## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Muhaimin Limatahu
2 Ahmad Mufti
3 Fathurrahim

## Affiliation
1,2 Universitas Khairun, Ternate
Email
1 muhaiminlimatahu@unkhair.ac.id 2 ahmadmufti@unkhair.ac.id
3 fathurrahim@unkhair.ac.id

## Date Submission
25  October 2023

## Date Accepted
27 January 2024
Date Published 28 January 2024
DOI 10.52249

## KAJIAN
SOSIO

## LEGAL
TERHADAP PERMEN  18  TAHUN  2021  TENTANG PENEMPATAN  ALAT  PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN  IKAN  DI  WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

## INDONESIA

## Abstract
This research aims to determine and study the socio-legal factors that  cause  violations  of  Ministerial  Regulation  Number  18  of 2021  concerning  Rumpong  as  well  as  the  efforts  of  the  Ternate City Fisheries and Maritime Service in dealing with violations of Ministerial  Regulation  Number  18  of  2021  concerning Rumpong.  by  using  an  interview  method  with  predetermined respondents. The results of this research show that legal sociology does  not  talk  about  the  substance  or  material  of  the  law,  but rather refers to the impact of implementing legal sources in which there  is  a  violation  of  ministerial  regulation  number  18  of  2021 concerning the placement of fishing equipment and fishing aids in the  Fisheries  Management  Area  of  the  Republic  of  Indonesia. which is caused by several factors, including: being able to attract large amounts of fish biomass to gather in the surrounding area, licensing factors, technical aspects of installing FADs, sanctions. Meanwhile, the efforts of the Ternate City Fisheries and Maritime Service  in  dealing  with  violations  of  Ministerial  Regulation Number  18  of  2021  concerning  the  placement  of  fishing equipment and fishing aids in the Fisheries Management Area of the  Republic  of  Indonesia,  in  this  case  FADs  are  a  preventive effort by carrying out outreach as well as patrols and repressive efforts  which  is  carried  out  in  the  form  of  dismantling  and disconnecting illegal FADs
Keywords: Fishing, Socio Legal, Tools

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal  Faktor  Terjadinya  pelanggaran    Peraturan  Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021  Tentang  Rumpong.  dengan  menggunakan  metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian  ini  menunjukan  ahwa  sosiologi  hukum  tidak berbicara  mengenai  substansi  atau  materi  hukum,  tetapi lebih  merujuk  pada  dampak  diterapkannya  sumber  hukum yang  mana  terjadinya  pelanggaran    peraturan  menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  yang
1,2 Universitas Gresik
diakibatkan  beberapa  factor  antara  lain:  mampu  menarik berkumpulnya    biomassa  ikan    dalam    jumlah    besar    di sekitarnya,    faktor  perizinan,  aspek  teknis  pemasangan rumpon,  sanksi.  Sedangkan  Upaya  Dinas  Perikanan  dan Kelautan  Kota  Ternate  dalam  menanggulangi  pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan  alat  penangkapan  ikan  dan  alat  bantu penangkapan  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  rumpon  ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya  represif  yang  mana  dilakukannya  berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal Kata Kunci: Alat, Penangkapan Ikan, Sosio Legal

## PENDAHULUAN
Usaha  penangkapan  ikan  di  Indonesia  tidak  lagi  sebatas  pemenuhan  kebutuhan rumah  tangga,  akan  tetapi  sebagai  usaha  industri  yang  berorientasi  kepada  peningkatan devisa  negara.  Di  Indonesia,  sektor  perikanan  termasuk  salah  satu  penentu  masa  depan bangsa ini, hal ini cukup beralasan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi  sumberdaya  perikanan  yang  sangat  besar.  Indonesia  mempunyai  perairan  laut seluas  5,8  juta  km²  yang  terdiri  dari  perairan  kepulauan  dan  perairan  teritorial  seluas  3,1 juta km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7juta km² dengan potensi sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton/tahun. Sumber daya ikan ini pada kenyataan tidak tersebar merata di seluruh perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan perbedaan kondisi lingkungan  perairan  dan  tingkat  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  di  beberapa  wilayah  di Indonesia.
Kota  Ternate  memiliki  luas  wilayah  5.795,4  Km2  terdiri  dari  luas  perairan  5.544,55 Km2 atau 95,7 % dan daratan 250,85 Km2 atau 4,3 % yang tersebar pada Delapan Pulau ; yaitu  pulau  Ternate,  Hiri,  Moti,  Tifure,  Mayau,  Maka,  Mano  dan  Gurida  di  mana  pulau Maka,  Mano  dan  Gurida  merupakan  pulau  yang  tidak  berpenghuni.  Secara  astronomis Wilayah  Kota  Ternate  terletak  antara  30  Lintang  Utara  dan  30  Lintang  Selatan  serta  124º Bujur Timur ( BPS Ternate dalam angka 2021)
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  maka,  wilayah  pemerintahan Kota Ternate secara administratif dari 7 (Tujuh) Kecamatan menjadi 8 ( delapan ) Kecamatan yang  meliputi  Kecamatan  Ternate  Utara,  Ternate  Tengah,  Ternate  Selatan,  Pulau  Ternate, Moti, Pulau Hiri, Batang Dua dan Ternate Barat. Dengan kondisi yang demikian, maka Kota Ternate  memiliki  potensi  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  yang  cukup  besar,  namun sampai  saat  ini  pengelolaannya  belum  maksimal  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Potensi Lestari  Perikanan  Kota  Ternate  sebesar  47.838,25  ton  /  tahun  dari  standing  Stock  yang dimiliki sebesar 121.757,38 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Cucut dan Tenggiri serta ikan pelagis kecil seperti ikan Layang, dan terbang. Ikan Demersal Seperti Kakap Merah, Skuda, Kakap Sejati, Ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu ( Renstra Dinas Kelautan Perikanan Ternate 2016-2021).
Dengan  memiliki  potensi  perikanan  tangkap  yang  berlimpah.  Perikanan  tangkap  di Kota Ternate merupakan salah satu kegiatan ekonomi andalan dan menjadi sektor unggulan karena  kontribusinya  yang  cukup  besar  bagi  produksi  perikanan  daerah.  Kegiatan
perikanan  tangkapnya  menghasilkan  berbagai  jenis  hasil  tangkapan  dan  merupakan  ikan konsumsi  yang  bernilai  ekonomis  penting.  Dengan  demikian  perikanan  tangkap  di  Kota Ternate  mempunyai  prospek  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup masyarakat maupun kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  nelayan  dengan  cara  membuat  rumpon dilaut menangkap secara lebih banyak. Secara sederhana, rumpon ini dibuat untuk menarik dan  mengumpulkan  gerombolan  ikan  dilaut  lepas.  Menurut  Joneidi  dan  Julius  (2013), rumpon  sebagai  alat  bantu  menangkap  ikan  yang  dipasang  di  laut  dangkal  maupun  laut dalam  untuk  menarik  kelompok  ikan  ke  daerah  penangkapan  buatan.  Rumpon  sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh nelayan dalam rangka efesiensi anggaran, waktu dan hasil tangkapannya.
Penggunaan  rumpon  dapat  membantu  nelayan  dalam  beberapa  hal  seperti mengurangi  konsumsi  bahan  bakar,  mempercepat  penentuan  daerah  tangkapan,  dan mempersingkat  jumlah  hari  operasi  penangkapan  keseluruhan.  Secara  keseluruhan penggunaan  rumpon  dapat  mengurangi  biaya  operasional  dan  meningkatkan  hasil tangkapan  per  trip  karena  keberhasilan  dalam  memperoleh  ikan  (Baskoro  M.S.  2006). keberadaan rumpon dapat memikat kedatangan berbagai macam biota laut termasuk penyu dan  hiu  sehingga  meningkatkan  kemungkinan  tertangkap  oleh  pancing  nelayan.  Jumlah tangkapan sampingan yang tinggi dapat berdampak buruk pada ekosistem. Rumpon juga dapat  meningkatkan  penangkapan  tuna  juvenil,  sehingga  membahayakan  kelestarian beberapa stok tuna. Selain kekhawatiran tangkapan sampingan, potensi adanya perubahan pola migrasi ikan.
Potensi dampak negatif yang berpotensi timbul tersebut harus dapat dihilangkan atau dikurangi  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  lebih  besar  terhadap  kondisi  sosial maupun  lingkungan.  Jumlah  armada  perikanan  rumpon  di  Maluku  Utara  mengalami peningkatan  yang  pesat  pada  periode  2022  menjadi  1.320  unit  (Statistik  Perikanan  DKP Malut). Pertumbuhan jumlah armada perikanan rumpon diduga karena semakin besarnya minat nelayan berinvestasi pada kegiatan usaha perikanan rumpon karena salah satu jenis hasil tangkapan nelayan pancing tonda yang menggunakan alat bantu rumpon adalah ikan tuna  yang  bernilai  ekonomis  tinggi  (Ledhyane  Ika  Harlyan,  Widyani  Dinda  Putri,  &  Eko Sulkhani Yulianto,2023).
Upaya mengatur penggunaan rumpon agar tidak menimbulkan dampak negatif telah dilakukan  oleh  kementerian  kelautan  dan  perikanan  melalui  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  nomor  26/  Kpts/2014  tentang  Rumpon.  Peraturan  tersebut  mengatur mengenai jenis rumpon, penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), mengatur cara pemasangan  dan  pembatasan  rumpon,  mengatur  tanda  pengenal  yang  harus  disematkan, termasuk pula mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan rumpon di  perairan  Indonesia.  Pengaturan  penggunaan  rumpon  beberapa  kali  diperbaharui  dan terakhir kali dilakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/2021 (KKP 2021) tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  republik  indonesia  dan  laut  lepas  serta  penataan andon  penangkapan  ikan.  (Ricky  Dameanus  Sembiring  Depari,  Darmawan*,  Thomas Nugroho,2022)
Tata  cara  dan  mekanisme  pemasangan  rumpon  memang  sudah  diatur  melalui peraturan  menteri  di  atas,  namun  bagaimana  kenyataan  implementasinya  di  lapangan merupakan satu hal yang perlu untuk dikaji. Apakah peraturan tersebut dijalankan, diikuti dan  dipatuhi  ataukah  tidak  berjalan  sama  sekali.  Ostrom,  menyatakan  bahwa  perilaku manusia dalam proses pemanfaatan sumberdaya perikanan membutuhkan adanya kontrol melalui  peraturan,  pemahaman  mengenai  respon  nelayan  terhadap  peraturan  yang  ada sangat penting dalam pengelolaan sumbedaya ikan (Bene dan Tewfik,2001). Tanpa adanya informasi  mengenai  perilaku  nelayan,  maka  pemerintah  tidak  mempunyai  bukti  apakah peraturan yang dibuat tersebut berjalan sesuai dengan maksud tujuannya. Oleh karena itu, penelitian  mengenai  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  suatu  analisis sosio  legal  terhadap  Peraturan  Menteri  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  rumpong  menjadi sangat  penting  dilakukan  terutama  untuk  bahan  evaluasi  bagi  pihak  pemerintah  dalam menyusun kebijakan di bidang perikanan khususnya mengenai rumpon.
Berkaitan dengan aspek sosiologis, nelayan sebagai pelaku utama perikanan dengan segala  kelemahannya,  di  samping  itu  nelayan  memiliki  keterikatan  dengan  laut  sebagai sumber  mata  pencaharian.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  norma  hukum  yang  melarang penggunaan alat tangkap ikan yang biasa digunakan oleh nelayan, nelayan sulit menerima ketentuan  hukum  tersebut.  Di  satu  sisi  masih  digunakannya  alat  penangkapan  ikan  yang dilarang oleh pemerintah, sejatinya menimbulkan efek negatif bagi lingkungan laut. Di sisi lain lingkungan laut yang tidak dirawat akan menimbulkan bencana di masa depan bukan hanya untuk masyrakat nelayan, tetapi juga masyarakat lintas daerah, bahkan masyarakat transnasional.  Oleh  karena  itu  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  tangkap  harus didasarkan asas konservasi (Sonia Ivana Barus, Ema Septaria,2023).
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud meneliti secara lebih mendalam mengenai mengenai sosio legal terhadap Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan  alat  penangkapan  ikan  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  di  wilayah pengelolaan  perikanan  negara  republik  indonesia  dan  laut  lepas  serta  penataan  andon penangkapan ikan dalam hal penggunaan rumpong sebagai alat tangkap ikan.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kelurahan  Rua  Kota Ternate,  pemilihan  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  masyarakat  rua  secara  aktif berpartisipasi  dalam  pengelolaan  perikanan,  untuk  memanfaatkan  potensi  perikanan dengan menggunakan rumpon sebagai alat tangkap ikan maka dari itu jenis penelitian yang digunakan adalah normatife empiris

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis sosio legal terhadap faktor terjadinya pelanggaran  Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 dalam hal rumpong sebagai alat tangkap ikan
Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  kegunaan  sosiologi  hukum  sebagai  ilmu pengetahuan  untuk  memahami  perkembangan  masyarakat  dalam  kacamata  kerangka terorganisir  dan  berproses  yang  sepantasnya  terjadi  di  masyarakat  (bukan  kerangka  logis atau  ideal)  dalam  studi  hubungan  atau  interaksi  sosial  masyarakat  berhukum,  maka
dapatlah  kita  runtut  bahwa  sosiologi  hukum  sebagai  alat  memahami  perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :
1. Sosiologi  hukum  berguna  dalam  memberikan  dasar-dasar  kemampuan  bagi  proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak-pinak di masyarakat.
2. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi ( baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
3. Sosiologi  hukum  memberikan  kemampuan  dalam  memprediksi  dan  evaluasi  “social fact”  yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  bersifat  empiris,  non-doktrinal  dan  non- normatif.
4. Sosiologi  hukum  dapat  mengungkapkan  tentang  ideologi  dan  falsafah  yang  berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat.
5. Mengetahui  kenyataan  stratifikasi  yang  timbul  dan  berkembang  serta  berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
6. Sosiologi  hukum  juga  mampu  memberikan  tentang  pengetahuan  perubahan  sosial hukum (Utsman, 2013).
Sosiologi  hukum  merupakan  kajian  yang  mempelajari  tentang  dampak diberlakukannya  sebuah  hukum  di  dalam  masyarakat,  sehingga  gejala-gejala  sosial  dapat muncul  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Gejala  sosial  yang  nampak  adalah  peristiwa bagi  suatu  individu  atau  kelompok  sosial  ketika  mereka  berhadapan  dengan  hukum. Sebagaimana seperti kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain.
Sosiologi  hukum  melihat  tatanan  realita  empiris  di  masyarakat  yang  berhubungan dengan penerapan hukum. Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam mengungkap sebuah fakta  hukum  yang  ada.  Masyarakat  pun  dapat  menilai  betapa  berfungsinya  dengan  baik atau tidak para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi  sosial  dalam  masyarakat  cukup  berpengaruh  besar  dalam  sistem  penegakan hukum.  Artinya  orang  yang  mempunyai  jabatan  atau  kedudukan  dalam  kepemerintahan maka  akan  dengan  mudah  untuk  mempengaruhi  dalam  berjalannya  mekanisme  hukum, sedangkan  orang  yang  tidak  mempunyai  apa-apa  hanya  bisa  pasrah  dan  tunduk  pada aturan  hukum  yang  ada.  Respon  dari  masyarakat  pun  cukup  tinggi  terhadap  penegakan hukum  yang  dianggap  masih  kurang  adil  dan  belum  berjalannya  hukum  yang  sesuai dengan harapan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang tidak adil adalah masyarakat  kurang  dapat  percaya  terhadap  penegakan  hukum,  sehingga  citra hukum di mata masyarakat menjadi pudar. Alih-alih tujuan diterapkannya hukum adalah agar  tercipta  ketertiban  dan  kedamaian  didalam  masyarakat.  Sosiologi  hukum  tidak berbicara  mengenai  substansi  atau  materi  hukum,  tetapi  lebih  merujuk  pada  dampak diterapkannya sumber hukum.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  mengeluarkan  aturan  baru  tentang  rumpon yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon, untuk  menggantikan  aturan  yang  lama  yaitu  Kepmen  KKP  No.  26/Permen-KP/2014
tentang  Rumpon.  Permen  KP  No.  18  Tahun  2021  lahir  disebabkan  karena  banyaknya temuan-temuan  bahwa  rumpon  dapat  merusak  ekologi  laut.  Akibat  adanya  rumpon- rumpon tersebut, ikan-ikan besar tidak mau berenang ke pinggir laut sehingga para nelayan tradisional  harus  melaut  lebih  jauh  lagi  agar  mendapatkan  tangkapan  ikan  lebih  besar. Melalui  aturan  baru  tersebut,  pemerintah  berencana  membatasi  pemasangan  rumpon  di seluruh wilayah perairan Indonesia karena menurut Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti , bahwa  rumpon  dapat merusak  ekologi  laut  yaitu mengubah  jalur kehidupan  dan  migrasi ikan.
Dilihat dari sisi hukum, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan Dan  Alat  Bantu  Penangkapan  Ikan  Di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan mengartikan rumpon dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan  yang  menggunakan  berbagai  bentuk  dan  jenis  pengikat/atraktor  dari  benda  padat, berfungsi  untuk  memikat  ikan  agar  berkumpul,  yang  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 18 Permen KKP No. 18 Tahun 2021 untuk bisa memasang rumpon maka pihak pemasang rumpon harus memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah  izin  tertulis  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  penangkap  ikan  untuk  melakukan pemasangan  atau  pemanfaatan  rumpon.  Pasal  18  (1)  Menteri  atau  gubernur  sesuai kewenangannya menetapkan alokasi Rumpon. (2) Penetapan alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. (3) Alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  penerbitan  SIPR  untuk  Rumpon menetap di WPPNRI  di Perairan Laut.
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas,  Terdapat  beberapa ketentuan  dalam  pemasangan rumpon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18  Tahun  2021,  Pasal  16  Penempatan  Rumpon  menetap  di  WPPNRI  di  Perairan  Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit: a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
d. tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
e. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
f. tidak ditempatkan pada alur pelayaran.
Pasal 17 Penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di Laut Lepas dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
d. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut;
e. tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan
f. sesuai ketentuan RFMO.
1,2 Universitas Gresik
Berdasarkan uraian diatas menurut statistik Perikanan Dinas Kelautan danPerikanan Malut  jumlah  armada  perikanan  rumpon  di  Maluku  Utara  mengalami  peningkatan  yang pesat  pada  periode  2022  menjadi  1.320  unit.  Pertumbuhan  jumlah  armada  perikanan rumpon diduga karena semakin besarnya minat nelayan berinvestasi pada kegiatan usaha perikanan  rumpon  karena  salah  satu  jenis  hasil  tangkapan  nelayan  pancing  tonda  yang menggunakan alat bantu rumpon adalah ikan tuna yang bernilai ekonomis tinggi, seseorang berpotensi  melakukan  kejahatan  apabila  keuntungan  yang  diperoleh  lebih  besar  daripada sanksi yang diterima (Becker,1968). Keuntungan atau manfaat ilegal dalam perikanan dapat diukur  sebagai  jumlah  pendapatan  tambahan  yang  diperoleh  dari  pelanggaran  peraturan dengan  hasil  yang  sangat  besar  (King  dan  Sutinen  2010).  Selain  membandingkan keuntungan ilegal yang diperoleh dan sanksi yang akan diterima, kebanyakan individu juga mempertimbangkan  konsekuensi  moral  dan  sosial  dari  tindakan  mereka  ketika memutuskan  apakah  akan  mematuhi  peraturan  atau  melanggar  peraturan  (King  dan Sutinen  2010).  Adapun  hasil  penelitian  factor  terjadinya  pelanggaran    penempatan  alat penangkapan  ikan  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia antara lain:
1. Mampu menarik berkumpulnya  biomassa ikan  dalam  jumlah  besar  di  sekitarnya.
Rumpon    atau  Fish  Aggregating  Devices  (FADs)  merupakan  alat  bantu  dalam kegiatan    penangkapan    ikan    yang    digunakan    nelayan    tangkap    desa    Ureng    dalam mengumpulkan  ikan  sehingga  lebih  mudah  untuk  ditangkap.  Rumpon  adalah  alat  bantu dalam  pengumpul  ikan  yang  menggunakan  berbagai  bentuk  dan  jenis  pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan  efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan (KKP, 2014).
Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di sekitar rumpon tersebut yaitu pukat  cincin      (purse    seine)  dan    pancing  ulur.    Pertambahan      jumlah    rumpon    yang dipasang    oleh    nelayan    Rua        sangat    pesat.    Bertambahnya    penggunaan    rumpon meningkatkan    produktivitas    penangkapan,    sehingga    memungkinkan    para    pemilik kapal/masyarakat    pesisir    untuk    menambah/    membuat    kapal    dalam    rangka meningkatkan  eksploitasi  terhadap  sumber    daya  ikan  yang  ada  (Nurdin,    2014  dalam Sarianto & Istrianto, 2019).
Keberadaan    rumpon    di    suatu    perairan    mampu    memicu    terbentuknya    daerah penangkapan  ikan    (DPI)  baru  yang  potensial  di  perairan.  Rumpon  mampu  menarik berkumpulnya    biomassa        ikan    dalam    jumlah    besar    di    sekitarnya.    Meningkatnya kepadatan    ikan  di    sekitar    rumpon    dapat    meningkatkan    peluang    suksesnya    operasi penangkapan. Produksi ikan oleh kapal purse seine yang beroperasi di dekat rumpon 60% lebih banyak dibandingkan kapal yang mengejar gerombolan ikan tanpa rumpon.
Rumpon  terbukti  mampu  meningkatkan  produksi  ikan  di  suatu  perairan,  namun produktivitas    penangkapan    di    sekitar    rumpon    juga    dipengaruhi    oleh    bahan    yang digunakan  dalam  pembuatan  aktraktor.  (Simbolon  et  al.,  2011)  menyatakan  pengunaan rumpon  alami  memiliki  produktivitas  lebih  tinggi  dari  pada  rumpon  sintetik  sedangkan (Wudianto et al., 2017) menyatakan ketertariakan ikan tinggal di rumpon dalam waktu lama akan berpengaruh terhadap pertubuhan ikan.
Penggunaan    rumpon    sebagai    alat    bantu    pengumpul    ikan    dalam    kegiatan penangkapan  ikan  mampu  meningkatkan  produksi  hasil  tangkapan  di  nelayan Rua.
1,2 Universitas Gresik
Produktivitas kapal nelayan Rua cukup tinggi, sehingga jumlah rumpon yang dipasang oleh nelayan  bertambah  jumlahnya  dari  waktu  kewaktu  semakin  banyak.    Namun  demikian, tertangkapnya    ikan  yang    belum  dewasa    dalam  jumlah  yang  besar  di  sekitar  rumpon dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada.
2. Faktor Perizinan
Peraturan   yang   dikeluarkan   oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KP) nomor  26/Kpts/2014  (KKP  2014)  tentang   Rumpon,    yang    kemudian    diperbaharui dengan    Peraturan    Menteri    KP    nomor    18/2021  (KKP  2021)  tentang  penempatan alat   penangkapan   ikan   dan   alat   bantu   penangkapan  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan          negara    republik          indonesia  dan      laut      lepas      serta      penataan      andon penangkapan  ikan,  mengharuskan  adanya  permintaan  izin  pemasangan  rumpon yang antara  lain  mencamtumkan  waktu  pemasangan,  jumlah,  dan  kordinat  posisi  rumpon tersebut.    Hasil    wawancara    dengan    nelayan  menunjukkan  bahwa  mereka  mengetahui adanya   peraturan   tersebut   dari  sosialisasi  yang  dilakukan  pihak  DKP  Kota Ternate. Namun    pada    saat    yang    sama,  terkait  kepatuhan  terhadap  izin  pemasangan  rumpon ternyata      tidak      ada      seorangpun      diantara  pemilik  rumpon  yang  memiliki  izin pemasangan      rumpon      (SIPR).  Lebih  lanjut  penulis  mewancarai  Fathurrahman  selaku pendamping nelayan menjelaskan bahwa  mereka  sudah kurang lebih 1 tahun mengajukan permohonan  izin  tetapi  belum  keluar  dikarenakan  rata-rata  rumpon  yang  dipunyai  oleh nelayan  rua  itu  berada  diatas  12  mil  yang  ketentuan  izinnya  harus  dikeluarkan  oleh kementerian perikanan.
3. Aspek teknis pemasangan rumpon
Peraturan    Menteri    KKP    terbaru    nomor  18/2021  (KKP  2021  pasal  16  butir  a, mewajibkan    jarak    antara    rumpon    tidak    kurang    dari    sepuluh    (10)    mil    laut,    tidak mengganggu  alur  pelayaran,  ditempatkan  sesuai  dengan  daerah  penangkapan  ikan, tidak  ditempatkan  di  kawasan  konservasi  perairan,   tidak   ditempatkan   pada   alur migrasi    biota    laut.
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas  Abdula  Tugubu  dalam  penjelasannya  bahwa penempatan rumpon yang tersebar di perairan Maluku utara pada umumnya kota ternate pada  khususnya  menunjukan  bahwa  penempatan  rumpon  jika  dihitung  jarak  antar koordinat  rumpon-rumpon    tersebut    menunjukkan  kurang  dari sepuluh mil antara satu dengan  lainnya  (4,1-4,2  mil  laut).  Adapun  jarak  relatif  dengan  rumpon-rumpon    lainnya lebih  besar  dari  sepuluh  mil  laut.  Koordinat  lokasi  rumpon  dan     juga     kedalaman penempatannya          menunjukkan      keberadaan      rumpon      yang      tidak    dalam    alur pelayaran  kapal.
4. Sanksi tidak  ada  penerapan  sanksi  yang  tegas  dari  pihak  yang  berwenang.  Kurangnya sumberdaya  manusia,   anggaran,   dan   fasilitas   kapal   untuk    kegiatan    pengawasan membuat      fungsi  pengawasan  tidak  berjalan  maksimal.  Sehingga  penempatan      alat penangkapan      ikan      dan      alat      bantu      penangkapan    ikan    di    wilayah    pengelolaan perikanan          negara    republik          Indonesia  masih  dilakukan  oleh  masyarakat  nelayan rumpon tersebut.
Upaya  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Kota  Ternate  dalam  menanggulangi  pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  maka,  wilayah  pemerintahan  Kota  Ternate secara  administratif  dari  7  (Tujuh)  Kecamatan  menjadi  8  (  delapan  )  Kecamatan  yang meliputi  Kecamatan  Ternate  Utara,  Ternate  Tengah,  Ternate  Selatan,  Pulau  Ternate,  Moti, Pulau  Hiri,  Batang  Dua  dan  Ternate  Barat.  Dengan  kondisi  yang  demikian,  maka  Kota Ternate  memiliki  potensi  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  yang  cukup  besar,  namun sampai  saat  ini  pengelolaannya  belum  maksimal  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Potensi Lestari  Perikanan  Kota  Ternate  sebesar  47.838,25  ton  /  tahun  dari  standing  Stock  yang dimiliki sebesar 121.757,38 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Cucut dan Tenggiri serta ikan pelagis kecil seperti ikan Layang, dan terbang. Ikan Demersal Seperti Kakap Merah, Skuda, Kakap Sejati, Ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu.
Potensi  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  nelayan  dengan  cara  membuat  rumpon dilaut menangkap secara lebih banyak. Secara sederhana, rumpon ini dibuat untuk menarik dan mengumpulkan gerombolan ikan dilaut lepas. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan  yang  menggunakan  berbagai  bentuk  dan  jenis  pengikat/  atraktor  dari  benda  padat, berfungsi  untuk  mengikat  ikan  agar  berkumpul  yang  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  operasi  penangkapan  ikan.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang    penempatan      alat penangkapan      ikan      dan      alat      bantu      penangkapan    ikan    di    wilayah    pengelolaan perikanan          negara    republik          indonesia  dan      laut      lepas      serta      penataan      andon penangkapan  ikan,  pemasangan rumpon merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  tangkapan  ikan  bagi  nelayan  yang dilandasi  dengan  aturan.  Sehingga  dengan  demikian  mampu  meningkatkan  pendapatan masyarakat nelayan.
Jumlah  armada  perikanan  rumpon  di  Maluku  Utara  mengalami  peningkatan  yang pesat pada periode 2022 menjadi 1.320 unit (Statistik Perikanan DKP Malut). Pertumbuhan jumlah  armada  perikanan  rumpon  diduga  karena  semakin  besarnya  minat  nelayan berinvestasi pada kegiatan usaha perikanan rumpon karena salah satu jenis hasil tangkapan nelayan  pancing  tonda  yang  menggunakan  alat  bantu  rumpon  adalah  ikan  tuna  yang bernilai ekonomis tinggi.
Kelurahan  Rua  merupakan  salah  satu  kelurahan  di  Kota  Ternate  yang  berada  di pesisir  pantai.  Sumber  nafkah  masyarakat  yang  mendiami  kelurahan  ini  berasal  dari perkebunan  dan  perikanan.  Khususnya  di  sektor  perikanan  tangkap,  kelurahan  Rua merupakan  salah  satu  kelurahan  dengan  persentase  nelayan  terbanyak  di  Kota  Ternate. Sayangnya, nelayan di kelurahan Rua masih didominasi oleh nelayan kecil dengan armada tangkap  berupa  perahu  motor  tempel  15  PK  dan  rumpon.  Hanya  beberapa  nelayan  yang telah menggunakan armada tangkap semi modern (skala komersil) yakni Pajeko.
Penggunaan  rumpon  yang  mengalami  peningkatan  yang  pesat  pada  periode  2022 merubah  pola  tatanan  lingkungan  laut  sehingga  diaturlah  penggunaan  rumpon  melalui Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  nomor  18  tahun  2021    tersebut  guna menanggulangi  kerusakan  ekosistim  laut  yang  lebih  parah  maka  dari  itu  kementerian kelautan  dan  perikanan  melalui  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kota  Ternate  melakukan beberapa  upaya  dalam  menanggulangi  pelanggaran  penangkapan  ikan  dengan mengguanakan alat dalam hal ini rumpon antara lain:
1,2 Universitas Gresik
Apabila melihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021, bahwa sangat jelas Penempatan Alat Penangkapan Ikan secara illegal dapat ganjar dengan sanksi adminitrasi maupun pidana. Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode yaitu:
a. Metode  reformasi,  yaitu  suatu  cara  yang  ditunjukan  kepada  pengurangan  jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:
b. Metode  reformasi  dinamik,  metode  ini  berkaitan  dengan  cara  bagaimana  merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.
c. Metode  reformasi  klinis,  metode  ini  kondisi  individulah  yang  menyebabkan  kejahatan, karenannya  perhatian  dipusatkan  lebih  besar  pada  penjahat  dari  pada  kejahatan  itu sendiri.
d. Metode  hubungan  kelompok  dalam  reformasi,  menurut  metode  ini  tingkah  laku seseorang  dikatakan  sebagai  hasil  dari  kelompok  pergaulannya  lebih  besar  dari  pada sumbangan  yang  diberikan  individu  dalam  tingkahlakunya  yang  khas  ataupun karakternya.
Dua  metode  prevensi,  yaitu  suatu  cara  yang  diarahkan  kepada  suatu  usaha  pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan mencakup  kegiatan  mencegah  sebelum  terjadi  dan  memperbaiki  pelaku  yang  dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu :
a. Metode Moralistik Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
b. Metode  Abolisionistik  Metode  abolisinistik  adalah  cara  penanggulangan  yang  bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab  musababnya  dari  berbagai  faktor  yang  berhubungan.Konsep  umur  dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Peningkatan  dan  pemantapan  aparatur  penegak  hukum  yang  meliputi  pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan  dapat  berfungsi  menganalisis  dan  membendung  kejahatan  dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme  peradilan  pidana  yang  efektif  dan  memenuhi  syarat-syarat  cepat,  tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi  aparatur  penegak  hukum  dan  aparatur  hukum  lainnya  yang  berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi  masyarakat  untuk  membantu  kelancaran  pelaksanaan  penanggulangan kriminalitas
Kelima  unsur  tersebut  merupakan  konsep  umum  yang  penerapannya  dalam  bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan  kondisi  masyarakat.  Untuk  memperkuat  daya  kemampuan  operasional penanggulangan  perlu  pula  dipadukan  3  (tiga)  kemauan  (will),  yaitu  political-will,  dan individual-will,  kehendak  pemerintah  (political-will)  dengan  berbagai  upaya,  perlu didukung  oleh  citra  sosial  (social-will)  melalui  berbagai  media  melancarkan  penerapan
1,2 Universitas Gresik
keinginan pemerintah. Dan kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual-will,  berupa  kesadaran  untuk  patuh  dan  taat  pada  hukum  serta  senatiasa berusaha menghindari diri untuk tidak berbuat kejahatan.
Meletakkan  jajaran  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  di  urutkan  pertama  agar penaggulangan  kejahatan  oleh  pemerintah  dapat  berhasil,  yaitu  dengan  pembentukan sistem dan organisasi yang baik dan selanjutnya diikuti oleh pencegahan yang terkoordinir serta  partisipasi  Masyarakat.  Sehingga  upaya  pemerintah  daerah  Kota  Ternate  dalam menanggulangi penempatan alat penangkapan ikan secara ilegal dapat membuahkan hasil yang siginifikan.
Masalah penempatan alat penangkapan ikan di wilayah Perairan Kota Ternate dalam kurun waktu 2022 jika dilihat dari segi jumlahnya sangat marak. Meskipun demikian, tetap diperlukan  penyelesaian  terhadap  permasalahan  ini.  Adapun  upaya  yang  telah dilakukan oleh  DKP  dalam  menanggulangi  serta  memberantas  penempatan  alat  penangkapan  ikan secara  illegal  di  wilayah  perairan  Kota  Ternate  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sunapit selaku Koordinator  Satwas SDKP Ternate sebagai berikut:
1. Upaya preventif
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Kota Ternate. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara  sistematis  dan  terstruktur  dengan  tujuan  untuk  menjaga  agar  tindak  pidana  illegal fishing di Kota Ternate dapat diminimalisir. Upaya-upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan intansi di bidang perikanan dengan tujuan mempekenalkan dan memberikan pengetahuan kepada  masyarakat  tentang  hukum-hukum  yang  berlaku  di  bidang  perikanan.  Minimal dalam  penyuluhan  tersebut,  masyarakat  dapat  mengetahui  dampak  dan  larangan penggunaan  alat-alat  deskruktif  dalam  penagkapan  ikan.  Berdasarkan  hasil  penelitian, kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  secara  rutin  ,  misalnya dilakukan  sosialisai  atau  penyuluhan  hukum  melalui  media  massa,  seminar  langsung  di masyarakat atau nelayan dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian tokoh tersebut yang menyampaian langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari penyuluhan ini adalah  memberi  pemahaman  tentang  hukum  yang  berlaku  sehingga  masyarakat  akan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dinas Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dalam hal ini  Pengasawan  Sumberdaya  Kelautan Dan  Perikanan  Maluku  Utara  (PSDKP)  melakukan sosialisasi  sekurang-kurangnya  5  kali  dalam  Setahun.  Kalau  terdapat  kendala  sehingga penyuluhan kurang intens dilakukan, biasanya hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan melibatkan dan mengarahkan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara masyarakat yang diarahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penangkapan ikan secara illegal serta penetapan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan yang dipruntuhkan.
Seperti yang diungkapkan oleh Abdula Tugubuh Selaku Staf pengawasan perikanan Dinas  Perikanan  Dan  Kelauatan    “  Dalam  hal  ini  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan memberikan  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat  atau  nelayan  tentanng  aturan-aturan
1,2 Universitas Gresik
hukum yang berlaku sehingga menambah wawasan masyarakat atau nelayan tentang apa- apa saja yang dilarang dalam undang-undang, yang berkaitan dengan penangkapan ikan” b. Pelaksanaan Patroli
Secara  Rutin  Kegiatan  patroli  ini  dilakukan  tidak  menentu  untuk  menghindari terjadinya  penangkapan  ikan  secara  illegal  di  waktu-waktu  tertentu.  Patroli  dilakukan sebanyak  mungkin  dalam  sebulan  sesuai  dengan  persediaan  sarana  dan  prasarana  yang ada.  Namun,  yang  menjadi  hambatan  dalam  kegiatan  patroli  ini  adalah  sarana  dan prasarana kurang memadai dan kondisi cuaca yang terkadang buruk sehingga mengganggu aktivitas  patroli  lapangan  di  wilayah  perairan  Kota  Ternate.  Patroli  ini  dilakukan  dengan melibatkan  semua  instansi  yang  berwenang  dalam  penanganan  tindak  pidana  ini,  seperti Kepolisian  Perairan,  dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  .  Semua  instansi  tersebut  harus melakukan  koordinasi  terkait  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing  sehingga  tidak menimbulkan  konflik  kewenangan.  Seperti  yang  diungkapkan  Abdula  Tugubu    dalam penjelasanya“  Kami  akan  melakukan  patroli  secara  rutin  di  tempat-tempat  dan  wilayah- wilayah yang rawan terjadi tindak pidana penangkapan ikan secara illegal serta mengawasi seluruh wilayah perairan Kota Ternate”
2. Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  setelah terjadi  kejahatan  yang  meliputi  tindakan  penangkapan,  proses  pemeriksaan  pelaku  untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara  illegall,  sampai  proses  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  yang  dilakukan  oleh hakim.  Menurut  abdula  tugubu  “  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pengawas  Dinas Perikanan dalam menanggulangi pelanggaran penempatan penangkapan alat tangkap ikan dalam hal ini rumpon yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut berupa pemutusan  atau  membongkar  rumpon  yang  dianggap  ilegal.  Dalam  penanganan  kasus pelnggaran  tersebut  diperlukan  peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  pedoman dalam menindak para pelaku pelanggran penempatan alat tangkap secara illegal .
Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang sangat penting dan strategis karena  menyangkut  kepastian  hukum  dalam  sektor  perikanan.  Dalam  hal  ini  menurut Sunapit selaku Koordinator Pengawas PSDKP menjelaskan bahwa  “mengutamakan untuk menerapkan  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  serta  Permen  no  18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  Dan  Laut  Lepas  Serta Penataan Andon  karena berlakunya aturan ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan  semakin  tegas  dan  besar  perannya,  seperti  menghentikan,  memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana penangkapan ikan secara illegal dapat diberantas”

## KESIMPULAN
Bahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih  merujuk  pada  dampak  diterapkannya  sumber  hukum  yang  mana  terjadinya
pelanggaran    peraturan  menteri  nomor  18  tahun  2021  tentang  penempatan  alat penangkapan  ikan  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain:  mampu menarik berkumpulnya  biomassa ikan  dalam  jumlah  besar  di  sekitarnya,  faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi.
Upaya  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kota  Ternate  dalam  menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan  ikan  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  dalam hal  ini  rumpon  ialah  upaya  prefentif  dengan melakukan  sosialiasi  serta  patrol  dan  upaya  represif  yang  mana  dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Baskoro  M.S.  (2006).  Alat  Penangkapan  Ikan  Berwawasan  Lingkungan.  Kumpulan pemikiran  tentang  teknologi  penangkapan  ikan  yang  bertanggung  jawab.  Kenangan pernabakti  Prof.Dr.Ir.  Daniel  R  Monintja.  Departeman  Pemamfaatan  Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, IPB.
Bene  C,  Tewfik  A.  (2001).  Fishing  Effort  Allocation  and  Fishermen's  Decision  Making Process  in  a  Multi-Species  SmallScale  Fishery:  Analysis  of  the  Conch  and  Lobster Fishery in Turks and Caicos Islands. Human Ecology. 29(2): 157- 186.
BPS Ternate dalam angka 2021 https://regional.kompas.com/read/2016/06/13/08185311/menteri.susi.kita.akan.cabut.se mua. rumpon.agar.tak.ganggu.ekologi.laut
Joneidi  dan  Julius.  (2013).  Daerah  Penangkapan  Ikan  Tuna  (Thunnus  sp.)  di  Sangihe,
Sulawesi utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. 9 No. 2. Bogor
Nurdin,  E.,    Panggabean,  A.    S.,  &    Restiangsih,    Y.  H.    (2018).  Pengaruh    Parameter Oseanografi  Terhadap  Hasil    Tangkapan  Armada  Tonda  di  Sekitar  Rumpon  di Palabuhanratu. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 24(2)
Renstra Dinas Kelautan Perikanan Ternate 2016-2021
Ricky  Dameanus  Sembiring  Depari,  Darmawan*,  Thomas  Nugroho.  (2022).  kepatuhan pemasangan  rumpon  terhadap  peraturan  kementerian  kelautan  dan  perikanan  di pelabuhanratu, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 13 No. 1 Mei 2022: 1-12
Sarianto,  D.,  &  Istrianto,  K.  (2019).  Sebaran  Rumpon  di  Samudera  Hindia  pada  Daerah Penangkapan Purse Seine. Jurnal Airaha, 8(02)
Simbolon,  D.,  Jeujanan,  B.,  &  Wiyono,  E.  S.  (2011).  Efektivitas  pemanfaatan  rumpon  pada operasi penangkapan ikan di Perairan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 2(1)
Sonia  Ivana  Barus,  Ema  Septaria.  (2023).  REPOSISI  KEWENANGAN  DAERAH  DALAM
PELAKSANAAN

## PENGAWASAN
TERHADAP PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAP  IKAN  (TPI).  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional. Vol 12 No 3 Desember.
Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Wudianto, W., Mahiswara, M., & Linting, M. (2017). Pengaruh ukuran mata pancing rawai dasar terhadap hasil tangkapan.  Jurnal  Penelitian Perikanan Indonesia, 1(1).
1,2 Universitas Gresik
Ledhyane Ika Harlyan, Widyani Dinda Putri, & Eko Sulkhani Yulianto. (2023). Klasterisasi Daerah  Penangkapan  Perikanan  Demersal  di  Perairan  Utara  Jawa,  Lamongan. Prosiding  Simposium  Nasional  Kelautan  Dan  Perikanan , 10 ,  15-25.  Retrieved  from https://journal.unhas.ac.id/index.php/proceedingsimnaskp/article/view/31545