## URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Novalinda Nadya Putri *)
Novalinda837@gmail.com
Herman Katimin *)
Harrysabath43@gmail.com

## (Diterima 30 September 2020, disetujui 14 Januari 2021)

## ABSTRACT
One  of  the  factors  causing  the  rampant  corruption  and  money  laundering  crime  in Indonesia  is  due  to  law  enforcement  efforts  through  criminalization  against perpetrators  of  corruption  and  money  laundering,  as  well  as  efforts  to  impoverish corruptors  through  the  return  of  assets  that  are  considered  not  maximally implemented,  so  other  efforts  are  needed  to  eradicating  corruption  and  money laundering.  One  of  the  inequality  of  the  Law  on  the  eradication  of  corruption  in recovering state funds that has been corrupted is due to the absence of regulations regarding  illicit  enrichment.  In  fact,  in  the  United  Nation  Convention  Against Corruption,  2003  (hereinafter  referred  to  as  UNCAC)  the  rules  regarding  illicit enrichment have been regulated in several articles in the convention. Indonesia is the 57th  party  state  that  has  signed  UNCAC  on  December  18,  2003  and  ratified  it through  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  7  of  2006  concerning  the ratification  of  the  United  Nation  Convention  Against  Corruption  2003,  but  illicit enrichment  offenses  have  not  become  a  criminal  offense  in  the  Indonesian  legal system. The issue that will be discussed in this paper is the urgency of arranging illicit enrichment  in  Indonesian  law  as  an  effort  to  eradicate  corruption  and  money laundering  as  well  as  the  implementation  of  the  illicit  enrichment  concept  in Indonesian  law.  Regulations  regarding  illicit  enrichment  can  cover  the  weaknesses contained  in  the  law  on  the  eradication  of  corruption,  namely  non-refundable  state losses.  To  be  able  to  apply  illicit  enrichment  properly,  several  prerequisites  are needed,  namely  improvements  to  the  LHKPN  administration  and  taxation  with  a system  of  population  administration,  land  administration  and  motor  vehicle administration.  Regulations  regarding  illicit  enrichment  are  needed  in  the  efforts  to eradicate  corruption  and  money  laundering.  Regulations  regarding  illicit  enrichment should be regulated in a separate article to make it more optimal.
Keywords: Illicit Enrichment, UNCAC, Corruption

## ABSTRAK
*) Mahasiswa  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Padjadjaran,  Konsentrasi Hukum Pidana, Tahun Akademik 2019/2020
*) Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh
Salah  satu  faktor  penyebab  maraknya  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana pencucian  uang  di  Indonesia  dikarenakan  upaya  penegakkan  hukum  melalui penjatuhan  pidana  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang, maupun  upaya  memiskinkan  koruptor  melalui  pengembalian  aset  dinilai  belum terlaksana  secara  maksimal,  maka  diperlukan  upaya  lain  dalam  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Salah  satu ketidakmaksimalan  Undang-Undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam memulihkan  uang  negara  yang  telah  dikorupsi  disebabkan  karena  belum  adanya aturan  mengenai illicit  enrichment .  Padahal,  didalam United  Nation  Convention Againts  Corruption ,  2003  (selanjutnya  disebut  UNCAC)  aturan  mengenai illicit enrichment sudah diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember  2003  dan  meratifikasinya  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  tahun  2006  tentang  pengesahan United  Nation  Convention  Againts Corruption 2003,  namun  delik illicit  enrichment belum  menjadi  delik  pidana  dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah urgensi  pengaturan illicit  enrichment dalam  hukum  Indonesia  sebagai  salah  satu upaya  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian uang  serta  implementasi  konsep illicit  enrichment dalam  Hukum  Indonesia. Pengaturan  mengenai illicit  enrichment dapat  menutupi  kelemahan  yang  terdapat didalam  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  kerugian negara  yang  tidak  dapat  dikembalikan.  Untuk  dapat  diterapkan illicit  enrichment dengan  baik  diperlukan  beberapa  prasyarat,  yaitu  harus  dilakukannya  perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan,  administrasi  pertanahan  serta  administrasi  kendaraan  bermotor. Diperlukan  pengaturan  mengenai illicit  enrichment dalam  upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai illicit enrichment sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri agar lebih optimal.
Kata Kunci: Illicit Enrichment, UNCAC, Korupsi

## I. Pendahuluan
Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan  hak-hak dari pihak lain secara  salah  menggunakan  jabatannya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan suatu  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  berlawanan  dengan kewajibannyadan hak-hak dari pihak-pihak lain (Chaerudin, 2008: 2). Arti harfiah dari kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 1991: 7).
Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana dan korupsi sebagaimana  telah diuraikan  diatas,  maka  secara garis  besar  pengertian  tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan terkait segala perbuatan yang dilarang dalam  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan
Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  sekaligus merupakan  kejahatan  yang  sulit  dicari  pelakunya  ( crime  without  offends) . Mengapa  demikian,  karena  korupsi  dikatakan  sebagai invinsible  crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan bersama sama (Rukmini, 2009: 2).
Mengingat  keterkaitan  antara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  begitu  besar  dan  kompleks,  maka  hukum  Indonesia menjadikan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  asal ( Predicate  crime )  dari  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Pada  dasarnya  tindak pidana  pencucian  uang  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  terorganisir dan termasuk kedalam tindak pidana terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial.  Tindak  pidana  pencucian  uang  juga  telah  menjadi  pusat  perhatian  dan keprihatinan hukum nasional serta internasional. Tindak pidana pencucian uang memiliki ciri khasnya tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, yaitu adanya  prinsip  kejahatan  ganda  ( double  criminality )  atau  disebut  juga  sebagai kejahatan  lanjutan  ( follow  up  crime )  yang  berarti  terjadinya  tindak  pidana  ini mengharuskan adanya tindak pidana asal ( predicate crime ) dalam menghasilkan uang  yang  kemudian  dilakukan  proses  pencucian  ( laundering )  terhadap  hasil atau keuntungan dari tindak pidana asal tersebut.
Hasil  tindak  pidana  dimaksudkan  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  penyuapan,  penyelundupan  barang,  penyelundupan tenaga  kerja,  penyelundupan  imigrasi,  di  Bidang  Perbankan,  di  bidang  pasar modal,  di  bidang  asuransi,  narkotika,  psikotropika,  perdagangan  manusia, perdagangan  senjata  gelap,  penculikan,  terorisme,  pencurian,  penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan,  di  bidang  lingkungan  hidup,  di  bidang  kelautan,  dan  tindak  pidana lainnya,  yang  diancam  dengan  penjara  4  tahun  atau  lebih,  yang  dilakukan  di wilayah  negara  republik  indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut,  juga  merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia (Barda Nawawi, 2010: 213).
Para  pelaku  tindak  pidana  tersebut  biasanya  mengusahakan  agar  harta kekayaan  ia  peroleh  dari  tindak  pidana  tersebut  masuk  ke  dalam  sistem keuangan  atau  perbankannya.  Dengan  demikian,  penegak  hukum  diharapkan
tidak dapat melacak asal usul harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.  Hal  ini  pula  didukung  oleh  semakin  canggihnya  teknologi  serta perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  begitu  pesat  sehingga  menyebabkan terintegrasinya sistem perbankan dengan mekanisme lalu lintas keuangan skala nasional  maupun  internasional  dapat  dilakukan  dalam  waktu  yang  cenderung singkat. Dengan kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian onkum atau pelaku tindak pidana untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang  diperoleh  dari  tindak  pidana.  Pada  umumnya  harta  kekayaan  tersebut merupakan  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang yang  beberapa  dekade  ini  mendapatkan  perhatian  ekstra  dari  dunia internasional,  karena  dimensi  dan  implikasinya  yang  melanggar  batas-batas Negara (Sutedi, 2008: 1).
Tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) karena memberikan dampak- dampak  yang  begitu  besar  terhadap  perekonomian  dan  kehidupan  sosial  suatu bangsa,  sehingga  keduanya  mempunyai  pengaturan  khusus  dalam  sistem perundang-undangan.  Bagaimanapun  bentuknya,  perbuatan-perbuatan  pidana itu  bersifat  merugikan  masyarakat  dan  anti  sosial ( Moeljatno,  2008:  3).  Semua harta  kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  yang disembunyikan  atau  disamarkan  dianggap  sebagai  tindak  pidana  pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang  ditempatkan,  ditransfer,  atau  dialihkan  dengan  cara  integrasi  itu  diperoleh dari  tindak  pidana,  berarti  sudah  ada  tindak  pidana  lain  yang  mendahuluinya ( predicate crime ), salah satunya ialah tindak pidana korupsi (Sutedi, 2008: 182).
Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dilakukan  secara terstruktur,  sistematis  dan  masif  sehingga  tidak  hanya  merugikan  keuangan negara  namun  juga  merampas  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara luas,  oleh  karena  itu  tindak  pidana  korupsi  dikatakan  sebagai extra  ordinary crime sehigga  dalam  penanganannya  membutuhkan extra  ordinary  measures . Dengan  semakin  banyak  terjadinya  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia dapat mengakibatkan semakin banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan.
Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dirasa tidak cukup  apabila  hanya  dengan  perluasan  perbuatan  yang  dirumuskan  sebagai korupsi  dengan  cara-cara  yang  konvensional.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan
bahwa  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak  boleh dilakukan  dengan  cara  yang  konvensional  harus  dilakukan  diluar  kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya (Satjipto Rahardjo, 2006: 127).
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  mendorong  agar  hukum dapat  berperan  dalam  upaya  pencencegahan  terhadap  hasil  tindak  pidana korupsi  untuk  dapat  dinikmati  oleh  pelakunya.  Selain  itu,  telah  diatur  pula mengenai pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui pengembalian aset atau asset recovery yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta memiskinkan  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Namun,  dalam  praktiknya  proses pemulihan  aset  tersebut  belum  berjalan  dengan  masimal.  Oleh  karena  upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi  dan  pencucian  uang,  maupun  upaya  memiskinkan  koruptor  melalui pengembalian  aset  dinilai  belum  terlaksana  secara  maksimal,  maka  diperlukan untuk adanya upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana  pencucian  uang.  Salah  satu  ketidakmaksimalan  Undang-Undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam  memulihkan  uang  negara  yang telah  dikorupsi  disebabkan  karena  belum  adanya  aturan  mengenai illicit enrichment .  Padahal,  didalam United  Nation  Convention  Againts  Corruption , 2003  (selanjutnya  disebut  UNCAC)  aturan  mengenai illicit  enrichment sudah diatur  didalam  beberapa  pasal  pada  konvensi  tersebut.  Indonesia  merupakan negara  pihak  ke  57  yang  telah  menandatangani  UNCAC  pada  tanggal  18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Againts Corruption 2003 pada tanggal 18 April 2006.
Secara singkat, aturan mengenai illicit enrichment ini pertama kali diatur di Argentina  dan  India  pada  tahun  1964  (Palma,  2014:  12).  Pada  tahun  1936 Rodolfo  Corominas  Segura  (anggota  Parlemen  Argentina)  bertemu  dengan seorang  pejabat  publik  dalam  perjalanannya  menuju  ibukota.  Pejabat  publik tersebut  memperlihatkan  kekayaannya  yang  begitu  mewah  namun  hal  tersebut dianggap  tidak  wajar  bagi  seorang  pejabat  publik.  Maka  berawal  dari  kejadian tersebut lah, selanjutnya ia mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat  seorang  pejabat  publik  dengan  kekayaan  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  asal  usulnya  harta  kekayaan  tersebut  secara  sah.
Segura  mengatakan  bahwa  “ public  officials  who  acquire  wealth  without  being able to prove its legitimate source .”
Pada  tahun  1964,  sebagai  hasil  dari  amandemen  peraturan  mengenai illicit  enrichment yang  ada,  Argentina  dan  India  menjadi  negara  pertama  yang mengkriminalisasi illicit  enrichment. Di  dalam  undang-undang  India (India Prevention  of  Corruption  Act  of  1988,  Article  13) illicit  enrichment didefinisikan sebagai  pemilikan  kekayaan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh pegawai  publik,  sementara  undang-undang  Argentina  mendefinisikannya sebagai  kegagalan  untuk  memberikan  alasan  (pembenar)  terkait  asal-usul segala  pengayaan  yang  cukup  besar  atas  dirinya  sendiri  atau  pihak  ke  tiga ( Argentine Criminal Code of 1964, Article 268 (2) ).
Di dalam 20 tahun sejak illicit enrichment dikriminalisasi oleh hukum India dan  Argentina,  ketentuan  serupa  telah  diperkenalkan  di  Brunei  Darussalam, Colombia,  Ekuador,  Mesir,  Republik  Dominika,  Pakistan  dan  Senegal.  Pada tahun  1990,  setidaknya  sudah  10  negara  yang  mengkriminalisasi illicit enrichment dan  lebih  dari  20  negara  yang  sudah  mengkriminalisasi  aturan tersebut pada tahun 2000.
Kemudian pada tahun 2003, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)  dalam  pasal  20  menjelaskan bahwa  pengertian illicit  enrichment ialah “... a  significant  increase  in  the  assets  of  a  public  official  that  he  or  she  can  not reasonably  explain  in  relation  to  his  or  her  lawful  income. ”  Dapat  dirumuskan bahwa pengertian illicit enrichment yaitu  peningkatan yang signifikan pada aset- aset  yang  dimiliki  oleh  pejabat  publik  yang  mana  ia  tidak  dapat  menjelaskan secara  masuk  akal  sehubungan  dengan  pendapatannya  yang  sah  menurut hukum.  Dari  data  Indonesia  Corruption  Watch,  sudah  44  negara  yang  telah meregulasi  mengenai illicit  enrichment dalam  instrumen  hukum  setingkat undang-undang. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC  melalui  Undang-undang  no  7  tahun  2006  tentang  pengesahan United Nation  Convention  Against  Corruption ,  namun  delik illicit  enrichment belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia.
Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga tidak mengkriminalisasi delik illicit enrichment untuk  pejabat  publik,  namun  mereka  telah  menggunakan  metode alternatif  dalam  menetapkan  penuntutan  pidana  untuk  mengungkap  laporan keuangan  menggunakan  penuntutan  penggelapan  pajak  bersamaan  dengan
perbuatan  atau  tindak  pidana  lainnya  seperti  tindak  pidana  korupsi.  Secara khusus,  dalam  menyelidiki  adanya  indikasi  pengayaan  secara  tidak  wajar dibawah  penuntutan  penggelapan  pajak,  para  penyelidik  di  Amerika  Serikat memeriksa  klaim  wajib  pajak  dengan  membandingkan  kekayaan  secara  sah dengan  laporan  wajib  pajaknya.  Hal  ini  dilakukan  menggunakan  metode  bukti tidak langsung seperti kekayaan bersih, setoran bank, pengeluaran dan metode pembayaran  tunai  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Akan tetapi, di Indonesia penegakan  hukum  dan  pengawasan  terhadap  penggelapan  pajak  masih dianggap  kurang  optimal,  maka  pengaturan  mengenai illicit  enrichment masi perlu untuk diatur dalam hukum Indonesia.
Namun  disisi  lain,  regulasi  mengenai illicit  enrichment berpeluang  untuk bersinggungan dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan illicit enrichment membuat  sebuah  asumsi  yang  ditujukan  kepada  para  pejabat  publik  yang memiliki  kekayaan  diluar  kewajaran  dan  tidak  sah  secara  hukum.  Anggapan tersebut  yang  membuat  asas presumption  of  innocence atau  praduga  tak bersalah  berpotensi  untuk  terlanggar.  Selain itu,  metode  yang  digunakan dalam penyelesaian illicit  enrichment yaitu  pembuktian  terbalik  yang  secara  langsung bersinggungan  dengan  asas non  self  incrimination atau  hak  untuk  tidak merugikan dirinya sendiri.
Apabila  dilihat  dari  sisi  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan extra ordinary  crime yang  mana  dalam  penanganannya  memerlukan extra  ordinary measures , maka asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah dan non self incrimination atau hak untuk tidak merugikan dirinya sendiri tentu dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Dengan adanya beberapa putusan internasional seperti  putusan English  House  of  lord dalam  kasus  R.  V.  Lambert  dan  putusan Hongkong  Court  Appeal dalam  kasus attorney  general V  Hui  Kin  Hong  yang menjelaskan  bahwa  korupsi  adalah  “ cancerous  activity ”  sehingga  dapat dilakukan pengecualian atau mengesampingkan asas presumption of innocence dan non  self  incrimination ,  (Boles,  866)  dapat  menguatkan  bahwa  pembuktian terbalik  tidak    bertentangan  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  selama  dalam pelaksanaannya  sesuai  dengan  prinsip  rasionalitas  ( reasonableness )  dan proporsionalitas ( proporsionality ).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  identifikasi masalah dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Apakah urgensi pengaturan illicit enrichment dalam  hukum  Indonesia  sebagai  salah  satu  upaya  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang? Bagaimana Implementasi Konsep illicit enrichment dalam Hukum Indonesia?

## II.  Pembahasan
2.1. Urgensi  pengaturan illicit  enrichment dalam  hukum  Indonesia sebagai  salah  satu  upaya  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Semakin  maraknya  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  menandakan  bahwa Indonesia  telah  memerlukan  aturan mengenai illicit  enrichment atau kriminalisasi  terhadap  kekaayaan  yang  diperoleh  secara  tidak  sah. Langkah membuat aturan Illicit Enrichment dalam bentuk Undang-Undang tidak hanya ditujukan untuk mencegah pejabat negara atau penyelenggara negara  dalam  menikmati  keuntungan  dari  peningkatan  kekayaan  secara tidak sah yang terutama didapat dari tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana  pencucian  uang,    namun  juga  untuk  kerjasama  internasional  dan asset recovery yang optimal.
Ketentuan  khusus  mengenai  “ illicit  enrichment ”  ini  merupakan non mandatory .  Hal  tersebut  diartikan  sebagai  tidak  menjadi  suatu  kewajiban bagi  suatu  negara  untuk  menerapkan  ketentuan  yang  dimaksud  dalam hukum  nasionalnya  dan  Indonesia  saat  ini  belum  m enerapkan  “ illicit enrichment ” secara tegas dan jelas. Ketentuan mengenai illicit enrichment terdapat dalam Pasal 20 UNCAC yang menyatakan bahwa: “ Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be  necessary  to  establish  as  a  criminal  offence,  when  committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her  lawful  income ”.  Terjemahan  bebas  dari  ketentuan  tersebut illicit enrichment adalah  “sebuah  peningkatan  yang  signifikan  pada  aset  dari
pejabat  publik  dimana  dia  tidak  dapat  menjelaskan  dengan  tepat sehubungan dengan pendapata n resminya”
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UNCAC tersebut dapat diinterpretasikan  bahwa  ketentuan  delik illicit  enrichment sangatlah  luas. Oleh  sebab  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terdapat  perbedaan penerapan  rumusan  terkait illicit  enrichment di  dalam  hukum  nasional beberapa  negara  yang  telah  meratifikasi  UNCAC.  Hal  tersebut  dapat menjadi  kesempatan  sekaligus  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  dalam menerapkan  ketentuan  mengenai illicit  enrichment kedalam  hukum nasionalnya.  Ketentuan  mengenai illicit  enrichment tidak  dapat  berdiri sendiri  agar  menjadi  efektif  dalam  memiskinkan  koruptor.  Namun, diperlukannya  elemen  atau  komponen  pendukung  lainnya  yang  harus diformulasikan  pula  secara  berkesinambungan  agar  dapat  menunjang aturan tersebut hingga dapat di terapkan.
Terdapat  konsep  lain  yang  mirip  dengan illicit  enrichment ,  yaitu konsep unexplained  wealth seperti  yang  telah  diterapkan  di  Australia  dan Philipina.  Namun  pada  praktiknya unexplained  wealth berbeda  dengan illicit  enrichment .  Dimana  proses  pertanggungjawaban  dalam illicit enrichment hanya  dapat  melalui  mekanisme  hukum  pidana  sementara dalam unexplained  wealth pertanggungjawabannya  dapat  dimintakan secara  perdata  untuk  merampas  harta  yang tidak  dapat dijelaskan  bahwa berasal  dari  pendapatan  yang  sah.  Didalam unexplained  wealth subjek pengaturannya  lebih  luas  yaitu  kepada  setiap  orang  sedangkan  subjek pengaturan illicit enrichment hanya pada pejabat publik saja.
Subjek illicit enrichment adalah semua pejabat publik yang termasuk dan  terutama  para  pejabat  negara  atau  penyelenggara  negara  atau mantan  penyelenggara  negara,  sedangkan  objek  dalam illicit  enrichment adalah peningkatan yang signifikan ( significant increase ) pada aset pejabat publik  atau  penyelenggara  negara  atau  mantan  penyelenggara  negara. Penyebab  dilakukannya  penyitaan  dalam  pengaturan illicit  enrichment dikarenakan  pejabat  publik  yang  bersangkutan  tidak  dapat  menjelaskan secara  masuk  akal  terkait  penyebab  peningkatan  yang  signifikan  pada asetnya  dibandingkan  dengan  penghasilan  resmi  yang  bersangkutan.
Bentuk  sanksi  dari  delik ini  adalah  hukuman  pidana  dan  tambahan  selain dirampas hartanya.
Pengaturan mengenai illicit enrichment semakin mendesak dilakukan ketika  korupsi  telah  merambah  ke  dalam  kultur  politik  yang  ditandai dengan praktik “ the privatization of the state ” (privatisasi atas negara) yang merujuk  pada  penggunaan  aset,  sumber  dana,  maupun  sumber  daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Klitgaard: 1999). Dalam penerapan illicit  enrichment dibeberapa  negara,  dapat  diketahui  bahwa pemidanaan  dapat  dilakukan  terhadap  pejabat  publik  yang  memiliki  aset tidak sesuai dengan sumber pemasukan resminya, gaya hidup tinggi yang tidak  sesuai  pula  dengan  sumber  pemasukan  resminya  dan  peningkatan kekayaan yang signifikan saat menduduki jabatan publik.
Mekanisme  penerapan  pemidanaan  dapat  mulai  dilakukan  saat adanya  indikasi  pejabat  publik  yang  memiliki  kekayaan  yang  tidak  wajar. Indikasi  ini  dapat  didasari  pada  salah  satu  dari  5  aspek  yang  dapat dijadikan  sumber  investigasi  seperti  laporan  harta  kekayaan,  laporan masyarakat,  gaya  hidup  pejabat  publik,  laporan  transaksi  keuangan  yang mencurigakan  dan  investigasi  atau  pengembangan  kasus  korupsi  atau tindak  pidana  pencucian  uang.  Selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  oleh aparat  penegak  hukum  atau  instansi  terkait  dengan  melakukan pemanggilan  bagi  pejabat  yang  bersangkutan.  Jika  dalam  pemeriksaan pejabat  tersebut  tidak  dapat  membuktikan  sumber  kekayaannya  dengan jelas maka proses selanjutnya adalah melakukan penuntutan, pada saat ini juga dapat dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki dengan tujuan menghindari adanya pelarian aset dan segala upaya menghilangkan bukti- bukti bersangkutan. Namun, penuntut umum atau lembaga yang diberikan kewenangan yang sah oleh undang-undang harus menyampaikan terlebih dahulu  fakta-fakta  ketidakwajaran  kekayaan  atau  aset  yang  telah dibandingkan  dengan  penghasilan  resminya  ( lawful  source  of  income ). Upaya selanjutnya adalah proses peradilan, lembaga peradilan memegang peranan  penting  karena  pembuktian  akan  dilakukan  pada  saat  proses peradilan.  Apabila  pejabat  publik  yang  bersangkutan  tidak  dapat membuktikan  asal  usul  harta  tersebut,  secara  masuk  akal  serta memuaskan  maka  pengadilan  memutuskan  menghukum  pejabat  tersebut
dengan hukuman perampasan asetnya tanpa pemidanaan ( non-conviction based /NCB) melalui mekanisme pembuktian terbalik (Adjie, 2015: 260).
Sistem  Pembuktian  Terbalik  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  salah satu  solusi  dalam  upaya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi dan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Berkaitan  dengan  munculnya  asas pembuktian terbalik, Romli Atmasasmita
( http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi ) menyatakan  bahwa  alasan-alasan  munculnya  asas  tersebut  berasal  hasil penelitian  dari  negara-negara  maju  dan  dipandang  tidak  bertentangan, baik  dengan  perlindungan  hak  asasi  Tersangka/Terdakwa  maupun konstitusi;  namun  diyakini  sangat  efektif  dalam  membuka  secara  luas akses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan melakukan  tindak  pidana  antara  lain  korupsi.  Meskipun  dalam penerapannya seringkali menuai perdebatan antara pihak yang menyetujui maupun  menolak  penerapannya  karena  di  khawatirkan  bersinggungan dengan asas presumption of innocence .
Diperlukan  penerapan non  conviction  based  asset  forfeiture ( tanpa ada  pernyataan  bersalah  dari  terdakwa  oleh  pengadilan  atau  secara singkat  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan).  Dalam  penerapan illicit enrichment dalam  upaya  merampas  aset  hasil  tindak  pidana  dan mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan  apabila  pelaku  tindak  pidana  telah  dinyatakan  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  oleh  pengadilan. Sistem  dan  mekanisme  ini  acapkali  sukar  untuk  diterapkan  misalnya karena  tersangka  /  terdakwanya  meninggal  dunia,  sakit  permanen, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, terdakwa diputus lepas dari segala  tuntutan  atau  perkara  pidananya  belum  atau  tidak  dapat disidangkan  tanpa  alasan  yang  jelas.  Pengaturan  mengenai illicit enrichment dan  penerapan  perampasan  aset  mendukung  serta menguatkan  pendekatan follow  the  money yang  kerap  kali  tidak  dapat disidangkan karena informasi dianggap tidak memadai yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan bukti-bukti terkait.
Sebagai  contoh,  dapat  kita  pahami  Konsep  yang  digunakan  dalam kasus  Hendra  Rahardja  yang  ditangani dengan  bantuan  otoritas  Australia
adalah NCB asset forfeiture walaupun hal tersebut tidak disebutkan secara khusus.  Pada  awalnya,  in  absentia  yang  digunakan  dalam  kasus  Hendra Rahardja  sempat  dianggap  sebagai  hal  yang  bertentangan  dengan  HAM. Namun hingga tingkat akhir yakni Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung, hakim dalam perkara tersebut tetap menyatakan bahwa penyitaan aset in  absentia tetap  dibenarkan  dengan  menguatkan  putusan  Banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Dalam  amar  putusan  perkara  Hendra  Rahardja  ini,  Majelis  Hakim dapat menerima segala proses penyidikan yang sejak awal telah dilakukan secara in absentia dan telah sah menurut hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi  DKI  Jakarta  sependapat  dengan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan,  bahwa  para  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi dan  memandang  sah  para terdakwa  diperiksa  dan  diadili  tanpa  kehadiran diri  mereka  di  persidangan.  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  tidak sependapat  dengan  penggunaan  istilah in  absentia dalam  amar  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dan  diganti  dengan  kata  ”tanpa hadirnya  terdakwa.” ( Info  Unit  Kerja  Kejaksaan  Agung  R.I.  Tim  Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id ).
Dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  Hendra  Rahardja,  walaupun  Indonesia  dan  Australia  telah  memiliki perjanjian  ekstradisi  dan Mutual  Legal  Assistance (MLA),  akan  tetapi dalam implementasinya tidak menjamin proses ekstradisi dan pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  atau  tindak  pidana pencucian uang dapat berjalan dengan lancar. Aset-aset Hendra Rahardja yang  tersebar  di  Australia  dan  Hongkong  tidak  dapat  dengan  mudah dikembalikan. Pengembalian aset-aset Hendra Rahardja dilakukan melalui proses  yang  panjang  dan  akhirnya  Pemerintah  Indonesia  menerima  lebih dari  AUD  642.000.  Dalam  proses  pengembalian  aset-aset  Hendra Rahardja,  pemerintah  membentuk  Tim  Terpadu  Pencari  Terpidana  dan Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi.  Tim  Terpadu  dibentuk  terakhir berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor:
Kep23/Menko/Polhukam/02/2006  tanggal  28  Februari  2006  tentang  Tim Terpadu  Pencari  Terpidana  dan  Tersangka  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi. (Info  Unit  Kerja  Kejaksaan  Agung  R.I.  Tim  Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id ).
Contoh  kasus non-conviction  based  asset  forfeiture (NCB asset forfeiture )  di  atas  menunjukkan  adanya  keuntungan  bagi  pemulihan keuangan negara. Dari sisi penegakkan hukum, tentu NCB asset forfeiture sangat  unggul  dalam  perampasan  aset  negara  serta  memiskinkan  para pelaku  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  pencucian  uang. Dengan  adanya  penerapan non  conviction  based  asset  forfeiture dalam aturan illicit enrichment dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang akan datang.
Urgensi  dari  pengaturan illicit  enrichment dapat  dipelajari  dari negara-negara  yang  mengatur illicit  enrichment dan  diharapkan  dapat berdampak  di  Indonesia,  yaitu  memulihkan  kerugian  negara  yang  telah hilang  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  pencucian uang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik,  meminimalisir  inisiatif  pejabat publik  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana pencucian  uang  bahkan  mencegah  para  pejabat  publik  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  dan  mendapatkan  keuntungan  keuangan  dari  hasil tindak  pidana  yang  dilakukannya,  menghukum  pejabat  publik  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  pencucian  uang, meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan  konflik  kepentingan  (atau  dengan  jabatannya),  meminimalisir tindak  pidana  pencucian  uang  karena  menghapus  kemampuan  keuangan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dan pengaturan mengenai illicit  enrichment dapat  menstimulasi  pejabat  publik  agar  lebih  taat  dalam membayar  pajak,  karena  jika  seseorang  memiliki  kekayaan  sah  namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan  berpotensi untuk diduga melakukan illicit enrichment .
Melihat  tujuan  dan  manfaat  mengenai  pengaturan illicit  enrichment tersebut , maka menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  nyata  untuk  diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, apalagi
penerapan pengaturan illicit enrichment menggunakan  beban  pembuktian  terbalik  ( reversal  burden  of
proof) kepada  terdakwa.  Ketika  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  asal- usul  aset  atau  kekayaan  yang  dimilikinya  maka  harta  tersebut  dapat dirampas oleh negara, artinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau  pelaku  sebagai  target,  akan  tetapi  juga  mengembalikan  aset  yang telah terampas dengan strategi follow the money.
Saat  ini  yang  menjadi  tujuan  pejabat  publik untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah mendapatkan  atau  menyamarkan  harta  dan keuntungan lainnya  sehingga dapat dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku dengan melakukan  penyitaan  aset  selain  memberikan  hukuman  badan.  Hal tersebut  merupakan  salah  satu  cara  memiskinkan  koruptor  sehingga adanya  pengaturan  mengenai illicit  enrichment diharapkan  dapat menciptakan  suatu  pemikiran  yang  dapat  menjadikan  para  pejabat  publik enggan  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana pencucian uang karena apabila seorang pejabat publik memiliki kekayaan yang  tidak  wajar  dan  tidak  dapat  membuktikan  darimana  sumber  dari kekayaannya tersebut, maka negara melalui aparat penegak hukum terkait dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  aset  yang  meningkat  secara  tidak wajar.
Tujuan  dari  pemberantasan  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian uang  tidak  hanya  menekankan  pada  tindakan  represif  dan  preventif terjadinya  tindak  pidana  tersebut  tetapi  juga  terdapat  upaya  memulihkan kerugian  negara  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak pidan  pencucian  uang.  Dengan  adanya  pengaturan  mengenai illicit enrichment, negara  dapat  menyita  aset  aset  tersebut  sehingga  dalam upaya  menyelamatkan  negara  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana  korupsi  dapat  berjalan  secara  optimal.  Pengaturan  mengenai illicit enrichment  yang  dapat  menjatuhkan  pidana terhadap  pejabat publik  yang memiliki  kekayaan  secara  tidak  wajar  juga  dapat  menutupi  kelemahan yang  terdapat  didalam  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi secara optimal adalah  kerugian  negara  yang  tidak  dapat  dikembalikan.  Dengan  adanya
upaya  pemiskinan  koruptor,  setidaknya  akan  menimbulkan  efek  jera  bagi para pelaku.
Selain  itu,  pengaturan  mengenai illicit  enrichment setidaknya menambahkan  sarana  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  mencegah kerugian  yang  lebih  besar  melalui  penyitaan  aset  yang  dapat  dilakukan atas  dasar peningkatan  kekayaan  secara tidak  wajar.  Hal ini  hanya  dapat dilakukan  apabila  aturan  mengenai  illicit  enrichment  telah  diterapkan  di Indonesia.  Berdasarkan  pasal  20  UNCAC,  kejahatan  illicit  enrichment harus  dianggap  sebagai  sebuah  kejahatan  dalam  hukum  pidana  negara peserta ratifikasi. Dalam hal ini illicit enrichment harus diatur dalam hukum nasional  sehingga  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum sebagai salah satu upaya baru dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2.2. Implementasi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Hukum Indonesia Dalam  perkembangannya  di  dunia  internasional,  penyitaan  dan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana pencucian uang menjadi bagian penting dari upaya pencegahan terjadinya tindak  pidana  tersebut.  Sedikitnya  terdapat  43  negara  yang  sudah mengatur  mengenai illicit  enrichment .  Sebagai  contoh  pertama, Pemerintah Inggris yang telah menetapkan suatu undang-undang Proceed of  Crime  Act (POCA)  pada  tahun  2002  yang  antara  lain  mengatur mengenai  penyitaan  dan  perampasan  hasil  maupun  instrumen  tindak pidana.  Sejak  diberlakukan  undang-undang  tersebut  pada  tahun  2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterling atau setara dengan 4,387 trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana.
Selanjutnya  ada  Pemerintah  Peru  selama  kurun  waktu  tahun  2000 hingga  tahun  2001  melakukan  pembaharuan  hukum  dan  mekanisme pengadilan  dalam  peningkatkan  kemampuan  penyidikan,  pengungkapan jaringan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  serta  pemulihan  keuangan  negara dari tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Pemerintah Peru menerima kembali 33 juta USD dari Kepulauan Cayman, pada tahun 2002 menerima 77,5 juta USD dari Swiss dan pada tahun 2004 menerima 20 juta USD dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi
kepala  intelejen  polisi  pada  pemerintahan  Presiden  Alberto  Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Contoh  keberhasilan  aturan illicit  enrichment lainnya  dapat  kita  lihat dari  Pemerintah  Filipina  yang  selama  18  tahun  antara  tahun 1986  hingga tahun  2004  telah  berhasil  menyita  dan  merampas  624  juta  dollar  AS  dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan presiden  Filipina.  Dari  beberapa  contoh  keberhasilan  penerapan  aturan illicit  enrichment di  berbagai  negara,  dapat  dikatakan  bahwa  aturan  ini tepat  untuk  di  implementasikan  dalam  hukum  Indonesia  sebagai  upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
Pada  dasarnya  permulaan  mengenai  penerapan  aturan illicit enrichment dalam  hukum  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui kewajiban bagi  pejabat  publik  untuk  melaporkan  harta  kekayaannya,  artinya  di Indonesia penerapan  aturan illicit  enrichment dapat  dimulai  dari  ketentuan Pasal  5  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  yang  mewajibkan  bagi  setiap  penyelenggara  negara  (pejabat publik)  bersedia  untuk  diperiksa  kekayaan  sebelum,  selama  dan  setelah menjabat dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan  kekayaan  sebelum  dan  setelah  menjabat.  Selain  itu  pula terdapat  aturan  terkait  didalam  Pasal  13  huruf  a  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang mengatur  kewenangan  KPK  dalam  melaksanakan  langkah  atau  upaya pencegahan  untuk  melakukan  pendaftaran  dan  pemeriksaan  terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam penerapan illicit enrichment di Indonesia dapat diawali dengan kewajiban  melaporkan  harta  kekayaan  penyelenggara  negara  (LHKPN). LHKPN  adalah  salah  satu  cara  untuk  menilai  integritas  dan  akuntabilitas penyelenggara negara dengan melihat kepatuhan dan kejujurannya dalam melaporkan  harta  kekayaan  penyelenggara  negara  yang  diserahkan kepada KPK. ( http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai- lhkpn ).  LHKPN  merupakan  bentuk  transparansi  yang  bertujuan  untuk menilai  kejujuran  penyelenggara  negara  (pejabat  publik)  terkait  dengan kekayaan yang dimilikinya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi
maupun  tindak  pidana  pencucian  uang.  LHKPN  juga  bertujuan  untuk menaati  asas-asas  umum  penyelenggaraan  Negara  yang  bebas  dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Agar  dapat  diterapkannya illicit  enrichment dengan  tepat  maka diperlukan  beberapa  prasyarat,  yaitu  harus  dilakukannya  perbaikan  pada administrasi  LHKPN  dan  perpajakan  dengan  sistem  administrasi kependudukan,  administrasi  pertanahan  serta  administrasi  kendaraan bermotor.  Apabila  tidak  dilakukan  penguatan  dan  perbaikan  terhadap sistem  tersebut,  maka  akan  sangat  sulit  menerapkan  pengaturan illicit enrichment .  Penegak  hukum    harus  memiliki  akses  yang  mudah  dalam memperoleh  administrasi  dan data  base transaksi  keuangan,  baik transaksi tunai dan transaksi mencurigakan. Pengecekan gaya hidup para pejabat  publik  juga  perlu  dilakukan  dengan  memeriksa  harta  kekayaan atau asetnya, kegiatan dan pengeluarannya. Perlu dibuat pula tata laksana dalam melakukan pengecekan gaya hidup para pejabat publik tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  ketentuan  mengenai illicit  enrichment dapat  dimasukkan  kedalam  Undang-Undang.  Ketentuan  tersebut  dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  atau  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset. Namun  ada  beberapa  kelebihan  serta  kelemahan  apabila  ketentuan mengenai illicit enrichment mengikuti pasal-pasal yang sudah ada di dalam kedua rancangan undang-undang tersebut. Maka ada baiknya pengaturan mengenai illicit  enrichment diatur  dalam  pasal  tersendiri.  Dalam  usulan pasal  mengenai illicit  enrichment harus  jelas  pengertian  siapa  yang menjadi  subjek,  apa  yang  menjadi  objek,  bagaimana  mekanisme  proses pembuktian  dan  apa  saja  sanksi  yang  akan  diatur  atau  diterapkan.  Kita dapat  mencontoh  dan  melakukan  perbandingan  dari  beberapa  negara yang  telah  mengatur  mengenai illicit  enrichment .  Perbandingan  mengenai perumusan delik illicit enrichment dapat kita contoh dari beberapa konvensi internasional maupun hukum nasional beberapa negara.
Kita dapat membandingkan definisi mengenai illicit enrichment dalam United  Nations  Convention  against  Corruption (UNCAC), Article 20, Inter- American  Convention  against  Corruption (IACAC), Article Ix  dan  African Union  Convention  on  Preventing  and  Combating  Corruption (AUCPCC),
Article 8. Berdasarkan UNCAC , illicit enrichment adalah peningkatan yang signifikan  pada  aset  dari  pejabat  publik  dimana  dia  tidak  dapat menjelaskan  dengan  tepat  sehubungan  dengan  pendapatan  resminya. Berdasarkan  IACAC, illicit  enrichment adalah  peningkatan  yang  signifikan pada aset pejabat pemerintahan yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan  dengan  penghasilannya  yang  sah  selama  pelaksanaan jabatannya.  Berdasarkan  AUCPCC, illicit  enrichment didefinisikan  hampir sama  dengan  rumusan  pasal  20  UNCAC,  namun  yang  membedakannya yaitu  adanya  subjek  “... or  any  person  ...” atau  setiap  orang  selain  dari pejabat publik. Secara lengkap definisi illicit enrichment menurut AUCPCC Pasal  8  yaitu  peningkatan  yang  signifikan  pada  aset  dari  pejabat  publik dimana  dia  tidak  dapat  menjelaskan  dengan  tepat  sehubungan  dengan pendapatan resminya.
Selain dari konvensi internasional, kita dapat melakukan perbandingan  dari  rumusan  mengenai illicit  enrichment yang  tertuang  di dalam hukum nasional beberapa negara yaitu pada Republik Sierra Leone ( Anti-Corruption Act 2008, Part IV),  Guyana  ( Integrity  Commission  Act 1998)  dan  China  (Criminal Law 1997, Article 395).  Berdasarkan  hukum nasional  Republik  Sierra  Leone  ( Anti-Corruption  Act 2008,  Part  IV),  (1) Setiap  orang  yang,  sedang  atau  pernah  menjadi  pejabat  publik  memiliki kekayaan  yang  tidak  dapat  dijelaskan,  (a)  Mempertahankan  standar kehidupan  di  atas  apa  yang  sepadan  dengan  gaji  masa  kini  atau  masa lalunya  atau  (b)  mengendalikan  sumber  daya  uang  atau  properti  tidak sebanding dengan gaji resminya saat ini atau di masa lalu, kecuali jika dia memberikan  penjelasan  yang  memuaskan  kepada  pengadilan  tentang bagaimana  dia  dapat  mempertahankan  standar  hidup  seperti  itu  atau bagaimana  sumber  uang  atau  properti  tersebut  berada  di  bawah penguasaannya, (dianggap) melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  hukum  nasional  Guyana  ( Integrity  Commission  Act 1998), illicit  enrichment dirumuskan  di  mana  seseorang  yang  merupakan atau  pernah  menjadi  seseorang  yang  bekerja  di  sektor  publik,  atau orang lain  diatas  kepentingannya,  diketahui  memiliki  harta  atau  sumber keuangan  yang  tidak  proporsional  dengan  sumber  pendapatan  yang diketahui  dari  orang  yang  disebutkan  pertama,  dan  orang  itu  gagal  untuk
memberikan  bukti  yang  memuaskan  untuk  membuktikan  bahwa kepemilikan  properti  atau  sumber  keuangan  diperoleh  dengan  cara  yang sah,  ia  akan  bersalah  atas  tindak  pidana  dan  akan  bertanggung  jawab, secara ringkas dihukum dengan denda dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga tahun.
Berdasarkan hukum nasional China ( Criminal Law 1997, Article 395), delik illicit  enrichment dirumuskan  sebagai  pejabat  negara  bagian  mana pun  yang  properti  atau  pembelanjaannya  jelas  melebihi  pendapatannya yang  sah,  jika  perbedaannya  sangat  besar,  dapat  diperintahkan  untuk menjelaskan sumber-sumber propertinya. Jika dia tidak dapat membuktikan  bahwa  sumber-sumber  tersebut  sah,  bagian  yang  melebihi pendapatannya yang sah akan dianggap sebagai keuntungan ilegal, dan ia akan  dihukum  penjara  jangka  tetap  tidak  lebih  dari  lima  tahun  atau penahanan  pidana,  dan  bagian  dari  properti  yang  melebihi  pendapatan sahnya akan dipulihkan (kepada negara).
Berdasarkan  definisi  yang  dirumuskan  didalam  UNCAC,  AUCPCC dan IACAC, delik ilicit enrichment memiliki lima elemen utama, yaitu: orang yang  berkepentingan,  periode  atau  waktu  berlangsungnya  kepentingan (pengayaan secara tidak sah), pelaksanaan pengayaan yaitu peningkatan signifikan  pada  aset,  maksud  atau  niat  (termasuk  kesadaran  dan pengetahuan)  dan  tidak  adanya  pembenaran,  maka  dibawah  ini  akan dijelaskan  satu  persatu  unsur  yang  tepat  untuk  dimasukan  kedalam  delik illicit enrichment , yaitu:
1.  Subjek  yang  dimaksud  didalam  pasal ini  berdasarkan  UNCAC  dan AUCPCC  ialah  pejabat  publik  /  pejabat  pemerintahan,  sedangkan berdasarkan  IACAC  subjek  ditambahkan  dengan  setiap  orang menjadikan  jangkauan  delik  ini  lebih  luas.  Selain  Konvensi internasional, didalam Undang-undang India, Sierra Leon, Guyana, dan  China,  subjek  yang  dimaksud  meliputi  pembantu  publik, seseorang  yang  menjalankan  tugas  publik,  pejabat  publik  dan penyelenggara  Negara.  Berdasarkan  perbandingan tersebut,  maka untuk diterapkan di Indonesia lebih baik mengunakan istilah pejabat publik  yang  meliputi  seluruh  pejabat  pemerintah,  penyelenggara aktivitas  publik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1  angka  1
UNCAC.  Dengan  hal  ini  dapat  mencakupi  subjek  hukum  non pemerintah seperti swasta.
2.  Obyek illicit  enrichment yang  dimaksud  dalam  UNCAC,  AUCPCC dan  IACAC  adalah  peningkataan  signifikan  terhadap  aset  secara tidak  wajar  dari lawful  income (pendapatan  yang  sah  setelah dilaporan  kepada  Negara), lawful earning  (pemasukan  sah  lainnya yang  di  dapat  sewaktu-waktu)  dan Income (pendapatan  utama). Sementara  di  beberapa  Negara  yang  mengatur  mengenai illicit enrichment , objek pengaturannya yaitu mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Sierra Leon), kepemilikan harta atau sumber lainnya  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  yang  melebihi  dari  harta kekayaan  yang  sah  (Guyana),  mempunyai  kekayaan  atau pengeluaran (belanja) yang melebihi pendapatannya (Cina).
3.  Sanksi  dalam  pengaturan illicit  enrichment dalam  hukum  nasional Guyana  ( Integrity  Commission  Act 1998)  dihukum  dengan  denda dan  hukuman  penjara  untuk  jangka  waktu  tidak  kurang  dari  enam bulan  atau  lebih  dari  tiga  tahun.  Sedangkan  sanksi  pada  hukum nasional  China  ( Criminal  Law 1997, Article 395)  yaitu  pelaku dihukum  penjara  jangka  tetap  tidak  lebih  dari  lima  tahun  atau penahanan  pidana  dan  bagian  dari  properti  yang  melebihi pendapatan  sahnya  akan  dipulihkan  (kepada  negara).  Pengaturan mengenai  sanksi  di  Indonesia  dapat  berupa  pidana  penjara dan/atau  perampasan  harta  kekayaan  atau  aset  yang  tidak  wajar tersebut  oleh  negara.  Sanksi  dalam  pengaturan  ini  ditujukan sebagai  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  maupun  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  itu  sendiri,  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera terhadap pelaku dan calon pelaku tindak pidana serupa.
Berdasarkan  dari  uraian  d  iatas  mengenai  penerapan  unsur-unsur illicit enrichment di beberapa Negara, maka rumusan delik illicit enrichment yang  lebih  tepat  untuk  diterapkan  di  Indonesia  adalah  sebagai  berikut: Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment)
1)  Setiap  pejabat  publik  yang  memiliki  harta  kekayaan  (berupa uang,  aset,  maupun  bentuk  lainnya  yang  dapat  dinilai  dengan
uang)  namun  tidak  sesuai  dengan  pendapatan  sahnya  yang telah dilaporkan kepada negara merupakan tindak pidana;
2)  Setiap  pejabat  publik  dalam  ayat  (1)  wajib  membuktikan  bahwa harta  kekayaannya  berasal  dari  pendapatan  sah  yang  telah dilaporkan kepada negara;
3)  Pidana  bagi  pejabat  publik  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling lama 5 (lima) tahun.
4)   Dalam  hal  pejabat  publik  yang  bersangkutan  tidak  dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari pendapatan  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dan  ayat  (2),  maka  harta  kekayaan  atau  aset  yang  tidak  wajar tersebut dapat dirampas untuk negara.
5)  Dalam hal pejabat publik yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa  ia  harta  kekayaannya  berasal  dari  pendapatan  yang  sah sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  maka pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## 3.1. Kesimpulan
Tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian  uang  tidak  hanya  menekankan  pada  tindakan  represif  dan preventif  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  tetapi  juga  terdapat  upaya memulihkan  kerugian  negara  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi maupun  tindak  pidana  pencucian  uang.  Dengan  adanya  pengaturan mengenai  illicit  enrichment,  negara  dapat  menyita  aset  aset  tersebut sehingga  dalam  upaya  menyelamatkan  negara  dari  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  dapat  berjalan  secara  optimal. Pengaturan  mengenai  illicit  enrichment  juga  dapat  menutupi  kelemahan yang  terdapat  didalam  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yaitu  kerugian  negara  yang  tidak  dapat  dikembalikan.  Dengan adanya upaya pemiskinan koruptor pula, akan menimbulkan efek jera bagi para  pelaku.  Berdasarkan  pasal  20  UNCAC,  kejahatan  illicit  enrichment
harus  dianggap  sebagai  sebuah  kejahatan  dalam  hukum  pidana  negara peserta ratifikasi. Dalam hal ini illicit enrichment harus diatur dalam hukum nasional sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai salah satu upaya baru dalam memberantas tindak pidana korupsi dan  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Untuk  dapat diterapkannya  illicit  enrichment  dengan  baik  maka  diperlukan  beberapa prasyarat,  yaitu  harus  dilakukannya  perbaikan  pada  administrasi  LHKPN dan  perpajakan  dengan  sistem  administrasi  kependudukan,  administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Dalam penerapannya di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  delik  illicit  enrichment  dapat dimasukkan ke dalam dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Rancangan Undang-Undang Perampasan aset,  namun  hal  tersebut  dirasa  kurang  optimal.  Maka  ada  baiknya pengaturan  mengenai  illicit  enrichment  diatur  dalam  pasal  tersendiri. Dalam  usulan  pasal  mengenai  illicit  enrichment  harus  jelas  definisi  siapa subjek, apa objek, bagaimana  mekanisme proses pembuktian dan sanksi yang ingin diatur.

## 3.2. Saran
Diperlukan  pengaturan  mengenai  illicit  enrichment    dalam  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan  mengenai  illicit  enrichment  sebaiknya  diatur  dalam  pasal tersendiri  agar  lebih  optimal.  Urgensi  dari  pengaturan  illicit  enrichment dapat  dipelajari  dari  negara-negara  yang  mengatur  illicit  enrichment  dan diharapkan  dapat  berdampak  baik  di  Indonesia,  yaitu  dapat  memulihkan kerugian  negara  yang  telah  hilang,  meminimalisir  inisiatif  pejabat  publik bahkan  mencegah  para  pejabat  publik  untuk  melakukan  tindak  pidana terkait,  mencegah  pejabat  publik  dalam  mendapatkan  keuntungan keuangan  dari  hasil  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  meminimalisir inisiatif  untuk  melakukan  bisnis  atau  kegiatan  lain  yang  sarat  dengan konflik  kepentingan  (atau  dengan  jabatannya),  meminimalisir  tindak pidana pencucian uang karena menghapus kemampuan keuangan pelaku untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  dan  pengaturan  mengenai  illicit enrichment  dapat  menstimulasi  pejabat  publik  agar  lebih  taat  dalam membayar  pajak,  karena  jika  seseorang  memiliki  kekayaan  sah  namun
tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan berpotensi untuk diduga melakukan illicit enrichment

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  2010. Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan penanggulangan kejahatan . Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti.
Chaerudin.  2008. Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama.
Hamzah,  Andi.  1991. Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana , ctk. Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas.
Rukmini,  Mien.  2009. Aspek  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga Rampai) . Bandung: Alumni.
Sutedi,  Adrian.  2008. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  ctk.  Pertama.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.

## B.  Sumber Lain
Alvon  Kurnia  Palma  et  al,  Implementasi  dan  Pengaturan  Illicit  Enrichment (peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Indonesia Corruption Watch, 2014
Indonesia  Corruption  Watch,  Imple mentasi  dan  Pengaturan  Illicit  Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia , Maret 2014.
Jeffrey  R.  Boles,  “Criminalizing  The  Problem  Of  Unexplained  Wealth:  Illicit Enrichment  Offenses  And  Human  Rights  Violations”,  Legislation  and  Public Policy, Vol. 17, No. 835
Makalah  Suhariyono  AR  dalam  Forum  Group  Discussion  Rancangan  Undang- Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di Hotel Harris Sentul 18 Juni 2015.
Radita  Adjie,  Kriminalisasi  Perbuatan  Pengayaan  Diri  Pejabat  Publik  Secara  Tidak Wajar  (Illicit  Enrichment)  Dalam  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003  (UNCAC) Dan  Implementasinya  di  Indonesia .  Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12 Nom 03-Oktober 2015
Robert  Klitgaard,  “Three  Levels  of  Fighting  Corruption”,  Paper  Presented  at  the Carter  Center  Conference  Transparency  for  Growth  in  the  Americas,  May  3, 1999.
Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
India Prevention of Corruption Act of 1988, Article 13
Argentine Criminal Code of 1964, Article 268(2)

## C.  Situs internet
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn .
Romli Atmassasmita, “Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi”, lihat http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi
Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id