## Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19
Sabrina Damayanti sabrina.damayanti-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The  phenomenon  of  refusal  burial  of  covid-19  confirmed  bodies  is increasingly due to public concerns about the Covid-19 outbreak. Although it has been officially published guidelines for repatriation and burial by Kemkes, but refusing funeral bodies confirmation cases still happens. With regard to this, it is necessary to know the qualifications of  criminal  acts  related  to  the  refusal  of  burial  covid-19  confirmed bodies. The results of the study showed that that cases was qualified as a criminal act and the perpetrators held a liability in the provisions in the KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, and UU Kekarantinaan Kesehatan. This paper uses a doctrinal legal research type that is normative by using a statutory, case, and conceptual approach. Legal materials used are laws and court decisions as primary legal material then books, journals, and internet sites as secondary legal material. Keywords: Funeral Refusal; Covid-19 Bodies; Criminal Liability.

## Abstrak
Fenomena penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 semakin banyak dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus Covid-19. Meskipun telah diterbitkan secara resmi pedoman pemulasaraan dan pemakaman oleh Kementerian Kesehatan RI, namun tindakan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi masih banyak terjadi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlunya mengetahui adanya kualifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penolakan pemakaman jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  dikualifikasikan  sebagai  suatu tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam ketentuan di KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, dan  UU  Kekarantinaan  Kesehatan.  Penulisan  ini  menggunakan  tipe penelitian hukum doctrinal yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, dan situs internet sebagai bahan hukum sekunder.
Kata  Kunci: Penolakan  Pemakaman;  Jenazah  Covid-19; Pertanggungjawaban Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Sabrina Damayanti‘Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 9 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26988 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 1132 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...

## Pendahuluan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit jenis baru dengan penularan yang masif. 1 Pernyataan tersebut didukung oleh Kementerian Kesehatan dalam website -nya yang mencantumkan grafik kenaikan kasus konfirmasi Covid-19 dengan rata-rata sekitar 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen) pasien yang meninggal karena Covid-19 . 2 Dengan adanya peningkatan yang massif mengenai meninggalnya pasien Covid-19 , kemudian menimbulkan berbagai stigma negatif dari masyarakat kepada semua yang berkaitan erat dengan pasien Covid-19 seperti perlakuan  diskriminatif  khususnya  kepada  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 . 3 Bentuk stigma negatif dari masyarakat kepada jenazah kasus konfirmasi Covid-19 yaitu salah satunya tindakan masyarakat setempat untuk menolak kegiatan pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 yang menyebabkan proses pemakamannya menjadi tertunda dan menambah risiko penyebaran virus Covid-19 .
Latar  belakang  dari  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 yaitu mayoritas karena masyarakat memiliki rasa khawatir berlebih terhadap orang yang memiliki riwayat kontak dengan jenazag kasus konfirmasi dalam hal ini yaitu tenaga  kesehatan  dan  petugas  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  yang  harus ditangani secara khusus.

## Metode penelitian
Tipe penelitian ini berfokus untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu mencari adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan menganalisis tindakan
1 Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) (Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020).[11].
2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ‘Dashboard Data Kasus Covid-19 di Indone - sia’ , (Kementerian Kesehatan RI, 2020), <https://data.kemkes.go.id/covid19/index.html>, accesed 13 September 2020.
3 Annisa Rizkiayu, ‘Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminisasi Terhadap Pasien Covid-19’ , (Kompas,  2020),  < https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stig- matisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19?page=all>, accesed pada 13 September 2020.
orang telah sesuai atau tidak dengan kaidah hukum positif dan norma yag berlaku. 4
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primair dengan didukung oleh bahan hukum sekunder sebagai acuan dalam memahami bahan hukum primair mengenai isu hukum yang sedang dihadapi dalam penelitian ini. 5
Penulis  menggunakan  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan  undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan  undang-undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami seluruh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang kemudian akan membantu peneliti dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. 6 Pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara mempelajari penerapan norma-norma hukum yang sedang berlaku pada praktik dan berbagai putusan pengadilan melalui analisis dan memberi anotasi berdasarkan ratio decidendi dari majelis hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) , yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan ahli hukum yang nantinya tujuan akhirnya yaitu mendapatkan pemikiran yang menghasilkan  konsep-konsep hukum sesuai isu yang dihadapi yang membantu peneliti dalam membangun argumentasi pemecahan kasus. 7

## Konsep Tindak Pidana
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dengan  Moeljatno  yaitu  diartikan sebagai Strafbaarfeit atau perbuatan yang dilakukan seseorang dan diancam pidana oleh perundang-undangan. 8 Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2017). [47].
5 Soerjono Soekanto,[ et.,al .], Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001).[13-14].
6 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. [133].
7 ibid .[136].
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelses Pidana, Tindak Pidana, Te- ori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (PT Raja Grafindo Persada 2002).[72].

## Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 9
a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
Kalimat tersebut bermakna bahwa adanya hubungan atau kausalitas dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan hasil suatu peristiwa yang dilakukan tadi sebagai akibat. 10
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
Van Hamel membagi hak ikhwal menjadi dua bagian, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh hal ikhwal dari diri pelaku yaitu delik-delik jabatan yang terkandung dalam unsur Pasal 413 KUHP. Sedangkan contoh dari hal ikhwal dari luar diri pelaku yaitu delik delik dalam Pasal 332 KUHP. 11
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
Yaitu perbuatan tambahan yang menyebabkan akibat yang lebih perbuatan utamanya. Contohnya dalam Pasal 365 KUHP yang delik utamanya yaitu mengenai pencurian, namun akibat dari pencurian tersebut ada unsur ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’ menyebabkan peristiwa lain seperti luka atau bahkan kematian.
d.  Unsur melawan hukum yang objektif (objectif onrechtselement) ;
Unsur ini yaitu unsur lahiriyah dari seorang pelaku, yang mana unsur lahiriyah itu merupakan perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik dari suatu pasal sanksi pidana. 12 Unsur melawan hukum yang objektif terdiri atas sifat melawan hukum, kualitas si pelaku, dan hubungan kausalitas. 13 e.  Unsur melawan hukum yang subjektif (subjective onrechtselement) . Unsur ini yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 14 Atau dalam kata lain yaitu niat atau saikap batin dari pelaku. 15 Unsur melawan hukum yang subjektif terdiri atas kesengajaan atau kealpaan, maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP,  serta macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 16
Selain memperhatikan unsur-unsur di atas, penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP
9 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) (Cahaya Atma Pustaka 2016).[125].
10 Andria Jackmico Kalensang, ‘Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek)’, (2016) 5 Lex Crimen.[14].
11 Debby, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi (Skripsi pada Program Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2018).[21].
12 Hiariej, Op.Cit .[127]
13 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).[184].
14 ibid. 15 Hiariej, Loc.Cit.
16 Lamintang, Op.Cit .[10].
yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 17
Penerapan  asas  legalitas  dalam  KUHP  berlaku  mutlak  dan  kaku,  tidak  berlaku surut (nonretroaktif) , serta lebih menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku sedangkan perlindungan terhadap kepentingan dan hak korban tidak mendapat perhatian. 18 Sehingga penulis perlu melakukan klasifikasi serta menguraikan pasal- pasal mana yang unsurnya dapat memenuhi perbuatan penolakan pemakaman jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 supaya  dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu tindak pidana.
Pengaturan  Tindak  Pidana  Terkait  Penolakan  Pemakaman  Jenazah  Kasus Konfirmasi Covid-19 .
Sebagian masyarakat terutama masyarakat awam menganggap pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 . Namun apabila dilihat definisi dari kriminalisasi, yaitu berasal dari kata criminal artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa  dihukum  pidana.  Perbuatan  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda namun belum dilegislasikan secara spesifik dan komprehensif sebagai suatu delik yang memenuhi tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Beberapa Undang-undang tersebut, yaitu:

## 1. KUHP
Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 berimplikasi tindak pidana yang diatur dalam lingkup KUHP terdapat 2 (dua) delik berbeda yaitu:
a. “Perbuatan perintangan masuknya mayat ke dalam kuburan”, diatur dalam Pasal 178 KUHP dengan bunyi pasal:
17 Asep Suherman, ‘Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan’, (2020) V Bina Hukum Lingkungan.[137].
18 Asep Suherman, Loc.Cit.

## 1136 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
“Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda  paling  banyak  Rp  1.800,-  (seribu  delapan  ratus  ribu  rupiah)”. 19
Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:
• Unsur  ‘Barang  siapa’.  Pelaku  merupakan  terjemahan  dari  istilah bahasa Belanda ‘daders’ ,  yang  dalam  ketentuan  Pasal  55  KUHP  telah dikategorikan  sebagai  berikut:  (1)  yang  melakukan;  (2)  yang  menurut melakukan; (3) yang turut melakukan; dan (4) yang membujuk. 20 Adapun semua bentuk pelaku tersebut harus berwujud sebagai manusia alamiah (natuurlijke person) karena  KUHP  merupakan  terjemahan  dari  WvS- Belanda pada tahun 1886 yang mana pada era tersebut masih menganut asas societas delingquere non potest yaitu korporasi tidak dapat dipidana. 21
• Unsur ‘dengan sengaja’. Unsur ini merupakan kesalahan dengan bentuk kesengajaan. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straaf zonder schuld dan actus non facit reum nisi mens sist rea yang mana artinya yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 22 Unsur-unsur dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. 23
•  Unsur ‘merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan’. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan lahiriyah atau nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik dalam pasal ini. Namun dalam unsur pasal ini masih termasuk
19 Sanksi pidana Pasal 178 KUHP disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sehingga penulisan frasanya menjadi “… diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)”.
20 Purwoleksono, Op.Cit. [59-60]. 21 Muladi,[ et.,al ], Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga (Kencana 2012).[17].
22 Balma  Ariagana, Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa (Skripsi pada Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya).[40-41].
23 Hiariej, Op.Cit. [163].
lex generalis karena tidak dijelaskan secara tegas mengenai kualifikasi penyebab kematian dari mayat yang akan dikuburkan.
• Unsur  ‘yang  diizinkan’.  Maksud  dari  pembuat  Undang-undang menyisipkan unsur yang diizinkan yaitu pembawaan mayat harus dilakukan sesuai izin oleh aparat pemerintah atau pembawaan mayat secara patut bukanlah penguburan mayat secara gelap. 24 R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya memberi tambahan catatan atau komentar untuk terpenuhinya perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangi’ artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat tersebut tidak dapat berlangsung (verhideren) .  ‘Menyusahkan’  artinya  mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren) . 25
b. “Perbuatan  melawan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjan yang sah”, diatur dalam Pasal 212 KUHP dengan bunyi pasal:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-”. 26
Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:
•  Unsur barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, atau yang membantu pegawai negeri
24 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea 1994).[149-150].
25 ibid.
26 Sanksi pidana Pasal 212 KUHP disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Perma No. 2 Tahun 2012 sehingga penulisan frasanya menjadi “… diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)”.

## 1138 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
dalam melakukan pekerjaan yang sah, atau orang lain yang diminta pegawai negeri untuk melakukan tugas yang sah.
•  Unsur dengan kekerasan atau anaman kekerasan melawan, yakni melakukan kekerasan menurut R. Soesilo yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. 27 Perbuatan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dalam  hal ini yaitu perbuatan aktif untuk melawan pegawai negeri yang bertugas melakukan pekerjaan yang sah dalam hal ini melakukan pemakaman jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 yang mana proses pemakamannya wajib menggunakan protokol Covid-19 dan dilakukan dengan orang- orang khusus dalam hal ini yang ditugaskan oleh pemerintah. Perbuatan aktif ini mengandung delik kesengajaan yang tersirat pada tindakan memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan.
• Unsur seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah. Penulis berfokus  pada  frasa  ‘pegawai  negeri’  dalam  kalimat  tersebut.  Pegawai negeri menurut KBBI yaitu pejabat pemerintah di luar politik yang sedang melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 28 Frasa tersebut menunjukkan bahwa pasal ini kemudian hanya dapat menjerat pelaku apabila subjek target dari perbuatan aktif unsur melawan hukum objektif yang penulis sebut sebelum poin ini yaitu melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu seorang pegawai negeri yang sedang bertugas.

## 2. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular)
Penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 berimplikasi
27 Soesilo, Op.Cit. [98].
28 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI,  2020) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pegawai%20negeri> , accesed 21
Desember 2020.
tindak pidana yang diatur dalam lingkup UU Wabah Penyakit Menular terdapat pada 1 (satu) delik, yaitu Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular:
(1) B arang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya (1) satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:
•  Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini dalam hal ini yaitu UU Wabah Penyakit Menular.
•  Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Menurut D. Hazewinkel – Suringa pada hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan sebagainya. 29 Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim.
• Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa tersebut, penulis berfokus pada  1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu ‘menghalangi’, kemudian  2  (dua)  frasa  selanjutnya  yaitu  ‘pelaksanaan  penanggulangan wabah’,  dan  ‘yang  diatur  dalam  UU  Wabah  Penyakit  Menular’.  Kata ‘menghalangi’  yang  dimaksud  dari  pasal  ini  menurut  KBBI  dipersamakan dengan kata merintangi atau menutupi. 30 Kemudian apabila menurut Black’s
29 Nikmah Rosida, Op.Cit .[16].
30 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2020) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghalangi> , accesed 21 Desember 2020.

## 1140 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
Law Dictionary , menghalangi (obstruction) memiliki makna yaitu: 31
• Sesuatu yang menghambat atau memberi halangan seperti di jalan, sungai, atau maksud;
• Tindakan menghambat atau memberi halangan sesuatu seperti gangguan. Sehingga untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat  wabah”.  Untuk  membahas  frasa  selanjutnya  tidak  terlepas  dari  frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  ini”  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Wabah  Penyakit Menular  yaitu  merujuk  pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  sebagaimana  penulis sebutkan sebelumnya yang kemudia diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia. Dalam kasus ini, wabah yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus Covid-19 dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan);
Penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi Covid-19 berimpilkasi tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi:
31 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (Edisi Kedelapan 2004).[3416].
“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang- halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:
•  Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
•  Unsur Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatif-kumulatif, yaitu:
1. Melanggar  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; atau
3. Melanggar  penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  merintangi  penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau dimungkinkan juga keseluruhannya. Adapun ketentuan yang dirujuk oleh Pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:
(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

## 1142 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
Meskipun  Pasal  93  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  tidak  menyebutkan  adanya unsur  “kesengajaan”  dalam  bunyi  pasalnya,  namun  menurut  interpretasi  apabila dihubungkan pada unsur objektif selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat”.  Frasa  pasal  tersebut  yaitu  menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan yang pada intinya dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar antar negara. Sehingga dapat dikatakab bahwa perbuatan menghalang- halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan. Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis . Kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. 32
Selain kesengajaan bersyarat, dolus eventualis diartikan sebagai teori apa boleh buat ( billigend in kauf nehmen ) yang mana menurut Mezger yaitu seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka pelaku wajib memikul risikonya. 33 Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan Negara.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Penolakan  Pemakaman  Jenazah  Kasus Konnfirmasi Covid-19
Perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  dua  hal  yang berhubungan satu sama lain. Sebuah perbuatan pidana menuntut adanya
32 Hiariej, Op.Cit. [175]. 33 ibid.
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. 34 Pertanggungjawaban  pidana  bersifat  personal  atau  perorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena ini pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 35 Mengenai  siapa  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata laun seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan di dalamnya, maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dan mempunyai untus kesalahan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, begitu pula berlaku sebaliknya. 36

## Analisis Putusan Pengadilan
1.  Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt
Putusan PN Ungaran No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt secara formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, sehingga putusan bersifat sah dan berkekuatan hukum tetap. Dakwaan pada putusan ini berebntuk alternatif, yaitu melanggar pertama Pasal 214 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Atas  kasus  penolakan  pemakaman jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  pada  putusan  PN  Purwokerto  No.  113/ Pid.B/2020/Pn.Pwt, para terdakwa dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa  merupakan  termasuk  dalam  klasifikasi  unsur-unsur  delik  dalam  Pasal 214  ayat  (1)  KUHP.  Diketahui  fakta  hukum  dalam  persidangan,  para  terdakwa
34 Affan Ferdian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktek Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Karena Kelalaian , (Skripsi pada Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016).[67].
35 Reka Bagus Wicaksono, Trial By The Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik, (Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2012).[42].
36 Roesla Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Aksara Baru 1983).
[75].

## 1144 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
melakukan perbuatan aktif berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas pemakaman yang melaksanakan tugas yang sah atas permintaan pejabat dalam hal ini yaitu direktur RSUD Prof. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan khusus berupa  pemulasaraan  hingga  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 214 ayat (1) KUHP berupa menghadang dan menghalangi sehingga membuat tertahannya mobil ambulan dengan cara meletakkan beton di tengah jalan, kemudian melempari dengan kayu bambu kepada petugas pemakaman sehingga menghalangi kembalinya mobil ambulan ke RS Margono untuk dilakukan disinfektan yang dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan para petugas karena kecapekan dan berakibat turunnya daya tahan tubuh. Hal tersebut kemudian membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terkualifikasi dalam menghalangi proses penanganan Covid-19 ditengah mewabahnya pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.
Dalam keadaan tersebut pada diri para terdakwa menimbulkan bahwa, mereka patut menyadari sepenuhnya dengan perbuatan aktif yang mereka lakukan secara bersama-sama untuk melawan petugas pemakaman, sedangkan telah jelas bahwa petugas pemakaman membawa surat tugas yang sah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini yaitu KUHP. Hal tersebut erat kaitannya dengan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan dan kealpaan, yang mana kurangnya penduga-dugaan atau dapat dikategorikan kurangnya kehati- hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Kealpaan juga mengandung unsur-unsur adanya tindak pidana dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga kedua  bentuk  kesalahan  yang  diancam  pidana.  Hukum  pidana  tidak  melindungi orang yang “kurang hati-hati” yaitu pelaku tidak teliti saat melakukan perbuatan pencegahan yang nyata dan “kurang penduga-duga” yaitu dengan sadar atau tidak sadar bahwa ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. 37 Hakim
37 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. [74].
tidak melihat adanya hal-hal yang menghapus kesalahan sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Ung
Putusan PN Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Ung secara formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, sehingga putusan bersifat sah dan berkekuatan hukum tetap. Dakwaan pada putusan ini berebntuk gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan kesatu primair Pasal 214 KUHP subsidiair Pasal 212 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas kasus penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi  Covid-19  pada  putusan  PN  Ungaran  No.  76/Pid.Sus/2020/Pn.Ung, para terdakwa dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan termasuk dalam klasifikasi unsur-unsur delik dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair kedua dengan bunyi pasal “dengan sengaja turut serta menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit”. Diketahui fakta hukum dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan aktif berupa  melontarkan  kalimat  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi covid-19  secara  terang-terangan  sehingga  membuat  keadaan  menjadi  tertunda, menyusahkan atau mengganggu pelaksanaaan penanganan jenazah dalam hal ini yaitu proses pemakaman. Berdasarkan hal tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 14 ayat (1) Jo.
Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena telah berakibat gagalnya kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19  di  tempat  yang  telah  ditentukan.  Hal  tersebut  kemudian  membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terkualifikasi dalam menghalangi  proses  penanganan  Covid-19  ditengah  mewabahnya  pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.

## 1146 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
Dalam keadaan tersebut pada diri para terdakwa menimbulkan bahwa, mereka patut menyadari sepenuhnya dengan perbuatan aktif yang mereka lakukan secara bersama-sama untuk menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khsusunya dalam penanganan jenazah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang dalam hal ini yaitu UU Wabah Penyakit Menular. Hal tersebut erat kaitannya dengan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan dan kealpaan, yang mana kurangnya penduga-dugaan atau dapat dikategorikan kurangnya kehati- hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Kealpaan juga mengandung unsur-unsur adanya tindak pidana dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga kedua  bentuk  kesalahan  yang  diancam  pidana.  Hukum  pidana  tidak  melindungi orang yang “kurang hati-hati” yaitu pelaku tidak teliti saat melakukan perbuatan pencegahan yang nyata dan “kurang penduga-duga” yaitu dengan sadar atau tidak sadar bahwa ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. 38 Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menghapus kesalahan sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms
Putusan PN Banyumas No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, sehingga putusan bersifat sah dan berkekuatan hukum tetap. Dakwaan pada putusan ini berebntuk gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan pertama  primair  Pasal  214  KUHP  subsidiair  Pasal  212  KUHP  atau  kedua  Pasal 14  ayat  (1)  UU Wabah  Penyakit  Menular Juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Atas kasus penolakan pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  pada  putusan  PN  Banyumas No.  59/Pid.B/2020/Pn.Bms,  terdakwa  dinyatakan  bersalah  atas  semua  tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa  termasuk  dalam  klasifikasi  unsur-unsur  delik  dalam  Pasal  14  ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penakit Menular dengan bunyi pasal
“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal  penanganan  jenazah  akibat  wabah  penyakit”.  Diketahui  fakta  hukum  dalam persidangan, terdakwa melakukan perbuatan aktif berupa melontarkan kalimat penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi covid-19 secara terang-terangan dan memerintahkan untuk berhenti memakamkan sehingga membuat keadaan menjadi tertunda, menyusahkan atau mengganggu pelaksanaaan penanganan jenazah dalam hal ini yaitu proses pemakaman dan makam akhirnya dibongkar untuk dipindah jenazahnya ke tempat pemakaman lain. Berdasarkan hal tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penakit Menular karena telah berakibat  gagalnya  kegiatan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  di tempat yang telah ditentukan. Hal tersebut kemudian membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terkualifikasi dalam menghalangi proses penanganan Covid-19 ditengah mewabahnya pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.
Dalam keadaan tersebut pada diri para terdakwa menimbulkan bahwa, mereka patut menyadari sepenuhnya dengan perbuatan aktif yang mereka lakukan secara bersama-sama untuk menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khsusunya dalam penanganan jenazah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang dalam hal ini yaitu UU Wabah Penyakit Menular. Hal tersebut erat kaitannya dengan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan dan kealpaan, yang mana kurangnya penduga-dugaan atau dapat dikategorikan kurangnya kehati- hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Kealpaan juga mengandung unsur-unsur adanya tindak pidana dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga kedua  bentuk  kesalahan  yang  diancam  pidana.  Hukum  pidana  tidak  melindungi orang yang “kurang hati-hati” yaitu pelaku tidak teliti saat melakukan perbuatan pencegahan yang nyata dan “kurang penduga-duga” yaitu dengan sadar atau tidak sadar bahwa ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. 39 Hakim
39 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. [74].

## 1148 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...
tidak melihat adanya hal-hal yang menghapus kesalahan sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Kesimpulan
Perbuatan  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19 termasuk dalam tindak pidana dan pelakuknya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Dalam KUHP, unsur- unsur Pasal 178 dan Pasal 212 KUHP (berikut Pasal 214 KUHP apabila pelaku lebih dari 1(satu)). Sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan  dan/atau  UU  Wabah  Penyakit  Menular.  Pada  UU  Kekarantinaan Kesehatan perbuatan terdakwa dalam menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikenakan dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan sedangkan pada UU Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular.
Mengenai dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

## Daftar Bacaan Buku
Ad ami  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (PT Raja Grafindo Persada 2002).
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (Edisi Kedelapan 2004).
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) (Cahaya Atma Pustaka 2016).
Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
Disease (Covid-19) (Kementerian  Kesehatan  RI  Direktorat  Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020).
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).
Muladi,[ et.,al ], Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga (Kencana 2012).
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia  Group 2017).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea 1994).
Roesla Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Aksara Baru 1983).
Soerjono Soekanto,[ et.,al .], Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001).

## Skripsi
Affan Ferdian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktek Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Karena Kelalaian (Skripsi  pada  Program  Sarjana  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 2016).
Balma Ariagana, Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa (Skripsi  pada Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya).
Debby, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi (Skripsi  pada  Program  Sarjana  Universitas Atmajaya Yogyakarta 2018).
Reka  Bagus  Wicaksono, Trial  By  The  Press  Yang  Mengakibatkan  Pencemaran Nama Baik (Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga 2012).

## Jur nal
Andria Jackmico Kalensang, ‘Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek)’, (2016) 5 Lex Crimen.
Asep  Suherman,  ‘Esensi  Asas  Legalitas  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Lingkungan’, (2020) V Bina Hukum Lingkungan.

## 1150 Sabrina Damayanti: Aspek Pidana Penolakan...

## Laman
Annisa Rizkiayu, ‘Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminisasi Terhadap Pasien  Covid-19’ , (Kompas,  2020),  < https://www.kompas.com/tren/ read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi- terhadap-pasien-covid-19?page=all>, accesed pada 13 September 2020.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ‘Dashboard Data Kasus Covid-19 di Indonesia’ , (Kementerian  Kesehatan  RI,  2020),  < https://data.kemkes.go.id/ covid19/index.html>, accesed 13 September 2020.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI,  2020) < https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ pegawai%20negeri> , accesed 21 Desember 2020.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI  2020),  <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghalangi> , accesed 21 Desember 2020.