## MANAJEMEN ZAKAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEREKONOMIAN UMAT
Raja Hesti Hafriza 1 , Firdaus 2 , Ahmad Chuzairi 3
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
1 rajahesti27@gmail.com
2 apek.firdaus@gmail.com
3 ahmad1991.ac@gmail.com

## Abstrak
Zakat  adalah  salah  satu  solusi  alternatif  untuk  mengurangi  kemiskinan.  selain  menjadi  pilar  Islam, zakat mampu menyelesaikan masalah  sosial  masyarakat muslim.  Kondisi sosial  masyarakat saat  ini berada di garis kemiskinan sehingga begitu banyak orang hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, zakat  mampu  menyelesaikan  masalah  jika  diimplementasikan  dengan  manajemen  yang  baik.  Dari beberapa  litelatur  penelitian  terdahulu,  penulis  mencoba  untuk  merekonstruksi  beberapa  ide  yang tersebar  itu.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  pola  manajemen  Islami  sangat  berbeda dengan manajemen konvensional.  Sehingga manajemen Islami harus menjadi standar dalam praktik pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pengelola  zakat,  yakni  dengan  perinsip  iman, kepemimpinan,  manajemen  dan  administrasi  yang  baik.  Dengan  standar  manajemen  Islami,  zakat akan mampu dikumpulkan, dikelola, dimanfaatkan dan didistribusikan sesuai dengan ketetuan syariat Islam.
Abstrak: Zakah is one of the alternative solutions to reduce poverty. Besides being a pillar of Islam, zakah is able to resolve the social problems of Muslim society. The social condition of society today is still in the poverty line. So many people live with shortages. Therefore, zakah can solve the problem if it  is  implemented  in  a  good  management.  From  several  related  studies,  the  researcher  tried  to reconstruct some ideas that were spread. The results of this study indicates that Islamic management patterns  are  very  different  with  conventional  management.  So  that  Islamic  management  must  be  a standard in the practice of zakah management carried out by zakah management organization. They should  be  conducted  with  the  principles  of  faith,  leadership,  management  and  good  administration. With  Islamic  management  standards,  zakat  will  be  able  to  be  collected,  managed,  utilized  and distributed based on the conditions of Islamic law.
Keywords: amil, zakat, kesejahteraan sosial, ekonomi kerakyatan

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang diciptaan  Allah subhanahu  wata’ala yang  tidak dapat  hidup  secara  individu  tanpa  orang  lain. Islam  sebagai  Agama  samawi  selama  14  Abad lalu  yang  dibawa  oleh  Rasulullah  SAW  juga telah  memberikan  konsep  tentang  kehidupan antar  sesama  manusia.  Kehidupan  sosial menjadi  suatu  yang  diprioritaskan  oleh Rasulullah  sebagai  jalan  dakwahnya,  ini merupakan  tujuan  utama  dari  ajaran  Islam sebagai  agama  yang  komprehensif  dan  juga mengutamakan  kepentingan  sosial  dalam bermuamalah.  Bentuk  kepedulian  sosial  yang pernah  Rasulullah  SAW  ajarkan  kepada umatnya  adalah  memberikan  hak  orang  lain dari  rezeki  yang  kita  peroleh  yang  disebut dengan  istilah  Zakat.  Secara  teknis,  zakat merupakan  tindakan  Ibadah  Muamalah  yang
diwajibkan  atas  setiap  Muslim  yang  memiliki kekayaan  sama  dengan  atau  melebihi  jumlah nisabnya harus membayar zakat dengan jumlah yang  telah  ditentukan  kepada  orang  yang berhak menerimanya. 1
Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu  tindakan  pemindahan  harta  dari golongan  yang  kaya  kepada  golongan  miskin. Oleh  karena  itu  pelarangan  riba  dan  perintah membayar  zakat  (Q.S  al-Baqarah/2:276) adalah  dua  konsep  yang  selalu  dikemukakan setiap  pembahasan  yang  berhubungan  dengan sosial  ekonomi  Islam. 2 Perlu  digarisbawahi
1 Mek  Wok  Mahmud  and  Sayed  Sikandar  Shah, The Use of Zakat Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate  and  Practical  Feasibility ,  Studies  in  Islam  and  the Middle East, Vol. 6 No.1 (2009), hal.1
2 Amalia dan Kasyful Mahalli, Potensi Dan Peranan Zakat  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Di  kota  medan ,
bahwa  zakat  bukan  hanya  sekadar  bagian  dari rukun  Islam  yang  menjadi  suatu  kewajiban seorang muslim, namun jika dipahami dari segi konsep filosofis bahwa zakat mampu mensejahterakan  masyarakat  secara  umum, karena  dengan  berzakat  akan  menciptakan suasana  yang  harmonis  dan  mempunyai  rasa sikap saling peduli terhadap sesama yang lebih membutuhkan. 3
Dengan  demikian,  konsep  zakat  telah memberikan  contoh  bahwa  agama  islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan.  Dalam  hal  ini  zakat  berfungsi sebagai  redistribusi  kekayaan  yang  adil  dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban  moral  dan  kebijakan  fiskal 4 dalam kondisi  ekonomi  dan  sosial.  Beberapa  ulama kontemporer  menilai  bahwa  perlu  adanya pelembagaan  zakat  agar  potensi,  pemanfaatan dan  pendayagunaannya  mampu  mencapai tujuan  disyariatkannya.  Beberapa  negara  juga telah  menerapkan  pengelolaan  zakat  melaluil lembaga-lembaga  resmi,  baik  yang  didirikan pemerintah maupun swasta. 5
Di  Indonesia,  zakat  telah  menjadi amanat  undang-undang.  Pengelolaan  zakat, tidak  lagi  melalui  Badan  Amil  Zakat  (BAZ) dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sebagai lembaga  nonstruktural  dalam  pemerintah, melainkan  juga  berkesempatan  dilakukan  oleh organisasi  pengelola  zakat  (OPZ)  lainnya. 6 Di tengah  banyaknya  OPZ,  diperlukan  suatu manajemen yang baik agar seluruh kegiatannya berjalan  efektif.  Sebab,  pada  dasarnya,  dana zakat  merupakan  dana  umat  yang  perlu
Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan , Vol.  1,  No.1  (2012), hal. 72
3 Pembahasan lainnya tentang dimensi sosial ini, lihat Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  perekonomian modern . Gema Insani (2002), hal. 66.
4 Saidurrahman, “The Politics Of Zakat Management In  Indonesia  The  Tension  Between  BAZ  and  LAZ” ,  Journal of Indonesian Islam , Vol. 7 No. 2 (2013), hal. 367 5 Lihat  kajian  Aan  Jailani, Manajemen  Zakat  di Indonesia  dan  Brunei  Darussalam ,  Cirebon:  Nurjadi  Press, 2015.
6 Beberapa  nama  lembaga  zakat,  wakat  seperti Dompet  Dhuafa,  Rumah  Zakat,  LAZIZ  Nahdlatul Ulama,  Yatim  Mandiri,  dan  lainnya.  Selain  zakat, organisasi  ini  juga  mengelola  dana  infak,  sedekah  dan wakaf.  Dalam  laman  situ  Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas) tedapat 22 lembaga zakat berskala nasional dan daerah.  Lihat  http://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil- zakat. Diakses 5 Agustus 2018.
digunakan  kemaslahatan  bersama.  Peruntukan dana  tersebut  juga  sudah  sangat  jelas  dalam hukum Islam, yakni terhadap delapan golongan.  Tentu  diharapkan  agar  dana  lebih banyak terserap untuk kepentingan masyarakat dari  pada  digunakan  untuk  internal  OPZ.  Di sinilah  letak  penting  kajian  manajemen  zakat yang  ideal  dapat  diimplementasikan  dalam realitasnya.  Artikel  ini  hendak  mengkaji manajemen  zakat  sebagai  instrumen  untuk pemberdayaan umat melalui telaah kepustakaan dari para peneliti sebelumnya.

## Manajemen Islami
Manajemen  berasal  dari  bahasa  Inggris “management”,  jamak  dari  “managements”, yang  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia  1) proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk pencapaian sasaran. 2) pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan  atau  organisasi.  Kesimpulan  yang dapat diambilnya adalah manajemen mempunyai  peranan  yang  amat  menentukan bagi  kesuksesan  suatu  program  bahkan  boleh disebut  tanpa  manajemen  yang  baik,  mustahil suatu  organisasi  atau  bisnis  akan  mencapai suatu kesuksesan. 7
Manakala  pengertian  manajemen  yang umum  itu  diberi  prediket  “Islam”  maka konotasinya  menjadi  terbatas  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  dalam  ajaran  Islam. Dengan  demikian  “manajemen  Islami”  adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan  bertanggung  jawab  untuk  mencapai sasaran yang telah ditetapkan organisasi sesuai ajaran  Islam  yang  baku.  Ada  beberapa  poin penting  dalam  sistem  manajemen  Islami  yang menjadi  dasar  agar  sebuah  lembaga  yang digerakkan mampu berkembang sesuai dengan konsep Islam. 8
Pertama , iman. Inti penggerak manajemen  Islami  itu  ialah  Iman.  Boleh disebut  “Iman”    itu  sebagai  generator penggerak  organisasi,  sehingga  gerak  atau kiprah  perusahaan  itu  akan  selalu  terkendali sesuai  koridor  “Iman”  itu.  Adanya  konsep iman inilah yang menjadi garis pemisah antara
7 Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam  Berbisnis, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2014), hal.100.
8 Ibid
manajemen  Islami  dengan  manajemen  sekuler (non  Islami).  Dalam  manajemen  sekuler  itu yang  menjadi  inti  penggerak  dalam  suatu organisasi  adalah  rasio.Untuk  lebih  jelasnya bisa dilihat dalam bagan di bawah. 9

## Bagan Sistem Manajemen
Di sini tampak jelas bahwa  dalam manajemen Islami  itu  “iman”  yang  ditonjolkan  bukan “akal”,  karena  akal  tidak  selamanya  dapat diandalkan  untuk  membimbing  kehidupan dimuka  bumi,  termasuk  mengatur  suatu organisasi.
Kedua , leadership .  Manajemen  yang Islami  sebagaimana  dijelaskan,  itu  tidak  akan terwujud tanpa leadership (kepemimpinan) yang baik,  amanah,  jujur  dan  professional.  Iman yang  menjadi  dasar  tidak  bermakna  apa-apa, apabila  tidak  didukung  oleh leadership yang mantap.
Ketiga ,  sistem  managemen.  Disamping dilandasi  Iman  dan Leadership sebagai  bagian dari  berjalannya  suatu  organisasi  secara maksimal,  perlu  juga  dilandasi  dengan  sistem manajemen  yang  baik.  Jika  seorang  manajer ingin  sukses,  maka  beberapa  prinsip  dalam managemen  yang  diajarkan  dalam  islam  perlu dijadikan  patokan,  yakni  meliputi  motivasi, janji  dan  ancaman,  penetapan  keputusan, komunikasi,  rekrutmen  staff,  pengawasan, perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian.
9 Ibid, hal.102
Keempat adalah administrasi. Pengadministrasian  suatu  program  sangat penting  karena hal itu merupakan bagian  yang integral  dalam  sistem  manajemen.  Manajemen akan  lumpuh  bila  administrasi  tidak  jalan, apalagi  tidak  ada.  Jadi,  kesuksesan  manajemen tergantung  pada  lancar  tidaknya  administrasi yang  dilakukan.  Dari  gambaran  di  atas,  maka managemen  islami  bersandar  pada  dasar  yang kokoh  dari  sisi  perencanaa,  pelaksanaan, pengawasan,  akuntabiltas,  dan  beberapa  hal lainnya  yang  bersandar  pada  nilai-nlai  islami sendiri.
Hingga  saat ini,  ada  dua  jenis  lembaga amil  zakat,  yakni  yang  menjadi  bagian  dari instrumen  pemerintah  serta  lembaga  yang didirikan  oleh  pihak  swasta.  Hingga  saat  ini, jumlah  lembaga  tersebut  terus  meningkat. Dengan  semakin  banyaknya  lembaga  zakat, maka, diperlukan manajemen yang profesional sesuai  dengan  kegiatan  yang  dilakukan. Setidaknya,  ada  empat  kegiatan  lembaga  amil zakat,  yakni  penghimpunan,  pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. 10
10 Hasrullah  Rachim, Efektivitas  Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, (Makasar: Unhas, 2012), hal. 26-37
Sekuler Islami Keterangan: Keterangan: A: Akal (rasio) I: Islami L: Leadership L: Leadership M: Manajemen M: Manajemen A: Administrasi A: Administrasi
Manajemen  yang  baik  tentu  akan  melahirkan sistem  efektif  dan  efisien  sehingga  manfaat zakat  mampu  memberikan  daya  guna  bagi penerima. Dengan demikian, manajemen zakat haruslah  berpinsip  pada  nilai-nilai  manajemen islami  dalam  menjalankan  empat  fungsinya tersebut.

## Manajemen  Zakat  dan  Kesejahteraan Umat
Allah telah memberikan ilmu pengetahuan zakat kepada kita semuat tentang cara  pengelolaan  zakat  sehingga  dapat mensejahterakan  umat.  Menurut  aturan,  baik yang ada pada al-Qurann dan as-Sunnah, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya  adalah  pemerintah,  karena  peran pemerintah  sebagai  “ khalifah  Allah ”  dan sebagai “ khalifah khala’ifillah ”. Lembaga/badan yang berhak mengelola zakat adalah pemerintah  atau  penguasa.  Hal  ini  sesuai dengan pengertian dari ayat 103 surat al - tubah , hadith-hadith  nabi  baik  yang  berupa  ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para al - khulafa rashidin 11 . Menurut al-Shaukani, zakat harus diserahkan  pada  pemerintah  melalui  aparatur negara  yang  disebut  oleh  Allah  dengan  “ al - amilin  alaiha ” 12 . al - amilin dimasukkan  sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat  pada  urutan  yang  ke  tiga,  hal  demikian menunjukkan  bahwa  zakat  bukanlah  suatu tugas  kewajiban  yang  diserahkan  pada perseorangan  akan  tetapi  ia  merupakan  tugas kenegaraan. 13 Pemerintah diharuskan mengurus,  mengawas  dan  mengangkat  para amil sebagai  pengelola  zakat  baik  sebagai pengumpul,  penyimpan, penata  buku  maupun sebagai  distributor,  kalau  tidak  apa  perlunya bagian amil disebutkan dalam al-Qur’an.
Sahl  bin  Abi  Shalih  mendapat  fatwah dari  beberapa  sahabat,  yaitu  Sa’ad  bin  Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’ad al-Khudri,  agar  harta  Sahl  yang  sudah mencapai  satu nisab zakatnya  diserahkan
11 Sjechul  Hadi  Permono, Formula  Zakat  Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Aulia, 2005), hal.132.
12 Muhammad  bin  Ali  al-shaukani, Nailul  authar sharah muntaqal akhbar (Mesir: Musthofa al-Babi alHalabi wa Auladuh, tt), hal.190.
13 Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat , hal.133.
kepada  sultan  (kepala  negara)  dan  tidak  ada yang  menentang  pendapat  itu  seorang  pun. 14 Di  Indonesia,  zakat  telah  menjadi  bagian penting  urusan  negara  dengan  hadirnya Undang-Undang Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana diganti  dengan  UU  nomor  23  tahun  2011 tentang  zakat  dan  peraturan  pendukung lainnya  telah  dibuat  oleh  pemerintah  untuk memaksimalkan  potensi  zakat,  baik  dari  sisi potensi  pengumpulan,  pengelolaan  hingga pendistribusiannya.
Indonesia adalah negara muslim terpadat terbesar  di  dunia.  87%  dari  220  juta  orang  di Indonesia adalah Muslim sekitar 191 juta jiwa. Menurut data penelitian dari Baznas Indonesia pada  2016  potensi  zakat  mencapai  Rp  286 triliun. 15 Sedangkan  menurut  keterangan  dari Kementerian  Agama,  pontensi  zakat  di Indonesia sebenar Rp 217 triliun dan yang saat ini baru terealisasikan hanya Rp 6 triliun. 16 Hal inilah  membuat  perlunya  manajemen  dalam pengelolaan  zakat  sehingga  manfaatnya  dapat dirasakan  oleh  masyarakt.  Dari  jumlah penduduk  tersebut,  40%  (76.500.000)  yang subjek  untuk  membayar  zakat,  sedangkan sisanya  berhak  menerima  zakat.  Potensi  yang begitu besar, bisa menjelma menjadi instrumen kesejahteraan  sosial.  Artinya,  zakat  harus menjadi sumber untuk meningkatkan kesejahteraan  sosial-ekonomi  bagi  masyarakat muslim di Indonesia.
Meskipun  tren  per  tahun  mengalami kenaikan, potensi yang mampu dimaksimalkan masih  dinilai  sedikit.  Untuk  mencapai  hasil yang  maksimal  dari  harta  zakat,  tentu  nya harus  dikelola  secara  baik  oleh  sebuah lembaga,  baik  itu  lembaga  yang  berada dibawah naungan pemerintah, maupun
14 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah (Bairut: Dar al-Irsyad, tt), hal.754 dan Didin Hafiduddin, Zakat dalam perekonomian modern . Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 51.
15 Dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi- zakat-di-indonesia-sangat-besar. Diakses 3 Agustus 2018
16 Kementerian Agama menyebutkan, instrumen hukum  bagi  zakat  sudah  cukup  namun  masih  ada kendala dalam pelaksanannya. Lihat https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi- zakat-nasional-capai-rp-217-triliun.  Diakses  3  Agustus 2018
lembaga yang bergerak di bidang  swasta, serta tujuan  harus  memiliki  tujuan  yang  sma  yaitu untuk    mensejahterakan  masyarakat  muslim. Probelematika  zakat  saat  ini,  sebagaimana penulis  sebutkan  di  atas,  satu  diantaranya berhubungan  dengan  manajemen.  Sebab  itu, potensi  yang  demikian  besar  perlu  dikelola oleh  lembaga  dengan  managemen  yang  baik sesuai  dengan  amat  aturan  perundang- undangan dan hukum Islam. Dalam pengelolaan zakat, ada empat hal yang menjadi bagian  penting  manajemen  zakat  oleh  suatu lembaga,  yakni  penghimpunan,  pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

## a. Penghimpunan
Penghimpunan  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  dana  ZIS dari  muzakki. Pengumpulan  dana zakat, infaq, sedekah  dan  wakaf  yang  diambil  dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang  penghimpunan.  Dalam  melaksanakan aktivitas  pengumpulan  dana  tersebut  bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai  macam  kegiatan.  Menurut  Sudewo kegiatan  penghimpunan  ada  dua  yaitu  galang dana dan layanan donatur:
1. Galang dana, dalam melakukan penggalangan  dana  ada  beberapa  kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:
a) Kampanye (dakwah)
b) Kerjasama program
c) Seminar dan diskusi
d) Pemanfaatan rekening bank
2. Layanan  donator,  layanan  donatur  tak  lain adalah  customer  care  atau  di  dalam perusahaan  dinamakan  customer  service. Tugas  yang  dilakukan  layan  donatur  cukup bervariasi diantaranya:
a) Data  donatur,  data  tentang  donatur harus didokumentasikan.
b) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya  dalam  mendata  tentang keluhan  dari  donatur,  mitra  kerja  atau masyarakat umum.
c) Follow  up  keluhan,  satu  hal  yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan.
Dengan  adanya  pelayanan  untuk donatur,  mereka  tidak  merasa  kecewakarena merasa  tidak  diperhatikan.  Pencatatan  nama-
nama donator dirasakan sangat penting karena hal  ini  menyangkut  hubungan  silaturrahim antara  muzakki,  amil,  dan  juga mustahiq . Potensi  zakat  yang  ada  pada  lembaga  sangat berpengaruh pada hubungan ini. Di Indonesia, potensi  zakat  ini  cukp  besar  dan  banyak peneliti  yang  menilai  bahwa  zakat  mampu menjadi bagian dari solusi persoalan kesejahteraan. 17 Oleh  sebab  itu,  manajemen penghimpunan ini juga

## b. Pengelolaan
Tidak  ada  bedanya  struktur  keuangan zakat  dengan  truktur  keuangan  lembaga  yang lain,  struktur  keuangan  zakat  terdiri  atas  dua bidang  yaitu  akuntansi  dan  bendahara.  Ada dua  verifikasi  yang  dikerjakan  yakni  verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan  dimulai  sejak  dana  ditransfer  dari muzakki  hingga  masuk  ke  lembaga  zakat. Verifikasi dana keluar dicermatit sejak diajukan hingga  pencairan  dana.  Mengeluarkan  dana yang  telah  disetujui  merupakan  fungsi bendahara.  Sedangkan  pencatatan  keluar masuknya  uang  merupakan  fungsi  dari  bidang akuntansi.  Pencatatan  ini  diinput  dalam  jurnal harian.  Setelah  itu  diposting  kedalam  buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah  atas  dua  segi  yakni  akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi  keuangan  dibuat  sesuai  pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Manajemen administrasi dan akuntansi menjadi  syarat  utama  bagi  manajemen pengelolaan  di  lembaga  zakat.  Oleh  sebab  itu, lambaga  zakat  perlu  tunduk  pada  aturan perundang-undangan  yang  lain,  seperti  UU Informasi  Keterbukaan  Publik. 18 Pengelolaan zakat  haru  memiliki  perencanaan  kerja  dan sistem  adminstasi  yang  lebih  jelas  dan  tidak
17 Lihat  kajian  yang  ditelah  dilakukan  oleh Canggih  dkk.  Clarashinta  Canggih,  Khusnul  Fikriyah, Ach.  Yasin, Potensi  Dan  Realisasi  Dana  Zakat Indonesia , Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 2017, 1.1: 14-26.
18 Lebih  lengkap,  lihat  Dina  Fitrisia  Septiarini, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya , AKRUAL:  Jurnal  Akuntansi,  2011,  2.2:  172- 199.
bisa  menjalankan  lembaga  hanya  sesuka  hati. Apalagi, zakat adalah bagian  dari  ibadah  wajib yang  harus  dilakukan  oleh  umat  Islam  dan pengelolaannya  juga  menjadi  bagian  untuk mencapai  tujuan  syariat  zakat  itu  sendiri.  Di sinilah  arti  penting  manajemen  islami  dalam pengelolaan zakat.

## c. Pendayagunaan
Kreativitas divisi pendayagunaan merupakan  hal  yang  memotori  maju  atau mundurnya  suatu  lembaga  zakat,  yaitu bagaimana  lembaga  zakat  mendistribusikan dana  zakat  dengan  inovasi-inovasi  yang tentunya  semakin  baik  dan  bisa  memenuhi tujuan  pendistribusian  dana  zakat  kepada mustahiq .  Inti  dari  zakat  itu  sendiri  adalah Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan.yang  dapat  dikembangkan, yaitu:
a) Pengembangan ekonomi
b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
c) Layanan sosial. 19
Artinya,  dana  zakat  bisa  digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Namun,  dalam  penentuan  mustahiq  yang bersifat  konsumtif  dan  produktif  tersebut, perlu memiliki standarisasi yang baik. Lembaga zakat  perlu  memahami  keinginan  pembayar zakat sehingga ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan zakat dapat diminimalkan. Lembaga  zakat  juga  perlu  memikirkan memperbaiki  dan  meningkatkan  perannya terutama dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat. 20
Sebagaimana  ketentuan  dalam  Islam, zakat  mesti  disalurkan  kepada  orang-orang atau  golongan  yang  berhak  menerima  zakat atau mustahiq, yaitu delapan golongan, 21 yaitu:
1. Fakir  adalah  orang  yang  tidak  berharta dan tidak mempunyai mata pencaharian/penghasilan atau usaha
19 Hasrullah  Rachim, Efektivitas  Pelaksanaan Zakat, hal. 28 20 Muharman  Lubis,  dkk., Enhancement  Of  Zakat Distribution  Management  System:Case  study  in  Malaysia, (Kuala  Lumpur:  disampaikan  dalam  Kulliyah  ICT  dan Didin  Hafiduddin, Zakat  dalam  perekonomian  modern . Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 9-37.
21 Direktorat  Pemberdayaan  Zakat, Manajemen Penegelolaan Zakat, (Jakarta: Depag RI, 2009), hal.36
tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya  (bafkah),  sedangkan  yang menanggung  dan  menjaminnya  tidak ada.
2. Miskin adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskippun ia mempunyai pekerjaan atau usaha  tetap,  tapi  hasil  usaha  itu  belum dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya, dan  orang  yang  menanggung  dan menjaminnya juga tidak ada.
3. Amil  adalah  orang/  lembaga/  badan yang  bertugas  mengurus  zakat,  baik menerima,  menyalurkan  atau  mengelola zakat.
4. Muallaf  adalah  orang  yang  diharapkan keenderungan  hati  dan  keyakinannya untuk  beriman  atau  tetap  beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak  berbuat  jahat  bahkan  diharapkan mereka  akan  membela  atau  menolong kaum muslimin.
5. Riqab  adalah  orang  atau  budak  yang sedang  berusaha  membebaskan  dirinya dari majikannya.
6. Gharim  adalah  orang  yang  karena kesulitan hidupnya terlilit hutang sehingga tidak mampu membayar hutangnya.  Pengertian  ini  berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya  sehingga  ia  dalam  kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya disamping  kewajiban  hutang  yang  harus dibayar.
7. Sabilillah adalah orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam. Oleh karena  itu  sabilillah  dapat  diartikan  pula sebagai  usaha  perorangan  atau  badan yang  bertujuan  untuk  kepentingan kejayaan Agama atau kepentingan umum.
8. Ibnu  Sabil  ialah  orang  yang  kehabisan ongkos dalam perjalanan (bukan maksiat),  baik  karena  tidak  mencukupi, karena kehilangan maupun dirampas.
Pengertian  dari  masing-masing  ini mengelami  perkembangan  makna  seiring dengan  dinamika  sosial  yang  terjadi  di  daerah masing-masing.  Konteks  variable  pemaknaan tersebut  berbeda  dalam  satu  negara  dengan negara.  Bahkan,  kategori  miskin  saja  juga
memiliki  kriteria  sendiri.  Oleh  sebab  itu, pentingnya pemahaman pengelola zakat untuk bisa  menerjemahkan  para  penerima  zakat secara kontekstual. Dan apabila telah memenuhi  kriteria  sebagaimana  disebutkan dalam  Alquran,  maka  zakat  itu  perlu  segera didistribusikan  agar  bisa  dimanfaatkan  oleh mustahiq .

## d. Pendistribusian
Pendistribusian  adalah  suatu  kegiatan dimana  zakat  bisa  sampai  kepada mustahiq secara  tepat.  Kegiatan  pendistribusian  sangat berkaitan  denganpendayagunaan,  karena  apa yang  akan  didistribusikan  disesuaikan  dengan pendayagunaan.  Akan  tetapi  juga  tidak  bisa terlepas  dari  penghimpunan  dan  pengelolaan. Jika  penghimpunannya  tidak  maksimal  dan mungkin  malah  tidak  memperoleh  dana  zakat sedikitpun  maka  tidak  akan  ada  dana  yang didistribusikan.  Zakat  diberikan  atas  golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat  tercapai  jika  zakat  di  alokasikan  kepada delapan golongan seperti disebutkan dalam al- Qur’an. 22
Meski  demikian,  lembaga  zakat  juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian.  Ada  beberapa  ketentuan dalam  mendistribusikan  dana  zakat  kepada mustahiq yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun  kepercayaan  antara  pemberi  dan penerima  zakat. 23 Pola  manajemen  ini  patut diterapkan  agar  distribusi  zakat  sesuai  dengan syariat  dan  mampu  mencapai  tujuannya, yakni kemaslahatan  umat.  Distribusi  zakat  perlu diatur  secara  baik  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih dalam proses distribusi.

## Zakat Sebagai Program Bantu Diri Sosial
Secara  umum  zakat  bertujuan  untuk menata  hubungan  dua  arah  yakni  hubungan vertikan  dan  hubungan  horizontal  dengan sesama  manusia.  Artinya  secara  vertikal  zakat
22 Said  Sa’ad  Marthon, Ekonomi  Islam  ditengah krisis  Ekonomi  Global, Alih  Bahasa  Ihmad  Ikrom  dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 122
23 Hasrullah  Rachim, Efektivitas  Pelaksanaan Zakat  Di  Badan  Amil  Zakat  Kota  Palopo, (Makasar: Unhas, 2012), hal. 26-37
sebagai  kesyukuran,  ibadah,  dan  wujud ketaqwaan  seorang  hamba  kepada  Allah  atas segala  karunia  yang  dianugerahkan  kepadanya, sedangkan  zakat  secara  horizontal  memiliki tujuan  agar mewujudkan rasa kasih sayang dan berkeadilan  sosial  di  antara  pihak  yang memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  lebih dengan  pihak  yang  serba  kekurangan  dalam perekonomian serta dapat memperkecil kesenjangan  sosial  dan  problema  ekonomi umat. 24
Islam  mengajarkan  kita  untuk  saling membantu sesama umat, yang telah terstruktur dalam  pilar-pilar  bidang  ekonomi  maupun sosial,  dimana  setiap  individu  memberikan kontribusi  menurut  kemampuannya  masing- masing untuk memenuhi visi persaudaraannya, yaitu  sebagai khalifah Allah  dan  sebagai  salah satu  anggota  umat. 25 Salah  satu  cara  yang dituntut  oleh  Islam  terhadap  kaum  muslimin agar  terlaksana  kewajiban  membayar  zakat adalah  dengan  adanya  lembaga  zakat  yang merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari rukun  Islam.  Deskripsi  zakat  merupakan bagaimana  masyarakat  yang  kekurangan  dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya. 26
Kewajiban  zakat  menjadi  tujuan  yang bersifat  agamis,  moral-spiritual,  finansial, ekonomis,  sosial  dan  politik  yang  pada akhirnya  adalah  untuk  mencapai  kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dapat dirinci dalam dua aspek yakni aspek kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan amal shaleh kepada  masyarakat. 27 Keberadaan  kedua  aspek tersebut  sama  halnya  kita  menggambarkan pelaksanaan  kehidupan  secara  vertikal  dan secara  horizontal,  dalam  artian  melaksanakan Hablumminallah dan Hablumminannas. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar diantara  masyarakat,  menjadi  daya  dorong untuk  perputaran  ekonomi  dalam  masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan melindungi nasib  fakir  miskin  serta  untuk  meningkatkan harkat dan martabat manusia 28 .
24 Asnaini, Zakat., hal.42 25 M.  Umer  Chapra, Islam  And  The  Economic Challenge, Alih  bahasa  Ikhwan  Abidin  Basri,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 270
26 Ibid
27 Asnaini, Zakat., hal.43-44
28 Ibid, hal. 44
Program  bantu-diri  sosial  yang  diwakili zakat  tidak  seperti  kewajiban  sipil  membayar pajak.  Ia  merupakan  kewajiban  agama  yang secara  mutlak  mengikat  dan  diwajibkan  oleh pencipta  itu  sendiri  dan  harus  dibayarkan  dari kekayaan  yang  Dia  berikan  kepada  keutamaan Nya  sebagai  amanah  yang  harus  dinikmati bersama-sama  dan  mereka  yang  kurang beruntung. Kurang pedulinya seseorang terhadap  sesamanya  akan  dipandang  sebagai kegagalan  yang  lebih  serius  dari  pada kekurangan seseorang dalam memenuhi kewajiban Tuhan. 29
Jika  diperhatikan  terhadap  mereka  yang tidak  membayar  pajak,  serta  pemerintah  telah mengetahui  keberadaan  mereka,  bisa  saja sanksinya bersifat aturan Negara yakni bersifat duniawi, namun apabila tidak membayar zakat sebagai  salah  satu  kewajiban  bagi  setiap muslim,  bentuk  pelanggarannya  terjadi  dalam dua  kategori,  yakni  kategori duniawi berupa menyengsarakan  sesama serta  kategori ukhrowi berupa  menghilangkan  ketaatan  kepada  Allah SWT.  Ada  sedikit  perbedaan  mengenai  cara orang kaya dalam memberikan sumber-sumber daya  melalui  zakat  atau  pajak  ekstra  sebagai pemenuhan kebutuhan orang yang membutuhkan.  Mereka  yang  membayar  zakat dengan  sukarela  sebagai bagian dari  kewajiban keagamaan terhadap yang membutuhkan  akan memperolah  tambahan  pahala.  Sementara mereka  yang  membayarnya  dengan  paksaan atau  tidak  dengan  keikhlasan,  tidak  akan mendapatkan apa-apa dari Allah. 30
Disini  perlu  diingatkan  bahwa  zakat berbeda  dengan  pembiayaan  diri  yang  dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran,  kecelakaan,  usia  lanjut  dan kesehatan  lewat  pemotongan  upah  pekerja atau  sumbangan  majikan.  Zakat  juga  tidak menggantikan kedudukan penyediaan anggaran  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk meringankan  beban  mereka  yang  terkena bencana dan pembayaran kesejahteraan mereka. Bahkan zakat tidak mengesampingkan tindakan-tindakan  penggunaan  fiskal  oleh negara  islam  dan  skema  untuk  melakukan redistribusi  pendapatan  dan  ekspansi  peluang
29 M. Umer Chapra, Islam., hal.271 30 Ibid, hal.273
pekerjaan  dan  wirausaha.  Sebenarnya  zakat adalah  tindakan  bantu-diri  sosial  yang  dipakai dengan  dukungan  agama  sepenuhnya  untuk mendukung yang kurang beruntung, yang tidak mampu  membantu  dirinya  sendiri  sekalipun sudah  ada  skema-skema  diatas,  sehingga terhapus  kesulitan  dan  kemiskinan  dari masyarakat muslim. 31
Berdasarkan  hukum  Islam  tradisional, peran pemerintah merupakan instrumen dalam pelaksanaan zakat di negara muslim. Pemerintah bertanggung jawab untuk pengumpulan  zakat  dan  mendistribusikannya. Pemerintah  juga  memiliki  kewenangan  untuk memeriksa  setiap  muslim  untuk  membayar zakat  mereka.  Seperti  yang  dilakukan  Nabi Muhammad  SAW  yang  selama  hidupnya mengumpulkan  dan  mendistribusikan  zakat. 32 Dalam  hal  di  Indonesia,  pemerintah  telah memberikan keleluasaan bagi lembaga- lembaga  non  pemerintahan  menjadi  lembaga zakat.  Keterbukaan  peluang  ini  juga  mesti ditindaki  secara  bijak  agar  lembaga  pengelola zakat  tidak  sekadar  hanya  menjadi  lembaga yang  biasa  saja,  melainkan  juga  menjadi lembaga  profesional  layaknya  sebuah  lembaga pengelola  Corporate  Social  Responsibility (CSR) yang telah berkembang di negara-negara maju.  Tetapi,  karena  zakat  itu  adalah  syariat agama,  bukan  saja  sekadar  amanat  hukum, maka  pengelolaannya  haruslah  dijalankan dengan manajemen islami.

## Kesimpulan
Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang ketiga,  artinya  setiap  muslim  wajib  membayar zakat  dengan  nisab  yang  telah  ditentukan terkecuali  kepada  golongan  yang  8  (delapan) asnaf. Pada dasarnya potensi zakat merupakan hal  yang  paling  signifikan  karena  memberikan efek  yang  besar  dalam  mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai sebuah kesejateraan  masyarakat  khususnya  bagi  umat Islam  sendiri,  tentu  dana  tersebut  perlu dikelola secara baik agar bisa tersalurkan tepat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada dasarnya dalam pengelolaan  dana  zakat  yang  diterima  oleh masyarakat tentu dilakukan dengan
31 Ibid, hal. 274
32 Saidurrahman, Op.cit., hal. 371.
manajemen yang baik, artinya seorang manajer dalam  pengelolaan  zakat  harus  memiliki  visi untuk mensejahterakan masyarakat.
Manajemen secara Islami adalah langkah  awal  dalam  mensukseskan  kegiatan mengembangkan  dana  zakat.  Ada  beberapa sistem  manajemen  islam  yang  perlu  diketahui, yakni:  Iman,  Leadership,  Manajemen  dan Administrasi,  keempat  sistem  manajemen  ini sangat  mendukung  untuk  mengembangkan dana  zakat  yang  diterima  oleh  masyarakat, sehingga dengan menjalankan sistem manajemen sesuai dengan konsep Islami, hasil
akhirnya  adalah  berupa  kesuskesan  dalam menjalankan lembaga.
Disamping  itu  pula,  dalam  pola manajemen zakat guna memaksimalkan sistem manjemen  itu  sendiri,  Kegiatan  yang  inti (mendasar)  dalam  Badan  Amil  Zakat  ada empat  yaitu:  penghimpunan,  pengelolaan, pendayagunaan,  dan  pendistribusian.  Dengan menjalankan  pola  manajemen  zakat  di  atas, akan  sangat  mungkin  jika  masyarakat  muslim menjadi  sejahtera.  Begitula  Islam  telah mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia dalam  bentuk  kepedulian  terhadap  sesama.[]

## Daftar Pustaka
Amalia, Kasyful Mahalli. 2102. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di kota medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, 70-87
Baidan,  Nashruddin  dan  Erwati  Aziz.  2014, Etika  Islam  dalam  Berbisnis. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Canggih, Clarashinta dkk, Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia , Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 2017, 1.1: 14-26. [http://dx.doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26]
Chapra,  Umer.  2000. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi. Terjemahan  oleh  Ikhwan  Abidin  B.  Jakarta: Gema Insani Press.
Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009, Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama RI.
Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam perekonomian modern . Jakarta: Gema Insani. Hakim, Budi Rahmat Hakim Budi Rahmat, Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan , Tashwir, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya 2.3 (2016). [http://dx.doi.org/10.18592/jt.v2i3.616]
Jailani, Aan, 2015, Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam , Cirebon: Nurjadi Press, .
Marthon, Said Sa’ad. 2007. Ekonomi Islam ; ditengah krisis Ekonomi Global. Terjemahan oleh Ahmad Ikrom dan Dimyaudin. Jakarta: Zikrul Hakim
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  et  al, Zakat  Dan  Wakaf  Sebagai  Pilar  dalam  Sistem  Perekonomian Nasional , IQTISHODUNA, 2006, 1.3. [http://dx.doi.org/10.18860/iq.v1i3.205] Razak,  Mohamad  Idham  Md.  2013. Overview  of  Zakat  Collection  in  Malaysia:  Regional  Analysis.
American International Journal of Contemporary Research. Vol. 3, 140-148
Saidurrahman.  2013. The  Politics  Of  Zakat  Management  In  Indonesia  The  Tension  Between  BAZ  and LAZ.
Jurnal Of Indonesian Islam. Vol. 7, 366-382
[https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382]
Salleh,  Muhammad  Syukri.  2014. Organizational  and  definitional  Reconfiguration  of  zakat  management. International Journal of Education and Research. Vol. 2, 61-70
Sarea,  Adel.  2012. Zakat  as  a  Benchmark  to  Evaluate  Economic  Growth:  An  Alternative  Approach. International Journal of Business and Social Science. Vol.3, 242-245
Sartika,  Mila.  2008. Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap  Pemberdayaan  Mustahiq  pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Jurnal La Riba. Vol. II, 35-89
[https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6]
Septiarini, Dina  Fitrisia, Pengaruh Transparansi  dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana  Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya , AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 2011, 2.2: 172-199. [http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199]
Sudarwati,  Yuni;  Sayekti,  Nidya  Waras, Konsep  Sentralisasi  Sistem  Pengelolaan  Zakat  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat , Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik,  2011,  2.1:  559-584. [https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.100]