Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada
Masyarakat https://journal-center.litpam.com/index.php/linov

## Pelatihan Pengelolaan Pajak Bagi Bendahara Rumah Sakit
1 Sapto Hendri, 2 Iman Waskito, 3* Muhammad Ali Fikri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jl. Majapahit No.62 Mataram, NTB *Corresponding Author e-mail:: fikri.sampala@unram.ac.id
Diterima: Juni 2022; Revisi: Juni 2022; Diterbitkan: Juni 2022
Abstrak :  Tujuan  dari  kegitan  pengabdian  ini  adalah  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  bendaharawan  dan  para pengelola  keuangan  di  rumah  sakit  yang  menyangkut pengelolaan pajak.  Pengabdian  bermitra  dengan  Rumah Sakit  Universitas  Mataram.    Metode  pelaksanaan  dengan  sosialisasi  dan  pelatihan,  ini  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  pihak  rumah  sakit  terkait  pengelolaan  pajak.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dilaksanakan  selama  8  bulan  antara  bulan  Maret  hingga  November  2021  di  rumah  sakit Universitas  Mataram.  Penyajian  materi  perpajakan  telah  dilakukan  secara  sistematis  dengan  mengutamakan persentasi,  diskusi  dan  tanya  jawab.  Tiap  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  konteks  pengelolaan  pajak menjadi  materi  diskusi  antara  penyaji  (pemateri  kegiatan  pelatihan)  dengan  peserta.  Selanjutnya,  pelatihan berkesinambungan dilakukan secara dinamis dimana peserta melakukan konsultasi pada tiap-tiap permasalahan yang  dihadapi  dalam  implementasi  pajak  rumah  sakit,  bentuk  konsultasi  melalui  pertemuan  langsung,  maupun menggunakan  perangkat  komunikasi  seperti  telfon.  Hasil  kegiatan  secara  umum  (kualitatif)  adalah  peserta pelatihan  terutama  bendaharawan  sebagai  faktor  kunci  pengelolaan  pajak  rumah  sakit  telah  sepenuhnya memahami  pengelolaan  pajak.  Akhirnya,  pemahaman  terkait  pengelolaan  pajak  ini  dapat  diplikasi  sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak rumah sakit.

## Kata Kunci : Pajak, Bendahara, Rumah Sakit

## Tax Management Training for Hospital Treasurers
Abstract: The  purpose  of  this  service  activity  is  to  socialize  and  train  treasurers  and  financial  managers  in hospitals regarding tax management. Devotion partnered with Mataram University Hospital. The implementation method with socialization and training aims to provide understanding to the hospital regarding tax management. This community service activity was carried out for 8 months between March and November 2021 at the Mataram University  Hospital.  The  presentation  of  tax  material  has  been  carried  out  systematically  by  prioritizing presentations,  discussions  and  questions  and  answers.  Each  problem  faced  in  the  context  of  tax  management becomes  a  subject  of  discussion  between  the  presenters  (the  presenters  of  training  activities)  and  the participants. Furthermore, continuous training is carried out dynamically where participants conduct consultations on any problems encountered in the implementation of hospital taxes, in the form of consultations through face- to-face  meetings,  or  using  communication  devices  such  as  telephones.  The  result  of  the  activity  in  general (qualitative) is that the training participants, especially the treasurer as a key factor in hospital tax management, have fully understood tax management. Finally, this understanding of tax management can be applied as a guide in hospital tax management.
Keywords : Tax, Treasurer, Hospital
How to Cite: Hendri , S., Waskito, I, & Fikri, M. A.  (2022). Pelatihan Pengelolaan Pajak Bagi Bendahara Rumah Sakit. Lumbung Inovasi: Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 116 –128. https://doi.org/10.36312/linov.v7i2.704
https://doi.org/10.36312/linov.v7i2.704
Copyright © 2022,Hendri  et al his is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pajak  di  rumah  sakit  yang  berbeda  karena  berhubungan  dengan aturan profesi menjadi permasalahan yang sering terjadi terutama pada rumah sakit pemerintah  (Dwianika  &  Naibaho,  2020).  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  aturan  tata cara  perhitungan  pajak  (Waisnawa,  2019),  berbeda  antara  instansi  pemerintan dengan  swasta  terutama  bagi  wajib  pajak  pribadi.  Dukungan  berbagai  pihak terutama akademisi sangat dibutuhkan agar pembenahan dapat dilakukan dan lebih
banyak  lagi  layanan  yang  dapat  diberikan  untuk  memudahkan  wajib  pajak  baik pegawai maupun dokter di rumah sakit pemerintah (Putri & Putri, 2016).
Adapun  pajak  yang  terkait  mengacu  pada  pajak  penghasilan  yang  dikenakan pada  seorang  karyawan  atau  pegawai  dengan  status  karyawan  tetap  maupun karyawan  kontrak,  baik  termasuk  pekerja  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  atau warga asing sebagaimana dinyatakan dalam Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rezeki et al., 2021). Contoh profesi karyawan dengan kewajiban PPh 21  adalah  karyawan  swasta  maupun  pegawai  negeri,  dalam  menghitung  pajak penghasilan  perlu  diketahui  tarif  pajak  yang  berlaku  yang  sesuai  dengan ketentuannya.  Terdapat  beberapa  tarif  yang  digunakan  untuk  pemotongan  PPh Pasal  21  khusus  untuk  pegawai/dokter  di  rumah  sakit  pemerintah  (Tarif  Pasal  17 ayat  (1)  huruf  a  UU  PPh),  dimana  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  adalah seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Tarif atas pajak pribadi dalam negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000 5% diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% diatas Rp 500.000.000 30%
Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 80 Tahun 2010 tentang  Tarif Pemotongan dan Pengenaan   Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan  yang  Menjadi  Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh  bendahara  pemerintah  yang  membayarkan  honorarium  atau  imbalan  lain tersebut.   Pajak  Penghasilan  pasal  21  yang  dimaksud  yaitu  bersifat  final  dengan tarif:  (1)  Sebesar  0%  (nol  persen)  dari  jumlah  bruto  honorarium  atau  imbalan  lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat  Tamtama  dan  Bintara,  dan  Pensiunannya;  (2)  Sebesar  5%  (lima  persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan  III, Anggota TNI dan  Anggota  POLRI  Golongan  Pangkat  Perwira  Pertama,  dan  pensiunannya;  dan (3) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Beberapa aturan terkait besarnya pajak pada instansi rumah sakit (badan dan perseorangan  pegawai)  perlu  diketahui,  agar  menjadi  bagian  dari  upaya  dukungan pada  serapan  atas  kewajiban  pajak  yang  harus  dikeluarkan  pihak  rumah  sakit  dan pegawai. Hanya saja hasil observasi menunjukkan anka serapan pajak terutama dari perseorangan  pegwai  di  instansi  rumahs  akit  pemerintah  masih  belum  memenuhi target  serapan  pajak.  Hal  ini  bisa  jadi  karena  banyaknya  aturan  tata  cara perhitungan  pajak  yang  belum  dipahami  dengan  baik.  Selain  itu  juga  faktor sosialisasi perpajakan pada instansi rumah sakit yang belum dilaksanakan menjadi alasan  rendahnya  atensi  wajib  pajak  di  rumah  sakit.  Bagaimanapun  juga, berdasarkan  hasil  studi  sebelumnya  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Putri,  2018;  Wardani  &  Wati,  2018).  Sosialisasi perpajakan berdampak  pada  pengetahuan pajak, dan  keduanya  berpengaruh  pada
kepatuhan  pajak  kepada  wajib  pajak  (Zelmiyanti  &  Amalia,  2020).  Lebih  jauh,  hal yang  tidak  diinginkan  dalam  sistem  perpajakan  adalah  sanksi  pajak  (Nugroho  & Kurnia,  2020;  Rahayu,  2017),  ini  tentu  memberatkan  bagi  wajib  pajak  dan  menjadi permasalahan tambahakan bagi pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  perlu  adanya  sosialisasi  sistem perpajakan  dari  pihak  akademisi  membantu  bendahara  rumah  sakit  pemerintah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pengabdian  kepada  masyarakat.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  untuk memberikan  solusi  masalah  pelaporan  pajak  Bendaharawan  Rumah  Sakit Pemerintah.  Target  yang  akan  dicapai  setelah  pelaksanaan  pengabdian  kemitraan ini  adalah  dapat  diatasinya  masalah  perpajakan  yang  selama  ini  terjadi  di  rumah sakit pemerintah.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  selama  8  bulan  antara bulan  Maret  hingga  November  2021  di  rumah  sakit  Universitas  Mataram.  Metode  yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan perpajakan kepada bendaharawan rumah sakit pemerintah.
Sosialisasi  dan  pelatihan  merupakan  metode  yang  dianggap  paling  tepat  dalam mekanisme  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  (Tarmidi  et  al.,  2021),  karena mampu  memberikan  pemahaman  sekaligus  kesadaran  kepada  peserta  pelatihan,  dalam konteks  ini  adalah  terkait  dengan  perpajakan.  Peserta  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan pengelolaan  pajak  diikuti  oleh  bendahara  rumah  sakit  dan  staf  keuangan  di  lingkungan rumah sakit. Tatacara sosialisasi dan pelatihan difokuskan pada dua konteks utama, yaitu:
1.  Sosialisasi  dan  pelatihan  tata  cara  pemotongan  pajak  atas  pendapatan pegawai/dokter di rumah sakit pemerintah.
2.  Sosialisasi dan pelatihan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi.
Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan cara melakukan presentasi kepada peserta.  Ini  juga  mencakup  diskusi  dan  tanya  jawab.  Tiap  permasalahan  yang dihadapi  dalam  konteks  pengelolaan  pajak  menjadi  materi  diskusi  antara  penyaji (pemateri  kegiatan  pelatihan)  dengan  peserta.  Selanjutnya,  selama  kurun  waktu pelaksanaan  kegiatan  pengabdian,  peserta  pelatihan  melakukan  konsultasi  pada tiap-tiap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pajak rumah sakit, bentuk konsultasi  melalui  pertemuan  langsung,  maupun  menggunakan  perangkat komunikasi seperti telfon.

## HASIL DAN DISKUSI
Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu di bulan Maret hingga  November  2021.  Sejak  bulan  Maret  2021  Tim  pengabdian  telah  melakukan survey  dan  kemudian  dilanjutkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan.  Sosialisasi  dan pelatihan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  presentasi  kepada  peserta.  Ini  juga mencakup  diskusi  dan  tanya  jawab.  Tiap  permasalahan  yang  dihadapi  dalam konteks pengelolaan pajak menjadi materi diskusi antara penyaji (pemateri kegiatan pelatihan) dengan peserta. Selanjutnya,  selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian,  peserta  pelatihan  melakukan  konsultasi  pada  tiap-tiap  permasalahan yang  dihadapi  dalam  implementasi  pajak  rumah  sakit,  bentuk  konsultasi  melalui pertemuan  langsung,  maupun  menggunakan  perangkat  komunikasi  seperti  telfon. Kegiatan konsultasi seperti disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kegiatan konsultasi pengelolaan pajak
Pelatihan pajak ini diberikan kepada bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Mataram. Adapun materi pajak yang diberikan antara lain materi yang sering ditemui di lapangan seperti aplikasi pengisian PPh Pajak Online, terkait dengan PPh 21, 25, dan  29.  Awal  pelatihan  diajarkan  mengenai  bagaimana  cara  menghitung  PPh  21 atas  Pendapatan  Pribadi,  PPh  25  atas  pajak  perusahaan  serta  dan  tata  cara pengisian  dan  pelaporan  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  melalui  online.  Materi pengelolaan pajak yang dikonduksi ke peserta dijabarkan sebagai berikut.

## Pajak Penghasilan Pasal 21

## 1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apa  pun  yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21
a.  pemberi  kerja  terdiri  dari  orang  pribadi  dan  badan,  termasuk  bentuk  usaha tetap,  baik  merupakan  induk  maupun  cabang,  perwakilan  atau  unit,  yang membayar  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama  apa  pun,  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b.  bendaharawan  pemerintah  termasuk  bendaharawan  pada  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga negara  lainnya  dan  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang membayarkan  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan/  jabatan,  jasa,  dan kegiatan;
c.  dana  pensiun,  PT  Taspen,  PT  Astek,  badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  lainnya,  serta  badan-badan  lain  yang  membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
d.  perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk  jasa  tenaga  ahli  dengan  status  Wajib  Pajak  dalam  negeri  yang melakukan pekerjaan bebas;
e.  yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian,  olah  raga,  kebudayaan),  lembaga,  kepanitiaan,  asosiasi,
perkumpulan,  dan  organisasi  dalam  bentuk  apa  pun  dalam  segala  bidang kegiatan  sebagai  pembayar  gaji,  upah,  honorarium,  atau  imbalan  dengan nama  apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan/jabatan,  jasa,  dan  kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
f.  perusahaan,  badan  termasuk  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayarkan honorarium  atau  imbalan  lain  kepada  peserta  pendidikan,  pelatihan,  dan pemagangan.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
a.  Pegawai  tetap,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang menerima  atau  memperoleh  gaji  dalam  jumlah  tertentu  secara  berkala, termasuk  anggota  dewan  komisaris  dan  anggota  dewan  pengawas  yang secara  teratur  terus  menerus  ikut  mengelola  kegiatan  perusahaan  secara langsung.
b.  Pegawai  lepas,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
c.  Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
d.  Penerima  honorariun,  yaitu  orang  pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
e.  Penerima  upah,  yaitu  orang  pribadi  yang  menerima  upah  harian,  upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
4. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan.
a.  Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat  atau  pejabat  lain  dari  negara asing,  dan  orang-orang  yang  diperbantukan  kepada  mereka  yang  bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: a)bukan warga negara Indonesia dan, b) tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
b.  pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor:  611/KMK.04/1994  tanggal  23 Desember  1994  sepanjang  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  tidak menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  atau  pekerjaan  lain  untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
a.  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  teratur  berupa  gaji,  uang pensiun  bulanan,  upah,  honorarium  (termasuk  honorarium  anggota  dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi  asuransi  yang  dibayar  pemberi  kerja  dan  penghasilan  teratur  lainnya dengan nama apa pun;
b.  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  tidak  teratur  berupa  jasa produksi,  tantiem,  gratifikasi,  tunjangan  cuti,  tunjangan  hari  raya,  tunjangan tahun  baru,  bonus,  premi  tahunan,  dan  penghasilan  sejenis  lainnya  yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
c.  upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
d.  uang  tebusan  pensiun,  uang  Tabungan  Hari  Tua  atau  Tunjang  Hari  Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
e.  honorarium,  uang  saku,  hadiah  atau  penghargaan  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apa  pun,  komisi,  bea  siswa,  dan  pembayaran  lain  sebagai  imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak  dalam  negeri,  termasuk  tenaga  ahli,  pemain  musik,  pembawa  acara, penyanyi,  pelawak,  bintang  film,  olahragawan,  penasehat,  pengajar,  pelatih, penceramah,  moderator,  pengarang,  peneliti,  pemberi  jasa  dibidang  teknik, kolportir  iklan,  pengawas,  pengelola  proyek,  pembawa  pesanan  peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;
f.  penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  dengan  nama  apa  pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
a.  pembayaran  asuransi  dari  perusahaan  asuransi  kesehatan,  asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b.  penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
c.  iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan  Menteri  Keuangan  dan  penyelenggara  Taspen  serta  THT  kepada badan  penyelenggara  Taspen  dan  Jamsostek  yang  dibayar  oleh  pemberi kerja;
d.  penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
e.  kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

## Lain-Lain:
1.  Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21  (KP.PPh.2.1/BP-95)  baik  diminta  maupun  tidak  pada  saat  dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
2.  Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21  tahunan  (form  1721-A1  atau  1721-A2)  kepada  pegawai  tetap,  termasuk penerima  pensiun  bulanan  dalam  waktu  dua  bulan  setelah  tahun  takwim berakhir.
3.  Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka  Bukti  Pemotongan  (form  1721-A1  atau  1721-A2)  diberikan  oleh  pemberi kerja  selambat-lambatnya  satu  bulan  setelah  pegawai  yang  bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4.  Penerima  penghasilan  wajib  menyerahkan  surat  pernyataan  kepada  Pemotong Pajak  PPh  Pasal  21  yang  menyatakan  jumlah  tanggungan  keluarga  pada permulaan  tahun  takwim  atau  pada  permulaan  menjadi  Subyek  Pajak  dalam negeri.
5.  Untuk  melaksanakan  kewajiban  PPh  Pasal  21,  Pemotong  Pajak  PPh  Pasal 21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21. Besarnya  tarif  yang  diterapkan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  lebih  tinggi  20%  (dua  puluh  persen)  daripada  tarif  yang diterapkan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  dapat  menunjukkan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## Contoh aplikasinya:
Penghasilan  Kena  Pajak  sebesar  Rp  75.000.000,00Pajak  Penghasilan  yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:
5%   x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00 (+) Jumlah = Rp6.250.000,00
Pajak  Penghasilan  yang  harus  dipotong  jika  Wajib  Pajak  tidak  memiliki  NPWP adalah: 5%   x 120% x Rp50.000.000,00  = Rp3.000.000,00 15% x 120% x Rp25.000.000,00  = Rp4.500.000,00 (+) Jumlah
= Rp7.500.000,00
Kemudian  atas  penghasilan  tersebut,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa pun,  yang  dibayarkan,  disediakan  untuk  dibayarkan,  atau  telah  jatuh  tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan  luar  negeri  lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal  26  sebesar  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  bruto  oleh  pihak  yang  wajib membayarkan:
1.  Dividen;
2.  Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  sehubungan  dengan  jaminan pengembalian utang;
3.  Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4.  Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5.  Hadiah dan penghargaan;
6.  Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7.  Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8.  Keuntungan karena pembebasan utang.
Negara  domisili  dari  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain  yang  menjalankan  usaha atau  melakukan  kegiatan  usaha  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  adalah negara  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  luar  negeri  yang sebenarnya  menerima  manfaat  dari  penghasilan  tersebut  (beneficial  owner).  Atas penghasilan  dari  penjualan  atau  pengalihan  harta  di  Indonesia,  kecuali  yang  diatur dalam  UU  PPh  Pasal  4  ayat  (2),  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
Penghasilan  Kena  Pajak  sesudah  dikurangi  pajak  dari  suatu  bentuk  usaha tetap  di  Indonesia  dikenai  pajak  sebesar  20%  (dua  puluh  persen),  kecuali penghasilan  tersebut  ditanamkan  kembali  di  Indonesia,  yang  ketentuannya  diatur lebih  lanjut  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:
1.  pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang,  atau  pemberian  jasa di  Indonesia  yang  sejenis  dengan  yang  dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk  usaha  tetap  dengan  harta  atau  kegiatan  yang  memberikan  penghasilan dimaksud.
2.  pemotongan  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  orang  pribadi  atau badan  luar  negeri  yang  berubah  status  menjadi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  atau bentuk usaha tetap.

## Pajak Penghasilan Pasal 25/29
Pajak penghasilan pasal 25 (PPh 25) memuat aturan tentang bagaimana Wajib Pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan.  Kewajiban  angsuran  pajak  ini akan timbul ketika Wajib Pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan.  Sedangkan,  pajak  penghasilan atau  PPh  pasal  29  adalah pajak  penghasilan  yang  kurang  bayar  dan  tercantum dalam  SPT  Tahunan  PPh.  PPh  pasal  29  ini  bisa  terjadi  pada  saat  pajak  yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit  pajaknya.  Untuk  itu,  kekurangan  dari  pajak  yang  terutang  tersebut  harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

## 1. Tarif PPh Pasal 25
Terdapat  dua  (2)  jenis  pembayaran  angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: a.  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WP –  OPPT) , yaitu  yang melakukan  usaha  penjualan  barang,  baik  grosir  maupun  eceran,  serta  jasa – dengan  satu  atau  lebih  tempat  usaha.  PPh  25  bagi  OPPT  =  0.75%  x  omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
b.  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Selain  Pengusaha  Tertentu  (WP –  OPSPT) , yaitu pekerja  bebas  atau  karyawan,  yang  tidak  memiliki  usaha  sendiri.  PPh  25  bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).
2. Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:
a. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
d. Di atas Rp 500.000.000 = 30%
Pembayaran  angsuran  PPh  25  untuk  wajib  pajak  badan  yaitu,  Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

## 3. Cara Perhitungan PPh Pasal 25
Untuk  menghitung  penghasilan  neto  bagi  Wajib  Pajak  badan,  badan  yang bersangkutan  harus  mengurangi  penghasilan  bruto  dengan  biaya  yang  dikeluarkan sebagai  upaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  menjaga  cash  flow  bisnis.  Tarif PPh  Pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  Badan  menurut  Pasal  17  ayat  1  huruf  2a  adalah sebesar  25%  yang  dikalikan  dengan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  yang  sudah dihitung  sebelumnya.  Tarif  PPh  pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  badan  ini  sudah  mulai diberlakukan sejak tahun 2010.
Lain  halnya  dengan  penghasilan  neto  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi.  Untuk menentukan penghasilan neto, harus dilihat dulu apakah Wajib Pajak orang pribadi tersebut  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan  saja.Bagi  Wajib  Pajak  orang pribadi  yang  melakukan  pencatatan,  penghasilan  neto  fiskal  setiap  bulannya  dapat dihitung  sesuai  dengan  tetapan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  atas peredaran atau penerimaan bruto.
4. Tarif PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam halnya Wajib Pajak orang pribadi, penghitungan dan tarif PPh Pasal 25 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1). Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP –OPPT). Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha penjualan, baik itu  barang  maupun  jasa,  secara  grosir  atau  eceran  di  satu  atau  lebih  tempat
usaha.Tarif  PPh  Pasal  25  bagi  OPPT  adalah  0,75%  yang  dikali  dengan  omzet bulanan  di  setiap  tempat  usaha  yang  dijalankan.  (2).  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP –OPSPT). Pekerja bebas ( freelancer ) atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri. Berbeda dengan OPPT, tarif PPh Pasal 25 pajak bagi  OPSPT  ditentukan  oleh  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  per  satu  tahun pajak.  Berdasarkan  Pasal  17  ayat  1  huruf  a,  tarif  PPh  Pasal  25  adalah  sebagai berikut:
a.  Tarif 5% — Penghasilan sampai Rp50 juta per tahun. b.  Tarif 15% — Penghasilan >Rp50 juta-Rp250 juta per tahun. c.  Tarif 25% — Penghasilan >Rp250 juta-Rp500 juta per tahun. d.  Tarif 30% — Penghasilan >Rp500 juta per tahun.
Pasal  17  ayat  2  UU  PPh  juga  mengatakan  bahwa  tarif  tertinggi  sebagaimana dimaksud pada ayat  1 diatas dapat diturunkan maksimal menjadi 25%. Hal ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah.

## Penurunan Tarif PPh Pasal 25 Berlaku Mulai Masa Pajak April 2020
Pemerintah  menerbitkan  aturan  teknis  untuk  menghitung  Pajak  Penghasilan (PPh)  badan  menggunakan  tarif  baru  yang  lebih  rendah,  yakni  22%  untuk  Wajib Pajak  badan  biasa  dan  19%  bagi Wajib  Pajak  badan  masuk  bursa.  Ketentuan  tarif baru ini sudah dapat digunakan sebagai basis penghitungan PPh badan mulai masa pajak April 2020, dengan batas setor paling lambat 15 Mei 2020. Kepastian tersebut tertuang  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  (Perdirjen)  Pajak  Nomor  PER- 08/PJ/2020  tentang  Penghitungan  Angsuran  PPh  untuk  Tahun  Pajak  Berjalan Sehubungan  dengan  Penyesuaian  Tarif  PPh  Wajib  Pajak  Badan.Beleid  ini merupakan  aturan  teknis  dari  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020.
Penurunan  tarif  PPh  Wajib  Pajak  badan  dilakukan  melalui  dua  tahap.  Tahap pertama, tarif PPh Pasal 25 yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya tarif yang  berlaku  lebih  rendah  lagi,  yaitu  20%.  Adapun  bagi  perusahaan  yang  telah memperdagangkan sahamnya minimal 40% di Bursa Efek Indonesia (BEI), besaran tarif PPh-nya 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPh untuk perusahaan masuk bursa menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun menjadi 17% mulai tahun 2022 dan seterusnya. Meskipun berlaku mulai tahun 2020, ketentuan tarif baru ini baru dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020, atau setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun  Pajak  2019.  Sementara  untuk masa  pajak  Januari,  Februari  dan  Maret 2020  tetap  menggunakan  tarif  yang  berlaku  sebagaimana  dalam  Undang-Undang PPh,  yaitu  sebesar  25%.  Dengan  ketentuan  ini,  Wajib  Pajak  badan  masuk  bursa yang  pada  tahun  2019  mendapatkan  fasilitas  pengurangan  PPh  sebesar  5%, penghitungan  angsuran  PPh  Pasal  25  tahun  2020  menggunakan  tarif  yang  baru. Berikut ini contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan Perdirjen Pajak nomor PER-08/PJ/2020.

## Contoh aplikasinya:
PT  A  yang  pembukuannya  menggunakan  tahun  kalender,  telah  penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut :
Keterangan Tahun Pajak 2019 (Rp) Peredaran Bruto 52.000.000.000
Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (25% X PKP) 1.275.000.000 Kredit Pajak 75.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Desember 2019)  80.000.000
Dengan  demikian,  angsuran  masa  pajak  Januari  dan  Februari  adalah  sama yaitu Rp 80.000.000. Sedangkan untuk masa pajak Maret 2020, yang menggunakan tarif sebesar 25%, penghitungannya adalah sebagai berikut :
Keterangan Jumlah (Rp) Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (25% X PKP) 1.275.000.000 Kredit Pajak 75.000.000 Dasar Angsuran PPh pasal 25 1.200.000.000 Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020) 1.000.00.000
Adapun,  untuk  masa  pajak  April  setelah  terjadi  penyesuaian  tarif  menjadi sebesar 22%, penghitungannya menjadi sebagai berikut :
Jumlah (Rp) Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (22% X PKP) 1.122.000.000 Dikurangi: Kredit Pajak 75.000.000 Dasar Angsuran PPh pasal 25 1.047.000.000 Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020) 87.250.000

## Pajak Penghasilan Bagi Dokter
Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  Wajib  Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain,  kecuali  ditentukan  lain dalam  UU  PPh.  Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang belum dikenakan pajak juga termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.
Dengan  demikian  Wajib  Pajak  yang  menerima  penghasilan  yang  merupakan Objek  Pajak  Penghasilan,  wajib  membayar  atau  melunasi  Pajak  penghasilan termasuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Dokter.

## Jenis penghasilan Dokter
Dokter  karena  keahliannya  atau  kegiatannya  dapat  menerima  penghasilan  yang berupa:
1. Gaji  dan  tunjangan  serta  pembayaran  lainnya  terkait  dengan  gaji,  sebagai pegawai tetap;
2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli;
3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.
4. Hadiah  atau  penghargaan,  bonus,  gratifikasi  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya;
5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek;
PPh  yang  harus  dibayar  atau  dilunasi  dokter  atas  penghasilan  yang diterimanya,  terdapat  pembayaran  atau  pelunasan  PPh  dapat  dilakukan  melalui  2 cara yaitu:
1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi hasil;
2. Penyetoran  sendiri  oleh  Wajib  pajak  setelah  menghitung  dan  memperhitungkan PPh terhutang selama satu tahun.
Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya  yang  terkait  dengan  gaji,  honorarium,  komisi  atau  fee,  hadiah,  bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja  yang  ditunjuk  sebagai  pemotong,  ditentukan  melalui  penghitungan  yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terhutang ini disebut  juga dengan PPh Pasal 21 karena diatur dalam Pasal 21 di UU PPh.

## Pembukuan
Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga  ahli  di  Rumah  sakit/Klinik  Kesehatan,  didapat  dari  hasil  laporan  Rugi  Laba. Apabila  Untung  maka  atas  keuntungan  tersebut  dikenakan  tarif  pasal  17  ayat  (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.

## Pencatatan
Laba  usaha  dari  praktek  maupun  pekerjaan  bebas  seperti  dokter  sebagai tenaga  ahli,  didapat  dari  peredaran  atau  penerimaan  bruto  (omzet)  selama  satu tahun  dikalikan  norma  penghitungan  penghasilan  neto  (misalnya  untuk  praktek  di Mataram ditentukan norma penghasilan nettonya 45%).

## Batas Waktu Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25
Setelah  menghitung  dan  menetapkan  jumlah  PPh  Pasal  25  yang  harus dibayarkan  setiap  bulannya,  Wajib  Pajak  tentu  diwajibkan  untuk  selalu  taat melakukan  pembayaran.  Perlu  diingat,  PPh  Pasal  25  harus  dibayar  paling  lambat pada  tanggal  15  di  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak.  Sebagai contoh, untuk PPh Pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021.
Jika  terjadi  keterlambatan  membayar,  maka  Wajib  Pajak  akan  dikenakan sanksi  administrasi.  Sanksi  administrasi  tersebut  berupa  bunga  sebesar  2%  per bulan  yang  dihitung  sejak  tanggal  jatuh  tempo  hingga  tanggal  pembayaran.   Untuk melakukan  pembayaran  PPh  Pasal 25  setiap  bulan  secara  rutin,  Wajib  Pajak  perlu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) atau yang biasa disebut e-billing. Materi pelatihan tersebut telah diaplikasi kepada peserta kegiatan, dan hasilnya secara  kualitatif  peserta  pelatihan  terutama  bendaharawan  sebagai  faktor  kunci pengelolaan pajak rumah sakit telah sepenuhnya memahami. Akhirnya, pemahaman terkait  pengelolaan  pajak  ini  dapat  diplikasi  sebagai  pedoman  dalam  pengelolaan pajak rumah sakit.
Di  balik  kesuksesan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ada  beberapa kendala  yang  dapat  menjadi  referensi  perbaikan  di  masa-masa  mendatang,  antara lain:  (a)  kegiatan  pelatihan  dilakukan  pada  rentang  waktu  yang  kurang  terstruktur mengingat  kesibukan  pihak-pihak  yang  terlibat,  sehingga  palksanaan  pelatihan dilanjutkan dengan konsultasi dan ini sangat dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif  lama.  (b)  aspek  pajak  pada  rumah  sakit  sangat  luas  sehingga  pelaksanaan kegiatan  hanya  difokuskan  pada  aspek  pengelolaan  pelaporan  pajak.  Ke  depan  ini kegiatan dapat mencakup aspek lain dari kewajiban pajak di rumah sakit

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  sosialisasi  dan  pelatihan pengelolaan  pajak  rumah  sakit  telah  dilakukan.  Permasalahan  utamanya  terkait dengan  aplikasi  pasal  21,  25,  dan  29.  Penyajian  materi  telah  dilakukan  secara sistematis  dengan  mengutamakan  persentasi,  diskusi  dan  tanya  jawab.  Tiap permasalahan  yang  dihadapi  dalam  konteks  pengelolaan  pajak  menjadi  materi diskusi  antara  penyaji  (pemateri  kegiatan  pelatihan)  dengan  peserta.  Selanjutnya, pelatihan  berkesinambungan  dilakukan  secara  dinamis  dimana  peserta  melakukan konsultasi  pada  tiap-tiap  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  pajak rumah sakit, bentuk konsultasi melalui pertemuan langsung, maupun menggunakan perangkat  komunikasi seperti telfon. Hasil kegiatan secara umum (kualitatif) adalah peserta  pelatihan  terutama  bendaharawan  sebagai  faktor  kunci  pengelolaan  pajak rumah sakit telah sepenuhnya memahami pengelolaan pajak. Akhirnya, pemahaman terkait  pengelolaan  pajak  ini  dapat  diplikasi  sebagai  pedoman  dalam  pengelolaan pajak rumah sakit.

## REKOMENDASI
Aspek pajak pada rumah sakit sangat luas sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke depan dapat mencakup aspek lain dari kewajiban pajak di rumah sakit .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Tim  pengabdian  kepada  masyarakat  mengucapkan  terimakasih  kepada  pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, terutama tim pelaksana kegiatan, peserta kegiatan, dan pihak rumah sakit yang telah memberi izin kegiatan

## DAFTAR PUSTAKA
Dwianika,  A.,  &  Naibaho,  H.  (2020).  Peningkatan  Kemampuan  Perpajakan  Rumah Sakit  Bagi  Pegawai  Rumah  Sakit  Permata  Pamulang  Melalui  Pelatihan Perpajakan. Patria :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  110 –113. https://doi.org/10.24167/patria.v2i2.2774
Nugroho,  V.  Q.,  &  Kurnia,  K.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 9 (1), Article 1.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767
Putri,  A.  A.  (2018).  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Studi  Aspek  Penerapan  E-Filing, Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  dan  Sosialisasi  Pajak. Jurnal  Akuntansi Dan
Ekonomika , 8 (2), 261 –267.
https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151
Putri, A. A., & Putri, A. A. (2016). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas  Penghasilan  Dokter  Sebagai  Tenaga  Ahli  Pada  Rumah  Sakit Muhamadiyah
Sumberejo
[Universitas
Gadjah Mada].
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/101012
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak, Dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi  Dewantara , 1 (1), 15 –30. https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21
Rezeki,  S.  V.,  Vegirawati,  T.,  &  Masamah,  M.  (2021).  Pengaruh  pengetahuan undang-undang  pajak  penghasilan  dan  pengetahuan  loopholes  wajib  pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance , 173 –180.
Tarmidi, D., Solihati, G. P., Suryati, A., & Sari, P. N. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. Dinamisia : Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat , 5 (3), 552 –559.
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109
Waisnawa,  N.  K.  D.  (2019).  Sistem  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  (  PPH  ) Pasal  21  Untuk  Pegawai  Tetap,  Pegawai  Tidak  Tetap,  dan  Tenaga  Ahli Berbasis  Web  Pada  PT.  KEvin  Bakeri  Suksesselalu. Jurnal  Akuntansi  dan Perpajakan , 5 (1), 15 –20. https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.2833
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal:  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 7 (1),  33 –54. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 7 (01), 27 –34. https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.3