## OPTIMALISASI POTENSI DANA  ZAKAT, INFAQ, SADAQAH DALAM PEMERATAAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)
Sumadi STIE-AAS Surakarta Email: sum_1924@yahoo.com

## ABSTRACT
Economic activity is something that can not be separated from human life especially good for  a  country  or  region.  Along  with  the  times,  of  the  needs  of  humans  increase  therefore  the economy is continuously growing and changing.  Islamic philanthropy has an important role in the economy. an instrument of philanthropy is the mechanism of transfer of the rich to the poor is  right  on  target.  At  the  same  time,  the  Islamic  philanthropy  instrument  acts  as  an  effective social safety net. With the transfer of income from the rich to the poor, there will be an increase in demand for goods and services from the poor, who are generally basic needs. Judging from the type of funding source, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) with the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential for enormous ZIS.
The  methodology  in  this  study  used  a  qualitative  phenomenological  approach,  so  that research  results  in  accordance  with  the  facts  on  the  ground.  Source  of  data  derived  from primary  data  and  secondary  data.  While  data  collection  techniques  with  in-depth  interviews, documentary studies, as well as participant observation.
Potential national charity reached 19.3 trillion. While Hafidhuddin (2010), said that the potential of zakat in Indonesia reached 80 trillion annually (this potential, before accounting for the  funds  infaq  and  sadaqah  untapped  in  the  community  as  a  source  of  funds  are  voluntary sadaqah infaq. Potential Zakat, Infaq, Shodaqoh Sukoharjo regency of 1.6 M / year average of 30%  in  the  form  of  zakat  profession  dominated  by  civil  servants  and  the  percentage  of individuals still need to be improved and 70% is still a infaq shodaqoh ".
Keyword: Infaq Zakat and Sadaqah Sukoharjo, Poverty

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  merupakan  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan manusia  apalagi  baik  bagi  sebuah  negara ataupun  daerah.  Seiring  perkembangan zaman  ,tentu    kebutuhan    terhadap  manusia bertambah  oleh  karena  itu  ekonomi  secara terus-menerus  mengalami  pertumbuhan  dan perubahan. filantropi  Islam  memiliki  peran penting  dalam  perekonomian.  Menurut
Wibisono (2009), instrumen filantropi adalah  mekanisme  transfer  dari  kelompok kaya  kepada  kelompok  miskin  yang  tepat sasaran.  Pada  saat  yang  sama,  instrumen filantropi  Islam  berperan  sebagai  jejaring pengaman  sosial  yang  efektif.  Dengan adanya  transfer  pendapatan  dari  kelompok kaya  ke  kelompok  miskin,  akan  terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya
kebutuhan  dasar.    Dilihat  dari  jenis  sumber dananya,  Zakat,  Infak,  Sadaqah  (ZIS) dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,  Indonesia  memiliki  potensi  dana  ZIS yang sangat besar.
Zakat sebagai rukun Islam merupakann  kewajiban  setiap  muslim  yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang
berhakmenerimanya  dengan  pengelolaan yang  baik,  zakat  merupakan  dana  potensial yangdapat  dimanfaatkan  untuk  memajukan kesejahteraaan umum bagi seluruh masyarakat.Zakat, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti ( qath’i )yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT kepada  kaum  muslimin.  Namun  dalam pelaksanaannnya  zakat  bukanlah  kewajiban individu yang bergantung semata kepadahati nurani  masing-masing.  Zakat  adalah  suatu kewajiban  yang  dilaksanakan  dibawah pengawasan pemerintah.
Agar  Zakat  menjadisumber  dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat  terutama  untuk  mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan
menghilangkan kesenjangansosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat  bersama  pemerintah.  Dalam  hal ini,  pemerintahber  kewajiban  memberikan perlindungan,  pembinaan,  dan  pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelolaan zakat.
Tujuan  pengelolaan  zakat  adalah meningkatnya  kesadaranmasyarakat  dalam penunaian  dan  dalam  pelayanan  ibadah zakat,  meningkatnyafungsi  dan  peranan pranata
keagamaan dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan keadilan  sosial,  serta  meningkatnya  hasil guna dan daya gunazakat. Dengan demikian,
pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada  duafaktor. Pertama ,  faktor  ekstern, yaitu pengawasan pemerintah (dan
jugamasyarakat Islam). Kedua ,  faktor intern,  yaitu  dorongan  hati  nuranisetiap muslim  yang  bersumber  dari  keimanan mereka terhadap Islam .
Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun.  Sedangkan  Hafidhuddin  (2010), mengatakan  potensi  zakat  di  Indonesia mencapai  80  triliun  pertahunnya  (Potensi ini,  belum  termasuk  perhitungan  dana  infaq dan  sadaqah  yang  belum  tergali  di masyarakat  karena  sumber  dana  infaq sadaqah  bersifat  sukarela.  Dalam  buku pedoman  zakat  yang  diterbitkan  Ditjen Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  Departemen Agama,  untuk  mendayagunaan  dana  zakat, bentuk  inovasi  distribusi  dikategorikan dalam  empat  bentuk:  pertama,  distribusi bersifat  „konsumtif  tradisional‟,  Kedua, distribusi  bersifat  „konsumtif  kreatif‟. Ketiga, distribusi bersifat „produktif tradisional‟.  Keempat,  distribusi  dalam bentuk  „produktif  kreatif  (Mufraini,  Arif,
Akuntansi dan Manajemen
Zakat Mengoptimalkan  Kesadaran  Zakat  dan Membangun  Jaringan.  Jakarta:  Kencana, 2008).
Potensi  Zakat,  Infaq,  Shodaqoh Kabupaten  Sukoharjo  sebesar  1,6  M/tahun rata  rata  30%  berupa  zakat  profesi didominasi  para  PNS  dan  dari  perorangan prosentase  masih  perlu  ditingkatkan  dan 70%  masih  berupa  infaq  shodaqoh”. Disamping  itu,  dukungan  Pemda  Sukoharjo kepada Baznas Sukoharjo antara lain Baznas Kabupaten  Sukoharjo  diberi  hibah  gedung Baznas, setiap tanggal 1 diijinkan menyampaikan  perkembangan  Baznas  dan dukungan kegiatan
kegiatan lain. Pentasawuf  setiap  3  bulan  sekitar  400  juta
serta  diberikan  kepada  fakir  miskin,  kaum duafa  dan  pendidikan  TPQ  di  Kabupaten Sukoharjo.
Dengan latar belakang di atas, tulisan ini  akan  mengkaji  lembaga  dan  model pendayagunaan    dana  Badan    Amil    Zakat Daerah  Kabupaten  Sukoharjo.  Pembahasan dalam  tulisan  ini  terdiri  dari:  pendahuluan yang  membahas  tentang  latar  belakang kajian  ini  dilakukan.  Kemudian  membahas Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dan kemiskinan di Kab. Sukoharjo. Serta pemaparan metode penelitian yang digunakan serta diskusi hasil kajian.  Bagian  akhir  dari  tulisan  ini  adalah kesimpulan.

## Zakat, Infaq, Sadaqah   Dan Kemiskinanan
Zakat  dalam  Mu‟jam  Al‟Muqayis  fi al-Lughah memiliki akar kata yang mengacu pada  makna  al-nama‟  dan  al-ziyadah  yang berarti  pertumbuhan  dan  pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan,  karena  dengan  zakat  diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah,  baik  dalam  bentuk  nyata  di dunia maupun di akhirat (Akhmad, Ekonomi Islam.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Perkasa, 2007).  Ditinjau  dari  segi  bahasa,  kata  zakat merupakan  bentuk  kata  dasar  (masdar)  dari zaka  yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih, dan  baik.  Menurut  istilah  fiqh,  zakat  berarti sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan Allah  yang  diserahkan  kepada  orang-  orang yang berhak, di samping berarti
mengeluarkan  jumlah  tertentu  itu  sendiri  . Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua: zakat fitrah (jiwa) dan zakar maal (harta).
Infaq  berasal  dari  kata anfaqa yang berarti  “mengeluarkan  sesuatu  harta  untuk kepentingan  sesuatu.  Menurut  syara‟,  infaq berarti  mengeluarkan  sebagian  dari  harta
atau  pendapatan/penghasilan  untuk  suatu kepentingan  yang  diperintahkan  ajaran Islam.  Jika  zakat  ada  nisbahnya,  infaq  tidak mengenal  nishab.  Infaq  dikeluarkan  oleh setiap  orang  yang  beriman,  baik  yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat  diperuntukkan  bagi  8  golongan, sedangkan  infaq  tidak  ada  ketentuan  pasti penerimanya  (Najmuddin,  Zuhdi&  Elvi Na‟imah,  Studi  Islam  2,  Cet.  3.  Surakarta: Lembaga  Pengembangan  Ilmu-Ilmu  Dasar, 2006)
Shadaqah  berasal  dari  shadaqa  yang berarti  benar.  Menurut  syara‟  pengertian shadaqah  sama  dengan  pengertian  infaq,
termasuk hukum dan ketentuan- ketentuannya.  Bedanya,  infaq  berkaitan dengan  materi,  sadaqah  memiliki  arti  lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material.    Dari  definisi  di  atas,  baik  zakat, infak  maupun  sadaqah  merupakan  bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi; kewajiban  individu  terhadap  Tuhannya ( hablum minallah ) serta memenuhi kewajiban sosial ( hablum mina nas ).

## Zakat, Infaq dan Sadaqah  Sebagai salah satu instrument  dalam  Pengentasan Kemiskinan.
Persoalan    kemiskinan  akan  terus menjadi  perbincangan  serius  di  Indonesia karena,  negara  dengan  kekayaan  alam  yang melimpah, ternyata angka kemiskinan sangat  tinggi.  Kemisikinan  adalah  satu faktor  dominan  dari  kekacauan  sosial  yang terjadi di banyak tempat. Karena kemiskinan jutaan  anak  tidak  mampu  mengenyam pendidikan yang berkualitas, karena kemiskinan pula masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak.
Berdasar  data  dari    Badan  Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin
(penduduk  yang  berada  di  bawah  Garis Kemiskinan di  Indonesia) pada bulan Maret 2016  sebesar  28,01  juta  (10,86    persen). Dengan angka kemiskinan tersebut, Rencana
Kebijakan  Pemerintah  (RKP)  tahun  2017 membuat program “Peningkatan
Kesejahteraan  Rakyat  dan  Pengurangan Kemiskinan”.  Pencapaian  target  tersebut secara operasional dilakukan dalam program penanggulangan  kemiskinan.  Sedangkan  di Kab.  Sukoharjo  berdasarkan  BPS  Kab. Sukoharjo,  angka  kemiskinan  tahun  2015 tembus  79.940  jiwa  atau  9,26  persen  dari total  jumlah  penduduk  (Laporan  BPS  Kab. Sukoharjo tahun 2015)
Pemerintah Indonesia memiliki sumber  dana  sebagai  instrumen  membiayai belanja negara
serta mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pajak. Pajak  merupakan  kewajiban  warga  negara atas  objek  pajak  yang  telah  di  atur  dalam undang-undang.  Namun,  dari  hasil  pajak yang  dipungut  pemerintah,  ternyata  belum mampu  mengentaskan  kemiskinan  secara signifikan. Sehingga, memungkinkan sumber  lain  seperti  dana  filantropi  Islam dapat  didayagunakan  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Selain merupakan kewajiban seorang muslim, zakat merupakan instrumen ekonomi  dalam  Islam.  Hasil  pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya pengentasan
kemiskinan.  Ini  belum termasuk dana infaq, sadaqah  serta  wakaf  yang  bersifat  sukarela dari  masyarakat  muslim.  Sejarah  mencatat, pada awal pemerintahan Islam di masa Nabi Muhammad  saw,  zakat  dan  ushr  (zakat  atas pertanian  dan  buah-buahan)  merupakan  dua pendapatan  paling  utama  dan  penting.
Keduanya  berbeda  dengan  pajak  dan  tidak diperlakukan  seperti  pajak.  Zakat  dan  ushr merupakan kewajiban agama dan pengeluaran keduanya diuraikan jelas dalamAl-Qur‟an ( Karim, Adiwarman Azwar,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
Dalam  Islam,  zakat  tidak  hanya memenuhi  kewajiban  agama  akan  tetapi memiliki  fungsi  sosial  sebagai  bentuk solidaritas  sosial.  Sayyid  Quthb  dalam Muhajahidin  menyebutkan  setidaknya  ada dua  fungsi  utama  zakat:  pertama,  zakat sebagai  asuransi  sosial  (al-ta‟min  al- ijtima‟iy) dalam masyarakat muslim. Kedua, zakat  juga  berfungsi  sebagai  jaminan  sosial (al-dha,am  al  ijtimaiy).12  Sedangkan  Umar bin  Khaththab  menegaskan  tujuan  zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzzaki  (Ensiklopedi  Fiqh  „Umar  ibn  al-
Khathab, tth).
Sumber dana filantropi Islam memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Zakat merupakan  kewajiban  umat  muslim,  bagi mereka  yang  sudah  memenuhi  persyaratan (mencapai  nishab  dan  haul).  Sasaran penerima zakat, telah ditentukan oleh agama yakni,  delapan  golongan.  Sedangkan  infaq, sadaqah  serta  wakaf,  tidak  berdasar  nishab dan  ketentuan  tertentu,  hanya  merupakan kedermawanaan  dari  seorang  muslim.  Dari perhitungan  potensi  dana  zakat  dan  wakaf sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, serta pengelolaan yang amanah dan  profesional,  maka  dengan  sumber  dana Zakat  Infaq  dan  Sadaqah  (ZIS),  dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  dalam  penelitian  ini menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan
fenomenologi,  sehingga  hasil  penelitian sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan.  Sumber  data  berasal  dari  data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan  datanya  dengan    wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi partisipan.

## Pelaksanaan Zakat Infak dan Sadaqah
(ZIS) di Kab. Sukoharjo.
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Analisis  data  yang  digunakan berupa  analisis  deskriptif,  data  diperoleh melalui  data  sekunder  yang  berasal  dari literatur  terkait  teori,  dasar  hukum  serta praktik pengelolaan BAZDA Kab. Sukoharjo berupa laporan publikasi
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)  yang ada di  internet,  majalah  serta  leaflet  yang dikeluarkan oleh lembaga zakat.
1. Kelembagaan BAZDA di Sukoharjo Berdasarkan  UU  nomor  23  tahun
2011, Baznas merupakan lembaga pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  melalui  Menteri  dan  Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun 2014  tentang  Pembentukan  Badan  Amil
Zakat  Nasional  Provinsi,  masing-masing badan  bertanggungjawab  kepada  Baznas pemerintah daerah.
Potensi  Zakat,  Infaq,  Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M/tahun  rata  rata  30%  berupa  zakat profesi  didominasi  para  PNS  dan  dari perorangan prosentase masih perlu
ditingkatkan dan 70% masih berupa infaq shodaqoh”  ungkap  Kabag  Binsos.
Disamping itu, dukungan Pemda
Sukoharjo  kepada  Baznas  Sukoharjo antara  lain  Baznas  Kabupaten  Sukoharjo
diberi  hibah  gedung  Baznas,  setiap tanggal 1 diijinkan menyampaikan perkembangan  Baznas  dan  dukungan kegiatan kegiatan lain. Pentasawuf setiap 3  bulan  sekitar  400  juta  serta  diberikan kepada  fakir  miskin,  kaum  duafa  dan pendidikan TPQ di Kabupaten Sukoharjo.
Di  era  reformasi,  zakat  semakin mendapat  tempat  dalam  tatanan  hukum Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan dikeluarkannya
Undang Undang, keputusan presiden dan keputusan menteri  tentang  zakat,  yaitu  sebagai berikut:  (1)  pada  tanggal  23  September 1999,  disahkan  Undang  Undang  No.  38 tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat. Dan  diundangkan  oleh  Menteri  Negara RÉ  dengan  lembaran  Negara  RI  tahun 1999  no.  164;  (2)  Keputusan  menteri agama  no.  581  tentang  pelaksanaan undang  undang  No.  38  tahun  1999 tentang  pengelolaan  zakat;  (3)  Tahun 2001,  dikeluarkan  keputusan  presiden  RI No.  8  tahun  2001  tentang  badan  amil zakat nasional (BAZNAS) dan (4) Tahun 2003,  dikeluarkan  keputusan  menteri agama  no  373  tahun  2003  tentang pelaksanaan undang undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
Dengan  payung  hukum  diatas,
pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan  menjadi  lebih  baik,  efektif dan efisien serta
menciptakan
kesejateraan  umat.  Pada  bab  I  UU  No. 38/1999  menyebutkan  pengelolaan  zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.  Berdasarkan  KMA  No.  581  tahun 1999,  lembaga  zakat  harus  memiliki persyaratan  teknis,  antara  lain:  berbadan
hukum,  memiliki  data  muzzaki  dan mustahik,  memiliki  program  kerja  yang jelas,  memiliki  pembukuan  yang  baik, melampirkan  surat  pernyataan  bersedia diaudit.

## Visi dan Misi BAZNAS Kab. Sukoharjo
Visi:
“Menjadi  Badan  Zakat  Nasional  yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Misi:
1) Meningkatkan  kesadaran  umat  untuk berzakat melalui amil zakat.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan  zakat  nasional  sesuai dengan  ketentuan  syariah  dan  prinsip manajemen modern.
3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan  peran  zakat  dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui  sinergi  dan  koordinasi  dengan lembaga terkait.
Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakattersebut, BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat
mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  melalui  Menteri  Agama.Dengan demikian,  BAZNAS  bersamaPemerintah bertanggung jawab untuk
mengawal pengelolaan  zakat  yang  berasaskan:syariat Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:
1) Perencanaan  pengumpulan,  pendistri- busian, dan pendayagunaan zakat;
2) Pelaksanaan  pengumpulan,  pendistri- busian, dan pendayagunaan zakat;
3) Pengendalian  pengumpulan,  pendistri- busian, dan pendayagunaan zakat; dan
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk  terlaksananya  tugas  dan  fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:
1) Menghimpun,  mendistribusikan,  dan mendayagunakan zakat.
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah,  dan dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.
Selama  11  tahun  menjalankan  amanah sebagai  badan  zakatnasional,  BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:
1) BAZNAS menjadi rujukan untuk
pengembangan  pengelolaan  zakat  di daerah  terutama  bagi  BAZDA  baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2) BAZNAS  menjadi  mitra  kerja  Komisi VIII DPR-RI.
3) BAZNAS  tercantum  sebagai  Badan Lainnya  selain  Kementerian/Lembaga yang  menggunakan  dana  APBN  dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI Tugas pengelolaaan zakat di Indonesia  diamanahkan  kepada  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ
diklasifikasikan menjadi dua yaitu: pertama, BadanAmil  Zakat  (BAZ)  yang  dikelola pemerintah  (dari  tingkat  pusat:  BAZNAS hingga  daerah:  BAZDA).  Kedua,  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ)  yang  dikelola  swasta; beroperasi  di  pusat,  maupun  daerah.
Menurut    Mintarti  pasca  pemberlakuan  UU Nomor  38  tahun  1999,  lembaga  pengelola zakat  mulai  bertumbuhan di  Indonesia, baik BAZ  maupun  LAZ.  Tidak  kurang  dari  31 BAZ  propinsi,  lebih  dari  300  BAZ dikabupaten/kota,  dan  18  LAZ  nasional. Selain  BAZ  dan  LAZ,  lembaga  pengelola zakat  yang  tidak  resmi  di  masyarakat jumlahnya  mencapai  ratusan28.  Sedangkan data  Forum  Zakat  (FOZ)  mencatat,  hingga tahun 2008, setidaknya terdapat 421 OPZ di Indonesia.  Angka  tersebut  terdiri  dari  BAZ dan  LAZ  (Mintarti,  Nana,  “Kepercayaan Publik  dan  Kapasitas  Pengelolaan  Zakat  di Indonesia”.  Dikutip  dari  Sharing,  Majalah Ekonomi  dan  Bisnis  Syariah,  Edisi  33 Tahun III September 2009).
Dari pemaparan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa sejak pemerintah mengeluarkan  perundang  undangan  terkait dengan  filantropi  Islam  di  Indonesia,  yakni melalui UU No. 38/1999 tentang pengelolaan  zakat  serta  UU  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tatanan
kelembagaan  filantropi  Islam  memasuki babak baru. Selain dikelola oleh pemerintah melalui  BAZIS  dan  jaringannya  (BAZDA) disetiap daerah untuk pengelolaan zakat.

## Pemerintah dan Sanksi Zakat
Pemerintah  selain  berperan  sebagai pengelola  zakat,  jugaberhak  menjatuhkan sanksi  kepada  orang-orang  yang  tidak melaksanakan  zakat  yanghartanya  sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
Tindakan dan sanksi yangdijatuhkan pemerintah  kepada  orang  yang  menolak membayar zakat bergantung padakondisinya masing-masing  yang  dirinci  sebagai  berikut :  Pertama,  jikaorang  tidak  membayar  zakat karena  tidak  tahu  akan  kewajibannya  ( li- jahlihili wujubiha ), maka ia tidak dikafirkan
dan  tidak  dijatuhi  sanksi  tâzir.Pemerintah hanya  menyampaikan  kewajibannya  dan mengambil  zakat  darinya.  Kedua,jika  orang tidak  membayar  zakat  dengan  mengingkari kewajibannya dalam agama,maka ia dianggap  murtad  dan  diperlakukan  sebagai orang murtad. Pertama-tama diaakan diminta  taubat  (kembali  masuk  Islam).  Jika tidak mau bertaubat, makapemerintah menjatuhkan hukuman  mati  kepadanya, dan hartanya  menjadi  hak  BaitulMal  (Kas Negara). Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masihmengimani akan kewajibannya  dalam  agama,  maka  zakat akan  diambil  secara  paksaoleh  pemerintah. Jika  mereka  berkelompok  dan  tidak  mau membayar zakat, makamereka akan diperangi  pemerintah  dan  diperlakukan sebagai bughat (pemberontak). Ini sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Khalifah Abu Bakar ketikabeliau memerangi sekelompok orang  yang menolak membayar zakat (Zallum,1983:189).

## Zakat dan Pemerintah Sekarang
Pemerintah RI telah mempunyai  UU Zakat  yaitu  UU  no.  38  Tahun1999  Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23  September  1999  olehPresiden  RI  waktu itu,  Prof.  B.J.  Habibie.  Dengan  mengkaji
UU 38/1999 tersebutdan membandingkannya dengan ketentuan syariah yang telah dijelaskan di atas(mengenai  dua  peran  pemerintah  dalam pengelolaan zakat),
maka akan terlihatbahwa  UU  tersebut  belum  ideal, yakni  belum  mencerminkan  ketentuan yangseharusnya  yang  diamanahkan  oleh Syariah Islam.
Hal  itu  terbukti  dengan  adanya  dualisme pengelola zakat, yaitu pemerintah
(BAZ),dan masyarakat (LAZ) (Lihat pasal 6 dan pasal 7 UU 38/1999).
Seharusnya,  zakat  mal  dikelola secara sentral oleh pemerintah, Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan  mengelola  zakat,  kecuali zakat  yang  memang  boleh  dibagi  sendiri oleh  muzakki,  yaitu  zakat  fitrah  dan  zakat uang ( nuqud ) sepertitelah dijelaskan di atas. Selain  itu,  UU  38/1999  lebih  merupakan himbauanmoral,  bukan  ketentuan  legal- formal  yang  mengikat  warga  negara. Buktinya,  tidakada  pasal-pasal  mengenai sanksi  bagi  mereka  yang  tidak  mau membayar  zakat.  Yangada  hanyalah  pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat  yang  tidak  profesional,  bukan  sanksi untuk  muzakki  yang  enggan  membayar zakat  padahalsudah  memenuhi  syarat-syarat wajib zakat.
Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan,
keberadaan  UU  38/1999  inisama  saja dengan ketiadaannya ( wujuuduhu
kaâadamihi ).  UU  ini  adalahmacan  ompong alias  macan  kertas.  Sebab  tidak  ada  sanksi apa  pun  bagi  merekayang  tidak  mau membayar zakat.  Maksimal  yang dihasilkan dari  UU  ini  adalah  legalisasi  keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah  atau  masyarakat.  Inilah  kiranya kelemahan mendasar UU 38/1999 ini.

## Zakat dan Penerapan Ekonomi Islam.
Yusuf  al-Qaradhawi  dalam  bukunya Kiat  Islam  MengentaskanKemiskinan hal. 172-173  menegaskan  hal  penting.  Zakat sebagai  salah  satucara  penting  untuk menghapus  kemiskinan,  mempunyai  syarat tertentu,  agar  berhasil  dipraktikkan,  yaitu penerapan  Islam  yang  kaffah  (menyeluruh) padasegala  aspek  kehidupan.  Yusuf  al-
Qaradhawi menegaskan,"Ia (zakat) hanyamungkin  berhasil  jika  dipraktikkan dalam  masyarakat  Islam  yang  berpegang teguh  pada  sistem  Islam,  baik  dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik."
Dengan demikian, jika  Islam dengan zakatnya diminta menyelesaikan kemiskinan dalam  masyarakat  yang  menganut  konsep non-Islam, ataumasyarakat yang memberlakukan  sistem  asing,  zakat  tidak mungkin efektif. Tidakmungkin suatu ketentuan  Islam  diberlakukan  sedangkan sebagian  yang  lain  ditinggalkan.  Sebab sistem
Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat integral  dan  saling  melengkapi.  Sistem  itu wajib diamalkan seluruhnya dan tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian  dan  membuang  sebagian  lainnya. Oleh  karena  itu   pesan  Yusuf  al-Qaradhawi yang  patut  untuk  kita  renungkan  bersama dengan penuh kearifan dan keinsafan.
Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)
Pengesahan  UU  No  23/2011  tentang Pengelolaan  Zakat  padatanggal  27  Oktober 2011  lalu  telah  menimbulkan  pro  dan kontra.  Pro  kontratersebut  bermuara  pada tiga hal, yaitu isu marjinalisasi lembaga amil zakat (LAZ) bentukan masyarakat, superioritas negara dan sentralisasi pengelolaan zakat nasional, serta
ketidaksamaan  level  of  playing  field  akibat perbedaan perlakuan antara BAZNAS dengan  LAZ,  sehingga  dikhawatirkan  UU yang  baru  inimenjadi  kontra  produktif dengan upaya pembangunan zakat nasional.
Adanya kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar. Namundemikian, ada  perspektif  lain  yang  harus  dipahami sehingga  kita  tidak  salahkaprah  dalam
menilai UU yang baru. Pertama, munculnya kekhawatiran  akanterjadinya  marjinalisasi kekuatan masyarakat sipil, antara lain dipicu olehPasal  17  UU  No  23/2011,  dimana keberadaan  LAZ  hanya  untuk  membantu
BAZNAS. Katamembantu memberikan kesan adanya degradasi posisi LAZ, dimana berdasarkan UUyang lama (UU No 38/1999) posisi LAZ sejajar dengan BAZ.
Jika  ditelaah  secara  mendalam, sesungguhnya tidak ada satupun pasal dalam UU  yang  mereduksi  fungsi  LAZ  dalam menghimpun  dan  menyalurkanzakat.  LAZ yang  telah  terakreditasi  sebelumnya,  tetap bisa  menjalankan  programseperti  biasa. Yang ada adalah tambahan tugas LAZ untuk melaporkan kegiatanpenghimpunan dan
pendayagunaan
zakat yang telah dilakukannya  kepada  BAZNAS  (Pasal  19), dan  bukan  kewajiban  untuk  menyetorkan zakat kepada BAZNAS. Hal inidimaksudkan agar konsolidasi dan sinergi antar  lembaga  zakat  menjadi  lebihbaik. Meski  BAZNAS  memiliki  kewenangan sebagai penanggung jawab tugas
pengelolaan zakat  secara nasional  (Pasal  6), akan tetapi LAZ tetap memiliki ruang gerak secara  mandiri.  Yang  penting  semua terkoordinasikan dengan baik.
Pemicu  kekhawatiran  yang  kedua, adalah  terkait  denganpersyaratan  ormas Islam  bagi  LAZ  (Pasal  18).  Seolah-olah LAZ  harus  berafiliasidengan  ormas  yang telah ada. Padahal tidak ada keharusan untuk berafiliasidengan  ormas  yang  telah  ada. LAZ  sendiri  pun  bisa  mendaftarkan  diri sebagaiormas, dimana persyaratan pendirian ormas  ini  sesungguhnya  tidak  terlalu ketat,jika  yang  menjadi  rujukan  adalah  UU
No 1/1985 tentang
Organisasi
Kemasyarakatan.

## Dikotomi Sipil vs Negara
Terkait  dengan  tudingan  superioritas negara atas masyarakat sipil, ada kekeliruan persepsi  di  tengah  masyarakat.  Seolah-olah keduanyaadalah entitas yang saling berhadapan dan saling melemahkan. Apalagi mengingatkondisi  negara  dan  pemerintah yang saat ini mengalami krisis kepercayaan. UUini  pun  lantas  dipandang  sebagai supremasi kemenangan negara atas masyarakatsipil.  Oleh  karena  itu,  kita  harus melihat  zakat  ini  dari  kacamata  syariah, jangansampai  nilai-nilai  syariah zakat  justru tercerabut. Secara syariah, konseppelaksanaan  zakat  selalu  dikaitkan dengan kekuasaan. Makna „khuz‟ dalam QS. 9:103  menunjukkan  adanya  „back  up‟ kekuasaan dalam pengelolaan zakat. Demikianpula  dalam  sejarah  Islam  sejak zaman Rasul SAW.
BAZNAS  sendiri  pun  lahir  dari rahim  perjuangan  LAZ  yangterhimpun dalam  Forum  Zakat  (FOZ).  Karena  itu menurut  penulis,  agar selarasdengan konsep syariah, maka keberadaan LAZ ketika sudah dikukuhkan  secararesmi,  harus  dianggap sebagai  „bagian  dari  kekuasaan‟.  Alasannya sederhana,karena keberadaan dan operasionalisasi  LAZ  dijamin  dan  diakui legalitasnya  oleh  UU,  sehingga  valid  jika kita  mengatakan  LAZ  sebagai  bagian  dari kekuasaan.Dengan  demikian,  dikotomi  ini dapat kita hilangkan.
Selanjutnya,  yang  sering  menjadi faktor  penghambat  sinergi  BAZNAS  dan LAZ  adalah  „paradigma  kompetisi‟  ala ekonomi  konvensional.  BAZNAS  dan  LAZ dianggap  sebagai  kompetitor  yang  berebut kue  untuk  memperbesar  „marketshare‟ masing-masing.  Akibatnya,  setiap  lembaga akan  menganggap  institusi  lainnya  sebagai pesaing, apalagi muncul tudingan
ketidakadilan  karena  BAZNAS  memegang sebagian  fungsi  regulasi  dan  LAZ  tidak, sehingga dikhawatirkan akanmuncul konflik kepentingan.  Konflik  BAZNAS  sebagai pemain yang memiliki sebagian kewenangan wasit,  berhadapan  dengan  LAZ  sebagai pemain murni.
Seharusnya yang dikembangkan adalah  logika  sebagai  kesebelasan  yang sama,  bukan  dua  tim  yang  berbeda,  dimana
BAZNAS adalah kaptennya. Sebagai kapten,  BAZNAS  perlu  memimpin  dan mengkoordinasikanpemain-pemain yang lain,  yang  memiliki  beragam  posisi,  agar
target pengentasan kemiskinan dan peningkatan  kesejahteraan  dapat  tercapai. Kebersamaan  ini  sangatpenting,  mengingat tantangan  pengelolaan  zakat  ke  depan semakin  berat,  baik  darisisi  sosialisasi  dan edukasi  publik,  dukungan  regulasi,  maupun ketersediaan SDM. Selain itu BAZNAS juga harus  mewujudkan  apa  yang  menjadi  visi dan  misinya  termasuk  BAZNAS  di  Kab. Sukoharjo.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal  sebagai  berikut  bahwa  Zakat  Infak dan  Sadaqah,  khususnya   Ibadah  Zakat sebagai  rukun  Islam  merupakan  kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya,zakat merupakan dana potensial  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk memajukankesejahteraaan umum bagi seluruh  masyarakat.  Agar  Zakat  menjadi sumber  dana  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi kesejahteraan  masyarakat  terutama  untuk mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial,perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan  bertanggung  jawab.  Peran  pemerintah, dalam  hal  ini  Badan  Amil  Zakat  Nasional
dan  khususnya  BAZNAS  di  daerah  dalam hal  ini  BAZDA  Kab.  Sukoharjo,  menurut perspektif  normatif  Islam  tercermin  dalam dua  peran  utama,  yaitu  sebagai  pengelola tunggal  zakat  dansebagai  pemberi  sanksi terhadap  yang  menolak  membayar  zakat. Peran  pemerintah  saat  ini  tidak  efektif mengelola  zakat  dikarenakan  dua  sebab utama,  yaitu  kurang  idealnya  UU  Zakat yang  ada,  dan  penerapan  sistem  Islam  di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi  kapitalistik.  Jelas  tidak  akan efektif.
Dari  sisi  kelembagaan,  pengelolaan dana  ZIS  lebih  terarah  dan  terukur  dengan mangadopsi unsur-unsur manajemen lembaga  modern.  Ogranisasi  Pengelola Zakat  terdiri  dari  BAZ  dan  LAZ.  Dari  sisi model  pendayagunaan  dana  ZIS,  juga  telah mengarah  kepada  program  pemberdayaan untuk mengatasi permasalah umat;
kemiskinan  disegala  bidang  (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan). Dengan demikian, tujuan zakat akan  tercapai.  Khususnya  di  Kabupaten Sukoharjo, pengentasan kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Hasan Ridwan, Pemberdayaan
Zakat ,  MajalahTazkiah,  Edisi  Januari-
Maret 2008
Al-Mushlih,Abdullah & Ash-Shawi, Shalah,
Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam ( Mâ LâYasa’u at-Tâjir Jahlah ), Penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta
Darul Haq,2004.
Ali,  Muhammad  Daud  dan  Habibah  Daud. (1995).  Lembaga  Lembaga  Islam  di
Indonesia, RajaGrafindo Persada,
Jakarta. Ali,  Nuruddin  Mhd.  (2006).  Zakat  sebagai Instrument dalam Kebijakan FiskalRaja Grafindo Persada, Jakarta.
Anshori,  Abdul  Ghofur  Anshori.  (2006).
Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta.
Ash-Shiddiqi,  TM.  Hasbi, Falsafah  Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
Bamualim,  Chaider  S  dan  Abubakar,  Irfan (ed).(2005).  Revitalisasi  Filantropi Islam  :  Studi  Kasus  Lembaga  Zakat dan  Wakaf  di  Indonesia.  Universitas Islam Negeri. Jakarta.
Biro Pusat Statistik dikutip dari http://www.bps.go.id
Dirjen PMD Depdagri. (1995). Perencanaan Partisipatif  Pembangunan  Masyarakat Desa  (P3MD).  PT.  Penebar  Swadaya, Jakarta.
Dwi Hardiyanto, “Zakat Solusi Kemandirian Negara”,  dikutip  dari  Majalah  Sabili
No. 3 th. VIII, 2010
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2004).  Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam.  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mufraini,  MArief.  (2008).  Akuntansi  dan Manajemen  Zakat  Mengoptimalkan Kesadaran  Zakat  dan  Membangun Jaringan. Kencana, Jakarta.
Mujahidin,  Akhmad.  (2007).  Ekonomi Islam.  PT  Raja  Grafindo  Perkasa. Jakarta.  Najmuddin,  Zuhdi&  Elvi Na‟imah. (2006). Studi Islam 2, Cet. 3. Surakarta:  Lembaga  Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar.
Qardawi.  Yusuf.  (2004).  Hukum  Zakat. Pustaka  Litera  Antarnusa,  Jakarta. Rawas  Qal‟ah  Jy  (tth).  Ensiklopedi Fiqh „Umar ibn al-Khathab.
Sabiq,  Sayyid.  (1987).  Fiqh  Sunnah, Bandung: Al-Maarif.
Sudewo,  Erie.  (2004).  Manajemen  Zakat Tinggalkan  15  Tradisi  Terapkan  4 Prinsip  Dasar,  Institut  Manajemen Zakat, Jakarta.
__________.(2008). Politik ZISWAF,
Kumpulan  Esei.  CID-Dompet  Dhuafa,
Jakarta.  Undang-Undang  RI  No.  38  tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat