Vol. 8, No. 1, Juni 2021

## PENGARUH MOTIVASI, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK MELALUI KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Karma
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta
Email : alex_mbc@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik parsial  maupun  simultan.  Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini adalah  kuantitatif  asosiatif  kausal  dengan  eksplanasi  (penjelasan)  deskriptif.  Adapun  metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dan teknik sampling  yang digunakan adalah teknik random sampling. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.139. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  0.178.  Sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan nilai koefisien sebesar 0.553. Hasil analisis simultan membuktikan motivasi, pelayanan fiskus, sanksi  pajak  dan  kondisi  keuangan  berpengaruh  signifikan  dengan  koefisien  determinasi sebesar 0.950 atau 95%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sedangkan hasil  analisis  moderasi  (melalui)  terbukti  motivasi,  pelayanan  fiskus  dan  sanksi  pajak  melalui kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci :   Motivasi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan,  Kepatuhan

## Wajib Pajak

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  motivation,  fiscal  services  and  tax sanctions  through  financial  conditions  on  individual  taxpayer  compliance,  either  partially  or simultaneously.  The  research  design  used  in  the  preparation  of  this  research  is  quantitative associative  causal  with  descriptive  explanation.  The  method  of  analysis  used  is  path  analysis with  a  total  sample  size  of  100  respondents  and  the  sampling  technique  used  is  the  random sampling  technique.  The  results  of  hypothesis  testing  prove  that  work  motivation  has  a significant effect on taxpayer compliance by 0.139. Fiskus services have a significant effect on taxpayer compliance by 0.178. Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance with a coefficient value of 0.553. The results of the simultaneous analysis prove that motivation, tax  authorities,  tax  sanctions  and  financial  conditions  have  a  significant  effect  with  a determination coefficient of 0.950 or 95%, the rest is explained by other variables outside of this study.  Meanwhile,  the  results  of  moderation  analysis  (through)  prove  that  motivation,  tax authorities and tax sanctions through financial conditions have a significant effect on taxpayer compliance.
Keywords:  Motivation,  Fiscal  Service,  Tax  Sanctions,  Financial  Condition,  Taxpayer Compliance

## I. PENDAHULUAN
Dalam  rangka membangun sebuah bangsa, maka pemerintah tidak terlepas dari adanya  Anggaran  Penerimaan  Belanja  Negara  (APBN),  dalam  hal  ini  biasa  yang digunakan  adalah  pajak,  sehingga  tidak  mengherankan  ketika  pemerintah  kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara [1].
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Upaya pemerintah dalam  mengoptimalkan pembangunan daerah yang dilakukan secara  mandiri  maka  pajak  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  sebagai  salah  satu upaya  untuk  melepaskan  diri  dari  ketergantungan  kepada  pihak  asing  (hutang  luar negeri). Sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan,  bahwa  kebijakan  pokok  di  bidang  pajak  ditujukan  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  menuju  kemandirian  bangsa  dalam  pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan [2].
Dalam prakteknya pajak menjadi sumber yang potensial bagi penerimaan negara maupun  daerah.  Pajak  yang  dikelola  pemerintah  pusat  merupakan  sumber penerimaan  negara  di  dalam  APBN,  sedangkan  pajak  yang  dikelola  pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD [3].
Diketahui  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Kebayoran  Lama  Jak-Sel  mengalami  penurunan,  pada  hal  secara  kuantitas  jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terlihat pada tahun 2011 sebesar 70%,  namun  pada  tahun  2012  turun  menjadi  65%  dan  sedangkan  pada  tahun  2013 turun  menjadi  64%.  Kondisi  ini  tidak  dapat  dibiarkan,  karena  jika  terus  terjadi  akan berdampak  pada  lambatnya  pembangunan  negara  atau  daerah.  Mengingat  pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara atau daerah yang paling dominan untuk membiayai pembangunan nasional.
Salah satu upaya  yang  dapat dilakukan oleh pemerintah dalam  hal ini  Direktorat Jenderal  Pajak  yakni  dengan  menerapkan  sanksi  pajak  kepada  wajib  pajak,  baik institusi  maupun  perorangan.  Hal  ini  sebagai  langkah  strategis  bagi  fiskus  agar  para wajib pajak mau dengan sadar turut serta berpartisipasi membangun bangsa.
Selain  permasalahan  tersebut  di  atas,  disadari  oleh  KPP  Pratama  Kebayoran Lama Jakarta Selatan belum optimalnya pemberian sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat  mengingat  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  anggaran  dan  waktu pelaksanaan.  Dikarenakan  KPP  harus  dapat  melayani  maksimal  para  wajib  pajak yang setiap hari mendatangi kantor KPP untuk membayar pajak.
Selain  itu  pula,  keterbatasan  sistem  yang  lebih  modern  menjadi  salah  satu penyebab  tidak  optimalnya  KPP  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat (wajib  pajak).  Misalnya  seperti  pembangunan  sistem  yang  memang  sepenuhnya  dari pusat,  jadi  jika  terjadi  eror  atau  gangguan  sistem  pihak  KPP  tidak  dapat  bertindak cepat. Ditambah lagi permasalahan para wajib pajak yang menuntut serba instan dan cepat,  tanpa  memahami  dan  memaklumi  kekurangan  fiskus  tentu  menjadi  tantangan yang  berat  dalam  optimalisasi  pelayanan,  yang  berdampak  pada  lahirnya  kepatuhan wajib pajak.
Selain itu juga memang harus ada dorongan atau motivasi, baik motivasi intrinsik maupun  motivasi  ekstrinsik  sehingga  dengan  adanya  motivasi  ini  akan  melahirkan kepatuhan terhadap wajib pajak.
Yang  penulis  rasakan  kenapa  orang  sering  tidak  patuh  terhadap  wajib  pajak adalah karena faktor motivasi itu sendiri tidak ada dalam diri seseorang sehingga sulit untuk  mengeluarkan  kewajibannya.  Khususnya  jika  berkaitan  dengan  kondisi keuangan. Bagi kalangan menengah ke bawah sangatlah sulit untuk membayar pajak, mengingat  pendapatan  yang  mereka  peroleh  sangat  minim  dan  terbatas  sehingga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan untuk membayar pajak.
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Lebih  lanjut  kondisi  keuangan  masyarakat  Indonesia  kebanyakan  adalah kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah  (menengah),  hal  ini  tentu  sangat berbenturan dengan kondisi kehidupan para wajib pajak, di mana mereka harus dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya  yang  sudah  barang  tentu  tidak  akan terpikirkan untuk membayar pajak.

## II. LANDASAN TEORI

## Motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak
Harras,  et,  al.,  menyatakan  motivasi  sebagai  proses  yang  menyebabkan intensitas ( intensity ), arah ( direction ), dan usaha terus menerus ( persistence ) individu menuju pencapaian tujuan [4,5]. Dalam hal ini motivasi memiliki peranan yang sangat penting  dalam  menumbuhkan  kesadaran  seseorang  untuk  membayar  pajak.  Oleh karenanya peran serta pemerintah dalam menyosialisasikan pajak kepada masyarakat haruslah  komprehensif  dan  persuasif,  di  mana  pemerintah  menjelaskan  tujuan  dan kegunaan  pajak  terhadap  pembangunan  nasional,  yang  semua  manfaat  pajak tersebut  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Misalnya  seperti pembangunan  pendidikan  gratis,  kesehatan  gratis,  pembangunan  jalan  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian  akan  lahir  dalam  diri  masyarakat  untuk  turut  serta berpartisipasi dengan membayar pajak kepada negara [6].

## Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
Pelayanan adalah cara  melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan  yang  diperlukan  seseorang).  Sementara  itu,  fiskus  merupakan  petugas pajak.  Kegiatan  yang  dilakukan  otoritas  pajak  dengan  menyapa  masyarakat  agar menyampaikan  SPT  tepat  waktu,  termasuk  penyuluhan  secara  kontinu  melalui berbagai  media,  serta  pawai  peduli  NPWP  di  jalan,  patut  untuk  dipuji.  Dengan penyuluhan  secara  terus-menerus  kepada  masyarakat  agar  mengetahui,  mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil [7].
Usvita,  et,  al.,  menjelaskan  bahwa  meskipun  kampanye  dan  penyuluhan perpajakan  telah  dilaksanakan  Dirjen  Pajak,  cara  yang  dirasa  paling  baik  untuk  bisa mengubah  sikap  masyarakat  yang  masih  kontra  dan  belum  memahami  pentingnya membayar  pajak,  dan  akhirnya  mau  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP adalah melalui pelayanan [8]. Masih dalam Usvita, et, al.,, dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan  fiskus  yang  baiklah  yang  harus  diberikan  kepada  seluruh  wajib  pajak, karena  dalam  membayar  pajak  seseorang  tidak  mempunyai  kontra  prestasi  yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapa n  “Wajib  Pajak  adalah  Raja”  juga  perlu  dimasyarakatkan,  sehingga  wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

## Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar  peraturan.  Peraturan  atau  Undang-undang  merupakan  rambu-rambu  bagi seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa yang seharusnya tidak dilakukan [9].
Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  atau  Undang-undang  tidak  dilanggar.  Sanksi pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti,  ditaati,  dan  dipatuhi,  dengan  kata    lain
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak  tidak melanggar norma perpajakan dan Dengan demikian para wajib pajak lambat laun akan dapat mematuhi pajak  dengan  penuh  kesadaran  untuk  turut  serta  berpartisipasi  membangun  bangsa [10].

## Kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak
Kondisi  keuangan  adalah  kemampuan  keuangan  individu  dalam  memenuhi segala  kebutuhannya.  Apabila  individu  tersebut  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan tersebut,  baik  itu  kebutuhan  primer,  sekunder,  maupun  tersier  berdasarkan pendapatan  yang  dimiliki  tanpa  bantuan  dari  pihak  luar  berupa  pinjaman,  dapat dikatakan  bahwa  kondisi  keuangan  individu  tersebut  sangat  baik.  Akan  tetapi,  jika individu  tersebut  seringkali  melakukan  pinjaman  dari  pihak  luar  yang  biasa  diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk [11].
Penjelasan  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  kondisi  keuangan  menjadi kata kunci bagi seseorang untuk membayar  pajak hingga pada akhirnya patuh untuk membayar  pajak  secara  berkala.  Mengingat  kondisi  keuanganlah  yang  menjadi sumber  utama  seseorang  mampu  membayar  pajak,  tanpa  itu  wajib  pajak  tidak  bisa berbuat  banyak  [12].  Oleh  karenanya  sangat  jelas  jika  kondisi  keuangan  tentu  dapat meningkatkan  kesadaran  seseorang  agar  menaati  kewajibannya  sebagai  warga negara untuk membayar pajak.

## Motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak melalui kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak
Sebagaimana  yang  di  kemukakan  di  atas,  bahwa  pelayanan  fiskus  merupakan pemberian  layanan  dari  petugas  pajak  kepada  para  wajib  pajak  dengan  berbagai sikap  dan  perilaku  yang  dapat  membantu  para  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Oleh  karenanya  dibutuhkan  sikap  dan  prilaku  petugas  pajak  yang  ramah,  bersahaja dan  hangat  guna  memberikan  kesan  emosional  kepada  wajib  pajak  merasa  dilayani dan  dihargai,  sehingga  dengan  sendirinya  para  wajib  pajak  mau  menaati kewajibannya untuk membayar pajak sebagai warga negara suatu bangsa.
Lebih  lanjut,  untuk  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  secara menyeluruh,  perlu  ada  penyeimbang.  Pemerintah  membuat  sanksi  pajak  guna memberikan  efek  jera  bagi  para  wajib  pajak  yang  sama  sekali  tidak  peduli  dengan sumbangsih  pajak  sebagai  salah  satu  sumber  dana  terbesar  dalam  pembangunan negara  atau  daerah.  Satu  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan  adalah  kondisi  keuangan para wajib pajak. Hal itulah  yang menjadi sumber kekuatan para wajib pajak mampu membayar  pajak  dengan  rutin.  Sehingga  pemerintah  seyogianya  dapat  memberikan jaminan  untuk  menstabilisasi  kondisi  ekonomi  negara  sehingga  masyarakat  memiliki pekerjaan  yang  lebih  baik,  kemudian  berdampak  pada  meningkatnya  pendapatan mereka yang pada akhirnya masyarakat Indonesia mampu membayar pajak

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup  Ekonomi  Akuntansi Perpajakan.  Pembahasan  mencakup  teori  empiris  menjelaskan  spesifik  dari ilmu  Akuntansi  Pajak  yang  mencakup  kepatuhan  wajib  pajak,  kondisi keuangan, motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Jenis  penelitian  ini  masuk  pada  kategori  penelitian  deduktif.  Penelitian deduktif  merupakan  suatu  penelitian  berlandaskan  dari  teori  yang  bersifat umum  guna  generalisasi  hasil.  Oleh  karenanya  dalam  upaya  mengemukakan fenomena yang di angkat, penulis menggunakan teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian.
Adapun  pendekatan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif dengan  eksplanasi  deskriptif.  Artinya  dalam  melakukan  pembahasan, penelitian  ini  berdasarkan  pendekatan  angka  yang  kemudian  dinarasikan secara faktual sebagaimana adanya data tersebut.
Lebih  lanjut  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  asosiatif  kausal. Asosiatif  kausal  merupakan  suatu  penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisa hubungan-hubungan  antara  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.
Merujuk pada judul, terlihat jelas bahwa penelitian ini ingin mencari tahu seberapa besar  pengaruh  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.  Dengan  kata  lain, adanya perubahan variabel bebas dapat berdampak pada naik atau turunnya variabel terikat,  penelitian  jenis  ini  biasanya  bersifat  asimetris.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  masih  aktif  di  KPP  Pratama  Jakarta Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif (Pendapat Responden Terhadap Fenomena)
Tabel 1. Motivasi Wajib Pajak Atas Kewajiban Pajak No Indikator Frekuensi/ Presentasi Skala Likert 5 4 3 2 1 1 Motivasi Internal F 14 109 35 39 3 % 0.07 0.55 0.18 0.20  0.02 Responden 7 55 18 20 2 2 Motivasi Eksternal F 8 99 48 41 4 % 0.04 0.50 0.24 0.21  0.02 Responden 4 50 24 21 2 Jumlah 22 208 83 80 7 Persentasi (%) 0.06 0.52 0.21 0.20  0.02 Responden 6 52 21 20 2
Sumber: Data primer, 2020
Diketahui  bahwa  indikator  motivasi  internal  memiliki  presentasi  tertinggi  pada jawaban  sakala  4  yakni  sebanyak  55  orang  (55%)  menyatakan  setuju.  Sedangkan motivasi  eksternal  wajib  pajak  di  KPP  Kebayoran  Lama  presentasi  tertinggi  pada jawaban  sakala  4  dengan  jumlah  responden  yang  menjawab  sebanyak  52  orang (52%).  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  wajib  pajak  umumnya  lebih  termotivasi  karena dirinya sendiri mau membayar pajak, namun peran serta pemerintah sebagai motivasi eksternal  belum  optimal.  Hal  tersebut  terlihat  pada  hasil  jawaban  di  atas  presentasi motivasi eksternal lebih kecil dari motivasi internal.
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Tabel 2. Pelayanan Fiskus No Indikator Frekuensi/ Presentasi Skala Likert 5 4 3 2 1 1 Memberikan pelayanan pajak F 16 72 10 2 0 % 0.16 0.72 0.10 0.02 0 Responden 16 72 10 2 0 2 Melakukan penyuluhan  dan Pembinaan F 16 64 16 3 1 % 0.16 0.64 0.16 0.03 0.01 Responden 16 64 16 3 1 3 Mananggapi keluhan F 20 72 5 3 0 % 0.20 0.72 0.05 0.03 0 Responden 20 72 5 3 0 4 Fasilitas F 9 75 14 2 0 % 0.09 0.75 0.14 0.02 0 Responden 9 75 14 2 9 Jumlah 61 283 45 10 1 Persentasi (%) 0.153 0.704 0.113 0.027 0.005 Responden 15 70 11 3 1
Sumber: Data primer, 2020
Diketahui  bahwa  indikator  “Penyuluhan  dan  Pembinaan”  memiliki  jawaban  yang paling  kecil  di  bandingkan  dengan  indikator  lain,  dengan  jumlah  responden  yang menjawab sebanyak 64 orang. sedangkan indikator yang paling besar adalah fasilitas, yakni sebanyak 75 orang menyatakan setuju. Hal ini menjelaskan bahwa peran serta direktorat  jenderal  pajak  masih  belum  optimal  dalam  memberikan  penyuluhan  dan menyampaikan  informasi  secara  jelas  dan  luas  kepada  masyarakat,  terkait  manfaat dan kegunaan pajak bagi negara dan pembangunan nasional, sehingga tidaklah heran jika masyarakat cenderung mengabaikan pajak.

## Tabel 3. Sanksi Pajak
No Indikator Frekuensi/ Presentasi Skala Likert 5 4 3 2 1 1 Sanksi administrasi F 26 155 17 2 0 % 0.13 0.78 0.09 0.01 0.00 Responden 13 78 9 1 2 Sanksi pidana F 28 150 19 3 0 % 0.14 0.75 0.10 0.02 0.00 Responden 14 75 10 2 0 Jumlah 54 305 36 5 0 Persentasi (%) 0.14 0.76 0.09 0.01 0.00 Responden 14 76 9 1 0
Sumber: Data primer, 2020
Hasil sebaran kuesioner di atas, memberikan penjelasan bahwa indikator “sanksi administrasi”  memiliki  presentasi  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  indikator  “sanksi pidana”, dengan jumlah responden sebanyak 78 orang menjawab setuju. Sedangkan
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
indikator  “sanksi  pidana”  sebanyak  75  menjawab  setuju. Temuan  ini  mengisyaratkan bahwa  sanksi  pajak  administratif  dianggap  paling  efektif  untuk  menyadarkan  wajib pajak  agar  taat  terhadap  kewajiban  pajaknya,  mengingat  sanksi  administratif  bersifat langsung  imbasnya  terhadap  wajib  pajak  dan  salah  satu  hukuman  sudah  diterapkan secara efektif oleh dirjen pajak.

## Tabel 4. Kondisi Keuangan
No Indikator Frekuensi/ Presentasi Skala Likert 5 4 3 2 1 1 Objek pajak F 11 76 12 1 0 % 0.11 0.76 0.12 0.01 0 Responden 11 76 12 1 0 2 Besarnya penghasilan F 11 67 20 2 0 % 0.11 0.67 0.20 0.02 0 Responden 11 67 20 2 3 Tarif pajak penghasilan F 11 76 13 0 0 % 0.11 0.76 0.13 0 0 Responden 11 76 13 0 0 4 Pembayaran  pajak sesuai jumlah terutang F 4 90 6 0 0 % 0.04 0.90 0.06 0 0 Responden 4 90 6 0 0 5 Lama  wajib  pajak bekerja F 11 80 9 0 0 % 0.11 0.80 0.09 0 0 Responden 11 80 9 0 0 6 Kenaikan pajak sesuai dengan kenaikan penghasilan F 13 67 18 2 0 % 0.13 0.67 0.18 0.02 0 Responden 13 67 18 2 0 7 Transparansi (kejujuran) dalam melaporkan pajak terutang F 7 83 8 2 0 % 0.07 0.83 0.08 0.02 0 Responden 7 83 8 2 0 Jumlah 63 555 77 5 0 Persentasi (%) 0.09 0.79 0.11 0.01 0.00 Responden 9 79 11 1 0
Sumber: Data primer, 2020
Hasil sebaran kuesioner di atas, menghasilkan temuan bahwa indikator “Besarnya penghasilan”  dan  indikator  “Kenaikan  pajak  sesuai  dengan  kenaikan  penghasilan” memiliki  presentasi  hasil  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  indikator  lain  yakni hanya  sebanyak  67  orang  yang  menyatakan  setuju.  Temuan  ini  memberikan pemahaman  bahwa  kondisi  keuangan  menjadi  perhatian  penting  bagi  para  wajib pajak, umumnya para wajib pajak bisa membayar pajak sesuai dengan keinginannya, dengan alasan banyaknya kebutuhan hidup baik yang rutin maupun yang mendadak.
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Tabel 5. Kepatuhan Wajib Pajak No Indikator Frekuensi/ Presentasi Skala Likert 5 4 3 2 1 1 Memahami ketentuan pajak F 12 70 18 0 0 % 0.12 0.70 0.18 0 0 Responden 12 70 18 0 0 2 Tepat waktu dalam membayar pajak F 11 67 22 0 0 % 0.11 0.67 0.22 0 0 Responden 11 67 22 0 0 3 Tepat waktu dalam pelaporan F 6 59 33 2 0 % 0.06 0.59 0.33 0 0 Responden 6 59 33 2 0 4 SPT Menghitung pajak  dengan benar F 7 59 31 3 0 % 0.07 0.59 0.31 0.03 0 Responden 7 59 31 3 0 5 Tidak menunggak F 6 74 20 0 0 % 0.06 0.74 0.20 0 0 Responden 6 74 20 0 0 Jumlah 42 329 124 5 0 Persentasi (%) 0.08 0.66 0.25 0.01 0.00 Responden 8 66 25 1 0
Sumber: Data primer, 2020
Tabel  di  atas  memberikan  informasi,  terdapat  tiga  indikator  yang  memiliki  nilai kuesioner  rendah,  yaitu  indikator  “Tepat  waktu  dalam  pelaporan”  dengan  jumlah responden  yang  menjawab  setuju  sebanyak  67,  indikator  “Tepat  waktu  dalam pelaporan” sebanyak 59 orang menjawab setuju dan indikator “SPT Menghitung pajak deng an  benar”  sebanyak  59  orang  menjawab  setuju.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa kelemahan  para  wajib  pajak  untuk  taat  terhadap  perpajakan  di  antaranya  ketepatan waktu  dalam  membayar  pajak  dan  ketepatan  waktu  melaporkan  SPT  tahunan  serta ditambah  para  wajib  pajak  banyak  yang  kesulitan  dalam  perhitungan  SPT.  Hal tersebut  tidak  mengherankan,  mengingat  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  mengerti sistem akuntansi dan teknologi yang diterapkan.
Tabel 6.Analisis Data
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16.083 .796 20.209 .000 Motivasi .177 .035 .139  5.109 .000 Pelayanan Fiskus .210 .031 .178  6.821 .000 Sanksi Pajak .582 .058 .553  9.991 .000
Sumber: Data primer, 2020
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:
Y = 16.083 + 0.139X 1 + 0.178X 2 + 0.553X 3 Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa :
1. Nilai  Konstanta  (a)  adalah  16.083  dapat  diartikan,  jika  wajib  pajak  tidak  memiliki motivasi, tidak adanya pelayanan fiskus dan tidak adanya sanksi pajak atau sama dengan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 16.083.
2. Variabel  X1  merupakan  koefisien  regresi  motivasi  sebesar  0.139,  artinya  jika terjadi  peningkatan  motivasi  sebesar  1  satuan  maka  akan  terjadi  peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.139.
3. Variabel X2 merupakan koefisien regresi pelayanan fiskus sebesar 0.178, artinya jika  terjadi  peningkatan  pelayanan  fiskus  (perpajakan)  sebesar  1  satuan  maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.178.
4. Variabel X3 merupakan koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0.553, artinya jika terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.178.
Persamaan  regresi  berganda  ini  merupakan  model  terbaik,  karena  variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  persamaan  regresi  merupakan  variabel  yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .976 a .952 .950 .774
Sumber: Data primer, 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  nilai  koefisien  determinasi  variabel  motivasi, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebesar 0,950. Artinya bahwa motivasi,  pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak  dan  kondisi  keuangan  mampu  menjelaskan variabel  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  sebesar  0,950  atau  sebesar  95% sedangkan  sisanya  sebesar  5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  penelitian  ini. Misalnya  tingkat  pengetahuan  pajak,  tingkat  pendapatan,  kesadaran,  fasilitas perpajakan,  amnesti  pajak,  fasilitas  pelayanan  fiskus  dan  perpajakan  serta  lain sebagainya.
Tabel 8. Analisis Moderasi
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 11.093 .858 12.925  .000 Motivasi .208 .106 .059  1.971  .052 Pelayanan Fiskus .223 .042 .189  5.307  .000 Sanksi Pajak .311 .058 .296  5.382  .000 Kondisi Keuangan .210 .023 .249  9.155  .000 Moderasi04 .690 .062 .549  11.170  .000
Sumber: Data primer, 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  koefisien  interaksi  variabel  motivasi, pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak  dan  kondisi  sebesar  0.549,  nilai  t  hitung  lebih  besar
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
dari t tabel (11.170 > 1.984) dan nilai signifikan lebih kecil dari yang disyaratkan (0.000 < 0.05).
Hasil  analisis  di  atas  menunjukkan  motivasi,  pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak  dan kondisi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  variabel moderasi.
Berdasarkan  uji Moderated  Regresson  Analysis (MRA)  di  atas,  maka  dapat dikemukakan bahwa H5 diterim dan H0 ditolak.
H5:  Motivasi,  pelayanan  fiskus  dan  sanksi  pajak  terbukti  berpengaruh  signifikan melalui kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Hasil  analisis  membuktikan  bahwa  motivasi  berpengaruh  positif  (nilai  t hitung lebih besar dari t tabel : 5.109 > 1.984) dan signifikan (nilai signifikansi lebih kecil cari 0.05
:  0.00  <  0.05)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  koefisien  regresi sebesar 0.139.
2.  Hasil  analisis  membuktikan  bahwa  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  (nilai t hitung lebih  besar  dari  t tabel :  6.821  >  1.984)  dan  signifikan  (nilai  signifikansi  lebih kecil  cari  0.05  :  0.00  <  0.05)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai koefisien regresi sebesar 0.178.
3.  Hasil  analisis  membuktikan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  (nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel :  9.991  >  1.984)  dan  signifikan  (nilai  signifikansi  lebih  kecil cari  0.05  :  0.00  <  0.05)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  koefisien regresi sebesar 0.553.
4.  Hasil  analisis  membuktikan,  secara  simultan  variabel  motivasi,  pelayanan  fiskus dan  sanksi  pajak  terbukti  berpengaruh  positif  (nilai  F hitung lebih  besar  dari  F tabel : 468,472  >  3,51)  dan  signifikan  (nilai  sig  lebih  kecil  dari  0.05  :  0.00  <  0.05) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  sebesar  0,950  atau  sebesar  95% sedangkan sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.
5.  Hasil  Uji Moderated  Regresson  Analysis (MRA)  membuktikan  bahwa  motivasi, pelayanan  fiskus  dan  sanksi  pajak  melalui  kondisi  keuangan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa temuan-temuan sebagai saran bagi pihak-pihak terkait, di antaranya adalah:
1. Hasil  sebaran  kuesioner  terbukti  inidkator “Motivasi  Eksternal”  memiliki  jawaban responden  yang  paling  kecil.  Hal  ini  memberikan  implikasi  agar  kiranya pemerintah  melalui  Dirjen  pajak  untuk  dapat  mengedukasi  masyarakat  tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.
2. Hasil  sebaran  kuesioner  ter bukti  indikator  “Melakukan  Penyuluhan  dan Pembinaan”  memiliki  jawaban  responden  yang  paling  kecil.  Hal  ini  memberikan implikasi  bagi  Dirjen  Pajak  atau  petugas  pajak  untuk  dapat  memberikan penyuluhan  perpajakan  sesering  mungkin  dan  memberikan  pendampingan terhadap wajib pajak yang hendak membayar pajak.
3. Hasil sebaran kuesioner membuktikan indikator “Sanksi Pidana” memiliki jawaban responden yang paling kecil. Hal ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
dan  peraturan  perpajakan  agar  dapat  melakukan  penyesuaian-penyesuaian terhadap hukuman bagi pelanggar pajak.
4. Hasil  sebaran  kuesioner  membuktikan  indikator  “Besarnya  penghasilan”  dan indikator  “Kenaikan  pajak  sesuai  dengan  kenaikan  penghasilan”  memiliki presentasi  hasil  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  indikator  lain.  Hasil  ini memberikan  implikasi  bagi  para  wajib  pajak  untuk  mau  mempelajari  undang- undang  perpajakan  dan  ketentuan-ketentuannya,  agar  pada  saat  perusahaan hendak  membayarkan  gaji  mereka  para  wajib  pajak  mengetahui  berapa  persen pajak yang pantas untuk gaji yang mereka terima.
5. Hasil sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator “Tepat waktu dalam pelaporan” dan  indikator  “SPT  Menghitung  pajak  dengan  benar”  memiliki  presentasi  hasil yang lebih kecil. Hal ini memberikan implikasi kepada para wajib pajak agar lebih banyak  mempelajari  perpajakan,  bagaimana  pengisian  SPT  yang  benar  dan kapan waktunya SPT dilaporkan.
6. Hasil  analisis  regresi  linear  membuktikan  variabel  motivasi  memiliki  nilai  yang kecil  dibandingkan  dengan  variabel  lain.  Diharapkan  pemerintah  lebih  gencar mempromosikan  pajak  dan  manfaatnya  bagi  pembangunan  nasional  serta memberikan  edukasi  pajak  secara  luas  bagi  masyarakat  Indonesia  dengan bekerja  sama  dengan  instansi  pendidikan.  Dengan  demikian  masyarakat  lebih termotivasi untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Silalahi,  D.  E.,  &  Ginting,  R.  R.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah Indonesia  Untuk  Mengatur  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Negara  Dalam Menghadapi  Pandemi  Covid-19. Jesya  (Jurnal  Ekonomi  dan  Ekonomi  Syariah) , 3 (2), 156-167.
[2]  Santoso,  M.  R.  (2020).  PENGHINDARAN  PAJAK  PEGHASILAN  SAAT  TAX AMNESTY KASUS: PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BEI. Jurnal Manajemen Bisnis (JMB) , 33 (1), 1-7.
[3]  Rakhmadhani,  V.  (2020).  PENGARUH  TINGKAT  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK TERHADAP  PENERIMAAN  PAJAK. Ekonam:  Jurnal  Ekonomi,  Akuntansi  & Manajemen , 2 (1), 12-18.
[4]  Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Mahasiswa.
[5]  Wahyu, W.,  &  Salam,  R.  (2020).  KOMITMEN  ORGANISASI (Kajian:  Manajemen Sumber Daya Manusia).
[6]  Ginting,  A.  V.,  Sabijono,  H.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Peran  Motivasi  dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak (Studi  Empiris  Pada WPOP  Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado). Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 5 (2).
[7]  Ariani,  M.,  &  Biettant,  R.  (2019).  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Variabel  Intervening  Kepuasan  Wajib  Pajak. JURNAL  INFORMASI,  PERPAJAKAN,  AKUNTANSI,  DAN  KEUANGAN  PUBLIK , 13 (1), 15-30.
[8]  Usvita, L., Rantelangi, C., & Kurniawan, I. S. (2020). PENGARUH KESADARAN, PELAYANAN  FISKUS  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  UMKM  Kelurahan  Lok  Bahu  Kota Samarinda). Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) , 4 (3).
Vol. 8, No. 1, Juni 2021
[9]  Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020).  Pengaruh  penerapan  e-spt,  pemahaman peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 17 (1), 1-8.
[10] Putra,  A.  F.  (2020).  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM:  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi Pajak,  dan  Modernisasi  Sistem. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 7 (01), 1-12.
[11] Farizie,  B.  P.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran  Dan  Kondisi Keuangan  Pemilik  Usaha  Rumah  Kos  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Accounting, Bisnis and Management Review , 1 (1), 124-131.
[12] Tan,  E.,  &  Pradita,  A.  A.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Internal,  Sanksi  dan Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Jurnal Pengembangan Wiraswasta , 22 (02), 103-112.