## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
Desak Putu Oka Hari Parwati
Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia
Correspondence Email: emailaddress@gmail.com

## Abstract
This study took the title "Implementation of the Functions of the Bali DPRD in Accelerating the Handling of the  Covid-19  Pandemic"  against  the  background  of  the  Covid-19  Pandemic  that  hit  the  world,  including Indonesia.  The  Covid-19  pandemic  brings  many  problems,  therefore  all  elements  of  the  nation  have  a responsibility to overcome them, including the Regional Legislative Council of Bali Provincial (DPRD) as the organizer of government in the region. The DPRD has a very important role in accelerating the handling of the  Covid-19 pandemic.  As  is  well  known,  DPRD  has  a  very  vital  function,  namely  the legislative  function, budget function, and supervisory function. The purpose of this study is to analyze, understand, and evaluate the  extent  to  which  the  function  of  the  Bali  Provincial  DPRD  in  accelerating  the  handling  of  the  Covid-19 pandemic, as well as to analyze, understand, and evaluate the factors that hinder and encourage the function of the  DPRD in accelerating the  handling of the  Covid-19 pandemic. The  method used in data collection is observation  and  interviews,  and  supported  by  literature  study.  In  processing  data  through  several  stages, namely:  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions  and  verification.  The results of the study show that the implementation of the function of the Bali Provincial DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic has gone well. This can be seen from the legislative function through a letter  of  recommendation  from  the  Bali  Provincial  DPRD  to  the  Governor  of  Bali  to  immediately  issue regulations for handling the Covid-19 pandemic; budget function with the approval of budget refocusing and reallocation; and the supervisory function through field supervision activities as well as working visits carried out by each commission.
Keywords: implementation; function of regional legislative council; covid-19 pandemic

## Abstrak
Penelitian  ini  mengambil  judul  “Implementasi  Fungsi  DPRD  Bali  Dalam  Percepatan  Pengangan  Pandemi Covid - 19”  dilatarbelakangi  oleh  terjadinya  Pandemi  Covid - 19  yang  melanda  dunia  termasuk  Indonesia. Pandemi Covid - 19 membawa banyak permasalahan, oleh karena itu semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab  untuk  mengatasinya,  termasuk  DPRD  Provinsi  Bali  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  di  daerah. DPRD memiliki peranan yang sangat penting dalam percepatan penanganan pandemi covid - 19. Sebagaimana diketahui  DPRD  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi sejauh mana fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  percepatan  penanganan  pandemi  covid - 19,  serta  untuk  menganalisis, memahami,  dan  mengevaluasi  faktor - faktor  yang  menjadi  penghambat  dan  pendorong  fungsi  DPRD  dalam percepatan  penanganan  pandemi  covid - 19.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah observasi  dan  wawancara,  serta  didukung  studi  pustaka.  Dalam  pengolahan  data  melalui  beberapa  tahapan, yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  percepatan  penanganan pandemi  covid - 19  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  fungsi  legislasi  melalui  surat rekomendasi  DPRD  Provinsi  Bali  Kepada  Gubernur  Bali  untuk  segera  mengeluarkan  regulasi  penanganan pandemi  covid - 19;  fungsi  anggaran  dengan  disetujuinya  refocusing  dan  realokasi  anggaran;  dan  fungsi Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2981-2378, E-ISSN 2180-1971, CC-BY-SA 4.0 License,
How  to  Cite : Parwati, D. P. O. H. (2022). Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi  Covid - 19. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  7(2):  104-113.  DOI: https://doi.org/10.22225/ pi.7.2.2022.104 - 113
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 105 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pengawasan melalui kegiatan pegawasan lapangan serta kunjungan kerja yang dilakukan oleh masing - masing komisi.
Kata Kunci: implementasi; fungsi dpr d; pandemi covid - 19

## 1.  Pendahuluan
Pandemi  COVID - 19  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  pandemi  penyakit  Corona Virus  2019  (COVID - 19)  yang  sedang  mewabah  di  seluruh  dunia.  Pandemi  berjangkit serempak  di  mana - mana  atau  meliputi  geografi  yang  luas.  Menurut W orld  Health Organization (WHO)  (2019)  mengungkapkan  bahwa  pandemi  sebagai  situasi  ketika populasi  seluruh  dunia  memiliki  kemungkinan  akan  terkena  infeksi  suatu  penyakit  dan berpotensi  sebagian  dari  mereka  akan  jatuh  sakit.  Pandemi  Covid - 19  ini  disebabkan  oleh corona  virus  sindrom  pernapasan  akut  berat  2  (SARS - CoV - 2).  Sejak  diumumkan  pertama kali oleh Presiden Joko Widodo  (Jokowi) pada 2 Maret  2020 silam  hingga saat  ini, kasus penyebaran virus yang pertama kali disebut menyebar di Wuhan China belum menunjukkan tanda - tanda  akan  berhenti.  Bahkan  beberapa  hari  terakhir,  kasusnya  semakin  melonjak, berdampak  terhadap  lumpuhnya  perekonomian  Indonesia.  Agar  bisa  mengendalikan perebakan virus corona dan memulihkan perekonomian nasional lebih cepat, Presiden Joko Widodo  membentuk  Komite  Penanganan  Covid - 19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional. Pembentukan  komite  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  82  Tahun 2020.
Guna  menindaklanjuti  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020,  Menteri  Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan  COVID - 19  di  daerah.  Hal  ini  tertuang  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020.  Pembentukan  Satgas  Penanganan  Covid - 19  di  daerah  diharapkan  mampu menyelesaikan  permasalahan  pelaksanaan  kebijakan  strategis  yang  berkaitan  dengan penanganan  COVID - 19.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  surat  edaran  Menteri  Dalam  Negeri tersebut  Gubernur  Bali  mengeluarkan  keputusan  gubernur  no  441/04 - G/HK/2020  tentang pembentukan Satgas penanganan Covid - 19 di Provinsi Bali. Untuk susunan keanggotaannya Gubernur  Bali  sebagai  Ketua  Satgas,  Wakil  Ketua  1,2,3  masing - masing  Pangdam  IX/ Udayana, Kapolda Bali dan Wakil Gubernur Bali, serta Sekda Provinsi Bali sebagai Ketua Harian.
Pemerintah  telah  mengeluarkan stimulus untuk  menjaga  masyarakat  dan perekonomian  melalui  Perpu  No.  1/2020  dan  Perpres  No.  54/2020.  Namun  seiring perubahan dampak Covid - 19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Kabupaten  (Pemda)  melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid - 19. Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman  yang  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri  Keuangan  Nomor  119/2813/SJ  dan  117/KMK.07/2020  tentang  Percepatan Penyesuaian  APBD  Tahun  2020  Dalam  Rangka  Penanganan  Covid - 19,  serta  Pengamanan Daya  Beli  Masyarakat  dan  Perekonomian  Nasional  (SKB  Mendagri  dan  Menkeu),  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  35/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa  TA  2020  Dalam  Rangka  Penanganan  Pandemi  Covid - 19  dan/atau Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  (PMK  No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD)  dan  selanjutnya  wajib  disampaikan  kepada  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian Dalam Negeri.
Upaya memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/ penanganan Covid - 19, maka sesuai  ketentuan  PMK  No.35/PMK.07/2020  Pemda  yang  tidak  memenuhi  ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/ atau DBH - nya. Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak Pandemi Covid - 19, pemerintah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 106 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama, Refocusing Anggaran  Kementrian/  Lembaga  dan  pemerintah  daerah  (Pemda)  untuk  percepatan penanganan Covid - 19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus  Tugas  Covid - 19.  Ketiga,  penghematan  belanja  Kementrian/  Lembaga  dan meningkatkan  efisiensi  belanja  untuk  mendukung  proses  penanganan  dan  dampak  Covid - 19.
DPRD  sebagai  representasi  rakyat,  mempunyai  fungsi  Pembentukan  Peraturan Daerah,  mempunyai  hak  interpelasi,  angket  dan  menyatakan  pendapat  sedangkan  anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan  pendapat,  memilih  dan  dipilih,  membela  diri,  imunitas,  mengikuti  orientasi  dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dan  DPRD  merupakan  hubungan  kerja  yang  kedudukannya  setara  dan  bersifat  kemitraan. Ini  bermakna  bahwa  keduanya,  yaitu  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  memiliki  kedudukan yang sama dan sejajar. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi keduanya secara bersama - sama  membuat  Peraturan  Daerah  termasuk  pembuatan  kebijakan  APBD.  Ini  berarti keduanya  memiliki  hubungan  yang  saling  mendukung,  bukan  merupakan  lawan  atau pesaing satu sama lainnya.
Hubungan  peranan  DPRD  dalam  penanganan  penyelesaian  Pandemi  Covid - 19 berkaitan  dengan  problematika  di  mana  sampai  saat  ini  pandemi  Covid - 19  masih berlangsung, maka dari itu, optimalisasi  peran dan fungsi  DPRD sangat  diperlukan dalam penanganan  Covid - 19  yang  terarah  dan  terencana  oleh  pemerintah  provinsi.  Baik  dari  sisi regulasi, penggunaan anggaran, maupun pengawasan pelaksanaan. Dilihat dari sisi legislasi, DPRD  harus  memastikan  bahwa  ketentuan  yang  dibuat  benar - benar  menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, begitu juga dari sisi anggaran serta memastikan seluruh regulasi  dan  program  penanganan  Covid - 19  efektif  dan  tepat  sasaran  melalui  fungsi pengawasan. Maka dari penjabaran di atas, ada ketertarikan meneliti tentang Implementasi Fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  Dalam  Percepatan  Penanganan  Pandemi  Covid - 19.  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi fungsi, anggaran, dan pengawasan  DPRD  dalam  percepatan  penanganan  pandemi  covid - 19?;  (2)  Faktor - faktor apakah  yang  menjadi  pendorong  dan  penghambat  fungsi  DPRD  dalam  percepatan penanganan  pandemi  covid - 19?.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui,  memahami, menganalisis  dan  mengevaluasi  sejauh  mana  fungsi  legislasi  DPRD  dalam  percepatan penanganan  Pandemi  Covid - 19  serta  mengidentifikasi  faktor - faktor  yang  menjadi pengahambat dan pendorong.

## 2.  Konsep dan Teori

## Implementasi
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Menurut  Nurdin  Usman,  implementasi  adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Budi  Winarno,  2008:146 - 147)  mendefinisikan implementasi  kebijakan  publik  sebagai  tindakan - tindakan  dalam  keputusan - keputusan sebelumnya.  Tindakan - tindakan  ini  mencakup  usaha - usaha  untuk  mengubah  keputusan - keputusan  menjadi  tindakan - tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun dalam  rangka  melanjutkan  usaha - usaha  untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan.
Edward  III  dikutip  dari  Leo  Agustino  (2012)  menamakan  model  implementasi kebijakan  publiknya  dengan  Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation.  Dalam pendekatan  yang  diteoremakan  oleh  Edward  III,  terdapat  empat  variabel  yang  sangat
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 107 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu:  (1)  komunikasi,  (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
Komunikasi; Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang  akan  mereka kerjakan  dapat  berjalan  bila  komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehinga  setiap  kepurusan kebijakan  dan  peraturan  implementasi  harus  ditrasmisikan  (atau  dikomunikasikan)  kepada bagian personalia  yang tepat.  Terdapat  tiga indikator  yang dapat  dipakai  dalam mengukur keberhsilan variable komunikasi yaitu: (1) Transmisi; (2) Kejelasan; dan (3) Konsistensi
Sumberdaya;  merupakan  hal  penting  lainya  mengimplementasikan  suatu  kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.
Disposisi;  sikap  dari  pelaksana  adalah  faktor  penting  ketiga  dalam  pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakanya,  sehingga  dalam praktiknya tidak terjadi bias.
Struktur Birokrasi; terdapat dua karakteristi yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi  kearah  yang  lebih  baik,  adalah:  melakukan  Standar  Operating Prosedures  (SOP)  dan  melaksanakan  Fragmentasi.  SOP  adalah  suatu  kegiatan  rutin  yang memungkinkan  para  pegawai  (atau  pelaksana  kebijakan)  untuk  melaksanakan  kegiatan - kegiatanya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi  adalah  upaya  penyebawan  tanggungjawab  kegiatan - kegiatan  atau  aktivitas - aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## Fungsi DPRD
Yang  dimagsud  dengan  Fungsi adalah  gambaran  peran  yang  ideal  sebagai  patokan mengerjakan sesuatu sesuai  tatanan tertentu.Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah provinsi (disingkat DPRD  provinsi)  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri  atas  anggota  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum.  DPRD  provinsi  mempunyai  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan  yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

## Pandemi Covid-19
Percepatan  penanggulangan  disini  mempunyai  arti  upaya  mencegah  dan menanggulangi secara  cepat,  sedangkan  pandemic  covid  19  adalah  peristiwa menyebarnya Penyakit  koronavirus  2019 (Bahasa  Inggris: Coronavirus  disease  2019 , disingkat Covid-19 )  di  seluruh  dunia  untuk  semua  Negara.  Penyakit  ini  disebabkan oleh koronavirus jenis  baru  yang  diberi  nama SARS - CoV - 2.  Jadi  percepatan  penangan pandemic vovid 19 disini mempunyai arti upaya mencegah dan menanggulangi secara cepat penyebaran penyakit corona virus 2019.

## 3.  Metode
Penelitian  ini  berlokasi  pada  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi  Bali.  Pendekatan  penelitian  melalui  deskriptif  kualitatif  terkait  dengan  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  percepatan  penanganan pandemi  covid - 19.  Adapun  jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  sumber  data  primer  maupun  sekunder.  Teknik  penentuan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan jumlah informan yang telah ditentukan berdasarkan kreteria dan pertimbangan sebanyak 10 orang. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  diantaranya:  pengumpulan  data,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 108 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## Impementasi Fungsi DPRD
Implementasi Fungsi DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid - 19 di Bali dapat  dijabarkan  sesuai  dengan  fungsi  yang  dimiliki  oleh  DPRD  yaitu  fungsi  legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

## Fungsi Legislatif
Fungsi  legislasi  yang  dimiliki  oleh  DPRD  adalah  fungsi  dalam  pembuatan  undang - undang.  Dalam  menjalankan  fungsinya  membuat  undang - undang,  fungsi  legislasi  juga sejalan  dengan  fungsi - fungsi  yang  lain  yaitu  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan. Fungsi  anggaran  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  fungsi  legislasi  karena  untuk  menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  harus  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah terlebih dahulu. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi didasarkam atas: perintah  peraturan  perundang - undangan  yang  lebih  tinggi,  rencana  pembangunan  daerah, penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  aspirasi  masyarakat  daerah. Penjabaran implementasi fungsi legislatif dijabarkan melalui Teori Edward III.
Hasil  penelitan  menunjukkan  bahwa  komunikasi  internal  maupun  komunikasi eksternal  sudah  berjalan  dengan  baik  ini  bisa  dilihat  dari  komunikasi  yang  dilakukan  dari sebelum terbitnya surat rekomendasi sampai dihasilkannya surat rekomendasi DPRD sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian dan surat rekomendasi DPRD  segera  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya  peraturan  Gubernur  dan  surat  edaran Gubernur guna mempercepat penanganan Pandemi Covid - 19.
Sumberdaya  manusia  telah  memadai,  terlihat  dari  kuantitas  anggota  Bapemperda sebanyak 13 orang dan didukung oleh 3 orang kelompok ahli yang mempunyai kemampuan di bidang legislasi. Selain itu kualitas sumberdaya juga ditingkatkan melalui Bimtek dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Pilihan. Akan tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD Provinsi  Bali  belum  memadai  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  DPRD  Provinsi  Bali khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
Disposisi  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  keinginan  atau  kesepakatan  di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam  Implementasi  fungsi  legislasi  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  percepatan  penanganan Pandemi  Covid - 19,  penetapan  anggota  Bapemperda  berdasarkan  Peraturan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Bali,  Nomor  1  Tahun  2019.  Anggota  DPRD  yang duduk sebagai anggota Bapemperda adalah anggota yang mempunyai kemampuan dibidang tersebut  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  secara  maksimal  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki.  Selain  pengangkatan  birokrat,  insentif  juga  menjadi  indikator yang mempengaruhi disposisi pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan. Insentif ini kemudian bisa memberikan dorongan untuk implementator dalam melaksanakan kebijakan lebih  baik.  Dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi,  anggota  DPRD  Provinsi  Bali  tidak memperoleh  insentif,  karena  fungsi  legislasi  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  dari Anggota DPRD Provinsi Bali.
Struktur  Birokrasi  mempunyai  dampak  terhadap  penerapan  kebijakan  dalam  arti bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan.  Pedoman  terkait  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  kemudian  dikenal  dengan Standar  Operating  Prosedures (SOP),  SOP  ini  di  pandang  sangat  perlu  untuk  ditetapkan dalam sebuah kebijakan sebagai patokan serta batasan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau  saat  nanti  ditemukan  permasalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  atau  program.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 109 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen menunjukan bahwa prosedur operasi standar dalam bentuk  petunjuk  pelaksana,  petunjuk  teknis,  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  sudah  ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD khususnya tentang fungsi  legislasi  DPRD  Provinsi  Bali.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  dapat  dikatakan bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak ada masalah karena semua sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2019.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  koordinasi  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi dalam  percepatan  penanganan  Pandemi  Covid - 19  antar  DPRD  provinsi  Bali  dengan Pemerintah  Provinsi  Bali  sudah  berjalan  dengan  baik.  Dimana  dengan  keluarnya  surat rekomendasi  dari  DPRD  Provinsi  Bali  sudah  langsung  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah Provinsi Bali.

## Fungsi Anggaran
Fungsi  kedua  yang  merupakan  fungsi  utama  dari  DPRD  adalah  fungsi  anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan  juga  pendapatan  daerah.  Hal  ini  dilaksanakan  untuk  membahas  dan juga  memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Di masa Pandemi  Covid - 19  ini  Presiden  mengeluarkan  instruksi  presiden  nomor  4  tahun  2020 tentang refocusing kegiatan,  realokasi  anggaran,  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam rangka  percepatan  penanganan  Covid - 19.  Dalam  memberikan  kepastian  dan  kekuatan hukum dalam setiap kebijakan keuangan yang diambil serta dalam menyikapi situasi yang telah  dianggap  memenuhi  unsur  kegentingan,  memaksa  Presiden  mengeluarkan  stimulus untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari sisi kesehatan dan perekonomian nasional, melalui Perpu No. 1 tahun 2020 yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Dalam pasal 3 nya dijelaskan  bahwa  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  dengan memeberikan  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  refocusing  dan  realokasi anggaran.
Berdasarkan  hasil  komunikasi  internal  antar  anggota  dewan  maupun  komunikasi eksternal  dengan  eksekutif  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan disetujuinya refocusing dan  realokasi  anggaran  mendahului  anggaran  perubahan, sebagaimana  yang  sudah  disampaikan  di  atas  ada  sedikit  perbedaan  pendapat  di  antara anggota dewan tentang realokasi anggaran tersebut. Dengan kejelasan penyampaian tujuan dari refocusing ,  akhirnya  disetujui  untuk  merealokasi  dan  merefocusing  anggaran mendahului anggaran perubahan guna percepatan penanganan Pandemi Covid - 19.
Sumber  daya  manusia  DPRD  Provinsi  Bali  khususnya  di  bidang  anggaran  sudah lengkap dan memadai. Hal ini bisa dilihat dari mereka yang duduk di badan anggaran adalah anggota dewan yang ditujuk oleh fraksi masing - masing yang memahami tentang tata kelola anggaran daerah.
Di  samping  itu  anggota  DPRD  Provinsi  Bali  sudah  rutin  melaksanakan  Bimbingan Teknis  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  yang  diadakan  oleh  Lembaga Pendidikan Tinggi pilihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam  melaksanakan  fungsinya.  juga  didukung  oleh  3  orang  kelompok  ahli  yang mempunyai  kemampuan  di  bidang  anggaran  guna  memperlancar  tugas  anggota  DPRD Provinsi  Bali.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  ditemukan  bahwa  sarana  dan prasarana  untuk  fungsi  anggaran  DPRD  Provinsi  Bali  tidak  memadai  di  mana  anggota badan  anggaran  tidak  memiliki  ruang  tersendiri  begitu  juga  dengan  ruang  rapat.  Dimana idealnya  Badan  Anggaran  seharusnya  memiliki  ruang  kerja  dan  ruang  rapat  tersendiri, namun  kenyataannya  rapat  pembahasan  anggaran  masih  mempergunakan  ruangan  rapat gabungan.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam Implementasi fungsi Anggaran DPRD Provinsi  Bali dalam percepatan penanganan Pandemi Covid - 19, penetapan anggota  Badan Anggaran berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 110 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun 2019. Anggota DPRD yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing - masing  fraksi  dengan  mempertimbangkan  keanggotaannya  dalam  fraksi  dimana anggota  yang  diusulkan  mempunyai  kemampuan  di  bidang  anggaran  dan  memahami tentang  tata  kelola  anggaran  daerah  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  secara maksimal  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki.  Keanggotaan  Badan  Anggaran  di tetapkan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali. Selain pengangkatan birokrat, insentif juga menjadi indikator yang mempengaruhi disposisi pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan. Insentif merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu sebagai hasil  jerih  payah  implementator  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan.  Insentif  ini, kemudian bisa memberikan dorongan untuk implementator dalam melaksanakan kebijakan lebih baik. Kemudian dalam melaksanakan fungsi Anggaran, anggota DPRD Provinsi Bali tidak memperoleh insentif, karena fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas pokok dari Anggota DPRD Provinsi Bali.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  dokumen  menunjukkan  bahwa  prosedur  operasi standar  dalam  bentuk  petunjuk  pelaksana,  petunjuk  teknis,  dalam  pelaksanaan  fungsi Anggaran sudah ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD khususnya tentang fungsi Anggaran DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian di lapangan dapat  dikatakan  bahwa  selama  ini  SOP  dalam  melaksanakan  fungsi  Anggaran  tidak  ada masalah, karena semua sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2019. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi Anggaran, DPRD Provinsi Bali perlu berkoordinasi dengan eksekutif/pemerintah Provinsi Bali. Dalam pelaksaan fungsi anggaran peran  anggota  dewan  dan  pemerintah  Provinsi  sangat  penting.  Kedua  kelembagaan  ini memiliki jalur koordinasi untuk  melaksanakan fungsi  anggaran. Adapun struktur birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah.

## Fungsi Pengawasan
Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi  legislasi  dan  anggaran.  Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  DPRD  memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintah oleh kepala daerah agar dapat terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang - undangan.  Pentingnya pengawasan  untuk  mencegah  penyimpangan  tugas  pemerintahan  dari  apa  yang  telah digariskan  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan  yang  disengaja  maupun  yang  tidak disengaja.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  didapatkan  bahwa  komunikasi  yang  disampaikan apakah itu internal maupun eksternal sudah jelas dan konsisten. Konsistensi ini bisa dilihat dengan  berjalannya  fungsi  pengawasan  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  rangka  percepatan penanganan  Pandemi  Covid - 19  dan  sudah  mendapatkan  hasil  dan  dimuat  dalam  laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Bali. Wujud laporan yang dihasilkan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing - masing komisi dalam mengawasi percepatan penanganan Pandemi Covid - 19 sesuai dengan bidang tugasnya.
Sumberdaya  manusia  secara  kuantitas  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasa  cukup memadai  sejumlah  51  orang.  Kualitas  sumberdaya  juga  telah  sesuai  dengan  tugas  serta kemampuannya.  Selain  itu  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sudah  rutin melaksanakan  Bimbingan  Teknis  yang  diadakan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Tinggi.    Di samping itu anggota DPRD Provinsi Bali juga didukung oleh 3 orang kelompok ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang ditangani oleh masing - masing komisi guna memperlancar  tugas  dan  fungsi  anggota  DPRD  Provinsi  Bali.  sarana  dan  prasarana  untuk fungsi pengawasan masih belum memadai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  bahwa  dalam  implementasi  fungsi Pengawasan  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  Percepatan  Penanganan  Pandemi  Covid - 19, penetapan  anggota  masing - masing  Komisi  berdasarkan  Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Bali,  Nomor  1  Tahun  2019.  Anggota  DPRD  yang  duduk  sebagai
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 111 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
anggota  komisi  diusulkan  oleh  masing - masing  fraksi  dengan  mempertimbangkan keanggotaannya dalam fraksi, serta anggota yang diusulkan dinilai mempunyai kemampuan di  bidang  yang sesuai dengan bidang  yang ditangani oleh masing - masing komisi.  Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keanggotaan masing - masing komisi ditetapkan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi  Bali.  Selain  pengangkatan  birokrat,  insentif  juga  menjadi  indikator  yang mempengaruhi  disposisi  pelaksana  dalam  implementasi  sebuah  kebijakan.  Insentif  yang diterima  berupa  uang  harian  berupa  uang  saku,  uang  makan,  dan  transportasi  lokal,  serta biaya penginapan ( real cost ) apabila kunjungan kerja memerlukan waktu lebih dari sehari Berdasarkan  hasil  penelusuran  dokumen  menunjukkan  bahwa  prosedur  operasi standar  dalam  bentuk  petunjuk  pelaksana,  petunjuk  teknis,  dalam  pelaksanaan  fungsi Pengawasan  sudah  ada  dalam  peraturan  DPRD  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  tata  tertib DPRD, khususnya tentang fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian di lapangan dapat  dikatakan bahwa selama ini SOP  dalam melaksanakan fungsi  Pengawasan tidak  ada  masalah  karena  semua  sudah  tertuang  dalam  Peraturan  DPRD  Provinsi  Bali Nomor  1  tahun  2019.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  fungsi  Pengawasan,  DPRD Provinsi Bali perlu berkoordinasi dengan eksekutif/pemerintah dari tingkat pemerintah desa sampai  Provinsi  serta  dengan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  peran anggota  dewan  dan  eksekutif  serta  masyarakat  sangat  penting.  Semua  kelembagaan  ini memiliki jalur koordinasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

## Faktor Pendorong dan Penghambat

## Faktor Pendorong
Sebagai  faktor  pendorong  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  melaksanakan  fungsi Percepatan  Penanganan  Pandemi  Covid - 19  adalah  sebagai  berikut:  (1)  terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota dewan merupakan hal yang menjadi faktor pendorong dalam  implemtentasi  fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  untuk  Percepatan  Penanganan  Pandemi Covid - 19.  Ini  terlihat  dalam  implementasi  fungsi  DPRD  dalam  percepatan  penanganan Pandemi Covid - 19, dimana komunikasi berlangsung pada rapat  yang dihadiri oleh seluruh anggota  dan  menghasilkan  kesepakatan  bersama.  (2)  Sumberdaya,  Faktor  kedua  yang menjadi  pendorong  dalam  implemetasi  fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  percepatan penanganan Pandemi Covid - 19 adalah sumber daya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di DPRD Provinsi Bali sudah sangat memadai dan mencukupi. (3) Disposisi, Dari hasil penelitian di lapangan bisa dilihat penempatan anggota DPRD provinsi Bali dalam struktur kelengkapan dewan sudah sesuai dengan  kemampuan  yang  di  miliki.  Sehingga  dalam  implementasi  kebijakan  sudah  tepat sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya. (4) Strkutur Birokrasi, terdapat dua karakteristik  yang  utama  yaitu  SOP  dan  Fregmentasi,  berdasarkan  hasil  penelusuran dokumen  menunjukan  bahwa  prosedur  operasi  standar  dalam  bentuk  petunjuk  pelaksana, petunjuk  teknis,  dalam  pelaksanaan  fungsi  sudah  ada  dalam  peraturan  DPRD  Nomor  1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.  Begitu juga dengan fregementasi  dimana kordinasi dengan kelembagaan di luar DPRD Provinsi bali berjalan dengan baik.

## Faktor Penghambat
Selain  faktor - faktor  yang  menjadi  pendorong  dalam  implemetasi  fungsi  DPRD Provinsi  Bali,  dalam  percepatan  penanganan  Pandemi  Covid - 19,  ada  pula  faktor  yang menjadi  penghambat  yaitu:  (1)  Sarana  dan  prasarana,  dalam  fungsi  legislasi  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  oleh  DPRD  Provinsi  Bali  belum  memadai  dalam  melaksanakan tugas, walaupun telah memiliki  ruangan namun  ruang kerja masih tergabung dalam  ruang rapat dan sarana prasarana dalam ruangan itu belum memadai dan mencukupi. Dalam fungsi anggaran, sarana dan prasarana DPRD Provinsi Bali belum memadai, dimana anggota badan anggaran tidak memiliki ruang kerja dan rapat dalam melaksanakan fungsinya. Pada fungsi pengawasan,  sarana  dan  prasarana  juga  belum  memadai.  Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 112 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
kelengkapan  yang  ada  pada  masing - masing  ruang  komisi,  pimpinan  dan  anggota  dalam menjalankan  fungsinya.  (2)  Pandemi  Covid - 19,  dimana  Pandemi  Covid - 19  mengharuskan segala  hal  yang  dilakukan  harus  sesuai  sengan  protokol  kesehatan  yang  ditetapkan.  Yang menyebabkan segala sesuatunya harus dilaksanakan secara virtual atau dalam jaringan. Hal ini menyebabkan pembatasan jumlah peserta dalam rapat, kegiatan pengawasan ke lapangan hanya dapat dihadiri oleh beberpa orang saja.

## 5.  Simpulan
Implementasi  Fungsi  DPRD  dalam  percepatan  penanganan  Pandemi  Covid - 19  telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari: 1) Fungsi Legislasi sudah terlaksana dengan baik, dapat  dilihat  dari  keluarnya  rekomendasi  DPRD  Provinsi  Bali  yang  ditujukan  kepada Gubernur  Bali  untuk  segera  mengeluarkan  regulasi  yang  mengatur  tentang  percepatan penanganan  Pandemi  Covid - 19.  Adanya  kesepahaman  antara  DPRD  Provinsi  Bali  dengan pihak pemerintah Provinsi Bali khususnya Gubernur dalam percepatan penanganan Pandemi Covid - 19 membuat implementasi fungsi legislasi berjalan dengan baik. 2) Fungsi Anggaran dalam  percepatan  penanganan  Pandemi  Covid - 19  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dimana usulan refocusing dan  realokasi  anggaran  mendahului  anggaran  perubahan  disetujuin  oleh DPRD  Provinsi  Bali.  Adanya  keinginan  yang  besar  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali untuk percepatan penanganan Pandemi Covid - 19 di Provinsi Bali membuat implementasi fungsi anggaran berjalan dengan baik. 3) Fungsi Pengawasan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Ini  bisa  diketahui  dari  kegiatan  pengawasan  ke lapangan  lewat  kunjungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  masing - masing  komisi  guna  melihat sejauh mana anggaran yang ditetapkan sudah terserap serta melihat apakah semua regulasi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Provinsi  Bali  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh masyarakat.
Pada  implementasi  fungsi  DPRD,  terdapat  pula  Faktor - faktor  yang  mendorong  dan menghambat diantaranya: 1) Faktor Pendorong diantaranya, telah terjalin komunikasi yang baik  secara  internal  dengan  sesama  anggota  dewan  dan  eksternal  dengan  eksekutif  dan masyarakat;  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  DPRD  Provinsi  Bali sudah  sangat  memadai  dan  mencukupi;  disposisi,  dimana  penempatan  anggota  DPRD Provinsi Bali dalam struktur alat kelengkapan dewan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;  struktur  birokrasi,  dimana  prosedur  operasi  standar  dalam  bentuk  petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi telah terttuang dalam peraturan DPRD No.  1  Tahun  2019.  Begitu  juga  dengan  Fregmentasi,  dimana  koordinasi  dengan kelembagaan di luar DPRD Provinsi Bali telah berjalan dengan baik. 2) Faktor Penghambat diantaranya, belum memadainya ketersediaan sarana prsarana  yang ada di DPRD Provinsi Bali  dalam  menjalankan  fungsinya;  Pandemi  Covid - 19  mengharuskan  segala  hal  yang dilakukan  harus  sesuai  dengan  protocol  kesehatan  yang  ditetapkan.  Saran  yang  dapat disampaikan  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  perlu  memaksimalkan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  dalam  mengimplementasikan  fungsi  DPRD  serta  mengoptimalkan  pelaksanaan fungsi  pengawasan dengan mengefektifkan penjaringan informasi dari masyarakat  melalui layanan  pengaduan  masyarakat  melalui  telepon/handphone,  media  elektronik,  dan  media masa.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2012). Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Budi winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan proses , Yogyakarta: Medio Presindo.
Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang refocusing kegiatan,  realokasi  anggaran,  serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 20198 (Covid - 19).
Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Nomor  119/2813/SJ  dan  117/
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 113 Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
KMK.07/2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian  APBD  Tahun  2020  Dalam  Rangka Penanganan Covid - 19.
Keputusan Gubernur No 441/04 - G/HK/2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid - 19 di Provinsi Bali.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana  Desa  TA  2020  Dalam  Rangka  Penanganan  Pandemi  Covid - 19  dan/atau  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID - 19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Postur  dan  Rincian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sugiyono. 2018. Metode penelitian kombinasi (mixed method) : Bandung: Alfabeta
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  kepada  Gubernur  dan  Bupati/Wali  Kota  Nomor  440/5184/SJ tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid - 19) Daerah.