## RELASI AGAMA DAN POLITIK: PREFERENSI POLITIK PEMILIH MILLENIAL DI PONOSAKAN BELANG, DALAM PILKADA SULAWESI UTARA TAHUN 2020

## Rohit Mahatir Manese
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Email: rohit@iain-manado.ac.id

## Budi Nurhamidin
Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu Email: budinurhamidin13@gmail.com

## Abstract
This  study explains the relationship between religion  and politics in the contestation  of  democracy  in  Indonesia.  In  this  case,  the  2020  Regional  Head Election  in  North  Sulawesi,  especially  in  the  village  of  Ponosakan  Belang.  By using a qualitative-descriptive research method and reading using a sociological and  psychological  approach.  This  research  found  that  in  the  2020  Pilkada  in North  Sulawesi  there  was  one  candidate  who  was  Muslim  and  this  is  a preference  for  millennial  voters  in  Ponosakan  Belang  to  choose  that  candidate. The reading uses sociological theory, the preference is to choose an Islamic leader because  of  the  same  beliefs  and  religions.  Psychologically,  the  presence  of millennia voter political preferences is due to the issue of using Islamic symbols. The  author's  thesis  is  that  in  an  electoral  democracy,  the  relationship  between religion  and  state  is  difficult  to  separate,  religion  becomes  an  important consideration in politics.
Keywords : Islam and Politics; Political Preference; Democracy: Pilkada North Sulawesi 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  relasi  antara  agama  dan  politik  dalam kontestasi  demokrasi  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  adalah  Pemilihan  Kepala Daerah  2020  di  Sulawesi  Utara  khususnya  di  desa  Ponosakan  Belang.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-deskriptif  serta  pembacaan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Penelitian ini menemukan bahwa  dalam  Pilkada  2020  di  Sulawesi  Utara  terdapat  salah  satu  calon  yang beragama Islam dan ini menjadi preferensi bagi pemilih millennial diPonosakan Belang  untuk  memilih  kandidat  tersebut.  Pembacaan  menggunakan  teori sosiologis,  preferensi  memilih  pemimpin  Islam  karena  keyakinan  dan  agama yang  sama.  Secara  psikologis,  hadirnya  preferensi  politik  pemilih  millennia disebabkan  adanya  isu  yang  menggunakan  simbol-simbol  Islam.Tesis  penulis adalah dalam demokrasi electoral hubungan agama dan negara sulit dipisahkan, agama menjadi pertimbangan penting dalam politik.
Kata Kunci : Islam dan Politik; Preferensi Politik; Demokrasi: Pilkada Sulut 2020

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  darinegara  dunia  yang  memilih demokrasi sebagai tatanan politik kenegarannya. Relevansi memakai demokrasi karena kondisi fisik Indonesia sangat cocok dengan sistem yang lahir dari barat ini.  Dalam  penerapannya  Indonesia  telah  mencoba  demokrasisesuai  dengan kebijakan  dari  rezim  yang  memimpin.  Demokrasi  yang  terus  berganti  ini  telah mengapdosi  dan  menjalankan  beberapa  modelnya. 1 Pergantian  demokrasi sebagai  sebuah  tatanan  terdapat  pada  periode-periode  tertentu.  Pergantian pertama adalah demokrasi liberal, pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkannya maklumat  pemerintah  yang  ditanda  tangani  langsung  oleh  bung  Hatta  selaku wakil presiden waktu itu. Pada sistem ini pemilu pertama kali terjadi yakni pada tahun 1955 dan terdapat 39 partai politik yang terdaftar dalam pemilu waktu itu. Rezim  yang  masih  dipimpin  oleh  Soekarno  dan  Hatta  mengganti  lagi demokrasi  yang  ada  dengan    demokrasi  terpimpin.  Hal  ini  kemudian  banyak menimbulkan kontroversi terhadap Soekarno, karena beberapa elit politik waktu itu tidak sepakat dengan pergantian pejabat pada waktu itu. Muhammad Hatta salah  satu  tokoh  yang  tidak  sepakat  dengan  pergantian    sistem  ini,  karena baginya  hanya  akan  membuat  Soekarno  menjadi  pemimpin  yang  dictator . Sementara  pada  era  selanjutnya  demokrasi  dinamakan  dengan  demokrasi Pancasila  era  ini  dikenal  dengan  orde  baru.  Latar  belakang  dari  perubahan  ini karena dua  sistem sebelumnya itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia  dan tidak  pernah  berhasil  menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang  ada. Demokrasi yang dirubah ke demokrasi Pancasila bagi beberapa kalangan sangat kontroversial karena kebijakan ini hanya akan melanggengkan kekuasaan yang sewenang-wenang  dari  orde  baru.  Dalam  konsep  demokrasi  Pancasila  setiap rakyat  Indonesia  dalam  kehidupannya  harus  berlandaskan  nilai-nilai  yang  ada dalam pancasila  yaitu 5 ajaran atau norma yang ada dalam Pancasila.
Setelah  orde  baru  runtuh,  pada  era  reformasi  keran  demokrasi  semakin terbuka.  Indonesia  yang  dipimpin  oleh  horde  baru  tidak  menggambarkan demokrasi  yang  sesungguhnya,  rezim  orde  baru  menjadi  pemerintah  yang otoriter, padahal syarat mutlak dari  demokrasi  adalah kedaulatan rakyat. Pada era  reformasi  demokrasi  masih  memakai  platform  demokrasi  Pancasila,  tetapi berbeda  pada  penerapannya  dengan  orde  baru.  tatanan  politik  Indonesia semakin  terbuka  pers  semakin  bebas  dilindungi  dengan  undang-undang, kebebasan  dalam  berpendapat,  berorganisi  dan  berkumpul.  Ada    empat  ciri menandakan  demokratisasi  setelah  orde  baru  runtuh:  (1)  Pemilihan  lebih demokratis  (2)  Partai  politik  lebih  mandiri  (3)  Adanya  pengaturan  hak  asasi manusia,  (4)  lembaga  demokrasi  lebihberfungsi 2 ,  (5)  Desentralisasi  dengan adanya  otonomi  daerah.  Hal  yang  menarik  untuk  dibahas  pada  era  ini  adalah demokrasi yang berfungsi secara praksis pada ranah formal relevan dengan poin
1 Parmudi, Islam  dan  Demokrasi  di  Indonesia:  Dalam  perspektif  Pengembangan Pemikiran Politik Islam (IAIN Semarang,2014), h. 115-135.
2 Haikal  Fadhil  Anam,  “Politik  Identitas  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap Demokrasi di Indonesia”, POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam , vol. 2,no. 2, Tahun 2019, h.181-188.
nomor satu yaitu pemilihan umum secara nasional dan pemilihan kepala daerah di seluruh daerah yang ada di Indonesia kecuali pada daerah istimewa.
Pada  sistem  ini  kita  bisa  melihat  bagaimana  pemilihan  presiden, legislative  dan  kepala  daerah  dengan  prosedur  secara  langsung  dilaksakan. Karena pada negara demokrasi  modern pemilihan umum dianggap sistem dan tolak  ukur  dari  demokrasi  itu. 3 Hasil  dari  pemilihan  umum  (Pemilu)  atau Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dilambangkan  sebagai  kemenangan  rakyat karena salah satu basis material dari pemilihan umum adalah suara dari rakyat itu sendiri. Karena dengan adanya pemilihan umum ini rakyat bisa menentukan pemimpin yang akan memimpin berdasarkan hak pilih,  hati nurani,  kebutuhan dan  harapan  berupa  keberpihakan  dan  keadilan  terhadap  rakyat  itu sendiri.Calon  pemimpin  yang  berkontestasi  dalam  demokrasi  secara  formal; harus  mendapatkan  suara  terbanyak  agar  bisa  mendapatkan  kursi  atau  bisa menjadi  pemenang  dalam  kontestasi  yang  ada.  Jadi  syaratnya  harus  berharap pada  partisipasi  politik  yang  aktif  dari  rakyat.  Maka  sangat  berhubungan  erat antara  partisipasi  politik  rakyat  dengan  penentuan  posisi  pejabat  publik  di Indonesia yang terwujud secara formal seperti pemilu dan pilkada.
Dalam wilayah partisipasi  rakyat, pemilih millennial adalah bagian dari rakyat  yang  akan  menentukan  kesuksesan  pemilu  dan  pilkada.  Pemilih millennialadalahpemilih  yang  lahir  pada  era  90-an  yang  mempunyai  karakter energik, inovatif, kreatif, maju dan modern.  dan sekarang mampu memberikan kontribusi  besar  dalam  politik  di  Indonesia, 4 Hal  itu  yang  membuat  mereka menjadi lirikan terpenting dari kandidat calon yang bertarung pada pemilu atau pilkada. Menggali prferensi dari pemilih millennial sangat penting dalam tulisan ini,  karena  preferensi  politik  menjadi  dorongan  bagi  pemilih  millenial  untuk menentukan  siapa  atau  partai  apa  yang  akan  mereka  pilih.  Agama  sering menjadi pertimbangan penting dalam preferensi politik bagi millennial. Hal ini akan terjadi karena Indonesia merupakan negara yang masih memperhitungkan agama  dalam  menentukan  kebijakan  politik  yang  ada  dan  dalam  pemilu  dan pilkada.  Agama  sering  dijadikan  simbol  politik  untuk  menarik  perhatian  dari para pemilih, termasuk juga pemilih millennial.
Maka  berdasarkan  penjelasan  di  atas.  Penelitian  ini    akan  menggali mengenai  relasi  antara  agama  dan  politik,    dalam  Pilkada  di  Sulawesi  Utara tahun 2020.  Relasi antara agama dan politik akan dilihat dari preferensi politik pemilih  millennial  yang  ada  di  desa  Ponosakan  Belang.  Bagaimana  preferensi mereka  untuk  menentukan  pilihan  pada  kandidat  calon  gubernur  dan  wakil gubernur  pada Pilkada 2020  di  Sulawesi  Utara.   Penelitian  ini  menjadi penting karena  sistem  demokrasi  lahir  dari  sekularisme  yang  ada  di  Barat  akan  tetapi ketika demokrasi di Indonesia, masih memakai agama untuk menentukan hajat hidup orang banyak. Tesis penulis adalah antara agama dan politik sangat sulit dipisahkan,  apalagi  dalam  pilkada,  agama  menjadi  pendorong  dan pertimbangan yang sangat pentingdalam menentukan pilihan politik.
3 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta; Gramedia, 2008), h.461. 4 Dewi  Sagita  dkk,  “Perilaku  Pemilih  Milenial  dalam  Pemilihan  Gubernur Sulawesi  Selatan  Tahun  2018  di  Kota  Makassar”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Politik, FisiPublik vol. 03, no. 02, Tahun 2018, h. 1-11.

## B. Pembahasan
1. Model Perilaku Politik
Bagian  ini  akan  menjelaskan  teori  yang  akan  dipakai  dalam  melihat preferensi  politik  rakyat  dalam  memilih  calon  memimpin.  Preferensi  pemilih dapat  kita  lihat  berdasarkan  dorongan  atau  perilaku  politik  seseorang. Pembacaan  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan psikologis pemilih, serta kait kelindannya dengan agama. Sebelum masuk lebih jauh,  penulis  terlebih  dahulu  akan  mengulas  tentang  partisipasi  politik. Partisipasi politik adalah  kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara langsung dalam kontestasi politik, atau tidak langsung dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah ( Public policy ).  Perilaku politik ini bisa kita teropong sejauh mana  keterlibatan orang dalam pemilihan umum atau pilkada. Apakah  dia  tergolong  pada  perilaku  politik  pasif  atau  aktif.  Tentu  ukurannya adalah  hanya sebatas menjadi pemilih pada saat hari pemilihan ataukah  secara aktif  dengan    melibatkan  diri  dalam  pelbagai  agenda  kepemiluan  mulai  dari penyelenggara, pengawasan, pemantauan  dan hingga menjadi  pasangan calon atau partai.
Partisipasi politik sangat berpengaruh dan menjadi syarat yang dituntut dalam negara demokrasi. Hal ini selaras dengan penjelasan dariHuntington dan Nelson yang menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud  untuk    mempengaruhi pembuatan  keputusan  dari  pemerintah. 5 Dalam negara  demokratis  keterlibatan rakyat  menjadi  bagian  yang  sangat  penting    bagi  terwujudnya  pemerintahan. Negara  demokrasi  membuat  rakyat  berdaulaut  dan  kekuasaan  ada  ditangan rakyat. Karena dari kedaulatan rakyat, akan terwujud keputusan bersama. Dari penjelasan  ini  dapat  kita  tarik  ,  bahwa  partisipasi  politik  sangat  erat  dengan preferensi  dan  dorongan-dorongan  politik  dari  rakyat    untuk  menentukan pilihannya. Partisipasi dan preferensi merupakan hak politik dari warga negara dan  inilah  yang  ada  pada  negara  demokrasi  seperti  Indonesia.  Preferensi  dari rakyat  adalah  bagian  fundamen,  karena  hal  ini  yang  akan  menentukan partisipasinya  pada  hajatan  demokrasi,  maka  untuk  membaca  preferensi  ini, penulis  memakai  teori  pendekatan  model  sosiologis  dan  model  pendekatan psikologis
Model  sosiologis  adalah    teori  perilaku  politik  yang  lahir  dari Columbia . Model ini lahir dari universitas Columbia dan dipelopori oleh Lezarsfeild tahun 1940 . Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran kerja, lingkungan tinggal dan sebagainya. 6 Pendekatan sosiologis menunjukan bahwa realitas sosiologis yang sama dengan invidu atau kelompok  sangat  melekat  dengan  penentuan  atau  pilihan-pilihannya.  Realitas sosiologis  tersebut  menjadi  nilai-nilai  sosiologi  yang  ada  dalam  kehidupan sehari-hari.  Bagi  Bartels  yang  membentuk  nilai-nilai  sosiologis  tersebut
5 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation Iin Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press, 1977), h. 3.
6 RR  Emilia  Yustiningrum  dan  Wawan  Ichwanuddin,  “Partisipasi  Politik  dan Perilaku Memilih  Pada  Pemilu 2014 ”, Jurnal  Penelitian  Politik  LIPI ,  vol. 12,  no. 1,  Tahun 2015, h.117-135.
diantaranya adalah agama, kelas sosial,  etnos daerah tradisi  keluarga dan lain- lain. 7 Agama,  sruktur  sosial  dan  pengaruh  daerah  meskipun  dia  mempunyai wilayah  kajiannya  sendiri  akan  tetapi  pada  model  sosiologis  ini,  bagian-bagian tersebut  dirangkul  dalam  pembacaan  terhadap  perilaku  politik  individu  atau kelompok.  Model  ini  mempunyai  asumsi  bahwa  seorang  pemilih  hidup  dalam konteks  tertentu:  status ekonominya,  agamanya,  tempat  tinggalnya,  pekerjaaan dan  usianya,  sehingga  mendefinisikan  lingkaran  sosial  yang  mempengaruhi keputusan pemilih disebabkan kontrol dan tekanan. 8 Dari penjelasan di atas bisa ditarik  kesimpulan  bahwa  pendekatan  sosiologis  memberi  petunjuk  atau memberi  pendekatan  untuk  membaca  pemilih  yang  konstan  preferensinya  dan alasan-alasan untuk memilih apa yang diyakininya.
Nilai-nilai  sosiologis  tersebut  berjejaring  dan  memunculkan  kesamaan dengan  seseorang  yang  akan  menentukan  menentukan  pilihannya.  Memilih sebenarnya  bukan  hanya  sekedar  pengalaman  pribadi  atau  kelompok  tetapi Individu  tersebut  cenderung  mengikuti  posisi  dan  situasi  yang  menjadi pengalaman hidupnya. Dalam politik banyak faktor menunjukan dalam indeks utama  dalam  pendekatan  ini  yakni:  status  sosial,  ekonomi,  agama  dan  daerah tempat tinggal. Menurut hasil yang diuji bahwa faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan,  pekerjaan,  tingkat  pendapatan;  agama  dan  tingkat  relijiusitas;  ras, etnik,  atau  sistem  kedaerahan;  domisili,  yaitu  antara  perdesaan  dan  perkotaan; jenis  kelamin;  dan  usia  sebagai  faktor-faktor  sosiologis  dianggap  banyak mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu. 9 . Hal tersebut menunjukan bahwa dalam  model  sosiologi  agama  menjadi  salah  satu  prefrensi  penting  untuk mendorong pemilih dalam pemimpin pada aras nasional maupun daerah.
Pembacaan  mengenai  preferensi  politik  pemilih  berikut  adalah pendekatan  psikologis  dari  mazhab  Michigan.  Model  ini  pertama  kali diperkenalkan  oleh  para  pakar  ilmu  politik  dari  universitas  Michigan. Pendekatan ini bisa kita lihat pada buku American Voter 10 . Berbeda dengan model sebelumnya, model psikologis adanya menjelaskan bahwa
keterikatan/dorongan  antara  piskologis  membentuk  orientasi  politik seseorang. 11 Pilihan  individu  terhadap  kandidat  pemimpin  sesuai  dengan beberapa  isu  yang  diangkat  dan  salin  kait  kelindan    hingga  publik  tertarik dengan  isu-isu  tersebut.  Dalam  penjelasan  ini,  ada  tiga  bentuk  pokok  yang menjadi pusat perhatian pada teori ini, yaitu:  (1) Persepsi dan penilaian pribadi
7 Bartels, L.M , The Study of Electoral Behavior: In Handbook Jan E. Leighley (ed) iThe  Oxford  Handbook  of  America  Elections  and  Political  Behaviior,  (Oxfrod:  Oxford University Press, 2012), h. 240.
8 Roth  D, Studi  Pemilu  Empiris:  Sumber,  Teori,  Instrumen  dan  Metode, (Jakarta: FriderichNaumaannStiftung fur die Freitheit, 2008), h. 115.
9 Saiful  Mujani,  William  R.  Liddle,  dan  Kuskridho  Ambardi, Kuasa  Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru , (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 6-21.
10 Campbell, A, P.E Converse, W.E Miller, & D.E Stokes, The American Voter (New York: Willey, 1960), h. 65.
11 Haryanto ,  “ Kebangkitan  Party  ID:  Analisis  Perilaku  Memilih  dalam  Politik Lokal  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Sosila  dan  Ilmu  Politik  JSP ,  vol.  7,  no.  3,  Tahun  2014,  h. 291-308.
terhadap  kandidat;  kualitas  pribadi  kandidat  baik  secara  moralitas  maupun kualitasnnya  menjadi  pertimbangan  yang  sangat  urgen  bagi  calon  pemilih.  (2) persepsi  dan  penilaian  pribadi  terhadap  tema-tema  yang  diangkat;  selain penilaian pada pribadi sang kandidat bagi para pemilih isu yang dikembangkan juga  menjadi  bagian  dari  pertimbangan,  isu-isu  yang  dinarasikan  oleh  para kandidat  menjadi  emacam  penyulut  bagi  pemilih  untuk  memilih  kandidat tersebut.  isu-isu  yang  dikembangkan  diantaranya  adalah  isu  agama,  ideology, kepentingan  yang  sama  dan  kesejahteraan  para  pemilih  dan  (3)  identifikasi partai atau partionship. Identitas partai juga menjadi bahan pertimbangan selain dari  kualitas  pribadi  dan  isu  yang  dimainkan.  Identifikasi  partai  terhadap kandidat  merupakan  bagian  yang  sangat  besar  juga,  mengingat  pada  politik electoral partai menjadi instrument politik.
Keyakinan  diatas  inilah  yang  paling  dekat  pada  keputusan  suara  dan karena.  Hal  ini  memiliki  dampak  langsung  dan  sangat  kuat  terhadap  perilaku pemilih. 12 Pendekatan  psikologis  pada  prinsipnya  lahir  untuk  mengkritik  teori sosiologi, bagi teori ini bukan pendekatan sosiologi yang berpengaruh langsung pada sikap pemillih akan tetapi faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang. Dalam  mendekatkan  pemilih  pada  pemilihannya  orientasi  isu  merupakan sebuah kerangka kerja secara  jangka pendek dipakai dalam tepri  ini.  Isu yang relevan  akan  mendekatkan  kandidat  dengan  putusan  pemilihan.  Yang terpenting isu tersebut berhubungan erat dengan tiga persyaratan; 1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih  dapat  menggolongkan  posisinya  terhadap  isu  tersebut,  baik  positif maupun  sistemt. 13 Isu-isu  tersebut  bisa  isu  apapun  mengenai  kehidupan  sosial maupun keagamaan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  kedua  teori  tersebut  tidak  perlu dipertentangkan,  akan  tetapi  bisa  diintegrasikan  untuk  membaca  preferensi politik  pemilih  yang  akan  menentukan  pilihannya  dalam  pemilu  maupun pilkada.  Dua  pendekatan  tersebut  akan  dipakai  dalam  membaca  peristiwa demokrasi  formal  di  pilkada  yang  ada  di  Sulawesi  Utara,  khsususnya  para pemilih  millennial  di  Desa  Ponosakan  Belang.    Bagian-bagian  yang  menjadi asumsi dasar teori tersebut ada yang tidak bisa dipakai untuk menganalisa fakta yang terjadi. bukan untuk menegasikan karena ketika bagian semuanya dipakai maka akan membuat kekeliruan dalam membaca fakta dan data yang ada.

## 2. Membaca  Pasangan  Calon  Pemilihan  Gubernur  Tahun  2020  Di  Sulawesi Utara
Sebagai  negara  demokrasi  Indonesia,  setiap  lima  tahunan  mengadakan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah. (Pilkada). Pemilu dan Pilkada  daerah  di  Indonesia  merupakan  perwujudan  dari  berdaulatnya  rakyat. Kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  jabatan-jabatan  dalam  eksekutif  maupun legislative  dan  kedaulatan  rakyat  juga  sebagai  syarat,  bagi  tumbuhnya  negara
12 Dalton, Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies , (New York: Chatham House Publishers, 2002),h. 173.
13 Roth  D, Studi  Pemilu  Empiris:  Sumber,  Teori,  Instrumen  dan  Metode, (Jakarta:
FriderichNaumaannStiftung fur dieFreitheit, 2008), h. 40.
demokrasi. Pemilu dan pilkada dilindungi oleh aturan, selain sebagai aspek legal formal  dalam  kenegaraan,  cara  ini  juga  menunjukan  bahwa  Indonesia  negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  Pemilu  dan  Pilkada  adalah Undang-undang  Dasar  1945,  dengan  Undang-undang  (UU)  no  22  E  1945 mengenai  pemilihan  Presiden  dam  wakil  Presiden  serta    Dewan  Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  Sementara  Gubernur  dan  wakil  Gubernur;  Bupati  dan  wakil Bupati;  dan  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Serta  turunan  dalam  pemilu  diatur dalam UU no 7 tahun 2017 dan UU no 10 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan Pilkada.  Dalam  pemilu  dan  Pilkada  terdapat  empat  hal  penting  yaitu:  aturan seperti  penjelasan  yang  di  atas;  Pemilih  yang  merupakan  warga  negara Indonesia  yang  terdaftar  pada  pemilu  dan  pilkada;  Penyelenggara  pemilihan umum terdapat tiga lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Sulawesi  Utara  (Sulut)  pada  tahun  2020  ini  akan  melaksana  pemilihan Gubernur  2021-2026.  Bukan  hanya  sulut  pilkada  pada  periode  ini  di  Indonesia akan  dilaksankaan  secara  serentak  sesuai  dengan  putusan  penyelenggara  akan dilaksanakan pada 9 Juni 2020, namun karena Indonesia dilanda pandemic covid 19  yang  banyak  mempengaruhi  kehidupan  publik  termasuk  aspek  politik membuat Pilkada serentak ditunda pada 9 Desember 2020. Berdasarkan putusan pleno pada tanggal 23 september 2020 KPU Sulawesi Utara menetapkan 3 paslon untuk bertarung pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2020. 14 Ketiga calon itu diantaranya adalah pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (PDI-P, PSI, PKB, PPP, Partai Perindo dan Partai Gerindar, pasangan Cristiany E Paruntu –  Sehan  Salim  Landjar  diusung  oleh  (Partai  Golkar,  PAN  dan  Demokrat)  dan Vonny Anneke Panambunan-Hendry (Partai Nasdem dan PKS). Ketiga calon itu akan bertarung pada demokrasi electoral yang berada di Sulawesi Utara. Sesuai dengan  syarat  dari  aturan  kepemiluan  mereka  memakai  partai  sebagai kendaraan politik. Partai-partai yang dikendarai sudah masuk pada syarat kursi yang ada diranah legislatif. Artinya secara nasional maupun kedaerahan dalam kehidupan demokratis ekskutif dan legislatifi tidak bisa ada garis demarkasi. Kemudian  Sulawesi  Utara  menggelar  pengundian  nomor  urut  peserta dari  pasangan  calon.  berdasarkan  Keputusan  KPU  Provinsi  Sulawesi  Utara Nomor: 139/PL.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Sulawesi  Utara  Mengumumkan  Penetapan  Pasangan  Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 15 Aturan yang dikeluarkan oleh KPU Sulawesi Utara tersebut menjadi  acuab pada penetapan nomor urut calon
14 https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut- tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020 , diakses pada 25 Desember 2020.
15 https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pengundian-dan-pengumuman-nomor- urut-pasangan-calon-peserta-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur--sulawesi-utara- tahun-2020.html#https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut- tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020 , diakses pada 25 Desember 2020.
Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Utara.  Sidang  pleno  untuk menetapkan  pasangan  calon  dilakukan  dengan  cara  pengundian.  Karena Indonesia masih dalam kondisi pandemic Covid 19 maka untuk memutus mata rantai penularan penetapan Calon tersebut dilakukan secara live streaming.
Berdasarkan pengundian yang dilakukan para pasangan calon gubernur dan  wakil  gubernur  mendapatkan  nomor  urut  sebagai  berikut;  nomor  urut  1 pasangan Cristiani Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL); Nomor  urut  2  Vonny  Anneke  Panambunan-Hendry  Runtuwene  (VAP-HR). Terakhir,  pada  nomor  urut  3  didapatkan  oleh  pasangan  calon  Olly Dondokambey-Steven  Kandouw  (OD-SK).  Maka  dengan  mengantongi  nomor urut yang ada dan Meski berada di tengah pandemic covid -19 Pilkada 2020 akan tetap  dilanjutkan.  Pilkada  2020  di  Sulawesi  Utara  diikuti  juga  pasangan  calon petahana,  yang  merupakan  gubernur  dan  wakil  gubernur  periode  2015-2020, pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut tiga atas nama   OD-SK. Para kandidat  dalam  Pilkada  2020  yang  telah  mendapatkan  nmor  uurutnya  di Provinsi Sulawesi Utara ini akan maju proses selanjutnya yaitu masa kampanye, debat publik sampai pada masa pungut hitung.

## 3. Potret Pemilih Millenial di Ponosakan Belang
Mengacu  pada  pengertian  umum  demokrasi  merupakan  semangat mempunyai nilai-nilai kebebasan, kesamaan dan keterbukaan. Demokrasi dalam penerepannya  membutuhkan  kesepakatan  politik  oleh  mayoritas  rakyat  demi menjalankan  tatanan  negara.  Jadi  dalam  hal  ini  demokrasi  mengandung  tiga fenomena  politik  (kekuasaan),  fenomena  etika  (ajaran  moral),  dan  fenomena hukum yang saling membentuk. Teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas menolak  tatanan  kekuasaan  politik  yang  otoriter  dan  totaliter. 16 Seiring perkembangannya dalam sistem politik kenegaraan demokrasi dianggap sebagai sistem  terbaik  dan  hampir  seluruh  negara  di  dunia  memakai  sistem  ini. Demokrasi banyak dipakai karenan semangat persamaan dan keterbukaan yang berlawanan dengan  otororian dan totalitarian.
Suara  mayoritas  dan  kedaulatan  rakyat  merupakan  ciri  dari  tatanan demokrasi  secara  formal.  Dalam  hal  ini  adalah votting (Pemilihan)  yang diwujudkan  dalam  kegiatan  pemilu  (pemilihan  umum).  Oleh  karenanya, partisipasi  politik  dalam  pemilu  atau  pilkada  merupakan  bagian  dari pelaksanaan demokrasi. 17 Suara rakyat  merupakan syarat mutlak bagi jalannya demokrasi. Suara rakyat ini menjadi nasib penentu suatu bangsa maupun daerah ke  depan.  Di  Ponosakan  Belang  pemilih  millennial  menyambut  Pilkada  2020 dengan  sangat  antusias.  Bukan  hanya  menjadi  pemilih  pasif,  tetapi  menjadi pemilih  aktif  dengan  melibatkan  diri  sebagai  tim  sukses  pasangan  calon  dan terlibat pada lembaga penyelenggara dan pengawasan tingkat desa. 18
16 Hendra Nurtjahjo Filsafat Demokrasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 83.
17 Hairul  Rizal,  “Islam  dan  Tingkat  Partisipasi  Politik  Rakyat  Di KecamatanNgaklik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014”, INRIGHT  Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , vol. 5, no. 2, Tahun 2017, h. 331-348.
18 Sahrial Tani (Masyarakat), Wawancara , 15 Desember 2020.
Ponosakan  Belang  merupakan  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Belang, Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Di  Kecamatan  Belang  pemeluk  agama  Islam lebih  banyak  dibandingkan  dengan  pemeluk  agama  lain.  Dalam  lingkup kabupaten,  penduduk  yang    beragama  Islam  hanya  17  %,  sementara  pemeluk agama  Protestan  81%. 19 Jadi  muslim  Kecamatan  Belang,  khususnya  desa Ponosakan Belang berada di tengah-tengah mayoritas pemeluk agama protestan. Menariknya  adalah  dalam  Pilgub,  perbedaan  agama  dan  persentase  pemeluk agama  antara  yang  mayoritas  dan  minoritas  sering  menjadi  permainan  politik untuk  mendapatkan  tempat  bagi  pemilih  dalam  hal  ini  pemilih  millennial muslim  di  Ponosakan  Belang.  Narasi  mayoritas  dan  minoritas  menjadi  produk politik untuk menarik perhatian pemilih millennial muslim di Ponosakan Belang. Karena dalam Pilkada membutuhkan sebanyak-banyak suara dari pemilih yang ada,  maka  isu  keagamaan  menjadi  sangat  krusial  untuk  dimainkan.  Terlebih kalau  melihat  dalam  Pilgub  2020  ini  terdapat  pasangan  calon  yang  beragama Islam.  Kandidat pasangan calon yang beragama Islam adalah Cristiany Eugene Paruntu-Sehan Salim Lanjar (CEP-SSL). Pasangan calon ini  berada pada nomor urut  1  pada  pemilihan  gubernur  2020  Sulawesi  Utara.  Calon  wakil  gubernur nomor urut 1 Sehan Salim Landjar atau dikenal dengan panggilan eyang adalah kandidat  yang  beragama  Islam.  Dalam  pilkada  Sulawesi  Utara  2020  hubungan agama dan negara sangat penting dikaji. Karena kemenangan pilkada tergantung pada berapa banyak yang memilih, maka agama menjadi penting bagi kandidat untuk masuk dalam wilayah kampanye atau pencitraannya demi mendapatkan perhatian publik.
Mayoritas  pemilih  millennial  di  Ponosakan  Belang  memiliki  identitas sebagai  muslim,  mereka  menaruh  harapan  secara  keagamaan  pada    kandidat calon gubernur yang mempunyai identitas  yang samayaitu pasangan CEP-SSL. Kelompok  ini  bahkan  tidak  tertarik  kepada  gubernurnya  Cristiani  Eugene Paruntu,  akan  tetapi  mereka  tertarik    Sehan  Salim  Landjar (SSL). Alasan  inilah menjadi  preferensi  bagi  mereka  untuk  mempertimbangkan  preferensi  politik pada pilkada Sulut tahun 2020, di desa Ponosakan Belang.
Dalam kehidupan sehari-hari agama masih menjadi faktor terbesar dalam memutuskan sesuatu, ia menjadi dasar moral bagi rakyat dalam bertingkah laku secara  individu  maupun  secara  bersama.  Begitupula  dalam  politik  ada  relasi yang melekat dan sulit untu dipisahkan. Indonesia sebagai negara dunia ketiga agama  memainkan  peran  penting  dalam  hajat  hidup  orang  banyak.  Dalam kaitannya  dengan  politik  formal  agama  menjadi    dorongan  bagi  pemilih millennial dalam menentukan pilihannya dalam kontetasti pemilu atau pilkada. Ada beberapa ulasan yang bisa saya petakan sesuai  dengan teori  yang dipakai dalam menggali preferensi politik dari pemilih millennial di Ponosakan. Untuk itu  dalam  penelitian  ini  saya  menemukan  bahwa  ada  dua  preferensi  politik terdapat  pada  pemilih  millennial  di  Ponosakan  Belang  yakni:  Identitas  agama yang sama dan Ukhuwah Islamiyah.
19 https://sulut.bps.go.id/indicator/108/732/1/persentase-jumlah-penduduk- menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html ,  diakses  pada  Minggu  28 Februari 2021.
a. Identitas Agama yang Sama
Adanya nilai-nilai yang sama menjadi bagian dari preferensi bagi pemilih untuk mempertimbangkan kandidat yang akan dipilih. Identitas  adalah bagian yang  sangat  penting  pada  kehidupan  sosial.  Lewat  identifikasi  antara  individu dengan  individu  yang  lain  di  tengah  rakyat  membuat  munculnya  rasa  yang sama,  identitas  yang  muncul  itu  diantaranya  adalah  suku,  budaya,  tempat tinggal,  gender  dan  agama.  Dalam  kontetasi  politik,    agama    merupakan identitas yang sangat penting.  Rakyat Indonesia menunjukan hal itu baik dalam pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah.  Pemilih  millennial  di Ponosakan  Belang    menunjukan  hal  yang  sama  bahwa  agama  menjadi pertimbangan pada penentuan sikap politiknya pada pemilihan gubernur 2020. Bagi para pemilih di ponoskan Belang SSL di pilih karena  satu aqidah dengan mayoritas  rakyat  muslim  yang  ada  di  Ponosakan  Belang  dan  dia  sebagai perwakilan dari agama  Islam dalam Pilkada 2020. 20
Identitas  agama  menjadi  pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam menentukan pilihan politik, inilah yang terjadi di Ponosakan Belang. Realitas di atas  menunjukan  identitas  menjadi  kacamata  politik  bagi  pemilih  untuk menentukan pilihannya, padahal sistem demokrasi tidak mengafirmasi identitas akan  tetapi  semua  rakyat  sama  dan  egaliter  dalam  sistem  yang  ada.  Namun karena  adanya  identifikasi  persamaan,  demokrasi  menjadi  particular,  karena politik identitas. Agama menjadi pendorong  dan bagian penting bagi millennial Ponosakan Belang. Dalam keadaan apapun agama tidak bisa dipisahkan dalam wajah  publik,  apalagi  dalam  Pilkada,  intinya  agama  menjadi  penentu  dalam pemilihan  gubernur. 21 SSL  merupakan  pendorong  dari  para  pemilih  untuk memilih  pasangan  nomor  urut  1,  bukan  karena  partainya  ataupun  karena preferensi  politik  murni  karena  dorongan  politik  demokratis.  Tetapi  karena agamanya  menjadi  pertimbangan  penting  dan  sangat  di  Ponosakan  Belang. 22 Sangat  sulit  ketika  mereka  tidak  menjatuhkan  pilihan  pada  SSL,  karena  agama sudah  tertanam  dan  menjadi  ideologi.  Maka  pilkada  bagi  para  pemilih diandaikan seperti pertandingan antar agama untuk merebut kekuasaan.
SSL  menjadi  sebuah  harapan  bagi  pemilih  millennial,  tentunya  harapan yang  punya  kait  kelindan  dengan  agama.  SSL  banyak  disukai  karena  aqidah . 23 SSL  dipandang  sebagai  persentasi  muslim  dalam  Preferensi  agama  menjadi jejaring politik secara sosiologis.  Ia menjadi pengikat secara sosial. Agama SSL menjadi  identitas  pengikat  antara  dia  sebagai  kandidat  dan  millennial  sebagai peserta  pilkada  di  Ponosakan  Belang.    Karena  identitas  agama  yang  sama merupakan  bagian  besar  penentu  dari  pemuda  di  Ponosakan  Belang  untuk memilih kandidat.  Selain itu juga bagi mereka ada nilai-nilai dan sebuah realitas yang  sama  secara  sosial  yang  dihadapi  ,  yaitu  ;  selama  ini  sulit  untuk menghadirkan  pemimpin  Islam  yang  memimpin  Sulut.  SSL  menjadi  harapan dalam  cita-cita  untuk  menghadirkan  pemimpin Islam.    Melihat  realitas  di  atas, relasi    antara  agama  dan  politik  sulit  dilepaskan,  dia  menjadi  pelekata
20 Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara, 15 Desember 2020.
21 Sahrial Tani, (Pemilih), Wawancara , 15 Desember 2020.
22 Muhammad Rizky Daeng (Pemilih), Wawancara , 16 Desember 2020.
23 NurArifah Uno (Pemilih), Wawancara , 16 Desember 2020.
kepentingan bersama. Meskipun motif politik kandidat muslim tidak diketahui, tetapi  ketika  tampil  dengan  simbol  agama,  dia  akan  diperhitungkan  untuk dipilih.  Agama  bukan  hanya  soal  ritual  semata,  pada  aspek  politik  ia  sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan.

## b. Ukhuwah Islamiyah
Dalam realitas sosial Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Islam sangat  memiliki  pengaruh,  apalagi  kalau  berada  dalam  situasi  yang  tidak memungkinkan,  misalnya  menjadi  minoritas  ataupun  mengalami  ketidakdilan. Dalam  wilayah  politik Ukhuwah  Islamiyah menjadi  tali  pengikat  antar  sesama muslim.  Dalam  politik Ukhuwah  Islamiya hmenjadi  salah  satu  bentuk  kunci bagaimana  hubungan  antara  Islam  dan  negara  atau  secara  konseptual  antara Islam  dan  politik  menjadi  terikat.  Dengan  adanya  kandidat  dari  Islam,    ia dijadikan  platform  persaudaraan  dalam  Islam.    Yang  paling  dekat  dengan  kita adalah  agama  kita  sendiri.    Di  Ponosakan  Belang, Ukhuwah  Islamiyah menjadi titik  temu  untuk  memilih  SSL.  Antara  sesama  agama  tidak  bisa  saling meninggalkan.  Eyang  tidak  bisa  ditinggalkan  muslim  harus  memilih  dia. 24 Antara  satu  muslim  dengan  muslim  yang  lain  bersaudara  mengapa  tidak mendukung pada sesama muslim. 25 Hal ini menjadi kepercayaan pada kandidat muslim,  kepercayaan  karena  agamanya  bukan  karena  prestasi  atau  visi politiknya.
Simbol  dan  narasi-narasi  Islam  salah  satu  aspek  penting  untuk memunculkan perasaan Ukhuwah Islamiyah antara sesama pemelik Islam. Dalam model  teori  psikologi  politik  simbol  dan  narasi  sebagai  isu.  Isu  ini  menjadi pendorong  yang  sangat  besar  untuk  membentuk  preferensi  maupun  perilaku politik  para  pemilih.  Karena  agama  menjadi  preferensi  dalam  memilih  isu menjadi pendorong dan pendukung  untuk menjatuhkan pilihannya. Dan narasi ini  sering  dimainkan  oleh  tim  dari  calon  nomor  satu.  Narasi  yang  sering dimainkan  dalam  pilkada  2020  di  Ponosakan  Belang  adalah  “kopiah  pilih kopiah”,  dan  simbol  ini  menjadi  salah  satu  bagian  penentu,  alasan  kenapa pemilih millennial memilih SSL. 26 Narasi politik tidak meski sangat kecil, jikalau diproduksi secara terus menerus dia akan menjadi kekuatan politik.
Kopiah adalah peci yang melambangkan simbol-simbol Islam. Meskipun secara  nasional  peci  itam  adalah  sebuah  identitas  publik  bagi  pejabat  di Indonesia.  Tetapi  pada  pemilihan  Gubernur  2020  di  Sulawesi  Utara  kopiah melambangkan  perwakilan  dari  umat  Islam  atas  dasar  ini Ukuhwah  Islamiyah terbangun.  Selain itu ada juga dorongan yang nyang lain dan dalam kampanye, ini  yang  terus  disuarakan  seperti  Islam  Agamaku,  Ka’bah  Kiblatku  dan  Eyang adalah  Pilihanku.  Eyang  menjadi  perwakilan  dari  muslim,  memilih  dia  adalah kiblat  politik  dari  umat  Islam. 27 Dari  narasi  tersebut  sangat  kental  nuansa keagamaan. Bahwa kalau memilih eyang berarti sudah sesuai dengan agama kita dan mengikuti apa yang menjadi kiblat dari  perintah agama.  Preferensi politik
24 Adit Dwi Kurniawan Hala (Pemilih), Wawancara ,15 Desember 2020.
25 Azrul Makarateng (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020.
26 Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara , 15 Desember 2020.
27 Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara , 15 Desember 2020.
ini membuat sikap umat Islam dalam politik menjadi tertutup dalam arti bahwa hanya  terfokus  pada Ukhuwah  Islamiyah saja,  sementara  yang  lain  dianggap bukan sebagai saudara dalam kehidupan politik.
Tidak cukup sampai disitu relasi Islam dan negara menjadi harapan yang panjang  dalam ukhuwah  Islamiyah .  Harapan  secara  keagamaan  ini  biasa dimunculkan dalam kampanye dan menjadi tawaran politik kandidat dan masa pendukung. Pemilih millennial ponosakan Belang mengharapkan bahwa pejabat publik  harus  mendominasi  dari  muslim  karena  kalau  golongan  lain  akan menjadi  sulit  bagi  muslim  untuk  mendapatkan  akses  politik. 2829 Preferensi politik  di  atas  juga  semakin  terlihat  bahwa  kentalnya  politik  identitas  pada Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Utara khususnya di desa Ponosakan Belang. Karena  relasi agama dan politik sulit dipisahkan dan sistem keagamaan selalu di jadikan sebagai narasi politik.  Politik identitas sangat kental dari para pemilih  Millenial  Ponosakan  Belang  ini,  karena  bagi  mereka  agama  masih menjadi  pertimbangan  kuat  untuk  mengatur  hajat  hidup  orang  banyak.  Selain isu yang mempengaruhi, mereka dibayangi dengan harapan keagamaan, bahwa kalau  bukan  dari  Islam  yang  menjabat  maka  akan  sulit  umat  muslim  untuk mendapatkan akses publik.
Ukhuwah Islamiyah dipandang sebagai landasan berpolitik. Persaudaraan dianggap sebagai sentral, dan tentu tepat sekali jika diyakini sebagai obat yang paling  mujarab  dalam  menjawab  tantangan  Islam. 30 Melihat  pemilih  millennial yang  ada  di  Ponosakan  Belang  menunjukan    fenomena  yang  partikular  dalam negara  demokrasi.  Memang agama pada dunia modern sulit  dipisahkan, akan tetapi  ada  wilayah-wilayah  tertentu  untuk  memakai  agama,  sejalan  apa  yang dikatakan  oleh  Esposito  dan  Voll  bahwa  dalam  pranata  modern  isu  terpenting menyangkut  kebangkitan  agama  dan  perkembangan  politik    adalah  sumber- sumber  demokrasi  yang  potensial  dalam  tradisi  Islam  serta  kemampuan gerakan-gerakan Islam baru untuk bekerja secara efetif guna tuntutan kemurnian Islam dan partisipasi secara demokratis. 31 Agama menjadi bagian penting dalam demokrasi modern apalagi di Indonesia, ia tidak bisa dipisahkan dengan politik. di Ponosakan Belang adalah para pemilih millennial mereka masih beranggapan bahwa dalam memilih pemimpin daerah harus mengikuti perintah Islam bahwa mereka  sedang  memilih  Khalifa.  Khalifah  yang  dipilih  sesuai  dengan  perintah dari  Allah  dan  rasul.  Akan  tetapi  mereka  tidak  menggali  dan  membedakan apakah  ini  benatr-benar  anjuran  dari  Islam.    Padahal  merujuk  pada  kategori millennial  yang  energik,  kreatif  maupun  maju.  Simbol-simbol  atau  identitas menjadi bagian belakang untuk menentukan sikap politik. Dengan kemampuan yang kreatif di tengah aras demokrasi yang terpenting adalah integritas,  visi dan
28 Adit Dwi Kurniawan Hala (Pemilih), Wawancara , 15 Desember2020.
29 Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara , 15 Desember 2020.
30 Idzam Fautanu, dkk, “Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif  Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid”, POLITICON:Jurnal  Ilmu  Politik, vol.2, no.2,Tahun 2020, h. 87-112.
31 John S. Esposito danJohn O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek , (Bandung;Mizan, 1999), h. 6.
program  sosial  politik  adalah  preferensi  yang  sangat  penting  dan  harus diutamakan.

## C. Kesimpulan
Demokrasi formal amenjadi wadah pertemuan antara agama dan negara. Relasi  antara  agama  dan  politik  sulit  untuk  dipisahkan  bukan  hanya  pada perumusan kebijakan di Indonesia, untuk menentukan pemimpin pun seperti itu dan bahkan datang dari rakyat Indonesia itu sendiri. Dua bagian ini terus hidup dalam alam demokrasi di Indonesia. Agama dalam kehidupan kenegaraan masih diperhitungkan  dalam  mempertimbangkan  sesuatu.  Argumen  ini  dibangun berdasarkan  apa  yang  terjadi  dalam  pemilihan  gubernur  di  Ponoskan  Belang, Agama  dipakai  sebagai  kacamata  politik  untuk  menentukan  pilihannya  begitu pula  dengan kandidat calon gubenur, agama dijadikan isu dalam ruang publik demokrasi agar meraup suara bagi para pemilih. Faktor agama yang membentuk identitas dan nilai-nilai yang sama membuat agama dan negara sulit dipisahkan. Keterkaitan identitas yang sama antara kandidat dan pemilih millennial menjadi bagian terpenting dalam ajang demokrasi di Sulawesi Utara.
Rasa persaudaraan antara sesama muslim atau Ukhuwah Islamiyah adalah bagian  selanjutnya  yang  menunjukan  hubungan  antara  agama  dan  politik  di Indonesia.  Dalam  kontestasi  pilkada  pemilih  mengandaikan  bahwa  yang bertarung  ini  antar  agama,  bukan  antar  pemimpin. Ukhuwah  Islamiyah menunjukan keterpisahan antara umat Islam dengan yang pemeluk agama yang lain.  Demokrasi  yang  merupakan  sistem  yang  lahir  dari  barat  yang  sekuler. Tetapi  dalam  konteks  di  Indonesia,  demokrasi  bertaut  dengan  agama.  Dua  hal ini sangat sulit dipisahkan dia akan terus membangun relasi, karena di Indonesia meskipun  menerapkan  sistem  demokrasi.  Agama  masih  menjadi  bahan pertimbangan untuk menentukan hajat hidup orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bartels,  L.M  , The  Study  of  Electoral  Behavior: In  Handbook  Jan  E.  Leighley  (ed) The    Oxford  Handbook  of  America  Elections  and  Political  Behaviior, Oxfrod:Oxford University Press, 2012.
Campbell, A, P.E Converse, W.E Miller, dan D.E Stokes, The American Voter New york :   Willey, 1960.
Dalton, Dalton, R. J. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies . New York: Chatham House Publishers, 2002.
Dewi  Sagita  dkk,  “Perilaku  Pemilih  Milenial  dalam  Pemilihan  Gubernur Sulawesi  Selatan  Tahun  2018  di  Kota  Makassar”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Politik, Fisi Publik, vol. 03, no. 02, Tahun 2018.
Hairul  Rizal,  “Islam  dan  Tingkat  Partisipasi  Politik  Rakyat  Di  Kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres”, Jurnal   Agama dan Hak Azazi , INRIGHT Manusia, vol. 5, no. 2, Tahun 2014.
Haikal  Fadhil  Anam,  “Politik  Identitas  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap Demokrasi  di  Indonesia”, Jurnal  Pemikiran  Politik  Islam , POLITEA, vol.  2 no. 2, Tahun 2019.
Haryanto, “Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosila dan Ilmu Politik JSP , vol. 17, no. 3, Tahun 2014.
Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut- tetapkan-3-paslon bertarung- di-pilkada-2020 ,
https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pengundian-dan-pengumuman-nomor- urut-pasangan-calon- peserta-pemilihan-gubernur-dan-wakil- gubernur--sulawesi-utara-tahun-2020.html#
https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-  sulut- tetapkan-3-paslon- bertarung-di-pilkada-2020 ,
https://sulut.bps.go.id/indicator/108/732/1/persentase-jumlah-penduduk- menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html ,
Idzam  Fautanu,  dkk,  “Politik  Identitas  dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017: Perspektif  Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid”, POLITICON  :  Jurnal Ilmu Politik vol. 2, no.2, Tahun 2020.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 2008.
RR  Emilia  Yustiningrum  dan  Wawan  Ichwanuddin,  “Partisipasi  Politik  dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014”, Jurnal Penelitian Politik LIPI , vol. 12, no 1, Tahun 2015.
Roth  D. Studi  Pemilu  Empiris:  Sumber,  Teori,  Instrumen  dan  Metode, Jakarta: Friderich Naumaann Stiftung fur die Freitheit, 2008.
Parmudi, Islam  dan  Demokrasi  di  Indonesia:  Dalam  perspektif  Pengembangan Pemikiran Politik Islam, IAINSemarang, Tahun 2014.
Samuel P. Huntington  & Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation Iin Developing Countries Cambridge: Harvard University Press, 1977.
Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi , Kuasa Rakyat: Analisis tentang  Perilaku  Memilih  dalam  Pemilihan  Legislatif  dan  Presiden  Indonesia Pasca-Orde Baru , Jakarta: Mizan Publika, 2012
Adit Kurniawan Hala (Pemilih), Wawancara, 15 Desember 2020.
Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara, 15 Desember 2020.
Azrul Makarateng (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020.
Muh. Rizky Daeng (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020.
Nur Arifah Uno (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020
Sahrial Tani (Pemilih), Wawancara 15 Desember 2020