## AKPP J
Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Volume 4 No. 1, Juni 2018

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015
Hary Priyanto 1 , Nana Noviana 2
1 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi , Indonesia . E-mail: harypr79@gmail.com
2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, E-mail: gadysnoviana@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Implementation of Policies, Regional Regulations, Prevention, HIV/AIDS, Banyuwangi
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pencegahan, HIV/AIDS, Banyuwangi
How to cite: Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. JAKPP
(Jurnal Analisis
Kebijakan dan Pelayanan Publik) , 1-9.
The implementation of governance is very important in public policy making for the realization  of  a  good  public  policy  and  can  meet  the  needs  of  the  community.  In solving  the  problems  of  governance,  a  policy  is  required,  therefore  a  policy-making process  is  required.  Objective:  To  illustrate  the  phenomenon  of  government  policy implementation  on  prostitution  in  Banyuwangi  District.  This  research  method  is  a qualitative  research  using  descriptive  approach  based  on  Health  Policy  perspective. Result of research of Banyuwangi no. 45 of 2015 is expected to provide solutions to the problems  of  HIV  /  AIDS  that  occurred  in  Banyuwangi.  The  success  of  the  policy implementation  is  assessed  from  the  Standards  and  policy  objectives;  Resource; Communication;  Interorganization  and  inaugural  activities;  Characteristics  of implementing  agents;  social,  economic,  and  political  conditions,  as  well  as  the character of the executive.

## Abstrak
Pelaksanaan  roda  pemerintahan  sangat  penting  dalam  pembuatan  kebijakan  public untuk  terwujudnya  sebuah  kebijakan  public  yang  baik  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dalam  pemecahan  masalah  pemerintahan  maka  diperlukan sebuah  kebijakan,  oleh  karena  itu  diperlukan  proses pembuatan  kebijakan.  Objektif  : Untuk  menggambarkan  fenomena  implementasi  kebijakan  pemerintah  terhadap prostitusi  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  menggunakan  pendekatan  deskriptif  berdasarkan  perspektif    Kebijakan kesehatan. Hasil penelitian Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi No. 45 Tahun 2015  diharapkan  mampu  memberikan  solusi  atas  permasalahan  HIV/AIDS  yang terjadi  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut dinilai dari Standar dan tujuan kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi; Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; ;Karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.
Copyright © 2018 JAKPP. All rights reserved.

## Pendahuluan
Dalam  pelaksanaan  roda  pemerintahan  sangat  penting  dalam  pembuatan kebijakan public untuk terwujudnya sebuah kebijakan public yang baik dan dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan Gerston,  2002  bahwa  kebijakan  public  dibuat  dan  dilaksanakan  pada  semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda  pada  setiap  tingkatan  sesuai  dengan  kewenangan.  Adapun  kebijakan

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Banyuwangi  dilaksanakan  berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 tahun 2015. Dengan adanya peraturan  daerah  yang  mengatur  jalannya  kebijakan  untuk  peencegahan HIV/AIDS  diharapkan  implementasi  kebijakan  tersebut  tepat  sasaran.  Hal  ini juga  sejalan  dengan  pendapat  Goerge  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky  dalam Suwitri  (2008)  bahwa  kebijakan  public  adalah  suatu  tindakan  pemerintah  yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan.

## Kajian Literatur
Kebijakan publik merupakan kumpulan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu  politik,  social,  ekonomi,  dan  psikologi.  Oleh  karena  itu  diperlukan pertimbangan dari berbagi aspek dalam membuat sebuah kebijakan karena proses kebijakan  public  adalah  merupakan  proses  yang  rumit  dan  kompleks  serta menyangkut  kepentingan  masyarakat.  Dalam  pemecahan  masalah  pencegahan HIV/AIDS  di  Kabupaten  banyuwangi  maka  diperlukan  sebuah  kebijakan,  oleh karena  itu  juga  diperlukan  proses  pembuatan  kebijakan.  Proses  kebijakan  dapat dirumuskan  dengan  beberapa  langkah  yaitu  agenda  setting,  policy  formulation, policy adoption, policy implementation dan policy evaluation.
Easton  mengasumsikan  model  proses  kebijakan  dalam  system  politik  yang kemudian dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn serta  Patton  and  Savicky  karena  bentuknya  yang  sederhana  dan  mengandalkan input yang berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support).
Implementasi  kebijakan  bukan  hanya  mengenai  penjabaran  keputusan politik  ke  dalam  prosedur  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu,  menyangkut konflik,  keputusan  dan  siapa  yang  memperoleh  apa  dari  kebijakan  (Grindle, 1980). Metter and Horn (1975) mendefinisikan kebijakan public sebagai tindakan yang  dilakukan  oleh  public  maupun  swasta  baik  secara  individu  maupun kelompok  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan  kebijakan.  Oleh  karena  itu  Implementasi  kebijakan  pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten banyuwangi dilaksanakan oleh implementor kebijakan yaitu  Komisi  Penanggulangan  AIDS  kabupaten  banyuwangi  yang  dalam penyelenggaraannya bersama swasta dan masyarakat.
Adapun teori yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, (1975 : 462): sebagai A model of the Policy Implementation Process, dengan mengemukakan 6 variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (..six variables which  shape  the  linkage  between  policy  and  performance)  serta  pentingnya prosedur  implementasi  memperhatikan  konsep-konsep  perubahan,  kontrol,  dan kepatuhan bertindak.
Keberhasilan  kinerja  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  6  variabel berdasarkan teori Van Meter and Van Horn (Subarsono, 2009), yaitu :
(1) Standar dan tujuan kebijakan;
(2) Sumber Daya
(3) Komunikasi
(4) Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan;

## (5) Karakteristik agen pelaksana
(6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.
Menurut Hogwood dan Gunn (wahab, 1997) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana.
b. Tersedia waktu dan sumber daya
c. Keterpeduan sumber daya yang diperlukan
d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
e. Hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubung
f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
i. Komunikasi dan koordinasi yang baik
Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

## Metode Penelitian
Berisi  tentang  metode  penelitian  yang  digunakan  dengan  memberikan penjelasan  sejelas  mungkin  mengenai  metode  yang  digunakan.  Bagian  ini  tidak menjelaskan  defenisi  metode  namun  alasan  penulis  menggunakan  metode penelitian  yang  digunakan.  Jika  menggunakan  metode  kuantitatif,  sebaiknya menjelaskan metode pengambilan sampel, tingkat kepercayaan, margin error , dan jumlah  responden.  Jika  penulis  menggunakan  metode  kualitatif,  sebaiknya menjelaskan  bagaimana  metode  tersebut  digunakan,  alasan  memilih  informan, jumlah  informan.  Lokasi  penelitian  dan  alasan  pemilihan  lokasi  juga  sebaiknya dijelaskan lebih terperinci

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015 diharapkan mampu  memberikan  solusi  atas  permasalahan  HIV/AIDS  yang  terjadi  di Kabupaten  Banyuwangi.  Permasalahan  kejadian  HIV/AIDS  di  Kabupaten Banyuwangi  yang  kian  marak  penyebarannya  hingga  dijadikan  peluang  bisnis, dimana  angka  kejadian  HIV  di  kabupaten  Banyuwangi  ini  semakin  meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 1. Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi
No.  Tahun Jumlah Kasus HIV & AIDS 1.  1999 1 2.  2015 2.557 3. 4. 2016 Juni 2017 2.910 3.045
Sumber : Data diolah 2017, Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Banyuwangi
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus  HIV/AIDS  di Kabupaten  Banyuwangi  meningkat  dari  tahun  1999  ditemukan  hanya  1  kasus menjadi  3.045  kasus    pada  tahun  2017.  Kondisi  inilah  yang  mendorong  upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.  Upaya penanggulangan HIV/AIDS  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun 2015  diharapkan  mampu  memberikan  harapan  dalam  upaya  menekan  angka kejadian HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.
Seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi Nomor  45 Tahun 2015  tentang upaya pencegahan yang dilakukan yaitu :
- Meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV/AIDS
- Kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan prilaku hidup bersih dan sehat.
- Meningkakan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularana melalui hubungan  seksual  tidak  aman  dengan  menggunakan  kondom,  dan pencegahan penulaan melaui ibu ke bayi
- Meningkatkan  dan  memperluas  cakupan  perawatan,  dukungan  dan pengobatan
- Penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayaanan kesehatan
- Pemeriksaan  dan  penegakan  diagnosa  HIV/AIDS  terhadap  semua  darah, produk  darah,  cairan  mani,  organ  dan  jaringan  tubuh  yang  didonorkan dilakukan pada layanan VCT/KTS dan layanan KTIP yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten
- Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian pada tempat-tempat yang berisiko terjadi penularan
- Mengurangi dampak negatif dan epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis
- Menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan mobilisasi sumber dana
- Mengembangkan program secara komprehensif.
- Mengembangkan intervensi struktural
- Menerapkan  perencanaan,  prioritas  dan  implementasi  program  berbasis data.
Untuk  mencapai  kebijakan  penanggulangan  HIV/AIDS  ini  maka  perlu diidentifikasi terlebih dahulu factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.  Upaya  penanggulangan  HIV/AIDS  melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan harapan  dalam  upaya  menurunkan  angka  kejadian  HIV/AIDS  di  Kabupaten Banyuwangi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Goerge  C.Edwards  III  dan  Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) bahwa kebijakan public adalah  suatu tindakan pemerintah  yang  berupa  program-program  pemerintah  untuk  mencapai  sasaran atau  tujuan.  Pendekatan  yang  dapat  dijadikan  untuk  menganalisi  implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015 adalah teori Van Meter  and  Van  Horn,  (1975),  dimana  menegaskan  secara  ekplisit  pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :
”...policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.”
Hal ini menunjukkan bahwa peran administrator public dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dirumuskan dan disahkan oleh para police maker, serta diharapkan ini sebagi penghubung antara amanat negara bagi kepentingan  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan oleh administrator public melalui pendekatan yang kondusif dan intensif Teori yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, (1975 : 462): sebagai A model of the Policy Implementation Process, dengan mengemukakan 6 variabel yang  membentuk  ikatan  antara  kebijakan  dan  pencapaian  (..six  variables  which shape  the  linkage  between  policy  and  performance)  serta  pentingnya  prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.
Keberhasilan  kinerja  implementasi  kebijakan  Pencegahan  HIV/AIDS berdasarkan  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015  dipengaruhi oleh  6  variabel  berdasarkan  teori  Van  Meter  and  Van  Horn  (Subarsono,  2009), yaitu :
(1) Standar dan tujuan kebijakan;

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Standard  dan  sasaran  kebijakan  akan  berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan  upaya  pencegahan  HIV/AIDS,  bila  standard  dan  sasaran  kebijakan tidak jelas maka tidak dapat direalisasikan kebijakan tersebut.
Peran  implementor  sangat  bermanfaat  dalam  mendorong  tercapainya keberhasilan  implementasi  kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS  ini,  karena  secara umum  manfaat  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015  telah  jelas memberikan manfaat dan tujuan yang positif.

## (2) Sumberdaya;
Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya manusia  maupun  sumberdaya  non  manusia.  Sumber  daya  pelaksana  kebijakan harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Kompetensi  yang  dimiliki  sumber  daya  pelaksana  kebijakan  untuk  memahami, meresapi  serta  menterjemahkan  isi  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45 Tahun 2015 tentang pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

## (3) Komunikasi;
Seorang  implementor   harus  memiliki  respon  dan  pemahaman  yang  tinggi terhadap  kebijakan  agar  mampu  mengkomunikasikan  isi  dari  Perda  Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015 baik dalam hal memahaminya, meresapi serta menterjemahkan  makna  yang  terkandung  dari  kebijakan  tersebut.  Seorang implementor  harus memiliki motivasi  sehingga ia mampu mengkomunikasi isi dari  sebuah  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  Perda  Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015.

## (4) Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan;
Sebuah  kebijakan  tidak  akan  berjalan  apabila  tidak  adanya  dukungan  dan koordinasi  dengan  instansi  lainnya.  Oleh  karena  itu  dalam  implementasi kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Banyuwangi  tidak  lepas  dari pengaruh  dukungan  dan  koordinasi  yang  tidak  menutupi  kemungkinan  akan ditumpangi  oleh  kepentingan-kepentingan  lain.  Kepentingan  yang  menumpangi kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS  ini  dapat  menjadi  penghambat  keberhasilan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Kepentingan pribadi dari oknum mampu menghambat  pencapaian  tujuan  seperti  adanya  korupsi  ditubuh  organisasi  dan lain sebagainya.

## (5) Karakteristik agen pelaksana;
Agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap implementasi suatu program, oleh karena itu agen pelaksana mampu bersinergi dalam kelancaran implementasi Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015.  Ketua,  ketua  pelaksana, anggota  dan  lainnya  yang  duduk  dalam  keanggotaan  Komisi  Penanggulangan AIDS  di  Kabupaten  Banyuwangi  adalah  merupakan  agen  pelaksana  yang diharapkan  memiliki  kompetensi  dalam  memahami,  meresapi  serta menterjemahkan  isi  dari  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015. Kompetensi yang dimiliki seperti kompetensi kepemimpinan, kompetensi etis dan
Vol. 4, No. 1 Juni, 2018 pISSN: 2460-6162. eISSN: 2527-6476
kompetensi  teknis  diharapkan  mampu  mendukung  pelaksanaan  implementasi program pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.
Begitu  juga  karakteristik  rezim  yang  berkuasa  dapat  mempengaruhi keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. Lembaga  yang  mampu  mendengarkan  dan  menyerap  aspirasi  masyarakat (bottom-up),  demokratis  dan  tidak  bersikap  dominan  dapat  mendorong implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015.
Kekuatan  atau  kekuasaan,  kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan implementor  sangat  diperhitungkan  untuk  kelancaran  implementasi  Perda Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015.  Begitu  juga  dengan  actor  yang tidak  sejalan  dapat  menghambat  implementasi  Perda  Kabupaten  Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015, sehingga perlu upaya pendekatan melalui negosiasi agar komunikasi dapat berjalan lancar dan meminimalisir ketidaksepahaman.

## (6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.
Dalam  upaya  mencapai  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Perda Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015  maka  dipengaruhi  juga  oleh kondisi  social,  politik  dan  ekonomi  yang  mencakup  sumber  daya  ekonomi lingkungan,  kelompok  kepentingan  yang  memberi  dukungan,  karakteristik  para partisipan,  sifat  opini  publik.  Kondisi  lingkungan  social  sangat  diperlukan  demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor  45  Tahun  2015,  karena  keberadaan  suatu  kebijakan  di  masyarakat  perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial.
Kepentingan  politik  yang  menopangi  sebuah  kebijakan  pencegahan HIV/AIDS  akan  memberikan  pengaruh  pada  implementasi  Perda  Kabupaten Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015.  Kepentingan  tersebut  dapat  menjadi pondorong  maupun  penghambat  dari  keberhasilan  implementasi  kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Terutama bila ditopangi kepentingan pribadi dari oknum tertentu yang memanfaatkan kebijakan tersebut.

## Kesimpulan
1. Penyerapan aspirasi masyarakat (bottom-up) Aspirasi masyarakat mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS ini menjadikan suatu  prioritas  untuk  mendukung  pembangunan  di  Kabupaten  Banyuwangi sehingga  terwujud  tujuan  dari  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45 Tahun 2015.
2. Koordinasi dengan Instansi lainnya Diperlukan  adanya  koordinasi  dengan  instansi  lainnya  yang  sejalan  untuk mendukung  implementasi  kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Banyuwwangi, karena kebijakan Perda Nomor 45 Tahun 2015 ini tidak akan dapat berjalan tanpa ada dukungan dari instansi terkait lainnya.
3. Implementor yang berkompeten

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Seorang implementor yang kompeten akan mampu memahami, meresapi dan menterjemahkan  isi  kebijakan  dari  Perda  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45 Tahun  2015  sehingga  implementor  mampu  mengkomunikasikan  untuk keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan  tersebut.  Selain  itu  juga implementor  harus  memiliki  pemahaman  dan  respon  serta  motivasi  yang tinggi terhadap Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015.
4. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Dalam  pengelolaan  Program  Pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Banyuwangi  diperlukan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  serta laporan  pertanggungjawaban  yang  tersusun  secara  jelas  sehingga  mudah  di akses oleh masyarakat.
5. Efektifitas pelayanan Pengetahuan  dan  ketrampilan  dari  implementor  atau  agen  pelaksana  akan menyebabkan  rendahnya  kualitas  pelayanan  dalam  upaya  pencegahan HIV/AIDS.  Oleh  karena  itu  diperlukan  Implementor  yang  benar-benar kompeten agar pelayanan yang diberikan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat  sehingga  tujuan  dari  kebijakan  yaitu  Perda  Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015 dapat tercapai.

## Persantunan
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banyuwangi  atas dukungannya dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Anderson,  J.E.  2006. Public  Policy  Making:  An  Introduction,  Boston :  Houghton Mifflin Company.
Creswell,  John.  2014. Research  Design  :  Qualitative,  and  Mixed  Approach (Fourth edition). SAGE Publication.
Grindle, Merilee S. Thomas, John (ed). 2003. Public Choices and Policy Change : The Political Economy of Refprm in Developing Countries.
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy . Teori  Kebijakan  -  Analisis  Kebijakan  -  Proses Kebijakan,  Perumusan,  Implementasi,  Evaluasi,  Revisi  Risk  Management  dalam Kebijakan  Publik  sebagai  The  Fifth  Estate  -  Metode  Penelitian  Kebijakan .  Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik . AIPI Bandung
Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Banyuwangi. 2017
Vol. 4, No. 1 Juni, 2018 pISSN: 2460-6162. eISSN: 2527-6476
Robbins.  Stephen.P.  2016. Organizational  Behavior .  Edisi  16.  Salemba  Empat. Jakarta.
UUD  1945  pasal  18  Tentang Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah .
Peraturan  Presiden  No.  75  Tahun  2006  Tentang Pembentukan  Komisi Penanggulangan AIDS
Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  6  tahun  2007  tentang  pencegahan HIV/AIDS Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015  tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS