Journal homepage: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats

## Analisis  Risiko  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Program  Hibah  Swakelola Masyarakat
Asa Dina Safitri 1,* , Mohammad Arif Rohman 1
Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 1 Koresponden*, Email: asadinas96@gmail.com
Info Artikel Abstract
Diajukan              02 Februari 2024 Diperbaiki           12 Februari 2024
Disetujui             12 Februari 2024
Keywords:  risk analysis, procurement of goods and services, community based infrastructure, DANP, HOR.
The government allocates development funds sourced from the APBN for the community self- management grant program. The program is intended for the community to act as the main actor in the implementation of construction and procurement of goods/services at the commu- nity level. However, the possibility of risks arising from procurement by the community has not been identified in detail and mitigation efforts need to be formulated. The aim of the research is to identify risks in procurement by considering the relationship between risk influences and formulating mitigation actions. The relationship between the effects of risk relationships was processed  using  the  DEMATEL-ANP  (DANP)  method  and  produced  a  threshold  value  of 0.114. The results show that the influence of relatedness has a significant impact. Analysis of the Pareto diagram showed that there were 16 causes of risk (55.17%), contributing 80.9% to the emergence of risk. Risk mitigation actions are carried out using the House of Risk (HOR) method and  risk  prevention  efforts  are  obtained  by  creating a  clear  sanctions  policy  and  a transparent online system with one big data (TM1), recruiting facilitators with quality human resources (TM 2) , and provide training and capacity building to PIC (TM12).
Kata kunci: risiko, pengadaan barang dan jasa, swakelola masyarakat, DANP, House of Risk (HOR).

## Abstrak
Pemerintah  mengalokasikan  pembangunan  bersumber  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) untuk program hibah swakelola masyarakat. Program dimaksud- kan masyarakat bertindak sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan konstruksi dan peng- adaan barang/jasa di tingkat masyarakat. Namun, kemungkinan munculnya risiko peng- adaan  oleh  masyarakat  belum  teridentifikasi  detail  dan  perlu  dirumuskan  upaya  miti- gasinya. Tujuan penelitian untuk  mengidentifikasi risiko  pada  pengadaan dengan mem- pertimbangkan hubungan pengaruh risiko dan merumuskan tindakan mitigasinya.  Hu- bungan  pengaruh  keterkaitan  risiko  diolah  menggunakan  metode  DEMATEL-ANP (DANP) dan menghasilkan nilai threshold value sebesar 0,114. Hasil menunjukkan hubu- ngan pengaruh keterkaitan memberi dampak yang signifikan. Analisis diagram pareto di- peroleh sebanyak 16 penyebab risiko (55,17%), berkontribusi sebesar 80,9% menyebabkan kemunculan  risiko.  Tindakan  mitigasi  risiko  dilakukan  menggunakan  metode House  of Risk (HOR)  dan  diperoleh  upaya  pencegahan  risiko  dengan  membuat  kebijakan  sanksi yang  jelas  dan  sistem  online  yang  transparan  dengan  satu  data  ( one  big  data )  (TM1), merekrut  fasilitator dengan  SDM yang berkualitas  (TM 2), dan memberi pelatihan  dan peningkatan kapasitas kepada PIC (TM12).

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  sedang  gencarnya  mengalokasikan  pemba- ngunan  yang  bersumber  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) untuk program hibah yang dilaksa- nakan dengan metode swakelola masyarakat. Program hibah swakelola masyarakat dimaksudkan bahwa masyarakat ber- tindak sebagai subjek/pelaku utama dalam pelaksanaan kons- truksi dan sebagai pelaku proses pengadaan barang dan jasa di  tingkat  masyarakat  yang  diharapkan  dapat  secara  aktiv berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondi- si  perekonomian  dan  sosial  masyarakat  di  lingkungannya. Program hibah masyarakat ini dikembangkan dari kejadian pasca-tsunami dan gempa bumi di Naggro Aceh Darussalam
hingga pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, kemudian pada  Tahun  2016  diluncurkan  program  ini  yang  dianggap nyata sekali mampu menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat.  Masyarakat  perlu  berpartisipasi  pembangunan karena merekalah yang memahami kebutuhan infrastruktur- nya sendiri, khususnya di bidang pembangunan masyarakat yang  membantu  meningkatkan  aksesibilitas  wilayah  terha- dap fasilitas umum. Masyarakat sebagai pelaku pembangun- an  yang  dapat  menetapkan  tujuan,  mengendalikan  sumber daya  dan  mengarahkan  proses  yang  akan  mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan partisipatif diwujudkan dengan berpusat  pada  rakyat,  menghargai  dan  mempertimbangkan
prakarsa rakyat dan kekhasan setempat [1]. Mekanisme pe- laksanaan proses pengadaan barang dan jasanya harus meng- acu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
Menurut  Peraturan  Presiden  tersebut,  pengadaan  barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Ke- menterian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi ke- butuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal ter- sebut bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang di- butuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, de- ngan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien [2]. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pengadaan ba- rang dan jasa dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu dengan penyedia barang/jasa dan melalui swakelola [3]. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah proses pengadaan ba- rang/jasa yang perencanaa hingga pelaksanaannya dilakukan atau  diawasi  sendiri  oleh  Kementerian/Lembaga/Daerah/ Institusi sebagai penanggung jawab anggaran. Swakelola di- laksanakan  manakala  barang/jasa  yang  dibutuhkan  tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan dalam rangka meng- optimalkan pemanfaatan sumber daya atau kemampuan tek- nis yang dimiliki pemerintah [4]. Penyelenggaraan swakelola dilakukan berdasarkan dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe I swa- kelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L /D penanggung jawab anggaran; tipe  II swakelola yang diren- canakan  dan  diawasi  oleh  K/L/D  penanggung  jawab  ang- garan; tipe III swakelola direncanakan dan diawasi oleh K/L/ D penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana  swakelola;  dan  tipe  IV  swakelola  direncanakan oleh K/L/D penaggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan  Kelompok  Masyarakat,  dan  dilaksanakan  serta  di- awasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
Proses pengadaan yang dilakukan oleh Kelompok Masya- rakat sebagai pelaku konstruksi dimulai dari kesanggupan pe- nerima  manfaat  untuk  membentuk  Kelompok  Masyarakat Penyelenggara dengan menyampaikan surat pernyataan siap menerima barang/jasa sesuai dengan program hibah yang di- peroleh.  Kemudian  menyusun  Rencana  Kerja  Masyarakat (RKM)  yang  digunakan  untuk  perencanaan  pembangunan. Selanjutnya pada tahap konstruksi dilaksanakan berdasarkan RKM dan proses pengadaan Barang dan Jasa dikerjakan sen- diri oleh kelompok masyarakat. Prose Pengadaan Barang dan Jasa  dilakukan  setelah  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  dan spesifikasi teknis disetujui oleh PPK. Kelompok masyarakat melakukan survei pemasok/toko supplier hingga menetapkan Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  untuk  pemasok/toko supplier yang  akan  menjadi  pemasok  material/jasa  selama  pelaksa- naan konstruksi berlangsung.
Menurut uraian di atas, diperoleh informasi bahwa proses pengadaan dilakukan oleh masyarakat sebagai penerima hi-
bah. Proses pengadaannya masih dilakukan dengan cara ma- nual/konvensional tanpa melalui sistem e-procurement, sehi- ngga peluang munculnya kecurangan akibat ketidak transpar- an dalam proses pengadaan mungkin saja terjadi.  Menang- gapi hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Peme- rintah (LKPP) juga menyebutkan pengadaan barang/jasa se- cara  konvensional  memiliki  kelemahan  seperti  adanya kickback , adanya suap, pemasok memasang harga yang lebih tinggi (mark up), pengelola proyek tidak mengumumkan ren- cana pengadaan dan proses pengadaannya tidak transparan. Hal tersebut dapat berakibat pada kerugian negara dan/ atau masyarakat yang melaksanakan proyek konstruksi [5]. Oleh sebab itu, identifikasi risiko pada proses pengadaan barang dan jasa program hibah masyarakat menjadi sangat penting serta mengetahui penyebab yang memicu terjadinya kemun- culan  dari  peristiwa  risiko.  Dengan  mengetahui  penyebab munculnya  suatu  risiko,  maka  diharapkan  dapat  dilakukan tindakan untuk meminimalisir peluang munculnya dari sum- ber penyebanya.
Selain itu, suatu risiko tidak hanya muncul dikarenakan se- buah penyebab risiko muncul, namun juga dikarenakan ada- nya hubungan pengaruh keterkaitan yang terjadi antar risiko- risiko lainnya. Adanya hubungan pengaruh keterkaitan juga berkontribusi  dalam  menyumbang  besarnya  dampak  risiko yang ditimbulkan dalam pengadaan. Sehingga penelitian ten- tang topik ini perlu untuk dilakukan. Namun, penelitian ter- dahulu belum melakukan studi secara detail dan mendalam tentang analisis risiko terhadap proses pengadaan barang dan jasa program Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Identifikasi risiko akan dilakukan dengan mengevaluasi beberapa risiko yang mungkin muncul dalam proses pengadaan berdasarkan literatur studi serta melakukan wawancara kepada responden dengan purposive sampling untuk mengetahui risiko yang te- lah terjadi dan mungkin akan terjadi dan sumber penyebab terjadinya suatu peristiwa risiko.
Penggunaan metode DEMATEL-ANP (DANP) dalam pe- nelitian ini adalah sebagai tools untuk mengetahui hubungan pengaruh  keterkaitan  antar  risiko  dan  memperoleh  pembo- botannya. Pemilihan DANP didasari pada kondisi bahwa, ter- dapat risiko yang memiliki pengaruh keterkaitan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, satu faktor risiko dapat memicu munculnya risiko lain sehingga masing-masing risiko memi- liki bobot yang berbeda-beda sesuai dengan pengaruh antar risiko lainnya.
Setelah mempertimbangkan hubungan pengaruh keterka- itan antar risiko, kemudian dilakukan upaya untuk penangan- an dengan mitigasi risiko dari penyebab terjadinya suatu pe- ristiwa risiko. Analisis dilakukan menggunakan metode Hou- se  of  Risk (HOR).  Pada  analisis  tersebut  penilaian  tingkat dampak dilakukan pada peristiwa risiko, sedangkan penilaian peluang muncul terjadinya dilakukan pada penyebab risiko. Hasil dari Penenelitian ini diharapkan dapat diperoleh upaya
penanganan  yang  tepat  sasaran  dan  dicegah  dari  sumber penyebabnya.

## 2. Metode
Analisis hubungan pengaruh keterkaitan antar risiko dila- kukan menggunakan metode DANP. Selain digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruhnya, metode ini juga diguna- kan  untuk  menghitung  pembobotan  masing-masing  risiko. Metode DANP ini mampu memperbaiki perbandingan ber- pasangan ( pairwise comparison ) dari metode ANP yang ru- mit [7] dan [8] . Langkah untuk menghitung matriks penga- ruh DEMATEL dapat digunakan persamaan (1,2,3,4,5, dan 6).
1. Membuat matriks rata-rata awal (A).
A = 𝑎11 𝑎1𝑗 𝑎1𝑛 𝑎𝑖1 𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛1 𝑎𝑛𝑗 𝑎𝑛𝑛 (1)
2. Menghitung matriks pengaruh langsung (X). X = z x A z = min ij { ∑ , ∑ }  (2) 3. Matriks  pengaruh  total  dihitung  untuk  membantu menjelaskan pengaruh antar satu faktor dengan faktor lain.
𝑇 = 𝑋 +   𝑋 + 𝑋 + … + + 𝑋 = X (𝐼 − 𝑋) (3) 4. Menghitung pengaruh total dimensi (Td).
TD = ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡𝑡 𝑡    ⋯ 𝑡 ⋮ … ⋮ 𝑡 𝑡 𝑡
𝑡 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
(4)
5. Melakukan  analisis  hasil  (Tc)  matrik  pengaruh  total (NRM).
r = [∑ 𝑡 ] nx1   = [ 𝑡 ] nx1 = ( 𝑟 ,…, 𝑟 ,… 𝑟 )’ (5) s = [∑ 𝑡 ] nx1 = [ 𝑡 ] nx1 = ( 𝑠 ,…, 𝑠 ,… 𝑠 )’  (6)
6. Melakukan normalisasi matrik pengaruh total dimensi (Td).
7. Melakukan normalisasi matriks pengaruh total faktor (Tc).
8. Membuat weighted supermatriks (Wc)  untuk mendapatkan bobot pengaruh.
9. Supermatriks yang stabil untuk menghasilkan vektor prioritas global ( global optima).
Setelah  diperoleh  hasil  hubungan  pengaruh  keterkaitan antar risiko dan bobotnya, risiko dievaluasi dengan Metode House of Risk (HOR) untuk merumuskan tindakan mitigasi dari sumber penyebabnya.
Metode House of Risk ( HOR) adalah sebuah model yang terintegrasi yang dibuat untuk membantu dalam mengatasi ri- siko secara proaktif. [9]. Metode HOR mengadaptai  model
House of Qouality ( HOQ untuk menentukan penyebab risiko mana  yang  harus  diprioritaskan  untuk  dilakukan  tindakan pencegahannya. HOR dilakukan melalui 2 model, yaitu:
Hor 1
HOR 1 digunakan untuk menyusun urutan penyebab risi- ko dengan cara menghitung nilai ARP menggunakan persa- maan (7). Hasil ARP diurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah yang menggambarkan bah- wa faktor penyebab risiko yang diprioritaskan untuk ditang- ani terlebih dahulu. Kerangka kerja model HOR 1 dapat dili- hat pada Tabel 1.
𝐴𝑅𝑃𝑗 = 𝑂 𝑗 ∑ 𝑖𝑆 𝑖 𝑅 𝑖𝑗 (7)

## Hor 2
HOR  2 dilakukan  setelah memperoleh urutan  peringkat ARP risk agent dari yang terbesar hingga terkecil pada HOR 1. HOR 2 digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan mana  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  cara menghitung nilai total efektivitas dan rasio tingkat kesulitan penerapan  mitigasi  risiko. Perhitungan total efektivitas dan rasio tingkat kesulitan penerapan mitigasi risiko mengguna- kan persamaan (8) dan persamaan (9). Sedangkan  Kerangka kerja HOR 2 ditunjukkan pada Tabel 2.
𝑇𝑒𝑘 = ∑ 𝑗 𝐴𝑅𝑃𝑗𝐸𝑗 k (8)
𝐸𝑇𝐷𝑘 = (9)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Analisis DANP untuk Hubungan Pengaruh antar Risiko
Hasil  keseluruhan  yang  didapatkan  melalui  metode DANP diperoleh hubungan pengaruh antar risiko yang meng- gambarkan  risiko  saling  mempengaruhi  dan  jumlah  risiko yang mempengaruhinya dapat dilihat Tabel 3 dan dipetakan pada peta impact-diagraph DANP pada Gambar 1 . Risiko yang  paling  mempengaruhi  risiko  lain  yaitu  adanya  inter- vensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain. Risiko tersebut menyebabkan adanya pengaruh pada risiko lain, ter- utama  apabila  di  dalam  pelaksanaannya,  masyarakat  tidak memahami mekanisme program hibah dan fasilitator kurang tanggap  dalam  mendampingi  proses  pelaksanaan  program. Adanya intervensi dari pihak lain mengakibatkan seringnya pengadaan yang harusnya dilakukan sesuai perencanaan dan semestinya,  namun  tidak  bisa dilaksanakan karena adanya permintaan dari atasan atau pihak politik untuk mengarahkan pada kepentingan tertentu [10].

## B. Analisis Risiko Metode House of Risk (HOR) 1
Pertimbangan  hubungan  keterkaitan  risiko  diharapkan menjadi  perhatian  untuk  mengetahui  risiko  mana  dapat mempengaruhi  dan sebagai pemicu.
Asa Dina Safitri dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (99-110) 102
Tabel 1. Matriks Kerangka Kerja HOR 1 Proses Bisnis Perusahaan Peristiwa Risiko Penyebab Risiko ( Risk Agents ) / (Aj) Dampak terjadinya ( severity) (Ei) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Si Perencanaan E1 R11 R12 R13 S1 E2 R21 R22 S2 Sumber Daya E3 R31 S3 E4 R41 S4 Pembuatan E5 S5 E6 S6 Pengiriman E7 S7 E8 S8 Pengembalian E9 S9 Peluang terjadinya Penyebab Risiko ( Occurrence j) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Aggregate Risk Potential / ARP j
ARP 1 ARP 2
ARP 3 ARP 4 ARP 5 ARP 6 ARP 7 Prioritas rank dari penyebab risiko j 1 2 3 …. ….. ….. n Tabel 2. Matriks Kerangka Kerja HOR 2 Penyebab Risiko yang ditangani (priority) / Aj Tindakan Mitigasi (TMk) Aggregate Risk Potential TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 ARP j A1 E 11 E 12 E 13 ARP1 A2 E 21 E 22 ARP2 A3 E 31 ARP3 A4 E 41 ARP4 A5 ARP5 A6 ARP6 A7 ARP7 A8 ARP8 A9 ARP9 Total Keefektifan dari Tindakan (k) TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 Tingkat Kesulitan Penerapan Tindakan (Dk) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Rasio kesulitan dengan efektifitas ETD1  ETD2  ETD3  ETD4  ETD5  ETD6 ETD7 Prioritas rank R1 R2 R3 R4 R5 R6
R7
Tabel 3 . Hasil Hubungan Pengaruh antar Risiko dengan Metode DANP No. Peristiwa Risiko Kode Jum. Hub Hubungan Pengaruh antar Risiko 1 Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain R24 27 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 2 Sulit/terbatas mencari penyedia barang yang mampu memenuhi kebutuhan R12 24 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R13, R16, R17, R19, R20,  R21, R22, R23,  R24, R25, R26, R27, R29, dan R30 3 Kenaikan harga material R21 22 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R12, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 4 Terjadinya perubahan kebijakan R23 22 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R13, R15, R16, R17, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 5 Kekeliruan menginterprestasikan aspek teknis barang/jasa yang dibutuhkan R2 21 R1, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R13, R15, R16, R17, R19, R20, R21, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 6 Peristiwa pengadaan harus memberi prioritas pada vendor setempat (vendor lokal) R10 21 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R11, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 7 Spesifikasi teknis barang/jasa mengarah pada kemampuan penyedia barang/jasa tertentu (merek dan jenis) R9 20 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R10, R13,  R15, R16, R17, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 8 Kontrak “dijual” kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan utama dialihkan kepada penyedia lainnya R20 20 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R11, R13, R15, R16, R17, R19, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 9 Adanya rekayasa (mark-up) volume subjenis pekerjaan, khususnya jenis kontrak lump-sum R3 19 R1, R2, R4, R5, R6, R9, R10, R13, R16, R17, R19, R20, R21, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 10 Kesalahan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) R5 19 R1, R2, R3, R4, R6, R9, R13, R15,  R16, R17, R19, R20, R21, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 11 Adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen untuk membentuk harga satuan subjenis pekerjaan R6 19 R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10, R13,  R15, R16, R17, R19, R20, R22, R25, R26,  R27, R29, dan R30 12 Perubahan spesifikasi pekerjaan R26 19 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R13, R16, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R27, R29, dan R30 13 Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan / Pengawasan tidak maksimal R28 19 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 14 Penerima hibah tidak memahami mekanisme program R8 17 R1, R2, R3, R4, R6, R7, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 15 Fraud antara Supplier dengan Tim Pelaksana R17 17 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R16, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 16 Pengumuman tidak terpublikasi/masih dilakukan dengan manual R18 17 R1, R3, R4, R5, R6, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R27, R29, dan R30 17 Kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga R13 15 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R16, R17, R19 , R25, R26, R27, R29, dan R30 18 Supplier tidak kompeten dalam memenuhi persyaratan (dokumen tidak sesuai dan tidak lengkap, dsb) R15 15 R1, R3, R4, R9, R13, R16, R17, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 19 Kesalahan dalam menyesuaikan DED / tidak sesuai dengan kondisi lapangan R1 14 R3, R4, R5, R6, R9, R16, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 20 HPS disusun sendiri dan Harga disesuaikan dengan keinginan Tim Persiapan R4 14 R2, R3, R6, R9, R16, R17, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R29, dan R30 21 Fraud antara Supplier dengan TFL R16 12 R1, R3, R4, R6, R9, R19, R20, R25, R26, R27, R29, dan R30 22 Keterlambatan penyampaian dokumen penawaran dari supplier R14 10 R3, R4, R5, R16, R17, R25, R26, R27, R29 , dan R30 23 Penambahan luasan pekerjaan diluar kontrak R27 10 R1, R3, R4, R6, R16,  R17, R25, R26, R29, dan R30 24 Tidak tersedianya tenaga kerja yang ahli R11 8 R2, R3, R4, R6, R16, R26, R29, dan R30 25 Keterlambatan penandatanganan kontrak R19 5 R3, R25, R26, R27,  dan R29 26 Kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak R25 3 R3, R4, dan R29
Asa Dina Safitri dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (99-110) 104
27 Adanya rincian biaya pekerjaan yang tidak termuat dalam RAB R30 3 R3, R4,  dan R25 28 Tim Persiapan terlambat mengirimkan dokumen R7 2 R4 dan R29 29 Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap konstruksi yang akan dibangun R22 1 R30 30 Barang terlambat dikirim oleh supplier R29 0
Gambar 1 . Peta impact - diagram DEMATEL
Gambar 2. Diagram Pareto Penyebab Risiko
Sehingga  risiko  yang    terpicu  oleh  risiko  tersebut  secara otomatis  dapat  terpicu  oleh  risiko  tersebut  secara  otomatis dapat dimitigasi untuk meminimalisir terjadinya kemunculan risiko.
Setelah  penilaian  tingkat  dampak  risiko  telah  dihitung beserta dengan pembobotannya, kemudian dilakukan perhi- tungan nilai Aggregate Risk Potential (ARP). Nilai ARP di- peroleh dari hasil perkalian antara nilai dampak ( severity ), ni- lai peluang terjadi ( likelihood of occurrance ), nilai korelasi dan nilai pembobotan. Nilai Aggregate Risk Potential (ARP) yang akan dijadikan nilai patokan untuk mengelola penyebab risiko pada analisis diagram pareto.
Setelah didapatkan hasil perhitungan ARP langkah selan- jutnya adalah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan penyebab  risiko  mana  yang  akan  diprioritaskan  untuk dibuatkan  rencana  mitigasi  terlebih  dahulu.  Hasil perhitungan ARP akan dilakukan proses perangkingan nilai ARP  dari  nilai  terbesar  hingga  nilai  terkecil  sehingga diperoleh  urutan  penyebab  risiko  yang  memiliki  indeks prioritas  tertinggi  hingga  terendah.  Penyebab  risiko  yang memiliki  nilai  ARP  tertinggi  harus  diprioritaskan  terlebih dahulu  untuk  diberikan  tindakan  mitigasi.  Semakin  tinggi
nilai ARP yang diperoleh dari hasil perangkingan ini, maka semakin  penting  pula  untuk  memberikan  tindakan  mitigasi terhadap penyebab risiko tersebut.
Setelah diperoleh ranking ini, maka selanjutnya akan dila- kukan  pemetaan  nilai  ARP  dengan  menggunakan  diagram pareto. Penggunaan diagram Pareto dalam penelitian ini ada- lah untuk membantu proses pemilihan sejumlah penyebab ri- siko yang akan diprioritaskan untuk diproses lebih lanjut pa- da tahap HOR 2 (untuk diformulasikan rencana penanganan- nya). Diagram pareto memiliki prinsip bahwa 80:20 yang be- rarti 20% penyebab risiko dapat menyebabkan 80% kejadian risiko. Penyebab risiko yang masuk ke dalam kategori tinggi dalam kondisi ini diartikan bahwa penyebab risiko tersebut berkontribusi 80% dari total nilai ARP pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, diperoleh penyebab risiko yang berkontribusi sebesar 80,9% yang menyebabkan kemunculan suatu risiko, disebabkan oleh 16 penyebab risiko (risk agent) . Hasil  16  penyebab  risiko (risk  agent) memiliki  prosentase 55,17% dari jumlah total keseluruhan penyebab risiko.
Penyebab risiko yang memiliki nilai ARP terbesar diban- dingkan yang lainnya yaitu PR22, PR15, PR18, PR28, PR9, PR5, PR8, PR6, PR24, PR1, PR21, PR16, PR3, PR2, PR25,
Asa Dina Safitri dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (99-110) 106
dan PR4. Ke-16 penyebab risiko ini harus segera ditangani dan  dibuatkan  rancangan  strategi  mitigasi  risiko  untuk  di- tangani.
Tabel 4 . Hasil Pembobotan Risiko
No. Kejadian Risiko Kode Bobot 1 Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain R24 0,00014 2 Kontrak “dijual” kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan utama dialihkan kepada penyedia lainnya R20 0,04095 3 Terjadinya perubahan kebijakan R23 0,01193 4 Kenaikan harga material R21 0,01353 5 Kekeliruan menginterprestasikan aspek teknis barang/jasa yang dibutuhkan R2 0,03699 6 Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan / Pengawasan tidak maksimal R28 0,00000 7 Perubahan spesifikasi pekerjaan R26 0,05364 8 Tidak tersedianya tenaga kerja yang ahli R12 0,00082 9 Kesalahan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) R5 0,03555 10 Adanya rekayasa (mark-up) volume subjenis pekerjaan, khususnya jenis kontrak lump- sum R3 0,06365 11 Kesalahan dalam menyesuaikan DED / tidak sesuai dengan kondisi lapangan R1 0,04303 12 Fraud antara Supplier dengan Tim Pelaksana R17 0,04028 13 Adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen untuk membentuk harga satuan subjenis pekerjaan R6 0,04730 14 Penambahan luasan pekerjaan diluar kontrak R27 0,05087 15 Keterlambatan penyampaian dokumen penawaran dari supplier R13 0,02803 16 Peristiwa pengadaan harus memberi prioritas pada vendor setempat (vendor lokal) R10 0,01514 17 HPS disusun sendiri dan Harga disesuaikan dengan keinginan Tim Persiapan R4 0,06218
18 Spesifikasi teknis barang/jasa mengarah pada kemampuan penyedia barang/jasa tertentu (merek dan jenis) R9 0,04194 19 Fraud antara Supplier dengan TFL R16 0,04980 20 Penerima hibah tidak memahami mekanisme program R8 0,00015 21 Kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga R14 0,00146 22 Kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak R25 0,06348 23 Supplier tidak kompeten dalam memenuhi persyaratan (dokumen tidak sesuai dan tidak lengkap, dsb) R15 0,01392 24 Adanya rincian biaya pekerjaan yang tidak termuat dalam RAB R30 0,05551 25 Pengumuman tidak terpublikasi/masih dilakukan dengan manual R18 0,00015 26 Sulit/terbatas mencari penyedia barang yang mampu memenuhi kebutuhan R11 0,00576 27 Keterlambatan penandatanganan kontrak R19 0,04561 28 Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap konstruksi yang akan dibangun R22 0,03950 29 Barang terlambat dikirim oleh supplier R29 0,06784 30 Tim Persiapan terlambat mengirimkan dokumen R7 0,00942
Berdasarkan  pada  hasil  nilai  korelasi  antara  penyebab risiko  dan  tindakan  mitigasi  bahwa  tindakan  mitigasi  yang direncanakan diberikan skala 9 sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan mitigasi memiliki korelasi yang kuat dengan penyebab  risiko,  sedangkan  penilaian  3  untuk  korelasi  se- dang, dan 1 untuk korelasi rendah. Setelah menentukan kore- lasi,  selanjutnya  akan  dihitung  tingkat  efektivitas  dari masing-masing tindakan mitigasi. Perhitungan tingkat efek- tivitas ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar tindakan yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh dalam me- ngurangi peluang terjadinya penyebab risiko. Tingkat efek- tivitas tindakan mitigasi dapat dihitung dengan persamaan 8.
Dimana nilai 𝐸𝑗 k adalah nilai korelasi yang diperoleh pa- da  tahap  sebelumnya.  Sebagai  contoh,  tindakan  mitigasi  5 (TM5)  digunakan  untuk  meminimalisasi  penyebab  risiko
PR28,  PR8,  PR6,  PR2,    dan  PR27.  Nilai  ARP  ini  masing- masing akan dikalikan dengan nilai korelasi TM5 yang dipe- roleh dari hasil kuisioner pada tahap sebelumnya. Sehingga diperoleh total tingkat efektivitas TM5 sebesar 64078.
Tabel 5 . Urutan Peringkat Penyebab Risiko Tertinggi berda- sarkan Nilai ARP Kode Penyebab Risiko (Risk Agent) ARP Rank PR 22  Adanya kepentingan individu/kelompok 15323,64 1 PR 18  Adanya perjanjian "di belakang" dengan pihak lain 7631,947 2 PR 15  Kurang kompeten / ketidak mampuan fasilitator dalam bertugas 7218,821 3 PR 28  lokasi penerima hibah sulit dijangkau 7170,278 4 PR 9 Barang dengan Spesifikasi tertentu jarang tersedia di pasaran 5948,794 5 PR 5 Informasi harga satuan barang tidak tersedia baik di HSPK maupun di pasar 4661,579 6 PR 8 Adanya sosialisasi/himbauan tentang memprioritaskan penggunaan vendor lokal untuk pengadaan barang dan peraturan melibatkan jasa pekerja lokal 4639,188 7 PR 6 Tidak adanya sistem E- procurement 4572,752 8 PR 24  Personil PIC/pelaksana program terbatas 4552,091 9 PR 21  Adanya perubahan peraturan dari pemerintah 3955,103 10 PR 1 KMP kurang teliti dalam melakukan perencanaan 3574,57 11 PR 16  Pengadaan dilakukan dengan cara konvensional 3423,724 12 PR 3 Ketidaktelitian PIC (Pengelola program) terkait saat melakukan verifikasi dokumen perencanaan 3086,002 13 PR 2 Kurangnya pemahaman terhadap teknis program hibah / kualitas SDM kurang baik 2642,038 14 PR 4 Kurangnya pemahaman mekanisme penentuan harga (HPS) 2406,029 15 PR 27  Adanya program serupa di lokasi berdekatan 2335,117 16 PR 25  Kurangnya Koordinasi antara KMP dengan Supplier 2243,895 17 PR 19  Adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga material 2063,576 18 PR 10  Pekerjaan memerlukan metode khusus / sulit dikerjakan 1905,676 19 PR 23  Supplier dan tenaga kerja yang terpilih tidak kompeten 1796,99 20
PR 7 Sosialisasi program hibah kurang efektif dan efisien 1663,261 21 PR 29  Pencatatan buku kas tidak realtime 1592,924 22 PR 20  Peningkatan kapasitas pekerja yang tidak efektif dan efisien 1386,602 23 PR 14  Tidak adanya pihak independen untuk mengawasi 1309,289 24 PR 12  KMP bersama fasilitator kurang teliti dalam melakukan evaluasi 1045,55 25 PR 13  Tidak ada sosialisasi ke calon supplier 1018,246 26 PR 11  Kurangnya pemahaman dan pengetahuan supplier 1011,821 27 PR 17  Tim pelaksana terlambat membuat dokumen kontrak 595,2855 28 PR 26  Tidak adanya peraturan yang mendetail terkait kontrak lumpsum 500,7508 29
Selain menghitung tingkat efektivitas, perlu untuk mene- tapkan  tingkat  kesulitan  (Dk)  dari  masing-masing  tindakan mitigasi. Penetapan tingkat kesulitan juga dilakukan dengan mewawancarai ahli. Dengan menggunakan 3 skala penguku- ran yaitu skala 3 (tingkat kesulitannya rendah), skala 4 (ting- kat kesulitannya sedang), dan skala 5 (tingkat kesulitannya tinggi). Setelah mendapatkan nilai dari tingkat efektivitas dan tingkat kesulitan, selanjutnya akan dihitung rasio efektivitas kesulitan dari sebuah tindakan (ETDk) dengan menggunakan persamaan 9.
Sebagai contoh, para expert menilai bahwa tindakan mi- tigasi  5  (TM5)  memiliki  tingkat  kesulitan  sedang  (skala  4) sehingga rasio efektivitas untuk TM5 adalah (TEk) 64078 di- bagi dengan 4 (ETDk) adalah 16019. Setelah dilakukan per- hitungan  terhadap  nilai  ETDk,  tindakan  mitigasi  yang  ada akan  diurutkan  berdasarkan  nilai  ETDk.  Tindakan  mitigasi yang berada di posisi pertama menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu. Hasil perhitungan tingkat efektivitas, tingkat kesulitan dan rasio efektivitas ke- sulitan dari sebuah tindakan dapat  diketahui melalui  perhi- tungan tingkat efektivitas, tingkat kesulitan, dan rasio efekti- vitas kesulitan.
Dari hasil perhitungan, diperoleh ranking tindakan miti- gasi yang diurutkan berdasarkan nilai ratio efektivitas tingkat kesulitan masing-masing tindakan mitigasi. Dari 12 rencana Tindakan mitigasi, ranking tertinggi ada pada tindakan miti- gasi ke 1 yaitu (TM1) kebijakan sanksi yang jelas dan sistem online yang transparan dengan satu data ( one big data ). Da- lam hal ini kebijakan sanksi kepada pelaku yang terindikasi melakukan  kecurangan  sehingga  proses  pengadaan  barang dan jasa tidak transparan. Menurut Peraturan LKPP Nomor 29 tahun 2018, segala bentuk informasi dan pelaksanaan pe-
Asa Dina Safitri dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (99-110) 108
ngadaan barang dan jasa harus bersifat jelas dan dapat dike- tahui atau diakses oleh seluruh penyedia barang dan jasa. De- ngan adanya sistem online yang transparan dengan satu data ( one  big  data )  diharapkan  seluruh proses  pengadaan  mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dila- kukan secara online sehingga seluruh pemangku kepentingan dalam program dapat mengakses data pelaksanaan program secara  transparan.  Hal  tersebut  diharapkan  adanya  segala bentuk kecurangan yang merujuk pada kepentingan pribadi maupun kelompok dapat ditangani dengan maksimal dan se- laras  dengan  prinsip  program  hibah  Infrastruktur  Berbasis Masyarakat bahwa kegiatan harus dilakukand engan meng- utamakan prinsip transparan dan akuntabel baik Secara mo- ral, teknis, legal, maupun administratif kepada semua pihak [6]
Selain itu, upaya pencegahan penyebab risiko dapat dila- kukan tindakan mitigasi dengan cara merekrut fasilitator de- ngan SDM yang berkualitas (TM 2 ). Fasilitator dalam pro- gram hibah memiliki peran yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan fasilitator merupakan penghubung antara Peme- rintah  dengan  penerima  hibah.  Fasilitator  bertugas  untuk mendampingi penerima hibah Infrastruktur Berbasis Masya- rakat mulai dari perencanaan hingga pasca kontruksi. Salah satu  tugas  fasilitator  adalah  mendampingi  masyarakat  atau Kelompok  Masyarakat  Penyelenggara  (KMP)  dalam menyusun dokumen RKM. Dokumen RKM merupakan do- kumen penting yang digunakan sebagai acuan dalam pelak- sanaan  kegiatan  yang  berisi  penyesuaian  terhadap  DED, spesifikasi teknis, dan perhitungan RAB sebagai dasar pem- bangunan sesuai dengan kondisi tapak yang telah disepakati bersama oleh pihak penerima hibah [6] Selain itu fasilitator juga berfungsi untuk memberikan penguatan kapasitas kepa- da  masyarakat  atau  Kelompok  Masyarakat  Penyelenggara terkait  pelaksanaan  konstruksi  dan  melakukan  pengawasan selama masa kontrak kontruksi, serta memberikan arahan as- pek teknis kepada penerima hibah. Oleh sebab itu, Upaya me- rekrut  fasilitator  dengan  SDM  yang  berkualitas  merupakan hal yang mutlak harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan menginterpretasikan aspek teknis, kesalahan da- lam penyesuaian DED, serta memiliki  integritas dan  moral agar  dapat  mencegah fraud baik  yang  dilakukan  oleh  tim pelaksana (KMP) maupun fasilitator itu sendiri.
Namun, upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator untuk mendampingi program hibah dapat dilakukan  dengan  cara  memberi  pelatihan  dan  peningkatan kapasitas. Melalui peningkatan kapasitas secara intensif, di- harapkan  dapat  menambah  pengetahuan  serta  pemahaman terhadap moral, teknis, legal, maupun administratif.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat  di- simpulkan bahwa:
 Hubungan keterkaitan menggunakan metode DEMATEL -ANP menghasilkan 16 faktor risiko yang mempengaruhi faktor risiko lainnya. Sejumlah 16 risiko termasuk ke da- lam  kelompok  mempengaruhi  (dispatcher),  sedangkan sebanyak  14  risiko  termasuk  ke  dalam  kelompok  dipe- ngaruhi (receiver) atau dengan kata lain faktor risiko di- pengaruhi oleh faktor risiko lainnya. Selain itu diperoleh pembobotan masing-masing risiko untuk digunakan seba- gai input bobot perkalian tingkat dampak kejadian risiko. Dari hasil analisis hubungan pengaruh keterkaitan meng- gunakan metode DEMATEL-ANP menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan  hasil  analisis  tingkat  dampak  risiko ( severity ). Sebagai contoh risiko (R25) kuantitas dan kua- litas pekerjaan tidak sesuai yang ditentukan dalam kon- trak  memiliki  nilai  dampak  risiko  (severity)  lama  9,20. Setelah  dipertimbangkan  hubungan  pengaruhnya,  nilai dampak risiko (severity) dari R25 menjadi 12,73 akibat menerima  dampak  dari  risiko  (R3)  adanya  rekayasa ( mark-up )  volume  subjenis  pekerjaan,  khususnya  jenis kontrak lump-sum, (R4), HPS disusun sendiri dan Harga disesuaikan dengan keinginan Tim Persiapan dan (R29) adanya rincian biaya pekerjaan yang tidak termuat dalam RAB.
 Hasil  analisis  HOR  diperoleh  berdasarkan  perhitungan besarnya peluang munculnya penyebab risiko  diperoleh urutan peringkat dari 29 penyebab risiko dengan nilai ter- tinggi hingga terendah. Penyebab risiko tersebut dari uru- tannya  tertinggi  hingga  terendah  yaitu:  PR22,  PR18, PR15, PR28 , PR9, PR5, PR8, PR6, PR24, PR21, PR1, PR16, PR3, PR2, PR4, PR27, PR25, PR19, PR10, PR23, PR7,  PR29,  PR20,  PR14,  PR12,  PR13,  PR13,  PR11, PR17,  dan  PR26.  Berdasarkan  analisis  diagram  pareto terhadap 29 penyebab risiko yang telah dianalisis sebe- lumnya,  diperoleh  16  penyebab  risiko  tersebut  dari urutannya tertinggi hingga terendah yaitu : PR22, PR18, PR15, PR28 , PR9, PR5, PR8, PR6, PR24, PR21, PR1, PR16,  PR3, PR2, PR4, dan  PR27. Berdasarkan  analisis diagram pareto tersebut, diperoleh penyebab risiko yang harus dirumuskan upaya tindakan mitigasi risiko. Berda- sarkan perhitungan raiso efektivitas kesulitan setiap tin- dakan mitigasi, diperoleh 3 mitigas dengan rasio efektivi- tas  kesulitan  tertinggi  yaitu kebijakan  sanksi yang  jelas dan sistem online yang transparan dengan satu data (one big data) (TM1), merekrut fasilitator dengan SDM yang berkualitas (TM 2), memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada PIC (TM12). Upaya tindakan mitigasi
tersebut  diharapkan  dapat  diterapkan  dalam  program selanjutnya.

## Daftar Pustaka
[1] Sasono,  M.E.  dan  Mohammad,  A.R.  (2020).  Risk
Analysis  of  Community  Based  Infrastructure  Grant Program. Journal of Proceedings Series: International  Conference  on  Management  of Technology, Innovation, and Project (MOTIP). No. 3
[2] Ariani,  A.F.  dan.  Jati,  R.K.  2016.  “Analisis  Risiko pada  Proses  Pengadaan  melalui  e-procurement  di pusat  penelitian  X”,  Annual  Meeting  on  Testing Quality, ISSN 1907-7459.
[3] Peraturan  Presiden  Nomor  16,  (2018)  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
[4] LKPP. 2020. “Critical Point dalam Pengadaan Barang dan  Jasa  Pemerintah”,  Direktorat  Advokasi Pemerintah  Daerah  Deputi  Bidang  Hukum  dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
[5] LKPP.  2010.  “Modul  Pelatihan  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintah  1-10”,  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
[6] PUPR,  Kementerian.  (2023).  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Kegiatan  Penyediaan  Sarana  dan Prasarana Sanitasi di LPK. Edisi Revisi 1. Jakarta.
[7] Gölcük, İ., & Baykasoğlu, A. (2016). An analysis of DEMATEL  approaches  for  criteria  interaction handling  within  ANP.  Expert  Systems  with Applications,  46,  346–366.  doi:10.1016/j.eswa.- 2015.10.041
[8] Ramkumar,  M.,  &  Jenamani,  M.  (2015). Sustainability  in  Supply  Chain  Through  E- Procurement—An Assessment Framework  Based  on DANP and Liberatore Score. IEEE Systems Journal, 9(4), 1554–1564. doi:10.1109/jsyst.2014.2336291
[9] Pujawan,  I.  Nyoman  &  Laudine  H.  Geraldin.  2009. House  of  Risk:  Model  for  Proactive  Supply  Chain Risk  Management.  Emerald  Group  Publishing Limited. Volume 15, Nomor 6, 2009, pp. 953-967.
[10] Dita, A O F; Rohman, M A; Nurcahyo, C B  (2020). Risks of Public Procurement for Construction Works. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering, 930(), 012002–.doi:10.1088/1757- 899X/930/1/012002
Asa Dina Safitri dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (99-110) 110
Halaman ini sengaja dikosongkan