Transformasi Sektor Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Kajian Persepsi Auditor terhadap Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung)
Marheni 1 , Yunita 2 , Robby Irwansyah 3
1 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
²STIE IBEK Pangkalpinang, Indonesia
³BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
Correspondence email: marheni.utama@gmail.com
Received: 06-05-2023/Accepted: 21-07-2023/ Doi: https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3421
ABSTRACT
This study aims to analyze the financial transformation with HR competence on the financial quality of the Kepulauan Bangka Belitung Government SKPD based on the auditor's perception. This is studied by analyzing the influence of HR competence on the perception of the quality of financial reports produced by the financial report manager of the Kepulauan Bangka Belitung Province  SKPD.  This  research  is  explanatory  research.  The  population  in  this  study  were  50 people  in  Kepulauan  Bangka  Belitung  Province.  Financial  auditors  conduct  employee assessments in finance and planning as SKPD financial report makers. Data analysis techniques using  SEM.  The  results  showed  that  based  on  the  auditor's  perception,  knowledge  had  a significant  effect  on  the  perception  of  the  quality  of  financial  statements.  Expertise  has  no significant effect on perceived quality of financial statements. Attitude has a significant effect on  the  perception  of  the  quality  of  financial  statements.  Based  on  the  results  of  the  HR competency test consisting of knowledge and attitudes that affect the perception of the quality of  the  SKPD's  financial  reports.  Meanwhile,  expertise/skills  have  no  significant  effect  on  the perception of the quality of financial reports.
Keywords: transformation, financial, competency, HRD and quality of financial reporting

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi keuangan dengan kompetensi SDM terhadap  kualitas  keuangan  SKPD  Pemerintah  Kepulauan  Bangka  Belitung  berdasarkan persepsi  auditor.  Hal  ini  dikaji  dengan  menganalisis  pengaruh  kompetensi  SDM  terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian penjelasan . Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  50  orang  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Auditor keuangan melakukan penilaian pegawai bidang keuangan dan perencanaan sebagai pembuat laporan keuangan SKPD. Teknik analisis data menggunakan SEM. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  berdasarkan  persepsi  auditor  pengetahuan  berpengaruh  signifikan terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan.  Keahlian  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan.  Sikap  berpengaruh  signifikan  terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji kompetensi SDM yang terdiri dari pengetahuan  dan  sikap  yang  berpengaruh  terhadap  persepsi  terhadap  kualitas  laporan keuangan SKPD. Sedangkan keahlian/keterampilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: transformasi, keuangan, kompetensi, HRD dan kualitas laporan keuangan

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan sebuah produk akuntansi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Windiyastuti,  2013).  Sumber  daya  manusia  memegang  peranan  penting  dalam  organisasi pemerintahan  karena  menjadi  komponen  yang  mampu  menggerakkan  seluruh  aktivitas pemerintahan.  Organisasi  pemerintahan  tidak  akan  berjalan  tanpa  sumber  daya  manusia. Jumlah  sumber  daya  manusia  dan  kualitas  yang  memadai  menjadi  faktor  pendorong keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah perlu secara serius menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah (Rovieyanti, 2018).
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak  yang  berkepentingan  sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan.  Informasi  yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  untuk  keperluan  perencanaan,  pengendalian,  dan pengambilan  keputusan.  Informasi  akuntansi  yang  terdapat  di  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  dapat  dipahami.  Hetanti  (2013)  menemukan  bahwa  kompetensi berpengaruh  pada  kualitas  laporan  keuangan.  Ropiyantie  (2012)  dan  Jannaini  (2012) menemukan  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Bastian  (2006:55), Roviyanti (2011) dan Zeyn (2011) juga menegaskan bahwa kompetensi SDM aparatur dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  Sedangkan  Kovvina  dan  Betri  (2014)  menemukan  bahwa  kompetensi  sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
Fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia  merupakan  sesuatu  hal  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Berdasarkan  berbagai  tulisan  yang berhasil  di- download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data- data  yang  tidak  sesuai.  Selain  itu  juga  masih  banyak  penyimpangan-penyimpangan  yang berhasil  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam  pelaksanaan  audit  laporan keuangan pemerintah Fenomena yang terjadi masih banyaknya laporan keuangan pemerintah yang  belum  menyajikan  data-data  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan  yang  berhasil  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance  government ) meningkat.  Hal  itu  juga  yang  telah  mendorong  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.
BPK  melakukan  penelitian  pada  enam  kementerian  negara/lembaga,  20  pemerintah daerah  serta  12  perguruan  tinggi.  Tujuan  penelitian  tersebut  adalah  untuk  memperoleh gambaran  umum  kekuatan  dan  kelemahan  SDM  pemerintah  dalam  mengimplementasikan keuangan  negara  pada  tahun  2004-2008  (5  tahun).  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya kondisi  berikut:  (1)  kekurangan  SDM  yang  mengelola  keuangan  negara,  khususnya  yang berlatar belakang akuntansi; (2) penempatan SDM yang keliru; (3) tingkat pemahaman dasar staf  mengenai  administrasi  keuangan negara  masih  lemah;  (4) reward system  yang  belum tepat;  (5)  sarana  dan  prasarana  serta  proses  pendidikan  di  perguruan  tinggi  untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Atas  permasalahan-permasalahan  tersebut  dibutuhkan  komitmen  dari  seluruh  pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara
( www.star.bpkp.go.id ).
Adanya berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan, tenaga akuntan yang handal sangat  dibutuhkan  pada  sektor  publik  baik  sebagai  pelaksan  kebijakan  maupun  sebagai penentu kebijakan. Hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM pemerintah pusat dan  daerah.  Masalah  pertama  yang  terdeteksi  dalam  penelitian  BPK  tersebut  berkaitan dengan  alokasi  pegawai  pada  unit  pengelola  keuangan.  Data  hasil  kuesioner  menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar 76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  Akuntansi.  Instansi  yang  disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahan di atas,yaitu (1) tidak memiliki atau  kekurangan  SDM  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi;  (2)  belum  ada  kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (4) adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan  kepada  Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara,  tetapi  usulan  formasi tersebut  dirubah/direvisi  untuk  disesuaikan  dengan  rencana  strategi  pemerintah  pusat ( www.star.bpkp.go.id ).
Tujuan  penelitian  antara  lain  1)  Menganalisis  pengaruh  kompetensi  SDM  berupa pengetahuan  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pengelola laporan  keuangan  SKPD  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung;  2)  Menganalisis  pengaruh kompetensi  SDM  berupa  keahlian  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3) Menganalisis  pengaruh  kompetensi  SDM  berupa  sikap/ attitude terhadap  persepsi  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Keagenan
Pemahaman good  corporate  governance menggunakan  dasar  perspektif  hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal) . Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal ,  sehingga  memicu  biaya  keagenan (agency  cost) .  Teori  keagenan  pada  dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori  ini  mengasumsikan  bahwa  masing-masing  individu  semata-mata  termotivasi  oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.  Prinsipal  mengontrak  agen  untuk  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  dalam perusahaan  dan  berkewajiban  untuk  memberikan  imbalan  kepada  agen  sedangkan  agen berkewajiban  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2000:31)  menyatakan  bahwa  hubungan  prinsipal  dan  agen  terjadi  apabila  tindakan  yang dilakukan  seseorang  memiliki  dampak  pada  orang  lain  atau  ketika  seseorang  sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya.
Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self interest ) memiliki keterbatasan  rasionalitas (bounded  rationality )  dan  tidak  menyukai  resiko (risk  aversion) . Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria  produktivitas.    Asimetri  informasi  ( asimmetric  information ).  merupakan  informasi
yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Giraldi, 2001).
Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Abdullah, 2012). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak ( principal ) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain ( agents ) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan  seperti  yang  diinginkan principal (Jensen and Meckling,  1976)  dalam  Abdullah (2012).
Teori  keagenan  telah  dipraktekkan  pada  sektor  publik  khususnya  pemerintah  pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada  masyarakat  atas  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  memenuhi  hajat  hidup  orang banyak.  Pemerintah  tidak  dapat  melakukan  pengelolaan  dan  pengalokasian  sumber  daya secara  sendirian,  sehingga  pemerintah  memberikan  wewenang  kepada  pihak  lain  untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.
Good  Corporate  governance yang  merupakan  konsep  yang  didasarkan  pada  teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Good Corporate  Governance sangat  berkaitan  dengan  bagaimana  membuat  para  investor  yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri,  menggelapkan  atau  menginvestasikan  ke  dalam  proyek-proyek  yang  tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Dengan kata lain yakni Good corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan ( agency cost ). Good  Corporate  Governance adalah  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang  kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan perusahaan.  Menurut  Rahmawati  dalam  Putri  (2006) Good  Corporate  Governance didefenisikan  sebagai  seperangkat  aturan  dan  prinsip-prinsip  antara  lain fairness, transparency,  accountability  dan  responsibility yang  mengatur  hubungan  antar  pemegang saham, manajemen, Direksi dan Komisaris, kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para  regulator  (pemerintah)  daam  membangun framework bagi  penerapan good  corporate governance. Praktek  pelaporan  keuangan  dalam  organisasi  sektor  publik  merupakan  suatu konsep  yang  didasari  oleh  teori  keagenan.  Pemerintah  yang  bertindak  sebagai  agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  prinsipal  dalam  menilai  akuntabilitas  dan membuat  keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun  politik  serta  baik  secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

## 2. Hubungan Keagenan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Keagenan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  diinterpretasikan  dalam  2  (dua) hubungan yaitu:
a. Hubungan rakyat sebagai prinsipal dan kepala daerah sebagai agen Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah  dipilih  oleh  rakyat.  Mekanisme  pemilihan  ini  merupakan  pemberian  otoritas eksekutif  dan  pelimpahan  wewenang  rakyat  kepada  pemerintah  daerah  (gubernur,
bupati/walikota).  Pemerintah  daerah  juga  menerima  pelimpahan  wewenang  atas pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di  daerah.  Pertanggungjawaban  pemerintah  daerah selaku  agen  terhadap  wewenang  yang  diberikan  rakyat,  wajib  memberikan  laporan pertanggungjawaban  atas  perencanaan  dan  pelaksanaan  pengelolaan  sumber  daya  yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. DPRD yang  merupakan  representasi  keterwakilan  rakyat  selaku  prinsipal  adalah  pengemban fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi ini sesuai dengan pendapat Lane (2002:81) dan Petrie (2002) yang menyatakan bahwa prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Kinerja kepala daerah akan dinilai dalam  laporan  pertangungjawabannya  kepada  DPRD  tentang  keberhasilan  berbagai program  dan  kebijakannya  yang  tercermin  pada  realisasi  APBD  serta  opini  LKPD  yang diperoleh pemerintah daerah.
b. Hubungan kepala daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPD sebagai agen Hubungan kepala daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPD sebagai agen tercermin dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  kepala SKPKD  selaku  PPKD  dan  kepala  SKPD  selaku  pejabat  pengguna  anggaran  (PA)  atau pengguna barang daerah. Kedudukan kepala SKPD dan PPKD adalah menerima wewenang dari  kepala  daerah  selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Kepala daerah  selaku  prinsipal  wajib  melaksanakan  sistem  kontrol  melalui  SPI  untuk  menjamin bahwa  progam  dan  kegiatan  yang  tertuang  dalam  APBD  serta  penatausahaan  atas pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara baik sehinga tujuan organisasi dapat dicapai.  Kepala  SKPD  dan  PPKD  selaku  agen  wajib  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan wewenang yang telah diterimanya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Wujud  tanggung  jawab  adalah  dalam  bentuk  laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja. Kepala  SKPD  selaku  PA  menyusun  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  pada  SKPD  yang  bersangkutan  melalui  PPK  dan  menyampaikannya kepada  gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  daerah  melalui  PPKD.  PPKD  menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  perbendaharaan  daerah  yang  setidak-tidaknya  terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Gilardi  (2011)  mengemukakan  bahwa  hubungan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk hubungan pendelegasian ( chains of delegation ). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau sekelompok  orang/prinsipal  memilih  orang  atau  kelompok  lain/agen  untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia dan McCubbins, 2017).

## METODOLOGI

## a. Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian explanatory .  Penelitian  dilakukan  di Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung berdasarkan penilaian 50 auditor keuangan. Adapun waktu penelitian adalah dari tanggal 2 Juni 2022 s/d 2 Juli 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah 102 pegawai bagian keuangan yang  mendapatkan  penilaian  dari  auditor  keuangan  sebanyak  50  orang.  Analisis  yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural ( Structural  Equation  Modeling atau  SEM)  dengan  menggunakan  paket  program  AMOS ( Analysis of Moment Structure ) versi 18 dan SPSS ( Statistical Package for Social Science ) for Window versi 18.
b. Sampling
Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  sampling  jenuh  yaitu  penentuan  sampel dengan menggunakan seluruh populasi (Sugiyono, 2015:54). Sampel penelitian adalah 102 orang PNS di bidang keuangan dan perencanaan selaku pembuat laporan keuangan SKPD. Teknik  pengukuran  data  yang  diperoleh  diukur  dengan  menggunakan  Skala Likert .  Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi asumsi SEM ini dibedakan atas empat macam, yaitu: ukuran sampel, uji outliers , uji normalitas dan uji multikolinieritas.
1. Ukuran Sampel
Permodelan SEM memiliki ukuran sampel yang harus dipenuhi ada dua macam, yaitu: pertama, antara 100-200 sampel (Hair et al ., 2018), atau kedua, menggunakan perbandingan 21  observasi  untuk  setiap estimated parameter.  Dengan  jumlah  sampel  sebanyak  102 pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung   maka sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi tentang jumlah sampel.

## 2. Hasil Uji Outlier
Uji  outlier  merupakan  penelusuran  data  yang  ekstrim  yang  berbeda  dengan pengamatan  data  lainya,  baik  untuk  sebuah  variabel  tunggal  ataupun  variabel-variabel kombinasi (Hair et al, 2018:321). Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun  secara multivariat yaitu muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimiliki dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila terjadi outliers dapat dilakukan perlakukan khusus pada outlier-nya asal diketahui  bagaimana  munculnya  outliers  tersebut.  Deteksi  terhadap  multivariate  outlier dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai  Mahalanobis  distance.  Kriteria  yang  digunakan adalah berdasarkan nilai Chi Squares pada derejat kebebasan ( degree of freedom) sebesar jumlah variabel indikator pada tingkat signifikansi p < 0,05 (Ghozali, 2018: 185).
Hasil uji outliers pada penelitian nampak pada Malahanobis distance atau Mahalanobis d-squared. Untuk menghitung nilai Malahanobis distance berdasarkan nilai Chi squares pada derajat bebas 102 (jumlah variabel indikator) pada tingkat p < 0,05 (χ 2 0,05 ) adalah sebesar 32,670 (berdasarkan Tabel distribusi χ 2 ). Jadi data yang memiliki jarak Mahalanobis distance lebih  besar  dari  32,670  adalah multivariate  outlier. Hasil  uji outlier menunjukkan  bahwa tidak ada satupun kasus yang memiliki nilai Malahanobis distance lebih besar dari 46,194 maka dapat disimpulkan tidak ada multivariate outlier dalam data penelitian.
3. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengukur kenormalan data secara univariat  maupun multivariat.  Pengujian  asumsi  normalitas  dilakukan  dengan  menghitung  statistik-z  untuk skewness dan  kurtosis  data,  yaitu  dilihat  dari Critical  Ratio  (CR) dalam assessment  of normality . Pada α = 5,00, jika nilai CR berada nilai critical ratio di bawah nilai absolut ±1,96 data tersebut berdistribusi normal, secara univariat atau multivariat (Ghozali, 2018:128). Data  variabel-variabel  penelitian,  seluruhnya  memiliki  nilai critical  ratio di  antara  -1,96 sampai +1,96. Ini membuktikan tidak terjadi pelanggaran asumsi normalitas SEM pada input data penelitian ini.
4. Multikolinieritas
Gejala multikolinieritas dapat diindikasikan dari determinan matriks varians-kovarians data  variabel  eksogen.  Nilai  determinan  yang  kecil  mengindikasi  adanya  gejala multikolinieritas. Jika hal itu terjadi, maka data itu tidak dapat digunakan untuk penelitian (Ghozali,  2018:230).  Hasil  uji  menunjukkan  bahwa  nilai  determinan  matriks  varians- kovarians = 0,121. Nilai ini relatif besar, dan dapat digunakan sebagai ukuran indikasi bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel eksogen.
Hasil Structural Equation Modelling (SEM)

## 1. Uji Kelayakan Model dengan Goodness of Fit Indices
Berdasarkan  cara  penentuan  nilai  dalam  model,  maka  variabel  pengujian  model pertama  ini  dikelompokkan  menjadi  variabel  eksogen  (exogenous  variabel)  dan  variabel endogen ( endogenous variable ). Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan melalui persamaan atau  dari  model  hubungan  yang  dibentuk,  termasuk  dalam  kelompok  variabel  eksogen adalah pengetahuan (X1), keahlian (X2), attitude (X3) dan variabel endogen kualitas laporan keuangan (Y).
Model  dikatakan  baik  bilamana  pengembangan  model  hipotesis  secara  teoritis didukung oleh data empirik. Model awal SEM dijelaskan pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Model SEM
Berdasarkan dapat diketahui bahwa model layak digunakan dengan mengamsumsikan prinsip Parsemony memenuhi kriteria karena sudah ada lebih dari satu memenuhi sehingga model ini layak digunakan.
Evaluasi model menunjukkan dari delapan kriteria goodness of fit indices semua sudah memenuhi  kriteria  dan  sudah  mendekati  nilai  kritis  yang  disarankan.  Dengan  demikian, merujuk pada  prinsip parsimony , model secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan data dan dapat di analisis lebih lanjut.

## 2. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  model  empirik  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan struktural. Hasil uji hipotesis dengan melihat nilai p value . Jika nilai p value lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antar variabel signifikan.
Setelah diketahui bahwa model dalam analisis ini telah fit maka analisis selanjutnya
adalah mengetahui tingkat hubungan dan signifikansi atau kebermaknaan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil pengujian dengan program AMOS memberikan hasil  model  persamaan  struktural  yang  menunjukkan  adanya  hubungan  antar  variabel pengetahuan  dengan  kualitas  laporan  keuangan,  keahlian  dengan  kualitas  laporan keuangan, attitude dengan  motivasi  kerja,  dan    motivasi  kerja  dengan  kualitas  laporan keuangan.
Hipotesis pertama dan kedua menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  ada  ternyata  nilai  koefisien  jalur  pengetahuan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,012 dengan niai C.R 2,009. Nilai  C.R  ini  lebih  besar  dari  nilai  kritis  yang  disyaratkan  sebesar  2.  Sehingga  dengan demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  pengetahuan  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Hasil  ini  mendukung  (menerima)  hipotesis  pertama  yang  menyatakan pengetahuan  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  keahlian  berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  Keahlian  memiliki  nilai  koefisien  jalur  dengan  kualitas  sebesar  0,316 dengan nilai C.R sebesar 0,521. Nilai C.R ini lebih kecil dari nilai C.R yang disyaratkan yakni sebesar  2.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keahlian  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan.  Keahlian  tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini menolak hipotesis kedua yang menyatakan keahlian berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  .
Hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  sikap  perilaku  ( attitude ) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  ada  ternyata  nilai  koefisien jalur sikap perilaku ( attitude ) terhadap persepsi kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,444  dengan  nilai  C.R  2,621.  Nilai  C.R  ini  lebih  besar  dari  nilai  kritis  yang  disyaratkan sebesar  2.  Sehingga  dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  sikap  perilaku  ( attitude ) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan attitude berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

## 3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian
Dalam persamaan struktural yang melibatkan banyak variabel dan jalur antar variabel terdapat pengaruh antar variabel . Hubungan langsung terjadi antara variabel laten eksogen pengetahuan, keahlian dan attitude dan variabel endogen kualitas laporan keuangan. Hasil pengaruh  langsung  mengenai  hubungan  langsung  yang  terjadi  diantara  variabel-variabel laten eksogen dan endogen.
Berdasarkan  dapat  dijelaskan  besar  pengaruh  langsung  dari  variabel  laten  eksogen terhadap  variabel  laten  endogen.  Terdapat  tiga  efek  langsung  pada  kualitas  laporan keuangan (Y), yakni pengetahuan (X1), keahlian (X2) dan attitude (X3). Efek langsung yang terbesar  pada  kualitas  laporan  keuangan  (Y)  adalah  pengetahuan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  variabel-variabel  laten  tersebut  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Hasil  rangkuman  pengujian  dijelaskan  bahwa  pengaruh  langsung  motivasi  kerja terhadap persepsi kualitas laporan keuangan memiliki nilai koefisien jalur paling besar jika
dibandingkan  dengan  koefisien  jalur  pengaruh  langsung  pengetahuan  terhadap  persepsi kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan hasil analisis data maka dapat dibahas sebagai berikut.
a. a. Pengaruh Pengetahuan ( Knowledge ) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan ( knowledge ) berpengrauh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa semakin baik  pengetahuan  ( knowledge )    maka  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  SKPD  semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, terbukti.
Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai, terlebih pengetahuan dalam bidang akuntansi dan auditing. Pengetahuan merupakan suatu  dasar yang penting yang  menjadi  modal  selama  bekerja  sebagai  seorang  akuntan,  terlebih  pada  saat melaksanakan  suatu  audit  atas  laporan  keuangan.  Pengetahuan  seorang  pegawai  bagian keuangan pemerintah daerah mendukung kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.
Implementasi hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan erat kaitannya dengan pendididikan  dan  pengalaman.  Pengalaman  dan  pengetahuan  yang  tinggi  akan  sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak aparat, akan tetapi tingkat kualitas atau SDM masih minim. Ini dapat dilihat pada adanya  pegawai yang berkinerja baik, tapi tidak memenuhi syarat dari sisi kepangkatan dan pertimbangan teknis kepegawaian. Serta sebaliknya  ada  aparat  yang  telah  memenuhi  syarat  kepangkatan,  namun  tak  dibarengi dengan kompetensi yang memadai. Untuk itu pemerintah diupayakan melakukan kegiatan seperti  mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  kepada  pegawainya.  Peranan pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sangatlah penting, karena pegawai merupakan  aparatur  pemerintah  daerah  yang  melaksanakan  kegiatan  dan  program- program  yang  disusun  pemerintah  secara  langsung.  Pegawai  harus  secara  langsung  ikut dalam  proses  penyusunan  anggaran,  karena  mereka  yang  nantinya  akan  menjalankan kegiatan dan program yang telah dianggarkan tersebut.
Pengetahuan  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.  Pengetahuan  yang  tinggi  dan  luas  juga  dapat  mempengaruhi  kualitas  audit sehingga pengethuan menunjang pegawai bagian keuangan melakukan tugas secara optimal. Hasil  ini  konsisten  dengan  Ihsanti  (2014)  dan  Nugraha,  dkk  (2010)  menemukan  bahwa pengetahuan  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  pegawai akuntansi atau keuangan.
b. b. Pengaruh Keahlian/keterampilan ( Skills ) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD
Keahlian/keterampilan  sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan  dalam  hal pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih  dominan.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  keahlian/keterampilan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  SKPD.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  semakin  baik  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  keahlian  belum tentu dapat meningkatkan persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, ditolak.
Hasil  pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  Andriani  (2010)  memberikan  bukti  bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan oleh satuan kerja. Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualiatas dari laporan yang akan mereka susun. Kualitas sebuah laporan keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari neraca dalam laporan keuangan. Laporan barang kuasa
pengguna  memberikan  sumbangan  informasi  yang  signifikan  dalam  neraca  laporan keuangan kementerian/lembaga.
c. c. Pengaruh Sikap Perilaku ( Attitude ) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap perilaku ( Attitude) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa semakin baik sikap perilaku pegawai bagian keuangan maka kualitas laporan juga akan semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu sikap perilaku ( Attitude) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, ditolak.
Sikap  perilaku  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  karena  dengan  perilaku diharapkan  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang  dituntut  oleh  suatu  pekerjaan  sehingga pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  lebih  cepat  dan  tepat.  Sumber  daya  manusia  yang berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  setidaknya  memiliki  pengalaman  dibidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan  keuangan.  Namun  akhir-akhir  ini  terdapat  permasalahan  terkait  latar  belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Impelementasi  hasil  penelitian  menunjukka  bahwa  perilaku  oportunistik  penyusun laporan keuangan dapat dilihat dari peningkatan alokasi belanja pada sektor tertentu yang termasuk perilaku disfungsional yang timbul pada  penganggaran. Hasil ini sesuai dengan Elias  (2013)  menyebutkan  bahwa  perilaku  oportunistik  akan  mendorong  individu berperilaku tidak etis untuk meningkatkan self interest nya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kompetensi SDM berupa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Apabila pengetahuan dilakukan sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat.
b. Kompetensi  SDM  berupa  keahlian  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  kualitas laporan keuangan. Keahlian dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
c. Kompetensi SDM berupa sikap perilaku ( attitude ) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sikap perilaku ( attitude ) yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Implikasi  penelitian  dijelaskan  dengan  adanya  tranformasi  keuangan  daerah  yang dilakukan  dengan  meningkatkan  kompetensi  SDM  dari  kemampuan  pegawai  khususnya peningkatan  kualitas  keuangan.  Saran  yang  dapat  diberikan  bagi  intansi  dan  peneliti selanjutnya  yaitu  a)  Para  pegawai  keuangan  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keahlian dengan jalan tidak mengabaikan  hak  dan  kepentingan  pegawai  yang  bersangkutan.  Seperti,  memberikan kesempatan  promosi,  perbaikan  sistem  pengawasan  pegawai,  meningkatkan  kemampuan sehingga  dorongan  pada  pegawai  dapat  memacu  kualitas  laporan  keuangan;  b)  Penelitian selajutnya  dapat  mengukur  variabel  dengan  persepsi  yang  lain,  terutama  persepsi  atasan ( supervisor atau manager ),  dengan  tujuan  untuk  mengukur  dan  mengidentifikasikan kecenderungan  kualitas  laporan  keuangan  untuk  perbaikan  manajemen  selanjutnya  dan  c) Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  variabel-variabel  lain,  sebagai  variabel  kompetensi dan dilakukan dengan perbandingan di Kementerian Keuangan dan yang lainnya.

## REFERENSI
Abdullah,  H.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi. Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat
Abdullah.  S  dan  Asmara,  J.A.  (2006).  Perilaku  Oportunistik  Legislatif  Dalam  Penganggaran Daerah  -  Bukti  Empiris  atas  Aplikasi  Agency  Theory  di  Sektor  Publik.  Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang.
Adhi, Daniel kartika dan Yohanes Suhardjo.  (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Tual)”.  JURNAL  STIE  SEMARANG,  VOL  5,  NO  3,  Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)
Andriani,  Wiwik.  (2010).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kab.  Pesisir  Selatan).  Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No. 1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 68-90.
Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga Betri, K. (2014) .Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetemsi, dan Etika Auditor Terhadap  Kualitas  Audit  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di  kota Palembang).Jurusan Akuntansi STIE MDP.
Beyrne, R. (1998). The competent manager : a model for effective performance . New York : John Wiley and sons. ISBN: 047109031X
Castel  Nicholas  G.  (1999).  Quality  Improvement  and  Top  Management  in  Nursing  Homes. Journal of Quality Management . Volume 4. No. 1 Pg 95-109. Elseiver Science Inc. New York.
Davenport  and  Prusak.  (1998).    The  political  economy  of  public  expenditures.  Background paper for WDR 2004
Gilardi, F.  (2011). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation . Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK). 6-8 September 2001 Khandekar dan Dharma. (2016). Reformasi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Daya Saing. Volume 1. Nomor 1 hal. 42-47. Jakarta.
Lane,  J.E.  (2000). The  Public  Sector – Concepts,  Models  and  Approaches. London:  SAGE Publications.
Lupia, A. dan McCubbin, M. (2000). Representatif or abdication? How citizen use institution to help delegation succeed . European Journal of Political Research 37: 291-307. Roviyanti,  D.  (2011).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Sistem Akuntasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal SNA . Vol.4 No.2 hal. 12-19
Yeni, Ani. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi dan Kinerja. . Jurnal Manajemen Daya Saing . Volume 4. Nomor 2. hal. 42-47. Jakarta.