## Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN
MUI/IV/2000 Tentang Deposito

## Pambayun Setyo Palupi
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pambayuns5@gmail.com

## Abstrak
Investasi dalam dunia bisnis saat ini sangat diminati oleh orang yang memiliki banyak uang namun tidak mempunyai keahlian untuk mengembangkan usaha. Lembaga Keuangan Syariah saat ini pun sedang gencar-gencarnya mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Kususnya dalam perbankan syariah yang mempunyai produk investasi berupa Deposito. Lembaga keuangan Syariah selain diawasi oleh Bank Indonesia, juga diawasi oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Deposito sendiri telah diatur oleh DSN-MUI dalah fatwanya No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito merupakan salah satu produk investasi perbankan, dimana nasabah deposan menginvestasikan uangnya kepada bank yang mempunyai jangka waktu yaitu 3, 6, 12 bulan baru bisa diambil. Dalam hal mengelola dana nasabah deposito, Dewan Syari’ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsipmudarabah. Dimana pihak Bank Syari’ah atau BMT bertindak sebagai mu ḍ ā rib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l (pemilik dana). Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penyusun ingin mengkaji lebih mendalam terhadap deposito mudarabah yang mana dalam kapasitasnya bank sebagai mu ḍ ā rib bisa melakukan investasi lagi dengan pihak lain sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
Kata Kunci: deposito, investasi, ṣ ā ḥ ib al-m ā l, mu ḍ ā rabah .
66

## A. Pendahuluan
Bank Syariah dan BMT terdapat banyak produk untuk pengembangan usaha produktif tersebut yang salah satunya adalah Produk Simpanan Berjangka  atau biasa disebut Deposito. Simpanan Berjangka merupakan pilihan investasi dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari’ah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat.
Dalam hal mengelola dana nasabah Deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsipmudarabah. 1 Dimana pihak Bank Syari’ah atau BMT bertindak sebagai mu ḍ ā rib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mu ḍ ā rib , bank syariah dan BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Dengan demikian, bank syariah dan BMT dalam kapasitasnya bertindak sebagai mu ḍ ā rib memiliki sifat sebagai wali amanah ( trustee ). 2
Dari uraian tersebut,  pihak yang menerima modal dari investasi atau dana deposito nasabah yang disalurkan oleh bank disebut dengan mu ḍ ā rib juga. Lalu sebenarnya siapakah yang menjadi rabb al-m ā l / ṣ ā ḥ ib al-m ā l , dan apakah Bank ataupun BMT bisa menjadi rabb al-m ā l . Karena dalam fatwa DSN-MUI No. 03/2000 tentang Deposito dinyatakan bahwa “dalam kapasitasnya sebagai pengelola, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain”. Apabila modal yang disalurkan merupakan uang bank sendiri tidak menjadi masalah, tetapi sebagian besar
1 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
2 Rizqa Rizqiana, “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syari’ah Mudarabah yang ada pada Bank Mandiri Syari’ah”, Skripsi , Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, Konsentrasi Perbaankan Syari’ah, Jurusan Muamalat, 2010, hlm.2.
harta yang ada di bank merupakan milik deposan dan itu yang menjadi masalah.
B. Analisis tentang Ṣ ā ḥ ib al-M ā l Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, perbankan adalah persoalan fiqih. Salah satu analisis yang bisa digunakan untuk mengupas soal perbankan adalah ilmu qaw ā ’id . Ilmu ini yang berarti prinsip umum, telah dikembangkan dalam ḥ azanah ilmu fiqih Islam sejak ratusan tahun lalu. 3 Skripsi ini membahas tentang deposito mudarabah yang akan dianalisis dengan menggunakan fiqih muamalat.
Dalam bab-bab sebelumnya telah dijabarkan dan dijelaskan secara rinci tentang deposito mudarabah dan fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudarabah. Berbeda dengan perbankan konvensioanal yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil ( profit sharing ) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. 4
Dalam hal ini dibahas mengenai kedudukan para pihak (subjek akad) yang tercantum dalam fatwa MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dimana dalam ketentuan umumnya pada point 1 dan 2 yaitu “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mu ḍ ā rib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mu ḍ ā rib , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain. 5
Yang perlu digaris bawahi dalam fatwa tersebut yaitu termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak subjek dalam akad ini, yaitu nasabah pemilik modal atau deposan sebagai ṣ ā ḥ ib al-
3 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 199.
4 Abdul Ghofur Anshori , Perbankan Syari’ah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.  99.
5 Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
68
m ā l , bank sebagai mu ḍ ā rib I, nasabah pemilik usaha sebagai mu ḍ ā rib II.
Dari putusan fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang telah disampaikan diatas, penulis memahami kedudukan pihak yang berakad sebagaimana yang tercantum dalam bagan diatas. Ketika Bank menginvestasikan dana nasabah deposan ( ṣ ā ḥ ib al-m ā l ) secara mudarabah kepada pihak lain lalu bagaimana, siapakah yang berlaku atau berperan sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l dan apakah bank syariah bisa menjadi ṣ ā ḥ ib al-m ā l ?. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah mengetahui fatwa DSN-MUI tersebut, dan ini yang akan peneliti pecahkan.
Secara bahasa bank adalah lembaga yang bergerak di bidang penjaminan, pengumpulan dana dan pemberi pinjaman atau lembaga khusus yang bergerak dalam memberikan pinjaman dana. Menurut  Ali Salus, bank memiliki dua peran sebagai pedagang, utang dan penjamin. Menerima utang dari investor dan meminjamkannya kepada nasabah. Pihak bank memberikan nominal tertentu kepada investor dari nilai yang dititipkan dan selanjutnya pihak bank meminta nominal lebih kepada nasabah yang telah diberi pinjaman bank. 6
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh perbankan, sistem yang diterapkannya adalah riba. Riba dalam syariat Islam dan dalam ajaran-ajaran agama lain tidak bisa diterima. Oleh karenanya, perlu dipahami juga kinerja dari perbankan Islam itu seperti apa sehingga bisa dibedakan antara bank konvensional dan bank Islami. Menurut Salabah Oman,bank Islami adalah lembaga yang bergerak sebagai perantara keuangan tanpa adanya bunga ( interest ). 7
6 Abdul Ghofur Anshori , Perbankan Syari’ah di Indonesia
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.  118.
7 Ibid. , hlm. 124.
Nasabah (Deposan) ّبر لاملا / بحاص لاملا Bank
Syari’ah براضم
1
Nasabah lain براضم 2
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
Bank syariah dibangun atas prinsip-prinsip yang pertama, al-ta’ ā wun (tolong-menolong) sebagaimana tersebut dalam surat al-Maidah ayat 2;  kedua, al-ik ṭ ifn ā sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29, di mana dikatakan bahwa jangan dibiarkan ung menganggur, tetapi hendaknya diinvestasikan secara baik guna mendapatkan keuntungan; dan ketiga, prinsip al-hal ā l (terlepas dari hal-hal yang telah dilarang oleh syari’at Islam) dan ini meliputi halal dalam memperolehnya, halal dalam mengonsumsinya dan halal dalam memanfaatkannya. 8
Dari pengertian kedua sistem bank yang ada di atas, bisa diketahui perbedaan kinerja yang ada. Yang satu menggunakan sistem bunga dan yang lainnya menerapkan sistem non bunga. Jadi, peran dari bank Islami itu apa? Apakah sebagai pedagang langsung ( mu ḍ arib ) ataukah sebagai perantara keuangan dan apakah sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l ?. Kalau dilihat permasalahan yang ada dari kacamata Islami, bisa diketahui bahwa hukum-hukum syari’ah baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah, tidak ada hal yang mengkhususkan bahwa ibadah dan muamalah ini hanya untuk pedagang saja atau untuk perantara saja dan seterusnya. Akan tetapi, seluruh ajaran yang ada itu hanya tergantung pada kemampuan seseorang untuk menerima dan melaksanakan syariat Islam dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu subjek hukum dalam Islam harus berakal, baligh dan lain-lain.
Untuk bisa menghukumi apakah yang dilakukan oleh perbankan itu boleh atau tidak, maka harus dilihat kinerjanya. Apakah terlepas dari hal-hal yang diharamkan ataukah tidak. Di antara produk yang dijalankan oleh perbankan Islami adalah mudarabah. Hakekat mudarabah yang dipraktekkan oleh perbankan Islami adalah sebagai berikut; bank menerima sejumlah  uang  dari  investor  kemudian  oleh  pihak  bank,  uang tersebut diinvestasikan atau diberikan kepada orang lain supaya dikelola.
Penulis berpandangan bahwa posisi perbankan di sini sebagai pengelola tapi tidak secara langsung karena uang yang diterima oleh bank diberikan lagi kepada orang lain untuk
8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 213.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
70
dikelola juga. Menurut penulis, pihak perbankan bukanlah sebagai mu ḍ ā rib tapi sebagai perantara antara investor dengan pengelola. Jadi, tidak tepat kalau pihak perbankan disebut sebagai mu ḍ ā rib . Kecuali kalau perbankan dalam mengelola uang yang telah diterima dari investor, digunakan dan dikelola sendiri dalam bisnis riil. Jadi, perbankan bisa jadi sebagai pihak intermediary dan juga sebagai pedagang sesuai dengan karakter yang dijalankan. Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah az- Zuhaili bahwa dalam syirkah juga ada intermediary yang biasa juga disebut dengan ‘ ā mil. Contohnya dalam sebuah perusahaan dengan modal bersama pengelolaan atas modal bukan dilakukan oleh pemilik modal, dalam hal ini dianggap sebagai qir ā ḍ ( mudarabah ). Hal itu sama dengan pendapat Syaikh Ali Khafif dalam Kit ā b asy-Syarik ā t fi al-Fiqh al-Isl ā m ī . 9
Menurut ulama Hanafiyah, mu ḍ ā rib tidak boleh melakukan mudarabah dengan modalnya pada orang lain, kecuali jika pemilik modal ( ṣ a ḥ ib al-m ā l ) memberikan kuasa padanya. Jika mu ḍ ā rib kedua memperoleh keuntungan, maka mu ḍ ā rib pertama menanggungnya (menggantinya) pada ṣ a ḥ ib al-m ā l . 10 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mu ḍ ā rib wajib menjamin modal jika melakukan qir ā ḍ kembali atas modal qir ā ḍ ( mudarabah) tanpa izin pemilik modal karena kesewenangannya. Dalam hal ini, keuntungannya dibelikan kepada mu ḍ ā rib kedua dan pemilik modal, sedangkan mu ḍ ā rib pertama tidak berhak mendapat bagian keuntungan itu karena keuntungan itu seperti upah yang tidak berhak diperoleh kecuali setelah pekerjaan selesai. 11
Ulama Syafi’iyah berpendapat dalam pendapat yang paling ṣ a ḥ i ḥ bahwa mu ḍ ā rib tidak boleh melakukan mudarabahpada yang lain untuk berkongsi dengannya dalam pekerjaan dan keuntungan, sekalipun hal itu dengan izin pemilik modal. Kesimpulannya, Mazhab Empat sepakat bahwa mu ḍ ā rib pertama wajib menjamin dengan tindakannya melakukan mudarabah dengan modalnya sendiri pada yang lain. 12
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah
Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 481- 482.
10 Ibid., 497. 11 Ibid., 498. 12 Ibid., 499.
Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia” 13 menyatakan bahwa pihak pihak dalam perjanjian bagi hasil mudarabah dalam perbankan adalah yang pertama, pihak pemilik dana ( ṣ ā ḥ ib al- m ā l) adalah Bank yang merupakan pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk digunakan dalam kegiatan produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka bank wajib memberikan pembiayaan kepada nasabah saat penutupan perjanjian (telah disepakati), serta berhak untuk mendapatkan bagian atas hasil yang diperoleh oleh nasabah sebesar nisbah/rasio yang telah disepakati di awal. Di samping itu, bank juga berhak mendapatkan pengembalian uang yang dipinjam oleh nasabah.
Kedua, pihak pengelola dana ( mu ḍ ā rib ) ialah pihak yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan pada kondisi demikian, maka ia mempunyai kewajiban membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada bank dan mengembalikan pinjaman dari bank secara angsuran, namun di sisi lain ia berhak atas pinjaman dana setelah perjanjian bagi hasil ditutup dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.
Dalam penjelasan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Akad Mudarabah” dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama ( m ā lik, ṣ ā ḥ ib al-m ā l, ataunasabah) sebagai pemilik dana, dan pihak kedua (‘ ā mil, mu ḍ ā rib, atauBank Syariah ) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kemudian dalam penjelasan Pasal 19 huruf c, disebutkan bahwa yang  dimaksud dengan “akad mudarabah” dalam Pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama ( malik, ṣ ā ḥ ib al-m ā l, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mu ḍ ā rib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi
13 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.106.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
72
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangakan dalam Akad. 14 Dalam fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah point 1, 2, 3 juga menyebutkan bahwa, “Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mu ḍ ā rib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).” 15 Dari apa yang tercantum dalam fatwa tersebut jelas adanya ketidak sambungan antara fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah.
Dari uraian beberapa peraturan tersebut dapat menjawab pertanyaan “ Siapakah yang menjadi ṣ ā ḥ ib al-m ā l ? Apakah bank bisa menjadi ṣ ā ḥ ib al-m ā l ?”. Bahwa ada persamaan akad di sini tapi berada dalam pengaplikasian yang berbeda. Ketika mudarabah berada atau digunakan untuk usaha penghimpunan dana yaitu deposito maka yang berkedudukan sebagai ṣ ā ḥ ib al- m ā l adalah Nasabah Deposan yang menginvestasikan dananya ke Bank Syari’ah. Namun ketika mudarabah berada atau digunakan untuk usaha pembiayaan maka yang berkedudukan sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l adalah Bank Syari’ah karena dana yang terkumpul dari deposan, Bank syari’ahlah yang menyalurkan dana ke nasabah ( mu ḍ ā rib) yang membutuhkan dana. Jadi Bank syari’ah bisa menjadi ṣ ā ḥ ib al-m ā l karena adanya perbedaan perjanjian atau kontrak antara penghimpunan dana dan pembiayaan. Namun demikian, dalam fatwa MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito seharusnya lebih diperjelas lagi apa yang tercantum dalam poin 2, karena kalimat di dalamnya menyebabkan multi tafsir.
Dari banyaknya perbedaan pendapat yang sedemikian rupa tentang kedudukan Bank Syari’ah, penulis menyimpulkan bahwa
14 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.108.
15 Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mu ḍ ā rabah .
Bank Syariah bukan merupakan ṣ ā ḥ ib al-m ā l ataupun mu ḍ arib , namun lebih tepat sebagai intermediary (perantara)antara investor/ deposan/ nasabah dengan nasabah lain yang membutuhkan suntikan dana untuk usaha ( mu ḍ ā rib ). Karena bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syari’ah yang merupakan wadah untuk berinvestasi, bank syariah tidak bisa berdiri apabila tidak banyak investor yang mendepositokan uangnya ke dalam bank. Jadi di bank tersebut terkumpul banyak harta dari banyak investor sehingga bank tersebut bisa menciptakan pembiayaan atau memberikan modal kepada mu ḍ ā rib untuk menjalankan usaha di sektor riil, yang notabene modal yang disalurkan oleh bank itu bukanlah harta milik bank tetapi harta ṣ ā ḥ ib al-m ā l yang berasal dari banyak deposan ataupun banyak investor.
Sebagai contoh yaitu Bank Muamalat Indonesia yang lahir pada Mei 1992 dengan otoritas modal 500 miliar (kira-kira 250 juta US dollar menurut kurs tahun 1992) dan membayar penuh modal 135 miliar atau 67, 5 juta US dollar dan menjadi bank baru dengan jumlah pembayaran modal yang besar dengan lebih dari 100 ribu investor. 16 Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah merupakan sebuah lembaga yang menjadi perantara ( intermediary ) dalam masalah investasi atau deposito karena modal atau harta yang disalurkan bukan merupakan milik dari bank syari’ah sendiri, melainkan milik deposan ( ṣ ā ḥ ib al-m ā l ). Apalagi bank syariah tidak melakukan usaha atau mengelola usaha di sektor riil secara langsung, hanya menyalurkan dana dari deposan ke nasabah yang memerlukan suntikan dana saja. Maka penulis menyimpulkan bahwa bank syariah adalah perantara ( intermediary ). Intermediary (perantara) dalam hukum Islam bisa disamakan dengan ‘ amil yaitu pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Dalam konteks deposito ini ‘ amil berperan mengerjakan pengumpulan, pencatatan, dan menyaluran atau distribusi harta deposan ( ṣ ā ḥ ib al-m ā l ) kepada nasabah yang memerlukan suntikan dana untuk usaha di sektor riil ( mu ḍ ā rib ). Sehingga bank syariah lebih tepat
16 Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Perbankan Syari’ah di Indonesia , cet. ke-1 (Banten: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 24.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
74
disebut sebagai intermediary (perantara) atau ‘amil karena bank syariah tidak mengelola dana deposan untuk sektor riil secara langsung, tetapi hanya menyalurkan dana deposan kepada nasabah lain.
Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam syirkah juga ada intermediary yang biasa juga disebut dengan ‘ ā mil. Contohnya dalam sebuah perusahaan dengan modal bersama pengelolaan atas modal bukan dilakukan oleh pemilik modal, dalam hal ini dianggap sebagai qir ā ḍ ( mudarabah ). Hal itu sama dengan pendapat Syaikh Ali Khafif dalam Kit ā b asy-Syarik ā t fi al-Fiqh al-Isl ā m ī . 17 Dengan dasar hukum firman Allah surat An-Nisa’ ayat 58:
اﻮﻤﻜﲢ نأ سﺎّﻨﻟا ﲔﺑ ﻢﺘﻤﻜﺣ اذإو ﺎﻬﻠﻫأ ﱃإ ﺖﻨﻣﻷا اوّدﺆﺗ نأ ﻢﻛﺮﻣﺄﻳ ﷲا ّنإ لﺪﻌﻟﺎﺑ ... 18

## C. Analisis tentang Tanggungan Risiko Kerugian
Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang terkait dengan dana pihak ketiga. Secara umum, deposito didefinisikan menjadi simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bila ditinjau dari aspek investasi, masyarakat lebih cenderung memilih produk deposito untuk menginvestasikan dana mereka. Sebab, keuntungan yang akan didapat dari produk ini lebih tinggi dari produk simpanan lainnya yang ditawarkan lembaga perbankan, seperti tabungan dan giro.
Dalam penyaluran dana deposan kepada mu ḍ ā rib yang memerlukan suntikan dana oleh Bank Syariah dengan kontrak yang baru, pastilah usaha yang dijalankan oleh nasabah pengelola dana tidak selalu mendapatkan keuntungan saja, namun ada kalanya  mengalami kerugian. Dengan demikian, perlu dipertanyakan apabila terjadi kerugian, siapakah yang akan menanggung kerugian? Nasabah deposan sebagai ṣ ā ḥ ib al-
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 481- 482.
18 Q.S. AN-Nisa’ (4): 58.
75
m ā l , Bank Syariah sebagai intermediary ataukah nasabah pengelola dana sebagai mu ḍ ā rib ? Mu ḍ ā rib menjalankan mudarabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Kontrak menetapkan secara detail bagaimana ia harus mengelola mudarabah. Mu ḍ ā rib harus memastikan bahwa deskripsi yang benar tentang barang telah tersedia pada saat pengajuan pendanaan. Ia pribadi bertanggung jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh suatu kesalahan atas spesifikasi karena bank tidak akan menanggung segala kerugian semacam ini. Ia harus menyimpannya baik-baik. Ringkasnya, mu ḍ ā rib harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh bank.
Dalam pembagian laba dan rugi, secara teori, bank menanggung secara risiko, tetapi dalam praktik, dikarenakan sifat mudarabahbank Islam dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Bank Islam sepakat dengan nasabah mudarabahnya tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak.
Jika mudarabah tidak menghasilkan suatu keuntungan, si mu ḍ ā rib tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus mu ḍ ā rib atas dana mudarabah atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka mu ḍ ā rib sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank. Pihak bank untuk mengambil alih dalam risiko dari setiap kerugian tidak begitu saja terjadi. Ia melewati bermacam-macam cara untuk menghilangkan ketidak pastian yang mungkin terjadi dalam kongsi mudarabah murni. Risiko dalam kongsi mudarabah seperti yang digunakan dalam perbankan Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa mudarabah bank Islam sedikit berbeda dengan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
76
penyelenggaraan investasi berisiko rendah maupun investasi bebas risiko manapun.
Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.
Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam konsep nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Bila bisnis dalam akad mudarabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja. Karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
Karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) ṣ ā ḥ ib al-m ā l dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh ṣ ā ḥ ib al-m ā l . Di pihak lain, karena proporsi modal (finansial) mu ḍ ā rib dalam kontrak ini adalah 0%, apabila terjadi kerugian, mu ḍ ā rib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0%.
Hal ini terdengar tidak adil, sebenarnya salah apabila kita menyatakan bahwa mu ḍ ā rib tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mu ḍ ā rib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak berbeda, sesuai dengan objek mudarabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilanya kerja,
usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis Dalam Praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah . Sedangkan untuk nasabah dengan deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari’ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. Menurut M. Anwar Ibrahim, ada 2 (dua) cara menyelesaikan kerugian jika terjadi; Pertama , diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua , bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.
Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian lebih ditanggung oleh nasabah deposan ( ṣ ā ḥ ib al-m ā l ) dan nasabah pengelola usaha ( mu ḍ ā rib ) saja. Sedangkan Bank syariah berada dalam zona aman, karena semua peraturan seolah-olah tidak menyoroti Bank syariah untuk masalah kerugian ini. Bahkan fatwa MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito sendiri tidak ada poin yang mengatur adanya kerugian ataupun cara penyelesaian masalah.
Menurut Abdul Manan, aplikasi dari prinsip mudarabah adalah penyimpan atau deposan bertindak sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l (pemilik modal) dan bank sebagai mu ḍ ā rib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan mur ā bahah atau ij ā rah , dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan mudarabah. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan mudarabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. 19
19 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 216.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
78

## Menurut penulis sebagaimana menyimpulkan bank
syariah sebagai intermediary , dalam risiko keuntungan ini penulis juga sependapat dengan Abdul Manan, bahwa bank syariah harus bertanggung jawab penuh juga terhadap risiko kerugian. Karena bank syariah sebagai intermediary bertanggung jawab untuk menyalurkan dana deposan kepada mu ḍ ā rib dan merasakan manfaat dari hasil pembiayaan yang telah diadakan. Sebagaimana kaidah fiqih menyebutkan: ﻢﻨﻐﻟﺎﺑ مﺮﻐﻟا
20
Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Kerugian adalah tanggung jawab semua pihak yang melakukan akad, entah itu ṣ ā ḥ ib al- m ā l , intermediary dan juga mu ḍ ā rib . Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan ه risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan pemeliharaan barang, dibebankan kepada pemilik barang. Contoh lainnya dapat dilihat di Majallah al-A ḥ k ā m al-‘Adliyyah Pasal 292 dan 1308. 21
Mu ḍ ā rib tidak boleh mengadakan mudarabah dengan harta mudarabah. Dan hal itu dianggap sebagai tindakan lalim darinya. Penulis Bid ā yatul-Mujtahid berkata, “Para faqih yang terkenal di seluruh kota tidak berselisih pendapat bahwa ketika mu ḍ ā rib menyerahkan modal mudarabah kepada mu ḍ ā rib lainnya maka dia bertanggung jawab apabila ada kerugian. Sementara, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatannya dengan pemilik modal. Kemudian bagian mu ḍ ā rib kedua menjadi tanggungannya yang harus dia bayar dengan apa yang tersisa dari harta.” 22 Kekurangan yang cukup mendasar pada fatwa DSN-MUI tentang Deposito yaitu pada bagian penutup. Dalam fatwa
20 Majalah Ahkam al-Adliya h Pasal 87, lihat Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih , hlm, 133. 21 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 133.
22 SayyidSabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5 , penerjemah Abu Syauqina, dkk.
Cet. ke-1(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 167.
tersebut tidak terdapat bagian penutup yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai peluang terjadinya koreksi atas fatwa bilamana terjadi perubahan-perubahan fitur deposito di kemudian hari. Ketiadaan bab penutup ini menyebabkan terjadinya 2 hal ; (1) DSN-MUI tidak dapat memprediksikan konflik/perselisihan antara nasabah dan bank dengan tidak menberi solusi penyelesaian masalah (2) fatwa deposito tersebut telah dibuat seakan-akan bersifat final, tidak ada kesalahan, dan tidak akan bisa diubah.
Persepsi tersebut lazim timbul mengingat tidak adanya penjelasan, mengenai klausul jika terjadi perubahan. Merujuk pada fatwa lain yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 14/SN- MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, seharusnya dalam Fatwa Deposito DSN-MUI juga mencantumkan 2 klausul di bawah ini : Pertama , Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah/Pengadilan Agama/dll setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kedua , Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Dalam kajian ushul fiqh, lazimnya kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks fatwa DSN-MUI ini, pendapat itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). 23
23 Abdul Majid Asy-Syarati, Ijtihad Kolektif , penerjemah Syamsuddin TU, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2012), hlm. 56.
80

## D. Penutup
Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Kedudukan ṣ ā ḥ ib al-m ā l dan mu ḍ ā rib dipegang oleh nasabah deposan dan nasabah pengelola dana, Bank syariah lebih tepat disebut atau berkedudukan sebagai perantara ( intermediary ). Ada 2 (dua) produk perbankan yang membedakan kedudukan para pihak yaitu, ketika Bank syariah menjalankan produk penghimpunan dana Deposito maka nasabah deposan lah yang berkedudukan sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l . Namun ketika menjalankan produk pembiayaan mudarabah Bank Syariah bisa menempati kedudukan sebagai ṣ ā ḥ ib al-m ā l karena semua dana dari deposan yang terkumpul Bank syariahlah yang menyalurkan kepada nasabah ( mu ḍ ā rib ) dengan menggunakan kontrak baru. Tetapi tetap saja untuk Depositonya sendiri, ṣ ā ḥ ib al-m ā l adalah nasabah deposan. Bank Syariah bukan merupakan ṣ ā ḥ ib al-m ā l ataupun mu ḍ arib , namun lebih tepat sebagai intermediary (perantara)  antara investor/ deposan/ nasabah dengan nasabah lain yang membutuhkan suntikan dana untuk usaha ( mu ḍ ā rib ). Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam syirkah juga ada intermediary yang biasa juga disebut dengan ‘ ā mil. Contohnya dalam sebuah perusahaan dengan modal bersama pengelolaan atas modal bukan dilakukan oleh pemilik modal, dalam hal ini dianggap sebagai qir ā ḍ ( mudarabah ). Karena bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syari’ah yang merupakan wadah untuk berinvestasi, bank syariah tidak bisa berdiri apabila tidak banyak investor yang mendepositokan uangnya ke dalam bank. Jadi di bank tersebut terkumpul banyak harta dari banyak investor sehingga bank tersebut bisa menciptakan pembiayaan atau memberikan modal kepada mu ḍ ā rib untuk menjalankan usaha di sektor riil, yang notabene modal yang disalurkan oleh bank itu bukanlah harta milik bank tetapi harta ṣ ā ḥ ib al- m ā l yang berasal dari banyak deposan ataupun banyak investor.
b. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pihak lain tanpa diketahui jelasnya oleh nasabah deposan
dinilai boleh karena pihak nasabah deposan telah mempercayakan kepada Bank untuk pemilihan usaha di awal akad atau kontrak perjanjian Deposito. Kedudukannya sebagai mu ḍ ā rib memberikan kebebasan untuk melakukan berbagai usaha. Risiko kerugian yang seharusnya ditanggung bersama secara teori, namun dalam praktiknya risiko kerugian hanya ditanggung oleh nasabah deposan ( ṣ ā ḥ ib al- m ā l ) dan nasabah pengelola usaha ( mu ḍ ā rib ) sedangkan bank seolah-olah dimenangkan atas hal ini. Namun sejauh ini memang jarang bank yang mengalami kerugian karena, apabila ada kerugian ditutup dari keuntungan sehingga keuntungan yang di dapat oleh nasabah juga berkurang. Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito masih ada kekurangan yaitu belum mengatur tentang penyelesaian sengketa dan tidak adanya penutup di dalamnya. Fatwa tersebut terkesan tidak bisa diganggu gugat ketika ada perubahan dan perkembangan sistem deposito dalam praktiknya di dunia perbankan dan masyarakat. Bank syariah sebagai intermediary , dalam risiko keuntungan ini penulis juga sependapat dengan Abdul Manan, bahwa bank syariah harus bertanggung jawab penuh juga terhadap risiko kerugian. Karena bank syariah sebagai intermediary bertanggung jawab untuk menyalurkan dana deposan kepada mu ḍ ā rib dan merasakan manfaat dari hasil pembiayaan yang telah diadakan.

## Daftar Pustaka
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
Asy-Syarati, Abdul Majid, Ijtihad Kolektif , penerjemah Syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2012.
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Badan Pengembang Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi ke-III, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
82
Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
Hakim, Cecep Maskanul, Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Perbankan Syari’ah di Indonesia , cet. ke-1, Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.
Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , cet. ke-1, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012.
Rizqiana,Rizqa, “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syari’ah Mudarabah yang ada pada Bank Mandiri Syari’ah”, Skripsi , Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, Konsentrasi Perbaankan Syari’ah, Jurusan Muamalat, 2010.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 5 , Penerjemah Abu Syauqina, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.