## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## SEGALA ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

## Syarif Hidayat
Universitas Pendidikan Ganesha Email : syarifhidayat20001227@gmail.com

## Abstrak
Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya diatur dalam United Nations General Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan konvensi internasional yang diterima oleh negara-negara  di  dunia  dan  dapat  menggantikan  peraturan  tersendiri  yang  berkaitan  dengan  pengendalian internasional penyalahgunaan narkoba. di bawah delapan bentuk perjanjian internasional. Memperbaiki cara- cara  pengendalian  peredaran  narkotika  dan  pembatasan  penggunaannya  terutama  untuk  kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, peredaran narkoba tergolong pelanggaran peraturan  perundang-undangan  dan  penyalahgunaan  narkoba  justru  berdampak  pada  aspek  sosial  yang berujung pada merosotnya perekonomian nasional.
Kata kunci: Perdagangan, Narkotika,Pidana, dan Internasional.

## Abstract
The global regulation of drug trafficking was originally regulated in the United Nations General Convention on  Narcotic  Drugs  1961.  This  convention  aims  to  create  an  international  convention  that  is  accepted  by countries  in  the  world  and  can  replace  separate  regulations  relating  to  the  international  control  of  drug abuse. under eight international treaties. Improving the methods of controlling the circulation of narcotics and limiting their use, especially for the benefit of treatment and the development of science. In Indonesia, drug trafficking is classified as a violation of laws and regulations and drug abuse actually has an impact on social aspects that lead to a decline in the national economy.
Keywords: Trade, Narcotics, Crime, and International.

## PENDAHULUAN
Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal  narkotika dan obat-obatan berbahaya terus menjadi  permasalahan  global,  terjadi  hampir  diseluruh  negara  didunia.  Masalah  ini  juga  telah mengancam  keamanan  serta  stabilitas  keamanan  nasional.  Emas"  atau  The  Golden  Triangle diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di  dunia. Dengan jumlah penduduk  Maraknya kasus  penyelundupan narkotika  yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik  sindikat narkoba internasional.  Indonesia dinilai sebagai  pasar  yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap great marketand good price,". Ini menjelaskan, hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. 4,2 juta jiwa atau 2,2 persen dari populasi. Indonesia,".Berbagai jenis narkotika dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita.
Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengkonsumsi narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri dari gemerasi muda. Kita semua tahu, bahwa nasib bangsa terletak di tangan generasi muda, sebagai penerus. Maka  itu  bisa  dipastikan  narkoba  cepat  atau  lambat  akan  menjadi  ancaman  yang  serius  bagi kelangsungan bangsa. Perkembangan saat ini merujuk pada praktik, hukum pidana internasional memiliki  arti  yang  luas.  Otto  Triffterer,  mengemukakan  bahwa:  "Hukum  Pidana  Internasional termasuk  sejumlah  ketentuan  internasional  yang  menetapkan  suatu  perbuatan  merupakan kejahatan  menurut  hukum  internasional".  Sindikat  narkotika  dan  obat-obatan  berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, petugas berhasil menggagalkan  sejumlah  penyelundupan  barang  ini.  Pada  Tanggal  8  Mei  2012,  sebanyak 1.412.476 ekstasi  senilai Rp 400 miliar berhasil  diamankan. Dua hari kemudian ditempat  yang sama,  pada  Tanggal  10  Mei  2012,  338  Kg  sabu  senilai  Rp  400  miliar  juga  berhasil  disita. Meningkatnya perdagangan narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman  dan  kenyamaanan  hidup,  sehingga  beban  psikis  yang  dialami  dapat  dihilangkan. Kedua,  janji  yang  diberikan  narkotika  itu  menyebabkan  rasa  takut  terhadap  resiko  tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.
Saat  ini  bahaya  dan  dampak  narkoba  atau  narkotika  dan  obat-obatan  pada  kehidupan  dan kesehatan  pecandu  dan  keluarganya  semakin  meresahkan.  Bagai  dua  sisi  mata  uang  narkoba menjadi  zat  yang  bisa  memberikan  manfaat  dan  juga  merusak  kesehatan.  Seperti  yang  sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis  yang  berlebih,  bisa  menyebabkan  kecanduan.  Penyalahgunaan  ini  mulanya  karena  si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.
Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat  halusinasi.  Meski  dampak narkoba  sudah diketahui  oleh banyak orang, tetap saja tidak  mengurangi  jumlah  pemakainya.  Bahaya  narkoba  hingga  menjadi  kecanduan  tersebut memang  bisa  disembuhkan,  namun  akan  lebih  baik  jika  berhenti  menggunakannya  sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.
Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.
Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan  atau  pun  yang  berasal  dari  tanaman  yang  memberikan  efek  halusinasi,  menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
Obat-obatan  tersebut  dapat  menimbulkan  kecanduan  jika  pemakaiannya  berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya  bisa  terkena  sanksi  hukum.  Untuk  mengetahui  apa  saja  jenis  dan  bahaya narkoba bagi kesehatan

## A. PEMBAHASAN
Meningkatnya perdagangan narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi  para  pengedarnya  menjanjikan  keuntungan  yang  besar,  sedangkan  bagi  para  pemakai menjanjikan  ketentraman  dan  kenyamaanan  hidup,  sehingga  beban  psikis  yang  dialami  dapat dihilangkan. Kedua, janji  yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
seperti itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai perdangan narkotika. Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan  gelap narkoba mengakibatkan penurunan  produktifitas  kerja.  Di  dalam  negeri  sendiri  sebagai  suatu  negara  tindakan  tersebut termasuk  dalam  kategori  melanggar  hukum  atau  aturan,  penyalahgunaan  narkoba  secara  nyata berdampak  pada  aspek  sosial  hingga  berujung  pada  penurunan  ekonomi  nasional.  Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Spontana yaitu pada bulan Oktober 2014, terdapat total 138 orang yang terancam hukuman mati di Indonesia yang terdiri dari 72 orang terlibat dalam kasus pidana umum dan  64  lainnya  karena  kasus  narkotika.  Sampai  dengan  tahun  2015,  narapidana  yang  terancam hukuman mati bertambah menjadi 3 orang, yakni 1 orang narapidana kasus pembunuhan dan 2 orang yang terlibat kasus narkoba.
Sejumlah pihak menilai bahwa hukuman mati  melanggar hak asasi  manusia (HAM) dengan merujuk Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang mengakui hak untuk hidup (the  right  to  life).  Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  isu  yang  paling  kontroversial  dalam International Covenant and Civil and Political Rights (ICCPR). Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi Pasal 6 ayat (2), (4) dan (5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati tidak dilarang. Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (6) menyatakan adanya semangat kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif untuk menghapuskan praktik hukuman mati. Bahkan ketentuan ini menjelaskan bahwa tidak ada dalam pasal ini akan diminta untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak pada perjanjian ini. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the  Abolition  of  the  Death  Penalty  yang  diadopsi  oleh  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  pada  15 Desember 1989, secara tegas melarang praktik hukuman mati.
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktik hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman  mati.  Undang-Undang  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty, yang menghapuskan hukuman mati.
• Pengaturan Perdagangan Narkotika Dalam Hukum Internasional
Dalam  rangka  peningkatan  kerjasama  pemberantasan  Mafia  Narkoba  internasional, dilakukan Konferensi Penanggulangan  Hukum Narkotika  Internasional (International  Drug Enforcement  Conference/IDEC)  yang  telah  diadakan  di  Batam  selama  dua  hari  (21-22 September 2010) dan diikuti 17 negara antara lain, Australia, Timor  Leste, Jepang, China, Amerika, Indonesia, Laos, Mianmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan  Thailand.  “Salah  satu  agenda  yang  dibahas  dalam  konferensi  IDEC  yaitu  mencegah masuknya  peredaran  narkoba  dengan  seribu  modus  yang  semakin  rapi  dan  canggih  teknik operasinya dan semakin susah dilacak
Pengaturan global perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's  Single  Convention  on  Narcotic  Drugs  1961.  Konvensi  ini  pada  dasarnya dimaksudkan untuk :
1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di  dunia  dan  dapat  mengganti  peraturan  mengenai  pengawasan  internasional terhadap  penyalahgunaan  narkotika  yang  terpisah-pisah  di  8  bentuk  perjanjian internasional.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2. Menyempurnakan  cara-cara  pengawasan  peredaran  narkotika  dan  membatasi penggunaannya  khusus  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  turut  menandatangani  konvensi  tersebut,  dan kemudian  meratifikasinya  melalui  Undangundang  No.  Pengesahan  Konvensi  Tunggal Narkotika  1961  beserta  Protokol  yang  Mengubahnya.  Kemudian  Pemerintah  mengeluarkan Undangundang  untuk  menanggulangi  kejahatan  narkotika  di  dalam  negeri  yakni UndangUndang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. United Nations Decade Againts Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme . Badan ini secara khusus  bertugas  untuk  melakukan  koordinasi  atas  semua  kegiatan  internasional  di  bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Prevention of Crime and the Treament  of  Offenders  pada  27  Agustus-7  September  1990  di  Hawana,  Cuba  dalam  rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional.
Isi  dari  deklarasi  regional  ASEAN  ini  meliputi  kegiatan-kegiatan  bersama  untuk meningkatkan :
• Kesamaan  cara  pandang  dan  pendekatan  serta  strategi  penanggulangan  kejahatan narkotika.
• Keseragaman peraturan perundangundangan di bidang narkotika
• Membentuk badang koordinasi di tingkat nasional;
• Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.
Kemudian  dibentuk  The  ASEAN  Senior  Officials  on  Drugs  (ASOD)  dan  satu  Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN.
• Dampak Perdagangan Narkotika Terhadap Indonesia
Dewasa ini, bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, masalah penyalahgunaan narkoba telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  survei  penyalahgunaan  narkoba  tahun  2019,  Provinsi  Sulawesi  Tengah menduduki  peringkat  keempat  dengan  angka  prevalensi  pernah  memakai  narkoba  sekitar 3,30% atau setara dengan jumlah penduduk sebanyak 61.857 jiwa sementara itu.
Upaya  peran  seluruh  Instansi  Pemerintah,  Swasta  dan  Komponen  masyarakat  harus terus  digerakkan  dan  diberikan  ruang  seluas-luasnya  untuk  menciptakan  lingkungan  yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Untuk  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  menggelar Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk memberantas pengguna narkoba yang dapat berdampak pada penyalahgunaan ekonomi, fisik dan inspirasi manusia.
Bimtek  ini  dilaksanakan  selama  dua  hari  17-18  September  2020  di  gedung  Aula Inspektorat  Kab.  Banggai  Kepulauan  dengan  para  Pemateri  yakni  Kepala  BNN  Kab. BanggaiKep,  Kadis  P3AP2KB,  Kadis  Sosial,  Kadis  KesbangPol,  Kasat  Binmas,  Kadis Kominfo, Kasi  P2M  BNN BanggaiKep dan dr. Rani  serta diikuti para peserta  Bimtek dari

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
instansi Pemerintah BanggaiKep, Kamis, (17/9/2020).
Kasat  Binmas  Polres  BanggaiKep  Iptu.  Andris  M.  Piodo  selaku  pemateri  mengenai Aspek Hukum Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mengatakan, “Pemakaian Narkoba yang dapat menyebabkan pengguna narkoba yang harus diperhatikan sebagai berikut, perubahan perilaku, suka menyendiri atau kurung diri, cara berpakaian tidak rapi, mata berair, tangan gemetar dan lainnya.”
“Ada berapa macam bentuk narkoba yang harus diperhatikan yaitu dihirup, dimakan dan model disuntik,” tambah Iptu. Andris.
Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkoba dari tahun 2019 bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat narkoba maka dari situlah narkoba dilarang karena ada efek ketergantungannya yang memiliki banyak hal-hal yang tidak baik bagi pengguna, sebab itu,  kita  melarang  dan  mengatur  tentang  pemilikan,  pemakaian  dan  peredaran  ke  Negara pembagi.
“Benar, narkoba adalah bisnis yang besar dan keuntungan  yang besar memiliki sifat peransang  bagi  jiwa  dan  fisik  seseorang  yang  menggunakan  narkoba,  narkoba  merusak jantung dan dapat menyebabkan gangguan jiwa dan bisa juga meninggal Dunia”, jelas Andris. (RisfaldiKominfo)
Kejahatan selain memiliki demensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi  masalah  internasional,  karena  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara . Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional .
Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik. Hukuman berat  yang  dijatuhkan  kepada  penjahat  pada  waktu  itu  tidak  berdampak  banyak  untuk menghapuskan  kejahatan  yang  terjadi.Maka  dari  itu  harus  dicari  sebab  musabab  kejahatan dan menghapuskannya.
Salah satu kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan dengan serius ialah masalah narkotika, dengan cara mempejualbelikan barang haram tersebut secara diam-diam.
Maraknya  kasus  penyelundupan  narkotika  yang  berhasil  disita  Badan  Narkotika  Nasional beberapa  bulan  terakhir  ini  memperlihatkan  Indonesia  makin  dilirik  sindikat  narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap great marketand good price.
• Dampak  narkotika  bagi  diri  sendiri  Terganggunya  fungsi  otak  dan perkembangan  normal  remaja  seperti  daya  ingat  berkurang,  sulit  untuk berkonsentrasi,  keinginan  dan  kemampuan  belajar  merosot,  persahabatan rusak,  serta  minat  dan  cita-citra  semula  padam.  Oleh  karena  itu,  narkoba menyebabkan  perkembanagn  normalnmental  emosional  dan  sosial  remaja terhambat.  Introksikasi  (keracunan),  yakni  gejala  yang  timbul  akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunyan.  Gejelanya  tergantuk  pada  jenis,  jumlah  dan  cara

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
penggunaannya.  Istilah  yang  sering  dipakai  pecandu  adalah  pedauw,  fly, manuk, teler dan high.
• Dampak narkotika bagi sekolah atau pekerjaan Narkoba merusak disiplin dan motivasi  yang  sangat  oenting  bagi  proses  belajar.  Siswa  penyalahguna mengganggu  terciptanya  suasana  belajar-mengajar.  Prestasi  belajar  turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang  berprestasi  atau  ada  gangguan  perilaku.  Penyalahguanaan  narkoba berkaitan  dengan  kenakalan  dan  putus  sekolah.  Kemungkinan  siswa penyalahguan  membolos  lebih  besar  daripada  siswa  yang  lain. Penyalahgunaan  narkoba  berhubunganm  dengan  kejahatan  dan  perilaku asosial  lain  yang  mengganggu  suasana  tertib  dan  aman,  perusakan  barang- barang  milik  sekolah,  atau  meningkatnya  perkelahian.  Mereka  juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di  antara  mereka  menjadi  pengedsr  atau  mencuri  barang  milik  teman  atau karyawan  sekolah.  Masa  depan  anak  tidak  jelas.  Ia  putus  sekolah  atau menganggur,  karena  dikeluarkan  dari  sekolah  atau  pekerjaan.  Stres meningkat,  orang  tua  outus  asa  sebab  pengeluaran  uang  meningkat  karena pemakaian  narkoba  atau  karena  anak  harus  berulang  kali  dirawat,  bahkan mungkin  mendekam  di  penjara.  Keluarga  harus  menaggung  beban  sosial ekonomi ini.
• Dampak  narkotika  bagi  keluarga  Suasana  nyamam  dan  tentram  terganggu. Keluarga  resah  karena  barangbarang  berharga  di  rumah  hilang.  Anak berbohong, mencuri, menipu,  tak berrtanggungjawab, hidup  semaunya dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah dan berusaha menutupi perbuatan anak.
• Dampak narkotika bagi masyarakat, bangsa dan negara Mafia perdagangan gelap  selalu  berusaha  memasok  narkoba.  Terjalinnya  hubungan  antara pengedar atau bandar dengan korban dan terciptanya pasar gelap. Oleh kerena itu,  sekali  pasar  terbentuk,  sulit  memutuskan  mata  rentai  peredarannya.
Masyarakat  yang  rawan  narkoba  tidak  memiliki  daya  tahan  dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena mesyarakat tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.

## B. KESIMPULAN
Dampak  perdagangan  narkotika  sangatlah  berpengaruh  bagi  Indonesia  sebab  ditinjau  dari kepentingan  nasional,  keseluruhan  tingkah  laku  produsen  narkotika  ini  merupakan  masalah keamanan nasional yang berintikan masalah keselamatan generasi muda yang dimiliki oleh suatu bangsa, sedang tiap jenis tingkah laku produsen  narkotika merupakan problem keamanan  yang harus diatasi oleh pemerintah beserta seluruh masyarakat antara lain dengan pembuatan hukum yang memadai, peningkatan aparatu keamanan melakukan survailence terhadap kegiatan produsen narkotika,  pemberantasan  sindikat  narkotika,  pemusnahan  tanaman  narkotika,  penyadapan  arus informasi  antar agen produsen narkotika, pemberantasan penyelundupan  narkotika, penghancur simpanan  narkotika  dan  pemberian  sanksi  hukum  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. SARAN
Diharapkan  kepada  pihak  keluarga  agar  dapat  mengontrol  dan  mengawasi  anggota  keluarga lainnya, semakin mempererat kebersamaan sesama anggota keluarga agar terhindar dari depresi yang  berujung  kepada  perilaku-perilaku  yang  berhubungan  dengan  obat-obatan  terlarang  yang membuat generasi muda hancur. Juga harus ada peran serta dari kalangan masyarakat sehari-hari untuk membentuk, mendukung dan mendidik sikap dan kepribadian seseorang dengan baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Makarao, Moh. Taufik, ”Tindak Pidana Narkotika” Penerbit Graha Indonesia, Jakarta, 2003. Otto  Trifferef,  “  Penjelasan  tentang  Undang-Undang  Hukum  Internasional.  Pada  edisi  kedua  : C.H. Beck, Heart, 2006, hal 22.
Prof.  Dr.  H.  Romli  Atmasasmita.,SH,  LL.M.,  Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Romeal Abdalla, “Narkoba dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja”.
R  Makbul  Padmanagara,  Kejahatan  Internasional,  Tantangan  dan  Upaya  Pemecahan,  Majalah Interpol Indonesia, 2007.
Dian  Maharani,  “Indonesia  “Great  Market”  dan  “Good  Price”  Perdagangan  Narkotika”. KOMPAS.com Edisi Kamis, 7 Juni 2012, 16.36 Wita.
Kerjasama  ASEAN-DEPLU  RI,  Kerjasama  ASEAN  dalam  menanggulangi  kejahatan Transnasional khususnya Penyalahgunaan dan Perdagangan Illegal Narkotika dan Obat- obatan Berbahaya, 2000.
Kerjasama  ASEAN-DEPLU,  Dalam  Membahas  Masalah  Perdagangan  Illegal  Narkotika  dan Obat-obatan Berbahaya, 2000.
ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs.
United  Nations  Single  Convention  on  Narcotic  Drugs  1961  atau  Konvensi  Tunggal  Narkotika Tahun 1961.
Arief , Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Edisi-1 cet-2, Prenada Media Group, Jakarta.
Gede, Dewa Sudika Mangku, dkk. 2021. “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian  Kasus  Rohingnya  Menurut  Perspektif  Hukum  Internasional”.  Skripsi. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
Poernomo , Bambang,1982, Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, liberty,
Yogyakarta.
Smith, Rhona K. M.,2010, Textboo

## Artikel dalam Jurnal
Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2
Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015. Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.

## Peraturan Perundang-undangan
Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika. Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika.
Undang-Undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika.
Undang-Undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.