Vol. 8, No. 1, Mei 2017 Hal: 13-23

## KOMPETENSI NAKHODA KAPAL RAWAI TUNA DI PALABUHANRATU DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
Competency of Tuna Longliner Captain at Palabuhanratu, Viewed From Indonesian National Working Competency Standards (SKKNI)
Oleh:
Tri Wiji Nurani 1 *, Yasinta Anugerah 2 , Muhammad Fedi A. Sondita 1
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor 2 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi: triwiji@hotmail.com
Diterima: 12 April 2016;  Disetujui: 14 September 2016

## ABSTRACT
Indonesian government has prepared a standard for assessing the competencies of human resources  in  the  field  of  fisheries,  through  the  formulation  of  Indonesian  National  Occupational Competency Standards (INOCS). Captain of fishing vessels has an important role to the success of fishing  operations,  which  must  be  supported  by  adequate  competencies.  This  research  aimed  to describe  INOCS  in  the  field  of  fishing;  and  to  assess  the  competence  of  the  Captain  of  longline fishing  vessels  according  to  the  INOCS.  Data  analysis  was  carried  out  by  descriptive  and gap analysis  method.  The  result  of  the  study  showed  that  the  competency  of  the  Captain  had  been formulated,  included  five  units  of  competencies  with  twenty  elements  of  competencies.  Among them, ten elements of competencies had been achieved, while the other ten competencies still had gaps. Elements of competency that has been achieved are mostly in accordance with the level V, while the level VI had not been achieved yet.
Keywords: captain, competency, gap analysis, SKKNI, tuna longline

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  telah  mempersiapkan  perangkat  untuk  menilai  kompetensi sumberdaya manusia di bidang perikanan, melalui perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI).  Nakhoda  kapal  penangkap  ikan  tuna  memiliki  peran  penting  untuk keberhasilan  operasi  penangkapan  ikan,  yang  harus  didukung  oleh  kompetensi  yang  memadai. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  SKKNI  di  bidang  penangkapan  ikan;  dan  menilai kompetensi  Nakhoda  sesuai  SKKNI.  Analisis  dilakukan  secara  deskriptif  dengan  menggunakan analisis  kesenjangan  ( gap ).    Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  unit  kompetensi  nakhoda  telah dirumuskan  dengan  baik.  Terdapat  lima  unit  kompetensi  dengan  dua  puluh  elemen  kompetensi. Sepuluh  elemen  kompetensi  telah  tercapai,  sementara  itu  sepuluh  elemen  kompetensi  lainnya masih  terdapat gap .  Elemen  kompetensi  yang  sudah  tercapai  sebagian  besar  adalah  sesuai dengan jenjang V, sementara itu yang belum tercapai pada jenjang VI.
Kata kunci: nakhoda, kompetensi, analisis kesenjangan, SKKNI, tuna longline

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  atau Asean  Single  Economic  Community (AEC)  di- mulai  akhir  tahun  2015.    Saat  MEA  diber- lakukan, maka aliran barang, jasa, investasi ter- masuk  tenaga  kerja  akan  bergerak  bebas. Persaingan  terbuka  untuk  dua  belas  sektor prioritas,  termasuk  sektor  perikanan.  Beberapa negara  di  kawasan  ASEAN,  seperti  Malaysia, Philipina,  Singapore,  Thailand,  Vietnam  telah menyiapkan  berbagai  strategi  menghadapi MEA.
Indonesia  memiliki  potensi  di  sektor perikanan  laut  yang  sangat  besar.    Indonesia merupakan  negara  kepulauan  dengan  luas lautan  sekitar  5,8  juta  km 2 .    Wilayah  laut  Indo- nesia  memiliki  potensi  sumberdaya  ikan  yang diperkirakan  sekitar    6,6  juta  ton  per  tahun. Jumlah  nelayan  sebagai  sumberdaya  manusia yang  bergerak  langsung  di  sektor  perikanan diperkirakan  sekitar  3,7  juta.    Indonesia  harus mempersiapkan  strategi  untuk  dapat  mempro- teksi  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  ma- nusia dengan diberlakukannya MEA.
Keunggulan komparatif Indonesia jika di- bandingkan  dengan  negara  lain  di  kawasan ASEAN  dalam  hal  kepemilikan  sumberdaya alam,  harus  diiringi  dengan  keungulan  kompe- titif  dari  sumberdaya  manusianya.  Pemberla- kuan  MEA,  akan  mengakibatkan  arus  tenaga kerja atau sumberdaya manusia (SDM) terampil dan  profesional  dari  negara-negara  ASEAN akan bebas masuk ke Indonesia.   Pemantapan kompetensi  SDM  bidang  perikanan  dan  ke- lautan  menjadi  satu  hal  yang  perlu  untuk  di- lakukan  agar  dapat  bersaing  dengan  tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya.
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan Peraturan Presiden No 8/2012 tentang  Kerang- ka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  KKNI adalah  kerangka  penjenjangan  kualifikasi  kom- petensi  yang  dapat  menyandingkan,  menye- tarakan,  dan  mengintegrasikan  antara  bidang pendidikan  dan  bidang  pelatihan  kerja  serta pengalaman  kerja  dalam  rangka  pemberian pengakuan  kompetensi  kerja  sesuai  dengan struktur  pekerjaan  di  berbagai  sektor.    Sesuai dengan  kualifikasi  yang  ada  dalam  KKNI,  ke- butuhan  SDM  perikanan  dan  kelautan  menca- kup  berbagai  jenjang  kualifikasi,  dari  kualifikasi operator, teknisi/analis hingga kualifikasi ahli.
Kondisi  saat  ini  SDM  perikanan  dan  ke- lautan,  seperti  misalnya  nelayan  sebagai  pela- ku utama di bidang perikanan tangkap memiliki kompetensi  yang  belum  terstandar.  Sebagian besar  nelayan  memiliki  kompetensi  sebagai nelayan  berdasarkan  pengetahuan  dan  kete- rampilan  yang  diperoleh  secara  turun  temurun.
Baru  sebagian  kecil  nelayan  yang  memiliki sertifikat,  yang  merupakan  persyaratan  yang diwajibkan  seperti  sertifikat  untuk  Nakhoda kapal.
Mengacu pada konvensi FAO yaitu Code of  Conduct  For  Responsible  Fisheries (CCRF) tahun  1995,  terdapat  ketentuan  yang  menje- laskan  pentingnya  tanggung  jawab  terhadap keselamatan  nelayan  dan  kapal  ikan.    Pada Bab 8 dinyatakan, setiap negara harus memas- tikan standar kesehatan dan keselamatan untuk semua  orang  yang  bekerja  pada  operasi  pe- nangkapan  telah  diterapkan.    Standar  tersebut harus  tidak  kurang  dari  persyaratan  minimum dari  perjanjian  internasional  yang  relevan dengan  kondisi  pekerjaan  dan  pelayanan  bagi pekerja (Purwangka et al . 2013).
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  timbul satu  pertanyaan  “Siapkah  SDM  Perikanan  In- donesia,  khususnya  nelayan  bersaing  dalam kerangka MEA?  Kesiapan SDM Perikanan per- lu  dilakukan  melalui  kualifikasi  dan  kompetensi yang  terstandar.    Pemerintah  sudah  memper- siapkan  perangkat  untuk  menilai  kompetensi SDM  di  bidang  perikanan  melalui  perumusan Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia (SKKNI).    Penelitian  ini  dilakukan,  dengan  tu- juan:  1)  Mendeskripsikan  SKKNI  di  bidang  pe- nangkapan  ikan;  2)  Menilai  kompetensi  SDM Perikanan sesuai SKKNI.
Penilaian  dilakukan  melalui  studi  kasus pada nakhoda kapal rawai tuna ( longline ) di Pe- labuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Pala- buhanratu. Nakhoda kapal memiliki peran yang sangat  penting  untuk  keberhasilan  operasi penangkapan  ikan.    Tujuan  utama  penang- kapan  ikan  dengan longline adalah  pasar ekspor.    Kualitas  hasil  tangkapan  menjadi  hal yang  harus  diprioritaskan,  dan  hal  ini  akan terkait  dengan  pengetahuan,  keahlian  dan keterampilan  dari  nakhoda  kapal  (Nurani et  al . 2012;  Nurani et  al .  2013).    Pemilihan  lokasi untuk  studi  kasus  penelitian  di  PPN  Palabu- hanratu,  dikarenakan  lokasi  ini  merupakan salah  satu  tempat  pendaratan  bagi  kapal longline (Nurani et al . 2008; Nurani et al . 2010; Ardani et al . 2013).

## METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Desember  2014-Februari  2015  di  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  Palabuhanratu. Data  untuk  mempelajari  Standar  Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  di  bidang penangkapan  ikan  adalah  dengan  mempelajari dokumen  Lampiran  Keputusan Menteri Tenaga Kerja  No.  298/2013  tentang  Penetapan  SKKNI
Kategori  Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan; Golongan  Pokok  Perikanan;  Golongan  Pe- nangkapan  Ikan;  Sub  Golongan  Penangkapan Ikan di Laut.
Data  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  ne- layan  diperoleh  melalui  pengisian  daftar  per- tanyaan  (kuesioner)  sesuai  dengan  SKKNI. Selain  itu,  juga  diperoleh  melalui  observasi langsung  kegiatan  persiapan  sebelum  operasi penangkapan  dilakukan,  serta  melihat  doku- men-dokumen kapal  dan sertifikat yang berka- itan  dengan  kompetensi.  Daftar  pertanyaan mencakup  kompetensi  sesuai  SKKNI  yang harus  dimiliki  oleh  Nakhoda  kapal longline . Jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  dapat memberikan  gambaran  dan  penilaian  unit kompetensi  yang  mereka  miliki.    Penilaian kompetensi  dari  jawaban  responden  terbagi menjadi  dua,  yaitu  YA  dan  TIDAK.    Jawaban YA  menggambarkan  responden  dapat  men- jawab  pertanyaan  sesuai  unit  kompetensi,  se- dangkan  jawaban  TIDAK  menggambarkan  res- ponden  tidak  tahu  atau  tidak  bisa  menjawab pertanyaan  sesuai  unit  kompetensi.  Res- ponden  meliputi  11  orang  nakhoda  kapal long- line ,  2  orang  wakil  nakhoda,   4  orang bosman , 3  orang  KKM,  14  orang  ABK  biasa,  1  orang koki dan 1 orang prossesing.
Analisis data meliputi: 1) Analisis deskriptif  untuk  mempelajari  SKKNI  di  bidang penangkapan ikan; dan 2) Analisis kesenjangan ( gap )  untuk  menilai  kompetensi  nakhoda  kapal rawai  tuna  ( longline )  di  PPN  Palabuhanratu sesuai SKKNI. Kompetensi dinilai dari ada atau tidaknya  kesenjangan  yang  terjadi  antara kompetensi  standar  dan  kompetensi  aktual (Susilo et al . 2011; Ramadhan 2014).
Analisis  kesenjangan  dilakukan  dengan menilai  langsung  kompetensi  nakhoda  di lapangan dengan menggunakan skala dikotomi (0 : Tidak dan 1 : Ya). Kesenjangan kompetensi adalah  perbedaan  antara  level  kompetensi yang  diperlukan  pada  suatu  posisi  dan  level kompetensi  saat  ini.  Nilai gap menunjukan bahwa  responden  belum  memiliki  kompetensi sesuai  dengan  standar.  Sedangkan  nilai gap 0 menunjukan responden telah memiliki kompetensi  sesuai  dengan  standar  yang  ada. Menurut  Palan  (2007)  kesenjangan  dihitung dengan rumus:
……… (1)
..(2)
Dengan: Current Competency Level (CL C ) : Kompetens i saat ini ; ū1 +  ū2 +… + ūi dimana i  adalah unit kompetensi ke i dari nahkoda atau ABK Required  Competency  Level (CL R ):  Nilai  kompetensi
maksimum yang diperlukan.

## HASIL
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  Bidang  Penangkapan  Ikan telah  ditetapkan  dalam  Lampiran  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  No.  298/2013  tentang Penetapan  SKKNI  Kategori  Pertanian,  Kehu- tanan,  Perikanan;  Golongan  Pokok  Perikanan; Golongan  Penangkapan  Ikan;  Sub  Golongan Penangkapan  Ikan  di  Laut.  Dalam  lampiran  ini disebutkan  bahwa  SKKNI  merupakan  uraian kemampuan  yang  mencakup  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  kerja  minimal  yang harus  dimiliki  seseorang  untuk  menduduki jabatan  tertentu  yang  berlaku  secara  nasional. SKKNI  untuk  profesi  di  bidang  penangkapan ikan telah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
Bab  II  SKKNI,  mencakup  A.  Peta  Kom- petensi,  B.  Pemetaan  dan  Kemasan  Standar Kompetensi,  C.  Daftar  Unit  Kompetensi  dan  D. Pemetaan  Berdasarkan  Jabatan/Okupasi.  Me- ngacu  pada  Peta  Kompetensi,  maka  SKKNI profesi  di  bidang  penangkapan  ikan  memiliki tujuan  utama  yaitu  “Melakukan  penangkapan ikan di laut dengan cara baik dan bertanggung- jawab  untuk  kegiatan  komersial  yang  ramah lingkungan  dan  berkelanjutan  untuk  mengha- silkan ikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan pasar”. Nakhoda memiliki dua fungsi kunci yaitu “Melakukan  penangkapan  ikan  di  laut”  dan “Melakukan proses penangkapan ikan”.  Fungsi kunci pertama “Melakukan penangkapan ikan di laut”, memiliki fungsi utama yaitu: 1) Melakukan persiapan  berlayar  di  pelabuhan,  dan  2)  Me- laksanakan  pelayaran  menuju  dan  dari  daerah penangkapan  ikan;  dengan  fungsi  dasar  me- liputi:  1)  Merencanakan  operasi  penangkapan ikan,  2)  Menyiapkan  kelaiklautan  kapal,  3) Menyiapkan  kelaikan  operasi  penangkapan ikan,  dan  4)  Melaksanakan  tugas  jaga  laut ( watchkeeping ).    Fungsi  kunci  yang  kedua yaitu:  Melakukan  proses  penangkapan  ikan, dengan fungsi utama “Melakukan penangkapan ikan  dengan  menggunakan  alat  penangkap ikan  berbahan  utama  tali  dan  pancing”,  serta fungsi  dasar  “Melakukan  penangkapan  ikan  di laut  dengan  menggunakan  rawai  tuna  ( tuna longline )”.
Pada  Pemetaan  dan  Kemasan  Standar Kompetensi  sesuai  dengan  KKNI,  telah  di- rumuskan  jenjang  kualifikasi  dan  unit  kom- petensi  untuk  profesi  di  bidang  perikanan  dari jenjang  kualifikasi  VI,  V,  dan  III.    Berdasarkan pemahaman  terhadap  profesi  nakhoda  kapal longline yang  ada  di  PPN  Palabuhanratu,  unit kompetensi  yang  berkaitan  dengan  profesi
nakhoda  berada  pada  Jenjang  VI  (Tabel  1). Jenjang  V  (Tabel  2)  adalah  jenjang  untuk  Per- wira Kapal.  Pada penelitian ini, nakhoda kapal longline penangkap  ikan  yang  ada  di  PPN  Pa- labuhanratu,    juga  melakukan  pekerjaan  yang ada pada jenjang V ini.
Lampiran  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  No.  298/2013,  menjabarkan  “Unit  Kom- petensi”  ke dalam  elemen kompetensi dan kri- teria  unj uk  kerja.  Unit  kompetensi    “Meren- canakan  Operasi  Penangkapan  Ikan”  memiliki deskripsi  yaitu  unit  ini  berhubungan  dengan pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja yang  dibutuhkan  dalam  melakukan  peren- canaan  operasi  penangkapan  ikan.  Elemen- elemen  yang  tercakup  dalam  unit  kompetensi “Merencanakan  Operasi  Penangkapan  Ikan” dan  kriteria  unjuk  kerjanya  disampaikan  pada Tabel 3.
Unit  kompetensi  “Menyiapkan  kelaiklaut- an  kapal  ( seaworthiness  of  ship )”  memiliki deskripsi  yaitu  unit  ini  berhubungan  dengan pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja yang  dibutuhkan  dalam  menyiapkan  kelaiklaut- an kapal. Elemen-elemen yang tercakup dalam unit kompetensi “Menyiapkan kelaiklautan kapal ( seaworthiness  of  ship )”    dan  kriteria  unjuk kerjanya seperti terlihat pada Tabel 4.
Un it  kompetensi  “Menyiapkan  kelaikan operasi  penangkapan  ikan  ( fishing  operation worthiness )”  memiliki  deskripsi  yaitu,  unit  ini berhubungan  dengan  pengetahuan,  keteram- pilan  dan  sikap  kerja  yang  dibutuhkan  dalam menyiapkan  kelaikan  operasi  penangkapan ikan.  Elemen-elemen yang tercakup dalam unit kompetensi    “Menyiapkan  kelaikan  operasi  pe- nangkapan  ikan  ( fishing  operation  worthiness )” dan kriteria unjuk kerjanya seperti terlihat  pada Tabel 5.
Unit  kompetensi  “Melaksanakan  tugas jaga  laut  ( watchkeepin g)”  memiliki  deskripsi yaitu,  unit  ini  berhubungan  dengan  pe- ngetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja  yang dibutuhkan  dalam  melaksanakan  tugas  jaga laut  ( watchkeeping ).  Elemen-elemen  yang  ter- cakup  dalam  unit  kompetensi  “Melaksanakan tugas  jaga  laut  ( watchkeepin g)”  dan  kriteria unjuk kerjanya seperti terlihat pada Tabel 6.
Unit kompetensi “Melakukan penangkap- an  ikan  di  laut  dengan  menggunakan  rawai tuna ( long line )” memiliki deskripsi yaitu, unit ini berhubungan  dengan  pengetahuan,  keteram- pilan  dan  sikap  kerja  yang  dibutuhkan  dalam melakukan  penangkapan  ikan  di  laut  dengan menggunakan  rawai  tuna  ( long  line ).    Elemen- elemen  yang  tercakup  dalam  unit  kompetensi “Melakukan  penangkapan  ikan  di  laut  dengan menggunakan rawai tuna ( longline )” dan kriteria
unjuk kerjanya seperti terlihat pada Tabel 7.
Hasil  penelitian  menyatakan  masih  ada- nya  kesenjangan  ( gap )  kompetensi  nakhoda kapal longline dengan  SKKNI  (Tabel  8).  Kom- petensi  nahkoda  mencakup  5  unit  kompetensi dengan 20 elemen kompetensi. Nakhoda kapal longline telah memenuhi 100% pada 10 elemen kompetensi,  sementara  10  elemen  kompetensi lainnya  masih  ada  kesenjangan  ( ga p).  Nilai kesenjangan  terendah  terjadi  pada  elemen ”Menghitung  waktu  operasi  dan  kebutuhan operasi  penangkapan  ikan”  dengan  nilai gap 0,02.  Adapun  nilai gap tertinggi  pada  elemen ”Melengkapi  dokumen  kapal”  dengan  nilai gap 0,92.
Tabel  9  berisikan  capaian  kompetensi yang  telah  dipenuhi  oleh  Nakhoda  kapal long- line yang  ada  di  PPN  Palabuhanratu.  Nilai persentase  yang  mendekati  100%  dapat diartikan  memiliki  kompetensi  yang  telah  me- menuhi standar.  Unit “Melakukan penangkapan ikan  di  laut  dengan  menggunakan  rawai  tuna ”memiliki  nilai  persentase  tertinggi  yaitu  90%. Unit  kompetensi  yang  terendah  adalah  unit “Menyiapkan  kelaiklautan  kapal”  dengan  per- sentase  59%  d an  unit  “Menyiapkan  kelaikan operasi  penangkapan  ikan”  memiliki  nilai  66%. Hal  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  nakhoda  kapal longline di PPN Palabuhanratu lebih menguasai kompetensi pada jenjang V atau Perwira Kapal dari  pada  jenjang  VI  atau  nakhoda  kapal penangkap ikan.

## PEMBAHASAN
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  telah  memberikan  arahan  yang  jelas bagi SDM atau nelayan yang bekerja di bidang penangkapan  ikan,  yaitu  melakukan  penang- kapan  ikan  di  laut  dengan  cara  baik  dan  ber- tanggungjawab  untuk  kegiatan  komersial  yang ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan  untuk menghasilkan  ikan  yang  bermutu  dan  sesuai kebutuhan pasar. Tidak semua nelayan longline memahami  hal  ini.    Sebagian  besar  nelayan berpendidikan rendah, dalam penelitian ini 66% nelayan longline berpendidikan  SD.    Nurani et al .  (2012)  menyatakan  bahwa  implementasi manajemen  mutu  di  kapal  perikanan  di  PPN Palabuhanratu,  termasuk  kapal longline masih rendah  disebabkan  rendahnya  pemahaman nelayan  akan  sanitasi  dan  hiegene  dalam penanganan  ikan.  Hal  ini  juga  didukung  hasil penelitian Iskandar et al . (2011) yang menyatakan,  hal  yang  sangat  dipengaruhi  oleh kompetensi ABK adalah sanitasi dan kesehatan pekerja.  Kesehatan  dan  kebersihan  ABK  pada saat penanganan ikan tuna di atas kapal  belum memenuhi standar.  Hal ini juga terlihat dari dari
Tabel  1    Unit  kompetensi  golongan  pokok  pertanian;  nama  pekerjaan/profesi  nakhoda  kapal penangkapan ikan; jenjang KKNI sertifikat VI
No. kode Kode unit Judul unit kompetensi 1. A.031110.001.01 Merencanakan operasi penangkapan ikan 2. A.031110.002.01 Menyiapkan kelaiklautan kapal 3. A.031110.003.01 Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan Tabel 2 Unit  kompetensi  golongan  pokok  pertanian;  nama  pekerjaan/profesi  perwira  kapal penangkapan ikan; jenjang KKNI Sertifikat V No. kode Kode unit Judul unit kompetensi 1. A.031110.004.01 Melaksanakan tugas jaga laut 2. A.031110.013.01 Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (tuna long line)
Tabel  3    Elemen  kompetensi  dan  kriteria  unjuk  kerja  dari  unit  kompetensi  merencanakan  operasi penangkapan ikan dengan kode unit A.031110.001.01
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 1.  Menentukan jenis ikan sasaran, alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan. 1.1 Alat  penangkapan  ikan,  jenis  ikan  sasaran  penangkapan  ikan,
gross tonnage kapal dan daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ditetapkan.
1.2 Peta laut penerbitan terbaru disiapkan.
1.3 Kondisi keamanan kapal, awak kapal dan keamanan pelayaran sesuai daerah penangkapan ikan diidentifikasi. 2.  Memprakirakan cuaca. 2.1 Kondisi cuaca di daerah penangkapan ikan diidentifikasi. 2.2 Pengaruh  cuaca  terhadap  keamanan  stabilitas  kapal  dan operasi penangkapan ikan dihitung. 3.  Menghitung waktu operasi dan kebutuhan operasi. 3.1 Peta laut dan peralatan menjangka peta disiapkan. 3.2 Rute  pelayaran  dari fishing  base ke fishing  ground dan  dari fishing base ke tempat pendaratan ikan ditentukan. 3.3 Waktu dan jarak tempuh antara fishing base dan fishing ground pergi pulang di peta laut diukur. 3.4 Estimasi waktu operasi penangkapan ikan dihitung. 3.5 Estimasi logistic operasional  kapal  dan logistic  crew kapal dihitung. 4.  Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan ikan. 4.1 Waktu dan jarak tempuh pelayaran, operasi penangkapan ikan,
jenis  dan  estimasi  jumlah  ikan  sasaran,  daerah  penangkapan ikan,  tempat  pendaratan  ikan,  perkiraan  kondisi  kapal,  awak kapal,  cuaca,  rute  pelayaran,  dan  posisi  daerah-daerah berbahaya dan stasiun pantai terdekat yang akan dihubungi jika terjadi keadaan darurat dicatat.
4.2 Dokumen  rencana  operasi  penangkapan  dilaporkan  kepada pejabat  yang  berwenang  (antara  lain  perusahaan  dan syahbandar).
Tabel 4   Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi menyiapkan kelaiklautan kapal ( seaworthiness of ship ) dengan kode unit A.031110.002.01
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 1. Melengkapi dokumen kapal 1.1  Dokumen kapal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi terkait disiapkan 1.2  Daftar nama dan jabatan dari seluruh anggota/awak kapal ( crew
list dibuat) 1.3  Warta kapal ( harbor report dibuat) 1.4  Surat pernyataan bahwa kapal sehat, tidak tersangka, dan tidak terjangkit suatu penyakit menular ( declaration of heart dibuat)
2. Melengkapi jumlah awak sesuai dengan kualifikasi dan fungsinya 2.1  Jumlah dan kualifikasi perwira dek, perwira mesin, juru mudi, juru mesin, serang (Boswain) yang cukup ditetapkan
2.2.  Jumlah dan kualifikasi anak buah kapal ( ordinary seaman ) juru listrik ( electricians ), juru minyak ( oiler ), dan juru masak ( cooker ) ditetapkan
3. Melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia 3.1 Jumlah, jenis dan penempatan perlengkapan keselamatan kapal dan manusia di kapal kesiapannya dipastikan 3.2 Langkah-langkah pencegahan adanya berbagai bahaya bagi kapal dan manusia di kapal disusun dan ditetapkan 3.3 Sijil sekoci penyelamat dan jadwal rutin latihan pencegahan bahaya dan meninggalkan kapal ( abandon ship ) di kapal ditetapkan
Tabel 4   Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi menyiapkan kelaiklautan kapal ( seaworthiness of ship ) dengan kode unit A.031110.002.01 ( Lanjutan )
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 4. Melaporkan keberangkatan kapal ke syahbandar perikanan dan syahbandar umum 4.1 Dokumen-dokumen kelaikan operasi penangkapan ikan dilaporkan ke pengawas perikanan untuk mendapatkan surat laik operasi, (SLO) penangkapan ikan
4.2 Dokumen-dokumen kelaiklautan kapal dilaporkan ke syahbandar di pelabuhan perikanan atau syahbandar umum untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar
Tabel  5    Elemen  kompetensi  dan  kriteria  unjuk  kerja  dari  unit  kompetensi  menyiapkan  kelaikan operasi penangkapan ikan dengan kode unit A.031110.003.01
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 1.  Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan 1.1 Dokumen kelayakan administrasi (SIPI asli, tanda pelunasan pungutan peringatan asli dan barcode ) disiapkan 1.2 Dokumen kelayakan teknis yang sesuai antara dokumen kapal, dengan kondisi fisik kapal, jenis dan ukuran kapal, spesifikasi dan jumlah alat penangkap ikan,
alat bantu penangkapan ikan, serta keaktifan alat monitor kapal disiapkan 2.  Melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awak kapal 2.1 Sisa: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar di dalam tangki terkait diukur dan dihitung 2.2 Kebutuhan: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar selama pelayaran dan operasi penangkapan ikan, bahan makanan dan obat-obatan untuk awak kapal dihitung 2.3 Sisa dan kebutuhan: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar selama pelayaran dan operasi penangkapan ikan, bahan makanan dan obat- obatan dilaporkan
2.4 Suku cadang mesin dan alat penangkap ikan yang meliputi spare part untuk
perawatan dan penggantian selama kapal beroperasi disiapkan 3.  Menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan 3.1 Alat penangkap ikan dan komponennya ditata 3.2 Peralatan dan perlengkapan perbaikan mesin, kelistrikan dan alat penangkap ikan dilengkapi 3.3 Kesiapan perlengkapan penangkapan ikan, penanganan hasil tangkap, dan perlengkapan penyimpanan diperiksa
Tabel 6  Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi melaksanakan tugas jaga laut dengan kode unit A.031110.004.01
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 1.  Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut 1.1 Peta  laut,  peralatan  menjangka  peta,  dan  buku-buku  publikasi  navigasi sesuai rute pelayaran disiapkan di meja peta 1.2 Perairan-perairan  berbahaya  di  peta  laut  yang  sedang  digunakan  ditandai sesuai ketentuan Peta Laut Indonesia Nomor. 1 2.  Memantau rute, pengendalian kapal, dan keamanan berlayar 2.1 Ketentuan-ketentuan terkait dengan peraturan internasional untuk
mencegah tubrukan di laut diterapkan 2.2 Perbaikan posisi, haluan, kecepatan kapal dilakukan 2.3 Berbagai  perbaikan  posisi,  haluan,  kecepatan  kapal  dicatat  di  dalam  buku harian dek 2.4 Pengamatan  keliling  yang  baik  ( look  out )  dilaksanakan  selama  dinas  jaga sesuai  COLREG tahun 1972 2.5 Kondisi  atau  situasi  yang  menyebabkan  akan  terjadinya  resiko  tubrukan, kandas, dan bahaya navigasi lainnya diidentifikasi dan dicatat 2.6 Jarak tampak, keadaan cuaca dan laut diidentifikasi dan dicatat 2.7 Kepadatan  lalu  lintas  dan  aktivitas  lain  dimana  kapal  sedang  berlayar diidentifikasi 2.8 Kemampuan  operasional  seluruh  peralatan  navigasi  diuji  secara  berkala sedikitnya sekali setiap putaran tugas jaga laut 2.9 Kemampuan  operasional  instrument  dan  alat  pengendali  di  anjungan, termasuk sistem tanda bahaya diuji 2.10 Kemudi otomatis sesuai trek pelayaran dikontrol 2.11 Orang yang menjalankan kemudi manual mengikuti trek pelayaran dikontrol 2.12 Deviasi  pada  kompas  standar  sedikitnya  sekali  setiap  putaran  dinas  jaga laut dicek sesuai daftar deviasi 2.13 Penunjukan haluan Kompas Induk dan semua repetear nya disinkronkan 2.14 Kondisi  kapal  yang  menyebabkan  adanya  perubahan  perubahan  stabilitas kapal diidentifikasi 2.15 Tindakan-tindakan  berdasarkan  pesan  penting  dari  petugas  jaga  laut sebelumnya  atau perintah nakhoda dilaksanakan 2.16 Buku harian dek diisi 2.17 Serah  terima  penggantian  dinas  jaga  pada  setiap  putaran  dinas  jaga  laut dilaksanakan
Tabel 7  Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna ( longline ) Kode Unit A.031110.013.01
Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja 1. Menentukan haluan dan posisi setting 1.1  Arah dan kekuatan angin diukur 1.2  Haluan dan posisi setting ditentukan 2. Menentukan kedalaman pancing 2.1  Kedalaman swimming layer ikan diprediksi 2.2  Arah dan kekuatan arus diukur 2.3  Kedalaman pancing ditentukan 3. Malakukan persiapan umpan, alat dan perlengkapan 3.1  Ikan umpan disiapkan 3.2  Alat dan perlengkapan rawai tuna disiapkan 3.3  Alat dan perlengkapan setting disiapkan 4     Menurunkan rawai tuna ( setting )
4.1  Bendera utama, radio bouy, light bouy, dirangkai
4.2  Penempatan petugas setting pada posisinya dilakukan 4.3  Setting rawai tuna dilakukan 5      Menghanyutkan rawai tuna ( drifting ) 5.1  Peralatan dan perlengkapan setting disimpan 5.2  Perlengkapan dan peralatan untuk hauling disiapkan 5.3  Posisi kapal, pancing dan kondisi cuaca diukur menggunakan peralatan deteksi navigasi 6      Menaikkan, mengambil
ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali rawai tuna ( hauling ) 6.1  Penempatan petugas hauling pada posisinya
dilakukan
6.2  Proses hauling dan pengambilan hasil tangkapan dilakukan
6.3  Data hauling dicatat 7.    Menata alat 7.1  Rawai tuna dan perlengkapannya dirapihkan 7.2  Geladak kerja dibersihkan 7.3  Peralatan pendukung operasi rawai tuna dimatikan
Tabel 8 Nilai kesenjangan elemen kompetensi nahkoda kapal longline di PPN Palabuhanratu No Elemen kompetensi CL R CL C Gap 1. Merencanakan operasi penangkapan ikan a Menentukan jenis ikan sasaran, alat penangkap ikan dan daerah penangkapan ikan 1 1 0 b Memprakirakan cuaca 1 1 0 c Menghitung waktu operasi dan kebutuhan operasi 1 0,98 0,02 d Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan 1 0,55 0,45 2. Menyiapkan kelaiklautan kapal a Melengkapi dokumen kapal 1 0,08 0,92 b Melengkapi jumlah awak kapal sesuai kualifikasi dan fungsinya 1 1 0 c Melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia 1 0,60 0,40 d Melaporkan keberangkatan kapal ke syahbandar perikanan dan syahbandar umum 1 0,70 0,30 3. Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan a Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan 1 0,10 0,90 b Melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awak kapal 1 0,88 0,12 c Menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan 1 1 0 4. Melaksanakan dinas jaga laut a Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut 1 1 0 b Memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar 1 0,76 0,24 5. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna a Menentukan haluan dan posisi setting 1 0,45 0,55 b Menentukan kedalaman pancing 1 0,83 0,17 c Melakukan persiapan ikan umpan, alat dan perlengkapan 1 1 0
d Menurunkan rawai tuna ( setting ) 1 1 0
e Menghanyutkan rawai tuna ( drifting ) 1 1 0 f
Menaikkan, mengambil ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali rawai tuna ( hauling ) ikan hasil tangkapan
1 1 0 g Menata alat 1
1 0
Keterangan: CL C : Current competency level CL R : Required competency level

## Tabel 9  Capaian kompetensi nakhoda kapal rawai tuna di PPN Palabuhanratu
No Unit kompetensi Total CL R Total CL C Gap Kompetensi tercapai (%) 1 Merencanakan operasi penangkapan ikan 4 3,53 0,47 88 2 Menyiapkan kelaiklautan kapal 4 2,38 1,62 59 3 Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan 3 1,98 1,02 66 4 Melaksanakan tugas jaga laut 2 1,76 0,24 88 5 Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna 7 6,28 0,72 90 Rata-rata 78
kualitas ikan tuna yang memenuhi standar mutu ekspor masih rendah (Nurani et al . 2013).
Nelayan  dalam  satu  unit  penangkapan ikan  dengan longline di  PPN  Palabuhanratu meliputi  beberapa  kategori  pekerjaan,  dian- taranya  yaitu  Nahkoda  kapal  (tekong),  Wakil Nahkoda,  Bosman,  KKM,  Koki,  Prosesing,  dan ABK.  Masing-masing  kategori  pekerjaan  mem- butuhkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang berbeda.  Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja  No.  298/2013,  telah  memberikan  pan- duan yang jelas standar kompetensi kerja untuk bidang  profesi  penangkapan  ikan.  Dalam  lam- piran  keputusan  ini  terdapat  tiga  jenjang  kua- lifikasi  untuk  pekerjaan  di  bidang  penangkapan ikan,  yaitu  Jenjang  kualifikasi  Sertifikat  VI (enam), V (lima) dan III (tiga).  Jenjang VI untuk profesi  Nakhoda  Kapal  Ikan,  jenjang  V  untuk Perwira  Kapal  dan  jenjang  III  untuk  ABK. Pekerjaan  di  kapal  penangkap  ikan  tergolong pekerjaan  yang  membahayakan  dibanding pekerjaan  lain  (Suwardjo et  al .  2010).    Hal  ini menjadi  penting  untuk  dapat  menguasai kompetensi  pekerjaan  sesuai  dengan  jenjang kualifikasinya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,  Nakhoda  kapal longline yang  ada  di PPN Palabuhanratu, selain mengerjakan peker- jaan  yang  ada  pada  unit  kompetensi  Nakhoda (Kode Unit A.031110.001.01, A.031110.002.01, A.031110.003.01), juga mengerjakan pekerjaan pada unit kompetensi Perwira Kapal (Kode Unit A.031110.004.01  dan  A.031110.013.01).Unit kompetensi  dengan  Kode  Unit  A.031110.001. 01,  memiliki  4  elemen  kompetensi  dengan  12 point  kriteria  unjuk  kerja.Unit  kompetensi dengan Kode Unit A.031110.002.01, memiliki 4 elemen  kompetensi  dengan  11  point  kriteria unjuk  kerja.Unit  kompetensi  dengan  Kode  Unit A.031110.003.01,  memiliki  3  elemen  kompe- tensi  dengan  9  point  kriteria  unjuk  kerja.    Unit kompetensi  dengan  Kode  Unit  A.031110. 004.01,  memiliki  2  elemen  kompetensi  dengan 19  point  kriteria  unjuk  kerja.  Unit  kompetensi dengan Kode Unit A.031110.013.01, memiliki 7 elemen  kompetensi  dengan  20  point  kriteria unjuk kerja.
Standar pekerjaan dari seorang nakhoda kapal  penangkap  ikan  telah  dideskripsikan dengan  sangat  jelas  dalam  SKKNI.  Nahkoda memiliki  5  unit  standar  kompetensi,  yaitu:  1) Merencanakan  operasi  penangkapan  ikan,  2) Menyiapkan  kelaiklautan  kapal,  3)  Menyiapkan kelaikan  operasi  penangkapan  ikan,  4)  Melak- sanakan  dinas  jaga  laut,  dan  5)  Melakukan penangkapan  ikan  di  laut  dengan  menggu- nakan  rawai  tuna.    Nakhoda  pada  perikanan longline memiliki    peran  yang  sangat  penting untuk  keberhasilan  usaha  ini.    Hal  ini  seperti dinyatakan oleh Nurani et al . (2008), kebutuhan SDM  yang  terampil  dan  handal  merupakan faktor  yang  perlu  diperhatikan  untuk  pengem- bangan  perikanan  tuna  di  Selatan  Jawa.  Se- mentara  itu  Retnowati  (2014)  juga  menyatakan SDM  Nelayan  merupakan  faktor  penyebab menurunnya ekspor layur dari PPN Palabuhan- ratu,  dengan  akar  penyebab  masalah  adalah tingkat pendidikan yang masih rendah.
Hasil  penelitian  menyatakan  masih  ada- nya kesenjangan ( gap ) antara kompetensi yang dimiliki  Nakhoda  kapal longline di  PPN  Pala- buhanratu  jika  dibandingkan  dengan  kompe- tensi  yang  ada  dalam  SKKNI.    Kesenjangan sebagian  besar  terjadi  pada  elemen  kom- petensi  yang  ada  pada  jenjang  VI,  yaitu  dari total 11 elemen kompetensi pada jenjang VI ini, ada  4  elemen  kompetensi  yang  tercapai  dan  7 elemen kompetensi belum tercapai. Sementara itu  elemen  kompetensi  pada  jenjang  V,  se- bagian  besar  telah  tercapai  yaitu  6  elemen kompetensi  tercapai  dan  3  elemen  kompetensi belum tercapai.
Pada  unit  “Merencanakan  operasi  pe- nangkapan”,  kesenjangan  kompetensi  terjadi pada  elemen  “menghitung  waktu  operasi  dan kebutuhan  operasi  pe nangkapan  ikan”;  serta “mendokumentasikan rencana operasi penang- kapan”.  Nilai gap terjadi  karena  seluruh  kebu- tuhan  perbekalan  disiapkan  oleh  perusahaan. Penentuan  lama  operasi  penangkapan  ter- gantung  bahan  perbekalan  yang  dibawa  dan tergantung  permintaan  perusahaan.  Pihak perusahaan  dapat  sewaktu-waktu  memanggil
kapal  untuk  kembali  ke  pelabuhan  jika  harga ikan sedang  baik. Kapal yang sedang beroperasi  di  laut  harus  segera  pulang,  jika tidak  ada kapal  pengangkut. Apabila ada kapal pengangkut,    operasi  bisa  lebih  lama  karena ikan  hasil  tangkapan  dapat  dititipkan  pada kapal pengangkut milik perusahaan.
Unit  “Menyiapkan  kelaikautan  kapal” memiliki kesenjangan pada elemen kompetensi “melengkapi  dokumen  keberangkatan”,  “me- lengkapi  perlengkapan  keselamatan  kapal  dan manusia”;  dan  “melaporkan  keberangkatan  ka- pal  ke  syahbandar  perikanan  dan  syahbandar umum”.  Nahkoda  kapal longline di  PPN Palabuhanratu  tidak  memiliki  kompetensi  ter- sebut,  karena seluruh perijinan keberangkatan dan  kedatangan  telah  dilakukan  oleh  pihak perusahaan.  Tidak  ada  kesenjangan  atau  nilai gap 0  terdapat  pada  elemen  “melengkapi jumlah  awak  kapal  sesuai  kualifikasi  dan fungsinya”,  hal  ini  disebabkan  ABK  yang  ikut beroperasi dipilih langsung oleh Nahkoda.
Unit  “Menyiapkan  kelaikan  operasi pe nangkapan ikan” memiliki kesenjangan pada elemen  “melengkapi  dokumen  perijinan  yang terkait  dengan  usaha  penangkapan  ikan’.    Hal ini  disebabkan  nahkoda  tidak  mengetahui proses  perijinan  terkait  usaha  penangkapan. Elemen    kompetensi  “melengkapi  kebutuhan p erbekalan kapal dan awak kapal” memiliki nilai gap yang  tidak  terlalu  besar.  Hal  tersebut disebabkan  nahkoda    dapat  menyiapkan  dan mengestimasi  kebutuhan,  akan  tetapi  sisa kebutuhan tidak dilaporkan kepada perusahaan ataupun syahbandar perikanan.
Unit  “Melaksanakan  tugas  jaga  laut” memiliki  nilai  kesenjangan  pada  elemen kompetensi  “memantau  rute,  pengendalian kapal  dan  keamanan  berlayar”.Pada  elemen kompetensi  ini,  nahkoda  kurang  mengerti tentang  peraturan  pelayaran  dan  keselamatan di  laut,  selain  itu  catatan  navigasi  misalnya terkait  dengan  posisi  haluan  saat  operasi penangkapan  berlangsung  juga  tidak  tercatat. Adapun  pada  elemen  menyiapkan  peralatan tugas  jaga  laut,  tidak  ada  nilai  kesenjangan. Nahkoda telah memiliki keahlian untuk menggunakan  alat  navigasi  yaitu Global Positioning System (GPS) yang telah dilengkapi untuk  membuat  jalur  pelayaran  menuju  daerah penangkapan ikan.
Pada unit “Melakukan penangkapan ikan di  laut  dengan  menggunakan  rawai  tuna”, terdapat dua elemen kompetensi yang memiliki gap ,  ya itu  elemen  “menentukan  haluan  dan posisi setting” dan  “menentukan  kedalaman pancing”. Kedua elemen tersebut memiliki gap , karena  sebagian  nahkoda  hanya  memper-
kirakan  posisi setting dengan  cara  mencoba pada setting pertama.  Apabila  pada setting pertama  tidak  berhasil  menangkap  ikan,  maka akan  mencari  posisi setting lain.  Pengetahuan daerah  penangkapan  ikan  yang  potensial hanya berdasarkan pengalaman saja, tidak ada teknologi  yang  digunakan  dalam  penentuan posisi setting .
Keseluruhan  kompetensi  nahkoda  kapal longline yang  dimiliki  saat  ini  sudah  memenuhi 50%  dari  elemen  kompetensi    yang  harus dikuasai.  Sebagian  besar  elemen  kompetensi yang  dikuasai  adalah  pada  jenjang  V  yaitu untuk  kompetensi  Perwira  kapal.  Pada  jenjang VI  yaitu  untuk  kompetensi  nakhoda  kapal penangkap  ikan,  sebagian  besar  elemen kompetensi  tidak  dikuasai.  Hal  ini  disebabkan elemen  kompetensi  yang  ada  pada  jenjang  VI ini  tidak  dipercayakan  ke  nakhoda  kapal, melainkan  telah  dilakukan  sendiri  oleh  pihak perusahaan. Nahkoda tidak melakukan pengurusan  dokumen  yang  diperlukan,  seperti Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB),  Surat  Ukur Kapal, Surat Tanda Pendaftaran Kapal ( Certificate  of  Tonnage  and  Measurement ), Surat  Kebangsaan  Kapal,  Sertifikat  garis  muat kapal  ( Load  Line  Certificate )  dan  sertifikat hapus  tikus  ( Derating  certificate ).  Sesuai  ke- tentuan SKKNI,  pekerjaan nakhoda kapal ada- lah  setara  dengan  jenjang  VI  KKNI,  maka  di- perlukan upaya untuk mensosialisasikan keten- tuan  ini  kepada  pengusaha-pengusaha  per- ikanan tuna longline .
Lincoln et al . (2002) menyatakan  bahwa, keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi  faktor-faktor  yang  kompleks,  yakni human  factor (Nakhoda  dan  ABK), machines (kapal  dan  peralatan  keselamatan)  dan envi- romental (cuaca dan skim pengelolaan sumber- daya  perikanan).  Permasalahan  keselamatan atau  kecelakaan  akan  timbul  apabila  minimum satu  elemen  dari human  factor,  machines atau enviromental  factor tersebut  tidak  berfungsi. Oleh karena itu keselamatan kapal ikan sangat perlu  untuk  diperhatikan.  Hal  tersebut  sesuai deng an  unit  kompetensi  “Menyiapkan  kelaik- lautan  kapal”  pada  elemen  kompetensi  “me- lengkapi  perlengkapan  keselamatan  kapal  dan manusia”.    Pada  elemen  ini,  kompetensi  nah- koda  perlu  ditingkatkan.  Mengingat  penge- tahuan  tentang  keselamatan  kapal  masih  ku- rang.    Kesenjangan  kompetensi  yang  dimiliki nakhoda  saat  ini,  disebabkan  sebagain  besar nakhoda  mendapatkan  pengetahuan  dan  ke- terampilan  sebagai  nakhoda  adalah  berda- sarkan  pencapaian  pengetahuan  dan  penga- laman secara mandiri.  Nakhoda kapal longline di PPN Palabuhanratu sebagian besar memiliki Surat  Keterangan  Kecakapan  (SKK)  60  mil,
sebagai  syarat  dapat  menjadi  nakhoda  kapal. Berdasarkan  peraturan  Menteri  Perhubungan No.  KM  9  tahun  2005  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan,  Ujian  serta  Sertifikasi  Pelaut  Kapal Penangkap Ikan, sertifikat untuk nakhoda kapal mencakup  Sertifikat  Ahli  Penangkapan  Ikan Tingkat  I  (ANKAPIN  I),  ANKAPIN  II  dan ANKAPIN  III.    Mengacu  kepada  persyaratan yang  ada  untuk  memiliki  sertifikat  tersebut, yaitu  ANKAPIN  I  minimal  D3  Program  Studi Penangkapan Ikan, Sarjana Muda atau Sarjana Program  Studi  Penangkapan  Ikan  atau  Pe- manfaatan Sumberdaya Perikanan; ANKAPIN II minimal  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) Bidang Studi Penangkapan Ikan, dan ANKAPIN III minimal  Sekolah Dasar  atau yang sederajat. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa kompetensi yang dikuasai saat ini oleh nakhoda kapal longline di  PPN  Palabuhanratu  setara jenjang V KKNI.
Kualitas  sumberdaya  manusia  di  bidang penangkapan  ikan  dapat  ditingkatkan  melalui standarisasi  dan  sertifikasi  kompetensi.  Sertifi- kasi  kompetensi  merupakan  proses  pemberian sertifikat  kompetensi  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  obyektif  melalui  uji  kompetensi sesuai  SKKNI,  standar  internasional  dan/atau standar  khusus.  Kompetensi  adalah  pengeta- huan,  keterampilan  dan  perilaku  yang  dibu- tuhkan  seseorang  untuk  memenuhi  perannya. Penilaian  terhadap  kompetensi,  keterampilan dan  kemampuan,  serta  mengetahui  ciri-ciri kepribadian  dan  perilaku  kunci  individu  akan memperbesar  peluang  memilih  tim  yang  me- miliki  potensi  untuk  sukses  (Shahhpsseini 2011).  Nurmianto et  al .  (2006),  menyebutkan bahwa  kompetensi  adalah  bagian  dalam  dan selamanya  ada  pada  kepribadian  seseorang dan  dapat  memprediksikan  tingkah  laku  dan performansi  secara  luas  pada  semua  situasi dan job tasks .  Ciri kompetensi adalah  perilaku yang  spesifik,  dapat  dilihat  dan  dapat  dive- rifikasi; yang secara reliable dan logis dapat di- kelompokkan bersama; serta sudah di- identifikasi  sebagai  hal-hal  yang  berpengaruh besar  terhadap  keberhasilan  pekerjaan  (Nur- mianto et al . 2006).

## KESIMPULAN
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  untuk  Nakhoda  kapal longline telah dirumuskan dengan baik. Nahkoda  memiliki  5  unit  standar  kompetensi, yaitu:  1)  Merencanakan  operasi  penangkapan ikan,  2)  Menyiapkan  kelaiklautan  kapal,  3) Menyiapkan  kelaikan  operasi  penangkapan ikan,  4)  Melaksanakan  dinas  jaga  laut,  dan  5) Melakukan  penangkapan  ikan  di  laut  dengan
menggunakan rawai tuna. Kelima unit kompetensi  tersebut,  mencakup  20  elemen kompetensi.    Capaian  dari  setiap  elemen kompetensi  ditunjukkan  oleh  kriteria  unjuk kerja.
Kompetensi  Nakhoda  kapal longline di PPN  Palabuhanratu  belum  sesuai  dengan SKKNI.    Sebagian  besar  elemen  kompetensi yang sudah tercapai adalah pada jenjang V.

## SARAN
Pemerintah perlu mensosialisasikan SKKNI  di  bidang  penangkapan  ikan  kepada masyarakat, untuk dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik dalam kerangka  meningkatkan  daya  saing  SDM  di bidang  ini  dengan  diberlakukannnya  MEA. Penguatan kompetensi Nakhoda kapal longline perlu dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

## DAFTAR PUSATAKA
Ardani,  Nurani  TW,  Lubis  E.  2013.  Integrasi Pasar  Komoditas  Unggulan  Minapolitan di Palabuhanratu. Marine Fisheries . 4(1): 23-33.
Iskandar  BH,  Ghina  AW,  Tri  WN.  2011.  Pre Requisite  Study  On  Application  Of Hazard  Analysis  Critical  Control  Point Management System For On Board Tuna Longliner . Indonesian  Fisheries  Re- search Journal . 17(2):111-117.
[Kemnakertrans] Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia.  2013. Lampiran  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indo- nesia  Nomor  298  Tahun  2013  Tentang Penetapan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  Kategori  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan  Golongan  Po- kok  Perikanan  Golongan  Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jakarta: (ID) Kemnakertrans.
Lincoln  JM,  Diana  SH,  George  AC,  Rachel  P. 2002.  Proceedings  of  the  International Fishing  Industry  Safety  and  Health Conference.  U.S.  Department  of  Health and  Human  Services,  Public  Health  Ser- vice, Center for Disease Control and Pre- vention,  National  Institute  for  Occupa- tional  Safety  and  Health,  Occupational Health  Program,  Department  of  Envi- ronmental  Health,  Harvard  School  of Public Health. Massachusetts, U.S.A.
Nurani  TW,    Haluan    J,  Saad    S,  Lubis    E.
2008.  Rekayasa Sistem Pengembangan Perikanan  Tuna  di  Perairan  Selatan Jawa. Jurnal Forum Pascasarjana . 31(2): 79-92.
Nurani TW,  Haluan  J, Saad  S, Lubis E. 2010. Analysis  of  Fishing  Port  to  Support  the Development  of  Tuna  Fisheries  in  the South Coast of Java. Indonesia Fisheries Research Journal . 16(2): 69-78.
Nurani  TW,    Haluan    J,  Saad    S,  Lubis  E, Irnawati  R.  2011.  Development  of  Tuna Fisheries Management Strategies for the Southern  Coast  of  Java:  An  Application of  Interpretative  Structural  Modeling (ISM). Indonesia  Fisheries  Research Journal. 17(2): 101-110
Nurani TW, Wisudo SH, Imron M. 2012.Implementasi Manajemen Mutu pada  Industri  Penangkapan  Ikan. Marine Fisheries. 3(2) 103-113.
Nurani  TW,  Murdaniel    RPS,  Harahap  MH.
2013.    Upaya  Penanganan  Mutu  Ikan Tuna Segar Hasil Tangkapan Kapal Tuna Longline untuk  Tujuan  Ekspor. Marine Fisheries. 4(2): 153-162.
Nurmianto  E,  Siswanto  N,  Sapurwan  S.  2006. Perancangan  Penilaian  Kinerja  Karya- wan  Berdasarkan  Kompetensi  Spencer Dengan  Metode  Analytical  Hierarchy Process  (Studi  Kasus  di  Sub  Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum, Kota Probolinggo).  Surabaya: Jurnal  Teknik Industri. 8(1): 40-53.
Palan  R.  2007. Competency  Management. Octa  MJ,  Penerjemah;  Ramelan,  editor. Jakar-ta (ID): Penerbit PPM. Terjemahan dari: Competency Management-A Practi cine’s Guide .
Purwangka F, Wisudo SH, Iskandar BH, Haluan J.  2013.Kebijakan  Internasional  Menge- nai  Keselamatan  Nelayan. Buletin  PSP . 21(1): 51-65.
Ramadhan  MR,  Yoanita  Y,  Sugih  A.  2014. Analisis  Beban  Kerja  dan  Pengukuran Gap Kompetensi  Teknisi  Laboratorium Umum  dan  Fakultas  Z  Pts  Xy  : Reka Integra  Jurnal  Online  Institut  Teknologi Nasional. 2(3): 384-395.
Retnowati  H,  Sukmawati  A,  Nurani  TW.  2014. Strategi  Peningkatan  Kinerja  Nelayan dalam  Rantai  Pasok  Ikan  Layur  melalui Pengembangan
Modal Insani di
Pelabuhanratu. Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah. 9(2): 140-149.
Shahhpsseini,  V.  2011.  Competency-Based Selection  and  Assignment  of  Human Resources  to  Construction  Projects: Scientia Iranica A. 18(2): 163 –180.
Susilo  W,  Eriyatno,  Affandi  J,  Goenawan  DA.
2011.  Rancang  Bangun  Model  Audit Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Menggunakan Pendekatan Sistem. Jurnal Manajemen IKM . 6(2): 133-142.
Suwardjo  D,  Haluan  J,  Jaya  I,  Poernomo  SH.
2010.  Keselamatan  Kapal  Penangkap Ikan,  Tinjauan  dari  Aspek  Regulasi Nasional dan Internasional. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan .  1(1): 1-13.