## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 01, Januari 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## IMPLEMENTASI PELAYANAN BRIMOB TERHADAP MASYARAKAT
Bambang Budi Leksono a,1 a Brimob Simongan, Indonesia 1 budileksonobambang@gmail.com; *email korespodensi: budileksonobambang@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien  dapat  meningkatkan  kesejahteraan,  kepuasan,  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah 1 .  Oleh  karena  itu,  pemerintah  terus  berupaya  untuk  melakukan  reformasi  dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui konsep e-government.
E-government  adalah  pemanfaatan  kemajuan  korespondensi,  seperti  PC  dan  Web,  untuk menawarkan jenis bantuan publik kepada masyarakat umum dan pertemuan yang berbeda di suatu  negara  atau  distrik.  E-government  menawarkan  pintu  baru  yang  terbuka  untuk  akses langsung dan sederhana oleh penduduk ke pemerintah dan untuk pengaturan organisasi yang didukung  pembayar  pajak  secara  langsung  kepada  penduduk.  E-government  menggabungkan asosiasi terkomputerisasi antara pemerintah dan penduduk (G2C), antara pemerintah dan unit pemerintah lainnya (G2G), antara pemerintah dan perwakilan (G2E), dan antara pemerintah dan organisasi  (G2B).  Model  penghubung  e-government  dapat  dipartisi  ke  dalam  beberapa klasifikasi, misalnya:
1 Anggita Doramia Lumbanraja, ‘Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E -Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi’, Administrative Law and Governance Journal , 3.2 (2020), pp. 220 – 31,
doi:10.14710/alj.v3i2.220-231.
I N F O R M A S I A R T I K E L

## AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-02-24
Diterima 2024-06-18 Dipublikasikan 2024-07-04 This  article  discusses  the  concept,  principle,  and  basic  principles  of public service based on e-government, as well as the implementation of public  service  based  on  e-government  by  Brimob  Polri  as  a  public service unit that is responsible for security and public order. This article uses  a  normative  legal  research  method  with  a  specific  approach, namely  content  analysis,  comparative  analysis,  and  normative analysis.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data,  namely primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. The results of the study show that Brimob Polri has made various efforts to reform and innovate in order to improve the quality, effectiveness, and efficiency of public service based on e-government, but there are still some  problems  that  hinder  the  implementation  process  of  public service.  This  article  provides  recommendations  and  suggestions  for improving  and  enhancing  public  service  based  on  e-government  by Brimob  Polri,  as  well  as  contributing  to  the  development  of  science, especially  legal  science,  and  benefits  for  the  government,  especially Brimob Polri, and the community.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci Pelayanan Publik; E-Government; Brimob Polri; Reformasi; Inovasi
10.56444/malrev.v5i01.4803

## D
1. G2C: Hubungan ini menggabungkan korespondensi antara penduduk dan semua tingkat pemerintahan (sipil, umum, publik, dan global), bekerja dengan kontribusi publik dalam administrasi  dengan  memanfaatkan  inovasi  data  dan  korespondensi  (TIK)  (seperti  PC dan situs) dan rekayasa ulang proses bisnis (BPR).
2. G2G: Interaksi ini meliputi komunikasi antara unit-unit pemerintah, baik di tingkat yang sama maupun berbeda, untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi data dan informasi.
3. G2E:  Interaksi  ini  meliputi  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  karyawan,  untuk meningkatkan  efisiensi,  produktivitas,  dan  kesejahteraan  karyawan,  serta  untuk memberikan  fasilitas  dan  layanan  internal,  seperti  penggajian,  pelatihan,  dan administrasi.
4. G2B:  Interaksi  ini  meliputi  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  bisnis,  untuk meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kemudahan  dalam  berbagai  transaksi, seperti perizinan, perpajakan, pengadaan, dan regulasi.
E-government  terbukti  mampu  menjadi  katalisator  bagi  upaya-upaya  peningkatan  performa fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat yang merupakan manifestasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian  Kinerja  Unit  Pelayanan  Publik  yaitu  terpenuhinya  asas-asas  pelayanan  publik,  juga manifestasi  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik. 2 Asas-asas pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofesionalan,  partisipatif,  tidak  diskriminatif, keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan waktu,  serta  kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Dengan  menerapkan  asas-asas tersebut, e-government dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, seperti: 3
1. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  layanan  publik  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan harapan masyarakat, serta mengurangi biaya, waktu, dan prosedur yang berbelit-belit.
2. Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  pengelolaan  anggaran, kebijakan, dan program, serta mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Meningkatkan  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan  koordinasi  dan  integrasi  antara  unit-unit  pemerintah,  baik  secara  vertikal maupun  horizontal,  serta  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta  dan  masyarakat  sipil, untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Meningkatkan  inovasi  dan  kreativitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dan daerah.
Salah satu unit bantuan publik yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  (Kamtibmas)  adalah  Korps  Brigade  Mobil  (Brimob).  Brimob  adalah  komponen pelaksana  tugas  pokok  Polri  di  bidang  satuan  kendaraan  di  tingkat  komando  pusat  Polri  dan berada di bawah perlindungan Kapolri sesuai Perkap No. 21/2010. Sementara itu, pelaksanaan Brimob sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Wakapolri. Komponen inisiatif di Brimob dipegang oleh  Kakorbrimob  yang  bertanggung  jawab  untuk  membina,  mengawasi,  dan  mengendalikan unit-unit hirarki Brimob. Brimob dipercayakan untuk mendorong dan memandu kekuatan untuk
2 Andi Fitri Rahmadany, ‘Implementasi Pelayanan Publik berbasis Electronic Government dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , 13.1 (2021), pp. 118 – 25, doi:10.33701/jiapd.v13i1.2042.
3 Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, and Andi Yusuf Katili, ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI E -GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9.2 (2022), pp. 254 – 63, doi:10.37606/publik.v9i2.338.
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
menangani  pengaruh  yang  mengganggu  keamanan  publik  yang  terfokus  pada  energi,  seperti pembangunan  yang  dilengkapi  dengan  revolusioner,  demonstrasi  intimidasi  ilegal,  dan pertunjukan anarkis. Selain itu, Brimob juga dipercayakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada  di  dalam  lingkup  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  menjaga  keamanan  dalam negeri.  Selain  itu,  Brimob  memikul  tanggung  jawab  yang  signifikan  untuk  mencapai  kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif. 4
Sebagai  unit  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Brimob  memiliki  kemampuan  untuk mengambil peran dalam meningkatkan keamanan dalam negeri dan menyelamatkan masyarakat secara  keseluruhan.  Kemampuan  ini  ditegakkan  oleh  kapasitas  khusus  yang  digerakkan  oleh individu-individu Brimob, khususnya dengan mengarahkan persiapan aktual dan menumbuhkan inisiatif.  Selain  itu,  Brimob  juga  berperan  sebagai  penegak  hukum,  pengayom,  dan  pelayan masyarakat dalam berbagai situasi, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Brimob menjadi aparat negara yang berada di garis terdepan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga harus  memiliki  integritas,  profesionalisme,  dan  demokratisasi  yang  tinggi.  Brimob  juga  harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakannya, sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 .
Namun,  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Brimob  seringkali  menghadapi  berbagai  tantangan  dan masalah  yang  menguji  profesionalisme  dan  kredibilitasnya.  Beberapa  masalah  yang  kerap muncul  adalah  adanya  tindak  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  anggota Brimob,  baik  terhadap  masyarakat  maupun  sesama  aparat.  Selain  itu,  ada  juga  masalah koordinasi  dan  komunikasi  antara  Brimob  dengan  unit-unit  Polri  lainnya,  terutama  dalam penanganan kasus-kasus kriminalitas, terorisme, dan konflik sosial. Masalah-masalah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi citra dan reputasi Brimob sebagai unit pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 6
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi  pelayanan  Brimob  terhadap  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  Brimob  melaksanakan  pelayanan  publik  berbasis  e- government  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  pelayanan  kepada masyarakat.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Brimob dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,  serta  memberikan  rekomendasi  dan  saran  untuk  perbaikan  dan  peningkatan pelayanan  Brimob  di  masa  depan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik, serta bagi  peningkatan  kinerja  dan  akuntabilitas  Brimob  sebagai  unit  pelayanan  publik  yang profesional dan demokratis.

## 2. METODE PENELITIAN
4 Cahyo Adhi Nugroho, Yasminingrum Yasminingrum, and Widiati Dwi Winarni, ‘EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KARTU KEPENDUDUKAN ELEKTRONIK (KTP-El) PADA PELAYANAN KEpendudukan Dan Pencatatan Sipil KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan)’, MAGISTRA Law Review , 5.02 (2024).
5 Muhammad Ikhsan Ekawira Ohoiulun and Aris Sunarya, ‘Optimalisasi Pelayanan Administrasi Di Bagian Operasional Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah’, Soetomo Magister Ilmu Administrasi , 1.2 (2023), pp. 133 – 44. 6 Lailatul Marwa and Sugi Kuswardijah, ‘ANALISA PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DI SATBRIMOB: Studi Kasus Pada Satbrimob Polda Jatim’, Ekomania , 10.2 (2023) <https://ekomania.stiemahardhika.ac.id/index.php/ekomania/article/view/4> [accessed 23 August 2024].
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang  tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, maupun perbandingan hukum 7 . Penelitian hukum normatif  bertujuan  untuk  mengetahui  kaidah-kaidah  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  dalam  artikel  ini  adalah  wilayah  hukum  Republik  Indonesia, khususnya terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri  kepada  masyarakat.  Brimob  adalah  satuan  yang  melaksanakan  tugas  pokok  Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang detasemen kendaraan di tingkat Markas Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  dipercayakan  untuk  mendorong  dan  memandu  kekuatan  dalam menangani  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas). 8 Selain  itu,  Brimob memikul tanggung jawab yang signifikan untuk mencapai kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh pihak lain. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  kualitatif,  yaitu  teknik  yang mengolah  data  dengan  cara  menginterpretasi,  mengklasifikasikan,  mengkategorikan,  dan menyimpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  pelayanan  Brimob  terhadap  masyarakat  merupakan  bagian  penting  dari  upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Brimob, sebagai unit khusus dari Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  memiliki  tugas  pokok  yang  mencakup  penanganan ancaman  berbahaya  yang  memerlukan  penanganan  cepat  dan  tepat,  seperti  penanggulangan huru-hara, penanganan terorisme, serta bantuan dalam situasi darurat bencana alam.  Namun, dalam  konteks  pelayanan  terhadap  masyarakat,  peran  Brimob  juga  melibatkan  tindakan- tindakan yang bersifat preventif, edukatif, dan humanis.
Salah satu bentuk implementasi pelayanan Brimob terhadap masyarakat adalah melalui kegiatan patroli rutin yang dilakukan di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Patroli  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menunjukkan  kehadiran  negara  dalam  menjaga keamanan,  tetapi  juga  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  melalui pendekatan  yang  bersifat  dialogis,  anggota  Brimob  seringkali  berinteraksi  langsung  dengan warga untuk mendengar keluhan dan masukan terkait situasi keamanan di daerah mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Selain patroli, Brimob juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, terutama saat terjadi bencana alam.  Dalam  situasi  darurat  seperti  gempa  bumi,  banjir,  atau  letusan  gunung  berapi,  Brimob sering  kali  menjadi  garda  terdepan  dalam  upaya  evakuasi  dan  penyaluran  bantuan. Kesiapsiagaan  dan  keahlian  Brimob  dalam  menangani  situasi  darurat  ini  sangat  membantu masyarakat  yang  terdampak  bencana,  sehingga  memperkuat  citra  positif  Brimob  sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
7 S.P.M.M. Dr. Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara) <https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ>.
8 Grissera Smartty Rachel Ismail, ‘PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA POLISI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA’, LEX PRIVATUM , 10.5 (2022) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42823> [accessed 23 August 2024].
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Tidak hanya itu, Brimob juga berperan dalam kegiatan sosial dan edukasi, seperti penyuluhan tentang  bahaya  narkoba,  sosialisasi  penanggulangan  terorisme,  serta  pendidikan  tentang kedisiplinan dan cinta tanah air kepada  generasi muda. Melalui kegiatan-kegiatan ini, Brimob berupaya  untuk  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat  serta  membangun  kesadaran  kolektif tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.

## 3.1 Konsep dan Prinsip Pelayanan Publik Berbasis E-Government
Konsep  pelayanan  publik  berbasis  e-government  adalah  konsep  yang  mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak lain. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik, serta untuk mewujudkan good  governance,  yaitu  tata  kelola  pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel,  partisipatif, responsif, dan demokratis. 9
Prinsip-prinsip pelayanan publik berbasis e-government adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dengan menggunakan TIK. Prinsip-prinsip ini meliputi. 10
1. Prinsip kepentingan umum, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e-government diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Prinsip kepastian hukum, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e- government diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai penerima pelayanan.
3. Prinsip kesamaan hak, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e- government diselenggarakan  tanpa  diskriminasi,  serta  memberikan  kesempatan  yang sama bagi setiap masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan publik.
4. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik  berbasis e-government diselenggarakan  dengan  mempertimbangkan  hak  dan kewajiban  antara  pemerintah  sebagai  penyedia  pelayanan  dan  masyarakat  sebagai penerima pelayanan, serta mengedepankan asas manfaat dan proporsionalitas.
5. Prinsip keprofesionalan, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e- government diselenggarakan dengan standar kualitas yang tinggi, serta dengan sikap dan perilaku yang kompeten, jujur, bertanggung jawab, dan beretika.
6. Prinsip  partisipatif,  yaitu  prinsip  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik berbasis  e- government diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi pelayanan  publik,  serta  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  memberikan masukan, saran, dan keluhan.
7. Prinsip tidak diskriminatif, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e-government diselenggarakan  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  jenis  kelamin,
9 Novy Riesa Sellfia, Usep Dayat, and Lina Aryani, ‘Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E -Government Dalam Aplikasi Sampurasun Purwakarta’, KINERJA , 18.4 (2022), pp. 590 – 98, doi:10.30872/jkin.v18i4.10363. 10 Andre Gioh, ‘PELAYANAN PUBLIK E -GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA’, POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 10.1 (2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31787> [accessed 23 August 2024].
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
golongan,  status  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  atau  faktor  lain  yang  bersifat diskriminatif, serta memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan marginal.
8. Prinsip  keterbukaan,  yaitu  prinsip  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik  berbasis  e- government  diselenggarakan  dengan  transparan,  yaitu  memberikan  informasi  yang akurat,  lengkap,  mudah,  dan  cepat  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan, serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.
9. Prinsip  akuntabilitas,  yaitu  prinsip  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik  berbasis  e- government  diselenggarakan  dengan  akuntabel,  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan secara  hukum,  moral,  dan  etika  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan,  serta  dapat  diperiksa  dan  diaudit  oleh  lembaga-lembaga  yang berwenang.
10. Prinsip ketepatan waktu, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan publik berbasis e- government diselenggarakan dengan tepat waktu, yaitu sesuai dengan jadwal, target, dan batas waktu yang telah ditentukan, serta menghindari keterlambatan dan penundaan.
11. Prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu prinsip yang menuntut agar pelayanan  publik  berbasis e-government diselenggarakan  dengan  cepat,  mudah,  dan terjangkau,  yaitu  dengan  mengurangi  biaya,  waktu,  dan  prosedur  yang  berbelit-belit, serta  dengan  memanfaatkan  TIK  untuk  mempermudah  akses  dan  komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat.

## 3.2 Asas-Asas Pelayanan Publik yang Harus Dipenuhi oleh Unit Pelayanan Publik
Asas-asas  pelayanan  publik  adalah  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus  diterapkan  oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pihak-pihak lain. Asas-asas  pelayanan  publik  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik, yang meliputi: 11
1. Asas  kepentingan  umum,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang menuntut agar pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  menghormati  dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai penerima pelayanan.
3. Asas kesamaan hak, yaitu asas yang menuntut agar pelayanan publik diselenggarakan tanpa  diskriminasi,  serta  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan publik.
4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu asas yang menuntut agar pelayanan publik diselenggarakan  dengan  mempertimbangkan  hak  dan  kewajiban  antara  pemerintah sebagai  penyedia  pelayanan  dan  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan,  serta mengedepankan asas manfaat dan proporsionalitas.
5. Asas keprofesionalan, yaitu asas yang menuntut agar pelayanan publik diselenggarakan dengan standar kualitas yang  tinggi, serta dengan sikap dan perilaku  yang kompeten, jujur, bertanggung jawab, dan beretika.
11 Rio Agustian Wiranata and Mutia Evi Kristhy, ‘UNDANG -UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8.1 (2022), pp. 208 – 18, doi:10.23887/jkh.v8i1.43906.
10.56444/malrev.v5i01.4803

## D
6. Asas  partisipatif,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik  diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  pelayanan  publik,  serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan keluhan.
7. Asas  tidak  diskriminatif,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik diselenggarakan  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  jenis  kelamin,  golongan,  status sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  atau  faktor  lain  yang  bersifat  diskriminatif,  serta memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan marginal.
8. Asas  keterbukaan,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik  diselenggarakan dengan transparan, yaitu memberikan informasi yang akurat, lengkap, mudah, dan cepat kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.
9. Asas  akuntabilitas,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar  pelayanan  publik  diselenggarakan dengan akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan etika kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta dapat diperiksa dan diaudit oleh lembaga-lembaga yang berwenang.
10. Asas ketepatan waktu, yaitu asas yang menuntut agar pelayanan publik diselenggarakan dengan  tepat  waktu,  yaitu  sesuai  dengan  jadwal,  target,  dan  batas  waktu  yang  telah ditentukan, serta menghindari keterlambatan dan penundaan.
11. Asas  kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan,  yaitu  asas  yang  menuntut  agar pelayanan publik diselenggarakan dengan cepat, mudah, dan terjangkau, yaitu dengan mengurangi biaya, waktu, dan prosedur yang berbelit-belit, serta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Unit  pelayanan  publik  adalah  unit  kerja  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di lingkungan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  lembaga  negara,  badan  usaha  milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang dibentuk oleh undang-undang. Unit pelayanan  publik  harus  memenuhi  asas-asas  pelayanan  publik  di  atas,  karena  asas-asas tersebut merupakan pedoman dan standar yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan  publik 12 .Dengan  memenuhi  asas-asas  pelayanan  publik,  unit  pelayanan  publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien kepada masyarakat, serta dapat  meningkatkan  kesejahteraan,  kepuasan,  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.

## 3.3 Tugas,  Fungsi  dan  Peran  Brimob  Polri  Sebagai  Unit  Pelayanan  Publik  yang Bertanggung Jawab terhadap Keaman dan Ketertiban Masyarakat
Korps  Brigade  Mobil  Polri,  atau  disingkat  Brimob  Polri,  adalah  unit  di  Mabes  Polri  yang melaksanakan  tanggung  jawab  utama  Polri  di  bidang  brimob  dan  bertugas  membina  dan mengarahkan  pasukan  untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Kamtibmas)  yang  berintensitas  tinggi.  Dalam  rangka  menjaga  keamanan  dalam  negeri, Brimob Polri juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Polri.
12 Ilmi Usrotin Choiriyah and Lailul Mursyidah, Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik (Umsida Press, 2020), doi:10.21070/2020/978-623-6833-97-1.
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Kewajiban  Brimob  Polri  sebagai  unit  bantuan  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  atas keamanan wilayah setempat dan permintaan meliputi:
1. Melaksanakan  operasi  kepolisian  khusus,  seperti  penanganan  terorisme,  penjinakan bahan  peledak,  penanganan  bencana  alam,  pengamanan  objek  vital,  pengamanan perbatasan, pengamanan VVIP, dan pengamanan unjuk rasa.
2. Melaksanakan  operasi  kepolisian  umum,  seperti  penegakan  hukum,  pengamanan wilayah, pengamanan masyarakat, dan pengamanan kegiatan masyarakat.
3. Melaksanakan operasi kepolisian luar negeri, seperti penugasan perdamaian, penugasan bantuan kemanusiaan, dan penugasan kerjasama kepolisian internasional.
4. Melaksanakan  pembinaan  kemampuan,  seperti  pelatihan,  pendidikan,  latihan,  dan penelitian dan pengembangan.
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan, seperti kesehatan, kesehatan jiwa, kesehatan rohani, dan kesejahteraan sosial.
Fungsi  Brimob  Polri  sebagai  unit  pelayanan  publik  yang  bertanggung  jawab  terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi:
1. Fungsi  untuk  membantu  fungsi  polisi  lainnya,  seperti  fungsi  intelijen,  fungsi  reserse, fungsi lalu lintas, dan fungsi sabhara.
2. Fungsi  untuk  melengkapi  operasi  kepolisian  kewilayahan  yang  dilakukan  bersamaan dengan  fungsi  polisi  lainnya,  seperti  fungsi  pencegahan,  fungsi  penindakan,  fungsi pelayanan, dan fungsi pembinaan masyarakat.
3. Fungsi  untuk  melindungi  anggota  unit  polisi  lainnya  serta  warga  sipil  yang  berada  di bawah ancaman, seperti ancaman terorisme, ancaman kekerasan, ancaman bencana, dan ancaman konflik sosial. 13
4. Fungsi  untuk  memperkuat  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  pelaksanaan  tugas operasional  daerah,  seperti  fungsi  koordinasi,  fungsi  kolaborasi,  fungsi  integrasi,  dan fungsi sinergi.
5. Fungsi untuk menggantikan dan menangani tugas-tugas kepolisian kewilayahan apabila situasi  atau  sasaran  sudah  mengarah  ke  kejahatan  berkadar  tinggi,  seperti  kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, kejahatan berbahaya, dan kejahatan luar biasa.
Peran  Brimob  Polri  sebagai  unit  pelayanan  publik  yang  bertanggung  jawab  terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: 14
1. Peran sebagai penegak hukum, yaitu peran untuk menegakkan hukum secara tegas, adil, dan  profesional  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  berintensitas  tinggi,  serta  untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum.
2. Peran  sebagai  pelindung,  pengayom,  dan  pelayan  masyarakat,  yaitu  peran  untuk memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan,  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  kepuasan,  dan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
13 Mohammad Ginong Pratidina, ‘Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme’, MAGISTRA Law Review , 4.02 (2023), doi:10.56444/malrev.v4i02.4217.
14 Firdaus Firdaus and Ferdricka Nggeboe, ‘Pengembangan Kapasitas Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21.1 (2021), p. 268, doi:10.33087/jiubj.v21i1.1324.
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
3. Peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, serta untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan nasional.
4. Peran sebagai mitra kerja, yaitu peran untuk bekerja sama dengan unit polisi lainnya, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  serta  untuk  memberikan  kontribusi  positif  bagi kemajuan bangsa dan negara.
5. Peran  sebagai  agen  perubahan,  yaitu  peran  untuk  melakukan  reformasi  dan  inovasi dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  serta  untuk  mengadopsi  praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dan daerah.

## 3.4 Upaya-Upaya Reformasi dan Inovasi yang Telah Dilakukan oleh Brimob Polri
Brimob Polri sebagai unit pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban  masyarakat 15 ,  terus  berupaya  untuk  melakukan  reformasi  dan  inovasi  dalam rangka  meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  pelayanan  publik,  serta  untuk mewujudkan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif,  responsif,  dan  demokratis.  Beberapa  upaya  reformasi  dan  inovasi  yang  telah dilakukan oleh Brimob Polri antara lain adalah:
1. Melakukan  perubahan  secara  organisasional,  menyesuaikan  ‘watak  sipil’  yang diterapkan dalam perpolisian, membuat Brimob mengikuti kebijakan tersebut dengan berbagai penyesuaian dan perubahan. Misalnya, dengan membentuk unit-unit khusus, seperti  Satuan  Gegana,  Satuan  Pelopor,  Satuan  KBR,  dan  Satuan  Yon  A  Pelopor,  yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan operasional.
2. Melakukan perbaikan dan pembenahan internal, yang pada akhirnya makin mendorong Brimob lebih efektif dan fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya, dengan meningkatkan  profesionalisme  dan  kedisiplinan  personel,  dengan  memberikan pelatihan, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, serta dengan mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik dan HAM.
3. Melakukan reformasi dan inovasi dalam sektor pelayanan publik, dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  memberikan  pelayanan  yang  cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat. Misalnya, dengan mengembangkan sistem pelayanan  SKCK  online,  SIM  online,  dan  aplikasi  Polisiku,  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat melalui internet, tanpa harus datang ke kantor polisi.
4. Melakukan  kolaborasi  dan  sinergi  dengan  unit  polisi  lainnya,  instansi  pemerintah, lembaga  swasta,  organisasi  masyarakat,  dan  masyarakat  sipil  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Misalnya, dengan bekerja sama dengan Densus 88 AT dalam menangani kasus terorisme, dengan  bekerja  sama  dengan  BNN  dalam  menangani  kasus  narkoba,  dengan  bekerja sama dengan TNI dalam menangani kasus perbatasan, dan dengan bekerja sama dengan masyarakat dalam menangani kasus konflik sosial.
3.5 Permasalahan-Permasalahan  Yang  Masih  Terjadi  dalam  Implementasi  Pelayanan Publik Berbasis E-government oleh Brimob Polri
15 Nia Lavinia, ‘Tinjauan Kritis Strategi Kontra -Terorisme Dalam Perspektif Feminisme: Studi Kasus Strategi Kontra- Terorisme Indonesia’, Universitas Brawijaya , 2018.
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Implementasi pelayanan publik berbasis e-government oleh Brimob Polri merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.
Infrastruktur  Teknologi  yang  Belum  Merata  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  belum meratanya  infrastruktur  teknologi  di  berbagai  daerah.  Beberapa  wilayah  di  Indonesia, terutama  yang  berada  di  daerah  terpencil  atau  sulit  dijangkau,  masih  mengalami keterbatasan  akses  terhadap  internet  dan  perangkat  teknologi  yang  memadai.  Hal  ini menghambat optimalisasi e-government, karena masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat sepenuhnya mengakses layanan yang disediakan secara online.
Kesiapan Sumber Daya Manusia Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi e-government. Brimob Polri, seperti banyak instansi lainnya, mungkin  menghadapi  tantangan  dalam  hal  kapasitas  dan  kompetensi  teknis  SDM  untuk mengelola  dan  mengoperasikan  sistem  e-government.  Pelatihan  dan  pengembangan kemampuan teknis bagi personel menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam konteks digital.
Keamanan  Data  dan  Privasi  Dalam  era  digital,  keamanan  data  menjadi  isu  yang  sangat krusial.  Implementasi  e-government  harus  disertai  dengan  sistem  keamanan  yang  kuat untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna. Namun, ancaman terhadap keamanan siber, seperti serangan hacking dan pencurian data, masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi.  Oleh  karena  itu,  Brimob  Polri  perlu  memastikan  bahwa  sistem  yang  digunakan memiliki protokol keamanan yang ketat.
Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Meski e-government menawarkan kemudahan, masih  banyak  masyarakat  yang  belum  familiar  atau  memahami  cara  mengakses  layanan publik  secara  digital.  Minimnya  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  penggunaan  layanan  e- government bisa menjadi penghambat utama. Masyarakat yang kurang teredukasi dalam hal ini  mungkin  lebih  memilih  layanan  tradisional,  sehingga  tujuan  dari  penerapan  e- government tidak sepenuhnya tercapai.
Birokrasi yang Kompleks Implementasi e-government di Brimob Polri juga dapat terhambat oleh birokrasi yang masih kompleks. Integrasi sistem digital dengan prosedur birokrasi yang ada mungkin menemui hambatan, seperti resistensi perubahan dari internal organisasi atau proses administratif yang lambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi birokrasi yang mendukung transformasi digital secara lebih efektif.
Secara keseluruhan, meskipun e-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik,  tantangan-tantangan  di  atas  perlu  diatasi  untuk  memastikan implementasinya  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  manfaat  maksimal  kepada masyarakat.
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Meskipun Brimob Polri telah melakukan berbagai upaya reformasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  pelayanan  publik  berbasis e-government , namun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  menghambat  proses  implementasi pelayanan publik tersebut. Beberapa permasalahan yang masih terjadi antara lain adalah:
1. Permasalahan  terkait  tindak  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh Brimob  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya.  Beberapa  kasus  yang  menimbulkan kontroversi  dan  kritik  dari  masyarakat  dan  lembaga  HAM,  antara  lain  adalah  kasus penembakan  mahasiswa  Papua  di  Asrama  Mahasiswa  Papua  di  Surabaya  pada  tahun 2019, kasus penembakan warga di Desa Penajam Paser Utara pada tahun 2020, dan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 202012. Permasalahan ini menunjukkan bahwa Brimob Polri belum sepenuhnya menghormati dan melindungi HAM  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  serta  belum  sepenuhnya  transparan  dan akuntabel dalam pertanggungjawaban tindakannya.
2. Permasalahan terkait koordinasi dan komunikasi antara Brimob Polri dengan unit polisi lainnya, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Beberapa  kasus  yang  menunjukkan adanya  ketidaksesuaian  dan  ketidaksinambungan  dalam  koordinasi  dan  komunikasi, antara lain adalah kasus penangkapan aktivis Papua di Jayapura pada tahun 2019, yang diduga tidak melibatkan koordinasi dengan Polda Papua, kasus penangkapan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada tahun 2020, yang diduga tidak melibatkan koordinasi dengan  Polda  Metro  Jaya,  dan  kasus  penangkapan  terduga  teroris  di  Makassar  pada tahun  2021,  yang  diduga  tidak  melibatkan  koordinasi  dengan  Densus  88  AT12. Permasalahan ini menunjukkan bahwa Brimob Polri belum sepenuhnya kolaboratif dan sinergis dalam bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta belum sepenuhnya responsif dan partisipatif dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Permasalahan  terkait  teknis  dan  sumber  daya  dalam  penerapan  pelayanan  publik berbasis e-government oleh Brimob Polri. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam hal ini, antara lain adalah kurangnya infrastruktur TIK yang memadai, seperti jaringan internet,  komputer,  dan  aplikasi,  kurangnya  keterampilan  dan  pengetahuan  personel Brimob  Polri  dalam  mengoperasikan  TIK,  kurangnya  anggaran  dan  dana  untuk pengembangan  dan  pemeliharaan  TIK,  serta  kurangnya  kesadaran  dan  kepercayaan masyarakat  dalam  menggunakan  pelayanan  publik  berbasis e-government . Permasalahan  ini  menunjukkan  bahwa  Brimob  Polri  belum  sepenuhnya  mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, serta belum sepenuhnya mengadopsi praktik-praktik  terbaik  dari  berbagai  negara  dan  daerah  dalam  penerapan  pelayanan publik berbasis e-government.

## 3.6 Rekomendasi dan Saran Untuk Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis E-government oleh Brimob Polri
Peningkatan pelayanan publik berbasis e-government oleh Brimob Polri menjadi semakin penting di era digital ini. E-government tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi informasi dalam operasional sehari-hari, tetapi juga merancang ulang proses pelayanan untuk lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Brimob Polri, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
diberikan  benar-benar  memenuhi  harapan  masyarakat  dan  selaras  dengan  kemajuan teknologi.
Salah  satu  rekomendasi  utama  adalah  meningkatkan  aksesibilitas  dan  keterjangkauan layanan e-government. Ini bisa dicapai melalui pengembangan aplikasi mobile yang ramah pengguna,  sehingga  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  dan  layanan yang  disediakan  oleh  Brimob  Polri,  seperti  pengaduan,  permohonan  izin,  atau  informasi keselamatan.  Selain  itu,  pelatihan  intensif  bagi  anggota  Brimob  tentang  penggunaan teknologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang cepat dan akurat.
Selain itu, diperlukan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Brimob Polri dapat memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dalam  pengelolaan  data  dan  pelaporan.  Dengan  adanya  transparansi  yang  lebih  baik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini akan meningkat. Penggunaan platform media sosial  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  juga  bisa  menjadi  alat  penting  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  keterlibatan  publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan, serta menyampaikan saran dan keluhan mereka secara langsung.
Terakhir, perlu ada evaluasi rutin terhadap sistem e-government yang diterapkan. Brimob Polri harus terus melakukan penilaian kinerja dan menerima umpan balik dari masyarakat untuk  melakukan  perbaikan  secara  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  pelayanan  publik berbasis e-government oleh Brimob Polri tidak hanya lebih modern dan efisien, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  masih  terjadi  dalam  implementasi pelayanan publik berbasis e-government oleh Brimob Polri, maka perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik tersebut agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat. Beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan antara lain adalah:
1. Meningkatkan profesionalisme dan demokratisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Brimob  Polri,  dengan  cara  mengedepankan  prinsip-prinsip  HAM,  menghindari  tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam setiap operasi kepolisian. Selain itu, Brimob Polri juga harus meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pertanggungjawaban  tindakannya,  dengan  cara  memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan,  serta  bersedia  diperiksa  dan  diaudit  oleh  lembaga-lembaga  yang berwenang.
2. Meningkatkan  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  berbasis e-government oleh  Brimob  Polri,  dengan  cara  memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  masukan,  saran,  dan  keluhan  terkait pelayanan  publik  yang  diberikan,  serta  mengakomodasi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  pelayanan publik . Selain itu, Brimob Polri juga harus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik berbasis e-government , dengan cara
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
memberikan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi yang memadai kepada masyarakat terkait pelayanan publik yang ditawarkan.
3. Meningkatkan  koordinasi  dan  sinergi  antara  Brimob  Polri  dengan  unit  polisi  lainnya, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis e-government, dengan  cara  mengadakan pertemuan,  rapat,  diskusi,  dan  konsultasi  secara  rutin  dan  berkala,  serta  membuat kesepakatan  dan  komitmen  bersama  terkait  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan. Selain itu, Brimob Polri juga harus meningkatkan responsifitas dan fleksibilitas dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dengan cara memberikan informasi  yang  cepat,  mudah,  dan  terjangkau,  serta  menggunakan  media  komunikasi yang sesuai dan efektif.
4. Meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  penerapan pelayanan publik berbasis e-government oleh Brimob Polri, dengan cara meningkatkan infrastruktur TIK yang memadai, seperti jaringan internet, komputer, dan aplikasi, serta meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  personel  Brimob  Polri  dalam mengoperasikan  TIK.  Selain  itu,  Brimob  Polri  juga  harus  meningkatkan  anggaran  dan dana  untuk  pengembangan  dan  pemeliharaan  TIK,  serta  mengadopsi  praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dan daerah dalam penerapan pelayanan publik berbasis e- government

## 4. KESIMPULAN
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan asas-asas pelayanan publik berbasis e- government, serta untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis e-government oleh Brimob Polri sebagai unit pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan  tertentu,  yaitu  analisis  isi,  analisis  komparatif,  dan  analisis  normatif.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  hukum  primer,  data  hukum sekunder, dan data hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob Polri telah melakukan berbagai upaya reformasi dan  inovasi  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  pelayanan  publik berbasis  e-government,  seperti  melakukan  perubahan  secara  organisasional,  melakukan perbaikan dan pembenahan internal, melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak lain, dan  meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Namun,  masih  terdapat beberapa  permasalahan  yang  menghambat  proses  implementasi  pelayanan  publik  tersebut, seperti  adanya  tindak  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM,  masalah  koordinasi  dan  komunikasi, serta masalah teknis dan sumber daya.
Artikel  ini  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  ilmu hukum, dengan memberikan gambaran dan evaluasi mengenai implementasi pelayanan publik berbasis  e-government  oleh  Brimob  Polri,  serta  memberikan  rekomendasi  dan  saran  untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik tersebut. Artikel ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Brimob Polri, dengan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, serta memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus melakukan reformasi dan inovasi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Artikel  ini  juga  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat, dengan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Brimob Polri, serta memberikan kesempatan dan hak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pelayanan publik tersebut.
10.56444/malrev.v5i01.4803

## D DAFTAR PUSTAKA
Doramia Lumbanraja, Anggita, ‘Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E -Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi’, Administrative Law and Governance Journal , 3.2 (2020), pp. 220 – 31, doi:10.14710/alj.v3i2.220-231
Dr.  Muhammad  Ramdhan,  S.P.M.M., Metode  Penelitian (Cipta  Media  Nusantara) <https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ>
Firdaus,  Firdaus,  and  Ferdricka  Nggeboe,  ‘Pengembangan  Kapasitas  Birokrasi  Dalam  Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21.1 (2021), p. 268, doi:10.33087/jiubj.v21i1.1324
Gioh,  Andre,  ‘PELAYANAN  PUBLIK  E -GOVERNMENT  DI  DINAS  KOMUNIKASI  INFORMATIKA KABUPATEN
MINAHASA’, POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 10.1 (2021)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31787> [accessed 23 August 2024]
Ilmi Usrotin Choiriyah, and Lailul Mursyidah, Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik (Umsida Press, 2020), doi:10.21070/2020/978-623-6833-97-1
Ismail,  Grissera  Smartty  Rachel,  ‘PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA  POLISI  YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA’, LEX PRIVATUM , 10.5 (2022) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42823>  [accessed  23
August 2024]
Lavinia, Nia, ‘Tinjauan Kritis Strategi Kontra -Terorisme Dalam Perspektif Feminisme: Studi Kasus Strategi Kontra- Terorisme Indonesia’, Universitas Brawijaya , 2018
Marwa,  Lailatul,  and  Sugi  Kuswardijah,  ‘ANALISA  PENERAPAN  ETIKA  PROFESI  DALAM PELAYANAN  SEKTOR  PUBLIK  DI  SATBRIMOB:  Studi  Kasus  Pada  Satbrimob  Polda  Jatim’,
Ekomania , 10.2 (2023)
<https://ekomania.stiemahardhika.ac.id/index.php/ekomania/article/view/4>  [accessed  23 August 2024]
Nugroho,  Cahyo  Adhi,  Yasminingrum  Yasminingrum,  and  Widiati  Dwi  Winarni,  ‘EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  KARTU  KEPENDUDUKAN  ELEKTRONIK  (KTP-El)  PADA  PELAYANAN KEpendudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  KABUPATEN  GROBOGAN  TAHUN  2019  DALAM PENINGKATAN  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  (Studi  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan)’, MAGISTRA Law Review , 5.02 (2024)
Ohoiulun, Muhammad Ikhsan Ekawira, and Aris Sunarya, ‘Optimalisasi Pelayanan Administrasi Di Bagian Operasional Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah’, Soetomo Magister Ilmu Administrasi , 1.2 (2023), pp. 133 – 44
Pratidina,  Mohammad  Ginong,  ‘Kajian  Kriminologis  Terhadap  Penyerangan  Rumah  Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme’, MAGISTRA Law Review , 4.02 (2023), doi:10.56444/malrev.v4i02.4217
Rahmadany, Andi Fitri, ‘Implementasi Pelayanan Publik berbasis Electronic Government dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , 13.1 (2021), pp. 118 – 25, doi:10.33701/jiapd.v13i1.2042
10.56444/malrev.v5i01.4803
D
Sellfia,  Novy  Riesa,  Usep  Dayat,  and  Lina  Aryani,  ‘Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  E - Government  Dalam  Aplikasi  Sampurasun  Purwakarta’, KINERJA ,  18.4  (2022),  pp.  590 – 98, doi:10.30872/jkin.v18i4.10363
Tui, Fenti Prihatini, Rosman Ilato, and Andi Yusuf Katili, ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI E- GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9.2 (2022), pp. 254 – 63, doi:10.37606/publik.v9i2.338
Wiranata,  Rio  Agustian,  and  Mutia  Evi  Kristhy,  ‘UNDANG -UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2009 TENTANG  PELAYANAN  PUBLIK  SEBAGAI  VALUES  OF  LAW  ATAS  PELAYANAN  PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8.1 (2022), pp. 208 – 18, doi:10.23887/jkh.v8i1.43906