## Abstrak
Arah  pembangunan  hari  ini,  membawa  manusia  harus  merenung  lebih  dalam  bahwa  ada  yang  salah sebenarnya.  Melihat  pembangunan  semata-mata  dari  sudut  pandang  ekonomi  belum  cukup  mampu memberikan jaminan bahwa kebutuhan generasi yang akan datang masih akan tetap tersedia. Akhirnya, pertimbangan  ekologi  dan  sosial  tidak  bisa  dikesampingkan.  Komunitas  Adat  Ammatoa  Kajang  di Sulawesi  Selatan  telah  mempraktikkan  pola-pola  pembangunan  yang  tetap  merawat  lingkungan  dan sistem  sosial  mereka  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Ammatoa (Pemimpin adat) dan Galla' Limbo (Kepala Desa) Tanah Towa. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pemaknaan pesan “Pasang ri Kajang” yang terus diwariskan untuk membangun tanpa merusak lingkungan tanah adat Kajang.

## Abstract
How the development is going today brings us to reflect deeply that something is wrong. Though that development is only about the economic point does not quite capable to guarantee that all the needs of future generations will still be available. Finally, the ecology and social factors can not be ruled out. The indigenous communities of Ammatoa in South Sulawesi have practiced the development that does not damage  the  environment.  The  methods  of  this  study  are  descriptive  cualitative.  The  informan  are Ammatoa and Galla' Limbo . This study show the meaning of the message behind “Pasang ri Kajang” to build their area without damaging the environment.
Email:
E-ISSN 2527-5879  P-ISSN 2527-5879 http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph Email: jsphum@yahoo.co.id Volume 2, Nomor 1, Juli 2017
Halaman 9-15

## STUDI ECODEVELOPMENT: KONTEKSTUALISASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM “PASANG” OLEH KOMUNITAS ADAT AMMATOA

## Ayu Adriyani
Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ayu.adriyani@mail.ugm.ac.id
Kata Kunci: Pembangunan; lingkungan; Pasang ri Kajang

## ECODEVELOPMENT STUDY: THE CONTEXTUALIZATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON PASANG BY THE INDIGENOUS COMMUNITIES OF AMMATOA
Keywords: Development; Environment; Pasang ri Kajang

## LATAR BELAKANG
Posisi  pembangunan  baik  dari  segi pertentangan teorinya maupun dari segi polemik praksisnya  selalu  menarik  untuk  dikaji  secara lebih lanjut. Terlebih, Pemerintah Indonesia pada masa  pemerintahan  Jokowi-JK  2014-2019, sedang gencar melakukan pembukaan akses dan pembangunan  infrastruktur  di  berbagai  sektor dari  Sabang  hingga  Merauke.  Tidak  hanya  di Indonesia,  pembangunan  infra-struktur  menjadi hal yang paling diusahakan terutama di Negara- negara  berkembang.  Pada  dasarnya  memang, pembangunan  fisik  infrastruktur  menjadi  yang paling  mudah  terlihat  keberhasilannya.  Di  era awal  pembangunan  Indonesia  sendiri  terjebak dalam teori lingkaran setan kemiskinan ( vicious circle  of  poverty). Dari  teori  inilah  kemudian dikembangkan  teori-teori  ekonomi  pembang- unan.  Teori-teori  ini  yang  digunakan  untuk memandang dan memecahkan masalah ekonomi dari  Negara-negara  yang  baru  saja  merdeka, seperti Indonesia pada saat itu (Rahardjo, 2012). Teori kemiskinan ini menjadi sudut pandang yang digunakan oleh Negara-negara maju pada saat itu untuk  menghapus  kemiskinan  dengan  memberi modal  kepada  Negara-negara  berkembang, dengan kata lain memberikan pinjaman (utang). Kemiskinan  yang  berujung  pada  solusi pemberian  pinjaman  ini,  juga  dikonsepkan  oleh Geoge C. Marshall dan dikenal dengan Marshall Plan (Nasution, 1996).
Namun seiring berjalannya waktu, Todaro mengungkapkan  bahwa  ada  yang  salah  dengan paradigma pembangunan selama ini (Dila, 2007). Pembangunan  dalam  hal  ini  senantiasa menempatkan  faktor  ekonomi  sebagai  faktor utama  dan  mengabaikan  faktor-faktor  lain. Padahal,  dalam  proses  ekonomi  untuk  mem- produksi  barang  dan  jasa  bagi  kebutuhan masyarakat,  maka  dibutuhkan  faktor-faktor poduksi dari kombinasi berbagai modal (capital) seperti 1) modal produksi; 2) modal manusia; 3) modal keuangan; 4) modal sosial; dan 5) modal alam (Hadad, 2016). Namun pada kenyataannya, iklim  sinergi  antara  masing-masing  modal tersebut tidak pernah diciptakan.
Ekonomi  menjadi  faktor  yang  senantiasa dipertuankan. Padahal, dalam banyak penelitian telah  dikaji  secara  mendalam  bahwa  faktor ekonomi  jika  terus  menerus  dikejar  maka  akan membawa manusia sampai di titik “henti”. Hal ini karena, tidak ada nilai-nilai keberlanjutan dalam sisi ekonomi. Ekonomi tidak memiliki daya untuk memastikan  bahwa  kebutuhan  generasi mendatang masih tetap akan terpenuhi.
Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan (Sustainable  Development  Goals) yang ditargetkan  sejak  2016-2030  menggantikan Millennium Development Goals yang berakhir di
2015  menjadi  angin  segar  terhadap  pola  dan praktik  pembangunan.  Dalam  konteks pembangunan  berkelanjutan,  pembangunan adalah  proyek  jangka  panjang.  Olehnya, pengelolaan dan ketersediaan sumber daya alam menjadi  penting  untuk  memaksimalkan  tujuan mulia  pembangunan.  Pada  dasarnya,  SDGs memerlukan dan menuntut tiga jenis perubahan. Pertama,  perubahan  paradigma  kebijakan (policy). Jika hutan dan sumber daya air hanya dipandang  sebagai  komoditas  dan  barang  yang siap diambil, SDGs menyatakan bahwa hutan dan air  merupakan  barang  publik  yang  harus dipertahankan,  dilindungi,  dan  dilestarikan. Kedua,  perubahan  kelemba-gaan  dan  tata  kerja kelembagaan,  misalnya,  dari  tertutup  menjadi terbuka  ,  inklusif,  dan  partisipatif.  Ketiga, perubahan  pada  level  operasi.  Kini,  Indonesia telah  memiliki  sistem  LAPOR  yang  membuat semua  warga  Indonesia  bisa  dengan  mudah melaporkan  melalui  layanan  pesan  pendek (SMS),  misalnya  tentang  sekolah  yang  ambruk atau  sampah  yang  menumpuk  (Bahagijo,2016: 47)
Tentunya, banyak pihak menaruh harapan lebih terhadap SDGs. Terlebih tahun 2015, World Meteorological  Organization's  State  of  the Global  Climate  Report merilis  bahwa  tercatat sebagai tahun paling panas dalam sejarah. Hal ini dikarenakan terjadi akumulasi penumpukan gas- gas  karbon  di  atmosfer.  Sehingga  jika dibandingkan  dengan  zaman  pra-industri,  suhu rata-rata bumi menjadi lebih tinggi satu  derajat Celcius  (Hadad,  2016).  Secara  umum,  hal  ini tentu disebabkan oleh banyak faktor, perlakuan terhadap  hutan  menjadi  salah  satunya. Bagaimana  tidak,  sejak  pertengahan  1990-an misalnya,  penebangan  hutan  di  Kalimantan sebenarnya telah mencapai taraf kerusakan yang maksimal.  Kondisi  ini  juga  menjadikan Indonesia  sebagai  pengekspor  asap  kebakaran hutan terbesar di dunia (Aditjondro, 2003:vii).
Perbincangan  mengenai  kerusakan lingkungan menjadi perbincangan yang hangat, baik  dalam  konteks  Indonesia  maupun  dunia global.  Pemanasan  global  yang  menjadi  imbas dari  kerusakan  lingkungan  juga  semakin diwarnai  dengan  rentetan  permasalahan lingkungan  yang  lain.  Seperti,  hilangnya  mata air,  kekeringan,  kebakaran  hutan,  banjir,  tanah longsor,  dll.  Kutanegara,  dkk  (2014:1) mengungkapkan  bahwa  dalam  pembagunan, keberlangsungan hidup jangka panjang tidak lagi menjadi  pertimbangan  yang  diperhitungkan. Alasan peningkatan kesejahteraan dalam hal ini berujung  pada  eksplorasi  dan  eksploitasi berlebihan. Kondisi lingkungan yang disaksikan hari ini adalah akumulasi perlakuan manusia dari waktu ke waktu terhadap lingkungan.
Menaruh perhatian pada keberlangsungan manusia dan lingkungan inilah yang menunjang nilai-nilai  keberlanjutan  yang  dimaksud  oleh SDGs. Meski SDGs sebenarnya adalah gagasan yang  dihasilkan  dari  proses  pemikiran  dan perundingan  yang  sudah  cukup  lama,  dan kemudian  sudah  mulai  berlaku  sejak  MDGs berakhir,  namun  SDGs  masih  terus  menyisakan polemik. Pilar utama SDGs adalah pilar ekonomi, sosial,  dan  ekologi.  Sedang,  salah  satu  prinsip yang  mesti  diperhatikan  dalam  pelaksanaannya adalah  meletakkan  ketiga  pilar  utama  SDGs dalam posisi dan peran yang setara, sejajar, dan seimbang  dalam  proses  dan  kebijakan pembangunan.
Meski  dari  segi  kebijakan,  pemerintah Indonesia  telah  mengambil  peran  dalam  agenda bersama  ini.  Indonesia  telah  menjadikan  SDGs sebagai  kompas  yang  nilai-nilainya  mulai dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM)  mulai  dari  tingkat  nasional hingga  ke  tingkat  desa.  Namun,  kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Pembukaan akses terhadap pihak-pihak swasta ke satu lingkungan tertentu  misalnya,  sering  kali  menciptakan perlawanan dan pemberontakan baru pada masya- rakat setempat. Dengan keberadaan SDGs, maka Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan perhatian  pemerintah  terhadap  keberlangsungan generasi mendatang pun dipertanyakan.
Kondisi  pembangunan  nasional  semacam ini  membuat  perhatian  semestinya  tertuju  pada bagaimana pembangunan desa dijalankan. Meski, pembangunan  nasional  secara  makro  akan tercermin  dalam  pembangunan  desa  secara mikro,  namun  desa  tetap  hadir  dengan keistimewaannya  dalam  mengolah  nilai-nilai lokalnya.  Olehnya,  desa  yang  menjadi  fokus dalam  penelitian  ini  adalah  Desa  Tanah  Towa, Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba Sulawesi  Selatan.  Kajang  adalah  tempat bermukimnya  masyarakat  adat  Ammatoa. Berdasarkan  tempat  bermukimnya,  Kajang dibagi atas dua. Yaitu, Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat Adat Ammatoa lebih tepatnya b e r m u k i m   d i   k a w a s a n   K a j a n g   D a l a m (Sukmawati, 2015:8).
Secara  kebudayaan,  kawasan  Kajang Dalam juga dikenal dengan Tana Kamase-masea , sedang  kawasan  Kajang  Luar  dikenal  dengan Tana  Kuasayya.  Tana  kamase-masea berarti Tanah  yang  Sederhana.  Kesederhanan  yang dimaksudkan ini adalah kehidupan yang mereka jalankan  adalah  kehidupan  yang  dijauhkan  dari segala  kemudahan  teknologi,  kenyamanan berfasilitas,  lampu  yang  terang  benderang layaknya tempat-tempat di luar kawasan mereka, dan segala hal-hal baru di luar kebiasaan mereka. Mereka  meyakini  bahwa  cukuplah  lingkungan
alami dan perlakuan mereka yang tidak berlebih- lebihan  yang  semakin  membuat  mereka  lebih dekat degan Tau rie' a'ra'na (Tuhan yang Maha Kuasa).
Sedangkan Tana  Kuasayya, adalah kawasan yang sudah terbuka denga hal-hal yang dianggap  tabu  oleh  masyarakat  di  kawasan Kajang  Dalam.  Mereka  sudah  terbuka  dengan teknologi,  mengakrabkan  diri  dengan  berbagai kemudahan-kemudahan  yang  ditawarkan  oleh perkembangan  zaman.  Kawasan  adat  Kajang Dalam  lah  yang  pada  dasarnya  masih  menjaga nilai-nilai  lokal  dalam  membangun  daerahnya. Tana Kamase-masea kemudian menjadi prinsip hidup yang berarti Hidup dengan Sederhana.

## Anre kalumannyang kalupepeang
(Kekayaan itu tidak kekal) Nurie'a kamase-maseaji
(yang ada hanya kesederhanaan) Angnganre na rie'
(Makan secukupnya) Care-care na rie (Pakaian secukupnya)
Pammalli juku' narie' (pembeli ikan secukupnya)
Koko na rie' (Kebun secukupnya) Balla situju-tuju (Rumah seadanya)
Masyarakat  di  kawasan  adat  memegang teguh Pasang  ri  Kajang. Pasang yang  dalam bahasa setempat ( konjo) berarti pesan, sedang “ri Kajang” berarti  “di  Kajang”,    menunjukkan tempat. Pasang ri Kajang berarti pesan leluhur yang  diturunkan  di  tanah  Kajang. Pasang  ri Kajang hadir  sebagai  falsafah  hidup  yang mengatur  segala  tatanan  kehidupan  masyarakat adat Kajang. Petikan pada paragraf sebelumnya adalah  sedikit  dari  banyak  hal  yang  diatur  di dalamnya,  tentang  prinsip  hidup  secara sederhana  dengan  tidak  berlebih-lebihan  yang dipegang  teguh  oleh  masyarakat  adat  Tanah Towa  Kajang  (Mappasomba  &  Palammai, 2012:42).
Pasang berisi  pedoman  hidup  untuk masyarakat  Kajang,  mulai  dari  bagaimana  tata cara  kehidupan  keseharian  (berprilaku  dan bertutur) hingga pada bagaimana memanfaatkan alam  tanpa  merusaknya  (Tika  et  al.,  2015). Perangkat  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat Tanah Towa ini bersifat lokal namun mengandung  nilai-nilai  universal.  Misalnya, Teako  panra'i  borongnga,  punna  panra'I boronga, panra to'I linoa (jangan merusak hutan, karena  jika  hutan  dirusak,  maka  kehidupan manusia juga akan ikut rusak) adalah salah satu
contoh  pesan  dalam pasang  ri  Kajang. Pesan- pesan  semacam  ini  yang  mengikat  masyarakat adat Ammatoa Kajang. Jika banyak hutan hari ini yang  digunduli,  maka  di  Kajang,  hutan  adalah kehidupan. Pasang  ri  Kajang telah  mengatur bagaimana  hutan  harus  dimanfaatkan,  apa  yang boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan terhadap  hutan.  Desa  Adat  Tana  Towa  Kajang menjadi  miniatur  kontekstualisasi  nilai-nilai keberlanjutan yang digaungkan dunia global dan juga  sekaligus  mematahkan  asumsi  bahwa menilai pembangunan cukuplah dengan kalkulasi ekonomi semata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanah Towa,  khususnya  di  lingkungan  kawasan  adat Ammatoa. Informan dalam penelitian ini adalah Ammatoa (sebutan untuk kepala suku) dan Galla Lombo (Kepala Desa Tanah Towa). Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Kualitatif  digunakan  untuk  menggali  sudut pandang  objektif  secara  lebih  optimal.  Di samping itu, pendekatan kualitatif ini digunakan untuk  melihat  kondisi  obyek  penelitian  secara alamiah,  dimana  penulis  berperan  sebagai instrumen  kunci.  Data  yang  diolah  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.
Data  primer  diperoleh  penulis  dari  hasil observasi dan wawancara dengan Ammatoa dan Galla  Lombo.  Topik-topik  wawancara  berkisar tentang  apa  dan  bagaimana pasang  ri  Kajang mengatur pola hidup masyarakat di kawasan adat untuk  menghargai  lingkungan.  Hasil  dari wawancara dan observasi kemudian dirumuskan ke dalam nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Adapun beberapa kutipan wawancara yang oleh Ammatoa  menggunakan  bahasa konjo akan dimasukkan  ke  dalam  pembahasan  dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan, data sekunder  diperoleh  dari  penelusuran  literatur berupa  penelitian  terdahulu,  artikel,  dan  buku- buku terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
P e m b a n g u n a n   y a n g   b e r w a w a s a n lingkungan  ( ecodevelopment) adalah  gagasan yang hadir pada pertemuan pemimpin-pemimpin dunia  di  tahun  1970-an.  Berbicara  tentang ecodevelopment, ia  merupakan  suatu  gaya pembangunan  yang,  dalam  setiap  kawasan ekologi,  membutuhkan  solusi  khusus  bagi masalah tertentu di kawasan tersebut berdasarkan data  kultural  dan  data  ekologi  serta  kebutuhan jangka  panjang  dan  mendesak.  Karena  itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan  kriteria  pembangunan  yang dihubungkan  dengan  setiap  kasus  tertentu,  dan
penyesuaian  diri  terhadap  lingkungan memainkan  peranan  penting.  (Sachs  dalam Hettne, 2001:335)
Pengembangan  Ignacy  Schas  di  atas merupakan  penegasan  bahwa  tidak  ada  makna universal  untuk  pembangunan.  Setiap  daerah memiliki  daya  untuk  mengolah  potensi  di  atas tanahnya  masing-masing  berdasarkan  kebuda- yaannya  sendiri.  Terutama  untuk  memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut  terjamin  ketersediaannya  dan  mampu mencukupi kebutuhan generasi berikutnya.
Pembangunan memang seharusnya tidak bisa  dimaknai  seragam  antara  satu  daerah dengan  daerah  yang  lain.  Hal  ini  pulalah  yang dianut  oleh  para  pemikir  aliran  fenomenologi yang  menegaskan  bahwa  proses  mental seseorang  atau  masyarakat  akan  menentukan arah  realiatas  sosial  yang  terbentuk,  dan kesadaran  mereka  akan  mewarnai  persepsi mereka terhadap realita. Sehingga jika merujuk pada  aliran  ini,  maka  tidak  mengherankan  jika pembangunan menjadi sangat multi-interpretasi (Tjokrowinoto,2007:7).  Olehnya,  pertentangan antara  apa  dan  bagaimana  pembangunan seharusnya dijalankan tentunya cukup beralasan jika ditinjau dari perspektif ini.
Menempatkan  lingkungan  sebagai  satu faktor  yang  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata menjadi  satu  bentuk  pola  dan  praktik pembangunan yang ditemukan di kawasan adat Tanah Towa Kajang.
“ Pasang itu berisikan aturan yang mengatur berbagai  macam  cara  kita  untuk  menyikapi  hidup dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mulai  dari  hal  yang paling sederhana seperti hormat menghormati sampai kepada hal sakral seperti hukuman yang akan diterima ketika  ada  yang  menebang  pohon  sembarangan” (Hasil wawancara denganAmmatoa, Pemimpin Adat tanah Kajang Dalam).
Pasang adalah bentuk akumulasi perang- kat pengetahuan masyarakat Kajang yang telah terwariskan sejak turun temurun. Dalam hal ini diyakini sebagai pesan yang berisi aturan yang diturunkan  oleh tau  rie'  a'ra'na (Tuhan  yang Maha Kuasa) kepada pemimpin pertama Kajang yang  kemudian  disebut  dengan  Ammatoa. Karena pesan ini tidak dituliskan maka Ammatoa pulalah yang meneruskan dan sekaligus menjadi penuntun  masyarakat  Kajang  untuk  memaknai pasang dengan  arif  dalam  keseharian masyarakatnya.  Karena  pada  dasarnya,  untuk itulah pasang diturunkan,  menjadi  pedoman hidup.
Kehadiran  Ammatoa  sejak  pertama  kali dalam  sejarah  yang  diyakini  oleh  masyarakat Tanah  Towa  Kajang  adalah  sebagai  seseorang yang  sakral.  Kehadiran  Ammatoa  dianggap
menjadi  perpanjangan  tangan tau  rie'  a'ra'na untuk  mengatur  kehidupan  di  muka  bumi, khususnya  di  Tanah  Towa.  Dikarenakan kesakralan  inilah,  kemudian  membuat  sosok Ammatoa sangat terjaga dari dunia luar. Orang- orang yang ingin mencari tahu lebih jauh tentang tanah  adat  dan  ingin  bertemu  langsung  dengan Ammatoa diperkenankan untuk datang langsung ke tanah ini, namun sangat tidak diperbolehkan untuk  merekam  atau  melakukan  hal-hal  yang bertujuan untuk mengabadikan wajah Ammatoa.
Karena  keterbatasan  akses  Ammatoa terhadap  dunia  luar,  maka  dalam  menjalankan tugasnya,  Ammatoa  dibantu  oleh Galla (orang yang  membantu  Ammatoa  dalam  berbagai bidang).  Misalnya, Galla'  Puto  dan  Galla' Lombo . Galla Puto bertugas menjadi juru bicara Ammatoa, sedang Galla' Lombo bertugas untuk mengatur urusan pemerintahanan di dalam dan di luar  kawasan.  Posisi Galla'  Lombo ini  selalu dijabat oleh Kepala Desa Tanah Towa).
“Di  sini,  kami  selalu  mengedepankan  musyawarah. Jika  ada  sesuatu  yang  terjadi  yang  berhubungan dengan  kawasan  adat  maka  musyawarah  bersama tetap kami kedepankan.” (Ammatoa)
“ D a l a m   s e t i a p   a g e n d a   y a n g   m e n y a n g k u t pembangunan desa, selain kami memang berpedoman pada  UU  Desa,  partisipasi  masyarakat  adat  dalam menyumbang  gagasan  untuk  pembangunan  desa mereka juga tetap diberi ruang lebih. Bagaimanapun, mayoritas  masyarakat  kami  bermukim  di  kawasan adat. Sehingga, kalau berbicara pembangunan maka partisipasi  mereka  tentu  sangat  dibutuhkan” (Hasil  wawancara  dengan    Salam, Galla  Lombo, Kepala Desa Tanah Towa)
Dalam  merancang  pembangunan  desa, baik dari pemerintahan adat Tanah Towa maupun dari  pemerintahan  daerah  sama-sama  menge- depankan musyawarah. Pemerintahan adat pada dasarnya  telah  meyakini  bersama  bahwa bermusyawarah  adalah  perkara  penting  untuk memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil tentang  sesuatu  hal  adalah  adil  (pada  porsinya masing-masing)  bagi  seluruh  masyarakat. Sedangkan pada konteks pemerintahan desa, UU No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Presiden  No.  2  tahun  2015  tentang  Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Nasional telah memberi ruang partisipatif bagi masyarakat desa  untuk  ikut  serta  dan  terlibat  secara  aktif dalam  perancangan  maupun  proses  pem- bangunan  di  desa  mereka.  Selain  pendekatan partisipatif,  pemerintah  desa  juga  menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam beberapa pendekatan yaitu pemberdayaan,  keberpihakan  pada  masyarakat, terbuka,  akuntabel,  selektif,  keberlanjutan
serta  proses  berulang,  kecermatan,  dan penggalian.
Kepala Desa Tanah Towa selain memiliki fungsi  pemerintahan,  juga  memiliki  fungsi budaya.  Secara  struktur  pemerintahan  Negara, Kepala  Desa  Tanah  Towa  adalah  pemimpin utama  di  kelas  desa.  Namun  jika  berhubungan dengan  kawasan  adat,  maka  fungsinya  adalah sebagai Galla'  Lombo. Dalam  struktur  adat, posisinya berada di bawah Ammatoa. Karena di dalam kawasan adat, Ammatoa adalah figur adat tertinggi.
Dikarena  Kepala  Desa  memiliki  dua fungsi dalam jabatan yang diemban, maka tentu kebijakan-kebijakan  tentang  kawasan  desa dijalankan  secara  beriringan  dengan  nilai-nilai kelokalan yang dianut oleh masyarakat Kajang Dalam.  Hal  ini  telah  dilakukan  sejak  awal, terutama  pada  saat  perancangan  visi  misi. Visi Desa  Tanah  Towa  adalah  “Mewujudkan  Desa Tanah Towa yang Lebih Sejahtera, Cerdas, Adil, dan Makmur melalui Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat serta Mewujudkan Tanah Towa Bersahaja  Penuh  Budaya”.  Visi  ini  yang kemudian  melahirkan  berbagai  misi.  Dianta- ranya, 1) Meningkatkan pembangunan fisik dan non  fisik  dalam  rangka  mewujudkan  keseim- bangan pembangunan, antara SDA dan SDM.; 2) Melestarikan, mengembangkan, dan membang- un  adat  istiadat  dengan  mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam beraktifitas serta mengoptimalkan fungsi dan  peran  aktif  lembaga-lembaga  adat;  3) Menjamin  dan  mendorong  usaha-usaha  yang berbasis  pada  potensi  asli  desa  untuk  dapat mewujudkan terciptanya pembangunan di segala bidang  yang  berwawasan  lingkungan  sehingga terjadi kelangsungan usaha-usaha pembangunan yang ramah lingkungan.
Secara  administratif  pemerintahan  dan cita-cita yang menjadi rancangan bersama dalam RPMJDes,  maka  arah  pembangunan  kawasan adat  tentu  telah  mengarah  pada  nilai-nilai keberlanjutan yang termaktub dalam SDGs yang kemudian  juga  diadopsi  oleh  RPJM  Nasional. Namun secara falsafah hidup, pola dan praktik pembangunan di kawasan adat Tanah Towa telah dilakukan  jauh  sebelum  rancangan  tentang pembangunan berkelanjutan mulai diwacanakan di tahun 1970-an pada forum dunia global.
Melalui pasang ,  masyarakat  adat memahami bahwa lingkungan yang mereka jaga adalah  aset  mereka  untuk  tetap  memastikan bahwa anak cucu mereka tetap bisa makan dan hidup dari alam yang mereka jaga sejak hari ini. Definisi di atas tentu masih sangat terbuka untuk berbagai  pemaknaan.  Namun  pada  dasarnya “keberlanjutan”  yang  dimaksud  dalam  konteks
pembangunan  ini  adalah 'keadilan  antar-generasi”.  Dalam  artian,  segala hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi  hari  ini  dipenuhi  tanpa  mengambil terlebih menghilangkan hak generasi mendatang untuk  menikmatinya.  Hal  ini  yang  kemudian mendasari  hadirnya  tiga  pilar  pembangunan. Selain  ekonomi,  dengan  memasukkan  pilar ekologi dan sosial.
“kesinambungan”  dan
Di Indonesia sendiri, UU Nomor 32 tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  telah  lebih  dulu  mengdopsi dan  menuliskan  ketiga  pilar  di  atas  ke  dalam aspek  legal  formal,  bahwa  Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang  memadukan  aspek  lingkungan  hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembang- unan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejah- teraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan masa  depan.  Kemudian  di  tahap  lebih  lanjut, ketiga pilar ini juga ditopang oleh tata pemerin- tahan  yang  baik,  yang  mampu  mensinergikan program pembangunan perdesaan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kelokalan di daerahnya.
Sebagaimana dituangkan dalam UU Desa, t u j u a n   p e m b a n g u n a n   p e d e s a a n   a d a l a h melakukan  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara  berkelanjutan.  Tujuan  pembangunan  ini dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kegotong- royongan  guna  mewujudkan  pengarusutamaan perdamaian  serta  keadilan  bagi  keseluruhan masyarakat.
“Dalam  memasukkan  sarana  dan  prasarana  ke kawasan adat, kami tentu mempertimbangkan pasang.
Misalnya masyarakat membutuhkan jembatan, kami buatkan. Meskipun jembatan yang dibuatkan adalah jembatan dari kayu atau batang pohon yang memang layak  untuk  ditebang.  Karena  tidak  mungkinlah membuat  jembatan  dari  semen  apalagi  aspal  seperti jembatan-jembatan  dengan  pada  umumnya” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanah Towa)
Pemaknaan  terhadap  pembangunan  oleh pemerintah  desa  pada  dasarnya  adalah  sinergi antara  agenda  pemerintahan  dan  perangkat pengetahuan  lokal.  Mengenai  pemanfaatan sumber daya alam yang berada di kawasan adat pun tidak boleh sembarangan. Hal tersebut diatur oleh  adat,  termasuk  pohon  apa  yang  boleh  dan tidak boleh ditebang.
Berdasarkan data yang diperoleh dari draft RPJMDes Tanah Towa, secara keseluruhan Desa Tanah Towa terdiri atas 117 Ha lahan persawahan
dan  kawasan  hutan  seluas  331  Ha.  Hutan  yang pada dasarnya memang memiliki luas yang lebih besar  dibandingkan  bentang  alam  lainnya  yang ada  di  desa  Tanah  Towa  memiliki  makna  yang mendalam  bagi  masyarakat  Kajang  Dalam. Mereka meyakini bahwa: 1) boronga appariyeki Katalassang (hutan  mendatangkan  sumber kehidupan);  2) Boronga  akkatuhoi  timbusu (Hutan menjaga ketersediaan sumber mata air); 3 ) B o ro n g a   a p p a m b a n i - I   b o s i ( h u t a n mendatangkan hujan); 4) Boronga appadingingi pakrasangang (hutan menyejukkan lingkungan).
(Tika, dkk, 2015: 22-23)
Pemaknaan  dan  penghargaan  atas  hutan sebagai  paru-paru  dunia  telah  diyakini  oleh masyarakat adat Tanah Towa Kajang sejak dulu. Hal  ini  pulalah  yang  menyebabkan  mereka begitu  konsisten  untuk  menjaga  lingkungan mereka.  Perkara  aturan-aturan  dan  pembuktian ilmiah  mengenai  lingkungan,  hanyalah  upaya untuk  mengonfirmasi  apa  yang  telah  mereka yakini  lebih  dahulu.  Itupun  tidak  mereka butuhkan.  Keyakinan  mereka  tetap  diperta- hankan  dengan  atau  tanpa  pembuktian  secara ilmiah (lihat gambar 1).
Gambar  1.  Mayoritas  masyarakat  di  Kawasan  Adat masih  menggunakan  baju  berwarna  hitam  dan  tidak menggunakan alas kaki (Sumber: Dokumentasi pribadi)
Kawasan  hutan  di  Tanah  Towa  Kajang dibagi  ke  dalam  dua  jenis,  yakni Borong Batasaya (Hutan  Rakyat)  dan Borong Karamasaya (Hutan  Lindung  Adat). Borong Batasayya menjadi  hutan  yang  dimanfaatkan segala isinya untuk menunjang kehidupan, misal bercocok tanam dan atau mengambil kayu bakar. Sedangkan  untuk  keperluan  pemanfaatan  kayu untuk perkakas rumah di kawasan hutan ini, tetap harus meminta izin terlebih dahulu ke pemangku adat.  Terlebih  jika  ada  masyarakat  yang  ingin memanfaatkan kayu yang ada di dalam Borong Batasayya, yang  pada  dasarnya  adalah  hutan lindung, maka musyawarah adat harus dilakukan terlebih dahulu dengan juga memastikan bahwa: 1)  Yang  bermohon  belum  memiliki  rumah;  2) yang  bermohon  telah  lebih  dahulu  menanam kayu  untuk  keperluan  hajat  hidup;  3)  yang

## KESIMPULAN
bermohon  tidak  pernah  melanggar  salah  satu ketentuan adat; 4) yang bermohon sudah terbukti pernah menanam dan memelihara kau sebanyak dua  kali  lebih  banyak  dari  jumlah  pohon  yang akan ditebangnya (Tika, dkk, 2015: 24)
Syarat-syarat  di  atas  tentunya  ingin menegaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki tanggung  jawab  terhadap  lingkungan,  bahwa setiap  orang  bisa  saja  menebang  pohon  untuk kepentingan tertentu, namun ia juga seharusnya bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa pohon  yang  ditebangnya  tidak  mengurangi  hak anak  cucunya  dalam  memanfaatkan  alam nantinya. Pemanfaatan Borong Karasayya sama sekali  tidak  boleh  untuk  kepentingan  bercocok tanam. Cukuplah keberadaan Borong Batasayya untuk diambil isinya demi menunjang kebutuhan sehari-hari.  Pembagian  seperti  ini  juga  menjadi turunan  dari pasang yang  menegaskan masyarakat  untuk  hidup  sederhana  dan  tidak berlebih-lebihan dalam hidup.
Hasil  bercocok  tanam  atau  apapun  yang masyarakat  ambil  dari borong  karasayya diserahkan kepada masyarakat untuk pemanfaat- annya.  Baik  untuk  memenuhi  keperluan  hidup sehari-hari ataupun untuk diolah lebih lanjut agar memiliki  nilai  ekonomis.  Misalnya  saja, pemanfaatan  pohon  tarum  yang  diolah  menjadi bahan baku pembuatan kain hitam yang menjadi kekhasan  Tanah  Towa.  Kain  hitam  ini  lah  bisa mereka jual kepada orang di luar kawasan adat.
Melalui  mekanisme  semacam  ini, masyarakat  dipahamkan  mengenai  akses ekonomi, penghargaan terhadap lingkungan, dan kehidupan  sosial  yang  terus  dijaga.  Masyarakat adat  Tana  Towa  Kajang  telah  memahami  lebih dahulu  siklus  atau  rantai  kehidupan  dalam “membangun”.  Mereka  meyakini  bahwa kehidupan  anak  cucu  mereka  ditentukan  oleh mereka yang hidup di hari ini. Olehnya, alam yang asri adalah warisan terbaik mereka.
Jauh  sebelum  rumusan  tentang  konsep Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau pembangunan  berkelanjutan  dirumuskan  oleh dunia  global  dan  mulai  dijabarkan  ke  dalam rencana  pembangunan,  masyarakat  adat  Tanah Towa Kajang telah melakukan pola pada praktik pembangunan yang berkelanjutan.
Pasang  ri  Kajang sebagai  perangkat pengetahuan lokal menjadi pedoman masyarakat adat  dalam  mengelolah  alam,  memanfaatkan hutan.  Mereka  meyakini  bahwa  hutan  adalah sumber  kehidupan  bagi  mereka  dan  anak  cucu mereka.  Olehnya,  keberadaan  dan  ketersediaan segala sumber daya yang ada di dalam hutan harus mereka  pastikan  agar  kehidupan  anak  cucu mereka  tetap  bisa  seimbang.  Tidak  hanya
terhadap  hutan, pasang yang  diyakini masyarakat  Tanah  Towa  Kajang  menjadi pedoman hidup mereka untuk menyikapi hidup secara bijaksana.

## DAFTAR RUJUKAN
Bahagijo,  Sugeng.  (2016).  Janji  Sustainable D e v e l o p m e n t   G o a l s .   K e b e b a s a n , kesetaraan,  dan  Ekologi. Pembangunan Berkelanjutan & Perubahan Iklim, Vol. 35, No. 2, 2016. ISSN 0301-6269 D i l l a ,   S u m a d i .   ( 2 0 0 7 ) . K o m u n i k a s i Pembangunan.  Pendekatan  Terpadu. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Draft  Peraturan  Desa  Nomor  6  tahun  2016 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengan  Desa  (RPJMDes)  tahun  2016- 2022 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Hadad,  Ismid.  (2016).  Menyelamatkan  bumi, menggapai  tujuan  pembangunan  pasca 2015.  perjalanan  maraton  menuju  SDGs 2030. Pembangunan  Berkelanjutan  & Perubahan Iklim, Vol. 35, No. 2, 2016. ISSN 0301-6269
Hettne, Bjorn. (2010). Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Kutanegara,  Pande,  Made.,  dkk.  (2014).
Membangun  Masyarakat  Indonesia  Peduli Lingkungan. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Nasution,  Zulkarimen.  (1996). Komunikasi Pembangunan.  Pengenalan  Teori  dan Penerapannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Rahardjo,  M,  Dawam.  (2012). Pembangunan Pascamodernis. Esai-esai Ekonomi Politik. Yogyakarta: INSISTPress Sukmawati. (2015). Pengelolaan Hutan berbasis Kearifan  Lokal  Adat  Ammatoa. Program Studi  Pendidikan  Geografi  Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Tika,  Zainuddin.,  dkk.  (2015). Ammatoa. Sulawesi  Selatan:  Lembaga  Kajian  & Penulisan  Sejarah  Budaya  Sulawesi Selatan.
T j o k r o w i n o t o ,   M o e l j a r t o .   ( 2 0 0 7 ) . Pembangunan.  Dilema  dan  Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar