## I.  PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam  adalah  merupakan  realitas  sosial,  karena  itu  sangat  relevan  apabila  hukum  Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan  ilmuan  terhadap  Islam  sangat  diperlukan.[1]  Strategi  perkembangan  hukum  Islam secara  komulatif  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kerangka  ijtihad  sebagai  suatu  metode,  di antaranya  dengan  strategi  asimilasi  imitatif  dan  inovatif  terhadap  segala  norma  yang berharga  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  dan  bermanfaat  dalam  ukuran  yang dibolehkan  dalam  kultur  Islam,[2]  sehingga  Islam  mudah  diterima  dalam  segala  keadaan. Dalam Islam terdapat tiga substansi hukum yang dapat dipedomani yaitu, pertama hukum-

## EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF
Oleh: Abd.Muin, SH, M.Kn. dan Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH.

## Abstrak
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  di  antara  sekian  banyak  karya  besar  umat Islam  Indonesia  dalam  rangka  kehidupan  beragamanya  dan  kebangkitan  umat  Islam Indonesia. Dengan membaca karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat Islam  dalam  proses  pembentukan  hukum.  Kompilasi  Hukum  Islam  harus  dilihat  bukan sebagai sebuah akhir dan tidak bersifat mutlak tapi bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan.   Kompilasi  Hukum  Islam menunjukkan  adanya  hukum  tidak  tertulis  dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia  yang beragama  Islam,  karena  sistem  hukum  nasional  Indonesia  mengakui  hukum  tertulis  dan hukum  tidak  tertulis.  Kompilasi  ini  dapat  mengisi  kekosongan  hukum  bagi  warga  negara Indonesia yang beragama Islam.

## Kata Kunci
Hukum Islam, Kompilasi, Hukum Positif
Abd.Muin, SH, M.Kn. dan Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH. adalah Dosen Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Vol ,1 , Vol. 1, Desember 2016
www.jurnal.faiunwir.ac.id
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
hukum  yang  ketentuannya  secara  detail  diatur  oleh  Alquran  dan  Sunnah.  Kedua,  hukum- hukum yang ada dalam Alquran dan Sunnah tetapi ketentuan detailnya diserahkan kepada negara. Ketiga, hukum-hukum yang tidak tersurat dalam Alquran dan Sunnah tetapi tersirat dalam  sunnatullah  dan  inilah  yang  merupakan  kewajiban  negara  untuk  mengaturnya.[3] Keadaan tersebut memungkinkan terjadinya hukum-hukum baru yang mengecualikan atau membatasi dalil umum dan kadang kala mensyaratkan dalil mutlak dalam Alquran.
Indonesia dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan  di  bidang  hukum.  Umat  Islam  merupakan  bagian  dari  perjalanan  sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan negara, pemerintah dan hukumnya, ia terjalin  secara  relegius  yang  diperselisihkan  dan  diaktualisasikan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Oleh  karena  itu  negara  sudah  semestinya  memberikan  peluang  konstitusional berlakunya  hukum  Islam  dalam  tata  hukum  nasional  Indonesia.  Sebab  Islam  datang  ke Indonesia  jauh  sebelum  masa  penjajahan  dan  hukum  Islam  telah  diikuti  dan  dilaksanakan para pemeluk agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.[4]
Tujuan  hukum  Islam  pada  dasarnya  adalah  kemaslahatan  manusia,  sehingga  huum Islam  mencoba  menegakkan  maslahat  dan  mencegah  mafsadat[5]  untuk  mendapatkan kehidupan  yang  lebih  baik  di  dunia  dan  di  akhirat.  Karena  itu,  memahami  hukum  Islam tidak  hanya  didasarkan  pada  makna  literalnya  saja  tapi  pengkajian  dan  pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.
Membicarakan  tentang  masalah  Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  dasarnya  adalah membicarakan  salah  satu  aspek  dari  hukum  Islam  di  Indonesia.  Perbincangan  tersebut merupakan  perbincangan  yang  kompleks  sekalipun  hukum  Islam  menempati  posisi  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada  masa  sekarang.[6] Kompilasi  Hukum  Islam  dianggap  sebagai  satu  di  antara  sekian  banyak  karya  besar  umat Islam  Indonesia  dalam  rangka  memberi  arti  yang  lebih  positif  bagi  kehidupan  dan kebangkitan  umat  Islam  Indonesia.  Akan  tetapi,  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  bersifat mutlak  sebagaimana  halnya  wahyu  Tuhan  dan  bukan  sebuah  karya  yang  telah  mencapai hasil  yang  final.  Kompilasi  Hukum  Islam  bersifat  lebih  terbuka  dalam  menerima  usaha- usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.[7]
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  dalam  makalah  ini  akan  dibahas  tentang  latar belakang  penyusunan  Kompilasi  Hukum Islam,  proses  penyusunannya,  dan  kedudukannya dalam tata hukum nasional.

## II. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Istilah ‚kompilasi‛ diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata compilare yang  berarti  mengumpulkan  bersama-sama.  Istilah  ini  kemudian  dikembangkan  menjadi compilation  dalam  bahasa  Inggris  atau  compilatie  dalam  bahasa  Belanda.  Istilah  ini kemudian  dipergunakan  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  ‚kompilasi‛,  yang  berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, compilation  berarti  karangan  tersusun  dan  kutipan  buku-buku  lain.[8]  Sedangkan  dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata compilatie diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.[9]
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari  segi  bahasa  (etimologi),  kompilasi  adalah  kegiatan  pengumpulan  dari  berbagai  bahan tertulis  yang  diambil  dari  berbagai  buku/tulisan  mengenai  sesuatu  persoalan  tertentu. Sedangkan  pengertian  kompilasi  dari  segi  hukum  adalah  sebuah  buku  hukum  atau  buku kumpulan  yang  memuat  uraian  atau  bahan-bahan  hukum  tertentu,  pendapat  hukum,  atau juga aturan hukum.[10]
Adapun  pengertian  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  rangkuman  dari  berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa  dipergunakan  sebagai  referensi  pada  Pengadilan  Agama  untuk  diolah  dan dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam  satu  himpunan.[11]  Himpunan  inilah  yang dinamakan kompilasi.
Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang -undang,  bukan  peraturan  pemerintah,  bukan  keputusan  presiden,  dan  seterusnya.  KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari- hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum  bersangkutan  apabila  diperlukannya.[12]  Jadi,  Kompilasi  Hukum  Islam  berkaitan dengan  kegiatan  penghimpunan  bahan-bahan  hukum  sebagai  pedoman  bagi  para hakim  di lingkungan Peradilan Agama.

## III. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Latar  belakang  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  didasarkan  pada  konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.  07/KMA/1985  dan  No.  25  Tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksanakan  Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :[13] 1.            bahwa  sesuai  dengan  fungsi  pengaturan  Mahakamah  Agung  Republik  Indonesia terhadap  jalannya  peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan  di  Indonesia,  khususnya  di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama;
2.      guna mencapai maksud  tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, singkronisasi,  dan  tertib  administrasi  dalam  proyek  pembangunan  hukum  Islam  melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.
Proses  pembentukan  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  mempunyai  kaitan  yang  erat dengan  kondisi  hukum  Islam  di  Indonesia  selama  ini.  Menurut  M.Daud  Ali,  dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup  dalam  masyarakat,  merupakan  sebagian  dari  ajaran  dan  keyakinan  Islam  dan  ada dalam  kehidupan  hukum  nasional  dan  merupakan  bahan  dalam  pembinaan  dan pengembangannya.[14]
Hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
ini  adalah  hukum  fikih  hasil  penafsiran  pada  abad  kedua  hijriah  dan  beberapa  abad sesudahnya.  Kitab-kitab  klasik  di  bidang  fikih  masih  tetap  berfungsi  dalam  memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan a¥w±l  al-syakh¡iyyah.  Kajian  tidak  banyak  diarahkan  pada  fikih  muamalah.  Hal  ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah sekarang ini.  Masalah  yang  dihadapi  bukan  saja  berupa  perbuatan  struktur  sosial,  tetapi  juga perubahan  kebutuhan  dalam  berbagai  bentuknya.  Berbagai  sikap  dalam  menghadapi tantangan  tersebut  telah  dilontarkan.  Satu  pihak  hendak  berpegang  pada  tradisi  dari penafsiran-penafsiran  ulama  mujtahid  terdahulu,  sedang  pihak  lain  menawarkan  bahwa berpegang  saja  kepada  penafsiran-penafsiran  lama  tidak  cukup  menghadapi  perubahan sosial  di  abad  kemajuan  ini.  Penafsiran-penafsiran  tersebut  hendaklah  diperbarui  sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan.
Kompilasi  Hukum  Islam  ini  merupakan  keberhasilan  besar  umat  Islam  Indonesia pada  pemerintahan  orde  baru.  Umat  Islam  di  Indonesia  akan  mempunyai  pedoman  fikih yang  seragam  dan  telah  menjadi  hukum  positif  yang  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan  dalam  lembaga-lembaga  peradilan  Agama  dan  sebab-sebab khil±f  yang disebabkan  oleh  masalah  fikih  dapat  diakhiri.[15]  Berdasarkan  pernyataan  ini  dapat dikatakan  bahwa  latar  belakang  dari  diadakannya  penyusunnan  kompilasi  adalah  karena adanya  kesimpangsiuran  putusan  dan  tajamnya  perbedaan  pendapat  tentang  masalah- masalah hukum Islam.
Selanjutnya  M.Yahya  Harahap  menambahkan  bahwa  adanya  penonjolan kecenderungan  mengutamakan  fatwa  atau  penafsiran  ulama  dalam  menetapkan  dan menerapkan  hukum  menjadi  salah  satu  alasan  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu  hukum  Islam,  para  hakim  Peradilan  Agama  telah  menjadikannya  ‚kitab hukum‛ (perundang-undangan).[16]
Jadi,  belum  adanya  hukum-hukum  yang  dirumuskan  secara  sistematis  sebagai landasan  rujukan  mutlak  atau  hukum  Islam  yang  ada  di  Indonesia,  pada  umumnya  juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
IV. PROSES PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985.
Gagasan  untuk  mengadakan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  pertama  kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan  dua  setengah  tahun  Mahkamah  Agung  (MA)  membina  bidang  teknik  yustisial Peradilan  Agama.  Tugas  pembinaan  ini  berdasar  pada  UU  No.14  Tahun  1970  yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan  tahun  1970,  akan  tetapi  pelaksanaannya  di  lingkungan  peradilan  Agama
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
dilakukan  pada  tahun  1982  setelah  ditandatanganinya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.[17] Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.
Menurut  Surat  Keputusan  Bersama  tersebut,  ditetapkan  bahwa  pimpinan  umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama  Mahkamah  Agung  dengan  dibantu  oleh  dua  orang  wakil  pimpinan  umum, H.R.Djoko  Soegianto,  SH,  Ketua  Muda  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Umum  Bidang PerdataTidak  Tertulis  Mahkamah  Agung  dan  H.Zaini  Dahlan,  MA,  Direktur  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
Menurut  lampiran  Surat  Keputusan  Bersama    tanggal  21  Maret  1985  ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam  melalui  yurisprudensi  dengan  jalan  kompilasi  hukum.  Sasarannya  mengkaji  kitab- kitab  yang  dipergunakan  sebagai  landasan  putusan-putusan  hakim  agar  sesuai  dengan perkembangan masyarakat  Indonesia  untuk  menuju  hukum  nasional.  Untuk  melaksanakan tugas  pokok  tersebut,  maka  proyek  pembangunan  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi dilakukan dengan cara :
1.  Pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab
2.  Wawancara; dengan para ulama
3.  Lokakarya; hasil penelaahan/pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan
4.    Studi  perbandingan;  untuk  memperoleh  sistem/kaidah-kaidah  hukum/  seminar-seminar satu  sama  lain  dengan  jalan  membandingkan.  Kegiatan  proyek  ini  dilakukan  sebagai usaha  untuk  merumuskan  pedoman  bagi  hakim  Pengadilan  Agama  dengan  menyusun Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menjadi  hukum  marteril  di  Pengadilan  Agama.  Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :
a.  pengkajian kitab-kitab fikih;
b.  wawancara dengan para ulama;
c.   yurisprudensi Pengadilan Agama;
d.   studi perbandingan hukum dengan negara lain;
5.    Lokakarya  /  seminar  matreri  hukum  untuk  Pengadilan  Agama.  Pada  tahun  1989, pemerintah  mengumandangkan  berlakunya  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.  Undang-undang  ini  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  proses penyelesaian  penyusunan    Kompilasi  Hukum  Islam.  UU  No.7  Tahun  1989  adalah mengatur  tentang  hukum  formal  yang  akan  dipakai  di  lingkungan  Peradilan  Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdi kepada hukum materil. Akan tetapi belum  jelas  hukum  materil  yang  dipergunakan  bagi  Pengadilan  Agama.  Maka  dengan berlakunya  UU  No.7  Tahun  1989  menjadi  dorongan  dan  mengacu  lahirnya  hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.
Dorongan  kepada  pemerintah  untuk  segera  mengsahkan  Kompilasi  Hukum  Islam muncul  dari  berbagai  pihak.  Akan  tetapi  terjadi  perbedaan  pendapat  tentang  produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut- larut  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Adapula  keinginan  untuk  menuangkannya
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.
Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk  segera  mengesahkan  Kompilasi  Hukum  Islam  sehubungan  dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991,  presiden  menandatangani  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.1  Tahun 1991.  Sejak  saat  itu,  secara  formal  berlakulah  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia sebagai  hukum  materil  yang  dipergunakan  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Kemudian pada  tanggal  22  Juli  1991,  Menteri  Agama  mengeluarkan  Keputusan  No.154  Tahun 1991  tentang  pelaksanaan  Instruksi  Presiden  RI  No.1  Tahun  1991.  Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991  No.3694/EV/HK.003/AZ/91.[18]  Dengan  demikian,  Kompilasi  Hukum  Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

## IV. LANDASAN DAN KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Landasan  dalam  artian  sebagai  dasar  hukum  keberadaan  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia adalah :
1.  Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  di bidang  yang  diatur  oleh  kompilasi,  yaitu  hukum  perkawinan,  kewarisan,  perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
2.  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
3.    Surat  Edaran  Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  atas  nama  Direktur Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  tanggal  22  Juli  1991  No.3694/EV/ HK.003/AZ/91  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  dan  Ketua Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  tentang  penyebarluasan  Instruksi  Presiden  RI No.1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991.Berdasarkan  dasar  hukum  atau  landasan kompilasi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kompilasi  ini  mempunyai  kedudukan sebagai  pedoman  dalam  artian  sebagai  sesuatu  petunjuk  bagi  para  hakim  Peradilan Agama  dalam  memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara.  Dengan  demikian,  maka Peradilan  Agama  tidak  hanya  berkewajiban  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya  dan  melengkapinya  melalui  yurisprudensi  yang  dibuatnya.Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam  sistem  hukum  nasional,  dapat  dilihat  pada  tujuan  dari  kompilasi  tersebut,[19] yaitu :
a.  untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret;
b.    guna  digunakan  sebagai  landasan  penerapan  hukum  Islam  di  lingkungan  Peradilan Agama;
c.    dan  sifat  kompilasi,  berwawasan  nasional  yang  akan  diperlakukan  bagi  seluruh masyarakat Islam Indonesia;
d.  serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
dalam pergaulan masyarakat Islam.

## VI.  PENUTUP / KESIMPULAN
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  di  antara  sekian  banyak  karya  besar umat  Islam  Indonesia  dalam  rangka  kehidupan  beragamanya  dan  kebangkitan  umat  Islam Indonesia. Dengan membaca karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat Islam  dalam  proses  pembentukan  hukum.  Kompilasi  Hukum  Islam  harus  dilihat  bukan sebagai sebuah akhir dan tidak bersifat mutlak tapi bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan.
Latar  belakang  diadakannya  Kompilasi  Hukum  Islam  didasarkan  pada  pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Proses penyusunan kompilasi ini berlangsung sejak  tahun  1985.  Berdasarkan  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menjadi dorongan dan memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui beberapa jalur usaha, yaitu : jalur  kitab,  jalur  ulama  (wawancara),  jalur  yurisprudensi,  jalur  perbandingan,  dan  jalur lokakarya  /  seminar.  Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional adalah  sebagai  pedoman  atau  petunjuk  para  hakim  Peradilan  Agama  dalam  memutuskan dan  menyelesaikan  perkara  (yang  diatur  dalam  kompilasi,  yaitu  hukum  perkawinan, perwakafan, kewarisan).
Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beragama Islam, karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kompilasi  ini dapat mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

## Footnote
1.  Taufiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas (Bandung : Mizan, 1990), h. 16.
2.  Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Bandung : Pustaka, 1983), h. 78.
3.   Sidik  Tono  dan  Dadan Muttaqin,  Peradilan  Agama dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 172.
4.   M. Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta : Rajawali Press, 1986), h. 189.
5.   T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 177.
6.   Saekan  dan  Erniati  Effendi,  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Surabaya : Arkola, 1997), h. 9.
7.   Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 5-8.
8.   Wojowasito dan W.J.S.Poerwadareminta, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88.
9.   Wojowasito, Kamus Umum Belanda  – Indonesia (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), h. 123.
10.  Abdurrahman, op.cit., h. 12.
11.  Ibid.
12.  Hamid S.Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Amrullah Ahmad (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 152.
13.  Abdurrahman, op.cit., h. 15. 14.  M.Daud Ali, op.cit .,  h. 198. 15.  Abdurrahman, op.cit., h. 20. 16.  M.Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), h. 100. 17.  Abdurrahman, op.cit., h. 32. 18.  Ibid., h. 36-50. 19.  Ibid., h. 53-62.