## PROTOKOL KESEHATAN DAN GENEALOGI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19
Harison Citrawan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia email : harison.citrawan@kemenkumham.go.id disampaikan 19/10/2020 – di -review 24/1/2020
– diterima 21/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.4325

## Abstract
This article encapsulates the dialectics between law and science in the time of Covid-19 pandemic. It attempts to appraise the objectivity and normativity of the Health Protocol by rendering both legal and scientific  characteristics.  As  a  legal  construct,  the  Protocol  is  genealogically  justified  from  three discursive aspects of: its position between law and science, its reflection on matter and the materiality of law, and the immanent power within it. A close scrutiny towards the Protocol enables us to grasp legal objectivity and normativity not to be seen as a traditional one-way linear trajectory. In lieu, the force of law derives from plural-micro processes insisting a democratic process of knowledge in it.
Keywords: law genealogy; health protocol; pandemic; Covid-19

## Abstrak
Artikel ini mengajukan dialektika yang terjadi antara hukum dan sains di masa pandemi Covid-19. Secara khusus, artikel ini  menjelaskan  objektivitas  dan  normativitas  Protokol  Kesehatan  melalui pemeriksaan atas karakteristik legal dan sains. Sebagai sebuah konstruk legal, Protokol memperoleh justifikasi  genealogis  dari  tiga  aspek  diskursif,  yakni:  posisinya  di  antara  hukum  dan  sains, refleksinya atas materi dan materialitas hukum, dan kuasa ( power ) yang imanen di dalamnya. Ulasan terhadap Protokol menuntun kita pada pemahaman tentang objektivitas dan normativitas hukum yang  tidak  dapat  lagi  dilihat  sebagai  sebuah  lintasan  yang  liner  dan  satu  arah.  Melainkan,  daya hukum berasal dari proses yang bersifat mikro dan  plural yang menuntut adanya sebuah proses demokratisasi pengetahuan di dalamnya.
Kata Kunci: genealogi hukum; protokol kesehatan; pandemic; Covid-19

## Pendahuluan
Protokol Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Protokol) merupakan frasa yang  paling  sering  melintas  di  tengah  masyarakat  dan  jamak  diungkapkan  oleh beragam  pihak  selama  masa  Pandemi  Covid-19. 1 Selama  masa  sulit  tersebut, otoritas  negara  memaksa  masyarakat  untuk  tunduk  pada,  atau  paling  tidak mengetahui  tentang,  aturan-aturan  yang  sebelumnya  cenderung  awam  untuk
1 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  tentang  Protokol Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas  Umum  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Republik Indonesia, 2020).
dipahami  oleh  masyarakat  umum.  Tanpa  perlu  memahami  logika  dan  proses  di balik  pengaturan  tersebut,  di  tengah  situasi  darurat  masyarakat  dituntut  untuk bersama-sama memerangi musuh yang tidak terlihat dengan cara: menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Bahkan, kerap kali guna memastikan fungsi  komunikatifnya,  cara-cara  tersebut  direduksi  sedemikian  hingga  menjadi istilah 3M bahkan menjadi 5M (ditambahkan dua kewajiban lain untuk menjauhi kerumunan  dan  mengurangi  mobilitas)  ketika  kita  memasuki  tahun  kedua pandemi.  Sebagai  hasil,  transmisi  informasi  tentang  Protokol  mengakomodasi pembentukan pengetahuan publik tentang kesehatan dan bahaya virus di tengah masyarakat, yang pada gilirannya membentuk praktik diskursif sosial berbasiskan Protokol. 2
Layaknya hukum, Protokol mengandung fungsi instrumental. Beranjak dari tujuan  untuk  menekan  kurva  paparan  virus  di  tengah  masyarakat  melalui perubahan  perilaku masyarakat,  Protokol bekerja  pada  dua  area  yakni  persuasif dan koersif. Dari sisi yang pertama, Protokol sedemikian rupa diungkapkan sebagai sebuah  ajakan  yang  bertujuan  untuk  mengubah  pola  hidup  masyarakat  melalui sosialisasi, promosi, dan publikasi. Sedangkan sisinya kedua, Protokol merupakan cerminan atas mode ‘ command and control ’ yang dilaksanakan oleh aparatur negara di  berbagai  tingkatan  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  Protokol.  Sanksi dijatuhkan,  kecaman  disematkan,  dan  pembatasan  diterakan;  semua  untuk memastikan  agar  setiap  anggota  masyarakat  terkendali,  utamanya  dalam  gerak- gerik serta perilakunya. 3 Semua hal ini menggambarkan sebuah praktik diskursif yang mengafirmasi eksistensi daya normatif Protokol sebagai hukum.
Terdapat  beragam  perspektif  dalam  menanggapi  pengaturan tersebut. Tinjauan  terhadap  implikasi  kebijakan  terhadap  pelindungan  hak  asasi  manusia misalnya, berupaya menggiring kita  kepada demarkasi yang terang  antara dunia
2 Anung Sugihantono et al., Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID- 19) , Jakarta, 2020, hlm. 13
3 Brandy  F.  Henry,  Social  Distancing  and  Incarceration:  Policy  and  Management  Strategies  to Reduce  COVID-19  Transmission  and  Promote  Health  Equity  Through  Decarceration,  Health Education and Behavior 47, no. 4, 2020, hlm. 536 –539; Slavoj Žižek, Pandemic! Covid -19 Shakes the World, OR Books, New York & London, 2020.
sains dengan keamanan di masa pandemi. 4 Di lain kesempatan, studi yang ada juga menunjukkan  adanya  perluasan  kewenangan  yang  diemban  oleh  aparatur penegakan  hukum  dalam  lensa one  health  approach ;  yang  memandang  bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh kesehatan hewan dan lingkungan sekitarnya. 5 Di  tengah  keragaman  perspektif  tersebut,  kita  perlu  memahami  bahwa  Protokol merupakan  sebuah  konstruk  sosial  yang  dalam  perumusan  maupun implementasinya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial,  politik,  dan  ekonomi  di dalam konteks tertentu, sehingga berimplikasi pada kondisi mikro manusia sebagai individu hingga makro kolektif kemasyarakatan. 6 Dalam konteks Indonesia, artikel Wiratraman 7 dan  Mietzner 8 menunjukkan  relasi  antar  mode  tersebut,  yang menyingkapkan  hubungan  saling  memengaruhi  antara  struktur  politik  dengan produk  kebijakan  legal  yang  diambil.  Kedua  penulis  berpandangan  bahwa fenomena yang ada mengungkapkan sebuah kondisi kemunduran demokrasi yang cenderung bertahap ( incremental ) sejak dekade terakhir. 9
4 Herlambang Perdana Wiratraman, Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?, Journal of Southeast Asian Human Rights 4, no. 1, 2020, hlm. 306 – 334; Enzo Colombo, “Human Rights -Inspired Governmentality: COVID-19 through a Human Dignity Perspective,” Critical Sociology , 2020, hlm. 1-11; Matthew Hannah and with Jan Simon Hutta and Christoph  Schemann,  Thinking Corona Measures with  Foucault, European Journal  of Cultural Studies 7, no. 2, 2020, hlm. 1 – 31.
5 Ega  Ramadayanti,  COVID-19  Dalam  Perspektif One  Health  Approach  Dan  Law  Enforcement , PLEADS  Universitas  Padjajaran ,  last  modified  2020,  accessed  October  19,  2020, https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law- enforcement/#_ftn10.
6 Irwan  Abdullah,  COVID-19:  Threat  and  Fear  in  Indonesia, Psychological  Trauma:  Theory, Research, Practice, and Policy 12, no. 5, 2020, hlm. 488 – 490; Jeroen de Kloet, Jian Lin, and Yiu Fai Chow,  ‘We  Are  Doing  Better’:  Biopolitical  Nationalism  and  the  COVID -19  Virus  in  East  Asia, European  Journal  of  Cultural  Studies 23,  no.  4,  2020,  hlm.  635 – 640;  V  Arianti  and  Muh Taufiqurrohman, Security Implications of COVID-19 for Indonesia, Counter Terrorist Trends and Analyses 12, no. 3, 2020, hlm. 13 – 17; Ida Hasan et al., Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and It Influence on Indonesian Criminal Law Angka Pencurian Jan-Mei, International Journal of Science, Technology & Management 2, 2020, hlm. 46 – 54.
7 Wiratraman, Supra note 4.
8 Marcus  Mietzner,  Populist  Anti-Scientism,  Religious  Polarisation,  and  Institutionalised Corruption:  How  Indonesia’s  Democratic  Decline  Shaped  Its  COVID -19  Response, Journal  of Current Southeast Asian Affairs , 2020, hlm. 1-23.
9 Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal  Turn  , Journal  of  Contemporary  Asia 00,  no.  00,  2019,  hlm.  1 – 22, https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922;  Eve  Warburton,  A  New  Developmetalism in Indonesia?, in The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and
Dipahami  secara  semantik  sebagai  sebuah  pedoman  atau manual yang merujuk  pada  perkembangan  pengetahuan  yang  mutakhir,  Protokol  ternyata memiliki daya laku yang mengikat, koersif layaknya hukum. Untuk itu, pertanyaan mendasar yang hendak disasar melalui artikel ini adalah bagaimana Protokol dapat memosisikan dirinya sebagai hukum dengan seluruh karakternya yang objektif dan normatif.  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  menuntun  pemahaman  kita  ke  arah genealogi hukum, yakni tentang bekerjanya lintasan hukum ( legal trajectory ) yang didasarkan  pada  perbedaan  antar  mode  pengungkapan  ( enunciation )  sains  dan hukum.

## Pembahasan
Artikel  ini  menjelaskan  pertama-tama  tentang  Protokol  sebagai  sebuah konstruk legal, yang dalam hal ini mendudukkan temuan-temuan saintifik sebagai sebuah rule of recognition . Kedua, elemen diskursif tentang Protokol dan hukum dapat  ditinjau  dari  perspektif  Latourian  atas  hukum,  yang  melihatnya  sebagai sebuah bentuk mode keberadaan ( mode of existence ). Ketimbang melihat hukum sebagai sesuatu yang sudah ada ( as is ), perspektif ini melihat hukum sebagai suatu perjalanan ( passage ) yang mengumpulkan ( assemble ) beragam entitas material – yang dipahami secara luas mencakup aktor manusia maupun nonmanusia. Secara khusus, pandangan Latour tentang pembedaan antara ahli hukum dengan ilmuwan menjadi  penting  untuk  menjelaskan  perjalanan  tersebut.  Pembedaan  tersebut mengantarkan kita kepada analisis ketiga, yakni tentang materialitas legal di masa pandemi – tentang bagaimana hukum mengonstruksikan materi, dan sebaliknya, materi  sebagai  kontruk  hukum.  Pada  bagian  terakhir,  ketika  materialitas  legal tersebut menuntut pendisiplinan individual masyarakat demi kepentingan publik, artikel  ini  berpendapat  bahwa  perjalanan  pembentukan  representasi  materi melalui  objektivitas  dan  normativitas  hukum  merupakan  hal  yang  tidak  linier, mengingat  lintasan  hukum  sangat  ditentukan  oleh beragam  kuasa  yang dipraktikkan melalui Prokotol.
Beyond , ed. Hal Hill and Siwage Dharma Negara, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore, 2019, hlm. 34 – 56.

## Protokol Kesehatan sebagai Konstruk Legal
Objek  pengamatan  artikel  ini  dimulai  dari  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  tentang  Protokol Kesehatan  bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  Rangka Pencegahan  dan  Pengedalian Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  berikut pedoman-pedoman  penerapannya.  Terdapat  dua  prinsip  umum  yang  mendasari Protokol  ini,  yakni  pelindungan  kesehatan  individu  dan  pelindungan  kesehatan masyarakat. Dalam hal yang pertama, Protokol menyebutkan “ [P]enularan COVID- 19  terjadi  melalui droplet yang  dapat  menginfeksi  manusia  dengan  masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan  mata.  Prinsip  pencegahan  penularan  COVID-19  pada  individu  dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan.” 10 Tindakan tersebut meliputi pengenaan alat pelindung diri, “membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir  atau  menggunakan  cairan  antiseptik  berbasis  alkohol/ handsanitizer ”, 11 “menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian,  dan  berdesakan”; 12 dan  “meningkatkan  daya  tahan  tubuh  dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal tujuh jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.” 13
Sedangkan  untuk  prinsip  yang  kedua,  ketentuan  ini  memahami  bahwa “upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di  tempat  dan  fasilitas  umum  disebabkan  adanya  pergerakan,  kerumunan,  atau
10 Keputusan Menteri Kesehatan, Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lamp. 7.
11 Id.
12 Id.
13 Id., Lamp. 8.
interaksi  orang  yang  dapat  menimbulkan  kontak  fisik.” 14 Secara  praktis, pelindungan  kesehatan  publik  diupayakan  melalui  tiga  unsur,  yakni: 15 (1) pencegahan  melalui  kegiatan  promosi  kesehatan  dan  pelindungan  seperti penyediaan sarana cuci tangan; (2) penemuan kasus yang meliputi fasilitasi deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan semua orang di tempat dan fasilitas umum; dan  (3)  unsur  penanganan  secara  cepat  dan  efektif  yang  diturunkan  ke  dalam pelbagai langkah seperti: “ pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT- PCR).”
Substansi  Protokol  mengindikasikan  bahwa  pertimbangan  fakta berbasiskan sains mendominasi logika di balik langkah pengaturan. 16 Istilah yang mengemuka  seperti: droplet ,  virus,  infeksi,  antiseptik,  penularan,  alkohol, handsanitizer , rapid  test ,  RT-PCR,  hingga  kontak  fisik  mencerminkan  fakta-fakta saintifik  yang  berupaya  dikemukakan  ke  dalam  serangkaian  teks  pengaturan ( regulatory ). Menggunakan standar kesehatan dunia yang diterbitkan oleh World Health Organization sebagai acuan, Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan penyesuaian yang dapat kita temukan di dalam pemutakhiran kebijakan di dalam portal  tunggal  covid19.go.id.  Di  sisi  lain,  para  ilmuwan  Indonesia  di  bidang epidemiologi,  virologi,  dan  kesehatan  masyarakat  terus-menerus  berkontribusi terhadap  reproduksi  pengetahuan  tentang  Covid-19  secara  global,  menjadikan temuan-temuan  tersebut  semacam rule  of  recognition ,  sebagai  sebuah  praktik umum  yang  menentukan  keabsahan  peraturan  yang  secara  iteratif  dirujuk  oleh semua pihak, baik pemerintah, legislator, hingga masyarakat umum. 17
14 Id.
15 Id., Lamp. 8-9. 16 Perlu dicatat bahwa pengunaan produk hukum berupa Keputusa ( beschikking ) mengisyaratkan karakter  yang  berbeda  dengan  Peraturan  ( regeling ).  Namun  demikian,  artikel  ini  tidak menggunakan  kerangka  analitik  yang  melandaskan  ulasan  pada  kewenangan  dan  bentuk pengaturan ( regulatory ) sebagaimana jamak ditemukan di dalam tinjauan hukum administrasi. Lihat Ardika Nurfurqon, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif  Hukum  Administrasi, Jurnal  Yustika 23,  no.  1,  2020,  hlm.  13 – 23;  Henny  Juliani, Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Administrative Law & Governance Journal 3, no. 2, 2020, hlm. 329 – 348.
17 H.L.A Hart, The Concept of Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012; Grant Lamond, The Rule of Recognition and the Foundations of a Legal System, in Reading HLA Hart’s The Concept of
Lebih  jauh,  sebagai  sebuah  konstruk  legal,  Protokol  berupaya  untuk melibatkan  agensi  negara  dalam  upaya  memastikan  kepatuhan  dan  ketaatan masyarakat  terhadap  ketentuan  kesehatan  yang  ada.  Guna  menegakkan penerapannya, Protokol menggariskan adanya pelibatan “peran pihak -pihak yang terkait  termasuk  aparat  yang  akan  melakukan  penertiban  dan  pengawasan.” 18 Selain  itu,  sebagai  upaya  mempercepat  penanganan  pandemi,  Kementerian Kesehatan  juga  menerbitkan  instrumen  hukum  lainnya  dalam  bentuk  Peraturan Menteri  yang  memberikan  pedoman  dalam  pemberlakuan  pembatasan  sosial berskala besar. Protokol dengan demikian memfasilitasi sebuah power-conferring rules yang  memperluas  jaringannya  dari  spektrum  pengendalian  virus  dan pelindungan kesehatan hingga pengendalian dan pendisiplinan masyarakat. 19 Pada titik  ini,  kita  bisa  memotret  dua  diskursus  yang,  berdasarkan  narasi  legal  yang terbentuk, saling bertautan antara satu dengan yang lain yakni antara pelindungan kesehatan dan pengendalian sosial.

## Protokol Kesehatan: Antara Hukum dan Sains
Tautan  antara  diskursus  pelindungan  kesehatan  dan  pengendalian  sosial mengajak  kita  untuk  mendiskusikan  relasi  antara  sains  dan  hukum.  Dalam kerangka  bekerjanya  hukum,  Protokol  mengisyaratkan  sebuah  kontestasi  antara bagaimana  sains  dan  hukum  bekerja  di  dalam  ranahnya  ( field )  masing-masing. Dihadapkan  pada  tema  diskursif  tersebut,  rujukan  terhadap  pemikiran  Latour tentang  objektivitas  sains  dan  hukum  menjadi  penting  untuk  dilakukan. 20
Pandangan antropologi atas hukum oleh Bruno Latour terhadap sains dan hukum mengisyaratkan  beberapa  fitur  distingtif  antara  sains  dan  hukum,  yang  masing-
Law, ed. Luís Duarte D’Almeida, James Edwards, and Andrea Dolcetti, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2013 , hlm. 179 – 225.
18 Keputusan Menteri Kesehatan, Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lamp. 9.
19 Neil Maccormick, H.L.A Hart, 2nd ed., Stanford University Press, Standford, 2008, hlm. 134 .
20 Bruno Latour, Scientific Objects and Legal Objectivity, in Law, Anthropology, and the Constitution of the Social, ed. Alain Pottage and Martha Mundy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 , hlm. 73 – 114.
masing mencerminkan baik itu keniscayaan atau kemustahilan untuk secara terang membedakan atau mendefinisikan kembali keduanya. 21
Latour  menggunakan  tinjauan  etnografis dalam  menunjukkan  ragam perbedaan atas bagaimana ilmuwan dan para hakim bekerja, yang pada gilirannya menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah mode pengungkapan ( eninciation ) tersendiri. Salah satunya ialah pada sasarannya, yakni bahwa “ para peneliti menulis untuk  peneliti  lain  yang  kehadirannya  tidak  terlihat  namun  membatasi menginformasikan  semua  yang  mereka  tulis,  namun  para  hakim,  terutama  jika mereka  adalah  hakim  di  pengadilan  tingkat  terakhir,  menulis  hanya  untuk pengacara  penggugat,  dan,  paling  tidak,  untuk  rekan-rekan  mereka  dan  penulis doktrin hukum. ” 22 Dalam bekerja, para ilmuwan begitu terikat ( attached ) kepada objek penelitiannya, sedangkan para pelaku hukum (atau dalam konteks Counseil d’Etat Perancis  dalam  studi  Latour  disebut conseillers ),  di  tengah  kompleksitas kasus maupun implikasi kepemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi dari sebuah kasus,  dituntut  untuk  menjadi  terasing  ( detached )  dari  kasus  yang  sedang disidangkan. 23 Kendati  memiliki  landasan  epistemologi  sosiologi  yang  berbeda dengan Latour, 24 kondisi keterasingan para yuris tersebut relevan dengan konsep Bourdieu  tentang juridical  habitus ,  yang  menyampaikan  salah  satu  fungsi  dari kelompok profesional hukum atas formalisasi dan sistematisasi representasi dan praktik etis yaitu “ to contribute to binding laypeople to the fundamental principle of the jurists ’ professional ideology — belief in the neutrality and autonomy of the law and  of  jurists .” 25 Kondisi  keterasingan  menciptakan  hukum  yang  relatif  otonom, kendati secara kognitif terbuka terhadap situasi di lingkungannya. 26
21 Id., 74. 22 Id., 79.
23 Id., 87; Bruno Latour, The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d’Etat, Polity Press, Cambridge, 2002 .
24 Elif Kale-Lostuvali, Two Sociologies of Science in Search of Truth: Bourdieu Versus Latour, Social Epistemology, 2015 , hlm. 1-24.
25 Pierre Bourdieu, The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, Hastings Law Journal 38, no. 5, 844, 1987.
26 Andreas  Philippopoulos-Mihalopoulos,  Critical  Autopoiesis  and  the  Materiality  of  Law, International Journal for the Semiotics of Law 27, no. 2, 389 – 418, 2014.
Bergeser dari penjabaran atas pembedaan sains dan hukum pada tingkatan permukaan,  Latour  lebih  lanjut  mengemukakan  pembeda  lainnya  berupa  rantai penunjuk ( the chains of reference ) di antara keduanya. 27 Dari sini kita memperoleh gambaran  tentang  hukum  yang  cenderung  menjaga  stabilitas  kerjanya  melalui rujukan  terhadap  norma  dan  praktik  yudisial  yang  lalu. 28 Sedangkan  sains,  yang kendati  mengacu  pada  temuan  terdahulu,  kerap  dan  bahkan  secara  sengaja menimbulkan disrupsi dalam proses reproduksi pengetahuan. Relevan dengan hal tersebut,  fitur  umum  selanjutnya  yang  dikembangkan  oleh  Latour  adalah objektivitas di dalam hukum dan sains. Menurut Latour, kata ‘objektif’ menyiratkan dua  pengertian,  yakni  “sebagai  bentuk  khas  dari  subjektivitas  (berjarak,  tidak peduli, dan tidak tertarik) ” dan “ bentuk yang sangat khusus dari subjektifikasi yang di dalamnya ilmuan membuat dirinya sebagai sebuah objek eksperimen.” 29 Latour bahkan  membedakan  dua  frasa,  yakni objectivity sebagai “ dasar  dari  suasana ketidakpedulian  dan  ketenangan  untuk  solusi ”, 30 dan objectity sebagai “ cobaan yang dengannya seorang ilmuwan mengikat nasibnya sendiri serta tindak tuturnya pada percobaan yang dilalui melalui fenomena selama eksperimen. ” 31 Sehingga di satu  pihak,  hakim  mengemban objectivity yang  merupakan  sebuah  bentuk subjektivitas dengan menjauhkan dan mengisolasi kesadarannya dari keputusan, dan di lain pihak, para ilmuwan mengalami objectity yang didasarkan atas kondisi tak bersubjek dan jaminan atas keberadaan atau kehadiran objek. 32
Ihwal pembeda antara sains dan hukum berikutnya ialah kapasitas untuk ‘ having the last word ’, atau (ke)putusan yang final. Sebagai warisan dari para ahli hukum Romawi, doktrin “ res judicata pro veritate habetur ” menyerukan bahwa apa yang  sudah  diputuskan  harus  dianggap  sebagai  sebuah  kebenaran.  Namun
27 Latour , Supra note 20, hlm. 96.
28 Hal ini tidak serta merta meniadakan keberadaan putusan yang disebut landmark, leading, atau anticanon yang pada taraf tertentu menggariskan dasar baru sebagai preseden, prinsip, maupun penafsiran hukum . Namun, tema tersebut tidak akan menjadi topik bahasan di dalam artikel ini. Lihat Jamal Greene, The Anticanon, Harv. L. Rev. 125, 379, 2011; Ernest Lim, Of `Landmark’ or `Leading’ Cases: Salomon’s Challenge, Journal of Law and Society 41, no. 4, 523 -50, 2014.
29 Latour , Supra note 20, hlm. 107.
30 Id., 106.
31 Id., 107.
32 Id., 107 – 108.
demikian,  menurut  Latour,  logika  silang  antara  sains  dengan  hukum,  dalam pengertian  bahwa  terdapat  hal  yang  ditawarkan  oleh  hakim  kepada  ilmuwan, merupakan  sebuah  mimpi  buruk  bagi  sains  ( science’s  nightmare ),  yakni “ sebuah contoh  moda  kesewenang-wenangan  tanpa  batas  di  mana  majelis  tertutup memutuskan,  tanpa  mengacu  pada  arbiter  eksternal,  tanpa  alat  selain  kata-kata, dan melalui konsensus sederhana, apa yang harus dianggap sebagai kebenaran . ” 33
Selama ini, perbedaan antara sains dengan hukum digariskan atas penilaian atas fakta ( judgement of facts ) dan atas nilai ( judgement of values ). Kendati begitu, dari sisi ini Latour mengungkapkan bahwa terdapat semacam common origins dari apa yang dilakukan oleh para yuris dan ilmuwan, yang menyebabkan kemustahilan bagi  kita  untuk  membedakan  ( to  contrast )  keduanya. 34 Latour  beranggapan bahwa 35
“ In  drawing  the  distinction  between  incontrovertible  facts  and  negotiable values, modernism referred to the nature of objects, without paying proper attention  to  the  different  tasks  of  the  scientists  and  lawyers,  but  that distinction should now be made differently, by reference to the nature of the two jobs, which address causes, or cases, in common. It is now essential that science  should  not  be  asked  to  judge,  and  that  law  should  not  be  asked  to pronounce truth. ”
Tema  tentang  penilaian  ( judgement )  tersebut  sesungguhnya  memiliki  hubungan dengan fitur lainnya, yakni tentang prediktabilitas hukum yang secara fundamental berbeda dengan sains. Dalam hal ini, Latour beranggapan bahwa, 36
“ whereas scientific research can engage with turbulent or violent history of innovation and controversy, a history that is continually being renewed, law has  a  homeostatic  quality  which  is  produced  by  the  obligation  to  keep  the fragile tissue of rules and texts intact, and to ensure that one is understood by everyone at all times. ”
Pemeriksaan atas kekuatan objektif dan normatif Protokol, yang memiliki basis utama pada temuan riset ilmiah, secara esensial bergerak di antara fitur-fitur distingtif  hukum  sebagai  sebuah  rezim  pengungkapan.  Protokol  sesungguhnya
33 Id., 109.
34 Id., 113.
35 Id.
36 Id.
berada  di  persimpangan  yang  dituntut  untuk  dapat  menyampaikan  kebenaran saintifik,  serta  pada  saat  yang  sama  menetapkan  keputusan  legal.  Pada  titik  ini, persimpangan  tersebut  dapat  dijelaskan  ke  dalam  dua  pertautan.  Pertama ialah tentang  (ke)putusan  final  atau last  words di  dalam  Protokol  yang  sulit  untuk dianggap sebagai sebuah penilaian yang paripurna. Di tengah gelombang masifnya studi dan penelitian yang memproduksi pengetahuan tentang Covid-19  dan cara penanganannya,  secara  praktis  kita  belum  dapat  menemukan  penilaian  yang paripurna di dalam pengaturan melalui Protokol tersebut, baik dalam pengertian atas  fakta  maupun  nilai.  Diskursus  tentang  perbedaan ‘jarak  minimum’  untuk mencegah transmisi, perumusan standar ‘ baru ’ kualitas masker, kemampuan virus untuk dapat hidup di udara ( airborne ), hingga yang paling krusial tentang tingkat efikasi  vaksin  mengindikasikan  bahwa  Protokol  mengalami  kesulitan  untuk menerapkan  daya  normatifnya,  baik  dari  sisi  legitimasi  publik  terhadap  para pembuat  regulasi  ( authority )  maupun  sisi  fungsi  sosialnya  ( function ),  ke  tengah masyarakat. 37 Sains  secara  terus  menurus  berubah  dan  dapat  digugat  melalui mekanisme peninjauan ( review ) oleh sesama ilmuwan – per 13 Juli 2020, Pedoman Pencegahan  dan  Pengedalian  COVID-19  bahkan  telah  dilakukan  perubahan sebanyak lima kali. 38 Padahal secara tradisional, untuk dikatakan sebagai hukum Protokol  harus  bersifat  final  dan  mengungkapkan  fakta  sebagai  kebenaran – setidaknya secara normatif, atau memang di sisi lain, melalui fenomena tersebut kita memang dituntut untuk, mengutip Latour sebelumnya, memaksa sains untuk tidak ‘ menghakimi ’ dan hukum untuk tidak mengungkapkan ‘ kebenaran ’ .
Pertautan kedua ialah kerentanan prediktabilitas hukum di dalam Protokol yang  pada  gilirannya  dapat  menimbulkan  pertanyaan  terhadap  legitimasi  atas otoritas,  baik  para  ilmuan  maupun  yuris.  Sebagai  sebuah  himpunan  legal  ( legal assemblage ),  Protokol  pada  prinsipnya mengemban  ‘ homeostatic  quality ’  dan secara  konsisten  dapat  diterapkan  atas  situasi  yang  bersifat  umum.  Namun
37 Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19, Standar  APD  (Alat  Pelindung  Diri)  Untuk
Penanganan COVID-19 Di Indonesia (Revisi 3) , Jakarta, 2020,
https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/standar-apd-revisi-3.pdf.
38 Sugihantono et al., Supra note 2.
demikian,  prediktabilitas  Protokol  menjadi  kian  rentan  untuk  dipertanyakan karena penerapannya yang cenderung kasuistik dan sangat bergantung pada ragam faktor  politik-ekonomi  yang  memengaruhinya.  Prediktabilitas,  baik  dari  segi substansi  norma  maupun  praktik  institusional,  atas  apa  yang  sehat/tidak  sehat, aman/tidak  aman  menjadi  kompleks  ketika  diiringi  oleh  apa  yang  boleh/tidak, legal/ilegal. Keberlakuan Protokol dengan demikian dapat menjadi ‘ mimpi buruk ’ bukan  hanya  untuk  sains,  namun  juga  untuk  hukum  itu  sendiri – yakni  ketika temuan  saintifik diejawantahkan  ke  dalam hukum  yang  kemudian  menghasilkan sebuah  mode  atas  kesewenang-wenangan  yang  tidak  terbendung ( unfettered arbitrariness ).
Dari  tinjauan  tentang  tautan  antara  hukum  dan  sains  tersebut,  kita  bisa menemukan  sebuah  benang  merah  bahwa  Protokol  pada  prinsipnya  merupakan sebuah produk dari upaya menghimpun ( assemblage ) yang dilakukan antar aktor dengan  melibatkan  beragam  materi.  Cara  pembacaan  terhadap  Protokol  berikut pedoman-pedoman  turunannya  tersebut  menuntut  para  sarjana  hukum  untuk memeriksa lebih jauh tentang bagaimana Protokol memperlakukan yang material menjadi  bentuk  materialitas  legal – sebuah  proses  translasi  yang  tidak  bersifat linier melainkan sebuah proses plural yang berlanjut.

## Materialitas Protokol
Secara  tradisional,  hukum  memandang  perbedaan  antara  orang  dengan benda;  antara res dan persona . 39 Situasi  pandemi  ini  menuntut  kita  untuk memahami tentang bagaimana memahami materi hukum secara lebih luas untuk bukan  semata  mendudukkan  manusia  sebagai  subjek  ( anthropocentric ),  namun juga keterhubungan ( interconnectedness ) atas semua materi fisik yang bersifat non- manusia  ( non-human  actant ). 40 Materialitas  hukum  dengan  demikian  mengulas legalitas  ( legality )  melalui  pertimbangan  atas  manifestasi  material  dari  bahasa
39 Alain Pottage, Introduction: The Fabrication of Persons and Things, in Law, Anthropology, and the Constitution of the Social, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 , hlm. 1 – 39.
40 Margaret Davies, Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory, Routledge, New York, 2017, hlm. 70; Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham, 2010.
formal hukum berikut interpretasinya. 41 Dalam hal ini, materi yang bersifat non- manusia  memperoleh  agensi  sosialnya  melalui  hukum.  Untuk  itu,  hukum  bukan dianggap  sebagai  “ a  given  institution ”  maupun  “ a  practical  enforcement  of sovereignty,  political  power,  or  jurisdiction ”,  namun  justru  berisikan  “ specific expression  and  materialization  of  these  ideas  in  forms  that  are  tangible  and intangible,  as  well  as  human  and  non-human .” 42 Pandangan  ini  memandang bagaimana hukum diproduksi dan distabilkan melalui “ concrete choreography and material manifestations of legal matters . . . ” 43
Secara  normatif,  peraturan  perundangan-undangan  yang  diterbitkan  di masa bencana merepresentasikan Pandemi COVID-19 sebagai berikut:
“ . . . penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (World  Health  Organization)  sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,  menunjukkan  peningkatan  dari  waktu  ke  waktu  dan  telah menimbulkan  korban  jiwa,  dan  kerugian  material  yang  semakin  besar, sehingga  berimplikasi  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan masyarakat. 44 [. . .] penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah  meningkat  dan  meluas  lintas  wilayah  dan  lintas  negara  dan berdampak  pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan kearrtanan, serta kesejahteraaan masyarakat di Indonesia. ” 45
Hukum  merepresentasikan  COVID-19  sebagai  sebuah  bahaya  yang  mampu menyebar, secara luar biasa, menimbulkan korban jiwa, dan memiliki implikasi di banyak sektor kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Protokol, sebagai sebuah konstruk  legal,  merefleksikan  adanya  penghimpunan  (dalam  istilah  Latour assemblages ) atas  materi  dan  materialitas.  Dengan  berpedoman  pada  Protokol,
41 Hyo  Yoon  Kang  and  Sara  Kendall,  “Legal  Materiality,”  in  The  Oxford  Handbook  of  Law  and Humanities,  ed.  Simon  Stern,  Maksymilian  Del  Mar,  and  Bernadette  Meyler,  Oxford  University Press, Oxford, 2020, hlm 28.
42 Id., hlm. 29.
43 Id.
44 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. L.N.R.I Tahun 2020 Nomor 87
45 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
pengaturan tentang pembatasan sosial masyarakat juga wajib mengacu pada kajian epidemiologis  dan  aspek  lainnya  (politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  agama, pertahanan, dan keamanan). 46 Di sini, hukum perlu dipandang bukan hanya sebagai pembentuk  ( constitutive )  atas  materi,  namun  sebaliknya,  materi  yang  dianggap sebagai  pembentuk  hukum.  Hal  ini  didasari  oleh  pemahaman  bahwa  hukum, sebagai  sebuah  rezim  pengungkapan  yang  memiliki  kemampuan  untuk mengumpulkan  atau association – sebuah  kemampuan  dasar  yang  tidak  dimiliki oleh sains. 47
Di  dalam  Protokol,  kita  dapat  memperoleh  refleksi  bahwa  hukum  adalah masker, handsanitizer , café tempat seseorang minum kopi, ruang kerja, gerbong di dalam  kereta  rel  listrik,  bahkan  aplikasi  pelacak  infeksi  virus.  Seluruh  materi tersebut  mengemban  implikasi  sosio-legal  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini,  hingga kuartal ketiga 2020 pemerintah telah menerbitkan beragam pedoman berbasiskan Protokol  Kesehatan  ke  dalam  banyak  area,  sebagai  contoh:  Pedoman  Penerapan Kesejahteraan  Hewan  pada  Pemotongan  Hewan  Kurban,  Standar  APD  untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, pandemi di laut, penanganan kasus berbasis gender dan perdagangan orang, penyesuaian kebijakan pembelajaran dan belajar dari rumah  di masa pandemi, imunisasi, hingga perubahan perilaku penanganan COVID-19.  Bahkan  dalam  konteks  hukum  pidana,  di  tengah  jamaknya  kasus penimbunan  obat  dan  alat  pelindung  diri,  representasi  legal  atas  materi-materi tersebut  turut  memengaruhi  diskurus  tentang mala  in  se (perbuatan  yang  salah secara moral) dan mala prohibita (perbuatan yang salah berdasarkan peraturan) sebagai dasar dalam hukum pidana, terlebih di tengah abstraknya konstruksi legal tentang ‘ korban ’ di masa pandemi. 48
46 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020    tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). B.N.R.I Tahun 2020 Nomor 326
47 Alain Pottage, The Materiality of What?, Journal of Law and Society 39, no. 1, 167 – 183, 2012.
48 Mohammad Faisol Soleh, Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen, Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1, 1 – 31, 2020; Erwin  Ubwarin  and  Patrick  Corputty,  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Keadaan  Darurat Bencana  COVID-19,  Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum  9,  no.  1,  1 – 6,  2002;  Fadhil  Yazid,  Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien COVID-19 Di Indonesia, Jurnal Belo 6, no. 1, 60 – 72, 2020.
Secara genealogis, perkembangan teknologi dan sains, seperti bioteknologi, stem cells atau sel punca, bahkan internet, telah jamak menjadi objek tinjauan dan penelahaan  dari  para  sarjana  hukum,  khususnya  dari  lensa  antropologi.  Sebagai pengembangan dari pemikiran Latour tentang penghimpunan ( assemblage ), materi memanifestasikan dan dimanifestasikan oleh hukum. Pada tiap-tiap kasus tersebut, menurut Pottage, “. . . kategorisasi atas sebuah entitas sebagai orang atau sebuah benda  bergantung  pada  perbedaan  yang  tidak  pasti  daripada  sebuah  pemisahan yang melekat.” 49 Sesuatu yang material untuk itu memiliki peran keagenan, yang menurut Philippopoulos-Mihalopoulos muncul melalui penghimpunan- penghimpunan  ( assemblages ) atas  materi,  yang  kemudian  membentuk  sebuah keberadaan  material-legal. 50 Hukum  dengan  begitu  bukan  hanya  teks  ataupun putusan pengadilan, hukum adalah sesuatu yang konkret, material. Hukum adalah “. . . trotoar, lampu lalu lintas, tudung di pusat perbelanjaan, kerudung di sekolah, sel di Guantanamo, pengaturan tempat duduk di pertemuan, risotto di restoran .” 51
Untuk itu, lanjutnya, “ materialitas hukum sebagai kemunculan yang tidak bertumpu pada semantik atau pemahaman positivis yang ada tentang hukum, melainkan pada tataran mikro-observasi yang terus menerus berbenturan satu sama lain, sehingga memungkinkan kemunculan material yang berkelanjutan. ” 52
Menyitir  argumentasi  Latour  tentang  hukum  sebagai  sebuah  rezim pengungkapan ( regime of enunciation ), McGee mengungkapkan bahwa isi ( content ) dari  hukum  terikat  dan  sepenuhnya  identik dengan  kondisi  pengungkapan  yang dikemas  ke  dalam  perlengkapan  hukum  ( legal  devices ). 53 Perlengkapan  hukum menurutnya  adalah  “ himpunan  sebagian  besar  makhluk  non-hukum  yang dikerahkan  untuk  tujuan  hukum,  yaitu  untuk  memberikan  konsistensi  dan objektivitas, serta arah kepada lintasan hukum tertentu .” 54 Materi dan materialitas
49 Pottage , Supra note 39, hlm. 5.
50 Philippopoulos-Mihalopoulos , Supra note 26, hlm. 412.
51 Id.
52 Id.
53 Kyle McGee, “On Devices and Logics of  Legal Sense: Toward Socio - Technical Legal Analysis,”  in Latour and the Passage of Law, ed. Kyle McGee, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, hlm. 64; Pottage, Supra note 47.
54 McGee, Supra note 53, hlm. 64.
mengalami penyingkatan ( streamline ) yang membentuk sebuah lintasan legal ( legal trajectory )  yang  menjadikannya  sebuah  konstruk  hukum – sebuah  proses  yang diistilahkan  oleh  McGee  sebagai jurimorph . 55 Menurutnya, jurimorph merupakan salah satu upaya pengayaan studi sosio-legal yang dipahami sebagai “sebuah alat semiotik untuk menangkap terjemahan tertentu yang harus mendahului masuk ke lintasan dan yang menghasilkannya ke dalam sebuah figur hukum baru. ” 56
Konsep  ini  kemudian  menjadi  penting  bagi  kita  dalam  memandang bagaimana materialitas di masa pandemi Covid-19 mengalami jurimorph . Protokol merupakan  sebuah legal  device di  dalam  sebuah  praktik legal assemblages , yang menghimpun temuan-temuan sains dan teknologi ke dalam proses pengungkapan ( enunciation ) hukum. Hukum di satu sisi memberikan makna atas seluruh materi yang relevan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan pada saat yang sama di sisi lain, ragam materi yang ada, yang dijustifikasi melalui analisis  saintifik  dan  pertimbangan  kepemerintahan,  turut  membentuk  hukum. Dalam  konteks  tersebut,  materialitas  hukum  dengan  demikian  dapat  dipahami sebagai “ artikulasi  sementara  dan  tidak  stabil  dari  suatu  materi  melalui  praktik interpretatif daripada sebagai sebuah stasis naturalis atau esensialis atas sebuah materi  fisik .” 57 Sebagai  konsekuensi,  Protokol  sesungguhnya  sedang  membentuk sebuah lintasan yang diperoleh berdasarkan materi-materi yang direpresentasikannya  dalam  rangka  tujuan  bersama:  untuk  meratakan  kurva ( flattening the curve ) penyebaran virus. Protokol mengalami jurimorph setidaknya melalui  argumentasi  pengadilan  yang  mempertimbangkan  bahwa  pelanggaran atasnya  (semisal  tidak  mengenakan  masker  atau  mengenakannya  secara  tidak
55 McGee,  On  Devices  and  Logics  of  Legal  Sense:  Toward  Socio-Technical  Legal  Analysis;  Bruno Latour,  The  Strange  Entanglement  of  Jurimorphs,  in  Latour  and  the  Passage  of  Law,  ed.  Kyle McGee, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015 , hlm. 331 – 353.
56 Kyle McGee, “Introduction,” in Latour and the Passage of Law, ed. Kyle McGee, Edinbur gh University Press, Edinburgh, 2015 , hlm. 7 – 8.
57 Hyo Yoon Kang , Supra note 41, hlm. 463.
tepat di ruang publik) bukan hanya sebagai pelanggaran norma tertulis, tetapi juga tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 58

## Protokol dan Praktik Kepenataan
Refleksi  atas  penghimpunan  ( assemblages ) pada  bagian  sebelumnya menggiring pemeriksaan lebih jauh ke dalam gambaran tentang pelaksanaan kuasa atau power melalui  Protokol  Kesehatan.  Titik  pijak  yang  paling  relevan  untuk memulai ulasan ini, sebagaimana telah pula dilakukan oleh banyak studi, ialah dari konsepsi biopolitics oleh  Foucault,  sebuah  bentuk  kuasa  yang  produktif  dalam mengelola sebuah populasi atau kelompok masyarakat. 59 Sebelum bergerak lebih jauh, perlu kiranya mengutip satu bagian krusial dari Protokol (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020) yang mencermikannya sebagai sebuah praktik biopower .
“ Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung  agar  tercapai  tujuan  yang  diharapkan.  Untuk  itu  berbagai kebijakan  percepatan  penanganan  COVID-19  harus  tetap  mendukung keberlangsungan  perekonomian  dan  aspek  sosial  masyarakat  .  .  . Masyarakat  harus  melakukan  perubahan  pola  hidup  dengan  tatanan  dan adaptasi kebiasaan yang baru ( new normal ) agar dapat hidup produktif dan terhindar  dari  penularan  COVID-19.  Kedisiplinan  dalam  menerapkan prinsip  pola  hidup  yang  lebih  bersih  dan  sehat  merupakan  kunci  dalam menekan  penularan  COVID-19  pada  masyarakat,  sehingga  diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. ”
Agar  masyarakat  bisa  tetap  produktif  (secara  ekonomi)  dan  sehat,  Protokol menghendaki  adanya  kedisiplinan  warga  untuk  patuh,  salah  satunya,  terhadap setiap  upaya  pencegahan  kemungkinan  penyebaran  virus  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Sebagai hasil, terinformasikan dari temuan para ilmuwan dalam dan luar negeri, pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020,  yang
58 Misalnya  tercermin  di  dalam  beberapa  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pelanggaran protokol.  Lihat  Putusan  Nomor  2888/Pid.C/2020/PN  Bjn,  61/Pid.C/2021/PN  Bjn; 42/Pid.C/2021/PN Bjn.
59 Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-76, Picador, New York, 2003; Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-78, ed. Michel Senellart, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
dipahami sebagai “ pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang  diduga  terinfeksi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sedemikian  rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). ” Dua manifestasi saintifik ke dalam konstruk legal tersebut mengindikasikan bahwa  Protokol  terperangkap  di  antara  dua  kutub bio-power yaitu:  disiplin  dan pemerintahan. 60 Pada  kutub  yang  pertama, Protokol  mengindikasikan  adanya kerumunan  pendisiplinan  ( swarming  discipline )  yang  diperoleh  melalui desentralisasi  tindakan  pengendalian  oleh  penguasa  atas  masyarakatnya. 61 Termometer dan pencatatan identitas di hampir seluruh ruang publik, pemantauan interaksi dan komunikasi publik baik dalam maupun luar jaringan, hingga pelbagai tindakan  koersif  atas  para  pelangga , menggambarkan  teknologi  keamanan  yang masif dan sistemik berdasarkan Protokol. 62 Sebagai hukum, Protokol merupakan sebuah praktik institusional atau “ continuum of apparatuses ” , berjenjang dari level nasional,  provinsi,  kota/kabupaten,  hingga  rukun  warga/tetangga.  Dalam kaitannya  dengan  hal  ini,  pada  periode  awal  wabah  Covid-19  terjadi  di  Italia misalnya,  filsuf  Giorgio  Agamben  merujuk  praktik  penanganan  dalam  bentuk pengekangan negara atas individu di masa tersebut sebagai dampak represif dari praktik  biopolitik  negara;  sebuah  praktik  mengecualikan  ( state  of  exception ). 63
Narasi  tentang  tindakan  represif  negara  merupakan  buah  dari  otoritas  represif negara yang ditambah dengan otoritas para ahli ( the authority of experts ), atau yang disebut Agamben sebagai “ techno-medical despotism. ” 64
60 Victor Tadros, Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault, Oxford Journal of Legal Studies 18, no. 1, 1998, hlm. 93; Thomas Lemke, Biopolitics: An Advanced Introduction, New York University Press, New York & London, 2011).
61 Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  41  Tahun  2020  tentang  Pengenaan  Sanksi Terhadap  Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
62 Hasan et al., Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and It Influence on Indonesian Criminal Law Angka Pencurian Jan- Mei.”
63 Giorgio  Agamben,  L’invenzione  Di  Un’epidemia,  Quodlibet,  accessed  October  16,  2020, https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia.
64 Christopher Caldwell, Meet the Philosopher Who Is Trying to Explain the Pandemic, The New York Times, 21 Agustus 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio- agamben-philosophy-coronavirus.html.
Sedangkan  pada  kutubnya  yang  lain,  pemerintahan  atau government , Protokol  merefleksikan  adanya  tindakan  kepenataan  yang  masif  dalam mengoordinasikan  ragam area  yang  centang perenang di  tubuh  pemerintah  dari pusat  hingga  daerah. Government , merujuk  pada  pemikiran  Foucault,  dipahami sebagai “. . . a right manner of disposing things so as to lead not to the form of the common good, as the jurists ’ texts would have said, but to an end which is ‘ convenient ’ for  each  of  the  things  that  are  to  be  governed . ” 65 Dalam  pemahaman  ini,  lanjut Foucault, kepenataan bukanlah terkait dengan penerapan hukum, namun tentang “. . . disposing things: that is to say, of employing tactics rather than laws, and even of using laws themselves as tactics – to arrange things in such a way that, through a certain  number  of  means,  such  and  such  ends  may  be  achieved . ” 66 Kita  dapat menemukan kepenataan tersebut melalui ragam penyesuaian di banyak lini tugas pemerintah,  seperti  transportasi  umum,  ketenagakerjaan,  pariwisata,  lalu  lintas, pendidikan, pemilihan kepala daerah, hingga praktik hukum dan peradilan.
Konteks  pendisplinan/kepenataan  di  Indonesia  menunjukkan  hubungan sains-hukum yang relatif berbeda dari istilah techno-medical despotism Agamben sebelumnya – utamanya  dari  sisi  politik-ekonomi.  Mengacu  pada  analisis Wiratraman, tindakan kepenataan di masa pandemi ini dipengaruhi oleh kondisi democratic backsliding yang tengah terjadi dalam rentang lima tahun terakhir yang cenderung anti-sains. 67 Pada saat yang sama, kondisi anti-sains ini berada di dalam lima  indikasi  lingkungan  yang  menurut  Mietzner  menjadi  faktor  pendorong, meliputi:  “terbitn ya  populisme,  meningkatnya  konservatisme  agama, memuncaknya  polarisasi  politik-ideologis,  memburuknya  korupsi  politik  dan klientelisme,  dan  bertumbuhnya  kepercayaan  atas  aktor-aktor  elit  anti- demokrasi.” 68 Tanpa  kita  sadari,  dan  ini  sekaligus  kritik  terhadap  ulasan  (legal) yang  ada  tentang  Protokol  Kesehatan  dan  implementasinya  di  Indonesia,  bahwa
65 Michel  Foucault,  “Governmentality,”  in  The  Foucault  Effect:  Studies  in  Governmentality,  ed. Graham Burcell, Colin Gordon, and Peter Miller, The University of Chicago Press, Chicago, 1991, hlm. 95.
66 Id, Thomas Lemke, “Foucault, Governmentality, and Critique,” Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 14, no. 3, 2002, hlm. 37 – 41.
67 Wiratraman, Supra note 4.
68 Mietzner , Supra note 8, hlm. 3.
objektivitas  dan  normativitas  hukum  bersumber  dari  kekuasaan  tertinggi  yang, menurut  Agamben,  tercermin  dari  eksepsi  ( exceptio ) .  Menurutnya,  “struktur kekuasaan  tertinggi  hukum,  yaitu  kekuasaan  khusus  dan  orisinal  hukum  itu, memiliki bentuk suatu keadaan eksepsi yang di dalamnya fakta dan hukum tidak bisa  dibedakan.  Kehidupan  yang  memang  diwajibkan  itu  pun  pada  akhirnya terkandung dalam dunia hukum hanya lewat presuposisi atas ekslusi inklusifnya, yaitu hanya dalam suatu exceptio .” 69
Untuk  itu,  berbeda  dengan  Mietzner  dan  Wiratraman  yang  memosisikan negara  yang  cenderung  anti-sains,  artikel  ini  berpendapat  bahwa  problematika utama  dalam  tata  kelola  penanganan  COVID-19  terletak  pada  manifestasi  atau performativitas sains-hukum, atau singkatnya pada taktiknya. Relasi sains-hukum yang  dimanifestasikan  melalui  pengelolaan  risiko,  yang  dapat  menegosiasikan antara  kesehatan  dan  kesejahteraan  publik,  pada  gilirannya  dapat  membuang ( dispose ) entitas atau pihak tertentu yang dikecualikan. 70 Relasi sains-hukum yang demikian tidak dapat dilepaskan dari bentuk penerapan pendekatan pengelolaan risiko  di  dalam  hukum,  terutama  pidana. 71 Seluruh  perlengkapan  teknologi aparatur  hukum  di  Indonesia  (tercermin  misalnya  di  dalam  indikator  di  dalam statistik  kriminalitas  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik)  mencermikan pendekatan  ini,  yang  pada  akhirnya  bertumpu  pada  keadilan  yang  bersifat aktuarial – yang  mengacu  pada  penilaian  dan  pengelolaan  atas  proyeksi  risiko  di masyarakat. 72 Sains dengan demikian turut membentuk bagaimana hukum bekerja secara normatif dan pada titik tertentu, di bawah payung objekvitasnya, untuk bisa menyembunyikan  proses  politik  di  balik  sifat  koersif  hukum.  Hal  ini  tentu  tidak
69 Giorgio  Agamben,  Homo  Sacer:  Kekuasaan  Tertinggi  Dan  Kehidupan  Telanjang,  IRCiSoD, Yogyakarta, 2020, hlm. 50 – 51.
70 Anton Novenanto et al., “New Marginals, Old Marginals in the Age of Covid - 19 in Indonesia,”
Jurnal Masyarakat dan Budaya 23, no. 1, 2021, hlm.  27 – 38.
71 Malcolm M. Feeley and Jonathan Simon, The New Penology: Notes of the Emerging Strategy of Corrections  and  Its  Implications,  Criminology  30,  no.  4,  1992,  hl.  449 – 474;  Jonathan  Simon, Punishment and the Political Technologies of the Body, in The SAGE Handbook of Punishment and Society, SAGE, London, 2013, hlm. 60 – 89.
72 Nikolas Rose, Pat O’Malley, and Mariana Valverde, Governmental ity, Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2, 2006,  hlm.  83 – 104;  Jonathan  Simon,  Governing  through  Crime:  How  the  War  on  Crime Transformed American Democracy, Oxford University Press, New York, 2007.
hanya terjadi di Indonesia, namun juga di banyak negara yang berpredikat sebagai negara liberal-demokratis. 73
Protokol  Kesehatan,  yang  bekerja  di  antara  disiplin  dan  kepemerintahan, dengan  demikian  tidak  hanya  berlaku  pada  aspek  pertama  namun  juga dioperasikan melalui yang kedua. Ulasan yang menyatakan bahwa hukum di masa pandemi,  dalam  bentuk  Protokol,  telah  bertindak  represif  justru  mengaburkan pandangan  bahwa  hukum  merupakan  sebuah  taktik  yang  dioperasikan  untuk memproduksi  kehidupan.  Pandemi  Covid-19  tengah  menuntut  kita  untuk memikirkan  kembali  objektivitas  dan  normativitas  hukum  dalam  rangka menyediakan  sebuah  lintasan  hukum  menuju  keadilan  berdasarkan  konstitusi. Lintasan  hukum  tersebut  berada  di  antara  dua  dimensi  relasi  kuasa:  antara objektivitas sains dan etika politik. Pandemi saat ini dengan begitu membuka ruang untuk  merumuskan  apa  yang  disebut  Schubert  sebagai democratic  biopolitics. 74
Menurutnya,
“ While more democratic deliberation of biopolitics is needed, the pandemic calls for guidance by science and careful politics, severely limited by the rule of law and checks and balances that defend democracy against authoritarian ambitions.  Legal  proportionality  should  be  the  answer  of  democratic biopolitics to populist calls for repression. ” 75
Melalui ulasan tentang genealogi hukum ini, kita dapat memahami bahwa kehidupan manusia sesungguhnya rentan untuk direduksi ke dalam bentuk kondisi biologis semata yang kerap menanggalkan dimensi sosial dan politiknya. Rangkaian analisis  sebelumnya  pada  saat  yang  sama  menghendaki  adanya  demokratisasi pengetahuan,  yang  dalam  perspektif  materialitas  legal  membentuk  representasi materi melalui hukum. Sebagai catatan terakhir, upaya (re)produksi dan diseminasi pengetahuan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  melalui  laman  covid19.go.id misalnya, merupakan langkah yang, walaupun jarang dilakukan dalam kesempatan
73 Nicola  Lacey,  The  Prisoners’  Dilemma:  Political  Economy  and  Punishment  in  Contemporary Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
74 Karsten  Schubert,  “Crying  for  Repression:  Populist  and  Democratic  Biopolitics  in  Times  of COVID- 19,” Critical  Legal  Thinking ,  last  modified  2020,  accessed  May  20,  2020, https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and- democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/.
75 Id.
lain,  menjadi  katalisator  dalam  menjembatani  hukum  dan  sains.  Hukum  harus mampu menjadi pedoman, atau dalam istilah sebelumnya menegosiasikan, antara ekstrim otoritarianisme politik di satu sisi, dan sains di sisi lain. Senada dengan Van Den Berge, yang perlu kita antisipasi ialah bukan apa yang sedang terjadi pada saat pandemi, namun apa yang akan terjadi setelahnya. 76

## Penutup
Artikel  ini  mengajak  para  sarjana  hukum  untuk  mundur  sejenak, memandang hal yang mikro dalam proses yang lamban, dalam memahami asal-usul serta bekerjanya hukum di masa pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan salah satu  cara  untuk  membantu  kita  dalam  memahami  Protokol  Kesehatan  sebagai hukum  di  masa  pandemi.  Sebagai  sebuah  konstruk  legal,  Protokol  memperoleh justifikasi  genealogis  dari  tiga  aspek  diskursif,  meliputi:  posisi  Protokol  di persimpangan  antara  bekerjanya  hukum  dan  sains,  representasi  Protokol  atas tatanan materi dan materialitas hukum, dan kuasa ( power ) yang imanen di dalam operasionalisasi Protokol. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pemahaman tentang objektivitas dan normativitas hukum dengan demikian tidak dapat  lagi  dilihat  sebagai  sebuah  lintasan  yang  linier  dan  satu  arah,  melainkan proses  yang  bersifat  plural  dan  mikro.  Bagaimanapun,  relasi  hukum-sains  pada prinsipnya  menghendaki  adanya  praktik  oleh “massa  kritis  yang  berkelanjutan” dalam memberikan makna dan arah yang baru terhadap hukum. 77 Cara pandang ini dapat  membuka  jalur-jalur  ( avenues )  pemikiran  lebih  jauh  tentang  etika  dan tatanan kenormalan baru di dalam disiplin ilmu hukum dan sains – sesuatu yang tentunya belum dapat diungkapkan lebih jauh melalui artikel ini.
76 Lukas  van  den  Berge,  Biopolitics  and  the  Coronavirus:  Foucault,  Agamben,  Žižek,  Netherlands Journal of Legal Philosophy, no. 49, 2020 , hlm. 3 – 6.
77 Margaret Davies, The Law Becomes Us: Rediscovering Judgment, Feminist Legal Studies 20, 2012, hlm. 167 – 181.

## Daftar Pustaka
Buku:
Agamben,  Giorgio.  Homo  Sacer:  Kekuasaan  Tertinggi  Dan  Kehidupan  Telanjang. IRCiSoD, Yogyakarta, 2020.
Bennett, Jane. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, Duke University Press, London, 2010.
Davies,  Margaret.  Law  Unlimited:  Materialism,  Pluralism,  and  Legal  Theory,
Routledge, New York, 2017.
Foucault,  Michel.  “Governmentality.”  In  T he  Foucault  Effect:  Studies  in Governmentality,  edited  by  Graham  Burcell,  Colin  Gordon,  and  Peter  Miller, The University of Chicago, Chicago, 1991.
——— . Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-78. Edited by Michel Senellart, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
———.  “Society  Must  Be  Defended:  Lectures  at  the  College  de  France,  1975 -76, Picador, New York, 2003.
Hart, H.L.A. The Concept of Law. 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012. Kang,  Hyo  Yoon.  “Law’s  Materiality.” In  Routledge  Handbook  of  Law  and  Theory, edited by Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, 453 – 474, Routledge, London, 2018.
Kang, Hyo Yoon, and Sara Kendall. “Legal Materiality.” In The Oxford Handbook of Law  and  Humanities,  edited  by  Simon  Stern,  Maksymilian  Del  Mar,  and Bernadette Meyler, Oxford University Press, Oxford, 2020.
Lacey,  Nicola.  The  Prisoners’  Dilemma:  Political  Economy  and  Punishment  in Contemporary Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
Lamond, Grant. “The Rule of Recognition and the Foundations of a Legal System.” In Reading  HLA  Hart’s  The  Concept  of  Law,  edited  by  Luís  Duarte  D’Almeida, James Edwards, and Andrea Dolcetti, 179 – 225, Hart Publishing,  Oxford and Portland, 2013.
Latour, Bruno. “Scientific Objects and Legal Objectivity.” In Law, Anthropology, and the Constitution of the Social, edited by Alain Pottage and Martha Mundy, 73 – 114, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
———.  The  Making  of  Law:  An  Ethnography  of  the  Conseil  d’Etat ,  Polity  Press, Cambridge, 2002.
———. “The Strange Entanglement of Jurimorphs.” In Latour and the Passage of Law, edited by Kyle McGee, 331 – 353, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015. Lemke,  Thomas.  Biopolitics:  An  Advanced  Introduction,  New  York  University  Press, New York & London, 2011.
Maccormick, Neil. H.L.A Hart. 2nd ed., Stanford University Press, Stanford, 2008. McGee, Kyle. “Introduction.” In Latour and the Passage of Law, edited by Kyle McGee,
1 – 16, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
———.  “On  Devices  and  Logics  of Legal  Sense:  Toward  Socio-Technical  Legal Analysis.”  In  Latour  and  the  Passage  of  Law,  edited  by  Kyle  McGee,  61– 92, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
Pottage,  Alain.  “Introduction:  The  Fabrication  of  Persons  and  Things.”  In  Law, Anthropology, and the Constitution of the Social, 1 – 39, Cambridge University

## Press, Cambridge, 2004.
Simon,  Jonathan.  Governing  through  Crime:  How  the  War  on  Crime  Transformed American Democracy, Oxford University Press, New York, 2007.
———.  “Punishment  and  the  Political  Technologies  of  the  Body.”  In  The  SAGE Handbook of Punishment and Society, 60 – 89, 2013.
Sugihantono, Anung, Erlina Burhan, Erlang Samuedro, Aryati, and Et.al. Pedoman Pencegahan  Dan  Pengendalian  Coronavirus  Disease  (COVID-19),  Jakarta, 2020.
Warburton, Eve . “A New Developmetalism in Indonesia?” In The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond, edited by Hal Hill  and  Siwage  Dharma  Negara,  34 – 56,  ISEAS – Yusof  Ishak  Institute, Singapore, 2019.
Žižek,  Slavoj.  Pandemic!  Covid -19  Shakes  the  World.  New  York,  OR  Books,  London, 2020.

## Jurnal:
Abdullah, Irwan. “COVID - 19: Threat and Fear in Indonesia.” Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12, no. 5, 2020, hlm. 488 – 490. Arianti,  V,  and  Muh  Taufiqurrohman. “Security  Implications  of  COVID -19  for Indonesia.” Counter Terrorist Trends and Analyses 12, no.3, 2020, hlm. 13 – 17.
Van D en Berge, Lukas. “Biopolitics and the Coronavirus: Foucault, Agamben, Žižek.” Netherlands Journal of Legal Philosophy, no. 49, 2020, hlm. 3 – 6.
Bourdieu,  Pierre.  “The  Force  of  Law:  Toward  a  Sociology  of  the  Juridical  Field.” Hastings Law Journal 38, no. 5 (1987): 805.
Colombo,  Enzo.  “Human  Rights -Inspired  Governmentality:  COVID-19  through  a Human Dignity Perspective.” Critical Sociology , 2020, hlm. 1-11.
Davies,  Margaret.  “The  Law  Becomes  Us:  Rediscovering  Judgment.”  Feminist  Legal Studies 20, 2012, hlm. 167 – 181.
Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. “ Two Decades of Refo rmasi in Indonesia: Its Illiberal Turn .” Journal of Contemporary Asia 00, no. 00 , 2019, hlm. 1 – 22. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922.
Feeley, Malcolm M., and Jonathan Simon. “The New Penology: Notes of the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications.” Criminology 30, no. 4 , 1992, hlm.
449 – 474.
Greene, Jamal. “The Anticanon.” Harv. L. Rev. 125 , 2011, hlm. 379.
Hannah,  Matthew,  and  with  Jan  Simon  Hutta  and  Christoph  Schemann.  “Thinking Corona Measures with Foucault.” European Journal of Cultural Studies 7, no. 2, 2020, hlm. 1 – 31.
Hasan, Ida, Holy One Singadimedja, Yogi Yasa Wedha, Sara Ida, and Magdalena Awi.
“Street Crime during Covid -19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory  and  It  Influence  on  Indonesian  Criminal  Law  Angka  Pencurian  Jan- Mei.”  International  Journal  of  Science,  Technology  &  Management  2 ,  2020, hlm. 46 – 54.
Henry,  Brandy  F.  “Social  Distancing  and  Incarceration:  Policy  and  Management Strategies  to  Reduce  COVID-19  Transmission  and  Promote  Health  Equity Throug h Decarceration.” Health Education and Behavior 47, no. 4 , 2020, hlm.
536 – 539.
Juliani,  Henny.  “Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dalam  Penanganan Pandemi  Covid-19  Melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020.” Administr ative Law & Governance Journal 3, no. 2, 2020, hlm. 329 – 348.
Kale- Lostuvali, Elif. “Two Sociologies of Science in Search of Truth: Bourdieu Versus Latour.” Social Epistemology , 2015, hlm. 1-24.
Kloet,  Jeroen  de,  Jian  Lin,  and  Yiu  Fai  Chow.  “‘We  Are  Doing  Better’:  Biopolitical Nationalism  and  the  COVID- 19  Virus  in  East  Asia.”  European  Journal  of Cultural Studies 23, no. 4, 2020, hlm. 635 – 640.
Lemke,  Thomas.  “Foucault,  Governmentality,  and  Critique.”  Rethinking  Marxism:  A Journal of Economics, Culture & Society 14, no. 3, 2002, hlm. 37 – 41. Lim, Ernest. “Of `Landmark’ or `Leading’ Cases: Salomon’s Challenge.” Journal of Law and Society 41, no. 4, 2014, hlm. 523 – 50. Mietzner,  Marcus.  “Populist  Anti -Scientism,  Religious  Polarisation,  and Institutionalised Co rruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID- 19 Response.” Journal of Current Southeast Asian Affairs , 2020, hlm. 1- 23.
Novenanto,  Anton,  Baswara  Kristama,  Yuni  Kurniawaty,  Lutfi  Amiruddin,  Fitri Widowati, Nuzul Solekhah, Laila Azkia, et a l. “New Marginals, Old Marginals in the Age of Covid- 19 in Indonesia.” Jurnal Masyarakat dan Budaya 23, no.
1, 2021, hlm. 7 – 38.
Nurfurqon,  Ardika.  “Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan Covid- 19: Perspektif Hukum Administrasi.” Jurnal Yusti ka 23, no. 1, 2020, hlm. 13 – 23. Philippopoulos- Mihalopoulos,  Andreas.  “Critical  Autopoiesis  and  the  Materiality  of Law.” International Journal for the Semiotics of Law 27, no. 2 , 2014, hlm. 389 – 418.
Pottage, Alain. “The Materiality of What?” Journal of Law and Society 39, no. 1, 2012, hlm. 167 – 183.
Rose, Nikolas, Pat O’Malley, and Mariana Valverde. “Governmentality.” Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2, 2006, hlm. 83 – 104.
Soleh,  Mohammad  Faisol.  “Penimbunan  Alat  Pelindung  Diri  Pada  Masa  Pandemi Covid-19:  Kajian  Huku m  Pidana  Bidang  Perlindungan  Konsumen.”  Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1, 2020, hlm. 1 – 31.
Tadros, Victor. “Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault.”
Oxford Journal of Legal Studies 18, no. 1, 1998, hlm. 75 – 103. Ubwarin,  Erwin,  and  Patr ick  Corputty.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam Keadaan Darurat Bencana COVID- 19.” Mizan:  Jurnal Ilmu Hukum 9,  no. 1 , 2020, hlm. 1 – 6.
Wiratraman,  Herlambang  Perdana.  “Does  Indonesian  COVID -19  Emergency  Law Secure Rule of Law and Human Rights?” Journal of Southeast Asian Human Rights 4, no. 1, 2020, hlm. 306 – 334.
Yazid,  Fadhil.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pengambilan  Paksa  Jenasah Pasien COVID- 19 Di Indonesia.” Jurnal Belo 6, no. 1 , 2020, hlm. 60 – 72.

## Web
Agamben,  Giorgio.  “L’invenzione  Di  Un’epidemia.” Quodlibet.  Last  modified  2020. Accessed  October  16,  2020.  https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l- invenzione-di-un-epidemia.
Caldwell, Christopher. “Meet the Philosopher Who Is Trying to Explain the Pandemic.” The New York Times, August 21, 2020.
https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio-agamben- philosophy-coronavirus.html.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Standar APD (Alat Pelindung Diri) Untuk  Penanganan  COVID-19  Di  Indonesia  (Revisi  3).  Jakarta,  2020. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/standar-apd- revisi-3.pdf.
Ramadayanti,  Ega.  “COVID -19  Dalam  Perspektif  One  Health  Approach  Dan  Law Enforcement.” PLEADS Universitas Padjajaran. Last modified 2020. Accessed October  19,  2020.  https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one- health-approach-dan-law-enforcement/#_ftn10.
Schubert,  Karsten.  “Crying  for  Repression:  Populist  and  Democratic  Biopolitics  in Times of COVID- 19.” Critical Legal Thinking. Last modified 2020. Accessed May 20, 2020. https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-
repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/.

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2888/Pid.C/2020/PN Bjn. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 61/Pid.C/2021/PN Bjn. Puusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 42/Pid.C/2021/PN Bjn.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No  11/2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  41  Tahun  2020  tentang Pengenaan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Berita Daerah Provinsi DKI Tahun 2020 Nomor 72010)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.