Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Ahmad Masyhud Yusup Hidayat Anis Rifai
Universitas Al-Azhar Indonesia

## Abstrak
Sebagai  institusi  pemerintah  OJK  dibentuk  atas  amanah  dari Undang-Undang  Bank  Indonesia  kemudian  dilaksanakan  oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dimana tugas pokok dan fungsi  OJK  melakukan  pengawasan  pada  sistem  keuangan  yang menjadi  satu-kesatuan.  Kemudian  dalam  rangka  melaksanakan tugas OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Kemudian penulisan karya tulis ilmiah ini  yang  mengangkat  isu  tinjauan  yuridis  perintah  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  pada  industri keuangan, dampak serta efektifitas dikeluarkanya perintah tertulis serta  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  diberikan  perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memberikan jawaban argumentatif di atas diperlukan suatu pembahasan dan penelitian yang  bersifat  normatif  serta  penarikakesimpulan  yang  bersifat induktif. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perintah tertulis oleh  OJK  sama  sekali  tidak  memiliki  dampak  dan  efektifitas terhadap masyarakat atau kepercayaan atas kinerja OJK, kemudian perintah  tertulis  tersebut  bisa  dijadikan  suatu  bukti  tambahan dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan  bahwa  perintah  tertulis  OJK  bertentangan  dengan  prinsip Negara Hukum.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perintah Tertulis, Otoritatif.

## Corresponding Author:
Ahmad Masyhud Universitas Al-Azhar Indonesia Email : dimasmasyhud31@gmail.com Yusup Hidayat Universitas Al-Azhar Indonesia Email :yusup@uai.ac.id Anis Rifai Universitas Al-Azhar Indonesia Email : anis.rifai@uai.ac.id

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 77

## Classification

## Research Article
Submitted : 30 Juli 2023 Accepted  : 20 Oktober 2023 Online : 30 Oktober 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.2: 77-90 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Pada amanat konstitusi Negara Republik Indonesia mengatakan pemerintahan pada suatu  negara  harus  memberikan  perlindungan  pada  rakyatnya  dan  harus  memiliki proyeksi  dalam  memajukan  rakyatnya.  Untuk  mengimplementasikan  tujuan  tersebut dalam rangka mewujudkanya tentunya harus dibarengi dengan pembangunan nasional. Pada  konsep  pembangunan  yang  ditawarkan  oleh  demokrasi  Indonesia  mengunakan konsep  oleh  rakyat  dari  rakyat  dan  serta  dilaksanakan  didalam  aspek  kehidupan masyarakat  Indonesia  yakni  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya  pendidikan  hukum  dan lainya.
Membicarakan  pembangunan  tentunya  setiap  Negara  akan  terfokus  pada pembangunan perekonomian, dalam hal ini konteks Indonesia ekonomi tentunya perlu dikembangkan mengingat Indonesia merupakan Negara berkembang notabene. Ekonomi dalam hal ini yang dimaksud merupakan ekonomi yang ada pada jasa keuangan karena pusat  pembangunan  tentunya  menggunakan  uang  untuk  melakukanya.  hampir  setiap Negara  khususnya  Indonesia  sektor  keuangan  berada  pada  wilayah  Perbankan.  Bank Indonesia  yang  sampai  hari  ini  sebagai  salah  satu  lembaga  tinggi  Negara  menjadi strategis  untuk  mendukung  kegiatan  perekonomian  Negara  baik  dalam  rangka memberikan  pelayanan  pemerintahan  dan  dunia  perbankan.  posisi  Bank  Indonesia sebagai  bank  pusat/central  memiliki  peran  penting  mengingat  Bank  central  memiliki kewenangan  dalam  hal  pengawasan,  regulasi  serta  melakukan  penindakan  didalam kewenanganya.
Tujuan  besar  didirikanya  Bank  Indonesia  sendiri  yakni  menciptakan  stabilitas ekonomi yang kemudian memiliki ujung untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita dalam  bernegara  yaitu  terciptanya  kesejahteraan,  tentunya  tidak  luput  untuk mengupayakan  optimalisasi  kinerja  Bank  Indonesia  sendiri.  Dalam  Bidang  keuangan khususnya  perbankan,  Bank  Indonesia  sendiri  diberikan  amanat  “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang  Bank  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang  Bank Indonesia” pada Pasal 8 C yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan tujuan Bank Indonesia  melakukan  regulasi  dan  eksekusi  pada  bidang  keuangan,  menjaga  stabilitas sistem pembayaran usaha perbankan.
Pada  UU  Bank  Indonesia  tersebut  di  atas  juga  diatur  terkait  pengawasan  pada usaha sektor jasa keuangan yang mana didirikan suatu lembaga khusus, dimana lembaga khusus ini bertujuan untuk mengawasi usaha sektor keuangan pada Bank maupun selain Bank dengan seiring perkembangan usaha jasa sektor keuangan dengan pegawasan yang bersifat independen yang kemudian melahirkan UU 21/2011 Tentang OJK.
Didirikanya lembaga OJK tentunya pemerintah berpandangan harus memperkuat lembaga  tersebut  dengan  memberikan  fungsi  dan  kewenangan  yang  luas  pula  dalam sektor  pengawasan  dalam  bidang  jasa  keuangan  yakni  memiliki  fungsi  regulasi, pengawasan serta melakukan penindakan. Dalam fungsi dan kewenangan yang diberikan tersebut  untuk  mengawasi  dalam  bidang  usaha  Perbankan,  usaha  pasar  modal,  usaha asuransi, pengelolaan dana pensiun, usaha pembiyaan serta lembaga lain yang bergerak dibidang keuangan.
Kegiatan  pengawasan  dan  penegakan  usaha  dalam  bidang  keuangan  tersebut tentunya harus dibarengi dengan usaha-usaha yang optimal dalam meregulasi aturan dan
harus dilakukan perbuata-perbuatan intitusi yang taat pada hukum serta mengikuti asas- asas pemerintahan yang baik. 1
Dalam perkembangan dunia bisnis di Negara Indonesia terjadi begitu cepat dan cenderung  dinamis,  sehingga  regulator  untuk  menanggulangi  hal-hal  yang mengakibatkan  kerugian  pada  perekonomian  Negara  cenderung  meregulasi  aturan- aturan yang bersifat otoriter dan merugikan masyarakat. Regulator dan pemerintah mulai menyadari dengan perkembangan bisnis di Indonesia mulai pada tahun 2011 dengan hal ini  didirikanya  institusi  pengawas  yaitu  Otoritas  Jasa  Keungan  yang  bertugas  untuk membentuk  regulasi,  mengawasi  pada  bidang  perindustrian  keuangan  yang  bergerak dibidang perbankan maupun selain Bank.
Industri Keuangan dewasa ini pada tren negara modern dijadikan suatu lembaga keuangan  yang  mana  menjadi Trust masyarakat  dimana  untuk  tempat  perputaran ekonomi  atau  keuangan  masyarakat.  kemudian  dalam  perokonomian  memiliki  peran penting  dan  menjadi  tolok  ukur  kemajuan  suatu  negara  pada  bidang  ekonomi.  Selain menjadi  pengawas  pada  bidang  keuangan  lembaga  pengawas  keuangan  independen (OJK) juga memiliki peran penting dalam memeratakan perekonomian, menumbuhkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nasional.
Dalam menjalankan amant fungsi dan kewenanganya otoritas jasa keuangan tentu institusi yang bersifat superbody yang mana dapat dinilai akan mengemban tugas yang berat  yang  harus  menerapkan  sifat  independensi  untuk  menjalankan  kewenanganya dengan  maksimal.  (Siti  Sundari;  Kementerian  HAM  RI,  2011)  hal  44).  Tentunya  hal tersebut harus dilakukan agar semua pengaturan dan tugas melakukan pengawasan yang dilakukan oleh OJK melahirkan keputusan yang bersifat netral dan menjauhi pengaruh yang merubah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh OJK sendiri, menjauhi hal- hal  yang  akan  mengarah  pada  Conflict  Of  Interest,  dan  ini  harus  diwujudkan  dengan bersungguh-sungguh dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang fokus untuk sektor keuangan. 2
Kita menyadari tentunya hal ini sulit untuk diwujudkan secara instan mengingat lembaga  pengawas  sektor  keuangan  tersebut  merupakan  lembaga  baru  dan  memang sampai  saat  ini  belum  menunjukan  keberhasilanya  dalam  melakukan  pengawasan, regulasi  maupun  penindakan. 3 Justru  hal  ini  akan  menjadikan  lembaga  Otoritas  Jasa Keuagan  menjadi  lembaga  yang  mengerikan  dan  cenderung  melakukan  keputusa- keputusan  yang  bersifat  otoritatif  dalam  mendikte  sektor-sektor  keuagan  tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mana melanggar prosedur privat- privat perusahaan yang diawasinya. Salah satu contoh UU OJK dalam Pasal 9 huruf d UU  21/2011  Tentang  OJK  menyebutkan  bahwa  salah  satu  kewenangan  OJK  kepada lembaga jasa keuangan ialah memberikan Perintah Tertulis.
Perintah tertulis di atas didasarkan pada subjektifitas dari otoritas jasa keuangan yang  mana  dilakukan  penilaian  secara  sepihak  untuk  memutuskan  secara  sepihak  dan
1 Sukarela Batunagar, j aringan pengaman keuangan; kajian literatur dan prakteknya di indonesia, Jakarta; buletin hukum perbankan dan kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember. 2006. Hal 2.
2 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, “naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK).” Hal 5.
3 Bank Indonesia, era baru transformasi bank sentral, Jakarta; Media Indonesia Publishing. 2010, Hal 199.
memerintahkan kepada lembaga-lembaga dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan manakala dinilai perlu dilakukanya dengan alasan menyehatkan keuangan lembaga yang diawasinya.  Pembahasan  penelitian  ini  ingin  mengetahui  sampai  mana  dampak  dan efektifitas  dalam surat perintah tertulis  yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga yang diawasinya, kemudian akan membahas pula terkait intervensinya didalam Undang-Undang tentang perseroan yang mana kedudukan suatu perseroan yang bergerak dibidang jasa keuangan bisa diintervensi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  melakuakan  penelitian  ini  penulis  menerapkan  tipologi  normatif,  yakni penggunaan  perpustakaan  karena  penulisan  ini  dilakukan  pada  Peraturan  yang  tertulis dan bahan-bahan hukum lainya. 4 Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang mengusahakan secara maksimal dalam melakukan penulusuran atau inventarisasi hukum yang  berlaku,  penemuan  asas-asas  dan  prinsip  didalam  hukum  yang  berlaku,  dan penemuan tersebut bertujuan untuk menguji layak atau tidak suatu hukum tertentu untuk diterapkan  dalam  upaya  penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  sedang  terjadi.  (E. Saefullah Wiradipradja, “penuntun pratis metode penelitian dan penelitian karya ilmiah; 2016)
Kemudian  penelitian  ini  bersifar  deskriptif,  yang  bermaksud  memberikan penjelasan-penjelasan  terkait  data-data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dalam  kaitanya dengan  Peraturan-Peraturan  yang  berlaku  yang  kemudian  didukung  dengan  teori-teori yang bertujuan menguatkan teori-teori terdahulu. 5
Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini teori yang digunakan oleh penulis yakni teori yang berkenaan dengan negara hukum yang mana pada konsep dasar dari Rule by Law yang memberikan penekanan terkait adanya suatu kepastian hukum. Hukum harus bisa  menjadi  suatu  alat  yang  memiliki  kepastian  untuk  memberikan  batasan-batasan kepada subjeknya agar tidak berkehendak diluar koridor-koridor hukum dasar. dalam hal ini memberikan keharusan pula terhadap penentuan terhadap tindakan-tindakan subjek hukum  tersebut  dan  terumuskan  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Kemudian  dalam Undang-Undang  harus  dipisahkan  antara  hukum  publik,  hukum  privat,  subjek  hukum publik dan subjek hukum privat serta sampai sejauh mana negara dapat mengintervensi.
Jenis  data dalam pembuatan karya  ilmiah ini ialah  menggunakan bahan  pokok dan  bahan  hukum  penunjang.  Bahan  hukum  primer  atau  pokok  sendiri  biasanya menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat atau otoritatif atau yang  sedang  berlaku.  Biasanya  bahan  hukum  primer  ini  berkenaan  dengan  Peraturan Perundang-Undangan,  memori-memori  penjelasan  dalam  pembentukan  suatu Perundang-Undangan serta putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT). 6
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif , Jakarta; cet, ke 8  PT.Raja Grafindo Persada. 2004, Hal 4
5 Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta; UI Press. 2015, Hal 10
6 Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum , Jakarta; Prenadamedia Group. 2014, Hal 181.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  literatur  yang  ditemukan  pada  UU  OJK  kita  menemukan  bahwa pembentukan  OJK  sendiri  diawali  dengan  adanya  aturan  ”UU  3/2004 Perubahan  UU 23/1999” Tentang BI yang mana kita bisa melihatnya dan memahami pada Pasal 34 Ayat 1 perihal pengawasan kinerja dalam perbankan dilaksanakan oleh institusi pengawasan pada bidang  jasa keuangan yang bersifat  berdiri  sendiri kemudian terkait dibentuknya menurut  ayat  2  pembentukan  sebagaimana  termaktub  ayat  1  (satu)  akan  dilakukan pembentukan serta diimplementasikan pada 31 Desember 2010.
Kemudian dijelaskan Pasal 34 Ayat 1 (satu) tersebut, yakni: “ Maka  semenjak  amanat Undang -Undang  tersebut  jelas  usaha  dalam  bidang sektor  keuangan  seperti  peransuransian,  pengelolaan  pada  Dapen,  bidang sekuritas,  bidang  modal  ventura,  dan  bidang  perusahaan  pembiyaan,  serta institusi  lainya  yang  bergerak  pada  bidang  penegelolaan  dana  masyarakat. Kemudian pembntukanya bersifat berdiri sendiri yang mana pelaksanaan tugas dan  wewenangnya  diluar  pemerintahan  dan  harus  menyampaikan  kepada lembaga  keuangan  yakni  Badan  Pemeriksa  Kuangan  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat.  selanjutnya  amanat  UU  Bank  Indonesia  tersebut  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  yakni  superbody  dan  harus  berkoordinsi  dengan  Bank Indonesia atau Bank Sentral.”
Kemudian dalam ayat 2 kita pahami sebagai berikut; “ Setelah  beralihnya  fungsi  pengawasan  bank  dari  Bank  Sentral  pada  sektor finansial  dilakukan secara berangsur-angsur  yang  mana  ada  beberapa  syarat yakni  Pembangunan  sarana  prasarana,  dana  penunjang  kinerja,  pengurus, Sturkturisasi  organisasi,  Sistem  Dokumentasi  dan  berbagai  peraturan  teknis pelaksanaan yang kemudian akan dilaporkan ke DPR RI.”
Pada  intinya  OJK  perihal  melaksanakan  tupoksi  kinerjanya  harus  melakukan koordinasi  dengan  Bank  Indonesia.  Tujuanya  agar  dua  lembaga  tersebut  bisa mewujudkan agar OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam hal regulasi, kemudian Bank  Indonesia  akan  bertukar  Informasi  dengan  OJK  dalam  melakukan  pengawasan serta dalam kondisi tertentu Bnak Indonesia bisa melakukan pemeriksaan secara khusus kepada  Bank  yang  dinilai  bermasalah  namun  tetap  berkoordinasi  dengan  Bank Indoensia. 7
Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  secara  satu-kesatuan  OJK  melakukas tugas  pengawasanya  masih  dalam  persiapan  dan  periode  perpindahan  yang  akan dilakukan  penetapan  yang  mana  (Satu)  Januari  2014  Otoritas  Jasa  Keuangan  bisa langsung melaksanakan tupoksinya dan tanggungjawabnya pada institusi Pengawas Jasa Keuagan  secara  menyeluruh  dan  kesinambungan.  Sistem  Pengawasan  sebagaimana
7 Metia  Winati  Muchda  dkk, pengalihan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  dari  bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" , Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni, Fakultas Hukum Universitas Riau. 2014, Hal 9.
dimaksud  sudah  dialihkan  dari  Bank  Indonesia  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada akhir tahun 2013. 8
Kita bisa melihat terkait adanya tumpang tindih yang terjadi dewasa ini perihal tugas  OJK  dan  BI  dalam  memelihara  stabilitas  keuangan  atau  ekonomi  di  Indonesia khususnya  dibidang  Perbankan.  Artinya  ada  beberapa  hal  yang  masih  yang  masih menjadi domain Bank Indonesia dan beberapa hal domain dari OJK, yang mana adanya amanat dari Pasal 34 pada Undang-Undang Bank Indonesia tersebut tidak sepenuhnya diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  melainkan  masih  ada  dualisme  Regulasi  dan dalam fungsi pengawasan terhadap Perbankan khususnya.
Kekacauan yang timbul dikemudian hari ini diprediksi oleh para ahli yang mana dalam  menjaga  stabilitas  nilai  rupiah  ini  ada  dua  hal  yakni  regulasi  dan  pengawasan. yang  terjadi  hari  ini  dualisme  fungsi  antara  Bank  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Seharusnya  konsep  dasarnya  memang  harus  benar-benar  terpisah  antara  fungsi pengawasan dan regulasi agar tidak ada konflik kepentingan antara dua lembaga yang menangani perihal sektor keuangan tersebut. 9

## Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Lembaga pengawas dalam Islam dikenal dengan sebutan al-Hisbah atau Wilayah al- Hisbah. Wilayah al-Hisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf ketika yang  ma’ruf itu sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika sudah    terang-terangan  dikerjakan.  Landasan al-Hisbah terdapat  dalam  Q.S.  Al- Mujadalah: 58/7,  yang terjemahnya:
“Tidakkah engkau perhatikan,bahwa Allah . mengetahui apa . yang ada di langit dan apa  yang ada . di bumi? Tidak ada . pembicaraan rahasia antara . tiga orang, melainkan . Dialah yang keempatnya. Dan . tidak ada lima
orang,melainkan . Dialah  yang  keenamnya.Dan  tidak  ada  yang  kurang  dari . itu atau  lebih  banyak,melainkan  Dia  pasti  ada  bersama    mereka  di  mana . pun mereka  berada.  Kemudian  Dia . akan  memberitakan kepada . mereka  pada hari . Kiamat . apa  yang . telah  mereka  kerjakan.  Sesungguhnya  Allah . Maha Mengetahui . segala sesuatu.” 10 :
Dalam  tafsir  Jalalain,  dijelaskan  bahwa  tidakkah kamu mengetahui  bahwa sesungguhnya  Allah  mengetahui apa  yang . ada . dilangit  serta  apa  yang  ada    dibumi. Pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahas Arab “Segolongan umat” yang menjalankan  fungsi  pengawasan  adalah al-  Amr  bi  wa  al-ma’ruf  wa  al-nahy  ‘an  al- munkar, meskipun  al-Qur’an  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai bentuk    dari    sebuah    lembaga  pengawasan  tersebut.  Tetapi  Rasulullah  Saw. memerintahkan  kepada  ummatnya  agar  menegakkan al-Amr  bi  wa  al-ma’ruf  wa  al-
8 Zu lkarnain  Sitompul, "konsepsi  dan  transformasi  otoritas  jasa  keuangan  (conceptional  and transformation financial services authority)”, Jakarta; Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Oktober. 2012, Hal. 23
9 Bisdan  Sigalingging, analisa  hubungan  kelembagaan  antara  otoritas  jasa  keuangan  dengan  bank indonesia”, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2013, Hal 78
10 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. al-Qur’an dan Terjemahannya. Halim  Publishing, 2014)
nahy  ‘an  al-munkar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:
“Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan  (kekuasaan),  jika  kamu  tidak  mampu  maka  cegahlah  dengan  lisan, jika  kamu  tidak    mampu  maka  cegahlah  dengan  hati,  dan  itu  merupakan lemahnya iman.” 11
Dengan  memperhatikan  dalil-dalil  dan  pendapat-  pendapat  tersebut,  serta ketentuan dalam  Undang-Undang . Republik  Indonesia . Nomor  21 Tahun  2011 . tentang Otoritas  Jasa    Keuangan.  Pada  dasarnya  keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak bertentangan dengan    konsep siyasah syar’iyyah, sebab  secara  umum  memiliki tujuan yang  sama,  yakni al-Amr  bi    wa  al-ma’ruf  wa  al-nahy  ‘an  al-munkar serta  untuk kemaslahatan rakyat. 12
Dalam kajian siyasah syar’iyyah , lembaga yang bertugas menjalankan al-Amr bi wa al- ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar dikenal dengan wilayat al-muzalim dan wilayat al- hisbah. Keberadaannya untuk menjalankan fungsi pengawasan apabila terjadi sebuah penyelewengan  pejabat  maupun  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  rakyat secara umum. Wilayat al-Muzalim dan al-Hisbah adalah bagian dari lembaga peradilan islam.
Kedudukan  dan  kewenangan  yang  dijalankan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan dengan    pengawasan  yang  dilakukan  oleh Wilayat  al-Muzalim  dan  wilayat  al-Hisbah dalam  ketatanegaraan Islam berdasar kepada prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam. Sistem  ketetanegaraan  Islam,  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  dalam bidang  hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segala  latar  belakangnya  didepan  hukum,  dan  setiap  manusia  memiliki  kedudukan yang  sama  yang menjadi perbedaannya hanya pada sisi ketaqwaannya.
Secara  kelembagaan,    Otoritas    Jasa    Keuangan    sebagai    lembaga    pengawas yang  independen  memiliki  kesamaan  dengan Wilayat  al-Muzalim  dan wilayat al- Hisbah, yakni  sebagai  lembaga  peradilan  islam  yang  juga  secara  independen  berasal dari  kekuasaan    khalifah.  Perbedaannya  hanya  terletak  pada  sifat  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagai  lembaga . Negara    yang    mandiri    dan    tidak    berada    dibawah lembaga-lembaga  yudisial  (kekuasaan kehakiman), sedangkan Wilayat al-Muzalim dan wilayat al- Hisbah berada dalam  sistem peradilan Islam.
Sementara  kewenangan  serta  mekanisme  kerjanya,  antara  Otoritas  Jasa Keuangan  dan Wilayat al-Hisbah memiliki persamaan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berwenang    untuk  menerima  laporan  yang  masuk  dari  lembaga  ataupun  masyarakat sebagai informasi  dasar, kemudian melakukan investigasi terhadap laporan tersebut serta selanjutnya dapat  mengeluarkan rekomendasi. Wilayat al-Hisbah pun demikian, di mana muhtasib menerima  pengaduan    dari    masyarakat    atas    pelanggaran    terhadap    suatu peraturan    kemudian    memberikan  sanksi ta’zir (saksi  disiplin).  Keduanya  juga mempunyai  tugas  dan  wewenang    yang  sama  untuk  berinisiatif  sendiri  dalam melakukan  pengawasan  atas  suatu  laporan    ataupun    pelanggaran.  Sehingga    jika dicermati,    maka    pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  bertentangan  dengan
11 Abu al-Husain bin al-Hajj al-Quraisy al-Naisaburi. Shahih Muslim, Juz 1. 1998).
12 Andi    Nur  Mayapada   dan  Nila    Sastrawati.    “Golput   dan  Kewajiban   Memilih   Pemimpin  dalm Islam.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2, no. 3, 2020. Hal. 32
prinsip-prinsip pengawasan dalam siyasah  syar’iyyah. Sehingga  keberadaan  Otoritas Jasa  Keuangan  dapat diqiyaskan dengan lembaga al-Hisbah yang memiliki illat yang sama pada masa Rasulullah Saw.
Meskipun  Undang-Undang  Nomor . 21  Tahun . 2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  menyebut kata syariah hanya pada Bab I Pasal 1 Ayat (5), akan tetapi secara garis  besar    materi  muatannya  berlaku  untuk  jasa  keuangan  konvensional  dan  jasa keuangan  syariah.    Apabila  dikaitkan  dengan  pengawasan  dalam  Islam,  keberadaan Otoritas Jasa Keuangan  telah sesuai dengan tujuan dan peran al-Hisbah sebagaimana yang diterapkan Rasulullah  SAW.  Selain  itu,  demi  pengembangan  lembaga-lembaga dan  perbankan  syariah,  maka peran lembaga pengawas independen seperti Otoritas Jasa Keuangan  memiliki  urgensitas,    sebab  melalui  fungsi  pengawasan  akan  terpelihara ekonomi yang jujur, adil, dan berujung  pada perolehan keuntungan yang berkah.

## Perbankan sebagai perseroan yang bergerak dibidang jasa keuangan.
Perbankan  (Bangking)  secara  umum  bisa  didefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan usaha yang melakukan jual beli mata uang, surat berharga dan seluruh kegiatan usaha yang menyangkut tentang keuangan untuk mendapatkan bunga, laba dan atau perbuatan yang  memberikan  pinjaman  mengunakan  skema  tanggungan  atau  tidak  menggunakan tanggungan,  penempatan  uang  untuk  dilakukan  penyimpanan  oleh  Bank.  Pembelian, Penjualan  terhadap  sesuatu  yang  memiliki  nilai  moneter  sebagai  suatu  kegiatan  usaha dalam bidang keuangan yang teratur. 13
Sedangkan menurut UU 10/1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 yakni : “ Fungsi  Bank  Merupakan  badan  usaha  yang  memiliki  kewenangan  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  kemudian melakukan  penyaluran  juga  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan bentuk lainya dalam rangka untuk memajukan taraf hidup rakyat.;” Selanjutnya jika kita melihat adanya frasa Badan Usaha maka akan memberikan suatu pemahaman bahwa Bank merupakan bentuk usaha yang mana tentang pendirian bank  itu  sendiri  akan  tunduk  pada  Undang-Undang  Perbankan  dan  konsep  dasar  di Indonesia  terkait  mekanisme  pendirian  suatu  badan  usaha  dan  mekanisme  dalam menjalankan  suatu  Badan  usaha  atau  perseroan  tersebut  secara  otomatis  akan  tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam hal ini perseroan yang bersifat swasta.
Berbagai  penjelasan  di  atas  tentunya  kita  bisa  memahami  bahwa  adanya keharusan  dalam  mendirikan  Bank  harus  berbentuk  perseroan  tidak  boleh  berbentuk perorangan, penegasanya kita bisa lihat pada UU NO 10/1998 Tentang Perbankan pada Pasal  23  yang  mengatakan;  suatu  Bank  Umum  harus  berbentuk suatu  PT(Perseroan Terbatas); Badan Koperasi; atau ; berbentuk Perusahaan Daerah.
Oleh  karenanya  dalam  hal  Perbankan  dalam  menjalankan  usahanya  tentunya akan tetap mengikuti mekanisme yang diberikan oleh UU No 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas  yang  mana  mekanisme  sebagaimana  dimaksud  ialah  RUPS  (Rapat  Umum Pemegang Saham) dan lainya.
13 Sentosa Sembiring, hukum perbankan, Bandung; Mandar Maju. 2012. Hal 1

## Bentuk Intervensi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perseroan Yang Bergerak Di Bidang Perbankan.
Memang dalam pembentukan OJK bertujuan untuk memberikan pengawasan dan regulasi kepada lembaga jasa keuangan pada sektor Perbankan. Tentunya UU OJK No 21/2011  tentunya  diberikan  wewenang  untuk  memberikan  suatu  intervensi  terhadap perbankan yang dinilai oleh OJK mengalami permsalahan. Dalam hal ini ada beberapa kewenangan yang diberikan oleh UU OJK tersebut, sebagai berikut;
Pada Pasal 6 huruf a UU No 21/2011 Tentang OJK mengatakan; Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas salah satunya ialah melakukan tugas pengawasan pada bidang Perbankan.  Kemudian  pada  pasal  7  yang  diatur  dalam  huruf  (a,b,  c  dan  d)  memilki kewenangan untuk melakukan intervensi kegiatan usaha sektor Perbankan.
Secara  jelas  dalam  Undang-Undang  OJK  itu  dikatakan  pengaturan  dan pengawasan pada bidang perbankan, yakni pemberian izin dalam pendirian Bank yang selanjutnya dalam perizinanya diperluas dalam hal melakukan pembukaan kantor bank, Penyusunan  aturan  perusahaan  Anggaran  Dasar  (AD),  perencanaan  kerja,  status kepemilikan,  pengurusan  Bank,  SDA  Bank  serta  berwenang  melakukan  pencabutan perizinan  pada  usaha  Perbankan. 14 Melakukan  pengawasan  pada  kegiatan  usaha  Bank yang meliputi pada pendanaan Bank penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Perihal  regulasi  dan  pengawasan  pada  kegiatan  usaha  Bank,  OJK  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  “pengawasan  dalam  rangka  melihat  kemampuan perusahaan,  perbandingan  antara  laba  dengan  aktiva  modal,  pemenuhan  kewajiban, jumlah aset dan nilai bobotnya, kapital primer, ambang batas dalam pemberian kredit, pemberian  pinjaman  terhadap  stok  simpanan,  dan  seberapa  besar  pencadangan  bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank, pengaturan dan pengawasan mengenai  aspek  kehatihatian  bank,  meliputi,  manajemen  risiko,  tata  kelola  bank  serta melakukan pemeriksaan terhadap Bank.
Dapat  sederhanakan  bahwa  kewenangan  dan  pengaturan  yang  diberikan  oleh OJK  kepada  bank,  yaitu;  Berwenang  untuk  memberikan  mekanisme  perijinan ; mendirikan  Bank  yang  berkenaan  dengan  perijinan  dan  pencabutan  perijinan  bank; Berwenang untuk menetapkan peraturan bank (Right To Regulated); berkenaan dengan aspek usaha dan kegiatan usaha perbankan;
- Berwenang untuk mengawasi;
1. Melakukan  pengawasan  terhadap  Bank  langsung;  yang  berkenaan  dengan pemeriksaan  secara  umum  atau  dilakukan  secara  khusus  untuk  mengetahui kondisi keuangan suatu Bank;
2. Pengawasan perbankan yang dilakukan secara tidak langsung; berkenaan dengan melakukan pantauan terhadap Bank melalui laporan tetap yang dilaporkan oleh Bank, laporan hasil pemerikasaan dan informasi lainya;
14 Andi  Tri  Haryono,  Muhammad  hasan  Muaziz  dan  Abdul  Kadir  Jaelani  (2021),  Analysis  of  Urban Agglomeration  in  Economic  and  Legal  Perspectives  (A  Study  on  the  Development  of  Industrial Agglomeration Areas in Semarang City), Pena Justisia Vol. 20, No 1
- Berwenang  memberikan  sanksi,  yaitu  kewenangan  untuk  menjatuhkan  hukuman kepada  bank  melalui  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mana bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Bank;
- Berwenang  melakukan  penegakan  hukum  seperti  penyidikan,  yakni  berwenang untuk  melakukan  penyidikan  yang  mana  yang  melakukan  penyidikan  merupakan anggota POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang berada pada wilayah Otoritas Jasa  Keuangan  yang  pada  hasil  daripada  penyidikan  tersebut  nantinya  diberikan kepada Jaksa Penuntut umum guna dilakukan penuntutan umum.
- Berwenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada jasa keuangan untuk mencegah terjadinya kerugian, menerima pengaduan konsumen dan lainya.

## Studi Kasus Intervensi OJK Terhadap Perbankan.
Praktek  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  OJK  kepada  bidang  Perbankan dalam hal memberikan sanksi teguran perintah tertulis yang ditujukan kepada salah satu pemegang  saham  pada  Bank  Persetoan  Terbatas  (PT.  Bank  Bukopin  Tbk)  yaitu Perseroan Terbatas Bosowa Korporindo.
Kronologi  pada  awalnya  kenapa  OJK  mengeluarkan  surat  Perintah  Tertulis kepada  PT.  Bosowa  Korporindo  dengan  dikeluarkanya  Surat  Perintah  Tertulis  (SPT) Nomor SR-17/D.03/2020 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Perintah Tertulis yang memberikan kuasa kepada  dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK.
Selanjutnya dengan keluarnya surat dari OJK tersebut PT. BC tidak menanggapi bahkan  tidak  menghiraukan  sehingga  terhadap  sikap  dari  PT.  BC  tersebut  OJK melakukan  penilaian  secara  subjektif  dengan  melakukan  dugaan  bahwa  PT.  BC  telah telah melakukan pelanggaran dengan letak pelanggaran tidak memberikan surat  kuasa kepada  Tim  Technical  Assistance  kepada  PT.  BRI.  Pada  hakikatnya  sikap  OJK mengeluarkan  surat  perintah  tersebut  ialah  untuk  membantu  PT  bukopin  dari  tekanan likuiditas  dan  untuk  membantu  masuknya  investor  sehingga  kondisi  keuangan  PT. Bukopin menjadi sehat kembali tetapi dengan sikap dari Bosowa tidak memberikan surat kuasa  kepada  Tim  Technical  Assistance  dari  PT.  BRI,  OJK  menilai  Bukopin  telah melakukan upaya pencegahan untuk masuknya investor ke Bukopin.
Sanksi yang diberikan OJK kepada Bosowa yang mana bosowa dilarang untuk menjadi  sebagai  pihak  pertama  atau  pengendali  serta  memiliki  saham  pada  lembaga keuangan kemudian juga ada larangan kepada bosowa oleh ojk untuk menjadi pengurus apapun di lembaga jasa keuangan.
Dari sanksi yang diberikan oleh OJK kepada Bosowa tersebut tentunya memiliki dampak usaha kepada Bosowa yakni kepemilikan saham Bosowa pada Bukopin hilang begitu  saja  tanpa  melalui  skema  RUPS,  walaupun  Bosowa  mengikuti  RUPS  suara Bosowa yang semula sebagai  pemegang saham  tidak dianggap ada atau tidak quorum serta  serta  wajib  mengalihkan  seluruh  kepemilikan  saham  dalam  jangka  waktu  paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkanya sebagai pemegang saham pada LJK yang tidak mendapatkan  predikat  tidak  lulus  dalam  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.
Perihal  perintah  tertulis  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  upaya  melakukan pengawasan dalam sektor perbankan.
Perihal  perintah  tertulis  ini  dalam  penelusuran  literatur  hukum  buku  maupun Peraturan  Perundang-Undangan  belum  diatur  secara  rigid  artinya  secara  teknis  dan konsep  regulasi  dari  UU  NO.  21/2011  tentang  perintah  tertulis  belum  ada  aturan turunanya yang dibuat oleh OJK sendiri melainkan hanya mengatur pada saat pandemi yakni POJK NO 18/2020.
Dalam  hal  melakukan  tugasnya  sebagai  pengawas  pada  bidang  keuangan  OJK pada Pasal 6 memiliki kewenangan, melakukan penetapan kebijakan operasional dalam hal  pengawasan kepada  usaha pada jasa keuangan. Kemudian melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan olek kepala eksekutif serta tugas pengawas, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, memberikan  perlindungan Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

## Efektifitas  dan  Dampak  perintah  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan pada sektor Perbankan
Setiap  aturan  dan  sanksi  tentunya  memiliki  dampak  yang  artinya  sebagai konsekwensi dari aturan tersebut diberlakukan, namun ada beberapa faktor suatu aturan atau  regulasi  tidak  memiliki  otoritas  atau  tidak  ada  efektifitasnya.  Faktor  pertama mungkin  karena  suatu  peraturan  tersebut  tidak  ada  relevansinya,  atau  mungkin  aturan yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga atau isntitusi tumpang tindih dengan peraturan yang lainya. 15
Dalam  penelitian  ini  tentunya  kita  bisa  memahami  ada  beberapa  faktor ketidakefektifan  surat  perintah  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan kepada  PT.  Bosowa  corporindo.  Setelah  Otoritas  Jasa  Keuangan  melayangkan  surat kepada  bosowa  dengan  nomor  64/KDK.03/2020  yang  pada  intinya  PT.  Bosowa Corporindo  tidak  lulus  dalam  penilaian  yang  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan memberikan  sanksi  kepada  PT.  Bosowa  Corporindo,  pihak  bosowa  merasa  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  adil  dan  cenderung mendiskriminasikan  bosowa  terhadap  PT.  Bank  Bukopin  padahal  status  PT.  Bosowa Corporindo di PT. Bank Bukopin sebagai pemegang saham.
Atas surat perintah tersebut di atas PT. Bosowa Corporindo melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register perkara Gugatan yang dilayangkan Bosowa  kepada  Otortas  Jasa  Keuangan  yang  teregister  pada  nomor  perkara 178/G/2020/PTUN.JKT tanggal 2021, yang mana PTUN Jakarta mengabulkan Gugatan terhadap  surat  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk dilakukanyua pembatalan.
15 Kartini  Laras  Makmur  dan Ahsanul  Minan,  Money  Laundering/Financing  of  Terrorism  Risks  in  the Indonesian Islamic Banking System, ICIFEB, Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia
Menurut  penulis  alasan  PT.  Bosowa  Corporindo  untuk  melakukan  Gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudahlah tepat karena memang Otoritas Jasa Keuangan terlalu mengintervensi internal perusahaan mengingat posisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pemerintah hanya melakukan pengawasan kepada lembaga jasa keuangan yang mengalami permasalahan keuangan dalam hal ini tekanan likuiditas.
Namun yang dilakukan oleh OJK sebagai pihak luar koorporasi mengeluiarkan sanksi yang berdampak kepada Bosowa, yakni Bosowa dilarang untuk; Menjadi pihak pengendali  pada  bukopin,  meniadakan  hak  selaku  pemegang  saham  pada  Bukopin, saham Bosowa tidak akan dihitung pada forum RUPS, serta harus melakukan pengalihan saham dalam jangka 1 tahun paling lambat.
Memang pengaturan pada pasal 33 Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia  seperti  kita  pahami,  Pada  keadaan  suatu  Bank  dalam  penilaian  BI  tercipta kondisi  membahayakan  pada  usaha  bidang  perbankan,  BI  bisa  melakukan  tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Memang  demikian  aturan  yang  diberlakukan  pada  Undang-Undang  Bank Indonesia maupun OJK, seperti dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugasnya OJK dan BI memiliki funsgi regulasi dan pengawasan yang mana kedua lembaga tersebut harus  melakukan  koordinasi  dan  saling  bertukar  informasi.  Tetapi  kewenangan  dan penunjukan RUPS dan tidak menganggap suara pemegang saham merupakan tindakan yang sewenang-wenang.
Dalam hal ini kansil mengatakan bahwa pemahaman Perseroan Terbatas terdiri dari  dua  kata  yaitu  "Perseroan"  dan  "Terbatas"  dimana  kalau  kita  pahami  memang perseroan  tersebut  merujuk  pada  modal  perusahaan  yang  terdiri  dari  saham-saham. terkait  kata  "Terbatas"  merujuk  kepada  pemegang  saham  yang  peran  dan tanggungjawabnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. 16
Bisa dipahami kemudian artinya Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini memotong hak dari PT. Bosowa Corporindo dalam menjalankan usaha dalam bidang jasa keuangan yang menurut hukum seharusnya tidak dapat dibenarkan, mengingat penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga dari pemerintahan bersifat subjektif, selain itu UU OJK maupun  peraturan  internalnya  tidak  mengatur  secara  spesifik  perihal  perintah  tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  9  UU  21/2011  Tentang  OJK  tersebut  sehingga memberikan  ruang  otoritatif  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan fungsinya yaitu pengawasan.

## Perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap Perbankan yang mendapatkan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
Dalam menghadapi keputusan atau perintah tertulis yang dilakukan oleh Dewan Komisioner  OJK  tersebut  perseroan  yang  bergerak  dibidang  jasa  keuangan  bisa melakukan upaya hukum mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya mengatur perihal sengketa pada tata usaha yang disebabkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
16 CST. Kansil , pokok-pokok perseroan terbatas, Jakarta; PT. Pustaka Sinar Harapan. 1996 , Hal 31
Berdasarkan  aturan  pada  Undang-Undang  tersebut  di  atas  adanya  pengajuan Gugatan atau sengketa tata usaha dikarenakan adanya sengketa yang disebabkan adanya KPTUN.  Sedangkan  KPTUN  sebagaimana  dimaksud  merupakan  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  pembahasan  kali  ini  tentunya Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  rumpun  dari  pejabat  TUN  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Dalam hal ini yang diperintah tertulis atau bentuk surat keputusan apapun yang dilakukan  oleh  OJK  dalam  rangka  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  bisa  dilakukan upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  pembahasan  serta  studi  kasus  tersebut  di  atas  kiranya bisa diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penilitian sebagai, berikut; Bahwa perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Otoritas memiliki dampak yang sangat merugikan bagi  pihak  yang  menerima  perintah  tertulis  tersebut,  dikarenakan  pengaturan  Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud perintah tertulis tersebut tidak dijelaskan bentuk dan  bagaimana  penilaian  objektifnya  sehingga  pada  pasal  9  UU  No  21/2011  Tentang OJK  perihal  kewenangan  OJK  dalam  mengeluarkan  perintah  tertulis  sangat  bersifat otoriter.  Atas  perintah  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  OJK,  sebagaimana  pejabat  OJK merupakan termasuk dari pejabat TUN maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat otoritas  jasa  keuangan  termasuk  kategori  KPTUN  yang  mana  bisa  diajukan  ke  PTUN sebagaimana  kompetensi  relativ  yang  telah  ditentukan  oleh  Peraturan  Perundang- Undangan.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Undang- Undang Bank Indonesia.
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
Andi Tri Haryono, Muhammad hasan Muaziz dan Abdul Kadir Jaelani (2021), Analysis of  Urban  Agglomeration  in  Economic  and  Legal  Perspectives  (A  Study  on  the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City), Pena Justisia Vol. 20, No 1
Bank  Indonesia.(2010).  era  baru  transformasi  bank  sentral,  Jakarta;  Media  Indonesia Publishing.
Bisdan  Sigalingging,  (2013) analisa  hubungan  kelembagaan  antara  otoritas  jasa keuangan dengan bank indonesia”, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
CST. Kansil , 1996 , pokok-pokok perseroan terbatas, Jakarta; PT. Pustaka Sinar Harapan. Hal 31
E.  Saefullah  Wiradipradja.  (2016), penuntun  pratis  metode  penelitian  dan  penelitian karya ilmiah ; CV Keni Media cet. 2 Bandung.
Kartini Laras Makmur dan Ahsanul Minan, Money Laundering/Financing of Terrorism Risks in the Indonesian Islamic Banking System, ICIFEB, Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  ( 2014) al-Qur’an  dan  Terjemahannya. Surabaya:  Halim Publishing, Metia  Winati  Muchda  dkk,  (2014), pengalihan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan perbankan  dari  bank  indonesia  kepada  otoritas  jasa  keuangan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan" , Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni, Fakultas Hukum Universitas Riau.
Nurekasari  dan  Hamzah  Hasan.  (2021).    “Tinjauan  Siyasah  Syar’iyyah  terhadap
Eksistensi Lembaga  Legislatif  Sebelum  dan  Setelah  Reformasi.” Siyasatuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Siyasah Syar’iyyah 2, no. 1 Peter Mahmud Marzuki, (2014), penelitian hukum , Jakarta; Prenadamedia Group Sentosa Sembiring, (2012), hukum perbankan, Bandung; Mandar Maju. Siti Sundari, (2011) laporan kompendium bidang perbankan , Kementerian HAM RI; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004), penelitian hukum normatif , Jakarta; cet, ke 8  PT.Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, (2015), pengantar penelitian hukum, Jakarta; UI Press.
Sukarela  Batunagar,  (2006)  j aringan  pengaman  keuangan;  kajian  literatur  dan prakteknya  di  indonesia, Jakarta;  buletin  hukum  perbankan  dan  kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember.
Tim  Panitia  Antar  Departemen  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, “naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK).”
Zulkarnain  Sitompul,  (2012), "konsepsi  dan  transformasi  otoritas  jasa  keuangan (conceptional and transformation financial services authority)”, Jakarta; Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Oktober.

## Competing interests
No conflict interest.

## Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a from Universitas Al-Azhar Indonesia