* Ar kel ini merupakan hasil peneli an Dosen Pemula Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2016.
**  Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , ema.rahmawa @unpad.ac.id S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
***  Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , S.H., M.H. rai@unpad.ac.id (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*
Ema Rahmawa ** dan Rai Man li***

## Abstrak
Jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang banyak berperan dalam pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Otoritas  Jasa  Keuangan  Indonesia  sebagai  lembaga  independen pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan memiliki salah satu tugas pen ng untuk memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  salah  satunya dengan  mengatur  prosedur  penanganan  pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagai  ndak lanjutnya, OJK menerbitkan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Ar kel  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan bagaimana konsep alterna f penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam POJK No. 1/2014 dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada. Lebih lanjut lagi, akan diuraikan pula Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan OJK untuk  melaksanakan  tugas  dan  peranannya  dalam  penyelesaian  sengketa  dibidangnya masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.
Kata  Kunci: jasa  keuangan,  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa,  Otoritas  Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, sengketa.

## Dispute Se lement Mechanism through Alterna ve Dispute Resolu on Ins tu on in the Sector of Financial Services

## Abstract
Financial  service  is  one  of  the  essen al  sectors  in  economic  development  of  a  country. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an independent ins tu on which regulates and supervises the ﬁnancial services sector and has its important role in providing consumer protec on  in  ﬁnancial  services  sector,  i.e.  by  regula ng  the  procedure  of  consumer complaint and dispute se lement in simple, prompt, and aﬀordable manners. Following up such role, OJK issued Regula on 1/POJK.07/2014 regarding Alterna ve Dispute Resolu on Ins tu on in Financial Services Sector. This ar cle is intended to describe the concept of alterna ve dispute resolu on as s pulated in Regula on of OJK No. 1/2014 in connec on
with the exis ng private dispute se lement system. Furthermore, this ar cle also describes the ins tu ons of alterna ve dispute resolu on assigned by OJK to conduct their duty and role in dispute se lement for each respec ve sectors and its challenge to provide consumer protec on in ﬁnancial services sector.
Keywords: ﬁnancial services, Alterna ve Dispute Se lement Ins tu on, Financial Services Authority, consumer protec on, dispute.

## A.  Pendahuluan
Sektor  jasa  keuangan  memiliki  peranan  yang  pen ng  dalam  ak vitas  ekonomi suatu negara. Keberhasilan di berbagai sektor jasa keuangan seringkali dijadikan salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi di negara bersangkutan. Hal  tersebut  yang  menjadi  salah  satu  pendorong  dibentuknya  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dengan otoritas tertentu di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Sebelum  terbentuknya  OJK,  tugas  dan  wewenang  di  sektor  jasa  keuangan dipegang oleh beberapa lembaga tertentu yang berbeda-beda untuk se ap jenis jasa  keuangan.  Oleh  karena  itu,  pembentukan  OJK  dimaksudkan  pula  untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, menciptakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan  yang  mampu  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta  mampu untuk melindungi kepen ngan konsumen dan masyarakat. OJK sendiri berfungsi untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹
Terkait dengan fungsi dan tujuan OJK tersebut, maka OJK mengemban tugas yang  sangat  pen ng  untuk  dapat  mengedepankan  pula  perlindungan  terhadap kepen ngan  konsumen  dan  masyarakat.  Dalam  rangka  melakukan  upaya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan, maka dikeluarkanlah  peraturan  pertama  OJK  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan (POJK No. 1/2013). Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 1/2013, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  konsumen,  dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
¹ Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Sebagai  suatu  ndak  lanjut  dalam  rangka  menciptakan  suatu  sistem penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, maka  OJK  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  (POJK  No.  1/2014).  POJK  No.  1/2014  mengamanatkan  adanya  suatu sistem  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  sektor  jasa  keuangan  (khususnya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan), yang terdiri dari penyelesaian sengketa secara internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian melalui lembaga peradilan  umum  (pengadilan),  serta  melalui  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan suatu prosedur tertentu. Adapun lembaga jasa keuangan adalah  sebagai  penyedia  jasa  di  bidang  keuangan.  Lembaga  jasa  keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  OJK  adalah  lembaga  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Dengan lahirnya ketentuan mengenai lembaga alterna f penyelesaian seng- keta tersebut melahirkan pula berbagai konsekuensi tersendiri berkaitan dengan adanya berbagai macam lembaga penyelesaian sengketa dengan ketentuan dan hukum  acaranya  sendiri  di  masing-masing  sektor  jasa  keuangan.  Ar kel  ini  ber- maksud untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep dari alterna f penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  sebagai  bagian  dari  sistem penyelesaian sengketa perdata, serta untuk memberikan gambaran pula mengenai keberadaan serta peranan dari lembaga alterna f penyelesaian sengketa tersebut dalam membantu penyelesaian sengketa.

## B.  Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Umum
Sesuai  dengan  kodrat  dan  keberadaan  manusia  di  tengah  kehidupan  sosialnya, permasalahan telah menjadi sesuatu hal yang  dak pernah terlepas ke ka manusia yang bersama-sama dalam kelompok sosialnya tersebut memiliki perbedaan atau pertentangan  kepen ngan,  termasuk  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum. Ke ka suatu permasalahan tersebut  dak terselesaikan dan meningkat skalanya, maka dapat dikatakan terdapat suatu sengketa.
Terdapat banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan di antara para pihak, yaitu antara lain dengan cara musyawarah terlebih dahulu yang dikenal sebagai bagian dari akar kebudayaan bangsa Indonesia serta telah menjadi ciri khas bangsa. Lebih lanjut para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat pula memilih jalan lain dengan melakukan penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan ataupun melalui alterna f penyelesaian sengketa.
Cara penyelesaian sengketa (bisnis) jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui li gasi yang merupakan mekanisme penyelesaian seng- keta melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal,
²   Efa Laela Fakriah, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efek f dan Eﬁsien”, dalam buku Kompilasi Hukum Bisnis: dalam rangka Purnabak  Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U. , yang disusun oleh An An Chandrawulan (et.al.), Bandung: Penerbit CV Keni bekerja sama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 218.
³   Retnowulan Sutan o dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Bandung: CV Mandar Maju, 1997, hlm. 3.
⁴   Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata , Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998, hlm. 2.
⁵   Sophar  Maru  Hutagalung, Prak k  Peradilan  Perdata  dan  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa ,  Edisi  Pertama,
Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit PT Sinar Graﬁka, 2014, hlm. 311-312.
atau secara non li gasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan  dan  dak  menggunakan  pendekatan  hukum  formal.  Dari  sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudika f, yaitu mekanisme penyelesaian  yang  ditandai  dengan  kewenangan  pengambilan  keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ke ga dalam sengketa di antara para pihak),  secara  konsensual/kompromi,  melalui quasi ajudika f  yang  merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudika f.²
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  (formal)  tunduk  pada  ketentuan hukum prosedur formal sebagaimana diatur di dalam Hukum Acara Perdata. Di dalam  hukum  acara  perdata,  dikenal  para  pihak  yang  memiliki  kaitan  langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisia f mengenai ada atau  dak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat.³ Selain itu, dikenal pula tergugat dan turut tergugat.
Hukum  acara  perdata  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana caranya menjamin ditaa nya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang me- nentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya  mengajukan  tuntutan  hak,  memeriksa  serta  memutusnya,  dan  pe- laksanaan  dari  putusan  tersebut.⁴  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya, selain  mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  formal,  maka  dapat  ditempuh pula penyelesaian sengketa secara alterna f yang lebih mengedepankan cara-cara atau mekanisme yang lebih konsensual atau kompromi.
Untuk  memperoleh  gambaran  umum  mengenai  alterna f  penyelesaian sengketa ( Alterna ve Dispute Resolu on/ ADR ) , George Applebey dalam tulisannya An Overview of Alterna ve Dispute Resolu on berpendapat bahwa ADR pertama- tama  merupakan  suatu  eksperimen  untuk  mencari  model-model  baru  dalam penyelesaian  sengketa,  penerapan-penerapan  baru  terhadap  metode-metode lama,  forum-forum  baru  terhadap  penyelesaian  sengketa,  penekanan  yang berbeda dalam pendidikan hukum.⁵
Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan
Secara formal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (li gasi) diatur antara lain oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa  (UU  AAPS). Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  jo . angka  8  UU AAPS,  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  pe- ngadilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase sendiri adalah badan yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum  mbul sengketa.⁶  Lebih  lanjut,  Pasal  1  angka  10  UU  AAPS  memberikan  penger an alterna f penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepaka  oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,⁷  konsiliasi,  atau penilaian ahli.

## C.  Konsep  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alterna f Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Pembahasan  mengenai  penyelesaian  sengketa  perdata  dalam  pengaturan  dan prak knya  dak akan terlepas dari sistem penyelesaian sengketa perdata secara formal dan secara alterna f. Dalam prak k, pengadilan menjadi salah satu lembaga yang  digunakan  para  pihak  bersengketa  untuk  menuntut  pemenuhan  hak  dan kepen ngannya, akan tetapi pada prak knya terdapat banyak dinamika penegakan hukum  melalui  lembaga  pengadilan.  Perkembangan  menunjukkan  pula  masya- rakat mulai mencari lembaga lain yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa perdata.
Sejalan dengan keadaan tersebut, Susan  Adi Nugroho, seorang mantan hakim pun meyakini bahwa masyarakat mulai mencari alterna f lain dari ajudikasi pe- ngadilan. Di samping terjadinya penumpukan perkara atau court conges on , biaya proses peradilan yang  nggi dan waktu menunggu di pengadilan yang lama, ke-
⁶   Arbitrase semakin banyak dipilih para pihak yang bersengketa, sejalan dengan pendapat Huala Adolf bahwa perha an  masyarakat  terhadap  arbitrase  sudah  semakin  meningkat.  Peningkatan  perha an  ini  di  satu  sisi posi f bagi arbitrase, tetapi peningkatan pemahaman ini tampaknya masih perlu dibarengi dengan apresiasi atau pemahaman yang benar mengenai arbitrase. Diku p dari Huala Adolf, “Filsafat Hukum Arbitrase”, dalam buku Penemuan Hukum Nasional dan Internasional: dalam rangka Purnabak  Prof. Dr. Yudha Bhak , S.H., M.H., yang disusun oleh Idris (et.al.), Bandung: Penerbit Fikaha  Aneska bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 196.
⁷   Dalam teori hukum alterna ve dispute resolu on dikenal 4 (empat) model mediasi, yaitu: model penyelesaian, model fasilitasi, theurapeu c model, dan evalua ve model yang ditulis oleh Said Faisal sebagaimana diku p dalam  buku Hukum  Acara  Perdata  dalam  Perspek f  Mediasi  (ADR)  di  Indonesia, Cetakan  Pertama,  yang disusun oleh Edi As'adi, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012, hlm. 7.
mudian mulai memilih sistem ADR baik secara sukarela ( voluntary ) maupun  dak sukarela ( involuntary ). Kri k terpen ng adalah bahwa penyelesaian sengketa yang lambat,  biaya  perkara  yang  mahal,  peradilan  dak  tanggap,  putusan  peradilan sering  dak menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim yang generalis.⁸
Hingga  saat  ini  lembaga-lembaga  alterna f  penyelesaian  sengketa  telah banyak lahir dan berkembang di Indonesia. Jauh sebelum adanya UU AAPS, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitra on Centre ) telah lahir sebagai pelopor badan alterna f penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, lahir lembaga-lembaga lain seper   Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Badan Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski), dan  masih  banyak  lagi  lembaga-lembaga  lainnya.  Selain  memang  diamanatkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, pendirian dan penggunaan lembaga- lembaga  tersebut  dipilih  sebagai  jawaban  atas  kri k  dan  kekurangan  terhadap lembaga  peradilan  formal  yang  selama  ini  ada  sebagai  lembaga  untuk  me- nyelesaikan sengketa.
Kehadiran lembaga-lembaga alterna f penyelesaian sengketa baru  dak dapat dihindari pula di sektor jasa keuangan. Hal tersebut  dak terlepas dari amanat yang termaktub dalam UU OJK dan POJK No. 1/2014. POJK No. 1/2014 dimaksudkan sebagai  ndak  lanjut  dari  upaya  OJK  memberikan  perlindungan  kepada  para konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Rangkaian  perlindungan  konsumen  men- cangkup  edukasi,  pelayanan  informasi  dan  pengaduan,  hingga  fasilitasi  pe- nyelesaian  pengaduan.  Selama  ini,  penyelesaian  pengaduan  oleh  lembaga  jasa keuangan seringkali  dak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka diperlukan lembaga alterna f  penyelesaian  sengketa  yang  mampu  menyelesaikan  sengketa  secara cepat, murah, adil, dan eﬁsien.⁹
Berdasarkan  POJK  No.  1/2014,  se ap  pengaduan  konsumen  ke  lembaga keuangan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan. Dalam hal  dak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan tersebut, konsumen dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud  adalah  melalui  LAPS  yang  dimuat  dalam  Da ar  Lembaga  Alterna f Penyelesaian  Sengketa  (Da ar  LAPS)  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Penyelesaian sengketa  melalui  LAPS  tersebut  bersifat  rahasia.  Se ap  lembaga  jasa  keuangan
⁸   Susan  Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya , Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 5-6.
⁹   Konsideran  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alterna f Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1/2014).
wajib menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS.
Berdasarkan Pasal 4 POJK No. 1/2014, LAPS yang dimuat dalam Da ar LAPS yang ditetapkan oleh OJK melipu  LAPS yang:
1.  mempunyai  layanan  penyelesaian  sengketa  paling  kurang  berupa  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase;
2.  mempunyai peraturan yang melipu  layanan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan kepen ngan dan aﬁliasi ajudikator dan arbiter, serta kode e k bagi mediator, ajudikator, dan arbiter;
3.  menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efek vitas dalam se ap peraturannya;
4.  mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan penyelesaian sengketa; dan
5.  didirikan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  yang  dikoordinasikan  oleh  asosiasi dan/atau  didirikan  oleh  lembaga  yang  menjalankan  fungsi self-regulatory organiza on .
LAPS merupakan suatu alterna f penyelesaian sengketa yang diciptakan untuk menjadi  sarana  penyelesaian  sengketa  antara  lembaga  jasa  keuangan  dan konsumennya.  Dalam  struktur  penyelesaian  sengketa  secara  umum,  maka  ke- dudukan pengaturan LAPS jelas merupakan suatu pembentukan badan arbitrase dan alterna f penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara  alterna f.  Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  dalam  pengaturan LAPS  berdasarkan  POJK  No.  1/2014  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  pokok konsep dan struktur penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:
1.  Penyelesaian secara internal ( internal dispute resolu on ), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 1/2014, pengaduan¹⁰ wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh masing-masing lembaga jasa keuangan. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa penyelesaian secara internal (dengan metode negosiasi) antara konsumen dan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud  wajib  dilakukan  ke ka  terjadi  suatu permasalahan  atau  pengaduan  dari  konsumen.  Jelas  di  sini  dimaksudkan  untuk mendorong  adanya  penyelesaian  secara amicable atau  musyawarah  untuk mufakat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  prinsip  eﬁsiensi  dan  efek vitas  dalam penyelesaian permasalahan.
¹⁰   Berdasarkan  Pasal  1  angka  12  POJK  No.  1/2014,  pengaduan  dideﬁnisikan  sebagai  penyampaian  ungkapan ke dakpuasan konsumen yang disebabkan adanya kerugian atau potensi kerugian ﬁnansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan.
2.  Penyelesaian secara eksternal ( external dispute resolu on ). Sebagaimana diatur di  dalam  Pasal  2  ayat  (2),  dalam  hal  dak  tercapai  kesepakatan  penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsumen¹¹ dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa,¹² dengan cara:
a.  di luar pengadilan; atau
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dilakukan  melalui  LAPS  yang  bersifat rahasia.¹³  Lembaga  jasa  keuangan  wajib  menjadi  anggota  LAPS  di  sektor  jasa keuangan. Se ap lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS. LAPS yang dimuat dalam Da ar LAPS yang ditetapkan oleh OJK melipu  LAPS yang mem- punyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi,¹⁴ ajudikasi, dan arbitrase. LAPS tersebut wajib mempunyai peraturan yang melipu  layanan penyelesaian  sengketa,  prosedur  penyelesaian  sengketa,  biaya  penyelesaian sengketa, jangka waktu sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan  kepen ngan  dan  aﬁliasi  bagi  mediator,  ajudikator,  dan  arbiter,  serta memiliki kode e k bagi mediator, ajudikator, dan arbiter. LAPS menerapkan prinsip aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  eﬁsiensi,  dan  efek vitas  dalam  se ap peraturannya.  LAPS  juga  memiliki  sumber  daya  untuk  dapat  melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa dan didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self-regulatory organiza on .¹⁵ b.  melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ar nya penyelesaian melalui pengadilan sebagai  penyelesaian  secara  li gasi  yang  tunduk  dan  patuh  pada  Hukum  Acara Perdata  Indonesia.  Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  li gasi  ber- dasarkan  hukum  acara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  (PN),  secara  umum  pe- meriksaan perkara perdata terbagi dalam 3 ( ga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, serta tahap pelaksanaan.
¹¹   Konsumen  sebagaimana  dideﬁnisikan  Pasal  1  angka  11  POJK  No.  1/2014  adalah  pihak-pihak  yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain: nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
¹²   Sengketa sebagaimana dideﬁnisikan Pasal 1 angka 13 POJK No. 1/2014 adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui  proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan.
¹³   Sebagaimana disampaikan oleh Anto Prabowo (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK), sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dapat difasilitasi terbatas pula oleh OJK. Diku p dari Hukum Online, “Catatan Pen ng Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa Keuangan”, h p://hukumonline.com/ berita/baca/lt5756b8129163e/catatan-pen ng-lembaga-alterna f-penyelesaian-sengketa-keuangan diakses 14 Agustus 2016.
¹⁴   Khusus untuk sektor perbankan, mediasi perbankan telah terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku.
¹⁵   Pasal 4 POJK No. 1/2014.

## Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan
Berdasarkan  konsep  pengaturannya,  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan  yang  mbul  dari  pengaduan  konsumen  diwajibkan  terlebih  dahulu diselesaikan  secara  internal  di  lembaga  jasa  keuangan  bersangkutan  yang  lebih kepada penyelesaian secara negosiasi atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai  mufakat.  Lebih  lanjut  lagi,  apabila  dak  tercapai  kesepakatan  penye- lesaian  pengaduan  tersebut,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  me- lakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui LAPS di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap kedua (penyelesaian secara eksternal), penggunaan LAPS masih tetap merupakan suatu pilihan selain dari penyelesaian melalui pengadilan.
Permasalahan  selanjutnya,  apabila  masing-masing  LAPS  telah  secara  penuh ak f dapat menjalankan tugasnya, konsumen dan lembaga jasa keuangan perlu memperha kan juga mengenai kesepakatan pemilihan forum LAPS beserta pilihan prosedurnya  sendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  antara  konsumen  dan lembaga  jasa  keuangan  sehingga  terdapat  kepas an  dan  kejelasan.  Hubungan hukum antara konsumen dan lembaga jasa keuangan umumnya diawali dengan perjanjian atau kontrak di antara mereka. Apabila memang forum LAPS ini akan menjadi media yang digunakan secara maksimal dalam sektor jasa keuangan, maka perlu  diakomodasi  dalam  standar  perjanjian  atau  kontrak  dengan  konsumen dengan  pencantuman  forum  penyelesaian  sengketa  beserta  prosedurnya. Walaupun  pemilihan  forum  (misalnya  arbitrase)  dalam  menyelesaikan  sengketa dapat dipilih kemudian setelah terjadi sengketa, akan tetapi pada prak knya hal tersebut dianggap  dak akan efek f dan  dak menciptakan kepas an.
Selain itu, perlu ditetapkan pula ketentuan prosedur yang dapat menjadikan suatu putusan LAPS ini dapat mengikat dan dapat dieksekusi sehingga benar-benar dirasakan  manfaatnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  beberapa  indikator  lembaga alterna f  penyelesaian  sengketa  yang  baik,  yaitu:  putusannya  harus  ﬁnal  dan mengikat;  putusannya  haruslah  dapat  dan  mudah  untuk  dieksekusi;  serta putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keasilan dari komunitas masyarakat di mana penyelesaian sengketa alterna f tersebut.¹⁶
Lebih lanjut lagi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu LAPS mempunyai  layanan  penyelesaian  sengketa  paling  kurang  berupa  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Penjelasan Pasal 4 huruf a POJK No. 1/2014 memberikan penger an bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ke ga yang  ditunjuk  oleh  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  pihak  yang  ber- sengketa  mencapai  kesepakatan.  Ajudikasi  sendiri  adalah  cara  penyelesaian sengketa melalui pihak ke ga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk
menjatuhkan  putusan  atas  sengketa  yang  mbul  di  antara  pihak  dimaksud. Putusan  ajudikasi  mengikat  kepada  lembaga  jasa  keuangan.  Apabila  konsumen menyetujui  putusan  ajudikasi  meskipun  lembaga  jasa  keuangan  dak  menye- tujuinya,  maka  lembaga  jasa  keuangan  wajib  melaksanakan  putusan  ajudikasi. Sebaliknya  apabila  konsumen  dak  menyetujui  putusan  ajudikasi  walaupun lembaga jasa keuangan menyetujuinya maka putusan  dak dapat dilaksanakan.
Hal tersebut sedikit menarik karena salah satu pihak (konsumen) dapat  dak menyetujui suatu putusan ajudikasi yang berakibat putusan ajudikasi  dak dapat dilaksanakan. Apabila dilihat dari sisi perlindungan terhadap konsumen, ketentuan ini tentu dirasakan sangat berpihak pada konsumen. Akan tetapi, mungkin proses ajudikasi menjadi  dak efek f ke ka suatu putusan ajudikasi  dak disetujui oleh konsumen  dan  dak  dilaksanakan.  Ketentuan  tersebut  meni kberatkan  keter- ikatan lembaga jasa keuangan untuk tunduk pada suatu putusan ajudikasi, akan tetapi  memberikan exit  clause kepada  konsumen  untuk  dapat  menolak  suatu putusan ajudikasi.
Lebih  lanjut  lagi,  POJK  No.  1/2014  juga  memberikan  penger an  mengenai arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang  bersengketa.  Penger an  yang  diberikan  oleh  POJK  ini  dak  jauh  berbeda dengan penger an yang diberikan oleh UU AAPS. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan  alterna f  penyelesaian  sengketa  (khususnya  arbitrase)  banyak dimina  oleh para pihak yang menginginkan adanya kepas an, kerahasiaan, dan efek vitas dalam penyelesaian sengketa.

## D.  Keberadaan  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  serta  Peranannya dalam Penyelesaian Sengketa
Bangsa Indonesia telah sejak lama memiliki konsep penyelesaian sengketa secara alterna f.  Hal  tersebut  merupakan  sebagian  konsep  dari  musyawarah  untuk mufakat  untuk  mengambil  keputusan  atau  menyelesaikan  suatu  masalah.  Hal tersebut  secara  ﬁlosoﬁs  yuridis  berakar  dari  falsafah  bangsa  Indonesia,  yaitu Pancasila.
Bangsa  Indonesia  sesungguhnya  sudah  mengenal  dengan  baik  apa  yang disebut dengan alterna f penyelesaian sengketa sejak dahulu. Gary Goodpaster mengemukakan  bahwa  bagi  kalangan  masyarakat  barat  yang  ‘ li gious  minded ’, konsep ADR merupakan suatu inovasi baru, sementara untuk masyarakat Timur, pendekatan ala ADR merupakan suatu konsep yang dianggap bagian yang sudah lama ada dari kebudayaan dalam konteks penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kemungkinan  pemikiran  untuk  mengikutsertakan  konsep  ADR  ke  dalam  sistem hukum nasional di Indonesia akan lebih mudah.

## Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan
Masyarakat  mur yang heterogen sudah terbiasa untuk mengambil keputusan ataupun  menyelesaikan  sengketa  dengan  jalan  musyawarah.¹⁷  Dialog,  musya- warah,  serta  usaha  pengakomodasian  terhadap  kepen ngan  semua  pihak sebenarnya  merupakan  in   dari  konsep  proses  ADR  ini.  Konsep  inilah  yang kemudian diarahkan untuk menjadi cara menyelesaikan sengketa, tetapi dengan menggunakan prinsip legalitas yang menjadi bagian dari sistem hukum.¹⁸
Di  samping  alasan  bahwa  penyelesaian  sengketa  secara  damai  merupakan budaya  bangsa  Indonesia,  terdapat  beberapa  alasan  mengapa  alterna f  penye- lesaian sengketa mulai mendapat perha an yang lebih di Indonesia, antara lain:¹⁹ 1.  Faktor  ekonomis:  alterna f  penyelesaian  sengketa  memiliki  potensi  sebagai sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  lebih  ekonomis,  baik  dari  sudut pandang biaya maupun waktu;
2.  Faktor ruang lingkup yang dibahas: alterna f penyelesaian sengketa memiliki kemampuan  untuk  membahas  agenda  permasalahan  secara  lebih  luas, komperehensif, dan ﬂeksibel;
3.  Faktor  pembinaan  hubungan  baik:  alterna f  penyelesaian  sengketa  meng- andalkan  cara-cara  penyelesaian  yang  koopera f  yang  cocok  bagi  mereka  yang menekankan pen ngnya hubungan baik antar manusia ( rela onship ) yang telah berlangsung maupun yang akan datang;
4.  Hal-hal  lainnya  yang  mempengaruhi  berkembangnya  alterna f  penyelesaian sengketa di Indonesia yaitu karena adanya tuntutan bisnis internasional yang akan memberlakukan  sistem  perdagangan  bebas,  meningkatnya  jumlah  dan  bobot sengketa masyarakat sehingga perlu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efek f, dan eﬁsien; dan
5.  Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat  menyesuaikan  dengan  laju  kecepatan  perkembangan  perekonomian  dan perdagangan yang menuju pasar bebas ( free market ) dan persaingan bebas ( free compe on ) dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahinya.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumya,  LAPS  merupakan  suatu  upaya menghidupkan  penyelesaian  sengketa  secara  alterna f,  yang  didirikan  oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga  yang  menjalankan  fungsi self-regulatory  organiza on .  Se ap  dari lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS serta LAPS sendiri didirikan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi.
Hal tersebut diatur dengan berbagai tujuan agar se ap lembaga jasa keuangan mempunyai rasa kepemilikan terhadap LAPS, agar se ap lembaga jasa keuangan
¹⁷   Susan  Adi Nugroho, Ibid., hlm. 3.
¹⁸ Ibid . ¹⁹ Ibid. , hlm. 9-10.
menggunakan  LAPS  sebagai  wadah  penyelesaian  sengketa  serta  agar  se ap lembaga jasa keuangan menjaga keberlangsungan LAPS.²⁰
Suatu  lembaga  atau  sistem  alterna f  penyelesaian  sengketa  di  sistem  jasa keuangan idealnya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tidak semua dari model penyelesaian sengketa alterna f baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alterna f yang baik se daknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹ 1.  haruslah eﬁsien dari segi waktu, haruslah hemat biaya;
2.  haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya  dak terlalu jauh;
3.  haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
4.  haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
5.  badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
6.  putusannya harus ﬁnal dan mengikat;
7.  putusannya haruslah dapat dan mudah untuk dieksekusi; dan
8.  putusannya  haruslah  sesuai  dengan  perasaan  keaslian  dari  komunitas masyarakat di mana penyelesaian sengketa alterna f tersebut.
Lebih lanjut lagi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LAPS harus memiliki beberapa  prinsip  yang  menjadi  dasar  atas  pengaturan  atau  pelaksanaan  segala tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Bab IV POJK No. 1/2014, yaitu sebagai berikut:
1.  Prinsip  aksesibilitas.  Berdasarkan  prinsip  aksesibilitas,  LAPS  memiliki  skema layanan  penyelesaian  sengketa  yang  mudah  diakses  oleh  konsumen.  LAPS mengembangkan  strategi  komunikasi  untuk  meningkatkan  akses  konsumen terhadap layanan LAPS dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh LAPS. LAPS menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
2.  Prinsip  independensi.  Berdasarkan  prinsip  independensi,  LAPS  mempunyai organ pengawas yang memas kan bahwa LAPS telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. LAPS dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. LAPS berkonsultasi dengan pemangku kepen ngan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. LAPS mempunyai sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk  melaksanakan  fungsinya  dan  dak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu. Dalam prinsip independensi, terdapat beberapa aspek yang terkait, sebagai berikut:
²⁰   Otoritas  Jasa  Keuangan-Bidang  Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen,  “LAPS  Sebagai  Salah  Satu  Alterna f Penyelesaian Pengaduan Konsumen”, disampaikan pada Pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolu on (IDR) , Bandung, 11 November 2015 , hlm. 6.
²¹ Ibid ., hlm. 10-11.
a.  Source of funding ;²²
(i)  funding should be eﬃcient to ensure that the alterna ve dispute resolu on  scheme  has  enough  resources  to  meet  its  goals  and eﬃciently and eﬀec vely exercise its mandate.
(ii)  funding should also ensure that the alterna ve dispute resolu on remains independent.
(iii)  the cost of alterna ve dispute resolu on scheme can be met in a variety  of  ways,  thought  ideally  there  should  be  no  charge  for consumer.
b.  Human resources ; dan
c.  Pengawasan.
3.  Prinsip keadilan. Berdasarkan prinsip keadilan, LAPS memiliki peraturan dalam pengambilan  keputusan  dengan  ketentuan  bahwa  mediator  benar-benar  ber- ndak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepen ngan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. Ajudikator dan arbiter  dilarang  mengambil  putusan  berdasarkan  pada  informasi  yang  dak diketahui  para  pihak.  Ajudikator  dan  arbiter  wajib  memberikan  alasan  tertulis dalam  se ap  putusannya.  LAPS  memberikan  alasan  tertulis  atas  penolakan permohonan  penyelesaian  sengketa  dari  konsumen  dan/atau  lembaga  jasa keuangan.
4.  Prinsip eﬁsiensi dan efek vitas. Berdasarkan prinsip eﬁsiensi dan efek vitas, peraturan  penyelesaian  sengketa  pada  LAPS  mengatur  mengenai  jangka  waktu penyelesaian sengketa. LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian  sengketa.  LAPS  memiliki  peraturan  penyelesaian  sengketa  yang memuat  ketentuan  yang  memas kan  bahwa  anggotanya  mematuhi  dan melaksanakan se ap putusan LAPS. LAPS mengawasi pelaksanaan putusan.
Selain itu layanan yang harus tersedia di masing-masing LAPS adalah paling sedikit  memiliki  layanan  mediasi,  ajudikasi,  dan  arbitrase.  Lebih  lanjut,  layanan tersebut diuraikan oleh OJK, sebagai berikut:²³
1.  Mediasi yang bersifat perundingan para pihak dengan bantuan mediator yang imparsial dan independen, mediator  dak memberikan keputusan dan mediator membantu para pihak memahami perspek f, posisi, dan kepen ngan pihak lain serta bersama-sama mencari solusi untuk perdamaian.
2.  Ajudikasi²⁴ untuk small and retail consumers , lebih sederhana (hanya sampai
²²   Berdasarkan pada Technical Note prepared by Ros Grady, the Indonesia FISF Country Program , sebagaimana diku p dalam Ibid., hlm. 9.
²³   Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Op.cit., hlm 10.
²⁴ Adjudica on means the giving or pronouncing a judgment or decree in a cause; also the judgment given dalam buku Black's Law Dic onary, Revised Fourth Edi on yang disusun oleh Henry Campbell Black, Minnesota: West Publishing Co., 1969, hlm. 63.
jawaban  tanpa  replik  dan  duplik),  memiliki  sifat  ﬁnal  dan  mengikat  apabila konsumen menerima putusan tersebut.
3.  Arbitrase,  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  pihak  ke ga  yang  netral  dan independen (arbiter), putusan bersifat ﬁnal dan mengikat bagi para pihak.
Sebagai realisasi, maka sedikitnya telah hadir 6 (enam) LAPS yang bertujuan untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan masing- masing. Tujuannya agar dapat menciptakan penegakan hukum serta perlindungan yang  memadai  terhadap  para  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Lembaga- lembaga tersebut adalah:²⁵
1.  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAAI) yang memiliki tugas di sektor jasa perasuransian;
2.  BAPMI yang memiliki tugas di sektor pasar modal;
3.  Badan  Mediasi  Dana  Pensiun  (BMDP)  yang  memiliki  tugas  di  sektor  dana pensiun;
4.  Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang memiliki tugas di sektor perbankan;
5.  Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) yang bertugas di sektor penjaminan;
6.  Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) yang bertugas di sektor pembiayaan dan pegadaian.
Di  antara  lembaga-lembaga  tersebut  terdapat  pula  lembaga  yang  telah  ada sebelumnya dan pada akhirnya masuk menjadi LAPS sesuai ketentuan POJK No. 1/2014.  LAPS  tersebut  merupakan  lembaga-lembaga  sebagai  wadah  untuk melakukan  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  lembaga  jasa keuangan  di  sektornya  masing-masing  yaitu  perasuransian,  pasar  modal,  dana pensiun,  perbankan,  penjaminan,  pembiayaan,  dan  pegadaian  yang  wajib memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, eﬁsiensi, dan efek vitas serta seluruh tugasnya diawasi oleh OJK.
Pada  realisasinya,  bukan  hal  yang  mudah  bagi  suatu  lembaga  untuk  dapat melaksanakan  tugas  dan  peranannya  sebagai  suatu  lembaga  alterna f penyelesaian di sektor jasa keuangan. Per mbangannya adalah memiliki sumber daya  manusia  dan  sistem  yang  baik  bukan  perkara  yang  sederhana.  Kesiapan sumber daya merupakan hal yang sangat pen ng untuk merealisasikan maksud dan  tujuan  lembaga  tersebut  mengingat  di  tangan  sumber  daya  manusia  inilah jalannya organisasi dapat terlaksana.
Lebih lanjut lagi, LAPS juga wajib memiliki suatu hukum acara (prosedur) sendiri sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  perlu  disusun  secara  tegas,
²⁵   Berdasarkan  Da ar  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016.

## Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan
sistema s, jelas, dan memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diwajibkan, antara lain:  prinsip  aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  eﬁsiensi,  serta  efek vitas sebagaimana telah diuraikan di atas.
Berikut akan diuraikan mengenai masing-masing LAPS yang telah ada sebagai realisasi POJK No. 1/2014 dengan fungsi dan tugasnya masing-masing:
1.  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia ²⁶ Secara resmi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan/atau  pemegang  polis  dan  penanggung  (perusahaan  asuransi).  Tertanggung atau pemegang polis yang  dak menyetujui penolakan tuntutan gan  rugi atau manfaat polisnya oleh penanggung (perusahaan asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senan asa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah, dan informal. Dengan terbitnya POJK No. 1/2014, BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar dapat diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggara arbitrase dan mengubah namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAAI.
Cara  pengajuan  permohonan  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  yaitu tertanggung  atau  pemegang  polis  harus  mengisi  dengan  lengkap  Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) yang disediakan BMAAI dan menyam- paikannya  kepada  BMAAI untuk  digunakan  sebagai dasar  melakukan  inves gasi atas suatu sengketa. Untuk proses mediasi dan ajudikasi, nilai tuntutan gan  rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan  dak melebihi Rp750.000.000 (tujuh ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  per  klaim  untuk  asuransi  kerugian/umum  dan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau asuransi jaminan  sosial.  Penyelesaian  sengketa  klaim  (tuntutan  gan   rugi/manfaat) dilakukan oleh BMAAI dalam 3 ( ga) bagian yaitu: tahap mediasi, tahap ajudikasi, serta tahap arbitrase.

## 2.  Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ²⁷
Pendirian BAPMI  dak terlepas dari keinginan pelaku Pasar Modal Indonesia untuk memiliki  sendiri  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  khusus  di bidang  pasar  modal  yang  ditangani  oleh  orang-orang  yang  memahami  pasar modal, dengan proses yang cepat dan murah, hasil yang ﬁnal dan mengikat, serta memenuhi  rasa  keadilan.  Di  bawah  dukungan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal
²⁶   Dihimpun dari . h p://www.bmai.or.id/ ²⁷   Dihimpun dari . h p://www.bapmi.org/
(Bapepam) saat itu, maka selanjutnya pada tahun 2002 Self-Regulatory Organi- za ons (SROs) di lingkungan pasar modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) [kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI)], PT Kliring Penjaminan Efek  Indonesia  (KPEI),  dan  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI)  bersama- sama  dengan  17  (tujuh  belas)  asosiasi  di  lingkungan  Pasar  Modal  Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy, S.H.) untuk mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, disingkat BAPMI.
BAPMI  memberikan  jasa  penyelesaian  sengketa  apabila  diminta  oleh  pihak- pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan ( out- of-court  dispute  se lement ).  Namun  dak  semua  persengketaan  dapat  di- selesaikan  melalui  BAPMI.  Adapun  persengketaan  yang  bisa  diselesaikan  oleh BAPMI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.  hanyalah persengketaan perdata yang  mbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal;
b.  terdapat  kesepakatan  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa  bahwa  per- sengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI;
c.  terdapat  permohonan  tertulis  (penda aran  perkara)  dari  pihak-pihak  yang bersengketa kepada BAPMI; dan
d.  persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana dan/atau hukum administra f.
Selain itu, BAPMI menyediakan 4 (empat) jenis layanan penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

## 3.  Badan Mediasi Dana Pensiun ²⁸
Sejalan dengan lahirnya OJK yang sangat peduli terhadap perlindungan konsumen, maka  BMDP  mulai  berbenah  diri  dengan  menyesuaikan  keberadaannya  ber- dasarkan  peraturan-peraturan  yang  diterbitkan  oleh  OJK,  sekaligus  menerima bergabungnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam penyelesaian sengketa ke dalam BMDP. Tujuan BMDP ini membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara  Dana  Pensiun  dengan  Penerima  Manfaat  Pensiun  dengan  menggunakan proses  alterna f  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi,  dan  secara bertahap menggunakan proses ajudikasi atau arbitrase.
Saat  ini  BMDP  telah  siap  untuk  menerima,  menangani,  dan  membantu menyelesaikan  sengketa  yang  dialami  oleh  Penerima  Manfaat  Pensiun  dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan biaya yang rela f terjangkau dan waktu yang eﬁsien dan cepat. Tekad BMDP ini dapat menjadi suatu LAPS yang terpercaya.
²⁸   Dihimpun dari h p://www.bmdp.or.id/ .
4.  Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ²⁹ Anggaran  Dasar  LAPSPI  dituangkan  dalam  Akta  Pendirian  Nomor  36  tanggal  28 April  2015.  LAPSPI  memberikan  jasa  penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme penyelesaian di sengketa luar pengadilan ( out-of-court dispute se lement ) yang melipu  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa yang dapat di- selesaikan oleh LAPSPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a  Merupakan sengketa perdata yang  mbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan perbankan;
b  Terdapat kesepahaman di antara para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui LAPSPI;
c  Ada  permohonan  tertulis  (penda aran  perkara)  dari  pihak-pihak  yang bersengketa kepada LAPSPI; dan
d  Bukan  merupakan  sengketa  perkara  dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana dan/atau hukum administra f.
5.  Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia ³⁰ BAMPPI  merupakan  wadah  penyelesaian  sengketa  di  bidang  usaha  penjaminan yang cepat, murah, mudah, dan independen. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 28 April 2015 oleh 16 Perusahaan Penjaminan yang dikoordinasikan oleh Asosisasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Pendirian BAMPPI ini merupakan amanat POJK No. 1/2014. BAMPPI menyediakan layanan penyelesaian sengketa, baik  secara  bertahap  atau  secara  sendiri-sendiri,  yaitu  mediasi,  ajudikasi  (nilai sengketa sampai dengan Rp500.000.000 [lima ratus juta]), dan arbitrase.

## 6.  Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
Asosiasi  Perusahaan  Pembiayaan  Indonesia  (APPI)  dan  PT  Pegadaian  (Persero) membentuk Badan Hukum Perkumpulan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Indonesia (BMPPI) berdasarkan Akta No. 37 oleh Notaris Fa hah Hilmi, S.H. pada tanggal 10 April 2015. BMPPI memiliki layanan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.
Pembahasan selanjutnya adalah terkait kesiapan dari masing-masing lembaga tersebut untuk sedapat mungkin menjadi wadah menyelesaikan sengketa antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  masing-masing.  Di  samping  itu, dengan keberadaan dari LAPS ini di antara lembaga-lembaga penyelesaian seng- keta  lainnya  tentu  memberi  konsekuensi  tertentu,  terutama  kaitannya  dengan lembaga  penyelesaian  sengketa  lain  yang  telah  ada  sebelumnya.  Sebagaimana
²⁹   Dihimpun dari . h p://www.lapspi.org/ ³⁰   Dihimpun dari h p://www.bamppi.org/ .
telah disampaikan di atas, jauh sebelum adanya UU AAPS, BANI Arbitra on Centre telah lahir sebagai pelopor badan alterna f penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, lahir lembaga-lembaga lain seper  BAPMI, BPSK, Basyarnas, Badapski, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya.
Selain  memang  diamanatkan  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan, pendirian dan penggunaan lembaga-lembaga tersebut dipilih sebagai jawaban atas kri k  dan  kekurangan  terhadap  lembaga  peradilan  formal  yang  selama  ini  ada sebagai  lembaga  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Kecenderungan  pembuat undang-undang seper nya menghendaki kekhususan lembaga-lembaga alterna f penyelesaian sengketa di bidang masing-masing. Latar belakangnya tentu meng- hendaki adanya lembaga yang lebih khusus dan terfokus pada penyelesaian seng- keta  yang  masing-masing  memiliki  karakteris k  yang  khusus  dan  berbeda-beda dengan tujuan agar penyelesaian sengketa berjalan efek f.
Di  sisi  lain,  hadirnya  lembaga-lembaga  yang  lebih  beragam  tersebut  mem- berikan kesan masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri dan mengkhususkan sektornya masing-masing. Kebingungan tentu akan dirasakan pula oleh masyarakat konsumen. Selama ini masyarakat cukup teredukasi dengan baik bahwa apabila terdapat keluhan dari sisi konsumen, mereka dapat mengadukan keluhannya dan menyelesaikannya melalui BPSK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan hadirnya LAPS di sektor  jasa  keuangan  ini,  maka  kemungkinan  besar  keluhan  konsumen  akan diarahkan ke forum-forum yang telah tersedia di sektor jasa keuangan, maka dapat diasumsikan pula bahwa LAPS ini menjadi kekhususan tersendiri yang disediakan bagi para konsumen (akhir) di sektor jasa keuangan seper  konsumen perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lainnya.
Lebih lanjut lagi, POJK No. 1/2014 ini memang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang hendak diberikan kepada konsumen di sektor jasa keuangan dengan  menyediakan  lembaga  sebagai  forum  untuk  menyelesaikan  sengketa dengan lembaga atau pelaku usaha jasa keuangan, akan tetapi  dak ada dorongan dari ketentuan tersebut untuk menjadikan LAPS sebagai forum atau lembaga yang ‘wajib’  digunakan  oleh  para  lembaga  atau  pelaku  usaha  jasa  keuangan  untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (sesama pelaku usaha jasa keuangan). Para  pelaku  usaha  jasa  keuangan  tetap  memiliki  keterbukaan  atau  kebebasan untuk  memilih  prosedur  dan  forum  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  antara mereka.
Bagaimanapun, kehadiran LAPS tersebut telah membawa aspek posi f dalam perlindungan  terhadap  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  dengan  harapan  ter- ciptanya  hubungan  yang  kondusif  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  jasa keuangan. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi di Indonesia.

## E.  Penutup 1.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a.  Berdasarkan  konsep  pengaturannya,  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan yang  mbul dari pengaduan konsumen diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di lembaga jasa keuangan bersangkutan yang lebih kepada penyelesaian secara negosiasi atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lebih lanjut lagi, apabila  dak tercapai kesepakatan penyelesaian  pengaduan  tersebut,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  penyelesaian  melalui LAPS  di  sektor  jasa  keuangan  masing-masing  atau  melalui  pengadilan.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  kedua  (penyelesaian  secara  eks- ternal),  penggunaan  LAPS  masih  tetap  merupakan  suatu  pilihan  selain  dari penyelesaian melalui pengadilan.
b.  Sebagai realisasi dari ketentuan POJK No. 1/2014, maka terdapat 6 (enam) LAPS, yaitu:  BMAAI  yang  memiliki  tugas  di  sektor  jasa  perasuransian;  BAPMI  yang memiliki tugas di sektor pasar modal; BMDP yang memiliki tugas di sektor dana pensiun; LAPSPI yang memiliki tugas di sektor perbankan; BAMPPI yang ber- tugas di sektor penjaminan; serta BMPPI yang bertugas di sektor pembiayaan dan pegadaian. Se ap lembaga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara  konsumen  dengan  lembaga/pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang  wajib dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip  aksesibilitas,  independensi,  keadilan, eﬁsiensi,  serta  efek vitas  sehingga  tercipta  penyelesaian  sengketa  yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
2.  Saran
a.  Apabila  masing-masing  LAPS  telah  secara  penuh  ak f  dapat  menjalankan tugasnya,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  perlu  memperha kan  juga mengenai  kesepakatan  pemilihan  forum  LAPS  beserta  pilihan  prosedurnya sendiri untuk menyelesaikan sengketa di antara konsumen dan lembaga jasa keuangan sehingga terdapat kepas an dan kejelasan. Hubungan hukum antara konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  umumnya  diawali  dengan  perjanjian atau kontrak di antara mereka. Apabila memang forum LAPS ini akan menjadi media yang digunakan secara maksimal dalam sektor jasa keuangan, maka perlu diakomodasi dalam standar perjanjian atau kontrak dengan konsumen dengan pencantuman forum penyelesaian sengketa beserta prosedurnya.
b.  Sebagai  suatu  lembaga  penyelesaian  sengketa,  LAPS  wajib  memiliki  suatu hukum  acara  (prosedur)  sendiri  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang perlu disusun secara tegas, sistema s, jelas, dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai-mana  diwajibkan,  antara  lain:  prinsip  aksesibilitas,  independensi,
258 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
keadilan, eﬁsiensi, serta efek vitas. Pen ng untuk dapat diperha kan bahwa putusan  LAPS  tersebut  ﬁnal  dan  mengikat  serta  mudah  dieksekusi  sehingga benar-benar  dirasakan  manfaatnya  oleh  para  pihak.  Untuk  dapat  menjaga standarisasi  penanganan  penyelesaian  sengketa,  maka  sebaiknya  terdapat pedoman  atau  bahkan  keseragaman  standar  prosedur  yang  diatur  oleh  OJK untuk  dapat  menjaga  kualitas  kelembagaan  LAPS  sendiri  sebagai  forum penyelesaian sengketa yang menyediakan layanan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## Da ar Pustaka Buku
An  An  Chandrawulan  (et.al)  (eds), Kompilasi  Hukum  Bisnis:  dalam  rangka Purnabak  Prof. Dr. H. Man Sastrawidjadja, S.H., S.U., Penerbit CV Keni bekerja sama  dengan  Bagian  Hukum  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
Campbell,  Henry  Black, Black's  Law  Dic onary, Revised  Fourth  Edi on,  West Publishing Co., Minnesota, 1969.
Edi  As'adi, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Perspek f  Mediasi  (ADR)  di  Indonesia,
Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Idris  (et.al)  (eds), Penemuan  Hukum  Nasional  dan  Internasional:  dalam  rangka Purnabak  Prof. Dr. Yudha Bhak , S.H., M.H., Penerbit Fikaha  Aneska bekerja sama  dengan  Bagian  Hukum  Internasional  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
Retnowulan Sutan o dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, CV Mandar Maju, Bandung, 1997. Sophar Maru Hutagalung, Prak k Peradilan Perdata dan Alterna f Penyelesaian Sengketa ,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Kedua,  Penerbit  PT  Sinar  Graﬁka,  Jakarta, 2014.
Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara  Perdata ,  Edisi  Kelima,  Cetakan  Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998. Susan  Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya , Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

## Dokumen Lain
Otoritas  Jasa  Keuangan-Bidang  Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen,  “LAPS Sebagai  Salah  Satu  Alterna f  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen”, disampaikan  pada  Pembahasan  Finalisasi  Internal  Dispute  Resolu on  (IDR) , Bandung, 11 November 2015 .
Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan
Da ar  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan Berdasarkan  Keputusan  OJK  Nomor  KEP-01/D.07/2016  tanggal  21  Januari 2016.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alterna f Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
260 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]