Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Setelah Berlakunya Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi
Vinda Cahyani Putri* 1 , Wahyu Adi Mudiparwanto 2 1, 2 Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia
vindacahyani33@gmail.com 1 , wahyuaddie@gmail.com 2

## ABSTRACT
The aim of this research is to find out and analyze Business Licensing to Support Business Activities  (PB  UMKU)  after  the  implementation  of  Online  Single  Submission  (OSS)  in  Jambi Province and to find out and analyze the obstacles to implementing OSS in Granting Business Permits in Jambi Province. The research method used is a combination of normative legal and empirical  legal  research  types,  based on  data  obtained  directly  from  the  community,  such  as observations, interviews and questionnaires. The research approach that the author uses is by researching  and  reviewing  in  depth  information  related  to  business  licensing  in  (DPMPTSP) Jambi  Province.  Research  analysis  uses  descriptive-qualitative  techniques,  to  prepare  and strengthen the author's arguments. The author's results and findings in this research show that (PB  UMKU)  in  its  implementation  (OSS)  in  Jambi  Province  is  in  accordance  with  applicable regulations,  although  there  are  several  obstacles  in  overcoming  it,  it  is  in  accordance  with Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  24  of  2006  concerning  Guidelines  for  the Implementation of Integrated One Door. The conclusion of this research is, (DPMPTSP) Jambi Province has made maximum efforts to implement Online Single Submission (OSS) and overcome all existing obstacles based on relevant applicable regulations.
Keywords: Business License, Business Activities, PB UMKU, OSS

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perizinan Berusaha Untuk  Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB  UMKU) setelah berlakunya Online  Single  Submission (OSS) di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui dan  menganalisis hambatan penerapan OSS dalam  Pemberian  Izin  Usaha  di  Provinsi  Jambi.  Metode  penelitian  yang  dipakai  ialah menggunakan  gabungan  dari  tipe  penelitian  hukum  normatif  dan  hukum  empiris, berdasarkan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat,  seperti observasi,  wawancara, maupun  kuesioner.  Pendekatan penelitian  yang penulis  gunakan  dengan  cara  meneliti dan mengkaji  secara  mendalam  mengenai  informasi  terkait  perizinan  usaha  pada  (DPMPTSP) Provinsi  Jambi.  Analisis  penelitian  menggunakan  teknik  deskriptif-kualitatif,  sebagai penyusunan dan penguatan argumentasi penulis. Hasil dan temuan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (PB UMKU) dalam implementasi (OSS) di Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada beberapa hambatan dalam mengatasinya telah sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Kesimpulan penelitian ini yakni, (DPMPTSP) Provinsi Jambi telah berusaha maksimal untuk melaksanakan implementasi Online Single Submission
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
(OSS) dan mengatasi segala hambatan yang ada dengan bersumber pada peraturan terkait yang berlaku.
Kata Kunci : Izin Usaha, Kegiatan Usaha, PB UMKU, OSS

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  instansi  penyedia  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat dituntut  untuk  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  dan  juga  masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan pelayanan public menjadi faktor penting sebagai bentuk responsivitas pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat (Prasetio et al., 2021).
Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah.  Pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  sangat ditentukan oleh sistem dan mekanisme pelayanan, supaya pelayanan yang diberikan oleh  pemerintah  bisa  terjangkau,  mudah,  cepat,  dan  efisien  (Tahmit,  2022). Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegritasi  Secara  Elektronik  tertanggal  21  Juni  2018  menjelaskan  bahwa pelayanan  perizinan  berusaha  pada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah diwajibkan  menggunakan  sistem Online  Single  Submission (OSS)  untuk  pelayanan perizinan sampai dengan penerbitan izin melalui sistem (OSS), ini merupakan sebuah bentuk  perizinan  untuk  melakukan  usaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS (Raharjo dan Icuk, 2021).
Online  Single  Submission (OSS)  merupakan  aplikasi  berbasis  web  yang berfungsi  untuk  membantu  proses  pengajuan  perizinan  untuk  selanjutnya  proses penindakan  keputusan  oleh  peran  pengambil  keputusan.  Aplikasi  Web  OSS  ini menyediakan  informasi  seperti  data  permohonan  usaha,  data  perizinan,  yang  ada data instansi daerah, data perizinan daerah dan lainnya (Siahaan dan Pardede, 2022). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi  pelaku usaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Dalam rangka  menjamin efisiensitas untuk memperoleh perizinan berusaha untuk  Koperasi  dan  UMK-M,  para  pelaku  usaha  cukup  mendaftar  disistem  (OSS) (Kharimah et al., 2022).
Perizinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021 Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  yang  dilakukan secara  elektronik  melalui  OSS  memberikan  kemudahan  bagi pelaku  usaha  dalam mengurus izin usahanya. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen  resmi  dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Mudiparwanto dan Gunawan, 2021). Saat ini, pengajuan izin usaha dengan melalui sistem OSS. Kebijakan dan usaha
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
pemerintah ini berpengaruh untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan membangun perkembangan di sektor pelayanan publik yang tidak mudah. Sebelum adanya OSS pelaku yang menggunakan peraturan perundang- undanga izin kegiatan usahanya  memiliki  banyak  dalam  proses  perizinan  dan terkesan rumit, khususnya dalam aktivitas dan pelayanan publik yang belum secara penuh memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik (Tahmit, 2022). Dalam  rangka  menjaga  efektivitas  dan  kepastian  berusaha,  pemerintah  di samping  membentuk  satuan  tugas  di  semua  tingkatan  (provinsi,  kabupaten/kota) juga memberi kemudahan kepada pelaku usaha dalam untuk memperoleh perizinan, dan pelayanan atas perizinan tersebut dilakukan pada kantor pelayanan terpadu/satu atap  di  bawah  DPMPTSP  dengan  berbasis  elektronik  (Syafrial,  2021).  Sebelum diterapkannya sistem OSS, proses perizinan usaha di Provinsi Jambi terkadang rumit dan kompleks. Pemohon harus mengurus berbagai izin dari berbagai instansi terkait, yang sering kali menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Dengan adanya sistem OSS, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan efisiensi dalam pemberian izin usaha. Sistem ini memungkinkan penerbitan usaha yang semula dilakukan secara manual dan sekarang dapat dilakukan secara online , sehingga di nilai lebih efisien.
Perizinan  pada  pelaksanaan  kegiatan  usaha  tentu  menjadi  instrumen kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  sangat  penting,  khususnya  dalam  hal pengendalian atas eksrernalitas negatif, seringnya hal ini di timbulkan karena adanya aktivitas  sosial  maupun  ekonomi  yang  dilakukan  para  pelaku  usaha, rasionalitas perizinan  terdapat  dalam  kebijakan  pemerintah  sebagai  acuan,  tanpa  adanya rasionalitas dan desain kebijakan pemerintah yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen yang mengatur kepentingan badan usaha atas tindakan individu dari pelaku usaha (Priyono, 2019)
Implementasi  OSS,  tentu  akan  muncul  berbagai  tantangan  dan  hambatan, seperti resistensi  dari pelaku usaha, kekurangan sumber  daya,  atau kendala teknis, sehingga  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  pemberian  PB  UMKU  setelah berlakunya sistem OSS dan mengantisipasi pada hambatan yang akan timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha  (PB  MKU)  adalah  legalitas  yang  diberikan  kepada  Pelaku  Usaha  untuk menunjang  kegiatan  usaha.  Dalam  hal  tahap  operasional  dan/atau  komersial. Kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU),  kementerian/lembaga  mengidentifikasi  Perizinan  Berusaha  Untuk Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB  UMKU)  dengan  tetap  mempertimbangkan  tingkat risiko  kegiatan  usaha  dan  atau  produk  pada  saat  pelaksanaan  tahap  operasional dan/atau komersial kegiatan usaha (Ramadhana, 2023).
Pemerintah  juga  berwenang   untuk  mengawasi  dan  memastikan  bahwa pelaku usaha telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi dan prasarana atas izin yang di terbitkan, misalnya terhadap penerimaan permohonan izin oleh pelaku usaha, pemeriksaan dan verifikasi berkas serta penerbitan izin usaha yang dilakukan oleh  Dinas  perizinan dan penanaman modal. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan  menganalisis  kendala-kendala  tersebut  untuk  memberikan  rekomendasi
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
perbaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait “Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan  Usaha  (PB  UMKU)  setelah  Berlakunya Online  Single  Submission (OSS)  di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi”.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  gabungan  dari  tipe penelitian  hukum  normatif  dan  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris berdasarkan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat,  seperti  observasi, wawancara, maupun kuesioner, sedangkan penelitian hukum normatif berdasarkan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan seperti Undang-Undang, jurnal, buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang didasarkan pada proses pelayanan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi Jambi (Dewata dan Achmad, 2020).
Pendekatan  penelitian  ini  ialah  menggunakan  cara   meneliti  dan  mengkaji secara  mendalam  mengenai  informasi  terkait  perizinan usaha  pada  DPMPTSP Provinsi Jambi dengan cara wawancara berkaitan dengan implementasi OSS di Jambi dan di kaji dengan kedudukan undang-undang atau hukum yang sudah ada, apakah pengaturannya sudah diatur dan bagaimana kebijakan implementasinya dari adanya OSS  pada  perizinan  dan  pelaku  usaha.  Penulis  menggunakan  sumber  data  dari wawancara dan observasi pada DPMPTSP Provinsi Jambi.
Sedangkan untuk sumber data yang di gunakan untuk keperluan penelitian  ini adalah:  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24 Tahun  2006  tentang     Pedoman  Penyelenggaraan  Terpadu  Satu  Pintu.  Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini di  gunakan  sebagai  penyusunan  dan penguatan  argumentasi  penulis  yang  di  susun dan di sajikan dalam bentuk deskriptif dan sistematis, dan penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitian (Rukajat, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Sistem  OSS  Perizinan  Berusaha  Untuk  Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB UMKU)  Melalui  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi
Perizinan  Berusaha  Untuk  Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB  MKU)  adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial (Yamin, et al., 2023). Kegiatan usaha  diperlukan  Perizinan  Berusaha  Untuk  Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB UMKU),  kementerian/lembaga  mengidentifikasi  Perizinan  Berusaha  Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan tetap mempertimbangkan tingkat
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
risiko kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau  komersial  kegiatan  usaha  (Yamin,  et  al.,  2023).  Dalam  menjalankan usahanya  di  Indonesia,  pelaku  usaha  wajib  memiliki  izin  usaha  serta  izin pendukung  kegiatan  usaha  sebagaimana  yang  diwajibkan  dalam  hukum  dan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan kegiatan usaha serta tingkat risiko nya. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko,  permohonan  perizinan berusaha  yang  sudah  terintegrasi  secara  elektronik  dalam  sistem  OSS-RBA terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukannya (Ramadhana. 2023).
Pengurusan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi  Jambi  dilaksanakan  berdasarkan  standar  operasional  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  PERGUB  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  Jambi,  yaitu  sebagai perumus kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal. Kemudian sebagai pelaksana administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pelaksanaan  koordinasi  proses  penanaman modal  dan  pelayanan  perizinan, juga  pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan Gubernur  sesuai  dengan  bidang tugas dan fungsinya.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  narasumber mengatakan bahwa, untuk pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usahanya dapat dilakukan dengan mengurus sendiri, melalui biro jasa, dan atau melalui anak buah dari suatu usaha yang memerlukan izin usaha tersebut. Dikatakan juga dalam wawancara, adanya tahapan perizinan berbasis risiko terdiri dari (1) persiapan,
(2)  identifikasi  bahaya  dan  probabilitas,  (3)  penentuan  tingkat  risiko,  dan  (4) pemberian  perizinan  berusaha.  Hal  ini  menekankan  bahwa  sektor  lingkungan hidup  justru  menjadi  pusat  dalam  kegiatan  bisnis.  "Setiap  jenis  usaha  harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup".
Bahwa diketahui melalui wawancara juga, pengajuan izin usaha  dimulai dengan pembuatan akun OSS melalui https://oss.go.id, di mana pengusaha harus mengisi  informasi  terkait  izin  usaha.  Isian  ini  meliputi  identitas  perusahaan seperti nama, akta pendirian, alamat kantor, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nama pimpinan, dan lokasi usaha. Selain itu, informasi mengenai rencana kegiatan industri,  termasuk  lahan,  produksi,  bahan  baku,  jenis  usaha  sesuai  Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), proses produksi, investasi, serta jumlah tenaga kerja  domestik  dan  asing  juga  diperlukan.  Setelah  semua  informasi  tersebut diserahkan, perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perizinan terdiri dari
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
dua  jenis.  Pertama,  Pasal  1  angka  35  UUPPLH  menyebutkan  bahwa  Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap individu atau entitas yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL)  atau  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha (Listiyani et. al., 2020). Kedua, Pasal 1 angka 36 UUPPLH menjelaskan bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk memulai kegiatan usaha (Listiyani et. al., 2020).
2) Hambatan  dalam  Implementasi  Sistem  OSS  Perizinan  Berusaha  Untuk Menunjang  Kegiatan  Usaha  (PB  UMKU)  Melalui  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Penerapan  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik (OSS) terbukti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha  mereka,  serta  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Mitra  melalui  peningkatan  kegiatan  usaha.  Namun,  terdapat  kendala  berupa keterbatasan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  memadai  untuk  memberikan pelayanan OSS-RBA kepada  para  pelaku usaha. Dari segi keandalan, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi  telah  menunjukkan  kemampuan  memberikan  pelayanan  sesuai  harapan masyarakat, dengan layanan yang transparan dan memudahkan akses bagi pelaku usaha  melalui  OSS-RBA.  Meskipun  demikian,  masih  diperlukan  pelatihan  lebih lanjut agar layanan yang diberikan semakin optimal, karena pelatihan yang saat ini diselenggarakan oleh BKPM secara online dan oleh DPMPTSP Provinsi secara offline dirasakan kurang efisien karena keterbatasan waktu.
Terkait  daya  tanggap (responsiveness), pelayanan  yang  diberikan  dapat dikatakan cukup cepat dan responsif, terlihat dari kemudahan akses Sistem (OSS) serta  sosialisasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Dari  segi jaminan (assurance), pegawai dalam penerapan  (OSS)  sudah berperilaku  sesuai dengan  standar,  baik  dalam  hal  sopan  santun  maupun  komunikasi  dengan masyarakat  yang  mengurus  perizinan  (Huzni  dan  Susanto,  2021)..  Hal  ini ditunjukkan  melalui  penyampaian  informasi  dan  pemahaman  yang  diberikan pegawai mengenai tahapan layanan dari pendaftaran hingga penerbitan izin usaha melalui  (OSS).  Adapun  dari  segi  empati,  pegawai  menunjukkan  perhatian  dan ketulusan dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan hingga tuntas.
Penerapan  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik (OSS)  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Peraturan  ini bertujuan  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  perizinan  usaha dengan  memanfaatkan  teknologi  digital.  Melalui  (OSS),  pelaku  usaha  dapat mengurus  izin  usaha  dengan  lebih  mudah  dan  efisien,  yang  pada  akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Huzni dan Susanto, 2021).
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
Namun,  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  (OSS)  yang dijelaskan  sebelumnya,  seperti  keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM), mengindikasikan  perlunya  peningkatan  kapasitas  pegawai  agar  dapat memberikan  pelayanan  yang  optimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),  yang  menekankan  pentingnya  penguatan  kompetensi  SDM  dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik.
Di  samping  itu,  keandalan,  daya  tanggap,  jaminan,  dan  empati  dalam pelayanan  OSS-RBA  yang  telah  diterapkan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  Jambi  juga  sesuai  dengan prinsip-prinsip  pelayanan  publik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  (Noor  et  al.,  2023).  Undang-undang  ini mengharuskan  setiap  instansi  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  yang transparan,  responsif,  dan  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat,  termasuk dalam konteks pelayanan perizinan berusaha (Noor et al., 2023).
Dengan  demikian,  penerapan  OSS-RBA  yang  didukung  oleh  peraturan- peraturan  tersebut  menunjukkan  komitmen  pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam memfasilitasi  pelaku  usaha  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  meskipun tantangan seperti kekurangan SDM masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengurusan perizinan di Provinsi Jambi dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  54  Tahun  2016,  dengan DPMPTSP  bertanggung  jawab  atas  kebijakan  penanaman  modal  dan  pelayanan perizinan  terpadu.  Pelaku  usaha  dapat  mengurus  izin  melalui  beberapa  cara,  dan prosesnya berbasis risiko serta memperhatikan prinsip lingkungan hidup. Pengajuan izin  dilakukan  melalui  OSS,  namun  tantangan  SDM  mengindikasikan  perlunya peningkatan  kapasitas  pegawai,  sesuai  dengan  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018. Pelayanan  OSS-RBA  oleh  DPMPTSP  Jambi  juga  selaras  dengan  prinsip-prinsip pelayanan  publik,  menunjukkan  komitmen  pemerintah  daerah  dalam  mendukung pelaku usaha, meski tantangan SDM masih perlu diatasi.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274

## DAFTAR PUSTAKA
Ajat  Rukajat, Pendekatan  Penelitian  Kuantitatif:  Quantitative  Research,  Approach (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya  Peningkatan  Investasi  Di  Indonesia. ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan Kemanusiaan , 15 (1), 101-116.
Asima Yanty Siahaan And Piki Darma Kristian Pardede, Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik (Purwokerto : Cv. Pena Persada, 2022).
Bayi  Priyono, “Perizinan Sebagai  Sarana  Pengendalian  Penataan  Ruang  Dalam Perspektif Pemanfaatan  Ruang  Di  Daerah,” Jurnal  Administrasi  Pemerintah Daerah VIII, no. Edisi 2 (2019): 16 – 37.
Eko Prasetio, Isnaini Isnaini, and Adam Adam, “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Online  Single  Submission Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Binjai,” Perspektif 10,  no.  2
(2021): 710 – 27, https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176.
Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum  Administrasi Lingkungan  Melalui  Instrumen  Pengawasan:  Rekonstruksi  Materi  Muatan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Al-Adl: Jurnal Hukum , 12 (1), 116-130. Mamlu’atul Kharimah  and  Dzaky  Isyuniandri, “Edukasi  Kepengurusan Perizinan Berusaha  Berbasis  Resiko  Melalui  Sistem Online  Single  Submission (OSS),” Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) 4, no. 4 (2022): 521 – 29, https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838.
Muhamad Mu’iz Raharjo and Icuk, Manajemen Pelayanan Publik , ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021).
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020)
Noor, A., Prabowo, R. G., Kusnadi, E., & Diansyah, Y. (2023). Pemberian Izin Berbasis Elektorinik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. UNES Law Review , 5 (4), 2588-2598. Syafrial,  “Efektifitas Online  Single  Submission (OSS)  Di  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi,” Tanah Pilih 1, no. 2
(2021): 108 – 24, https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.808.
Tahmit Ansar, “ Pelaksanaan Disiplin Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Disparmudora  Kabupaten  Konawe  Kepulauan,” SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal Ilmiah  Bidang  Sosial, Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  Dan  Pendidikan 1,  no.  3 (2022): 119 – 32, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.18.
Wahyu Adi Mudiparwanto and Ade Gunawan, “Peran Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta  Dalam  Pemberian  Izin  Usaha  Setelah  Berlakunya  Sistem Online Single Submission (OSS),” Diversi  Jurnal  Hukum 7,  no.  1  (2021):  129 – 50, https://ejournal.uniska
kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274
Yamin,  M.,  Jufri,  A. W.,  &  Santoso,  D.  (2023).  Pendampingan  Pengurusan Perizinan Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  di  Desa  Gunungsari  Lombok Barat. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 6 (2), 129-134. Yanuar Ramadhana, “Kenali Pentingnya PB UMKU Bagi Pelaku Usaha!,” smartlegal.id, 2023.