http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
72

## TATA KELOLA PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG
Muhammad Taufan Ashshiddiqi 1) , Ahmad Hanip Muslim 2) ,
Andianti Annaafi 3) , Andini Oktavia 4) , Annisya Safitriany 5)
Universitas al ghifari Bandung 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2),3),4),5)
Email: 1 taufan.unfari@gmail.com 2 ahmdhnp12@gmail.com 3 andiantia@gmail.com
4 andinioktavia03@gmail.com 5 annisyasafitriany18@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  yang  mencerminkan  sikap  benar-benar  melayani  masyarakat  tercermin  dari kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung memiliki kendala dalam memenuhi kepuasan masyarakat karena dalam penyelenggaraan sistem pelayanan  administrasi  kependudukan  memiliki  beberapa  aspek.  Tujuan  dari  penelitian  ini mengkaji sebuah penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang berada di Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  wawancara  dan  studi  pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi,  serta  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan dengan  menelaah  bukti,  jawaban  pernyataan,  catatan,  dan  laporan.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Cibiru memang baik  terutama  pada  aspek  pemberian  tarif  pelayanan,  kemampuan  dan  perilaku  petugas pelayanan hal ini terlihat dari data kepuasaan masyarakat. Namun masih perlu pembenahan pada aspek penanganan pengaduan, kualitas sarana prasarana, dan persyaratan pelayanan. Kata kunci: Sistem Pelayanan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kepuasan Masyarakat

## Abstract
Services  that  reflect  the  attitude  of  truly  serving  the  community  are  reflected  in  the quality of services provided to the community. Cibiru Subdistrict, Bandung City has obstacles in meeting  community  satisfaction  because  the  administration  of  the  population  administration service system has several aspects. The purpose of this study is to examine the implementation of a  population  administration  service  system  in  Cibiru  District,  Bandung  City.  The  research method  used  is  qualitative  research  with  an  interview  approach  and  a  literature  study.  Data collection techniques are used by conducting interviews  and observations, as well as literature research conducted by examining evidence, and answers to statements, notes, and reports. The results of this study explain that the service provided by the Cibiru sub-district office is indeed good, especially in the aspect of providing service rates, and the ability and behavior of service officers, this can be seen from the community satisfaction data. However, improvements are still needed in the aspects of handling complaints, quality of infrastructure, and service requirements. Keywords: Service System, Population Administration Service, Community Satisfaction
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negaranya  tentu  tidak  terlepas  dengan pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  terdapat  pada  Pasal  1  yakni  “Pelayanan  Publik merupakan  serangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  yang tentunya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggaraan pelayanan publik.” (Presiden RI, 2009). Dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa  terdapat  beberapa  produk  pelayanan  yang  dihasilkan  diantaranya  pelayanan admisnistratif,  pelayanan  jasa  dan  pelayanan  barang.  Namun  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini  adalah  dalam  pelayanan  administratif  yakni  pelayanan  yang  diberikan  oleh sebuah  instansi  pelayanan  yang  berbentuk  pencatatan,  penelitian,  pengambilan  keputusan, dokumentasi  dan  kegiatan  tata  usaha  yang  mengasilakan  dokumen,  misalnya  seperti sertifikat, surat ijin, surat rekomendasi, surat keterangan, surat pengantar dan lain sebagainya. Sebagaimana  dalam  judul  penelitian  ini  pelayanan  administratif  mencakup  pada  pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  tidak  akan  bisa  dicapai  secara  maksimal apabila  aparatur  pemerintah  tidak  bekerja  secara  optimal,  oleh  karena  itu,  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  pelayanan  harus  diimbangi  dengan  upaya  menciptakan  sistem pelayanan  publik  yang  prima,  inovatif,  efektif  dan  efisien  oleh  aparatur  pemerintah  dan melakukannya  secara  konsisten  dengan  memperhatikan  segala  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cibiru Kota  Bandung.  Kecamatan  Cibiru  memiliki  visi  yakni  “Terwujudnya  Kecamatan  Cibiru sebagai  Kecamatan  terdepan  dalam  Pelayanan  Publik”.  Misi  kecamatan  Cibiru  yaitu “Mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima  di  Kecamatan  Cibiru  dan  Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”.
Seiring kemajuan dan perkembangan teknologi, yang mengharuskan pemerintah dapat melakukan  inovasi  baru  dengan  menyelenggarakan  pemerintahan  berbasis  elektronik. Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  memanfaatkan  teknologi  informasi  berbasis  website sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan dengan media website https://cibiru.bandung.go.id/ yang  dapat  diakses  secara  bebas  dan  umum  oleh  masyarakat Kecamatan Cibiru.
Dengan  kehadiran  website  tersebut  diharapkan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat dapat terpenuhi dan juga penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang berada di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.
Namun  berdasarkan  pengamatan  peneliti,  bahwa  website  ini  masih  terdapat kekurangan  terkait  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  banyaknya  masyarakat  awam  yang tidak  melek  terhadap  teknologi.  Selain  itu  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  di kecamatan Cibiru menjadi salah satu faktor penyebabnya
Penyelenggaraan  sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kecamatan  Cibiru masih  mengalami  hambatan  walaupun  sudah  dibuat  berbagai  alternatif  pelayanan.  Kendala atau  masalah  tentu  dapat  timbul  dari  pemberi  pelayanan  yakni  pegawai  atau  datang  dari penerima  layanan  yakni  masyarakat.  Namun  tentu  saja  kepuasan  masyarakat  adalah  hal utama dalam pemberian pelayanan terlibih lagi terkait administrasi kependudukan.
Pemenuhan  kepuasan  masyarakat  tentu  mengharuskan  terpenuhinya  aspek-aspek dalam penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi kependudukan. Terkait
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
penyelenggaraan pelayanan yang baik maka diperlukan penilaian dari masyarakat mengenai bagaimana  proses  pelayanan  tersebut  berlangsung.  Dari  hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk melihat  bagaimana  penyelenggaraan  pelayanan  di  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  dan bagaimana  penyelenggaraan  sistem  administrasi  kepedudukan  di  Kecamatan  Cibiru  Kota Bandung.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Loina  (2001)  dalam  buku  Hubungan  Masyarakat  Membina  Hubungan  Baik  Dengan Publik menyatakan bahwa Pelayanan merupakan sebuah proses mencakup dari  keseluruhan pembentukan  sebuah  citra  organisasi,  melalui  berbagai  cara  mulai  dari  media  berita, membentuk  budaya  organisasi  secara  internal,  atau  dengan  melakukan  komunikasi  tentang pandangan  organisasi  kepada  para  pemimpin  pemerintahan  serta  publik  yang  memiliki kepentingan.  Pendapat  lain  menurut  Moenir  (2003)  dalam  buku  Manajemen  Pelayanan Umum  Di  Indonesia,  mendefinisikan  Pelayanan  merupakan  proses  pemenuhan  kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang dilaksanakan secara langsung.
Sinambela  dalam  buku  Harbani  Pasolong  (2013)  mendefiniskan  Pelayanan  Publik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dalam kegiatan  tersebut  bersifat  menguntungkan  dilakukan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan, dan tentunya menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Engkus  et  al.,  (2017)  dalam  artikel  yang  berjudul  Konsep  Kinerja  Dalam  Studi Organisasi  Publik  mengungkapkan  mengenai  hirarki  kinerja  merupakan  hal  penting  untuk memberikan  jawaban  atas  pertanyaan:  kinerja  apa?  Tentunya,  kinerja  bukan  merupakan konsep  yang  berdiri  sendiri.  Mengungkapkan  istilah  kinerja  selayaknya  diikuti  oleh  kata tambahan  sehingga  kata  kinerja  yang  diungkapkan  adalah  jelas  tujuaannya,  apakah  kinerja organisasi,  kelompok,  atau  individu  pegawai.  Dalam  pemberian  pelayanan  publik  kinerja pegawai tentu akan menentukan kualitas pelayanan.
Pelayanan  memiliki  beberapa  pengelompokan  yang  dilihat  dari  produk  pelayanan yang  dihasilkan,  yaitu  diantaranya,  pertama  pelayanan  administratif,  kedua  pelayanan  jasa, dan ketiga pelayanan barang. Mengenai  pelayanan administratif merupakan pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi pelayanan yang berbentuk pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan,  dokumentasi  dan  kegiatan  tata  usaha  yang  mengasilakan  dokumen,  misalnya seperti  sertifikat,  surat  ijin,  surat  rekomendasi,  surat  keterangan,  surat  pengantar  dan  lain sebagainya.  Pelayanan  administratif  mencakup  pada  pelayanan  administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil.
Adapun menurut KEMENPAN RB Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan  sebuah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  juga  penertiban  dalam  kegiatan penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  dan  pengelolaan  hasil  untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan pengakuan  status  hukum  atas  Peristiwa  Kependudukan  yakni  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Peristiwa  Kependudukan  merupakan  peristiwa  perubahan alamat, pindah dan datang untuk menetap, serta perubahan status orang asing menjadi tinggal tetap. Serta peristiwa penting lain yang biasanya terjadi di  lingkungan masyarakat  misalnya seperti kelahiran, lahir dan meninggal dunia, kematian, perkawinan dan perceraian, serta hal lain  seperti  pengangkatan,  pengakuan,  dan  pengesahan  seorang  anak,  sampai  kepada perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang tentunya harus dilaporkan  karena  membawa  dampak  perubahan  data  identitas  dan  surat  keterangan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
kependudukan.  Oleh  karena  itu,  setiap  Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting tentunya  memerlukan  bukti  yang  sah    dan  akurat  untuk  nantinya  dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan,  menjadi  penjabaran  amanat  Pasal  26  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945, yang  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  dan  membenahi  keadaan  tata  tertib  Administrasi Kependudukan  dan  yang  memiliki  keabsahan  dan  kebenaran  dalam  segala  Dokumen Kependudukan  yang  diterbitkan.  (Presiden  RI,  2006).  Dilihat  dari  kepentingan  Penduduk, Administrasi Kependudukan tentunya memberikan pemenuhan hak-hak administratif kepada setiap  orang,  seperti  memberikan  pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa diskriminasi dan pelayanan publik dilakukan secara profesional.
Pelayanan  dalam  Administrasi  Kependudukan  tentunya  harus  berjalan  dengan  baik. Barata  (2003)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima  menyatakan bahwa  Pelayanan  Prima  merupakan  kepedulian  kepada  para  penerima  layanan  atau masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik  tentunya bertujuan untuk memfasilitasi dan  memudahkan  memenuhan  kebutuhan  dan  mewujudkan  rasa  kepuasan,  agar  masyarakat selalu loyal terhadap organisasi pemerintahan. Adapun strategi pelayanan prima yang dinilai dari  kepuasan  dan  keinginan  penerima  pelayanan,  dapat  dilalui  oleh  beberapa  cara  agar pelayanan berkualitas prima, yaitu antaranya.
a. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintahan yang  memberi  pelayanan.  b.  Implementasi  pada  visi  dan  misi  pelayanan  pada  semua tingkatan  yang  terkait  dengan  pelaksanan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  c. Pelayanan prima dapat berhasil, apabila permerintahan menerbitkan standar pelayanan prima yang  dijadikan  pedoman  dalam  melayani  serta  panduan  bagi  pelanggan  yang  memerlukan jasa pelayanan. d. Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung juga dengan adanya sumber daya manusia, dana dan teknologi canggih yang dimanfaatkan dengan tepat. e.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan  prima,  tentunya  akan  didukung  oleh  sistem  dan  juga  oleh lingkungan  yang  dapat  memotivasi  seluruh  aparatur  pemerintah  untuk  melaksanakan pelayanan prima.
Pelaksanaan  pelayanan  yang  prima  tentunya  akan  menghasilkan  kualitas  pelayanan yang baik. Ibrahim yang dikutif oleh Hardiansyah (2011) dalam buku yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik mendefiniskan bahwa  Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  dimana penilaian  kualitasnya  ditentukan  pada  saat  terjadinya  pemberian  pelayanan  publik.  Kualitas pelayanan  memiliki  beberapa  dimensi  atau  unsur  kualitas  pelayanan.  Terdapat  beberapa unsur-unsur  kualitas  pelayanan  yang  merupakan  hasil  temuan  penelitian  dari  teori  kualitas pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  A.  Pasuraman  (1985). Terdapat  lima  dimensi  pelayanan publik atau lingkup pemerintahan yakni diantaranya.
Pertama tangibles merupakan  bukti  konkret  atau  nyata  melihat  pada  kemampuan suatu  organisasi  untuk  menampilkan  yang  terbaik  bagi  penerima  pelayanan.  Baik  dalam bentuk  fisik,    fasilitas  atau  sarana  prasarana,  tampilan  bangunan,  teknologi  pendukung,  dan penampilan  para  aparatur.  Kedua reliability merupakan  kemampuan  organisasi  dalam memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  harapan  para  penerima  pelayanan  atau masyarakat  terkait  ketepatan  waktu,  kecepatan,  sikap  simpatik,  tidak  ada  kesalahan.  Ketiga responsiveness merupakan cepat atau responsif dalam memberikan tanggapan pelayanan dan juga dengan memberikan penyampaian yang jelas dan tentunya mudah dimengerti. Keempat Assurance merupakan  kepastian  dalam  memberikan  pelayanan,  dengan  bersikap  sopan kepada  masyarakat  atau  elemen  yang  menerima  pelayanan,  memiliki  cara  komunikasi  yang
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
baik,  dan  tentunya  memiliki  pengetahuan  yang  luas,  sehingga  mampu  menumbuhkan  rasa percaya masyarakat agar pelayanan dapat dilihat baik-baik saja. Kelima empathy merupakan cara  memberikan  perhatian  yang  tulus  dan  bersifat  pribadi  kepada  masyarakat,  hal  ini dilakukan  untuk  mengetahui  keinginan  penerima  pelayanaan  secara  akurat  dan  spesifik langsung dari masyarakat itu sendiri.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  wawancara  dan  studi  Pustaka.  Menurut  Sugiyono  (2009),  metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung  data  kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif  atau  kualitatif  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  melakukan  wawancara  dan observasi,  serta  studi  pustaka  yang  artinya  mencari  beberapa  informasi  dan  pengetahuan tambahan atau referensi yang bekaitan dengan pokok pembahasan pada penulisan penelitian, melalui artikel, jurnal, literatur, buku–buku atau e-book dan media online untuk mendukung penyusunan  penelitian  ini.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  pengumpulan  data,  peneliti melakukan  pengumpulan  data  primer  yaitu  data  empiris  yang  diperoleh  dari  infroman berdasarkan  hasil  wawancara.  Adapun  yang  menjadi  informan  pada  penelitian  ini  adalah salah  satu  staf  terkait  dengan  administrasi  kependudukan  di  Kecamatan  Cibiru  Kota Bandung.  Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari  berbagai  laporan-laporan  atau  dokumen-dokumen  yang  bersifat  informasi  tertulis  yang digunakan  dalam  penelitian  terkait  administrasi  kependudukan  di  Kecamatan  Cibiru  yang bersumber  dari  website  resmi  Kecamatan  Cibiru  yakni www.cibiru.bandung.go.id .  Dalam website  tersebut  telah  tersedia  informasi  data  mengenai  kepuasan  mayarakat  Kecamatan Cibiru berdasarkan hasil survey pada tahun 2019 oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Cibiru merupakan kecamatan yang memiliki luas 652,930 Ha. Kecamatan ini  memiliki  total  jumlah  penduduk  sebanyak  61.683  jiwa.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  total jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  30.962  jiwa  dan  total  jumlah  penduduk  perempuan sebanyak  30.721  jiwa.  Selain  itu,  kecamatan  ini  memiliki  4  kelurahan  yang  terdiri  dari  53 RW dan 283 RT.
Kecamatan Cibiru merupakan kecamatan yang memiliki luas 652,930 Ha. Kecamatan ini  memiliki  total  jumlah  penduduk  sebanyak  61.683  jiwa.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  total jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  30.962  jiwa  dan  total  jumlah  penduduk  perempuan sebanyak  30.721  jiwa.  Selain  itu,  kecamatan  ini  memiliki  4  kelurahan  yang  terdiri  dari  53 RW dan 283 RT. Jika di rinci yaitu.
Jika  dilihat  secara  administratif,  Kecamatan  Cibiru  dibatasi  oleh  beberapa  wilayah yaitu Bagian Selatan Kecamatan Cibiru berbatasan langsung dengan Kecamatan Panyileukan Kota  Bandung.  Bagian  Utara  Kecamatan  Cibiru  berbatasan  langsung  dengan  Kecamatan Cilengkrang  Kabupaten  Bandung.  Bagian  timur  Kecamatan  Cibiru  berbatasan  langsung dengan  Kecamatan  Cileunyi  Kabupaten  Bandung.  Dan  bagian  barat  Kecamatan  Cibiru berbatasan langsung dengan Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung.

## Gambar 1. Peta Kecamatan Cibiru
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## Sumber : Website Resmi Kecamatan Cibiru (diolah peneliti, 2020)
Adapun  beberapa  potensi  wilayah  kecamatan  cibiru  antara  lain  terdapat  Perguruan Tinggi  Negeri  yaitu  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  Kecamatan Cibiru juga sangat dekat dengan kawasan pendidikan Jatinangor, lahan di Kecamatan Cibiru masih  cukup  luas  dan  tersedia  lahan  untuk  dijadikan  beberapa  kegiatan  yang  produktif, memiliki  lahan  terbuka  yang  dapat  dijadikan  sebagai  ruang  terbuka  hijau  dan  kawasan serapan  air,  letak  Kecamatan  Cibiru  cukup  strategis  yaitu  terletak  dibatas  kota  sekaligus menjadi  pintu  masuk  Bandung  Timur,  selain  itu  penduduk  Kecamatan  Cibiru  cukup  baik dalam tingkat partisipasinya.
Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  memiliki  visi  yaitu  “Terwujudnya  Kecamatan Cibiru  sebagai  Kecamatan  terdepan  dalam  Pelayanan  Publik”.  Misi  :  “Mewujudkan pelayanan  publik  yang  prima  di  Kecamatan  Cibiru  dan  Mewujudkan  Pemerintahan Kecamatan Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”.
Kecamatan Cibiru Kota Bandung memiliki jumlah pegawai sebanyak 55 orang. Dari jumlah  tersebut  terdapat  23  orang  atau  sekitar  43%  merupakan  pegawai  yang  bekerja langsung  di  Kantor  Kecamatan  Cibiru.  Kemudian  sebanyak  7  orang  atau  sekitar  12% meupakan pegawai yang bekerja di Kantor Kelurahan Palasari, sebanyak 8 orang atau sekitar 14%  merupakan  pegawai  yang  bekerja  di  Kantor  Kelurahan  Cipadung,  sebanyak  10  orang atau  sekitar  18%  merupakan  pegawai  yang  bekerja  di  Kantor  Kelurahan  Pasirbiru  dan sebanyak  7  orang  atau  sekitar  12%  merupakan  pegawai  yang  bekerja  di  Kantor  Kelurahan Cisurupan.  Adapun  rincian  pegawai  berdasarkan  Eselon  Jabatan  dan  Unit  Kerja  di lingkungan Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :

## Tabel 1. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibiru
No Uraian Eselo n I Ese lon II Eselo n III Eselo n IV Staf Jmlh 1. Kecamatan Cibiru 2 7 14 23 2. Kelurahan Palasari 5 2 7 3. Kelurahan Cipadung 6 2 8 4. Kelurahan Pasirbiru 6 4
10
5. Kelurahan 6 1 7
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Cisurupan Jumlah
2 30 23 55
Sumber : Renstra Kecamatan Cibiru, (2013-2018) (diolah peneliti, 2020)
Adapun  Kondisi  Kepegawaian  Berdasarkan  Pendidikan  yang  Ditamatkan  adalah sebagai berikut :
Tabel 3 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir
No Uraian S3 S2 S1 D3 SL TA SL TP SD Jmlh 1 Kecamatan Cibiru 4 7 2 7 2 1 23 2 Kelurahan Palasari 1 4 2 7 3 Kelurahan Cipadung 5 3 8 4 Kelurahan Pasirbiru 1 4 4 1 10 5 Kelurahan Cisurupan
3 3 1 7 Jumlah 9 23 2 16 4 1 55
Sumber : Renstra Kecamatan Cibiru, (2013-2018) (diolah peneliti, 2020)
Adapun sarana prasarana di Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :
Tabel 4 : Sarana Prasarana di Kecamatan Cibiru
No Uraian Jmlh Bentuk kondisi Keterangan
1 Gedung Kantor 5 Gedung Baik 1 Gedung Kantor Kecamatan, empat Gedung Kantor Kelurahan 2 Kendaraan Roda
Empat
Mini Bus
2 Unit Baik Operasional Camat dan Sekcam 3 Kendaraan Roda
Empat  Pick Up
6 Unit Baik Operasional Kecamatan 2 unit dan Kelurahan 4 unit 4 Bangunan
Selter
Sepedah
2 Unit
Baik
5 Peralatan,
Perlengkap an Kerja
1 Paket Baik Komputer,
Laptop, Mesin Tik, dll. 6 Perlengkap
an
Paket Baik Lemari, Meja, Kursi, dll.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Sumber : Renstra Kecamatan Cibiru, (2013-2018) (diolah peneliti, 2020)
Loina  (2001)  dalam  buku  Hubungan  Masyarakat  Membina  Hubungan  Baik  Dengan Publik menyatakan bahwa Pelayanan merupakan sebuah proses mencakup dari  keseluruhan pembentukan  sebuah  citra  organisasi,  melalui  berbagai  cara  mulai  dari  media  berita, membentuk  budaya  organisasi  secara  internal,  atau  dengan  melakukan  komunikasi  tentang pandangan  organisasi  kepada  para  pemimpin  pemerintahan  serta  publik  yang  memiliki kepentingan.  Terkait  jenis  pelayanan  yang  ada  di  Kecamatan  Cibiru  antara  lain  sebagai berikut  pelayanan  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk,  pembuatan  Kartu  Keluarga,  Surat Pindah  Datang,  Surat  Pindah  Keluar,  Surat  Keterangan,  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu, Surat Keterangan Ahli Waris, Legalisir, dan Domisili Perusahaan.
Pelayanan  Administrasi  yang  ada  di  lingkungan  Kecamatan  Cibiru,  pelayanan  yang dilakukan sudah cukup baik dimana Kecamatan Cibiru telah menyediakan website aktif yang dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  siapa  saja.  Dalam  website  tersebut  juga  disediakan beberapa  informasi  terkait  syarat-syarat  mengajukan  pelayanan,  profil  yang  memuat informasi  mengenai  jumlah  penduduk,  jumlah  kelurahan,  kondisi  fisik,  batas  wilayah,  dan potensi wilayah Kecamatan Cibiru.
Ibrahim  yang  dikutif  oleh  Hardiansyah  (2011)  dalam  buku  yang  berjudul  Kualitas Pelayanan Publik mendefiniskan bahwa Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik. Sejauh ini, pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Cibiru  sudah  sangat  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari data Kepuasan Mayarakat Kecamatan Cibiru yang melakukan pelayanan. Berrdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan oleh Kecamatan Cibiru, menghasilkan data sebagai berikut :

## Tabel 5 : Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan pada Unit Pelayanan Kecamatan Cibiru Triwulan Keempat Tahun 2019
No. Unsur Pelayanan Nilai  Unsur  Pelayanan (NRR) 1. Persyaratan Pelayanan (U1) 550 : 169 = 3,2554 2. Prosedur Pelayanan (U2) 552 : 169 = 3,2633 3. Kecepatan  Pelayanan (U3) 553 : 169 = 3,2722 4. Tarif Pelayanan (U4) 648 : 169 = 3,8343 5. Kesuaian Produk Pelayanan (U5) 551 : 169 = 3,2604 6. Kemampuan  Petugas Pelayanan (U6) 555 : 169 = 3,2840 7. Perilaku Pelayanan (U7) 554 : 169 = 3,3781 8. Kualitas  Sarana  dan Prasarana (U8) 544 : 169 = 3,2189
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
9. Penanganan Pengaduan (U9) 487 : 169 = 2,8817
Sumber : Website Resmi Kecamatan Cibiru, (2019) (diolah peneliti, 2020)

## Jumlah responden sebanyak : 169 orang
Maka untuk mengetahui indeks pelayanan, diperoleh angka sebagai berikut : (0,3612) + (0,3626) + (0,3632) + (0,4256) + (0,3619) + (0,3654) + (0,3639) + (0,3573) + (0,3199) = 3,2801
Dengan  demikian  nilai  indeks  kepuasan  masyarakat  unit  pelayanan  pada  Kecamatan Cibiru triwulan keempat adalah sebesar :
Nilai  IKM  setelah  dikonversi  :  3,2801  x  25  =  82,00.  Mutu  Pelayanan  :  A  kinerja  unit pelayanan adalah : Sangat Baik
Dalam  kualitas  pelayanan,  diprioritaskan  pada  unsur  yang  mempunyai  nilai  paling rendah,  sedangkan  unsur  yang  mempunyai  nilai  cukup  tinggi  harus  tetap  dipertahankan. Terdapat  3  unsur  dalam  kelompok  yang  paling  rendah  yang  harus  ditingkatkan  yaitu  pada unsur  pelayanan  sebagai  berikut  :  Penanganan  Pengaduan,  Kualitas  Sarana  dan  Prasarana, dan Persyaratan Pelayanan. Terdapat 3 unsur dalam kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan antara lain : Tarif Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, dan Perilaku Pelayanan.

## E.SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sejauh  ini mengenai  jenis  pelayanan  administrasi    kependudukan  yang  disediakan  oleh  Kecamatan Cibiru antara lain pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, pembuatan Kartu Keluarga, Surat  Pindah  Datang,  Surat  Pindah  Keluar,  Surat  Keterangan,  Surat  Keterangan  Tidak Mampu,  Surat  Keterangan  Ahli  Waris,  Legalisir,  dan  Domisili  Perusahaan.  Selain  itu  jika dilihat dari Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan Cibiru dapat dikatakan cukup baik namun  masih  perlu  ditingkatkan  dan  dibenahi  lagi.  Jika  dilihat  dari  segi  kualitas  pelayanan yang  disediakan  oleh  Kecamatan  Cibiru  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanannya sangat  baik  dimana  kecamatan  Cibiru  ini  memiliki  3  aspek  yang  memiliki  nilai  tinggi  dan perlu dipertahankan yaitu pada aspek Tarif Pelayanan, Perilaku Pelayanan, dan Kemampuan Petugas  Pelayanan.  Sedangkan  aspek  terendah  ada  pada  aspek  Penanganan  Pengaduan, Kualitas Sarana Prasarana, dan Persyaratan Pelayanan.

## REFERENSI
Barata,  Atep  Adya.  (2003). Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima. Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media Ishak,  Deding,  Dedeng  Yusuf  maolani    Engkus.  (2017). Konsep  kinerja  dalam  studi organisasi publik. JISPO Vol. 7 No. 2, pp 101 – 120. Loina. (2001). Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik. Jakarta: CV Lakolo.
Moenir, A.S. (2013). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Parasuraman, A., Berry, Leonard L, and Zeithaml, Valarie A. 1985. “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”. Journal of Marketing, Vol;. 49 (Fall), pp. 41-50.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Presiden RI. 18 Juli.
Presiden  RI.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik. Presiden RI. 18 Juli.
Presiden  RI.  (2006).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan. Presiden RI. 29 Desember
Sipp  MENPAN  RB.  (2007). Latar  Belakang  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di Indonesia. Diakses pada 20 Maret 2021. https://sipp.menpan.go.id/beranda .
Sugiono. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta. Website Kecamatan Cibiru Kota Bandung.. https://cibiru.bandung.go.id/ Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013 sampai 2018.