Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten  Kutai Barat
Nova Sintia Dewi Sitorus 1 , A. Margono 2 , Bambang Irawan 3
Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  Village  Fund Allocation  Management  Implementation  (ADD)  In  Kampung  Linggang Steady  District  of  Linggang  Bigung  West  Kutai.  As  well  as  to  describe  and analyze  the  factors  affecting  the  Village  Fund  Allocation  Management Implementation  (ADD)  In  Kampung  Linggang  Steady  District  of  Linggang
Bigung West Kutai. The study concluded that the ADK Policy Implementation in  the  village  Linggang  Mapan  not  run  optimally.  It  can  be  seen  from  the lack  of  understanding  ADK  management  team  in  planning  the implementation  of  ADK  fund  management  activities,  because  the  planning process  is  only  done  by  her  team  manager  ADK  without  involving  all villagers participated.
Keyword : ADD, Linggang Mapan Village, West Kutai
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah u ntuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan  Kecamatan  Linggang  Bigung  Kabupaten    Kutai  Barat.  Serta  u ntuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang
Mapan  Kecamatan  Linggang  Bigung  Kabupaten    Kutai  Barat.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  Implementasi Kebijakan ADK di kampung Linggang Mapan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya  pemahaman  tim  pengelola  ADK  dalam  perencanaan pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  dana  ADK,  karena  dalam  proses perencanaan  hanya  dilakukan  olen  Tim  pengelola  ADK  tanpa  melibatkan seluruh masyarakat kampung ikut berpartisipasi.
Kata Kunci : ADD, Kampung Linggang Mapan, Kutai Barat
Alokasi  ADK  merupakan  salah  satu  bentuk  desentralisasi  guna mendorong good  governance ,  karena  mendekatkan  negara  ke  masyarakat dan  sekaligus  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  yang  akhirnya mendorong  akuntabilitas,  transparansi  dan  responsivitas  pemerintah  lokal. Berdasarkan  prinsip-prinsip good  governance tersebut  maka  pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Kutai Barat senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan  prinsip  transparansi  dan  akuntabel  selain  partisipatif  dan responsif,  sehingga  akan  terwujud  pelaksanaan good  governance di  tingkat pemerintahan  desa.  Di samping  itu Pemerintah Kabupaten  Kutai  Barat  juga memanfaatkan  prinsip  dimaksud  sebagai  media  proses  pembelajaran masyarakat  sehingga  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  akan  arti  pentingnya pembangunan  yang  merupakan  tanggungjawab  bersama antara pemerintah
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
dan  masyarakat.  Keberhasilan good  governance dimaksud  juga  ditentukan oleh  para  pengelola  kegiatan  di  tingkat  desa  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  kegiatan  di  tingkat  bawah.  Semakin  tinggi  tanggung  jawab pengelola    ADD  maka  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  akan  semakin  baik, demikian  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  tanggung  jawab  pengelola  maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaannya,  semua  proses  harus  dijalankan melalui  musyawarah  kampung.  Mulai  dari  menggali  kebutuhan, merencanakan APBKam (dimana ADK termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan  serta  evaluasi.  Mekanisme  yang  transparan  dan  melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga segala keputusan yang  dibuat  dalam  pengelolaan  kampung  dalam  setiap  keputusannya berpihak  pada  masyarakat  kampung,  serta  dapat  mencapai  tujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat  kampung.  Namun  kondisi  yang  terjadi  lapangan bahwa  Kampung  Linggang  Mapan  sering  terlambat  melakukan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan TA 2014, sehingga sampai Tahap  I  saja  bisa  mendapatkan  dana  tersebut,  sedangkan  untuk  anggaran berikutnya sudah tidak memperoleh bantuan dana seperti yang diharapkan. Kondisi  empirik  inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan kajian  ilmiah  yang  lebih  mendalam  untuk  melihat  bagaimana Implementasi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Kampung  Linggang  Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten  Kutai Barat.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik mengandung beberapa makna, dalam arti  bahasa,  sebagaimana  terkandung  di  dalam  kamus  Webster  (dalam Wahab,
1997:64) merumuskan bahwa: To
implement
(mengimplementasikan)  berarti to  provide  the  means  for  carrying  out ; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu).  Jika  pandangan  ini  kita ikuti, maka implementasi daripada kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses  untuk  melaksanakan  keputusan  kebijakan  (biasanya  dalam  bentuk undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan,  perintah eksekutif, dan dekrit presiden).
Dari  segi  proses  kebijakan,  implementasi  kebijakan  merupakan  salah satu  tahap  formulasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.    Adapun  proses kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2002:28) meliputi beberapa langkah-langkah  sebagai  berikut:    (1)  penyusunan  agenda,  (2)  formulasi kebijakan,  (3)  adopsi  kebijakan,  (4)    implementasi  kebijakan,  (5)    evaluasi kebijakan.  Dari  beberapa  langkah      tersebut,      implementasi      kebijakan termasuk      aspek      penting  dari  keseluruhan  proses    kebijakan.    Hal    ini dikarenakan    implementasi    merupakan    wujud    dari    realisasi    perumusan kebijakan.    Suatu    program    kebijakan    harus    diimplementasikan    agar mempunyai    dampak    atau    tujuan    yang    diinginkan.    Implementasi    atau pelaksanaan    merupakan    langkah    penting    setelah    suatu    kebijakan
dirumuskan,    tanpa    implementasi,    sebaik    apa    pun    rumusan    suatu kebijakan tidak akan berarti sama sekali.
Faktor  –faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  menurut George C. Edwards III sebagai berikut :
a. Komunikasi Implementasi  akan  berjalan  efektif  apabila  ukuran-ukuran  dan  tujuan- tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan  tujuan  kebijakan  dengan  demikian  perlu  dikomunikasikan  secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar  dan  tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga  implementor mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan  kebijakan  itu. Komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat kompleks  dan  rumit.  Seseorang  bisa  menahannya  hanya  untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.  Agar  implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang  bertanggungjawab melaksanakan  sebuah  keputusan  harus  mengetahui  apakah  mereka dapat  melakukannya.  Sesungguhnya  implementasi  kebijakan  harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi  maksud  dan  tujuan  kebijakan.  Jika  para  aktor  pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka  tidak  mengerti  apa  sesunguhnya  yang  akan  diarahkan.  Para implemetor  kebijakan  bingung  dengan  apa  yang  akan  mereka  lakukan sehingga  jika  dipaksakan  tidak  akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal. Tidak  cukupnya  komunikasi  kepada  para  implementor  secara  serius mempengaruhi implementasi kebijakan.
b. Sumberdaya Komponen  sumberdaya  ini  meliputi  jumlah  staf,  keahlian  dari  para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan  kebijakan  dan  pemenuhan  sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta  adanya  fasilitas-fasilitas  pendukung  yang  dapat  dipakai  untuk melakukan  kegiatan  program  seperti  dana  dan  sarana  prasarana. Sumberdaya  manusia  yang  tidak  memadai  (jumlah  dan  kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana  kebijakan  terbatas  maka  hal  yang  harus  dilakukan meningkatkan  skill/kemampuan  para  pelaksana  untuk  melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan  kinerja  program.  Informasi  merupakan  sumberdaya penting  bagi  pelaksanaan  kebijakan.  Ada  dua  bentuk  informasi  yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta  bagi  pelaksana  harus  mengetahui  tindakan  apa  yang  harus
dilakukan  dan  informasi  tentang  data  pendukung  kepatuhan  kepada peraturan  pemerintah  dan  undang-undang.  Sumberdaya  lain  yang  juga penting  adalah  kewenangan  untuk  menentukan  bagaimana  program dilakukan,  kewenangan  untuk  embelanjakan/mengatur  keuangan,  baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
c. Disposisi atau Sikap
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses  implementasi  akan  mengalami  banyak  masalah.  Ada  tiga  bentuk sikap/respon  implementor  terhadap  kebijakan  ;  kesadaran  pelaksana, petunjuk/arahan  pelaksana  untuk  merespon  program  kearah penerimaan  atau  penolakan,  dan  intensitas  dari  respon  tersebut.  Para pelaksana  mungkin  memahami  maksud  dan  sasaran  program  namun seringkali  mengalami  kegagalan  dalam  melaksanakan  program  secara tepat  karena  mereka  menolak  tujuan  yang  ada  didalamnya  sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping  itu  dukungan  para  pejabat  pelaksana  sangat  dibutuhkan dalam  mencapai  sasaran  program.  Dukungan  dari  pimpinan  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat  mencapai  tujuan  secara efektif  dan  efisien.  Wujud  dari  dukungan  pimpinan  ini  adalah Menempatkan  kebijakan  menjadi  prioritas  program,  penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan  keseimbangan  daerah,  agama,  suku,  jenis  kelamin  dan karakteristik demografi  yang  lain.  Disamping itu penyediaan  dana  yang cukup  guna  memberikan  insentif  bagi  para  pelaksana  program  agar mereka  mendukung  dan  bekerja  secara  total  dalam  melaksanakan kebijakan/program.
d. Struktur Birokrasi
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik  potensial  maupun  nyata dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam  menjalankan  kebijakan.  Unsur yang  berpengaruh  terhadap  suatu  organisasi  dalam  implementasi kebijakan, yaitu:
1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2) Tingkat  pengawasan  hierarkis  terhadap  keputusan-keputusan  sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3) Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi  (misalnya  dukungan  di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4) Vitalitas suatu organisasi;
5) Tingkat  komunikasi  “terbuka”,  yaitu  jaringan  kerja  komunikasi horizontal  maupun  vertikal  secara  bebas  serta  tingkat  kebebasan
yang  secara  relatif  tinggi  dalam  komunikasi  dengan  individu- individu di luar organisasi;
6) Kaitan  formal  dan  informal  suatu  badan  dengan  badan  pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  implementasi  masih gagal  apabila  struktur  birokrasi  yang  ada  menghalangi  koordinasi  yang diperlukan  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Kebijakan  yang  komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.
Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Tahap Pengusulan, Penunjukkan dan Pengangkatan Tim Pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  dilaksanakan  di  Kampung  Linggang Mapan  adalah  salah  satu  strategi  oleh  pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan  Kampung  (BPM-PK)  sebagai  pelaksana  teknis  yang mengatur  pelaksanaan  ADD  didalam  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat,  yang bekerjasama  dengan  pihak  Kecamatan  Linggang  Bigung  serta  pemerintah Kampung  dan  BPK  serta  masyarakat  Kampung,  dalam  upaya  mewujudkan otonomi Kampung yang nyata dan bertanggung jawab.
Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan petunjuk pelaksanaan  (Juklak)  pengelolaan  ADD  semua  proses  harus  dijalankan melalui  musyawarah  Kampung.  Mulai  dari  menggali  kebutuhan, merencanakan APBKam (dimana ADD termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan  serta  evaluasi.  Mekanisme  yang  transparan  dan  melibatkan masyarakat  ini  membangun  proses  demokratisasi,  dengan  begitu  dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.
Pengelolaan  ADD  harus  menyatu  di  dalam  pengelolaan  APBKam, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBKam, yang  harus  mengikuti  prinsip-prinsip good  governance. Prinsip  pengelolaan APBKam  serta  ADD  semuanya  mengharuskan  peran  serta  dari  masyarakat Kampung guna  tercapainya  maksud  dan  tujuan  ADD,  yakni  Kampung dapat mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  Kampung  dengan  berbasis pada  kekayaan  dan  potensi  Kampung  setempat  dengan  keterlibatan  aktif masyarakat  mulai  dari  tahap  perencanaan  (Musrenbang  Kampung), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga proses pertangunggjawabannya.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pemilihan  tim  pengelola  ADD Kampung  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan walaupun masyarakat

## Implementasi Pengelolaan Alokasi…………………………………………….(Nova Sintia Dewi Sitorus)
dan  pengaruh  petinggi  Kampung  dalam  menentukan    tim  pengelola  ADD masih  sangat  dominan.  Setelah  pemilihan  Tim  Pengelolaan  ADD  Kampung Linggang  Mapan  selesai,  maka  tahap  awal  berikutnya  dalam  pengelolaan ADD  sesuai  Perbub  mengenai  pengelolaan  ADD  dalam  wilayah  Kabupaten Kutai  Barat  adalah  penentuan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  ADD  di  Kampung,  dalam  bentuk  RKA  yang  di masukkan ke dalam APBKam.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  ketua  Tim  Pengelola  ADD dan  anggotanya,  serta  Petinggi  dan  staf  pemerintah  Kampung  Linggang Mapan,  dalam  melaksanakan  pengeloloan  ADD  yang  berkaitan  dengan sosialisasi  pertanggungjawaban  pelaksanaan  dana  ADD  tahap  I  yang  telah digunakan,  sosialisasi  pencapaian  hasil  kerja  untuk  ADD  tahap  I  yang  telah dilaksanakan  serta  penyusunan  program  kerja  ADD  tahap  II  dalam pembangunan  Kantor  Satu  Atap  tahun  2014  sesuai  dengan  yang  terteta dalam  petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD  tahun  2014  dalam  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat  dimana  dalam  melaksanakan  pengelolaan  ADD dengan  prinsip-prinsip good  governance yakni  partisipatif,  transparan, akuntabel  dan  kesetaraan  dalam  pengelolaan  ADD.  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  oleh  Tim  pengelola  ADD  di Kampung Linggang Mapan berjalan baik terbukti dengan selalu diterimanya dana ADD setiap tahun oleh Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.

## Tahap  pencairan  Dana  ADD  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengelola  ADD tingkat Kampung Linggang Mapan.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  di  Kampung  Linggang  Mapan, setelah membentuk sebuah Tim pengelola ADD Kampung, tahap selanjutnya adalah  pencairan  dana  ADD  agar  dapat  segera  dikelola  oleh  Tim  pengelola ADD  Kampung  beserta  dengan  partisipasi  masyarakat.  Berdadsarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  Tim  pengelola  ADD  Kampung  Linggang  Mapan dalam  penyerahan  proposal  pencairan  dana  ADD  Kampung  sudah  sesuai dengan ketentuan, walaupun belum maksimal karena masih sering terkadang terlambat dalam menyerahkan SPJ sebagai salah satu persyaratan.
Selain  itu  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pelaksanaan perencanaan dalam pembuatan proposal permohonan dana yang didalamnya terdapat  RKA  Kampung  Linggang  Mapan  dibuat  tanpa  melibatkan masyarakat Kampung Linggang Mapan, hal ini sudah tidak mengikuti aturan yang seharusnya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan ADD di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Monitoring  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  Kampung  oleh  Masyarakat Kampung Linggang Mapan.
Kemudian  dalam    hal  pengawasan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  dilakukan  oleh  Tim  Pendamping  dan  Fasilitasi  ADD  Tingkat Kabupaten  dan  Kecamatan.  Namun  karena  ADD  menjadi  bagian  dari
pemerintahan  Kampung  yang  dipertanggaungjawabkan  kepada  Badan Perwakilan  Kampung  (BPK)  serta  masyarakat  Kampung  secara  terbuka, maka  seluruh  pihak  terutama  masyarakat  perlu  secara  aktif  terlibat  untuk mengawasi  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  yang  sedang  dilaksanakan  di Kampung Linggang Mapan.
Monitoring  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  ADD  di  Kampung adalah  masyarakat  Kampung  sendiri,  karena  masyarakat  Kampung  adalah pengawas  terdekat  di  Kampung  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  pengawasan dapat  disimpulkan  bahwa,  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  di  Kampung Linggang  Mapan  hanya  dilakukan  oleh  Tim  pengelola  ADD  Kampung Linggang  Mapan  dan  petinggi  beserta  aparatnya  karena  masyarakat Kampung  tidak  turut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  ADD.  Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan program ADD belum dilibatkan secara optimal.  Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan  setiap  pembangunan  akan  berhasil  jika  salah  satu  aktor terpenting  dalam  pembangunan  yaitu  masyarakat  dilibatkan  bukan  hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Terutama  Dalam  Pengelolaan  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Tim Pengelola ADD Tingkat Kampung.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yaitu  berkenaan  dengan  masalah  komunikasi. Dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  masalah sosialisasi    hanya  dilakukan  hanya satu kali oleh tim kabupaten dan satu kali oleh pemerintah Kampung sendiri untuk  masyarakat  Kampung  linggang  mapan,  selanjutnya  tidak  ada  lagi. Minimnya  sosialisai  yang  dilakukan  menjadi  kendala  utama  dalam implementasi  kebijakan  ini  hal  ini  sejalan  dengan  hasil  temuan  penelitian Suparman,  dkk.  Implementasi  Program  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara.    Hasil  temuan  penelitian  menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara salah satunya adalah faktor sosialisasi.
Kemudian  masalah  kemampuan  sumberdaya  manusia  sebagai pelaksana  kebijakan  ADD  dibidang  pendidikan  memang  masih  rendah, sehingga  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  menyelesaikan  hal terkait  dengan  administrasi,  ditambah  dengan  sikap  pasif  Tim  ADD  yang hanya  melaksanakan  pelaksanaan  pengelolaan  dana  ADD  bersama  Petinggi saja.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  temuan  penelitian  Suparman,  dkk yang  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses implementasi  program  ADD  adalah  faktor  Sumber  Daya  Manusia.  Jelasnya bahwa  faktor–faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  salah  satunya adalah  sumberdaya  manusia  sebagai  aktor  utama  dalam  implementasi kebijakan.

## Implementasi Pengelolaan Alokasi…………………………………………….(Nova Sintia Dewi Sitorus)
Sedangkan  hal–hal  yang  mendukung  dalam  implementasi  kebijakan ADD  di  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  dalam  hal  sikap  pelaksana  yaitu terdapat  sikap  para  pelaksanaan  kebijakan  ADD  yang  mempunyai  persepsi yang  sangat  mendukung  dan  mengharapkan  dana  ADD  terus  digulirkan bahkan  ditingkatkan.  Kemudian  adanya  struktur  organisasi  pelaksana kebijakan ADD. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana ADD. Selain itu masih kuatnya pengaruh petinggi dalam pemilihan anggota Tim Pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.

## Kesimpulan
1. Implementasi  Kebijakan  ADK  di  kampung  Linggang  Mapan  belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa tahapan berikut ini:
a. Hasil  penelitian  pada  tahap  pengusulan,  penunjukkan  dan pengangkatan  Tim  pengelola  ADD  Kampung  Linggang  Mapan menemukan bahwa pemilihan tim pengelola ADD Kampung  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan walaupun masyarakat tidak dilibatkan  secara  keseluuruhan,  selain  itu  pengaruh  petinggi Kampung  dalam  menentukan    tim  pengelola  ADD  masih  sangat dominan.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  ADD  oleh  Tim  pengelola  ADD  di  Kampung  Linggang Mapan berjalan baik terbukti dengan selalu diterimanya dana ADD setiap tahun oleh Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan. b. Tahap  pencairan  Dana  ADD  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengelolaa ADD  tingkat  Kampung  Linggang  Mapan  di  dalam  penyerahan proposal  pencairan  dana  ADD  Kampung  sudah  sesuai  dengan ketentuan,  walaupun  belum  maksimal  karena  masih  sering terkadang  terlambat  dalam  menyerahkan  SPJ  sebagai  salah  satu persyaratan.  Selain  itu  dalam  pembuatan  proposal  permohonan dana  yang  didalamnya  terdapat  RKA  Kampung  Linggang  Mapan dibuat  tanpa  melibatkan  masyarakat  Kampung  Linggang  Mapan, hal  ini  sudah  tidak  mengikuti  aturan  yang  seharusnya  sesuai dengan  petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD  di  wilayah  Kabupaten Kutai Barat. c. Kemudian  dalam  hal  Monitoring  pelaksanaan  pengelolaan  ADD Kampung  oleh  Masyarakat  Kampung  Linggang  Mapan  dilakukan oleh  Tim  Pendamping  dan  Fasilitasi  ADD  Tingkat  Kabupaten  dan Kecamatan.  Namun  karena  ADD  menjadi  bagian  dari pemerintahan  Kampung  yang  dipertanggungjawabkan  kepada Badan  Perwakilan  Kampung  (BPK)  serta  masyarakat  Kampung secara  terbuka,  namun  mekanisme  pengawasan  ini  belum melibatkan  masyarakat  secara  langsung  di  Kampung  Linggang Mapan.
2. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yaitu  berkenaan  dengan  masalah  komunikasi yaitu minimnya sosialisasi. Kemudian masalah kemampuan sumberdaya
manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan  ADD.  Sedangkan  hal–hal  yang mendukung dalam implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Kutai Barat adalah  dalam  hal  sikap  pelaksana  yaitu  terdapat  sikap  para  pelaksana yang mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.  Kemudian  adanya  struktur  organisasi  pelaksana  kebijakan ADD.

## Saran – Saran
1. Hendaknya dilakukan sosialisasi secara intensif terhadap kebijakan ADK diberikan  kepada  seluruh  masyarakat  kampung  Linggang  Mapan  bisa melalui  rembuk  Kampung  ataupun  pada  saat  adanya  kegiatan-kegiatan adat,  sehingga  masyarakat  kampung  paham  dan  dapat  bersama-sama berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  ADK,  ikut  melestarikan  hasil pelaksanaan  ADK  serta  ikut  mengawasi  jalannya  ADK  sesuai  dengan ketentuan yang ada.
2. Hendaknya  bagi  para  pelaksana  ADK  diberikan  pelatihan  untuk meningkatkan  kapasitasnya,  khususnya  yang  menyangkut  pengelolaan penatausahaan keuangan kampung.
3. Untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADK serta mengurangi  kesalahan  dalam  pembuatan  dokumen,  perlu  dibangunnya sistem  aplikasi  berbasis  komputer  yang  memungkinkan  akurasi  dan ketepatan data.
4. Sebaiknya  kegiatan  ADK  lebih  diarahkan  pada  kegiatan  yang  berbentuk pemberdayaan  masyarakat,  kemudian  Tim  pengelola  ADK  tingkat kampung  diharapkan  akan  memberikan  kesadaran  pada  seluruh masyarakat  kampung  bahwa  ADK  bukanlah  untuk  kepentingan pemerintah  Kampung  namun  untuk  kepentingan  masyarakat  sehingga program pemberdayaan dapat dimanfaatkan langsung untuk masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  1997. Analisis  Kebijaksanaan  Publik,  Teori  dan  Aplikasinya . Cetakan II. Danar Wijaya. Malang: Brawijaya University Press. Edward  III,  C  Gorge.  1980. Implementing  Public  Policy .  Washington  DC: Congressional Quartely Inc.
Miles,  Mattew  B.,  Huberman,  A.  Michael,  Saldana,  Johnny.  2014. Qualitative data  analysis 3 rd Edition:  Source  book  of  Bew Methods ,  Baverly  Hills  : SAGE Publications Inc.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori Dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.