Andi Besse Tenri Adjeng 1 , Aminuddin Salle 2 dan Farida Patittingi 3
1 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2&3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
1 Email: anditenriadjeng2@yahoo.com; 2 Email: amin.salle@unhas.ac.id; 3 Email: patittingi@yahoo.co.id
Abstract: Small-scale land acquisition is an activity of providing land by giving fair and fair compensation to the entitled parties. The land area for small-scale land is not more than 5 hectares. This  study aims to  identify and analyze the implementation  of small-scale  land  acquisition  by  using  the  stages  of  determining  the  location  and analyzing  and  finding  legal  implications  for  land  acquisition  by  using  location determining stages. This type of research is an empirical law study in which research serves to see the law in a real sense and examines how the workings of the law in the environment.  Data  are  analyzed  qualitatively  that  is  decomposition,  depiction,  and explanation  of  certain  circumstances,  processes  or  events.  The  results  of  the  study indicate  that  the  implementation  of  small-scale  land  acquisition  by  using  location determination  in  East  Java  is  through  4  (four)  stages  of  planning,  preparation, implementation,  delivery  of  results  based  on  the  Decree  of  Governor  of  East  Java. The  decree  is  inconsistent  with  the  provisions  of  Article  121  paragraph  (3)  of Presidential Decree Number 148 of 2015. The legal implications of this investigation are not null and void, but it can only be revoked if a party sues them.
Keywords : Location Determination, Land Procurement, Small Scale.
Abstrak: Pengadaan  tanah  skala  kecil  merupakan  kegiatan  menyediakan  tanah dengan cara memberi ganti kerugian  yang layak dan adil kepada pihak  yang berhak, luas  tanah  untuk  tanah  skala  kecil  yaitu  tidak  lenih  dari  5  hektar.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis  pelaksanaan pengadaan  tanah  skala  kecil  dengan  menggunakan  tahapan  penetapan  lokasi  dan menganalisis  dan  menemukan  implikasi  hukum  terhadap  pengadaan  tanah  dengan menggunakan  tahapan  penetapan  lokasi.  Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris  dimana  penelitian  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan. Data dianalisis secara kualitatif  yaitu  analisis  penguraian,  penggambaran,  dan  penjelasan  tentang  keadaan, proses  atau  peristiwa  tertentu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan pengadaan  tanah  skala  kecil  dengan  menggunakan  penetapan  lokasi  yang dilaksanakan  di  Jawa  Timur  dilaksanaan  melalui  4  (empat)  tahapan  yaitu perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  penyerahan  hasil  berdasarkan  SK  Gubernur Jawa  Timur.  SK  tersebut  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  121  ayat  (3) Perpres  Nomor  148  Tahun  2015.  Serta  implikasi  hukum  dalam  peneltiian  ini  bukan batal  demi  hukum,  melainkan  hanya  dapat  dibatalkan  apabila  ada  pihak menggugatnya.
Kata kunci : Penetapan Lokasi, Pengadaan Tanah, Skala Kecil

## Penetapan  Lokasi  dalam  Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## Pendahuluan
Sebagai  bagian  dari  hukum agraria  nasional,  peraturan  pengadaan tanah  harus  mengacu  pada  tujuan hukum agraria nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi  dengan  kepentingan  umum. Hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada seseorang  tidak  dapat  dibenarkan, kalau  tanahnya  itu  akan  dipergunakan atau  tidak  dipergunakan  semata-mata untuk kepen-tingan pribadinya,
melainkan wajib pula mempertimbangkan kepentingan umum. 1
Tanah  sebagai  tubuh  bumi  me- rupakan  tempat  tinggal  serta  tempat beraktifitas  bagi  manusia  dan  juga merupakan  kekayaan  nasional  yang dibutuhkan  oleh  manusia  baik  secara individual,  badan  usaha  maupun  pe- merintah  dalam  rangka  mewujudkan pembangunan  nasional.  Jadi  dengan demikian tanah mempunyai arti penting  dan  peranan  penting  dalam hidup  dan  kehidupan  manusia  karena sebagian  besar  kehidupan  manusia tergantung dengan tanah. 2
1 Aminuddin  Salle.  2007. Hukum  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum . Yogyakarta: Kreasi Total Media. hal. 1.
2 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.  2007. Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas
Gajah Mada Bulak Sumur. hal. 6.
Sehubungan dengan
perkembang-an masyarakat untuk mempercepat  jalannya  pembangunan untuk  kepen-tingan  umum,  di  satu pihak  pemerintah  memerlukan  lahan tanah yang cukup luas. Pada pihak lain pemegang  hak  atas  tanah  yang  akan digunakan  tanahnya  oleh  pemerintah untuk pembangunan tidak boleh dirugikan. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan  adanya  suatu  pe-raturan hukum  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Selain  itu  peraturan  per- undangan  yang  jelas  dan  tegas  dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban. 3
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya  disingkat  UUD  NRI Tahun  1945)  merupakan  landasan utama bangsa dan pemerintahan Indonesia  dalam  bertindak.  Konstitusi secara  tegas  mengatur  dasar  dari  tata kehidupan  bernegara  masyarakat  dan bangsa Indonesia. Satu diantara sekian banyak kesepakatan dasar tertulis yang terdapat  dalam  konstitusi,  antara  lain penegasan  Indonesia  sebagai  negara hukum. 4 Sesuai  yang  termaktub  dalam
3 Adrian  Sutedi.  2008. Implementasi  Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk  Pembangunan .  Jakarta:  Sinar  Grafika. hal. 45.
4 Ahmad  Hambali.  2015. Penyelesaian Penyelenggaraan  Berat  HAM  Masa  Lalu sebagai  Pelaksana  Pasal  281  ayat  (2)  UUD
Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945 tujuan  Negara  Republik  Indonesia adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, men-cerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial. 5
Pengadaan  tanah  merupakan cara  untuk  memeroleh  tanah  untuk pem-bangunan bagi kepentingan umum.  Pasal  18  Bab  1  Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur  bahwa:  “Untuk  kepentingan umum, termasuk juga untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  dan kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak atas  tanah  bisa  dicabut,  dengan  cara memberi  ganti  kerugian  yang  layak dan  sesuai  dengan  cara  yang  diatur dengan  Undang-undang.”  Ketentuan ter-sebut  menjadi  dasar  penjabaran pengaturan  pengadaan  tanah  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012).
NRI  Tahun  1945 .  Hasanuddin  Law  Review, 1(2), hal. 266.
5 Nanik  Trihastuti.  2011. Hukum  Kontrak Karya . Malang: Setara Press. hal.1.
Kemudian dibentuk
Peraturan
Pelaksananya  yaitu  Peraturan  Presiden Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (selanjutnya  disebut  Perpres Nomor  71  Tahun  2012)  yang  telah mengalami  4  kali  perubahan  dan  yang terakhir  perubahannya  yaitu  Peraturan Presiden  Nomor  148  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Perpres  Nomor  71  Tahun  2012 (selanjutnya  disebut  Perpres  Nomor 148 Tahun 2015).
Perpres  Nomor  148  Tahun 2015 memberi perlakuan khusus terhadap  pengadaan  tanah  skala  kecil yang terdapat dalam Pasal 121 ayat (3). Pasal tersebut mengatur bahwa Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum yang kurang dari 5 (lima) hektar tidak  memerlukan  penetapan  lokasi. Ketentuan  tersebut  merupakan  upaya pemerintah  untuk  melakukan  efisiensi dan  percepatan  terhadap  pengadaan tanah skala kecil. Ketentuan Pasal 121 ayat  (3)  Perpres  Nomor  148  Tahun 2015 tersebut ternyata dalam
kenyataan di lapangan ada penyimpangan.
Berdasarkan penelitian
pendahu-luan  yang  dilakukan  di  Kota Surabaya  dan  Kota  Makassar  ternyata
ditemukan banyak kegiatan pengadaan tanah  yang  luasnya  kurang  dari  5 hektar tidak dilakukan secara langsung oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah melainkan  tetap  dilakukan  melalui proses  penetapan  lokasi.  Salah  satu contohnya yaitu pada kegiatan pembangunan Frontage  Road Jalan Ahmad  Yani  Sisi  Barat  (Bundaran Dolog)  Kota  Surabaya,  Provinsi  Jawa Timur  yang  luasnya  hanya  kurang lebih 8.940 m 2 atau sekitar 0,89 hektar (ha)  Gubernur  Jawa  Timur  tetap menerbitkan penetapan lokasi
pengadaan  tanah  yaitu  melalui  Surat
Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 188/247/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Frontage  Road Jalan Ahmad  Yani  Sisi  Barat  (Bundaran Dolog)  Kota  Surabaya,  Provinsi  Jawa Timur (selanjutnya disebut SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/247/KPTS/013/2016).  Kemudian untuk  Kota  Makassar  dilaksanakan
dengan 2(dua) cara, ada yang menggunakan tahapan penetapan lokasi  yaitu  pada  pengadaan  tanah pelabuhan  di  Pulau  Tanakeke  yang didahului  dengan  Surat  Rekomendasi Gubenrur  Sulawesi  Selatan  kemudian dilanjutkan  dengan  diterbitkannya  SK Menteri
Perhubungan Republik
Indonesia  dan  ada  yang  menggunakan
cara  langsung  yaitu  pada  pembebasan jalan Puskesmas
Pampang dan pembebasan  Kantor  Lurah  Kunjung Mae.
Kebijakan  yang  diatur  dalam
SK Gubernur Jawa Timur No
188/247/KPTS/013/2016  yang  dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  dengan menggunakan tahapan penetapan lokasi  tidak  sejalan  dengan  Pasal  121 ayat  (3)  Perpres  Nomor  148  Tahun 2015 yang menegaskan bahwa Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  tidak  lebih  dari  5  (lima) hektar  tidak  memerlukan  penetapan lokasi.  Artinya,  dalam  hal  ini  telah terjadi inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut  jelas  akan  menim-bulkan implikasi  hukum  terhadap  pengadaan tanah yang telah ditetapkan.
Berdasarkan latar belakang ter- sebut, artikel ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan penetapan  tahapan  penetapan  lokasi. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bagaimana  implikasi  hukum  terhadap pengadaan  tanah  skala  kecil  yang menggunakan tahapan penetapan lokasi.

## Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya  dan  Kota  Makassar,  karena
kedua lokasi tersebut terkait dan sesuai dengan  pokok  permasalahan  dalam penelitian ini. Sedangkan tipe penelitian  yang  digunakan  adalah hukum empiris, yaitu dengan mengumpulkan  data  dengan  cara meneliti  dan  menelaah  fakta  yang  ada sejalan dengan pengamatan di lapangan  kemudian  dikaji  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang terkait  untuk  memecahkan  masalah dalam peneltian.
Adapun  yang  menjadi  populasi dalam penelitian ini dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Informan  (narasumber),  meliputi seluruh pegawai Kantor Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur, seluruh pegawai Kantor
Pemerintah Kota Surabaya, seluruh pegawai  Kantor  Provinsi  Sulawesi Selatan,  seluruh  pegawai  Kantor Pemerintah Kota Makassar, seluruh pegawai Kantor Kementerian
Agraria  dan  Tata  Ruang  Republik Indonesia.
2. Responden, meliputi masyarakat di
Kota  Surabaya  dan  Kota  Makassar yang  terkait  dengan  pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil.
Dari  seluruh  populasi  tersebut  maka yang  ditarik  dan  dijadikan  sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Informan  (narasumber)  meliputi Kepala Bagian Pelaksanaan Pembangunan  Kantor  Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Jawa Timur, Kepala Seksi
Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota
Makassar, Kepala Seksi Permasalahan Tanah Dinas Pertanahan Makassar.
2. Responden  meliputi  masyarakat  di Kota  Surabaya  dan  Kota  Makassar yang  terkait  dengan  pengadaan tanah  skala  kecil  sebanyak  10 (sepuluh) orang.
Teknik pengumpulan data yang telah  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  wawancara,  dilakukan  kepada informan  (narasumber)  yang  berisi beberapa daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti kemudian digabungkan dengan hasil telaah bahan-bahan  pustaka  berupa  peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber  tertulis  lainnya  yang  terkait
atau  berhubungan  dengan  penelitian ini. 6
Keseluruhan data yang diperoleh  dari  penelitian  ini,  baik  data primer  maupun  data  sekunder  diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif  dan selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan,  menguraikan  dan menjelaskan hasil penelitian ini. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
Skala  Kecil  dengan  Menggunakan Tahapan Penetapan Lokasi
Salah  satu  substansi  hukum yang  diatur  dalam  beberapa  peraturan per-undang-undangan bidang pengadaan  tanah  adalah  pengadaan tanah  untuk  skala  kecil.  Pada  awalnya dalam  Perpres  Nomor  71  tahun  2012 ditentukan  luas  tanah  skala  kecil adalah 1 hektar namun dalam Peraturan Presiden  No.  40  Tahun  2014  diatur bahwa luas tanah skala  kecil adalah di bawah  5  hektar.  Kemudian  pada  tahun 2015  dilakukan  perubahan  kembali yang mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak  lebih  dari  5  hektar  harus  sesuai dengan  tata  ruang  wilayah,  tidak memerlukan  pentetapan  lokasi  dan instansi yang memerlukan tanah
6 Mukti  Fajar  Dewantara.  2010. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 43.
menggunakan  hasil  penilaian  jasa penilai  untuk  penilaian  tanah  yang tertuang  dalam  Perpres  Nomor  148 Tahun 2015.
Upaya  pembentukan  hukum dalam  rangka  menciptakan  kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat  merupakan  konsekuensi dari  cita  negara  hukum  yang  dianut oleh  Indonesia.  Oleh  karena  itu  secara yuridis dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah merupakan salah satu upaya  untuk  mewujudkan  negara hukum  melalui    penciptaan  kepastian hukum  bagi  pemerintah  sebagai  pihak yang membutuhkan tanah demi penyelenggaraan  fungsi-fungsinya  dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat pemilik  tanah  sebagai  pihak  yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi dalam keadaan apapun. 7
Kebijakan  pada  kegiatan  pem- bangunan Frontage Road Kota Surabaya, sebagai kontrol oleh pemerintah,  dalam  hal  ini  Gubernur, untuk  memastikan  bahwa  penggunaan tanahnya  telah  sesuai  dengan  Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan  pada  daerah  yang  ber- sangkutan. Sehingga tercapainya
7 Donna  Okthalia  Setiabudhi.  2016.  “Urgensi Pengaturan  Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di  Kota  Menado”. Jurnal  Universitas  Sam Ratulangi . Manado. hal. 3.
tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum. Sesuai    Selain  itu,  kebijakan  tersebut, menekan-kan pada fungsi izin perubahan  peng-gunaan  tanah,  yang sudah  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah.  Dapat  dilihat  pada dasar menetapkan Bagian Kedua huruf c ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik, harus sesuai dengan  arahan  RTRW  Kabupaten/ Kota, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional.
Pemerintah Kota Surabaya tetap  melakukan  proses  pengadaan tanah  dengan  menggunakan  tahapan penetapan  lokasi,  hal  tersebut  tidak sejalan  dengan  isi  Pasal  121  ayat  (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 karena dianggap Perpres tersebut kurang aman efektif  dalam  pelaksanaannya.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pengertian kemanfaatan  yang  dikemukakan  oleh Lili  Rasyidi  dalam  bukunya  bahwa kemanfaatan  disini  diartikan  sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan  baik  atau  tidak adilnya  suatu  hukum  melainkan  ber- gantung kepada pembahasan mengenai apakah  hukum  dapat  memberikan kebahagiaan  kepada  manusia  atau tidak. 8 Kebijakan  pemerintah  Jawa
8 Lili  Rasyidi.  2010. Filsafat  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika. hal. 59.
Timur sedikit berbeda dengan kebijakan pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Provinsi
Jawa  Timur  menyamaratakan  semua proses  peng-adaan  tanah  skala  kecil untuk semua wilayah tetap menggunakan tahapan penetapan lokasi  sedangkan  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  ada  pengadaan  tanah  skala kecil  yang  menggunakan  penetapan lokasi  seperti  pengadaaan  tanah  untuk pelabuhan  di  Pulau  Tanakeke  dan  ada yang  tidak  menggunakan  dalam  artian pengadaan  tanahnya  langsung  oleh instansi yang memerlukan tanah sesuai isi  Pasal  121  Perpres  Nomor  148 Tahun  2015  yaitu  pada  pengadaan tanah  untuk  pembebasan  akses  jalan Puskesmas Pampang Kota Makassar.
Pengadaan  tanah  skala  kecil bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum  yang  menggunakan  tahapan penetapan  lokasi  di  Provinsi  Sulawesi Selatan yaitu pengadaan tanah pelabuhan  di  Pulau  Tanakeke,  dimana proses  pengadaan  tanahnya  didahului dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan kemudian diteruskan ke
Pemerintah  Pusat  yang  kemudian  di terbitkan  SK  Menteri  Perhubungan Republik indonesia seperti yang dikata-kan  oleh  pejabat  setempat  pada
saat  wawancara.  Setelah  SK  tersebut terbit, maka proses pengadaan
tanahnya dilaksanakan didahului tahapan yang pertama
yaitu perencanaan kemudian persiapan dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan kemudian  yang  terakhir  yaitu  tahapan penyerahan hasil.
Pengadaan tanah yang dilaksana-kan secara
langsung berdasarkan informasi yang didapatkan pada  saat  wawancara  yaitu  pada pembebasan  akses  jalan  Puskesmas Pampang  dan  pembe-basan  Kantor Lurah Kunjung Mae. Prosesnya dilakukan  langsung  oleh  instansi  yang memerlukan  tanah  dan  pihak  pemilik hak atas tanah setelah terjadi kesepakatan pada saat negosiasi, kedua pihak bersama-sama mendaftarkan proses  pelepasan  haknya  di  Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Penetapan Lokasi sendiri sesuai amanat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dikeluarkan oleh
Gubernur dalam bentuk surat keputusan. Gubernur selaku pemangku jabatan  dan  pemegang  kewenangan tertinggi dalam suatu provinsi. Konsep teoritis  tentang  kewenangan  menurut H.D.  Stound,  seperti  dikutip  Ridwan HB,  menyajikan  pengertian  tentang kewenangan  yaitu  keseluruhan  aturan- aturan yang berkenan dengan
perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan  oleh  subjek  hukum publik  di  dalam  hukum  publik. 9
Penetapan  Lokasi  dapat  memberikan kejelasan  atas  status  tanah,  karena permasalahan akan timbul ketika pihak yang  mengaku  sebagai  pemegang  hak atas tanah ternyata bukan pemilik yang sebenarnya dari tanah yang dijualnya. 10
Sesuai  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2012  proses  pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil
dilaksanakan  berdasarkan  4  tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan,  dan  penyerahan  hasil. Penetapan  lokasi  merupakan  hasil  dari tahap  persiapan.  Penetapan  lokasi merupakan  aspek  perizinan  dalam pengadaan tanah. 11
Sejak  diberlakukan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  telah  meletakkan provinsi dalam kedudukan yang bersifat ganda (dual system) . Suatu sisi provinsi  ditempatkan  sebagai  daerah otonom  yang  berfungsi  menjalankan
9 Ridwan  HR.  2002 .  Hukum  Administrasi Negara .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.hal. 101.
10 Hanifuddin Sujana, Mardi Handono, Firman Floranta Adonara. 2013.  “Kajian Hukum Asas Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Jual  Beli”. Jurnal. Universitas Jember . hal. 6.
11 Jarot  Widya  Muliawan.  2016 .  Cara  Muda Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan  melalui  Konsep  3  in  1  in  the Land  Acquisition .  Yogyakarta:  Buku  Litera. hal. 26.
kewenangan  desentralisasi.  Pada  sisi lain  merupakan  perpanjangan  tangan pemerintah pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi  di  wilayah  regional provinsi. 12
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  pejabat  pemerintah baik  tingkat  kota  maupun  provinsi menyimpulkan bahwa pengadaan tanah skala  kecil  yang  dilakukan  tanpa tahapan  penetapan  lokasi  dianggap kurang  aman  karena  dianggap  tidak memenuhi  aspek  perizinan  maupun aspek status tanahnya kurang terjamin. Hanya  saja  berdasarkan  wawancara dengan  masyarakat  di  kedua  kota menjelaskan  penetapan  lokasi  juga memeiliki  kelemahan  yaitu  prosesnya yang lama, sehingga diharapkan adanya peraturan yang jelas, aman, dan tegas  terkait  pengadaan  tanah  skala kecil bagi pembangunan untuk
kepentingan umu Implikasi Hukum terhadap Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil  yang Menggunakan  Tahapan  Penetapan
Lokasi
12 Aswiwin  Sirua.  2010 . “Kedudukan  Ganda (Dual  Position)  Gubernur  Sebagai  Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah (Pusat)”. Jurnal Imu  Hukum  Ammana  Gappa  Universitas Hasanuddin , 18 (3), hal. 311.
Asas  pembentukan  peraturan peraturan  perundang-undangan  yang baik  menurut  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2004    diatur  dalam  Pasal  5 dan  Pasal  6.  Pasal  5  Undang-undang Nomor  10  Tahun  2004  mengatur antara lain bahwa:
“peraturan perundang-undangan yang  baik  harus  memenuhi  asas kejelasan  rumusan;  bahwa  setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan  Peraturan  Perundang- undangan,  sistematika  dan  pilihan kata  atau  terminologi,  serta  bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Dalam  pembahasan  ini,  yang akan  dianalisis  adalah  akibat  hukum atau implikasi hukum yang ditimbulkan dari kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Propinsi Jawa  Timur,  yaitu  SK  Gubernur  Jawa
Timur Nomor
188/247/KPTS/013/2016  dalam  peng- gunaan  tanah  dengan  menggunakan tahapan  penetapan  lokasi,  implikasi tersebut dapat memuat sanksi penetapan  batal  demi  hukum  atau dapat dibatalkan.
Dalam ranah hukum tata pemerintahan  ( bestuursrecht )  dikenal batal  demi  hukum  ( nietigheid  van rechtswege )  yang  berakibat  suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan  bagi  hukum  dianggap tidak  pernah  ada  (dihapuskan)  yang berhak  menyatakan  batal  atau  tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif.
Menyimak  materi  Pasal  121 ayat  (3)  Perpres  Nomor  148  Tahun
2015 yang mengatur bahwa:
“ Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  memer-lukan  penetapan lokasi” .
Frasa “tidak  memerlukan” 13
13 Kata  memerlukan  berkata  dasar  perlu. Menurut KBBI kata 1 adv harus; usah: barang- barang  ini--  didaftar;  saya  kira  Anda  tidak  -- menyediakan makanan; 2 a penting (ada gunanya,  harus  ada,  dan  sebagainya): mana- mana yang -- kita bicarakan nanti; ini ~ harus kaubawa ; 3 v butuh  (akan);  membutuhkan; berhajat  (akan): kalau  --  uang,  kita  dapat meminjam ke koperasi; negara-negara berkembang  masih  --  bantuan  dana  dan tenaga ahli; 4 p untuk: ia pergi ke Surabaya -- mengurus dagangan; Sedangkan kata memerlukan /me·mer·lu·kan/v 1 memandang perlu  (penting,  berguna,  dan  sebagainya): mereka  lebih  ~  pakaian daripada  makanan; 2 mementingkan; mengutamakan; memperhatikan  (tentang  kepentingan  sendiri, orang  lain,  dan  sebagainya): jangankan  ~ orang  lain,  anaknya  sendiri  saja  tidak dipikirkannya ; 3 membutuhkan;  menghajatkan: pada  umumnya  mereka  tidak ~  bantuan uang, tetapi  bantuan  tenaga  ahli;  untuk  mencapai cita-cita  diperlukan  biaya  dan  ketekunan usaha; 4 ki menggunakan  (waktu): perbaikan gedung itu ~ waktu tiga bulan; 5 menyempatkan diri (melakukan sesuatu karena dianggap  perlu  dengan  menyampingkan  hal-
dapat diartikan bahwa untuk pengadaan  tanah  yang  luasnya  tidak lebih  dari  5  hektar  dilakukan  tanpa adanya  tahapan  pe-netapan  lokasi. Prinsipnya bahwa keten-tuan perundangan  yang  tercantum  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun 2015  mempertimbangkan  dari  segi efek-tifitas dan efisiensi dalam pengadaan  lahan.  Masalahnya  adalah materi  pokok  dalam  SK  Gubernur tidak sesuai dengan Peraturan Presiden  yang  menyatakan  bahwa tidak  diperlukan  adanya  penetapan lokasi  bagi  pengadaan  tanah  skala kecil.  Pertanyaannya,  apakah  ada implikasi hukum terhadap SK Gubernur  tersebut?  Mengingat  dari segi  hierarki  perundangan  kedudukan
Peraturan Presiden lebih tinggi daripada kedudukan Keputusan Gubernur. Namun jika melihat peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  diatasnya  yakni  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012. Dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur  bahwa  setiap  pengadaan tanah  wajib  memohon-kan  penetapan lokasi  kepada  Gubernur.  Artinya, apabila diruntut secara sistematis justru Perpres  Nomor  148  Tahun  2015  tidak
hal  lain): banyak  orang  ~  datang  melihat kambing berkepala dua itu
berkesesuaian dengan ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.Maka  SK  Gubernur  Nomor 188/247/KPTS/013/2016  tidak  dapat dinyatakan batal demi hukum.
Oleh  karena  terdapat  ketidak- pastian pelaksanaan peraturan di dalam Perpres Nomor 148 Tahun 2015, maka Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur langsung  merujuk  kepada  peraturan yang  lebih  jelas  cara  pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  dengan  kata  lain  Peraturan Presiden  ini  tidak  diindahkan  maka menurut analisis penulis perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  Perpres Nomor  148  Tahun  2015  dalam  rangka memperjelas  dan  melengkapkan  cara pelaksanaannya  dengan  tidak  meng- abaikan  isi  dari  aturan  pokoknya  yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Hukum merupakan sarana meng-antar tata kehidupan suatu masyarakat,  sehingga  ia  harus  dinamis dan sesuai dinamika suatu masyarakat. Bahkan terkadang hukum  itu diadakan untuk kebutuhan perkembangan masyarakat  dimasa  yang  akan  datang, seperti  yang diungkapkan oleh Roscoe Pound  “law  as  a  tool  of  social engineriing”. Ungkapan tersebut sering diartikan  “hukum  sebagai  sarana
pembaharuan  masyarakat”. 14 Adanya ketidaksesuaian  antara  peraturan  yang ada  dan  kenyataan  di  lapangan  dapat menjadi salah satu pemicu konflik atas tanah.  Konflik  atas  tanah  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  peme- rintah  berkenaan  dengan  peran  peme- rintah  dalam  memberikan  keamanan dan kepastian hukum bagi rakyat. 15
Dapat dibatalkan ( vernietig baar )  memiliki  konsekuensi  hukum dimana  keseluruhan  dari  perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya,  keseluruhan  per-buatan  di masa  lampau  tetap  menjadi  suatu tindakan  hukum  yang  tidak  dibatalkan atau  tetap  berlaku  pada  masa  itu. Adapun pejabat yang berhak membatalkan  adalah  pihak  yudikatif, eksekutif dan legislatif.
Implikasi hukum terhadap Peraturan  Daerah  yang  bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  terdapat  dalam  Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Dalam
14 Harifin  A.  Tumpa.  2015.  “Penerapan Konsep  Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping oleh  Hakim  dalam  Memutus  Suatu  Perkara”. Hasanuddin Law Review , 1 (2), hal. 127.
15 Dinar  Pebianti,  Abrar  Saleng  dan  Farida Patittingi.  2014 . “Tuntutan  Masyarakat  Atas Tanah  yang  Dikuasai  oleh  PT.  London Sumatera  di  Kabupaten  Bulukumba”. Jurnal
Universitas Hasanuddin . hal. 2.
Pasal  tersebut  bahwa  peraturan  daerah tersebut  dapat  dibatalkan.  Sedangkan jika  kita  hubungkan  dengan  penelitian ini, SK Gubernur tersebut hanya dapat dibatalkan  apabila  ada  pihak  yang menggugat.
Sebagaimana  asas  hukum  yang menyatakan  bahwa  jika  ada  dua peraturan  perundang-undangan  yang mengalami ketidaksesuaian maka disebutkan  oleh  Muhammad  Bakri 16 dalam  bukunya  menyatakan  bahwa peraturan perundang-undang merupakan sub sistem dari sistem yang lebih  besar,  yaitu  sistem  hukum  yang berlaku di Indonesia, misalnya: undang-undang  dasar,  undang-undang, peraturan  pemerintah  dan  lain-lain, idealnya masing-masing bagian/kompo-nen tersebut, tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling  bertentangan.  Apabila  hal  ini terjadi, menurut Bakri, dapat diselesaikan  oleh  Asas Lex  Superior derogate  lex  inferior. Arti  asas  ini adalah  apabila  terjadi  konflik  hukum antara  peraturan  perundangundangan yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dengan peraturan  perundang-undangan  yang lebih  rendah  tingkatannya,  maka  per-
16 Muhammad Bakri. 2011. Pengantar Hukum Indonesia,  Sistem  Hukum  Indonesia  pada  Era Reformasi. Cetakan Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press.
aturan perundang-undangan yang lebih rendah  tingkatannya  dikesampingkan/ tidak  diberlakukan.  Meskipun  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Per-undang-Undangan  tidak  dijelaskan hierarki kedua pertauran tersebut, akan tetapi secara kewenangan dan kedudukan, Presiden memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi dibanding-kan dengan Gubernur yang merupakan pelaksana pemerintahan di daerah.
Kesimpulan
Pelaksanaan  pengadaan  tanah skala  kecil  dengan  menggunakan tahapan penetapan lokasi yang dilaksanakan di Jawa Timur dilaksanaan melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur. SK  tersebut  tidak  sejalan  dengan ketentuan  dalam  Perpres  Nomor  148 Tahun  2015,  sedangkan  di  Kota Makassar pelaksanaan pengadaan tanah-nya  ada  yang  menggunakan tahapan  penetapan  lokasi  berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan yang dilanjukan dengan dikeluarkannya SK Menteri
Perhubungan  Republik  Indonesia  dan ada  yang  dengan  cara  jual  beli
langsung  sesuai  ketentuan  Perpres Nomor 148 Tahun 2015.
Implikasi hukum terhadap peng-adaan tanah dengan
menggunakan tahapan penetapan lokasi  berdasarkan    aturan  perundang- undangan  yang  meng-atur  tentang pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk kepentingan umum, mekanisme pelaksanaan  pengadaan  tanah,  serta berbagai  asumsi  tentang  pentingnya penetapan  lokasi,  maka  kebijakan Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Kota Makassar  tersebut  tidak  mengandung implikasi batal demi hukum.
Mengingat isi  dan  materi yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut, justru  lebih menguat-kan dari segi  kepastian  hukum,  manfaat  dan dari  segi  status  tanah  itu  sendiri.  SK Gubernur tersebut hanya dapat dibatalkan  apabila  ada  pihak  yang menggugat muatan materi dan
pelaksanaan SK tersebut.
Hal  tersebut  menuntut  semua pihak  yang  terlibat  dalam  proses pengadaan  tanah  skala  kecil  baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,  Masyarakat  agar  bekerjasama dengan  baik  sehingga  memahami secara  kese-luruhan  proses  pengadaan tanah  skala  kecil.  Hal  tersebut  dapat tercapai  jika  pada  proses  sosialisasi
berlangsung  dengan  baik.  Sebaiknya dilakukan  evaluasi  terhadap  Perpres Nomor  148  Tahun  2015  dalam  rangka memperjelas ketentuan mengenai penetapan  lokasi  dalam  pengadaan tanah  skala  kecil  untuk  kepentingan umum  dan  prosedur  pelaksanaannya tanpa  mengabaikan  asas-asas  yang berlaku.

## Daftar Bacaan
Bakri,  Muhammad.  2011. Pengantar
Hukum Indonesia, Sistem Hukum  Indonesia  pada  Era Reformasi .  Cetakan  Pertama. Malang:  Universitas  Brawijaya
Press.
Dewantara, Mukti Fajar. 2010 . Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hambali, Ahmad. 2015.  “Penyelesaian Penyelenggaraan  Berat  HAM Masa  Lalu  sebagai  Pelaksana Pasal  281  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun 1945”. Hasanuddin Law Review , 1(2) : 266.
Muliawan,  Jarot  Widya.  2016. Cara Muda Pahami Pengadaan Tanah  untuk  Pembangunan melalui  Konsep  3  in  1  in  the Land  Acquisition .  Yogyakarta:
Buku Litera.
Pebianti,  Dinar.  2014. “Tuntutan Masyarakat  Atas  Tanah  yang Dikuasai  oleh  PT.  London Sumatera di Kabupaten Bulukumba”. Junal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin .
Rasyidi,  Lili.  2010. Filsafat  Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Ridwan HR. 2002. Hukum Administrasi  Negara .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Salle, Aminuddin. 2007. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepen-tingan Umum. Yogyakarta: Kreasi Total Media. Setiabudhi,  Donna  Okthalia.  2016. “Urgensi Pengaturan Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil untuk Pembangunan bagi Kepentingan  Umum  di  Kota
Menado”. Jurnal  Universitas Sam Ratulangi.
Sirua,  Aswiwin.  2010.  “Kedudukan Ganda (Dual Position) Gubernur Sebagai Kepala Daerah  dan  Wakil  Pemerintah (Pusat)”. Jurnal  Ilmu  Hukum Ammana  Gappa  Universitas
Hasanuddin .
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2007. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan  Khususnya  Fiducia  di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya  di  Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas  Gajah  Mada  Bulak
Sumur.
Sujana, Hanifuddin dan Mardi Handono, Firman Floranta Adonara. 2013. “ Kajian
Hukum Asas Itikad Baik dalam Perjanjian  Jual  Beli”. Jurnal
Universitas Jember .
Sutedi,  Adrian.  2008 .  Implementasi Prinsip  Kepentingan  Umum dalam Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan .  Jakarta:  Sinar
Grafika
Trihastuti, Nanik. 2011. Hukum Kontrak Karya . Malang: Setara
Press Tumpa,  Harifin  A.  2015.  “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping  oleh  Hakim dalam Memutus Suatu Perkara:. Hasanuddin Law Review .