## Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers
Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scammer
Albert Adhisurya 1) ; Pan Lindawaty Suherman Sewu 2)
1,2) Universitas Kristen Maranatha Email: 1) albertadhisurya100402@gmail.com ; 2) lindawaty.ss@law.maranatha.edu

## ARTICLE HISTORY
Received [28 Agustus 2023]
Revised [30September 2023]
Accepted [06 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Tindak  pidana perdagangan orang menjadi isu penting  untuk  dibahas. Perkembangan teknologi membuat  modus  tindak  pidana  perdagangan  orang  bukan  lagi  dilakukan  dengan  cara konvensional, melainkan juga secara daring dengan menggunakan berbagai platform. Salah satu modus  yang  digunakan  adalah  melalui  online  scammer.  Kearifan  lokal  membentuk  karakter masyarakat  Indonesia  menjadi  pribadi  yang  baik.  Dengan  begitu,  kearifan  lokal  dapat  menjadi upaya  pencegahan  dan  pemulihan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  online scammer.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  dengan  studi kepustakaan  berfokus  pada  analisis  dan  penafsiran  terhadap  sumber-sumber  hukum.  Di beberapa  sistem  hukum,  kearifan  lokal  diakui  sebagai  sumber  hukum  yang  penting.  Sumber hukum ini mungkin tidak tertulis dan lebih bersifat tradisional, seperti  adat istiadat, kepercayaan lokal, dan  praktik yang  diakui dalam  masyarakat tertentu.  Hasil penelitian ini ialah bahwa tindak pidana  perdagangan  orang  secara  online  scammer  adalah  penipuan  perdagangan  orang  yang dilakukan  secara  daring.  Pelaku  biasanya  akan  menargetkan  para  korbannya  dengan  sebuah iklan  pekerjaan  di  berbagai  platform  ataupun  dengan  menghubungi  korban  secara  langsung dengan  menawarkan  pekerjaan.  Kearifan  lokal  sesungguhnya  dapat  menjadi  salah  satu  upaya preventif  untuk  mencegah  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  online  scammer.  Karena dengan  adanya  ajaran  atau  pengetahuan  kearifan  lokal  sejak  dini,  maka  masyarakat  akan memiliki bekal untuk hidup di dunia luar. Seorang korban perdagangan orang  akan terpengaruh secara  negatif  fisik,  mental,  dan/atau  emosinya.  Kearifan  lokal  bisa  menjadi  salah  satu  sarana untuk membantu proses pemulihan pada korban tindak pidana perdagangan orang.

## ABSTRACT
Human  trafficking  is  an  important  issue  to  be  discussed.  The  development  of  technology  has made the mode of criminal offences of trafficking in persons no longer carried out in conventional ways,  but  also  online  using  various  platforms.  One  of  the  modes  used  is  through  online scammers. Local wisdom shapes the character  of Indonesian people into good individuals. That way,  local  wisdom  can  be  an  effort  to  prevent  and  restore  victims  of  human  trafficking  through online scammers. The method used is normative juridical method. Research with literature study focuses on the analysis and interpretation of legal sources. In some legal systems, local wisdom is  recognised  as  an  important  source  of  law.  This  source  of  law  may  be  unwritten  and  more traditional  in  nature,  such  as  customs,  local  beliefs,  and  practices  recognised  in  a  particular society. The result  of this research is that  the criminal offence of trafficking in persons by online scammers is trafficking fraud carried out online. The  perpetrators will usually target their victims with a job advert on various platforms or by contacting the victim directly by offering a job. Local wisdom  can  actually  be  one  of  the  preventive  efforts  to  prevent  the  criminal  act  of  trafficking  in persons through online scammers. Because with the teaching or knowledge of local wisdom from an  early  age,  people  will  have  the  provision  to  live  in  the  outside  world.  A  victim  of  human trafficking  will  be  negatively  affected  physically,  mentally,  and/or  emotionally.  Local  wisdom  can be one of the means to help the recovery process for victims of human trafficking.
KEYWORDS
Kearifan Lokal, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Online Scammer.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  perdagangan  orang  menjadi  isu  penting  untuk  dibahas.  Pada  pertemuan  sesi pleno  KTT  ke-42  ASEAN,  Pemerintah  Republik  Indonesia  bahkan  mengusung  untuk  membahas  isu tindak pidana perdagangan orang ke dalam salah satu topik yang urgensi untuk dibahas. Dalam hukum positif  di  Indonesia,  perdagangan  orang  sendiri  telah  dilarang  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ("UU Pemberantasan TPPO").
Perkembangan  teknologi  membuat  modus  tindak  pidana  perdagangan  orang  bukan  lagi dilakukan  dengan  cara  konvensional,  melainkan  juga  secara  daring  dengan  menggunakan  berbagai platform.  Salah  satu  modus  yang  digunakan  adalah  melalui  online  scammer.  Sederhananya,  online scammer  adalah  penipuan  yang  dilakukan  secara  daring.  Pelaku  biasanya  akan  menargetkan  para korbannya  dengan  sebuah  iklan  pekerjaan  di  berbagai  platform  ataupun  dengan  menghubungi  korban
secara langsung dengan menawarkan pekerjaan. Para korban kemudian akan diberangkatkan ke negara lain tanpa menggunakan visa kerja.
Aturan  larangan  penempatan  pekerja  migran  yang  dilakukan  orang  perseorangan  sebenarnya telah  dilarang  dalam  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia.  Bahkan  terdapat  peraturan  perundang-undangan  khusus  terkait  tindak  pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Mengingat modus online scammer dilakukan secara daring, maka ada banyak pihak yang diperlukan untuk menangani upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scammer.
Permasalahannya,  walaupun  telah  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  perdagangan  orang,  namun  kenyataannya  tindak  pidana  tersebut  masih  banyak terjadi, terutama melalui online scammer. Bahkan, menurut Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022 dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  belum  memenuhi  standar  minimum  pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer sesungguhnya adalah salah satu efek negatif dari adanya perkembangan era digital. Pencegahan dan pemulihannya hanya bisa dilakukan bila memiliki  dorongan  yang  kuat  dalam  diri  individu.  Dorongan  yang  kuat  itu  hanya  bisa  didapatkan  bila terdapat solidaritas di dalam masyarakat, dimana masyarakat saling peduli dan menjaga satu sama lain. Adapun  Indonesia  memiliki  kearifan  lokal  yang  terdiri  dari  suku,  adat  istiadat,  dan  budaya  yang  ada  di masyarakat.  Setiap  suku,  adat  dan  budaya  tersebut  mengajari  cara  seseorang  untuk  berperilaku (Mahmudah,  2022).    Bahkan  norma-norma  yang  diajarkan  tersebut  juga  menjadi  salah  satu  sumber hukum  yang  ada  di  Indonesia,  baik  dalam  bentuk  tertulis,  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  demikian, kearifan lokal ( local wisdom ) sederhananya adalah sebuah ajaran lokal yang penuh kearifan dan diakui, serta tertanam dalam masyarakat secara turun-menurun (Sartini, 2007).
Kearifan  lokal  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  membentuk  karakter  masyarakat  Indonesia menjadi pribadi yang baik, yaitu suka menolong, peduli, dan banyak melakukan perilaku positif (Nugroho &  Sari,  2020).    Kearifan  lokal  akan  membuat  masyarakat  Indonesia  memiliki  mental  yang  kuat  untuk menghadapi era perubahan sosial, ekonomi, globalisasi, dan perkembangan era digital.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  adapun  yang  menjadi  pembahasan  lebih  lanjut  dalam tulisan  ini  adalah  mengenai  kearifan  lokal  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pemulihan  korban  tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif.  Metode  yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan.  Penelitian dengan studi kepustakaan berfokus pada analisis dan penafsiran  terhadap  sumber-sumber  hukum  yang  bersifat  normatif,  seperti  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  doktrin  hukum,  dan  literatur  hukum  (Soerjono  &  Abdurahman,  2003). Metode  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada  untuk menghasilkan  suatu  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  peraturan  hukum  terkait  kearifan  lokal sebagai  upaya  pencegahan  dan  pemulihan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  online scammer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  keragaman  suku  bangsa  dan  masyarakat  adat. Sebagai  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  lebih  dari  17.000  pulau,  Indonesia  memiliki  lebih  dari  300 suku  bangsa  yang  berbeda  dan  lebih  dari  700  bahasa  yang  berbeda  pula  (Munir,  2021).  Selain  suku bangsa,  Indonesia  juga  memiliki  banyak  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  berbagai  daerah.  Bahkan, Negara telah  mengakui  dan menghormati  masyarakat  adat  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal 18B Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.
Adapun masyarakat adat memiliki kehidupan yang masih sangat terikat dengan tradisi dan adat istiadat  nenek  moyang  mereka.  Mereka  menjaga  kearifan  lokal,  sistem  pengetahuan,  tata  nilai,  serta hubungan harmonis dengan alam sekitar. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melestarikan dan menghormati keberagaman melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kebudayaan Indonesia di dalam maupun luar negeri.
Masyarakat  adat  Indonesia  itu  memiliki  ciri  khas  bersifat  komunal.  Komunal  itu  berarti masyarakat  memiliki  asumsi  bahwa  kepentingan  individu  harus  disesuaikan  dengan  kepentingan masyarakat.  Sehingga  masyarakat  Indonesia  itu  selalu  hidup  berkelompok  dan  merupakan  makhluk sosial  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  bersama.  Sifat  komunal  dari  masyarakat  bisa  menjadi salah  satu  pencegah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan orang  secara online,  karena sifat  komunal tersebut masyarakat Indonesia saling peduli dan ingin tau tentang orang lain, sehingga jika ada hal yang sedikit aneh, maka akan langsung ditegur.
Quaritch  Wales di  sekitar  tahun 1948  hingga  tahun  1949  adalah  orang  pertama  yang menyatakan tentang kearifan lokal, dimana kearifan lokal seperti hukum yang hidup di masyarakat (the living  law), hukum  kebiasaan,  dan  hukum  tidak  tertulis  (Mulyadi,  2011).  Kearifan  lokal  adalah  hukum yang  turun-temurun  dan  merupakan  hukum  tidak  tertulis  yang  terus  berkembang  didalam  masyarakat. Kearifan  lokal  yang  hidup  dalam  masyarakat  sangat  mempengaruhi  tindakan  ataupun  perilaku masyarakat dan oleh karenanya sehingga dapat mengembangkan hukum tertulis yang ada.
Kearifan lokal itu hidup dalam masyarakat dan individu. Kearifan lokal adalah pengetahuan serta acuan  dari  masyarakat  lokal  untuk  cara  berperilaku  dan  prakteknya  dilakukan  secara  turun-temurun (Hidayati,  2016).  Kearifan  lokal  sangat  bermanfaat  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  adanya  kearifan lokal dapat melestarikan adat dan budaya yang berlaku.
Di beberapa sistem hukum, kearifan lokal diakui sebagai sumber hukum yang penting. Sumber hukum  ini  mungkin  tidak  tertulis  dan  lebih  bersifat  tradisional,  seperti  adat  istiadat,  kepercayaan  lokal, dan  praktik  yang diakui dalam  masyarakat  tertentu.  Hukum  adat  atau hukum  adat  masyarakat  tertentu sering kali mencerminkan kearifan lokal. Pengintegrasian kearifan lokal dalam sistem hukum juga dapat terjadi melalui pengakuan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
Dalam  beberapa  sistem  hukum,  kearifan  lokal  dapat  dianggap  sebagai  sumber  hukum tambahan  atau  prinsip  hukum  yang  dapat digunakan oleh  hakim  dalam memutuskan  suatu  kasus.  Hal ini  dapat  dibuktikan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ” sehingga kearifan lokal yang merupakan hukum  tidak  tertulis  termasuk  kedalam  sumber  hukum  positif  di  Indonesia.  Kebebasan  yang  dimiliki hakim juga jika ada perilaku yang menyimpang, hakim bisa bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang ada dan kebiasaan umum (Sudirman, 2007).
Pengakuan  terhadap  kearifan  lokal  sebagai sumber hukum  juga  bisa  berkaitan  dengan prinsip penghormatan terhadap hak-hak adat dan kebudayaan suatu masyarakat. Hal ini memungkinkan sistem hukum  untuk  mengakomodasi  kepentingan  dan  nilai-nilai  lokal  dalam  memutuskan  kasus-kasus  yang berhubungan  dengan masyarakat  atau  komunitas  tertentu.  Sebagaimana perumpamaan “dimana bumi dipijak  disitu  langit  dijunjung” ,  kearifan  lokal  akan  terus  berlaku  di  masyarakat  beriringan  dengan perkembangan teknologi. Hukum akan terus berjalan berbasiskan kearifan lokal (Saptomo, 2010).
Pada  Pasal 60  ayat 1  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dikatakan  bahwa “Masyarakat  berperan  serta  membantu  upaya pencegahan  dan  penanganan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang”. Sehingga  membuktikan bahwa  masyarakat  yang  merupakan  bagian  dari  kearifan  lokal  memiliki  peran  yang  penting  untuk mencegah dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang.

## Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scammer
Tindak  pidana  dikenal  sebagai  pelanggaran  hukum  pidana.  Hukum  Pidana  adalah  peraturan hukum  yang  berisikan  tentang  pidana.  Tindak  pidana  melibatkan  pelanggaran  terhadap  norma-norma hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  menjaga ketertiban sosial. Pemidanaan hukum pidana dapat terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana (Wahyuni, 2017).
Di  Indonesia  perdangan  orang  sudah  ada  lama,  bentuknya  seperti  perbudakan  pada  zaman sebelum  Indonesia  Merdeka.  Kemudian  sejarah  kerajaan-kerajaan  Jawa  juga  mengganggap  bahwa wanita hanya penlengkap pada masa feodal. Dengan adanya kekuasaan raja yang bersifat agung dan mulia,  maka  pada  zaman  itu  raja  memiliki  banyak  selir-selir  untuk  memuaskannya  (Marlina  &  Zuliah, 2017).
“Perdagangan  Orang”  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  bangsa- bangsa,  dengan  menggunankan  protokol  untuk  mencegah  dan  menghukum  perdagangan  manusia, yang  kemudian  disebut  sebagai “Protocol  Palemro”.  Protocol  Palemro ditetapkan  pada  tanggal  15 November  2000  dan  diberlakukan  pada  tanggal  25  Desember  2003.  Indonesia  menyetujui  dan melaksanakan Protocol Palemro pada tanggal 19 April 2007 (Sinlaeloe, 2017).
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penampungan  atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  120.000.000  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”
Tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  kegiatan  ilegal  yang  melibatkan  pemindahan, penjualan,  atau  pemanfaatan  manusia  melalui  pemaksaan,  penipuan,  atau  ancaman  untuk  tujuan eksploitasi.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  melibatkan  berbagai  kegiatan  kriminal,  termasuk penculikan,  pemalsuan  dokumen,  penyelundupan  manusia,  dan  penipuan.  Perdagangan  orang merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius  dan  melibatkan  eksploitasi  seksual,  kerja paksa, perbudakan modern, atau perdagangan organ. Para pelaku sering kali merekrut korban dengan janji-janji  palsu  seperti  pekerjaan  yang  baik  atau  kesempatan  pendidikan,  namun  kemudian  memaksa mereka menjadi budak atau menjual mereka kepada pihak lain untuk keuntungan finansial. Para pelaku melakukannya  dengan  cara.  merekrut,  menyembunyikan,  memaksa,  dengan  tujuan  mengeksploitasi korban  seperti  mengancam,  memaksa,  menculik,  dan  menipu  korban  agar  ia  memegang  kendali terhadap korban dan mendapatkan keuntungan (Eleanora, 2017).
Biasanya organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan orang memiliki jaringan yang luas dan  kompleks,  bahkan  dapat  melintasi  batas  negara  dan  pelakunya  pun  dari  orang  lokal  hingga internasional. Tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak yang serius terhadap korban, seperti mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam.
Dalam  konteks  online,  para  penjahat  sering  menggunakan  berbagai  metode  penipuan  untuk memanipulasi dan menipu orang-orang secara online. Mereka dapat menghubungi calon korban melalui platform media sosial, situs web palsu, atau aplikasi pesan dan berusaha untuk menipu mereka dengan janji  palsu,  seperti  misalnya  menawarkan  pekerjaan  atau  kesempatan  hidup  yang  lebih  baik  di  luar negeri.
Online  scammer adalah  seseorang  atau  kelompok  yang  menggunakan  internet  untuk melakukan  kegiatan  penipuan  atau  penipuan  secara  online.  Mereka  menggunakan  berbagai  metode untuk menipu dan memanipulasi orang lain dengan tujuan mendapatkan uang atau informasi pribadi.
Tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer , juga dikenal sebagai  perdagangan manusia  melalui  internet  yang  merupakan  kejahatan  serius  yang  melibatkan  penipuan  dan  eksploitasi manusia  dengan  menggunakan  platform  online  seperti  media  sosial,  situs  web,  aplikasi  pesan,  dan platform online lainnya untuk mencari korbannya, memperoleh kepercayaan mereka, dan memanipulasi mereka.  Melibatkan  memperdagangkan  manusia  dengan  cara  yang  melanggar  hak  asasi  manusia, termasuk perdagangan seks, pekerja paksa, atau eksploitasi lainnya.
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi,  tindak  pidana  perdagangan  orang  semakin  mudah terjadi  karena  mudahnya  mengakses  informasi  orang  lain  dan  juga  banyak  orang  yang  tidak  dapat mengikuti  perkembangan  zaman  yang  begitu  cepat  (Sultan,  2021).  Para  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang akan menjadi lebih mudah untuk mengenal maupun bertemu dengan calon korban. Sehingga,  karena  lebih  mudah  mengenal  korban,  maka  mudah  juga  bagi  pelaku  untung  membangun hubungan  dengan  korban.  Jika  relasi  dan  kepercayaan  antara  pelaku  dan  calon  korban  sudah terbangun dengan baik, maka pelaku akan menipu calon korban dan bahkan dapat mengajak bertemu (Juditha, 2015).
Seperti  misalnya  perdagangan  seks  online, online  scammer memanfaatkan  internet  untuk memasarkan,  menjual,  dan  memperdagangkan  korban  mereka  untuk  kegiatan  seksual  komersial, terkadang  dengan  paksaan  fisik  dan  psikis  (Veda,  2021).  Kemudian,  pekerja  paksa, online  scammer dapat merekrut orang dengan janji pekerjaan yang baik di luar negeri atau di dalam negeri melalui iklan palsu,  mereka  dipaksa  bekerja  dalam  kondisi  yang  buruk,  tanpa  upah  yang  layak,  dan  seringkali mengalami eksploitasi fisik dan psikologis. Para pelaku membuat penawaran sebaik mungkin dan serapi mungkin  agar  para  calon  korban  tidak  curiga  dan  tergiur.  Setelah  para  calon  korban  tergiur,  akhirnya para  pelaku  seolah-olah  merekrut  para  calon  korban  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  telah diperjanjikan  padahal  sebenarnya  kerjanya  bukan  itu.  Dan  dengan  perkembangan  teknologi  yang memudahkan  akses,  maka  para  calon  korban  dari  segala  usia  pun  bisa  menjadi  targetnya (Purwanegara, 2020).
Banyak  negara  telah  mengadopsi  undang-undang  dan  kerangka  hukum  khusus  untuk  melawan perdagangan  orang.  Upaya  pencegahan,  penyelidikan,  dan  penuntutan  terhadap  perdagangan  orang
dilakukan  oleh  otoritas  penegak  hukum  dan  organisasi  internasional,  seperti  Interpol  dan  PBB,  dengan tujuan menghukum para pelaku, menyelamatkan korban, dan mencegah kejadian yang lebih lanjut.
Sebagaimana  asas “lex  specialis  derogate  legi  generali” yang  berarti  hukum  khusus mengesampingkan hukum umum. Peraturan khusus dibuat karena mengatur suatu hal yang belum diatur dalam KUHP secara rinci. Salah satunya yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan  orang  adalah  dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  dimana undang-undang  tindak  pidana  perdagangan  orang  mengatur  tentang  bagaimana  tentang  kejahatan perdagangan  manusia  atau  perdagangan  orang.  Ketika  terjadi  konflik  atau  inkonsistensi  antara  hukum umum  dan  hukum  khusus  yang  mengatur  situasi  tertentu,  maka  hukum  khusus  akan  mengambil keutamaan di atas hukum umum ( Salsabilla & Bey, 2022) .
Pada  pasal  43  hingga  55  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  membahas  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban,  yang  dimana saksi  dan  korban  identitasnya  akan  dirahasiakan,  untuk  itu  maka  kantor  kepolisian  setempat  harus segera  membuat  pelayan  serta  lembaga  khusus  dan  terpadu  untuk  melindungi  saksi  korban  serta keluarganya, setiap korban dan/atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi sejak korban melaporkan kasus  yang  dialaminya  serta  rehabilitasi  kesehatan,  rehebilitasi  sosial,  pemulangan,  dan  reintegrasi sosial dari pemerintah. Undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa saksi dan korban mendapatkan hak  dan  perlindungan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  seperti  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perihal kerja sama antar-institusi. Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana  Perdaganga  Orang    adalah  kementerian  dan  lembaga  penegak  hukum.  Lembaga  tersebut bertanggung jawab atas koordinasi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan sosialisasi  serta  kerjasama  nasional  dan  internasional,  memantau  perkembangan  perlindungan  korban, memantau penegakan hukum, dan melaksanakan pelaporan serta evaluasi.
Koordinasi  penangan  kasus  di  area  perbatasan  di  lakukan  oleh  Konsulat  Jenderal  Republik Indonesia  (KJRI)  yang  harus  melakukan  identifikasi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan menyediakan  penampungan  saat  kasusnya  diproses  secara  hukum  sebelum  korban  dipulangkan  ke Indonesia.  Jika  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  terjadi  di  luar  negeri  maka  korban  dapat melaporkan  ke  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  atau  Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia (KJRI)  untuk  memohon perlindungan  hukum.  Kemudian  nanti  akan  ditindaklanjuti  dengan menghubungi mabes  polri  wilayah  tempat  korban  membuat  paspor  agar  kasusnya  segera  ditindaklanjuti.  Polisi  dapat bekerjasama  dengan  lembaga  perlindungan  yang  ada  di  luar  negeri  dan  interpol.  Dan  saat  proses pemulangan  korban  diperlukan  pengawalan  sampai  tiba  di  Indonesia.  Sedangkan  jika  kasus  tindak pidana  perdagangan  orang  terjadi di  Indonesia  maka dapat  melaporkan  ke  polisi  terdekat  dan meminta perlindungan hukum.
Tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui online  scammer ada  disinggung  pada  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  (“UU TPPO”), Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (“UU PPMI”),  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (“UU  ITE”).  Akan tetapi  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  belum  ada  diatur  secara  implisit  tentang  tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer, padahal modusnya berbeda.

## Kearifan  Lokal  sebagai  Upaya  Preventif  untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang melalui Online Scammer
Upaya  preventif  merupakan  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mencegah  terjadinya  suatu masalah,  kejadian,  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  di  masa  depan.  Sebagaimana  telah  diuraikan, teknologi yang terus berkembang membuat tindak pidana perdagangan orang bukan lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan telah berkembang pula dengan metode yang disebut online scammer . Dengan  demikian,  diperlukan  upaya-upaya  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  kasus  tindak  pidana perdagangan orang melalui online scammer .
Kearifan  lokal  sesungguhnya  dapat  menjadi salah  satu  upaya  preventif  untuk  mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Yang termasuk ke dalam jenis kearifan lokal adalah nilai-nilai serta norma-norma, kepercayaan, tradisi, serta mencakup peraturan lokal ( Japar, 2020) . Kearifan lokal  yang  merupakan  acuan  dari  masyarakat  lokal  untuk  cara  berperilaku  dan  prakteknya  dilakukan secara  turun-temurun  tentunya  berperan  penting  dalam  upaya  preventif  untuk  mencegah  tindak  pidana perdagangan  orang  melalui online  scammer ( Fajarini,  2014) .  Karena  dengan  adanya  ajaran  atau pengetahuan  kearifan  lokal  sejak  dini,  maka masyarakat  akan memiliki  bekal  untuk  hidup  di  dunia  luar. Bahkan,  eksistensi  kearifan  lokal  sendiri  telah  diakui  dalam  kekuasaan  kehakiman,  sehingga  negara
dapat  mempertimbangkan  kearifan  lokal  untuk  diikutsertakan  dalam  pencegahan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Sebagai  salah  satu  contoh  kearifan  lokal  sebagai  upaya  preventif  misalnya  adat  dan  budaya suku  batak  toba.  Batak  Toba  adalah  salah  satu  sub-etnis  dari  suku  Batak  yang  mendiami  kawasan Sumatera Utara, Indonesia. Mereka merupakan kelompok etnis yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang khas. Adat istiadat batak toba sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki berbagai tradisi dan upacara yang dijalankan dalam berbagai tahapan kehidupan, serta kemanapun  mereka  pergi  suku  batak  toba  akan  tetap  memegang  adat  batak  dalam  melakukan  segala kegiatan ( Rapanna, 2016) .
Salah  satu  adat  suku  batak  toba  yang  dapat  kita  jadikan  sebagai  upaya  preventif  untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer adalah “ Dalihan Na Tolu ”. “ Dalihan Na Tolu ” adalah sistem kekerabatan tradisional yang berasal dari budaya batak toba di Sumatera Utara, Indonesia  ( Armawi,  2008) .  " Dalihan "  berarti  hubungan  atau  ikatan,  sedangkan  " Natolu "  berarti  tiga, sehingga  " Dalihan  Na Tolu "  berarti "tiga ikatan" atau "tiga hubungan".  “ Dalihan   Na Tolu ” adalah  tiga tungku penopang tata kehidupan manusia batak toba di dunia (Sihombing, 2018). Berikut tiga hubungan “ Dalihan Na Tolu ” tersebut
1.  Somba Marhulahula, somba memiliki arti menyembah dalam bahasa batak, tapi yang dimaksud disini bukanlah menyembah, melainkan menghormati.
2.  Elek  Marboru,  dalam  bahasa  batak  berarti  lemah  lembut  terhadap  anak  perempuan,  yang  berarti dalam tiga tungku berarti rasa sayang yang tidak disertai maksud lain atau pamrih.
3.  Manat Mardongan Tubu, berarti suatu sikap hati-hati kepada sesama marga batak untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat.
Tiga hubungan “ Dalihan Na Tolu ” tersebut merupakan tiga kesatuan yang dapat dikatakan orang batak  itu  harus  saling  menghormati  serta  menghargai,  menyayangi,  dan  menolong.  “ Dalihan  Na  Tolu ” tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang batak, karena suka melekat dan terdoktrin sejak orang batak masih kecil.
Dengan adanya “ Dalihan Na Tolu” maka sesama orang batak akan saling menjaga. Mereka akan saling menjaga dan menasehati sesama walaupun mereka tidak kenal satu sama lain. Karena di dalam adat  budaya  batak  itu  semua  orang  itu  bersaudara.  Sehingga  karena  semua  bersaudara,  maka  orang batak akan saling menghormati serta menghargai, menyayangi, dan menolong sesama.
Dalihan  Na  tolu  sebagai  kearifan  lokal  dapat  menjadi  upaya  preventif  untuk  mencegah  tindak pidana  perdagangan  orang  melalui online  scammer karena  sifat  kekeluargaan  dari  adat  tersebut membuat  saling  mengayomi.  Seperti  walaupun  tidak  saling  mengenal  namun  antar  orang  batak  tidak akan ragu untuk berkenalan dan berbagi cerita. Kemudian kasih sayang dan ajaran dari orang yang lebih tua seperti apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak, bagaimana cara menggunakan internet dengan baik, bagaimana berperilaku dengan baik, cara berpikir yang benar dan lainnya.
Sehingga  walaupun  orang  batak  merantau  sendirian  ke  kota  atau  negeri  yang  tak  ia  kenali, namun jika ia bertemu sesama suku batak, mereka akan langsung saling mengikat atau mengayomi satu sama lain. Jadi, jika seperti misalnya saat ada mendapat tawaran kerja dari internet, mereka dapat saling bertukar  pendapat  apakah  pekerjaan  tersebut  bagus  atau  tidak,  karena  mereka  tentunya  memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Dan juga para orang yang lebih tua juga dapat menasehati orang yang lebih muda.
Dengan adanya kearifan lokal adat batak ini akan kecil kemungkinan seseorang terjerat dengan tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Karena disaat mereka bercerita tentang yang mereka lalui dan seandainya ditemukan kejanggalan, maka orang lain yang sesama batak akan memberi tahu  bahwa  hal  tersebut  salah  dan  harus  segera  dijauhi.  Dan  orang  batak  tidak  akan  segan-segan menasehati sesama orang batak lainnya, karena mereka menganggap orang tersebut sebagai keluarga dan mereka menyayanginya. Sehingga dapat dilihat bahwa kearifan lokal berperan besar sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer, karena dalam adat batak itu harus saling menghormati serta menghargai, menyayangi, dan menolong sesama.

## Kearifan Lokal sebagai Upaya Pemulihan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scammer
Upaya  pemulihan  merupakan  tindakan  yang  diambil  untuk  mengembalikan  atau  memperbaiki keadaan  yang  rusak  atau  terpengaruh  negatif.  Seorang  korban  perdagangan  orang  akan  terpengaruh secara  negatif  fisik,  mental,  dan/atau emosinya  ( Surtees  &  Johnson,  2021) .  Hal  ini  tentunya  harus  segera dipulihkan  dan  tidak  boleh  berlarut-larut,  karena  jika  berlarut-larut  takutnya  akan  menimbulkan  efek negatif lainnya.
Salah satu cara pemulihan yang mungkin cukup ampuh dan hampir selalu ada di setiap proses pemulihan  adalah  dengan  cara  datang  ke  psikolog  atau  psikiater  (Hatta,  2015).  Namun,  hal  ini  tidak selalu  efektif,  terutama  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui online  scammer. Hal  ini terjadi  karena,  para  korban  sudah  tidak  memiliki  rasa  percaya  lagi  terhadap  orang  asing,  karena  orang yang  sudah  mereka  percaya  melalui  online  yang  cukup  dengan  mereka  saja  menipu  mereka,  apalagi orang asing.
Sehingga, kearifan lokal bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu proses pemulihan pada korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.    Para  korban  tindak  pidana perdagangan orang  harus  dibuat merasa  aman  berada  disekitar  orang  yang  akan  membantunya  memulihkan  diri.  Kearifan  lokal  yang dapat  membantunya  itu  adalah  dalam  bentuk  keluarga  dapat  memberikan  wadah  bagi  korban  untuk bercerita dan dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik. Karena sesungguhnya seorang manusia itu memerlukan tempat untuk bertukar cerita, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkaitan dengan orang lain.
Juga,  dengan  pergi  ke  psikolog    atau  psikiater  banyak  korban  yang  tidak  bisa  menceritakan secara rinci apa yang ia alami, karena mereka tidak dapat mempercayai siapapun. Korban dapat merasa bahwasanya  jika  ia  cerita  kepada  orang  asing  yang  tidak  ada  kaitan  apapun  sama  dia,  maka  nantinya orang  tersebut  malah  menemukan  celah  di  dirinya  dan  dapat  melakukan  hal  yang  sama  lagi.  Sehingga korban  merasa  lebih  baik  jika  cerita  kepada  keluarga  atau  saudara  atau  teman.  Sebagaimana  kearifan lokal  sebagai  upaya  pencegahan,  negara  juga  dapat  mengikutsertakan  kearifan  lokal  sebagai  upaya pemulihan. Hal ini mengingat kembali pengakuan dan penghormatan negara atas masyarakat ada.
Jika,  memang  korban  tidak  memiliki  tempat  bercerita  kepada  seseorang,  disinilah  dapat  kita ambil  contoh  adat  batak  “ Dalihan  Na  Tolu ”.  Karena  dalam  adat  batak  sesama  orang  batak  itu  adalah keluarga,  dan  sudah  tertanam  sejak  kecil  bagi  orang  batak,  bahwasanya  harus  saling  menolong  dan melindungi  sesama  orang  batak  tanpa  mengharapkan  imbalan.  Sehingga  baik  korban  maupun  orang batak lainnya dapat sama-sama merasa aman dan nyaman.
Dengan adanya “ Dalihan Na Tolu ” maka korban dan orang batak akan saling menghormati serta mereka  juga  menghargai  satu  sama  lain,  kemudian  karena  mereka  merasa  bahwa  mereka  keluarga maka  mereka  akan  langsung  menyayangi  layaknya  keluarga,  dan  oleh  karena  itu  maka  mereka  tidak segan  untuk  menolong  korban.  Pertolongan  pemulihan  yang  dapat  mereka  berikan  adalah  seperti memberikan perasaan aman dan nyaman, kemudian mereka dapat menjadi tempat untuk bercerita, yang menjadi perbedaan dengan keluarga kandung adalah terkadang ada beberapa hal yang tidak dapat kita ceritakan,  sehingga  dengan  ada  kerabat,  keluarga,  saudara  sesuku  tentu  akan  membantu  proses pemulihan  ini.  Kemudian  juga  nasihat-nasihat  dari  orang  lebih  tua  yang  memiliki  pengalaman  lebih tentunya  sangat  berguna,  karena  nasehat  itu  merupakan  sesuatu  hal  yang  membuat  kita  berkembang dan menjadi pribadi yang dapat menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia.
Sehingga,  itulah  mengapa  kearifan  lokal  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  pemulihan  bagi  korban tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui online  scammer .  Karena  tidak  selalu  hal-hal  yang  sesuai prosedur  yang  efektif.  Terkadang  hal-hal  seperti  kearifan  lokal  dan  kekeluargaan  dapat  menjadi  lebih efektif dan berperan penting untuk proses pemulihan seseorang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kearifan lokal merupakan hukum yang turun-temurun dan merupakan hukum tidak tertulis yang terus  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Kearifan  lokal  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  membentuk karakter  masyarakat  Indonesia.  Adapun  salah  satu  efek  negatif  dari  adanya  perkembangan  era  digital adalah  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  online  scammer.  Pencegahan  dan  pemulihan  bagi korban tindak pidana tersebut hanya bisa dilakukan bila memiliki dorongan yang kuat dalam diri individu. Dengan adanya ajaran atau pengetahuan kearifan lokal sejak dini, maka masyarakat akan memiliki bekal untuk  hidup  di  dunia  luar.  Kemudian  sebagai  upaya  pemulihan  bagi  korban,  para  korban tindak  pidana perdagangan  orang  harus  dibuat  merasa  aman  berada  disekitar  orang  yang  akan  membantunya memulihkan  diri.  Kearifan  lokal  yang  dapat  membantunya  itu  adalah  dalam  bentuk  keluarga  dapat memberikan  wadah  bagi  korban  untuk  bercerita  dan  dapat  memberikan  nasihat-nasihat  yang  baik. Dengan  demikian,  kearifan  lokal  dapat  menjadi  upaya  preventif  untuk  mencegah  tindak  pidana perdagangan orang melalui online scammer dan sebagai upaya pemulihan bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Saptomo, Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta : Grasindo, 2010 Adison Adrian Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2018
Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007 Armaidy  Armawi  “Kearifan  Lokal  Batak  Toba  Dalihan  Na  Tolu  dan  Good  Governance  dalam  Birokrasi Publik”, Jurnal Filsafat, Vol.18, No. 2, 2008
Christiany  Juditha,  “Pola  Komunikasi  Dalam  Cybercrime  (Kasus  Love  Scams)”,  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 6 No. 2, 2015
CNN Indonesia, Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN, diakses online pada https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230508142706-106-946737/jokowi-soal- perdagangan-orang-wni-jadi-korban-terbesar-di-asean
Deny  Hidayati,  ”Memudarnya  Nilai  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air”,
Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2016
Dian Sukma Purwanegara, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial”, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, No. 2, 2020
Fibry  Jati  Nugroho  dan  Dwi  Novita  Sari,  “Kawruh  Pamomong:  Pendidikan  Karakter  Kristiani  Berbasis Kearifan Lokal”, KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen), Vol. 6, No. 2, 2020 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017
Fransiska  Novita  Eleanora,  “Perdagangan  Orang  (Trafficking  in  Persons)  Ditinjau  dari  KUHP  dan  Hak Asasi Manusia”, ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2011
Justitia Avila Veda,et.al, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021
Kusmawati  Hatta,  “Peran  Orangtua  Dalam  Proses  Pemulihan  Trauma  Anak”,  Gender  Equality:
International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 2, 2015 Lilik Mulyadi, Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun, XXVI, No. 303, Tahun 2011 Marlina  dan  Azmiati  Zuliah,  Hak  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
Misbahul  Munir,  “Ragam  Budaya  Indonesia  sebagai  Strategi  dalam  Membangun  Literasi  dan  SDM Masyarakat”,  Ambarsa : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2021
Muh ammad  Sultan,et.al,  “Penyuluhan  Pencegahan  Tindakan  Scam  Pada  Teknologi  Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok”, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika, Vol.2, No.3, 2021
Muhammad  Japar,  Syifa  Syarifa,  dan  Dini  Nur Fadhillah,  Pendidikan Toleransi  Berbasis Kearifan Lokal, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020
Patta  Rapanna,  Membumikan  Kearifan  Lokal  Menuju  Kemandirian  Ekonomi,  Makkasar:  CV  Sah  Media, 2016 Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang: Setara Press, 2017 Rebecca  Surtees  dan  Laura  S.  Johnson,  Pemulihan  dan  Reintegrasi  Korban  Perdagangan  Orang,
Washington, D.C. : NEXUS Institute, 2021
Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati”, Jurnal Filsafat, Vol. 14, No. 2, 2007 Sasqia  Salsabilla  dan  Fachri  Bey ,  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dilakukan Secara Bersama- Sama”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No.3, 2022 Siti Mahmudah “Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Penelitian Multidisiplin
Ilmu, Vol.1, No.3, 2022
Soerjono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Ulfah Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter”, Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2, 2014 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektron ik (“UU ITE”).
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.