e-ISSN: 2548-9925
Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta)
Riri Zelmiyanti a,* and Eko Suwardi b
a Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, riri@polibatam.ac.id, Indonesia
b Faculty of Economics and Business, Universitas Gajah Mada, Indonesia
Abstract. This study aims to explore more carefully and in detail the influence of economic factors (perceived probability of audits and sanctions) and behavioral factors (moral) of the tax compliance of SMEs in Indonesia. Research on tax compliance has been done, but still a bit that combines economic and behavioral factors. Previous research mostly done on large companies and to individual taxpayers. The current study was conducted on SME entrepreneurs. This study tried to moderate the tax morale in  relation  to  perceived  probability  of  audits  and  sanctions  against  tax  compliance.  Samples  in  this  study  were  individual taxpayers from SMEs in Yogyakarta. The research data was collected through a survey. Questionnaires had been processed in this study were around 118 questionnaires. Testing the hypothesis in this study used multiple regression analysis and analysis regression  moderated.  Regression  analysis  tool  used  is  IBM  SPSS  19.0.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  perceived probability of audits and sanctions have a direct impact on tax compliance. This study was not able to prove the moral moderating effect of taxation on the relationship perceived probability of an audit of tax compliance. This study also can not prove the moral moderating effect of taxation on the relationship sanctions on tax compliance.
Keywords: tax compliance, SMEs, perceived probability of audit, tax and moral sanctions

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  mengandalkan pendapatan  dari  sektor  pajak.  Total  pendapatan Indonesia  menunjukkan  bahwa  73%  pendapatan berasal dari sektor pajak (total pendapatan Rp1.338.109.629.172.958,-  sedangkan  dari  sektor pajak Rp980.518.133.319.319,- LKPP, 2012). Indonesia  pada  tahun  2012  mengalami  defisit anggaran  sebesar  Rp153,30  Trilliun.  Pengurangan angka defisit dapat dilakukan dengan menggali sektor
* Corresponding author. E-mail: riri@polibatam.ac.id
pajak. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun  2013  merupakan  salah  satu  usaha  pemerintah meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Kategori usaha  yang  dikenai  PP  Nomor  46  tahun  2013  yaitu memiliki  omset  di  bawah  4,8  Milliar  Rupiah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1%. UMKM  merupakan  suatu  usaha  yang  dikenai  PP Nomor 46 tahun 2013.
Berdasarkan  statistik  UMKM  dari  Kementerian Koperasi dan UKM (2012) sumbangan PDB (Produk Domestik  Bruto)  UMKM  pada  tahun  2012  sebesar
4.869.568,1  Milyar  Rupiah.  Pandapatan  dari  PDB akan berhubungan dengan jumlah potensi pajak yang akan diterima negara. Berdasarkan sumbangan PDB di atas menunjukkan UMKM memiliki potensi pendapatan  pajak  yang  cukup  besar  sebagai penyumbang pendapatan negara.
Beberapa penelitian terdahulu mencoba menjelaskan  beberapa  keunggulan  UMKM.  Campin et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa  UMKM  memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hendrict  et  al.  (1997),  pertumbuhan  UMKM  lebih besar  dibanding  perusahaan  besar.  Keunggulan  lain dari UMKM adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru (Chen et al., 2002 dan Praag, 2007).
Potensi  pendapatan  dan  beberapa  keunggulan UMKM di Indonesia ternyata tidak sebanding dengan pajak yang diterima negara dari sektor UMKM. Fuad Rahmany,  Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak) Kementerian  Keuangan  menyatakan  bahwa  hingga akhir tahun 2013 penerimaan pajak yang berasal dari sektor  UMKM  masih  di  bawah  2%  atau  sebesar  Rp 20,5  triliun  dari  total  potensi  penerimaan  pajak (Zatnika,  2014).  Angka  tersebut  masih  jauh  dari potensi  pajak  UMKM,  sehingga  membuktikan rendahnya  tingkat  kepatuhan  pengusaha  UMKM membayar  pajak.  Molero  dan  Pujol  (2012) menyatakan alasan pengusaha tidak membayar pajak karena  manfaat  yang  dirasakan  tidak  sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Kamleitner et al. (2010) menemukan ada tiga aspek kunci yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan  pajak  UMKM,  (1)  pemilik  usaha  kecil cenderung  melihat  lebih  banyak  kesempatan  untuk tidak  mematuhi  dibandingkan  pekerja  (2)  kurangnya pengetahuan  pajak  bagi  pengusaha  kecil  dan  (3) persepsi  pengusaha  UMKM  bahwa  membayar  pajak merupakan suatu beban yang mengurangi keuntungan. Kamleitner  et  al.  (2010)  juga  menyatakan  bahwa penelitian kepatuhan pajak di UMKM perlu dilakukan karena  sedikit  penelitian  yang  berhubungan  dengan perilaku kepatuhan pajak UMKM.
Kepatuhan  pajak  dapat  dilihat  perspektif  ekonomi dan  perilaku.  Beberapa  penelitian  yang  melihat kepatuhan  pajak  dari  perspektif  ekonomi,  seperti Lewis et al. (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan audit  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  pada negara-negara  yang  moral  pajaknya  rendah  seperti kasus  Italia.  Sander  et  al.  (2008)  juga  melakukan penelitian  mengenai  kepatuhan  pajak,  melihat  dari pengaruh akuntabilitas dan kesadaran atas sanksi pada industri konstruksi. Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian Ghosh dan Crain (1996) melihat tingkat ketidakpatuhan  pajak  dari  etika  dan perceived probability of audit dengan metode eksperimen. Hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi perceived probability of audit menyebabkan ketidakpatuhan  pajak  semakin  rendah.  Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan  wajib  pajak  ditentukan  oleh  audit  dan sanksi  (misalnya  Normala,  2004;  Hyun,  2005;  dan Palil et al. 2011).
Penelitian-penelitian di atas menyimpulkan bahwa motivasi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh audit dan sanksi.  Hasil  penelitian  Thurman  (1991)  dalam Trivedi et  al.  (2003) berbeda dengan hasil  penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa audit dan sanksi tidak  akan  cukup  menjelaskan  derajat  kepatuhan pajak.  Hasil  penelitian  Johnson  et  al.  (2010)  juga menyatakan bahwa audit ( monitoring ) tidak akan bisa meningkatkan  kepatuhan  pajak  jika  tidak  diterapkan dengan beberapa kebijakan.
Audit  dan  sanksi  belum  cukup  efektif  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  karena  probabilitas aktual  wajib  pajak  untuk  diperiksa  dan  diberi  sanksi masih cukup rendah. Efek pemeriksaan masih bersifat temporer  yaitu  hanya  dalam  periode  pemeriksaan. Oleh karena itu, otoritas pajak harus mengkombinasikan perspektif ekonomi dan perspektif perilaku.
Beberapa penelitian terdahulu mencoba menghubungkan perilaku dari aspek moral perpajakan.  Moral  perpajakan  akan  menimbulkan motivasi  instrinsik  seseorang  dalam  mematuhi  dan membayar  pajak  sehingga  berkontribusi  untuk menambah pendapatan negara (Torgler dan Schneider,  2004).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa tingkat moral pajak  menentukan  tingkat  kepatuhan  seseorang terhadap  peraturan  perpajakan.  Hal  tersebut  juga dijelaskan  oleh  Alm  dan  McClellan  (2012) menyatakan  bahwa  moral  merupakan  faktor  penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Beberapa  penelitian  di  atas  belum  melihat kepatuhan  pajak  pada  sektor  UMKM.  Budiningrum (2014) melakukan penelitian di UMKM yang menguji norma-norma  sosial  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil penelitian Budiningrum (2014) tidak bisa membuktikan bahwa seluruh norma sosial berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  UMKM  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  penelitian- penelitian  yang  lebih  komprehensif  mengenai kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Indonesia.
Penelitian yang mengabungkan aspek ekonomi dan aspek  perilaku  diteliti  oleh  Liu  (2014).  Penelitian tersebut  menggunakan  tiga  variabel  yaitu  norma sosial, probability audit dan sanksi terhadap perilaku pelaporan pajak individu di Amerika. Hasil penelitian menyatakan  bahwa  norma  sosial  memiliki  pengaruh signifikan  pada voluntary  compliance,  probability audit dan sanksi memiliki pengaruh terhadap enforced compliance . Merujuk dari penelitian di atas, penelitian saat  ini  akan  mencoba  mengembangkan  penelitian tersebut  pada  UMKM  Indonesia  seiring  dengan dikeluarkannya PP No 46 tahun 2013, namun dengan mengganti  variabel  norma  sosial  menjadi  moral perpajakan. Hal ini berdasarkan pernyataan Alm dan McClellan  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  moral merupakan  faktor  terpenting  untuk  meningkat kepatuhan  pajak.  Penelitian  ini  akan  melakukan pengujian secara empiris mengenai dampak moderasi moral perpajakan pada hubungan perceived probability  of  audit dan  sanksi  terhadap  kepatuhan pajak UMKM.

## Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## Usaha mikro, kecil dan menengah
Menurut  Undang-Undang  No.  20  tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Pasal  1 menjelaskan  bahwa  pengertian  dan  kriteria  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:
1) Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan dengan  kriteria  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,-
2) Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif berdiri  sendiri,  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Kriteria kekayaan bersih Rp50.000.000,00 –
Rp500.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan serta hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri  sendiri,  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan. Kriteria usaha menengah  kekayaan  bersih  Rp500.000.000,00  – Rp10.000.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan
bangunan serta memiliki hasil penjualan Rp2.500.000.000,00 – Rp50.000.000.000,00. Pajak  UMKM  merupakan  salah  satu  bagian  dari pajak  pusat.  Potensi  pajak  UMKM  sangat  tinggi seiring  dengan  perkembangan  UMKM  saat  ini. Peraturan tentang kewajiban UMKM membayar pajak akan  memberikan  keuntungan  bagi  pemilik  UMKM karena secara tidak langsung harus membuat laporan omset. Catatan omset tersebut akan membantu pemilik UMKM untuk memantau perkembangan usaha.

## Kepatuhan pajak
Pajak  menurut  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan, merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk  keperluan negara bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), patuh artinya suka dan taat kepada  perintah  atau  aturan,  dan  berdisiplin. Harinurdin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak ( tax compliance ) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan  penghasilannya  secara  akurat  dan  jujur. Dari  pengertian  di  atas  dapat  simpulkan  kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal  yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur, pemungutan pajak juga berdasarkan peraturan  atau  hukum,  serta  bertujuan  untuk keseimbangan ekonomi.

## Moral perpajakan
Torgler dan Scheider (2004) mendefinisikan moral perpajakan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan  membayar  pajak  sehingga  berkontribusi  secara sukarela  pada  penyediaan  barang-barang  publik. Moral  perpajakan  merupakan  faktor  penting  yang dapat  menjelaskan  mengapa  orang  jujur  dalam masalah  perpajakan.  Moral  merupakan  motivasi instrinsik seseorang yang akan menentukan keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak.

## Perceived probability of audit
Perceived  probability  of  audit menurut  Asnawi et al. (2009)  adalah  kondisi  yang  menggambarkan perasaan  wajib  pajak  untuk  diperiksa. Perceived probability  of  audit dalam  penelitian  ini  akan diarahkan  pada  bagaimana  tanggapan  seseorang
ketika  dilakukan  pemeriksaan,  karena  belum  ada peraturan  yang  mengatur  audit  UMKM  secara spesifik. Pemeriksaan pajak menurut ketentuan umum perpajakan  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan mengolah data, keterana dan bukti yang dilaksanakan secara  objektif  dan  professional  berdsarkan  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pajak  wajib pajak  dan  juga  bertujuan  untuk  melaksanakan ketentuan  umum  perpajakan.  Adanya  pemeriksaan akan memberikan gambaran seberapa patuh pembayar pajak terhadap kewajiban perpajakan.

## Sanksi perpajakan
Pengertian  sanksi  menurut  KBBI  tanggungan (tindakan-tindakan,  hukuman,  dsb)  yang  dapat memaksa  orang  untuk  menepati  perjanjian  atau menaati ketentuan undang-undang. Menurut Mardiasmo  (2006)  sanksi  perpajakan  merupakan jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.

## Pengembangan hipotesis
Beberapa  penelitian  terdahulu  mencoba  melihat kepatuhan pajak dari faktor deterrence seperti sanksi dan perceived  probability  of  audit. Penelitian  yang dilakukan  oleh  Liu  (2014)  membuktikan  bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh ketegasan sanksi  dan probability  audit melalui enforced compliance. Penelitian  tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asnawi et  al. (2009) bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara perceived  probability  of  audit dengan  keputusan kepatuhan pajak.
Ghosh dan Crain (1996) juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan standar etika dan perceived probability  of  audit terhadap  ketidakpatuhan  yang disengaja.  Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan metode eksperimen terhadap 54 peserta yang memiliki pengalaman  dalam  pengembalian  pajak  individu. Hasil penelitan membuktikan bahwa ketika perceived probability of audit tinggi maka tingkat ketidakpatuhan rendah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Palil  dan  Ahmad (2011)  melihat  kepatuhan  pajak  dari  berbagai perspektif.  Penelitian  tersebut  dimulai  dari  melihat konsep dan definisi kepatuhan pajak dan ketidakpatuhan  pajak,  pengukuran  dari  kepatuhan
pajak  dilihat  dari  berbagai  negara  seperti  India  dan Austria.  Hasil  penelitian  Palil  dan  Ahmad  (2011) membuktikan  bahwa  peningkatan  tingkat  audit  dan tingkat sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sander et  al .  (2008)  yang  menyatakan  bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  metode eksperimen  terhadap  industri  konstruksi.  Hasil penelitian  Alm  (1995)  juga  menyatakan  bahwa seseorang  individu  bersedia  membayar  pajak  karena adanya rasa takut terhadap hukuman.
Penelitian-penelitian  di  atas  menyatakan  bahwa motivasi  terbesar  kepatuhan  pajak  ditentukan  oleh perceived  probability  of  audit/ audit  dan  sanksi. Individu  ketika  merasa  akan  diaudit  lebih  hati-hati dalam  melakukan  tindakan  sehingga,  kemungkinan seseorang  akan  patuh  terhadap  aturan  akan  semakin tinggi. Di sisi lain jika ditemukan pelanggaran, sanksi yang  diberikan  akan  lebih  parah  dibanding  harus melaporkan dan membayar pajak dengan jumlah yang tepat. Adanya perasaan akan diaudit dan sanksi yang diterima lebih berat maka pilihan yang terbaik adalah dengan  mematuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dihipotesiskan: H 1 : Perceived  probability  of  audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
H 2 :  Sanksi  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan pajak.
Penelitian-penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya menyatakan  bahwa  ketika perceived  probability  of audit dan sanksi meningkat maka akan meningkatkan tingkat  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  Thurman 1991  dalam  Trivedi et  al .  (2003)  berbeda  dengan penelitian sebelumnya,  menyatakan bahwa audit dan penalty tidak  cukup  menjelaskan  derajat  tingkat ketidakpatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jhonson et al . (2010) menyatakan audit (monitoring) tidak  akan  meningkatkan  kepatuhan  pajak  jika  tidak diterapkan  dengan  beberapa  kebijakan. Hasil penelitian Cumming et al. (2009) sejalan dengan dua penelitian sebelumnya, tingginya denda dan peningkatan  frekuensi  audit  akan  menimbulkan tindakan  penipuan  yang  akan  memicu  rendahnya kepatuhan pajak.
Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa seseorang  berusaha  untuk  menghindari  pajak. Penghindaran bisa saja dilakukan dengan memberikan imbalan  terhadap  petugas  pajak  atau  dengan melakukan penipuan-penipuan lain. Perasaan akan di audit  dan  sanksi  yang  berat  tidak  akan  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun sesorang
akan  berusaha  untuk  mencari  jalan  lain  dalam menghindari pajak. Dibutuhkan faktor lain yang dapat meningkatkan hubungan antara perceiveid probability of audit dan sanksi dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian  yang  dilakukan  Alm et  al .  (1995)  juga membuktikan  bahwa deterrence faktor  tidak  cukup efisien  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  karena probabilitas aktual  wajib  pajak  UMKM  untuk diperiksa  dan  didenda  masih  cukup  rendah.  Hasil penelitian  Alm  dan  McClellan  (2012)  menyatakan bahwa moral merupakan faktor terpenting meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hanno  dan  Violette (1996)  menyatakan  bahwa  keputusan  taat  atau  tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam perilaku kontrol individu. Pembuatan  keputusan  kepatuhan  pembayaran  pajak didasarkan  pada  sikap  terhadap  kepatuhan  yang berkembang  sepanjang  waktu  melakui  akuisisi keyakinan  tentang  hasil  dari  kepatuhan  dan evaluasinya.
Pemeriksaan  dan  denda  pajak  akan  dapat meningkatkan  kepatuhan  hanya  bersifat  sementara pada  periode  pemeriksaan  saja.  Pemeriksaan  dan sanksi tidak akan optimal karena keterbatasan jumlah pemeriksa pajak. Oleh karena itu, dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak  pemerintah  harus mengkombinasikan program pemeriksaan dan sanksi dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak ( tax morale) di negara tersebut. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Tax morale memoderasi hubungan positif antara perceived probability of audit dengan keputusan kepatuhan  pajak,  hubungan  tersebut  semakin kuat  ketika tax  morale wajib  pajak  semakin tinggi.
H4 : Tax morale memoderasi hubungan positif antara sanksi  dengan  keputusan  kepatuhan  pajak, hubungan  tersebut  semakin  kuat  ketika tax morale wajib pajak semakin tinggi.

## Desain penelitian
Desain penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 1.

## Gambar. 1. Model Penelitian

## Metode Penelitian

## Sampel penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  DIY,  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  survei.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  di  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu wilayah Kabupaten Sleman,  Kulon  Progo,  Bantul,  Gunung  Kidul,  dan Kota Yogyakarta. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di DIY, yang memiliki omset di bawah 4,8 Millyar.

## Definisi operasional dan instrumen pengukuran
Kepatuhan  pajak  yaitu  tindakan  membayar  dan melaporkan  pajak  dengan  jumlah  dan  waktu  yang tepat.  Instrumen  pengukuran  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diadobsi  dari  penelitian  Bobek  et  al. (2013).
Moral  perpajakan  merupakan  motivasi  instrinsik pada  wajib  pajak  untuk  mematuhi  dan  membayar pajak sehingga bisa berkontribusi secara sukarela pada penyedia barang-barang publik. Instrumen pengukuran untuk melihat moral perpajakan diadobsi dari penelitian Barone dan Mocetti (2011).
Perceived  probability  of  audit merupakan  kondisi yang  menggambarkan  perasaan  responden  untuk diperiksa.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  melihat Perceived probability of audit dari penelitian Asnawi et  al.  (2010)  yang  dikembangkan  dari  instrumen Milliron dan Toy (1988).
Sanksi pajak merupakan akibat yang timbul ketika wajib pajak tidak patuh dalam perhitungan, pelaporan, dan  pembayaran  pajak.  Pengukuran  sanksi  di  adopsi dari penelitian Liu (2014).

## Metode analisis data
Metode  analisis  data  yang  pertama  dilakukan dengan  pengujian  instrumen  untuk  melihat  validitas dan  reliabilitas.  Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji  normalitas, uji heteroskedasitas dan uji multikolinearitas. Metode statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis penelitian  adalah  analisis  regresi  dengan  bantuan perangkat  lunak  SPSS.  Metode  regresi  yang digunakan untuk menguji hipotesis langsung menggunakan  analisis  regresi  berganda  sedangkan metode  regresi  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  melakukan  penyebaran  kuesioner pada  seluruh  Kota  dan  Kabupaten  di  DIY.  Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1

## Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner yang dibagikan 183 100% Kuesioner kembali 160 87,43% Kuesioner yang tidak lengkap (tidak dapat digunakan) Kuesioner dapat diolah awal Kuesioner data outlier 5 155 37 2,73% 84,70% 20,22% Kuesioner yang di analisis 118 64,48%
Berdasarkan  kusioner  yang  dapat  dianalisis  dapat dilihat  karakteristik  responden  seperti  terlihat  pada Tabel 2.
Table 2 Karakteristik Responden Karakteristik Responden Jumlah Persentase Jenis kelamin Laki-laki 38 32 ,20% Perempuan 80 67 ,80% Jumlah 118 100 ,00% Jenis Usaha Industri Makanan 40 33 ,90% Kerajinan 59 50 ,00% Lainnya 19 16 ,10% Jumlah 118 100 ,00% Pendidikan Tidak tamat SMA 8 6 ,78% Tamat SMA 47 39 ,83% Diploma 24 20 ,34% S1 34 28 ,81%
S2 atau lebih 5 4 ,24% Jumlah 118 100 ,00%
Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan sebelum melakukan analisis data. Pada penelitian  ini,  uji  validitas  menggunakan  analisis faktor. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dari pertanyaan  untuk  melihat perceived  probability  of audit digunakan  tiga  indikator  pertanyaan,  sanksi seluruhnya  valid,  moral  perpajakan  yang  digunakan empat item petanyaan, dan kepatuhan pajak digunakan empat item petanyaan sehingga total pertanyaan yang lolos uji validitas sebanyak 17 item petanyaan. Semua nilai convergent  validity sudah  di  atas  0,4  dan signifikan  pada  level  kepercayaan  5%  (Heir et  al ., 2014).  Penelitian  ini  juga  sudah  memenuhi  uji reliabilitas  dengan  nilai cronbach’s  alpha terendah pada  variabel perceived  probability  of  audit 0,634 sudah di atas 0,6.
Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  setelah  uji validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji  normalitas  data menunjukkan  data  berdistribusi  normal  karena  nilai unstandardized  residual sebesar  1.196  dan  tidak signifikan  (0,114)  lebih  besar  dari  0,05  (P>0,05). Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas.
Table 3

## Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Perceived probability of audit 0,955 1.047 Sanksi 0,924 1.082 Moral perpajakan 0,890 1.123
Dari  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  setiap  variabel dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian  ini  juga  sudah  menunjukkan  angka  yang tidak  signifikan.  Nilai  signifikansi  untuk  setiap variabel sebesar 1,000 lebih besar dari nilai alpha 0,01 sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.  Pengujian  hipotesis  dapat  dilihat pda Tabel 4.
Table 4 Hasil Uji t Variable R 2 Unstandardized Coefficient Beta t Hitung  p-Value Konstanta 9 ,914 6 ,467 0 ,000 Perceived probability of audit 0,133 0 ,204 2 ,543 0 ,012 Sanksi 0 ,086 2 ,171 0 ,032
Hipotesis 1 menyatakan bahwa perceived probability  of  audit berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  pajak.  Pada  Tabel  4  pengaruh perceived probability of audit terhadap kepatuhan pajak UMKM menunjukkan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 (α) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,204, t hitung = 2,543. Dilihat dari nilai nilai koefisien regresi bernilai  positif  sesuia  dengan  nilai  yang  diharapkan untuk hipotesis pertama, hasil uji tersebut menjelaskan hipotesis pertama terdukung . Perceived probability of audit memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak, semakin  besar  kemungkinan  di  audit  tingkat kepatuhan pengusaha UMKM untuk membayar pajak semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Liu  (2014)  yang  menyatakan  bahwa adanya  kemungkinan  audit  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang serupa juga terdapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnawi et al . (2009) yang menyatakan bahwa perceived probability of  audit berpengaruh  terhadap  keputusan  kepatuhan pajak.  Penelitan  eksperimen  yang  dilakukan  oleh Ghosh  dan  Crain  (1996)  juga  membuktikan  bahwa ketika perceived  probability  of  audit tinggi  maka tingkat ketidakpatuhan rendah.
Hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak . Variabel  sanksi memiliki nilai koefesien regresi sebesar 0,086, t hitung = 2,171  dengan  nilai  p  =  0,032  di  bawah  tingkat signifikansi  p<0.05,  hasil  uji  tersebut  menjelaskan hipotesis kedua terdukung. Semakin besar sanksi yang diberikan pemerintah semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Hasil pengujian juga  menunjukkan  bahwa  pengaruh perceived probability  of  audit dan  sanksi  terhadap  kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebesar 13,3%.
Penelitian  saat  ini  memberikan  hasil  yang  serupa dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Palil dan Ahmad (2011) menunjukkan hasil bahwa tingginya tingkat sanksi dapat meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Hal  serupa juga  dinyatakan  oleh  hasil  penelitian  Sander et  al . (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Alm  (1995)  juga  menyatakan bahwa  seseorang  individu  yang  bersedia  membayar pajak karena adanya rasa takut terhadap hukuman.
Hipotesis  3  menyatakan  bahwa  moral  perpajakan memoderasi  hubungan  positif  antara perceived probability  of  audit dengan  keputusan  kepatuhan pajak,  hubungan  tersebut  semakin  kuat  ketika  moral perpajakan  wajib  pajak  semakin  tinggi.  Tabel  5
menyajikan  pengujian  moderasi.  Pengujian  hipotesis dilakukan dengan menggunakan MRA.
Table 5

## Ringkasan hasil analisis dengan MRA
Persamaan regresi Keterangan Unstandardize d Coefficient Beta t Hitun g p- Valu e TC=α+PPA+βTM + βPPA*TM+ε Perceived probability of audit*Moral perpajakan
Adj R 2 =0.186 F=9.929 0.026 1.049  0.296
TC=α+S+βTM+ βS*TM+ε Sanksi *Mora l perpajakan Adj R 2 =0.203 F=10.940
0.008 0.621  0.536
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai  yang  tidak signifikan karena p=0,296 lebih besar dari 0,05 dan t hitung  1,049  dengan  pengaruh  (β)  0,26,  varian kepatuhan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  varian perceived  probability  of  audit dan  moral  perpajakan sebesar  22,4%,  sisanya  dijelaskan  oleh  varian  faktor lain di luar model. Dengan demikian hasil penguijian tersebut  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  moral perpajakan  memperkuat  hubungan  antara perceived probability  of  audit terhadap  kepatuhan  pajak. Hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak.
Penelitian  ini  tidak  bisa  membuktikan  beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian hanya menyatakan  bahwa  moral  perpajakan  memiliki pengaruh  langsung  terhadap  kepatuhan  pajak,  moral perpajakan tidak mampu untuk memperkuat hubungan antara perceived  probability  of  audit terhadap kepatuhan pajak. Moral perpajakan yang tinggi tidak perlu didukung lagi oleh adanya kemungkinan diaudit, kepatuhan  membayar  pajak  berasal  dari  kesadaran individu  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  teori  penalaran moral Kohlberg (1969) individu yang telah ada pada tahap post  conventional akan  berperilaku  patuh  atas kesadaran individu tersebut. Tindakan kepatuhan akan muncul  karena  mereka  memang  sadar  tindakan tersebut  merupakan  sesuatu  yang  harus  mereka lakukan, tidak akan mempertimbangkan apakah akan diaudit atau tidak.
Penelitian yang dilakukan oleh Lewis at al. (2009) juga menyatakan bahwa kebijakan audit sebagai cara meningkatkan  kepatuhan  pajak  akan  lebih  efektif dilakukan  pada  negara  yang  tingkat  moral  pajaknya rendah seperti pada kasus Italia. Hal tersebut berbeda dengan moral perpajakan di Indonesia yang umumnya memiliki  tingkat  moral  tinggi,  sehingga  moral
perpajakan  tidak  mampu  memoderasi  hubungan perceived  probability  of  audit dengan  tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini mampu membuktikan ketika  moral  pajak  seseorang  sudah  tinggi  mereka tidak  akan  melihat  lagi  apakah  ada  ancaman  akan diaudit  atau  tidak.  Peningkatan  moral  perpajakan Indonesia harus lebih dimotivasi, untuk meningkatkan kesadaran serta pendapatan negara dari sektor pajak.
Ketidakberahasilan  penelitian  ini  mendukung hipotesis mungkin juga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,  penelitian  sebelumnya  dilakukan  pada perusahaan  besar  atau  wajib  pajak  individu sedangkan,  penelitan  saat  ini  dilakukan  di  UMKM. Kelemahan  kedua  karena  UMKM  memilki  tiga kriteria  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, kebanyakan  responden  yang  mengisi  kuesioner penelitian  ini  usaha  mikro  sehingga  pengetahuan mereka di bidang rasa tanggung jawab mereka masih minim.  Tidak  terdukungnya  hipotesis  bisa  juga disebabkan karena PP 46 Tahun 2013 tidak mengatur mengenai  batas  minimal  omset  dan  lama  usaha berdiri,  ketika  kewajiban  pajak  dibebankan  terhadap pemilik  UMKM  yang  masih  baru,  mereka  akan keberatan  untuk  membayar  pajak.  Kelemahan  yang terakhir disebabkan oleh penelitian yang menggunakan survei, sehingga memungkinkan seseorang  bias  dalam  mengisi  jawaban  dari pertanyaan.
Hipotesis  4  menyatakan  bahwa  moral  perpajakan memoderasi  hubungan  positif  antara  sanksi  dengan keputusan  kepatuhan  pajak,  hubungan  tersebut semakin  kuat  ketika  moral  perpajakan  wajib  pajak semakin tinggi.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan MRA.
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai  yang  tidak signifikan karena p=0,536 lebih besar dari 0,05 dan t hitung  0,621  dengan  pengaruh  (β)  0,008  varian kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh interaksi varian sanksi  dan  moral  perpajakan  sebesar  20,3%,  sisanya dijelaskan  oleh  varian  faktor  lain  di  luar  model. Dengan demikian hasil penguijian tersebut tidak bisa membuktikan  bahwa  moral  perpajakan  memperkuat hubungan  antara  sanksi  terhadap  kepatuhan  pajak. Penelitian ini menolak hipotesis 4.
Hasil  penelitian  ini  tidak  bisa  membuktikan beberapa  penelitian  terdahulu.  Hasil  pengujian penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  yang memiliki  nilai  moral  tinggi  tidak  perlu  diancam dengan  sanksi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori tahapan  penalaran  moral  Kolberg  (1969)  individu yang memiliki moral tinggi akan berlaku patuh sesuai dengan  kesadaranya  sendiri.  Kepatuhan  tersebut bukan  karena  ketakutan  akan  sanksi  namun  karena
kesadaran mereka sendiri. Dilihat dari hasil pengujian pengaruh  langsung  moral  perpajakkan  (faktor perilaku) lebih signifikan dibanding faktor ekonomi.
Beberapa  hal  yang  memungkinkan  efek  moderasi tidak  terdukung  karena  PP  No.  46  tahun  2013  tidak mengatur  batas  minimal  omset  dan  lama  UMKM berdiri.  Hal  tersebut  memungkinkan  bahwa  PP  46 tahun  2013  masih  membingungkan  bagi  pemilik UMKM,  dan  di  lapangan  juga  ditemui  bahwa  dinas perindustrian  dan  koperasi  juga  belum  memahami secara  jelas  penerapan  PP  46  tahun  2013.  Ancaman akan  diaudit  dan  sanksi  yang  akan  diberikan  belum mempertimbangkan  nilai  moral  perpajakan  di Indonesia. Penyebab lainya karena ketidakseimbangan  sampel,  umumnya  responden dalam penelitian ini kebanyakan usaha mikro.

## Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, Dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil  pengujian  empiris  menunjukkan  bahwa perceived  probability  of  audit berpengaruh langsung  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dengan demikian  H 1 terdukung.  Hasil  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Liu (2014).
2) Hasil  pengujian  empiris  menunjukkan  bahwa sanksi  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.  Dengan  demikian  H 2 terdukung.  Hasil  ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Palil dan Ahmad (2011), Sander et al . (2008) dan Alm (1995) terkait dengan sanksi perpajakan.
3) Hasil  pengujian  empiris  menunjukkan  bahwa moral perpajakan tidak bisa memoderasi hubungan perceived probability of audit terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian H 3 tidak terdukung. Hasil ini sesuai dengan teori tahap penalaran moral ( the stages  of  moral  reasoning )  dari  Kohlberg  (1996) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lewis et al . (2009).
4) Hasil  pengujian  empiris  menunjukkan  bahwa moral  perpajakan  tidak  signifikan  memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan sanksi dan kepatuhan  pajak.  Dengan  demikian  H 4 tidak terdukung.  Hasil  ini  sesuai  dengan  teori  tahap penalaran  moral  ( the  stages  of  moral  reasoning ) dari  Kohlberg  (1996).  Kepatuhan  pajak  berasal
dari  kesadaran  seseorang  bukan  karena  adanya sanksi.
Tidak  terdukungnya  beberapa  hipotesis  dalam penelitian ini mungkin disebabkan oeleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada hasil  penelitian  ini  umumnya  moral  perpajakan sehingga,  tidak  bisa  memperkuat  hubungan  dari perceived  probability  of  audit dan  sanksi  terhadap kepatuhan.

## Implikasi
Penelitian memberikan beberapa implikasi yaitu: 1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa deterrence faktor  seperti  audit  dan  sanksi  dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sebaiknya pemerintah  mempertimbangkan  audit  dan  sanksi pada konteks PP 46.
2) Penentu  kebijakan  harus  mengatur  regulasi  yang lebih  jelas  mengenai  perpajakan  di  UMKM terutama pada implementasi PP 46 tahun 2013.
3) Implementasi PP 46 tahun 2013 terhadap UMKM akan lebih efektif dilaksanakan dengan memberikan  penyuluhan  atau  gambaran  tentang apa,  bagaimana,  dan  manfaat  pajak  bagi masyarakat.

## Keterbatasan
Interpretasi  dari  kesimpulan  hasil  penelitian  ini perlu mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian  ini.  Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kemungkinan  masih  ada  bias  penilaian  moral karena penilaian moral perpajakan hanya dilakukan dengan memberikan kuesioner anonim.
2) Penelitian ini dilakukan dalam konteks PP 46 tahun 2013 sehingga generalisasi harus dilakukan secara hati-hati.
3) Penelitian  ini  menggunakan  sampel  penelitian yang  berasal  dari  satu  wilayah  saja,  yaitu  DIY sehingga pembaca harus hati-hati dalam mengeneralisasi hasil penelitian.
4) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  variabel sehingga  dimungkinkan  adanya  variabel-variabel lain  yang  dimungkinkan  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan-keterbatasan  yang  ada serta pengembangan penelitian selanjutnya, beberapa saran dan rekomendasi dapat diberikan, antara lain:
1) Mencari  penilaian  lain  untuk  mengurangi  bias penilaian moral.
2) Menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan effect size.
3) Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  objek penelitian  dengan  beberapa  UMKM  di  wilayah- wilayah lain.
4) Menambah variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas  pajak  dan  variabel  keadilan  pemerintah dalam mendistribusikan pajak.

## References
Allingham, M.G. dan A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1 (3), 323-338.
Alm, J dan C., McClellan. (2012). Tax Morale and Tax Compliance From the Firm’s Perpective. Kyklos, 65 (1),1-17.
Alm,  J.  (1991).  A  Perspective  on  the  Experimental  Analysis  of Taxpayer Reporting. The Accounting Review, 66 (3), 577-593.
Asnawi,  M.,  Z.  Baridwan,  Supriyadi,  dan  E.  Nahartyo.  (2009). Analisa  Keputusan  Kepatuhan  Pajak:  Strategi  Audit  Random, Perceived Probability of Audit dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen  Laboratorium). Paper  presented  at  the  Simposium Nasional Akuntansi 12 , Palembang.
Barone.G., dan S. Mocetti. (2011). Tax Morale and Public Spending Inefficiency. Int Tax Public Finance , 724-749.
Bobek,  D.,  Donna,  Charles  F.  Kelliher,  dan  Amy  M.  Hageman. (2013).  Analyzing  the  Role  of  Social  Norms  in  Tax  Compliance Behavior. Journal of Business Ethics, 115:451–468.
Budiningrum,  E.  W.  (2014).  Pengaruh  Norma-Norma  Sosial Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah (UMKM). Tesis , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Cahyonowati,  Nur.  (2011).  Model  Moral  dan  Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI, 15 (2), 161-177.
Cahyonowati, N., D., Ratmono, dan Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan,  dan  Denda  Pajak  Untuk  Meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia , 136-153.
Campin  Suzanne,  Jo  Barraket,  dan  Belinda  Luke.  (2013).  Micro- Business  Community  Responsibility  in  Australia:  Approaches, Motivations and Barriers. Journal of Business Ethics, 115:489-513.
Chen,  D.,  F.  C.  Lee  dan  J.  Mintz.  (2002).  Taxation,  SMEs  and Entrepreneuship. STI Working Paper, 19.
Cooper,  Donal  R.,  dan  Pamela  S.  Schindler.  (2006). Business Research Method .  New  York:  McGraw-Hill  Compaines,  Inc.,  9th Edition.
Cummings,  R.  G.,  J.  M.Vazzquez,  M.  McKee,  dan  Torgler,  B. (2007).  Tax  Morale  Effect  Tax  Compliance:  Evidance  From Surveys and an Artefactual Fiel Experiment. Journal of Economic Behavior & Organization , 447-457.
Ghosh,  D.  dan T.  L.  Crain.  (1996).  Experimental  Investigation  of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. Behavioral Research in Accounting, 8 (Supplement 1996), 219-244.
Hair,  J.  F.,  Willam,  C.  B.,  Barry,  J.  B.,  dan  Rolph  E.  A.  (2014). Multivariate Analysis . Pearson Education Limited: England.
Hanno, M., D.,dan G., Violette. (1996). An Analysis of Moral and Social  Influances  on  Taxpayer  Behavior. Behavioral  Research  in Accounting .
Harinurdin Erwin. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei- Agustus, 16 (2), 96-104.
Hartono Jogiyanto. (2013). Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman . Edisi 6. BPFE Yogyakarta.
Hendricks, K., R. Amit dan D. Whistler. (1997). Business Taxation of  Small  and  Medium-sized  Enterprises  in  Canada. Ottawa: Department of Finance Working Paper, 97-11.
Hyun., J.K. (2005). Tax Compliance in Korea and Japan: Why are they Different? Preliminary draf for discussion at the seminar held by Policy Reseach institute Ministry of Finance , Japan.
Jhonson, C. D., Masclet dan C., Montmarquette. (2010). The Effect of  Perfect  Monitoring  of  Matched  Income  on  Sales  Tax Compliance: An Experimental Investigation. National Tax Journal , 121-148.
Kamleitner,  B.,  C.  Korunka  dan  E.  Kirchelr  (2010).  Tax Compliance  of  Small  Business  Owners  A  review. International Journal of Behavior & Research, 18 (3), 330-351.
Kamus Besar Bahasa Indonesia online. (n.d) Retrieved Oktober 22, 2013, from http://kamusbahasaindonesia.org/moral.
Kamus Besar Bahasa Indonesia online. (n.d) Retrieved Oktober 22, 2013, from http://kamusbahasaindonesia.org/patuh.
Kamus Besar Bahasa Indonesia online.(n.d) Retrieved Oktober 22, 2013, from http://kamusbahasaindonesia.org/sanksi.
Laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat  tahun  2012  (Audited).  Mei 2013.
Lewis,  A.,  Sonia,  C.,  John,  C.,  dan  Philip,  J.  (2009).  Individual, Cognitive  and  Cultural  Differences  in  Tax  Compliance:  UK  and Italy Compared. Journal of Economic Psychology , 30: 431–445.
Liu, Xin. (2014). Use Tax Compliance: The Role of Norms, Audit Probability,  and  Sanction  Sevarity. Academy  of  Accounting  and Financial Studies Journal, 18 (1), 65-80.
Mardiasmo.  (2011). Perpajakan .  Edisi  Revisi  2011.  Yogyakarta: Andi.
Milliron,  V.,  C.  dan  Daniel  R,  T.  (1985).  Tax  Compliance:  An Investigation Key Features. The Journal of The American Taxation Association(Spring), 84-104.
Molero,  J.,  C.,  dan  Pujol,  F.  (2012).Walking  Insede  the  Potential Tax  Evader’s  Mind:  Tax  Morale  Does  Matter. Journal  Bussnis Ethics ,,105:151-162.
Normala,  Siti.  (2004).  The  Influence  of  Penalties  on  Taxpayers’ Compliance: A Comparison of The Theoretical Models. Journal of Economics and Management , 81-113.
Palil.M  dan  A.  Fariq  Mustapha.  (2011).  The  Evaluation  and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (11), 557-563.
Penas,  I.L.,  dan  Penas,  S.,  L.  (2010).  The  Determinants  of  Tax Morale  in  Comparative  Perspective:  Evidence  From  European Countries. European Journal of Political Economy , 26: 441-453.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2013, Tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Pertiwi,  D.,.  (2013).  Memahami  Penyebab  Kepatuhan  Pajak: Faktor-Faktor Perilaku Manusia. Skripsi , FEB UGM.
Praag.  C.  M.,  dan  Peter  H.,  V.  (2007).  What  Is  the  Value  of Entrepreneurship?  A  Review  of  Recent  Research. Small  Business Economics, 29 (4), 351-382.
Sanders,  D.L.,  Phillip  M.J.R  dan  Govind  S.I.  (2008).  Influence Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance. Journal of The American Taxation Association 30 (2), 1-20.
Setiyani,  Rina.  (2008).  Deterrent  Effect  Penyidikan  Pajak  Asian Agri Group Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri  dan  Perkebunan  Kelapa  Sawit. Tesis ,  Universitas Indonesia, Jakarta.
Song, Y.D., dan Yarbrough, T.,E. (1978). Tax Ethics and Tax Payer Attitudes: a Survey. Public Administration Review , 442-452.
Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010- 2011, Bagian Data–Biro Perencanaan Website: www.depkop.go.id; e-mail: bagdat@depkop.go.id.
Trivedi, V.U., Lynn, B., dan Shehata, M. (2003). Impact of Personal and Situasional Factors on Taxpayer Compliance: an Experimental Analysis. Journal of Business Ethics, 47: 175-197.
Torgler, B., dan Scheneider, E.  (2004). Attitudes Towards Paying Taxes In Austria: An Emperical Analysis. Emperica , 231-250.
Torgler,  B.  (2004).  Moral  Suasion:  An  Alternative  Tax  Policy Strategy?  Evidence  From  a  Controlled  Field  Experiment  in Switzerland. Econ . Gov 5:235-253.
________.  (2006).  The  Importance  of  Faith:  Tax  Morale  and Religiosty. Journal of Economic Behaviour & Organization , 61:81- 109.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Zatnika, A., M. (2014). Penerimaan Pajak 2013 Pendapatan pajak UKM 2013
capai
Rp 328,94
triliun. http://nasional.kontan.co.id/news/pendapatan-pajak-ukm-2013- capai-rp-32894-triliun. Diakses 17 September 2014.