## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 3 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(CURAT) DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)
Naziha Fitri Lubis, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Marlina
Universitas Sumatera Utara Email : nazihalubis14@gmail.com, ablisar@yahoo.co.id, edi.yunara@gmail.com, marlina@usu.ac.id
Kata kunci:
Curas, Curat, Hukum Pidana, Kebijakan .

## ABSTRAK
Latar Belakang : Kebijakan kriminal adalah kebijakan komprehensif, yang dilaksanakan  melalui  undang-undang,  peraturan,  dan  lembaga  pemerintah, yang  ditujukan  untuk  menegakkan  norma-norma  inti  masyarakat,  dan termasuk penegakan hukum di bidang kontrol, pengaturan, atau rekonsiliasi publik.Ini adalah kebijakan pemerintah yang komprehensif.
Tujuan :  Tujuan  adalah  untuk  penyidikan  dan  penelaahan  terhadap perkembangan, penerapan, penegakan/pengaturan jam malam dan kebijakan hukum  pidana  terhadap  kuras  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Pematangsiantar  Nomor  106/Pid.B/2021/PN  PMS  dan  Putusan  Pengadilan Negeri; Pematangiantar No.230/Pid.B/2021/PN.PMS.
Metode : Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.
Hasil : Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal, dan upaya hukum pidana untuk mencegah  kejahatan  merupakan  tujuan  akhir  dari  kebijakan  kriminal  itu sendiri:  perlindungan  masyarakat  untuk  menjaga  ketertiban  umum.  dan kemakmuran.
Kesimpulan: Kesimpulan  bahwa  Perumusan/kebijakan  legislatif  adalah tahap perumusan/penataan hukum pidana. dariTindak pidana pencurian saat ini  adalah  pencurian  biasa  menurut  Pasal  362  KUHP,  pencurian  berat menurut  Pasal  363  KUHP,  dan  pencurian  yang  melibatkan  kekerasan menurut Pasal 365 KUHP. Fase kedua adalah fase penegakan hukum, dimana aparat  penegak  hukum  menerapkan  hukum  pidana  dari  kepolisian  ke pengadilan.  Tahap  ini  juga  dikenal  sebagai  tahap  kebijakan  yudisial. Pengadilan  Negeri  Pematangiantar  Nomor:  106/PID.B/2021/PN  PMS  dan Nomor 230/Pid.B/2021/PN.PMS). Pasal 363 Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 KUHP yaitu satu dakwaan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, majelis hakim mempertimbangkan  satu  dakwaan.  Elemen:  Elemen  dengan  siapa  saja. Barang-barang yang diperoleh dengan tujuan untuk memperoleh secara tidak

## Keywords:
Curas, Curat,
Criminal Law,
Policy.
sah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.

## ABSTRACT
Background :  Criminal  policy  is  a  comprehensive  policy,  implemented through laws, regulations, and government agencies, aimed at enforcing the core norms of society, and including law enforcement in the field of control, regulation,  or  public  reconciliation.  This  is  a  comprehensive  government policy.
Purpose: The  purpose  is  to  investigate  and  study  the  development, application,  enforcement/regulation  of  curfews  and  criminal  law  policies against  kuras  in  the  Pematangsiantar  District  Court  Decision  Number 106/Pid.B/2021/PN PMS and District Court Decision; Pematangiantar No. 230/Pid.B/2021/PN.PMS.
Method: The type of legal research used in this research is to use normative juridical legal research methods.
Results: The use of  criminal law as a means of  combating  crime is part of criminal policy, and criminal law remedies to prevent crime are the ultimate goal  of  criminal  policy  itself:  the  protection  of  society  to  maintain  public order. and prosperity.
Conclusion: The conclusion  that formulation/legislative policy is the stage of formulating/structuring criminal law. The current criminal acts of theft are ordinary theft  according  to  Article 362 of  the Criminal Code, serious theft according to Article 363 of the Criminal Code, and theft involving violence according to Article 365 of the Criminal Code. The second phase is the law enforcement  phase,  in  which  law  enforcement  officials  apply  criminal  law from the police to the courts. This stage is also known as the judicial policy stage.  Pematangiantar  District  Court  Number:  106/PID.B/2021/PN  PMS and  Number  230/Pid.B/2021/PN.PMS).  Article  363  Article  1,  Article  3, Article 4, Article 5 of the Criminal Code, namely one indictment. Based on Article 362 of the Criminal Code, the panel of judges considered one charge. Elements:  Elements  with  anyone.  Goods  obtained  with  the  aim  of  illegally obtaining goods that are wholly or partly owned by another person.

## PENDAHULUAN
Banyak  kejahatan  tingkat  tinggi  terjadi  selama  pandemic  COVID  19 Permintaan  yang  kuat  juga  berperan,  belum  lagi  pembebasan  ribuan  narapidana dengan  dalih  mengurangi  risiko  proliferasi  sel  yang  meningkat  sekitar  11,8% (Sulistyono,  2020).  Sejak  merebaknya  COVID-19,  tingkat  kejahatan  pencurian,
perampokan,  dan  perampokan  besar  meningkat  (Bakar  &  Lingkungan,  1995). Kasus  kriminal  meningkat  selama  awal  pandemi  Covid-19.  Mencegah penanggulangan  berdasarkan  hukum  pidana  atau  “hukuman”  atau  “kebijakan penegakan  hukuman”.  Kebijakan  hukum  pidana  dilaksanakan  melalui  tahap materialisasi/operasional.
1.Kebijakan teks/legislatif, yakni tahap perumusan/konstruksi hukum pidana.
2.Praktik/Kebijakan Peradilan. Tahapan penerapan hukum pidana.
3.Kebijakan administratif, yaitu tahap penegakan hukum pidana.
Situasi  konflik  sosial  yang  muncul  di  Kota  Pematangsiantar tercermin  dari aktivitas  sehari-hari  pemerintah  kota  khususnya  aktivitas  jalanan  di  kota Pematangsiantar  khususnya  di  kecamatan  Jalan  Tmarin,  Sutomo,  Jalan Kokroaminoto,  Jalan  Merdeka,  Jalan  Horas  Pajak  dan  pajak  ekspansi. Meningkatkan.  dan  kawasan  terminal.  Komunitas  masyarakat  yang  beragam, pelajar,  pekerja  kantoran,  pedagang,  dan  pekerja  pabrik  menggunakan  jalan  raya sebagai wahana untuk menghadiri acara dan interaksi sosial. Komunitas pengguna jalan seperti kejahatan jalanan. Penjahat tidak hanya mengincar sepeda motor dan mobil yang melintas, tetapi juga pejalan kaki. Terutama wanita yang dianggap tidak berani  melawan.  Salah  satu  tindak  kejahatan  jalanan  yang  sering  ditemukan  di simpul-simpul  jalan  raya  Pematangsiantar  yaitu  penjambretan,  nyatanya  kasus seperti  membegal  motor  (curanmor),  pencurian  dengan  kekerasan  (curas), pencurian  dengan  pemberatan  (curat)Situasi  konflik  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat  Pematangsiantar  dapat  dilihat  dalam  aktivitas  sehari-hari  masyarakat khususnya  aktivitas  jalan  di  kota  Pematangiantar  khususnya  di  kecamatan  Jalan Tmarin, Sutomo, Jalan cokroaminoto, Jalan Merdeka dan Jalan (Hazir et al., 2012). Pajak  horas  dan  pajak  ekspansi.  memperoleh.  dan  kawasan  terminal.  Penjahat menargetkan  pejalan  kaki  serta  sepeda  motor  dan  mobil  yang  lewat.  Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan paksaan dan berat, dan tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah 3C (Curas, Curat, Curanmor) seperti terlihat pada tabel di bawah ini (Sulistyono, 2020).
Tabel 1 jumlah tindak pidana curas, curat dan curanmor yang terjadi di wilayah hukum polres pematangsiantar selama 2018 – 2020 No Tahun Curas  Curat  Curanmor  Jumlah  Tindak  Pidana (JTP) 2018 7 75 42 124 2019 11 108 85 204 2020 9 96 105 210 Jumlah 27 279 232 538
Sumber  : Data Primer Polres Pematangsiantar 2021
Keterangan : Curas : Pencurian Dengan Kekerasan Curat : Pencurian Dengan Pemberatan Curanmor : Pencurian Kendaraan Bermotor JTP : Jumlah Tindak Pidana
Sesuai dengan pokok permasalahan di atas,Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk  Penyidikan  dan  penelaahan  terhadap  perkembangan,  penerapan, penegakan/pengaturan  jam  malam  dan  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  kuras dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar  Nomor  106/Pid.B/2021/PN
PMS dan Putusan Pengadilan Negeri; Pematangiantar
No.230/Pid.B/2021/PN.PMS.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di atas,  adapun  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  penulisan  tesis  ini  yaitu bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana curat dan curas,  bagaimana aplikasi kebijakan  hukum  pidana  curat  dan  curas,  dan  bagaimana  eksekusi/administrasi kebijakan  hukum  pidana  curat  dan  curas  dalam  Putusan  pengadilan  Negeri Pematangsiantar Nomor 106/Pid.B/2021/PN PMS dan Putusan pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 230/Pid.B/2021/PN. PMS.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian  hukum  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  dan  perlu  berinteraksi  dengan  orang  lain (zoonpoliticon).Oleh  karena  itu  persepsi  diri  bahwa  kehidupan  sosial  diatur  oleh aturan  yang  diikuti  sebagian  besar  warga.Hubungan  manusia  dan  masyarakat adalah seperangkat nilai Itu diatur oleh nilai dan aturan. Aturan hukum atau aturan hukum adalah semua aturan yang sudah ada sebelumnya, ditetapkan secara formal oleh  mereka  yang  berkuasa,  mengikat  semua  orang,  penerapannya  adalah penegakan dan pengenaan sanksi tertentu.
Sanksi pidana  yang  mengandung sanksi pidana  yang  lebih  berat dari sanksi hukum perdata atau administrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas kejahatan  menurut  hukum  pidana.  Menurut  Ruslan  Salekh,  pidana  adalah  reaksi terhadap suatu kejahatan, penderitaan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku  kejahatan  itu.  Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan kejahatan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  dan  upaya  hukum  pidana untuk  mencegah  kejahatan  merupakan  tujuan  akhir  dari  kebijakan  kriminal  itu sendiri:  perlindungan  masyarakat  untuk  menjaga  ketertiban  umum.  dan kemakmuran.
GP Hofnagels menjelaskan beberapa langkah untuk mencegah kejahatan :
1.Penerapan KUHP (Lampiran KUHP).
2.Mencegah dengan tanggung jawab.
A. Formulasi Tindak Pidana Curat dan Curas
Perumusan  (Formulasi)  kebijakan    sebagai  bagian  dari  proses  kebijakan publik  merupakan  langkah  yang paling penting. Hal  ini karena  implementasi dan evaluasi kebijakan baru dapat dilakukan setelah tahap perumusan kebijakan selesai. Mengontrol  langkah  resep.  Detail  proses  pembuatan  kebijakan  publik (dipublikasikan)  Menurut  GP  Hoefnagels,  tahapan  ratifikasi/legislasi  dianggap sebagai  tahapan  yang  penting.  Namun  pada  akhirnya  semua  tahapan  kebijakan hukum pidana, baik tahap persetujuan/legislasi, penegakan/persidangan, dan tahap penegakan, merupakan kebijakan yang relevan dengan hukum pidana.
Pada  tahap  perumusan,  tugas  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan tidak  hanya  menjadi  tugas  aparat  penegak  hukum,  tetapi  juga  menjadi  tugas legislatif.  Bahkan  kebijakan  legislatif  merupakan  tahapan  paling  strategis  dari kebijakan  kriminal.  Kesalahan  atau  kelemahan  kebijakan  legislatif  Kesalahan strategis yang dapat menghambat pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap pengusulan dan pelaksanaan.
B. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat)
Pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur dasar pencurian biasa, tetapi pencurian  dengan  pemberatan  (gequalificeerde  diefstal),  diartikan  sebagai pencurian secara khusus dalam pengertian mencuri, lebih serius. Pencurian dengan pemberatan diatur dengan Pasal 363 KUHP, yaitu :
1. Hukuman penjara seumur hidup 7 tahun.
2. Mencuri nomor 4 atau nomor 5 dari nomor 3 diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Pencurian  berat  tidak  terlepas  dari  keadaan  yang  memberatkan  yang  ada dalam pencurian tersebut. Faktor-faktor yang terlibat dalam pencurian meliputi:
1. Unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal tersebut Pasal 362 KUHP
2. Unsur-unsur Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
a. Pencurian ternak Pasal 101 mendefinisikan ternak sebagai semua hewan berkuku.  Di  Indonesia  sendiri,  ternak  dianggap  hewan  peliharaan masyarakat dan aset penting.pencurian berat Jenis atau kategori pencurian hewan  dan  ternak  adalah:  Hewan  berkuku  (kuda dan  keledai),  babi  dan anjing.  Ayam,  bebek,  angsa,  mereka  bukan  binatang.  Mereka  tidak melahirkan,  jadi  mereka  tidak  memamabiak  memiliki  kuku  dan  bukan babi.  Pencurian  hewan  dianggap  sebagai  masalah  besar  karena  hewan adalah  aset  terpenting  bagi  petani.  Dari  perkataan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pencurian  hewan  adalah  pencurian  secara  tidak  sah atas  harta  milik  orang  lain  yang  berupa  kerbau,  sapi,  kambing,  kuda, keledai dan babi. Karena itu tergolong pencurian dengan sanksi.
b. Kebakaran,  letusan  gunung  berapi,  banjir,  gempa  bumi,  letusan  gunung berapi,  kecelakaan,  kecelakaan  kapal,  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara, huru-hara, pencurian, dan lain-lain, dimana ada resiko perang (Pasal 363 Ayat  1  KUHP).  Untuk  Penerapan  ketentuan  (Pasal  363  Ayat  1  Ayat  2 mengatur bahwa barang curian adalah barang yang terkena bencana alam,
tetapi barang di sekitarnya termasuk barang yang belum ditangani karena bencana alam.
c. Pencurian  malam  menurut  Pasal  98  KUHP  adalah  pencurian  di  dalam rumah/taman  tertutup  tempat  tinggal  seseorang,  yang  dilakukan  oleh seseorang tanpa diketahui  atau tidak diinginkan oleh pemegang haknya, pada  malam  hari  setelah  matahari  terbenam  sampai  matahari  terbenam. matahari terbit. Hunian adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal  seseorang.  Tempat  tinggal/kemenangan  adalah  bangunan  yang digunakan masyarakat sebagai tempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah tanah  dengan  batas  yang  terlihat  yang  memisahkan  tanah  dari  tanah sekitarnya (Lubis et al., 2023).
d. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih (Pasal  363  Ayat  1  Ayat  4  KUHP).  Dua  orang  atau  lebih  bersekongkol untuk  melakukan  pencurian.    Melanggar,  memotong,  memanjat,  atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, atau pakaian formal palsu untuk masuk ke TKP atau mencuri untuk mencapai fasilitas.
1. Pasal  99  KUHP  mengatur  pemanjatan  melalui  lubang-lubang  yang ada, tetapi dilarang masuk melalui lubang-lubang yang sengaja digali ke dalam tanah.
2. Kerusakan adalah tindakan yang menimbulkan sedikit kerusakan.
3. Pasal  100  KUHP  juga  memasukkan  alat  yang  tidak  dimaksudkan untuk membuka gembok.
4. Perintah fiktif ini hanya merujuk pada perintah fiktif untuk memasuki tempat tinggal, wilayah, atau kebun orang lain.
5. Seragam  palsu  adalah  seragam  yang  dikenakan  oleh  orang  jahat, seperti mereka yang memakai seragam polisi atau jaksa dan masuk ke rumah dan rumah orang lain untuk melakukan kejahatan.
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa dalam kasus pencurian ini terjadi pencurian yang disengaja yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

## C. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas)
Pencurian  dengan  kekerasan  adalah  perbuatan  yang  menyimpang.  Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  sistem  sosial  dan  memprovokasi  upaya orang-orang dalam sistem  itu untuk memperbaiki  perilaku  menyimpang tersebut. Pasal 362  KUHP  menyatakan, “Merampas dengan sengaja  seluruh atau sebagian harta  benda  orang  lain”.  Kepemilikan  ilegal  menciptakan  ancaman  pencurian.  ” Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda.
Pencurian  dengan  kekerasan  diatur  dalam  Pasal  365  KUHP.  Isi  Pasal  365 KUHP adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum diri sendiri atau kaki tangannya karena melakukan
pencurian  karena  pencurian  di  masa  lalu,  tidak  disengaja  atau  selanjutnya, atau  barang  yang  dicuri  tetap  berada  dalam  kepemilikan  Kekerasan  yang disengaja atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara :
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
b. Perbuatan  itu  dilakukan  lebih  dari  2  orang  secara  bersama-sama  atau lebih.
c. Melanggar,  memanjat  atau  memakai  kunci  palsu,  pesanan  palsu  atau seragam layanan palsu.
d. Ketika  perbuatan  itu  menjadikan  ada  orang  mendapat  seseorang  cedera serius
3. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  orang,  maka  pidananya  paling lama 15 tahun penjara.
4. Suatu perbuatan  yang  mengakibatkan  luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu dari hal-hal tersebut dalam surat, diancam dengan  pidana  mati/penjara  seumur  hidup/penjara  paling  lama  20  tahun. Bagian a dan c (2) 24 Sifat dari kejahatan  ini  sama dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPsebagai berikut:
a. Mengambil suatu barang.
b. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
c. Maksud memiliki barang itu.
d. Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
e. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1).
Karena itu, Pasal 365 KUHP sebenarnya mengatur satu kejahatan, bukan dua: pencurian  dan  perampokan  serta  pencurian  dan  penyerangan  (Amiri,  2021). Kejahatan  kekerasan  terhadap  seseorang.  Pencurian  dan  kekerasan  bukanlah kombinasi dalam arti bahwa mereka menggabungkan kejahatan pencurian dengan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hidayat, 2017).
Unsur  pidana  pencurian  atau  pencurian  dengan  kekerasan  mempunyai  dua unsur, unsur pertama adalah unsur tujuan (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda,  unsur  keadaan  melekat  atau  melekat  pada  benda,  yaitu  benda).  .dimiliki sebagian  atau  seluruhnya  oleh  orang  lain),  dan  faktor  kedua  bersifat  Objektif (keinginan memiliki itu melawan hukum).
Oleh  karena  itu  unsur-unsurnya  dianggap  sama  dengan  Pasal  362  KUHP, dengan  penambahan  unsur  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Unsur  pencurian dengan  kekerasan  Pasal  365  KUHP  sama  dengan  Pasal  362  KUHP,  ditambah dengan: Pasal 365(1) KUHP:
Pencurian, yaitu:
1. Mendahului atau menemani atau ikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang.
4. Di Jalankan dengan arti:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkan atau
c. Dalam hal tertangkap tangan.
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

## D. Aplikasi Tindak Pidana Curat dan Curas
Tahap penerapan adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan.  Tahap ini juga dapat disebut tahap kebijakan peradilan, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu.Tahap  kedua  (penerapan)  ini  bisa  disebut  juga  tahap  kebijakan  yudisial. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana yang komprehensif. Sebuah hak yang tidak terlepas dari nilai bahkan bisa disebut  penyesalan.  Dari  nilai-nilai  yang  diasosiasikan  dengan  masyarakat,  dia mencerminkan  nilai  kita.  Mokhtar  Kusumaadmadja  mengatakan  sistem  hukum nasional  yang  koheren  harus  mampu  memandu  kebutuhan  hukum  dan menjawabnya sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat modern.  Melaksanakan pemutakhiran,  kodifikasi,  dan  harmonisasi  undang-undang  di  bidang  tertentu, dengan mempertimbangkan persepsi hukum masyarakat.
1. Mengadakan  pembaruan,  kodifikasi,  dan  unifikasi  hukum  di  bidang  bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
2. Mengatur fungsi badan hukum menurut rasionya masing-masing.
3. Meningkatkan  kapasitas  dan  kewenangan  aparat  penegak  hukum. Membentuk  sikap  pejabat  publik  terhadap  ketertiban  hukum,  keadilan, martabat  manusia,  perlindungan  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  serta menumbuhkembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  sesuai  dengan  UUD 1945.
Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) terdapat pergerakan yang sistematis dari unsur pendukung seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan.  Langkah  sistemik  ini  secara  keseluruhan  berupaya mengubah  input  menjadi  output,  yang  merupakan  tujuan  dari  sistem  peradilan pidana. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.
E. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Curat dan Curas
Seperti  yang dijelaskan GP  Hoefnagels, pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian,  pencegahan penal dan pencegahan non penal. Pemberantasan kejahatan melalui pemberlakuan hukum pidana (undang-undang) juga merupakan bagian  integral  dari  perlindungan  sipil.  Dengan  demikian,  apabila  kebijakan penanggulangan  kejahatan  (criminal  policy)  hendak  dilakukan  melalui  “hukum pidana”,  maka kebijakan  hukum pidana (criminal  policy), khususnya pada tahap perumusan  dan  kebijakan  legislatif,  menjadi  tanggung  jawab  lembaga  legislatif. (Legislatif) harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan
sosial: "kesejahteraan sosial" (public welfare) dan "social protection" (perlindungan rakyat).
Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada  upaya  represif  (penindasan,  pemberantasan,  penindakan)  setelah  kejahatan dilakukan.  Tindak  pidana  (curat)  untuk  memperberat  pencurian  dan penanggulangan tindak pidana pencurian. Pencurian dengan kekerasan (curas) dan pembajakan  kendaraan  (curanmor)  yang  dilaporkan  kepada  polisi  merupakan bentuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pematangsiantar.  Hal  itu dilakukan melalui tindakan seperti :
1. Penangkapan itu berdasarkan laporan masyarakat dan upaya yang dilakukan Polres.
2. Pemaantiantar untuk menangkap tersangka.
3. Polisi Pematang Siantar menyita barang bukti dari tersangka.
4. Polisi  menahan tersangka setelah  mendapatkan barang bukti. Penahanan  ini merupakan  upaya  untuk  mencegah  pelaku  melarikan  diri  dari  barang  bukti yang  disita  dan  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  kejahatan  tersebut. Penahanan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 (1) KUHAP.
5. Kesaksian  Saksi  dan  Keterangan  Tersangka  Kepolisian  Pematansiantar membutuhkan keterangan saksi untuk mengusut tindak pidana tersangka, dan keterangan  tersangka  diperlukan  untuk  membuktikan  bahwa  tersangka melakukan  tindak  pidana.  Dalam  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  dan pencurian  dengan  pemberatan,  keterangan  saksi  dibandingkan  dengan keterangan tersangka untuk mengungkap kebenaran.
Di  berikan Sanksi  hukuman Pidana Dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan  dan  pencurian  dengan  pemberatan,  Menurut  Pasal  32  KUHP,  polisi memiliki wewenang penyidik dan interogator jika tersangka melanggar hukum.
F. Kebijakan Non penal untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  “non  penal”  pada hakikatnya  bersifat  proaktif  sebelum  kejahatan  dilakukan,  dan  dalam  konteks  ini dipertimbangkan  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  terjadinya  kejahatan. sangat penting dan perlu diperkuat dan diberdayakan. Diposisikan secara strategis untuk  melakukan  bagiannya.  Epidemi  kejahatan.    Kebijakan  non  penal mengharuskan  pemerintah  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  wajar  untuk memerangi  aktivitas  kriminal  dengan  mengidentifikasi  akar  penyebab  kejahatan. Ini  bertujuan  untuk  mencegah  kejahatan  dengan  mengidentifikasi  dan  sekaligus menghilangkan penyebab kejahatan (Indonesia, 1946).
Di  masa  pandemi  Covid-19,  upaya  yang  dilakukan  Polres  Pematansiantar untuk memberantas tindak pidana cursive dan cursive difokuskan pada pencegahan pelanggaran  hukum,  khususnya  tindak  pidana  yang  menyangkut  umpatan  dan umpatan,  hal  ini  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  yang  dikeluarkan Kapolri Mabes pada peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 20 tentang Pembatasan
Sosial Massal. Ditegaskan melalui pengumuman yang mendukung SK Nomor 21 Tahun 2020.
Berikut kebijakan  non penal  yang diterapkan Polres Pematangsiantar untuk mengawasi,  menertibkan  dan  mencegah  maraknya  pencurian  di  masa  pandemi Covid-19 yang dikelola Polres Pematangsiantar (Bahmid & Lubis, 2020).
1. Polisi  selalu  siaga  dan  sama-sama  waspada  untuk  mensosialisasikan  dan mencegah  kejahatan,  terutama  perilaku  kriminal  seperti  pencurian  selama Covid-19.
2. Polres Pematasiantar menekan peningkatan angka kejahatan langsung selama wabah  Covid-19,  dan  Polres  Pematasiantar  melakukan  patroli  malam. Tujuannya,  untuk  mencegah  kumpul-kumpul  malam  hari  agar  tidak  terjadi kejahatan.    Satpol  PP  dan  TNI  juga  ikut  menangani  Covid-19.dengan melakukan patroli besar-besaran untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan selama pandemi.
3. Polres  Pematangsiantar  juga  memiliki  aplikasi  pengolah  tindakan  cepat bernama  110  System,  yaitu  telepon  untuk  menerima  layanan  dan  informasi secara langsung.
4. Kring  reserse  adalah  system  pemantauan  situasi  dilingkungan  lokasi  rawan kejahatan  melalui  pembagian  wilayah  dengan  penugasan  anggota  reserse secara  menetap  atau  secara  insidentil  untuk  memonitor  kajadian  gangguan kamtibmas khususnya kasus.
5. Polres Pematangssiantar juga memiliki aplikasi Polisku yang tersedia untuk umum  dan  dapat  diunduh  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat kehadiran polisi di masyarakat.
Secara  konkret,  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan sarana diluar hukum pidana (non penal) yang dapat dilakukan di indonesia meliputi pembenahan terhadap beberapa aspek atau bidang berikut ini:
1. Faktor ekonomi (kemiskinan).
2. Faktor politik.
3. Faktor sosial budaya.
4. Faktor agama.
5. Faktor lingkungan.
6. Faktor kesempatan untuk melakukan kejahatan.
7. Faktor  keinginan  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dengan  cara  yang mudah dan singkat.
8. Faktor hukum.
9. Faktor budaya berhukum. Dan berbagai faktor lainnya.
G. Eksekusi/Administrasi Kebijakan Hukum Pidana Curat Dan Curas
1. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 106/PID.B/2021/PN PMS DAN Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN. PMS.
Penegakan  hukum  merupakan  rangkaian  proses  yang  panjang  yang  dapat menimbulkan  perbedaan  kewenangan  aparat  penegak  hukum.  Dalam  bidang penegakan hukum pidana, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum  terlibat  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  adalah pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde)  (Simatupang,  2017).  Penegakan  harus dicantumkan  dalam  penjatuhan  pidana  demi  kepastian  hukum  dan  alasan pemberlakuan.  Salinan  putusan  disampaikan  oleh  sekretaris  kepada  kejaksaan untuk  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap dalam perkara pidana (Hamzah, 2015).
Pasal  197  KUHAP.  Pasal  1(12)  KUHAP  menyatakan:  dalam  urutan  yang ditentukan oleh undang-undang ini. Dalam arti bahwa putusan hakim di satu pihak memberikan  kepastian  hukum  (rechtszekerheids)  kepada  terdakwa  tentang 'statusnya',  dan  di  pihak  lain  dapat  berupa  putusan.  Dalam  putusan,  kompensasi Verzet, banding atau pencabutan, grasi, dll, para pihak harus disertakan atau harus dimasukkan  dalam  putusan  bila  dipertimbangkan  melalui  pendapat  hakim  yang mengadili perkara Pasal 197 KUHP tidak berlaku ketentuan. Suatu putusan dapat dinyatakan batal jika tidak memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP (Thalib,  2010).  Pasal  197  KUHP  saat  mengajukan  keringanan,  banding  atau penolakan  terhadap  belzet,  pemberian  amnesti,  dll  diatur  dalam  kode  prosedur. Suatu  putusan  dapat  dinyatakan  batal  jika  tidak  memuat  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  197  KUHAP. Dapat  mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum (Moeljatno, 2021).
2. Perbandingan  Putusan  Nomor  106/PID.B/2021/PN  PMS  dan  Putusan Nomor 230/PID.B/2021/PN. PMS
Tabel 2 Perbandingan Putusan Nomor 106/PID.B/2021/PN PMS dan
Putusan Nomor 230/PID.B/2021/PN. PMS Jenis Keputusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN PMS KeputusanNo.230/PID.B/2021/PN. malam Penuntutan  Perbuatan  terdakwa,  diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 KUHP. Perbuatan  para  terdakwa  diatur  dan
diancam  dengan  KUHP  Pasal  362
KUHP.
tuntutan Penuntut Umum 1) Saya menyatakan bahwa terdakwa Indra akan dinyatakan  bersalah atas "pencurian besar"  sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan. 2) Dia menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Indra, meringankan hukuman empat tahun selama terdakwa dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa untuk tetap
dalam tahanan.
1) Terdakwa  Abidin  Shah  Putra
Halahap  menyatakan  dalam dakwaan  bahwa  ia  didakwa melakukan  tindak  pidana “pencurian” berdasarkan
Pasal 362 KUHP. 2) Dia  menghukum  terdakwa,
Abidin  Shah  Putra  Halahap,
dua tahun enam bulan
penjara, dikurangi masa penahanan  sementara  yang telah dijalani terdakwa. putusan pengadilan 1) Terdakwa Indra tersebut di atas akhirnya  dinyatakan 1) Saya sampaikan bahwa terdakwa, Abidin Shah Putra
Halahap,  telah  dinyatakan
bersalah  atas  tindak pidana "pencurian besar"  sebagaimana tertera dalam dakwaan tunggal. 2) Dia menghukum terdakwa empat tahun penjara. Tetapkan penjara dan  waktu  penjara yang  dijalani  oleh terdakwa dan kurangi  sepenuhnya dari  hukuman  yang dijatuhkan (Arief, 2002). bersalah  secara  final  dan meyakinkan atas tindak pidana pencurian berdasarkan surat dakwaan.
2) Karena  itu,  dia  menghukum
terdakwa dua tahun penjara. 3) Tetapkan  penjara  dan  waktu penjara  yang  dijalani  oleh terdakwa dan kurangi sepenuhnya  dari  hukuman yang dijatuhkan. 4) menetapkan  bahwa  terdakwa
tetap dalam tahanan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  pembahasan  di  atas,  penulis  menarik kesimpulan bahwa Kebijakan formulasi/legislatif, merupakan tahap perumusan/penyusunan  hukum  pidana  (Hamzah,  2015).  Dalam  tahap  ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan  melalui  kebijakan  hukum  pidana,  karena  pada  tahap  ini  kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan
yang bersifat melawan hukum,
kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi  apa  yang dapat  dikenakan oleh pembuat  undang-undang.  Sehingga  apabila  ada  kesalahan/kelemahan  dalam
kebijakan  legislatif  maka  akan  menjadi  penghambat  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  pada  tahap  aplikasi  dan  eksekusi.  Dalam  halnya formulasi tindak pidana pencurian yang berlaku pada saat ini, yakni tindak pidana pencurian  biasa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP,  Tindak  Pidana Pencurian  dengan  Pemberatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP,  dan Tindak Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.
Tahap  kedua,  yaitu  Tahap  Aplikasi  adalah  tahap  dimana  aparat  penegak hukum menerapkan hukum pidana, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, dan kekuasaan  aparat  penegak  hukum  dan  pengadilan  dalam  menerapkan  hukum pidana.  Fase  ini  juga  bisa  disebut  sebagai  fase  kebijakan  hukum  (Koto,  2021). Memang, bagian ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana dan sistem peradilan  pidana  terpadu.  Tahap  kedua  (deklaratif)  ini  bisa  juga  disebut  sebagai tahap  hukum-politik.  Bagian  ini  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana terpadu. Fase ini disebut sebagai fase kebijakan hukum.
Eksekusi/administrasi kebijakan hukum pidana curat dan curas, dalam Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Curat  dan  Curas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 106/PID.B/2021/PN PMS dan Nomor 230/Pid.B/2021/PN. PMS). Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  Pasal  362  KUHPidana,  maka Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  tunggal  tersebut,  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: Unsur barang siapa dan. Unsur mengambil sesuatu barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiri,  N.  D.  (2021).  Tinjauan  Terhadap  Pencurian  Yang  Dilakukan  Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana. LEX CRIMEN , 10 (12).
Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung .
Bahmid,  B.,  &  Lubis,  S.  F.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Tindak  Pidana Pencurian  Dengan  Pemberatan  (Studi  Kasus  Putusan  No.  346/Pid. B/2018/Pn. Tjb). Jurnal Tectum , 1 (2).
Bakar, Z. A., & Lingkungan, K. P. P. D. (1995). Peradilan Agama. Yayasan Al- Hikmah, Jakarta .
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. Hamzah, A. (2015). Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Sinar Grafika.
Hazir, M. H. M., Shariff, A. R. M., & Amiruddin, M. D. (2012). Determination of oil palm  fresh  fruit bunch ripeness—Based on  flavonoids and anthocyanin content. Industrial Crops and products , 36 (1), 466–475.
Hidayat, R. F. (2017). Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan
seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016) . Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Indonesia,  R.  (1946).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor , 73 .
Koto, I. (2021). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi , 1 (1), 42–51.
Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana,  Pencurian  dengan  Pemberatan  (CURAT)  dan  Pencurian  Dengan Kekerasan (CURAS). Jurnal Sosial Sains , 3 (3), 271–285. Moeljatno,  S.  H.  (2021). KUHP  (Kitab  undang-undang  hukum  pidana) .  Bumi Aksara.
Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar . Pustaka Prima. Sulistyono, S. W. (2020). Penguatan Kinerja Publik Di Tengah Pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19 , 1 , 29. Thalib,  S.  B.  (2010).  Psikologi  Pendidikan  Berbasis  Analisis  Empiris  Aplikatif- Prof. Dr. Syamsul Bachri Thalib, M. Si. Google Buku (1st ed.). JAKARTA:
Kencana Media Group .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License.