Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  396-400  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7552.396-400

## Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam  Pembangunan Ibukota Nusantara
Muhammad Ali Adnan 1 , Atika Sunarto 2 , Desnico Parhusip 3 , Azizan Khair 4
1-3 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,
4 Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia aliandansh14@gmail.com, atikasunarto@gmail.com, desnicop@gmail.com, azizankhair@gmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan Ibukota Nusantara merupakan proyek penting untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru, sebagai respons terhadap masalah serius yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi udara, dan  risiko  banjir.  Tujuan  utamanya  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk,  menciptakan  kota berkelanjutan,  dan  mengurangi  beban  Jakarta.  Namun,  proyek  ini  menimbulkan  tantangan  lingkungan  seperti kerusakan habitat, polusi udara, air, dan tanah, serta potensi deforestasi. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan  diperlukan  dalam  semua  tahapan  pembangunan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  analisis  terhadap  undang-undang,  peraturan,  dan kebijakan  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  dan  peraturan lainnya  memberikan  landasan  konstitusional  dan  ketentuan  perlindungan  lingkungan  yang  harus  dipatuhi. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  telah  melakukan  kajian,  dan  Analisis  Dampak  Lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan. Kendala muncul, tetapi pemerintah telah berupaya mengatasi dengan prinsip  kota  spons,  pengelolaan  air  bersih,  dan  penerapan  konsep  Smart  City.  Kesimpulannya,  perlindungan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua tahap pembangunan Ibukota Nusantara, dan prinsip-prinsip seperti pencegahan,  evaluasi  dampak,  dan  partisipasi  masyarakat  harus  dijunjung  tinggi.  Rekomendasi  meliputi penguatan  peraturan,  implementasi  efektif,  peningkatan  kesadaran,  kolaborasi,  pengawasan  yang  kuat, penggunaan  teknologi,  dan  informasi  hukum  kepada  masyarakat.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan Ibukota Nusantara dapat dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kata Kunci :   Keberlanjutan  Ekosistem,  Keselarasan  Alam,  Pembangunan  Ibukota,  Perlindungan  Hukum Lingkungan

## ABSTACT
The Archipelago Capital Development is an important project to move Indonesia's capital from Jakarta to a new location, in response to serious problems facing Jakarta, such as congestion, air pollution and the risk of flooding. The main goal is to improve the quality of life of residents, create a sustainable city, and reduce the burden on Jakarta. However, these projects pose environmental challenges such as habitat  destruction, air, air, and soil pollution, and potential deforestation. To overcome this, sustainable environmental protection and management is needed at all stages of development. The research method used is normative juridical with analysis of related laws,  regulations  and  policies.  The  research  results  show  that  Law  Number  32  of  2009  and  other regulations provide a constitutional basis and environmental protection provisions that must be complied with. The Ministry of Environment and Forestry has conducted a study, and Environmental Impact Analysis is an integral part of development. Obstacles arise, but the government has tried to overcome them with the principles of sponsored cities,  clean  water  management,  and  implementing  the  Smart  City  concept.  In  conclusion,  environmental protection  must  be  included  in  all  stages  of  development  of  the  Archipelago  Capital,  and  principles  such  as prevention,  impact  evaluation  and  community  participation  must  be  upheld.  Recommendations  include strengthening regulations, effective implementation, increasing awareness, collaboration, strong supervision, use of technology, and legal information to the public. With these steps, the Indonesian capital can be built with the environment in mind.
Keywords:   Capital  Development,  Environmental  Legal  Protection,  Ecosystem  Sustainability,  Harmony  With Nature

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  Ibukota  Nusantara  adalah  suatu  proyek  penting  yang  bertujuan  untuk memindahkan  lokasi  ibu  kota  Indonesia  dari  Jakarta  ke  lokasi  baru.  1Proyek  ini  dilakukan  sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, tingkat polusi udara yang tinggi, dan risiko banjir yang meningkat akibat penurunan permukaan tanah. Tujuan utama proyek ini  adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para penduduk, juga menciptakan kota yang berkelanjutan, dan mengurangi beban yang ditanggung oleh Jakarta sebagai ibu kota.
Namun,  pembangunan Ibukota  Nusantara  inipun  juga  menimbulkan  tantangan  dan  masalah lingkungan  yang  perlu  diperhatikan  dengan  serius.  Pertama,  penggunaan  luas  lahan  yang diperlukan/digunakan  untuk ketersediaan infrastruktur dan  pemukiman  baru  dapat  berdampak  negatif terhadap ekosistem  dan  keanekaragaman hayati  di  wilayah  tersebut.  Pembabatan  wilayah  hutan  dan penghancuran  habitat  alami dapat  mengakibatkan  banyak kehilangan  habitat/tempat  tinggal  bagi berbagai spesies flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) , dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah ada.
Selain itu, proyek pembangunan yang besar juga berpotensi meningkatkan polusi udara, air, dan tanah.  Aktivitas  konstruksi  yang  intensif  dan  peningkatan  jumlah  kendaraan  selama  pembangunan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya, yang berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang ada disekitar. Penggunaan  bahan  kimia  dan limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu siklus alam, dan merusak ekosistem yang sensitif.
Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan yang terjadi signifikan dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam rangka menjaga keseimbangan iklim global, mengurangi emisi karbon, serta menyediakan  habitat bagi berbagai spesies. Pembabatan  hutan  secara besar-besaran  dapat  mengakibatkan  hilangnya ekosistem  hutan  yang  berharga  dan  mengancam keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang kuat  untuk  memastikan  bahwa  proyek  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  dampak lingkungan dan menerapkan tindakan pencegahan serta mitigasi yang cukup efektif. Partisipasi publik yang aktif, pemantauan independen, dan penegakan hukum yang tegas juga perlu menjadi bagian integral dari suatu proses pembangunan ini bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang.
Dengan  melihat  dan  memperhatikan  tantangan  dan masalah  lingkungan  yang terkait  dengan pembangunan Ibukota  Nusantara,  langkah-  langkah  yang  tepat  dapat  diambil  untuk  menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan dan juga perlindungan lingkungan yang  memadai.

## II. METODE PENELITIAN
Berikut adalah metode penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum  yang  terjadi  terhadap  lingkungan  sekitar  dalam  proses  pembangunan  Ibukota  Nusantara; Melakukan  telaah  literatur hukum  yang  relevan,  seperti  undang  –  undang  ,  peraturan  pemerintah, seluruh  kebijakan lingkungan,  serta  juga  putusan  pengadilan,  dan  studi  akademis yang  berkaitan  erat dengan  perlindungan  hukum  akan  lingkungan.  Sumber-sumber  ini digunakan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  kerangka  hukum  yang  berlaku,  ketentuan perlindungan  lingkungan  yang berlaku, dan interpretasi hukum yang relevan dalam konteks proses pembangunan Ibukota Nusantara. Melakukan analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  hukum  yang  terkait  dengan perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  rangka proses  pembangunan  Ibukota  Nusantara.  Analisis  ini untuk  mengidentifikasi  norma-norma hukum  yang  relevan,  prinsip- prinsip  /norma  perlindungan lingkungan, dan kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pelaku pembangunan. Melakukan pembandingan dengan  kerangka  hukum  perlindungan  lingkungan  yang  ada  di  negara  lain  yang memiliki  pengalaman  dalam  pembangunan  infrastruktur berkelanjutan.  Pembandingan ini  dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif dan pembelajaran dari praktik hukum tentang perlindungan lingkungan di negara lain yang dapat diterapkan dalam konteks proses pembangunan Ibukota Nusantara.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun        1945        (UUD        1945)  adalah landasan  konstitusional yang  mencakup  prinsip-prinsip  dasar  serta  dalam  perlindungan  lingkungan
hidup. Salah satu pengaturan yang relevan adalah 8 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang berisi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). 9 Pasal 4 UU ini menguraikan bahwasanya perlindungan lingkungan itu mencakup     dari  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks proses pembangunan, perlindungan lingkungan  harus  diperhatikan  dalam  semua  tahapan  pembangunan. 10 Pasal  15  mengamanatkan pentingnya  melakukan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  untuk  memastikan  pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan  berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik dalam pengembangan suatu wilayah.
Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan  juga telah melakukan  kajian  pada  tahun  2019 terkait  pembangunan.  Selain  itu,  dalam  pembangunan, penting  untuk  melakukan Analisis  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  sesuai  dengan  Pasal 22  UU  32/2009.  Signifikan  terhadap  lingkungan  wajib memiliki  AMDAL  yang  menganalisis  dampak  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan tersebut  upaya pengelolaan  dan pengendalian  dampaknya.Dalam  konteks  Ibukota  Negara  Nusantara,  direncanakan untuk  menjadi  forest city atau kota dengan luas area  hijau  yang  signifikan.  Selain  berfungsi  sebagai penghijauan,  pepohonan  juga  berperan  dalam  menyerap  karbon,  tanaman  rendah berfungsi  sebagai benteng banjir, semak-semak menyerap polusi udara, dan penanaman massal mengurangi efek urban heat  island.  Rencana  pembangunan  kota  mencakup  area  hutan  kota  dengan  pepohonan  tinggi  dan tanaman hijau lainnya untuk mengurangi     banyaknya emisi karbon dan mengendalikan bahaya banjir.
14 Perencanaan kota juga melibatkan aspek administratif yang sangat terkait dengan perlindungan lingkungan . Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (PP  22/2021)  merupakan Peraturan  yang  mengatur tentang  semua penyelenggaraan perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Indonesia.  PP  ini  menegaskan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik.

## 3.1 Bentuk Aspek Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP  22/2021  mengatur  beberapa   aspek  aspek  penting  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
Penyelenggaraan Lingkungan Hidup
PP  ini  menetapkan  kewajiban  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  pelaku  usaha  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pemerintah pusat  bertanggung  jawab menetapkan kebijakan dan peraturan terkait lingkungan hidup, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan tersebut di tingkat lokal.
Pemantauan dan     Evaluasi Lingkungan  Hidup
PP  ini  mengatur  mengenai  pemantauan  dan  evaluasi terhadap  kondisi  lingkungan  hidup. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pemantauan  secara  periodik terhadap  kualitas lingkungan hidup dan mengambil langkah- langkah penanggulangan jika terjadi sebuah permasalahan lingkungan.

## Lingkungan Hidup
PP  ini  menegaskan  perlunya  memasukkan  aspek  lingkungan hidup  dalam  setiap  tahapan Perencanaan pembangunan.  Pemerintah dan pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL)  dan  menerapkan prinsip  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dalam  setiap kegiatan pembangunan.

## Pengelolaan Kawasan  Lindung
PP ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan kawasan lindung, termasuk taman nasional, suaka  margasatwa,  dan  cagar  alam.  Kawasan  lindung  memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.
Ayat (3) Pasal 18 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU 3/2022) memberikan penjelasan yang serupa sebagai  berikut;
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan  pada  ayat  (1), meliputi  tetapi tidak  terbatas pada hal-hal berikut
Penentuan  kawasan hijau  yang  berperan     dalam  menjaga keseimbangan  lingkungan  hidup  dan
keanekaragaman hayati.
a. Penerapan sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.
b. Pengelolaan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan hidup.
c. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah.
Dalam  pengelolaan limbah,  Pengolahan  air  limbah  sentral  dilakukan  di  fasilitas  khusus  yang mencakup sistem ganda untuk industri dan pemukiman di luar area tersebut. Pemilihan teknologi untuk pengelolaan  air  limbah Didasarkan pada teknologi terbaik yang ramah sosial dan lingkungan dengan biaya efisien. 17 Strategi inti pengolahan air limbah mengacu pada elemen Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Lokal dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sentral sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan  lingkungan  di Provinsi  Kalimantan  Timur yang  berlaku  di  Ibukota Nusantara  menjadi perhatian  penting  dalam  menjaga  keberlanjutan  lingkungan.  Pemerintah  Kalimantan  Timur  telah menerbitkan  beberapa peraturan  terkait  lingkungan.  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 2 menguraikan bahwa tujuan dari peraturan daerah ini adalah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia dan  lingkungan  sekitarnya.  Pasal  5  menjelaskan  tentang  rencana/cara  penyusunan Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  3 Tahun  2021 tentang  Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya dan Beracun.
Peraturan  ini  mengatur pengelolaan  limbah  bahan berbahaya  dan  beracun  (B3)  di  Kalimantan Timur. Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah melindungi kesehatan setiap umat manusia, keanekaragaman  hayati,  dan  lingkungan  hidup  dari  dampak  negatif  limbah  B3.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan  Energi  Terbarukan. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan energi terbarukan di Kalimantan Timur. Tujuannya adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  5 Tahun2023 tentang Pengelolaan Kawasan Hijau Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kawasan hijau  di  Kalimantan  Timur.  19Kawasan  hijau  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

## 3.2 Kendala dan Upaya yang Dilakukan Untuk Perlindungan Ibukota Nusantara
Pemerintah  juga  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  melindungi  lingkungan  di Ibukota Nusantara,  meskipun  masih ada pro dan kontra terkait pembangunan  tersebut.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  adalah  menerapkan  prinsip  kota spons  dalam  mengatasi  permasalahan  air.  Prinsip  ini bertujuan untuk memberikan akses air bersih, sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir. Pendekatan pengelolaan air bersih yang terintegrasi dengan melibatkan penggunaan air, pengendalian limpasan hujan, dan pengolahan air limbah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya tanpa mencemari lingkungan.
Dalam pembangunan Ibukota Nusantara, prinsip pengelolaan lingkungan yang terintegrasi diatur dalam Lampiran  UU  Ibukota  Negara.  Dilakukan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  dan  Analisis  Dampak Lingkungan  sebelum  memulai  proses  pembangunan.  Konsep  proses  pembangunan  mencakup  Smart City  dengan  pertimbangan  dinamis  dan    inklusif.  Meskipun  memberikan  manfaat  lapangan  kerja  di Kalimantan Timur, masih ada tantangan infrastruktur dan mobilitas di provinsi tersebut.
Beberapa  LSM  menyuarakan  kontra  terhadap  pembangunan  ini  dengan mengatakan  bahwa proses pengambilan keputusan publik mengabaikan  suara  dan  hak masyarakat adat,masyarakat lokal, serta mengabaikan krisis lingkungan hidup yang semakin meningkat.
Namun,  Kesultanan Kutai  Kertanegara  mendukung  pembangunan  dan  tokoh  masyarakat  adat Kalimantan Timur secara keseluruhan mendukung pembangunan dengan memberikan masukan penting seperti memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM,  dan aspek budaya.
Pemerintah  juga  telah  berusaha  untuk  mengurangi dampak  dampak  negatif  dari  pembangunan yang merugikan dengan turut memperhatikan masukan &aspirasi masyarakat. Pemindahan Ibukota juga merupakan salah satu strategi pembangunan yang merespons kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini serta tantangan  pembangunan  di masa depan. 23 Meskipun setiap kegiatan atau pembangunan akan  memiliki  dampak  positif  dan  negatif,  pemerintah  berharap  dapat  meminimalkan dampak merugikan  bagi masyarakat  melalui  strategi  pembangunan  yang  diterapkan. Penerapan  konsep  Smart
City dengan menggunakan teknologi diharapkan dapat membantu dalam pengawasan dan pemantauan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Perlindungan  hukum terhadap  lingkungan  dalam  pembangunan  Ibukota Nusantara  adalah  isu penting  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  utama.  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup memiliki  peran  sentral  dalam  menjaga    Prinsip penting yang harus dijunjung tinggi adalah menjaga kesesuaian antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembangunan Ibukota  langkah-langkah   pencegahan,  evaluasi dampak  lingkungan,  dan  mitigasi  harus  diterapkan  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan seperti pencegahan, pemulihan, dan kehati-hatian harus  dipatuhi  dalam  pembangunan  Ibukota   Nusantara.  Partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  penting  untuk  melindungi  lingkungan.  Sanksi  hukum  diperlukan  untuk  memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dalam pembangunan Ibukota.

## 4.2 Saran
Menguatkan  memperbarui peraturan  lingkungan  yang  dalam  proses  pembangunan   Ibukota. Memastikan implementasi yang efektif dari peraturan lingkungan dalam proses  pembangunan Ibukota. Meningkatkan  kesadaran    masyarakat,  pengembang, dan  pelaku  industri  tentang  perlindungan lingkungan. Mendorong kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, pengembang, dan pihak terkait lainnya. Membangun mekanisme  pengawasan yang kuat dan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran lingkungan.  Mengadopsi  teknologi  dan inovasi  untuk  mengurangi  dampak  negatif  lingkungan.  Dan memberikan informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat melindungi hak      lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin,  ali.  (2012).  Hukum  lingkungan.  Bandung:  pt.  Citra  aditya bakti. Indrawati, iis. (2010). Hukum lingkungan hidup di indonesia. Bandung: citra aditya bakti. Nurhadi,  r.  (2017).  Hukum  lingkungan  dalam  perspektif  perlindungan hukum  dan  keadilan  lingkungan.
Bandung: pt. Refika aditama.
Nurjanah,  dina.  (2014).  Hukum  lingkungan  di  indonesia:  tinjauan  terhadap sistem  perlindungan  hukum lingkungan. Jakarta: prenada media.
Mochtar,  m.  (2013).  Hukum  lingkungan:  tinjauan  sistemik  perlindungan lingkungan. Jakarta: kencana prenada media group.
Sihombing,  benny.  (2010).  Hukum  lingkungan  di  indonesia:  teori  dan praktek. Jakarta: rajawali pers. Soekanto, soerjono. (2009). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: ui press. Sudargo, tatiek. (2015). Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di indonesia. Jakarta: sinar grafika. Yustina,  y.  (2015).  Perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan  hidup  dalam penegakan  hukum  lingkungan. Yogyakarta: genta publishing. https://www.youtube.com/watch?v=vdl7gffc1-0 https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2 https://www.walhi.or.id/wp https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015165346-199- https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067 https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari- https://news.detik.com/berita/d-6223075/ini-langkah-pemprov-dki-untuk- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup