## Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik
Vanuatu

## Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016
Bimbi Rianda, Yuswari O Djemat, Angga Nurdin Rahmat

## Abstract
Foreign policy stated by Indonesia related to the Republic of Vanuatu support for the Indenpendence of West Papua does not happen naturally. It is influenced by the facts and values that are had by the Indonesia that led to the perception and influences the decision of making process. Indonesia stated that West Papua is a part of the republic of Indonesia. Therefore, Indonesia states a foreign policy of Republic of Vanuatu regarding the support for the independence of West Papua. The result of this research indicates that there are some foreign policies of Indonesia against the Republic Vanuatu support for the Independence of West Papua based on set of orientation, set of commitments and a group of behavior action. This research uses realism approach, the concept of international politics, the concept of foreign policy, the concept of power, the concept of national interest, and the concept of sovereignty that can explain the foreign policy of Indonesia against the Republic Vanuatu support for the independence of West Papua 2015-2016.
Keyword: Foreign Policy, Indonesia, Republic of Vanuatu, The Independence of West Papua.

## Latar Belakang
Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik itu oleh pelaku negara ( state actor ) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara ( non-state actor ), dimana tindakan-tindakan aktor tersebut beserta kondisi yang melingkupinya memberikan konsekuensi pada aktor-aktor  lain yang berada di luar batas teritorialnya (Nasution, 1988: 155). Walaupun demikian, kehadiran aktor negara tetap menjadi unit utama dalam studi Hubungan Internasional, karena kehadiran negara mampu mempertahankandan bahkan mempengaruhi dinamika internasional meskipun negara tersebut bukan saja dari kalangan negara yang memiliki power besar, melainkan negara- negara kecil yang ingin mempertahankan eksistensinya dalam politik  internasional seperti negara-negara dikawasan Pasifik Selatan yang menjadikan isu Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Indonesia menjadi isu lingkup regional dan bahkan global.
Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan juga dikenal dengan sebutan negara-negara Melanesia, yang disinyalir memiliki peranan penting terkait ancaman kedaulatan indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat karena negara kawasan ini memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan Papua Barat untuk Merdeka sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama bangsa Melanesia. Negara dikawasan ini tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang beranggotakan diantaranya yakni Vanuatu, Fiji,
Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan New Caledonia. Keberadaan negara-negara tersebut penting bagi Indonesia mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal yang sensitif terutama dari dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).
Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan akan mengakibatkan keberpihakan mereka kepada gerakan Papua Merdeka. Meskipun pemerintah negara anggota MSG mengakui integritas Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak disahkanya Resolusi Pesrserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 2504 pada tanggal 19 November 1969, tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Bhakti, 2006). Tapi dalam kenyataannya negara-negara MSG masih melakukan bentuk- bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme Papua. Hal ini terlihat ketika isu kemerdekaan Papua Barat menjadi mine isu
(isu utama) dalam berbagai pertemuan MSG.
Republik Vanuatu merupakan satu-satunya negara di MSG yang masih konsisten mendukung  OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia.  Apalagi  jika dilihat dari hubungan kedua negara yang terjalin dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2016 mengalami pasang surut. Hal ini terlihat dalam rentan waktu 21 tahun, dua negara ini hanya memiliki enam naskah perjanjian dan bahkan hubungan dua negara inipun semakin ada pergeseran ketika sikap unsur elite politik Republik
Vanuatu yang mengedepankan pemihakan kepada seperatisme OPM yang menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan mencampuri kedaulatan Indonesia sehingga menimbulkan kontraproduktif bagi Indonesia. Namun dalam menjaga hubungan baik dengan Republik  Vanuatu, Indonesia tetap memberikan sikap Low profile terhadap Vanuatu dengan menjalin hubungan kerjasama dalam mempertahankan citra positifnya.
Namun kenyataannya, sikap yang diberikan oleh Indonesia kepada Republik  Vanuatu tidak mendapatkan respon yang positif. Hal ini terlihat, dimana pada rentan tahun 2016 Republik Vanuatu melihatkan sikap yang tidak bersahabat kepada Indonesia. Wawancara dengan Dionnisus E. Swasono, Kasubdit Ekubang II Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu, tanggal 27 Desember 2016, menyatakan bahwa dimana Republik Vanuatu konsisten medukung  Gerakan Seperatisme Papua (GSP), dan pada bulan Maret 2016 Pihak Vanuatu menolak secara sepihak kunjungan Menkopolhukam Repuplik Indonesia dengan alasan kunjungan yang mendadak dan tidak ada konfirmasi sebelumnya. Tidak hanya sampai disitu, pada bulan April 2016 Committe of Ministers (COM) Republik Vanuatu mengeluarkan keputusan mendukung penuh ULMWP di MSG. Pada bulan Mei 2016, hal yang sama terjadi Republik Vanuatu menolak kunjungan BPPK Kemenlu RI. Serta dalam kebijakannya Republik Vanuatu menetapkan bagi pejabat pemerintah Indonesia yang berkunjungan ke Vanuatu dalam mengurus visa harus sepertujuan Kabinet Parlemen Vanuatu.
Oleh karena itu, jika permasalahan ini tidak disikapi oleh Indonesia maka besar kemungkinan Republik Vanuatu mampu mempengaruhi semua negara-negara
di kawasan Pasifik Selatan untuk mendukung Kemerdekaan Papua Barat, serta membawa isu ini menjadi isu internasional, sehingga akan mempersulit Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Hal ini penting karena setiap negara yang berdaulat memiliki yuridiksi (kewenangan) atas wilayah dan warga negara yang mendiaminya. Sehingga kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.

## Figur Republik Vanuatu
Dilihat dari aspek politik, Republik Vanuatu menjadikan Ras Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan menjadi prioritas utamanya.  Hal ini terlihat dari sejarah politik  Vanuatu yang pada waktu itu dipimpin oleh Walter Line yang dikenal sebagai Bapak Proklamasi Vanuatu mempromosikan konsep “ Melanessia Socialism”. Konsep ini pada dasarnya adalah Walter  lini percaya bahwa ideologi sosialisme adalah ideologi yang paling cocok untuk ras Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan individual. Tetapi Walter Lini berpendapat bahwa Melanesia Socialism ini tidak harus berkiblat pada Rusia ataupun China, tetapi lebih condong kepada mendorong bersatunya negara-negara ras Melanesia. Untuk mendukung konsep ini di berbagai negara-
negara mayoritas Ras Melanesia di Pasifik Selatan, Walter Line mengandeng Musisi asal Papua yang kemudian menjadi salah satu tokoh OPM di Vanuatu, Andy Ayemiseba pada tahun 1983. Dalam politik luar negerinya, Vanuatu menjadikan isu Papua sebagai komoditas politik guna meraih simpati dari negara- negara kawasan, bahwasanya  Vanuatu selalu konsisten mendukung dan memperjuangkan kebebasan masyarakat Melanesia yang terjajah. Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan Vanuatu salah satunya yakni mengangkat isu Papua di pertemuan Dewan HAM ke-32 di Janewa pada bulan Juni 2016 (wawancara dengan Dionnisus E. Swasono).
Pemerintah Vanuatu saat ini yang dipimpin oleh PM  Joe Natuman dengan dukungan penuh partai  Vanuaku Pati menyadari bahwa wilayah negara-negara ras Melanesia di Pasifik Selatan merupakan wilayah yang strategis, karena banyak negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar mencoba menguatkan pengaruhnya di kawasan ini. Sehingga pemerintah Vanuatu menerima banyak keuntungan secara ekonomi terhadap pola diplomasi negara-negara yang berebut pengaruh tersebut dengan menggunakan diplomasi gaya Checkbook diplomacy. 2 Dengan demikian,  jika Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati maka keinginan Vanuatu untuk menjadi pemimpin ras Melanesia akan terus dilakukan
2 Checkbook diplomacy adalah diplomasi yang menggunakan uang yang digunakan untuk mengedepankan kepentingan nasional sebuah negara dalam hubungan internasional. Istilah penggunaan Checkbook diplomacy juga sering disebut dengan istilah Dollar diplomacy, ATM Diplomacy, Cashbox Diplomacy. Dan istilah Checkbook diplomacy dipopulerkan oleh negara
Jepang dan China. (Harwanto Dahlan. ” Beberapa Istilah Diplomasi ” . Internet. 6 Maret 2017.istayn.staff.uns.ac.id )
dalam bentuk apapun, termasuk mendukung gerakan separatisme, seperti OPM. Kebijakan yang diberikan oleh Republik Vanuatu tidak hanya sebatas dukungan suara, yang dikenal dalam sistem United Nations (UN) adanya istilah One Country One  Vote, melainkan dukungan fisik dan moril yang diberikan Republik Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Beberapa bentuk kebijakan yang diberikan Republik Vanuatu yakni menyediakan kantor perwakilan rakyat Papua Barat di Republik Vanuatu, yang diketuai oleh Dr. John Ondowame, kemudian juga mendorong dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua (Adriana, 2006:49).
Dukungan yang diberikan Republik Vanuatu terus berlanjut, pada tanggal 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil di hadapan Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25, mendesak komunitas internasional mendukung kemerdekaan rakyat Papua. Penduduk negara- negara Pasifik yang sama-sama bangsa Melanesia, meyakini rakyat Papua selama hampir 50 tahun ditindas oleh Indonesia. Adanya ketidakseimbangan di mana wilayah barat lebih sejahtera dibandingkan wilayah timur, serta wacana kemerdekaan Papua selalu dianggap makar (Hanggoro, Adryan, 2015). Kebijakan Republik Vanuatu dalam mendukung Kemerdekaan Papua Barat sangat terlihat dari sikap yang diberikan Vanuatu kepada Indonesia yang seakan menutup diri dan terkesan membatasi diri. Hal ini terlihat, sepanjang tahun
2016, Vanuatu memberikan sikap yang tidak bersahabat kepada Indonesia. Dimana salah satu sikap yang dilakukan oleh Vanuatu yakni menolak secara sepihak kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia ke Vanuatu. Bahkan sepanjang tahun 2016, Vanuatu konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat.

## Kepentingan Indonesia Terhadap Isu Kemerdekaan Papua
Barat
Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat  ini  adalah menyangkut gerakan sepertisme yang berkembang dibeberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan seperatisme di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua. Sebagai daerah yang diwarnai gejala disintegrasi, dinamika politik dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup intens dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan era reformasi di tanah air dalam rangka globalisasi, isu Papua kembali mengemuka ditataran nasional, regional, dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan semakin menonjolnya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam pola hubungannya dengan negara dan makin kritisnya gugatan terhadap peran negara sebagai
pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya. Permasalahan Papua kini masih hadir sebagai isu sensitif bagi kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, sehingga perlu mendapat perhatian dan pengawasan secara berlanjut demi mencegah kecendrungan peningkatan aspirasi pemisahan diri dan demi tercapainya penyelesaian masalah-masalah Papua secara keseluruhan.
Bagi Indonesia, wilayah Papua telah terbukti secara de facto maupun de jure sebagai bagian dari wilayah jajahan Hindia Belanda, yang kemudian menjadi wilayah Indonesia. Sikap ini diperkuat dengan keberadaan peraturan dalam hukum internasional yang dikenal dengan nama Uti Possidetis Juris 3 , maka batas-batas wilayah yang dibuat oleh penguasa kolonialnya tetap dijaga untuk menghidari terjadinya instabilitas perbatasan yang sensitif. Aturan ini juga menegaskan bahwa modifikasi perbatasan hanya dapat dilakukan bila negara induk dan wilayah yang hendak memisahkan diri bersepakat tentang pemisahan yang akan dilaksanakan. 4 Sehingga sangat jelas sikap Indonesia dilihat
3 Uti Possidetis Juris secara terminologi merupakan bahasa latin yang berarti “ sebagai milik anda ” (as you possess). Terminologi ini secara historis berasal  dari hukum Romawi yang berarti bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akir konflik antara negara baru dengan  penguasa sebelumnya yang disajikan  dalam sebuah  perjanjian. Uti
Possidetis Juris adalah prinsip dalam hukum internasional bahwa teritori dan properti lainnya tetap dengan pemiliknya pada akir konflik, kecuali disediakan oleh perjanjian, jika perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti  dan wilayah diambil selama perang, maka prinsip Uti Possidetis Juris akan menang.
(Pengaturan Hukum Dalam Penetapan Perbatasan Menurut Hukum Internasional. Repository USU, internet. 6 Maret 2017. Hal. 59. www.repository.usu.ac.id)
4 Wawancara dengan Pribadi Sutiono, Asdep I Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika, Kemenkopolhukam RI, tanggal 04 Januari 2017.
dari aspek kepentingan adalah wilayah Papua bagian dari NKRI yang merupakan harga mati yang harus dipertahankan.

## Selayang Pandang Konflik Papua
Sejarah konflik di Papua diawali sejak penyatuan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konvensi penyerahan kedaulatan di Den Haag pada tahun 1949, Pemerintah Belanda menyerahkan seluruh kedaulatan teritorial Hindia Belanda, kecuali hanya satu yakni Papua. Dalam perjanjian  tersebut dinyatakan, “ the qustions on the political status New Guinea are determined through negotiation between the Netherland and Indonesia within a year of the transfer of sovereign” (Dennis, 2003: 25) atau pertanyaan- pertanyaan mengenai status politik Nugini (Papua) ditentukan melalui negosisasi  antara Belanda dan Indonesia dalam satu tahun masa tansfer kedaulatan.Karena terus dirundingkan penentuan status politik wilayah Papua, Pemerintah Amerika Serikat mendesak Belanda untuk segera menyelesaikan masalah wilayah Papua melalui jalur Persatuan Bangsa- Bangsa. Selama masa perundingan negosiasi antara Pemerintah Belanda dan Indonesia pengawasan atas wilayah Papua dikuasakan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang bertindak untuk mempersiapkan masa transisi pemerintahan di Papua.
Konvensi New York, didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat, menyetujui pelaksanaan penjajakan opini ( the Act of
Free Choice ) bagi rakyat Papua. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Perjanjian New York Tahun 1962, Indonesia will make arrangement with assistance and participation of the United Nations for going Papuan the opportunity to  choose whether or not to become part of Indonesia atau Indonesia akan membuat peraturan dengan bantuan dan partisipasi dari PBB untuk kesempatan bagi masyarakat Papua untuk memilih apakah ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Hasil penjajakan opini, mengundang 1.024 pemimpin suku Papua, menyatakan bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Sidang  umum PBB memutuskan hasil penjajakan opini, dan secara resmi Papua menjadi provinsi kedua puluh tujuh Indonesia pada tanggal 19 November 1969. Namun disisi lain, hasil referendum mendapat pergolakan dari kelompok yang menghendaki Papua menjadi negara bebas, tidak terikat, dan merdeka. Kelompok  ini menamakan diri mereka dengan sebutan OPM ( Organisasi Papua Merdekalthe / Free Papua Organization ).
OPM memulai perlawanan bersenjata sejak pertengahan 1960an. Di awal perlawanannya tersebut mendapat dukungan yang sangat terbatas dari masyarakat lokal. Kemudian disekitar tahun 1970an, setelah Freeport beroperasi mengeksplorasi dan mengkeskploitasi emas dan bahan tambang  lainnya dipengunungan Gresber serta dukungan dari OPM masyarakat lokal pun meningkat. Seperti diungkapkan oleh Michael Renner (2002: 43) “ from the beginning, the local tribes opposed Freeport’s presence, but this opposition was not linked to OPM armed
seperatism until 1977” atau dari awal, suku-suku lokal telah menentang kehadiran Freeport, tapi oposisi ini tidak ada hubungannya dengan separatisme bersenjata OPM sampai tahun 1977. Pemerintah terpusat dan kebijakan mengenai keamanan yang diimplementasikan di era orde baru tidak dapat mengatasi pergolakan di Papua, bahkan semakin menekan, memperuncing ketertindasan, dan rasa permusuhan dalam lingkungan masyarakat lokal.
Pemerintah
pusat tidak hanya menempatkan pemerintahannya sebagai  alat pembuatan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, tetapi  juga sebagai pengumpul devisa negara dari pajak dan royalti Sumber Daya Alam yang tersebar diseluruh daerah. Sementara dipihak lain, eksternalitas negatif dari tindakan ekploitasi dan eksplorasi Sumber  Daya Alam, seperti kerusakan lingkungan dan keterbatasan Sumber Daya Alam dialihkan kepada pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan finasial, kelengkapan infrastruktur, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dapat menyerap eksternalitas tersebut sehingga memperkecil resiko dan kerentanan yang dihadapi masyarakat lokal dan lingkungannya. Namun bagi pemerintah daerah yang lemah sebagian besar eksternalitas akan ditujukan kepada masyarakat dan lingkungan. Peluang resiko dan kerentanan lingkungan menjadi perseteruan besar masyarakat, seperti yang terjadi di Papua. Hal kondisi seperti ini memberikan presepsi pada masyarakat Papua adanya kesenjangan pemerataan.
Persepsi ini tertanam di dalam diri rakyat Papua sampai pada akirnya munculnya sikap nasionalisme Papua. Dimana sikap ini mendorong rakyat Papua untuk membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia. Nasionalisme ini sesungguhnya juga dapat dihubungkan dengan sistem kepercayaan cargo cult 5 . Ketika Belanda dan Indonesia bukanlah pihak yang diharapkan, rakyat Papua melihat keduanya sebagai bangsa yang hendak menguasai Papua. Pemikiran ini yang menyebabkan gerakan anti-Indonesia sangat kuat dan mudah meluas di Papua. Kebijakan represif pada masa Orde Baru tidak mampu memadamkan nasionalisme    ini, namun justru memperkuatnya. Pada awalnya,  OPM yang menjadi wujud nasionalisme Papua, tetapi kini hadir Presdeium Dewan Papua (PDP) sebagai gerakan nasionalisme baru yang mengusung upaya kemerdekaan melalui jalur politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak juga memperlihatkan manfaat bagi rakyat Papua, mendorong timbulnya ketidakpuasan dikalangan rakyat Papua yang memiliki ras Melanesia. Kegagalan pemerintah memberdayakan dan memberi kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, serta adanya kebijakan yang meruntuhkan nilai-nilai adat dan budaya yang
5 Cargo Cult adalah istilah untuk suatu pergerakan tertentu di Melanesia yang menjadi inti kepercayaan penduduk disana bahwa ketaatan pada manipulasi dan observasi ritual akan membuahkan kemakmuran bagi pelakunya. Istilah ini berasal dari Bahasa Pidgin, kago (dari kata cargo dalam bahasa Inggris) yang merujuk pada imbalan yang ingin diperoleh dari dilakukannya suatu tindakan, sedangkan cult adalah  kata khas bermakna persembahan bagi bangsa-bangsa Melanesia.
(Home. ” Pengertian Cargo Cults ” .OK-Review Pengertian Cargo Cults, internet. 6 Maret 2017. www.ok-review.com)
dijunjung tinggi masyarakat Papua, merupakan bagian awal dari timbulnya akar konflik di Papua.
Wujud nasionalisme sempit pada masa Orde Baru terlihat dari adanya penilaian dikalangan masyarakat Papua bahwa tidak adanya prinsip meritokrasi di dalam jajaran Pemerintah Provinsi Papua, dimana posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah cendrung didominasi oleh etnis Papua tertentu saja. Masalah nasionalisme sempit ini melebar, bila dikaitkan dengan sikap kecurigaan masyarakat Papua terhadap etnis-etnis pendatang non-Papua. Kondisi ini, ditambah dengan adanya interkasi yang terkadang tidak harmonis dengan etnis Papua sehingga makin memperlebar kesenjangan yang terjadi di Papua. Kegagalan pemberdayaan masyarakat Papua, khususnya kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin bahwa daerah yang kaya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, telah menumbuhkan kesadaran kolektif atas identitas primodial masyarakat Papua. Masyarakat Papua melihat bahwa pemerintah hanya memerlukan sumber daya alam Papua belaka. Kondisi ini membuat terjadinya penguatan dalam memori kolektif masyarakat Papua  atas Melanesian Brotherhood yang secara alamiah sudah ada.  Hal demikian pada akirnya memperkuat hasrat untuk memisahkan diri dari NKRI. Hasrat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia mendapatkan dukungan positif dari negara-negara Melanesia yang mengatasnamakan Brotherhood Melanesian , salah satu diataranya Republik Vanuatu yang konsisten mendukung kemerdekaan Papua. Oleh
karena itu, permasalahan Papua telah menjadi sebuah isu yang tidak hanya lagi berbicara permasalahan domestik suatu negara tetapi sudah menjadi opini masyarakat Internasional.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan otonomi khusus Papua, hal ini merupakan salah satu solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di Papua. Secara politik, bagi pemerintah pusat, otonomi khusus bagi Papua merupakan sebuah cara untuk merajut tali persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi warga Papua, otonomi khusus merupakan alat legitimasi pengakuan tentang jati diri orang asli Papua untuk menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan sebagai peluang bagi orang asli Papua untuk merubah diri dalam belenggu keterbelakangan dan ketertinggalan.  Dengan pelaksanaan otonomi khusus, segala masalah yang diangkat oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai isu untuk menggoyang legitimasi dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia, akan dapat diatasi.   Hal ini dikarenakan, otonomi khusus bagi Papua menjadi jalan untuk menghilangkan kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, sehingga dapat diraih perubahan-perubahan untuk mencapai kesejahteraan bagi warga Papua.

## Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan
Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat
Menurut N. Rosenau, kebijakan luar negeri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu sekumpulan orientasi, seperangkat komitmen dan rencana aksi dan bentuk perilaku atau aksi. Adapun kebijakan luar negeri Indonesia yang berupa aspek orientasi adalah Indonesia secara  aktif mendorong kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan, dan mewujudkan keseimbangan yang dinamis yaitu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan di suatu kawasan. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan sebagai peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan dalam membangun kekuatan untuk memajukan suatu negara. Indonesia tetap mengedepankan politik bebas  aktif dengan berpedoman kepada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, serta berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan guna memperkecil permasalahan yang dihadapi dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Indonesia menyadari bahwasanya separatisme menjadi isu keamanan negara yang menganggu stabilitas kepentingan nasional dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Dewasa ini, isu kemerdekaan Papua Barat menjadi acuan utama pemerintahan Joko Widodo dalam mengkondisikan dan meredamkan situasi yang semakin meruncing, hal ini
dikarenakan adanya intervensi negara lain yang  ikut campur seperti Vanuatu yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Bentuk dukungan yang diberikan Republik Vanuatu yakni menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari fraksi politik OPM, adanya UU Wantok Blong Yumi Bill yang mendesak masyarakat Internasional mendukung kemerdekaan Papua Barat dan lain sebagainya. Menyikapi hal ini, Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak  akan membiarkan pihak manapun menganggu kedaulatan Indonesia. Sehingga sangat jelas dalam  aspek orientasi ini dapat disimpulkan adanya suatu pikiran, perhatian dan kecenderungan yang berbicara masalah kedaulatan khususnya wilayah yang harus dipertahankan dalam seperti konflik Papua sebagai bentuk reaksi dari aksi yang diberikan oleh Republik  Vanuatu atas dukungannya kepada Kemerdekaan Papua Barat. Reaksi ini berupa kebijakan yang didasarkan kepada kebijakan luar negeri bebas aktif yang berpedoman kepada prinsip cinta damai. Sehingga dalam sekumpulan orientasi ini kebijakan Indonesia didasarkan atas pemikiran bahwasanya Indonesia akan menggunakan alat-alat persuasi kepada Republik Vanuatu  untuk mempengaruhi Vanuatu terhadap sikapnya yang mendukung kemerdekaan Papua Barat menjadi pro- Indonesia.  Hal ini didasarkan karena Indonesia memandang power tidak hanya diukur oleh kekuatan militer saja, tetapi
juga bisa dinilai dari dari bentuk pemerintahan dan kepemimpinan negaranya.
Ditinjau dari kebijakan luar negeri Indonesia berupa aspek komitmen, Indonesia melakukan berbagai rencana dan komitmen yang ditujukan kepada Republik Vanuatu terkait dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat yakni Memorandum Saling Pengertian antara DPR RI dan Parlemen Republik Vanuatu mengenai Program Kemitraan Antar Parlemen yang merupakan bentuk reaksi terhadap aksi yang diberikan Republik Vanuatu kepada Indonesia pada tanggal 04 Maret 2014, dalam Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25, Perdana Menteri Vanuatu Moana C.K. Kolosil mendesak komunitas Internasional mendukung kemerdekaan rakyat Papua. Indonesia menggunakan strategi diplomasi dengan cara menyamakan momentum MoU dengan kegiatan internasional yang di nilai lebih efektif dibandingkan mengadakan kunjungan ke negara Vanuatu. Bersamaan pada penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada tanggal 23 April 2015. Indonesia mengambil sela waktu untuk  adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ketua DPR RI Setya Novanto dengan ketua parlemen Vanuatu Philip Boedoro. Sehingga MoU berlaku pada hari itu  juga dan bisa dijalankan dan dilaksanakan.
Kedua negara dalam konteks ini Indonesia dan Vanuatu bisa mengembangkan kerja sama antar parlemen dibawah kerangka program kemitraan selama periode 2014-2018, sesuai
dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik di antara kedua negara.  Dua negara bisa mengadakan pertukaran kunjungan diantara pimpinan kedua perlemen serta pertukaran delegasi untuk melakukan studi banding.  Dimana Indonesia dan Vanuatu harus terus berkomunikasi dalam meninjau implementasi kesepakatan yang telah di buat. Terkait dalam penyelesaian masalah pihak Indonesia dan Vanuatu harus menyelesaikan perbedaan yang muncul melalui konsultasi antara dua negara tanpa ikut campur negara lain. Selanjutnya, Peraturan Presiden tentang kerangka kerjasama pembangunan dengan Republik Vanuatu merupakan rencana dan komitmen dari MoU yang telah disepakati untuk meningkatkan hubungan bilateral dua negara. Namun disisi lain,  adanya komitmen dalam kerangka kerjasama pembangunan ini dikarenakan dorongan terhadap sikap Republik Vanuatu yang masih konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Dengan adanya bentuk bukti nyata kerangka kerjasama pembangunan antara Indonesia dengan Republik Vanuatu diharapkan mampu mempengaruhi Vanuatu untuk berpihak kepada Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2016 pasca Comitte of Ministers (COM) Republik Vanuatu mengeluarkan keputusan mendukung penuh ULMWP di MSG. Peraturan ini merupakan kebijakan luar negeri yang berbentuk komitmen konkrit yang dikembangkan oleh pembuat
keputusan Indonesia untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang diciptakan oleh Vanuatu kepada Indonesia. Komitmen ini dijadikan sebagai acuan bagaimana Indonesia bersikap dengan Republik  Vanuatu. Disisi  lain kerjasama dilakukan dikarenakan adanya kepentingan bersama dalam hal keamanan, kemakmuran dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik, termasuk pentingnya kerjasama dan konsultasi dalam kerangka Pacific Islands Forum dimana Indonesia adalah Mitra Dialog pada Post Forum Dialougue.
Tujuan utama dari persetujuan  ini adalah menyediakan kerangka untuk memperdalam, memperluas dan memelihara kerjasama pembangunan bilateral di bidang-bidang yang saling diminati dan menjadi tujuan bersama. Tujuan ini  juga memelihara dan meningkatakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta memperkuat lebih lanjut nilai-nilai bagi perdamaian di kawasan. Serta Republik  Vanuatu menyambut baik status Indonesia sebagai peninjau dalam MSG dan menunggu Partisipasi Indonesia dalam serta kontribusi bagi MSG.
Selanjutnya kebijakan luar negeri Indonesia ditinjau dari aspek prilaku dan aksi, yaitu (Wawancara dengan Dionnisus E. Swasono) :
1. Memandang negara Republik Vanuatu sebagai negara sahabat,
Gaya diplomasi ini sengaja dibentuk karena Indonesia menganggap Republik Vanuatu  adalah negara yang masih rendah dalam  pendapatan negaranya. Sehingga diplomasi ekonomi akan lebih mudah dan gampang masuk baik itu dalam tataran pemerintah maupun masyarakat Republik Vanuatu. Sehingga yang  tadinya mindset masyarakat Republik Vanuatu yang menganggap Indonesia adalah negara yang menjajah Papua menjadi  berubah secara perlahan  dengan menganggap Indonesia adalah negara yang bersahabat.
2. Memberikan bantuan kemanusiaan,
Gaya diplomasi ini digunakan karena Indonesia menjadi salah satu model sukses penanganan bencana alam, baik ditataran kebijakan  pemerintah, maupun tataran operasional. Sehingga rasionalitas kebijakan ini  dinilai sangat efektif untuk mencapai kepentingan Indonesia terkait merespon sikap Republik Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua Barat supaya pro-Indonesia. Dilihat dari aspek perekonomian Vanuatu masih lemah dibandingkan Indonesia, yang membuat rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Topan Pam menjadi lama ditangani. Sehingga kondisi seperti ini dijadikan sebagai momentum bagi  pemerintah Indonesia untuk melakukan  pendekatan langsung dengan Vanuatu, baik dalam tataran  pemerintah maupun masyarakat Vanuatu  dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan. Disisi lain, Indonesia memiliki keunggulan  dalam penanggulangan bencana alam yang dijadikan sebagai salah satu model negara yang sukses dalam penanganan bencana alam di  tingkat Internasional. Kebijakan yang diberikan Indonesia terhadap bencana alam Topan Pam yang melanda negara Republik Vanuatu pada bulan April 2015 adalah mengirimkan
bantuan sekitar 40,5 ton barang bantuan kemanusiaan yang terdiri dari bahan makanan, paket untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda, tempat tidur lipat, selimut, genset listrik, serta perangkat kebersihan sebesar $ 2 juta dollar. Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan dana tunai sebsar $  450.000 dollar yang di transfer langsung dari Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB). Serta Indonesia menugaskan tim terpadu lintas K/L sebanyak 19 orang untuk turun langsung dilapangan membantu korban.
Bentuk kebijakan yang diberikan Indonesia terhadap Vanuatu ini mendapatkan respon yang positif dikarenakan pada tanggal 21 ApriL 2016, Pemerintah Vanuatu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Indonesia. Hal ini juga mendorong interaksi kepercayaan masyarakat Vanuatu  terhadap Indonesia yang selama ini di  anggap sebagai negara penjajah Papua. Tidak hanya dalam tataran masyarakat, dalam pemerintahan pun sudah mulai terbuka walaupun hanya dalam bagian tertentu, dalam hal ini  khususnya perihal kemanusiaan dan keamanan masyarakat.

## 3. Memberikan bantuan kerjasama Kepolisian
Dengan alasan mengantisipasi para pelaku kejahatan dari Papua ke Vanuatu. Bantuan yang diberikan Indonesia berupa memberikan beasiswa untuk empat orang polisi Vanuatu mengikuti pelatihan di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Serta memberikan sumbangan seragam polisi, topi, baret, ikat pinggang, lencana, tanda kepangkatan dan peluit kepada Kepolisian Republik Vanuatu. Bantuan ini  dijadikan sebagai media diplomasi Indonesia dalam mendapatkan respon positif dari Vanuatu  terhadap pandangannya kepada Indonesia, yang di nilai telah menjajah Papua. Dalam mempererat hubungan kerjasama kedua negara, Indonesia dalam hal ini Kepolisian melakukan kerja sama dengan Kepolisian
Republik Vanuatu yang  bermaksud untuk lebih mengembangkan kerja sama  dan mempererat hubungan persahabatan yang  telah berlangsung selama ini  antara kedua negara utamanya dalam meningkatkan kapasitas kerjasama kepolisian. Hal ini didasari terhadap pentingnya kerja sama antara pejabat yang berwenang di bidang penegakan hukum dan masalah  keamanan  dalam memberantas kejahatan secara efektif, utamanya bentuk kejahatan lintas negara. Dengan mengedepankan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan  wilayah, non-intervensi, kesetraan dan saling menguntungkan

## 4. Menggunakan strategi People to People Contact
Sepanjang tahun 2016 hubungan Indonesia dan Republik Vanuatu mengalami pergeseran ketika sikap unsur elite  politik Republik Vanuatu yang mengedepankan pemihakan kepada separatisme OPM yang menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan mencampuri kedaulatan Indonesia sehingga menimbulkan kontraproduktif bagi Indonesia. People to People Contact digunakan untuk menekan  arti  pentingnya suatu hubungan interpersonal terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Vanuatu. Hal ini  dinilai efektif oleh Indonesia karena kecil  kemungkin bisa membuka hubungan secara besar-besaran  dengan  para elite pemerintahan Vanuatu yang menunjukan sikap tidak bersabahat dengan Indonesia. Kebijakan ini merupakan bentuk hasil evaluasian yang terjadi  pada tahun 2015 dimana Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Vanuatu yang mendapatkan respon positif dalam mempertahankan citra Indonesia dimata masyarakat Vanuatu.
Indonesia melihat Vanuatu memiliki potensi yang besar untuk dilakukan kerja sama dalam bidang potensi kelautan dan perikanan,
kerja sama pengembangan agro industri, manufaktur dasar, industri kreatif, industri kecil  dan menegah. Selain itu Indonesia juga memiliki  kepentingan kepada Vanuatu untuk membangun pemahaman  antar-bangsa yang lebih  baik. Sehingga dengan menggunakan People to  People Contact akan lebih memudahkan Indonesia mencapai  kepentingannya di Vanuatu.
Dalam mengimplementasikan  kepentingan Indonesia kepada Vanuatu, sepanjang tahun 2016 Indonesia membuat program pelatihan teknis dan capacity  building yang prioritas utamanya adalah masyarakat Vanuatu. Adapun program dan pelatihan yang dibuat oleh Indonesia antara lain; Internasional Workshop on Coastal Management for MSG/PIDF, Countries di Bali-Indonesia, International Training Bamboo & Wood Grafting Product di Fiji, Dispatch Expert on Seaweed and Fisheries Product , Dispatch Expert on Coconut  product - Manado ,
International Training on Peace Keeping and Anti Terror for MSG, di Jakarta dan Semarang. Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Dionnisius E Swasono dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan  bahwa, “Semua program yang diselenggarakan mendapatkan respon yang positif dari peserta Vanuatu khususnya. Bahkan beberapa dari peserta tidak mau balik ke Vanuatu karena merasa nyaman tinggal di Indonesia. Capaian target ini menjadi salah satu kebijakan Indonesia untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Vanuatu terkait isu kemerdekaan Papua Barat yang konsisten di dukung oleh para elite parlemen Vanuatu”.

## Catatan Akhir
Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap dukungan Republik  Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat mengacu kepada orientasi kebijakan keamanan kedaulatan Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan bahwasanya pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan Republik Vanuatu mencampuri kedaulatan Indonesia. Dengan bentuk sikap Indonesia membuat kebijakan luar negeri yang berasaskan kepada komitmen dan rencana yang bersifat persuasi dalam bentuk perjanjian kedua negara seperti MoU antara DPR RI dengan Parlemen Vanuatu mengenai program kemitraan antar parlemen dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016 tentang persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Vanuatu tetang kerangka kerjasama pembangunan.
Dibuktikan dalam bentuk perilaku atau aksi empiris dalam merespon sikap dukungan Republik  Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat yang merupakan kedaulatan Indonesia, dengan bentuk; 1) Memandang negera Vanuatu sebagai negara sahabat, 2) Memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban Topan Pam di Vanuatu, 3) Memberikan bantuan kerjasama kepolisian, dan 4) Menggunakan strategi People to People Contact . Berdasarkan kebijakan luar negeri Indonesia ini, peneliti menilai kebijakan ini sangat efektif dikarenakan Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan luar negerinya yang bebas aktif yang lebih mengutamakan persuasi dibanding kekerasan. Hal ini terlihat, ketika sikap Low Profile yang
diberikan mampu dengan cepat merubah pandangan masyarakat Vanuatu dalam menilai Indonesia yang tadinya dinilai sebagai negara penjajah telah berubah menjadi negara sahabat dalam kurun waktu yang singat dari tahun 2015 sampai 2016. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia kepada Republik  Vanuatu terkait dukungannya terhadap kemerdekaan Papua dinilai berhasil dalam mempengaruhi Republik Vanuatu yang konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

## Daftar Pustaka
Aditjondro, George Junus. Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia.
Jakarta:Elsam, 2000.
Adolf, Huala. Aspek-aspek negara dalam hukum internasional .
Bandung:Keni Media,2011.
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung:Remaja Rosdakarya,2005.
Bhakti,Ikrar Nusa . Merajut jaring-jaring kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral di Kedua Negara .Jakarta:LIPI,2006.
Buana, Mirza Satria. Hukum Internasional Teori dan Praktek .
Jakarta:Nuansa Cendikia, 2007.
Coulombis,Wolfe T.A . Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:Keadilan danPower .Terj. Marcedes Marbun.
Bandung: CV Putra A Bardin, 1999.
Holsti,K J. Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis .Terj.Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta, 1992.
Jemadu, Aleksius. Politik Global dalam Teori & Praktik . Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2008.
Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, “Buku Putih
Pertahanan Indonesia 2015” oleh Kemhan RI. Jakarta:Kemhan, 2015. Kusumaatmadja, Moctar. Pengantar Hukum Internasional .Jakarta:Bina Cipta, 1997. Maniagasi, Frans. MasaDepan Papua. Jakarta: Millenium Publiser.2001.Mas’oed, Moctar. Ilmu  Hubungan Internasional;
Disiplin dan Metodologi . Jakarta: LP3ES. 1994.
Morgenthau,Hans J. Politics among nations: The Struggle for Power and Peace . New York: Alfred A.Knopf, 1978.
Nasution,D. Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional .
Bandung: Remadja Karya,1988.
Nucterlin, Donald. Foreign Policy and Internasional Relations , Oxford:
OxfordUniversity Press,1996.
Plano, Jack C dan Olton, Roy. Kamus Hubungan Internasional ,
Bandung: Putra Abadin.1990.
Rosenau, James N, et.al., World Politics: An Intoduction. New York: The Free Press,1976.
Rudy,Teuku May. Teori:Etika
dan
Kebijakan Hubungan Internasional .Bandung: Angkasa,1993.
Supriyadi, Dedi. Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi) .
Bandung: Pustaka Setia.2013.
Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto. Hukum Internasional
Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.2006.

## Jurnal
Adriana Elisabeth, “Dimensi Internasional Kasus Papua”,
Papua Menggugat. Vol.3 No.1, (2006).
Dame Meg Taylor , “Pacific Regionalism: Understanding the pacific’s regional Architecture,” Council for Internasional Development. www.cid.org.nz
Direktorat Lingkungan Strategis Kemhan RI, “Ketahanan
Wilayah Papua”.  Jakarta : Direktorat Lingkungan Strategis Kemhan RI., 2006.
Gregory B. Poling , “Pacific Partners Outlook; The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise,” CSIS. Vol.5
Issue 6 (2 Juli 2015) www.csis.org
Terry Irenewaty ,”Peranan Amerika Serikat Pasca Dekolonisasi di Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan,” Universitas Negeri Yogyakarta.2015.
The New York Agreement. (1962). Article 18. New York : United
Nations tanggal 15 Agustus 1962.
Michael Renner , 2002. The Anatomy of Resource wars, World
watch Paper.
Dennis C.Blair. 2003. Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua, Report of Independent Commission Sponsored  by the Council on Foreign Relation Center for Preventive Action, Council on Foreign Relation. Inc.

## Internet
AEST. “Solomon Islands, Vanuatu offer West Papua liberation group support for full MSG membership” . Radio Australia (13 Mei 2016) internet. 01 November 2016, www.radioaustralia.net.au
Anggi Kusumadewi, Amanda Puspita Sari .”Wawancara Ekslusif Benny Wenda: Negara-negara Melanesia dukung pembebasan papua.” CNN Indonesia ( 18 Februari 2016) internet. 15
November 2016, www.cnnindonesia.com
Badan Pusat Statistik, “Ekspor Indonesia pada bulan Januari 2016 mencapai US$ 10,50 miliar dan nilai impor Indonesia mencapai mencapai US$10,45 miliar”, Badan Pusat Statistik RI, (15 Februari 2016) internet, 18  Januari 2017, www.bps.go.id
CIA, “Indonesia”, CIA The World Factbook (12 Januari 2017) internet, 18 Januari 2017, www.cia.gov.id Halaman Beranda.  “Nota Kesepahaman Antara Kepolisan Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Vanuatu”.
Basis Data Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
RI. internet. 27 Desember 2016. www.treaty.kemlu.go.id
Halaman Beranda. “Komunike Bersama mengenai Pembukaan hubungan Diplomatik anatara Republik Indonesia dan
Republik Vanuatu”.
Basis Data Perjanjian Internasional,internet. 27 Desember 2016.
www.treaty.kemlu.go.id
Halaman Berita. “Dukung Pengembangan Sektor Pertanian Vanuatu, RI Serahkan Bantuang 25 Traktor Tangan”.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (11 Feberuari 2014) internet. 29 Oktober 2016. www.kemlu.go.id
Halaman Berita. “Posisi Vanuatu Strategis Bagi Keamanan NKRI” . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (23
April 2015) internet. 02 November 2016. www.dpr.go.id
Hanggoro Marcheilla Ariesta Purtri, Adryan Mohamad, “Strategi RI gabung asosiasi negara Pasifik demi hambat Papua merdeka”. Merdeka.com ( 4 Juli 2015) internet. 28 Oktober
2016, www.merdeka.com
How Parliament Works. “System Government”. The Parliament
of Vanuatu. Internet. 18 Januari 2017.
www.parliament.gov.vu
Prashanth Parameswaran .“The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi”. The Diplomat, (09 Januari 2015) internet. 13 Desember 2016. www.thediplomat.com Selwyn Manning.”Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits”, Pacific.Scoop. (22
Juni 2010)        internet, 18 Januari 2017,
www.pacific.scoop.co.nz
Yusuf Munandar, “Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia- Vanuatu”. Kementerian Keuangan (April 2014) internet, 18
Januari 2017, www.kemenkeu.go.id
Vanuatu. “Vanuatu Population (live)”. Worldometers, (13
Desember 2016) internet. 13 Desmber 2016. www.worldometers.info
. “Masyarakat Vanuatu Dukung Papua Merdeka, Ini Strateginya”. Tempo Online (08 April 2016) internet. 02
November 2016, www.m.tempo.co
. “Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia’s Papua”, Radio New Zealand (23 Juni 2010) internet, 18 Januari 2017, www.radionz.co.nz