## 1     Ibnu Radwan Siddik Turnip & Amal Hayati
Akseptabilitas Alumni Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017
Ibnu Radwan Siddik Turnip  & Amal Hayati 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email: ibnuradwan@uinsu.ac.id

## Abstract
This study will try to describe how the acceptability of Al-Ahwal Al- Syakhsiyah  (AS)  alumni of  the  Faculty  of  Shari'ah  and  Law  UIN Sumatera  Utara in  the  selection  of  Judicial  Candidates  for  Religious Courts in 2017. What factors are the causes of alumni failure and what solutions  can  be  done  so  that  more  alumni  pass  the  selection  of Religious Judges. This research uses mixed methods research, which is a  research  step  by  combining  two  forms  of  approach  in  research, namely  qualitative  and  quantitative.  The  results  showed  that  at  the Faculty  level,  the  acceptability  of  AS  alumni  was  quite  high,  but nationally it was still relatively low. Among the alumni failure factors is because the alumni are more focused in preparing Field Competency Selection  (SKB)  which  is  considered  more  difficult  than  Basic Competency  Selection  (SKD),  the  exam  time  given  to  SKD  exam participants is relatively short to answer, the SKD questions given are quite  difficult  to  answer,  especially  the  questions  related  to  TIU  and
 Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
 Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
TKP,  the  SKD  passing  grade  is  quite  high  and  the  computer  system usage (CAT) factors in the SKD exam are not familiar.
Keywords : Alumni, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Religious Court, Judge's profession

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  mencoba  menguraikan  bagaimana  sebenarnya akseptabilitas alumni Al-Ahwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN  Sumatera  Utara  pada  seleksi  Calon  Hakim  Peradilan Agama  tahun  2017.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penyebab ketidaklulusan  alumni  dan  solusi  apa  yang  bisa  dilakukan  agar  para alumni  lebih  banyak  lagi  lulus  dalam  seleksi  Calon  Hakim  Peradilan Agama.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian mixed  methods, yaitu  suatu  langkah  penelitian  dengan  menggabungkan  dua  bentuk pendekatan  dalam  penelitian,  yakni  kualitatif  dan  kuantitaitf.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tingkat  Fakultas,  akseptabilitas alumni AS cukup tinggi, namun secara nasional masih relatif rendah. Di  antara  faktor  ketidaklulusan  alumni  adalah  karena  para  alumni lebih  fokus  dalam  mempersiapkan  Seleksi  Kompetensi  Bidang  (SKB) yang  dianggap  lebih  sulit  daripada  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD), waktu  ujian  yang  diberikan  kepada  peserta  ujian  SKD  relatif  singkat untuk  menjawab  soal-soal  yang  berhubungan  dengan  kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP,  soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit  untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan  TKP  , passing  grade SKD  cukup  tinggi  dan  faktor  penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian SKD yang belum terbiasa.
Kata  Kunci :  Alumni,  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah,  Peradilan  Agama, Profesi Hakim.

## Pendahuluan
enjadi  hakim  merupakan  cita-  cita  sebagian  besar mahasiswa  Jurusan    Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  (AS) yang  juga  merupakan  profil  utama  dari  Jurusan  ini yang  sebelumnya  Jurusan  ini  bernama  Jurusan  Peradilan M
Agama.  Profil utama lulusan adalah praktisi hukum Islam atau Calon  Hakim  Peradilan  Agama  yang  berkepribadian  baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas  umum  sebagai  praktisi  hukum  Islam  atau  calon  Hakim Peradilan  Agama  dan  tugas  khusus  sebagai  praktisi  hukum keluarga Islam sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Profesi  hakim  menjadi  nilai  jual  dan  bagian  dari  promosi, sehingga  dari  lima  jurusan  yang  ada  di  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  SU  saat  ini,  jurusan  AS  memiliki  mahasiswa dengan  jumlah  terbanyak   Untuk  menyahuti  keinginan  besar peminat  jurusan  AS  ini,  pengelola  Jurusan  mendesain kurikulum Jurusan sedemikian rupa, menyesuaikannya dengan kebutuhan stoke holder agar mahasiswa dapat berkompetisi dan memenangkan  persaingan  menjadi  hakim.  Mata  kuliah  yang diajarkan pun disusun agar mendukung misi tersebut
Dalam kenyataannya, pada tes penerimaan calon Hakim Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  tahun  2017,  kontestan dari alumni Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU Medan relatif sedikit yang lulus. Berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang SKB),  Panitia  Seleksi  Nasional  CPNS    mengumumkan  ada  454 peserta yang lulus dari Formasi Umum,  9 peserta jalur Formasi Putra  Putri  Papua,  62  peserta  Formasi  Lulusan  Terbaik (Cumlaude).   Dari  454  peserta  ujian  yang  lulus  seluruh
1 Lihat:  Tim  Penyusun  Buku  Panduan  Akademik  UIN  SU, Buku Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2015/2016, 147.
2 Berdasarkan data pengumuman hasil ujian masuk dan mahasiswa pendaftar ulang terlihat dari tahun ke tahun Jurusan AS memiliki mahasiswa terbanyak. Tahun Akademik 2017-2018 jumlah mahasiswa baru untuk Jurusan AS sebanyak 193 mahasiswa, sementara jurusan lain masing-masing; Jurusan Muamalah  166  mahasiswa,  Jurusan  Siyasah  166  mahasiswa,  Jurusan  Jinayat 126 mahasiswa dan Jurusan Perbandingan Mazhab 102 mahasiswa.
3 Lihat Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  selaku  Ketua  Tim  Pengarah  Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi
Indonesia  dari  Formasi  Umum,  7  orang  saja  yang  tercatat merupakan  alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  FASIH UIN SU.
Bagaimana  sebenarnya  akseptabilitas  alumni  Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  (FASIH)  UIN Sumatera  Utara  pada  penerimaan  calon  Hakim  peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017? Apa sebenarnya yang menjadi  kendala  bagi  alumni  AS  FASIH  UINSU  sehingga banyak  yang  gugur  pada  tes  calon  Hakim  Peradilan  Agama? Bagaimana  sebenarnya  format  tes  SKD  dan  SKBtersebut? Materi-materi  apa  saja  yang  dipertanyakan  pada  soal-soal  tes SKD  dan  SKB  itu?  Apakah  ada  kebijakan  dari  Fakultas  atau Jurusan  untuk  membekali  alumninya  dalam  menghadapi  tes Hakim  Peradilan  Agama  tersebut?  Apa  solusi  yang  bisa dilakukan  Jurusan  dalam  menyongsong  tes  Hakim  Peradilan Agama di masa akan datang yang mungkin akan dilakukan lagi? Kiranya  pertanyaan-pertanyaan  ini  membutuhkan  satu penelitian  yang  serius  sehingga  dapat  memberikan  masukan bagi  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syaksiyah  Khususnya,  dan  bagi FASIH dan UIN Sumatera Utara pada umumnya.

## Landasan Teoritis Dan Kajian Terdahulu

## 1. Peradilan Agama
Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  peradilan  yang berada  dibawah  naungan  Mahkamah  Agung.    Berdasarkan pasal  11  ayat  1  Undang-undang  No.  35  Tahun  1999  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  14  tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan
SKD  dan  SKB  Seleksi  CPNS  Tahun  2017  Instansi  Mahkamah  Agung  Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim
4 Hasil wawancara dengan Fachruddin Zakarya, alumni Tahun 2017 Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah yang lulus dalam Ujian CPNS Hakim Agama 2017.. Fachruddin Zakarya, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Nopember 2017.
bahwa  semua  badan  peradilan  meliputi  Peradilan  Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara secara organisatoris, administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan khusus karena  hanya  mengadili  perkara  tertentu  dan  untuk  golongan rakyat tertentu.
Peradilan  Agama  hanya  berwenang  untuk  mengadili perkara  perdata  Islam  bagi  mereka  yang  beragama  Islam. Peradilan  Militer  hanya  berwenang  untuk  mengadili  perkara pidana  yang  dilakukan  oleh  oknum  militer.  Sedangkan Peradilan  Tata  Usah  Negara  hanya  mengadili  sengketa  tata usaha  negara  antara  rakyat  dengan  pejabat.  Peradilan  Umum adalah  peradilan  bagi  rakyat  pada  umumnya  baik  mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.
Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  bagi  yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.
Peradilan Agama terdiri dari:
a. Peradilan  Agama  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.
b. Pengadilan  Tinggi  Agama  sebagai  pengadilan  tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.180.
6 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama. (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),.15.
Peradilan  Agama  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung yang  berkedudukan  di  ibukota  Negara  R.I.  yaitu  di  Jakarta. Peradilan  Agama  dibentuk  dengan  keputusan  Presiden. Pengadila  Tinggi  Agama  dibentuk  dengan  Undang-undang. Mahkamah  Agung  dibentuk  berdasarkan  Undang-undang Dasar 45 pasal 24.

## 2. Profesi Hakim
Salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  dalam  sistem peradilan  adanya  ketersediaan  seorang  hakim  dalam memutuskan setiap perkara. Profesi hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena  itu,  terdapat  beberapa  nilai  yang  dianut  dan  wajib dihormati  oleh  penyandang  profesi  hakim  dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia,  baik  lahir maupun batin. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum  sering  digambarkan  sebagai  pemberi  keadilan.  Oleh karena  itu,  hakim  juga  digolongkan  sebagai  profesi  luhur ( officium nobile ), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan  pada  manusia  dan  masyarakat.  Setiap  profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut:
1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya,
sifat "tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam
mengembangkan profesi.
2. Pelayanan  profesional  dalam  mendahulukan  kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembanan  profesi  harus  selalu  berorientasi  pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan  dalam  pelayanan  berlangsung  secara  sehat sehingga  dapat  menjamin  mutu  dan  peningkatan  mutu pengemban profesi.
Berdasarkan  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung  RI  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RO  Nomor 047/KMA/SKB/2009  dan  Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial  RI  Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009  terdapat  10 Kode  Etik  dan  Pedoman
Perilaku  Hakim  meliputi  berprilaku  adil,  berprilaku  jujur, berprilaku  arif  dan  bijaksana,  bersikap  mandiri,  berintegrasi tinggi,  bertanggung  jawab,  menjunjung  tinggi  harga  diri, berdisiplin  tinggi,  berprilaku  rendah  hati  dan  bersikap profesional.  Bersikap  profesional    pada  hakekatnya  bermakna suatu  sikap  moral  yang  dilandasi  oleh  tekad  untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang  didukung  oleh  keahlian  atas  dasar  pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. 8
Hakim  pada  Pengadilan  Agama  adalah  pejabat  yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Agama  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul Ketua  Mahkamah  Agung.  Dalam  hal  rekrutmen  hakim Pengadilan
Agama,
peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa syarat. Pada pasal 13 dan 13 A UU No.50 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.7  Tahun  1989 dinyatakan.
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warganegara Indonesia;
7 Handar Subhandi, “Karakteristik Profesi Hakim dan Tanggung Jawab Profesi Hakim,”dalam http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/06/katakteristi-profesi-hakim-dan.htnl , diakses tanggal 7 Nopember 2017.
8 Lihat  PA  Purworejo,“Kode  Etik  dan  Pedoman  Prilaku  hakim” http://pa-purworejo.go.id/web/pedoman-perilaku-hakim, diakses tanggal 7 Nopember 2017.
b. Beragama Islam;
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. Setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Sarjana  syari’ah,  sarjana  hukum  Islam  atau  sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. Lulus pendidikan hakim;
g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
j. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  ketua  atau  wakil  ketua pengadilan  agama,  hakim  harus  berpengalaman  paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
“Pasal 13A:
(1) Pengangkatan  hakim  pengadilan  agama  dilakukan melalui  proses  seleksi  yang  transparan,  akuntabel, dan partisipatif.
(2) Proses  seleksi  pengangkatan  hakim  pengadilan agama  dilakukan  bersama  oleh  Mahkamah  Agung dan Komisi Yudisial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

## 3. Kajian Terdahulu
Sepanjang  penelusuran  peneliti,  terdapat  beberapa penelitian tentang alumni syariah dan kaitannya dunia Hakim Peradilan  Agama.  Ahmad  Fauzi  meneliti  tentang  Tanggung Jawab  Akademis  Fakultas  Syariah  dalam  Perspektif  UU  No.  3 Tahun 2006.  Penelitian ini menjelaskan dengan lahirnya UU No
3  tahun  2006,  maka  yuridiksi  Peradilan  Agama  semakin bertambah. Salah satu yuridiksi baru tersebut adalah berkenaan dengan  ekonomi  syariah.  Banyak  kalangan  yang  memvonis bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga yang kurang familiar dalam  menangani  sengketa  perbankan.  hal  ini  tentunya  bagi Peradilan  Agama  harus  mempersiapkan  hakim-hakim  yang tidak  saja  memiliki  kecakapan  dalam  menangani  kasus-kasus perkawinan,  warisan  dan  wakaf  tetapi  juga  berkenaan dengan sengketa  perbankan  (ekonomi).  Dalam  konteks  inilah  peranan akademisi  Fakultas  Syariah  sangat  dibutuhkan  untuk mempersiapkan  para  alumninya  menjadi  calon  hakim  yang memiliki  kemampuan  untuk  menjawab  tantangan  tersebut. Menurut  Achmad  Fauzi  perlu  adanya  disain  ulang  dan  linier antara  kurikulum  yang  diajarkan  di  Fakultas  Syariah  dengan kebutuhan  Peradilan  Agama  tersebut,  bila  tidak,  maka  akan terjadi  ketimpangan  antara  kebutuhan  sumber  daya  manusia Peradilan Agama dengan disiplin keilmuan yang diajarkan.
Yusdani  meneliti  tentang  Posisi  Tawar  Sarjana  Syari’ah Menurut  UU  Advokat.  Penelitian  ini  memaparkan  bahwa dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2003 Tentang Profesi Advokat memberikan  peluang  besar  bagi  alumni  sarjana  Syariah  untuk menjadi seorang advokat tanpa adanya diskriminatif. Namun di sisi lain UU ini juga merupakan tantangan bagi alumni Syariah apakah mampu bersaing dengan Sarjana Hukum lain. Menurut Yusdani,  di  tengah  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  disorot karena  praktek  penegakan  hukum  yang  lemah  dan  kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat dari sarjana  Syari’ah  dapat  menampilkan  alternatif  baru.  Advokat sarjana  syari’ah  dapat  memberikan  pencerahan  bagi  suasana penegakan  hukum  yang mendung dewasa  ini.  Pada  saat yang
9 Achmad Fauzi,” Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006”, dalam Al-Mawarid, Vol.18, (Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, 2008), 161-172.
sama  hal  ini  menuntut  adanya  respon  dari  Fakultas  Syariah untuk  memenuhi  tuntutan  pemberian  bekal  bagi  pelaksanaan peran optimal sarjana.
Kemudian,  Yusdani  bersama  Junanah  dan  Muhammad Husnul,  juga  telah  membuat  sebuah  penelitian  dengan  judul Kompetensi  Lulusan  Hukum  Islam  Perguruan  Tinggi  Agama Islam  di  Yogyakarta.    Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang kurikulum  Fakultas  Syari’ah  di  3  PTAI  Yogyakarta,  terutama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai  IAIN  tertua,  perguruan  tinggi  ini  tampaknya  menjadi contoh bagi UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS lainnya dalam bidang studi hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, studi hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga juga masih belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan.  Jika  dicermati  lebih  mendalam  ternyata bahwa  UIN  Sunan  Kalijaga  sebagai  perguruan  Islam  negeri terdepan,  dalam  kajian  hukum  Islam  pun  masih  bernuansa klasik dan masih kuat sisi teologis-normatif-dekuktif atau dalam ungkapan  lain  hal  ini  menggambarkan  pembelajaran  hukum Islam yang old fashion .
Dari ketiga penelitian di atas, peneliti tidak menemukan adanya  pembahasan  yang  rinci  tentang  akseptabilitas  alumni Syariah dan Hukum pada ujian calon hakim Peradilan Agama pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ini, kiranya penelitian ini layak untuk diteliti karena belum ada penelitian yang sama yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

## Metode Penelitian
1
0
Yusdani,”  Posisi  Tawar  Sarjana  Syari’ah  Menurut  UU  Advokat,” dalam Al-Mawarid ,  Vol.  12,  (Jurusan  Syari’ah  Fakultas  Agama  Islam  UII Yogyakarta ,2004), 79-90.
1
1
Yusdani,  Junanah  dan  Muhammad  Husnul,  “Pudarnya  Pesona Hukum  Islam di PTAI”, dalam Millah , Vol. 13, No. 2, (Magister Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Februari 2014), 324-339.
Penelitian  ini  menggunakan mixed  methods, yaitu  suatu langkah  penelitian  dengan  menggabungkan  dua  bentuk pendekatan  dalam  penelitian,  yakni  kualitatif  dan  kuantitaitf. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  didasarkan  pada data-data  empiris,  alamiah,  peneliti  sebagai  instrumen  kunci, pengambilan  sample  sumber  data  dengan  cara  purposive  dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara,  diskusi  kelompok,  dokumentasi  dan  trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih  ditekankan  pada  makna  dari  pada  generalisasi.
Sementara penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan  pengetahuan  yang  menggunakan  data  berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.  Penggabungan dua metode penelitian dalam penelitian  ini  dikarenakan  strategi  pengumpulan  datanya bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Sumber  data  peneltian  ini  mengunakan  dokumen, wawancara  tidak  terstruktur,  pengamatan  dan  juga  hasil questioner  dari  apara  responden  yang  bersifat numeric dan dihitung  secara  statistik.  Data  primer  diperoleh  dari  alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang tidak lulus dalam ujian calon  Hakim  Peradilan  Agama  di  Mahkamah  Agung  Tahun
1 2
Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan (Bandung: Alpabet, 2014), 15.
1
3
Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif ,  (Malang:
UIN Malang Press, 2008), 149.
1 4
Menurut Lexy J Moleong perbedaan antara strategi pengumpulan data kualitatif dengan kuantitafif adalah bahwa stategi pengumpulan kualitatif berupa  pengumpulan  dokumen,  pengamatan  berperan  serta  ( participant observation ),  wawancara  tidak  terstruktur  dan  informal  dan  mencatat  data dalam catatan lapangan secara intensif. Sementara startegi pengumpulan data kuantitatif bersifat numerik, variable dioperasionalkan, kode dikuantifikasikan, statistikal, dihitung dan diadakan pengukuran. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 35.
2017.  Responden yang diambil berjumlah 22 alumni. Penentuan sampel  didasarkan  pada  teknik purposive ,  mengingat  sulitnya keterjangkauan peneliti dengan alumni yang sudah berdomisili di berbagai daerah.  Data primer juga diambil dari keterangan dari  alumni  yang  lulus,  pimpinan  Jurusan  Al-Ahwal  Al- Syaksiyah dan Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Sedangkan  sumber  data  sekunder  data  pendukung; dokumen- dokumen,  buku-buku,  majalah,  bulletin  yang  ada  kaitannya dengan  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitaif. Sebenarnya analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan  data.  Analisis  data  sejak  dini  membantu  untuk menghindari  bertumpuknya  data  sehingga  mempersulit pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian. Kemudian untuk data dari questioner diolah dengan  analisis  kuantitatif  dengan  menggunakan  analisis distribusi  frekunsi.  Distribusi  frekuensi  adalah  susunan  data menurut  kelas-kelas  tertentu.  Menurut  Suharyadi  dan Purwanto,  distribusi  frekuensi  adalah  pengelompokan  data  ke dalam  beberapa  kategori  yang  menunjukkan  banyaknya  data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan kedalam  dua  atau  lebih  kategori.  Pada  tahap  penyajian  data, data  yang  sudah  diklasifikasikan,  disajikan  atau  ditampilkan dalam  bentuk  tabel  atau  grafik. 1 5 Dengan  langkah-langkah tersebut  di  atas,  diharapkan  akan  diperoleh  gambaran  yang menyeluruh tentang akseptabilitas alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AS) pad ujian calon hakim agama di Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

## Format Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama
1
5
Ulasan  tentang  distribusi  frekuensi  ini  lebih  lengkap  lagi  dapat dilihat dalam buku karangan Suharyadi dan Purwanto berjudul Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern . Lihat Suharyadi dan Purwanto berjudul, Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern , (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

## 1. Seleksi Administrasi
Dalam  seleksi  penerimaan  calon  Hakim  Peradilan Agama  terdapat  ketentuan-kentuan  umum  dan  persyaratan- persyaratan  seperti  yang  berhubungan  dengan  batas  usia pelamar,  kualifikasi  pendidikan,  akreditasi  program  studi, keabsahan ijazah, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dan lain- lain.  Pelamar  terlebih  dahulu  melakukan  registrasi on  line melalui  situs https://sscn.bkn.go.id dengan  mengisi  form  yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid. Setelah  melakukan  registrasi online dan  mendapat  Kartu Pendaftaran  Registrasi online ,  pelamar  harus  menyampaikan surat  lamaran  tertulis  dengan  melampirkan  berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan di sudut kanan atas  ditempel  potongan  nomor  pendaftaran  registrasi online . Selanjutnya  dikirimkan  kepada  Panitia  Seleksi  Penerimaan Calon  Hakim  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  Anggaran  2017 melalui  POS  dengan  PO  BOX  2700  Jakarta  10027.  Setelah memverifikasi kelengkapan dan kevalidan berkas sesuai dengan ketentuan, pihak Panitia mengumumkan pelamar-pelamar yang lulus  seleksi  administrasi  dan  dapat  mencetak  Kartu  Tanda Peserta Ujian melalui situs https://sscn.bkn.go.id.

## 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Seleksi  Kompetensi  Dasar  ini  menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dimana semua peserta ujian menjawab soal- soal  yang  diujikan  melalui  sistem  komputer  dan  mereka  bisa mengetahui  hasilnya  langsung  apakah  nilai  yang  mereka peroleh memenuhi passing grade (standar kelulusan) yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Adapun materi seleksi Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (CPN)  berdasarkan  Peraturan  Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017, terdiri dari tiga kelompok
yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi. 1 6 Tes  Wawasan  Kebangsaan  (TWK)  diberikan  untuk menilai penguasaan pengetahuan
dan kemampuan mengimplementasikan  nilai-nilai  4  (empat)  pilar  kebangsaan Indonesia  yang  meliputi;  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar 1945,  Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  meliputi  sitem  tata  negara  Indonesia,  sejarah perjuangan  bangsa,  peranan  bangsa  Indonesia  dalam  tatanan regional maupun global dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
Tes  Intelegensi  Umum  (TIU)  dimaksudkan  untuk menilai  kemampuan  verbal  yaitu  kemampuan  menyampaikan informasi secara lisanmaupun tulis. kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan  diantara  angka-angka.  Kemampuan  berpikir  logis yaitu  kemampuan  melakukan  penalaran  secararuntut  dan sistematis; dan kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
Tes  Karakteristik  Pribadi  (TKP)  dimaksudkan  untuk menilai  Integritas  diri,  semangat  berprestasi,  kreativitas  dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada  orang lain, kemampuan  beradaptasi,  kemampuan  mengendalikan  diri, emampuan  bekerja  mandiri  dan  tuntas,  kemauan  dan kemampuan  belajar  berkelanjutan,  kemampuan  bekerja  sama dalam  kelompok  dan  kemampuan  menggerakkan  dan mengkoordinir orang lain.
Agar lolos ke  tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lulus  atau  melewati  ambang  batas  ( passing  grade )  yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB. Dikutip dari laman  resmi  Kemen  PANRB,  melalui  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
1 6 Lihat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017.
(PANRB)  no  22/2017,  pemerintah  menetapkan  nilai  ambang batas  ( passing  grade ) Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS tahun 2017. Passing grade tahun ini 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes  Wawasan  Kebangsaan  (TWK).  Adapun  jumlah  soal  yang diberikan pada TKP sebanyak 35 soal, TIU 30 soal dan TWK 35 soal. Semua soal berjumlah 100 buah dan waktu yang diberikan untuk  menyelesaikan  100  soal  tersebut  adalah  90  menit  atau 5.400 detik. Ini artinya satu soal harus diselesaikan dalam waktu 54 detik.

## 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Seleksi  Kompetensi  Bidang  (SKB)  untuk  calon  Hakim Peradilan  Agama  dibagi  ke  dalam  SKB  1,  SKB  2  dan  SKB  3. Masing-masing bobot nilainya adalah SKB 1 bobotnya 50 %, SKB 2 bobotnya 25 % dan wawancara bobotnya 25%. Tes SKB 1 yang menguji  kemampuan  materi  di  bidang  hukum  menggunaka n Computer  Assisted  Test (CAT).  Materi-materi  soalnya  berkisar tentang pengetahuan ilmu hukum umum, hukum perdata dan hukum acara perdata dan sebagian kecil tentang hukum Islam. 1 7
Tes  SKB  2  adalah  tes  psikotes  dimana  setiap  peserta disuguhi  materi-materi  tes  yang  berhubungan  dengan  tes
1 7
Menurut  Fakhrudin  Zakaria,  Alumni  Jurusan  AS  yang  lulus  tes cakim  Peradilan  Agama,  ketika  ujian  SKB  1  tentang  pengetahuan  di  bidang hukum, ia tidak menemukan soal-soal yang berhubungan dengan fiqh Islam atau kajian hukum Islam lainnya. Wawancara Pribadi, Faacruddin Zakaria, 12 Oktoiber 2018. Tetapi menurut Muhammad Idris, Alumni AS yang lulus juga, ia menemukan beberapa soal yang berhubungan tentang hukum Islam tetapi berkenaan tentang Hukum Jinayat dan Hukum Ekonomi Syari’ah. Muhammad Idris, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 12 Oktober 2018. Hal ini  bisa  dipahami  karena  tiap  beserta  akan  berbeda  soa-soal  yang  diberikan dengan menggunakan sistim CAT. Panitia Seleksi sendiri telah menyediakan Test  Materi  Bidang  Hukum  dengan Computer  Assisted  Test (CAT),  soal sebanyak  3000  masing-masing  1000/  lingkungan  peradilan  sudah diintegrasikan  ke  sistem  CAT  BKN  pada  Rabu  20  September  2017  di  Kantor Kementerian PAN & RB.
psikotes. Biasanya tes psikotes untuk cpns itu meliputi beberapa tes seperti Tes Kemampuan Numerik, Tes Kemampuan Spasial, Tes  Kemampuan  Reasoning  dan  Tes  Kemampuan  Mengingat (memori).  Tes  kemampuan  numerik,  yaitu  tes  ketelitian, ketepatan,  dan  kecepatan  dalam  berhitung.  Tes  antara  lain  tes deret  angka,  matematika  dan  tes  berhitung  cepat.  Tes kemampuan  spasial  yaitu  tes  kemampuan  menggambarkan, melukiskan, dan membayangkan sebuah gambar atau objek. Tes yang diujikan yaitu tes gambar. Tes kemampuan reasoning yaitu tes kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Tes  mengingat  yaitu  kemampuan  daya  ingat  dan  kreativitas berpikir pada saat menyelesaikan ssuatu masalah.
Tes SKB 3 adalah wawancara. Untuk penguji wawancara calon  Hakim  Peradilan    Agama  di  seluruh  lokasi  ujian  di Indonesia,  telah  disiapkan  62  orang  penguji  yang  terdiri  atas unsur Hakim Tinggi Agama (31 orang) dan unsur akademisi (31 orang) yang berasal dari Perguruan Tinggi. 1 8 Tiap peserta akan diuji oleh 2 penguji, satu dari Hakim Tinggi dan satu lagi dari akademisi. Secara umum, materi seleksi wawancara ini dibagi ke dalam  empat  bagian;  Umum,  Substansi,  Visi  dan  Misi  dan Membaca Kitab Kuning. 1 9
1 8
Di  antara  PerguruanTinggi  yang  dilibatkan  untuk  menguji Wawancara  yaitu  :  Universitas  Indonesia  Jakarta,  Universitas  Gajah  Mada Yogyakarta , Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Pajajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Sumatera  Utara  Medan,  Universitas  Andalas  Padang  dan  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Lihat Mahkamah Agung, “87 Akademisi Dari 21  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  1  Perguruan  Tinggi  Swasta  Menguji  Calon Hakim,” https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2747/87-akademisi-dari-21- perguruan-tinggi-negeri-dan-1-perguruan-tinggi-swasta-menguji-calon-hakim , diakses tgl 18 Agustus 2018.
1 9
Lihat Slide Persiapan  Seleksi  Kompetensi  Bidang  Calon  Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017.

## Akseptabilitas Alumni Jurusan Ahwal Syakhsiyah Pada Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama
Setelah  melalui  tahapan  Seleksi  Kemampuan  Dasar (SKD)  dimulai  tanggal  18  s/  22  September  2017  di 30 lokasi  di seluruh  Indonesia,   maka  Panitia  Seleksi  dalam  Suratnya Nomor 06/Pansel/MA/09/2017 pada tanggal 28 September 2018 mengumumkan nama-nama peserta yang lulus SKD dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya yakni SKD. Dari 468 peserta yang lulus  SKD,  yang  merupakan  alumni  Fakultas  Syariah  dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara  sebanyak  9 orang.
Tabel 1 Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU Yang Lulus Tes SKD No Nama Jurusan Total Nilai Ranking 1 Agus Adhari A S 364 24 2 Fachruddin Zakarya A S 353 48 3 Muhammad  Ilham  Al Firdaus Lubis A S 348 74 4 Ulya Urfa A S 339 136 5 Muhammad Idris Nst A.S 328 264 6 M Rizfan Wahyudi Muamalah 317 382 7 Musad Al Haris Pulungan A S 316 387 8 Nurhayati Hasibuan PHM 315 395 9 Fauzan Arrasyid A S 314 402
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  alumni Jurusan AS yang lulus sebanyak 7 orang, relatif jauh lebih tinggi
2 0
Ujian SKD dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Nasiona (BKN) yang tersebar di beberapa kota propinsi. Untuk  Alumni Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Mayoritas mengikuti ujian SKD di Kantor BKN Kanreg VI Medan.
dibanding  alumni  Jurusan  lain  seperti  Jurusan  Muamalah  dan PHM yang hanya masing-masing 1 orang alumni yang lulus.
Setelah  mengikuti  seleksi  selanjutnya,  yakni  Seleksi Kemampuan  Bidang  (SKB),  maka  pada  hari  Jum’at  Tanggal  3 November 2017 MahkamahAgung RI mengumumkan kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 11/Pansel/MA/11/2017.
Untuk Peradilan Agama, Mahkamah Agung meluluskan 454 Cakim Peradilan Agama dari Formasi Umum, 62 orang dari Formasi  Cumlaude  dan  9  orang  Formasi  Putra/Putri  Papua. Dari 468 peserta SKD Formasi Umum, yang lulus final sebanyak 454  orang,  jadi  ada  sekitar  14  peserta  yang  tidak  lulus.  Dalam keterangan disebutkan bahwa ketidaklulusan mereka disebabkan oleh tidak bisa membaca kitab kuning (7 orang) dan tidak lengkap mengikuti SKB (7 orang).

## Tabel 2
Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
No Nama Jurusan Nilai SKD 40% Nilai SKB 60% Nilai Akhir Ranking 1 Agus Adhari AS 29,04 3 9 .1 5 68,19 22 2 Muhammad Idris Nst AS 26 . 24 39. 60 65, 84 65 3 Ulya Urfa AS 27.12 3 7 . 88 65.00 96 4 Fauzan Arrasyid AS 25 . 1 2 3 8 .4 0 63.52 149 5 M Rizfan Wahyudi M 25.36 36 . 5 3 61.89 222 2 1
Lihat  Lampiran Surat  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  selaku  Ketua  Tim  Pengarah  Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD  dan  SKB  Seleksi  CPNS  Tahun  2017  Instansi  Mahkamah  Agung  Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim.
6 Muhammad Ilham Al Firdaus AS 27,84 31.73 59,57 323 7 Fachruddin Zakarya AS 28,24 30,45 58,69 353 8 Nurhayati Hasibuan PHM 25.20 31,50 56.70 410 9 Musad Al Haris Pulungan AS 26,50 30,90 56,18 420
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Dari  tabel di  atas  terlihat  bahwa  untuk alumni  Jurusan AS Fakultas Syari’ah UIN SU semuanya lulus dalam ujian Akhir. Demikian pula dua orang lagi yang dari Jurusan Muamalah dan PHM.  Dari  tabel  di  atas  pula  kita  bisa  melihat  bahwa  tingkat keberterimaan  (akseptabilitas)  alumni  Jurusan  AS  dalam  tes ujian  Calon  Hakim  Peradilan  Agama  dalam  tingkat  Fakultas Syariah  dan  Hukum  relatif  sangat  tinggi  dibanding  alumni Jurusan  lainnya  yakni  Jurusan  Muamalah  dan  PHM.  Alumni Jurusan  AS  yang  behasil  lulus  sebanyak  7  orang,  sementara alumni  Jurusan  Muamalah  dan  PHM  masing-masing  1  orang saja.  Namun,  bila  kita  bicara  dalam  level  nasional  sepertinya tingkat akseptabilitas alumni Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan UIN Sumatera Utara relatif masih di bawah. Dari 454 cakim yang lulus  dari  Formasi  Umum,  hanya  7  orang  saja  yang  lulus  dari alumni AS, berarti hanya sekitar 1,5% saja dari total cakim yang lulus  secara  nasional.  Sementara  itu,  pada  Jurusan  AS  PTIN lainnya  di  Indonesia,  sebaran  alumni  yang  lulus  diantaranya: Jurusan  AS  UIN  Sunan  Kali  Jaga  (60  orang),  Jurusan  AS  UIN Syarif  Hidayatullah  (46  orang),  Jurusan  AS  UIN  Malang  (31 orang),  Jurusan  AS  UIN  Arraniry  Banda  Aceh  (14  orang), Jurusan AS UIN Imam Bonjol Padang (11 orang) dan Jurusan AS UIN Banjar Masin (11 orang).
2 2
Data  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  Kajur  Ahwal  Syaksiyyah Fak.  Syari’ah  dan  UIN  SU  Sumatera  Utara.  Amal  Hayati,  Ketua  Jurusan  Al- Ahwal  Al-Syakhsiyah  FASIH  UIN  SU,  Wawancara  Pribadi,  Medan,  7 Nopember 2017

## Faktor-Faktor  Ketidaklulusan  Alumni  Al-Ahwal  Al- Syakhsiyah
Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  peneliti  telah menemukan  setidaknya  22  orang  responden  penelitian  yang kesemuanya  adalah  alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah UIN  SU  yang  tidak  lulus  SKD  calon  Hakim  Peradilan  Agama Tahun  2017  kemarin.  Ada  5  faktor  yang  diajukan  kepada responden  yang  menjadi  penyebab  ketidaklulusan  alumni dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

## 1. Materi soal-soal ujian yang cukup sulit
Soal-soal  ujian  SKD  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga bentuk  tes,  yakni  Tes  Wawasan  Kebangsaan  (TWK),  Tes Intelegensia  Umum  (TIU)  dan Tes  Karakteristis  Pribadi  (TKP). Walaupun soal-soal ketiga tes ini bersifat umum, artinya belum masuk kepada soal-soal yang berhubungan dengan spesialisasi Sarjana Syari’ah atau Sarjana Hukum Islam, tetapi bisa saja soal- soal  tersebut  menyulitkan  bagi  alumni.  Karena  mereka  harus mengingat  kembali  ilmu-lmu  yang  berhubungan  dengan wawasan  kebangsaan,  intelegiansia  umum  dan  karakteristik pribadi yang dulu pernah mereka dapatkan di bangku sekolah sebelum masuk jenjang pendidikan S1.

## Tabel 3
Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena
Soal-soal Ujian Yang Cukup Sulit Pendapat Frekuensi Prosentase (%) Setuju 14 63,6 Tidak Setuju 8 36,4 Total 22 100 Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa sebagian besar responden sejumlah 14 responden (63, 6 %) setuju dengan  pendapat  bahwa  soal-soal  ujian  yang  diberikan  pada SKD  cukup  sulit  untuk  dikerjakan.  Sedangkan  8  responden (36,4%)  tidak  setuju  dengan  pendapat  tersebut.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa soal-soal yang cukup sulit merupakan salah satu penyebab yang dirasakan para responden sehingga  tidak  dapat  menembus passing  grade (ambang  batas kelulusan) yang ditentukan.
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga jenis tes yakni TWK, TIU dan TKP, maka Tes Inteligensia Umum (TIU) merupakan tes yang paling sulit.

## Tabel 4 Pendapat Responden Tentang Tes SKD yang Paling Sulit
Jenis Tes Frekuensi  Prosentase (%) Tes Wawasan Kebangsaan 4 18,2 Tes Intelegensia Umum 17 77,3 Tes Karakteristik Pribadi 1 4,5 Total 22 100 Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebahagian besar responden sejumlah 17 orang (77, 3%) berpendapat bahwa Tes  Intelegensia  Umum  merupakan  tes  yang  paling  sulit. Sementara  4  responden  (18,  2  %)  berpendapat  bahwa  Tes Wawasan Kebangsaan merupakan  tes  yang  paling  sulit, dan 1 responden  (4,5%)  berpendapat  Tes  Karakteristik  Pribadi  yang paling sulit.
2. Penggunaan sistem komputer (CAT) yang dianggap belum terbiasa ( familiar )
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
mempergunakan  sistem  komputerisasi.  Proses  tanya  jawab
peserta  ujian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  aplikasi computer yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tabel 5 Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Penggunaan Sistem Komputer (CAT) Yang Dirasa Belum
Terbiasa ( familiar ) Pendapat Frekuensi Prosentase (100 %) Setuju 7 31,8 Tidak Setuju 15 68,2 Total 22 100 Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Tabel  tersebut  mengindikasikan  bahwa  15  responden (68,2 %) tidak menjadikan penggunaan sistem komputer dalam ujian  SKD  sebagai  penyebab  ketidaklulusan,  sementara  7 responden  lainnya  (31,8  %)  setuju  menjadikan  hal  ini  sebagai salah satu penyebab ketidaklulusan. Hal ini disebabkan bisa saja karena para alumni Jurusan AS merupakan para sarjana S1 yang tentunya  sudah  terbiasa  berinteraksi  dengn  komputer  dalam proses  belajar  di  perkuliahan  dahulu.  Tetapi  walaupun demikian  bila  kita  tidak  pernah  mempergunakan  aplikasi tertentu  pada  komputer  tentunya  akan  membutuhkan  waktu untuk mempelajarinya.

## 3. Waktu ujian yang relatif singkat
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  jumlah soal  yang  diberikan  dalam  SKD  berjumlah  100  soal  dengan rincian, 35 soal TWK, 30 soal TIU dan 35 soal TKP. Waktu yang diberikan untuk menyelsaikan soal-soal tersebut adalah 90 menit atau 5.400 detik. Ini artinya bila seorang peserta ingin menjawab seluruh soal, maka ia harus menjawab tiap soal dalam waktu 54 detik.  Sebagian  besar  responden  setuju  bahwa  waktu  yang diberikan  relatife  singkat  dengan  jumlah  soal  yang  mesti dikerjakan.

## Tabel 6
Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD
Karena Waktu Ujian Yang Relatif Singkat Pendapat Frekuensi Prosentase (100%) Setuju 15 68,2 Tidak Setuju 7 31,8 Total 22 100 Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, sejumlah 15 responden (68,2%) setuju bahwa waktu yang diberikan dalam SKD relative singkat dalam menjawab 100 soal  yang  diberikan.  Hal ini  juga  menjadi  salah  satu  penyebab tidak mampunya mereka dalam menembus angka ambang batas yang  ditentukan.  Sementara  7  responden  lagi  (31,8%)  tidak setuju bila dikatakan waktu yang diberikan relatif singkat.
Sebenarnya  bila  peserta  ujian  sebelumnya  sering melakukan latihan (simulasi) dalam menyelesaikan soa-soal tes CPNS dengan menggunakan sistem CAT ini, maka mereka akan terbiasa  dengan  menjawab  soal-soal  ujian  dalam  waktu  yang relatif  singkat.  Karena  dapat  menjawab  soal-soal  dengan  cepat juga merupakan salah satu bentuk dari cirri ujian SKD ini. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar responden memang tidak pernah melakukan latihan (simulasi) ujian dengan menggunakan sistem CAT.
4. Angka passing grade kelulusan yang cukup tinggi
Sesuai  dengan  pasal  2  PP  MenPAN  dan  RB  Nomor  22
Tahun  2017,  angka passing  grade SKD  untuk  TWK  adalah  75, angka  TIU  adalah  80  dan  angka  untuk  TKP  adalah  143.  Jadi seorang CPNS harus mendapatkan score 298 dari ketiga jenis tes tersebut  dengan  catatan  tidak  ada  salah  satu  dari  jenis  tes tersebut yang nilainya dibawah passing grade . Artinya walaupun seseorang mendapat nilai 298 secara keseluruhan tetapi nilai TIU misalnya tidak sampai 80, maka ia tidak lulus passing grade SKD.
Ketentuan angka passing grade ini dirasakan oleh sebagian besar responden cukup tinggi untuk dicapai.
Tabel 7 Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Angka Passing Grade Kelulusan Yang Cukup Tinggi
Pendapat Frekuensi Prosentase (100%) Setuju 14 63,6 Tidak Setuju 8 36,4 Total 22 100
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 14 responden (63,6%) setuju dengan pendapat bahwa  salah  satu  faktor  ketidaklulusan  alumni  dalam  SKD adalah karena angka passing grade yang cukup tinggi. Sementara 8 responden lainnya (36,4 %) tidak setuju bila angka passing grade kelulusan  dijadikan  salah  satu  faktor  ketidak  lulusan  para alumni.

## 5. Lebih  fokus  pada  persiapan  Seleksi  Kemampuan  Bidang (SKB)
Menjadi seorang hakim Peradilan Agama tentunya mesti menguasai  ilmu  hukum  baik  yang  berkenaan  dengan  hukum materil maupun hukum acara, hukum umum dan juga hukum Islam  (fiqh)  tentunya.  Satu  hal  lagi  seorang  calon  Hakim Peradilan  Agama  dituntut  untuk  mampu  membaca  dan memahami kitab kuning (kitab-kitab fikih klasik). Kemampuan membaca  kitab  ini  menjadi  bagian  dari  tes  SKB  nantinya  bila seseorang  lolos  dari  SKD.  Mengingat  begitu  banyak  materi- materi  ilmu  hukum  yang  mesti  dipelajari  lagi  dan  mengasah kemampuan  membaca  kitab  kuning  sebagai  persiapan  SKB, membuat sebagian responden lebih fokus dalam mempersiapkan  diri  menghadapi  tes  SKB  dibanding  tes  SKD.
Mereka lupa bahwa bila tidak lulus SKD maka tidak akan bisa mengikuti tes SKB.
Tabel 8
Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Lebih Fokus Pada Persiapan SKB Pendapat Frekuensi Prosentase (100%) Setuju 16 72,7 Tidak setuju 6 27,3 Total 22 100 Sumber: Data yang diolah, 2018
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden  yakni  16  responden  (72,7%)  setuju  bahwa  mereka lebih  fokus  mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi  SKB daripada  SKD,  sementara  6  responden  lainnya  (27,3%)  tidak setuju. Berdasarkan hasil prosentase yang cukup signifikan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara lebih  fokusnya  alumni  kepada  persiapan  SKB  daripada  SKD menjadi salah satu penyebab ketidaklulusan mereka dalam tes SKD.

## Pembahasan
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa akseptabilitas  alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  (AS) dalam tingkat Fakultas relatif jauh lebih tinggi dibanding alumni Jurasan lain yang ada pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Uatara. Alumni Jurusan AS yang lulus 7 orang dari 454 calon Hakim Peradilan Agama dari Formasi Umum.  Kelulusan alumni AS ini mencapai 1,5% dari total cakim yang lulus secara nasional.  Sementara alumni Jurusan PHM dan Muamalah hanya meluluskan 1 alumninya, atau 0,2% dari cakim yang lulus secara nasional.
Akan  tetapi  bila  akseptabilitas  alumni  AS  Fakultas Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumatera  Utara  ini  dibandingkan dengan alumni Jurusan AS ada Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya di Indonesia, maka capain 1,5 % tersebut masih di bawah lagi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  capaian  alumni Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga yang lulus mencapai 60 orang (13,2%), alumni Jurusan AS UIN Syarif Hidayatullah yang lulus 46  orang  (10,1%),  alumni  Jurusan  AS  UIN  Sunan  Ampel  yang lulus 43 orang (9,4%), alumni Jurusan AS UIN Malang yang lulus 31 orang (6,8%), alumni Jurusan AS UIN Arraniry Banda Aceh yang lulus 14 orang (3,08%) dan alumni Jurusan AS UIN Imam Bonjol Padang yang lulus 11 orang (2,4%).
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  banyaknya alumni  AS  yang  lulus  menjadi  calon  Hakim  Peradilan  Agama karena tidak lulus dalam passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Faktor-faktor  yang  dominan  yang  dialami  para  alumni  AS sehingga  gagal  dalam  SKD  berdasarkan  22  responden  dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut.
Tabel 9

## Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan
Ketidaklulusan dalam SKD No Faktor Dominan Frekuensi  Prosentase 1 Lebih Fokus Pada Persiapan SKB 16 72,7 2 Waktu ujian yang relatif singkat 15 68,2 3 Soal-soal ujian SKD yang cukup sulit 14 63,6 4 Angka Passing Grade Kelulusan Yang Cukup Tinggi 14 63,6 5 Penggunaan sistem komputer (CAT) yang  dianggap  belum  terbiasa ( familiar ) 7 31,8
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang menyebabkan  ketidaklulusan  alumni  AS  pada  SKD  yang pertama adalah karena mereka lebih fokus dalam mempersiapkan  ujian  SKB  yang  dianggap  lebih  sulit  daripada SKD.  Responden  yang menyetujui  faktor  ini  mencapai 72,7  %. Kedua adalah faktor waktu ujian yang diberikan kepada peserta ujian  SKD  relatif  singkat  untuk  menjawab  soal-soal  yang berhubungan  dengan  kompetensi  dasar seperti  TWK, TIU  dan TKP.  Responden  yang  menyetujui  faktor  ini  mencapai  68,2  %. Ketiga adalah faktor bahwa soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 63,6%.  Keempat adalah  faktor  bahwa angka passing  grade SKD cukup  tinggi.  faktor  ini  disetujui  oleh  63,6%  responden.  Yang kelima adalah faktor penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian  SKD  yang  belum  terbiasa  bagi  para  alumni.  Responden yang  menyetujui  faktor  ini  hanya  mencapai  31,8%,  jadi  tidak begitu signifikan dibanding dengan faktor-faktor lainnya.
Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama merupakan salah satu  seleksi  CPNS  sebagaimana  yang  dilaksanakan  pada instansi-instansi  pemerintah  lainnya. Berdasarkan  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2017  Tentang  Kebutuhan  Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung  Tahun  Anggaran  2017,  Mahkamah  Agung  akan melakukan rekrut mencalon Hakim melalui jalur CPNS dengan status Calon Hakim. Oleh karena direkrut melalui CPNS, maka berlakulah  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara  dan   Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang  Menejemen  Pegawai  Negeri  Sipil  serta Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang  Kriteria  Penetapan  Kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil
dan  Pelaksanaan  Seleksi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun 2017. 2 3
Ketentuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan bagian  dari  peraturan  perekrutan  CPNS  yang  berlaku  pada semua  instansi  pemerintah.  Setelah  lulus  SKD  barulah  materi- materi yang berhubungan dengan formasi jabatan yang hendak kita pilih akan diberikan pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Jadi, seyogyanya para alumni harus jeli dalam mengatur strategi dalam  menghadapi  seleksi  Calon  Hakim  Peradilan  Agama. semestinya mereka fokus dulu dalam membahas soal-soal yang berhubungan dengan SKD yang biasanya merupakan pelajaran umum yang didapat semenjak duduk di bangku SD, MIN, SMP, MTsN,  SMA  dan  MAN  dahulu  seperti  Pancasila,  UUD  1945, Matematika dasar dan Bahasa Indonesia. Salah seorang alumni yang lulus,
Fakhruddin
Zakarya, mengemukakan
pengalamannya bahwa beliau lebih fokus membaca buku-buku yang  berkaitan  dengan  Tes  Potensi  Akademik,  buku-buku Sejarah Indonesia, Pancasila dan UUd 1945 ketika menghadapi tes  SKD.  Untuk  menghadapi  seleksi  bidang,  belakangan dipikirkan. 2 4 Pengalaman Agus Adhari, alumni yang lulus, juga hampir  sama.  Kemampuanya  dalam  menaklukkan  SKD dikarenakan  telah  terbiasanya  beliau  dalam  membaca  dan memahami tes yang hampir sama seperti Tes Potensi Akademik dalam  ujian-ujian  penerimaan  bea  siswa  atau  pendidikan  S2. Kebiasaan ini sangat membantunya dalam menyelesaikan soal- soal  SKD.  Dalam  rangking  nasional  pun,  beliau  menduduki rangking  24,  tertinggi  dari  semua  alumni  Jurusan  AS  Fakultas
2 3
Abdullah,  “Rekrutmen  Calon  Hakim  Tahun  Anggaran  2017,”
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2623/rekrutmen-calon-hakim-tahun- anggaran-2017, diakses tanggal 18 Agustus 2018.
2 4
Dari  rangking  nasional  yang  lulus  SKD  Fachruddin  Zakarya  ini menempati  rangking  ke  48  (sangat  bagus),  walaupun  pada  setelah  tes  SKB, akhirnya beliau mendapat rangking 353.
Syari’ah  dan  Hukum  UIN  SU  yang  lulus  pada  ujian  SKD tersebut. 2 5
Adapun mengenai format ujian SKD yang dirasa cukup sulit, waktu yang relatif sedikit, angka passing grade yang cukup tinggi  dan  penggunaan  sistem  CAT  dalam  ujian,  sehingga menjadi  bagian  dari  faktor  ketidaklulusan  alumni,  harus disikapi  dengan  objektif  dan  proporsional.  Menjadi  Hakim Peradilan Agama memang merupakan sesuatu yang prestesius. Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  dalam pengarahan  dan  amanatnya  terkait  rekrutmen  Hakim  ini menekankan,  bahwa  seleksi  Calon  Hakim  harus  dilaksanakan secara  obyektif,  transparan  dan  akuntabel  dan  dimaksudkan untuk  memperoleh  Calon  Hakim  yang  berkualitas  dan berintegritas  tinggi.  Dalam  rangka  menjamin  obyektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  serta  memperoleh  sumber  daya Hakim yang berkualitas dan berintegritas tersebut, Mahkamah Agung  dalam  melakukan  rekrutmen  tidak  akan  melakukan sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada
Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara. 2 6
Penggunaan sistem CAT dalam perekrutan CPNS dinilai sangat  ampuh  untuk  mengatasi  praktek  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN).  Seorang  peserta  ujian  bisa  langsung  tahu nilainya  melalui  layar  komputer  ketika  selesai  ujian  SKD, apakah  ia  lulus passing  grade atau  tidak.  Sekretaris  Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, memastikan proses seleksi calon  hakim  dilakukan  transparan  dan  akuntabel.  Proses tersebut  juga  menghindari  tindak  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Bahkan, tidak sedikit anak pejabat MA yang gugur dalam  seleksi  karena  tidak  memenuhi  kualifikasi.  "Hampir semua anak-anak pejabat di MA justru tidak lolos. Bukan karena
2 5
Agus Adhari, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Oktober 2018.
2 6
Abdullah, ibid.
tidak  kami  loloskan,  secara  kualitas,  anak  peserta  tidak  lolos seleksi calon hakim," ujar Achmad dalam diskusi publik bertajuk "Mendukung  Pengadilan  yang  Transparan  dan  Akuntabel"  di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017). "Termasuk anak  saya  sendiri  tidak  lolos,"  kata  dia.  Achmad  mengatakan, MA  berkomitmen  untuk  melakukan  proses  seleksi  yang transparan  agar  hakim  yang  disaring  benar-benar  berkualitas. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  harapan  masyarakat  untuk mewujudkan badan peradilan yang betul-betul dipercaya. 2 7
Akan  tetapi,  rendahnya  capaian  kuota  yang  lulus  SKD secara  nasional,  termasuk  para  alumni  Jurusan  AS  Fakultas Syari’ah  dan  Hukum  UIN  SU,  setidaknya  bisa  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  Mahkamah  Agung.  Di  satu  sisi  kita menginginkan  seleksi  Calon  Hakim  Peradilan  Agama  yang bersih dan memahami materi SKD secara baik, tetapi di sisi lain, Calon  Hakim  Peradilan  Agama  juga  harus  kompeten  dalam ilmu  bidangnya  seperti ilmu-ilmu  hukum  Islam dan  membaca Kitab Kuning. Sebab dalam memutuskan perkara nantinya para Hakim Peradilan Agama dituntut untuk merujuk kepada kitab- kitab  fikih  yang  sebagian  besar  masih  menggunakan  literatur Bahasa  Arab  gundul  atau  Kitab  Kuning.  Banyak  dari  alumni Jurusan  AS  yang  tidak  lulus  SKD  sementara  kemampuan bidangnya  dan  kemampuan  membaca  Kitab  Kuning  sangat kompeten. 2 8
Hal ini  menjadi ironi,  sebab  sebelum  para alumni disuguhkan  dengan  ujian  yang  berhubungan  dengan  bidang keahlian  mereka  seperti  ujian  tulis  materi  hukum,  wawancara
2 7
“Banyak Anak Pejabat MA Yang Tidak Lolos Seleksi Calon Hakim” Kompas.Com, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/14292671/banyak- anak-pejabat-ma-yang-tak-lolos-seleksi-calon-hakim, diakses  tanggal  23  Oktober 2018.
2 8
Kita  bisa  melihat  dari  22  responden  Alumni  AS,  14  orang merupakan  lulusan  dengan  IPK  Sangat  memuaskan,  di  atas  3,5.  Artinya kemampuan  mereka  dalam  memahami  dan  menguasai  materi  ilmu  hukum umum dan hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan pada sebaran mata kuliah Jurusan AS pada bab sebelumnya, bisa dikatakan sangat berkompeten.
seputar pengetahuan Peradilan Agama dan membaca kitab fikih klasik  ( qiraat  kutub ),  mereka  sudah  gugur  dulu  dalam  ujian berkenaan dengan wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan karakteristik pribadi. Di sisi lain, karena kualifikasi sarjana yang dibutuhkan  menjadi  Calon  Hakim  Peradilan  Agama  ini  juga mengikutsertakan  alumni  Sarjana  Hukum,  maka  sedikit  ada ketimpangan. Banyak di antara mereka (Sarjana Hukum) yang lulus  SKD, karena  memang  soal-soalnya  berhubungan  dengan kemampuan dasar keilmuan, tetapi kemampuan bidang hukum Islam dan membaca Kitab Kuningnya kurang kompeten.
Dalam hasil ujian akhir, yakni hasil integrasi nilai SKD dan SKB, terdapat 7 orang cakim yang tidak lulus dengan keterangan tidak  dapat  membaca  Kitab  Kuning.  Kiranya  perimbangan antara Calon Hakim Peradilan Agama yang berasal dan Sarjana Syari’ah  atau  Sarjana  Hukum  Islam  dengan  Sarjana  Hukum mesti  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  perekrutan  calon Hakim  Peradilan  Agama  ke  depannya.  Di  satu  sisi  Sarjana Syari’ah  atau  Sarjana  Hukum  Islam  hanya  boleh  mengikuti seleksi Calon Hakim Peradilan Agama saja, sementara di sisi lain Sarjana  Hukum  boleh  mengikuti  seleksi  Calon  Hakim  di Peradilan  Agama,  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara.    Setidaknya  standar  soal-soal  yang  berhubungan dengan Kemampuan Dasar dan angka passing grade yang dinilai cukup  tinggi  bagi  alumni  Jurusan  AS,  bisa  menjadi  bahan masukan  bagi  Mahkamah  Agung.  Bisa  saja  dibedakan standarnya  dan  angka passing  grade nya  antara  alumni  Sarjana Syari’ah atau Sarjana Hukum Islam dengan mereka yang berasal dari Sarjana Hukum.
Relatif  rendahnya  akseptabilitas  alumni  Jurusan  AS Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumataera  Utara  pada penerimaan  calon  Hakim  Peradilan  Agama  di  Mahakamah Agung  Tahun  2017  tentunya  menjadi  tantangan  sendiri  bagi pihak  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  secara  umum  dan  secara khusus bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses belajar dan
mengajar di Jurusan AS. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa  saja  yang  telah  dilakukan  pihak  Fakultas  dan  Jurusan  AS untuk membekali para alumninya dalam menghadapi tes Cakim Peradilan  Agama.  Apa  saja  solusi  yang  bisa  diberikan  dalam mengatasi rendahnya akseptabilitas alumni AS pada tes Cakim tersebut.  Untuk  lebih  menelusuri  lebih  dalam  lagi  tentang masalah  penelitian  ini,  maka  peneliti  telah  mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 22 September 2018. Tujuan dari FGD ini adalah guna mencari data penelitian yang mungkin terlewatkan atau ada hal-hal yang baru yang dapat menjadikan penelitian ini lebih komorehensif.
FGD yang dilaksanakan dengan menghadirkan beragam peserta diskusi seperti unsur pimpinan Fakultas (Dekan), unsur pimpinan Jurusan AS (Sekretaris Jurusan), unsure dosen-dosen AS,  Hakim  Peradilan  Agama  dalam  hal  ini  Bapak  Drs.  Bakti Ritonga,  SH,  MH  (Ketua  Pengadilan  Agama  Rantau  Parapat), Alumni  Jurusan  AS  yang  mengikuti  seleksi  Calon  Hakim Perdailan Agama dan para mahasiswa AS yang masih aktif.
Dekan  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumatera Utara, Dr. Zulham, MHum, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa  fenomena  sedikitnya  alumni  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  yang  lulus  (9  orang)  merupakan  masalah  yang  cukup serius  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  peserta  yang  lulus secara nasional yakni 454 orang. Sepertinya ada ketidaksesuaian/ketidakcocokan  antara  jumlah  penerimaan mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  khususnya mahasiswa  Jurusan  AS  dengan out  put kelulusan  cakim Peradilan Agama tahun 2017. Untuk itu, Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN  SU  melakukan  tindakan  percepatan  dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
2 9
Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Zulham, Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum UIN SU pada acara Focus Group Discussion (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018.
1. Melakukan kerjasama dengan Mahakamah Agung dalam hal ini  Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  Medan  untuk melaksanakan try  out atau  pelatihan  persiapan  ujian  cakim Peradilan Agama pada tahun 2018. Sebenarnya sudah ada 40 orang  alumni  yang  medaftar,  tetapi  karena  ada  persoalan kesalahan  komunikasi  pihak  PTA  Medan  akhirnya membatalkan pelatihan ini. Ke depannya pihak Fakultas akan mencoba membuat negoisasi ulang.
2. Memaksimalkan  pelaksanaan  Peradilan  Semu  di  Fakultas Syari’ah dan Hukum. Upaya ini diawali dengan membangun gedung peradilan semu yang representatif. Gedung ini sudah dibangun dan sangat layak untuk dijadikan praktik peradilan semu  bagi  mahasiswa.  Sebelumnya,  tidak  ada  gedung laboratorium  peradilan  semu,  biasanya  mahasiswa  praktik dengan  menumpang  pada  ruang  sidang  munaqasyah. Dengan  adanya  laboratorium  Peradilan  Semu  yang  layak, akan  memudahkan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga terkait  seperti lembaga  Clinical  Legal  Education yang  ada  di Universitas  Indonesia,  UNPAD,  UGM  dan  USU.  Pada akhirnya  nanti,  setiap  mahasiswa  wajib  memiliki  sertifikat lulus Peradilan Semu, walau non-sks.
Kesulitan  pelaksanaan  praktek  Peradilan  Semu  dengan maksimal  selama  ini  adalah  bahwa raw  material (bahan  baku) mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Syari’ah dan Hukum memiliki standar yang berbeda-beda kemampuannya. Sebagian mereka dari alumni MAN, MAS, SMAN, SMA Swasta, SMK dan Pondok  Pesantren.  Sehingga  mahasiswa  banyak  diberikan praktek-praktek  ilmu  dasar  seperti  praktek  ibadah, tahsin al- Qur’an  dan  lain-lain.  Ini  mempengaruhi  pelaksanaan  praktek Peradilan  Semu  secara  maksimal  karena  harus  memikirkan praktek-praktek lainnya.
Drs  Bakti  Ritonga,  SH,  MH,  Ketua  PA  Rantau  Parapat dalam  paparannya  menjelaskan  sebaiknya  ketika  mahasiswa sudah pada semester akhir didata siapa saja yang minat menjadi
hakim  Peradilan  Agama  lalu  dibuat  group  diskusi  dengan mempersiapkan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  persiapan tes  cakim.  Pemberian  materi-materi  tes, try  out dan  informasi dari  jaringan  alumni  Jurusan  AS  yang  telah  menjadi  hakim Peradilan  Agama  sangat  dibutuhkan.  Perkembangan  PA sekarang  menuntut  mahasiswa  tidak  hanya  menguasai  ilmu hukum  Islam  tradisional  tetapi  juga  ilmu  hukum  umum  yang berhubungan dengan teori-teori hukum, hukum acara peradilan dan perkembangan yurisprudensi hukum yang dinamis. Untuk itu  kurikulum  jurusan  harus  menyesuaikannya  dengan  baik. Kemudian penguatan kepada kemampuan membaca kitab-kitab fikih  klasik  ( turas )  juga  mesti  dilakukan.  Sebagai  contoh,  mata kuliah fikih ibadah, fikih munakahat, fikih mawaris, hendaknya menggnakan kitab-kitab fikih klasik sebagai buku pegangannya seperti al-Muhally, Bidayah al-Mujtahid dan lain-lain..
Sementara  dari  pimpinan  Jurusan  AS,  Irwan  MAg, menjelaskan  sebenarnya  kurikulum  AS  telah  mengalami perbaikan-perbaikan  guna  mendukung  capaian  profil  utama Jurusan  AS  yaitu  menjadi  Hakim  Peradilan  Agama.  Di  antara mata  kuliah  yang  dianggap  mendukung  bagi  alumni  dalam pencapaian menjadi hakim Peradlan Agama adalah mata kuliah Pengantar  Ilmu  Hukum,  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Hukum  Acara  Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Keluarga  di  Dunia  Islam,  Kapita  Selekta  Peradilan  Agama, Kapita  Selekta  Hukum  Keluarga  dan  Administrasi  Peradilan Agama.  Namun  demikian  masih  perlu  adanya  studi  banding dengan  Jurusan  AS lainnya  yang  di  PTKIN  di  Indonesia  guna memperoleh  kurikulum  yang  lebih  baik  dan  menyesuaikan dengan  perubahan  masyarakat  dan  memenuhi  harapan
3 0
Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Bakti Ritonga, Ketua  Pengadilan  Agama  Rantau  Parapat  pada acara Focus Group  Discussion (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018.
Peradilan  Agama  dalam  mendapatkan  hakim-hakim  yang berkompeten.  Karena  bagaimanapun  sarjana  Syari’ah  dan Hukum  merupakan  sumber  dari  calon  hakim  Peradilan Agama.
Hasbullah Ja’far MA, Dosen AS, penguatan kemampuan Bahasa Arab di kelas juga mesti diperhatikan. Beliau mendapati kemampuan  Bahasa  Arab  tiap  kelas  kadang  memprihatinkan sekali, paling hanya 3 atau 4 orang yang mahir dalam membaca teks  Kitab  Kuning.  Pemberian  mata  kuliah  remedial  membaca Kitab  Kuning  dengan  kontiniu  denga  sistem  yang  praktis  dan cepat  diharapkan  akan  mendongkrak  kemampuan  baca  Kitab Kuning  mahasiswa.  Karena  bagaimanapun,  untuk  menjadi Hakim  Peradilan  Agama  mesti  mampu  membaca  Kitab Kuning.
Hikmatiar Harahap SH, alumni yang tidak lulus dalam tes calon Hakim Peradilan Agama, berpendapat bahwa banyak di  antara  alumni  dalam  mengikuti  tes  CPNS  cakim  Peradilan Agama  hanya  niat  coba-coba  saja,  padahal  alumni  Sarjana Hukum dari Universitas lain seperti Universitas Sumatera Utara, telah  mempersiapkan  diri  jauh  hari  sebelumnya  dengan mengikuti  bimbingan  belajar  CPNS.  Kemudian  beliau  juga mengeluhkan  bahwa  tidak  ada  mata  kuliah  di  AS  yang menyentuh  langsung  dengan  tes  SKD  khususnya  Tes Intelegensia Umum.
3 1
Data  primer  yang  diolah  dari  pemaparan  pendapat  Irwan, Sekretaris  Jurusan  AS  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumatera  Utara, pada  acara Focus  Group  Discussion (FGD)  di  gedung  Aceh  Corner  Medan, 22 September 2018
3
2
Data  primer  yang  diolah  dari  pemaparan  pendapat  Hasbullah Ja’far, Dosen Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada  acara Focus  Group  Discussion (FGD)  di  gedung  Aceh  Corner  Medan, 22 September 2018
3
3
Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Hikmatiar SH, Alumni Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada
Martaon  SH,  alumni  Jurusan  AS,  juga  mengimbuhkan bahwa pengajaran mata kuliah yang berhubungan dengan soal- soal SKD seperti mata kuliah Pancasila perlu diperdalam lagi di kelas. Sementara Iqbal Rasyd, Alumni Jurusan AS, mengatakan praktek  Peradilan  Semu  harus  dilaksanakan  dengan maksimal tidak  hanya  dalam  pembahasan  teori-teori  saja  tanpa dilaksanakan prakteknya.
Menanggapi  hal  ini,  Dekan  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum,  menyebutkan  memang  pelajaran  matematika  tidak diajarkan  di  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,  maka  mahasiswa mesti mengikuti try out dan bimbingan belajar menghadapi tes CPNS  di  luar  kampus.  Tetapi  Dekan  berusaha  mengakomodir usul-usul dari alumni dengan mencanangkan try out bagi semua mahasiswa  yang  akan  selesai  di  Fakultas  Syariah  dan  Hukum dengan bekerjasama dengan BKN Kanred VI Medan. Kemudian beliau juga menanggapi bahwa penguatan mata kuliah Pancasila dan  ilmu  hukum  lainnya  mesti  dilakukan  dengan  maksimal sebagai  langkah  yang  konkrit  dalam  mempersiapkan  alumni pada tes cakim Peradilan Agama pada tahun akan datang.
Dari  hasil  FGD,  tampaknya  semua  peserta  yang  hadir sepakat  bahwa  seleksi  menjadi  Hakim  Peradilan  Agama  pada tahun  2017  kemarin  adalah  merupakan  peluang  emas  bagi alumni  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  pada  umumnya,  dan alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  pada  khususnya. Untuk itu perlu diadakan langkah-langkah yang konkrit dalam mensikapi fenomena ketidaklulusan alumni AS tersebut. Pihak Fakultas dan Jurusan, sebenarnya telah memberikan pembekalan kepada mahasiswa lewat kurikulum dan praktek-
acara Focus  Group  Discussion (FGD)  di  gedung  Aceh  Corner  Medan,  22 September 2018
3 4
Data  primer  yang  diolah  dari  pemaparan  pendapat  Martaon  dan Iqbal Rasyd, Alumni Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada acara Focus Group Discussion (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018
praktek peradilan. Akan tetapi, langkah-langkah ini mesti lebih diperkuat lagi dengan adanya upaya untuk membuat kelompok- kelompok  study  bagi  mahasiswa  yang  minat  menjadi  Hakim denga memberikan course berkaitan tentang pembekalan masuk CPNS Hakim Peradilan Agama. try out tes SKD dan SKB dengan bekerjasama  dengan  BKN  juga  merupakan  satu  solusi  yang bernas. Mahasiswa sebelum tamat dari Fakultas, bisa mengukur tinggak  akseptabiltasnya  bila  mengikuti  ujian  CPNS  dengan melakukan try  out tersebut.  Penguatan  mata  kuliah  Pancasila, kewarganegaraan,  ilmu  hukum  umum  dan  kemampuan membaca  Kitab  Kuning  bagi  mahasiswa,  juga  merupakan tambahan solusi yang mesti dilakukan.

## Penutup
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akseptabilitas alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  (AS)  dalam  tingkat Fakultas relatif jauh lebih tinggi dibanding alumni Jurasan lain yang  ada  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumatera Uatara.  Alumni  Jurusan  AS  yang  lulus  7  orang  dari  454  calon Hakim  Peradilan  Agama  dari  Formasi  Umum.    Kelulusan alumni AS ini mencapai 1,5% dari total cakim yang lulus secara nasional.  Sementara alumni Jurusan PHM dan Muamalah hanya meluluskan 1 alumninya, atau 0,2% dari cakim yang lulus secara nasional.  Akan  tetapi  bila  akseptabilitas  alumni  AS  Fakultas Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sumatera  Utara  ini  dibandingkan dengan alumni Jurusan AS ada Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya di Indonesia, maka capain 1,5 % tersebut masih di bawah lagi.
Setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan ketidaklulusan  alumni  AS  pada  Seleksi  Kompetensi  Dasar (SKD). Pertama ,  karena  para  alumni  lebih  fokus  dalam mempersiapkan  Seleksi  Kemampuan  Bidang  (SKB)  yang dianggap  lebih  sulit  daripada  SKD. Kedua ,  faktor  waktu  ujian yang diberikan kepada peserta ujian SKD relatif singkat untuk
menjawab  soal-soal  yang  berhubungan  dengan  kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP. Ketiga , faktor bahwa soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP. Keempat , faktor bahwa angka passing  grade SKD  cukup  tinggi. Kelima ,  faktor penggunaan  sistem  computer  (CAT)  dalam  ujian  SKD  yang belum terbiasa bagi para alumni.
Di  antara  solusi  yang  dapat  diberikan  dalam meningkatkan  akseptabilitas  alumni  Jurusan  Al-Ahwal  Al- Syakhsiyah pada seleksi Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung adalah pembenahan praktek Peradilan Semu di Fakultas dengan  menyediakan  gedung  laboratorium  yang  layak  dan kondusif  dan  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga terkait  seperti  lembaga Clinical  Legal  Education yang  ada  di Universitas Indonesia, pembentukan kelompok-kelompok studi pada  mahasiswa  yang  sudah  duduk  di  semester  akhir, memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  Jurusan  AS sebelum tamat dari Fakultas untuk melakukan try out ujian SKD dan SKB dan memberikan motivasi kepada alumni Jurusan AS untuk mengikuti bimbingan belajar di luar kampus yang khusus sebagai persiapan mengikuti Seleksi SKD dengan sistem CAT.

## Daftar Pustaka

## Buku
Akmaluddin,  2008.    Hukum  Acara  Perdata  Panduan  Praktis Beracara di Pengadilan, Medan: Wal Ashri Publishing. Arto,  Mukti.  2008.  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan Agama, Yokyakarta: Pustaka Pelajar. Broto.  Wisnu. 1997.  Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa  Aspek  Kajian),  Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya.
Fauzi,  Achmad.  2008.  ‘Tanggungjawab  Akademis  Fakultas Syariah  Dalam  Perspektif  UU  No.  3  Tahun  2006’, Al-
Mawarid , Vol. 18. Yogyakarta: Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam UII.161-172. Harahap, M. Yahya. 2013. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar
Grafika.
Junanah,  Yusdani  dan  Muhammad  Husnl.  2014.  ‘Pudarnya Pesona  Hukum  Islam  di  PTAI’, Millah ,  Vol.13,  No.  2. Yogyakarta: Magister Ilmu Agama Islam UII, 324-339.
Kasiram. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,
Malang: UIN Malang Press.
Moleong,  Lexy  J.  1999. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiono.  2014.    Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  Penelitian  dan  Pengembangan, Bandung: Alpabet.
Tim  Penyusun  Buku  Panduan  Akademik  UIN  SU.  Buku Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2015/2016, Medan: UIN Sumatera Utara.
UIN Sumatera Utara. 2017. Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum, Medan: UIN Sumatera Utara.
Waluyo, Bambang. 1991.  Implementasi Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Yusdani.  2004.  ‘Posisi  Tawar  Sarjana  Syari’ah  Menurut  UU Advokat’, Al-Mawarid ,  Vol.13.  Yogyakarta:  Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam UII. 324-339.

## Website
Abdullah,  “Rekrutmen  Calon  Hakim  Tahun  Anggaran  2017,” https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2623/rekrutme n-calon-hakim-tahun-anggaran-2017, diakses  tanggal  18
Agustus 2018.
“Banyak  Anak  Pejabat  MA  Yang  Tidak  Lolos  Seleksi  Calon Hakim”
Kompas.Com,
https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/14292671/bany
ak-anak-pejabat-ma-yang-tak-lolos-seleksi-calon-hakim , diakses tanggal 23 Oktober 2018.
”Beberapa Anak Petinggi MA Tidak Lolos Seleksi Hakim 2017,”
Detik News,
https://news.detik.com/berita/d- 3664009/beberapa-anak-petinggi-ma-tidak-lolos-seleksi- hakim-2017 , diakses tanggal 19 Oktober 2018.
“Cpns  Mahkamah  Agung  2017:  87%  Peserta  Gagal  di  Tes
Kompetensi Dasar”.Kabar 24
http://kabar24.bisnis.com/read/20170925/15/692644/cpns- mahkamah-agung-2017-  87-peserta-gagal-di-tes-kompetensi-
dasar , diakses tanggal 4 Novemper 2017.
” CPNS Mahkamah Agung 2017: Lihat Nama Yang Lulus Seleksi
Administrasi di Sini,” Kabar 24, http://kabar24.bisnis.com/read/20170906/15/687469/cpns- mahkamah-agung-2017-lihat-nama-yang-lulus-seleksi-
administrasi-di-sini , diakses tanggal 13 Oktober 2018. Handar Subhandi, “Karakteristik Profesi Hakim dan Tanggung
Jawab Profesi Hakim,”dalam http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/06/katakteristi- profesi-hakim-dan.htnl, diakses tangal 7 Nopember 2017.
”Pastikan  Lolos  Tes  SKD  CPNS  2017,  ini  Passing  Grade  dan
Rambu-Rambu Materinya”, Solo Tribun, http://solo.tribunnews.com/2017/09/11/pastikan-lolos-tes-skd- cpns-2017-ini-passing-grade-dan-rambu-rambu-materinya,
diakses Jumat, 24 Agustus 2018
PA  Purworejo,  “Kode  Etik  dan  Pedoman  Prilaku  hakim”,
http://pa-purworejo.go.id/web/pedoman-perilaku-hakim,
diakses tanggal 7 Nopember 2017.
Mahkamah  Agung,”  Lampiran  1  Surat  Pansel  Nomor 06/Pansel/MA/09/2017  tentang  Daftar  Kelulusan  dan
Peringkat SKD.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2742/pe
ngumuman-hasil-seleksi-komoetensi-dasar-skd-cakim-ma-ri- ta-2017. diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.
Mahkamah  Agung,  “87  Akademisi  Dari  21  Perguruan  Tinggi Negeri  dan  1  Perguruan  Tinggi  Swasta  Menguji  Calon Hakim,” https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2747
/87-akademisi-dari-21-perguruan-tinggi-negeri-dan-1- perguruan-tinggi-swasta-menguji-calon-hakim , diakses  tgl 18 Agustus 2018.
Mahkamah  Agung,  “Surat  Panitia  Seleksi  Calon  Hakim  di
Lingkungan Mahkamah Agung RI Nomor
03/Pansel/MA/09/2017  tanggal  6  September  2017”, https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2711/pe ngumuman-hasil-seleksi-administrasi-penerimaan-calon- hakim-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-ta-2017, diakses tanggal 14 Oktober 2017
“Seleksi  Calon  Hakim  Untuk  Peradilan  Agama  Tak  Tembus
Kuota,” Kompas.com.
http://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/18071821/seleksi -calon-hakim-untuk-peradilan-agama-tak-tembus-kuota , diakses tanggal 3 Nopember 2017.

## Dokumen
Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  selaku  Ketua  Tim  Pengarah
Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB  Seleksi  CPNS  Tahun  2017  Instansi  Mahkamah Agung  Unit  Peradilan  Agama  Formasi  Jabatan  Calon
Hakim
Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  selaku  Ketua  Tim  Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal
3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan
SKB  Seleksi  CPNS  Tahun  2017  Instansi  Mahkamah Agung  Unit  Peradilan  Agama  Formasi  Jabatan  Calon Hakim.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017. Surat  Pansel  Penerimaan  Calon  Hakim  di  Lingkungan Mahkamah  Agung  RI  Tahun  Anggaran  2017  Nomor 01/Pansel/MA/07/2017  tanggal 10 Juli 2017.
Slide Persiapan  Seleksi  Kompetensi  Bidang  Calon  Hakim Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Calon  Hakim Peradilan Agama Tahun 2017

## Wawancara
Adhari, Agus. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Oktober 2018.
Fahmi,  Hidayatil.  Alumni  Jurusan  AS,  Wawancara  Pribadi,  30 Agustus 2018.
Hayati,  Amal.  Ketua  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah, wawancara  pribadi,  UIN  Sumatera  Utara  Medan,  27 Agustus 2018
Idris,  Muhammad.    Alumni  Jurusan  AS,  Wawancara  Pribadi,
Medan, 12 Oktober 2018.
Manullang,  Muhammad  Abdi.  Alumni  Jurusan,  Wawancara Pribadi 30 Agustus 2018.
Nasution,  Iqbal  Rasyid.  Alumni  Jurusan  AS,  Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2018. Zakarya, Fachruddin. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Nopember 2017.