Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171

## Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan

## Mery Mei Lestari¹*, Tina Lestari²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin mery.greengirl@gmail.com¹, lestari.tn@gmail.com ²
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 19 September 2022 Disetujui : 3 Oktober 2022 Dipublikasi
: 5 Oktober 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  identify  and  analyze  the  Factors  Affecting  the  Level  of Completion  of  Follow-Up  Recommendations  on  the  Examination  Results  of  the  Supreme  Audit Agency at the Regency and City Governments on the Island of Kalimantan. This type of research is correlational or finding out the relationship and level of relationship between variables without any attempt  to  influence  these  variables.  The  sampling  technique  used  is  purpose  sampling.The  data analysis  method  used  by  the  author  in  this  study  uses  multiple  linear  regression  analysis techniques.The results of this study indicate that there is a significant influence of the auditor's skill factor, the type of local government, dependence on the central government, the term of office of the regional  head,  DPRD  supervision  and  APIP  capability  simultaneously  on  the  follow-up  to  the results of audit recommendations at the Supreme Audit Board of the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. . There is a significant effect of the auditor's skill factor, the type of regional government, dependence on the central government and APIP capability partially on the follow-up  to  the  results  of  the  audit  recommendations,  while  the  factor  of  the  position  of  the regional head and DPRD supervision has no partial significant effect on the follow-up to the results of the audit recommendations at the Supreme Audit Agency. to the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. APIP capability has a dominant effect on there is no partial significant effect  on  the  follow-up  to  the  results  of  audit  recommendations  at  the  Supreme  Audit  Agency  in Regency and City Governments on the island of Kalimantan.
Keywords: Analysis  of  Factors,  Level  of  Completion  of  Follow-up  on  Audit  Results Recommendations, Supreme Audit Agency of Kalimantan Island.

## PENDAHULUAN
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, diamanatkan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan negara harus mempunyai  manfaat  yang sangat penting  guna  mewujudkan  tujuan  negara  yaitu  mencapai  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera. Salah satu cara mewujudkan amanat tersebut dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang maksimal dengan tetap didasari aturan yang berlaku.
Perundang-Undangan  yang  melandasi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yaitu  Perubahan  Ketiga Undang-Undang  Dasar  1945  Bab  VIII  A  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang mengamanatkan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara. Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan amanat tersebut dan melaksanakannya berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.  Sesuai dengan Undang-
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Undang  Dasar  1945  Pasal  23  huruf  E  ayat  (1)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  Lembaga Negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri. Dalam menjalankan tujuan  dan  fungsi  BPK  berlandaskan  Undang-Undang  Pasal  23  huruf  E  ayat  (2)  dan  ayat  (3), dimana  atas  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  harus  disampaikan  kepada  lembaga perwakilan dalam hal adalah ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya.  Selain  itu  Hasil  pemeriksaan  juga disampaikan  kepada  pemerintah  atau  pihak  yang  diperiksa  guna  ditindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan  untuk  diperbaiki  sesuai  saran  atau  rekomendasi  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Payung hukum  dalam  menjalankan  tujuan  dan  fungsi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh pemeriksaan yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan hasil  dari  pemeriksaan  itu  adalah  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  kemudian  diserahkan kepada para  Lembaga  Legislatif, Yudikatif, Eksekutif maupun aparat penegak hukum  sesuai dengan kewenangannya.  Hasil  pemeriksaan    ini  kemudian  harus  ditindaklanjuti  oleh  pejabat  yang berwenang  sesuai  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan nantinya akan menghasilkan temuan yang  berisikan  kelemahan-kelemahan  serta  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  yang berlaku,  hal-hal  tersebut  di  sebut  temuan.  Selain  temuan  yang  disampaikan  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  menyampaikan  rekomendasi  kepada  objek  terperiksa berupa  saran  terkait  bagaimana  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  entitas  untuk memperbaiki  kelemahan  dan  ketidakpatuhan  yang  telah  terjadi  tersebut.  Pemeriksaan  yang dilakukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  tidak  hanya  semata-mata  pemeriksaan  keuangan  yang menghasilkan  opini  atas  kewajaran  laporan  keuangan.  Tetapi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga melakukan  pemeriksaan  terhadap  kinerja  pemerintah  serta  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu. Selain  memeriksa  keuangan  negara,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  diharuskan  menyusun  Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  yang  dilakukan  per  1  (satu)  semester.  Badan  Pemeriksa Keuangan  telah  menyusun  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  Tahun  2021  yang  memuat  hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni  2021  atas  LHP  yang  diterbitkan  pada  periode  2005-semester  I  Tahun  2021,  selama  kurun waktu  tersebut  Badan  Pemeriksa  Keuangan  telah  menyampaikan  621.453  rekomendasi  hasil pemeriksaan kepada entitas  yang di periksa baik pusat maupun daerah  yang diperiksa sebesar Rp. 282,78  triliun.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  tindak lanjut  rekomendasi  hasill  pemeriksaan  BPK  pada  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Kalimantan  yag  terkait  dengan  kecakapan  pemeriksa,  tipe  pemerintah,  ketergantungan  pada pemerintah  pusat,  masa  jabatan  kepala  daerah,  pengawasan  legislatif,  dan  Kapabilitas  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah,    faktor  kompetensi  pemeriksa,  tipe  pemerintah  daerah, ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, masa jabatan kepala daerah, pengawasan legislatif  (DPRD),  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  yang  berpegaruh  signifikan secara  simultan,  secara  parsial  serta  manakah  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

## STUDI LITERATUR
Menurut  Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemantauan  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan,  hasil  tindak  lanjut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat  kategori  status,  yaitu  (a)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (b) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (c) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (e) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Merujuk  pada  penelitian  Setyaningrum,  dkk  (2013),  dan  Pipit  Siti  Jenar  (2016),  data  yang digunakan berupa persentase rekomendasi  yang telah ditindaklanjuti per tahun per kabupaten atau kota dengan formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
x 100%

## Kecakapan Pemeriksa
Pemeriksa  diwajibkan  untuk  menggunakan  kemahiran  profesionalnya  secara  cermat  dan seksama dalam melakukan tugas pemeriksaannya (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017). Seorang pemeriksa  akan  memiliki  nilai  lebih  apabila  memiliki  sertifikasi  profesional  yang  mendukung pelaksanaan  pemeriksaan  yang  dilakukannya.  Sertifikasi  profesional  seorang  pemeriksa  adalah akuntan  beregister  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Selain  itu  ada  juga  sertifikasi profesional  yang  mendukung  lainnya  di  antaranya  adalah  sertifikasi Certified  Fraud  Examiner (CFE), Chartered Accountant (CA), dan Certified Information System Auditor (CISA). Kecakapan pemeriksa di suatu perwakilan BPK dapat diukur dari persentase pemeriksa yang memiliki satu atau lebih  sertifikasi  profesional  dibandingkan  dengan  total  pemeriksa  pada  sebuah  kantor  perwakilan BPK, dapat digambarkan seperti berikut:
x 100%

## Karakteristik Pemerintah Daerah
Di dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Volume 8 Nomor. 2 Desember 2020,  175-192  “Ukuran  pemerintah  daerah,  kemakmuran  daerah,  dan  dependensi  terhadap pemerintah  pusat  merupakan  salah  satu  faktor-faktor  yang  disebutkan  sebagai  faktor  pembentuk karakteristik  pemerintah  daerah”.  Pembentuk  karakteristik  pemerintah  daerah  peneliti menggunakan  3  (tiga)  faktor  yang  dapat  membentuk  karakteristik  pemerintah  daerah  di  Pulau Kalimantan,  yaitu:  (1)  Tipe  Pemerintah  Daerah,  Dalam  penelitian  Setyaningrum,  dkk  (2013)  dan Pipit Siti Jenar (2016) diungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan tipe kota memiliki pengaruh terhadap kualitas audit BPK yaitu kualitas rekomendasi yang cenderung lebih mudah ditindaklanjuti oleh  audi.  Sehingga  dapat  di  rumuskan  menggunakan  metode  variabel  dummy  (pemberian  kode), yaitu: Pemerintah Kabupaten “0” dan Pemerintah Kota “1”. (2) Masa Jabatan Kepala Daerah, Masa jabatan  kepala  daerah  dihitung  dengan  melihat  apakah  kepala  daerah  dalam  sebuah  pemerintah kabupaten  atau  kota  telah  menduduki  jabatannya  sebanyak  1  periode  atau  2  periode.  Dalam penelitian  Pipit  Siti  Jenar  (2016)  merumuskan  dengan  menggunakan  metode  variabel  dummy (pemberian  kode),  yaitu:  Kepala  Daerah  1  periode    “0”    dan  Kepala  Daerah  2  periode    “1”.  (3) Ketergantungan  Kepada  Pemerintah  Pusat,  Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dana  Alokasi Umum  merupakan  komponen  terbesar  dalam  dana  perimbangan  dan  peranannya  sangat  strategis dalam  menciptakan  pemerataan  dan  keadilan  antar  daerah.  Pengukuran  berdasarkan  penelitian Setyaningrum, dkk (2013) dan Pipit Siti Jenar (2016) dengan formula:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171

## Pengawasan Legislatif
Pengawasan  yang dilakukan DPRD terhadap jalannya pemerintahan  yang dilaksanakan oleh pemerintah  daerah  merupakan  suatu  wujud  pemenuhan  tugas  dan  wewenangnya  untuk  menjamin dipatuhinya  peraturan  daerah  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota. Pertimbangan  pengambilan  variabel  ini  karena  DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran dan  fungsi  pengawasan.  Dalam  fungsi  pengawasan  DPRD  bertindak  sebagai  mitra  pemerintah daerah  yang  bertugas  mengawasi  jalannya  segala  kegiatan  pemerintah  daerah.  Sesuai  dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum, dkk (2013) dan Bagaskara (2014), Pipit Siti Jenar (2016). Formula yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah:

## Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Dalam  pengawasan  keuangan  negara  selain  BPK,  ada  juga  Aparat  Pengawasan  Intern  yang dalam istilahnya adalah lembaga pengawas internal di pemerintahan. BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sama-sama memiliki tujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan  sesuai  tujuan  dan  sasaran yang  diharapkan  dengan  tetap  berdasarkan  aturan  yang berlaku.Pengawasan  internal  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  meliputi  proses  audit, review,  evaluasi,  pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya  terhadap  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  korelasional.  Dalam  hal  ini  data  yang digunakan  adalah  Iktisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2021,  jumlah  pemeriksa  di setiap  BPK  Perwakilan  di  Pulau  Kalimantan,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  kabupaten  dan  kota  di Pulau Kalimantan, dan jumlah anggota dewan di setiap kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Pulau  Kalimantan  yang telah  diperiksa  oleh  BPK  periode  2017  s.d  semester  I  2021.  Populasi  dalam  penelitian  ini  ada  56 (lima puluh enam) pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan  yang  tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  43  (empat  puluh  tiga)  kabupaten  dan  kota,  sampel yang  diambil  ditentukan  dengan  metode purposive sampel  dengan beberapa  kriteria,  di antaranya: (a)  Keterbukaan  publik  atas  data  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian    ini  pada  kabupaten  dan kota di pulau Kalimantan dalam lima tahun terakhir; (b) Pemerintah kabupaten dan kota yang telah selesai  diperiksa  oleh BPK  dan  dilakukan  pemantauan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaannya  periode 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan kriteria di atas, ada 36 (tiga puluh enam) kabupaten dan 7 (tujuh) kota dengan total 43 (empat puluh tiga) kabupaten dan kota yang menjadi sampel di dalam penelitian  ini  yang  dilakukan  penelitian  selama  kurun  waktu  lima  tahun  yaitu  dari  tahun  2017  s.d 2021.
Teknik  Analisis  Data  (1)  Statistik  deskriptif,  (2)  Uji  Asumsi  Klasik,  dimana  (a)    Uji Normalitas Data, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel memberi distribusi  normal  atau  tidak.  (b)  Uji  Autokorelasi,  uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  mengetahui apakah dalam model regresi liniar ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, Menurut Ghozali (2018:111) yang dikutip (Ritri, 2019:9). Uji  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan  metode  uji  Durbin-Watson.  (c)  Uji  Multikolinearitas,  uji multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
TLHRP = β 0 + β 1 KP + β 2 TPD + + β 3 KPP + β 4 MJKD + β 5 P_DPRD + Β 6 P_DPRD+ e
variabel  bebas  (independen).  Untuk  menentukan  terdapat  atau  tidaknya  multikolinearitas  pada model  regresi  dapat  diketahui  dari  nilai  toleransi  dan  nilai variance  inflation  factor (VIF).  Nilai tolerance mengukur  variabilitas  dari  variabel  bebas  yang  terpilih  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh variabel bebas lainnya (Imam Ghozali,2015: 105-106). (e) Uji Heterokedastisitas, menurut Ghozali (2016:134)  menyatakan  bahwan  Uji  heteroskedastisitas  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  terjadi  perbedaan  atau  ketidaksamaan variance dari residual untuk  satu pengamatan  pada  pengamatan  lain  nya.  Untuk  melakukan  uji  heteroskedastisitas  dapat  diakukan dengan menggunakan uji Glejser .
Analisis  regresi  linear  berganda  adalah  studi  yang  bertujuan  mengetahui  bagaimana  satu variabel  yaitu  variabel  dependen  dipengaruhi  oleh  satu  atau  lebih  dari  variabel  lain  yaitu  variabel independen  dengan  tujuan  untuk  mengestimasi  dan  atau  memprediksi  nilai  rata-rata  variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:95). Persamaan regresi berganda dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
Keterangan: TLHRP: Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan β0, β1, β2, …, β6 : Koefisien regresi KP: Kecakapan Pemeriksa TPD: Tipe Pemerintah Daerah KPP: Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat MJKD: Masa Jabatan Kepala Daerah P_DPRD: Pengawasan Legislatif K_API: Kapabilitas APIP e: Standar error Uji  Hipotesis,  Uji  F  (Uji  Simultan),  uji  F  bertujuan  untuk  mencari  apakah  variabel independen  secara  bersama-sama  (simultan)  mempengaruhi  variabel  dependen.  Uji  F  dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan  yang  digunakan  adalah  sebesar  0,5  atau  5%  jika  nilai  signifikan  F  <  0.05  maka  dapat diartikan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  mempengaruhi  variabel  dependen  ataupun sebaliknya (Ghozali,2016:171).
Uji t (Uji Parsial), dalam  melakukan uji hipotesis alat uji  yang dipakai adalah uji t-statistik. Untuk  melihat  tingkat  signifikan  dimasing  masing  variabel  independen  secara  statistik,  dan digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  dependen  secara  individu  atau  parsial.  Untuk membuktikan  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara  parsial  atau individu.
Uji  Dominan  Bertujuan  mengungkapkan  bahwa  uji  dominan  sebagai  alat  uji  untuk mengetahui  pengaruh  yang  dominan  dari  variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat (dependen) yang dilihat dari koefisien regresi (b) yang distandarisasi dengan nilai beta.

## HASIL
Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1 Statistik Deskriptif N  Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kecakapan Pemeriksa 215 .10526 .37931  .2335315 .08475207 Tipe Pemerintah Daerah 215 .00 1.00 .1628 .37004
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Sumber: diolah,2022
Berdasarkan  hasil  output  statistik  deskriptif  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  mempunyai jumlah sampel sebanyak 215, dengan nilai minimum untuk masing-masing varibel, nilai maximum masing-masing  variabel,  nilai  rata-rata  untuk  masing  –  masing  variabel  yang  semuanya  bernilai positif  dan  nilai  standar  deviasi  yang  mempunyai  nilai  dibawah  dari  rata-rata  adalah  dari  variabel ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  0.14040,  pengawasan  DPRD  0,23789,  kapabilitas  APIP 0,56204,  kecakapan  pemeriksa  0.84752  dan  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemerintah  yang artinya  variabel  tersebut  memiliki  variasi  data  yang  rendah.  Sedangkan  nilai  standar  deviasi  yang mempunyai  nilai  di  atas  rata-rata  yang  artinya  memiliki  variasi  yang  tinggi  adalah  variabel  tipe pemerintah daerah 0.37004 dan masa jabatan kepala daerah 0,46792.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig.  Statistic  df  Sig. Unstandardized Residual .058 215  .073 .976 215  .069 a. Lilliefors Significance Correction
Sumber  : Data Diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  menggunakan  Kolmogorov-Smirnov  Test  diperoleh  hasil Sig.  0.073  yang  berarti  memiliki  nilai  signifikan  >0,05  maka  dapat  dinyatakan  nilai  residual berdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Tabel 3 Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .871 a .758 .751 17028.30659 1.468
a. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y
Sumber  : Data Diolah, 2022
Dari hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1.468 nilai ini dibandingkan dengan nilai  table  dengan  menggunakan  derajat  kepercayaan  5%,  jumlah  sampel  215  dengan  variabel bebas/independent yang digunakan adalah 6 yang dilambangkan dengan (k)=6. Nilai tabel Durbin- Watson. Nilai tabel Durbin-Watson dL = 1,72923 dan dU = 1,824375. Maka 0< d < dL = 0 < 1.468
Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat 215 .04173 .78493  .4157077 .14039857 Masa Jabatan Kepala Daerah 215 .00 1.00 .3209 .46792 Pengawasan DPRD 215 .00000 1.00000  .4422373 .23789458 Kapabilitas APIP 215 1.00 3.00 2.6000 .56204 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan  215 .00000 1.00000  .6965174 .33320938 Valid N (listwise) 215
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
<  1.72923.  Dengan  demikian  maka  keputusannya  adalah  tidak  ada  autokorelasi  positif  dengan keputusan ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk diuji lebih lanjut.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 4 Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5178721137.179 777689585.625 6.659 .000 X1 -28643.707 18743.552 -.133 -1.528 .128 X2 344378796.414 408509091.834 .074 .843 .400 X3 -8955.695 10187.356 -.068 -.879 .380 X4 -742350052.412 404729622.872 -.148 -1.834 .068 X5 1518.379 6831.868 .016 .222 .824 X6 318285543.864 242136560.042 .119 1.314 .190 a. Dependent Variable: abs
Sumber   : Data Diolah, 2022
Dari tabel di atas dihasilkan output Sig. seluruh variabel bebas menghasilkan output > 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda

## Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -26354.723 5713.239 -4.613 .000 X1 1.222 .138 .387 8.872 .000 X2 12631.840 3001.082 .185 4.209 .000 X3 .190 .075 .097 2.534 .012 X4 -2108.406 2973.316 -.029 -.709 .479 X5 -.078 .050 -.054 -1.547 .123 X6 19157.821 1778.838 .488  10.770 .000
a. Dependent Variable: Y Sumber  : Data Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  yang  dapat  digunakan untuk  memprediksi  Tindak  Lanjut  Hasil  Rekomendasi  Pemeriksaan  pada  Badan  Pemeriksa Keuangan Pulau Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
TLHRP = β0 + β1KP + β2TPD + + β3KPP + β4MJKD + β5P_DPRD + Β6K_APIP+e TLHRP  =  -26354.723  +  1.222  (X1)  +  12631.840  (X2)  +  0.190  (X3)  +  -2108.406  (X4)  +  - 0.078 (X5)+19157.821 (X6) + e
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Uji F (Uji Simultan)
Tabel 6 Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression  188739842015.094 6  31456640335.849  108.485  .000 b Residual 60312350893.539  208 289963225.450 Total 249052192908.632  214
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X3, X1, X2
Sumber  : Data Diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  output  di  atas  menghasilkan  nilai  Sig.  0.000b  yang  artinya  <  0.05. Kemudian akan dibandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan F hitung > F tabel. Untuk F tabel = (n-k) 215-6 = 209 maka F tabel nya adalah 2.14 kemudian hasil output F hitung 108.485 maka dari itu F hitung 108.485 > F Tabel 2.14, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel  kecakapan  pemeriksa  (X1),  tipe  pemerintah  daerah  (X2),  ketergantungan  kepada pemerintah pusat (X3), masa jabatan kepala daerah (X4), pengawasan DPRD (X5), dan kapabilitas APIP (X6) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y).
Uji t (Uji Parsial)
Tabel 7 Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -26354.723 5713.239 -4.613 .000 X1 1.222 .138 .387 8.872 .000 X2 12631.840 3001.082 .185 4.209 .000 X3 .190 .075 .097 2.534 .012 X4 -2108.406 2973.316 -.029 -.709 .479 X5 -.078 .050 -.054  -1.547 .123 X6 19157.821 1778.838 .488  10.770 .000 a. Dependent Variable: Y
Sumber  : Data Diolah, 2022
Berdasarkan hasil output tabel di atas maka : (a) Untuk variabel kecakapan pemeriksa (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 8.872 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka terdapat  pengaruh  signifikan  secara  parsial  variabel  kecakapan  pemeriksa  (X1)  terhadap  tindak lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  (Y).  (b)  Untuk  variabel  tipe  pemerintah  daerah  (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 4.209 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka terdapat  pengaruh  signifikan  secara  parsial  variabel  tipe  pemerintah  daerah  (X2)  terhadap  tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (c) Untuk variabel ketergantungan terhadap pemerintah pusat (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.534 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.012 < 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel ketergantungan terhadap pemerintah pusat  (X3)  terhadap  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  (Y).  (d)  Untuk  variabel  masa jabatan kepala daerah (X4) diperoleh nilai t hitung sebesar  -0.709 < t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan  0.479  >  0.05  maka  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  parsial  variabel  masa jabatan  kepala  daerah  (X4)  terhadap  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  (Y).  (e)  Untuk variabel pengawasan DPRD (X5) diperoleh nilai t hitung sebesar -1.547 < t tabel 1.971435 dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
nilai  signifikan  0.123  >  0.05  maka  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  parsial  variabel pengawasan  DPRD  (X5)  terhadap  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  (Y).  (f)  Untuk variabel  kapabilitas  APIP  (X6)  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  10.770  >  t  tabel  1.971435  dengan nilai  signifikan  0.00  <  0.05  maka  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  parsial  variabel  kapabilitas APIP (X6) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y).
Uji Dominan
Tabel 4.11 Uji Dominan Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -26354.723 5713.239 -4.613  .000 X1 1.222 .138 .387  8.872  .000 X2 12631.840 3001.082 .185  4.209  .000 X3 .190 .075 .097  2.534  .012 X4 -2108.406 2973.316 -.029 -.709  .479 X5 -.078 .050 -.054  -1.547  .123 X6 19157.821 1778.838 .488  10.770  .000
a. Dependent Variable: Y Sumber  : Data Diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  output  uji  dominan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  dominan adalah  Kapabilitas  APIP  (X6)  karena  memiliki  nilai  Strandardized  Coefficients  Beta  paling  besar yaitu 0.488 dibandingkan dengan variabel bebas yang lain.

## PEMBAHASAN
Kecakapan  Pemeriksa,  Tipe  Pemerintah  Daerah,  Ketergantungan  Kepada  Pemerintah Daerah,  Masa  Jabatan  Kepala  Daerah,  Pengawasan  DPRD  dan  Kapabilitas  APIP  pada  Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi  Pemeriksaan.  Dalam  hal  ini  dapat  diartikan    bahwa  secara  bersama-sama  ke-enam faktor  atau  variabel  bebas  yaitu  (kecapakan  pemeriksa,  tipe  pemerintah  daerah,  ketergantungan kepada pemerintah daerah, masa jabatan kepala daerah, pengawasan DPRD dan kapabilitas APIP) tersebut mempunyai pengaruh terhadap faktor Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan atau variabel  terikatnya  (tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan).  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pipit Siti Jenar yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah  Daerah  di  Pulau  Jawa  dan  Bali  periode  tahun  2005  sampai  dengan  2015  dimana penelitian  tersebut  memperoleh  hasil  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan.
Faktor  kecakapan  pemeriksa  berpengaruh  siginifikan  secara  parsial  terhadap  tindak  lanjut hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kebupaten  dan Kota  di  Pulau  Kalimantan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  banyaknya  pemeriksa  yang  mempunyai sertifikat  profesional  maka  persentase  Tindak  Lanjut  Hasil  Rekomendasi  Pemeriksaan  akan semakin  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemeriksa  bersertifikat  profesional  yang  membuat laporan  atas  pemeriksaan  akan  menghasilkan  rekomendasi  yang  lebih  berkualitas  dan  mudah ditindaklanjuti,  sehingga  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  akan  semakin  tinggi.  Dengan  begitu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
hasil tersebut sejalan dengan hipotesis kedua. Hasil penelitian ini didukung dengan teori keagenan, pemeriksa  dapat  berperan  sebagai  pihak  yang  berfungsi  memastikan  bahwa  agen  (pemerintah daerah) telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (rakyat) melalui pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan penanganan tindak lanjut.
Faktor tipe pemerintah daerah berpengaruh siginifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kebupaten  dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan teori menurut Abdullah (dalam Suhardjanto, dkk, 2011)  tipe  pemerintahan  berpengaruh  karena  pekerja  pada  tipe  pemerintahan  kota  cenderung berasal  dari  masyarakat  yang  lebih  maju,  berpikiran  terbuka  dan  memiliki  akses  informasi  yang lebih  banyak,  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  bekerja  pada  tipe  pemerintahan  kabupaten. Selain  itu,  tipe  masyarakat  pemerintahan  kota  cenderung  memiliki  pengetahuan  yang  lebih  luas sehingga  memiliki  kontrol  sosial  yang  lebih  besar  daripada  pemerintahan  kabupaten.  Melalui kontrol  sosial  tersebut,  muncul  tuntutan  yang  gencar  dari  masyarakat  kepada  pemerintah.Tingkat penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  pemerintah  daerah  bertipe  kota  akan lebih  besar  dibandingkan  dengan  pemerintah  daerah  bertipe  kabupaten.  Penelitian  yang  dilakukan Kristiawan  (2014)  menunjukkan  tipe  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Faktor  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  berpengaruh  siginifikan  secara  parsial terhadap  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada Pemerintah Kebupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini karena hubungan antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  hal  pemberian  dana  alokasi  umum  ini  dapat  dikatakan  seperti hubungan  antara  prinsipal  dan  agen  dalam  teori  keagenan.  Pemerintah  pusat  sebagai  prinsipal memberikan dana kepada  pemerintah daerah sebagai agen. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Virgasari (dalam Renas dan Muid, 2011) dan Indararti (2011) yang mengungkapkan adanya  hubungan  antara  persentase  Dana  Alokasi  Umum  yang  diterima  dengan  kinerja  keuangan daerah hal ini mjuga dikuatkan oleh Ingram (1984 dalam Martani dan Lestiani 2012) bahwa tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  yang  tinggi  kepada  pemerintah  pusat  akan  membuat  daerah mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Virgasari  (dalam  Renas  dan  Muid  2011)  dan  Indararti  (2011)  dengan  hasil  penelitian ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  penyelesaian  tindak lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  dan  diungkapkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara persentase Dana Alokasi Umum yang diterima dengan kinerja keuangan daerah.
Faktor  masa  jabatan  kepala  daerah  tidak  berpengaruh  secara  parsial  signifikan  terhadap tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Kalimantan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Andreas  Martin  dengan  judul  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia pada  tahun  2016  di  Kota  Surakarta  yang  hasil  penelitiannya  adalah  variabel  latar  belakang pendidikan kepala daerah, masa jabatan kepala daerah, tipe pemerintah daerah dan jumlah auditor internal tidak berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
Faktor pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kebupaten  dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bani Alsya Akbar dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  Pemeriksaan  BPK  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2015  di  kota  Malang dengan  periode  2014  dan  2015  dengan  hasil  penelitiannya  adalah  hasil  uji-t  menunjukkan  bahwa secara  parsial,  kelemahan  Satuan  Pengawasan  Intern,  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  BPK.
Faktor  kapabilitas  APIP  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  tindak  lanjut  hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kebupaten dan Kota di Pulau  Kalimantan.  Hal  ini  tercantum  pada  tugas  dan  fungsi  aparat  pengawasan  intern  pemerintah sebagai  pengawas  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2018  yaitu Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi,  terhadap  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pelayanan publik dan program-program  pemerintah  yang  mana penilaian kapabilitas APIP  mempunyai tingkat level yaitu Level 1 ( Initial ), Level 2 ( Infrastructure ), Level 3 ( Integrated ), Level 4 ( Managed ), dan Level 5  ( Optomizing )  maka  jika  kapabilitas  APIP  yg  memiliki  level  tinggi  menunjukkan  telah melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dengan  maksimal  sehingga  memberi  pengaruh  besar  kepada  tugas pemerintah kabupaten dan kota salah satunya tindak lanjut rekomendasi BPK.
Faktor  kapabilitas  APIP  adalah  variabel  yang  dominan  dalam  meningkatkan  tindak  lanjut hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kebupaten  dan Kota  di  Pulau  Kalimantan.  Hal  ini  karena  kapabilitas  APIP  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Pulau Kalimantan hampir seluruhnya menggapai level 3 ( integrated ) yang mana sangat dominan diantara faktor-faktor yang lain.

## KESIMPULAN
Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini secara simultan, kecakapan pemeriksa, tipe pemerintah daerah, ketergantungan kepada pemerintah daerah, masa jabatan kepala daerah,  pengawasan  DPRD  dan  kapabilitas  APIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  tindak  lanjut hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  BPK  Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Kalimantan., sedangkan secara parsial Faktor kecakapan pemeriksa, Faktor tipe pemerintah daerah, Faktor  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat,  Faktor  kapabilitas  APIP  berpengaruh  signifikan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di BPK, namun Faktor  masa jabatan kepala daerah,  Faktor  pengawasan  DPRD  tidak  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  tindak lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  BPK  Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Kalimantan.    Dalam  penelitian  ini  Faktor  kapabilitas  APIP  adalah  variabel  yang  dominan  dalam meningkatkan  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.

## REFERENSI
Akbar,  B.A  (2015 ).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesian  Tindak  Lanjut Rekomendasi  Hasil  Pemeriksaan  BPK  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesi a.  Skripsi. Universitas Brahwijaya.
Fajri,  B.  (2015). Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia . Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  &  Abdullah,  S.  (2006). Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah . Disertasi. Skripsi Universitas Gajah Mada.
Jensen,  M.C.  &  Meckling,  W.H  (1976). Theory  of  the  Firm:  Managerial  of  Behaviour,  Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economic. Volume. 3, Nomor. 4.
Kirana,  A.S  &  Sulardi  (2020). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun  2018) .  Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen  Mutiara Madani Volume 8, Nomor 2.
Nugroho,  R.A  (2014). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan  Audit  Bpk Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  Pada  Periode  2009-2011) .  Diponegoro  Journal  of  Accounting,  Volume  3,  Nomor 4.
Nuraeni.  (2014). The  Impact  of  Local  Governments  Characteristics  to  Audit  Quality  Indonesia Perspectives. Finance and Banking Journal, Volume. 16, Nomor. 1.
Nurdiana  (2022). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Barat .  Tesis. Universitas Hasanuddin.
Noor, J (2017) cetakan 7. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Diakses dari https://books.google.co.id Puspitasari, P.S.J (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali . Skripsi Universitas Diponegoro.
Zusnita, W.A & Sule, E.T (2017). Manajer dan Perangkat Manajemen Baru . Pekbis Jurnal Volume 9, No. 2.
Setyaningrum  D.,  Gani  L.,  Martani  D.,  Kuntadi  C.  (2013). The  Effect  of  Auditor  Quality  on  the Follow-Up  of  Audit  Recommendation .  International  Research  Journal  of  Business  Studies, Vol. 6, No. 2 h. 89-104
Sugiarto, Eko (2017). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif . Skripsi dan Tesis . Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatid dan R&D. Supriyono, R.A. (2018). Akuntansi Keprilakuan . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Wa Ode & Ernie (2017). Manajer dan Perangkat Manajemen Baru . Pekbis Jurnal, Vol.9, Juli 2017 : 151-160 BPK (2022). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia . Jakarta. Diakses dari  https://www.bpk.go.id/
BPK (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 . Jakarta.
Diakses dari  https://www.bpk.go.id/ihps JDIH BPK (2022). Database Peraturan . Jakarta.
Diakses dari  https://peraturan.bpk.go.id Nisa,  A  (2022). Bukan  Tanpa  Alasan,  Ini  Penyebab  Ibu  Kota  Indonesia  Dipindahkan  Ke Kalimantan.
Diakses  dari  https://bobo.grid.id/read/083105707/bukan-tanpa-alasan-ini-penyebab-ibu- kota-indonesia-dipindahkan-ke-kalimantan?page=all Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemantauan  Tindak  Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pelaksana  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Badan Pemeriksa  Keuangan  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan Pemeriksa  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.