  dapat digunakan dalam pengembangan dan perencanaan  dalam  studi  pariwisata  adalah model  pendekatan  berbasis  masyarakat  yang biasa disebut pendekatan partisipatif. Pendekatan ini berdasar pada pendekatan pada keberpihakan masyarakat setempat untuk dapat mempertahankan  kebudayaan  lokalnya  dan memberi  dampak  peningkatan  kesejahteraan Ardianto  (2012)  dan  Ernawati  et  al.,  (2017). Masyarakat akan ikut terdorong untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  pariwisata  bila masyarakat mendapat pengetahuan dan pengertian  bahwa  mereka  mendapat  manfaat positif  dari  adanya  pariwisata  tersebut. Suwantoro, (1997). Pariwisata berbasis masyarakat  saat  ini  menjadi  salah  satu  tulang punggung dan mempunyai peran penting dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Prinsip utama  dari  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat  yaitu  bermanfaat  bagi  masyarakat setempat,  memanfaatkan  sarana  prasarana masyarakat,  berskala  kecil  agar  terjalin hubungan  timbal  balik  bagi  masyarakat, menerapkan  skema  produk  wisata  dan  yang utama  adalah  melibatkan  penuh  masyarakat. Dalam pendekatan ini, keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan karena merupakan perwujudan  dari  kesadaran,  kepedulian  dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan  untuk  perbaikan  kualitas  taraf hidup  mereka  sendiri. Timothy,  D.  J.  (1999). Goodwin, H. (2002).
Keterlibatan  masyarakat  ini  dimulai  pada tahap  perencanaan,  pengorganisasian  dan pengembangan aktifitas program untuk
membina  kemandiran  masyarakat  dalam  hal ekonomi sosial dan politik. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam
merevitalisasi pembangunan sehingga menghasilkan  sebuah  arah  perubahan  yang positif  bagi  lingkungan  sekitarnya.  Terdapat beberapa  bentuk  upaya  dalam  pengembangan model  pemberdayaan  berbasis  masyarakat, salah  satunya  adalah  peningkatan  pemasaran dan  aksesibilitas,  peningkatan  mutu  dan pelayanan melalui upgrade sumberdaya manusia. Haywood, K. M. (1988). Timothy, D.
J. (1999). Goodwin, H. (2002).
Pariwisata merupakan sebuah industri yang memiliki  relasi  kuat  dengan  sumber  daya ekonomi, sosial-budaya, dan alam. Para peneliti mengamati  bahwa  pemanfaat  sumberdaya alam-sosial dan budaya rentan terhadap konflik pemanfaatan  sumberdaya  yang  melibatkan masyarakat.  Bebagai  kajian  tentang  dapat negatif pariwisata yang harus diterima masyarakat  adalah  salah  satu  fakta  menarik dalam kajian pariwisata yang menjadi salah satu alasan  penting  dalam  strategi  pengembangan wisata berbasis partisipasi masyrakat.
Komunitas  lokal  yang  hidup  berdampingan dengan sebuah destinasi wisata pada prinsipnya adalah  kelompok  yang  telah  menjadi  satu bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem ekologi  pariwisata. Richards,  G.,  &  Hall, D. (Eds.) (2003).
Partisipasi  adalah  bentuk  keterlibatan pikiran  dan  fisik  individu  ataupun  kelompok dalam  sebuah  kegiatan  untuk  mendukung pencapaian  tujuan.  Terdapat  berbagai  macam bentuk  partisipasi  dalam  teori  partisipasi masyarakat.  Berdasarkan  bentuknya  atau tipenya,  menurut  Wazir  (1999)  partisipasi  ini dibagi menjadi 7 tipe karakteristik yaitu:

## 1. Partisipasi Pasif/ Manipulatif
Yaitu  merupakan  tingkat  partisipasi  paling rendah,  dimana  hampir  tidak  ditemui  adanya situasi  partisipasi  yang  dilakukan.  Dan mempunyai kecenderungan berbentuk indoktrinasi.  Dalam  tingkatan  ini,  masyarakat diberi  informasi  apa  yang  sedang  terjadi  dan terjadi  pengumuman  sepihak  oleh  pelaksana program  tanpa  menghiraukan  tanggapan  dari masyarakat.  Selain  itu  informasi  yang  disebar hanya sebatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran (masyarakat).
2. Partisipasi Dengan Pemberian Informasi
Bentuk  partisipasi  dimana  masyarakat  ikut serta dalam proses partisipasi melalui pengisian kuisioner dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjawab  pertanyaan  penelitian.  Pada  model ini tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses partisipasi atau penyelesaian masalah. Hasil dari program juga tidak dibahas bersama masyarakat.

## 3. Partisipasi Melalui Konsultasi
Model  partisipasi  dimana  didalamnya stakeholder mempunyai tempat untuk memberikan suara dan saran dan saran tersebut dilakukan  seperti  yang  mereka  harapkan. Bentuk  partisipasi  dimana  masyarakat  ikut berkonsultasi,  pihak  luar  akan  mendengarkan dan  membuat  sudut  pandangnya  sendiri kemudian  membantu  memberikan  definisi permasalahan  serta  memberi  solusi  terkait masalah  tersebut  dengan  input  dari  keluhan masyarakat  tersebut.  Pada  model  ini,  peluang masyarakat  unutk  membuat  keputusan  tidak ada,  karena  pada  model  ini  para  profesional yang dimintai pendapat juga tidak berkewajiban menindaklanjuti pandangan masyarakat.

## 4. Partisipasi Intensif Materiil
Sebuah  model  partisipasi  yang  mana masyarakat  turur  serta  berpartisipasi  dalam menyumbangkan tenaga kerja atau sumberdaya untuk  mendapatkan  upah.  Dalam  model  ini masyarakat tidak ikut dalam proses pembelajar serta masyarakat tidak punya andil melanjutkan kegiatan apabila tidak ada upah yang diberikan. Jadi  model  partisipasi  ini  sangat  bergantung pada faktor upah.

## 5. Partisipasi Fungsional
Sebuah  model  partisipasi  yang  didalamnya masyarakat  membentuk  sebuah  kelompok untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Pada tahap  awal,  biasanya  kelompok  masyarakat tersebut masih bergantung pada pihak dari luar, akan  tetapi  pada  saatnya  mereka  akan membentuk  kelompok  mandiri  sendiri  yang tidak  bergantung  pada  orang  asing.  Pada tahapan  ini  keputusan  cenderung  diambil  oleh pihak luar.

## 6. Partisipasi Interaktif
Sebuah  model  partisipasi  masyarakat  yang mana didalamnya masyarakt sudah melakukan
aktifitas  analisa  bersama  dan  menentukan rencana kegiatan dan arah tujuan program. Model  ini  cenderung  membentuk  masyarakat menjadi  aktif  dalam  menyampaikan  ide  dan pendapat  dan  masyarakat  mempunyai  peran untuk  mengontrol  keputusan  mereka  sendiri. Sehingga  dalam  model  ini  peran  partisipasi masyarakat sangat besar.

## 7. Self Mobilization
Sebuah  model  partisipasi  yang  merupakan tahapan puncak dari level partisipasi masyarakat.
Pada model ini masyarakat berpartisipasi penuh dalam  mengambil  keputusan  (tanpa  ditekan pihak  luar).  Masyarakat  mulai  mandiri  untuk bekerjasama  mencari  bantuan  dengan  pihak luar  dan  lembaga  lain  untuk  mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan.
Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum  (2009)  partisipasi  dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:
1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan. Jenis partisipasi untuk menentukan kesepakatan dari berbagai gagasan dan ide yang ada  demi  kepentingan  bersama.  Partisipasi dalam  pengambilan  keputusan  ini  menjadi  hal yang penting karena masyarakat ikut menentukan  arah  pembangunan  program. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan  ini  bermacam-macam,  sebagai contoh  adalah  mengikuti  diskusi  atau  rapat program,  sumbangan  pemikiran,  tanggapan persetujuan  atau  penolakan  terhadap  program. Sehingga partisipasi masyarakat dalam tingkatan  pengambilan  keputusan  ini  adalah sebuah proses alternatif pemilihan berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan .
Sebuah  tahapan  partisipasi  dimana  tahapan ini didominasi dari dua faktor, yaitu sumberdaya  dan  dana.  Selanjutnya  adalah aktifitas  yang  berkaitan  dengan  administrasi serta  koordinasi  dan  yang  terakhir  adalah aktifitas penjabaran program.
Pada tahapan pelaksanaan, sangat dibutuhkan  peran  dan  keterlibatan  dari  semua stakeholder khususnya pemerintah yang bertugas sebagai sumber utama pembangunan.
3. Partisipasi Dalam Pengambilan

## Kemanfaatan.
Sebuah tahapan partisipasi dimana aktifitas yang mendominasi dalam tahapan ini berkaitan dengan  sejauh  mana  kualitas  dari  hasil pelaksanaan  program  yang  telah  direncanakan sebelumya,  apakah  mencapai  hasil  yang maksimal sehingga memberi manfaat maksimal atau sebaliknya.

## 4. Partisipasi Dalam Evaluasi.
Sebuah  tahapan  dalam  partisipasi  yang didalamnya didominasi oleh aktifitas
pelaksanaan  program.  Pada  tahapan  ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah  program  tersebut  berjalan. Keberhasilans ebuah program biasanya ditandai oleh  peningkatan  output  dan  seberapa  besar prosentase keberhasilan program apakah sesuai target yang dicanangkan atau tidak.
Perkembangan  sektor  wisata  yang  cepat  di pesisir Malang Selatan adalah salah satu potensi besar  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejauh ini, evaluasi tentang keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas  pariwisata  di  Malang  Selatan  belum tersedia  sehingga  menyulitkan  perencanaan pariwisata  berkelanjutan  berbasis  masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran masyarakat dan manajemen  pengelolaan  pada  koridor  wisata pantai jalur lintas selatan Kabupaten Malang.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  sepanjang  Jalur Lintas Selatan (JLS) yang terletak di Kabupaten Malang,  Jawa  Timur.  Secara  administratif, lokasi  koridor  malanag  selatan  terletak  pada wilayah  administratif  Kecamatan  Gedangan, kemudian  Kecamatan  Bantur  dan  Kecamatan Sumbermanjing  Wetan.Secara  fisik,  kawasan ini dicirikan dengan topografi pesisir, bergelombang  dan  datar.  Kawasan  pesisir Malang Selatan ini berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Bantur memiliki  kontur  tanah  datar.  Kecamatan Gedangan  memiliki  kontur  tanah  pesisir, sedangkan  Kecamatan  Sumbermanjing  wetan mempunyai kontur tanah bergelombang. Selain itu  sebagian  topografi  dibagian  selatan  terdiri dari perbukitan kapur.

## Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian koridor wisata ini dilakukan dengan menggunakaneksplorasi dan wawancara terstruktur  kepada  sejumlah  stakeholder  yaitu Perhutani  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Malang dan masyarakat lokal pelaku wisata di sepanjang  koridor  wisata  pantai  JLS  Malang Selatan. Data lain juga didukung dari dokumen dan  literature  yang  didapat  dari  Perhutani  dan Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Malang  dan sumber sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian.
Ekplorasi  objek  dan  daya  tarik  wisata dilakukan dengan pengamatan lapangan secara langsung  tentang  fasilitas  wisata  yang  ada, kelebihan  dan  kekurangan  pada  tiap  destinasi wisatadan  tipe  destinasi  wisata  berdasarkan keadaan di lapangan. Eksplorasi objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara berkunjung ke setiap destinasi wisata yang ada di sepanjang koridor  kemudian  mendeskripsikan  objek  dan daya tarik tersebut.
Penggalian data terkait bentuk, aspek-aspek terkait  tingkatan  partisipasi  dan  sejauh  mana partisipasi masyarakat,
dan hubunganstakeholder dengan masyarakat diperoleh  dengan  wawancara.  Wawancara dilakukan  dengan  cara  memberi  serangkaian pertanyaan  yang  telah  disusun  sebelumnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan  probing  atau  penggalian  data  dan mengeksplore  secara  terus  menerus  pada narasumber  sampai  mendapatkan  hasil  yang memuaskan.  Setelah  dilakukan  wawancara, hasil  data  kemudian  di  transkripsi  dan  diolah lebih lanjut secara deskriptif, Liamputtong, P., & Ezzy, D. (2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koridor Wisata Pantai JLS Malang Selatan adalah  sebuah  jalur  yangmerupakan  rangkaian jalur  lintas  selatan  di  seoanajang  Jawa  Timur bagian selatan. Jalur ini dibuat dengan maksud mengembangkan wilayah pesisir selatan Kabupaten  Malang  melalui  pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber-sumber alam yang berwawasan  lingkungan.  Selain  itu  juga memiliki fungsi lain yaitu untuk memberdayakan dan menngkatkan pendapatan masyarakat  melalui  kemudahan  aksesibilitas. Di  Kabupaten  Malang,  jalur  ini  telah diselesaian  pada  ruas  pantai  Balekambang
sampaiSendang Biru. Jalur sepanjang Balekambang sampai Sendang Biru
mempunyia potensi pesisir yang dapat dioptimalkan  dalam  kegiatan  wisata  alam. Penelitian ini mendapatkan 17 pantai yangtelah di gunakan sebagai objek dan daya tarik wisata alam.Titik titik wisata alam tersebut tersebar di tiga  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Gambar 1).

## Gambar 1. Distribusi Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sepanjang Koridor JLS Kabupaten Malang

## Manajemen Pengelolaan
Manajemen pariwisata dalam sebuah destinasi  pariwisata  adalah  2  hal  yang  tidak terpisahkan.  Manajemen  pariwisata  sangat penting  sekali  keberadaanya  karena  terkait dengan  bagaimana  cara  pengelolaan  sebuah destinasi  wisata  yang  nantinya  akan  memiliki efek  timbal  balik  terhadap  suatu  usaha pariwisata yang dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  secara  umum  pengelolaan destinasi wisata di pantai terdiri dari Perhutani dan Pemkab Malang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Perum Perhutani mengelola 16 destinasi wisata pantai yang  berarti  sekitar  90%  dari  luasan  wilayah yang ada di koridor. Sementara Pemkab Malang sebagai induk dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang  hanya  mengelola  2  destinasi  wisata pantai  yaitu  Pantai  Balaikambang  dan  Pantai Ngliyep.  Berdasarkan  hasil  wawancara  kedua dengan  PD  Jasa  Yasa  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Malang,  terdapat  banyak  sekali permasalahan  pengelolaan  pada  destinasi wisata pantai yang diakibatkan adanya tumpang
tindih pengelolaan dari dua pihak, yaitu Perum Perhutani  dan  Pemerintah  Kabupaten  Malang. Hal  ini  kemudian  berdampak  pada  terbaginya masyarakat  ke  dalam  beberapa  kelompok masyarakat  yang  berbeda.  Contohnya  adalah terdapat  masyarakat  yang  tergabung  di  dalam POKDARWIS dibawah binaan Dinas Pariwisata  Kabupaten  Malang  dan  kelompok masyarakat  yang  tergabung  dalam  LMDH (Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan)  dibawah binaan Perhutani KPH Malang.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan, tumpang  tindih  kebijakan  meliputi  antara  lain kebijakan  pengelolaan  destinasi  wisata  yang berbeda-beda dan tidak satu tujuan. Salah satu contoh  masalah  yang  terjadi  adalah  pada  saat Dinas  Pariwisata  mempunyai  kebijakan  ingin mengembangkan  sebuah  destinasi  pantai  dan mendatangkan  wisatawan,  Dinas  Pariwisata hanya  bisa  berpartisipasi  dalam  menggelar even-even wisata, sedangkan destinasi tersebut dimiliki  oleh  Perhutani  yang  biasanya  telah mempunyai program sendiri untuk
mengembangkan  destinasi  tersebut.  Hal  inilah yang  menjadi  salah  satu  contoh  dampak  dari adanya  dua  pihak  yang  mengelola  destinasi wisata  di  koridor  wisata  pantai  JLS  Malang Selatan.  Tidak  ada  program  jangka  panjang yang jelas dan terencana untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Hal ini  akan  berdampak  pada  keberlanjutan  dan daya sing pariwisata
Peran  Dinas  Pariwisata  sebagai  pihak  yang seharusnya  berwenang  dalam  pengelolaan pariwisata  disepanjang  koridor  menjadi  tidak banyak.  Dinas  pariwisata  lebih  banyak bertindak sebagai pembuat aktifitas even wisata dan tidak bertindak sebagai pengelola destinasi wisata.  Salah  satu  contoh  permasalahan  yang diakibatkan adanya tumpang tindih pengelolaan tersebut, jika terdapat masalah terkait infrastruktur menuju atau dilingkungan sekitar destinasi  wisata,  Dinas  Pariwisata  tidak  bisa langsung  menangani  dan  memberikan  solusi karena  wilayah  tersebut  merupakan  lingkup wilayah  Perhutani  dan  diperlukan  izin  dari Perhutani  untuk  membangun  infrastruktur diwilayah terebut.
Hal  ini  akan  sangat  menghambat  proses pengembangan  destinasi  pariwisata.  Saat  ini, sebagian  besar  berada  dibawah  pengelolaan Perhutani  KPH  Malang  yang  berada  dibawah Kementrian Perhutanan yang memiliki otoritas dan  regulasi  sendiri.  Sulitnya  pengembangan dan  memajukan  sektor  pariwisata  disebabkan
belum adanya titik temu yang menguntungkan untuk  kedua  belah  pihak  yaitu  antara
Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Perhutani KPH Malang. Berbagai prosedur musyawarah mulai tahap eksekutif, legislatif dan DPRD Jawa Timur dan kementrian Pariwisata belum sampai menghasilkan  kesepakatan  bersama  yang menguntungkan kedua belah pihak.
Menurut wawancara pada Dinas Pariwisata, Pemerintah  Kabupaten  Malang  cenderung mengalami  kesulitan  untuk  memaksimalkan potensi wisata pantai yang ada karena terdapat pengelolaan  oleh  pihak  Perhutani  diepanjang koridor  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  berbeda dengan  wilayah-wilayah  lain  yang  tidak dikelola oleh perhutani seperti di bali, Lombok, NTB  dan  NTT  sehingga  Dinas  Pariwisata setempat  sangat  leluasa  untuk  mengelola destinasi wisata pantainya.
Menurut  salah  satu  sumber  pegawai  di Kementrian Pariwisata, bahwa diakui memang Kementrian Pariwisata Pusat sangat sulit untuk masuk  kedalam  pengelolaan  pariwisata  area jawa  timur  karena  hamper  mayoritas  lahan pariwisata  dibawah  pengelolaan  Perhutani  dan belum  mencapai  titik  temu  kesepakatan pengelolaan.
Dalam  permasalahan  ini  Pemkab  Malang juga telah berdiskusi dengan Kementrian Pusat, tetapi kementrian pusat juga tidak bisa berbuat banyak  karena  lahan  pariwisata  tersebut dibawah  kementrian  kehutanan  yang  menurut mereka  akan  sangat  sulit  untuk  mendapatkan titik  temu  terkait  pengelolaan  tersebut. Pembkab  Malang  sangat  menyetujui  adanya Badan Otoritas Pariwisata yang berada dibawah kendali  pemerintah  pusat  untuk  pengelolaan pariwisata  pesisir  Kabupaten  Malang.  Hal inipun  juga  disarankan  oleh  Kementrian Pariwisata  Pusat.  Lahan  pada  Koridor  Wisata Pantai  JLS  Malang  Selatan  dikelola  oleh Perhutani KPH Malang, dengan 3 fungsi hutan yaitu  95%  berupa  hutan  produksi  terbatas. Seluas  5%  berupa  hutan  produksi  tetap. (RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021)
Dampak  dari  adanya  tumpnag  tindih pengelolaan  tersebut  salah  satu  diantaranya adalah  tidak  maksimalnya  pendapatan  asli daerah  (PAD)  Kabupaten  Malang  dari  sektor pariwisata.  Data  dari  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  (Disparbud)  Kabupaten  Malang, pada tahun 2016 dengan total jumlah wisatawan mencapai sekitar 5,8 juta, dan sekitar 60 persen masih didominasi kunjungan ke pantai dengan
jumlah wisatawan mencapai 3,6 juta wisatawan.
Artinya,  daya  tarik  wisata  pantai  masih menjadi  pilihan  utama  wisatawan,  saat berkunjung  ke  Kabupaten  Malang.  Tetapi sayangnya,  potensi  daya  tarik  yang  tinggi  dari wisata  kawasan  pantai  di  wilayah  Malang Selatan ini belum digarap secara optimal dalam meningkatkan  PAD  yang  kurang  berdampak pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  jumlah  PAD  sektor  pariwisata Kabupaten Malang sebesar Rp 1,2 Miliar/tahun pada  tahun  2016,  dirasakan  masih  kurang dibandingkan  potensi  alam  yang  tinggi. Berdasarkan  keterangan  dari  pihak  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Malang,  untuk  potensi wisata  pantai,  Pemerintah  Kabupaten  Malang sudah  berupaya  penuh  utuk  mendorong masyarakat  desa  setempat  untuk  segera membangun  kesepakatan  dengan  Perhutani. Karena  diluar  garis  batas  pantai  wilayah tersebut  dikelola  oleh  Perhutani.  Sehingga pemerintah Kabupaten Malang tidak dapat ikut mengelola tanpa ada izin dari Perhutani.
Menurut  Pemerintah  Kabupaten  Malang, wisata  pantai  merupakan  andalan  karena Kabupaten  Malang  memiliki  potensi  wisata pantai  cukup  banyak.  Jika  kebijakan  MoU antara  pemerintah  desa  dan  Perhutani  sudah tercipta  dengan win-win  solution ,  maka Pemerintah  Kabupaten  Malang  akan  dapat mendukung  potensi  wisata  salah  satunya dengan  kebijakan  peningkatan  infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu  di  sisi  lain  pihak  pemerintah Kabupaten Malang sebenarnya telah menyambut baik akan hadirnya Badan Otoritas Pengembangan  Pariwisata  khusus  wilayah pantai  Malang  Selatan,  yang  merupakan  salah satu  bentuk  rekomendasi  dari  Kementrian Pariwisata  Pusat  karena  akan  memberikan fasilitas  dan  kewenangan  lebih  banyak  dalam mengembangkan  pariwisata  lokal.  Salah  satu bentuk rekomendasi dari Kementrian Pariwisata  Pusat  adalah  pembentukan  satuan tugas pariwisata untuk mengoptimalkan pariwisata pantai di Malang Selatan.
Pengelolaan  lahan  hampir  90%  oleh Perhutani  dan  pihak  Perhutani  membayar intensif  berupa  pajak  tiket  masuk  dari wisatawan  yang  tiap  bulan  disetorkan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Malang.  Salah  satu contoh  permasalahan  lagi  adalah  jika  ingin menggelar sebuah even, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Malang harus membuat izin dulu ke
Perhutani  dan  jajaran  muspida  terkait.  Hal  ini sangat  tidak  efektif  dalam  sebuah  sistem pengelolaan  destinasi  wisata  modern.  Selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata hanya terpusat pada pihak yang membuat event wisata dan  mendorong  masyarakat  lokal  untuk memajukan  daerahnya  dengan  memberi  ide atau  gagasan  di  bidang  pariwisata.  Padahal seharusnya  Dinas  Pariwisata  dapat  bertindak dan berfungsi lebih jauh lagi sebagai pengelola destinasi wisata tersebut.
Beberapa  permasalahan  yang  ada  di sepanjang  koridor  wisata  pantai  JLS  Malang Selatan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Permasalahan Koridor Wisata
No

## Permasalahan
1 Terdapat  dua  pengelola  destinasi  wisata  ( Dinas  Pariwisata  dan  Perhutani)  yang berakibat  pada  kebijakan  yang  tumpang tindih dalam  membangun kawasan  koridor wisata tersebut
2 Terdapat 2 pengelolaan pada satu destinasi wisata
3 Rawan pungutan dan parkir liar
4 Terbaginya masyarakat menjadi tiga kelompok yaitu POKDARWIS, LMDH dan KTH

## Aktifitas Wisata Koridor
Aktifitas wisata utama di koridor JLS adalah wisata  alam,  terutama  mengunjungi  destinasi wisata  pantai.  Dibandingkan  pada  jumlah kunjungan  wisatawan  tahun  2017,  pada kunjungan  wisatawan  tahun  2018,  jumlah wisatawan  cenderung  menurun  pada  setiap destinasi wisata pantai. Hal ini disebabkan oleh faktor  alam,  yakni  cuaca  buruk  sehingga berpotensi  menyebabkan  banjir  rob  dan tsunami.  Kedua  hal  inilah  yang  membuat penurunan  drastis jumlah  wisatawan  di  pesisir Kabupaten Malang.
Wisatawan yang berkunjung ke area koridor wisata  pantai  JLS  Malang  Selatan  sebagian besar  didominasi  oleh  wisatawan  domestik. Pada  tahun  2017  hampir  7  juta  wisatawan berkunjung ke wilayah ini. Biasanya kunjungan wisatawan  akan  semakin  melonjak  menjelang akhir tahun.
Kunjungan  wisatawan  dapat  ditingkatkan lagi  apabila  sudah  tersedianya  fasilitas  yang baik  disepanjang  destinasi  wisata  pantai  di
koridor. Fasilitas adalah sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan ketika berwisata, meliputi rumah makan, toilet umum, penginapan, tempat parkir dan lain-lain.
Fasilitas  tersebut  harus  ditingkatkan  sesuai dengan standart 4A dalam membangun sebuah destinasi  wisata  menurut  Cooper  dalam Sunaryo  (2013)  yaitu attraction,  amenities, aksesibility, dan ancillary service.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam sistem pariwisata  yang  ada  sangat  terkait  dengan  2 lembaga utama yang mempunyai peran besar di wilayah  destinasi  wisata  malang  selatan,  yaitu Perhutani  KPH  Malang  dan  Dinas  Pariwisata Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Kabag  Promosi  PD  Jasa Yasa  diketahui  bahwa  terdapat  kesepakatan pengelolaan  dan  kemitraan  wisata  antara masyarakat  dengan  pihak  tersebut.  Kemitraan terbagi menjadi 2, yaitu antara masyarakat yang bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kabupaten Malang melalui lembaga POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan masyarakat yang bermitra dengan Perum Perhutani KPH Malang melalui lembaga LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)/ Lembaga
Kemitraan
DesaPengelola  Hutan  (LKDPH).  Mayoritas pengelolaan  destinasi  wisata  di  koridor  adalah lembaga  LMDH  dibawah  naungan  Perhutani. Sedangkan  POKDARWIS  berfungsi  ketika terdapat event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.
Secara  umum  di  sepanjang  koridor  wisata pantai Malang Selatan terdapat beberapa model partisipasi  masyarakat  yang  diterapkan.  Salah satu  diantara  bentuk  partisipasi  masyarakat adalah pembentukan POKDARWIS dan LMDH  dan  beberapa  kelompok  masyarakat lainnya. Beberapa diantaranya adalah kelompok  Clungup  Mangroove  Conservation (CMC)  yang  membawahi  destinasi  pantai Pantai Clungup, Pantai Tiga Warna dan Pantai Gatra dan Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru. Selain  itu  terdapat  LMDH  Tani  Maju  yang membawahi  Pantai  Ungapan,  Pantai  Batu Bengkung  dan  Pantai  Bajul  Mati.  Kemudian terdapat  LMDH  Wonoharjo  yang  membawahi Pantai Goa Cina. Selanjutnya LMDH
Wonodadi yang berada di pantai Balekambang.
Secara  umum  bentuk  partisipasi  masyarakat dibagi menjadi 2. Yaitu partisipasi masyarakat yang tergabung didalam POKDARWIS dibawah  binaan  lembaga  pemerintah  yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan selain itu  juga  terdapat  masyarakat  yang  tergabung dalam  LMDH  dibawah  binaan  lembaga Perhutani KPH Malang.
Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh  masyarakat  yang  tergabung  dalam POKDARWIS adalah ikut berpartisipasi dalam even-even  pariwisata  yang  digelar  oleh  Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan pariwisata di pesisir Malang Selatan dimiliki oleh Perhutani KPH  Malang.  Sedangkan  untuk  masyarakat yang  bergabung  dalam  LMDH  dibawah naungan Perhutani KPH Malang berpartisipasi dalam  pengelolaan  teknis  beberapa  destinasi wisata  pantai  di  sepanjang  koridor  wisata. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk pikiran, masyarakat ikut serta mengikuti forum-forum  pengembangan  pariwisata,  tetapi masyarakat berperan tidak aktif dalam mengambil keputusan didalam forum, sehingga masyarakat  hanya  berperan  aktif  dalam memberikan saran dan pendapat saja. Masyarakat  juga  turut  berpartisipasi  dalam mengelola  pariwisata  yang  meliputi  tenaga pemungut retribusi, juru parkir, juru keamanan, dan juga guide untuk wisatawan.
Berikut ini merupakan tabel pengelolaan dan pemilik lahan pada destinasi wisata pantai yang ada di sepanjang koridor wisata. (Tabel 1)
Tabel 2. Pengelola & Insitusi Penanggung Jawab
Kawasan Wisata Di JLS Malang Selatan No  Nama Destinasi Wisata Pengelola Pemilik 1 Pantai Sendang Biru Yayasan  Bhakti Alam Perhutani KPH Malang 2 Pantai Clungup CMC (Clungup Mangroove Conservation) Perhutani KPH Malang 3 Pantai Gatra CMC (Clungup Mangroove Conservation) Perhutani KPH Malang
No  Nama Destinasi Wisata Pengelola Pemilik 4 Pantai Tiga Warna CMC (Clungup Mangroove Conservation) Perhutani KPH Malang 5 Pantai Teluk Asmoro LMDH Desa Sitiharjo Perhutani KPH Malang 6 Pantai Goa Cina LMDH Wonoharjo Abadi Perhutani KPH Malang 7 Pantai Watu Leter LMDH Wonoharjo Abadi Perhutani KPH Malang 8 Pantai Ungapan LMDH Tani Maju Perhutani KPH Malang 9 Pantai Bajulmati LMDH Tani Maju Perhutani KPH Malang 10 Pantai Batu Bengkung LMDH Tani Maju Perhutani KPH Malang 11 Pantai Watu Lepek LMDH Tani Maju Perhutani KPH Malang 12 Pantai Jolangkung LMDH Desa Gajahrejo Perhutani KPH Malang 13 Pantai Parangdowo LMDH Desa Gajahrejo Perhutani KPH Malang 14 Pantai Telok LMDH Desa Gajahrejo Perhutani KPH Malang 15 Pantai Ngudel LMDH Desa Sindurejo Perhutani KPH Malang 16 Pantai Nganteb LMDH Wanakarya Perhutani KPH Malang 17 Pantai Balekambang PD Jasa Yasa Perhutani KPH Malang Sumber: Hasil Penelitian 2019
Sebagian  besar  mitra  kerja  kelompok masyarakat  pada  destinasi  wisata  dikawasan koridor  wisata  pantai  malang  selatan  adalah Perhutani  KPH  Malang  dengan  perjanjian kerjasama  tentang  pendapatan  tiket  dan berbagai  hal  lainnya.  Berdasarkan  data wawancara,  diketahui  bahwa  20%  hasil pendapatan  Perhutani  diserahkan  kepada Pemkab  Malang  sebagai  hasil  setoran  pajak. Sedangkan  untuk  Perhutani  35  %,  LMDH
sekitar  28-30  %.  Sisanya  untuk  mitra  kelola seperti desa, muspika, masing-masing mendapatkan 2 – 5 %.
Dari  hasil  analisi  yang  telah  diakukan, terlihat  bahwa  bentuk  partisipasi  masyarakat adalah  Partisipasi  Fungsional  ( Functional Participation ). Dalam bentuk ini, pengambilan keputusan  perencanaan cenderung  pada  model partisipasi fungsional dimana Perhutani bertindak sebagai pengambil keputusan perencanaan  destinasi  wisata.  Menurut  para peneliti,  hal  itu  antara  lain  disebabkan  oleh faktor kualitas sumberdaya manusia yang masih terlampau  rendah  sehingga  tidak  mempunyai daya  tawar  dalam  pengembangan  negosiasi- negosiasi  dalam  pemanfaatana  sumberdaya lama.  Menurut Baum,  T.  (2007),  sektor pariwisata,  terutama  pada  negara  berkembang masih  menyisakan  permasalahan  sumberdaya manusia, dimana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam industri wisata. Hal ini terutama relevan dengan fakta bahwa industri pariwisata adalah industri yang  terkait  dengan  pemanfaatan  berbagai sumberdaya  alam  dalam  kewenangan  insitusi dan kepemikian yang berbeda. Sebagai industri berbasis jasa,  layanan  prima  adalah  bagian penting yang sangat terkait dengan sumberdaya manusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat  2  manajemen  pengelolaan  di sepanjang  koridor  wisata  pantai  JLS Malang  Selatan.  Sebanyak  16  pantai dikelola  oleh  Perhutani  KPH  Malang  dan satu  pantai  yaitu  pantai  Balekambang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.
2. Pada  pengelolaan  koridor  wisata  pantai JLS  Malang  Selatan  bentuk  partisipasi masyarakat  adalah  Partisipasi  Fungsional ( Functional Participation ) dimana pengambilan keputusan perencanaan
cenderung pada model partisipasi fungsional  dimana  Perhutani  bertindak sebagai pengambil keputusan perencanaan destinasi  wisata.  Masyarakat  akan  ikut berpartisipasi  melalui  cara  pemberian  ide pembuatan  kelompok  yang  nantinya  akan
berkonsentrasi dalam pengembangan pariwisata.  Selain  itu  dalam  penentuan tujuan  rencana  pembangunan  destinasi wisata  masyarakat  juga  turut  dilibatkan tetapi  keputusan  tersebut  diambil  oleh pihak dari luar masyarakat desa, dalam hal ini adalah pihak Perhutani KPH Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri.  2011. Community  Development:  Teori dan  Aplikasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Adisasmita,  Raharjo.  2006.  Membangun  Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ardianto, E. 2012. Dimensions of Community- Based Tourism: A case of surf community in Bali, Indonesia. Journal of Tourism Research, 38.
Baiquni,  M.  2010.  Pariwisata  Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global, Pariwisata dan Krisis Lingkungan Global. Udayana University Press.Denpasar, Bali.
Baum, T. 2007. Human Resources In Tourism: Still Waiting For Change. Tourism Management, 28(6), 1383-1399.
Cohen  and  Uphoff.  1977.  Rural  Development
Participation.  Cornel  University.  New York.
Demartoto, Argyo. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat Surakarta:  Sebelas  Maret  University Press. Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ernawati, N. M., Sanders, D., & Dowling, R. 2017. Host–Guest Orientations Of
Community ‐ Based Tourism Products: A Case Study In Bali
Indonesia. International Journal of Tourism Research, 19(3), 367-382.
Fandeli.  Chafid.  2000. Pengusaha  Ekowisata.
Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Goodwin, H. 2002. Local Community Involvement In Tourism Around National Parks: Opportunities And Constraints. Current Issues in tourism, 5(3-4), 338-360.
Hakim, L., Soemarno, M., & Hong, S. K.
2012. Challenges For Conserving Biodiversity And Developing Sustainable Island Tourism In North Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Ecology and Environment, 35(2), 61-71.
Haywood,  K.  M.  1988. Responsible  And Responsive  Tourism  Planning  In  The Community. Tourism  management, 9(2),
105-118.
Hermantoro,  Hengky,  2011. Creative  Based Tourism: Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif. Aditri.
Hobley,  M.  1996. In  Rural  Development Forestry  Study  Guide  3 .London:  Rural Development Forestry Network.
Huraerah,  Abu.  2011. Pengorganisasian  & Pengembangan Masyarakat . Bandung: Humaniora.
Liamputtong, P., & Ezzy, D. 2005. Qualitative research methods (Vol. 2). Melbourne: Oxford university press.
Mulyadin. 2001. Pembangunan Desa Wisata L Pelaksanaan  Undang-Undang  Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi Vol 2. No 1
Priaksukmana, Soetarso & R. Mohammad
Richards, G., & Hall, D. (Eds.). 2003. Tourism And Sustainable Community Development (Vol. 7). Psychology
Press.
RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021.
Sugiyarto, G., Blake, A., & Sinclair, M. T.
2003. Tourism and globalization:
Economic impact in Indonesia. Annals of Tourism Research, 30(3), 683-701.
Sunaryo, Bambang, 2013, Kebijakan
Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia, Yogyakarta, Gava Media.
Soemarwoto. 1997. Ekologi. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit: Djambatan. Jakarta.
Timothy, D. J. 1999. Participatory Planning a View of Tourism In Indonesia. Annals of Tourism Research, 26(2), 371-391.
Wahab, Salah. 1975. Tourism Management. London: Tourism International Press.
Wazir Ws, 1999. Panduan Penguatan Manejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta:  Sekretariat  Bina Desa. Windiyarti,Dara. 1994. Dampak Pengembangan  Pariwisata  Terhadap
Kehidupan  Sosial  Di  Daerah  Timor Timur. Departemen  Pendidikan  Dan Kebudayaan Timor Timur.
Wicaksono,  Hanif  Wahyu.  2011. Partisipasi
Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pemanfaatan
Pengembangan  Obyek  Wisata  Museum Gunung  Merapi  Di  Dusun  banteng, Kelurahan  Hargobinangun,  Kabupaten Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Skripsi.  Surakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik.  Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
Woodside, A, et al. 2008. Travel Story Telling Theory And Practice. Boston College; University of Hawaii.
Yoeti, Oka. 2016. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata .Balai Pustaka.
UU 10 tahun 2009.