Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179

## JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

## Harmonis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Email: harmonis@umj.ac.id

## Abstrak
Kajian tentang jurnalistik penyiaran hingga studi ini dilakukan, masih terbatas dilakukan oleh para peneliti. Dari kajian  yang  terbatas  tersebut  lazimnya  juga  masih  sebatas  masalah  jurnalistik  secara  umum.  Untuk memperbanyak  hasil  studi  tentang  isu  di  atas,  kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  gambaran  dari pesan yang terkandung pada gendre program berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi swasta nasional berkenaan dengan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Indonesia dan hubungannya dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Yakni peraturan perundang- undangan yang menjadi panduan dalam segala aktivitas penyiaran, khusus undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang  Penyiaran  dan  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  (KPIP)  nomor  01/P/KPI/03  tahun  2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).  Teori  utama  yang  dipergunakan  adalah broadcasting ,  jurnalistik  penyiaran  dan  pemilu.  Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen yang diperoleh melalui  media online ataupun offline serta  diperbanyak  melalui  wawancara  dengan  sumber  informasi  yang dipahami  memiliki  kompetensi  dibidang  jurnalistik  penyiaran,  khususnya  jurnalistik  penyiaran  televisi  dalam konteks  Pemilu.  Hasil  kajian  memperlihatkan  bahwa  berita-berita  yang  didiseminasikan  oleh  media  penyiaran televisi  berita  nasional  tentang  pemilu  tahun  2019,  khususnya  tentang  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden Indonesia,  masih  belum  sepenuhnya  melaksanakan  amanah  yang  terdapat  pada  UU  Nomor  32  Tahun  2002, khususnya  Pasal  5,  Pasal  36,  ayat  (4)  dan  (6),  dan  pasal  42.  Maupun  P3SPS.  BAB  XVIII  Program  Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3.
Kata kunci: Penyiaran, Televisi, Jurnalistik, Regulasi dan Pemilu.

## BROADCASTING JOURNALISTICS AND GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA

## Abstract
Studies  on  broadcast  journalism  until  this  study  was  conducted,  were  still  limited  to  researchers.  From  the limited  studies,  it  is  usually  still  limited  to  general  journalism  issues.  To  increase  the  results  of  studies  on  the above  issues,  this  study  aims  to find out  about the description of the messages contained  in the news program genre  disseminated  by  national  private  television  broadcasting  media  regarding  the  2019  general  election (Pemilu) in Indonesia and its relationship to the main tasks and functions (tupoksi) that should be carried out by broadcasting institutions. Namely the laws and regulations that serve as guidelines in all broadcasting activities, specifically  Law  Number  32  of  2002  concerning  Broadcasting  and  the  Regulation  of  the  Central  Indonesian Broadcasting Commission (KPIP) Number 01/P/KPI/03 of 2012 concerning Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Number 02/P/KPI/03 of 2012 concerning Broadcast Program Standards (SPS). The main theories used are  broadcasting,  broadcast  journalism  and  elections.  Meanwhile,  the  method  used  is  a  qualitative  research method,  with  data  collection  techniques  through  documents  obtained  through  online  or  offline  media  and augmented through interviews with information sources who are understood to have competence in the field of broadcast journalism, especially television broadcast journalism in the context of the Election. The results of the study  show  that  the  news  disseminated  by  national  news  television  broadcast  media  about  the  2019  election, especially  about  the  Indonesian  presidential  and  vice  presidential  election,  has  not  fully  implemented  the mandate  contained  in  Law  Number  32  of  2002,  especially  Article  5,  Article  36,  paragraphs  (4)  and  (6),  and
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Article  42.  As  well  as  P3SPS.  CHAPTER  XVIII  Journalistic  Broadcast  Program,  Part  One  Journalistic Principles Article 40. And KEJ. Articles 1 and 3.
Keywords : Broadcasting, Television, Journalism, Regulation and Elections.

## PENDAHULUAN
Studi  tentang  jurnalistik  penyiaran  ( broadcast journalism ),  secara  khusus  jurnalistik  televisi
( television  journalism )  yang  berkaitan  dengan aspek yang bersifat teknis profesi kejurnalisan, seperti proses mencari dan menghimpun berita, kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  mencari dan  menghimpun  berita,  wartawan  sebagai profesi,  menulis  dan  gaya  penulisan  berita dengan  berbagai  jenisnya  (seperti  tulisan  atau laporan  olah  raga, feature dan human  interest , serta reportase-reportase ),  struktur  berita, kutipan  dan  atribusi,  wawancara  dan  lain- lainnya.  Termasuk  juga  kajian  yang  bersifat normative .  Relatif  sudah  banyak  dilakukan oleh  para scholar ,  pakar  ataupun  ahli komunikasi  massa  secara  umum  dan  bidang penyiaran  secara  khusus,  dari  berbagai  sudut pandang dan dengan jenjang (tingkat)
pendidikannya (Strata 1/Sarjana, hingga
3/Doktor).
Hal ini dapat dipahami melalui berbagai bahan  rujukan  yang  dihasilkan  oleh  banyak pakar,  seperti  Head  dan  Sterling  melalui bukunya  yang  berjudul Broadcasting  in America (1990),  Newcomb; Television;  The Critical  View (2000),  Askurifai; Jurnalistik Televisi;  Teori  dan  Praktek (2009),  Vivian; The  Media  Of  Mass  Communication (1999),
Fachruddin;  Journalism  Today  (2019)  dan Nasrullah; Metode Penelitian Jurnalisme (2020).
Namun jika dianalisis secara lebih kritis dan  mendasar  tentang  jurnalistik  penyiaran ataupun  jurnalistik  televisi  secara  khusus, masih  perlu  diperbanyak  dan  ditingkatkan (kuantitas  dan  kualitas)  kajiannya.  Dalam konteks  kajian  ini,  dengan  tidak  mengurangi rasa  penghargaan  yang  mendalam  terhadap studi  yang  sudah  dilakukan,  terutama  yang
bersifat normatif dan teknis operasional seperti yang  dikemukakan  di  atas.  Hasil  kajian  yang dipaparkan  melalui  melalui  tulisan  yang  serba terbatas  ini,  melakukan  pengkayaan  ataupun berusaha  untuk  menambah  kuantitas  dan kualitas  dari  studi  yang  bersifat  mendasar tersebut.  Kajian  yang  dimaksudkan  adalah seputar penyiaran dan pemilu dengan memfokuskan  pada  aspek  yang  berkenaan dengan  pemberitaan  seputar  pemilu  dianalisis dari  perspektif  atau  sudut  pandang  standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran.
Diilhami  oleh  banyak  aspek  yang  dapat kajian  di  seputar  jurnalisme  penyiaran  televisi khususnya  dan  jurnalisme  pada  umumnya  di atas,  maka  kajian  ini  mengajukan  pertanyaan mendasar  yang  berkenaan  dengan  salah  satu aspek  yang  perlu  dikaji  dibidang  penyiaran. Tepatnya  bidang  jurnalistik  penyiaran  televisi dalam  kaitannya  dengan  Pemilihan  Umum (Pemilu).  Artinya,  seperti  apa  kandungan  dari pemberitaan  yang  didiseminasikan  oleh  media penyiaran televisi  Indonseia seputar Pemilihan Umum  (Pemilu)  dianalisis  dari  perspektif ataupun  sudut  pandang  standar  peraturan perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan penyiaran,  khususnya  UU  No.  32  Tahun  2002 tentang  Penyiaran  dan  P3SPS  KPI  Pusat  No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012?
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  kajian  ini  hanya  difokuskan pada  aspek  berita  tentang  pemilihan  umum (Pemilu)  tahun  2019  di  media  penyiaran televisi berita nasional Indonesia dipahami dan dikritisi  dari  sudut  pandang  (perspektif) standar yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran, apakah sudah mengikuti standar ataupun masih
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
perlu  untuk  disingkronkan  dengan  semangat yang terkandung pada nilai-nilai yang terdapat pada  standar  regulasi  penyiaran,  khususnya UU  Penyiaran  Nomor  32  Tahun  2002  dan P3SPS  KPI  Nomor  01  dan  2/P/KPI/03  Tahun 2012 tersebut, dengan segala hujjah  atau  dalil, ataupun rasionalitasnya.
Mengingat perkembangan konsep jurnalisme  berkaitan  dengan  kepentingan bisnis  dan  politik,  serta  ideologi,  sehingga gaya,  ruang  lingkup,  topik  pemberitaan,  jenis- jenis  jurnalistik  sangat  variatif  atau  beraneka ragam.  Maka  dalam  konteks  penelitian  ini, kajian  hanya  bertujuan  untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan  ataupun  memaparkan  serta menganalisis tentang pemberitaan yang berkenaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu):
1. Berita  yang  berkenaan  dengan  Pemilu tahun  2019  di  media  massa  penyiaran televisi berita nasional Indonesia.
2. Berita tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) tahun  2019  di  media  penyiaran  televisi berita nasional Indonesia dianalisis dengan  menggunakan  standar  peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, khsususnya UU
Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI  Pusat  No.  01  dan  2/P/KPI/03  Tahun 2012.
Littlejohn  dan  Foss  (2016:  93-94) mengatakan  bahwa Broadcasting (penyiaran) jelas  merupakan  perkembangan  media  penting di  abad  ke-20.  Awalnya  radio,  setelah  itu televisi,  berkembang  menjadi  media  massa yang  dapat  menarik  perhatian  hampir  seluruh negara  pada  satu  waktu.  Tetapi  yang  menarik berkenaan dengan kajian penyiaran dikalangan scholar atau  pakar  komunikasi  –  dengan beberapa pengecualiaan – adalah relatif sedikit teori  yang  mereka  kembangkan  yang  khusus membahas  tentang  penyiaran.  Dari  teori  yang sedikit  tersebutpun  pada  umumnya  hanya membahas  tentang  efek  media.  Namun  jika dikaji secara lebih kritis lagi, sebenarnya masih banyak  dari  teori  tersebut  yang  cukup  relevan
dengan broadcasting ,  namun  juga  membahas tentang efek dari media lain, seperti koran.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  penyiaran  adalah  proses,  cara,  dan tindakan  penyiaran.  Penyiaran  mengandung pesan,  pesan  berseri  dalam  bentuk  audio, visual,  atau  audio  visual  dalam  bentuk  grafik, karakter,  baik  interaktif  maupun  yang  bukan, yang bisa diterima melalui penerima siaran.
Merujuk  kepada  kajian  yang  dilakukan oleh  banyak scholar ,  pakar  yang  menekuni bidang  media,  seperti  Hubbermas  (1984, 1996).  Lebih  khusus  lagi  bidang  media penyiaran,  seperti  Head  dan  Sterling  (1990). Juga  Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32 Tahun 2002. Menyatakan bahwa pada hakekatnya  media  penyiaran  itu  adalah  segala sesuatu  yang  berfungsi  sebagai  penghubung ataupun penyambung pesan  – yang memediasi -  antara  pengirim  dan  penerima  pesan  dengan menggunakan spektrum frekuensi radio dengan berbagai  fungsi  dan  dampaknya.  Secara sederhana  disebut  dengan  media  penyiaran radio dan televisi.
Undang-Undang  Penyiaran  Republik
Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002,  diktum Menimbang,  ayat  d  menyebut  dengan  lebih tegas  lagi,  yaitu  bahwa  lembaga  penyiaran merupakan  media  komunikasi  massa  yang mempunyai  peran  penting  dalam  kehidupan sosial,  budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi,  pendidikan,  hiburan,  serta  kontrol dan perekat sosial.
Dalam  konteks  isi  siaran  Undang-
Undang  Penyiaran  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2002,  diktum  Menimbang,  ayat  e mengamanahkan bahwa siaran yang dipancarkan  dan  diterima  secara  bersamaan, serentak  dan  bebas,  memiliki  pengaruh  yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran  wajib  bertanggungjawab  dalam menjaga  nilai  moral,  tata  susila,  budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
berlandaskan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Pada  dasarnya  ketika  mengkaji  ataupun memahami secara mendalam dan komprehensif atau menyeluruh tentang jurnalistik penyiaran, maka fokus kajian bukan hanya  sebatas  pada  aspek  yang  bersifat  teknis profesi  atau  operasional  semata.  Pengetahuan yang  hanya  bersifat  praktikal.  Seperti  yang dapat dijumpai atau ditemukan melalui banyak referensi ,  rujukan,  bacaan  yang  tersedia, khususnya dalam bentuk buku (seperti Charnley,  1975;  Harris  dkk,  1981;  Assegaf, 1991;  Andrew,  1994;  Baksin,  2006;  dan Kusumadiningrat  &  Kusumadiningrat,  2009 serta Ibrahim dkk. 2016).
Khoirul  Muslimin  dalam  buku  yang berjudul  Jurnalistik  Dasar:  Jurus  Jitu  Menulis Berita,  Feature  Biografi,  Artikel  Populer,  dan Editorial (2021), jurnalistik penyiaran ( broadcast  journalism )  sering  juga  disebut jurnalistik elektronik ( electronic journalism ).
Dilansir dari situs Study.com, jurnalistik penyiaran  secara  khusus  mengacu  pada penyampaian  berita  lewat  media  tertentu, seperti radio dan televisi.
Dari  sisi  karakteristik  ataupun  ciri- cirinya,  dalam  buku  Jurnalistik  Sinematografi (2021)  Rusman  Latief  mengatakan  bahwa karakteristik media jurnalistik penyiaran terdiri dari  sebagai  berikut,  yaitu:  Bisa  dilihat  dan didengar.  Radio  bisa  didengar,  sementara televisi  bisa  dilihat  serta  didengar.  Bisa disaksikan  lagi  jika  ditayangkan  kembali. Media penyiaran dikenal memiliki keterbatasan waktu.
Artinya setelah siaran dilakukan, khalayak  tidak  bisa  menyaksikannya  kembali jika  tidak  ada  penayangan  ulang.  Daya jangkaunya  luas.  Televisi  dan  radio  bisa menjangkau masyarakat luas. Biaya operasionalnya tergantung jenis media penyiaran.  Untuk  televisi,  biaya  operasional yang  dibutuhkan  cukup  tinggi.  Sedangkan biaya  operasional  radio  tidak  terlalu  tinggi. Penyebarannya  cepat.  Media  penyiaran  bisa
disebarkan dengan cepat ke seluruh masyarakat.  Ketika  sebuah  peristiwa  terjadi, reporter  akan  langsung  datang  ke  lokasi  untuk mencari  informasi  dan  menyiarkannya  secara langsung.
Melainkan yang lebih signifikan ataupun lebih penting dari yang bersifat teknis tersebut antara  lain  adalah,  studi  yang  berkenaan dengan  seputar  peran  penting  dan  signifikan  – berarti  -  yang  mesti  dilakukan  oleh  jurnalistik penyiaran tersebut.
Dominick  (2005:  453)  mengatakan bahwa  “ the  role  of  a  mass  media  system  in  a given country will differ according to its place in the typology. For example, as mentioned, in many  developing  countries  where  there  is strong  centralized  control  over  the  media,  the principal  role  of  mass  communication  is  to help develop and build the nation ”.
Namun,  kata  Dominick  (2005:  453)  “ in general,  the  media  expected  to  help  further modernization or other national goals ”.
Dominick  mengingatkan  bahwa  pada dasarnya  media  (dalam  hal  ini  jurnalistik penyiaran ataupun berita yang didiseminasikan oleh  media)  diharapkan  dapat  membantu kelanjutan  dari  modernisasi  dan  tujuan nasional yang lain.
Dengan  demikian  bermakna  bahwa kehadiran  jurnalistik  penyiaran  dengan  berita- berita  yang  didiseminasikan  kepada  pemirsa tidak sebatas diseminasi yang tidak mempunyai  makna  dan  arti  yang  signifikan (berarti),  seperti  hanya  sebatas  diseminasi berita  tentang  upacara  bendera  ataupun  hari ulang  tahun pejabat  negara  semata.  Melainkan lebih  jauh  dari  itu,  yaitu  membuat  sebuah negara  bangsa  menjadi  lebih  baik,  lebih modern  dan  dapat  menggapai  apa  yang menjadi cita-cita sucinya. Dipahami dari sudut pandang  falsafah  Negara  Kesatuan  Republic Indonesia  (NKRI),  sebagai  contoh,  yang dimaksudkan  adalah  negara  bangsa  dengan masyarakatnya  yang  adil  dalam  kemakmuran dan  makmur  dalam  keadilan  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Hal  ini  disebabkan  karena  terdapat hubungan ataupun pengaruh kandungan ( content )  pemberitaan  yang  ditonton  ataupun didengar  oleh  anggota  masyarakat  terhadap pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  pemirsa televisi.  Hal  ini  seiring  sejalan  dengan  kajian yang  dilakukan  oleh  para  pakar  berkenaan dengan  efek  dari  media,  khususnya  efek content –  isi  –  media  dalam  bentuk pemberitaan  (Seperti  yang  dikemukakan  oleh Schramm, and  Roberts,  1971;  McQuail,  1987,
2010;  Vivian,  1999;  dan  Littlejohn  And  Foss,
2016).
Untuk itu, berita-berita
yang
didiseminasikan  oleh  media  penyiaran,  secara khusus oleh media penyiaran televisi nasional, sejatinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan penyiaran. Peraturan perundang-undangan yang  memuat  kaedah  ataupun  panduan  yang berkenaan dengan diseminasi berita yang selari dengan  cita-cita  negara  bangsa.  Berita-berita yang dapat membantu terwujudnya pembangunan  nasional  yang  dicita-citakan para pendiri negara bangsa dan setiap generasi dimasanya.
Maknanya, dengan berpedoman ataupun berpegang  teguh  kepada  peraturan  perundang- undangan, pengaruh dari berita yang diseminasikan  oleh  media  penyiaran,  akan selari dengan makna subtantif dari pembangunan negara bangsa dibidang penyiaran, yakni ikut serta dalam mencerdaskan  kehidupan  masyarakat  dan terselamatkan dari berita-berita yang
menyesatkan (hoax). Merujuk  kepada  pendapat  para  pakar tentang Pemilihan
umum ( Stockholm:
International  Institute  for  Democracy  and Electoral  Assistance, 2002;  Nugroho  dan Sukmariningsih,  2020;  Triwahyunigsih,  2019; Subiyanto,  2020)  dan  sistem  pemilu  (Rahma, 2021)  yang  digunakan  oleh  sebuah  negara bangsa,  maka  pada  dasarnya  tujuan  akhir  dari pemilu  yang  dilaksanakan  tersebut  adalah
untuk  menjadikan  sebuah  negara  bangsa menjadi lebih baik.
Artinya,  melalui  pelaksanaan  pemilihan umum  diperoleh  hasil  yang  membuat  sebuah negara  bangsa  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini disebabkan  karena  sistem  pemilu  dan  produk dari pemilu selari ataupun sejalan dengan yang menjadi  cita-cita  masyarakat  sebuah  negara bangsa.  Seperti  terpilih  presiden  dan  anggota parlemen  ataupun  wakil  rakyat  yang  sesuai dengan  aspirasi  rakyat.  Dan  yang  terpilih berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita  negara  bangsa,  yaitu  negara  yang “ Baldhatun Thoyyibatun Wa Rabbun ‘Ghofur ”, negara  yang  adil  dalam  kemakmuran  dan makmur dalam keadilan.
Dalam  konteks  jurnalistik  penyiaran pemilu. Jurnalistik penyiaran yang dimaksudkan  ialah  berita  seputar  pemilu  yang didiseminasi  ataupun  dipancar  luaskan  oleh media  penyiaran,  khususnya  media  penyiaran televisi berita.
Pemahaman bahwa pada dasarnya, yang dimaksudkan  dengan  jurnalistik  penyiaran pemilu  adalah  berita  seputar  pemilu  yang didiseminasi  ataupun  dipancar  luaskan  oleh media penyiaran diinspirasi ataupun bersumber pada  makna  yang  terdapat  pada  hakekat  dari jurnalistik  penyiaran,  yaitu  proses  pemancar luasan  berita  yang  dilakukan  oleh  media penyiaran,  khususnya  televisi.  Dan  hakekat dari  pemilihan  umum  (Pemilu),  yakni  salah bentuk  pendidikan  politik  bagi  rakyat,  bersifat langsung,  terbuka,  massal,  dan  adil,  yang diharapkan  bisa  mencerdaskan  pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat  mengenai  demokrasi  (Haris  dalam Rantau, 2019).
Berita seputar pemilu yang disampaikan oleh media penyiaran televisi kepada masyarakat  pemirsa,  baik  pendengar  maupun penonton,  dengan  tujuan  agar  masyarakat menjadi  lebih  “literat”  ataupun  memahami secara  lebih  utuh  tentang  pemilu  dalam berbagai aspeknya, dan selanjutnya
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses pemilu.
Agar  berita  yang  didiseminasikan  oleh para  jurnalis  media  penyiaran  televisi  tentang pemilu sejalan dengan semangat pembangunan negara  bangsa  dibidang  penyiaran,  maka berita-berita  yang  didiseminasikan,  khususnya tentang  pemilu,  sejatinya  sejalan  dengan peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran.  Hal  ini  disebabkan  karena  makna subtantif dari kehadiran undang-undang dibidang  penyiaran  adalah  untuk  mengawal segala aktivitas yang terkait dengan penyiaran, termasuk jurnalistik penyiaran yang berkenaan dengan pemilu, sesuai dengan apa yang dicita- citakan oleh negara bangsa.
Artinya,  pemberitaan  seputar  pemilu yang  didiseminasikan  oleh  media  penyiaran televisi  melalui  para  jurnalisnya,  berpedoman kepada  aturan  yang  terdapat  pada  regulasi penyiaran, khususnya Undang-undang penyiaran  nomor  32  tahun  2002 dan  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (P3SPS KPI).

## METODE
Terdapat  banyak  perspektif  ataupun  sudut pandang  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar dari berbagai bidang ataupun disiplin keilmuan berkenaan  dengan  pendekatan  penelitian.  Hal ini  disebabkan  oleh,  minimal  oleh  dua  hal. Pertama  disebabkan  oleh frame  of  reference (FOR)  atau  dalam  pengertian  sederhananya disebabkan  oleh  rujukannya.  Yang  dijadikan sebagai rujukan oleh ilmuan yang bersangkutan.  Kedua  karena  faktor field  of experience (FOE)  atau  dalam  penjelasan sederhananya disebabkan dengan karena faktor bidang pengalaman. Yang pernah dialami oleh ilmuan yang bersangkutan. Diantara pendekatan  yang  dimaksudkan  tersebut  ialah pendekatan kasus dan fenomenologi.
Dalam  konteks  kajian  ini,  yakni  kajian yang  berkenaan  dengan  jurnalisme  penyiaran
televisi  dan  Pemilihan  Umum  (Pemilu), metode  yang  dipergunakan  adalah  metode kualitatif.  Hal  ini  disebabkan  karena  data ataupun  informasi  dikaji  berkenaan  teks  dan makna  ataupun  yang  dimaksudkan  oleh  teks tentang  objek  kajian.  Tepatnya,  objek  kajian yang  berkenaan  dengan  berita  tentang  pemilu yang  didiseminasikan  oleh  media  penyiaran televisi  nasional  Indonesia  dikaji  dari  sudut pandang standar regulasi penyiaran.
Seharusnya mengikut pedoman regulasi,
peraturan perundang-undangan yang berkenaan  dengan  undang-undang  nomor  32 tahun  2002  tentang  Penyiaran  dan  Peraturan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  (KPIP) nomor  01/P/KPI/03  tahun  2012  tentang Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  nomor 02/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Standar Program Siaran (SPS). Bukan tentang kuantitas ataupun  seberapa  banyak  teks  jurnalisme penyiaran  yang  berkenaan  dengan  Pemilihan Umum  (Pemilu)  yang  didiseminasikan  oleh media  penyiaran  televisi  nasional  Indonesia kepada pemirsa dimanapun mereka berada.
Sama  halnya  dengan  metode  penelitian yang  dikemukakan  oleh  para  sarjana  yang bersifat tidak tunggal. Tidak terdapat pendapat yang  sama  diantara  para  sarjana  ketika mendefinisikan  tentang  metode  penelitian. Demikian juga dengan seputar teknik pengumpulan  data,  terdapat  juga  beberapa teknik  pengumpulan  data  yang  dikemukakan oleh  para scholar atau  ahli.  Diantara  teknik yang  dimaksudkan  tersebut  ialah  teknik wawancara,  angket  atau  quesioner,  dan dokumen.
Dalam  konteks  kajian  ini,  yakni  kajian yang  berkenaan  dengan  seputar  jurnalisme penyiaran  televisi  dan  Pemilihan  Umum (Pemilu),  teknik  yang  dipergunakan  dalam rangka  memperoleh  data  yang  berkenaan dengan tujuan penelitian ialah teknik dokumen dengan  cara  mengumpulkan  dan  mentabulasi serta mendeskripsikan ataupun memberi penjelasan  terhadap  data  yang  ditabulasi tersebut.
Selanjutnya berita yang
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
didiseminasikan  oleh  media  penyiaran  televisi berita  nasional  Indonesia  yang  berkenaan dengan  pemilu  dianalisis  dari  sudut  pandang atau  perspektif  standar  regulasi  penyiaran, khususnya  undang-undang  nomor  32  tahun 2002  tentang  Penyiaran  dan  Peraturan  Komisi Penyiaran  Indonesia  Pusat  (KPIP)  nomor 01/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Pedoman Perilaku
Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Standar Program  Siaran  (SPS),  serta  wawancara dengan  informan  yang  dinyatakan  mempunyai kompetensi dibidang jurnalistik penyiaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk  kepada  kajian  yang  berkernaan dengan  fungsi  dari  media  massa,  termasuk dalam  hal  ini  media  penyiaran,  yakni  untuk mendiseminasikan informasi, mendidik, mempersuasi  dan  menghibur  ( to  inform, educate,  persuasion  and  to  entertainment ), maka sejatinya berita-berita yang didiseminasikan  oleh  media  penyiaran  melalui karya  jurnalistiknya  seputar  pemilu  sejalan dengan  yang  menjadi  fungsi  dari  media tersebut.
Agar fungsi seharusnya dari media tidak tergelincir  dari  rel  yang  sudah  ditetapkan tersebut,  masing-masing  negara  membuat berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuknya. Indonesia sebagai contoh, membuat  Undang-undang  (UU),  Keputusan Presiden  (Kepres),  ataupun  peraturan  lembaga independen yang diberi amanah untuk mengawal tata kelola sebuah program pembangunan, seperti penyiaran dengan lembaga  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dalam bentuk Keputusan, contoh Keputusan KPI.
Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), khususnya fungsi media yang terkait dengan  jurnalistik  penyiaran  pemilu,  terdapat
peraturan  perundang-undangan,  yakni  undang- undang  nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran  dan  Peraturan  Komisi  Penyiaran Indonesia  Pusat  (KPIP)  nomor  01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran  (P3)  dan  nomor  02/P/KPI/03  tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Berita seputar
pemilu yang didiseminasikan  oleh  media  penyiaran  melalui karya jurnalistik penyiaran sejatinya berpedoman  kepada  standar  ataupun  pedoman yang  terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan yang berkenaan dengan pemberitaan.  Peraturan  perundang-undangan yang dimaksudkan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-undang Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran, maupun Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  (KPIP)  nomor  01/P/KPI/03  tahun  2012 tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan nomor  02/P/KPI/03  tahun  2012  tentang Standar Program Siaran (SPS).
1. Pemberitaan di seputar Pemilihan Umum (Pemilu)  di  media  penyiaran  televisi berita nasional Indonesia.
Beraneka  ragam  berita  yang  didiseminasikan oleh  media  massa,  khususnya  media  massa penyiaran,  seperti  televisi.  Namun  jika  dikaji dari perspektif ekonomi politik media (Moscow,  2013),  maka  pada  dasarnya,  tujuan dari  pemberitaan  tersebut  lazimnya  untuk mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi  dan bermotifkan kepentingan politik.
Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu),  keaneka  ragaman  berita  yang diseminasikan  oleh  media  penyiaran  televisi kepada  pemirsanya  (masyarakat)  juga  tidak bisa  dihindari.  Terdapat  juga  berbagai  macam berita  tentang  pemilu  yang  ditayangkan  oleh media penyiaran televisi melalui para jurnalisnya,  seperti  dapat  dipahami  melalui hasil kajian pada tabel 1.
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Tabel 1. Contoh Beragam Berita tentang Pemilu Pada TV Berita Nasional No Televisi Berita Jadwal 01 TVRI Profil Capres No. 01 Jokowi 17-Apr-19 Proses pencoblosan Ma"ruf Amin Bersama Keluarga 17-Apr-19 Liputan  dari  TPS  tempat  cawapres  01  Maruf  Amin  dan  ketum PDI Perjuangan Megawati mencoblos 17-Apr-19 Liputan  dari  TPS  08  Gambir  tempat  capres  01  Joko  Widodo mencoblos 17-Apr-19 Profil cawapres 01 KH Maruf Amin 17-Apr-19 Pemilu raya 2019 profil capres 02 Prabowo 17-Apr-19 Profil cawapres 02 Sandiaga Uno 17-Apr-19 02 TVOne Presiden pilihan rakyat: Hasil quick qount partai politik 17 April 19 Pemenang Pemilu tunggu hasil resmi KPU 18 April 19 Dialog TVOne; Menuju debat pamungkas 13 April 19 Dua  lembaga  survey  ini  sebut  Jokowi  –  Ma’ruf  menang  pilpres 2019 17 April 19 Presiden  pilihan  rakyat:  Tanggapan  TKN  dan  BPN  terkait  hasil quick qount 17 April 19 Presiden pilihan rakyat: Anak milenial ambil peran 17 April 19 Presiden pilihan rakyat: Penghitungan suara di TPS Paslon 17 April 19 03 CNN Indonesia Pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat 13 April 19 Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga 17 April 19 Pemilu 2019 dalam angka 15 April 19 Jelang hitung cepat dan quick qount pemilu 2019 17 April 19 Media Dalam Panggung Pemilu 2019 03 Mei 19 LSI Denny JA: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Menurun 13 Nav 19 Prabowo-Sandi Tercatat Menang Pilpres 2019 di Desa Fiktif 11 Nov 19 04 Kompas TV Berita Capres Jokowi akan mencoblos di TPS GAmbir 17-Apr-19 Berita Capres Prabowo akan mencoblos di TPS Bojong Koneng 17-Apr-19 Menampilkan  pengamat  politik  yang  membahas  peta  kekuatan politik  di  Indonesia  Timur  (membandingkan  hasil  survey  2014 dan 2019) 17-Apr-19 Menampilkan Pengamat Politik dari USU membahas terkait peta pertarungan Pilpres dan Pileg di Sumatera Utara 17-Apr-19 Berita suasana TPS tkeluarga Capres Jokowi mencoblos 17-Apr-19 Berita laporan suasana TPS Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) dan keluarga akan mencoblos 17-Apr-19 Menampilkan  Pengamat  Politik  yang  membahas  peta  kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa 17-Apr-19 05 INews Laporan  terkini  dari  kediaman  cawapres  01  Maruf  Amin  (kita putihkan TPS) 17-Apr-19 Sandiaga  Uno  dan  Keluarga  nyoblos  di  TPS  02  Kebayoran: Prabowo  di  dampingin  Fadli  Zon  untuk  mencoblos  di  TPS Bojong Koneng 17-Apr-19
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Jokowi  Nyoblos  Di  TPS  008  Gambir,  Jokowi  optimis  di  pemilu 2019  Ma'ruf  Amin  juga  mencoblos  di  Jakarta  Utara  Sandiaga Uno dan Keluarga ke TPS dengan berjalan kaki 17-Apr-19 Pemberitaan  Putra  Jokowi  Lakukan  Pencoblosan  Di  Solo  Jawa Tengah 17-Apr-19 Pemberitaan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38 Solo Jawa Tengah 17-Apr-19 Pemberitaan Capres Nomor urut 02 Prabowo Optimis Raih suara 63%, Cawapres Sandiaga Uno Sungkem dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS 17-Apr-19 06 MetroTV Menampilkan  suasana  terkini  di  kediaman  Maruf  Amin  dalam dialog memilih pemimpin negeri 17-Apr-19 Menampilkan  Maruf  Amin  lagi  di  rumah  bersama  istri  dalam dialog pemilu 17-Apr-19 Sandiaga Uno gunakan hak pilih 17-Apr-19 Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos 17-Apr-19 Prabowo - Sandi gunakan hak pilih 17-Apr-19 Prabowo mencoblos gunakan hak pilih 17-Apr-19 Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS 17-Apr-19
Sumber: KPI Pusat dan diolah dari hasil penelitian tahun 202223.
Mencermati  dan  mengkritisi  berita- berita  seputar  pemilihan  umum  (Pemilu)  yang didiseminasikan  oleh  media  penyiaran  televisi berita  nasional  pada  tabel  1,  maka  dapat dinyatakan,  terdapat  benang  hijau  tentang berita-berita  yang  didiseminasikan  oleh  media penyiaran  televisi  berita  nasional,  yakni keaneka  ragaman  berita  yang  didiseminasikan berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu).
Tegasnya, dalam memberitakan peristiwa pemilu tahun 2019 di Indonesia tidak terdapat  kandungan  ( content )  yang  bersifat tunggal.  Masing-masing  media  penyiaran televisi  berita  nasional,  jika  merujuk  kepada pendapat  Moscow  (2013),  mendiseminasikan berita sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politiknya.  Berita  yang  memiliki rating dan sharing terbaik dan implikasi ataupun pengaruh politik yang berarti  bagi mereka dan stakeholder politiknya.
2. Pemberitaan  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu)  di  media  penyiaran  televisi berita  nasional  dianalisis  dari  sudut
pandang atau perspektif standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan  dengan  penyiaran,  khsususnya UU  Penyiaran  No.  32  Tahun  2002  dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.
Selain  perserta  pemilu,  baik  calon  Presiden (Capres),  Wakil  Presiden  (Cawapres),  Partai Politik  (Parpol),  dan  calon  anggota  legislatif pusat  (Dewan  Perwakilan  Daerah/DPD  dan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPRI) dan daerah (Dewan
Perwakilan    Rakyat  Daerah/DPRD  Tingkat  1 dan 2), serta pemangku kepentingan ( stakeholder )  pemilu  lain  yang  diberi  amanah sebagai  peserta  pemilu  juga  melakukan diseminasi  berita  seputar  pemilu.  Termasuk dalam hal ini media penyiaran televisi.
Namun  yang  perlu  menjadi  catatan  dan disimpan  dalam memori jangka panjang  untuk selalu diingat adalah, bahwa dalam melakukan diseminasi  ataupun  penyebaran  informasi seputar  pemilu,  para  pelaku  kepentingan ( stakeholder )  pemilu  harus  mengindahkan
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks lembaga penyiaran  sebagai  salah  satu stakeholder (pemangku  kepentingan)  dibidang  pemilu, dengan  salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsinya, sejatinya (seharusnya) mendiseminasikan berita  tentang  pemilu,  selalu  mematuhi  segala macam  bentuk  peraturan  dari  lembaga  yang diberi  amanah  sebagai  penyelenggara  pemilu, yakni  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU). Khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 23  Tahun  2018  tentang  Kampanye  Pemilihan Umum.
Berdasarkan PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018  Dalam  BAB  V,  Pemberitaan  Dan Penyiaran  Kampanye,  Pasal  53  ayat  (2) dijelaskan  bahwa  pemberitaan  dan  penyiaran kampanye  melalui  media  massa  bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye dan/atau  berita  kegiatan  kampanye  peserta pemilu kepada masyarakat.
Dan  ayat  (3)  Pasal  53  peraturan  yang sama  menjelaskan  bila  media  cetak,  media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan  lembaga  penyiaran  dalam  memberitakan dan  menyiarkan  pesan  kampanye  dan/atau berita kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik  jurnalistik,  pedoman  pemberitaan  media dalam  jaringan,  pedoman  perilaku  penyiaran dan  standar  program  siaran,  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  ayat  (4)  Pasal  53  peraturan ini  menjabarkan  bahwa  selama  masa  tenang, media  cetak,  media  elektronik,  media  dalam jaringan,  media  sosial,  dan  lembaga  penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra  diri  peserta  pemilu,  dan/atau  bentuk lainnya  yang  mengarah  kepada  kepentingan
Kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
Selanjutnya, Pasal 54, ayat (1) Lembaga Penyiaran  Publik  Televisi  Republik  Indonesia, Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio  Republik Indonesia,  Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal, Lembaga  Penyiaran  Swasta,  dan  Lembaga Penyiaran  Berlangganan  memberikan  alokasi waktu  yang  sama  dan  memperlakukan  secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Peserta
Pemilu. Kemudian  Pasal  57,  ayat  (1)  Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta  Pemilu.  Dan  ayat  (2)  Media  cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial,  dan  lembaga  penyiaran  melakukan pemberitaan  sosialisasi  Partai  Politik  Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (2)  dengan  mengedepankan  prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.
Selain PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 dalam  BAB  V,  Pemberitaan  dan  Penyiaran Kampanye, Pasal 53, 54 dan 57, juga peraturan perundang-undangan  yang  secara  langsung berkenaan dengan penyiaran, yakni UU Nomor 32  Tahun  2022  tentang  Penyiaran  dan Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program  Siaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia Pusat (P3SPS KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03
Tahun 2012.
Bila  dilihat  dari  aspek  sisi  hasil  riset kualitas  Program  Siaran  Televisi  terkait dengan  aspek  kualitas  Program  Berita  secara umum  pada  tahun  2019  (Periode  1  dan  2), terlihat pada tabel 2.
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Tabel 2. Aspek Kualitas Program Berita TV Nasional Secara Umum Pada Tahun 2019
Aspek Kualitas Periode Periode 1 (Januari-Maret 2019) Periode 2 (Juni-Agustus 2019) Faktualitas 3.01 3.21 Akurasi 3.01 3.24 Keberimbangan 2.77 3.16 Kepentingan Publik 2.94 3.30 Nilai Kemanusiaan 2.91 3.14 Rata-Rata Indeks 2.93 3.21 Rata-Rata Indeks Tahun 2019 3.07
Sumber: KPIP dan diolah dari hasil Penelitian Tahun 2022/23
Tabel  2  menyampaikan  sebuah  pesan bahwa  kualitas  program  siaran  televisi  berita nasional Indonesia pada dua periode penelitian, yakni  periode  1  dari  bulan  Januari  sampai bulan  Maret  tahun  2019  dan  periode  2  dari bulan  Juni  sampai  Agustus  2019  terdapat perbedaan.
Pada periode 1, yakni dari bulan Januari sampai  bulan  Maret  tahun  2019,  kualitas program siaran berita televisi nasional
berdasarkan  kepada  lima  aspek  kualitas  yang diteliti,  yakni  aspek  faktualitas,  akurasi, keberimbangan,  kepentingan  publik  dan  nilai kemanusiaan,  masih  belum  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  Pusat  (KPIP)  pada  angka  3  yang berarti  berkualitas.  Pada  periode  1  secara umum  masih  pada  angka  2.93  yang  berarti tidak  berkualitas,  khususnya  yang  berkenaan
dengan  aspek  keberimbangan  (2.77),  kepentingan  publik  (2.94)  dan  nilai  kemanusiaan  (2.91). Baru pada periode ke 2  kualitas program siaran berita mencapai  di atas angka 3, tepatnya 3,21 yang berarti sudah berkualitas.
Maknanya, berita yang didiseminasikan oleh media televisi berita nasional mengalami dinamika yang pada satu periode masih belum sejalan dengan standar peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran. Hal ini dapat dipahami melalui data yang dipresentasikan pada tabel 2.
Dari  sisi  media  penyiaran  televisi  berita  nasional,  hasil  riset  kualitas  program  siaran  televisi terkait dengan program berita khusus televisi berita nasional Indonesia dapat dipahami melalui tabel 3.
Tabel 3. Kualitas Program Berita Khusus TV Berita Nasional Indonesia Secara Umum
TV Berita Nasional Periode Periode 1 (Januari-Maret 2019) Periode 2 (Juni-Agustus 2019) TVRI 3.21 3.21 TVOne 2.93 3.31 CNN Indonesia 3.03 3.33 Kompas TV 2.83 3.30 INews 2.88 3.17 Metro TV 2.93 2.99 Rata-Rata Indeks
Rata-Rata Indeks Tahun 2019
Sumber: Diolah dari hasil penelitian tahun 2022/23
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Sejatinya  atau  seharusnya  berita  yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi  berita  nasional  dalam  berbagai  isu ataupun  fenomena  yang  diberitakan  selalu mematuhi segala macam peraturan perundang- undangan,  khususnya  pasal  dan  ayat  yang terdapat pada Undang-undang Penyiaran nomor  32  Tahun  2002  dan  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran  Indonesia  Pusat  (P3SPS  KPIP) Nomor  01  dan  2/P/KPI/03  Tahun  2012. Namun  jika  dicermati  secara  kritis,  tabel  2 menyampaikan  sebuah  pesan  bahwa  lembaga penyiaran televisi  berita nasional masih belum seutuhnya mengikuti ataupun mematuhi
standar penyiaran dibidang jurnalistik
penyiaran.
Aspek  yang  belum  diikuti  atau  dipatuhi tersebut, baik yang berkenaan dengan keberimbangan,  kepentingan  publik,  maupun nilai-nilai  kemanusiaan  (UU  No.  32  Tahun
2002  tentang  Penyiaran,  Pasal  5,  36  dan  42. P3SPS,  Pasal  4,  11  dan  BAB  XVIII  Program Siaran  Jurnalistik  Bagian  Satu  Prinsip-Prinsip Jurnalistik pasal 40). Dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pasal 1 dan 8.
Maknanya, melalui data ataupun informasi yang dipaparkan dalam bentuk tabel 2  dan  3  diperoleh  sebuah  pemahaman  bahwa kualitas  program  yang  bergendre  berita  pada televisi  berita  nasional  Indonesia  seputar pemilu tahun 2019 belum seutuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran.
Data  lain  yang  juga  mendukung  hasil kajian  yang  berkenaan  dengan  berita  tentang pemilu  tahun  2019  yang  didiseminasikan  oleh media televisi berita nasional Indonesia belum seutuhnya  mengikuti  peraturan  perundang- undangan  dibidang  penyiaran  terlihat  pada table 4.

## Tabel 4. Penayangan Iklan Pemilu Pada Lembaga Penyiaran TV Berita Nasional Tahun 2019
No Calon/Lembaga Politik Presiden/Wakil Presiden Lembaga Penyiaran/Durasi (detik) Keterangan 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin Kompas TV Metro TV iNews TV TVRI TV One 1672’ 1175’ 4461’ 1170’ 3507’ 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 775’ 390’ 2230’ 1290’ 3114’ Jumlah 2447’ 2165’ 6691’ 2460’ 6621’
3
Partai Politik PDIP 1134’ 1510’ 1440’ 2010’ Golkar 1050’ 1200’ 1710’ 4680’ Gerindra 1140’ 1200’ 1350’ 1380’ PKB 1140’ 1300’ 1500’ 1947’ PKS 1140’ 1200’ 1410’ 1349’ Demokrat 1140’ 1170’ 1350’ 2040’ Nasdem 1486’ 2880’ 1440’ 2668’ Jumlah Total
Sumber: Hasil Pemantauan Iklan Kampanye TV Berita Nasional 2019 KPID Jawa Barat dan Hasil Olah Tahun 2023
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran, Pasal  5,  yang  berbunyi  Penyiaran  diarahkan untuk  b.  menjaga  dan  meningkatkan  moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa dan memberikan  informasi  yang  benar,  seimbang, dan bertanggung jawab. Pasal 36, ayat (4) yang berbunyi,  Isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya dan  tidak  boleh  mengutamakan  kepentingan golongan  tertentu  dan  (6)  Isi  siaran  dilarang memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak hubungan  internasiona.  Dan  pasal  42  yang berbunyi Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## P3SPS. BAB XVIII PROGRAM
SIARAN JURNALISTIK Bagian Satu Prinsip- Prinsip  Jurnalistik  Pasal  40  Program  siaran jurnalistik  wajib  memperhatikan  prinsip- prinsip  jurnalistik  sebagai  berikut:  a.  akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk,  tidak  menghasut  dan  menyesatkan, tidak  mencampuradukkan  fakta  dan  opini pribadi,  tidak  menonjolkan  unsur  kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan  antargolongan;  b.  tidak  membuat  berita bohong,  fitnah,  sadis,  dan/atau  cabul;    c. menerapkan  prinsip  praduga  tak  bersalah
dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.
KEJ.  Pasal  1  Wartawan  Indonesia bersikap  independen,  menghasilkan  berita yang  akurat,  berimbang,  dan  tidak  beritikad buruk.  a.  Independen  berarti  memberitakan peristiwa  atau  fakta  sesuai  dengan  suara  hati nurani  tanpa  campur  tangan,  paksaan,  dan intervensi  dari  pihak  lain  termasuk  pemilik perusahaan  pers.  b.  Akurat  berarti  dipercaya benar  sesuai  keadaan  objektif  ketika  peristiwa terjadi.  c.  Berimbang  berarti  semua  pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad  buruk  berarti  tidak  ada  niat  secara sengaja  dan  semata-mata  untuk  menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal  3  Wartawan  Indonesia  selalu menguji  informasi,  memberitakan  secara berimbang,  tidak  mencampurkan  fakta  dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga  tak  bersalah.  a.  Menguji  informasi berarti  melakukan  check  and  recheck  tentang kebenaran  informasi  itu.  b.  Berimbang  adalah memberikan  ruang  atau  waktu  pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional.  c.  Opini  yang  menghakimi adalah  pendapat  pribadi  wartawan.  Hal  ini berbeda  dengan  opini  interpretatif,  yaitu pendapat  yang  berupa  interpretasi  wartawan atas  fakta.  Dan  d.  Asas  praduga  tak  bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
.
Tabel 5. Judul Berita tentang Pemilu Pada TV Berita Nasional
No Televisi Berita Jadwal 01 TVRI Profil Capres No. 01 Jokowi 17-Apr-19 Proses pencoblosan Ma"ruf Amin Bersama Keluarga 17-Apr-19 Liputan  dari  TPS  tempat  cawapres  01  Maruf  Amin  dan  ketum PDI Perjuangan Megawati mencoblos 17-Apr-19 Liputan  dari  TPS  08  Gambir  tempat  capres  01  Joko  Widodo mencoblos 17-Apr-19 Profil cawapres 01 KH Maruf Amin 17-Apr-19
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122
P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Pemilu raya 2019 profil capres 02 Prabowo 17-Apr-19 Profil cawapres 02 Sandiaga Uno 17-Apr-19 02 TVOne Presiden pilihan rakyat: Hasil quick qount partai politik 17 April 19 Dua  lembaga  survey  ini  sebut  Jokowi  –  Ma’ruf  menang  pilpres 2019 17 April 19 Presiden  pilihan  rakyat:  Tanggapan  TKN  dan  BPN  terkait  hasil quick qount 17 April 19 Presiden pilihan rakyat: Anak milenial ambil peran 17 April 19 Presiden pilihan rakyat: Penghitungan suara di TPS Paslon 17 April 19 03 Kompas TV Berita Capres Jokowi akan mencoblos di TPS GAmbir 17-Apr-19 Berita Capres Prabowo akan mencoblos di TPS Bojong Koneng 17-Apr-19 Menampilkan  pengamat  politik  yang  membahas  peta  kekuatan politik  di  Indonesia  Timur  (membandingkan  hasil  survey  2014 dan 2019) 17-Apr-19 Menampilkan Pengamat Politik dari USU membahas terkait peta pertarungan Pilpres dan Pileg di Sumatera Utara 17-Apr-19 Berita suasana TPS tkeluarga Capres Jokowi mencoblos 17-Apr-19 Berita laporan suasana TPS Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) dan keluarga akan mencoblos 17-Apr-19 Menampilkan  Pengamat  Politik  yang  membahas  peta  kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa 17-Apr-19 04 INews Laporan  terkini  dari  kediaman  cawapres  01  Maruf  Amin  (kita putihkan TPS) 17-Apr-19 Sandiaga  Uno  dan  Keluarga  nyoblos  di  TPS  02  Kebayoran: Prabowo  di  dampingin  Fadli  Zon  untuk  mencoblos  di  TPS Bojong Koneng 17-Apr-19 Jokowi  Nyoblos  Di  TPS  008  Gambir,  Jokowi  optimis  di  pemilu 2019,  Ma'ruf  Amin  juga  mencoblos  di  Jakarta  Utara,  Sandiaga Uno dan Keluarga ke TPS dengan berjalan kaki 17-Apr-19 Pemberitaan  Putra  Jokowi  Lakukan  Pencoblosan  Di  Solo  Jawa Tengah 17-Apr-19 Pemberitaan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38 Solo Jawa Tengah 17-Apr-19 Pemberitaan Capres Nomor urut 02 Prabowo Optimis Raih suara 63%, Cawapres Sandiaga Uno Sungkem dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS 17-Apr-19 05 MetroTV Menampilkan  suasana  terkini  di  kediaman  Maruf  Amin  dalam dialog memilih pemimpin negeri 17-Apr-19 Menampilkan  Maruf  Amin  lagi  di  rumah  bersama  istri  dalam dialog pemilu 17-Apr-19 Sandiaga Uno gunakan hak pilih 17-Apr-19 Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos 17-Apr-19 Prabowo - Sandi gunakan hak pilih 17-Apr-19 Prabowo mencoblos gunakan hak pilih 17-Apr-19
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122
P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS 17-Apr-19 06 CNN Indonesia Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga 17 April 19 Jelang hitung cepat dan quick qount pemilu 2019 17 April 19
Sumber: KPI Pusat dan diolah dari hasil penelitian tahun 202223.
Mencermati  berita  tentang  pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  pada  tahun  2019 yang  didiseminasikan  oleh  enam  (6)  lembaga penyiaran televisi berita nasional, baik Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  TVRI, maupun  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS) TVOne,  Kompas  TV,  INews  TV,  Metro  TV dan  CNN  Indonesia,  hanya  terdapat  lima  (5) lembaga  penyiaran  televisi  berita  nasional Indonesia yang secara
khusus mendiseminasikan berita tentang calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada    pemilu tahun 2019.
Kelima  (5)  televisi  yang  dimaksudkan tersebut  adalah  Lembaga  Penyiaran  Publik Televisi  Republik  Indonesia  (LPP  TVRI), Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS)  TVOne, Kompas TV, INews TV, dan Metro TV.
Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  pada tanggal  17  April  2019,  menayangkan  7  judul berita seputar pemilu tahun 2019. Dari ketujuh (7)  judul  berita  yang  ditayangkan,  terdapat  5 judul  berita  yang  berkenaan  dengan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  Nomor  Urut  01. Sedangkan  untuk  calon  Presiden  dan  wakil Presiden hanya 02 judul berita saja.
Ini  berarti  bahwa  terdapat  perbedaan kuantitas  penayangan  ataupun  diseminasi berita  antara  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  antara  nomor  urut  satu  (01) dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua (02).
Pada  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS) TVOne,  berita  yang  ditayangkan  pada  jadwal yang  sama,  yakni  tanggal  17  April  2019, terdapat  lima  (5)  judul  berita  yang  berkenaan dengan  pemilu  tahun  2019.  Dari  kelima  (5) berita  yang  didiseminasikan  oleh  TVOne,
terdapat  satu  berita  yang  menyebut  nama pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, yaitu pasangan Jokowi-Ma’ruf, dan memberitakannya  menang  pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  2019.  Sementara pasangan  yang  lain  tidak  diberitakan  secara jelas,  baik  sebagai  pemenang  ataupun  yang kalah.
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Kompas  TV  yang  menayangkan  tujuh  (7) berita  pada  tangal  yang  sama,  yakni  pada tanggal  17  April  2019,  dengan  berbagai  judul. Dari tujuh (7) judul berita yang didiseminasikan oleh Kompas TV pada tanggal 07  April  2019,  meskipun  terdapat  judul  yang variatif ataupun berbeda, namun jika dicermati dengan  seksama,  dapat  dinyatakan  masih terdapat  perbedaan  antara  pasangan  calon Presiden  nomor  urut  satu  (01)  dengan  nomor urut dua (02).
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) INews  TV  yang  mendiseminasikan  berita seputar  pemilu  pada  tanggal  sama  dengan Kompas TV, yaitu pada tanggal 17 April 2019 juga membuat beberapa judul berita.
Mencermati  berita  yang  didiseminasikan  oleh INews TV, terdapat perbedaan antara pasangan calon  nomor  urut  satu  (01),  yakni  pasangan Joko  Widodo  -  Ma’ruf  Amin  dengan  judul berita, Laporan terkini dari kediaman cawapres 01  Maruf  Amin  (kita  putihkan  TPS),  Jokowi Nyoblos  Di  TPS  008  Gambir,  Jokowi  optimis di  pemilu  2019,  Ma'ruf  Amin  juga  mencoblos di  Jakarta  Utara,  Putra  Jokowi  Lakukan Pencoblosan Di Solo Jawa Tengah, dan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38
Solo Jawa Tengah pasangan. Dengan pasangan nomor urut dua (02), yakni pasangan Prabowo Subianto  –  Sandiaga  Uno  dengan  judul  berita, Sandiaga Uno dan Keluarga nyoblos di TPS 02
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Kebayoran:  Prabowo  di  dampingin  Fadli  Zon untuk  mencoblos  di  TPS  Bojong  Koneng, Sandiaga  Uno  dan  Keluarga  ke  TPS  dengan berjalan kaki, Pemberitaan Capres Nomor urut 02  Prabowo  Optimis  Raih  suara  63%,  dan Cawapres  Sandiaga  Uno  Sungkem  dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS.
Maka  dapat  dimaknai  dengan  bahwa terdapat perbedaan dalam diseminasi pemberitaan  antara  kedua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  Joko  Widodo  – Ma’ruf  Amin  dengan  Prabowo  Subianto  – Sandiaga  Uno  yang  dilakukan  oleh  media berita  nasional  pada  masa  pemilihan  umum (Pemilu) tahun 2019. Dimana pasangan nomor urut  satu  (1)  mendapat  porsi  lebih  banyak, yaitu  enam  (6)  berita,  jika  dibandingkan dengan  pasangan  nomor  urut  dua  (2)  yang berjumlah lima (5) berita.
Pada  tanggal  yang  sama,  yakni  tanggal 17  April  2019,  Lembaga  Penyiaran  Swasta (LPS)  televisi  berita  nasional  Metro  TV  juga mendiseminasikan  tujuh  (7)  berita  seputar pemilu 2019. Jika dibandingkan dengan TVRI, TVOne,  Kompas  TV,  dan  Inews,  yang  lebih banyak mendiseminasikan berita seputar calon nomor  urut  satu  (01),  pasangan  Presiden  dan Wakil  Presiden  Joko  Widodo  –  Ma’ruf  Amin. Metro  TV  lebih  banyak  ke  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  nomor  urut  dua (02)  Prabowo  Subianto  –  Sandiaga  Uno,  yaitu sebanyak 4 berita, yang berjudul Sandiaga Uno gunakan hak pilih, Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos  dan  Sandiaga  beserta  istri  mulai mencoblos,  Prabowo  -  Sandi  gunakan  hak pilih,  Prabowo  mencoblos  gunakan  hak  pilih. Sedangkan berita tentang pasangan nomor urut satu (01) berjumlah 3 berita, yaitu Menampilkan  suasana  terkini  di  kediaman Maruf  Amin  dalam  dialog  memilih  pemimpin negeri,  Menampilkan  Maruf  Amin  lagi  di rumah  bersama  istri  dalam  dialog  pemilu,  dan Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS.
Lain  halnya  dengan  televisi  berita nasional  yang  lain,  seperti  TVOne,  Lembaga Penyiaran  Swasta  (LPS)  CNN  Indonesia,
mendiseminasikan  berita  seputar  pemilu  tahun 2019  pada  tanggal  yang  sama  dengan  televisi berita nasional yang lain, tangal 17 April 2019, hanya  dua  (2)  berita,  yaitu  berita  tentang Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga  dan  Jelang  hitung  cepat  dan  quick qount  pemilu  2019.  LPS  CNN  Indonesia  pada tanggal  17  April  2019  sama  sekali  tidak mendiseminasikan  berita  seputar  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  baik pasangan  calon  nomor  urut  satu  (01),  yakni pasangan  Joko  Widodo  –  Ma’ruf  Amin, maupun  pasangan  calon  nomor  urut  dua  (02), yaitu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Dalam  konteks  kajian  yang  berkenaan dengan  jurnalistik  penyiaran  dan  pemilihan umum (Pemilu), khususnya tentang berita yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi  berita  nasional  dianalisis  dari  sudut pandang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan penyiaran,  baik  Undang-undang  Penyiaran nomor  32  Tahun  2002,  pasal  5,  Pasal  36,  ayat (4)  dan  (6),  dan  pasal  42  atau  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat (P3SPS  KPIP)  Nomor  01  dan  2/P/KPI/03 Tahun  2012,  BAB  XVIII  Program  Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik  Pasal  40.  Dan  KEJ.  Pasal  1  dan  3. Masih  terdapat  ketidak  sesuaian  antara  berita yang  didiseminasikan  oleh  lembaga  penyiaran televisi  berita  nasional  tentang  pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemberitaan seputar  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden pasa  masa  kampanye  tahun  2019  dengan peraturan perundang-undangan.
Kelima  (5)  televisi  berita  nasional  yang dijadikan sebagai subjek kajian, yakni Lembaga  Penyiaran  Publik  Televisi  Republik Indonesia  (LPP  TVRI),  Lembaga  Penyiaran Swasta  (LPS)  TVOne,  Kompas  TV,  INews TV,  dan  Metro  TV,  dalam  mendiseminasikan berita tentang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, khususnya pemberitaan tentang pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Nomor  Urut  satu  (01)  Joko  Widodo  –  Ma’ruf Amin  dan  Nomor  Urut  Dua  (02)  Prabowo Subianto  –  Sandiaga  Uno.  Masih  belum mengikuti standar pemberitaan yang terkandung  pada  Undang-undang  Penyiaran nomor  32  Tahun  2002,  pasal  5,  Pasal  36,  ayat (4)  dan  (6),  dan  pasal  42.  BAB  XVIII PROGRAM  SIARAN  JURNALISTIK  Bagian Satu  Prinsip-Prinsip  Jurnalistik  Pasal  40.  Dan KEJ.  Pasal  1  dan  3,  Serta  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran  Indonesia  Pusat  (P3SPS  KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.
Dari  ketujuh  (7)  judul  berita  yang ditayangkan  oleh  LPP  TVRI,  terdapat  5  judul berita  yang  berkenaan  dengan  calon  Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Sedangkan  untuk  calon  Presiden  dan  wakil Presiden hanya 02 judul berita saja.
Perbedaan  yang  sama  juga  dapat dijumpai pada LPS, yaitu TVOne. Dari kelima (5)  berita  yang  didiseminasikan  oleh  TVOne, terdapat  satu  berita  yang  menyebut  nama pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, yaitu pasangan Jokowi-Ma’ruf, dan memberitakannya  menang  pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  2019.  Sementara pasangan  yang  lain  tidak  diberitakan  secara jelas,  baik  sebagai  pemenang  ataupun  yang kalah.
Kompas  TV  masih  terdapat  perbedaan kuantitas  penanyangan  berita  antara  calon nomor  urut  satu  (01),  yakni  Joko  Widodo, yang jumlah beritanya sebanyak 3 berita, yaitu Capres  Jokowi  akan  mencoblos  di  TPS Gambir,  Berita  suasana  TPS  keluarga  Capres Jokowi mencoblos dan Menampilkan Pengamat  Politik  yang  membahas  peta kekuatan  Jokowi-Prbowo  di  Jawa,  dengan calon  nomor  urut  dua  (02),  yakni  Prabowo Subianto  yang  hanya  dengan  dua  (2)  berita, yaitu  Berita  Capres  Prabowo  akan  mencoblos di  TPS  Bojong  Koneng  dan  Menampilkan Pengamat  Politik  yang  membahas  peta kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa.
INews  TV,  dalam  pemberitaannya terdapat  perbedaan  antara  kedua  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Joko Widodo  –  Ma’ruf  Amin  dengan  Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang dilakukan oleh media  berita  nasional  pada  masa  pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Dimana pasangan nomor  urut  satu  (1)  mendapat  porsi  lebih banyak, yaitu enam (6) berita, jika dibandingkan dengan pasangan nomor urut dua
(2) yang berjumlah lima (5) berita.
Jika dibandingkan dengan TVRI, TVOne,  Kompas  TV,  dan  Inews,  yang  lebih banyak mendiseminasikan berita seputar calon nomor  urut  satu  (01),  pasangan  Presiden  dan Wakil  Presiden  Joko  Widodo  –  Ma’ruf  Amin.
Beda  halnya  dengan  Metro  TV  yang  lebih banyak mendiseminasikan berita seputar pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden nomor  urut  dua  (02)  Prabowo  Subianto  – Sandiaga  Uno.  Terdapat  4  berita  tentang pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden Nomor  Urut  dua  (02),  dengan  judul,  Sandiaga Uno  gunakan  hak  pilih,  Prabowo  tiba  di  TPS untuk  mencoblos  dan  Sandiaga  beserta  istri mulai  mencoblos,  Prabowo  -  Sandi  gunakan hak  pilih,  Prabowo  mencoblos  gunakan  hak pilih.  Sedangkan  berita  tentang  pasangan nomor  urut  satu  (01)  berjumlah  3  berita,  yaitu Menampilkan  suasana  terkini  di  kediaman Maruf  Amin  dalam  dialog  memilih  pemimpin negeri,  Menampilkan  Maruf  Amin  lagi  di rumah  bersama  istri  dalam  dialog  pemilu,  dan Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS.
Meskipun  terdapat  perbedaan  berita yang didiseminasikan oleh Lembaga Penyiaran Publik  Televisi  Republik  Indonesia  (LPP TVRI), dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yakni  TVOne,  Kompas  TV,  dan  INews  TV, lebih didominasi atau lebih banyak didiseminasi  berita  seputar  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut satu (01)  Joko  Widodo  –  Ma’ruf  Amin  dengan Metro  TV  yang  didominasi  atau  lebih  banyak didiseminasi  berita  tentang  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  nomor  urut  dua
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
(02)  Prabowo  Subianto  –  Sandiaga  Uno. Namun  dalam  konteks  kajian  ini,  khususnya yang  berkenaan  dengan  tujuan  nomor  dua  (2), yaitu  pemberitaan  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu)  di  media  penyiaran  televisi  berita nasional  dianalisis  dari  sudut  pandang  atau perspektif standar peraturan perundang- undangan  yang  berkenaan  dengan  penyiaran, khsususnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan  P3SPS  KPI  Pusat  No.  01  dan  2/P/KPI/03 Tahun  2012.  Masih  terdapat  ketidak  patuhan ataupun pelanggaran terhadap standar pemberitaan yang ditetapkan oleh UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.
Lembaga penyiaran televisi berita nasional  dalam  melakukan  diseminasi  berita tentang  pemilu,  khususnya  yang  berkenaan dengan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden Nomor Urut satu (01) Joko Widodo – Ma’ruf  Amin  dan  nomor  urut  dua  (02) Prabowo  Subianto  –  Sandiaga  Uno,  masih belum  sepenuhnya  mengikuti  amanah  yang terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan dibidang  penyiaran,  khususnya  UU  No.  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  Pasal  5, tentang  seimbang,  Pasal  36,  ayat  (4)  tentang Isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan  tidak boleh  mengutamakan  kepentingan  golongan tertentu. Maupun P3SPS. BAB XVIII Program Siaran  Jurnalistik,  Bagian  Satu  Prinsip-Prinsip Jurnalistik  Pasal  40,  ayat  a  tentang  adil, berimbang,  tidak  berpihak.  Dan  KEJ.  Pasal  1, ayat c tentang  Berimbang berarti semua pihak mendapat  kesempatan  setara,  dan  3  tentang Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan  secara  berimbang,  ayat  b tentang  Berimbang  adalah  memberikan  ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

## SIMPULAN
Sejatinya, segala peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan pembangunan  disegala  bidang  dalam  sebuah
negara  bangsa,  diimplementasikan  oleh  setiap stakeholder atau  pemangku  kepentingan  di negara  bangsa  yang  bersangkutan.  Tidak terkecuali yang berkenaan dengan penyiaran.
Peraturan perundang—undangan
tersebut,  baik  dalam  bentuk  undang-undang, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,  maupun  dalam  bentuk  Peraturan Lembaga  Negara  Independen  (LNI)  yang diberi  amanah  berdasarkan  Undang-undang (UU)  menjadi  regulator  dibidang  penyiaran, dalam  hal  ini  Komisi  Penyiaran  Indonesia Pusat (KPIP), yaitu Peraturan Komisi
Penyiaran  Indonesia  Pusat  (KPIP)  nomor 01/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Standar Program Siaran (SPS).
Jika merujuk ataupun mencermati secara kritis  hasil  kajian  yang  berkenaan  dengan jurnalistik  penyiaran  dan  pemilihan  umum (Pemilu)  di  Indonesia  pada  tahun  2019, khususnya  yang  berkenaan  dengan  diseminasi berita pemilu seputar calon Presiden dan Wakil Presiden,  masih  terdapat  diantara  berita  yang didiseminasikan  ketidak sesuaian  dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang- undangan dibidang penyiaran, belum mengikuti standar peraturan perundang- undangan,  khususnya  Undang-undang  nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dan Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  nomor 02/P/KPI/03  tahun  2012  tentang  Standar Program Siaran (SPS).
Masih  terdapat  ketidak  sesuaian  antara berita  yang  didiseminasikan  oleh  lembaga penyiaran  televisi  berita  nasional  tentang pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemberitaan  seputar calon Presiden dan Wakil Presiden  pasa  masa  kampanye  tahun  2019, dengan  standar  yang  ditetapkan  ataupun terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan penyiaran, baik UU No. 32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  Pasal  5,  Pasal
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
36,  ayat  (4)  dan  (6),  dan  pasal  42.  Maupun P3SPS.  BAB  XVIII  PROGRAM  SIARAN JURNALISTIK  Bagian  Satu  Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfi,  I.  (2021).  Implikasi  Sanksi  Pidana terhadap  Calon  Anggota  Legislatif Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Awasia:  Jurnal  Pemilu  dan Demokrasi , 1 (1), 37-53.
Andrew,  B.  O.  Y.  D.  (1994). Broadcast journalism:  techniques  of  radio  and  TV news . Focal Press.
Askurifai, B. (2009). Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik. Bandung: Simbiosa
Rekatama  Media  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya .
Basuki,  U.  (2020).  Parpol,  Pemilu  dan Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia Perspektif Demokrasi. Kosmik Hukum , 20 (2), 81-94.
Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif  Dalam  Mewujudkan  Pemilu Demokratis. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Pendidikan) , 6 (1).
Budiono,  B.  (2017).  Menggagas  Sistem Pemilihan  Umum  Yang  Sesuai  Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 33-44.
Charnley, M. V. (1975). Reporting. Diniyanto,  A.  (2022).  Penundaan  Pemilihan Umum  di  Negara  Hukum:  Kajian Demokrasi  Konstitusional  (General Elections  Postponement  in  Rule  of Law:  A  Study  of  Constitutional
Democracy). Negara Hukum: Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan Dan Kesejahteraan , 13 (2), 227-245.
Djafar,  A.  H.  (1982).  Jurnalistik  Masa  Kini
(Pengantar ke Praktek Kewartawanan). Jakarta. Ghalia Indonesia .
Harriss,  J.  Leiter,  K  and  Johnson,  S.  (1981).
The Complete Reporter . Fourth edition. New York. Macmillan Publishing Co. Inc.
Ibrahim,  Faridah.  Mustaffa,  Normah  dan Ghani,  Mohd  Rajib  Ab.  (2016). Penulisan  Media  Massa .  Kangar Perlis.  Malaysia.  Universiti  Malaysia Perlis.
Fikri,  S.,  Nabilah,  I.  F.,  Sari,  I.  S.  W.,  & Siregar,  T.  F.  (2022).  Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. Legalitas: Jurnal Hukum , 14 (1), 78-86.
Heriyanto,  G. ( 2022 ) .  Pemilu  Berkualitas  dan
Demokrasi Indonesia.
Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala  Daerah  Secara  Demokratis. Al Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam , 2 (1).
Kusumadiningrat,  H.,  &  Kusumadiningrat,  P.
(2003). Jurnalistik Teori & Praktik.
Liando,  D.  M.  (2017).  Pemilu  Dan  Partisipasi
Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan  Anggota  Legislatif  Dan Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil
Presiden  Di  Kabupaten  Minahasa Tahun  2014). Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum  (Ekonomi,  Sosial,
Budaya, dan Hukum), 3(2), 14-
28.Moscow,  Vincent.  The  Political Economy  of  Communication.  Online pub date : December 20, 2013 Nugroho,  D.  A.,  &  Sukmariningsih,  R.  M.
(2020).  Peranan  Komisi  Pemilihan Umum  dalam  mewujudkan  pemilu yang demokratis. Jurnal Juristic , 1 (01), 22-32.
Pratiwi,  D.  A.  (2018).  Sistem  Pemilu
Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?. Jurnal  Trias  Politika , 2 (1), 13-28.
Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat (KPIP)  nomor  01/P/KPI/03  tahun  2012 tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang  Standar  Program  Siaran  (SPS).
Jakarta. KPI Pusat.
Rantau,  M.  I.  (2019).  Penguatan  Sistem Presidensial  Di  Indonesia:  Analisis
Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal  Penelitian  Dan  Karya Ilmiah P-ISSN , 1907 , 5693.
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 8 No. 1 Juni 202 4 pp. 103-122 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
Simarmata, Markus H. (2017). Mencari Solusi Terhadap  Keraguan  Sistem  Pemilihan Umum  Yang  Tepat  Di  Indonesia. file:///C:/Users/USER%20001/Downlo ads/106-390-1-PB.pdf.  Jurnal  legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 285 – 300 Sapii, R. B. S., Susanto, A. H., & Aponno, A.
D. (2022). Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilu:  Hambatan  Pemilu Demokratis  dan  Berintegritas  Rezim
Orde Baru. JAPHTN-HAN , 1 (1), 1-17. Subiyanto,  A.  E.  (2020).  Pemilihan  Umum Serentak  yang  Berintegritas  sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi , 17 (2), 355. Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. Legal Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (2),
62-69.
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
Jakarta. KPI Pusat.
Widianingsih,  Y.  (2017).  Demokrasi  dan pemilu  di  indonesia:  suatu  tinjaua
n dari aspek sejarah dan sosiologi politik. Jurnal signal , 5 (2).