## Kewenangan pembatalan peraturan daerah

## Oleh : Dadang Gandhi, SH.,MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: dadanggandhi@yahoo.co.id

## Abstrak
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor 87  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.
Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  ini  mengatur  antara  lain Tentang  Prosedur  Keberatan  terkait  dengan  pembatalan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan  adanya  dua  peraturan  tersebut,  telah  menimbulkan  kebingungan  bagi pemerintah  daerah  untuk  memilih  dalam  mengajukan  permohonan  keberatan  apabila peraturan  daerahnya  dibatalkan  oleh  pemerintah  pusat,  dan  sekaligus  memberikan gambaran  bahwa  pada  waktu  pembentukan  kedua  peraturan  tersebut  tidak  dilakukan langkah harmonisasi.

## Kata Kunci : Pembatalan, Peraturan Peraturan Daerah
Menurut  sistem  hukum  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 sebelum  di  amandemen,  pengaturan  tentang  hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatur secara khusus.
Dalam  memorandum  DPR-GR  Tanggal  9  Juni  1966  telah  ditetapkan  Ketetapan  MPRS Nomor  XX/MPRS/1966  tentang  Memorandum  DPR-GR  mengenai  Sumber  Tertib  Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Dalam TAP MPRS tersebut diatur tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.
Hierarki  diatas  menunjukkan  tingkatan  masing-masing  bentuk  yang  bersangkutan, dimana  yang  dimaksud  lebih  dahulu  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada bentuk-bentuk dibawahnya.
Disamping  itu  hierarki  diatas  mengandung  konsekuensi  hukum,  yaitu  peraturan  yang tingkatannya  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  materi  yang  dimuat  dalam peraturan  yang  bentuknya  lebih  tinggi,  terlepas  dari  soal  siapakah  yang  berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan, serta bagaimana nanti konsekuensi apabila materi suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. 1
Dalam  perkembangan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  jenis-jenis  peraturan perundang-undangan  yang  diatur  dalam  TAP  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  masih  belum dapat  menyelesaikan  persoalan  dalam  bidang  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  dapat ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan lain diluar TAP MPRS tersebut seperti keputusan menteri, peraturan daerah,  dan keputusan kepala daerah, disamping itu  kata  “dan lain-lainnya”  dapat  menimbulkan  berbagai  penafsiran  seperti  apakah  layak  “instruksi” termasuk peraturan perundang-undangan.
Dalam TAP MPRS ini Peraturan Daerah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sepanjang kekuasaan sentralistis orde baru tidak pernah menjelma sebagai produk hukum  yang  memiliki  pengaruh  pada  produk  hukum  pemerintah  pusat,  padahal  peraturan daerah juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dan tidak selalu merupakan peraturan pelaksanaan saja.
Berdasarkan  hal  tersebut,  disamping  munculnya  kebutuhan  untuk  mewadahi perkembangan  otonomi  daerah,  maka  melalui  sidang  tahunan  MPR-RI  Tahun  2000  telah
1 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 38.
ditetapkan  TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-undangan,  dengan  mencabut  TAP  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966. Dengan TAP MPR yang baru ini, maka peraturan daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum  dan  masuk  kedalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  dan  sekaligus menegaskan  bahwa  peraturan  daerah  merupakan  peraturan  untuk  melaksanakan  aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi dari daerah yang bersangkutan. 2
Sedangkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  menegaskan  bahwa  daerah  propinsi,  daerah  kabupaten,  dan  daerah kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, artinya  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  kabupaten/kota,  daerah  propinsi  tidak membawahkan daerah kabupaten dan daerah kota, tetapi hanya bersifat koordinasi atau kerja sama.
Dengan ketentuan ini, maka daerah propinsi tidak memiliki kewenangan secara vertikal kepada daerah kabupaten/kota dan hanya koordinasi yang sifatnya tidak mengikat.
Walaupun  begitu,  undang-undang  ini  memberikan  perubahan  yang  baik  terhadap peraturan daerah, peraturan daerah berubah menjadi produk hukum yang mendapat perhatian khusus  pemerintah  pusat.  Sebagai  instrument  penggerak  otonomi  daerah,  peraturan  daerah menggeliat  dalam  menampung  hampir  semua  aspirasi  masyarakat  yang  hampir  tersumbat dalam  masa  pemerintahan  orde  baru.  Tetapi  walaupun  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  telah  membuat  batasan  bahwa  peraturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  tetapi  dalam  pelaksanaannya  banyak ditemukan  peraturan  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi. 3
Sementara  dalam  Pasal  3  ayat  (4)  TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000,  bahwa  peraturan daerah  merupakan  produk  untuk  melaksanakan  aturan  hukum  diatasnya  atau  aturan  hukum yang  lebih  tinggi.  Dengan  posisi  demikian  peraturan  daerah  terikat  dengan  logika  hierarki yaitu  ketentuan  hukum  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  yang lebih  tinggi,  namun  dalam  ketentuan  yang  sama  dinyatakan  bahwa  pembentukan  peraturan daerah  dilakukan  dalam  rangka  menampung  kondisi  khusus  daerah  yang  bersangkutan, dengan  penegasan  tersebut  maka  pemerintah  kabupaten/kota  menganggap  gubernur  bukan atasan langsung bupati/walikota, kalau pemerintah kabupaten/kota akan melakukan hubungan dengan pemerintah pusat tidak perlu koordinasi dengan gubernur.
2 Ibid. hlm. 46.
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan hal tersebut terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang  sama  tetapi  tidak  harmonis,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  dalam pelaksanaannya.
Dengan  ditemukannya  berbagai  kelemahan  pada  kedua  peraturan  perundang-undangan tersebut,  maka  TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000  dicabut, 4 sebagai  gantinya  ditetapkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dicabut juga, sebagai gantinya ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dengan kedua undang-undang yang baru tersebut diharapkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan peraturan  daerah  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  dalam pelaksanaannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  masih  ditemukan  adanya kelemahan,  diantaranya  dalam  Pasal  7  ayat  (4),  menentukan  “Jenis  Peraturan  Perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi,  ini  memberi  arti  jika  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  tidak atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, maka dapat ditafsirkan bahwa peraturan yang demikian itu tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 5
Dengan  beberapa  kelemahan  yang  ditemukan,  maka  undang-undang  tersebut  dicabut, sebagai  gantinya  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  sampai  saat  ini  masih  berlaku,  dengan  peraturan pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 145) menegaskan  dengan  terikatnya  peraturan  daerah  dalam  logika  hierarkis,  maka  apabila peraturan  daerah  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  presiden  dapat  membatalkan  peraturan daerah melalui peraturan presiden. Kepala daerah dapat mengajukan keberatan atas terbitnya peraturan  presiden  tersebut  kepada  Mahkamah  Agung,  apabila  Mahkamah  Agung mengabulkan keberatan sebagian atau seluruhnya, maka Peraturan Presiden tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6
4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000.
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya  karena  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan,  ketata negaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan  daerah,  maka  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 dicabut dan sebagai  gantinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan peraturan pelaksanaannya diatur antara lain dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  Tahun  1945),  dan pengaturan  tentang  otonomi  daerah  dan  pengaturan  peraturan  daerah  diatur  dalam  Pasal  18 ayat (5) dan ayat (6). 7
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  bahwa  peraturan  daerah berisikan  materi  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  pembantuan  serta menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Apabila  kita  mencermati,  bahwa  substansi  penyelenggaraan otonomi  daerah  dalam  menampung  kondisi  khusus  daerah  terasa  lebih  menonjol dibandingkan  dengan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  apalagi dalam  Pasal  18  ayat  (6)  UUDNRI  Tahun  1945  ditegaskan  bahwa  peraturan  daerah  sebagai hak pemerintahan daerah, selanjutnya ditegaskan lagi dalam ayat (5)nya bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 8
Konsekuensi  dari  kewenangan  tersebut,  pemerintah  daerah  memiliki  kebebasan  dalam menyusun  peraturan  daerah  tersebut  dengan  alasan  bahwa  substansi  yang  diaturnya merupakan  kewenangan  penuh  sebagai  hak  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan bersandar pada Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6).
Konsekuensi  dari  kewenangan  atribusi  tersebut  nampak  bahwa  hampir  setiap kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tidak selalu berpedoman kepada undang- undang, tetapi cenderung pada UUDNRI Tahun 1945.
Sedangkan  pemerintah  pusat  dalam  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap peraturan  daerah  propinsi  dan  kabupaten/kota  selalu  berpatokan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU Nomor  12  Tahun  2011,  artinya  peraturan  daerah  merupakan  jenis  peraturan  perundang- undangan  yang dalam hierarkinya ditempatkan sebagai peraturan perundang-undangan  yang paling  rendah  dan  dalam  pembentukannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sedangkan  pemerintah  daerah  dalam  membentuk  peraturan  daerah  substansi  yang diaturnya sebagian besar mengatur yang bersifat khusus di daerahnya, sedangkan sifat khusus antara daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama.
Disinilah  salah  satu  letak  permasalahannya  bahwa  sebagian  besar  substansi  peraturan daerah  menghadapi  berbagai  permasalahan  sehingga  tidak  sedikit  peraturan  daerah  telah dibatalkan  oleh  pemerintah  pusat.  Sebelum  melangkah  lebih  jauh,  kita  lihat  dahulu  bahwa sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan masih dalam bentuk rancangan, sebetulnya pemerintah  daerah  diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  melakukan  konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Tetapi persoalannya  tidak sampai disitu  saja, sebab  pengaturan substansi  dari peraturan daerah  yang  akan  disusun  sesuai  kebutuhan  daerah  tersebut  bukan  merupakan  fungsi kementerian  dalam  negeri  secara  keseluruhan,  tetapi  merupakan  substansi  dari kementerian/lembaga  lainnya  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  yang  ditanganinya. Sehingga  Kementerian  Dalam  Negeri  harus  melakukan  koordinasi  dengan  kementerian lainnya,  misalnya  ketika  Kementerian  Dalam  Negeri  sedang  menerima  konsultasi  suatu rancangan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  bidang  pendidikan,  Kementerian  Dalam  Negeri berkoordinasi  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan,  jika  evaluasi  melibatkan kementerian  lain  seharusnya  ketika  pemerintah  daerah  melakukan  konsultasi,  kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan.
Tetapi  berdasarkan  pengalaman  penulis  hal  ini  tidak  pernah  dilakukan,  mungkin  saja Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menganggap koordinasi  tidak  perlu  dilakukan  dan  Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah  telah  cukup memahami seluruh substansi fungsi pemerintahan bidang lainnya, tetapi dalam kenyataannya ribuan peraturan daerah sejak berlakunya otonomi daerah telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Persoalan  lainnya  mungkin  saja  terjadi  yaitu  pemerintah  daerah  sangat  kesulitan  dalam membentuk  peraturan  daerah  dengan  alasan  pemahaman  tentang  persoalan  pengelolaan urusan pemerintahan di pusat tidak dilakukan dalam satu tangan, sehingga pemerintah daerah dihadapkan dalam situasi dilematis dalam penyusunan substansi peraturan daerah.
Diluar permasalahan tersebut diatas, juga dapat kita pelajari terkait peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat, yaitu:
1. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011;
2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  tentang  Produk  Hukum  Daerah  sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 9
Kedua  peraturan  tersebut  antara  lain  mengatur  tentang  keberatan  terhadap  pembatalan peraturan daerah. Menurut Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, menentukan hal-hal sebagai berikut:
1. Apabila  peraturan  daerah  propinsi  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  maka  peraturan  daerah  tersebut dibatalkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. Apabila  peraturan  daerah  kabupaten/kota  bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  maka  peraturan  daerah tersebut dibatalkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur;
3. Apabila  pemerintah  daerah  propinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  keberatan  atas pembatalan  Peraturan  Daerah  tersebut,  maka  pemerintah  daerah  propinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Mahkamah Agung;
4. Apabila  keberatan  atas  pembatalan  peraturan  daerah  propinsi  dan  peraturan  daerah kabupaten/kota dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka keputusan atas pembatalan peraturan daerah yang dimaksud menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015,  menentukan  hal-hal sebagai berikut:
1. Apabila  peraturan  daerah  propinsi  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suatu keputusan (Pasal 132 ayat 4);
2. Apabila  pemerintah  daerah  propinsi  tidak  menerima  pembatalan  peraturan  daerah tersebut, maka gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan kepada presiden melalui  Menteri  Sekertaris  Negara  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak keputusan pembatalan perda provinsi diterima (pasal 136);
3. Apabila  peraturan  daerah  kabupaten/kota  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dibatalkan oleh Gubernur dengan suatu keputusan (pasal 145 ayat 4);
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
4. Apabila Gubernur sebagai  wakil pemerintah pusat tidak memiliki  kemampuan untuk membatalkan  perda  kabupaten/kota  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan,  Menteri Dalam Negeri  melalui  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah  membatalkan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota (pasal 148);
5. Apabila  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak  menerima  pembatalan  peraturan daerah  tersebut,  maka  bupati/walikota  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah  paling  lambat  14  (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota diterima (pasal 152 ayat 1); 11
Kalau  mencermati  dua  peraturan  tersebut,  maka  terdapat  dua  ketentuan  yang  memiliki dua substansi yang tidak harmonis, sehingga pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah  kabupaten/kota  sedang  menghadapi  masalah  dualisme  terkait  dalam  memilih  untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap peraturan daerah. Dengan adanya dua pilihan untuk mengajukan usul  keberatan atas pembatalan peraturan daerah dan apabila dua-duanya diambil,  maka  permasalahan  akan  timbul  apabila  hasil  dari  Mahkamah  Agung  dan pemerintah pusat itu berbeda satu sama lain.
Kalau  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014,  memang  pembatalan  perda provinsi  dan  perda  kabupaten/kota  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Menteri Dalam  Negeri,  tetapi  keputusan  menteri  tersebut  tidak  otomatis  memiliki  kekuatan  hukum mengikat atas pembatalan tersebut.
Gubernur  dan  Bupati/Walikota  dapat  mengajukan  permohonan  keberatan  atas pembatalan perda tersebut kepada Mahkamah Agung.
Menurut penulis mekanisme pembatalan maupun mekanisme keberatan atas pembatalan perda tersebut lebih seimbang, disini terdata unsure check and balances dalam menilai suatu keputusan  atas  pembatalan  suatu  perda,  artinya  apabila  Mahkamah  Agung  menetapkan putusan  menerima  permohonan  keberatan  atas  pembatalan  perda  tersebut,  maka  keputusan Menteri  Dalam  Negeri  atas  pembatalan  perda  tersebut  menjadi  batal  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat, atau sebaliknya apabila Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan  atas  pembatalan  perda  tersebut,  maka  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga perda tersebut harus dicabut.
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.
Sedangkan kalau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat mudah ditebak, sehingga objektifitas penilaian  hasil  keberatan  mudah  dapat  dipersoalkan.  Terhadap  pembatalan  perda  provinsi dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Menteri  Dalam  Negeri,  tetapi  keputusan menteri tersebut   tidak otimatis memiliki kekuatan mengikat atas pembatalan tersebut.
Gubernur  dapat  mengajukan  permohonan  keberatan  atas  pembatalan  perda  provinsi tersebut kepada Presiden  melalui Menteri Sekretaris Negara. Disini  Presiden  dibebani tugas baru  dalam  urusan  pengujian  keberatan  atas  pembatalan  perda  provinsi  yang  ditetapkan dengan  keputusan  menteri  dalam  negeri,  padahal  Presiden  yang  sehari-hari  sudah  dibebani untuk urusan dalam dan luat negeri, akan terbebani lagi dengan tugas yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Presiden.
Sedangkan terhadap perda kabupaten/kota, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkannya,  kecuali  apabila  Gubernur  tidak  mampu  untuk  membatalkannya,  maka pembatalan  akan  ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Terhadap  pembatalan  tersebut,  Bupati/Walikota  dapat  mengajukan  permohonan keberatan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah. Terhadap  keputusan  tersebut  mudah  ditebak  terhadap  objektivitasnya  sehingga  hasilnya mudah  dapat  dipersoalkan,  artinya  Menteri  Dalam  Negeri  dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal Otonomi  Daerah  akan  sulit  mengabulkan  permohonan  keberatan  atas  pembatalan  perda kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh  Bupati/Walikota,  karena  rekomendasi  atas  pembatalan perda  itu  sendiri  dilakukan  oleh  para  ahli/pakar  yang  sama  dan  pada  saat  Bupati/Walikota melakukan  permohonan  keberatan  atas  perda  tersebut  akan  dilakukan  oleh  para  ahli/pakar yang  sama  juga,  disamping  itu  tim  tersebut  dalam  memberikan  rekomendasi  sudah  melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otonomi Daerah.
Jadi  peluang  untuk  dikabulkan  permohonan  atas  pembatalan  perda  kabupaten/kota mudah  ditebak,  dan  belum  tentu  objektiv  dibandingkan  kalau  permohonan  keberatan  atas pembatalan perda tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.
Jadi  kesimpulannya  dengan  adanya  dua  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat  terkait  dengan  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah  maupun kewenangan  untuk  mengajukan  keberatan  atas  pembatalan  peraturan  daerah,  telah menimbulkan  kesulitan  bagi  pemerintah  daerah  propinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota dalam menentukan pilihan untuk mengajukan keberatan terhadap peraturan daerah yang telah dibatalkan.Semoga  masalah  kewenangan  pembatalah  peraturan  daerah  kedepan  akan  lebih
sempurna  lagi  dan  tidak  terjadi  lagi  pengaturan  substansi  yang  tidak  harmonis  yang menyebabkan kebingungan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ni’Matul  Huda,  “Hukum  Tata  Negara  Indonesia,”  (Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2012).

## Peraturan Perundang-Undangan
UUDNRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen
TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Tertib  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah