## PETA SEKTOR EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## ECONOMIC SECTOR MAP OF NORTH BORNEO PROVINCE
Djuanda Hatta 1) , Agus Tri Darmawanto 2) hattadjuanda@gmail.com 1) , tridrm7@gmail.com 2)
Universitas Borneo Tarakan
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  sektor  ekonomi  di  Provinsi Kalimantan  Utara  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  dan  pihak  yang terkait dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat sektoral. Alat analisis yang digunakan adalah Static Location Quotient (SLQ) dan Dinamic
Location Quotien (DLQ) untuk melihat proporsi/kapasitas dan
pertumbuhan/perkembangan  sektor  ekonomi.  Tipologi  Klassen  digunakan  untuk memetakan sektor ekonomi tersebut. Hasil analisis menunjukkan empat kuadran peta  ekonomi  yaitu  kuadran  pertama  yang  merupakan  sektor  yang  maju  dan tumbuh  dengan  cepat  terdiri  atas:  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan; Pertambangan  dan  Penggalian;  Konstruksi;  Administrasi  Pemerintahan, Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib,  kuadran  kedua  yang  merupakan  sektor yang  maju  tapi  tertekan  terdiri  atas:  Transportasi  dan  Pergudangan,  Kuadran ketiga yang merupakan sektor yang berkembang cepagt terdiri atas: Pengadaan Listrik  dan  Gas;  Perdagangan  Besar  dan  Eceran;  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda Motor ; Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum ; Real  Estate ; Jasa Pendidikan ; Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan  Sosial ; Jasa  Lainnya, Kuadran keempat  yang  merupakan  sektor  yang  relatif  tertinggal  terdiri  atas:  Industri Pengolahan ; Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang ; Informasi dan Komunikasi ; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan.
Kata kunci: Static Location Quotient (SLQ), Dinamic Location Quotient (DLQ), Tipologi Klassen, Peta Sektor Ekonomi
Abstract:  This  study  aimed  to  map  the  economic  sector  in  the  North  Borneo Province which can be a reference for the government and related parties in the formulation of sectoral economic development policies. The analytical tools used were  Static  Location  Quotient  (SLQ)  and  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ)  to see  the  proportion/capacity  and  growth/development  of  the  economic  sector. Klassen's  typology  was  used  to  map  the  economic  sector.  The  results  of  the analysis showed four quadrants of the economic map: the first quadrant which is a  developed  and  fast  growing  sector  consisting  of:  Agriculture,  Forestry,  and Fisheries;  Mining  and  excavation;  Construction;  Government  Administration, Defense  and  Compulsory  Social  Security,  the  second  quadrant  which  is  a developed  but  distressed  sector consisting of: Transportation  and  Warehousing, the  third  quadrant  which  is  a  rapidly  developing  sector  consisting  of: Procurement  of  Electricity  and  Gas;  Wholesale  and  retail  trade;  Car  and Motorcycle  Repair;  Provision  of  Accommodation  and  Food  and  Drink;  Real estate;  Educational  Services;  Health  Services  and  Social  Activities;  Other
Services,  The  fourth  quadrant  which  is  a  relatively  lagging  sector  consists  of: Manufacturing  Industry;  Water  Supply,  Waste  Management,  Waste  and Recycling;  Information  and  Communication;  Financial  Services;  Company Services.
Keywords:  Static  Location  Quotient  (SLQ),  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ), Klassen Typology, Economic Sector Map

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perekonomian merupakan  salah  satu  indikasi perkembangan  suatu  wilayah  dalam mencapai  kemajuan  serta  tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya, pembangunan  ekonomi  baik  dalam konteks  negara  maupun  daerah sering  tidak  merata  sehingga  dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan baik antarkabupaten/kota, antardaerah, maupun antar sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional,  pada  awalnya  hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan  semata.  tujuan  utama pembangunan  ekonomi  selain  untuk menciptakan  pertumbuhan  yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya  untuk  menghapus  atau mengurangi  tingkat  kemiskinan, ketimpangan pendapatan  dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan  kesempatan  kerja  bagi penduduk. karena dengan kesempatan  kerja,  masyarakat  akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro & Smith, 2011). Untuk melaksanakan pembangunan  dengan  sumber  daya yang terbatas sebagai konsekuensinya  harus  difokuskan kepada  pembangunan  sektor-  sektor yang memberikan dampak pengganda  (multiplier  effects)  yang besar  terhadap  sektor-sektor  lainnya atau perekonomian secara keseluruhan (Kurniawan, 2016).
Pembangunan  ekonomi  daerah adalah  suatu  proses  di  mana pemerintah  daerah  dan  masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk  suatu  pola  kemitraan antara  pemerintah  dan  sektor  swasta untuk  menciptakan  lapangan  kerja atau  kesempatan  kerja  baru  dan merangsang  pertumbuhan  ekonomi. karena  kesempatan  kerja  merupakan peluang  bagi  penduduk  untuk melaksanakan  fungsinya  sebagai sumber  daya  ekonomi  dalam  proses produksi untuk memperoleh
pendapatan.
Berdasarkan  data  badan  pusat statistik  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  kalimantan  Utara    dan indonesia 2014-2017 adalah:
Tabel  1  :  perbandingan  Pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan  Utara  dan Indonesia (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kalimantan Utara 8.18 3.4 3.75 6.59 6.44 7.31 Indonesia 5.01 4.88 5.03 5.07 5.17 5.02
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, diolah
Sedangkan  data  pendapatan perkapita Provinsi  Kalimantan Utara
dan  Indonesia  (ribu  rupiah)  2014-
2017 adalah: Tabel  2  :  perbandingan  pendapatan  perkapita  Kalimantan  Utara  dan Indonesia (ribu rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kalimantan Utara 77,152.60   76,823.46   76,785.54   78,914.52   80,716.46 NA Indonesia 37,110.38 38,138.93 39,255.09 47,966.58 NA NA Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, diolah Berdasarkan  data  tersebut menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi  nasional  dan  pendapatan perkapitanya  lebih  tinggi  daripada pendapatan perkapita nasional. Typologi Klansen menyatakan bahwa  wilayah  yang  memenuhi syarat  tersebut  merupakan  daerah yang maju dan tumbuh cepat. Permasalah ketimpangan masih  menjadi  momok  sehingga diperlukannya pembangunan ekonomi  di  berbagai  sektor.  Selama revolusi  industri,  disparitas  income perkapita  telah  meningkat  secara dramatis,  standar  deviasi  log  output
per tenaga kerja meningkat dari 0,42 pada tahun 1820 menjadi 1.12 tahun 2010 (Tamura,  Dwyer, Devereux, &
Baier,  2019).  Demikian  halnya  era industri 4.0 akan semakin memungkinkan terjadin ya disparitas pendapatan yang semakin tajam. Menindak lanjuti hal tersebut, lebih lanjut perlu dilakukan pendekatan  sektoral  untuk  menitik beratkan perhatian pemerintah, ekonom dan pihak terkait.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Kalimantan  Utara, data  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  dan  Kontribusi masing-masing sektor ekonomi adalah sebegai berikut :
Tabel  3  :  PDRB  dan  Kontribusi  Sektor  Ekonomi  Provinsi  Kalimantan
Utara tahun 2019 Kategori/Lapangan Usaha Nilai (juta rupiah) Kontribusi (persen) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15,473,520.10 15.88 B. Pertambangan dan Penggalian 26,259,903.00 26.94 C. Industri Pengolahan 8,961,292.20 9.19 D. Pengadaan Listrik dan Gas 50,798.70 0.05 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 56,738.90 0.06 F. Konstruksi 13,389,502.60 13.74 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  11,698,244.60 12.00 H. Transportasi dan Pergudangan 6,871,591.30 7.05 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,574,480.60 1.62 J. Informasi dan Komunikasi 2,262,828.70 2.32 K. Jasa Keuangan 1,065,036.30 1.09 L. Real Estate 746,027.40 0.77 M,N. Jasa Perusahaan 213,950.30 0.22 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,828,881.50 4.95 P. Jasa Pendidikan 2,380,293.30 2.44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 988,706.70 1.01 R,S,T,U. Jasa Lainnya 636,608.90 0.65 Total 97,458,405.10 100
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, diolah
Data  tersebut  menunjukkan bahwa  tiga  sektor  yang  paling berkontribusi  besar  terhadap  total PDRB  adalah  sektor  Pertambangan dan  Penggalian  sebesar  26,94  %, sektor  pertanian,  Kehutanan  dan Perikanan  sebesar  15,88  %  dan sektor  Konstruksi  sebesar  13,74  %.
Secara  kontribusi,  sektor-sektor  ini bisa menjadi penggerak perekonomian  sehingga  mendukung sektor-sektor  ekonomi  lainnya  yang berpotensi  untuk  berkembang  di provinsi  Kalimantan  Utara.  Akan tetapi  perlu  dilakukan  pemetaan sektor  sehingga  nampak  keunggulan dan kelemahan masing-masing sektor  baik  dari  segi  kontribusi  dan pertumbuhannya.
Dalam  penyusunan  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah yang  biasanya  dituangkan  dalam bentuk  RPJMP,  PRJMD,  RKPD, Restra  dalan  lain-lain,  seringkali tidak  diawali  dengan  studi  untuk memetakan sektor basis/sektor unggulan  (Ragiliawan,  Saputri,  & Nuraeni,  2018).  Pemetaan  sektor ekonomi merupakan acuan pemerintah,  ekonomi,  dan  pihak terkait  dalam  upaya  perumusan kebijakan terkait pembangunan yang bersifat  sektoral.  Setiap  wilayah mempunyai  keunggulan  sumberdaya yang perlu dimanfaatkan dan memberikan pendapatan masyarakat. Ketika sektor ekonomi kecil kontribusinya terhadap perekonomian, maka pemerintah dan pihak  terkait  bisa  memberikan dukungan  berupa  fasilitas  dan kemudahan agar  sektor  tersebut  bisa
berkontribusi. Ketika sektor ekonomi pertumbuhannya rendah maka berkat dukungan pemerintah pada sektor ini bisa lebih memacu pertumbuhannya.
Sehingga  berdasarkan  uraian yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka penulis mencoba untuk membahas  lebih  lanjut  mengenai perlu adanya evaluasi dalam gambaran  peta  sektor  ekonomi provinsi  Kalimantan  Utara  sebagai kerangka acuan
kebijakan pemerintah  di  bidangan  ekonomi dengan pendekatan sektoral.

## LANDASAN TEORI

## Teori Pembangunan Ekonomi
Pembangunan
ekonomi daerah  adalah  suatu  proses  dimana pemerintah  daerah  dan  masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk  suatu  pola  kemitraan antara  pemerintah  dan  sektor  swasta untuk  menciptakan  lapangan  kerja atau  kesempatan  kerja  baru  dan merangsang  pertumbuhan  ekonomi (Way, Engka, & Siwu, 2019) Sektor  swasta  mempunyai peranan  yang  begitu  besar  terhadap perekonomian.  Dengan  dukungan sektor  swasta  kapasitas  ekonomi dapat meningkat seiring peningkatan aktivitas  produksi,  oleh  sebab  itu diperlukan
sinergitas antar
pemerintah  dan  dunia  usaha  dalam membangun  sektor-soktoe  ekonomi yang  ada  di  daerah  untuk  menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Ketika  kita  mengupayakan pembangunan ekonomi atau
industrialisasi  pada  sebuah  negara, tidak  cukup  melihat  pada  kondisi ekonomi domestiknya, Peforma ekonomi pada wilayah lain lain juga penting (Yanagawa, 1996). Landasan inilah  yang  mendukung  petingnya tiap-tiap daerah memiliki keunggulan komparatif dalam hal pengembangan potensi dengan dukungan sumberdaya  yang  ada  di  daerah. Tiap-tiap  daerah  memiliki  corak ekonomi yang berbeda-beda tergantung  sumber  daya  yang dimiliki.
Sektor Unggulan Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini  telah  berperan  besar  pada perkembangan  perekonomian  suatu wialayah, karena mempunyai keuanggulan-  keuanggulan/criteria. (Way  et  al.,  2019).  Dengan  adanya sektor  unggulan  tersebut  dapat menjadi keunggulan komparatif daerah  dimana  produk  unggul nantinya bisa mempunyai daya saing di  daerah  lain  setelah  memenuhi kebutuhan domestiknya.
Pemerintah daerah mempunyai  tujuan  pembangunan yang  selalu  di  titik  beratkan  pada aspek  ekonomi.  Dalam  upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi  daerah,  kebijakan  utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan  semaksimal  mungkin agar  prioritas  pembangunan  daerah sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki oleh  daerah.(Ragiliawan  et  al., 2018).

## Teori Basis Ekonomi
Upaya pengembangan wilayah  sebaiknya  memerhatikan potensi  unggulan  tiap  daerah  yang ada  di  kawasan  (Kamaruddin  & Alam, 2018). Sebagaimana dibahasakan  sebelumnya  potensi tersebut  dimiliki  karena  adanya cirikhas  sumberdaya  yang  ada didaerah. Berdasarkan lapangan usaha  di  PDRB,  kita  bisa  melihat sektor yang besar kontribusinya pada perekonomian,  yaitu  sektor  yang memiliki  nilai  serta  pertumbuhan yang besar.
Teori Location Quotion (LQ) Dalam pembangunan ekonomi  daerah  analisis  LQ  dapat memberikan  gambaran  ekonomi daerah  berupa  sektor  unggulan  yang dimiliki oleh daerah tersebut (Arsyad,  2005).  Sektor  unggulan dapat  menjadi  andalan  bagi  daerah untuk  dijadikan  mnotor  penggerak perekonomian di
samping memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap perekonomian.
Berbagai pendekatan dan alat analisis  telah  banyak  digunakan untuk  mengidentifikasi  komoditas unggulan,  menggunakan  beberapa kriteria  teknis  dan  non  teknis  dalam kerangka memenuhi aspek penawaran dan permintaan (Hendayana,  2016).  Analisis  LQ mengukur  konsentrasi  dari  suatu Sektor  ekonomi  dalam  suatu  daerah dengan cara membandingkan peranannya  dalam  perekonomian daerahtersebut dengan peranan kegiatan  ekonomi  sejenis  pada lingkup  yang  lebih  luas  baik  itu provinsi  atau  nasional  (Kamaruddin & Alam, 2018).

## Teori Tipologi Klassen
Tipologi  Klassen  merupakan salah  satu  alat  analisis  ekonomi regional yang dapat digunakan untuk
mengetahui klasifikasi sektor perekonomian  wilayah.  Analisis tipologi  klassen  digunakan  dengan tujuan  mengetahui  klasifikasi  sektor berdasarkan  dua  indikator  utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dengan melihat  posisi  perekonomian  suatu daerah dan memperhatikan perekonomian daerah referensi (Kamaruddin & Alam, 2018). Kemajuan  dan  pertumbuhan ekonomi  setiap  wilayah  tentunya masing-masing berbeda. Ada wilayah  yang  mampu  memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat
tumbuh  pesat.  Di  sisi  lain  ada  pula wilayah  yang  tak  dapat  berbuat banyak  sehingga  siklus  ekonominya stagnan  di  satu  titik  atau  bahkan tumbuh  negatif  (Kamaruddin  & Alam, 2018).
Analisis  Tipologi  Klassen dapat  digunakan  dengan  tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian suatu daerah misalnya kabupaten,  dengan  memperhatikan sektor  perekonomian  di  daerah  yang lebih  luas  sebagai  daerah  referensi, misalnya  propinsi  atu  nasional (Ragiliawan et al., 2018). Implementasi Tipologi Klansen  bisa  juga  dilakukan  dalam berbagai  aspek,  misalnya  sektor ekonomi/lapangan  usaha,  tenaga kerja, produk unggulan hingga sektor moneter.  Dengan  pemetaan  ini  bisa mengukur kapasitas sektor dibandingkan dengan wilayah
lainnya  berdasarkan  sektor  yang sama pada skala yang lebih luas.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  adalah PDRB  Provinsi  Kalimantan  Utara berdasarkan  lapangan  usaha  atas dasar  harga  berlaku  dan  atas  dasar harga  konstan  tahun  tahun  2014- 2018  yang  diperoleh  dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi
Kalimantan Utara dan PDB Indonesia  berdasarkan lapangan usaha  atas  dasar  harga  berlaku  dan atas dasar harga konstan tahun 2014- 2018  yang  diperoleh  dari  BPS Indonesia.

## Pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kepustakaan  dengan mengumpulkan data-data
dan informasi yang berasal dari publikasi ilmiah  seperti:  jurnal,  laporan penelitian,  dan  literarur-literatur yang  terkait  dengan  penelitian  ini. Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder, yaitu data Produk
Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara atas dasar harga  berlaku  dan  konstan,  menurut lapangan  usaha  tahun  2014-  2018 dan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) Indonesia  atas  dasar  harga  berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan  usaha  tahun  2014-2018, yang  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Kalimantan utara dan Indonesia.

## Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan model  analisis  analisis  Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen. LQ  terbagi  atas  dua  model  yaitu
Static  Location  Quotient  (SLQ)  dan
Dinamic  Location  Quotient  (DLQ) (Basuki  &  Nugroho  Mujiraharjo, 2017).
1. SLQ Model SLQ untuk mengetahui  perbandingan  antara proporsi  tiap-tiap  sektor  ekonomi  di provinsi  terhadap  proporsi  sektor ekonomi  yang  sama  di  tingkat nasional,
Adapun rumus SLQ tersebut adalah :
SLQ = ⁄ ⁄
Sumber  :  Basuki  &  Nugroho Mujiraharjo, 2017
Keterangan : SLQ   : besarnya indeks suatu sektor ekonomi vi :  nilai  PDRB  sektor  i  di Provinsi Kalimantan Utara vt : nilai total PDRB di Provinsi Kalimantan Utara yi :  nilai  PDRB  sektor  i  di Indonesia yt :  nilai  total  PDRB  di Indonesia Kriteria keputusan dari hasil perhitungan SLQ adalah : a. Apabila  nilai  SLQ  >  1, menunjukkan bahwa sektor tersebut  mempunyai  kontribusi lebih  besar  dari  rata  kontribusi sektor tersebut scera nasional
b. Apabila  nilai  SLQ  <  1, menunjukkan bahwa sektor sektor tersebut mempunyai kontribusi  lebih  kecil  dari  rata kontribusi  sektor  tersebut  scera nasional 2. DLQ Model DLQ untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan tiap-tip sektor ekonomi di  tingkat  provinsi  dibandingkan dengan  pertumbuhan  sektor-sektor ekonomi  yang  sama  di  tingkat nasionanl.
DLQ = ( 𝟏   𝒈𝒊𝒋 )   ( 𝟏   𝒈𝒋 ) ⁄ ( 𝟏   𝑮𝒊 )   ( 𝟏   𝑮 ) ⁄ 𝒕
Sumber  :  Basuki  &  Nugroho Mujiraharjo, 2017
Keterangan : DLQ   :  Dinamika/proyeksi  sektor perekonomian gij :  Laju  pertumbuhan  PDRB
sektor i di Provinsi Kalimantan Utara gj       :  Rata-rata  laju  pertumbuhan
PDRB sektor di Provinsi Kaliamntan Utara
Gi
:  Laju  pertumbuhan  PDB
sektor i di Indonesia G :  Rata-rata  laju  pertumbuhan PDB sektor di Indonesia t
:  Selisih  tahun  akhir  dan tahun awal (2015-2018)
Keputusan  dari  hasil  perhitungan DLQ adalah:
a. hasil  DLQ  >  1,  menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut  di  Provinsi  Kalimantan Utara  lebih  cepat/diatas  rata-rata pertumbuhan  sektor  tersebut secara nasional.
b. nilai  DLQ  <  1,  menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor
tersebut  di  Provinsi  Kalimantan Utara lebih lambat/dibawah rata- rata  pertumbuhan  sektor  tersebut secara nasional.

## 3. Typologi Klassen
Model  Analisis  Tipologi
Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran  tentang  peta  dan  struktur sektor ekonomi di Kalimantan Utara. Tipologi  klassen  pada  dasarnya membagi  wilayah  berdasarkan  dua indikator  utama,  yaitu  proporsi sektor  ekonomi  dan  pertumbuhan seektor ekonomi. Tipologi  klassen  memetakan  sektor- sektor  ekonomi  menjadi  empat kuadran, dimana:
a. kuadran  pertama  (SLQ>1  dan
DLQ>1)  merupakan  sektor  yang maju dan tumbuh dengan cepat,
b. kuadran  kedua  (SLQ>1  dan DLQ<1)  merupakan  sektor  yang maju tapi tertekan,
c. kuadran  ketiga  (SLQ<1  dan DLQ>1)  merupakan  sektor  yang berkembang, dan
d. kuadran  keempat  (  SLQ<1  dan DLQ<1)  merupakan  sektor  yang relatif tertinggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  SLQ  dan  DLQ dapat di tujukkan pada tabel berikut :
Tabel 4 : hasil analisis SLQ tahun 2014-2018
Kategori/Lapangan Usaha (ViP/VP)/(ViN/VN) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rerata A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.25 1.23 1.25 1.19 1.20 1.20 1.22 B. Pertambangan dan Penggalian 3.18 3.57 3.33 3.47 3.27 3.56 3.40 C. Industri Pengolahan 0.44 0.46 0.48 0.48 0.46 0.45 0.46 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.80 0.80 0.84 0.87 0.88 0.82 0.84 F. Konstruksi 1.15 1.13 1.19 1.15 1.18 1.23 1.17 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.72 0.78 0.85 0.84 0.86 0.88 0.82 H. Transportasi dan Pergudangan 1.27 1.26 1.27 1.24 1.27 1.21 1.25 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.43 0.48 0.51 0.53 0.56 0.56 0.51 J. Informasi dan Komunikasi 0.57 0.61 0.61 0.58 0.59 0.56 0.59 K. Jasa Keuangan 0.28 0.29 0.29 0.26 0.26 0.25 0.27 L. Real Estate 0.29 0.29 0.29 0.27 0.27 0.26 0.28 M,N. Jasa Perusahaan 0.18 0.17 0.15 0.13 0.13 0.11 0.14 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.24 1.32 1.40 1.37 1.32 1.31 1.33 P. Jasa Pendidikan 0.64 0.70 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.73 0.88 0.99 0.93 0.90 0.88 0.89 R,S,T,U. Jasa Lainnya 0.30 0.34 0.38 0.36 0.34 0.32 0.34 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sumber : hasil analisis data Berdasarkan  hasil  analisis SLQ diketahui bahwa proporsi sektor ekonomi  provinsi  terhadap  PDRB Kalimantan  Utara  yang  lebih  besar
daripada  proporsi  sektor  ekonomi yang  sama  pada  tingkat  nasional terhadap  PDB  Indonesia  (SLQ  >  1)
adalah:
1. pertambangan dan galian, sebesar 3,34;
2. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial Wajib, sebesar 1,33;
3. transportasi  dan  pergudangan, sebesar 1,25;
4. pertanian, kehutanan dan
perikanan, sebesar 1,22;
5. kontruksi, sebesar 1,17. Sedangkan  proporsi  sektor ekonomi  provinsi  terhadap  PDRB Kalimantan  Utara  yang  lebih  kecil daripada  proporsi  sektor  ekonomi yang  sama  pada  tingkat  nasional terhadap  PDB  Indonesia  (SLQ  <  1) adalah:
1. Industri Pengolahan, sebesar 0,46
2. Pengadaan  Listrik  dan  Gas, sebesar 0,04; 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  Daur Ulang, sebesar 0,84;
4. Perdagangan  Besar  dan  Eceran; Reparasi  Mobil  dan  Sepeda Motor, sebesar 0,82;
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sebesar 0,51; 6. Informasi dan Komunikasi,
sebesar 0,59;
7. Jasa Keuangan, sebesar 0,27;
8. Real Estate, sebesar 0,28;
9. Jasa Perusahaan, sebesar 0,14;
10. Jasa Pendidikan, sebesar 0,71;
11. Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial, sebesar 0,89;
12. Jasa Lainnya, sebesar 0,34 Tabel 5: hasil analisis DLQ tahun 2015-2018 Kategori/Lapangan Usaha (((1+gij)/(1+gj))/((1+Gij)/(1+Gj))^t 2015 2016 2017 2018 2019 Rerata A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.00 1.01 0.99 1.01 1.02 1.01 B. Pertambangan dan Penggalian 0.98 0.95 1.05 1.01 1.03 1.01 C. Industri Pengolahan 0.99 1.01 0.99 0.96 1.00 0.99 D. Pengadaan Listrik dan Gas 1.23 1.02 1.05 1.04 1.01 1.07 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.93 1.02 1.01 1.00 0.96 0.98 F. Konstruksi 0.95 1.02 0.98 1.00 1.05 1.01 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.98 1.02 1.02 1.02 1.04 1.02 H. Transportasi dan Pergudangan 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.00 1.02 1.05 1.05 1.01 1.03 J. Informasi dan Komunikasi 1.01 0.99 0.98 1.01 0.98 0.99 K. Jasa Keuangan 0.97 0.96 0.97 1.03 0.98 0.98 L. Real Estate 1.06 1.02 1.06 1.08 1.06 1.06 M,N. Jasa Perusahaan 0.89 0.89 0.94 0.94 0.92 0.92 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.99 1.04 1.03 0.98 1.01 1.01 P. Jasa Pendidikan 1.00 1.02 1.02 0.99 1.03 1.01 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.08 1.07 0.98 0.97 1.00 1.02 R,S,T,U. Jasa Lainnya 1.05 1.03 0.97 0.97 0.98 1.01 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sumber : hasil analisis data
Berdasarkan  hasil  analisis DLQ,  pertumbuhan  sektor  ekonomi provinsi  yang  lebih  tinggi  daripada pertumbuhan  sektor  ekonomi  yang sama  pada  tingkat  nasional  (DLQ  >
1) adalah :
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, sebesar 1,01;
2. Pertambangan  dan  Penggalian, sebesar 1.01;
3. Pengadaan  Listrik  dan  Gas, sebesar 1,07;
4. Konstruksi, sebesar 1,01;
5. Perdagangan  Besar  dan  Eceran; Reparasi  Mobil  dan  Sepeda
Motor, sebesar 1,02; 6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sebesar 1,03; 7. Real Estate, sebesar 1,06;
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial Wajib, sebesar 1,01; 9. Jasa Pendidikan, sebesar 1,01;
10. Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan
Sosial, sebesar 1,02; 11. Jasa lainnya, sebesar 1,01; Sedangkan pertumbuhan sektor  ekonomi  provinsi  yang  lebih rendah  daripada  pertumbuhan  sektor ekonomi  yang  sama  pada  tingkat nasional (DLQ < 1) adalah :
1. Industri  Pengolahan,  sebesar
0,99; 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  Daur Ulang, sebesar 0,99;
3. Transportasi  dan  Pergudangan, sebesar 0,99; 4. Informasi dan Komunikasi, sebesar 0,99;
5. Jasa Keuangan, sebesar 0,98;
6. Jasa Perusahaan, sebesar 0,91; Tabel 6: kesimpulan hasil analisis SLQ dan DLQ Kategori/Lapangan Usaha SLQ DLQ A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.22 1.01 B. Pertambangan dan Penggalian 3.40 1.01 C. Industri Pengolahan 0.46 0.99 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 1.07 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.84 0.98 F. Konstruksi 1.17 1.01 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.82 1.02 H. Transportasi dan Pergudangan 1.25 0.99 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.51 1.03 J. Informasi dan Komunikasi 0.59 0.99 K. Jasa Keuangan 0.27 0.98 L. Real Estate 0.28 1.06 M,N. Jasa Perusahaan 0.14 0.92 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.33 1.01 P. Jasa Pendidikan 0.71 1.01 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.89 1.02 R,S,T,U. Jasa Lainnya 0.34 1.01 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1.00 1.00 Sumber : hasil analisis data
Dari  hasil  analisis  SLQ  dan DLQ di atas maka dapat diklasifikasikan  dal  bentuk  peta sektor  ekonomi  berdasarkan  nalisis Tipologi Klassen sebagai berikut : Tabel 7 : Peta Sektor Ekonomi berdasarkan Tipologi Klansen
LQ
DLQ
> 1
< 1
SLQ
> 1 Kuadran 1 (sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat) : 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Konstruksi 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kuadran 2 (sektor yang maju tapi tertekan) : 1. Transportasi dan Pergudangan < 1 Kuadran 3 (sektor yang berkembang) : 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Real Estate 5. Jasa Pendidikan 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7. Jasa Lainnya Kuadran 4 (sektor yang relatif tertinggal) : 1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3. Informasi dan Komunikasi
4. Jasa Keuangan 5. Jasa Perusahaan
Sumber : hasil analisis data
Berdasarkan  pemetaan  pada tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa Sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan; Pertambangan dan Galian;  Konstruksi;  dan  sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial
Wajib merupakan sektor unggulan di Provinsi  Kalimantan  Utara,  dengan angka  SLQ  dan  DLQ  yang  lebih besar  dari  satu.  Sektor  tersebut
berkontribusi lebih
besar dibandingkan  dengan  kontribusi sektor yang sama di tingkat nasional. Di  samping  itu,  pertumbuhan  sektor tersebut  lebih  cepat  dari  pada pertumbuhan  sektor  yang  sama  di tingkat nasional.
Corak ekonomi Provinsi
Kalimantan  Utara  adalah  ekonomi yang  berbasis  Agrikultur.  Hal  ini merupakan  petanda  bahwa  wilayah
ini  masih  menyimpan  kekayaan sumber  daya  alam  yang  melimpah berupa  kekayaan  alam  baik  di  darat maupun  di  laut.  Dikatakan  juga sektor  tersebut  adalah  sektor  yang potensial karena kontribusi pendapatan masih bertumbuh, artinya masih menjanjikan kontribusi yang  lebih  besar  dimasa  yang  akan datang. Efek  negara/wilayah  yang bercorak agrikultur akan mempengaruhi peforma negara/wilayah  industri  (Yanagawa, 1996).  Kondisi  tersebut  mesti didukung oleh kontribusi yang besar serta  pertumbuhan  sektor  industri yang  cepat.  Hal  itu  terjadi  apabila bahan  mentah  produk  pertanian, kehutanan  dan  perikanan  dapat diolah  di  wilayah  tersebut  menjadi produk  sehingga  memberikan  nilai tambah ekonpomi di wilayah tersebut. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga merupakan sektor  yang  unggul  dengan  karakter yang  sama  pada  sektor  yang  du gambarkan  sebelumnya.  Sebagai salah  satu  provinsi  termuda  maka sektor pemerintahan juga mengalami peningkatan.
Hal yang menarik juga adalah sektor  yang  paling  berkontribusi besar  terhadap  PDRB  Provinsi Kalimantan  Utara  yaitu  Sektor pertambangan  dan  galian,  dengan nilai  sebesar  23,6  triliun  rupiah  dan berkontribusi sebesar 27.51% terhadap PDRB. Di samping berkontribusi besar tetapi pertumbuhannya cenderung bertahan di  atas  rata-rata  pertumbuhan  sektor pertambangan  dan  galian  secara nasional.  Demikian  halnya  pada
sektor  konstruksi.  Ini  menandakan bahwa  pembangunan  infrastruktur yang  pertumbuhannya  lebih cepat  di atas  rata-rata  pertumbuhan  sektor kostruksi nasional.
Sektor  yang  berada  pada kuadran  kedua  adalah  sektor  yang maju  di  provinsi  Kalimantan  Utara namun  pertumbuhannya  cenderung tertekan.  Pada  peta  sektor  ekonomi di  atas  menunjukkan  bahwa  sektor Transportasi dan Pergudangan masih tumbuh  lamban  di  banding  sektor yang  sama  di  tingkat  nasional. Wilayah  provinsi  Kalimantan  Utara masih membutuhkan prasarana interkonektivitas  antar  wilayah  yang lebih  baik.  Sebagian  besar  wilayah masih  dihubungkan  dengan  sarana dan prasarana transportasi air.
Pada  kuadran  ke  tiga  yang terdiri atas Sektor Pengadaan Listrik dan  Gas,  Sektor  Perdagangan  Besar dan  Eceran;  Reparasi  Mobil  dan Sepeda  Motor,  sektor  Penyediaan Akomodasi  dan  Makan  Minum, Sektor  Real  Estate;  Sektor  Jasa Pendidikan;  Sektor  Jasa  Kesehatan dan  Kegiatan  Sosial,  Sektor  Jasa Lainnya  merupakan  sektor  yang potensial  di  masa  yang  akan datang. Sektor-sektor  ini  berkembang  pesat meskipun  saat  ini  masih  memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan  realita  pada kuadran  ke  empat  dapat  dilihat bahwa  sektor  Industri  Pengolahan; sektor Pengadaan  Air,  Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang; sektor Informasi  dan  Komunikasi; sektor  Jasa  Keuangan; sektor  Jasa Perusahaan  merupakan  sektor  yang relatif tertinggal di provinsi
Kalimantan  Utara.  Mestinya  sektor industri berkontribusi besar dan juga
tumbuh dengan cepat di daerah yang potensial  pada  sektor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan.  Hal tersebut  menandakan  bahwa  produk yang sifatnya raw material
kebanyakan  di  kirim  keluar  wilayah Provinsi  Kalimantan  Utara  dan  di proses  menjadi  produk  jadi  di wilayah  lain.  Hal  lain  bahwa  minat masyarakat  dalam  hal  kewirusahaan khususnya sektor industri pengolahan  produk  masih  belum begitu besar. Sektor  yang  sifatnya  jasa masih  berkontribusi  kecil  terhadap perekonomian. Sektor tersebut
adalah sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ; sektor  Jasa  Lainnya.  Sementara  itu, sektor  Jasa  Keuangan;  dan  sektor Jasa  Perusahaan  masih  relatif tertinggal.    Pembangunan  ekonomi secara  khusus  berhubungan  dengan perubahan  struktural  agrukultur  dan manufaktur  menjadi  pelayanan/  jasa
(Heger & Neumayer, 2019). Pemerintah mesti memberikan dukungan terhadap peningkatan kontribusi  sektor  jasa  terhadap perekonomian  sebagai  pendukung dalam proses pembangunan ekonomi yang bersifat sektoral.
Peta  sektor  ekonomi  di  atas memperlihatkan  gambaran  terhadap pola ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Dimana menjadi kekuatan kita dan dimana yang menjadi kelemahan kita.  Perhatian  pada  kinerja  sektor- sektor ekonomi mesti lebih ditingkatkan dengan
indikator
gambaran perekonomian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis, dapat  disimpulkan  bahwa  Pemetaan kategori sektor ekonomi di Kalimantan Utara terdiri atas 1. kuadran pertama yang merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat terdiri atas: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;  Pertambangan  dan Penggalian; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial Wajib,
2. kuadran  kedua  yang  merupakan sektor  yang  berkembang  cepat terdiri  atas:  Transportasi  dan Pergudangan,
3. Kuadran  ketiga  yang  merupakan sektor  yang  maju  tapi  tertekan terdiri  atas  :  Pengadaan  Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi  Mobil  dan
Sepeda Motor ; Penyediaan
Akomodasi  dan  Makan  Minum ;
Real  Estate ; Jasa  Pendidikan ; Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial ; Jasa Lainnya, 4. Kuadran keempat yang merupakan  sektor  yang  relatif tertinggal  terdiri  atas:  Industri Pengolahan ; Pengadaan  Air, Pengelolaan  Sampah,  Limbah dan  Daur  Ulang ; Informasi  dan Komunikasi ; Jasa  Keuangan; Jasa Perusahaan.
Saran
Adapun  saran  yang  dapat kami  usulkan  dari  penelitian  ini adalah : 1. Pemerintah menjadikan dan pihak  terkait  menjadikan  peta sektor  ekonomi  ini  sebagai
indikator  arah  pembangunan ekonomi  sektoral  di  provinsi kalimantan Utara 2. Pemerintah lebih menaruh perhatian  pada  sektor  yang tertinggal  dan  sektor  potensial sehingga bisa lebih berkontribusi pada  perekonomian  Provinsi Kalimantan Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  L.  (2005). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan  Ekonomi  daerah (Edisi  2) .  Yogyakarta:  Badan
Penerbitan  Fakultas  Ekonomi (BPPE). Basuki, M., & Nugroho Mujiraharjo,
F.  (2017).  Analisis  Sektor Unggulan  Kabupaten  Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. Jurnal Sains,  Teknologi  Dan  Industri , 15 (1), 52–60. https://doi.org/10.4103/2276‑70 96.188531 BPS  Provinsi  Kalimantan  Utara. (2019). PDRB Provinsi
Kalimantan  Utara  tahun  2020.
BPS .
Heger,  M.  P.,  &  Neumayer,  E.
(2019).  The  impact  of  the Indian  Ocean  tsunami  on Aceh’s  long-term  economic growth. Journal of Development
Economics , 141 (June),  102365. https://doi.org/10.1016/j.jdevec
o.2019.06.008
Hendayana,  R.  (2016). Aplikasi
Metode Location Qoutient (LQ)
dalam  Penentuan  Komoditas Unggulan Nasional . (March). Kamaruddin,  C.  A.,  &  Alam,  S. (2018).  Analisis  Potensi  Sektor Unggulan dan Pemetaan
Kemiskinan Masyarakat di Wilayah  Maminasata  Sulawesi Selatan. Jurnal  Administrare: Jurnal  Pemikiran  Ilmiah  Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran , 5 (2), 85–98. Retrieved from http://ojs.unm.ac.id/index.php/a dministrare/index Kurniawan,  B.  (2016).  Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten  Kerinci  Provinsi Jambi. Jurnal  Ekonomi  Islam  -
El-JIZYA . https://doi.org/https://doi.org/10 .24090/ej.v4i1.2016.pp1-26 Ragiliawan,  Z.,  Saputri,  O.  D.,  & Nuraeni,  Y.  (2018). Aplikasi Location Quotient dan Tipologi Klassen  untuk  Memghitung Produktivitas, Laju Produktivitas  dan  Elastisitas Tenaga  Kerja  pada  Sektor basis . (1999), 387–398.
Tamura, R., Dwyer, J., Devereux, J., &  Baier,  S.  (2019).  Economic growth in the long run. Journal of  Development  Economics ,
137 (October 2018), 1–35. https://doi.org/10.1016/j.jdevec o.2018.10.010
Todaro,  M.,  &  Smith,  S.  C.  (2011). Economic  Development  (11th ed.).  In Economic  Development (11th  ed.).  Retrieved  from https://b- ok.cc/book/1183021/c59931 Way,  E.,  Engka,  D.  S.  M.,  &  Siwu,
H. F. D. (2019). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten  Sorong  Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (2), 35–48.
Yanagawa,  N.  (1996).  Economic development  in  a  world  with many  countries. Journal  of
Development Economics , 49 (2), 271–288. https://doi.org/10.1016/0304- 3878(95)00062-3

## LAMPIRAN

## PDRB Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kategori/Lapangan Usaha [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,120,512.90 10,599,110.10 11,568,458.47 12,548,896.09 13,806,577.83  15,473,520.10 B. Pertambangan dan Penggalian 19,000,559.29 17,403,029.72 16,403,463.09 21,051,543.67 23,676,470.16  26,259,903.00 C. Industri Pengolahan 5,626,185.65 6,158,481.56 6,708,025.68 7,675,890.68 8,116,669.54 8,961,292.20 D. Pengadaan Listrik dan Gas 19,794.51 26,422.19 33,393.33 41,156.71 46,641.32 50,798.70 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 35,871.91 37,954.65 41,323.44 48,245.79 53,454.08 56,738.90 F. Konstruksi 6,895,409.83 7,365,030.69 8,481,885.92 9,575,488.04 11,106,598.83  13,389,502.60 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,889,425.25 6,646,903.72 7,634,116.45 8,733,166.44 10,039,428.50  11,698,244.60 H. Transportasi dan Pergudangan 3,409,047.91 4,019,913.72 4,525,411.98 5,374,661.11 6,111,671.87 6,871,591.30 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 788,776.97 898,726.62 1,024,530.53 1,208,056.36 1,406,261.08 1,574,480.60 J. Informasi dan Komunikasi 1,206,241.72 1,378,112.73 1,520,545.88 1,764,486.23 1,992,386.41 2,262,828.70 K. Jasa Keuangan 653,095.65 733,962.32 819,202.27 888,321.94 979,974.53 1,065,036.30 L. Real Estate 486,741.66 532,939.37 554,758.71 604,822.22 669,233.87 746,027.40 M,N. Jasa Perusahaan 171,852.00 175,771.13 174,673.85 189,242.01 201,951.26 213,950.30 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,888,081.68 3,287,861.73 3,671,738.45 4,016,666.79 4,337,890.16 4,828,881.50 P. Jasa Pendidikan 1,258,396.36 1,492,869.90 1,713,014.69 1,909,417.44 2,091,996.76 2,380,293.30 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 456,645.79 601,966.79 722,356.01 790,372.94 862,604.36 988,706.70 R,S,T,U. Jasa Lainnya 277,363.74 363,335.37 444,914.51 507,832.58 559,076.22 636,608.90 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 59,184,002.82 61,722,392.31 66,041,813.26 76,928,267.04 86,058,886.78  97,458,405.10

## Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

## PDRB Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kategori/Lapangan Usaha [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,021,340.21 8,574,016.31 9,021,730.70 9,420,028.27 9,972,148.01  10,560,477.80 B. Pertambangan dan Penggalian 15,345,733.71 14,941,856.66 14,415,640.76 15,443,864.43 16,156,384.17  16,900,274.10 C. Industri Pengolahan 4,459,054.16 4,732,387.75 5,029,555.52 5,308,101.98 5,399,517.65 5,660,572.70 D. Pengadaan Listrik dan Gas 22,594.63 28,847.01 31,172.04 33,912.95 37,701.90 39,765.30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 31,727.32 32,486.69 34,500.33 37,005.06 39,694.38 40,828.30 F. Konstruksi 5,507,373.46 5,709,650.32 6,190,778.92 6,570,561.91 7,077,721.97 7,928,456.70 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,815,744.77 4,956,085.97 5,290,697.56 5,736,806.25 6,245,982.63 6,855,366.70 H. Transportasi dan Pergudangan 2,694,262.82 2,921,587.77 3,091,050.67 3,425,858.32 3,724,509.08 3,985,329.40 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 572,312.05 611,176.55 660,672.91 746,481.67 835,788.90 902,081.20 J. Informasi dan Komunikasi 1,149,747.08 1,308,795.23 1,412,686.97 1,547,971.20 1,688,717.25 1,827,594.60 K. Jasa Keuangan 513,521.79 554,558.88 584,752.87 608,296.35 660,960.52 696,597.70 L. Real Estate 461,330.83 481,979.92 488,910.37 512,189.18 544,293.39 574,003.20 M,N. Jasa Perusahaan 143,028.20 140,639.99 134,478.93 139,210.93 144,499.49 147,844.10 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,274,599.45 2,415,145.39 2,603,751.26 2,780,612.90 2,949,660.78 3,147,414.50 P. Jasa Pendidikan 1,035,169.60 1,140,884.06 1,214,671.89 1,306,139.76 1,378,547.18 1,512,181.70 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 422,384.02 500,383.32 564,175.96 599,693.28 631,151.21 688,415.00 R,S,T,U. Jasa Lainnya 226,430.56 265,263.22 295,509.69 317,772.82 338,560.39 367,376.90 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 47,696,354.66 49,315,745.04 51,064,737.35 54,534,507.26 57,825,838.90 61,834,579.90

## Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

## PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
PDB Lapangan Usaha (Seri 2010) [Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,409,655.70 1,555,207.00 1,671,597.80 1,787,285.20 1,900,348.50 2,013,626.90 B. Pertambangan dan Penggalian 1,039,423.00 881,694.10 890,868.30 1,029,554.60 1,198,987.10 1,149,913.50 C. Industri Pengolahan 2,227,584.00 2,418,891.70 2,545,203.60 2,739,711.90 2,947,299.20 3,119,617.30 D. Pengadaan Listrik dan Gas 114,905.10 129,833.70 142,344.40 162,339.90 176,346.10 185,115.30 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,840.60 8,546.30 8,909.40 9,439.60 10,015.50 10,736.30 F. Konstruksi 1,041,949.50 1,177,084.10 1,287,600.80 1,410,513.60 1,562,297.00 1,701,741.20 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,419,239.40 1,532,876.70 1,635,410.40 1,768,896.10 1,931,911.30 2,060,772.60 H. Transportasi dan Pergudangan 466,968.90 578,464.30 644,993.90 735,229.60 797,281.10 881,662.60 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 321,062.10 341,555.80 363,055.50 386,937.00 412,523.10 440,267.70 J. Informasi dan Komunikasi 369,457.30 406,016.50 449,188.70 513,715.80 559,054.60 626,424.70 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 408,438.80 464,399.90 520,206.80 571,185.90 616,252.80 671,356.00 L. Real Estate 294,573.40 327,601.40 350,488.20 382,474.10 406,635.50 439,367.10 M,N. Jasa Perusahaan 165,990.60 190,267.90 211,623.60 238,217.00 267,094.00 304,285.50 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 404,629.60 449,382.40 476,490.90 498,233.00 541,741.20 572,456.90 P. Jasa Pendidikan 341,818.40 387,611.40 417,344.80 446,254.50 482,134.10 522,745.50 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109,147.20 123,191.50 132,100.50 144,621.90 157,923.00 174,801.70 R,S,T,U. Jasa lainnya 163,548.80 190,581.00 211,427.90 239,259.00 268,632.70 308,839.60
PRODUK DOMESTIK BRUTO 10,306,232.40 11,163,205.70  11,958,855.50  13,063,868.70  14,236,476.80  15,183,730.40
Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

## PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
PDB Lapangan Usaha (Seri 2010) [Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (2010) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,129,052.70 1,171,445.80 1,210,955.50 1,257,875.50 1,307,025.70 1,354,957.30 B. Pertambangan dan Penggalian 794,489.50 767,327.20 774,593.10 779,678.40 796,505.00 806,206.20 C. Industri Pengolahan 1,854,256.70 1,934,533.20 2,016,876.90 2,103,466.10 2,193,266.40 2,276,682.80 D. Pengadaan Listrik dan Gas 94,047.20 94,894.80 100,009.90 101,551.30 107,108.60 111,436.70 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,882.50 7,369.00 7,634.60 7,986.10 8,421.80 9,005.50 F. Konstruksi 826,615.60 879,163.90 925,040.30 987,924.90 1,048,082.80 1,108,425.00 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,177,297.50 1,207,164.50 1,255,760.80 1,311,762.50 1,376,937.40 1,440,523.20 H. Transportasi dan Pergudangan 326,933.00 348,855.90 374,843.40 406,679.40 435,185.30 463,254.80 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 257,815.50 268,922.40 282,823.40 298,079.40 314,955.20 333,358.20 J. Informasi dan Komunikasi 384,475.60 421,769.80 459,208.10 503,420.80 538,874.60 589,435.20 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 319,825.50 347,269.00 378,279.40 398,959.30 415,579.10 443,041.60 L. Real Estate 256,440.20 266,979.60 279,500.50 289,730.40 300,106.70 316,837.10 M,N. Jasa Perusahaan 137,795.30 148,395.50 159,321.70 172,763.80 187,691.10 206,936.20 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 296,329.70 310,054.60 319,965.00 326,570.70 349,506.60 365,678.20 P. Jasa Pendidikan 263,685.00 283,020.10 293,887.60 304,762.10 321,083.60 341,328.50 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 91,357.10 97,465.80 102,490.20 109,504.10 117,314.90 127,506.60 R,S,T,U. Jasa lainnya 134,070.10 144,904.20 156,507.50 170,177.30 185,468.90 204,998.50 PRODUK DOMESTIK BRUTO 8,351,368.70 8,699,535.30 9,097,697.90 9,530,892.10 10,003,113.7 0 10,499,611.6 0 Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)