Gomgom  T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga,  Andrie Ghaivany Purba

## PENIPUAN PENGGUNAAN ALAT ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)
Oleh: Gomgom T.P Siregar 1
Lestari Victoria Sinaga 2 Andrie Ghaivany Purba 3 Universitas Darma Agung 1,2,
E-Mail: gomgomsiregar@gmail.com Missthary35@gmail.com ghaivanyandrie@gmail.com

## ABSTRACT
One  form  of  structured  consumer  fraud  during  the  COVID-19  pandemic  is  the crime  of  using  used  antigen  devices  which  has  an  impact  on  Article  196  of  Law Number  36  of  2009  concerning  Health  in  conjunction  with  Article  55  of  the Criminal  Code,  where  anyone  who  intentionally  produces  pharmaceutical preparations  does  not  meet  the  standards.  and  quality  shall  be  sentenced  to  a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1.000.000.0000,-. This  research  uses  normative  juridical  research,  namely  examining  the  laws  and regulations,  namely  Law  Number  36  Year  2009  concerning  Health  and  the Criminal  Code.  The  formulation  of  the  problem  is  that  the  police  are  asked  to thoroughly  investigate  the  fraudulent  use  of  this  used  antigen device and not stop at  the  perpetrators  in  the  field.  In  addition  to  the  health  sector,  the  purpose  of protection  against  the  threat  of  Covid-19  is  where  the  government  saves  health and  social  security  by  issuing  a  circular  letter  from  the  task  force  for  handling coronavirus  disease  number  7  of  2021  concerning  the  extension  of  travel provisions  for  domestic  people  during  the  coronavirus  disease  pandemic  which determines  that  everyone  If  you  want  to  travel  by  airplane,  you  must  show  a certificate  of  negative  rapid  test  result-Polymerase  Chain  Reaction,  hereinafter referred  to  as  RT-PCR  or  negative  result  of  rapid  antigen  test.  Due  to  these conditions,  medical  officers  and the government must provide health facilities and the  need for RT PCR or rapid antigen tests is a business opportunity in the health sector,  especially  the  price  is  quite  expensive  so  that  this  condition  is  carried out by  Kimia  Farma  medical  officers  who  intentionally  recycle  the  antigen rapid test kit. The former occurred at Kualanamu Airport, Medan City, North Sumatra.
Keywords: Fraud, Used Antigen Devices, Criminal Punishment

## ABSTRAK
Salah  satu  bentuk penipuan konsumen secara terstruktur di masa pandemic covid 19  ini  adalah  kejahatan  penggunaan  alat  antigen  bekas  yang  berdampak  kepada Pasal  196  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  di  juncto Pasal 55 KUHP, dimana setiap orang yang sengaja memperoduksi sediaan farmasi tidak  memenuhi  standard  dan  mutu  dipidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan denda Paling banyak Rp. 1.000.000.0000,- .Penelitian ini menggunakan penelitian
yuridis  normative,  yakni  mengkaji  peraturan perundang-undangan yaitu Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan dan KUHP. Adapun rumusan masalah  adalah  aparat  kepolisian  diminta  mengusut  tuntas  kasus  penipuan penggunaan  alat  antigen  bekas  ini  dan  tidak  berhenti  di  pelaku  lapangan.  Selain dibidang kesehatan, tujuan perlindungan terhadap ancaman Covid – 19 ini dimana pemerintah  melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan  pengaman  social  dengan menerbitkan  surat  edaran  satuan  tugas  penanganan  coronavirus  disease  nomor  7 tahun  2021  tentang  perpanjangan  ketentuan  perjalanan  orang  dalam  negeri  pada masa pandemic coronavirus disease yang menentukan bahwa setiap orang hendak melakukan  perjalanan  menggunakan  pesawat  udara  wajib  menunjukan  surat keterangan  hasil  negative  tes  rapid  tes-Polymerase  Chain  Reaction  untuk selanjutnya  disebt  RT-PCR  atau  hasil  negative  rapid  tes  antigen.  Atas  kondisi tersebut, petugas medis dan pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan kebutuhan RT PCR atau rapid tes antigen ini menjadikan peluang bisnis di bidang kesehatan,  apalagi  harga  yang  cukup  mahal  sehingga  kondisi  tersebut  dilakukan oknum  petugas  medis  Kimia  Farma  yang  sengaja  mendaur  ulang  alat  rapid  tes antigen bekas terjadi di Bandara Kualanamu Kota Medan, Sumatera Utara.

## Kata Kunci: Penipuan, Alat Antigen Bekas, Hukuman Pidana

## I. PENDAHULUAN
Tes  antigen  adalah  tes  imun yang  berfungsi  untuk  mendeteksi keberadaan  antigen  virus  tertentu yang  menunjukkan  adanya  infeksi virus  saat  ini.  Rapid  test  antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis  patogen  pernapasan, seperti virus influenza dan respiratory  syncytial  virus (RSV).
Rapid  test  antigen  juga  digunakan sebagai  tes  skrining  di  mana pengujian  berulang  dapat  dengan cepat  mengidentifikasi  orang  yang terinfeksi  SARS-CoV-2,  sehingga tindakan pencegahan penularan infeksi  dapat  segera  dilakukan. Namun, bila hasilnya didapati positif,
dokter  masih  perlu  melakukan  tes PCR untuk memastikan diagnosis.
Mengacu  pada  Surat  Edaran Menkes  Nomor  234/2020  tertanggal 7  April  2020,  semua  laboratorium pemeriksa COVID-19 yang melakukan  pemeriksaan  spesimen,
harus  melaporkan  hasil  pemeriksaan (baik  positif  atau  negatif),  ke  Dinas Kesehatan  setempat.  Hal  ini  untuk penanganan  terhadap  lingkungan pasien,  agar  diketahui  adanya  ODP (Orang dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien dalam Pengawasan). Laporan pemeriksaan  spesimen  juga  harus dikirim  ke  rumah  sakit  yang mengirimkan spesimen untuk diperiksa.  Hal  ini  bertujuan  untuk penanganan  klinis  pada  pasien. Sementara  itu,  untuk  pelaporan, setiap laboratorium pemeriksa COVID-19  harus  mengisi  format isian  melalui  aplikasi All  Record , yang  nantinya  akan  dibaca  atau diakses  oleh  PHEOC  (Ditjen  P2P) dan  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin), yang selanjutnya dilaporkan ke Gugus Tugas. Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Polda  Sumatera  Utara berhasil membongkar dugaan penggunaan  alat  tes  cepat  bekasi  di
Bandara  Kualanamu  Deli  Serdang
Sumatera  utara.  Penindakan  tersebut sebagai  upaya  adanya  laporan  dari masyarakat  bahwa  banyaknya  hasil positif dari stik antigen tersebut. Stik swab  antigen  dikumpulkan  oleh pelaku kemudian dicuci dan dikemas ulang  sehingga  bisa  dipakai  kembali saat  memeriksa  tes  swab  antigen  di Bandara Kualanamu.
Pelaku tersebut  mendaur ulang  stik  untuk  swab  antigen  atas perintah  kepala  kantor  wilayah  PT kimia  Farma  Solusi  yang  ada  dikota
Medan dengan kontrak dengan pihak PT  Angkasa  Pura  II  dalam  rangka melaksanakan  kepada  penumpang perjalanan  udara.  Sesuai  dengan kontrak dihasilkan keuntungan mencapai  Rp.1.800.000.0000  (satu milyar  rupiah)  karena  praktik  ilegall tersebut  sudah  dilakukan  sejak desember 2020.
Berdasarkan  hasil  penyidikan tersebut  perbuatan  pelaku  dikenakan Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama 10  tahun.  Sedangkan  peerbuatan pada  Undang-undang  Nomor  8
Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  5  tahun  dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar  rupiah).

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Secara etimologis, kata tindak pidana  daur  ulang  alat  kesehatan swab  antigen  bukanlah  diatur  dalam
KUHP. Mendapatkan pengertiannya, kita  harus  melihat  defenisi  peristiwa pidana  yang  dirumuskan  dalam undang-undang. Ada perbuatan yang
dilanggar  untuk  mendaur  ulang  alat kesehatan  yang  dilakukan  oleh pelaku,  perbuatan  pidana  adalah percobaan pembunuhan berencana.
Perbuatan pidana yang dilakukan  oleh  pelaku  dianggap sebagai pembunuhan berencana, disamakan dengan percobaan pembunuhan rencana bagi konsumennya. Sebagai pertanggungjawaban adalah laboratorium  atau  perusahaaan  yang diawasi  pimpinan  PT  Kimia  Farma. Korban  yang  selama  ini  dinilai  hasil laboratorium  adalah  korban  yang positif  terkena  covid  19,  seharusnya menuntut ganti rugi kepada perusahaan ini. Stik  swab  bekas  adalah limbah  B3.  Stik  swab  adalah  alat yang  digunakan  untuk  mengambil sample dalam hidung atau tenggorokan  saat  melakukan  tes covid  19  tidak  untuk  digunakan lagi atau  daur  ulang  untuk  kebutuhan apapun.
Alat  swab  tes  antigen  yang bekas harus dibuang karena merupakan  limbah  B3  atau  bahan berbahaya dan beracun. Limbah jenis stik  swab  antigen  ini harus ditangani sesuai  dengan  peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P 56 Tahun 2015. Air  limbah  kasus  covid  19
yang  masuk  kategori  limbah  rumah sakit  covid  19  mengharuskan  air bekas  pencucian  disaring  dalam
Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL) sebelum dialirkan kelingkungan.
Air  limbah  tersebut  berasal dari  kegiatan  yang menangani pasien covid  19  dimana  terkandung  virus corona, darah dan cairan tubuh dalam kegiatan  isolasi  pasien  melalui mulut, hidung atau cucian linen yang berbahaya  bagi  kesehatan.  Dimana ini  bersumber  dari  ruang  perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium,  ruang  pencucian  alat dan linen.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode    yuridis  normatif,  yaitu
Penelitian  Hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder,  bempa  hukum positif  dan  bagaimana  penerapannya dalam praktik di Indonesia.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kriteria Alat Antigen Bekas yang dipakai Oknum Petugas Medis Kimia Farma dan Ancaman Pidananya Munculnya  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2020  atas  dasar implikasi  pandemic  Covid  19  yang sangat  menurun  ditingkat  ekonomi, penurunan pembiayaan dan pendapatan Negara, sehingga pemerintah diminta melakukan penyelematan kesehatan dan perekonoman  social  karena  dunia usaha  dan  masyarakat  memang menunjukan  dampak  yang  sangat tinggi. Dalam  hal  perjalanan  darat, laut dan udara juga setiap penumpang harus mematuhi peraturan  bahwa  menunjukan  surat keterangan  hasil  negative  tes  rapid Tes-Polymearase  Chain  Reaction
(RT-PCRT)  atau  hasil  negative rapid tes antigen.
Persayaratan  tersebut  masuk dalam  Surat  Edaran  Satuan  tugas Penanganan  Coronavirus  Disease Nomor  7  Tahun  2021  tentang Perpanjangan  Ketentuan  Perjalanan Orang  dalam  Negeri  pada  masa pandemic COVID 19 ini.
Karena surat ini harus ditunjukan  setiap  kali  penumpang melakukan  penerbangan,  hasil  tes berubah  lebih  ketat,  dari  14  haru menjadi  2x  24  jam.  Rincian ketentuan  tersebut  bisa  kita  lihat pada:
a. Perjalanan  ke Pulau Bali:
1. Tes  RT  PCR  berlaku 2x 24 jam
2. Rapid  tes  antigen berlaku 1x24 jam
b. Perjalanan  dari  dan  ke  Pulau Jawa serta Pulau Jawa:
1. Tes  RT  PCR  berlaku 3x24 jam 2. Rapid  tes  antigen berlaku 3x24 jam Pemerintah juga memberlakukan  peraturan  khusus pada  hari  besar  keagamaan  2021 yaitu  rapid tes antigen hanya berlaku
24 april-24  mei 2021.
Dalam  fasilitas  transportasi udara  penumpang  diminta  tidak mengantri  waktu  yang  sangat  lama hanya melakukan RT PCR atau rapid tes  antigen,  karena  penumpang  akan ketinggalan pesawat.
Pada  penerbangan  Lion  Air, Garuda,  dan  maskapai  lainnya menyediakan  RT  PCR atau rapid tes antigen  yang  disediakan  petugas medis  Kimia  Farma.  Melihat  situasi dan kodnisi yang sangat menguntutngkan ini  menjadikan petugas  medis  kimia  farma  berinisial PMJ,  DJ,  SR,  MZ,  RN  kemudian diciduk  Kepolisian  Polda  Sumatera
Utara Unit Reskrimsus yang menyamar  sebagai  penumpang,  yang menemukan  langsung  stik  swab dipakai  bekas.  Kasus  penggunaan alat rapid tes antigen bekas ini terjadi di  Bandara  Internasional  Kualanamu kota Medan.
B. Analisis Hukum terhadap Penggunaan Alat Antigen Bekas  dan  Peran  Polisi  Polda Sumut dalam Penyidikannya. Proses  penyelidikan  petugas layanan  rapid  tes  kimia  farma diagnostika  di  Bandara  Kualanamu yang  diduga  melakukan  tindakan penggunaan  kembali  alat  rapid  tes antigen.
Resiko  perbuatan  dan  motif melakukan  daur  ulang  alat  test antigen  yang  berpotensi  penularan dimana orang  yang  dikatakan negative Covid 19 bisa ketularan dari alat  bekas  alat  orang  yang  positif.
Perbuatan  ini  sengaja,  direncakan dan  dirusak  pelaku  dan  bias menyebabkan  kematian  orang  yang diperiksa.
Satgas  Penanganan  Covid  19 meminta  pihak  kepolisian  mengusut tuntas  para  oknum  yang  terlibat dalam  kasus  pemalsuan  hasil  tes swab rapid antigen.
Seperti  yang  kita  tahu,  harga alat  tes  covid  19  secara  umum  tidak boleh diperjualbelikan. Rapid Diagnostic  Tes  Antigen disebut  juga RDT-Ag  adalah  tes  yang melihatkan akses Nucleic  Acid  Amplification Test (NAAT)  berdasarkan  ketentuan laboratorium.  Ada  3  kriteria  A,  B, dan  C.  dimana  pengiriman,  waktu
tunggu,  dan  kriteria  akses  terhadap NAAT.
Alat kesehatan yang mendapat  izin  edar  dalam  website infoalkes. kemenkes. go. id. Masyarakat tidak sembarangan membeli  alat  kesehatan  seperti  alat tes  rapid  antigen,  tidak  boleh  dibeli dan dipakai secara mandiri. Tempat tes pengambilan sampel untuk tes covid 19 menggunakan  biosepti  lab.  Dimana biosepti  lab  disetiap  rumah  sakit tidak  boleh  ada  yang  sembarangan orang  masuk.  Sampel  diambil  dari hidung  atau  nasofaring.  Jika  ada masyarakat  yang  membeli sendiridan mengerjakannyasendiri,  maka  dirasa tidak  pantas  dan  bias  alat  tersebut kurang masuk sampai  nasofaring.
Meskipun  cara  kerja  nyata dan  tampak  sederhana  tetapi  alat tes rapid  antigen  termasuk  limbahin feksius sehingga tidak biasa
sembarangan membuangnya.
Penyidik  Kepolisian  Polda Sumatera  Utara kemudian menggelar perkara  ini  dengan  mengumumkan Confrensi  Press  bahwa  Petugas Kimia Farma telah meraup keuntungan  dengan  penggunaan rapid tes antigen bekas. Dari hasil penyidikan Kepolisian  Polda  Sumatera  Utara tersebut  terhadap  petugas  medis kimia farma atas  tindakannya dikenakan aturan hukum: a) Pasal  98  ayat  1  dan  ayat  3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c) Pasal  1  ayat  1  KUHP  tentang asas legalitas.
Bahwa  pasal  1  ayat  1  KUHP mengatur tentang:
“Nullum  delictum  noela  poena  sine previa lege poenali” bahwa tiada satu perbuatan  dapat  dihukum  tanpa  ada aturannya yang mengaturnya.
Hukum  pidana  adalah  aturan  yang mengatur tentang dasar-dasar:
1) Menentukan  perbuatan  yang tidak  bioleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan  disertai dengan  ancaman,  atau  sanksi berupa  pidana  tertentu  yang melanggar  larangan tersebut. 2) Menentukan  kapan  dan  hal apa  yang  telah  dilanggar  dan dijatuhkan aturan sebagaimana  diancamkan. 3) Menentukan  dengan  cara pengenaan sanksi  pidana apabila dilakukan orang tersebut.
Sedangkan  dalam  Pasal  98  ayat  1 Undang-undang  Nomor  36  tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:
“sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan, harus aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau”.
Pasal  98  ayat  3  UU  Kesehatan menyatakan bahwa:
“penyimpanan,  pengolahan, promosi,  pengedaran  sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan harus memenuhi standar
mutu  pelayanan  farmasi  yang ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah” . Selain melanggar hak konsumen,  petugas  farmasi  juga sebagai  pelaku  usaha  melanggar Pasal 7 huruf a dan d undang-undang nomor  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen.
5  orang  pelaku  penjualan rapid  antigen  bekas  yang  terjadi  di Bandara  internasional  Kualanamu Medan  dijadikan tersangka. Dalam 1 hari dapat dikeluarkan 100-200 orang yang  dilayani  menggunakan  jasa rapid antigen sebagai syarat terbang.
Pelaku tidak membuang bekas  pakai  tapi  dicuci,  dibersihkan dan dikemas ulang. Perintah mendaur  ulang  alat  tes  swab antigen ini  dari  Business  Manager  PT  Kimia Farma  Solusi,  yang  bekerja  sama dengan  PT  Angkasa  Pura  II  dalam pelayanan  tes  rapid  antigen  yang hendak  berpergian  keluar  kota. Dengan  biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu  per  orang)  maka  setiap penumpang mendapatkan surat keterangan  negative.  Sejak desember 2020  para  5  tersangka  diperkirakan meraup keuntungan Rp. 1.800.000.000 (satu milyar  rupiah). Terhadap mutu barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan dipergangnkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang  dan atau  jasa  yang  berlaku  maka petugas kimia  farma  khususnya  pelaku  usaha telah  melanggar  ketentuan  pelaku usaha  Pasal  8  ayat  3  UU Perlindungan Konsumen.
Gomgom  T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga,  Andrie Ghaivany Purba V. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan 1. Kriteria  Alat  Antigen  Bekas yang  dipakai  Oknum Petugas
Medis  Kimia  Farma  dan
Ancaman  Pidananya  adalah Stik  swab  bekas  adalah limbah  B3.  Stik  swab  adalah alat  yang  digunakan  untuk mengambil  sample  dalam hidung  atau tenggorokan saat melakukan  tes covid 19 tidak untuk  digunakan  lagi  atau daur  ulang  untuk  kebutuhan apapun. 2. Analisis  Hukum  terhadap Penggunaan  Alat  Antigen Bekas  dan  Peran Polisi Polda Sumut  dalam  Penyidikannya adalah Tersangka adalah Petugas  Medis  PT  Kimia Farma  yang  bekerja  sama dengan  PT  Angkasa  Pura  II
masuk kriteria Pasal 98 ayat 3
Undang-undang Kesehatan jo
Pasal 55 KUHP.
b. Saran 1. Seharusnya,  Petugas  medis kesehatan dalam menyediakan  ruang  fasilitas swab  antigen,  mengumumkan alat  swab  antigen  baru  dan bekas ditempelkan dispanduk, sehingga  masyarakat  tahu sebelum  disuntik,  plastic, segel,  air  suntik  adalah  baru. Sehingga  hasil  suntikan  ke hidung  adalah  negative,  dan tidak  menularkan  keorang yang baru.
2. Dalam  hasil  penyelidikan dan penyidikan  Kepolisian  Polda Sumatera  Utara,  melanjutkan proses  ke  Kejaksaan  dan Kehakiman,
sehingga
Tersangka  tidak  bebas  murni, karena  kerugian  material  juga mencakup hamper banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Zainal,  A  Abidin, Hukum  Pidana  I , Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Hamzah,  Andi, Asas-asas  Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
Ali,  Achmad, Menguak  Tabir Hukum  Edisi  Kedua, Jakarta: Prenadmedia Group, 2015

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Surat  Edaran  Satuan  Pengendalian Covid19  Nomor  7  Tahun  2021
tentang  Perpanjangan  Ketentuan Perjalanan  Orang  dalam Negeri pada Masa Pandemic Covid 19

## Internet
https://www.grid.id/read/042674389/ untung-rp-18-miliar-dari-penjualan- rapid-antigen-daur-ulang-di-bandara- kualanamu-5-tersangka-dapat- ancaman-pidana-10-tahun- penjara?page=all diakses  tanggal  18 Juli 2021
https://www.antaranews.com/berita/2 158070/pengamat-perlu-tindakan- tegas-bagi-pelaku-rapid-test-antigen- bekas