## RUANG ABSTRAK PEMANGKU ADAT : NARASI ELITE DAN RE-TRADISIONALISME KOMUNITAS USING
Hery Prasetyo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Email : herypras.fisip@unej.ac.id

## Abstrak
Studi  tentang  adat  dan  komunitas  yang  terintegrasi  kedalamnya,  menjadi  persoalan  mendesak  untuk diperhatian, hal ini didasari oleh isu yang muncul dan berkembangnya ruang-ruang sosial pasca orde baru, yang memberikan kesempatan dan  akses pada komunitas adat untuk berkontestasi pada ruang  kebangsaan. Dengan kerangka berfikir pada artikulasi atas autentisitas adat, subjek  yang  mengatasnamakan adat  membentuk ruang reproduksi  sosial  dengan  menitik  beratkan  pada  pembentukan  akses  ekonomi-politik  untuk  memperluas jangkauan legitimasi kultural pada posisi sosialnya. Pada titik tertentu isu akses ekonomi-politik menghadirkan posisi elite yang berkembang seiring dengan penciptaan kesadaran kelas pada komunitas adat. Apa yang secara diskursif,  kemudian  menjadi  persoalan  ialah:  bagaimana  restrukturisasi  adat  yang  berkonsekuensi  pada pembentukan formasi sosial baru?; bagaimana persoalan formasi kelas pada subjek adat terbentuk?; bagaimana subjek  adat  yang  mendasarkan  diri  pada  re-tradisionalisme  adat  mampu  berhadapan  pada  kekuatan  diluar dirinya? Dengan menarasikan komunitas Using, artikel ini dimaksudkan untuk menampilkan adat Using dalam pembacaan  elite  lokal  yang  dalam  konteks  penelitian  ini  merujuk  pada  aparatus  birokratis  pemerintah kabupaten  Banyuwangi  dan  elite  adat,  yang  secara  spesifik  menempatkan  adat  Using  sebagai  bagian  dari agenda kepariwisataan nasional.
Kata kunci: adat; elite; komunitas; ruang abstrak; politik lokal.

## ABSTRACT SPHERE FOR  ADAT STAKEHOLDERS: ELITE NARRATION AND RE-TRADITIONALISM OF USING COMMUNITY

## Abstract
The  study  of  adat  and  integrated  communities  becomes  an  urgent  issue  to  be  noticed.  This  is  based  on  the emerging  issues  and  the  development  of  post-new  social  spaces  that  provide  opportunities  and  access  to indigenous communities to contribute to the national space. With the framework of thinking on the articulation of adat authenticity, the  subject in the  name of adat,  forming a  social reproductive space  with a focus on  the establishment of political-economic access to extend the reach of cultural legitimacy to its social position. At some  point  the  issue  of  economic-political  access  presents  an  elite  position  that  evolves  with  the  creation  of class  consciousness  in  indigenous  communities.  What  is  discursively  problematic  is:  how  is  the  customary restructuring  that  has  consequences  for  the  formation  of  a  new  social  formation?;  how  is  the  issue  of  class formation  on  the  customary  subject  formed  ?;  how  does  a  customary  subject  based  on  customary  re- traditionalism deal with forces outside of itself? By narrating the Using community, this article is intended to show  the  use  of  Using  in  local  elite  readings  which  in  the  context  of  this  study  refers  to  the  bureaucratic apparatus of the district government of Banyuwangi and the adat elite, which specifically place the use custom as part of the national tourism agenda.
Keywords: adat; elite; community; abstract sphere; local politics.

## LATAR BELAKANG
Banyuwangi, merupakan area yang menjadi  fokus  dari  artikel  ini.  Imaje  yang melekat pada ruang administratif dan kewilayahan  Banyuwangi,  telah  terbentang  dan tersebar  pada  historisitas  yang  terkadang melupakan  banyak  dimensi  kritis  yang  melekat, membentuk,  mewarnai  dan  terbungkam  dalam ingatan massa atas Banyuwangi. Dalam konteks ini, yang peneliti maksudkan ialah persoalan apa yang  hari  ini  tampil  dan  melekat  pada Banyuwangi,  dipenuhi  oleh  jejaring  penandaan yang  dilekatkan  pada  prestasi  dan  pencapaian aparatus  pemerintah  daerah  Banyuwangi.  Apa yang  perlu  dilihat  kemudian  ialah  persoalan apakah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Banyuwangi  telah  membawa  perubahan  pada kondisi  masyarakat?  Dan  perubahan  yang seperti  apakah  yang  menjadi  proyek  dari pemerintah daerah Banyuwamgi?
Capaian  yang  telah  didapatkan  oleh pemerintah  Banyuwangi  tak  dapat  dipungkiri telah  membawa  cara  pandang  baru  pada Banyuwangi. Dengan kata lain, ketika Banyuwangi  diposisikan  sebagai  tanda  yang dapat dilekati oleh multiplisitas jejaring penandaan,  Banyuwangi  hari  ini  telah  mampu menciptakan  dan  melipat  gandakan  jejaring penandaan,  konsep  dan  imajinasi  atas  dirinya. Dalam  konteks  tersebut,  ketika  membicarakan Banyuwangi,  akan  muncul  cara  pandang,  sikap dan  kesadaran  masyarakat  dalam  menempatkan Banyuwangi  sebagai  wilayah  yang  dikenalinya. Jejaring  penandaan  ini  mampu  direntangkan pada  ribuan  persepsi  dan  penerimaan  audiens atau persepsi publik, yang dapat disederhanakan pada  skeptrum  hegemonik  ketika,  kontra hegemonik  dan  negosiatif,  dalam  konsepsi  Hall (Hall: 1980).
Formasi hegemonik (Gramsci: 1992. Hall: 1996)  ini  tampak  pada  cara  masyarakat  dalam meligitimasi proyek pembangunan tanpa adanya reflektifitas dalam mengkritisi stratgi dan bentuk pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah  daerah  Banyuwangi,  posisi  ini direpresentasikan  oleh  massa  di  Kabupaten Banyuwangi  yang  larut  dalam  perayaan  dan festivalitas  seni  tradisi  dan  ritual  Using,
sehingga  kehadiran  meraka  tampak  menjadi subjek  pasif  yang  mengkonsumsi  tanda-tanda keberhasilan dari pembangunan daerah. Sementara  kontra  hegemonik  memposisikan sikap kritis dalam menolak strategi pembangunan  yang  diterapkan,  yang  bagi mereka  telah  mereusak  tatanan  sosial  di Banyuwangi  dan  isu  yang  dimunculkan  antara lain  isu  tentang  tambang  dan  kerusakan lingkungan.  Posisi  negosiatif  beroperasi  pada titik  keseimbangan,  dimana  dirinya  mampu menempatkan diri dalam ruang-ruang dialog dan membangun  formasi  kekusaaan  yang  secara strategis dapat menyuarakan kepentingan dirinya dengan membuka akses ekonomi-politik (Li:  2014),  posisi  ini  yang  dalam  artikel  ini, merujuk pada posisi-posisi pemangku adat yang dapat  diserap  dan  ditransformasikan  dan bernegosiasi sejalan dengan kepentingan proyek pembangunan daerah.
Secara  empirik  penulisan  artikel  ini dimaksudkan  untuk  melihat  adanya  relasi kompleks  antara  apa  yang  ditampilkan  jejaring penandaan atas Banyuwangi dengan kondisi real yang melekat pada elite lokal, dimana persoalan spektrum  dan  formasi  sosial  yang  tampil  dan direpresentasikan  oleh  media,  bagi  peneliti merupakan  kondisi  yang  secara  diskursif  akan terbentuk  seiring  dinamika  kelompok  sosial yang  hendak  mengartiklasikan  subjektivitasnya dan peneliti melihat adanya celah dari hegemoni yang  seakan  dinarasikan  secara  fix.  Fix  dalam pengertian  adanya  rujuk  pada  penanda  tunggal yakni  pada  model  hegemoni  yang  diciptakan untuk  membangun  formasi  kekuasaan  Bupati (Setiawan,  dkk:  2017),  bagi  peneliti  persoalan yang  hari  ini  tampil  pada  Banyuwangi  tidak memadai  ketika  dibayangkan  diciptakan  oleh figur Bupati tanpa adanya relasi yang secara real dan  berorientasi  pada  reproduksi  ruang-ruang ekonomi-politik dalam memfasilitasi kelompok- kelompok  sosial  melalui  akses  pada  proyek pembangunan  daerah  dengan  mengeksklusikan kelompok  sosial  diluar  dirinya  atau  dengan strategi absorsi kultural (Prasetyo: 2014).

## METODE PENELITIAN
Dalam  menarasikan  isu  artikulasi  budaya lokal  di  Kabupaten  Banyuwangi,  artikel  ini menggunakan metode naratif diskursif (Foucault:  1977,  1980,  2001,  2003)  yang dibangun melalui perspektif postkolonial (Bhabha: 1996, 2007. Rutherford: 1990. Spivak: 1995,  2005).  Dalam  membangun  suara  dan formasi  subjektifitas  komunitas  adat  Using Banyuwangi, dengan setting desa Kemiren yang ditetapkan  sebagai  desa  wisata  budaya  Adat Using yang direpresentasikan oleh elite lokal di tingkatan desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdaya melalui Potensi Budaya:

## Sebuah Strategi Global-Lokal
Isu  kebudayaan  yang  menitik  beratkan pada Banyuwangi sebagai bagian dari percepatan  dan  perseberan  mode  produksi kapitalisme  yang  tampil  dengan  variannya, secara diskursif telah memposisikan banyuwangi  sebagai  ruang  bagi  munculnya artikulasi  budaya  lokal  yang  menghendaki adanya  fasilitas  dari  negara  dan  perangkat birokratis  pemerintah  kabupaten.  Pada  titik  ini, persoalan yang menjadi krusial ialah bagaimana bentuk  artikulasi  masyarakat  lokal  ini  mampu diintergrasikan kepada sistem produksi kapitalisme yang dalam konteks ini berada pada sistem  jasa  pariwisata?  Apakah  bentuk  dari sistem  yang  beroperasi  pada  teknologi  infomasi dan  sistem  produksi  yang  menjadi  imaje  dari modernitas,  yakni  yang  ditampilkan  sebagai bagian  dari  kerja-kerja  administratis  birokratis, yang  mampu  mengubah  tampilan  budaya  lokal dengan berorientasi pada globalitas, sebagaimana  menjadi  bagian  dari  jargon  yang dimunculkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi  pada  era  kepemimpinan  Bupati Anas.
Pengertian  budaya  pada  perkembangan kontemporer  merujuk  pada  bagaimana  sebuah kebudayaan  yang  ada  dan  hidup  dalam keseharian  masyarakat  dapat  dilihat  sebagai sebuah  identitas  (Njoto:  2017).  Yang  kemudian diterjemahkan  sebagai  potensi  yang  tak  hanya mampu  membentuk  struktur  ekonomi  pelaku
budaya, tetapi mampu ditransformasikan hingga memberikan pemasukan pada pendapatan daerah hingga sampai dengan devisa negara. Hal inilah  yang  menjadi  salah satu  isu  utama  dalam UU  Pemnafaatan  Kebudayaan  yang  disahkan pada  April  2017.  Pada  kerangka  berfikir  yang secara konseptual diartikan sebagai komodifikasi  budaya,  persoalan  kebudayaan kontemporer  merupakan  bagaian  yang  secara sistematis  terinegrasi  pada  pasar  global.  Yang berkonsekuensi  pada  bagaimana  kebudayaan, baik pada level global maupun pada level lokal, merupakan bagian yang secara diskursif menjadi bagian dari proyek ekonomi-politik dan diorientasikan pada percepatan akumulasi kapital.
Akumulasi  kapital  tampil  melalui  ragam pertarungan  dan  asal-usul  politik  kebudayaan yang  menjadi  elemen  pembentuknya.  Pada konteks  ekonomi  politik  kontemporer,  budaya menjadi  bagian  dari  kepanjangan  dan  sekaligus sebagai perluasan pasar. Perlu disadari kemudian,  budaya  menjadi  bagian  dan  selalu bergerak  pada  dinamika  pasar  global,  yang konsekuensinya  terletak  pada  terbentuknya budaya  massa  yang  sangat  pragmatis  dan kosumtif (Adorno: 2007). Melihat pada perkembangan  MEA  dan  pada  pasar  nasional, budaya  yang  menjadi  lekat  dengan  keseharian ialah  yang  berorientasi  pada  budaya  Barat  yang kosmopolitan,  sementara  budaya  Asia  atau Timur tampil menjadi bagian yang  memberikan varian atas dinamika kebudayaan.
Varaian  dan  dinamika  budaya  di  timur, yang  Indonesia  termasuk  didalamnya  dan Banyuwangi secara khusus, diposisikan memiliki autentisitas seni tradisi dan ritual yang masih dihidupi oleh komunitas. Cara menghidupi  budaya  inilah  yang  kemudian ditawarkan yang terdisplay sebagai tontotan bagi komunitas  lainnya.  Dalam  hal  ini  pemikiran tentang yang autentik atas budaya (Bella: 2004., Hobsbawm and Ranger, ed: 1983.), perlu mejadi refelksi  Oleh  karena  itu,  posisi  budaya diasumsikan  akan  melebur  pada  persoalan- persoalan  yang  berorientasi  ekonomi  dan menjadi  kebalikan  dari  sebuah  tataran  ekonomi kebudayaan  (Cornelissen:  2006.  Smith:  2006.),
MEA  akan  berkonsekuensi  pada  ekonomisasi budaya,  dimana  budaya  kemudian  diukur, ditempatkan  dan  diciptakan  sebagai  instrumen dominatif  bagi  perkembangan  struktur  ekonomi politik negara maju.
Terbentuknya MEA selain sebagai bagian dari agenda ekonomi politik global, dapat dilihat dan  diposisikan  sebagai  bagian  dari  kreativitas pelaku bisnis internasional, dengan menempatkannya  pada  doktrin  ekonomi  kreatif dan kreativitas manusia sebagai bagian penggeraknya.  Lalu  apakah  lokalitas  menjadi bagian  yang  termarginalisasi  dalam  kontestasi sistem ekonomi global tersebut?
Daya  saing  yang  ditopang  oleh  modal budaya  (Bourdieu:  1986,  1993)    mengasumsi adanya  seperangkat  kesadaran  akan  diri  dan kreativitas  untuk  mereproduksi  diri,  yakni  pada bagaimana  budaya  menjadi  kekuatan  produktif sekaligus reproduktif terus-menerus dan berdaya dalam  menghadapi  perubahan  serta  dinamika pasar.  Penciptaan  produk  kebudayaan  dan pelestarian  ritual  dan  seni  tradisi  tidak  lagi hanya  pada  sebuah  ritus  tradisi  yang  bersifat tertutup  dan  hanya  berorientasi  pada  siklus hidup yang inklusif. Tantangan dari hal tersebut justru terletak pada bagaimana sebuah transformasi  nilai  dan  reorientasi  semangat budaya lokal.
Pada  dimensi  lain,  membangun  sebuah tradisi  yang  berkeseiringan  dengan  diterminasi pasar akan berimplikasi pada bagaimana sebuah budaya  menjadi  sebuah  proses  tontonan  yang berpusat pada peleburan makna hidup. Pada titik ini,    dipandang  perlu,  membangun  sebuah  nilai dan  habituasi  baru  yang  mampu  berjejaring dengan  pasar yang bertujuan  menciptakan sebuah  kreativitas  yang  berdaulat  dan  berdaya saing.  Jejaring  yang  dimaksudkan  ialah  pada pelekatan  kesadaran  diskursif,  yakni  pada peningkatan keterampilan, kemampuan mengoperasinalkan  teknologi  dan  manajemen seni  tradisi  dan  ritual  yang  bermuara  pada penempatan  budaya  sebagai  kekuatan  yang berdaya.
Negara  maju  yang  telah  menciptakan ruang dialektiaka kebudayaan dan menempatkan sistem ekonomi politik sebagai dasar dan sistem
yang menopang praktik sosio-kultural warganya diasumsikan  akan  membentuk  dan  merperluas jangkauan  bagi  berkerjanya  akumulasi  kapital. Dengan  cara  ini,  kapital  yang  tersebar  baik dalam bentuk penghasilan maupun subsidi pada kehidupan warga negara, didorong untuk disebar pada  bentuk  lain,  baik  yang  berupa  konsumsi produk  maupun  pada  konsumsi  jasa,  yang  pada titik  akhir  dimaksudkan  untuk  menggerakan perekonomian  dan  stabilitas  sistem  politik. Dimensi inilah yang tampak marak pada musim- musim  panas  diwilayah  Banyuwangi,  dimana angka  kunjungan  pariwisata  meningkat  seiring dengan datangnya wisatawan manca negara.
Kedatangan  wisatawan  manca  negara diasumsikan akan mengerakan sistem perekonomian diwilayah Banyuwangi, setidaknya:  hotel;  rumah  makan;  persewaan sepeda  motor;  souvenir;  retribusi;  sampai dengan  visa;  dll.,  harus  didapatkan  oleh wisatawan mancanegara. Yang artinya sejumlah uang yang secara teoritik merupakan instrument dari kapital harus dikonversikan kedalam bentuk mata  uang  rupiah  dan  dipergunakan  dalam proses  transaksi.  Dengan  contoh  sederhana  ini, akan terkesan sangat masuk akal,  jika pemerintah  daerah  mengklaim  ada  peningkatan pendapatan daerah dan menghidupkan perekonomian  lokal.  Klaim  yang  dimunculkan oleh  pemerintah  daerah,  menandai  adanya sebentuk  skema  yang  melibatkan  pemerintah, brand dan pelaku usaha yang berketergantungan dalam menciptakan pasar.
Apa  yang  terjadi  ialah  sebuah  paradoks atas  relasi  ekonomi  politik  internasional,  yakni pada bagaimana sebuah negara dominan mampu mendorong  terciptanya  pasar-pasar  baru  yang secara  ‘legal’  merambah  dimensi  sosiokultural pada  negara  dunia  ketiga  (Kertajaya  dan Nirwandar: 2013). Dalam  konteks ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi  ialah  membentuk  subjek-subjek yang  secara  sosial  dikonstruksikan  memilik idealitas  pada  daerah  asalnya  dan  disisi  lain subjek-subjek ini diasumsikan sebagai kelompok  sosial  yang  memiliki  adiksi  pada media  sosial  dan  teknologi,  sehingga  mereka dilibatkan  pada  skema  pemasaran  wilayahnya.
Meskipun  secara  konstruktif  hal  ini  dapat diasumsikan sebagai penciptaan ruang partisipatif,  dimana  memberikan  ruang  virtual pada publik untuk dapat tampil dan menghadirkan imajinasi atas wilayahnya. Tetapi dalam  prakteknya  pemerintah  daerah  seakan menghadirkan  dirinya  secara  predatorik,  yakni mereka  menghadirkan  sebuah  posisi  kerja  yang ditugaskan  untuk  ‘mengawasi’  dunia  virtual (Prasetyo:  2013),  dimana  kontent  yang  mejual akan dikomentari dan ditampilkan kedalam link resmi  pemerintah  daerah,  sementara  pekerjaan ini  hanya  diperlukan  dibelakang  meja  tanpa memiliki  pengetahuan  empirik  pada  imaje  yang ditampilkan secara virtual.
Global-lokal  yang  diwacanakan  oleh pemerintah daerah Banyuwangi secara diskursif telah  menempatkan  sebuah  ruang  globalitas baru,  yang  perlahan  mampu  menciptakan kesadaran atas diri dan identitas kewilayahannya,  hal  ini  yang  tampak  sebagai identitas  artifisial.  Dan  diorientasikan  untuk mendapatkan  fungsi  ekonomi.  Pemerintah daerah  dalam  hal  ini  dinas  ketenagakerjaan dalam  salah  satu  wawancara,  menyatakan adanya  posisi-posisi  sosial  baru  yang  muncul dalam  konteks  globalitas  ini,  mereka  berkerja didepan  komputer  untuk  menciptakan  paket- paket  wisata  dan  menarik  sebanyak  mungkin peminat untuk datang kewilayah Banyuwangi.
Sebagai  sebuah  strategi  penyatuan  antara brand ,  identitas,  dan  integritas  menjadi  bagian yang  secara  integral  hendaknya  melekat  pada sebuah  produk  kebudayaan  (Kertajaya  dan Nirwandar:  2013).  Dari  fenomena  tersebut, konsumen  mampu  melihat  dirinya  sebagai bagaian  dari  pelestarian  budaya  dan  sekaligus penikmat  produk  kebudayaan.  Tetapi  apa  yang seringkali  tampil  ialah  sebentuk  pelestarian budaya  baru,  dimana  kelompok  sosial  yang menghadirkan  dirinya  pada  skema  strategi kebudayaan global-lokal, secara spesifik dinyatakan  kedalam  tiga  varian,  yakni  para Netizen, Kaum Muda dan Perempuan Petualang, hal ini dinyatakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata. Kelompok sosial yang dimaksudkan  tersebuat  diposisikan  sebagai subjek  yang  kreatif  dalam  menggunakan  ruang
virtual  dan  mengorientasikan  dirinya  sebagai petualang yang menikmati atraksi dan autentisitas  budaya,  tanpa  harus  terjebak  dalam intimitas  ruang  sosial  yang  menghadirkan praktik kebudayaan.
Konteks  yang  kemudian  menjadi  penting untuk dilihat secara real dari strategi kebudayan dengan  produk  budaya  dan  pada  formasi  sosial pelakunya,  ialah  persoalan  bagaimana  sebuah komoditas  memiliki  aura  dan  autentisitas  yang terikat  pada  budaya  setempat,  tetapi  bagaimana mempertahankan  keterikatan  ini  ketika  sistem ekonomi-poltik  kebudayaan  ditampilkan  dalam ruang  globalitas,  dimana  autentisitas  hanya ditempatkan secara artifisial. Persoalan integritas  atas  komoditas  dan  imaje  yang menyertainya  justru  terletak  pada  bagaimana pasar  produk  kebudayaan  menerima  secara  naif apa yang ditampilkan secara virtual. Budaya dan pasar dalam konteks Banyuwangi telah dibentuk menjadi berkarakter liberal (Jones:2007. Jurriëns: 2006), yakni pada bagaimana kebudayaan mampu ditempatkan dan diruangkan  sebagai  tampilan-tampilan  visual tanpa  dilekatkan  pada  ritualitas  tradisi  yang menghadirkannya dalam ruang kesejaraahan dan dalam  rutinitas  kehidupan  sosial  komunitas lokal. Dengan kata lain, apa yang ditampilkan di Banyuwangi,  budaya  diciptakan  hanya  sebagai sebuah brand dan  lebih  krusial  lagi, brand ini dilekatkan  pada  lokalitas  budaya  Using.  Yang artinya  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  Banyuwangi,  pada  budaya  lokal,  dapat direfleksikan pada dimensi bagaimanakah integritas pemerintah daerah dalam menempatkan budaya lokalnya.
Dalam  sebuah  diskusi  ringan  dengan peneliti  budaya  Using,  kami  mendiskusikan apakah  Banywuangi  saat  ini  masih  memungkin jika  difikirkan  dalam  konteks Cultural  Turn model  Postmodernis  Jameson  (1998),  ataukah justru budaya lokal telah dibajak oleh kepentingan repoduksi ekonomi kultural? Pertanyaan  ini  didasari  oleh  agenda  pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan wacana kebangkitan  budaya  lokalnya,  yang  mana kebangkitan  ini  menandai  moment  tampilnya formasi  sosial  baru,  yang  didatangkan  dan
dilekatkan  secara  cepat  seiring  kebutuhan praktis pemerintah daerah dalam meraih pangsa pasar  wisatawan  asing  yang  selama  ini  hanya terpangku  pada  eksotisme  pulau  Bali.  Dengan membajak ritual dan tradisi budaya Using, yang ditampilkan secara kolosal dan melalui festivalitas,  dengan  secara  strategis  mencari celah  diantara  imaje  dan  komoditas  setempat, dengan  mempercepat  pembangunan  diwilayah kepariwisataan  bahkan  terkadang  dilakukan dengan bersitegang dengan wilayah lain, dengan mempopulerkan  dan  mengambil  alih  aktifitas ekonomi  masyarakat  lokal,  dilakukan  secara sporadis  untuk  mendapatkan  ligitimasi  dan dominasi  atas  formasi  ekonomi  masyakat setempat.
Ketika membayangkan berkerjanya Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi,  tentu kerangka praktik kepemerintahan yang diligitimasi  oleh  aturan-aturan  perundang- undangan  akan  tampak  sebagai  alibi  dalam mengambil  alih  aktifitas  ekonomi  kultural masyarakat  setempat,  dalam  mengambil  alih seluruh  aktifitas  seni  tradisi  dan  ritual.  Hal  ini seringkali  disuarakan  oleh  pemangku  adat  desa Kemiren, yang memposisikan apa yang dilakukan  pemerintah  tak  lebih  adalah  strategi yang menumpangi praktik seni tradisi dan ritual yang  secara  ideologis  menjadi  bagian  dari artikulasi  ekonomi  kultural  masyarakat  lokal. Bahkan  ketika  mengintegrasikan  praktik  seni tradisi  dan  ritual  Budaya  Using,  pendataan  dan kepastian data penanggalan pada keberlangsungan  suatu  seni  tradisi  dan  ritual budaya  Using,  justru  berimbas  pada  merepresi praktik seni tradisi dan ritual budaya Using yang berlangsung secara turun temurun, hal ini terjadi ketika promosi atas seni tradisi dan ritual Using telah  mendatangkan  audiens  dan  menuntut  apa yang  telah  dikeluarkan  pada  perjalan  wisata mereka  akan  berkesesuaian  dengan  agenda wisata  yang  ingin  mereka  dapatkan.  Sedangkan seni  tradisi  dan  ritual  Using  masih  terikat dengan  sakralitas  yang  berdasar  pada  setting kosmologis  masyarakat  desa  (Wessing:  2016, 2017) .

## Industri Kreatif Berbasis Budaya Using: Kekosongan Dibalik Perayaan dan Festivalitas Budaya
Festivalisasi seni tradisi dan ritual budaya Using  merupakan  bagian  dari  kerja  kebudayaan yang diasumsikan mengintergrasikan akar ritual, seni  dan  tradisi  Using  dengan  sentuhan birokratisasi  aparatus  pemerintah  lokal.  Dalam praktiknya,  festivalitas  yang  diadakan  di Banyuwangi,  merupakan  bagian  dari  penataan secara  kronologis,  pada  ragam  seni,  tradisi  dan ritual  budaya  Using  yang  disusun  melalui kalender  kepariwisataan.  (Lihat  Gambar  1). Sementara  pada  tiap  celah  kewaktuan  yang didalamnya  tidak  terdapat  event  budaya  Using, pemerintah  daerah  membentuk  ulang  tradisi setempat  dan  mentrasformasikanya  menjadi event  budaya  Banyuwangi  hal  ini  yang  secara konseptual  disebut  sebagai  re-tradisionalisme. Apa yang hendak ditampilkan melalui festivalitas  budaya,  merupakan  cara  elite  lokal untuk  mendapatkan  legitimasi  dari  struktur kepemerintahan. Legitimasi melalui relasi ekomoni-politik  lokal  pada  artikulasi  budaya Using  menjadi  hal  yang  tak  terhindarkan adanya,  terutama  pada  persoalan  mengkategori, membentuk ulang dan menampilkan pada ruang sosial  baru.  Persoalan  ruang  baru  ialah  menjadi titik  dimana  hadirnya  negara  diasumsikan mampu  menyentuh  kesejahteraan  masyarakat dan  pada  konsekuensinya,  negara  berubah menjadi  elemen  yang  mengintervensi  praktik artikulasi budaya Using.
Kesejahteraan dalam konteks lokal sering berujung  pada  bagaimana  masyarakat  lokal dapat  mendayagunakan  aktivitas  kesehariannya untuk  mengembangkan  kemadirian  ekonomi, sosial, dan budaya. Pada konteks budaya Using, persoalan kesejahteraan berujung pada bagaimana  gerak  politik  kebudayaan  yang dikonstruksikan  oleh  negara  menyentuh  pada bentuk festivalitas dan mempertontonkan ritualitas  budaya  pada  khalayak  umum.  Hal itupun berkontribusi dalam menghadirkan dualitas  aktivitas  budaya  dan  aktivitas  ekonomi politik  negara  yang  direpresentasikan  oleh  elite lokal  (Guha:  1997,  2000).  Secara  kongkret agenda pariwisata nasional mendorong aktivitas
Gambar 1. Spanduk Kegiatan Kabupaten Banyuwangi (Sumber:  Dokumentasi  Puslit  Budaya dan Komunitas Universitas Jember)
budaya  menjadi  entitas  yang  eksotis  dan autentik.  Dengan  konteks  tersebut  kehadiran negara  menjadi  pihak  yang  mengategorikan sekaligus  mempromosikan  potensi  lokal.  Tetapi bagimana hal ini dapat dilakukan? Dalam setting budaya Using, apa yang secara serius dilakukan ialah  menggunakan  kekuatan  birokrasi  untuk menata  ulang  formasi  sosial  yang  dibentuk secara  institusional,  yakni  melalui:  revitalisasi kelompok-kelompok  sosial  lama  yang  telah  ada dan  terintegrasi  dan  dibentuk  oleh  badan kedinasan, semisal kelompok nelayan, kelompok  seniman,  sanggar,  dll;  pembentukan kelompok-kelompok  sosial  baru  dengan  cara memecah  kelompok  sosial  yang  telah  ada  atau membentuk  kelompok  baru  yang  mampu  dan bisa  dikontrol  oleh  pemerintah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menyususn  sebuah  jejaring kolompok  sosial  yang  dapat  digerakan  sejalan dengan  kehendak  untuk  membentuk  ulang Banyuwangi  sebagai  kota  dan  wilayah  tujuan baru pariwisata.
Untuk  mampu  menjadi  sebuah  daerah tujuan  wisata  baru,  potensi  lokal  yang  ada  di Banyuwangi  dan  melalui  akar  budaya  Using khususnya bukan menjadi hal yang secara serius dilakukan oleh masyarakat lokal yang menghidupi  budaya,  ritual  dan  tradisi  Using. Sebagai  contoh  pada  souvenir  yang  dijual  di gerai  souvenir,  objek  yang  direpresentasikan tidak lepas dari kontekstasi skill penciptaan seni. Ikon  Gandrung  misalnya,  dibuat  oleh  perajin dari  luar  Banyuwangi.  Terbukanya  pasar  bebas pada  produk  budaya  menjadi  tak  terhindarkan saat  ini,  sedangkan  persoalan  bagaimana  cara membangkitkan  kesadaran  dan skill perajin setempat menjadi persoalan tersendiri.
Gambar  2.  Ikon  Gandrung  sebagai  hasil kerajinan  perajin  Using (Sumber:  Dokumentasi Puslit Budaya dan Komunitas Universitas Jember)
Selain pada kualitas skill yang perlu ditingkatkan,  inovasi,  dan  kemampuan  estetis pada  perajin,  perlu  secara  khusus  diperhatikan adanya (Lihat gambar 2).
Souvenir  bukan  hanya  pesoalan  pada peningkatan  identitas  budaya  sebagai  potensi yang dapat secara terus-menerus dikembangkan, tetapi  lebih  menekankan  pada  bagaimana budaya  yang  ada  dan  berkembang  dalam masyarakat  menjadi  autentisitas  produk  budaya setempat dan menciptakan kebanggaan sekaligus kesejahteraan. Ketika budaya yang ada masih  menjadi  persoalan  lokalitas  tetapi  konten lokal  berada  dan  berasal  dari  wilayah  lain,  hal itu berkonsekuensi pada kemampuan masyarakat  untuk  mendayagunakan  potensi ekonomi  lokal.  Yang  artinya  pemerintah  hanya membentuk  sebuah  pasar  yang  secara  bebas terbuka  pada  kekuatan  yang  justru  telah  mapan dalam  membentuk  sebuah  produk  artifisial budaya  Using,  sehingga  mempermudah  produk budaya  yang  mengambil  imaje  budaya  Using yang  diproduksi  dari  luar  wilayah  Banyuwangi dapat  dengan  cepat  masuk  dan  terdisplay dipusat-pusat perbelanjaan oleh-oleh dan souvenir.  Melalui  pengakuan  pengerajin  replika barong  Using  Kemiren,  dirinya  hanya  bisa memproduksi  ketika  ada  pesanan,  sementara pasar  atau  konsumen  yang  terbentuk  melalui kemunculan  perbelanjaan  hanya  meyasar  pada produk  yang  terbilang  secara  massal,  mudah didapatkan  pada  saat  konsumen  tersebut menghendaki membeli sebuah souvenir dll.
Pada  level  yang  lebih  besar,  daya  cipta kreasi  seni  pelaku  budaya  Using  berhadapan dengan  kehadiran  tenaga  terlatih  dan  menjadi jalan hidup seperti bentuk berkesenian di Bali.
Gambar  3.  Ragam  desain  kaos  yang  mampu membangkitkan  imaji  budaya  Using (Sumber: Dokumentasi Puslit Budaya dan Komunitas

## Universitas Jember)
Pekerjaan sebagai pengerajin Bali adalah pilihan hidup  dan  menciptakan  stereotipe  bagi  pemuda setempat. Mereka yang tidak memiliki keterampilan  membuat  patung    diposisikan sebagai orang asing dan tidak memahami tradisi.
Di  beberapa  titik  sentra  souvenir,  kaos mampu  membangkitkan  imaji  akan  semesta budaya  Using.  Imaji  mistisisme  dan  stigma santet  yang  pada  konteks  nasional  mampu dikenal dan menjadi identik dengan Banyuwangi (lihat  gambar  3).  Industri  kaos  yang  ditopang oleh  budaya  lokal  tampak  menjadi  kekuatan pembeda  tersendiri,  terlebih  pada  kemampuan menformasi  idiom  lokal  dan  membentuknya pada formasi budaya pop (Heryanto: 2008).
Pronomina Iro dan Isun merupakan konsep  universal  yang  tampil  pada  ragam penandaan.  Penandan  inilah  yang  kemudian menjadi  khas  dan  eksotik  untuk  dikembang sebagai objek souvenir. Dengan menampilkannya  pada  kaos  yang  secara  massal dapat  dipasarkan  dan  diproduksi,  kaos  mampu berintegrasi pada pasar yang tidak terbatas pada kategori sosial tertentu. Kaos mampu menyentuh  kesadaran  identitas  bagi  yang memakainya,  dalam  asumsi  tersebut,  kaos menjadi sarana bagi penciptaan kehendak untuk terus mereproduksi sebuah kreasi seni. Khusunya  pada  seni  pengolahan  bahasa, pengolaan  tampilan  atau  desain,  tata  kelola produksi  dan  pemasaran,  managemen  mutu  dan kemampuan  daya  saing  dengan  produk  budaya lainnya. (lihat gambar 4).
Festivalisasi  budaya  dalam  pembentukan destinasi kepariwisataan merupakan hal yang tak terhindarkan,  terlebih  pada  era  keterbukaan akses  teknologi  dan  media  informasi  yang mengandaikan adanya kemampuan individu
Gambar  4.  Kaos  dengan  idiom  khas  Using (Sumber: Dokumentasi Puslit Budaya dan Komunitas Universitas Jember)
untuk  dapat  mencari,  memetakan  dan  menilai persoalan  budaya,  baik  dalam  konteks  artefak budaya  yang  berupa  peninggalan  benda  dan kesejarahan,  artikulasi  kebudayaan  yang  berupa ritualitas  seni  tradisi  lokal  dan  yang  dirupakan pada  festivalitas  budaya  lokal  sebagaimana dapat ditemui di Banyuwangi, dan terakhir pada reproduksi  budaya  yang  dirupakan  souvenir. Apa  yang  perlu  dikritisi  kemudian,  ialah persoalan  siapa  ?  bagaimana?  dan  dengan  cara apa? mereka mendapat atau merasakan efak dari gerak  pembangunan  yang  berkembang  di Banyuwangi,  seiring  dengan  percepatan  gerak transformasi  keruangan  dan  penciptaan  ulang praktik budaya lokal.

## Adat Dalam Ruang Abstrak: Tentang Formasi Kuasa Pemangku Adat
Ruang  kebudayaan  Banyuwangi  menjadi spesifik, mengingat dalam persoalan kesejarahan tampil  sebagai  ruang  perebutan  hegemoni budaya (Anoegrajekti, 2003; 2006; 2010; 2011a; 2011b;.  Prasetyo,  2014;  2017.  Prasetyo  dan Rosa,  2014;  2015.  Margana,  2012.  Wessing, 1999) dan disisi lain berkaitan dengan dinamika relasi kultural yang berorientasi pada pembentukan pasar yang berbasis pada ekonomi jasa,  yang  dibentuk  dan  diproyeksikan  untuk meraih  percepatan  pembangunan  daerah  yang selama  ditopang  oleh  sektor  agrobisnis.  Secara bersamaan  bangkitnya  pembangunanisme  di Banyuwangi  selian  pada  pembentukan  imaje hegemonik dari karekter elite, mampu menciptakan  dirinya  dan  ruang  kekuasaannya untuk menarik investor hadir dan terlibat dalam pembanguan  daerah  Banyuwangi,  mulai  dari tumbuhnya  sektor  wiraswasta,  industri  bahkan mengemukannya  ulang  isu  tentang  sektor tambang.  Dalam  proyek  pembangunan  wilayah
Banyuwangi  penekanan  pada  formasi  budaya dengan  corak  Jawa  Mataraman,  Bali,  dan  Jawa Kuno  yang  secara  mendasar  dikembangkan sebagai autentisitas kewilayahan dan berkeseiringan  dengan  dinamika  budaya  global. Imajinasi atas ruang kekuasaan dan potensialitas yang  dilekatkan  pada  formasi  kultural,  menjadi bagian  yang  secara  sistematis  berkembangan dan  menjadi  sektor  yang  melibatkan  pelaku budaya,  hal  ini  yang  pada  titik  tertentu  mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan persebaran kesejahtraan,  meskipun  hal  ini  masih  dapat dikritisi  adanya,  terutama  pada  menguatknya kelompok-kelompok  sosial  yang  telah  mapan pada  sektor  ekonomi  dan  memasuki  sektor ekonomi  kultural  atau  pada  sektor  ekonomi kreatif.
Pelaku budaya dengan habituasinya membayangkan dirinya ikut dan hanyut terbawa pada peninggalan masa lalu dan mempertahankannya dalam autentisitas yang fix dan  tidak  berubah,  sehingga  perulangan  atas nama  tradisi  dan  warisan  budaya  menjadi  hal yang  tak  dapat  ditawar  adanya.  Hal  yang dilupakan  kemudian  adalah  hadirnya  pasar penikmat  produk  kebudayaan  yang  terus- menerus  tampil  pada  ruang-ruang  sosial Banyuwangi,  selalu  mencari  dan  menuntut autentisitas  budaya  yang  dapat  dikenali  dan dicerap  sebagai  yang  universal.  Konteks  ini berupa  tuntutan  untuk  melihat  godaan  kapital sebagai yang mengubah formasi lokalitas dalam balutan kehendak asing. Untuk terus menciptakan  pasar  dengan  konsumen  yang berketergantungan  pada  sektor  jasa,  penciptaan akan  kebaruan  budaya  Using  menjadi  hal  yang tak  terelakan  adanya,  sehingga  pembangian antra  yang  fix,  pasti  dan  tak  dapat  diubah, dibentuk menjadi komoditas kultural, seperti tari Seblang  atau  ritual  Kebo-keboan,  disisi  lain keterikatan atas rituas tradisi ini menjadi bagian yang  dibiarkan  menjadi  kekuasaan  dari  para pemangku  adat.  Kemudian  diciptakan  apa  yang dianggap  sebagai  kebaruan  seni,  tradisi  dan ritual dalam budaya Using, yang difestivalisasikan  dalam  bentuk Banyuwangi Ethno  Carnival (BEC),  yang  mengambil  Imaje,
simbol  dan  bahkan  tampilan  ritualis  pada autentisitas budaya Using.
Dalam  BEC  yang  mengambil  tema Seblang,  para  pemangku  adat  diminta  untuk berkolaborasi dengan mengadakan ritual pemanggilan  arwah  leluhur  dan  menciptakan trance pada  penari  seblang.  Pemangku  adat Kemiren, secara sengaja menciptakan kelompok-kelompok  kesenian  pada  tari  Barong dengan  pengkategorian  pada  usia  penari,  dan mereduksi sakralitas Barong dengan menciptakan Barong lain sesuai dengan kelompok  usia  yang  dilatihnya.  Bagi  pemangku adat,  mempertahankan  tradisi  menjadi  bagian dari  keharusan  yang  tak  dapat  ditawar  adanya, karena  ada  tabu  yang  secara  turun-temurun diceritakan  dan  sampai  menemukan  bentuk- bentuk  pembenarannya  (Certeau:  1988).  Diluar tradisi ini, mereka menciptakan sebentuk mitos- mitos  yang  secara  strategis  dipakai  untuk mendapatkan  akses  ekonomi  melalui  jasa  paket pariwisata  yang  saat  ini  marak  ditemui,  tak hanya  disusun  oleh  kelompok  binaan dari  dinas pariwisata  yang  tergabung  dengan  Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis), tetapi menjadi sebuah strategi  pemasaran  komoditas  budaya  yang dikelola oleh pemangku adat.
Dalam  kajian  tentang  masyarakat  dengan berbasis  pada  sektor  jasa,  negara  berkembang ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan.  Hal  itu  terjadi  ketika  negara berkembang  ditempatkan  pada  konteks  lokal, yakni  lokalitas  dalam  suatu  negara  yang terbentuk dengan ketergantungan dan ketimpangan  modal.  Ketika  menyoal  arus permodal  dalam  gerak  global-lokal,  arus  modal asing menjadi cair dan bersirkulasi secara masif. Hal  ini  tampak  pada  persebaran  selera,  gaya hidup, serta pencerapan dan penikmatan produk budaya.  Ekonomi  Kultural  yang  ditandai penyatuan  wilayah  ekonomi  politik  dan  sosial kultural membentuk kerangka berpikir agen dan implementasi  kebijakan  sebagai  bentuk  praktik sosial.
Secara  empirik,  hal  tersebut  tampak  pada bagaimana  penguasaan  aset  pariwaisata  dan elemen  pendukungnya  berada  pada  pemodal nonlokal.  Pada  beberapa  titik,  modal  bahkan
berada  pada  arus  reformulasi  yaitu  pada beberapa  orang  yang  menguasai  aset-aset kepariwisataan.  Ketidakberimbangan  menjadi ciri persebaran aset dan modal yang berimplikasi  pada  penciptaan  sistem  pembeda ruang  sosial  sekaligus  preferensi  artikulasi kultural. Persoalan tentang akses, kesadaran dan skill berada  pada  tarik-menarik  wacana  dan selera  pasar.  Ruang  produksi  atas  dan  melalui sektor  jasa  dan  relasi  ekonomi  kultural  inilah yang secara teoritik dikonseptualisasikan sebagai  ruang  abstrak  (Lefebvre:  1991)  yakni pada bagaiaman ruang sosial yang merepresentasikan formasi sosial tampak diubah dan  direproduksi  dengan  menghadirkan  subjek- subjek  baru.  Dalam  bentuk  yang  paling  real, persoalan  ekonomi-politik  berkembang  hingga menampakan  bentuk  yang  paling  cair  yakni pada  ruang  ekonomi  kultural,  sehingga  agenda dari  tiap  subjek  yang  hadir  menjadi  plural dengan  basis  kulturalnya  dan  menghendaki bentuk akumulasi modal sebagai target keekonomiannya.
Subjek dari Pelaku budaya Using setidaknya  dapat  dikategorikan  dalam  beberapa indikasi yang merepresentasikan ruang sosialnya.  Semisal  mereka  yang  memiliki privilage dan  warisan  kultural  sebagai  penerus sekaligus  penjaga  budaya  mereka  ini  yang ditampilkan sebagai para pemangku adat. Secara teoritik, mereka tampil dalam setting sosial sisa era  feodal  yang  ditandai  dengan  kepemilikan tanah  dan  abdi  massa  pekerja  dan  menjadi rujukan bagi komunitas Using. Di beberapa titik di Banyuwangi, mereka tampil
merepresentasikan  budaya  Using  dan  menjadi tragis karena mereka tidak mampu mempertahankan  posisi  sosialnya.  Mereka diasumsikan  menjadi  subjek  yang  tidak  mampu diserap oleh sistem industri modern dan menjadi subjek  yang  secara  kritis  berhadapan  dengan kekuatan  dominan  saat ini.  Di  Banyuwangi,  hal itu tidak terjadi secara total, mengingat kuatnya formasi  masyarakat  yang  berbasis  kepemilikan tanah  tidak  lagi  mampu  menjamin  posisi  para pemangku  adat.  Dikarenakan  perkembangan masyarakat  industrial  di  Banyuwangi  berjalan secara  lambat,  membuat  kekuatan  struktur
birokrasi menjadi penentu bagi posisi pemangku adat,  hal  ini  ditampakan  dari  cara  desa-desa yang masih memiliki akar seni tradisi dan ritual using  dikontrol  hingga  tahapan  kebijakan  desa bahkan sampai pada penentuan posisi pemangku adat.
Konsekuensi  sosial  dari  masyarakat  yang dibangun  oleh  kultur  rural  agraris    tradisional berbasis  etnisitas  tertentu  dan  petumbuhan masyarakat  urban  nonindustrial  berada  pada persoalan  terserapnya  sektor  ekonomi  semu kapitalisme  berbasis  jasa,  menghadirkan  subjek yang  memposisikan  dirinya  sebagai  pembaharu dari  struktur  masyarakat  adat  Using.  Mereka yang  berkarakter  urban  dan  berorientasi  pada penguasaan teknologi media informasi, kehendak untuk mampu tampil dengan identitas budaya menjadi mendesak. Karakter pembaharu ini  dalam  prakeknya  menjadi  subjek  yang hendak  meraih  ruang  ekonomi  kultural  dan dengan  mendapatkan  ligitimasi  dari  struktur birokrasi lokal dan daerah.
Kelompok tersebut direpresentasikan oleh komunitas  Using  seperti:  Koseba;  Pemuda Pathok; Komunitas Pemuda Banyuwangi; Gerakan  Muncar  Rumahku  dan  Lare  Osing. Karakter pemuda yang tidak sepenuhnya mampu diserap dan diruangkan pada mode produksi dan pasar  kerja  mendorong  meraka  tampil  secara progresif dan produktif untuk mencoba memasuki  pasar  industri  kreatif. Skill dan penghargaan  pada  kemampuan  diri  menjadi pertaruhan  untuk  dapat  hidup  di  antara persaingan  produk  budaya  dan  pasar  industri kreatif  berbasis  ekonomi  jasa.  Tampilnya subjektivitas  kelompok  sosial  ini,  tak  pelak menjadi bagian yang secara absorsif ditundukan oleh  jejaring  birokrasi  yang  mengembangkan corak kapitalisme predatorik, hal ini tampak dari suara  kelompok  pembaharu  yang  mulai  resah dengan  munculnya  entitas  kepariwisataan:  baik itu  sebagai  tempat  tujuan  wisata;  maupun  yang berbasis  pada  penyediaan  souvenir;  kaos;  dan sarana  pariwisata  lainya,  yang  ditopang  oleh elite pemerintah daerah.
Ketidakmampuan untuk dapat merepresentasikan  dirinya  sebagai  kelompok yang  otonom,  membuat  keharian  kelompok  ini
selalu lekat dengan event budaya yang dibentuk oleh perangkat pemerintah daerah. Bahkan pada konteks desa Kemiren, kelompok pembaharu ini yang merepresentasikan kaum muda desa, justru diintegrasikan  kedalam  struktur  pemerintah desa.  Dan  mereka  mengelola  salah  satu  badan usaha  milik  desa  yang  berorientasi  pada  sektor jasa.  Sementara  ditempat  lain,  relasi  konfliktual justru  mengemuka  dikarenakan  adanya  daerah tujuan  wisata  baru,  yang  diklaim  oleh  banyak kelompok,  baik  oleh  kelompok  masyarakat lokal,  yang  tergabung  dalam  desa  atau  yang dibentuk oleh struktur kedinasan.
Relasi  konfliktual  ini  salah  satunya didasarkan  pada:  klaim  pemilikan;  klaim pengelolaan;  kliam  pada  pengembangan;  klaim atas  akses  jalan;  klaim  pada  legalitas  struktur desa;  dan  klaim  pada  legalitas  kedinasan,  yang kesemuanya  menghendaki  adanya  pembagian hasil  dari  pendapatan  dari  retribusi  atau  tiket masuk  objek  wisata.  Secara  struktural  cara pragmatis  yang  ditempuh  oleh  pemerintah daerah  Banyuwangi  ini  dimaksudkan  untuk meraih peningkatan kungjungan wisata, memperbanyak daerah tujuan wisata, memperlama waktu kunjungan wisata, memperbanyak  angka  peningkatan  konsumsi wisatawan, meningkatkan kesejahtraan masyarakat  dan  yang  terpenting  meningkatkan angka  pendapatan  daerah.  Dalam  prakteknya pemerintah  daerah  lebih  mengutamakan  meraih peningkatan  angka  pendapatan  daerah  dengan mempercepat pertumbuhan daerah tujuan wisata.

## PENUTUP
Imajinasi elite lokal yang telah direpresentasikan  oleh  perangkat  birokratis pemerintah  daerah  Banyuwangi,  menempatkan komunitas  Using  sebagai  subjek  yang  dibentuk dengan  berorientasi  pada  penciptaan  pasar  dan konsumen  bagi  komunitas  adat  Using  yang justru telah mentransformasikan autentisitas seni tradisi  dan  ritual  Using  yang  diklaim  sebagai yang  autentik  sebagaimana  disuarakan  secara samar  oleh  pemangku  adat  Using. Persoalan ruang  abstrak  dan  adat  pada  artikel  ini  merujuk pada transformasi sosial yang mengatasnamakan
adat  Using  dengan  proyek  kepariwisataan nasional  yang  direduksi  oleh  elite  lokal  saat  ini telah  menampilkan  bentuk  lain  dari  adat  Using, khusunya  pada  strategi  untuk  memposisikan autentisitas adat.
Ekonomi kreatif yang diandaikan  sebagai proyek  nasional  dan  yang  telah  direproduksi dalam  wilayah  Banyuwangi,  dibentuk  melalui jejaring kebudayaan dan legitimasi kultural yang disusun  sebagai  kebijakan  budaya  lokal  yang mampu mendukung, melindungi, dan menopang aktivitas budaya Using dengan seluruh transformasi produk budayanya. Dalam pandangan ini budaya ditempatkan sebagai yang dimiliki  oleh  komunitas  lokal,  dikembangkan secara  bersama-sama,  dinikmati  dan  berkerja secara  berkelanjutan.  Yang  artinya  persoalan akses  atas  pemanfaatan  budaya  menjadi  hal yang hendaknya diposisikan dengan memberikan  ruang  sacral  yang  selama  ini dipertahankan oleh pemangku adat dan pelibatan dalam  menciptakan  akses  pada  kebutuhan ekonomi,  menjadi  persoalan  yang  tidak  hanya secara  terbuka  dapat  dimasuki  oleh  pemodal tetapi  menjadi  bagian  yang  secara  sistematis mampu  menjadi  bagian  yang  dapat  dimasuki dan  melindungi  artikulasi  seni  tradisi  dan budaya Using.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  berterima  kasih  pada  Pusat Penelitian  Budaya  Etnik  dan  Komunitas, Lembaga  Penelitian  Universitas  Jember,  yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pada literatur kajian budaya Using,  pada  informan  dan  pada  material  yang membantu  dalam  penulisan  artikel  ini.  Pada Kemenristek  Dikti  yang  telah  memberikan pendanaan  penelitian.  Dan  pada  Laboratrium Sosiologi  Program  Studi  Sosiologi  Universitas Jember  yang  telah  memberikan  ruang  untuk mendiseminasi hasil penelitan.

## DAFTAR RUJUKAN
Adorno, Theodor. (2001). The Cultural Industry . London: Routledge.
Anoegrajekti,  Novi.  2003.  “Seblang  Using:
Studi  Tentang  Ritus  dan  Identitas Komunitas Using.” Dalam Bahasa dan Seni . Vol. 31. (2). Hlm. 253‒269.
_______.  (2006).  “Gandrung  Banyuwangi:
Pertarungan Pasar, Tradisi dan Agama, Memperebutkan Representasi Identitas
Using.”  Disertasi  Jakarta:  Program
Pascasarjana FIB Universitas Indonesia. Naskah Tidak Diterbitkan. _______.  (2010).  “Pada  Nonton  dan  Seblang
Lukinto:  Membaca  Lokalitas  dalam Keindonesiaan.” Kajian Linguistik dan Sastra . Vol. 22. (2). 171‒182.
_______.  (2011)  a.  “Gandrung  Banyuwangi: Kontestasi  dan  Representasi  Identitas Using.”  Jurnal Humaniora .  Vol:  23.
(1). 26‒36.
_______.  (2011)  b.  “Perempuan  Seni  Tradisi: Kontestasi  dan  Siasat  Lokal.”  Jakarta:
Makalah dipresentasikan pada Komunitas Salihara. Bhabha, Hommi. (1996). “Culture’s  In- Between.”  In,  Hall,  Stuart.,  and,  Du Gay, Paul (Eds). Questions of Cultural Identity . London: Sage Publications. _______.  (1994). The  Location  of  Culture .
London  and  New  York:  Routledge Classics.
Bourdieu,  Pierre.  (1986).  “The  Form  of Capital.”  Dalam,  Richardson,  J,  G (ed), Handbook  of  Theory  and
Research  for  Sociology  of  Education .
New  York:  Greenwood  Press,  hlm. 241‒258.
_______.  (1993). The  Field  of  Cultural Production .  US:  Colombia  University Press.
De  Certeau,  Michel.  (1988). The  Practice  of
Everyday  Life .  Berkeley:  Califonia
University Press. Dicks,  Bella.  (2004). Culture  on  Display:  The Production of Contemporary Visitability . London: Sage Publications.
Eric  Hobsbawm  &  Terence  Ranger, (ed). 1983 . The Invention of Tradition. Cambridge University Press.
Foucault,  Michel.  (1977). Language,  Counter- Memory, Practic: Selected Essays and Interviews . Oxford: Basil Blackweel. _______.  (1980). Power/Knowledge:  Selected
Interviews and Other Writings
1972‒1977 New  York:  Pantheon Books. _______. (2001). Questions of Method. Essensial  Works  Of  Michel  Foucault: 1954‒1983. New  York:  New  York
Press. pp 223‒238. _______. (2003). The Archeology Of
Knowledge .  New  York  :  Routledge
Classics.
Gramsci,  Antonio.  (1992). Selections  From  The
Prison Notebooks . Edited And
Translated  By  Hoare,  Quintin  And Nowell Smith, Geoffrey. New York. Guha,  Ranajit.  (1997). Dominance  without Hegemony:  History  and  Power  in Colonial  India .  Cambrige:  Harvad University Press.
_______.  (2000).  “On  Some  Aspects  of  the Historiography  of  Colonial  India.”  In Vinayak  Chaturvedi  (ed.). Mapping
Subaltern Studies and the
Postcolonial . London: Verso.
Hall,  Stuart.  (1980).  Encoding/Decoding.  In, Hall,Stuart.,  Hobson,  Dorothy.,  Love, Andrew.,  and  Willis,  Paul  (eds.). Culture,  Media,  Language .  London: Hutchinson, 1980. pp. 128–38.
_______.  (1996).  “Gramsci’s  Relevance  for Study  of  Race  and  Ethnicity”.  Dalam,
Morley,  David,  dan,  Chen,  Kuan- Hsing  (ed). Stuart  Hall:  Critical Dialogis  in  Cultural  Studies .  New
York: Routledge. pp 411‒441.
Heryanto,  Ariel.  2008.  “Politics  Meets  Pop
Culture in Indonesia.”
(http://upclose.unimelb.edu.au/episode
/40-politics-meets-pop-culture- indonesia. diakses 16 Agustus 2017)
Jameson,  Fredric.  (1998). The  Cultural  Turn: Selected Writings on The Postmodern, 1983‒1998 . London: Verso.
Jones,  Ted.  (2007).  “Liberalism  and  Cultural Policy  in  Indonesia.” Social  Identites . Vol 13:4. Hlm. 441‒458.
Jurriëns,  Edwin.  (2006). Ekspresi  Lokal  dalam Fenomena  Globalisasi:  Safari  Budaya dan  Migransi .  Jakarta:  LP3ES  dan KTILV.
Kertajaya,  Hermawan  dam  Nirwandar,  Sapta.
(2013). Tourisme  Marketing  3.0:
Turning  Tourist  to  Advocate. Jakarta: Gramedia.
Klinken,  Gerry  Van.  (2015). The  Making  of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930an‒1980an. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor. Li, Tania Murray. (2014). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan  di  Indoesia .  Jakarta: Marjin Kiri.
Lefebvre,  Henri.  (1991). The  Production  of Space . Oxford: Welly-Blackwell.
Njoto,  Helene.  (2017).  “Reka  Ulang  Warisan Budaya  Indonesia”.  Dalam,  Madiner, Remy  (ed). Revolusi  Tak  Kunjung Selesai:  Potret  Indonesia  Masa  Kini. Jakarta: KPG. Hlm 479-506. Margana,  Sri.  (2012). Ujung  Timur  Jawa, 1763‒1863:  Perebutan  Hegemoni
Blambangan .  Yogyakarta:  Pustaka
Ifada.
Prasetyo,  Hery.  (2014).  “Absorsi  Kultural: Fethisasi  Komoditas  Kopi.”  Dalam Novi  Anoegrajekti,  dkk.  (ed.).  2014. Dinamika  Budaya  Indonesia  dalam
Pusaran  Pasar  global .  Yogyakarta: Ombak. Hlm. 305‒322. _______. (2016) “ Image Hegemonik: Membentuk  dan  Menciptakan  Ruang Reproduksi  Kultural”.  Dalam,  Novi Anoegrajekti, dkk. (ed.). 2016. Kebudayaan Using: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya.
Yogyakarta:  Penerbit  Ombak.    Hlm. 226-260.
Prasetyo,  Hery.,  dan  Rosa,  Dien  Vidia.  (2014).
“Space  For  Cultural  Articulation: Voising  The  Local  in  Commodity Transformation.”  Dalam,  Kasiyan, dkk.  (ed). Rethingking  The  Human Dignity and Nation Identity: A Review Perspective of Arts and Arts Education .  Faculty  of  Language  and
Arts  Yogyakarta  State  University. Hlm. 844‒860. _______.  2015.  “(Auto)  Eksotisme  (ke/Pem) Bahasa (An): Menafsir Ulang
Fragmentasi  Politik  Ruang  Kultural.” Dalam,  Sudartomo  Macaryus,  dan Priyo  Dhanu  Prabowo. Bahasa  Jawa dan  Perspektif  Pengembangannya . Yogyakarta:  Balai  Bahasa  Yogyakarta dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Rutherford,  Jonathan.  (1990).  “The  Third
Space.”  Interview  with  Homi  Bhabha.
In Rutherford, Jonathan, (ed). Identity:
Community, Culture, Difference . London: Lawrence and Wishart, pp.207‒221.
Setiawan,  Ikwan,  dkk.  2017. “Exertion  of
Cultures  and  Hegemonic  Power  in Banyuwangi: The Midst of Postmodern  Trends”.  Karsa:  Journal of Social and Islamic Culture .  Vol. 25 No.1, June 2017. Hlm. 147-178 Smith.  Laurajane . (2006) .  Uses  of  Heritage . London and New York: Routledge. Spivak,  Gayatri  Chakravorty.  (1995).  “Can  the Subaltern  Speak?”  In  Ashcroft,  Bill, Gareth  Griffiths,  and  Helen  Tiffin (Ed). The Post-colonial Studies Reader . London: Routledge.
_______.  (2005).  “Scattered  Speculations  On The  Subaltern  and  The  Popular.” Postcolonial  Studies .  Vol  8  (4), 475‒486.
Wessing,  Robert.  1999.    “A  dance  of  life:  The Seblang  of  Banyuwangi,  Indonesia.”
Bijdragen  tot  de  Taal- .  Land-  en Volkenkunde 155, (4), Leiden, 644‒682.
_______.  (2016). “When  the  Tutelary  Spirit Objected:  Conflict  and  Possession among  the  Using  of  East  Java, Indonesia” .  Anthropological  Forum,
Vol. 26 (4), 355–375. _______.  (2017).  “The  Lord  of  The  Land
Relationship on Southeast Asia.” Acri, Andrea.,  Blench,  Roger.,  Landmann,
Alexandra.  Spirits and Ships: Cultural Transfers  in  Early  Monsoon  Asia . Singapore: ISEAS-Yusof Ishak
Institute . pp. 515-552.