## Pilar-Pilar Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara
Nasruddin Yusuf Faradila Hasan Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id faradila.hasan@iain-manado.ac.id
Received: 6th August 2020; Revised: 15th September 2020; Accepted: 16th September 2020

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  pillars  that  are  at  the  root  of  maintaining  harmony  among religious communities in North Sulawesi Province. When in several cities in Indonesia riots and conflicts occurred only in the City of Manado (North Sulawesi Province) there were no riots and conflicts, whereas when viewed from demographic status that is similar to cities that  occurred  riots,  Manado  City  has  the  potential  for  conflict.  However,  there  are  three pillars  that  make  conflict  and  riots  not  occur,  although  it  cannot  be  denied  that  there  are always  events  that  are  related  to  the  issue  of  SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar Golongan; Stands for Ethnic, Religion, Race and Intergroups) that can be the cause of riots in  North  Sulawesi  Province.  However,  it  can  always  be  handled  well  so  that  riots  and conflicts  do  not  occur.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  using anthropological and sociological approaches. The three pillars are the pillar of culture, pillar of religious leaders and the choice of government. The first pillar is culture to be one of the pillars of harmony in North Sulawesi Province because of the existence of mapalus culture. The  second  pillar,  namely  religious  leaders,  becomes  a  mobilizer  in  the  community  and plays a role in calling for sovereignty. The third breakdown is the government in which the government  takes  an  important  role  by  collaborating  with  religious  leaders  to  safeguard harmony in North Sulawesi Province.
Keywords: culture; government; religious leaders; North Sulawesi

## ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai pilar-pilar yang menjadi akar dari terjaganya kerukunan antar  umat  beragama  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Ketika  di  beberapa  kota  di  Indonesia terjadi  kerusuhan  dan  konflik  hanya  di  Kota  Manado    (Provinsi  Sulawesi  Utara)  tidak terjadi  kerusuhan  dan  konflik,  padahal  jika  dilihat  dari  status  demografi  yang  mirip dengan kota-kota yang terjadi kerusuhan, Kota Manado berpotensi untuk terjadi konflik. Namun terdapat tiga pilar yang membuat konflik dan kerusuhan tidak terjadi meskipun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  selalu  saja  muncul  kejadian  yang  berkaitan  dengan  isu sara  yang  dapat  menjadi  pemantik  kerusuhan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Akantetapi, selalu  saja  dapat  diatasi  dengan  baik  sehingga  tidak  terjadi  kerusuhan  dan  konflik. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan menggunakan  metode  pendekatan  antropologis  dan  sosiologis.  Tiga  pilar  tersebut  yaitu pilar budaya, pilar tokoh agama dan pilar pemerintah. Pilar pertama yaitu kebudayaan

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
menjadi  salah  satu  penopang  kerukunan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  karena  adanya budaya  “ mapalus ”.  Pilar  kedua  yaitu  tokoh  agama  menjadi  penggerak  disalam masyarakat dan berperan dalam menyerukan kedaiman. Pilar ketiga yaitu pemerintahan dimana pemerintah mengambil peran penting dengan bekerjasama dengan tokoh agama untuk menjaaga kerukuanan di Provinsi Sulawesi Utara.
Kata kunci: budaya; pemerintah; tokoh agama; Sulawesi Utara

## 1. PENDAHULUAN
Konflik  sosial  yang  bernuansa  agama  atau  lainnya  kerap  terjadi  di Indonesia.    Peristiwa  ini  mulai  terjadi  dan  mendapat  momentumnya  serta bersifat  massif  terjadi  di  saat  menjelang  dan  saat  jatuh  Presiden  Suharto  dari tampuk  kekuasaan  kepresidenan.    Berbagai  macam  kerusuhan (riots) dan konflik  etnis  yang  dapat  dicatat,  antara  lain)  kerusuhan  Purwakarta  (awal Nopember  1995),  Tasikmalaya  (September  1996),  Medan  (April  1996), Banjarmasin (Mei 1997), Ujung Pandang 1997, dan lain sebagainya.  Kerusuhan dan  konflik  ini  terus  berlanjut  di  masa  Reformasi  atau  pasca  1998  setelah pergantian  kekuasaan  yang  terbesar  peristiwa  Ambon  Maluku  (1999),  Poso Sulawesi  Tengah  (1998  dan  2001),  dan  Sampit  di  Kalimantan  Barat  (2001). Beberapa  konflik  yang  disebutkan  terakhir  lebih  didominasi  konflik  agama dibandingkan bentuk konflik lainnya.
Provinsi  Sulawesi  Utara  adalah  provinsi  yang  paling  terdampak  ketika terjadi kerusuhan dan konflik sosial, khususnya di wilayah Ambon dan Maluku Utara  dan  Poso,  baik  dari  segi  dampak  pengungsian  maupun  dampak  sosial lainnya.    Sulawesi  Utara  berada  di  tengah  tengan  di  antara  wilayah  konflik tersebut.    Namun  meski  berada  di  tengah-tengah  wilayah  konflik,  Sulawesi Utara  tidak  ikut  larut  dalam  konflik  sosial  beberapa  wilayah  konflik  tersebut, bahkan  dianggap  sebagai  Provinsi  yang  memiliki  imunitas  tinggi  di  dalam mencegah  terjadinya  konflik  sosial  dengan  berbagai  konsep  dan  praktek kerukunan  yang  telah  berjalan.    Masyarakat  Sulawesi  Utara  biasanya mengistilahkan  dengan  kata-kata  “ Sulut ”  yang  berarti  “sulit  di  sulut  karena solid”.
Komitmen  Sulawesi  Utara  menjaga  kerukunan  telah  banyak  mendapat apresiasi  di  tingkat  Nasional  hampir  setiap  tahunnya.    Salah  satunya  Provinsi Sulawesi  Utara  mendapatkan  apresiasi  dari  komisi  VII  DPR  RI  yang  memiliki lingkup tugas di bidang Energi, Riset, dan Lingkungan Hidup, komisi  VII DPR RI menilai  Provinsi  Sulawesi  Utara  berhasih  menjadi  salah  satu  provinsi  dengan tingkat  kerukunan  antar  umat  beragama  tertinggi  di  Indonesia.  Provinsi Sulawesi  Utara  mendaptkan  nilai  sebesar  72,27.  Angka  ini  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  indeks  nilai  kerukunan  antar  umat  beragama  secara nasional  yaitu  70,5  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Komisi  VII, 2018).  Data  ini  berdasarkan  hasil  survei  nasional  yang  dilakukan  oleh  Badan Litbang  dan  Diklat  (Penelitian    dan Pengembangan,  dan  Pendidikan    Pelatihan) Kementerioan Agama Republik Indonesia tahun 2018 (Badan Litbang dan Diklat Kementerian  Agama  RI,  2018).  Barikut  beberapa  penelitian  yang  membahas menegnai  kerukunan  maupun  toleransi  antar  umat  beragama  di  Provinsi Sulawei  Utara:  (1)  Artikel  yang  di  tulis  oleh  Wulan  Purnama  Sari  dengan  judul “Studi  Pertukaran  Sosial  dan  Peran  Nilai  Agama  dalam  menjaga  Kerukunan Antar  Kelompok  Umat  Beragama  di  Kota  Manado”,  studi  ini  menjelaskan meneganai  bagaimana  kerukunan  anta  umat  agama  di  Kota  Manado  tercipta
diantaranya  karena  faktor  pendidikan,  sejarah,  Peran  orang  tua  yang mengajarakan  nilai-nilai  terun-temurun  orang  yang  tinggal  di  Kota  Manado, ajaran keagamaan, dan peran opnion leader yang ikut serta menjaga kerukunan di  Kota  Manado  (Sari,  2018);  (2)  Arikel  yang  berjudul Tolerance  Attitude  among Religious  People  in  Marine  Envronment:  Case  Study  of  Mosque  of  Ex-Kampong Texas , studi ini fokus pada sikap toleransi antar umat beragama di Kota Manado dengan  menganalisis  fenomena  yang  terjadi  saat    terjadi  aksi  di  Masjid  Al- Kahiryyah oleh aliansi MAKAPETOR (Hasan et al., 2018); (3)  Studi yang ditulis oleh  Akmal  Salim  Ruhana  dengan  judul  Merawat  Damai  dari  Bawah  untuk Keserasian  Sosial:  Peran  Kelompok  Keagamaan  dan  Lokal  dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Beragama  di  Minahasa  Utara  dimana  artikel  ini    fokus  pada kelompok-kelompok  keagamaan  untuk  dapat  mengetahui  peran  mekanisme lokal  dalam  hal  pemelihraan  hubungan  keharmonisan  sosial  masyarakat  di Minahasa Utara yang dikenal plural (Ruhana, 2015).
Penelitian-penelitian  tersebut  dilakukan  untuk  menganalisa  fenomena sebab  langgengnya  kerukunan  di  Sulawesi  Utara  ini  meski  telah  dilingkupi dengan  berbagai  persoalan  konflik  yang  terjadi  di  eksternal  wilayah  maupun yang terjadi juga di internal Sulawesi Utara.  Penelitian-penelitian yang ada saat ini belum secara keseluruhan menjawab secara komprehensif sebab  terjalinnya kerukunan  di  Sulawesi  Utara.    Bahkan  terkesan  penelitian  yang  ada  masih secara  parsial  dan  dengan  mudahnya  selanjutnya  mengeneralisasinya  sebagai faktor  utama.  Tulisan  ini  mencoba  memotret  gambaran  utama  tentang keseluruhan  aspek,  meskipun  tidak  dipungkiri  masih  banyak  pula  gambaran yang tidak termuat di dalam tulisan ini.
Pada  intinya  kerukunan  yang  langgeng  terjadi  di  Sulawesi  Utara  bukan sepenuhnya  terjadi  secara  alami.    Namun  tidak  dipungkiri  ada  aspek  yang genuin yang berasal  dan tumbuh dari masyarakat  Sulawesi Utara memberikan konstribusi bagi kerukunan, namun banyak pula peristiwa-peristiwa kerukunan yang terjadi berdasarkan rekayasa  sosial yang dimainkan oleh masyarakat  dan Pemerintah Sulawesi Utara.  Keseluruhan aspek kerukunan, baik yang sifatnya genuin  maupun  rekayasa  tadi  penulis  tuangkan  dalam  suatu  tulisan  berjudul tiga pilar kerukunan di Sulawesi Utara.

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  model pendekatan  antropologi  dan  sosiologis.  Dengan  menggunakan  pendekatan  dan perspektif  antropologi  dapat  diketahui  bahwa  doktrin-doktrin  dan  fenomena- fenomena  keagamaan  ternyata  tidak  berdiri  sendiri  dan  tidak  pernah  terlepas dari  jaringan  institusi  atau  kelembagaan  sosial  kemasyarakatan  yang mendukung  keberadaannya.  Inilah  makna  dari  penelitian  antropologi  dalam memahami gejala-gejala keagamaan (Mahyudi, 2016).
Pentingnya  pendekatan      sosiologis      dalam      memahami      agama  dapat difahami    karena    banyak    sekali    ajaran    agama  yang      berkaitan      dengan masalah      sosial.      Melalui  pendekatan    sosiologis,    agama    akan    dapat dipahami  dengan    mudah,    karena    agama    itu    sendiri    diturunkan  untuk kepentingan sosial. Pendekatan   sosiologis   digunakan   sebagai   salah   satu pendekatan      dalam      memahami    agama.      Hal  demikian      dapat  dimengerti, karena    banyak    bidang    kajian    agama    baru    dapat  dipahami    secara
proporsional    dan    tepat    apabila    menggunakanjasa    bantuan    dari    ilmu sosiologi (Khoiruddin, 2014).
Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai fenomena- fenomena  dan  doktrin-doktrin  yang  timbul  di  tengah  masyarakat  serta menganalisis  kejadian-kejadian  sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  di Provisnsi  Sulawesi  Utara,  dimana  Kota  Manado  menjadi  salah  satu  Kota  yang tidak terjadi Kerusuhan dan Konflik meskipun berpotensi untuk terjadi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks ke-Indonesia-an, kerukunan beragama berarti kebersamaan  antara  umat  beragama  dengan  Pemerintah  dalam  rangka suksesnya  pembangunan  nasional  dan  menjaga  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Ajaran  Islam  mengungkapkan  hidup  damai,  rukun  dan  toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling  menerima,  saling  menghormati  keyakinan  masing-masing,  saling  tolong menolong,  dan  bekerjasama  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam  konteks ke-Indonesiaa,  kerukunan  beragama  berarti  kebersamaan  antara  umat beragama  dengan  pemerintah  dalam  rangka  suksesnya  pembangunan  nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rusydi & Zolehah, 2018). Konflik-konflik  yang  melibatkan  perbedaan  keyakinan  (antar  umat beragama)  berpotensi  yang  tinggi  terhadap  terjadinya  tindak  kekerasan,  main hakim  sendiri,  justifikasi  sebuah  kebenaran  atau  keyakinan  kelompok  satu dengan  kelompok  lainya  menjadi  sumber  konflik  ideologi  yang  akhir-akhir  ini muncul  di  Indonesia.  Agama  memberikan  kontribusi  yang  luar  biasa  bagi  para pemeluknya,  terutama  menyangkut  pola  pikir,  pola  sikap  dan  pola  perilaku individu  dalam  masyarakat.  Pola  pikir  individu  yang  dipengaruhi  agama,  pada dasarnya  masuk  dalam  ranah  pengetahuan  dan  pemahaman  keagamaan, dimana  agama  yang  berisikan  doktrin  atau  ajaran-ajaran  memiliki  sifat memaksa  terhadap  pemeluknya  untuk  mengikuti  apa  yang  diajarkan  oleh agama.  Agama  dengan  doktrindoktrin  yang  dimilikinya,  secara  psikologis memiliki  dampak  yang  luar  biasa  bagi  perkembangan  individu,  terutama menyangkut pola pikir seseorang (Affandi, 2012). Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  betapa  pentingnya  arti  kerukunan hidup  antar  umat  beragama  dalam  sebuah  cita-cita  yang  mulia “harmoni  in diversity” dalam  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  rangka merealisasikan kondisi yang dicita-cita tersebut di atas tentu merupakan sebuah perjuangan  yang  sangat  panjang  dan  memerlukan  keterlibatan  dari  semua unsur  baik  dari  fihak  pemerintah  maupun    kalangan  agama.  Secara  teoritis fenomena  untuk    menciptakan  harmoni  dalam  keragaman  dalam  bingkai kerukunan  hidup  antar  umat  beragama,  dapat  dilihat  dari  perspektif  teori konstruksi perdamaian (Affandi, 2012).
Konflik-konflik  yang  melibatkan  perbedaan  keyakinan  tidak  berpengaruh begitu  berpengaruh  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  karena  meskipun  beberapa  kali sempat  terjadi  konflik,  namun  masih  bisa  diatasi  sehingga  tidak  merugikan masyarakat  sehingga  kerukunan  dan  toleransi  tetap  terjaga  dengan  baik. Berikut  merupakan  tiga  pilar  kerukukan  yang  menjadikan  Provinsi  Sulawesi Utara sebagai Provisinsi dengan indeks kerukunan tertinggi:

## 3.1. Budaya
Kata  budaya  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa sansekerta yaitu “Buddayah“,  dengan  bentuk  jamak  dari  kata  “buddhi”  yang  berarti  akal  atau budi  (Soekanto  &  Sulistyowati,  2012).    Berdasarkan  hal  itu  maka  pengertian budaya  merupakan  cara  hidup  yang  terus-menerus  berkembang  dan  dimiliki bersama  oleh  sekelompok  orang  dan  diwariskan  secara  turun  temurun  dari generasi  ke  generasi.  Budaya  sendiri  dibentuk  dari  berbagai  unsur,  seperti, sistem  agama,  adat  istiadat,  politik,  bahasa,  bangunan,  pakaian,  karya  seni serta  bahasa.  Budaya  dianggap  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari manusia  itu  sendiri,  karena  itu  sehingga  banyak  orang  menganggap  budaya adalah sebagai sesuatu yang di wariskan.   Atau yang lazim disebut dia sebagai aturan  tidak  tertulis,  namun  dipatuhi  bersama.    Sehingga,  budaya  dalam tatanan  masyarakat  dapat  bersifat  memaksa  sekaligus  menjadi  pedoman  bagi manusia  untuk  berperilaku  agar  kehidupannya    lebih  bersahaja  dan bermartabat.
Lahirnya budaya diawali dari siklus kehidupan manusia yang dialami oleh dirinya  sendiri,  yakni  keyakinan  bahwa  banyak  di  dapati  adanya  kekuatan  di luar  dari  kekuatan  yang  dimiilikinya.    Karena  itu  manusia  dengan  segala kekuatan  yang  dimililkinya  berusaha  sedemikian  rupa  untuk  dapat  melawan dan  menghancurkan    kekuatan  tersebut,  ataupun  jika  tidak  mampu  melawan maka  usah  berkompromi  terhadap  kekuatan  lainnya  itu  lah  yang  dilakukan manusia  untuk  survive  nya  kehidupan  dirinya.      Karena  itu  dapat  dikatakan bahwa  kebudayaan  disatu  sisi  memiliki  fungsi  yang  vital  bagi  manusia  untuk menghadapi  berbagai  macam  kekuatan  seperti  kekuatan  alam  dan  kekuatan lainya didalam masyarakat itu sendiri.  Pada sisi ini budaya melahirkan norma dan  etika  di  dalam  masyarakat.  Selain  itu  manusia  diperhadapkan  dengan kekuatan tertentu, disisi yang lain   manusia juga membutuhkan kepuasan baik dalam  bidang  spiritual  dan  bidang  materiil,  yaitu  dengan  berusaha  memenuhi segala  kebutuhan  yang  diinginkannya.  Karena  itu  manusia  memproduksi barang  dan  kebutuhannya  sendiri.  Budaya  pada  sisi  ini  melahirkan  karya  dan seni.
Namun  keseluruh  kebutuhan  masyarakat  dapat  dipenuhi  dengan  adanya kebudayaan tersebut tidak lain bersumber dari masyarakat itu sendiri. Di dalam memenuhi  berbagai  kebutuhan  dirinya  manusia  senantiasa    berhubungan dengan  manusia  lain      Karena  itu  pada  dasarnya  fungsi  budaya  adalah  untuk mengatur  manusia  agar  dapat  mengetahui  cara  berbuat  dan  bertindak  dalam menentukan  sikap  bila  berhubungan  dengan  orang  lain  di  dalam  kehidupan. Secara  ringkas  bahwa  budaya  memiliki  fungsi  (1)  Pedoman  hubungan  antara kelompok  atau  manusia  (2)  Tempat  untuk  menyalurkan  perasaan  dan kehidupan  lainnya  (3)  Membimbing  bagi  kehidupan  manusia.  (4)  Menjadi pembeda antara manusia dan binatang.
Empat  fungsi  budaya  tersebut  di  atas,  di  Sulawesi  Utara  dalam  koteks kerukunan  antar  umat  beragama  dan  sosial  dimainkan  perannya  oleh  budaya Mapalus.  Budaya  Mapalus merupakan  suatu  teknik  kerja  sama  atau  sistem untuk  menjaga  kepentingan  bersama  dalam  budaya Suku  Minahasa.  Teknik kerjasama  lazim  diartikan  dengan  kebersamaan  atau  gotong  royong.  Dalam segala sektor hubungan sosial dan keagamaan Mapalus sangat berfungsi secara baik  di  dalam  masyarakat  Sulawesi  Utara.   Dalam  bidang  keagamaan  kegiatan mapalus yang paling menonjol adalah pada setiap peralihan kehidupan manusia
( Rites De Passage ),  yaitu  kelahiran, perkawinan,  dan  kematian.  Gotong Royong yang  dilakukan  masyarakat  Sulawesi  Utara  pada  setiap  peralihan  kehidupan manusia mengambil bentuk kebersamaan dalam pembiayaan dan pekerjaan. Dalam memberikan pembiayaan bagi setiap upacara dan pesta, masyarakat secara gotong royong membantu meringankan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik  kegiatan.  Atau  biasa  dipanggil  dengan  tuan  pesta  atau  duka.  Keringan yang  dimaksud  adalah  dengan  masing-masing  anggota  dan  keluarga memberikan konstribusi uang, beras, minyak, gula, tepung, ayam dan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pesta ataupun duka.  Pembiayaan itu memiliki dua bentuk .  Pertama adalah balasan bagi mereka yang telah pernah dibantu pada saat  dirinya  pernah  menjadi  tuan  pesta  ataupun  duka.    Balasan  yang  mereka berikan  adalah  sesuai  jumlahnya  dengan  jumlah  yang  pernah  diberikan  pada saat  itu.    Jika  pada  saat  duka  ataupun  pesta  dia  membawa  untuk  kegiatan mapalus  berupa  ayam,  maka  saat  membalaspun  ayam  juga  yang  diberikan. Jika  beras  yang  diberikan  maka  beras  pula  yang  balasannya.    Kedua,  anggota baru,  yaitu  orang  yang  belum  pernah  berkonstribusi  pada  tuan  pesta  ataupun tuan  duka,  maka  batasan  biaya  dan  jenis  bantuan  pun  tidak  dibatasi.    Untuk menghindari  adanya  kesalahan  dalam  balasan  dan  baru,  maka  digunakanlah orang yang bertugas untuk mencatat lalu lintas kegiatan mapalus ini. Kedua adalah “ mapalus tenaga ”, yaitu bentuk gotong royong dalam bentuk jasa dan tenaga.  Mapalus bentuk ini adalah masing-masing anggota bekerja di tempat  kegiatan  pesta  ataupun  duka.    Seperti  mendirikan  tenda  kegiatan, mengambil kayu bakar, mengambil alat-alat pesta, kursi, meja dan lain-lain bagi kaum laki-laki.  Adapun kaum perempuan mapalus tenaga biasanya dilakukan untuk  membersihkan  rampah-rampah  (mengupas  bawang,  menhaluskan  cabai dan  lain-lain)  kegiatan  perempuan-perempuan  yang  tergabung  dalam  mapalus ini  biasanya  dilakukan  di  malam  hari  menjelang  hari  pelaksanaan  pesta  atau duka.    Lazim  di  Sulawesi  Utara  disebut  dengan  malam  bakupas.    Dan  mereka pun membawa alat masing-masing dari rumahnya seperti pisau dan parang. Seluruh  kegiatan-kegiatan  mapalus  ini  dilakukan  secara  bersama-sama dan  tidak  ada  yang  memimpin  secara  formal.  Masing-masing  anggota  telah mengetahui  apa  yang  akan  dikerjakannya.  Dan  keseluruhan  kegiatan  ini dilakukan  secara  bergembira  dan  spontan  tanpa  ada  pengumuman  panggilan untuk kerja.  Dari sisi kerukunan   agama, dalam kegiatan ini bercampur baur seluruh masyarakat agama, Islam, Kristen, dan lain-lain.  Mereka berkonstribusi bersama-sama  dan  mengerjakannya  pula  bersama-sama  pula.    Karena  itu disimpulkan  dalam  Mapalus  yang  berasaskan  keagamaan,  kekeluargaan, persatuan dan kesatuan.

## 3.2. Tokoh Agama
Tokoh  diartikan  sebagai  seseorang  yang  tekemuka/terkenal,  dan  menjadi panutan  (Kamisa,  1997).  Dari  kata  ini  saja  bisa  dipahami  bahwa  seseorang disebut  sebagai  tokoh,  karena  dia  merupakan  orang  terkenal  yang  menjadi panutan.  Jika dirinya terkenal di dalam karya seni maka disebut dengan tokoh seni,  jika  dia  terkenal  di  bidang  pendidikan  maka  disebut  dengan  tokoh pendidikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tokoh agama adalah orang yang  terkemuka  dan  terkenal  di  bidang  agama.    Tokoh  agama  adalah  seorang yang  berilmu  terutamanya  dalam  hal  berkaitan  dengan  agama,  yang  ia  wajar dijadikan role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain (Rizqi, 2015).
Secara demografis, Profil Provinsi Sulawesi Utara terlihat heterogen, dalam hal  agama,  suku,  budaya  dan  bahasa.  Provinsi  Sulawesi  Utara  memiliki penduduk  2.484.392  jiwa  yang  terdiri  dari  berbagai  macamn  suku  yaitu Minahasa,  Gorontalo,  Batak,  Banten,  Minang,  Jawa,  Sunda,  Dayak,  Bali, Makssar,  Bugis,  Flores  dan  Ambon.(Badan  Pusat  Statisik  Provinsi  Sulawesi Utara,  2018)  Di  sini  juga  terdapat  pemeluk  agama-agama:  Islam  (30,97%), Kristen  (63,73%),  Katolik  (4,41%),  Hindu  (0,58%),  Budha  (0,14%),  Khonghucu (0,02%),  dan  agama  lainnya  (0,36%).(Statistics  Indonesia,  2010)  Dengan  data yang  sangat  heterogen  ini  maka  dapat  kemungkinan  munculnya  konflik  sosial yang dilatar belakangi oleh konflik agama (Ruhana, 2015).
Namun  tidak  demikian  dengan  Provinsi  Sulawesi  Utara,  heterogenitas agama  tidaklah  menjadi  sebab  kompetisi  agama  yang  berakhir  pada  terjadinya konflik  agama.    Terjadinya  kerukunan  Agama  di  Sulawesi  Utara  utamanya adalah karena terjalinnya harmonisasi para tokoh agama.  Dalam hal ini tokoh agama  pada  masing-masing  agama  memainkan  perannya  di  dalam  menjaga kerukunan antar umat beragama.  Keadaan ini diakui oleh Gubernur Sulawesi Utara  (Sulut)  Olly  Dondokambey  yang  juga  memberikan  apresiasi  yang  tinggi pada  tokoh  agama  dengan  menyatakan  bahwa  selama  ini,  tokoh  agama  sudah ikut  berkontribusi  dalam  hal  membangun  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang berpenduduk  2,5  juta  jiwa.  Tokoh  agama  sangat  berperan  dalam  memajukan Pembangunan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.    Pembaguan  bukan  hanya  pada pembinaan keagamaan aka tetapi juga di bidang-bisang lain.
Peran  tokoh  agama  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  adalah  merupakan  suatu aspek  dinamis,  khususnya  yang  berhubungan  erat  dengan  kerukunan  umat beragama.  Dalam  Ilmu  Sosial,  peran  akan  berfungsi  baik  jika  seseorang  yang diberikan  tanggung  jawab  telah  melaksanakan  hak  serta  kewajibannya  sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan peran yang dimilikinya.  Peran lebih banyak mengarah pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses sosial. Jadi seseorang  akan  dianggap  telah  berperan  jika  dia    telah  menduduki  posisi  di dalam  suatu  masyarakat  dalam  menjalankan  suatu  peranan(Ma’mur,  2012). Terlihat bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terseut, menilai bahwa tokoh- tokoh  agama  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah  bekerja  sesuai  dengan peran  mereka    masing-masing  dalam  menciptakan  kerukunan  antar  umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara.
Peran  yang  dimainkan  oleh  tokoh-tokoh  agama  di  Sulawesi  utara  secara institusional  tergabung  dalam  organisasi  BKSAUA    (Badan  Kerjasama  Antar Umat  Beragama)  dan  FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama).    Dua organisasi  berjalan  seiring  mengawal  kerukunan  umat  beragama  di  Sulawesi Utara.  FKUB Sulawesi Utara adalah organisasi sosial keagamaan yang dibentuk oleh  Pemerintah  untuk  dominasi  menyelesaikan  konflik-konflik  sosial  umat beragama  dan juga  berkaitan dengan perizinan-perizinan pembangunan rumah ibadah (Aslati, 2014).
Adapun  BKSAUA  adalah  organisasi  yang  disetarakan  dengan  organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan. Jika disandingkan dengan FKUB fungsi dari BKSAUA  adalah  peran  tokoh-tokoh  agama  yang  bersifat  preventif    dan pencegahan terjadinya konflik sosial keagamaan.  Spektrum organisasi nya juga berbeda  dengan  FKUB,  jika  FKUB  hanya  dibatasi  wilayaghnya  sampai  pada tingkat  Kabupaten/Kota,  maka  tidak  demikian  dengan  BKSAUA  cakupan organisasinya  luas  sampai  ketingkat-tingkat    desa.  BKSAUA  adalah  organisasi
yang menghimpun seluruh perwakilan tokoh-tokoh agama yang resmi yang ada di  Indonesia.    Karena  itu  pada  saat  berdirinya  perwakilan  agama  di  dalam BKSAUA  berjumlah  5  (lima)  agama,  namun  sejak  reformasi  dan  Kong  Hu  Cu diakui  sebagai  agama,  maka  jumlah  komposisi  BKSAUA  menjadi  6  (enam) agama.
BKSAUA  secara  sejarahnya  lahir  diawali  pada  29-30  November  1967  saat gubernur dijabat Brigjen HV Worang yang menggagas pelaksanaan musyawarah para  tokoh  agama  se-Provinsi  Sulawesi  Utara  dan  pada  25  Juli  1969  sesuai dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  No  91/KPTS/1969  dibentuklah  Badan Kerjasama  Antar Umat Beragama (BKSAUA). Kehidupan keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara sangatlah baik, kerukunan dan toleransi berjalan alamiah antar umat maupun beragama antar masyarakat.
Setelah  lama  berdirinya  BKSAUA  di  Sulawesi  Utara,  Pemerintah  RI mengeluarkan  aturan  tentang  Forum  Kerukunan  Umat    tahun  2006.    Hal  ini menjadi  dilematis  bagi  Pemerintah  Sulawesi  Utara,  apakah  meleburkan  saja BKSAUA  menjadi  FKUB  dengan  nama  baru,  ataukah  dengan  alternatif  lain. Untuk  keperluan  penyesuaian  aturan  tersebut,  maka  pada  tanggal  27 September diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh agama, pempinan-pimpinan majelis  keagamaan  beserta    para  pengurus  BKSAUA  Provinsi  Sulawesi  Utara untuk  membentuk  FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama)  sebagaimana amanat PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi  Sulawesi  Utara  S.H.  Sarundajang  menyampaikan  pesan  bahwa organisasi  BKSAUA  harus  tetap  ada  sebagai  bentuk  dari  kearifan  lokal  yang tumbuh  dari  masyarakat  Sulawesi  utara  walaupun  nantinya  FKUB  telah terbentuk.  FKUB Provinsi Sulawesi Utara adalah FKUB yang terlambat dibentuk setelah aturannya  terbit  dimana  di  daerah-daerah lain, Pemerintah Pusat telah membetuk  FKUB  di  berbagai  daerah,  Provinsi  Sulawesi  Utara  sedikit  terlambat membentuk FKUB karena menghormati eksistensi BKSAUA yang telah terbentuk terlebih dahulu.
Sesungguhnya ada dua peran yang dilakukan oleh para tokoh agama yang ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam  hal  menjaga  dan  merawat  kerukunan antar  umat  beragama.  Pada  tingkatan  preventif  atau  usaha  mengantisifasi terjadinya  konflik  sosial  keagamaan.  Pertama  adalah  peran  simbolik,  di  dalam peran simbolik ini para tokoh-tokoh agama yang berada di dalam satu naungan organisasi kebersamaan di antara umat beragama mengadakan kegiatan-kegitan simbolik  yang  menampilkan  kebersamaan-kebersamaan  di  antara  para  tokoh agama.   Kegiatan yang  rutin  yang  bersifat  simbolik  yang  dilakukan  antara  lain (1)    doa  bersama  pada  acara-acara  seremonial  pemerintahan  dan  hari  besar keagamaan.  Seperti kegiatan yang diadakan diantaranya tokoh-tokoh agama di Minahasa  Utara  yang  menggelar  kegiatan  doa  bersama  lintas  agama  di Kecamatan  Kalawat,  Paroki  Santa  Ursula  Watutumou  pada  hari  selasa  20 Agustus 2019.
Acara  doa  bersema  tersebut  dihadiri  ketua  BKSAUA  Kabupaten  Miahasa Utara  yang  juga  perwakilan  Kristen  Protestan  Pdt  Sem  Kindangen  STh, Perwakilan  Hindu  Ida  Alit,  Pastor    Paroki  Santa  Ursula  Watutumou  John Rawung MSC, Ketua MUI Minahasa Utara perwakilan Islam H Baidlowi, Camat Kalawat  Alexander  Warbung,  perwakilan  Konghucu  P  Riano  Baggy,  perwakilan Budha  Pandita  Kadek  Adnyana,  Anggota  BKSAUA  Minut  Perwakilan  Katolik Arnold Rondonuwu.
Selain  peran  simbolik,  untuk  usah  preventif  pencegahan  konflik,  peran kebersamaan  tokoh-tokoh  agama  di  Sulawesi  Utara  dilakukan  dengan  model dialogis  dan  pelibatan  masyarakat,    Untuk  menunjang  kegiatan-kegiatan  ini maka  diadakanlah  kegiatan  dialog,  seminar,  FGD  ( forum  Group  Discusson ) bersama yang membahas persoalan kerukunan antar umat beragama, baik yang dilakukan  oleh  dengan  percampuran  Organisasi-Organisasi  Kemasyarakatan keagamaan dengan tetap mengundang tokoh-tokoh agama lainnya maupun yang dilakukan organisasi internal Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.
Walaupun    usaha-usaha  preventinf  dalam  bentuk  simbolik  selalu diusahakan  oleh  tokoh-tokuh  agama,  namun  pada  kenyataannya  konflik bernuansa agama tetap juga terjadi di Sulawesi Utara.  Konflik agama juga ada terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,    konflik  ini  bisa  mengambil  bentuk perkelahian  antara  warga  yang  berbeda  agama,  pendirian  dan  pengrusakan rumah ibadah, dan penggunaan media sosial.  Konflik-konflik ini dalam sejarah pernah terjadi pada 14 Maret 1970 yaitu peristiwa pebakaran Klenteng Ban Hing Kiong di Kota Manado. Konflik antar agama ini bermula hanya karena persoalan sepele  dimana  terjadi  dialog  antara  seorang  majikan  Tinonghoa  yang  memiliki toko  yang  memiliki  karyawan  yang  beragama  Islam.  Dialog  hanya  bermaksud candaan  dan  akhirnya  menggerakan  massa  karena  isinya  menjadi  bahan gunjingan  di  masyarakat.  Saat  itu,  konflik  hampir  meluas  ditandai  dengan adanya pelemparan batu ke Gereja Sentrum Kota Manado. Hal ini menjadi ironi karena  lebaga  BKASUA  belum  satu  tahun  terbentuk.  Namun  konflik  ini  cepat diatsi karena adanya peran tokoh-tokoh agama saat itu.
Peristiwa  yang  paling  akhir  terjadi  adalah  peristiwa  ketika  Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith pada bulan Oktober Tahun 2018.  Peristiwa ini  bermula  dari  Habib  Bahar  yang  dijdawalkan  untuk  menghadiri  Haul  Akbar ketujuh ayahnya (Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith) dan doa Akbar untuk bangasa  Indonesia  yang  dikhususkan  doa  bersama  untuk  Palu  dan  Donggala yang saat itu baru saja dilanda musibah Tsunami dan Liquifaksi. Acara tersebut digelar  di  Masjid  Habib  Alwi  bin  Smith  Kelurahan  Karame,  Kecamatan  Singkil, Kota Manado.
Akan  tetapi  sejumlah  orang  melakukan  aksi  penolakan  atas  kedatangan Habib Bahar dan melakukan aksi di Bandara dan ruas jalan R.E. Marthadinata, Kecamatan Paal Dua.  Kondisi sempat  memanas saat  itu, dari semula  dianggap sebagai  penolakan  Habib  Bahar  secara  individu  menjadi  penolakan  terhadap kegiatan  keagaaam  Islam  ditambah  lagi  mereka  yang  menolak  menggunaka atribut-atribut  kedaerahan,  sehingga  terkesan  konflik  Islam  dan  Kristen. Namun  ketegangan  yang  berlangsung  sampai  beberapa  hari  di  Sulawesi  Utara dapat diselesaikan setelah para tokoh-tokoh agama berkumpul untuk meredam persoalan ini.
Kontroversi  inni  berujung  pada  akdi  penolakan  yang  dilakukan  oleh organisasi  kemasyarakatan  adat  Minahasa  terhadap  dua  orang  yang  menjadi penggagas  gerakan  212  di  Monumen  Nasional  (Monas)  di  DKI  Jakarta  yaitu Habib Bahar dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Athor (menantu dari  Habib  Rieziq  Shihab  yang  merupak  pemimpin  dan  pendiri  Front  Pembela Islam). Tentunya peristiwa ini menjadi ujian bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara.
Namun  ketegangan  itu  berakhir  setelah  dua  tokoh  agama    Ketua  Majelis Ulama Indonesia Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gofur Provinsi Sulawesi Utara,
menyerukan  kepada    masyarakat  Muslim  agar  terus  menjaga  kerukunan  dan toleransi yang sudah lama terjalin. Untuk menghilangkan ketegangan Ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa kejadian di Kota Manado, pada hari Senin,  Tanggal  15  Oktober  Tahun  2018  hanya  soal  isu  yang  beredar.  Isu  ini tidak  perlu  ditanggapi  dan  perlu  dicek  kebenarannya.  Seharusnya  jika  ingin mendatangkan  tokoh,  maka  harus  digelar  pertemuan  dulu.    Demikian pernyataan dari tokoh Islam untuk meredam ketegangan antar umat beragama.
Di  pihak  Kristen  pun  muncul  himbauan  dan  seruan  yang    disampaikan oleh    Wakil  Ketua  Bidang  Ajaran  Pembinaan  dan  Pengembalaan  Sinode  GMIM, Pdt  Anthonius  Dan  Sompe  yang  menyerukan,  salut  kepada  warga  Provinsi Sulawesi  Utara  yang  di  dalamnya  GMIM  secara  historis    telah  teruji  tidak gampang  terprovokasi  baik  yang  muncul  dari  dalam  maupun  diluar.  Isu  yang dapat mengakibatkan konflik antar satu sama lain.

## 3.3. Partisipasi  Pemerintah
Pemerintah  adalah  sekelompok  orang  atau  organisasi  yang  diberikan kekuasaan  agar  dapat  memerintah  dan  memiliki  kewenagan  dalam  membuat maupun  menerapkan  hukum  atau  undang-undang  di  wilayahnya.  Pemerintah adalah  lembaga  yang  memiliki  tugas  mewujudkan  tujuan  dari  negara  sehingga lembaga  tersebut  memiliki  kewenagan  dalam  hal  pelaksanaan  kepemimpinan, koordinasi  pemerintahan,  dan  pembangunan  masyarakat  dimanapun  mereka ditempatkan.
Mengacu  pada  pengertian  pmerintah  yang  telah  dijelaskan  maka  secara umum,  terdapat  empat  fungsi  dari  pemerintahan  yaitu:  (1)  Memiliki  fungsi pelayanan, berupa pelayanan baik publik maupun sipil dengan mengedepankan kesetaraan.  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dapat  mencakup hubungan luar negeri, keuangan, peradilan, pertahanan, keamanan, dan agama;
(2)  Fungsi  pengauran  dimana  pemerintah  membuat  peraturan  perundang- undangan  untuk  mengatur    hubungan  antar  manusia  dalam  masyarakat dengan tujuan agar kehidupan berjalan dinamis dan harmonis; (3) Selanjutnya, fungsi pengembangan  yaitu sebagai penggerak pembangunan di pusta maupun di  daerah.  Yang  dimaksdu  dengan  fungsi  pembangunan  adalah  pembangunan dari  segi  infrastruktur  maupun  pembangunan  mental  spiritual  warganya;  dan (4)  Fungsi  pemberdayaan,  pembardayaan  bertujuan  untuk  menopang  dan mendukung  otonomi  dimana  masing-masing  daerah  dapat  mengelola  sumber dayanya  sendiri  secara  maksismal.  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  jika pemerintah  daerah  meningkatkan  peran  masyarakat  dan  wasta  pada  kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan.
Disamping  itu,  pemerintah  daerah  juga  memilik  fungsi  yaitu  yaitu pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat  (Sulistiowati,  2014).  Dalam  persoalan  kerukunan  partisipasi pemerintah  Sulawesi  Utara  memegang  peranan  yang  sangat  strategis.    Peran yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara sesuai fungsinya dalam rangka  untuk  mendukung  kerukunan  umat  beragama  setidaknya  dilakukan pada  tiga  bidang  yaitu:  (1)    bidang  pengawasan  dan  pembinaan;  (2)  bidang kesejahteraan  dan  pemerintahan;  dan  (3)  bidang  pemberian  bantuan.    Untuk bidang  pengawasan  dan  pembinaan  peran  ini  didelegasikan  secara  struktural kepada Dinas Kesbangpol dan untuk bidang kesejahteraan didelegasikan kepada
Biro  untuk  Kantor  Gubernur  atau  Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat Kantor Gubernur atau Bupati Walikota di Sulawesi Utara.
Di  dalam  bidang  pembinaan  dan  pengawasan  pemerinthah,  dalam  hal  ini Kesbangpol,  untuk tindakan pengamanan fisik, Pemerintah  di bantu oleh pihak keamanan  dan  kepolisian  dan  dilakukan  untuk  dmembina  Organisasi Kemasyarakatan  keagamaan  dan  Organisasi  Kemasyarakatan  sosial  lainnya, sedang.kan untuk sosialisasi, dialog dan ideologisasi dibantu oleh FKUB (Forum Kerukunan  Umat  Beragama).  Dalam  beberapa  kejadian  Kesbangpol  aktif melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, baik yang dilakukan secara langsung sebagai fasilitator dengan memanggil ketua atau  sekretaris  untuk  menghadiri  pertemuan  yang  diadakan  oleh  Kesbangpol Sulawesi  Utara,  maupun    pembinaan  secara  tidak  langsung  dengan  menhadiri undangan  kegiatan  Organisasi  Kemasyarakatan  dan  membarikan  sambutan sebagai pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan tersebut.
Seperti  pembinaan  dalam  bentuk  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  para Organisasi  Kemasyarakatan yang  tergabung  dalam  Organisasi  Kemasyarakatan yang  dibina  oleh  Kesbangpol.    Pertemuan  difasilitasi  oleh  Kesbangpol  Sulawesi Utara dan diikuti oleh beberapa organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara  mendiskusikan  mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di Indonesia,  terutama  masalah  isu-isu  agama  dan  keamanan  yang  bertempat  di Warong Kobong, pada hari Jumat, Tanggal 23 Agustus Tahun 2019.
Pada  kegiatan  tersebut  Kepala  Badan  Kesbangpol  Provinsi  Sulawesi  Utara yaitu Meiki Onibala dalam sambutannya mengatakan, selaku  pemerintah, Meiki mengaku salut kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara  tetap  setia    dan  berkomitmen  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pembinaan  yang  dilakukan  oleh Kesbangpol  juga  tidak  terbatas  dilakukan  hanya  di.  Pembinaan  ceramah  dan dialog  saja  tapi  dapat  pula  dalam  bentuk    kaji  banding  untuk  melihat  peran- peran  Organisasi  Kemasyarakatan  lain  di  daerah  dan  provinsi  lain.    Yang terbaru adalah Kepala Kesbangpol Sulut di tahun 2019 ini membawa untuk 25 Organisasi Kemasyarakatan melakukan kaji banding di daerah Bali. Meki  Onibala  juga  menegaskan  bahwa  telah  menugaskab  puluhan organisasi  kemasyarakatan  dari  Provinsi  Sulawesi  Utara  ke  Denpasar,  Bali kegiatan studi banding puluhan organisasi kemasyarakatan dari Sulawesi Utara ke  Bali  pada  Tanggal  23  Maren  2019  dengan  biaya  300  juta  rupiah.    Menurut Meki  Onibala,  bahwa  kegiatan  penugasan  adalah  yang  pertama  kali  di laksanakan  oleh  Badan  Kesatuan  bangsa  dan  Politik  Propinsi  Sulawesi  Utara sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada organisasi- organisasi  kemasyarakatan  yang  terdaftar  di  Kesbangpol  Provinsi  Sulawesi Utara, dengan harapan penugasan tersebut dapat memberikan efek yang positif terhadap  terhadap  Organisasi-Organisasi  Kemasyarakatan yang ada  di  Provinsi Sulawesi  Utara.    Ddalam  kegiatan  tersebut  secara  tidak  langsung  terjadi interaksi  sosial  antara  Organisasi  Kemasyarakatan  serta  menciptakan kebersamaan  di  antara  Organisasi-Organisasi  Kemasyarakatan  Sosial Keagamaan. Sehingga akan menimbukan dialog-dialog positif dan menghindarkan  diri  dari  ketegangan-ketegangan  yang  mungkin  ada  di  antara para Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan.
Di  samping  berfungsi  sebagai  pembinaan  kepada  Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sulawesi  Utara  juga  mendeteksi  potensi-potensi  ganguan  yang  dapat  merusak kerukunan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.    Terdeteksi  menurut  Informasi  Mecky Onibala mengatakan, ada 104 organisasi masyarakat yang beroprasi tanpa izin. Untuk  Organisasi  Kemasyarakatan  ataupun  kelompok  masyarakat  Sosial Keagamaan  yang  sudah  terdaftar  namun  belum  mencatatkan  dirinya  di Kesbangpol, biasanya kesbangpol bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mengadakan pembinaan.
Selain itu, Kesbangpol Sulut juga turut memberikan konstribusi yang baik di  dalam  mengkondisikan  kerukunan  dengan  jalan  mengadakan  dialog  dengan Organisasi  Kemasyarakatan.  Bidang  Kesra  juga  mengambil  peran  yang  sama dengan  Kesbangpol.    Hanya  saja  peran  yang  dimainkan  oleh  bidang kesejahteraan  rakyat  dalam  menciptakan  kerukunan  adalah  dengan berpartisipasi  menyalukan  bantuan-bantuan  pemerintah  kepada  perseorang, Organisasi Kemasyarakatan, ataupun lembaga sosial keagamaan.

## 4. PENUTUP
Terdapat  tiga  pilar  yang  menjadi  pilar  kerukunan  di  Provinsi  Sulawesi Utara  yang  menjadi  penyebab  Provinsi  Sulawesi  Utara  khususnya  di  Kota Manado tidak terjadi kerusuhan yang berarti seperti di daerah-daerah yang lain. Tiga  pilar tesebut  yang pertama, pilar budaya  dimana  pliar budaya  ini menjadi koteks  kerukunan  antar  umat  beragama  dan  sosial  dimainkan  perannya  oleh budaya  Mapalus  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kedua,  pilar  tokoh  agama  dimana tokoh  agama  pada  masing-masing  agama  memainkan  perannya  di  dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga masyarakat tidak gampang tersulut. Ketiga,  pilar pemerintah, pemerintah menjadi salah satu pilar karena membentuk  FKUB  juga  berkoorinasi  antara  tokoh-tokoh  agama  dan  juga pimpinan-pimpinan dari organisasi kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  N.  (2012).  Harmoni  dalam  Keragaman  (sebuah  analisis  tentang konstruksi perdamaian antar umat beragama. LENTERA , 14 (1 JUNI). Aslati,  A.  (2014).  Optimalisasi  Peran  Fkub  dalam  Menciptakan  Toleransi Beragama  di  Kota  Pekanbaru. TOLERANSI:  Media  Ilmiah  Komunikasi  Umat Beragama , 6 (2), 188–199. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2018). Laporan Kinerja Badan Litbang  dan  Diklat  Tahun  2018|  1 .  moz-extension://c1228786-3a5c-4566- a370-0afc1f1242c3/enhanced- reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fbalitbangdiklat.kemenag.go.id %2Fupload%2Ffiles%2FLKj_BALITBANG_DIKLAT_2018_-_final.pdf Badan Pusat Statisik Provinsi Sulawesi Utara. (2018). Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  2000  -2018 .  Badan  Pusat Statisik Provinsi Sulawesi Utara. https://sulut.bps.go.id/dynamictable/2018/01/18/180/jumlah-penduduk- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara-2000--2018.html Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII. (2018). Sulut Raih Nilai Indeks  Kerukunan  Umat  Beragama  Tertinggi .  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia Komisi VII . http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23347/t/Sulut+Raih+Nilai+Indeks+K erukunan+Umat+Beragama+Tertinggi
Hasan,  F.,  Bukido,  R.,  Wekke,  I.  S.,  &  Mantu,  R.  (2018).  Tolerance  Attitude among Religious People in Marine Envronment: Case Study of Mosque of Ex- Kampong  Texas. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 156 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012046 Kamisa, D. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Surabaya, Kartika. Khoiruddin,  M.  A.  (2014).  Pendekatan  Sosiologi  Dalam  Studi  Islam. Jurnal Pemikiran Keislaman , 25 (2), 348–361. https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191
Ma’mur, A. J. (2012). Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah . Buku Biru. Mahyudi,  D.  (2016).  Pendekatan  Antropologi  dan  Sosiologi  dalam  Studi  Islam. Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab , 2 (2).
Rizqi, M. (2015). Peran  Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah  Ibu-Ibu Buruh  Tani  Umur  30-50  Tahun  di  Desa  Karangkerta  Kecamatan  Tukdana Kabuoaten Indramayu (Skripsi) . IAIN Syekh Nurjati Cerbon. Ruhana,  A.  S.  (2015).  Merawat  Damai  dari  Bawah  untuk  Keserasian  Sosial: Peran  Kelompok  Keagamaan  dan  Lokal  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan Beragama di Minahasa Utara. Sosio Konsepsia , 4 (3), 219–236. Rusydi,  I.,  &  Zolehah,  S.  (2018).  Makna  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama Dalam  Konteks  Keislaman  Dan  Keindonesian. Al-Afkar,  Journal  For  Islamic Studies , 1 (1, January), 170–181.
Sari,  W.  P.  (2018).  Studi  Pertukaran  Sosial  dan  Peran  Nilai  Agama  Dalam Menjaga  Kerukunan  Antar  Kelompok  Umat  Beragama  di  Manado. Profetik: Jurnal Komunikasi , 11 (1), 96–105. Soekanto,  S.,  &  Sulistyowati,  B.  (2012). Sosiologi:  Suatu  Pengantar .  Rajawali Pers.
Statistics Indonesia. (2010). Nationality, ethnicity, religion, and daily language of Indonesian population . https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID-kewarganegaraan- suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf Sulistiowati,  R.  (2014).  Implementasi  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  pada Daerah Otonomi Baru (DOB). Sosiohumaniora , 16 (3), 270–282.