## MEMPROBLEMATISASI PERAN KOTA DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN GLOBAL
Gema Ramadhan Bastari & Lathiefah Widuri Retyaningtyas Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia dan Perempuan Mahardika Email : gemarbastari@gmail.com & thyaz_1909@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This paper will discuss about problems surrounding discourse on the role of local government or ‘city’ in global  environmental  governance.  Many  scholars,  such  as  Acuto  (2013),  Betsill  &  Bulkeley  (2010)  and Fraser (2014) have argued that city might be the missing actor that global environmental governance needs to make it work. However, this paper believes that the argument is riddled with fallacy, most notably with the way they did not take into account the existence of growth-based development ideology that can prevent local government from truly preserving the environment. This paper argues that city is not the panacea that will solve  all  environmental  problems  since  it  favors  utilitarianism  approach  over  deep  ecology.  However,  this paper acknowledges that city could be the new norm entrepreneur that can strengthen international norm on environmental preservation.
Keyword: City, Environment, Norm, Utilitarianism

## PENDAHULUAN
Dalam  situasi  sistem  dunia  yang  semakin  mengglobal  saat  ini,  isu  mengenai lingkungan  hidup  juga  semakin  bersifat  transnasional.  Keberlanjutan  dan  kelestarian lingkungan  menjadi  pembahasan  yang  sangat  kompleks   dalam  ranah  hidup  manusia karena dampak – dampak dari permasalahan lingkungan ini dapat dengan jelas ditemukan tidak  hanya  pada  satu  kawasan  tertentu  tapi  saling  berkaitan   antara  satu  dengan  lainnya (mis.  perubahan  iklim,  degradasi  lingkungan,  hujan  asam,  banjir,  krisis  energi,  dsb.) (Betsill & Bulkeley, 2010).
Pada  perkembangannya,  masalah-masalah  seperti  perubahan  iklim  akibat  naiknya kadar  emisi  gas  rumah  kaca,  penggundulan  hutan,  pencemaran  limbah  dan  kerusakan lingkungan  lainnya  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  ini  telah  menimbulkan  sebuah kesadaran  baru  akan  pentingnya  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup.  Kesadaran ini bahkan telah menjadi wacana yang digulirkan dan dibangun dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional serta melibatkan banyak aktor yang berinteraksi di dalamnya. Aktor- aktor   yang  terlibat  dalam   upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  inipun  sangat  luas, mulai  dari  aktor  negara,  non-negara,  masyarakat  sipil,  masyarakat  adat,  organisasi internasional,  korporasi,  pemerintah  daerah,  komunitas  epistemik  hingga  pembentukan rezim-rezim  inernasional  untuk  tata  kelola  lingkungan  hidup  global  (Betsill  &  Bulkeley, 2010).
Betsill  dan  Burkeley  (2006)  berpendapat  bahwa  masalah  lingkungan  merupakan permasalahan  yang  bersifat  global  sehingga  jawaban  atas  masalah  ini  harus  diperoleh melalui proses negosiasi internasional antara negara-bangsa. Namun semakin jelas bahwa negara-bangsa  tidak  akan  dapat  memenuhi  komitmen  internasional  mereka  untuk mengatasi  perubahan  iklim  tanpa  keterlibatan  aktor-aktor  non-negara.  Contoh  kegagalan upaya  negara-negara  dalam  mengatasi  permasalahan  lingkungan  salah  satunya  dapat tercermin  dari  permasalahan  seputar  pengimplementasian  Protokol  Kyoto  yang mewajibkan  negara-negara  industri  untuk  menekan  tingkat  emisinya,  justru  pada kenyataannya  hingga  saat  ini  negara-negara  besar  seperti  Amerika  Serikat  dan  Kanada, yang menjadi penghasil emisi karbon terbesar, tidak meratifikasi protokol tersebut. Hal ini menunjukkan  bahwa  tata  kelola  global 1 melalui  Protokol  Kyoto  tidak  mampu mengendalikan  perilaku  negara-negara.  Oleh  karena  itulah  inisiatif-inisiatif  lokal  mulai dimunculkan  sebagai  perkembangan  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  lingkungan global (Betsill & Bulkeley, 2010). Salah satu inisiatif lokal untuk mengatasi isu lingkungan hidup  yang berkembang  dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya wacana bahwa pemerintah  daerah  atau  kota  dapat  menjadi  aktor  sekaligus  solusi  bagi  permasalahan lingkungan hidup.
Dalam  hal  ini,  kota  memiliki  otoritas  atas  perencanaan  penggunaan  lahan  dan pengelolaan  limbah  sehingga  mereka  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  menangani masalah transportasi dan konsumsi energi. Selain itu, kota bukan hanya memiliki kapasitas untuk  memenuhi  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan  nasional  dan internasional,  tetapi  juga  mampu  mengambil  inisiatif   mereka  sendiri;  ini  menunjukkan bahwa  mereka  merupakan  aktor  penting  dalam  tata  kelola  lingkungan  global.  Dalam gagasannya,  Betsill  dan  Bulkeley  (2010)  menyatakan  bahwa  program Cities  for  Climate Protection  (CCP) sebagai  sebagai  jaringan  kota  transnasional,  dapat  dikonseptualisasikan sebagai  bagian  dari  tata  kelola  lingkungan  global.  Dimana  CCP,  dalam  perspektif  tata
1 Tata  kelola  global  ( global  governance )  merupakan  pola  pemerintahan  baru  yang  diamati  oleh  peneliti- peneliti  ilmu  Hubungan  Internasional  pada  akhir  90an.  Ruggie  (2014)  mendefinisikan  tata  kelola  global sebagai  sistem  otoritas  norma  yang  dihasilkan  melalui  sinergi  berbagai  aktor  di  seluruh  tingkatan  sosial, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Pola tata kelola global dapat terlihat di sejumlah  fenomena dimana  tidak  ada  otoritas  tunggal  yang  sanggup  untuk  melakukan  manajemen  sendirian.  Hal  ini  sangat relevan dalam isu perlindungan lingkungan hidup dimana tidak ada satu pun negara yang dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.
kelola global, dapat berperan sebagai sebuah jaringan yang memediasi antara arena politik lokal,  nasional  hingga  level  global.  CCP  memberikan  otoritas  lokal  kesempatan  untuk mengambil  posisi  yang  mungkin  bertentangan  dengan  pemerintah  nasional,  hal  ini menggambarkan bahwa tata kelola perubahan iklim tidak bisa dilihat secara hirarkis. CCP telah  menciptakan  arena  tata  kelolanya  sendiri  melalui  pengembangan  norma  dan  aturan untuk memenuhi tujuan dan target jaringannya. (Betsill dan Bulkeley, 2010).
Akan  tetapi,  wacana  mengenai  pentingnya  peran  pemerintah  dalam  tata  kelola global juga perlu dikritisi kembali. Permasalahan utama yang akan diangkat oleh tulisan ini adalah  kota,  sebagaimana  negara,  juga  didominasi  oleh  ideologi  pembangunan  yang berbasis  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Menyikapi  hal  tersebut,  tulisan  ini  mengajukan pertanyaan,  “Bagaimana  kota  dapat  menjadi  solusi  bagi  permasalahan  lingkungan  hidup sementara  mereka  lebih  mementingkan  pertumbuhan  ekonomi  dibandingkan  preservasi alam?”  Pembahasan  dalam  tulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Bagian  pertama akan  menjelaskan  urgensitas  dari  keberadaan  aktor  non-negara  dalam  tata  kelola lingkungan  global  dengan  menjelaskan  faktor-faktor  yang  membuat  negara  tidak  mampu mengatasi persoalan lingkungan hidup. Bagian kedua akan menjelaskan mengenai wacana kota  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  lingkungan  hidup  sementara  bagian  ketiga  akan mengkritisinya.  Pada  bagian  akhir,  tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  kota  tidak  dapat menjadi  panacea  universal  bagi  persoalan  lingkungan  hidup,  namun  mereka  tetap  dapat menjadi  aktor  yang  berperan  signifikan  dalam  difusi  norma  internasional  mengenai perlindungan lingkungan hidup.

## KERANGKA ANALISIS PERMASALAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN SECARA UMUM
Permasalahan  lingkungan  bukanlah  hal  baru.  Dampak  dari  kerusakan  lingkungan sudah  dirasakan  semenjak  Revolusi  Industri  di  Inggris  pada  Abad  ke-19.  Akan  tetapi, komunitas internasional baru menyepakati permasalahan lingkungan sebagai permasalahan global  pada  tahun  1992  ketika  PBB  mengadopsi  United  Nations  Framework  Convention on  Climate  Change  (UNFCCC).  Neil  Carter  (2001)  melihat  bahwa  negara  selalu  lambat dalam  mengatasi  isu  lingkungan.  Negara  cenderung  menggunakan  perspektif  teknokrat  - memandang isu lingkungan sebagai sebuah permasalahan yang menghambat pembangunan ekonomi  dan  dapat  diatasi  melalui  rekayasa  ilmiah.  Ketika  Inggris  dilanda  polusi  udara akibat industrinya, solusi  yang ditawarkan pemerintah adalah membangun cerobong  yang lebih  tinggi.  Mereka  tidak  menyadari  bahwa  asap  dari  cerobong  yang  tinggi  tersebut
akhirnya  jatuh  sebagai  hujan  asam  ke  negara-negara  tetangganya  di  daerah  Skandinavia. Kasus  Inggris  tersebut  menunjukkan  bahwa  permasalahan  lingkungan  tidak  dapat  dilihat sebagai masalah yang dapat diatasi melalui pendekatan konvensional.
Menurut  Carter  (2001),  terdapat  lima  alasan  mengapa  pendekatan  konvensional dalam  pembuatan  kebijakan  publik  tidak  dapat  mengatasi  permasalahan  lingkungan. Pertama ,  lingkungan  yang  merupakan  barang  publik  menyebabkan  upaya  negara  dalam mengatasinya harus menghadapi perlawanan kolektif dari masyarakat. Lingkungan sebagai barang  publik  mengindikasikan  bahwa  keuntungan  atau  pun  kerugian  dari  pemanfaatan lingkungan  akan  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat.  Sebagai  contoh,  jika  negara  ingin memberikan  penambahan  pajak  bagi  perusahaan  yang  berkontribusi  bagi  perusakan lingkungan,  maka  perusahaan  akan  berkoalisi  dengan  perusahaan  lainnya  untuk  melobi pembuat  kebijakan  agar  membatalkan  kebijakan  tersebut.  Pada  saat  yang  sama,  jika pemerintah ingin menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang berkontribusi pada peningkatan polusi udara (mis. mengendarai mobil), maka masyarakat akan memiliki insentif  untuk  mengabaikan  himbauan  tersebut  dengan  asumsi  bahwa  orang  lain  akan melakukannya dan ia akan mendapatkan keuntungan yang sama. Pendekatan konvensional dalam  pembuatan  kebijakan  yang  cenderung one-dimensional tidak  akan  mampu mengatasi  permasalahan  lingkungan  karena  solusi  bagi  permasalahan  lingkungan mensyaratkan kerjasama dari seluruh aspek masyarakat tanpa terkecuali.
Kedua , permasalahan lingkungan tidak mengenal batas negara. Sebagaimana dapat dilihat  pada  kasus  Inggris  sebelumnya,  upaya  mengatasi  permasalahan  lingkungan  yang hanya dilakukan oleh satu  negara berpotensi  untuk  mengekspor permasalahan tersebut  ke negara  lain  tanpa  benar-benar  menuntaskan  permasalahan  itu  sendiri.  Dengan  demikian, kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan harus dihasilkan dari kerjasama yang terkoordinir  dari  komunitas  internasional. Ketiga ,  permasalahan  lingkungan  merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan. Dampak yang diakibatkan  oleh  kerusakan  lingkungan  mungkin  berbeda-beda  dan  tersebar  (mis.  banjir, erosi,  polusi),  namun  seluruh  dampak  tersebut  saling  terhubung  dan  mempengaruhi  satu sama  lain.  Pendekatan  konvensional  dari  negara  yang  hanya  mengatasi  dampak  tersebut satu  per  satu  tidak  akan  dapat  menuntaskan  permasalahan  lingkungan  secara  utuh.  Oleh sebab  itu,  dibutuhkan  cara  pandang  yang  lebih  luas  dan  holistik  untuk  mengatasi permasalahan lingkungan (Carter, 2001).
Keempat ,  permasalahan  lingkungan  membutuhkan  penanganan  ilmiah  yang seringkali bertolak belakang dengan kepentingan politik. Kompleksitas dari permasalahan lingkungan  membutuhkan  penanganan  serius  dari  orang-orang  yang  mendalami  ilmu tentang lingkungan. Hal semacam ini umumnya mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap kompleksitas dari permasalahan lingkungan. Jika masyarakat menyadari bahwa polusi disebabkan oleh pembuangan limbah dari perusahaan X, maka perusahaan tersebut akan kesulitan dalam melanjutkan bisnisnya. Akibatnya,  banyak  penelitian  mengenai  permasalahan  lingkungan  yang  dibajak  oleh kepentingan  pihak  pendonor  sehingga  temuan  yang  dihasilkan  menjadi  jauh  dari kebenaran.  Kebijakan  konvensional  yang  dibuat  berdasarkan  temuan  semacam  itu  tidak akan dapat menuntaskan permasalahan lingkungan (Carter, 2001).
Kelima , struktur administrasi negara yang sangat terfragmentasi akan menghalangi mereka untuk menghasilkan kebijakan lingkungan yang holistik. Negara-negara neoliberal yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama umumnya memberikan otoritas  penuh  bagi  kementerian-kementerian  tertentu  untuk  memutuskan  kebijakan- kebijakan  yang  mempengaruhi  produksi,  konsumsi,  mobilitas,  dan  gaya  hidup  di  negara tersebut. Kebijakan-kebijakan ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (mis.  pembangunan  jalan  mensyaratkan  penebangan  hutan),  namun  kementerian lingkungan yang mendapatkan otoritas untuk membuat kebijakan terkait lingkungan tidak memiliki hak untuk  mengintervensi  kebijakan kementerian transportasi.  Prinsip  birokratis yang  dianut  kebanyakan  negara  yang  berupaya  membagi  permasalahan  menjadi  unit-unit kecil  tidak  akan  berdaya  menghadapi  permasalahan  lingkungan  yang  sangat  kompleks. Kebijakan  lingkungan  yang  efektif  hanya  akan  dapat  dihasilkan  melalui  kerjasama  lintas sektoral,  namun  kompetisi  antar-kementerian  yang  dihasilkan  oleh  struktur  administrasi negara akan menghalangi terbentuknya kerjasama tersebut (Carter, 2001).

## METODE PENELITIAN

## WACANA KOTA SEBAGAI JAWABAN BAGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN
Berbagai  permasalahan  dalam  pendekatan  konvensional  yang  dibahas  di  atas menunjukkan  bahwa  permasalahan  lingkungan  merupakan  persoalan  istimewa  yang membutuhkan  pendekatan  baru.  Sejumlah  akademisi,  seperti  Acuto  (2013),  Betsill  & Bulkeley  (2010),  dan  Fraser  (2014)  mengungkapkan  bahwa  kota  merupakan  solusi  untuk memecahkan situasi ini.
Dalam hubungan internasional, teori rezim dan konsep jaringan transnasional telah dikembangkan untuk menganalisis proses tata kelola lingkungan global. Namun Betsill & Bulkeley  (2010)  menyatakan  bahwa  rezim  biasanya  diorganisir  sebagai  seperangkat perjanjian  multilateral  pada  isu  tertentu  (misalnya,  UNFCC  dan  Protokol  Kyoto  dalam kasus  pemanasan  global).  Rezim  dalam  tradisi  ini  telah  difokuskan  pada  kondisi  yang efektif diciptakan dan dipelihara, dengan kata lain asumsi teori rezim yang lebih konsisten dengan  perspektif  pemerintah  dan  pendekatan  rezim  ini  mengabaikan  munculnya  bentuk jaringan  organisasi  di  mana  memungkinkan  hubungan  kelembagaan  terjadi  secara langsung antara lokal dan internasional tanpa melalui pemerintahan. Hal ini menunjukkan kebutuhan  untuk  bergerak  di  luar  konsep  tradisional  negara  sebagai  entitas nasional   kekuasaan  politik  teritorial  tertentu  untuk  memahami  proses  tata  kelola lingkungan global.
Menurut Fraser (2014), dewasa ini kota telah menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk sebuah negara. Tren mobilitas penduduk dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan  bahwa  urbanisasi  dari  daerah  perdesaan  ke  perkotaan  semakin  meningkat dengan  tajam.  Pembangunan  ekonomi  pun  menjadi  terkonsentrasi  di  daerah  perkotaan. Sebagai  akibatnya,  berbagai  isu  yang  berdampak  pada  permasalahan  lingkungan,  seperti transportasi dan penggunaan energi, ikut terkonsentrasi di kota. Dengan adanya kebijakan desentralisasi  yang  semakin  memperkuat  otoritas  pemerintah  lokal,  Betsill  &  Bulkeley (2010)  berargumen  bahwa  pemerintah  kota  memiliki  kekuasaan  untuk  menentukan kebijakan lingkungan, seperti  pemanfaatan lahan  dan manajemen limbah.  Selain itu, kota juga memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan kota di negara lainnya dan melampaui batas teritorial negara. Oleh sebab itu, mereka menyimpulkan bahwa kota dapat menjadi aktor utama dalam tata kelola lingkungan di tingkat global.
Dalam melihat problematisasi dari kota-kota global sebagai aktor kunci dalam tata kelola  iklim,  Acuto  (2013)  telah  memberikan  gambaran  bagaimana  C40   ( Cities  Climate Leadership Group ) yang berasal dari konferensi kota-kota besar yang berdampingan   membentuk  program  iklim  telah  semakin  berkembang  menjadi  kolektif hibrida  yang  mampu  berinteraksi  dengan  struktur  kunci  dari  tata  kelola  global.  Sub- politisasi  dari  tata  kelola  lingkungan  telah  dicapai  oleh  kota-kota  global  ini  melalui jaringan transnasional  yang mereka kembangkan  dan pada saat  yang sama sejajar dengan jalur politik internasional dan masyarakat sipil global (Acuto, 2013).
Bagi  C40,  Perubahan  iklim  bukan  semata-mata  masalah  lingkungan,  namun  terkait  erat dengan  tantangan  pemberantasan  kemiskinan  dan  meningkatkan  inklusivitas.  Kota memiliki  kesempatan  untuk  meningkatkan  standar  hidup  untuk  semua  manusia  pada tingkat  yang  lebih  cepat  dengan  mengikuti  jalur  pembangunan  rendah  karbon.  Dengan argumen bahwa mengurangi  ketidaksetaraan berarti membantu  lingkungan, C40 berusaha untuk membangun bukti dasar dari manfaat tindakan terhadap iklim dan mengidentifikasi peluang  untuk  untuk  membantu  mengatasi  ketidaksetaraan.  Selain  itu,  C40  akan mengintegrasikan isu-isu  tersebut  ke dalam jaringan, komunikasi,  adaptasi,  keuangan dan program  lain  untuk  memberikan  sarana  apa  yang  mereka  butuhkan  bagi  walikota  untuk mengatasi permasalahan lingkungan holistic (Acuto, 2013).
Gagasan  menjadikan  „kota‟  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  lingkungan  juga dilihat oleh Acuto  (2013) dalam pengaruh city leadership (kepemimpinan kota) pada tata kelola  global.  Acuto  memberikan  gambaran  bahwa  selama  beberapa  tahun  terakhir  telah terjadi  peningkatan  Kepemimpinan  Kota  pada  Tata  Kelola  Global.  Walikota  sejauh  ini telah  mengulurkan  tangan  mereka  untuk  mengatasi  pemanasan  global  atau  migrasi. Walikota  juga  mampu  menginspirasi  pembuatan  beberapa  kerangka  kerja  kebijakan  dan koalisi advokasi, mereka memperomotori tindakan-tindakan transnasional.
Walikota  telah  mempengaruhi  tata  kelola  global  melalui  lima  fitur  non-eksklusif sebagai  berikut: (1) Regime-building ;  Ada banyak bukti bahwa para pemimpin  kota telah sangat  proaktif  untuk  menghasilkan  kerangka  kerja  kebijakan  untuk  bertindak,  salah  satu contoh  terbaiknya  adalah World  Mayors  Councilon  Climate  Change, dibangun  pada December  2005  oleh  Walikota  Kyoto  Yorikane  Masumoto),  (2) Hybridization  of governance; hibridisasi  dalam  pengertian  ini  berfungsi  pada  beberapa  faktor  kebijakan. Pertama,  mengikuti  tren  yang  lebih  luas  dari  dunia  politik,  jaringan  kota  yang  semakin bergantung  pada  kemitraan  publik-swasta  untuk  pelaksanaan  dan  pendanaan  proyek. Kemudian,  proses  transnasional  dipromosikan  oleh  walikota  meliputi  tidak  hanya pemerintah  daerah,  tetapi  juga  organisasi  internasional,  lokal  dan  LSM  transnasional, beberapa  pemerintah   pusat  dan  berbagai  pelaku  korporasi,  seperti  dalam  kasus Cities Alliance atau the Canadian Sustainable Cities Initiative (Acuto, 2013).
Namun,  hibriditas  koneksi  ini  juga  mencakup  ke  ranah  ideologi  politik:  sifat publik-swasta  dan  multi-skalar,  membuat  jaringan  kota  cenderung  menkonglomerasi berbagai  pendekatan  politik  dunia  atau  yang  disebut  dengan  (3) Diplomatic Entrepreneurship ; walikota  dapat  terlibat  dalam  hubungan  transnasional  yang
menempatkan  mereka  dalam  hubungan  dengan  rekan-rekan  perkotaan  atau  aktor  politik lainnya, sehingga diplomasi kota dapat mengambil bagian dalam kancah internasional, (4) normative  mediation; Walikota  bahkan  telah  menunjukkan  kapasitas  untuk  memainkan bagian  penting  dalam  membina  kerangka  normatif  internasional  sebagai  fungsi normatifnya,  kota  dapat  secara  aktif  terlibat  dengan  standar  hukum  transnasional  dengan mengadopsi  kerangka  kerja  internasional  yang  belum  diadopsi  oleh  pemerintah  pusat mereka. Dalam hal ini kota menjadi mediator antara 'dunia' dan 'lokal', dan (5) Impact on ‘everyday’  international  affairs ;  pemimpin  kota  merupakan  jembatan  mendasar  antara narasi  besar  urusan  internasional  dan  kekotaan  sehari-hari  mereka.  Dengan internasionalisasi  peran  mereka  di  luar  manajemen  lokal,  walikota  terlibat  dalam  banyak jaringan  kota,  hal  ini  semakin  menunjukkan  bagaimana  pemerintah  pusat  dan  organisasi internasional  bukanlah  satu-satunya  unit  pemecah  masalah  dalam  politik  dunia  (Acuto, 2013).

## PEMBAHASAN : PROBLEMATISASI PERANAN KOTA DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN GLOBAL
Tawaran-tawaran yang diajukan oleh Fraser (2014), Betsil & Bullkeley (2010), dan Acuto  (2013)  telah  membuka  kemungkinan  bagi  penerapan  metode  alternatif  dalam mengatasi  permasalahan  lingkungan  yang  menjawab  persoalan-persoalan  yang  dihadapi metode konvensional. Akan tetapi, penulis melihat bahwa tawaran-tawaran tersebut masih sarat  dengan  perspektif  utilitarianisme 2 yang  memandang  lingkungan  berharga  sebatas instrumen  untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi.  Permasalahan  lingkungan,  dengan demikian, masih dianggap sebagai sebuah problema yang dapat dicari solusinya ( problem- solving ).  Dalam  hal  ini,  tata  kelola  lingkungan  hidup  global  melalui  peran  kota  menjadi
2 Salah  satu  perdebatan  abadi  dalam  etika  lingkungan  adalah  perdebatan  antara  Ekologi  Dalam  ( Deep Ecology ) dan Ekologi Dangkal ( Shallow Ecology ). Konsep Ekologi Dalam pertama kali diperkenalkan oleh Arne  Næss  pada  tahun  1973  sebagai  sebuah  perspektif  yang  memandang  lingkungan  dari  segi spiritualitasnya.  Dalam  hal  ini,  Ekologi  Dalam  mempercayai  bahwa  manusia  dan  alam  tidak  dapat dipisahkan.  Bahwa  relasi  manusia  dan  lingkungan  didasarkan  pada  prinsip  keseimbangan  dunia  yang menetapkan sebuah hukum bahwa salah satu tidak dapat hidup tanpa lainnya. Perpektif  ini kemudian  Næss kontraskan  dengan  ekologi  dangkal  yang  ia  anggap  mengedepankan  antroposentrisme  dan  utilitarianisme. Ekologi  Dangkal  mempercayai keterpisahan antara  manusia dan alam. Bahwa alam  ada  semata-mata untuk dimanfaatkan  oleh  manusia  sebagai  bagian  dari  upaya  mereka  bertahan  hidup.  Næss  berargumen  bahwa perspektif ekologi dangkal inilah yang menjadi sumber bagi kehancuran lingkungan yang selama ini terjadi (Messersmith-Glavin 2011).
solusi terbaru atas permasalahan lingkungan. Perspektif semacam ini menjadi problematik karena  memprioritaskan  keuntungan  ekonomi  sebesar-besarnya  dan  mengabaikan keberlanjutan  dari  lingkungan  hidup.  Sebagai  contoh,  Fraser  (2014)  dalam  tawarannya untuk  membangun  agenda  urban  di  ASEAN,  lebih  menitikberatkan  pada  peran  kota sebagai  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  dibandingkan  peran  kota  sebagai  aktor  yang mampu melihat permasalahan lingkungan secara holistik (Varner, 2008).
Pemilihan kota sebagai aktor yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga  dapat  dikatakan oxymoron karena  kota  dan  segala  pembangunannya  pun  ikut berkontribusi  terhadap  perusakan  lingkungan.  Pembangunan  kota  mensyaratkan  rekayasa total  terhadap  ekosistem  dengan  cara  menyingkirkan  unsur-unsur  yang  dianggap  tidak bermanfaat  bagi  pertumbuhan  kota.  Tidak  sedikit  hutan  rimba  yang  diratakan  guna membangun  gedung  bertingkat,  tidak  sedikit  pula  daerah  perairan  yang  disulap  menjadi pusat perbelanjaan. Pembangunan kota dan penghancuran lingkungan adalah dua sisi koin yang  tidak  terpisahkan.  Pertumbuhan  kota  juga  akan  menimbulkan  berbagai  konsekuensi yang akan semakin berkontribusi bagi perusakan lingkungan, di antaranya: urbanisasi dan kota sekunder (Schultz, 2014).
Kota  yang semakin bertumbuh akan memusatkan segala kegiatan ekonomi di satu tempat.  Hal  ini  kemudian  menarik  perhatian  dari  orang-orang  yang  tinggal  di  daerah pedesaan untuk mencari peluang dengan cara berpindah ke kota. Fenomena urbanisasi pun menyeruak  ditandai  dengan  perpindahan  massal  dari  masyarakat  pedesaan  ke  kota. Akibatnya,  populasi  penduduk  pun  terpusat  di  kota  dan  menggandakan  kebutuhan  atas energi  -  kebutuhan  yang  lagi-lagi  harus  dipenuhi  dengan  merusak  lingkungan  (Roberts, 2014).  Perpindahan  manusia  dari  desa  ke  kota  tidak  hanya  memindahkan  beban  desa  ke kota, namun juga mentransformasi nilai-nilai yang dianut masyarakat pedesaan. Kehidupan di  kota  yang  mensyaratkan  persaingan  ekonomi  memperkuat  nilai  utilitarianisme  dalam memandang lingkungan. Masyarakat pedesaan yang sebelumnya dapat puas hanya dengan mengapresiasi lingkungan di sekitarnya kini harus berjibaku untuk dapat bertahan hidup di kota.  Dalam  kondisi  seperti  itu,  keberlangsugan  lingkungan  tidak  akan  lagi  berarti  bagi mereka.  Situasi  ini  dapat  terlihat  pada  pemukiman  kumuh  di  daerah  Sungai  Ciliwung, Jakarta, dimana pelaku urbanisasi bertempat dan mengotori sungai di belakang rumahnya dengan sampah rumah tangga mereka (Zulwahyuni, 2007).
Kecenderungan  pembangunan  kota  yang  memunculkan  keinginan  dan  pilihan individu  untuk  tinggal  dan hidup  di  kota ini sangat  berkaitan erat  dengan tantangan  yang
mengarah  pada  semakin  banyaknya  kota  sekunder   akibat  meningkatnya  urbanisasi. Sebuah  kota  sekunder  umumnya  masuk  dalam  salah  satu  dari  tiga  jenis  berikut:  (1) Subnational  Urban Center yang berfungsi  untuk  administrasi,  manufaktur, agrikultur dan pengembangan  sumber  daya; (2) Metropolitan  clustered  secondary  cities ,  yang berkembang  di  pinggiran  daerah  metropolitan  atau  kota,  dan  mengambil  bentuk  sebagai kota-kota  baru,  mencakup  juga  migran  dan  pengungsi  kota;  dan  (3) Corridor  secondary cities ,  yang  berkembang  sebagai  kutub  pertumbuhan  utama  koridor  transportasi.  Banyak kota-kota  sekunder  miskin  harus  dibenturkan  dengan  tekanan  pembangunan  yang dihasilkan  dari  urbanisasi.  Kota  besar  ataupun  sekunder  sebenernya  menghadapi permasalah yang sama mengenai persoalan lingkungan, hanya saja kota besar dinilai lebih mampu dalam hal pembiayaan (Roberts, 2014).
Masalah kerusakan lingkungan hidup dalam konteks perkotaan atau kawasan urban juga  berkaitan  dengan  masalah  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial.  Terdapat  kesenjangan diantara penduduk kota dalam memperoleh akses lahan tempat tinggal, sumber daya yang diperlukan  untuk  kebutuhan  hidup,  serta  infrastruktur  dan  layanan  dasar  yang  berkaitan dengan  kesehatan  lingkungan  hidup.  Misalnya  karena  akses  yang  terbatas  kepada pemukiman  resmi,  penduduk  miskin  terpaksa  membangun  tempat  tinggal  secara  ilegal  di wilayah  yang  kualitas  lingkungannya  buruk  sehingga  sulit  juga  untuk   memperoleh layanan air bersih untuk minum atau fasilitas sanitasi yang resmi (Isnaeni, 2016).
Betsill  &  Bulkeley  (2010)  dan  Acuto  (2013)  berargumen  bahwa  pemerintah  lokal atau  figur  pemimpin  kota  dapat  berperan  signifikan  dalam  mewujudkan  tata  kelola lingkungan  global.  Argumen  mereka  didasari  pada  asumsi  bahwa  pemerintah  lokal memiliki  otoritas  untuk  menentukan  perencanaan  pembangunan  kota.  Mereka membuktikan asumsi tersebut dengan memaparkan institusi internasional, seperti CCP dan C40.  Sampai  taraf  tertentu,  keberadaan  institusi  tersebut  memang  membuktikan  adanya peningkatan kesadaran terhadap tata kelola lingkungan global di tingkat lokal. Akan tetapi, kesadaran tersebut belum tersebar merata ke seluruh kota di dunia. Dalam beberapa kasus, pemerintah  lokal  justru  terlibat  dalam  perusakan  lingkungan  dengan  cara  menjual  izin pengelolaan lingkungan (mis. hutan) kepada perusahaan swasta. Kasus-kasus semacam ini dapat banyak ditemui di Indonesia, seperti di Pekanbaru, Samarinda, Kerinci, dsb. Hal ini menunjukkan  bahwa  pemerintahan  lokal,  kendati  memiliki  potensi  untuk  berperan  dalam tata  kelola  lingkungan  global,  juga  berpotensi  untuk  menghancurkannya.  Sebagaimana
dijelaskan  oleh  Carter  (2001),  tata  kelola  lingkungan  hidup  global  yang  tidak  efektif berpotensi  melahirkan free  rider yang  tidak  mematuhi  institusi  internasional,  namun menikmati keuntungan yang sama dengan pihak-pihak yang mematuhi.

## KESIMPULAN
Pada  akhirnya,  tidak  dapat  disimplifikasikan  bahwa  „kota‟  adalah  jawaban  dari permasalahan  lingkungan  global  karena  permasalahan  lingkungan  global  mencakup dimensi  yang  sangat  luas,  mulai  dari  degradasi  lingkungan,  pembangunan,  hingga kemiskinan. Tidak semua permasalahan lingkungan bisa di selesaikan tingkat kota, namun upaya  untuk  membangun  unsur-unsur  kota  baik  itu  gerakan  sosial  yang  ada  di  kota maupun komunitas epistemik yang ada dikota serta aktor lain yang mampu terlibat dalam upaya  pelestarian  lingkungan  secara  menyeluruh  memiliki  potensi  untuk  dapat  menjadi embrio-embrio  enterprenir  norma yang  signifikan.  Menurut  Finnemore  dan  Sikkink (1998),  enterprenir  norma  memiliki  peranan  penting  dalam  memperkenalkan  dan mempromosikan  sebuah  norma  yang  dapat  berevolusi  menjadi  norma  internasional. Syaratnya  adalah  enterprenir  norma  harus  memiliki  koneksi  ke  institusi  formal internasional untuk dapat mengangkat norma mereka ke dimensi transnasional. Dalam hal ini,  C40  dan  CCP  dapat  menjadi  panggung  yang  relevan  bagi  kota-kota  di  seluruh  dunia untuk  melakukan  difusi  terhadap  norma  internasional  mengenai  perlindungan  lingkungan hidup.
Kota-kota  di  Indonesia  sesungguhnya  memiliki  potensi  besar  untuk  menjadi enterprenir  norma  yang  berpengaruh  di  tingkat  transnasional.  Kompetisi  Adipura  yang rutin  diselenggarakan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  kota-kota  sudah  mampu  untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan insentif kompetisi. Tidak hanya itu, kota-kota  sekunder  seperti  Bandung,  Semarang  dan  Surabaya  juga  telah  berhasil mempopulerkan isu lingkungan hidup dan menjadikannya sebagai bentuk kebanggaan dari warga  terhadap  kotanya.  Jika  semangat  yang  sama  dapat  diteruskan  ke  tingkat transnasional,  maka  hal  ini  akan  mengakselerasi  proses  difusi  untuk  pembentukan  norma internasional  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup.  Kota  Semarang  bahkan  telah melakukan  ini  dengan  terpilih  sebagai  nominator  untuk  mewakili  Indonesia  di  ajang ASEAN Clean Tourist City (Maharani 2017). Dengan demikian, penulis berargumen bahwa fokus yang diarahkan seharusnya bukan kepada kota sebagai pembuat kebijakan dan solusi
bagi  permasalahan  lingkungan,  melainkan  kota  sebagai  ruang  untuk  melahirkan  norma- norma baru yang mendukung terciptanya tata kelola lingkungan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Acuto,  Michele.  2013. City  Leadership  in  Global  Governance .   International  Studies Association Annual Convention,San Francisco.
Acuto, Michele. 2013. The New Climate Leader?. Review of International Relations. p.1- 23
Isnaeni,  Nurul.  dkk.  2016.  Tata  Kelola  Lingkungan  Hidup  Global.  Depok.   Serat  Alam Media.
Betsill,  Michele  M  &  Herriet  Bulkeley.  2010.  Cities  and  the  Multilevel  Governance  of Global Climate Change, dalam Global Governance. Vol. 12 No.2
Brian  H.  Roberts,  2014,  Managing  Systems  of   Policy  Responses  in  International Development Secondary Cities. Cities Alliance.
Carter, Neil. 2001. The  Politics  of the Environment:  Ideas, Activism, Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
C40 Cities Climate Leadership Group dalam  http://www.c40inclusivecities.org
Finnemore,  Martha,  &  Sikkink,  Kathryn.  (1998).  International  Norm  Dynamics  and Political Change. International Organization Vol. 52 No. 4 , 887-917.
Fraser,  Rowan.  2014.  Why  ASEAN  needs  An  Urban  Agenda?.  Asia  Development Dialogue. http://www.asiadialogue.org
Schultz, Colin. 2014. Urbanization Has Been Destroying the Environment Since the Very First Cities. Smithsonian Magazine.
Varner, Gary. 2008. Utilitarianism and the Evolution of Ecological Ethics. Sci Eng Ethics. Sringer Science+Business Media.
Zulwahyuni, Hamna. 2007. Analisis Relokasi Pemukiman Penduduk di Sempadan Sungai Ciliwung dengan Pendekatan Wilingness to Accept. Institut Pertanian Bogor.
Maharani,  Esthi. Semarang  Jadi  Nominator  Kota  Bersih  ASEAN. Oktober  4,  2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/04/oxa1gp335- semarang-jadi-nominator-kota-bersih-asean (accessed Oktober 4, 2017).
Messersmith-Glavin,  Paul. Between  Social  Ecology  and  Deep  Ecology:  Gary  Snyder's Ecological Philosophy. 2011. https://theanarchistlibrary.org/library/paul- messersmith-glavin-between-social-ecology-and-deep-ecology-gary-snyder-s- ecological-philos (accessed Oktober 4, 2017).
Ruggie,  John  Gerard.  "Global  Governance  and  "New  Governance  Theory":  Lesons  from Business and Human Rights." Global Governance Vol. 20 , 2014: 5-17.