E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 119

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156

## AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PETUNJUK JAKSA YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA TERHADAP PASAL 385 KUHP
Arief Pratomo
Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3i, Medan – Sumatera Utara Email: ariefpratomo@gmail.com

## Abstrak
Tanah  adalah  sebagai  sebagai  salah  satu  sumber  kehidupan  yang  sangat  manusiawi sehingga  tidak  mengherankan  bahwa  setiap  manusia  ingin  memiliki  atau  mengendalikannya yang mengakibatkan berbagai masalah pertanahan atau konflik tanah di Indonesia. Masalah- masalah  pertanahan  ini  kadang-kadang  juga  mengarah  pada  kejahatan  terhadap  tanah  yang seringkali  dapat  menyebabkan  perselisihan  antar  individu.  Hal  ini  lebih  dikarenakan ketersediaan  lahan  yang  tersedia  dan  jumlahnya  terbatas  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan manusia,  semakin  hari  semakin  tinggi  nilai  pemenuhan  penggunaan  lahan.  Penelitian  yang dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  metode  pendekatan  hukum  normatif  (yuridis normatif) yang dilakukan dengan cara studi literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  dalam  bentuk  studi  dokumen  dan  pencarian  literatur.  Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Tanggung  Jawab  Pidana,  Teori  Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dasar untuk penerbitan instruksi atau kebijakan kejaksaan pada institusi kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kantor  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang terkandung dalam Pasal 110.

## Kata Kunci: Akibat Hukum, Petunjuk, Jaksa

## Abstract
Land is very human life so it is not surprising that every human being wants to possess or control it which results in various land problems or land conflicts in Indonesia. These land issues  sometimes  also  lead  to crimes  against  land  which can  often  lead  to  disputes  between individuals. This is more due to the availability of land that is available and limited in number is not comparable to human needs, the more days the higher the value of fulfillment of land use. The research conducted was descriptive research with normative legal approach method (normative juridical) carried out by means of literature study. The data collection tool used in this study is data in the form of document studies and literature searches. The theory used in this  research  is  the  theory  of  Criminal  Liability,  Theory  of  Legal  Certainty  and  Justice Theory. Based on the results of the study it was understood that the basis for the issuance of the attorney's instructions or policies on the prosecutor's institution was Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Criminal Procedure Code contained in article 110.

## Keywords: Legal Consequent, Indication, Prosecutor

## PENDAHULUAN
Ciri  dari  negara  adalah  adanya  sebuah  konstitusi  yang  hidup  di  tengah-  tengah masyarakat (M. Arsyad Sanusi, 2011, h. 587). Indonesia adalah Negara hukum, hal ini  telah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 120

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
diatur  pada  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 yang telah menjadi pedoman dasar sistem Negara Republik Indoesia.
Sistem  tersebut  yang  melatarbelakangi  kehidupan  setiap  lapisan  masyarakat  yang  ada, dimana  sistem  tersebut  memiliki  sifat  yang  memaksa  dan  terdiri  atas  beberapa  aturan  yang harus  dipatuhi,  aturan  tersebut  meliputi  elemen  tentang  bagaimana  sistem  masyarakat  untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh  dilakukan,  adapula  sistem  yang  mengatur  dimana  masyarakat  berhubungan  dengan masyarakat  lainnya  ataupun  dengan  suatu  lembaga  dan  badan  hukum,  seperti  itulah  sedikit ulasan tentang sistem Negara hukum yang ada di Indonesia
Permasalahan di bidang hukum seolah menjadi salah satu persoalan yang tidak pernah surut  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Seiring  meningkatnya permasalahan di bidang hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan menggali informasi terkait berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.
Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya  masih  bercorak  agraris,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  mempunyai  fungsi yang  amat  penting  untuk  membangun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Bidang  yang dimaksud  dalam  hal  ini  agar  dapat  memberikan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  masyarakat adalah  bidang  pertanahan.  Tanah  merupakan  suatu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting untuk kelangsungan hidup manusia.
Hubungan  manusia  dengan  tanah  bukan  hanya  sekedar  tempat  hidup  akan  tetapi  lebih dari  itu  tanah  merupakan  tempat  dimana  manusia  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang. Tanah  sudah  menjadi  sumber  bagi  segala  kepentingan  hidup  manusia  dan  menjadi  bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan (Rahmat Ramadhani, 2019).
Di  dalam  prosesnya,  untuk  dapat  tercapainya  pemenuhan  atas  tanah  yang  adil  dan makmur  bagi  masyarakat  maka  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakannya  kerap  kali harus  melandaskan  hukumnya  terhadap  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”  dan  diperjelas  kembali  di  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Pasal  1  ayat  2  yang berbunyi: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 2 Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.
Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan  atau  konflik  pertanahan  di  Indonesia.  Permasalahan  tanah  ini  terkadang  juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan.
Hal  ini  lebih  disebabkan  oleh  karena  ketersediaan  tanah  yang  ada  dan  terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 121

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
pemenuhan  akan  penggunaan  tanah  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan  terjadinya  ketimpangan sosial/  ketidakseimbangan  di  dalam  pemenuhannya  sehingga  kejahatan  terhadap tanah  dapat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa factor :
1. Faktor  pendorong,  keinginan  yang  datang  dari  dalam  diri manusia  sendiri  yang  menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar
2. Faktor  penghambat,  kendali  dari  dalam  diri  sendiri  (moral)  dan  kontrol  dari  masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain (Muhadar, 2006, h. 31).
Istilah  kejahatan  di  bidang  pertanahan  sebenarnya  bukanlah  istilah  baru  dalam  hukum pidana,  tetapi  merupakan  istilah  yang  sama  dengan  kejahatan  pada  umumnya  sebagaimana yang  diatur  dalam  buku  II  KUHP.  Hanya  saja  kebetulan  istilah  kejahatan  di  bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu unsur adanya kejahatan.
Adapun  pasal-pasal  dalam  KUHP  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  pertanahan adalah  sebagai  berikut:  1.  Kejahatan  terhadap  penyerobotan  tanah  diatur  dalam  Pasal  167 KUHP, 2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang masing-masing diatur dalam Pasal 263,  264,  266  dan  274  KUHP,  3.  Kejahatan  penggelapan  terhadap  hak  atas  barang  tidak bergerak  seperti  tanah,  rumah  dan  sawah.  Kejahatan  ini  biasa  disebut  kejahatan  yang  diatur dalam Pasal 385 KUHP.
Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu  masalah  yang  hendak  dikaji.  Salah  satu  permasalahan  di  bidang  hukum  yang  sudah banyak dikaji secara yuridis yaitu dalam tindak pidana, khususnya menyangkut ketidakadilan dan kepastian hukum.
Penyelesaian suatu perkara pidana sering kali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan karena penegak hukum di nilai merugikan salah satu pihak yang berperkara. Demikian hal nya dalam konteks kepastian hukum, yang sering kali memunculkan permasalahan  akibat  lemahnya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dalam  mengatur suatu penyelesaian masalah hukum khususnya dalam perkara tindak pidana.
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dalam perspektif  tindak  pidana  adalah  permasalahan  yang  menyangkut  dengan  tanah.  Tanah merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar,  dapat  dikatakan hampir  kegiatan  hidup  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  selalu berhubungan dengan tanah.
Zaman  era  reformasi  ini,  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  perbuatanperbuatan pidana sering kali disalah artikan oleh bebagai kalangan masarakat yang belum mengerti akan arti daripada reformasi itu sendiri. Dapat dilihat dalam kasat mata masih banyak masyarakat yang  dapat  dipengaruhi  oleh  orang-orang  tertentu  untuk  berbuat  sesuatu  atas  suatu permasalahan  yang  menurut  pandangan  mereka  perberbuatan  tersebut  adalah  benar,  akan tetapi nyatanya perbuatan tersebut mempunyai dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 122

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
masyarakat  pada  umumnya  khususna  bagi  Bangsa  dan  Negara  karena  perbuatan  mereka adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan perampasan hak-hak atas tanah milik orang lain.
Di  dalam  sejarah,  tanah  merupakan  faktor  yang  paling  utama  dalam  menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai  filosofis,  politik,  sosial,  dan  kultural.  Tak  mengherankan  jika  tanah  menjadi  harta istimewa yang tak henti-henti nya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.
Jumlah  dan  luas  tanah  yang  tidak  seimbang  dengan  kebutuhan  masyarakat  akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah hal ini mengakibatkan banyak timbulnya konflik agraria. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat  berharga,  mengingat  harga  tanah  yang  sangat  stabil  dan  terus  naik  seiring  dengan perkembangan zaman.
Penyerobotan  tanah  bukan  lah  hal  baru  yang  terjadi  di  Indonesia.  Kata  penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau  dengan  tidak  mengindahkan  hukum  dan  aturan,  seperti  menempati  tanah  atau  rumah orang  lain,  yang  bukan  merupakan  hak  nya.  Tindakan  penyerobotan  tanah  secara  tidak  sah merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum,  yang  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  tindak pidana.
Tindak  pidana  penyerobotan  tanah  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap tanah  milik  orang  lain  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  menguasai,  menduduki,  atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.
Sesuai ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa  seseorang  yang  secara  melawan  hukum,  menjual,  menukarkan  tanah  yang  bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
Dalam  hal  ini  unsur  yang  harus  dipenuhi  yaitu  adanya  unsur  “menguntungkan  diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang  yang  menjual/menukarkan  tanah  yang  bukan  miliknya  kepada  pihak  lain  dan memperoleh  keuntungan  atas  perbuatannya  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini,  adalah  apakah  akibat  hukum  pelaksanaan  petunjuk  jaksa  yang  dilakukan  oleh  jaksa terhadap Pasal 385 KUHP.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Ediwarman, 2009, h. 24). Penelitian  hukum  normatif    merupakan  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari  sisi normatifnya.  Logika keilmuan yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 123

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri (Jhonny  Ibrahim,  2006,  h.  57).  Penelitian  hukum  normatif  terdiri  dari  (Ediwarman,  2009,  h. 30).
Data  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  atau  informasi  hasil penelaahan  dokumen  penelitian  serupa  pernah  dilakukan  sebelumnya,  bahan  kepustakaan seperti  buku-buku,  literatur,  koran,  majalah,  jurnal  ataupun  arsip-arsip  yang  sesuai  dengan penelitian  yang  akan  di  bahas  yang  meliputi  Bahan  hukum  primer  yakni  bahan-bahan  yang terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  (Jhoni  Ibrahim.  2006,  h.  295).  Misalnya  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (Bambang Waluyo, 1996, h. 8). Penelitian yang bersifat  deskriptif  analisis  merupakan  suatu  penelitian  yang  mengambarkan,  menelaah, menjelaskan  dan  menganalisis  suatu  peraturan  hokum.    Penelitian  ini  merupakan  suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya  (Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji 1995, h. 43).

## PEMBAHASAN

## Akibat  Hukum  Pelaksanaan  Petunjuk  Jaksa  Yang  Dilakukan  Oleh  Jaksa  Terhadap Pasal 385 KUHP

## Kekuatan Hukum Petujuk Jaksa Dalam Hukum Pidana Indonesia
Secara  yuridis  kekuatan  hukum  petunjuk  jaksa  setara  dengan  undang  undang,  karena petunjuk jaksa diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  1995,  h.  22).  Namun dalam  hal  penambahan  unsur  pasal,  Kejaksaan  tiak  memiliki  kewenangan  untuk  itu,  karena dalam  pemahaman  penulis,  unsur  pasal  bersifat  baku  dan tidak  bisa  di  ubah  kecuali  kalimat dalam pasal tersebut berubah.
Lain  halnya  dengan  penambahan  Pasal  pada  tersangka,  hal  ini  mungkin  dapat  terjadi karena kejaksaan memiliki kewenangna akan hal itu. Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah.
Jika ingin  menjerat  secara  hukum  pidana,  maka  dapat  dikenakan  pidana  yang  terdapat dalam  KUHP  maupun  dalam  Perppu  51/1960.  Perppu  51/1960  misalnya  yang  mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah  Memakai tanah  adalah  menduduki,  mengerjakan  dan/atau  mengenai  sebidang  tanah  atau  mempunyai tanaman  atau  bangunan  di  atasnya,  dengan  tidak  dipersoalkan  apakah  bangunan  itu dipergunakan  sendiri  atau tidak.  Memakai  tanah  tanpa izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 124

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda Pidana  ini  juga  berlaku  bagi  orang  yang  memberi  bantuan  dengan  cara  apapun  juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh  karena  itu,  kepala  desa  yang  memberikan  bantuan  dalam  penyerobotan  tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.
Sisi  lain  dalam  hukum  perdata,  jika  pihak  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  merasa dirugikan  atas  penyerobotan  tanah,  maka  langkah  hukum  yang  dapat  ditempuh  adalah mengajukan  gugatan  perdata  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum  Penjelasan  lebih  lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Mengenai  penyerobotan  tanah,  dapat  Anda  lihat  pengaturannya  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atau Kuasanya (Perppu 51/1960).
Secara  umum,  pengaturan  penyerobotan  yang  diatur  dalam  KUHP  merupakan penyerobotan  tanah  terhadap  hak  pakai.  Penyerobotan  tanah  terhadap  hak  atas  tanah  dalam artian lebih luas diatur dalam Perppu 51/1960.
Menurut  sebuah jurnal  yang  disusun  oleh  Kurnia  Warman  dan  Syofiarti  dalam  sebuah jurnal yang disusunnya Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengkta Antara  Masyarakat  Vs  Pemerintah),  yang  disebut  dengan  penyerobotan  tanah  adalah pendudukan tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pendudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan  menguasai)  suatu  daerah  dan  sebagainya.  Jadi  penyerobotan  tanah  tersebut  dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain.
Soesilo  menambahkan,  supaya  dapat  dikenakan  pasal  ini,  maka  terdakwa  harus  nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

## Menurut KUHP
Perbuatan  penyerobotan  tanah  tidak  secara  tegas  dirumuskan  dalam  KUHP,  namun Pasal  385  KUHP  (R.  Soesilo)  mengatur  tentang  kejahatan  yang  berkaitan  langsung  dengan kepemilikan tanah;
Barang  siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat  dalam  memakai  tanah  Pemerintah  atau  tanah  partikulir  atau  sesuatu  rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah  itu,  sedang  diketahuinya  bahwa  orang  lain  yang  berhak  atau  turut  berhak  atas barang itu.
R.  Soesilo  dan  bukunya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KHUP)  Serta Komentar-Komenternya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal (h.  266-267)  menjelaskan  bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 125

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
berarti  penggelapan  hak  atas  barang-barang  yang  tidak  bergerak,  barang-barang  yang  tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain. Lebih lanjut:
a) Terdakwa  ada  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hak (secara tidak sah);
b) Terdakwa telah menjual, menukar atau membebani dengan credit verband hak pakai bumiputera  atas  tanah  milik  negara  atau  tanah  milik  partikulir,  atau  gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera;
c) Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain;
d) Terdakwa  tidak  memberitahukan  kepada  pihak  lain,  bahwa  di  situ  ada credit verband nya;
e) Terdakwa  tidak  memberitahukan    kepada  pihak  lain,  bahwa  tanah  itu  sudah digadaikan;
f) Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
g) Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
h) Terdakwa  telah  menyewakan  tanah  buat  selama  suatu  masa,  sedang  diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.
Hak pakai bumiputera atas tanah yaitu pada umumnya tanah di Indonesia adalah milik negara, penduduk  yang biasa kita sebut pemilik tanah ini sebenarnya hanya mempunyai hak untuk memakai tanah itu saja, karena pemiliknya adalah negara. Hak itu kita sebut hak pakai bumiputera atas tanah.
Credit  verband adalah  penduduk  yang  mempunyai  hak  pakai  bumiputera  atas  suatu tanah  itu,  dapat  pinjam  uang  dari    Bank  Rakyat  dengan  memakai  tanah  tersebut  sebagai jaminannya (borg). Perjanjian semacam ini dinamakan credit verband , semacam gadai tanah. Jadi menurut Pasal 385 ayat  1 KUHP, jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak  (secara  tidak  sah)  menjual,  menukar,  atau menjadikan  tanggungan  utang  hak  orang  lain  untuk  memakai  tanah  negara,  maka  dapat dihukum  penjara  selama  4  (empat)  tahun  penjara.  Melihat  pada  ketentuan  di  atas,  memang tidak  ada  yang  secara  eksplisit  melarang  pendudukan  tanah  orang  lain  (hak  untuk  memakai tanah negara).

## Menurut PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
Mengenai  menduduki  tanah  orang  lain,  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin  yang  Berhak  atau  Kuasanya  (Perppu  51/1960).  Perppu  51/1960  mengatur  mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu  dipergunakan  sendiri  atau  tidak.  Memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya yang  sah  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  hukuman  pidana  dengan  hukuman
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 126

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000.
Pidana  ini  juga  berlaku  bagi  orang  yang  memberi  bantuan  dengan  cara  apapun  juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh  karena  itu,  kepala  desa  yang  memberikan  bantuan  dalam  penyerobotan  tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.
Selain  dalam  Perppu  51/1960,  kepala  desa  tersebut  bisa  juga  diancam  pidana berdasarkan  KUHP.  Kepala  Desa  merupakan  orang  yang  bertugas  sebagai  penyelenggara pemerintahan  desa. Perbuatan  penyerobotan  tanah  yang  dilakukan  dapat  juga  dikenai  Pasal 424  KUHP,  yang  berbunyi:  Pegawai  negeri  yang  dengan  maksud  akan  menguntungkan dirinya  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak  serta  dengan  sewenang-wenang  memakai kekuasaannya  menggunakan  tanah  Pemerintah  yang  dikuasai  dengan  hak  Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
Pegawai  negeri  atau ambtenaar menurut  R.Soesilo  adalah  orang  yang  diangkat  oleh kekuasaan  umum  menjadi  pejabat  umum  untuk  menjalankan  sebagian  dari  tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya. Unsur-unsur yang termasuk di sini adalah:
a) Pengangkatan oleh instansi umum;
b) Memangku jabatan umum, dan
c) Melakukan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.
Kepala  desa  dan  para  pegawainya  termasuk  salah  satu  dari  golongan ambtenaar atau pegawai  negeri. Lebih  lanjut  R.  Soesilo menjelaskan,  supaya  dapat  dihukum, maka  pegawai negeri  tersebut  harus  melakukan  perbuatan  tersebut  dalam  melakukan jabatannya.  Perbuatan Penyerobotan  Tanah  Menurut  Hukum  Perdata  Sedangkan  menurut  hukum  perdata,  orang- orang yang melakukan penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialami.  Selain  itu,  penyerobotan  tanah  juga merupakan perbuatan dimana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah.
Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad ) dalam konteks hukum perdata diatur dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian „Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang- Undang‟ yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”.
Seperti yang sering dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, salah satunya dalam artikel  Merasa Dirugikan Tetangga  yang  Menyetel Musik  Keras-keras, dikatakan antara lain Mariam  Darus  Badrulzaman  dalam  bukunya  “ KUH  Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan Dengan Penjelasan ”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
a) Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
c) Ada kerugian;
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 127

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
e) Ada kesalahan.
Menurut  (Rosa  Agustina,  117),  dalam  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
c) Bertentangan dengan kesusilaan
d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Untuk  dapat  menjerat  perbuatan  kepala  desa  yang  membantu  proses  penyerobotan tanah,  pihak  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  dapat  melakukan  langkah  hukum  pidana  dan perdata.  Jika  ingin  menjerat  dengan  pidana,  maka  dapat  dikenakan  pidana  yang  mengatur mengenai penyerobotan tanah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam PERPPU  No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Di  sisi  lain  dalam  hukum  perdata,  jika  pihak  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  merasa dirugikan  atas  penyerobotan  tanah,  maka  langkah  hukum  yang  dapat  ditempuh  adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

## Akibat Hukum Petunjuk Jaksa Terhadap Penambahan Unsur Pasal 385 KUHP
Di dalam hal akibat hukum petunjuk jaksa terhadap penambahan unsur pasal pada pasal 385  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  di  nilai  tidak  memiliki  kekuatan,  dikarenakan pemahaman penulis terkait dengan penambahan unsur pasal itu tidak ada baik itu dalam Kitab Undnag-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  atau  dalam  Secara  yuridis  kekuatan hukum  petunjuk  jaksa  setara  dengan  undang  undang,  karena  petunjuk  jaksa  diatur  dalam dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.  yang  ada  hanyalah  penambahan  pasal  dan  pengurangan  unsur  pasal,  hal  ini  di karenakan unsur yang ada di dalam pasal per pasal bersifat baku.

## Formulasi Kedepan Dalam Menghadapi Pelaksanoaan Petunjuk
Pakar Hukum Pidana Saint Louis University School of Law, Berkeley, Amerika Serikat, Stephen C. Thaman menjelaskan jaksa dan polisi dapat melakukan penyidikan bersama dalam sistem  hukum  pidana  modern.  Model  ini  dipergunakan  di  Inggris  dan  Amerika  guna menyederhanakan  proses  dan  mempersingkat  waktu  dari  penyidikan  hingga  pelimpahan perkara ke pengadilan.
Di dalam kenyataan, Inggris tidak mempunyai jaksa sampai saat yang belum lama ini. Pada  dasarnya,  jaksa  penuntut  akan  memutuskan  menerima  pemeriksaan  dari  polisi  untuk melanjutkannya  dengan  penuntutan  atau  tidak,”  ujarnya  dalam  sidang  yang  dipimpin  oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.
Menyambung  pernyataan  Thaman,  Andi  Hamzah  selaku  ahli  Pemohon  lainnya, menjelaskan  harus  adanya  penyusunan  kembali  KUHAP  guna  menyederhanakan  sistem
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 128

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
seperti  halnya  negara  lain.  Ia  mengungkapkan  rancangan  perubahan  KUHAP  sebaiknya disesuaikan  dengan  kemajuan teknologi. “Dengan  kemajuan teknologi,  harus  ada perubahan perundang-undangan.  KUHP  Belanda  dan  KUHAP  Belanda  hampir tiap  tahun  diubah,  tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang. Hampir tiap tahun diubah karena ada kemajuan teknologi  yang  harus  diikuti  oleh  perundang-undangan.  Jadi  tidak  ada  P-19,  tidak  P-21, setelah perkara diserahkan kepada jaksa selesai sekarang P-21, tidak ada lagi hubungan antara penyidik dengan jaksa” paparnya.
Hak  tersangka  untuk  diperiksa  penyidik,  dimajukan  dan  diadili  di  persidangan  dalam hukum acara saat ini hanya berupa kata „segera‟, maka dalam rancangan KUHAP diatur lebih limitatif,  yakni  pemeriksaan  oleh  penyidik  dilakukan  satu  hari  setelah  ditangkap/ditahan. Penyerahan kepada penuntut umum adalah enam puluh hari (jika ditahan) dan sembilan puluh hari  (jika  tidak  ditahan),  sedangkan  hak  untuk  segera  diadili  di  persidangan  adalah  empat belas hari dan dapat diperpanjang selama empat belas hari.
Pemohon menilai keberadaan aturan tersebut dapat menghambat upaya Pemohon dalam menjaga  dan  menegakkan  nilai-nilai  konstitusionalisme  dengan  berperan  aktif  melakukan advokasi.  Ketentuan Pasal 109 ayat  1 menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan  penuntut  umum  karena  tidak  jelasnya  kapan  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 juga dinilai  bersifat  multitafsir,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  seringkali melanggar hak-hak konstitusional.
Perumusan Pasal 138  ayat 1 dan 2 tidak jelas dan membuka pemaknaan berbeda yaitu dapat  dilakukan  lebih  dari  satu  kali  atau  berulang  kali  tanpa  batas  waktu  sehingga menimbulkan  situasi  bolak-baliknya  berkas  antara  penyidik  dan  penuntut  umum.  Ketentuan Pasal  139  tidak  secara  jelas  memberikan  jangka  waktu  dalam  menentukan  apakah  berkas perkara yang ada tersebut layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Di  dalam  Pasal  14  KUHAP  tidak  ada  pencantuman  yang  tegas  tentang  kewenangan penuntut umum untuk melakukan suatu pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda jika melihat Pasal  30  ayat  1  huruf  e  yang  secara  jelas  mencantumkan  bahwa  Kejaksaan  mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan (diakses).
Kemudian  dari  pada  itu  yang  harus  dilakukan  penyidik  dalam  menghadapi  petunjuk jaksa adalah kordinasi aktif antara jaksa dengan penyidik, kordinasi aktif ini di anggap perlu sehingga  terciptanya  kondisi  yang  harmonis  dalam  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan. Jaksa dalam menerima berita acara pemeriksaan (BAP) tidak hanya sekedr menerima berkas dari  penyidik,  perlu  adanya  kordinasi  aktif  antara  penyidik  kepolisian  Republik  Indonesia dengan Penuntut Umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Tindakan penyidik dalam menghadapi petunjuk jaksa adalah kordinasi aktif antara jaksa dengan  penyidik,  kordinasi  aktif  ini  di  anggap  perlu  sehingga  terciptanya  kondisi  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 129

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156
harmonis  dalam  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan.  Jaksa  dalam  menerima  berita  acara pemeriksaan  (BAP)  tidak  hanya  sekedar  menerima  berkas  dari  penyidik,  perlu  adanya kordinasi aktif antara penyidik kepolisian Republik Indonesia dengan Penuntut Umum.

## Saran
Diharapkan agar dengan adanya akibat hukum dari petunjuk jaksa yang dilakukan oleh Kejati Sumut sesuai dengan Pasal 385 KUHP, hal ini tidak terulang dalam tindak pidana yang sama  ataupun  menjadi  acuan  bagi  penuntut  umum  lainnya  menggunakan  dalih  kebijakan petunjuk sebagai alat untuk menambah unsur pasal dalam aturan hukum yang ada.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 130

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Pelaksanaan...(Arief Pratomo) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 119-130 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3156

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (2009). Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  1  (satu),  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  (2013). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
Ediwarman.  (2009). Monograf  Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  satu.  Medan:  Genta Publishing.
Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori Dan Penelitian Hukum Normatif . Malang: Publishing.
Muhadar.  (2006). Viktimisasi Kejahatan  Di  bidang  Pertanahan .  LaksBang  PRESSindo: Yogyakarta.
Ramadhani,  Rahmat.  (2019).  Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Hukum. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol. 19, No. 1, 98 .
Sanusi, Arsyad, M. (2011). Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Milestone Soekamto,  Soerjono.,  &Mamudji,  Sri.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Waluyo, Bambang. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.