Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## IMPLEMENTATION OF ARCHIPELAGO INSIGHTS IN NATIONAL INTEGRATION
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM INTEGRASI NASIONAL
Andika Ronggo Gumuruh 1a (*) Tofan Priananda Adinata 2b
1 Citizenship and Pancasila Education Study Program at PGRI University of Banyuwangi
2 history education study program at PGRI University's of Banyuwangi
a andikaronggo@gmail.com b tofanprianandaadinata@gmail.com
(*) Corresponding Author andikaronggo@gmail.com
How to Cite: Andika Ronggo Gumuruh (2020). Title of article. Santhet, 4(1), 30-40.                                doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract
Received    : 2 Desember 2019 Revised      : 9 Januari 2020 Accepted    : 8 April 2020

## Keywords:
Implementation national integration; archipelago insight ; The existence and prestorika glosnot that struck Eastern Europe result in  Unisoviet countries and Yogoslovakia disintegrating. Events over a significant impact on the Unitary Republic of Indonesia (NKRI), the regions fery-fery (penggiran) began to flare, the suburbs have aspirations for independence such as East Timor is now independent,  the  Free  Aceh  Movement  (GAM),  Papua  Organization  Merdeka (OPM), the South Maluku Republic (RMS). The seeds of disintegration of the more fertile when Suharto's authoritarian government with a military approach to evaluate policy without political borders to prosper his people. The existence of globalization, trade liberalization, and strengthening of new ethnicities (awareness of the rights of tribal nationalities) increasingly stronger demands of the suburbs of his rights to ask whether  social,  political  and  economic  welfare  to  accelerate.  The  factors  and conditions  above  leadfreksi  freksi  and  regional  upheaval  that  gave  birth  to  the potential for violence and bloody conflict. This is due to the absence of a shared perception among citizens. Archipelago is the answer to the same perception to live together  in  the  corridor  (the  Republic  of  Indonesia)  NKRI  and  realizing  national integration.

## PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan tujuan nasional banyak mengalami  kendala,  baik  dalam  tataran  konsep maupun implementasinya. Pada tataran konsep tidak adanya kata sepakat antara perkataan dan perbuatan di  antara  para  elit  politik.  Contoh  kongkrit  konsep ekonomi liberal, ekonomi kerakyatan dan perwujudan Welfare  State  (negara  kesejahteraan).  Konsep ekonomi  liberal  mengutamakan  kepentingan  pasar bebas  dan  merupakan  salah  satu  varian  dari kapitalisme  yang  terdiri  dari  merkantilesme, liberaliseme,  dan  keynesianisme  dan  neoliberalisem yang merupakan upaya untuk mengoreksi  kelemahan  dalam  liberalisme  (Revrisond Baswir,  KR,  17  Mei  2009;  1).  Salah  satu  argumen
utama ekonomi liberal adalah bahwa sistem ini dapat menghasilkan  efisiensi  ekonomi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  yang  lebih teratur  atau  terpusat.  Mekanisme  pasar  bebas  dan persaingan  dianggap  mampu  mendorong  inovasi, peningkatan  kualitas  produk,  serta  penurunan  biaya produksi dan konsumsi. (Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2017) Dalam paham ekonomi pasar liberal, diyakini bahwa  pasar  memiliki  kemampuan  dapat  mengurus sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus pasar tidak diperlukan sama sekali. Tujuan konsep ini adalah  kebebasan  individu  untuk  bersaing  secara sempurna di pasar, kepemilikan pribadi terhadap faktor prodoksi,  pembentukan  harga  pasar  dilakukan  oleh negara  melalui  undang-undang.  Namun  konsep  ini
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tersisih  oleh  negara  kesejahteraan  peranan  negara dalam  ekonomi  tidak  dibatasi  sebagai  pembuat peraturan tetapi diperluas untuk membuat kewenangan dan  melakukan  intervensi  terhadap  viskal  maupun moneter. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan sektor riil,  menciptakan  lapangan  kerja  dan  menjamin stabilitas  moneter.  Terkait  dengan  penciptaan lapangan  kerja,  negara  kesejahteraan  dengan  tegas mengatakan  "selama  masih  ada  pengangguran campur tangan negara dalam perekonomian dibenarkan". Paham yang berkembang di Indonesia masih ada  ekonomi  kerakyatan  yaitu  ekonomi  yang    lebih berpihak pada kepentingan rakyat (Suharto, KR, 25 Mei  2009;  1).  Kepentingan  rakyat  di  antara menghidupkan usaha kecil dan menengah, melindungi dan menghidupkan pasar tradisional, dan mengusahakan dunia usaha dalam konteks sektor riil, memberdayakan  masyarakat  kecil.  Kebijakan pemerintah  tidak  liberalis-kapitalistik,  mengurangi kemiskinan, perlindungan terhadap sumber daya alam. Pembuatan  undang-undang  Penanaman  Modal,  UU Badan  Hukum  Pendidikan  (BHP),  Badan  Layanan Umum (BLU) yang perpihak untuk kepentingan rakyat. Kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam penananman  modal  asing  harus  berpihak  untuk kepentingan rakyat kecil.
Ketiga  konsep  tersebut  di  atas  mewarnai kebijakan  pemerintah  sekarang,  Wawasan  nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan- pandangan  yang  berbeda  dalam  masyarakat  dan memberikan  solusi  untuk  mendasari  Ketahanan Nasional suatu bangsa, sehingga tujuan nasional dapat terialisir. Dalam Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional  sebagai  konsep  pemikiran  bersifat  inklusif menerima pembaharuan masukan untuk kepentingan kemajuan  bangsa.  Wawasan  Nusantara  memainkan peran  penting  dalam  integrasi  dan  pembangunan nasional. Konsep ini mendorong adanya pemahaman dan  penghargaan  terhadap  perbedaan  budaya  dan keberagaman Indonesia, sehingga dapat memperkuat persatuan  bangsa  dan  mendukung  pembangunan yang berkelanjutan.( Komaruddin, A. (2018), Wawasan Nusantara dan Identitas Bangsa) Wawasan Nusantara diimplementasikan melalui berbagai kebijakan publik di Indonesia,  termasuk  kebijakan  pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan budaya. Konsep  ini  menjadi  landasan  bagi  pemerintah  dalam merumuskan  kebijakan  yang  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  Wawasan  Nusantara.  (Wardhana,  W.  (2019). Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional)
Menurut  pemikiran  Rizal  Ramli  bangsa  ini akan  cepat  makmur  jika  pemimpin-pemimpin  kita melakukan  transformasi  seluruh  hidupnya  untuk kepentingan  rakyat;  baik  pemikirannya,  seluruh
hartanya,  Waktu  dan  tenaganya,  segalanya  untuk kepentingan  rakyat  dan  bersedia  tampil  all  aut  untuk kepentingan  rakyat  (Metro  TV  Mei  2009).  Sebagai contoh  apa  yang  dilakukan  oleh  PM  Mahatir  dari Malaysia,  PM  Li  Kwanyu  dari  Singapura,  sehingga negara  tersebut  lebih  cepat  makumur  meninggalkan Indonesia.  Kemakmuran  bangsa  juga  melibatkan pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja  yang  layak,  kesempatan  berusaha,  dan pengembangan  keterampilan  dan  kapasitas  individu. Pemberdayaan  ekonomi  memungkinkan  masyarakat untuk  mencapai  kemandirian  ekonomi  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  (World  Bank. (2019).  World  Development  Report:  The  Changing Nature of Work) Kemakmuran bangsa juga melibatkan kesetaraan  gender,  di  mana  perempuan  dan  laki-laki memiliki  kesempatan  yang  setara  dalam  mengakses sumber daya, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.  Kesetaraan  gender  merupakan  aspek penting  dalam  mencapai  kemakmuran  yang  inklusif dan  berkelanjutan.  (United  Nations  Development Programme (UNDP). (2018). Gender Inequality Index) Sedang  menurut  Amin  rais  dalam  orasinya "Selamatkan Indonesia" untuk menyejahterakan rakyat perlu penataan negara lebih terencana dan pemimpin- pemimpin  bangsa  tidak  menjadi  kakitangan  asing (komprador)  untuk  menguras  kekayaan  bangsa Indonesia  (Amin  Rais,  Juni  2008).  Menurut  Hussein Alatas  dalam  The  Sociologi  of  Coroption  (1968)  di Indonesia  korupsi  semakin  menggurita  yang  kalau dibiarkan  akan  membunuh  negara  Indonesia  sendiri (Sutjipto Raharjo, Kompas, 18 Mei 2009; 6). Prabowo juga mengatakan perlu menihilkan pengangguran dan kemiskinan  untuk  menyejehterakan  rakyat  (Metro  TV 20 Mei 2009). Kesejahteraan rakyat juga terkait dengan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja,  dan  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. (United  Nations  Development  Programme  (UNDP).
(2018). Gender Inequality Index). Kesejahteraan rakyat juga  melibatkan  keamanan  dan  keadilan  sosial,  di mana  individu  merasa  aman,  bebas  dari  kekerasan, dan  memiliki  perlindungan  hukum  yang  adil.  (United Nations  Development  Programme  (UNDP).  (2017). Human  Development  Report).  Kesejahteraan  rakyat juga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup secara  umum,  termasuk  akses  terhadap  air  bersih, sanitasi  yang  layak,  perumahan  yang  aman,  dan lingkungan yang sehat. (United Nations Development Programme  (UNDP).  (2019).  Human  Development Report) Berdasarkan  uraian  di  atas  apapun pemikirannya  untuk  mewujudkan  Indonesia  Dream (mimpi bangsa Indonesia yang ideal) perlu kesamaan persepsi, kesamaan pandangan, dan kesamaan dalam implementasinya.  Konsep  Wawasan  Nusantara memberikan  solusi  untuk  menyamakan  pandangan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
yang  sama  sehingga  dapat  mewujudkan  Integrasi nasional  seperti  yang  diharapkan  bangsa  Indosnesia dan integrasi nasional dapat mewujudkan kesejahteraan.

## LANDASAN TEORI Wawasan Nusantara
Wawasan  artinya  pandangan,  tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan  untuk  mengetahi  serta  arti  pengaruh- pengaruhnya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  penglihatan  atau  tanggap  indrawi, Wawasan juga mempunyai pengertian menggabarkan cara  pandang,  cara  tinjau,  cara  melihat  atau  cara tanggap indrawi.
Nasional  menunjukkan  kata  sifat,  ruang lingkup,  bentuk  kata  yang  berasal  dari  istilah  nation berarti  bangsa  yang  telah  mengidentiikasikan  diri  ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan  sebagai  bangsa  yang  telah  menegara. Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkann  kesatuan  wilayah  perairan  dan gugusan  pulau-pulau  yang  terletak  di  atara  Samodra Pasifik dan Samodra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia. Wawasan  Nasional  merupakan  "cara pandang"  suatu  bangsa  tentang  diri  dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari falsafat  bangsa  Indonesia  sesaui  dengan  keadaan geografis  suatu  bangsa,  serta  sejarah  yang  pernah dialaminya.  Esensinya;  bagaimana  bangsa  itu memanfaatkan  kondisi  geografis,  sejarahnya,  serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan  nasionalnya.  Bagaimana  bangsa  tersebut memandang diri dan lingkungannya. Dengan  demikian  Wawasan  Nusantara dapat  diartikan  sebagai  cara  pandang  bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide  nasionalnya  yang  dilandasi  Pancasila  dan  UUD 1945.  Wawasan  Nusantara  juga  melibatkan pemahaman sejarah Indonesia dan peranannya dalam membentuk identitas nasional. Konsep ini menekankan pentingnya menelusuri jejak sejarah dan peradaban di Indonesia  untuk  memahami  keberagaman  dan kekayaan budaya bangsa. (Reid, A. (2010). Indonesia's History: Between Wantilan and Kepala Desa). Wawasan Nusantara juga memiliki landasan teori  dalam  bidang  pendidikan  dan  kebijakan  publik. Konsep  ini  mendorong  inklusi  pendidikan  yang merangkul  keberagaman  budaya  dan  sosial  serta kebijakan  publik  yang  mengutamakan  kepentingan bersama.  (Sudibyo,  A.,  &  Azra,  A.  (2018). Pembentukan  Karakter  Bangsa  Berbasis  Wawasan Nusantara dalam Kurikulum 2013). Wawasan
Nusantara
mencakup kepemimpinan  dan  tata  kelola  yang  baik  dalam
menjaga  persatuan  dan  keadilan  sosial  di  Indonesia. Konsep  ini  menekankan  pentingnya  kepemimpinan yang  inklusif,  partisipatif,  dan  adil  dalam  mengelola sumber  daya  dan  kepentingan  nasional.  (Soesastro, H.,  &  Arifin,  B.  (2015).  Wawasan  Nusantara  and Indonesian Leadership in Global Governance). Wawasan Nusantara Sebagai
Wawasan
Pembangunan Nasional
Secara  konstitusional,  Wawasan  Nusantara dikukuhkan  dengan  Kepres  MPR  No.  IV/MPR/1973, tentang  Garis  Besar  Haluan  Negara  Bab  II  Sub  E, Pokok-pokok Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan  dalam  mencapai  tujuan  Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara mencakup:
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik dalam arti:
a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional  dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b. Bahwa  Bangsa  Indonesia  yang  terdiri  dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa  daerah,  memeluk  dan  meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  harus  merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
c. Bahwa  secara  psikologis,  bahwa  bangsa Indonesia  harus  merasa  satu,  senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta  mempunyai  satu  tekad  di  dalam mencapai cita-cita bangsa.
d. Bahwa  Pancasila  adalah  adalah  satu- satunya  falsafah  serta  ideologi  bangsa  dan Negara,  yang  melandasi,  membimbing  dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa  seluruh  Kepulauan  Nusantara merupakan satu kesatuan hokum dalam arti bahwa  hanya  ada  satu  hokum  yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulaun Nusantara sebagai Kesatuan Sosial dan Budaya dalam arti:
a. Bahwa  masyarakat  Indonesia  adalah  satu, perikehidupan  bangsa  harus  merupakan kehidupan  yang  serasi  dengan  terdapatnya tingkat  kemajuan  masyarakat  yang  sama, merata  dan  seimbang  serta  adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
b. Bahwa  budaya  Indonesia  pada  hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang  menjadi  modal  dan  landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya,
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
yang  hasil-hasilnya  dapat  dinikmati  oleh seluruh bangsa Indonesia.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi dalam arti:
a. Bahwa  kekayaan  wilayah  Nusantara  baik potensial  maupun  efektif  adalah  modal  dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup  sehari-hari  harus  tersedia  merata  di seluruh wilayah tanah air.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan  seimbang  di  seluruh  daerah,  tanpa meninggalkan  ciri  khas  yang  dimiliki  oleh daerah-daerah  dalam  mengembangkan ekonominya.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan dalam arti:
a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya  merupakan  ancaman  bagi seluruh bangsa dan negara.
b. Bahwa  tiap-tiap  warga  negara  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  sama  di  dalam pembelaan Negara (Lemhanas, 1989: 7). Dengan  ditetapkannya  rumusan  Wawasan Nusantara  sebagai  ketetapan  MPR,  maka  Wawasan Nusantara  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat semua  penyelenggara  Negara,  semua  Lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan  dan  perencanaan  pembangunan nasional  harus  mencerminkan  hakekat  rumusan Wawasasn Nusantara. Konsep  kepulauan  dalam  Wawasan Nusantara  menekankan  pentingnya  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Situ  Gintung  et  al.  (2017) menyatakan bahwa sumber daya alam yang beragam di  Indonesia  harus  dikelola  secara  bijaksana  untuk mendukung  pembangunan  nasional.  (Sumber:  Situ Gintung,  H.,  Yusoff,  Y.,  &  Ahmed,  S.  (2017).  The Concept  of  Wawasan  Nusantara  in  the  Context  of Indonesian Marine Resource Management) Wawasan Nusantara mengakui keberagaman  budaya  di  Indonesia  sebagai  landasan untuk  pembangunan  sosial  yang  inklusif  dan berkelanjutan.  Menurut  Nursal  (2020),  keberagaman budaya  harus  diintegrasikan  dalam  pembangunan nasional untuk mencapai kemajuan yang merata bagi seluruh  masyarakat.  (Sumber:  Nursal,  A.  (2020). Wawasan  Nusantara:  Dari  Visi  Bangsa  hingga Tantangan Pembangunan di Era Global) Konsep  Wawasan  Nusantara  menekankan pentingnya keterpaduan antarwilayah dalam pembangunan  nasional.  Menurut  Hadiwinata  (2016), pembangunan  regional  yang  seimbang  dan berkelanjutan harus menjadi fokus dalam mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. (Sumber: Hadiwinata, B. S. (2016). Wawasan
Nusantara:  Sebuah  Pemikiran  untuk  Memperkuat Integrasi Bangsa Indonesia)
Wawasan  Nusantara  sebagai  Wawasan Pembangunan  Nasional  juga  melibatkan  peran pendidikan  dalam  membentuk  sumber  daya  manusia yang  berkualitas.  Menurut  Wibowo  et  al.  (2018), pendidikan yang berorientasi pada penguatan identitas nasional  dan  pemahaman  terhadap  keberagaman budaya  di  Indonesia  diperlukan  untuk  mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Sumber: Wibowo, A., Ramdhani, M. A., & Darmaningtyas, D. P. (2018).  Wawasan  Nusantara  dalam  Pendidikan Sejarah untuk Penguatan Identitas Nasional) kepemimpinan  yang  baik  dan  tata  kelola yang efektif dalam mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai  wawasan  pembangunan  nasional.  Menurut Siregar  et  al.  (2019),  kepemimpinan  yang  visioner, berintegritas,  dan  responsif  terhadap  kepentingan masyarakat  merupakan  faktor  penting  dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.  (Sumber:  Siregar,  R.,  Wahyudi,  S.,  & Wijaya,  R.  (2019).  Pengembangan  Wawasan Nusantara  di  Era  Transformasi  Pembangunan Nasional)

## Integrasi Nasional
Istilah  integrasi  nasional  berasal  dari  dua kata  yaitu  integrasi  dan  nasional.  Istilah  integrase mempunyai  arti  pembauran/penyatuan  sehingga menjadi  kesatuan  yang  utuh/bulat.  Istilah  nasional mempunyai  pengertian  kebangsaan,  bersifat  bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian  nasional,  perusahaan  nasional  (Kamus  Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006:36). Hal-hal  yang  menyangkut  bangsa  dapat berupa  adat  istiadat,  suku,  warna  kulit,  keturunan, agama,  budaya,  wilayah/daerah  dan  sebagainya. Sehubungan dengan penjelasan kedua istilah di atas maka  integritas  nasional  identik  dengan  integritas bangsa  yang  mempunyai  pengertian  suatu  proses penyatuan  atau  pembauran  berbagai  aspek  sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia:  1989  dalam  Suhady  2006:36-37)  yang harus  dapat  menjamin  terwujudnya  keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam  mencapai  tujuan  bersama  sebagai  suatu bangsa.  Integritas  nasional  sebagai  suatu  konsep dalam  kaitan  dengan  wawasan  kebangsaan  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berlandaskan pada  aliran  pemikiran/paham  integralistik  yang dicetuskan  oleh  G.W.F.  Hegl  (1770-  1831  dalam Suhady  2006:38)  yang  berhubungan  dengan  paham idealisme  untuk  mengenal  dan  memahami  sesuatu harus  dicari  kaitannya  dengan  yang  lain  dan  untuk mengenal manusia harus dikaitkan dengan masyarakat
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
disekitarnya  dan  untuk  mengenal  suatu  masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses sejarah.

## Teori Integrasi
Nasionalisme  adalah  suatu  faham  yang mengajarkan  bangsa  yang  bernegara  yang  dibangun dari  masyarakat  yang  majemuk,  dan  warganya tersebut sungguh-sungguh bertekad  untuk  membangun  masa  depan  secara bersama,  dengan  terlepas  dari  berbagai  perbedaan ras,  etnik,  dan  agama  atau  misalnya,  dari  ikatan kesetiaan  yang  melekat  sejak  lahir  terhadap  suku daerah  kelahirannya.Suatu  negara  akan  berfungsi dengan  baik  apabila  memiliki  dukungan  idiologi nasionalisme, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan demokrasi.
Nasionalisme  adalah  keyakinan  bahwa negara bangsa adalah bentuk politik yang paling alami dan  diinginkan,  serta  keyakinan  akan  kepentingan, hak, dan nilai-nilai kolektif kelompok nasional (Breuilly, 2016.).  Menurut  Smith  (2013)  Nasionalisme  adalah perasaan  kebanggaan,  loyalitas,  dan  solidaritas terhadap kelompok nasional serta kepercayaan pada pentingnya keberadaan, kepentingan, dan hak kolektif kelompok  nasional.  Sedangkan  Brubaker  (2019) menjelaskan  Nasionalisme  adalah  sebuah  proyek politik, ideologi, dan emosi yang menggambarkan dan mempromosikan  identitas  nasional  dan  klaim kepentingan nasional dalam sebuah negara bangsa. Nasionalisme dibangun dari semangat rakyat untuk bersatu, sedangkan demokrasi menjamin jati diri rakyat, penghormatan dan perlindungnya. Dalam hal ini keikutsertaan dalam kehidupan bernegara diwajibkan, sehingga semangat nasionalisme dan demokrasi dapat dibangun dengan baik yang diharapkan akan tercipta suatu  stabilitas  nasional  yang  tangguh,  sekalipun dalam  negara  demokrasi  berbagai  kepentingan  tidak akan  hilang  tetapi  dapat  ditekan  atau  larut  dalam berbagai organisasi politik yang ada. Semua  itu  dapat  tercapai  apabila pemerintahan  itu  baik.seperti  menegakkan  keadilan dalam  mengalokasikan  sumberdaya  nasional,  baik antar  sektor  maupun  antar  wilayah,  sehingga  etnik diperlakukan dengan adil , dapat hidup dengan tenang, aman,  serta  dapat  melaksanakan  seluruh  kegiatan kehidupan  sosial  dengan  baik.  Tetapi  sebaliknya  bila pemerintah mengalami kemunduran dalam kinerjanya, maka  masing-masing  golongan  yang  ada  dalam masyarakat  akan  berjuang  untuk  memperoleh  hak, serta  akan  memenuhi  aspirasi  sebagai  kepentingan yang  sah,  maka  demikian  akan  timbul  kebangkitan etnik, dan lebih jauhnya lagi akan terjadi suatu gejokak dimasyarakat.
Berikut  ini  beberapa  pengertian  tantang integrasi  Menurut  Claude  Ake  (dlm  Nazaruddin Syamsuddin,  Integrasi  dan  Ketahanan  Nasional  di Indonesia  (Lemhanas,  Jakarta  1994,hal3)  integrase
nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok Yaitu :
1. Bagaimana  membuat  rakyat  tunduk  dan  patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
2. Bagaimana  meningkatkan  consensus  normatif yang  mengatur  perilaku  politik  setiap  anggota masyarakat,  consensus  ini  tumbuh  dan berkembang  diatas  nilai-nilai  dasar  yang  dimiliki bangsa secara keseluruhan.
Sedangkan menurut pakar sosiologi, Manrice Duverger  dalam  bukunya,  mengatakan  sebagai berikut:  “Integrasi didefinisikan sebagai “dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara  organisme  hidup  atau  antar  anggota-anggota dalam masarakat”   Sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat,yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh angota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.
Dari  dua  pengertian  tersebut  diatas  pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/kekuasaan  untuk  menyatukan  semua  unsur masyarakat  yang  majemuk  harus  tunduk  kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai- nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga  terjadi  kesepakatan  Bersama  dalam mencapai tujuan tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan bersama.
Menurut  Geddes  (2019)  integrase  adalah proses sosial yang melibatkan penggabungan, kohesi, dan  koordinasi  berbagai  entitas  atau  kelompok  yang berbeda  untuk  mencapai  hubungan  yang  lebih harmonis, saling bergantung, dan bertujuan bersama. Sedangkan  Mayda  (2018)  Integrasi  adalah  proses kompleks  yang  melibatkan  interaksi,  penggabungan, dan  penyesuaian  di  antara  orang-orang,  kelompok, atau masyarakat yang berbeda secara budaya, sosial, atau  ekonomi  untuk  mencapai  keterkaitan  dan koeksistensi yang lebih erat.
Proses  integrasi  disebabkan  adanya, kebersamaan  sejarah,  ada  ancaman  dari  luar  yang dapat  mengganggu  keutuhan  NKRI,  adanya kesepakatan  pemimpin,  homogenitas  sosial  budaya serta agama,dan adanya saling ketergantungan dalam bidang  politik  dan  ekonomi.  Nazarudin  berpendapat istilah  integrasi  nasional  merujuk  kepada  perpaduan seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa,  meliputi  social,budaya,  ekononi,  maka pengertian  integrasi  nasional  adalah  menekankan pada  persatuan  persepsi  dan  perilaku  diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Integrasi mempunyai dua dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan integrase vertikal.
1. Dimensi  vertical  dalam  integrase  nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan prilaku
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
elite  dan  masa  dengan  cara  menghilangkan, mengurangi  perbedaan  kesenjangan  antara kelompok  yang  berpengaruh  dengan  yang dipengaruhi.
2. Sedangkan  dimensi  horizontal  mengintegrasikan antara  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan- perbedaan  yang  ditimbulkan  oleh  factor-faktor teritorial/ kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Menurut  Nazaruddin  Sjamsudin  “Integrasi lazim  dikonsepsikan  sebagai  suatu  proses  ketika kelompok  social  tertentu  dalam  masyarakat  saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubunganhubungan social,ekonomi ,politik. Kelompok- kelompok  sosial  tersebut  bisa  terwujud  atas  dasar agama dan kepercayaan, suku, ras dan kelas”. Konsepsi  tersebut  mengisyaratkan  bahwa integrasi  tercipta  melalui  proses  interaksi  dan komunikasi  yang  intensif  dengan  tetap  mengakui adanya  perbedaan.  Kemudian  jalan  menuju  proses intagrasi  tidak  selalu  lancar  atau  mulus  seringkali menemukan hambatan-hambatan, itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju  dan  tidak  setuju,  hal  tersebut  adalah  wajar apabila suatu negara dibentuk dari suatu masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang  merasa  dirugikan  okeh  kebijakan  tersebut. Kelompok  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya kebijakan  tersebut  akan  merasa  tidak  puas  maka kelompok tersebut akam menyalurkan kekecewaannya dalam  masyarakat  melalui  kelompok-kelompok  yang ada didalammya. Integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila:
1. Terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial
2. Sebagian  besar  anggotanya  terhimpun  dalam berbagai unit social yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial.
3. Terjadinya  saling  ketergantungan  diantara kelompok-kelompok  social  yang  terhimpun didalam  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  secara menyeluruh.

## METODE
Penelitian  studi  pustaka  adalah  jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  atau  menggali pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  topik  tertentu. Penelitian ini didasarkan pada literatur yang telah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, artikel, dan sumber- sumber pustaka lainnya.
Tujuan  dari  penelitian  studi  pustaka  adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur  yang  relevan  terkait  dengan  topik  penelitian. Peneliti  akan  mencari  dan  mengumpulkan  sumber- sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian mereka, kemudian membaca dan menganalisis secara kritis  literatur  tersebut.  Hasil  dari  penelitian  studi pustaka  dapat  berupa  pemahaman  yang  lebih  baik tentang perkembangan terkini dalam bidang penelitian, kesenjangan pengetahuan yang ada, temuan-temuan yang  signifikan,  atau  kerangka  teoritis  yang  dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
Dalam  penelitian  studi  pustaka,  penting untuk mencari sumber-sumber pustaka yang relevan, baik  yang  telah  diterbitkan  maupun  yang  belum diterbitkan.  Analisis  literatur  dilakukan  dengan mengidentifikasi  tema-tema  umum,  perbedaan,  dan konsistensi dalam literatur yang ada. Hasil analisis ini dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  kerangka konseptual  atau  teoritis  yang  mendukung  penelitian lebih lanjut.
Penelitian  studi  pustaka  sering  digunakan dalam berbagai bidang penelitian, terutama ketika ada kebutuhan  untuk  mengumpulkan  dan  mengevaluasi literatur  yang  telah  ada  sebelum  memulai  penelitian primer.  Metodologi  penelitian  studi  pustaka  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  penelitian  dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti.
Jadi,  penelitian  studi  pustaka  merupakan upaya  sistematis  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis literatur  yang  ada  dalam  rangka  memperoleh pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  topik  penelitian yang dituju.

## HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

## Wawasan Nusantara dan Integrasi Wilayah
Wawasan nusantara sebagai "cara pandang" bangsa  Indonesia  yang  melihat  Indonesia  sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam  menyelesaikan  segala  masalah  dan  hekikat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala  aspek  kehidupan  bangsa.  Sebagai  landasan kerja  bagi  penyelenggaraan  dan  pembinaaan  hidup kebangsaan  serta  hidup  kenegaraan  perlu  didasari oleh GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945) dan  APBN  sebagai  produk  legeslatif  dan  eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945).  Salah satu manfaat yang paling  nyata  dari  penerapan  wawasan  nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan  diterimanya  konsepsi  wawasan  nusantara (Konsepsi  Deklarasi  Juanda)  di  forum  internasional terjaminlah  integrasi  teritorial  kita,  yaitu  "Laut Nusantara, yang semula dianggap laut bebas" menjadi bagian  integral  wilayah  Indosia.  Di  samping  itu
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pengakuan  landas  kontinen  Indonesia  dan  Zone Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEE)  menghasilkan pertumbuhan  wilayah  Indonesia  yang  cukup  besar, sehingga  menghasilkan  luas  wilayah  Indonesia  yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 17 di dunia. Pertambahan  luas  ruang  hidup  tersebut  di atas  menghasilkan  sumber  daya  alam  yang  cukup besar  bagi  kesejahteraan  bangsa,  mengingat  bahwa minyak,  gas  bumi,  dan  mineral  lainnya  banyak  yang berada  di  dasar  laut,  baik  di  lepas  pantai  (off  shore) maupun  di  laut  dalam.  Pertambahan  luas  wilayah tersebut  dapat  diterima  oleh  dunia  internasional, termasuk  tentangga  dekat  kita,  yaitu  Malaysia, Singapura,  Thailand,  Filipina,  India,  Australia,  dan Papua  Nugini  yang  dinyatakan  dengan  persetujuan yang  menyangkut  laut  territorial  maupun  landas kontinen.  Persetujuan  tersebut  dapat  dicapai  karena Indonesia  dapat  memberikan  akomodasi  kepada kepentingan  negara-negara  tetangga  antara  lain bidang  perikanan  (traditional  fishing  right)  dan  hak lintas  dari  Malaysia  Barat  ke  Malaysia  Timur  atau sebaliknya.  Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi  dan  transportasi  dapat  dilihat  dengan adanya  satelit  Palapa  dan  Microwave  System  serta adanya  lapangan  terbang  perintis  dan  pelayaran perintis.
Dengan  adanya  proyek  tersebut  laut  dan hutan  tidak  lagi  menjadi  hambatan  yang  besar sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar jalannya. Penerapan wawasan nusantara di bidang ekonomi juga lebih dapat dijamin mengingat kekayaan alam yang ada lebih bisa dieksploitasi dan dinikmati serta pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijakan menjadikan bangsa Indonesia yang  bhineka  tunggal  ika,  sebangsa,  setanah  air, senasib  sepenanggung,  dan  berasaskan  Pancasila. Tingkat  kemajuan  yang  sama  merata  dan  seimbang terlihat  dari  tersedianya  sekolah  di  seluruh  tanah  air dan adanya universitas negeri di setiap provinsi. Pengembangan  Wawasan  Nusantara  dan Integrasi  Wilayah  adalah  upaya  untuk  memperkuat pemahaman  tentang  keragaman  geografis,  budaya, dan  sosial  di  dalam  wilayah  Nusantara  serta mempromosikan  integrasi  dan  keterhubungan  antara berbagai wilayah di Indonesia.
Pengembangan Wawasan  Nusantara dapat mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  budaya, ekonomi,  politik,  pendidikan,  dan  lingkungan.  Hal  ini melibatkan pengakuan, penghargaan, dan pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap  keragaman budaya dan nilai-nilai yang ada di wilayah Nusantara, serta  meningkatkan  kesadaran  akan  persatuan  dan kesatuan sebagai negara Indonesia. Integrasi  wilayah  berkaitan  dengan  upaya untuk  membangun  keterhubungan  dan  kerja  sama
yang erat antara berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini mencakup  pengembangan  infrastruktur,  transportasi, perdagangan,  dan  komunikasi  yang  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  interaksi  sosial  antar wilayah.

## Politik  Perbatasan  Dalam  Konteks  Wawasan Nusantara
Kebijakan  politik  untuk  mengamankan wilayah  perbatasan  belum  seperti  diharapkan,  hal  ini terbutkti banyak wilayah yang tidak dirurus oleh Jakarta sehingga  diklaim  oleh  negara  tentangga  seperti diungkapkan oleh Siswono (2005: 4) " Tahun-tahun ini kita  dirisaukan  oleh  berita  tentang  rapuhnya  batas- batas  wilayah  NKRI.  Setelah  Pulau  Pasir  di  Wilayah Timor  diakui  milik  Austsralia  dan  kita  menerimanya, Sipadan  dan  Ligitan  diputuskan  Mahkamah Internasional  menjadi  milik  Malaysia,  tapal  batas  di Kalimantan  digeser  hingga  800  meter,  pekerja pembuat  Mercusuar  di  Ambalat  diintimidasi  polisi perairan  Malaysia.  Lalu  lintas  batas  yang  bebas, nelayan-nelayan  asing  yang  mencuri  ikan  hingga merapat ke pantai-pantai Sumatra (pulau-pulau Rondo di Aceh dan Sekatung di Riau).
Semua  itu  menunjukkan  betapa  lemahnya negara kita dalam menjaga batas luar wilayah NKRI" (Kompas,  20  April  2005:  4).    Pada  tahun  2002 terpampang  di  surat  kabar  kapal  ikan  asing  yang meledak  terbakar  ditembak  oleh  kapal  perang  kita. Mengingat setiap hari ribuan kapal asing mencuri ikan di  wilayah  RI  ada  baiknya  jika  setiap  bulan  10  kapal pencuri  ikan  ditembak  meriam  kapal  patroli  AL,  agar jera.  Jikalau  yang  terjadi  penyelesaian  damai  di  laut, maka  pencurian  ikan  akan  semakin  hebat,  dan penghormatan bangsa dan negara lain akan merosot. Potensi desharmoni dengan negara tetangga adalah  masalah  perbatasan,  tentu  tidak  nyaman  jika diperbatasan  selalu  tegang.  Oleh  karena  itu  perlu penegasan  batas  wilayah  agar  saling  menghormati wilayah  masing-masing  negara.  Suasana  yang harmonis  adalah  kebutuhan  hidup  bertetanngga dengan bangsa lain.  Kondisi disepanjang perbatasan Kalimantan  dengan  kehidupan  seberang  perbatasan yang  lebih  makmur  dapat  mengurangi  kebanggaan warga di perbatasan pada negara kita. Pulau-pulau di Kepulauan Riau yang ekonominya lebih berorientasi ke Singapura dengan menerima dolar Singapura sebagai alat  pembayaran  juga  dapat  merapuhkan  rasa kebangsaan  Indonesia  pada  para  penghuni  pulau tersebut. Perekonomian di Pulau Mianggas dan Pulau Marampit  lebih  berorientasi  ke  Filipina  Selatan  akan melemahkan semangat kebangsaan warganya. Pengelolaan  wilayah  perbatasan  perlu segera ditingkatkan dengan membentuk "Kementriaan Perbatasan"  yang  mengelola  kehidupan  masyarakat perbatasan  agar  lebih  makmur  dan  mendapat
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kemudahan agar dapat mengakses ke daerah lain di wilayah  NKRI.  Wilyan  NKRI  perlu  dijaga  dengan penegasan  secara  defakto  dengan  menghadirkan penguasa local seperti lurah, camat seperti polisi dan tentara  sebagai  simbul  kedaulatan  negara.  Meskipun memiliki  ribuan  pulau  tetapi  tidak  boleh  meremehkan eksistensi salah satu pulau atau perairan yang sekecil apapun pulau atau daratan, dan bila itu wilayah NKRI perlu  dipertahankan  dengan  jiwa  dan  raga  seluruh bangsa ini.
Politik perbatasan dalam konteks Wawasan Nusantara adalah upaya untuk mengelola, memantau, dan  memperkuat  hubungan  serta  keterkaitan  antara wilayah-wilayah  perbatasan  di  Indonesia.  Ini melibatkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu- isu politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan yang  berkaitan  dengan  perbatasan  negara.  Dalam konteks  Wawasan  Nusantara,  politik  perbatasan bertujuan  untuk  memastikan  kedaulatan,  keamanan, dan  integritas  wilayah  negara  serta  mempromosikan kerja  sama  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan  di sepanjang perbatasan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan  kerja  sama  antara  negara  bagian, pemerintah  pusat,  dan  masyarakat  di  wilayah perbatasan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. Pentingnya politik perbatasan dalam konteks Wawasan Nusantara  adalah  untuk  memastikan  bahwa  wilayah perbatasan  tidak  menjadi  hambatan  bagi  integrasi nasional dan pembangunan wilayah. Melalui kebijakan yang  inklusif  dan  berkeadilan,  politik  perbatasan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  perbatasan, dan pemeliharaan keamanan serta stabilitas di wilayah tersebut.

## Kasus Ambalat
Bermula dengan lepasnya Timor Timur 1999, kemudian  kekalahan  diplomasi  kita  di  Mahkamah Internasional dengan kasus Sipadan dan Ligitan , 2002 sehingga kedua pulau tersebut menjadi miliki Malaysia. Lepasnya  kedua  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  dengan waktu reltif singkat membuat rakyat Indonesia menjadi trauma akan lepasnya blok Ambalat yang kaya minyak ke tangan Malaysia. Kontruksi bangunan teritorial kita dilihat  dari  kepentingan  nasional  begitu  rapuh  dalam beberapa tahun terakhir ini. Sengketa dua blok wilayah Malaysia  dan  Indonesia  kembali  memanas.  Masing- masing mengklaim sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama Wilayah ND6 dan ND7 dan Indonesia memberi  nama  blok  Ambalat  dan  Ambalat  Timur (Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005; 4). Menurut  Prof.  Azmi  Hasan,  ahli strategi politik Malaysia, bantahan Indonesia sudah diatisipasi bahkan  pemerintah Malaysia  sudah  menyiapkan segala bantahan  sengketa  Ambalat.  Pemerintahan
Malaysia tidak meragukan lagi kesahihan kepemilikan atas  klaim  ND6  dan  ND7 sebagai  bagian  meilikinya atas  dasar  peta pantas  benua  1979.  Malaysia melakukan bantahan  atas  konsesei  ekplorasi  minyak yang  diberikan  kepada  perusahaan  ENI  dan Unicoal yang  diberikan  oleh  Pemerintah Indonesia.  Bukan hanya  itu,  dalam tulisannya  Prof.  Azmi  membuat kalkulasi atas  kekuatan  militer  Indonesia  jika  harus berhadapan  dengan  kekuatan  militer Malaysia. Bahwa TNI tidak berada dalam keadaan optimal akibat embargo  militer  AS sejak  beberapa  tahun  yang  lalu.
Sebagai contoh  hanya  40%  Jet  tempur  yang  dimiliki TNI AU tidak dapat digunakan, karena ketiadaan suku cadang  untuk mengoperasikan  kekuatan  secara penuh.  Jet Sukoiw  yang  dimiliki  Indonesia  hanya mempunyai  kemampuam  radar,  tanpa dibantu kelengkapan persenjataan yang lebih canggih lainnya. Pendek  kata  bahwa dalam  sengketa  ini  kekuatan militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para ahli  strategi  di  Malaysia  sebagai  refrensi pemerintah  Malaysia  dalam  menentukan sikap terhadap  sengketa  di  wilayah  Ambalat (Rusman Gazali, 2005: 4).

## Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional
Dalam  usaha  mencapai  tujuan  nasional masih  banyak  yang  mempunyai  pandangan  berbeda atau persepsi berbeda. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mempunyai rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensif dan integral dalam bentuk wawasan  nusantara.  Wawasan  ini  akan  memberikan konsepsi yang sama pada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga akan menghasilkan integrasi nasional.
Secara  teoretis  integrasi  dapat  dilukiskan sebagai  pemilikan  perasaan  keterikatan  pada  suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan  yang  bergantung  secara  damai  di antara penduduk. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata bendanya integritas  berarti  utuh.  Integrasi  mempunuyai pengertian  "to  combine  (part)  into  a  whole"  atau  "to complate (something thet is imperfec or incomplete) by adding parts" dan "to bring or come into equality by the mexing  of  group  or  races".  Secara  teoritis  integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan keterkaitan  antar bagian yang menjadi satu. Oleh karena itu, pengertian integrasi  adalah  membuat  unsur  unsurnya  menjadi satu kesatuan dan utuh.
Integrasi  berarti  menggabungkan  seluruh bagian  menjadi  sebuah  keseluruhan  dan  tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga  membentuk kesatuan yang  harmonis  dalam  kesatuan  Negara  Republik
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Indonesia  (NKRI)  yang  bersemboyankan  "Bhineka Tunggal  Ika".  Integrasi  nasional  merupakan  hal  yang didambakan  yang  dapat  mengatasi  perbedaan  suku, antargolongan, ras, dan agama (SARA). Kebhinekaan ini  merupakan  aset  bangsa  Indonesia  jika  diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.
Menurut  Sartono  Kartodirdjo,  integrasi nasional  berawal  dari  integrase  teritorial  dan merupakan  integrasi  geopolitik  yang  dibentuk  oleh transportasi,  navigasi,  dan  perdagangan,  sehingga tercipta  komunikasi  ekonomi,  sosial,  politik,  kultural yang semakin luas dan intensif. Pada masa prasejarah telah  terbentuk  jaringan  navigasi  yang  kemudian berkembang  dan  sampai  puncaknya  pada  masa Sriwijaya dan Majapahit serta yang pada zaman Hindia Belanda  diintesifkan  melalui  ekspedisi  militer.  Pada masa  NKRI  diperkokoh  dengan  adanya  sistem administrasi  yang  sentralistik  melalui  sistem  idukasi, militer, dan komunikasi (Sartono Kartodirdjo, 1993: 85). Menurut  Drake  integrasi  nasional  adalah suatu  konsep  yang  multidimensional,  kompleks,  dan dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi nasional antara lain sebagai berikut. Pertama, pengalaman  historis  yang  tampil  sebagai  kekuasaan yang kohesif, berawal dari penderitaan  yang  menjadi  bagian  warisan  bersama sebuah negara. Kedua, atribut sosio-kultural bersama seperti  bahasa,  bendera,  bangsa  yang  membedakan dengan  bangsa  lain  dan  yang  memungkinkan  WNI memiliki  rasa  persatuan.  Ketiga,  interaksi  berbagai pihak  di  dalam  negara  kebangsaan  dan  adanya interdependensi  ekonomi  regional  (Filip  Litay,  1997; 10). Masyarakat Indonesia sangat heterogin dan pluralistis. Oleh  karena  itu, bagi  integrasi  sosial  budaya  unsur- unsurnya memerlukan  nilai-nilai  sebagai  orientasi tujuan  kolektif  bagi  interaksi  antarunsur. Dalam hubungan  ini  ideologi  bangsa,  nilai nasionalisme, kebudayaan  nasional mempunyai  fungsi  strategis. Nilai-nilai  yang terkandung  di  dalamnya  dapat menggantikan nilai-nilai tradisonal dan primodial yang tidak relevan  dengan  masyarakat  baru.  Dengan demikian nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan integrase nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak  kapitalisme  dan  globalisasi serta dapat  mengatasi  segala  hambatan  ikatan primordial. Apabila  dipikirkan  antara  integrase dan nasionalisme  saling  terkait.  Integrasi memberi sumbangan terhadap nasionalisme dan nasionalisme mendukung  integrase nasional.  Oleh  karena  itu, integrasi nasional harus terus dibina dan diperkuat dari waktu ke waktu. Kelalaian  terhadap  pembinaan  integrase  dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Sebagai contoh,  keinginan  berpisah  dari  NKRI  oleh  sebagian masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku karena selama
puluhan tahun mereka hanya sebagai objek dan bukan subjek.  Mereka  hanya  mendapat  janji-janji kesejahteraan  tanpa  bukti  dan  menentang ketidakadilan  di  segala  bidang.  Oleh  karena  itu, diharapkan pemerintah pusat dapat mengakomodasikan setiap isu yang timbul di daerah. Integrasi  nasional  biasanya  dikaitkan  dengan pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan agar pembangunan nasional tidak  terkendala.  Dalam  hal  ini  kata-kata  kunci  yang harus diperhatikan adalah mempertahankan masyarakat  dalam  keadaan  harmonis  dan  saling membantu  atau  dalam  koridor  lintas  SARA.  Integrasi mengingatkan  adanya  kekuatan  yang  menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan  integrase  yang  tangguh  yang  tercermin  dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, cita-cita nasionalisme dapat terwujud. Dalam integrasi nasional  masyarakat  termotivasi  untuk  loyal  kepada negara dan bangsa. Dalam integrase terkandung cita- cita untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui pembangunan  integral.  Integrasi  nasional  yang  solid akan  memperlancar  pembangunan  nasional  dan pembangunan  yang  berhasil  akan  memberikan dampak positip  terhadap negara dan bangsa sebagai perwujudan  nasionalisme.  Dengan  berhasilnya pembangunan  sebagai  wujud  nasionalisme,  konflik- konflik  yang  mengarah  kepada  perpecahan  atau disintegrasi  dapat  diatasi  karena  integrasi  nasional memerlukan  kesadaran  untuk  hidup  bersama  dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Negara dan bangsa  sebagai  institusi  yang  diakui,  didukung,  dan dibela oleh rakyat diharapkan mampu mengakomodasikan  seluruh  kepentingan  masyarakat dan memperjuangkan nasip seluruh warga bangsa. Dalam  mengatasi  isu-isu  disintegrasi, pemerintah perlu melegalkan tuntutan mereka sejauh masih  dalam  koridor  NKRI.  Seluruh  warga  bangsa perlu  berempati  pada  masyarakat  Papua,  Aceh,  dan Maluku.  Perlu  dimengerti  bahwa  masyarakat  Papua adalah Indonesia yang di dalamnya terdiri dari  banyak  etnis,  sebab  tanpa  Aceh  dan  Papua Indonesia  bukan  "Indonesia  Raya"  lagi.  Dengan menaruh  rasa  empati  kepada  mereka,  serta  disertai tindakan  nyata  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, masyarakat  yang  menginginkan  untuk  berpisah tersebut  dapat  menyadari  bahwa  mereka  dan  "kita" adalah satu untuk mewujudkan kepentingan bersama, kemakmuran bersama, rasa keadilan bersama, dalam wadah  NKRI.  Namun  bila  isu-isu  tidak  pernah ditanggapi  dan  justru  dengan  pendekatan  keamanan (militer),  hal  ini  akan  menimbulkan  kesulitan  di  masa yang  akan  datang.  Tututan  yang  wajar  perlu diakomodasikan sehingga mungkin dapat meredakan keinginan  berpisah  dari  NKRI.  Perlu  dicatat  bahwa pemerintah  RI  harus  meningkatkan  kesejahteraan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
seluruh warga bangsa karena hal ini merupakan kunci terciptanya  integrase  nasional  demi  terwujudnya  cia- cita nasionalisme. Dalam usaha mencapai tujuan nasional, masih  banyak  yang  memiliki  pandangan  berbeda. Sebagai  contoh  hasil  penelitian  dari  Susanto,  A.,  & Prasetyo,  B.  (2019),  bahwa  implementasi  wawasan nusantara berkontribusi pada peningkatan kerja sama antarwilayah di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan hasil  penelitian  Siregar,  R.  Y.,  &  Fitriani,  A.  (2020), bahwa  integrasi  nasional  memiliki  pengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengurangan kesenjangan  antarwilayah  di  Indonesia.  Untuk  itu pemerintah  telah  merumuskan  pandangan  nasional yang komperhensif dan integral yang dikenal dengan wawasan  nusantara.  Wawasan  ini  akan  memberikan konsepsi yang sama kepada peserta didik tentang visi ke  depan  bangsa  Indonesia  untuk  menciptakan kesatuan dan persatuan secara utuh, sehingga dapat mewujudkan  integrase  nasional.  Adanya  nilai-nilai nasionalisme,  khususnya  nilai  kesatuan,  sangat mendukung  terwujudnya  integrasi  nasional.  Dengan demikian nilai-nilai wawasan nusantara, kususnya nilai kesatuan, yaitu kesatuan IPOLEKSOSBUD-HANKAM sangat mendukung adanya integrase nasional.

## PENUTUP
Wawasan  Nusantara  memiliki  peranan penting  untuk  mewujudkan  persepsi  yang  sama  bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan freksi-freksi antar kelompok dalam  konteks  sosologis,  politis  serta  demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat  yang  dinamis  dan  kreatif,  sinergis,  untuk saling  menyesuaikan  menuju  integrasi.  Suatu pantangan  yang  harus  dihindari  adalah  perbuatan, tindakan  yang  melanggar  norma-norma  etika,  moral, nilai  agama  atau  tindakan  anarkis  menuju  ke  arah disintegrasi  bangsa.  Namun  demikian  wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama  perlu  dimengerti,  dipahami  di  sosialisasikan bahwa  Nusantara  sebagai  kesatuan    kewilayahan, kesatuan  IPOLEKSOSBUD-HANKAM  tidak  dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif.
Dengan  persepsi  yang  sama  diharapkan dapat  membawa  bangsa  menuju  kesepahaman  dan kesehatian  dalam  mewujudkan  cita-cita  nasional. Suatu  persepsi  atau  pandangan  yang  berbeda-beda dalam  mencapai  tujuan  bersama  akan  merugikan kesatuan,  kebersamaan  dan  keserasian  sehingga menimbulkan  gejolak  sosial  yang  dapat  merugikan bangsa  keseluruhan  sehingga  dapat  menimbulkan disintegrasi bangsa.
Perilaku korupsi, mementingkan diri sendiri, tidak  bertanggung  jawab,  tidak  sungguh-sungguh dalam  menjalankan  tugas  akan  mengakibatkan perilaku bunuh diri bersama-sama. Negara yang tidak bisa  menyamakan  persepsi  atau  pandangan  yang sama akan minimbulkan konflik yang berlarut-larut sehingga menghasilakan bangsa yang gagal.
Pembinaan  dan  sosialisasi  Wawasan Nusantara sangat penting bagi negara bangsa karena dapat menghasilkan Ketahanan Nasional. Daya tahan yang  kuat  bagi  sauatu  bangsa  dan  kerja  sama  yang sinergis  antar  bidang  (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang  diusahakan  terus  menurus  dapat  menghasilkan integrasi nasional yang utuh menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sumardiman, dkk. 1982. Wawasan Nusantara, Jakarta: Yayasan Harapan Nusantara.
Banks, J. A. (2015). Cultural Diversity and Education Breuilly,  J.  (2016).  Nationalism:  A  Very  Short  Introduction.
Oxford University Press.
Brubaker, R. (2019). Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge University Press.
Chaidir Basrie, 2002. Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
Dimyati, M. 1972. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Penerbit Bharat Karya Aksara.
Dirjendikti Depdiknas 2002. Konsepsi Wawasan Nusantara Rumusan Setjen Wanhankamnas, Jakarta:.
Ermaya Suradinata, dkk. 2001. Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Jakarta:Paradigma Cipta Tatrigama.
Filip Litay. 1997. Integrasi Nasional. Jakarta.
Hasyim Djalal. 2000. Masa Depan Indonesia  Sebagai Negara Kesatuan Ditinjau Dari Segi Hukum Latu dan Kelautan. Tanpa Kota Penerbit dan Penerbit.
Hadiwinata,  B.  S.  (2016).  Wawasan  Nusantara:  Sebuah Pemikiran  untuk  Memperkuat  Integrasi  Bangsa Indonesia
John Piaris. 1988. Strategi Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
Komaruddin, A. (2018). Wawasan Nusantara dan Identitas Bangsa Lemhanas. 1995. Wawasan Nusantara. Jakarta: Penerbit Ismujati.
Munanjat Danusaputro, S.t. 1983.Wawasan Dalam Hukum Laut PBB. Bandung: Penerbit Alumni.
-------- .1982. Indrajaya Seroja Dharma Mahasi Indonesia Raya Dalam Jelang Silang Dunia, Jakarta: Penerbit Binacipta.
Nursal,  A.  (2020).  Wawasan  Nusantara:  Dari  Visi  Bangsa hingga Tantangan Pembangunan di Era Global
Sartono Kartodirdjo. 1993. Integrasi Nasional,: Yogyakarta,
UGM.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Siregar,  R.,  Wahyudi,  S.,  &  Wijaya,  R.  (2019). Pengembangan  Wawasan  Nusantara  di  Era Transformasi Pembangunan Nasional Sobana, An. 2002. Wawasan Nusantara. Jakarta: Dikti Depdiknas.
Sudibyo, A., & Azra, A. (2018). Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Wawasan Nusantara dalam Kurikulum 2013 Soesastro, H., & Arifin, B. (2015). Wawasan Nusantara and Indonesian Leadership in Global Governance Situ Gintung, H., Yusoff, Y., & Ahmed, S. (2017). The Concept of  Wawasan  Nusantara  in  the  Context  of  Indonesian Marine Resource Management Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Suwarsono, 1981. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Penerbit Hakcipta.
----------. tanpa kota Penerbit. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia UU No. 5 Tahun 1983. Tentang Zona Ekonomi.
United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Human Development Report United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Gender Inequality Index United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Human Development Report
Wardhana, W. (2019). Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional World Bank. (2019). World Development Report: The Changing Nature of Work Wibowo, A., Ramdhani, M. A., & Darmaningtyas, D. P. (2018).
Wawasan Nusantara dalam Pendidikan Sejarah untuk Penguatan Identitas Nasional

## Berita Koran
Kompas, 20 April 2005. Kompas, 18 Mei 2009. Revrisond Baswir, KR, 17 Mei 2009. Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005 Siswono 2005: 4 Suharto, KR, 25 Mei 2009 Sutjipto Raharjo, Kompas, 18 Mei 2009
Berita TV dan Vedio Metro TV Mei 2009. Metro TV 20 Mei 2009. Prabowo berkampanye untuk menjadi Calon Presiden Amin Rais, Juni 2008. "Slamatkan Indonesia"