Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 4 No. 4, 2021 Page 482-495

## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Telekomunikasi Usaha Kecil Menengah di Sumatera Barat
Angga Pebri Ardimis 1 , Aries Tanno 2
Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
anggapebriardimis@gmail.com 1
Abstract : This study aims to identify the factors that influence the compliance of MSME taxpayers in the  telecommunications  sector  in  West  Sumatra.  In  particular,  this  study  seeks  to  empirically  examine the effect of tax rates, socialization, tax sanctions, and understanding of taxation on the level of taxpayer compliance. This research is quantitative, sourced from primary data obtained from taxpayers of SMEs in the  Telecommunication  Sector  in  West  Sumatra.  The  sample  of  this  study  consisted  of  40  compulsory people.  This  study  found  that  tax  sanctions  and  understanding  of  taxation  have  a  positive  effect  on taxpayer  compliance.  Meanwhile,  tax  rates  and  socialization  do  not  affect  the  level  of  compliance. Regardless of the applicable tax rate, taxpayers will automatically pay taxes at whatever tax rate level is following  their  income.  In  contrast,  the  socialization  carried  out  is  still  classified  as  having  a  short duration,  so  that  it  is  difficult  for  respondents  to  pay  taxes.  Understand  socialization.  Practically  this research can contribute to the preparation of regulations regarding the calculation and collection of value- added  tax  and  income  tax  on  income  in  connection  with  the  sale  of  credit,  starter  packs,  tokens,  and vouchers; it is necessary to review the regulations issued and effective in a short period so that taxpayers have not fully understood the socialization of this policy.
Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Rates, Socialization, and Tax Understanding
This is an open-access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem self-assessment dalam  kebijakan perpajakannya,  dimana  kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam menerima  dan  melaksanakan “ kewajiban  perpajakan.  Dalam  sistem self  assessment ,  pemerintah mempercayakan  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya.  Dengan  demikian,  kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan sistem perpajakan. Meski telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah  juga terus  melakukan  pengawasan  dan  selalu  berupaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. ”
Menurut  Dewantara  (2016),  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dimana  wajib  pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar dan memadai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Menurut (Jiyanto,  2011),  kepatuhan  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  menggunakan  hak  perpajakannya.  Penelitian  sebelumnya  telah mengidentifikasi  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  seperti  tarif pajak  (Laksito,  2013;  Aprilliyana,  2017;  Suhendri,  2010),  sosialisasi  (Julianti,  2014;  Ananda, 2015),  Sanksi  Pajak  (Widodo,  2016;  Mardiasmo,  2009;  Setiawan,  2015;  Ilhamsyah  dkk,  2016;
Suhendri, 2010), dan Pemahaman Pajak (Rusmawanti, 2015; Ilhamsyah et al., 2016), faktor yang disebutkan  ini  juga  menunjukkan  bagaimana  pengelolaan good  corporate  governance pada perusahaan  di  Indonesia  ( Syofyan  &  Putra,  2020 ),  secara  tidak  langsung  juga  meningkatkan kinerja  perusahaan  dari  komponen  tata  kelola,  kapabiliitas,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki (Putra  &  Rahayu,  2020;  Putra  et  al.  2021)  yang  dalam  konteks  ini  dilihat  dari  prespektif perpajakan. Mengacu pada “ teori atribusi, perilaku seseorang dikaitkan dengan faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh luar, artinya individu akan dipaksa untuk berperilaku karena situasi. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan oleh faktor internal diyakini berada di bawah kendali pribadi (Jatmiko, 2006). Dengan  demikian,  tarif  pajak,  sosialisasi,  sanksi  perpajakan  merupakan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  patuh.  Sementara  itu,  pemahaman  perpajakan  merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan kepatuhan. ” Tarif  pajak  menjadi “ dasar  pengenaan  pajak  atas  objek  pajak  yang  menjadi  tanggung jawab Wajib Pajak (WP). Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah.  Menurut  (Suryo,  2003),  tarif  pajak  didefinisikan  sebagai  angka  tertentu  yang digunakan  sebagai  dasar  penghitungan  pajak.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  tarif pajak  adalah  persentase  untuk  mengukur  atau  menghitung  besarnya  tarif  pajak  yang  harus dibayar  oleh  Wajib  Pajak.  Tarif  pajak  diukur  dengan  prinsip  kemampuan  membayar  pajak mengikuti penetapan tarif pajak dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia ” (Laksito, 2013).
Menurut (Laksito, 2013; Aprilliyana, 2017; Suhendri, 2010), tarif pajak
berpengaruh “ negatif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tarif  pajak  yang  tinggi akan  menurunkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  menurut  Ananda  dkk.  (2015),  memiliki tarif  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  tarif pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ”
Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sosialisasi. Menurut “ Julianti  (2014),  semakin  luas  pengetahuan  dan  semakin  tinggi  pemahaman  yang dilakukan  melalui  sosialisasi  maka  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  akan semakin meningkat. Menurut Ananda (2015), sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola  perilaku  yang  diharapkan  oleh  kelompok  sebagai  bentuk  reformasi  untuk  menjadi organisasi  yang  efektif.  Misalkan  itu  terkait  dengan  bidang  perpajakan.  Informasi  biasanya menjadi dasar keputusan  (Aprayuda, et al., 2021,  Sofyan et al. 2020), dalam hal ini sosialisasi berarti  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  menyampaikan  informasi  dan  pembinaan kepada  Wajib  Pajak  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bidang  perpajakan. Menurut  Julianti  (2014)  dan  Ananda  (2015),  sosialisasi  ketentuan  perpajakan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  adanya  sosialisasi  perpajakan secara rutin akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib ” pajak.
Faktor “ lain  yang  dianggap  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sanksi perpajakan.  Menurut  Widodo  (2016),  pemberlakuan  sanksi  perpajakan  dapat  menyebabkan wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  akan  patuh  karena menganggap  sanksi  berat  sebagai  denda  akibat  tindakan  ilegal  menyelundupkan  pajak. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan menjamin akan  ditaatinya ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan).  Menurut  Setiawan  (2015), Ilhamsyah et al. (2016), Suhendri, (2010), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan ” wajib pajak.
Pemahaman  perpajakan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak.  Menurut  Julianti  (2014),  kurangnya  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan  cenderung  tidak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya. “ Pemahaman  Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  akan  cenderung  tidak  patuh  ketika  tidak  memahami peraturan  perpajakan.  Pengertian  perpajakan  meliputi  pengisian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dengan  benar  dan  memadai,  dalam  hal  ini  harus  ada  pemahaman  mengenai  pengisian  SPT, besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang di tempat Wajib Pajak. ” Pajak  terdaftar.  Menurut  Rusmawanti  (2015),  Ilhamsyah  et  al.  (2016)  Pemahaman  wajib  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“ Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pajak bagi wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.”Dengan dikeluarkannya peraturan ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  bagi  wajib  pajak,  dimana  pajak  final  tidak  melihat  apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak adalah untung atau rugi, selama wajib pajak memiliki omzet wajib  pajak  harus  membayar.  pajak.  Selain  itu,  peraturan  ini  tidak  memberikan  keadilan  bagi wajib  pajak  untuk  mengungkapkan  kondisi  usahanya.  Mereka  menanggapi  pro  kontra  yang terjadi,  akhirnya  pada  pertengahan  2018  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018. Penurunan  tarif  hanya  diberikan  0,5%  karena  penerimaan  negara  bisa  mengalami  penurunan yang signifikan dalam jangka pendek. ”
Bagi  Negara,  sektor  UMKM  memiliki  peran  yang  sangat  besar.  Menurut  Ketua  Umum Badan  Pengurus  Pusat  (BPP), “ Hipmi  Mardani  H.  Maiming,  pada  2019,  sekitar 60%  dari  total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM. Namun, kontribusi di sektor pajak masih terasa sangat  kecil.  Perbandingan  penerimaan  pajak  dengan  potensi  kontribusi  penerimaan  pajak  di sektor UMKM hanya 7%. Sejak Juli 2013 hingga Juni 2014, pemberian penerimaan pajak sektor UMKM  hanya  berkisar  Rp  2  triliun,  jauh  dari  potensinya  yang  sekitar  Rp  30  Triliun,  dengan asumsi  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  sebesar  Rp  3.000  triliun.  Jika  dikorelasikan  dengan pertumbuhan  UMKM,  angka  ini  terasa  sangat  kecil.  Berdasarkan  data  tax  ratio  di  Indonesia yang  terus  berfluktuasi ” namun  masih  rendah  dibandingkan  dengan  negara-negara  Asia Tenggara.
Sejak diterbitkannya “ PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  atas  penyerahan/penghasilan  sehubungan dengan  penjualan  pulsa,  kartu  perdana,  token,  dan  voucher,  telah  terjadi  menjadi  spesifikasi target pemenuhan kewajiban perpajakan untuk perdagangan di bidang telekomunikasi. Hal ini tentunya  akan  sangat  mempengaruhi  para  pelaksana  perdagangan  di  bidang  ini  khususnya
sektor  UMKM  yang  jumlahnya  sangat  besar  di  Indonesia.  Potensi  sektor  UMKM telekomunikasi  ini  dapat  dilihat  dari  rata-rata  konsumsi  rumah  tangga  yang  memiliki pengeluaran telekomunikasi dari tahun 2016 hingga 2019, sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat  yang  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Dikutip  dari  bps.go.id  (2021)  Rata-rata konsumsi  rumah  tangga  biaya  telekomunikasi  di  wilayah  Sumatera  Barat  selalu  lebih  tinggi dari rata-rata nasional, seperti pada tahun 2019 di Sumatera Barat  pengeluaran  rumah tangga untuk biaya telekomunikasi sebesar  Rp. 4.955.589,- per keluarga dalam satu tahun, sedangkan rata-rata nasional Rp 4.624.067 per keluarga dalam ” satu tahun.
Melihat  tingginya  konsumsi  keluarga  di  Sumbar,  tentunya  transaksi  tersebut  banyak dilakukan dengan UMKM di Bidang Telekomunikasi, seperti Loket Pulsa, Loket HP, dan Server Pulsa. Dengan berlakunya “ PMK No.6/PMK.03/2021 di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, sektor ini menimbulkan keresahan bagi UMKM di sektor ini karena dalam memperoleh barang dagangan  akan  langsung  dipotong  PPH  Pasal  22  sebesar  0,5%  untuk  penarikan.  di  atas  Rp. 2.000.000,-/hari  dan  pemotongan  PPH  Pasal  23  sebesar  2%  dari  jumlah  bruto  komisi  yang diterima.  Selanjutnya  dengan  berlakunya  peraturan  PPN  untuk  sektor  ini  tentunya  akan mewajibkan  para  pelaku  usaha  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  PKP  (Pengusaha Kena Pajak) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di bidang PPN. Hal ini berdampak pada  pelaku ” usaha  harus  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  menggunakan  PP No 23/2018.
Untuk  menggali  potensi  perpajakan  sektor  UMKM  Telekomunikasi,  Kementerian Keuangan  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  menerbitkan  PMK  No.6/PMK.03/2021  tentang Penghitungan  dan  Pemungutan  PPN  dan  Pajak  Penghasilan  atas  Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. . PMK ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021, dan dinyatakan efektif pada tanggal 1 Februari 2021.
Tujuan  diterbitkannya  peraturan  ini  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum bagi “ pelaku  UMKM  di  bidang  telekomunikasi,  serta  untuk  mempermudah  administrasi  dan mekanisme  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  transaksi  kredit  serta  mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Nilai. Pajak Pertambahan (PPN) dan Pajak Penghasilan  (PPh).  Mencermati  pembahasan  di  atas,  masih  terdapat  berbagai  hasil  penelitian mengenai  pengaruh  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Terdapat  penelitian  yang menyatakan tarif pajak merugikan kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  terdapat  fenomena  baru  bahwa  PMK No.6/PMK.03/2021  tentang  Penghitungan  dan  Pemungutan  PPN  dan  PPh  atas penyerahan/penghasilan  sehubungan  dengan  penjualan  pulsa,  kartu  perdana,  token, ” dan voucher, merupakan regulasi yang rumit. Hal ini terlihat dari beragamnya tarif yang terdapat dalam peraturan ini, banyak wajib pajak sektor UMKM Telekomunikasi yang tidak memahami peraturan  ini  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan,  serta  terbatasnya  administrasi transaksi keuangan, ada sanksi berat atas pelanggaran peraturan ini, yang dapat menyebabkan Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  karena  belum  adanya penelitian  yang  dilakukan  di  sektor  UMKM  Telekomunikasi  mendorong  saya  untuk  meneliti masalah ini.
Menurut “ Laksito  (2013),  Aprilliyana  (2017),  Suhendri  (2010)  tarif  pajak  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tarif  pajak  yang  tinggi  akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan  tarif pajak  bukan merupakan faktor yang  menjadi  pertimbangan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini menyatakan  bahwa  baik  buruknya  tarif  pajak  masih  belum  dapat  mempengaruhi  naik  atau turunnya  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai ” berikut:
H1 : Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian “ yang  dilakukan  oleh  Ananda  et  al.  (2015)  menyatakan  bahwa  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  artinya semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ananda et al. (2015) menyatakan bahwa sosialisasi adalah pembelajaran nilai,  norma,  dan  pola  perilaku,  yang  diharapkan  oleh  kelompok  sebagai  bentuk  reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti upaya DJP untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bidang  perpajakan.  Ditjen  Pajak  memberikan beberapa  poin terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan ini diharapkan dapat  memberikan kesadaran  dan  rasa  peduli  terhadap  pajak  yang  dimodifikasi  dari  pengembangan  program pelayanan  perpajakan.  Berdasarkan  uraian  di  atas, ” maka  hipotesis  kedua  yang  akan  diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H2: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Menurut  Setiawan  (2015),  Ilhamsyah  et  al.  (2016),  Suhendri  (2010)  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  tingginya  sanksi perpajakan  yang  akan  diterima  oleh  wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Sanksi perpajakan “ diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak atau menguntungkan petugas  pajak,  tetapi  sanksi  tersebut  diberikan  agar  wajib  pajak  menjadi  lebih  patuh  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  berpandangan  bahwa  sanksi  akan merugikan  mereka  jika  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sedangkan  menurut  Sochi et al. (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  ini  penting  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kedisiplinan dalam  kewajiban  membayar  pajak,  dimana  pengenaan  sanksi  harus  dilakukan  secara  tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ananda  et  al.  (2015)  menyatakan  bahwa  pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  dapat dikatakan  dengan  bertambahnya  pengetahuan  tentang  perpajakan  wajib  pajak  ini  maka kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  meningkat.  Menurut  Ilhamsyah  (2016),  pemahaman  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap PMK No. 6/PMK.03/2021 ” diharapkan dapat meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  memberikan  pengaruh  positif  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  pada  sektor  UMKM  Telekomunikasi.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis “ data yang digunakan adalah jenis data  kuantitatif. Dalam penelitian ini, sumber data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh secara langsung dari Wajib Pajak UMKM Bidang Telekomunikasi di Sumatera Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  telekomunikasi  yang  terdaftar  sebagai anggota KNCI (Komunitas Niaga Seluler Indonesia) di Sumatera Barat. Jumlah populasi dalam penelitian  ini  akan  menjadi  245  wajib  pajak  pada  tahun  2020.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan metode convenience sampling . Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena letaknya yang mudah  dijangkau,  sehingga  dapat  memudahkan  peneliti  dalam  mengumpulkan  sampel  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  yang  akan  diambil  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  dan  wajib  pajak  badan  yang  bergerak  di  bidang ” telekomunikasi  di  Sumatera  Barat yang terdaftar sebagai anggota KNCI.
Penentuan “ jumlah  sampel  dilakukan  berdasarkan  ukuran  sampel  minimum  10  time rule  of  thumb (Sholihin  &  Ratmono,  2014).  Panduan  praktis  dari  10 time  rule  of  thumb menyebutkan  bahwa  ukuran  sampel  minimum  adalah  10  kali  dari  jumlah  maksimum  anak panah (jalur) yang mengenai sebuah  variabel laten dalam model SEM-PLS. Pedoman tersebut menyebabkan sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40. Oleh karena itu, jumlah  maksimum  panah  (jalur)  yang  mengenai  variabel  laten  dalam  model  SEM-PLS  dalam penelitian ini adalah 4 yaitu indikator (jalur) yang mempengaruhi variabel persepsi kepatuhan. Pembayar pajak. Dalam penelitian ini, analisis data yang  digunakan adalah PLS (Partial Least Square).  Pengujian  hipotesis  digunakan  untuk  menjelaskan  arah  hubungan  antara  variabel bebas  dengan  variabel  terikat.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  analisis  jalur  pada  model yang  telah  dibuat.  Hasil  korelasi  antar  konstruk  diukur  dengan  melihat  koefisien  jalur  dan tingkat  signifikansinya  yang  kemudian  dibandingkan  dengan  hipotesis  penelitian.  Tingkat signifikansi ditentukan sebagai 10%, ” 5%, dan 1%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pengisian  kuesioner  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden melalui WhatsApp dalam bentuk  Google  Forms.  Secara  khusus,  sebaran  deskriptif  profil  responden  dapat  dilihat  pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Profil Responden No Uraian Kriteria Total % 1 Jenis Kelamin  Laki-laki Perempuan 37 orang 3 orang 92,50 % 7,50 % 2 Usia 26-35 tahun 36-45 tahun 46-55 tahun > 56  tahun 26 orang 13 orang 1   orang 0   orang 65,00% 32,50% 2,50% 0%
Source: data diolah  2021
Penelitian  ini  menggunakan  model  persamaan  struktural  dengan  5  (lima)  variabel yaitu:  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (KPT),  Tarif  Pajak  (TRF),  Sosialisasi  Pajak  (SOS),  Sanksi Perpajakan  (SKI)  dan  Pemahaman  Pajak  (PMH).  Tabel  2  menyajikan  statistik  deskriptif  dari variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rentang,  mean  dan  standar deviasi.

## Tabel 2. Statistik Deskriptif

## Source: data diolah  2021
Penelitian ini menggunakan Regresi PLS sebagai algoritma analisis model pengukuran. Karena  pada  algoritma  PLS  Regression  inner  model  tidak  mempengaruhi  outer  model. Keuntungan  lain  menggunakan  algoritma  Regresi  PLS  adalah  dapat  menangani  data  yang memiliki masalah kolinearitas (Ghozali dan Latan, 2014).
“ Algoritma  analisis  model  struktural  (struktural  model  atau  inner  model)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  linier  karena  hubungan  antar  variabel  laten  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  linier.  Selain  itu,  algoritma  linier  tidak  melakukan transformasi nonlinier. Sementara itu, algoritma lain melakukan perubahan nonlinier pada skor variabel laten prediktor sebelum  menghitung  koefisien jalur ” (Ghozali dan Latan, 2014; Kock, 2018).
Metode “ resampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  metode Jackknifing. Metode Jackknifing cenderung menghasilkan koefisien jalur resampling yang lebih stabil  sehingga  memiliki  nilai  P  yang  lebih  reliabel  untuk  ukuran  sampel  kecil  (kurang  dari 100),  dan  sampel  yang  mengandung  outlier  (Kock,  2018).  Keluaran  dari  pengujian  yang dilakukan dengan menggunakan WarpPLS 6.0 berupa citra full model ” disajikan pada Gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1 . Luaran Full Model Penelitian
Informasi:
TRF : Tarif Pajak Variabel Kisaran Rata-Rata Standar Deviasi Keterangan Nilai Rata-rata Aktual Teoritis  Aktual  Teoritis  Aktual Kepatuhan Wajib Pajak 13-65 31-65 39 51,1 6,23 Tinggi Tarif Pajak 10-50 13-35 30 24,20 5,40 Cukup Sosialisasi Perpajakan 5-25 20-25 15 23,98 1,86 Tinggi Sanksi Perpajakan 5-25 1-25 15 18,35 5,17 Tinggi Pemahaman Perpajakan 9-45 18-45 27 35,48 4,70 Tinggi
SOS : Sosialisasi Pajak SKI: Sanksi Pajak PMH: Pengertian Pajak KPT : Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian  normalitas  pada  WarpPLS  6.0  menggunakan  Jarque-Bera  Test  klasik  untuk setiap konstruk. Dari pengujian yang dilakukan yang disajikan pada tabel 3 konstruk sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki distribusi data yang tidak normal, sedangkan data untuk tarif pajak dan sanksi pajak memiliki distribusi data yang normal.

## Tabel 3. Jarque-Bera . Keluaran Uji Normalitas
KPT TRF SOS SKI PMH Normal JB No Yes No Yes No Source: data diolah  2021
Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, penggunaan aplikasi WarpPLS 6.0 untuk mengolah  data  dalam “ penelitian  ini  dapat  dibenarkan.  Berdasarkan  output  Model  Fit  dan Quality Indice yang disajikan pada tabel 4.16, terlihat bahwa nilai APC = 0.320 dengan P-value = 0,006, nilai ARS = 0,277 dengan P-value = 0,014 dan nilai AARS = 0,195 dengan P-value = 0,047. Nilai  P  untuk  APC,  ARS  dan  AARS  yang  direkomendasikan  sebagai  model  fit  adalah  0,05 (Kock, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini fit. Hal ini juga didukung oleh nilai AVIF sebesar 1,413` dan nilai AFVIF sebesar 2,487 yang jauh lebih kecil dari 3,3 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar indikator maupun antar  variabel  eksogen.  Kekuatan  prediksi  model ” yang  dijelaskan  oleh  GoF  adalah  0,441 termasuk kategori besar karena lebih besar dari 0,36.
Tabel 4. Model Penelitian Lengkap Model Fit and Quality Index
Average path coefficient (APC)=0.320, P=0.006 Average R-squared (ARS)=0.277, P=0.014 Average adjusted R-squared (AARS)=0.195, P=0.047 Average block VIF (AVIF)=1.413, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.487, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Tenenhaus GoF (GoF)=0.441, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.500, acceptable if >= 0.7, ideally = 1 R-squared contribution ratio (RSCR)=0.662, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.500, acceptable if >= 0.7
Source: data diolah  2021
Tabel 4 “ menyajikan output analisa model struktural tentang R-squared (R2), Adustedj R-squared  (Adj.  R2),  Full  Collinearity  VIF  dan  Q-squared  (Q2).  R2  menunjukkan  persentase variansi  konstruk  endogen  /  kriterion  dapat  dijelaskan  oleh  konstruk  yang  dihipotesiskan mempengaruhinya (eksogen / prediktor)  (Sholihin dan Ratmono, 2014). Adj. R2 mirip dengan R2  namun  digunakan  untuk  menghindari  bias  estimasi  pada  R2  karena  semakin  banyak variabel prediktor di dalam model, R2 akan semakin besar dan terus meningkat  (Ghozali dan
Latan,  2014).  Kriteria  untuk  R2  dan  Adj.  R2  ≤0,70,  ≤0,45  dan  ≤0,25  menunjukkan  model  kuat, moderat dan ” lemah.
Tabel 5. R-squared, Adj R-squared, Full Collin. VIF and Q-squared
TRF SOS SKI PMH KPT R-squared 0.277 Adj R-Squared 0.195 Full collinearity, VIF 2,351 1,323 2,848 3,028 2,884 Q-squared 0.786 Source: data diolah  2021
Sebagai “ mana  dilihat  pada  Tabel  5.  R2  variabel  endogen  KPT  cenderung  moderat karena lebih rendah dari 0,25, dan Adj. R2 variabel endogen KPT cenderung lemah karena lebih rendah  dari  0,25. Full  collinearity VIF  digunakan  untuk  mengecek  apakah  terjadi  masalah kolinieritas  secara  vertikal  maupun  lateral  (Ghozali  dan  Latan,  2014).  Kriteria  untuk  model yang  terbebas  dari  masalah  multikolinieritas  vertikal  dan  lateral  adalah  nilai  Full  collinearity VIF  harus lebih rendah dari 3,3  (Ghozali dan Latan,  2014; Kock, 2018). Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah kolinieritas vertikal maupun lateral. Sebab, seluruh nilai Full collinearity VIF jauh ” lebih rendah dari 3,3. Q-squared “ (biasanya  disebut Stone-Geisser  Coefficient atau  Q2)  analog  dengan  R2 namun  hanya  dapat  diperoleh  melalui  resampling.  Koefisien  Q2  - Stone-Geissser digunakan untuk menilai validitas prediktif atau relevansi blok variabel laten prediktor terhadap variabel laten  kriterion.  Nilai  koefisien  yang  layak  adalah  diatas  0  (Sholihin  dan  Ratmono,  2014). Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif, sebab nilai seluruh Q2 adalah 0,786,dimana lebih besar dari ” 0 (nol).
. Tabel 6. Path coefficients, P-value and Effect Size Full Model
TRF ( P-value ) Effect Size SOS ( P-value ) Effect Size SKI ( P-value ) Effect Size PMH ( P-value ) Effect Size KPT -0.169 0,128 0,023 0,054 0,363 0,013 0.381 0,004 0,267 0.673 <0,001 0,555

## Source: data diolah  2021
Tabel  6  menunjukkan  output  dari  koefisien  jalur  efek  langsung,  di  mana  varians  dari variabel  eksogen  tertentu  ke  variabel  endogen  disebut  ukuran  efek.  Ukuran  efek  mengukur kontribusi  konflik  masing-masing  prediktor  dalam  model  terhadap  koefisien  R-Square  dari variabel  endogen  tertentu.  Ukuran  efek  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu lemah (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35) (Sholihin dan Ratmono, 2014).
Berdasarkan  tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  variabel  PMH  memiliki  effect  size  yang paling  signifikan  terhadap  variabel  KPT  yaitu  sebesar  0,555,  dimana  effect  size  variabel  PMH terhadap  variabel  KPT  cukup  besar.  Selanjutnya  variabel  SKI  memiliki  pengaruh  ukuran sedang  terhadap  variabel  KPT,  yaitu  sebesar  0,267.  Dimana  ukuran  pengaruh  pengaruh variabel  SKI  tergolong  sedang  walaupun  mendekati  besar.  Sedangkan  ukuran  pengaruh pengaruh  variabel  TRF  terhadap  variabel  KPT  tergolong  sedang  walaupun  mendekati  besar, dan  ukuran  pengaruh  pengaruh  variabel  SOS  terhadap  variabel  KPT  tergolong  sedang,
walaupun  mendekati  besar.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  memiliki  peran  yang  lebih  besar  dari  perspektif praktis tentang kepatuhan wajib pajak daripada tarif pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hipotesis  1 “ menyatakan  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  pengujian  menggunakan  WarpPLS  6.0  yang  disajikan  pada  Gambar  1  dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur TRF-KPT sebesar -0,169 dan tidak signifikan dengan nilai P sebesar 0,128. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak didukung oleh  hasil  pengujian  yang  dilakukan,  meskipun  arahnya  negatif.  Artinya  tarif  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan.  Berdasarkan  tabel  6,  dimana  koefisien  jalur  sebesar  -0,169 dan  P-values  0,128  dengan  angka  ukuran  pengaruh  sebesar  2,3%  menunjukkan  bahwa pengaruh  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tergolong  lemah  yaitu  hanya  masuk dalam  kategori  cukup.  Dengan  demikian,  hipotesis  1  ditolak,  artinya  tarif  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.
Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian.  Menurut  Mustofa  (2016),  tarif  pajak  dalam penelitian  ini  tidak  berpengaruh  signifikan  karena  menurut  peneliti,  wajib  pajak  cenderung mengabaikan  jumlah  tarif  pajak.  Pasalnya,  terlepas  dari  tarif  pajak  yang  berlaku,  jika  pada dasarnya  wajib  pajak  adalah  orang  yang  taat  dan  memahami  pentingnya  pajak,  maka  secara otomatis  mereka  akan  membayar  pajak  dengan  tingkat  berapa  pun  tarif  pajak  yang  sesuai dengan  penghasilannya.  Jika  pada  dasarnya  wajib  pajak  adalah  orang  yang  tidak  memenuhi kepentingan perpajakan, maka tarif pajak yang rendah tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan.
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  sosialisasi  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  pengujian  menggunakan  WarpPLS  6.0  yang  disajikan  pada  Gambar  1  dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur SOS-KPT sebesar 0,054 dan tidak signifikan dengan P-value = 0,363. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ” tidak didukung oleh hasil pengujian yang dilakukan, meskipun arahnya positif. Artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.
Berdasarkan  tabel  6  dimana  koefisien  jalur  0,054  dan  P-values  0,363  dengan  angka effect  size  1,3%  menunjukkan  bahwa  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  tinggi.  Namun  masih  banyak  responden  yang  mengeluhkan  sosialisasi  yang dilakukan Ditjen Pajak, tergolong durasinya pendek, tanya jawab singkat, dan penjelasan yang tidak  sistematis  sehingga  responden  kesulitan  memahami  sosialisasi.  Dengan  demikian hipotesis 2 ditolak, artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan.
Hipotesis “ 3  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  menggunakan  WarpPLS  6.0  yang  disajikan  pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur SKI-KPT sebesar 0,381 dan signifikan dengan P-value = 0,004. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 didukung oleh penelitian ini, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib ” pajak.
“ Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  WarpPls  6.0  seperti  terlihat pada tabel 6, dimana koefisien jalur sebesar 0.381 dan P-values sebesar 0.004 dengan effect size
number  sebesar  26.7%  menunjukkan  bahwa  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  tinggi.  Dengan  demikian  hipotesis  3  dapat  diterima,  artinya  sanksi  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  juga  diartikan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  tinggi. Sehingga  dalam  hal  ini  diasumsikan  semakin  tinggi  tingkat  sanksi  perpajakan  maka  tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin ” meningkat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian;  menurut  Setiawan  (2015), Ilhamsyah  dkk.  (2016),  Suhendri  (2010),  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  tingginya  sanksi  perpajakan  yang  akan  diterima oleh “ wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  perpajakan diberikan  bukan  untuk  merugikan  wajib  pajak  atau  menguntungkan  petugas  pajak,  tetapi sanksi tersebut diberikan agar wajib pajak menjadi lebih  patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  Wajib  pajak  berpandangan  bahwa  sanksi  akan  merugikan  mereka  jika  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sedangkan  menurut  Sochi  et  al.  (2015)  menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini penting dengan tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, dimana pengenaan sanksi harus dilakukan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar.
Hipotesis 4 “ menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  menggunakan  WarpPLS  6.0  yang  disajikan  pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur PMH-KPT sebesar 0,673 dan signifikan dengan P-value < 0,001. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 didukung oleh penelitian  ini,  artinya  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  WarpPls  6.0  seperti  terlihat pada  tabel  6,  dimana  koefisien  jalur  sebesar  0,673  dan  P-values  <  0,001  dengan  effect  size number  sebesar  55,5%  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pemahaman  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  tinggi.  Dengan  demikian  hipotesis  4  dapat  diterima,  artinya pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  juga  diartikan bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jika tingkat  pengalaman  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  semakin  tinggi,  maka  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  tinggi.  Jadi,  dalam  hal  ini  diasumsikan  bahwa  semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan ” meningkat.
Hasil “ penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Humas  Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ” dimana dapat Dapat  dikatakan  bahwa  dengan  meningkatnya  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  perpajakan maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  meningkat  pula.  Menurut  Ilhamsyah  (2016),  pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan  meningkatnya  pengetahuan  Wajib  Pajak ” terhadap  PMK  No.  6/PMK.03/2021 diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  berpengaruh  positif  terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor UMKM Telekomunikasi.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak  tidak  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan,  hal  ini  terlihat  dari  hasil  pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai P lebih besar dari  5%.  Dan  tes  deskriptif  masih  dianggap  cukup  atau  masih  tergolong  minim  pengaruhnya terhadap  kepatuhan.  Sosialisasi  tidak  berdampak  pada  kepatuhan;  pada  analisis  deskriptif pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tinggi.  Namun  banyak responden  yang  mengeluhkan  sosialisasi  yang  dilakukan  Ditjen  Pajak,  tergolong  durasi  yang pendek,  tanya  jawab  yang  singkat,  dan  penjelasan  yang  tidak  sistematis  sehingga  sulit  bagi responden untuk memahami sosialisasi.
Sanksi “ perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  ini penting  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kedisiplinan  dalam  kewajiban  membayar  pajak, dimana  pengenaan  sanksi  harus  dilakukan  secara  tegas  kepada  seluruh  wajib  pajak  yang melanggar.  Sehingga  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  mengingat  tidak  dikenakan  sanksi  perpajakan.  Pemahaman  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  meningkatnya  pengetahuan Wajib  Pajak  terhadap  PMK  No.  6/PMK.03/2021  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan Wajib Pajak dan ” memberikan pengaruh positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada sektor UMKM Telekomunikasi.
Temuan “ dan  kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  memiliki  beberapa implikasi,  baik  teoritis  maupun  praktis.  Implikasinya  adalah  Teori  Atribusi,  dimana  hasil  tes yang  dilakukan  sesuai  dengan  teori  atribusi,  yang  menyatakan  bahwa  perilaku  seseorang disebabkan  oleh  faktor  eksternal  dan  internal.  Perilaku  yang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar,  artinya individu akan dipaksa untuk  berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini  berada  di  bawah  kendali  pribadi  itu  sendiri  (Jatmiko,  2006).  Hal  ini  dikarenakan penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak merupakan salah satu variabel yang berpengaruh negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kementerian  Keuangan  dalam ” hal  ini  sebagai kementerian  yang  menyusun  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  secara  lengkap khususnya tentang “ PMK Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  atas  penyerahan/penghasilan  sehubungan  dengan penjualan  pulsa,  kartu  perdana,  token,  dan  voucher,  perlu  ditinjau  kembali  peraturan  yang dikeluarkan  dan  berlaku  dalam  waktu  singkat,  sehingga  wajib  pajak  belum  sepenuhnya memahami  sosialisasi  kebijakan  ini.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  melalui  masa  efektif  peraturan tersebut  mulai  berlaku  sejak  tanggal  dikeluarkannya.  Dimana  PMK  Nomor  6/PMK.03/2021 ditetapkan  pada  tanggal  22  Januari  2021,  dan  berlaku  efektif  pada  tanggal  1  Februari  2021. Kepada  Wajib  Pajak  sektor  UMKM  Telekomunikasi  agar  lebih  proaktif  dalam  menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan di atas agar terhindar dari risiko kerugian di kemudian ” hari.
Seperti halnya penelitian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  penyebaran  kuisioner  yang  dilakukan  secara  online, melalui media komunikasi WhatsApp berupa google form, dimana peneliti menyebarkan total 245  anggota  KNCI  Sumbar.  Namun,  hanya  40  orang  yang  mengisi  kuesioner  secara  lengkap. Hal ini menyebabkan hampir 83% populasi sasaran  belum mengisi kuesioner, dimana setelah diinventarisasi  masih  terdapat  sampel  potensial  yang  menggambarkan  rendahnya  kepatuhan wajib  pajak.  Dalam  hal  ini  tentunya  hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisasikan  karena seleksi hanya terbatas pada anggota masyarakat yang terdaftar di KNCI Sumbar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprayuda,  R.,  Misra,  F.,  &  Kartika,  R.  (2021).  Does  the  Order  of  Information  Affect  Investors’ Investment  Decisions?  Experimental  Investigation. Journal  of  Accounting  and Investment , 22 (1), 150-172.
Adiasa,  N.  (2013).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan moderating preferensi risiko". Accounting Analysis Journal, Vol. 2, No. 3 , 1-8.
Cahyati, M. D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo , . Dewantara,  R.  I.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 1-9. Haryo, S. K. (2003). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No  17  Tahun  2000  dibandingkan  undang  undang  No  7  Tahun  1983  dalam  kaitan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin. Semarang: Universitas Diponegoro.
Husaini, P. R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  UMKM  yang  Terdaftar  sebagai  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 6 No. 2 , 1-9.
Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Dinamika Manajemen , 48-
61.
Laksito, I. P. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  dan  Ketepatan  Pengalokasian  Pengeluaran Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Wilayah  KPP  Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No 2 , 1 - 10. Marasabessy,  I.  L.  (2020).  Pengaruh  Penurunan  Tarif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah , . Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Putra,  D.  G.,  &  Rahayu,  R.  (2020).  Peranan  implementasi  tata  kelola  teknologi  informasi  (IT governance)  sebagai  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  perusahaan. Jurnal Inovasi  Pendidikan  Ekonomi  (JIPE) , 10 (1),  01-07. Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Andalas, Tesis , 9-22.
Putra,  D.  G.,  Rahayu,  R.,  &  Putri,  A.  (2021).  The  Influence  of  Enterprise  Resource  Planning (ERP)  Implementation  System  on  Company  Performance  Mediated  by  Organizational Capabilities. Journal of Accounting and Investment , 22 (2), 221-241. Suryo, V. S. (2003). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Syofyan,  R.,  &  Putra,  D.  G.  (2020).  The  role  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)
implementation  in  Indonesian  company.  In 4th  Padang  International  Conference  on Education,  Economics,  Business  and  Accounting  (PICEEBA-2  2019) (pp.  819-825).  Atlantis Press.
Sofyan,  R.,  Putra,  D.  G.,  &  Aprayuda,  R.  (2020).  Does  the  Information  on  the  Internet  Media Respond to the Stock Market?. In The Fifth Padang International Conference On Economics Education,  Economics,  Business  and  Management,  Accounting  and  Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020) (pp. 510-520). Atlantis Press.