## PENDAHULUAN
Perkembangan otonomi daerah telah mem- bawa sejumlah implikasi terhadap perubahan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan, baik dalam kelembagaan, peman- faatan dan penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pemerintah daerah harus dapat menggali seluruh potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan melalui pening- katan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber- sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri.
Upaya merespon amanah yang disampaikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004, beberapa pemerintah daerah berusaha untuk menyusun arah kebijakannya yang bersinergi dengan amanah otonomi daerah yang disampai- kan melalui undang-undang tersebut. Salah satu daerah itu adalah Kabupaten Siak, yang ber- komitmen untuk menyusun kebijakan daerahnya dalam upaya mengakomodir seluruh kebutuhan dan potensi daerah. Kabupaten Siak memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Dalam upaya menggali potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun

## IMPLEMENTASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM

## Hery Agustiawan
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation Licences Instead Mineral of Metal. The purpose of  this research is to know and analyze the implementation licences  instead of  metal and  mineral rocks and coal in Siak Regency  and  the factors that slow him down. This research uses the theory of George  C. Edward III that explains the success of the implementation of the policy views of several factors, namely communication, resources,  disposition and bureaucratic structure. This research was carried out in Siak Regency, where the informants in this study was the implementor of policies and recipient policies. Where the method of determining the informant used was snowball sampling is a method of determining information sources such as the snowball roller to find the most appropriate source of information in providing a response. In performing the data collection method used observation and interviews to research informants. After the data are collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this research found the implementation  licences instead of metal and mineral rocks and coal in Siak Regency inferredhas been running pretty well. While the factors that impede implementation are still there is a contradiction, layered informa- tion, incomprehension implementor, budget costs, the attitude of indifference and low participation.
Abstrak : Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan teorinya George C. Edward III yang menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah implementor kebijakan dan penerima kebijakan. Dimana tehnik penentuan informan yang digunakan adalah snowball sampling yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi adalah masih ada pertentangan, informasi yang berlapis, ketidakpaham implementor, anggaran biaya, sikap ketidak- pedulian dan rendahnya partisipasi.
Kata Kunci: implementasi, izin usaha, perda
2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Maksud dari penerbitan peraturan daerah ini adalah se- bagai pedoman dalam rangka memberikan pe- layanan yang berkaitan dengan izin usaha per- tambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara diselenggara- kan dengan tujuan untuk mewujudkan peman- faatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Ta- hun 2010 tentang izin usaha pertambangan mine- ral bukan logam dan batuan serta batubara di- butuhkan petunjuk umum dan teknis yang jelas. Supaya dalam mengimplementasikan, pihak implementor tidak salah untuk mengkomuni- kasikan kebijakan kepada kelompok sasarannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak memper- jelas implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara dan prosedur penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dan per- tambangan rakyat di Kabupaten Siak.
Dengan sudah diaturnya jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak, diharapkan setiap individu dan kelompok usaha bisa meman- faatkannya untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab penerbitan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 dimaksudkan agar setiap individu dalam pelaku usaha bisa melakukan pengelolaan per- tambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara melalui izin usaha pertambangan ekplo- rasi, izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin pertambangan rakyat. Penerbitan pe- raturan ini juga dimaksudkan supaya tidak lagi muncul penambangan-penambangan liar yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun masyarakat terhadap mineral logam dan batuan serta batu- bara di Kabupaten Siak. Oleh karena itu dengan
terbitnya peraturan ini dan diimplementasikan, diharapkan tidak ada lagi muncul penambangan liar terhadap mineral logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak.
Berkenaan dengan data yang ada, luas daerah potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Siak seluas 34 ha dan dari 13 jumlah badan/usaha yang melak- sanakan aktivitas pertambangan hanya satu pe- rusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dan satu perusahaan yang mendapatkan reko- mendasi izin.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat men- capai tujuannya (Nugroho, 2004). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ kelompok pemerintah maupun swasta yang di- arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebija- kan sebelumnya.
Pemerintah sebagai pelaku utama imple- mentasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, se- dangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki ke- kuatan diskretif ( discretionary power ) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus me- mainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi izin usaha pertamba- ngan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang menghambatnya.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpu- lan data primer maupun data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawan- cara, terutama digunakan untuk menggambarkan ( deskriptif ) dan menjelaskan ( explanatory atau confirmatory ) tentang fenomena yang ditemukan dan permasalahan penelitian yang dirumuskan. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembe- naran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabu- paten Siak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batu-bara di Kabupaten Siak masih berjalan belum mak- simal. Karena ditinjau dari jenis-jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak yang diizinkan hanya ada satu jenis izin usaha yang berhasil diterbitkan yaitu izin usaha pemanfaatan atau pengambilan tanah timbun dari perbukitan. Fakta ini menjelaskan bahwa implementasi izin usaha yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan serta batubara masih sangat minimal sekali. Proses implementasi yang dilakukan terkendala oleh kurang baiknya koordinasi dan sinergitas yang dilakukan oleh instansi yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan mi- neral bukan logam dan batuan serta batubara.
Ketidakmampuan instansi terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam melakukan penerbitan izin usaha pertambangan mineral bu- kan logam dan batuan serta batubara membuat izin usaha yang diterbitkan masih sangat minimal. Untuk itu kedepannya dalam upaya memper-
mudah penerbitan izin usaha pertambangan mi- neral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak, pemerintah harus memangkas beberapa prosedur perizinan dan mengurangi banyaknya keterlibatan instansi untuk implemen- tasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Atau dengan mem- bentuk tim penerbitan perizinan yang bersinergi didalam satu tempat kerja, sehingga pengurusan rekomendasi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan lancar dan mempermudah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya dalam implementasi yang bersifat top down , pihak implementor sudah cukup mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, cukup mampu menggunakan sum- ber daya yang dimiliki dalam implementasi, cukup mampu mendiposisikan kebijakan dalam proses implementasi dan cukup mampu menetapkan struktur birokrasi yang akan bertugas dalam im- plementasi kebijakan. Komunikasi yang terjalin tidak terlepas dari kemampuan implementor untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan, dimana proses penyampaian informasi kebijakan berawal dari pembuat ke- bijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ). Kemudian sumber daya dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak juga menjadi hal yang penting. Karena para pelak- sana kebijakan akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang berhasil, tetapi apabila pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan ke- bijakan secara efektif maka implementasi ke- bijakan tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penyediaan sumber daya yang berkualitas dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan, termasuk
salah satu sumber daya yang penting adalah SDM pelaksana dan anggaran kebijakan yang di- sediakan.
Selanjutnya disposisi atau sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam implementasi kebijakan kebijakan izin usaha pertambangan mineral bu- kan logam dan batuan serta batubara di Kabu- paten Siak cukup mendukung proses pemberian pelayanan perizinan. Dimana dalam menunjuk- kan sikapnya, para implementor sudah berusaha untuk memehami isi kebijakan yang ditetapkan dan berusaha merespon setiap keluhan yang disampaikan oleh para pemohom. Selain itu juga struktur birokrasi yang disiapkan untuk mendu- kung implementasi kebijakan kebijakan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak juga cukup mendukung. Persiapan yang dilakukan dengan menyusun SOP pelayanan perizinan dan adanya koordinasi dengan dinas terkait yang terlibat dalam proses pelayanan perizinan.

## SIMPULAN
Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak masih berjalan belum mak- simal. Karena ditinjau dari jenis-jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak yang diizinkan hanya ada satu jenis izin usaha yang berhasil diterbitkan, yaitu izin usaha pemanfaatan atau pengambilan tanah timbun dari perbukitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya dalam implementasi yang bersifat top down , pihak implementor sudah cukup mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, cukup mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi, cukup mampu men- disposisikan kebijakan dalam proses imple-
mentasi dan cukup mampu menetapkan struktur birokrasi yang akan bertugas.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin Said Zainal, 2002. Kebijakan  Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Curah Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bintoro, 1992. Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonomi . Yogyakarta: Philosophy Press Budiman Nashir, 2001. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) . Jakarta: Rajawali Dunn N. William, 2003. Pengatar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Dye, Thomas R., 1981. Understanding Public Policy . Englewood Cliffs Practice Hall inc. Grindle, 1980. Policy Content and Context in Implementation Princeton . New Jersey: University Press Hassel Nogi, 2003. Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balairung & Co Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo Santoso, 1998. Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sujianto, 2008. Implementasi Kebijakan Publik . Pekanbaru: Alaf Riau Sumaryadi, Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama Wahab, Solihin Abdul. 1997. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Rineka
Cipta
Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.