## INDENTIFIKASI KENDALA OPERASIONAL PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## Nuzlan Botutihe, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

## Abstrak
Pengelolaan  aset  daerah  secara  optimal  dengan  memperhatikan  prinsip  pengelolaan  yang efektif dan efisien belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pemerintah Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala yang muncul dari operasional pengelolaan aset daerah  pemerintah  Kota  Gorontalo.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif dengan  Pendekatan  penelitian  yaitu  studi  kasus  kemudian  sumber  informan  yang  ditentukan berdasarkan  pemahaman  terhadap  permasalahan  penelitian.  Data  diperoleh  melalui  observasi, wawancara  terbuka,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kurangnya  kapabilitas SDM yang ditandai belum ditempatkannya pegawai yang profesional, disamping itu Pemerintah Kota Gorontalo juga belum mampu menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan bangunan yang optimal. Minimnya langkah strategis dalam pengelolaan asetnya, berakibat pada rendahnya utilitas aset dalam menunjang  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota  Gorontalo  dalam  pembangunan  daerah  maupun penyediaan layanan publik berkualitas, dan juga belum optimalnya inventalisir aset Pemerintah Kota Gorontalo menjadi kendala utama dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Indentifikasi, Kendala, Operasional, Pengelolaan Aset

## Pendahuluan
Potensi  aset  tanah  dan  bangunan  di daerah  tidak  hanya  dalam  pembangunan real estate saja, namun juga menyangkut pengelolaan  aset  tanah  dan  bangunan  yang sudah  termanfaatkan  ataupun  yang  belum termanfaatkan  secara  optimal.  Banyak  sumber yang  dapat  ditarik  dari  sektor  ini  seperti Development  Impact  Fees, penerimaan  akibat perubahan  harga  dasar  tanah  dan  lain-lain. Khususnya tanah, merupakan aset yang terbatas sehingga  harus  diperlakukan  dan  digunakan sebagaimana mestinya (Krisindarto, 2012;Yantika,  2017).  Tanah  merupakan properti  yang  unik  dan  mempunyai  karakter khusus  terutama  pada  sifat  kelangkaannya  dan kegunaannya.
Jumlah  tanah  yang  terbatas  tetapi kebutuhan  manusia  akan  tanah  cenderung bertambah  sehingga  membuat  tanah  memiliki nilai  ekonomi  (Angelsen  &  Kaimowitz,  1999; Lambin et al., 2001). Beberapa ahli tidak ingin mendefinisikan secara spesifik manajemen aset tertentu  dengan  menyatakan  tidak  ada pengertian  definitif  mengenai  manajemen  aset (Wood, 2000).
Meskipun  demikian,  dari  ditarik pemahaman  bahwa  untuk  manajemen  aset diperlukan  pemantauan  aset-aset  tersebut selama  penggunaannya  resmi  oleh  organisasi atau lembaga.
Manajemen  asset  tidak  terlepas  dari kegiatan operasional suatu organisasi, untuk itu kegiatan  oparasional  harus  tetap  diperhatikan untuk  mendukung  pengelolaan  manajemen asset  (Lasdi  &  Mulia,  2014).  Kegiatan operasional  adalah  kegiatan-kegiatan  yang dijalankan  dari  seluruh  fungsi-fungsi  yang  ada pada suatu organisasi agar dapat terlaksananya rencana-rencana  strategis  untuk  mencapai tujuan organisasi (Al-Mashari et.al, 2003).
Pentingnya  pengelolaan  aset  daerah secara  optimal  dengan  memperhatikan  prinsip pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien,  akan menjadi  jalan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai (Yanuarisa & Irianto, 2014).
Tujuan manajemen aset adalah membantu entitas (organisasi) dalam menyelesaikan  tugas  secara  efektif  dan  efisien (Gunasekaran,  1999).  Mulai  dari  pengaturan sumber  daya  manusia,  kegiatan  administrasi, pengelolaan  bahan  baku,  proses  produksi,  dan
lain  sebagainya,  merupakan  contoh  kegiatan operasional organisasi yang dilaksanakan setiap hari. Optimalisasi  Aset  merupakan  proses kerja  dalam  manajemen  aset  yang  bertujuan untuk  memgoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi, nilai,  legal  dan  ekonomi  yang  dimiliki  aset tersebut  (Ima  &  Limbong,  2016).  Dalam tahapan  ini,  aset-aset  yang  dikuasai  pemda diidentifikasi  dan  dikelompokkan  atas  aset yang  memiliki  potensi  dan  tidak  memiliki potensi.  Aset  yang  memiliki  potensi  dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan  ekonomi,  baik  dalam  jangka pendek,  menengah  maupun  jangka  panjang. Tentunya  kriteria  untuk  menentukan  hal tersebut  harus  terukur  dan  transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus  dicari factor  penyebabnya.  Penelitian ini bertujuan  mengidentifikasi  kendala  yang muncul  dari  operasional  pengelolaan  aset daerah pemerintah Kota Gorontalo.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan mengunakan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan  pendekatan  studi  kasus  ini  merupakan jenis  pendekatan  yang  digunakan  untuk menyelidiki  dan  memahami  sebuah  kejadian atau  masalah  yang  telah  terjadi  dengan mengumpulkan  berbagai  macam  informasi yang  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan sebuah  solusi  agar  masalah  yang  diungkap dapat  terselesaikan.  diharapkan  temuan  yang dihasilkan  pada  Kota  lokasi  penelitian  akan dapat  direpresentasikan  atau  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  kasus-kasus serupa  di  lokasi  lain.  Sumber  informasi  dalam penelitian  ini  dipilih  secara  sengaja,  yang dianggap  memiliki  informasi  tentang  masalah penelitian.  Adapun  sumber  informasi  data primer diperoleh dari informan yang terdiri dari 10  orang  dari  unsur  birokrat,  dan  satu  orang staf/pegawai  pengelola  aset  (pihak  ketiga). Sementara  informan  dari  unsur  pengguna  aset adalah  berjumlah  16  orang.  Mengingat penelitian kualitatif maka metode pengumpulan data yang dipilih untuk mendapatkan informasi adalah observasi, wawancara terbuka, dan studi dokumentasi.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  Hasil  penelitian  yang dilakukan,    menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga permasalahan  utama  yang  menjadi  kendala dalam  mewujudkan    pengelolaan  aset  yang optimal di Pemerintah daerah Gorontalo, yaitu:
1.  Kapabilitas  SDM Pengelolaan Aset Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas SDM aparatur merupakan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah  Kota  Gorontalo  dalam  upaya mewujudkan  pengelolaan  aset  yang  optimal. Permasalahan tersebut terkait belum tersedianya  SDM  pengelolaan  aset  yang memadai  pada  aspek  pengetahuan  dan  disiplin ilmu,  ahli  atau  menguasai  dengan  baik  konsep pengelolaan  aset  secara  menyeluruh,  juga terkait  rendahnya  sikap  komitmen  SDM pengelolaan  aset  terhadap  tanggung  jawab pekerjaannya.  Kondisi  ini  berdampak  pada kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hakikat  tujuan  optimalisasi  pengelolaan  aset, sehingga,  setiap  upaya  pengelolaan  optimasi aset  daerah  menjadi  tidak  efektif  dan  gagal dalam  memenuhi  tujuan  yang  ingin  dicapai. Persoalan  tidak  saja  pada  aspek  perencanaan kebijakan  strategis,  namun  juga  pada implementasi kebijakan tersebut.
Rendahnya  pemahaman  pengelola  aset terhadap  konsep  pengelolaan  aset  daerah mengakibatkan terjadinya disorientasi terhadap tujuan  pengelolaan  aset  yang  sebetulnya. Tujuan  pengelolaan  aset  Pemerintah  Kota Gorontalo,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Perda  Kota  Gorontalo  No.18  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, lebih  terkonsentrasi  pada  tujuan  mewujudkan tertib  administrasi  pengelolaan  barang  milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, serta  untuk  memberi  kepastian  hukum  dalam pengelolaannya.  Tujuan  pengelolaan  aset  ini telah menggiring penyelenggaraan pengelolaan aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo  pada pemenuhan unsur-unsur administrasi yang lebih dominan, dan cenderung mengimplementasikan aktifitas  pengelolaan  aset  yang  bersifat  rutin dan  operasional,  serta  lebih  fokus  pada terpenuhinya penyelenggaraan pengelolaan aset berdasarkan  pada  prosedur  atau  mekanisme teknis  pengelolaan  aset  sebagaimana  yang ditetapkan dalam pedoman pengelolaan barang milik  daerah  Pemerintah  Kota  Gorontalo. Alhasil,  dalam  pelaksanaannya,  pengelolaan aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo  dalam
pemanfaatan  asetnya  belum  berkontribusi optimal dan minim program-program inovatif.
Tujuan pengelolaan aset yang seharusnya  didesain  secara  visioner,  dengan target-target  besar  untuk  diraih,  demi mengoptimalkan potensi besar aset, agar dapat berkontribusi  maksimal  bagi  Pemerintah  Kota Gorontalo  dalam  mewujudkan  pembangunan daerah yang berkualitas, serta memberi manfaat yang  luas  bagi  kepentingan  masyarakat  kota Gorontalo pada umumnya.
Kurangnya
pemahaman secara menyeluruh  terhadap  konsep  pengelolaan  aset pada akhirnya mengakibatkan penyelenggaraan aspek-aspek  penting  pengelolaan  aset  tidak berlangsung dengan baik. Hal ini terutama pada aspek  penilaian  aset,  dimana  hakikat  penilaian aset  adalah  agar  nilai  riil  suatu  aset  dapat diketahui secara akurat, yang kemudian dengan informasi nilai tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dirumuskannya sebuah kebijakan pengelolaan  aset.  Banyak  dari  kebijakan pemanfaatan  aset  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kota  Gorontalo  tidak  memberi manfaat aset yang optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan  tersebut  belum  memenuhi  kaidah yang  mencerminkan  kegunaan  aset  dengan pemanfaatan  tertinggi  dan  terbaik.  Akhirnya, manfaat  yang  diharapkan  dari  kebijakan tersebut  berupa  kontribusi  peningkatan  PAD maupun  kualitas  pelayanan  publik  yang semakin baik, belum dapat terpenuhi.
Ketidakpahaman  aparat  pengelola  aset terhadap  konsep  dan  tujuan  pengelolaan  aset daerah,  tergambar  pada  berbagai  persoalan yang  ditemui  dalam  implementasi  pengelolaan aset  daerah.  Hal  ini  sebagaimana  hasil identifikasi  penelitian  mengenai  pengelolaan aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo  pada  upaya optimasi pemanfaatan aset melalui penggunausahaan,  misalnya  aset-aset  yang sudah
tua terkait pada persoalan profesionalisme  manajemen.  Ditambah  lagi ketidakmampuan  aparat  Pemerintah  Kota
Gorontalo  dalam  menginterpretasi  tujuan  atau sasaran pengelolaan aset tersebut,
mengakibatkan  terjadinya  disorientasi  tujuan (sasaran) yang hendak diraih.
Persoalan lainnya, pada banyaknya aset bermasalah,  seperti  aset-aset  yang  lepas dikuasai  oleh  pihak  lain  dan  aset-aset  yang beralih fungsi, dapat menjadi tolok ukur, bahwa pengelola  aset  belum  memiliki  perhatian  yang besar  terhadap  aset,  dikarenakan  lemahnya pengawasan  terhadap  aset-aset  yang  menjadi
tanggung  jawabnya.  Aset  Pemerintah  Kota Gorontalo  bagi  para  pengelola  masih  sebatas sarana,  guna  menunjang  operasional  kinerja pemerintahan.  Nilai  strategis  aset  sebagai sarana  atau  jalan  bagi  pemerintah  dalam memenuhi  tujuan  pelayanan  publik  yang berkualitas,  serta  dapat  menjadi  modal  yang memberi  kekuatan  terhadap  kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan  daerahnya,  belum  mampu diwujudkan secara optimal.
Dengan  kekayaan  asetnya  yang potensial,  Pemerintah  Kota  Gorontalo  melalui pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien,  dengan bersandar  pada  prinsip  pengelolaan  tertinggi dan  terbaik  dari  pemanfaatan  aset  yang  paling optimal,  diyakini  aset  tersebut  mampu meningkatkan  kapasitas  Pemerintah  Kota Gorontalo  dalam  menghimpun  sumber-sumber keuangan,  yang  nantinya  dengan  kondisi anggaran  keuangan  yang  prima  akan memudahkan  Pemerintah  Kota  Gorontalo dalam menyusun, merencanakan, dan mengimplentasikan program-program pelayanan publik yang berkualitas.
Faktor  lainnya  yang  menjadi  temuan dalam  penelitian  ini,  adalah  rendahnya  etos kerja ataupun motivasi kerja aparat pengelolaan aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo.  Hal  ini ditandai  dengan  rendahnya  inisiatif,  masih minimnya  langkah-langkah  inovatif  dalam mewujudkan  pengelolaan  aset  yang  optimal, serta  sikap  kerja  yang  seringkali  lamban. Sementara itu, terdapat kelemahan lainnya pada aspek disiplin pegawai. Khusus pada unit kerja yang  ia  pimpin,  Kepala  Bidag  Asset mengungkapkan dari segi produktifitas maupun disiplin  pegawai  dianggap  relatif  cukup  baik. Namun,  hal  yang  berbeda  diungkapkan informan lain, yang pada umumnya berpendapat  bahwa  kinerja  dan  disiplin pegawai  Pemerintah  Kota  Gorontalo  pada umumnya dirasakan masih kurang. Sehubungan dengan yang telah diuraikan  di  atas,  penulis  melakukan pengamatan  beberapa  hari  di  Kantor Pemerintah  Kota  Gorontalo,  secara  umum penulis  menemukan  kedisiplinan  pegawai masih  sangat  rendah.  Hal  ini  terbukti  dari  jam kantor pegawai, masih ada pegawai yang tidak mematuhi  jam  masuk  kantor  dan  jam  pulang kantor. Kondisi ini menurut hemat penulis sulit pegawai  memperlihatkan  kinerja  yang  baik, jika kedisiplinan jam kantor tetap dilanggar. Di lain  hal  masih  banyaknya  aktifitas  pegawai
Pemerintah  Kota  Gorontalo  pada  jam-jam kantor, berada di tempat umum, seperti Warung Kopi,  dan  Rumah  Makan,  sehingga  fenomena tersebut menuai sorotan banyak pihak.
Demi  keberlangsungan  pengelolaan aset-aset  Pemerintah  Daerah  Kota  Gorontalo yang  optimal  di  masa  mendatang,  Pemerintah melalui  unsur  pimpinan  sudah  seharusnya mempersiapkan
penyediaan aparatur pengelolaan  aset  yang  handal,  yang  memiliki keahlian,  pengalaman,  serta  profesional  dalam tugasnya. Selain itu, kehadiran aparatur dengan sikap  positif  dan  etos  kerja  yang  baik dibutuhkan guna mengawal dan menghantarkan penyelenggaraan pengelolaan aset agar berlangsung  secara  optimal.  Namun,  tentunya untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dibutuhkan komitmen  positif  dari  pimpinan,  yang  melalui kebijakan-kebijakan  strategis  dapat  menopang tersedianya sumber-sumber daya aparatur yang diharapkan.
Dari  sekian  permasalahan  dan  kendala yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Gorontalo dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  aset yang  optimal,  adalah  terletak  pada  aspek ketersediaan  SDM  yang  memiliki  kapabilitas yang layak. Pemerintah Kota Gorontalo belum menempatkan  atau  menugaskan  pegawai  yang profesional  dalam  kerangka  kerja  pengelolaan asetnya,  pegawai  profesional  belum  dimiliki oleh SDM pengelola aset pada Pemerintah Kota Gorontalo.  Dari  pembahasan  yang  telah diuraikan jelaslah bahwa permasalahan sumber daya  aparatur  menjadi  sangat  penting  untuk diperhatikan, oleh karena SDM memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan  aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo untuk memenuhi tujuan pengelolaan asetnya. 2.    Data  Pendukung  BMD  Yang  Belum Lengkap
Data  tentang  jenis  dan  jumlah  aset merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilengkapi oleh pengelolah aset. Namun, pada kenyataannya  Data  aset,  baik  jenis  maupun jumlahnya  aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo belum  memenuhi  harapan.  Belum  tercapainya harapan  ataupun  tujuan  yang  diharapkan  dari pengelolaan  aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo, lebih  banyak  dikarenakan  langkah  yang dilakukan pengelolah aset untuk pendataan aset belum bekerja dengan baik.
Pada  umumnya  permasalahan  yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota  Gorontalo dalam  pengelolaan  aset  adalah  prosedur pendataan  dan  identifikasi  aset  daerah  secara
fisik dan yuridis belum terlaksana dengan baik dan benar. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi,  volume/jumlah,  jenis,  alamat  dan  lain- lain.  Sedangkan  aspek  yuridis  adalah  status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Pendataan aset yang  tidak  tertib,  cenderung  menyebabkan tidak  optimalnya  aset  dalam  penggunaannya. Pemerintah  Kota  Gorontalo  akan  kesulitan dalam  mengembangkan  dan  mengoptimalkan asetnya di masa yang akan datang.
Salah  satu  kendala  belum  optimalnya inventalisir  aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo adalah pada kurangnya data atau informasi aset, dan banyaknya dokumen aset yang hilang atau tidak  tersedia.  Terutama  terkait  data/informasi dan dokumen aset tanah dan bangunan, dimana banyak dari aset tersebut merupakan aset yang telah  lama  (bangunan  aset  yang  sudah  tua). Dokumen-dokumen kepemilikan aset tanah dan bangunan, ataupun aspek historis beberapa aset yang  telah  lama,  nyaris  tidak  diketahui  asal usulnya.  Masih  banyak  ditemukan  aset  yang merupakan  hibah  dari pihak  lain  diterima  oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang tidak disertai dengan  surat/dokumen  Perjanjian  Hibah, khususnya  aset  dari  Pemerintah  Propinsi/pusat yang hanya dilengkapi dengan dokumen Berita Acara  Serah  Terima  Barang,  namun  belum didukung  keterangan  apakah  barang  tersebut dihibahkan atau tidak. Jika aset/barang tersebut dihibahkan,  seharusnya  dilengkapi  dengan dokumen pendukung berupa Naskah Perjanjian Hibah Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Kota  Gorontalo  dalam  hal  memonitoring  dan mengamankan asetnya.
Tidak tersedianya dokumen terkait alas hak  atas  aset  tanah  dan  bangunan,  dapat membuka  kesempatan  pihak  lain  untuk mengambil  keuntungan  dengan  berusaha menguasai aset-aset Pemerintah Kota Gorontalo tersebut. Penanganan sertifikasi aset yang  telah  digiatkan  oleh  Pemerintah  Kota Gorontalo berlangsung lamban. Beliau mengkonfirmasi  kendala/hambatan  sertifikasi aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo  ini  terletak pada  persoalan:  Dokumen-dokumen  aset  tidak tersimpan atau tidak diketahui lagi keberadaannya (hilang). Faktor keterlambatan program sertifikasi  aset  tanah  dan  bangunan  lainnya adalah  terletak  pada  kurangnya  dukungan Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota Gorontalo  yang  terkesan  lamban  dalam memproses  sertifikat  aset  tanah  dan  bangunan
pemerintah  daerah.  Permasalahan  pendataan aset  tanah  dan  bangunan  juga  telah  menjadi kendala  utama  dalam  mempengaruhi  kinerja pemanfaatan  aset  Pemerintah  Kota  Gorontalo sehingga  belum  mencapai  pemanfaatan  aset dan  tanah  bangunan  yang  optimal.  Kurang tertibnya administrasi aset tanah dan bangunan terkait  pencatatan  dan  pelaporan  aset, dokumen/status  aset  yang  tidak  jelas, berpotensi mengakibatkan optimalisasi pemanfaatan  aset  utamanya  aset-aset  potensial terkendala  dalam  hal  kerjasama  pemanfaatan dengan pihak ketiga (investor). Sebagaimana  ketentuan  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah,  pemerintah (pusat/daerah) berkewajiban untuk menyelenggarakan  sensus  barang/aset  setiap  5
(lima) tahun sekali secara berkala dalam rangka penyusunan  Buku  Inventaris  dan  Buku  Induk Inventaris  beserta  rekapitulasi  aset  milik Pemerintah.  Hal  ini  penting  untuk  mengetahui aset  mana  saja  yang  masih  baik  dan aset  yang telah  rusak,  serta  aset  yang  yang  diserobot pihak  lain,  sehingga  tidak  akan  terjadi kesimpangsiuran  dalam  pencatatan  aset sebagaimana kasus diatas.
Berdasarkan  berbagai  permasalahan pendataan  aset  tanah  dan  bangunan  yang dihadapi Pemerintah Kota Gorontalo,
mengharuskan  Pemerintah  Kota  Gorontalo segera  berupaya  melakukan  pembenahan  data base  aset  yang  dimilikinya.  Hanya  dengan inventarisasi  aset  baik,  maka  dapat  tercipta tertib  administrasi  aset  tanah  dan  bangunan, yang setidaknya berimplikasi pada: mempermudah  proses  pemeliharaan  dan pengawasan aset tersebut, tersedianya data/informasi  sebagai  bahan  dalam  proses perencanaan,  sehingga  dengan  perencanaan yang  baik  dan  terukur  maka  pengelolaan keuangan  daerah  lebih  dekat  pada  tercapainya efisiensi dan efektifitas. Perlu dipahami bahwa pendataan  aset  pemerintah  daerah  yang  tertib, bahkan  dalam  penggunaannya  akan  memberi keuntungan  bagi  pemerintah  daerah  setempat dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  Kota Gorontalo.
3.    Sulitnya  pendataan  Administrasi  Aset-aset Tua Pengelolaan barang daerah
dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai (Pasal  4  ayat  1  Permendagri  No.  17  Tahun 2007).  Pengelolaan  barang  daerah  adalah
rangkaian  kegiatan  dan  tindakan  terhadap barang  daerah  yang  meliputi  ;    perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan, penerimaan  penyimpanan  dan  penyaluran, penggunaan,  penatausahaan,  pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan,  pemindahtanganan,  pembinaan pengawasan  dan  pengendalian,  pembiayaan dan,  tuntutan  ganti  rugi  (Pasal  4  ayat  2 Permendagri No.17 Tahun2007). Dalam rangka mewujudkan  tertib  administrasi  terhadap pengelolaan  barang  daerah  perlu  diatur pedoman  kerjanya,  untuk  itu  telah  dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tersebut yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  atau  perolehan  lainnya  yang sah.  Didalam  Lampirannya  dijelaskan  tentang pengertian  barang  milik  daerah  yaitu  semua kekayaan  daerah  baik  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  maupun  yang  berasal  dari perolehan  lain  yang  sah,  baik  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak  beserta  bagian- bagiannya  ataupun  yang  merupakan  satuan tertentu  yang  dapat  dinilai,  dihitung,  diukur atau  ditimbang  termasuk  hewan  dan  tumbuh- tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat-surat berharga lainnya.
Dalam pelaksanaanya, Pemerintah Kota Gorontalo  belum  mampu  menyelenggarakan pengelolaan  aset  tanah  dan  bangunan  yang optimal.  Minimnya  langkah  strategis  dalam pengelolaan asetnya, berakibat pada rendahnya utilitas  aset  dalam  menunjang  kinerja Pemerintah  Daerah  Kota  Gorontalo  dalam pembangunan  daerah  maupun  penyediaan layanan  publik  berkualitas.  Dan  dalam mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berupaya melakukan membenahan dan inventaris, menyusul banyaknya asset milik pemerintah daerah yang tidak  memiliki  dokumen  lengkap  seperti sertifikat maupun surat-suratan lainnya. Wali  Kota  Gorontalo  mengatakan bahwa,  saat  ini  sedang  melakukan  pendataan dan invenstaris kembali asset milik pemerintah daerah,  sebab  selain  tidak  memiliki  dokumen yang  jelas,  ada  juga  yang  sudah  berpindah tangan  kepemilikinnya,  seperti  ada  bangunan rumah  dinas  yang  saat  ini  sudah  berpindah tangan kepemilikannya, tanpa melalui prosedur yang  jelas  dan  sesuai  dengan  ketentuan.  Lebih
lanjut  Wali  Kota  Gorontalo  menjelaskan Pemkot  sudah  membentuk  tim  untuk menelusuri  asset  yang  sudah  pindah  tangan kepemilikannya,  maupun  yang  saat  ini  belum memiliki dokumen.
Kondisi  yang  terjadi  di  Pemerintah Kota  Gorontalo  diakui  oleh  Koordinator Komisi  A  Dewan  Kota  Gorontalo  bahwa memang pemerintah daerah memiliki asset baik yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  namun masih  banyak  yang  tidak  memiliki  dokumen yang lengkap. Dan menurut beliau bahwa untuk mengantisipasi  agar  tidak  terjadi  lagi pengalihan  kepemilikan  terhadap  asset  milik Pemkot  Gorontalo  tersebut,  maka  pihaknya akan  segera  berkoordinasi  dengan  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Gorontalo, apa  yang  menjadi  kendala  dengan  belum adanya  sertifikat  tanah  milik  pemerintah daerah.
Kondisi  ini  diperparah  lagi  dengan aset-aset  Tua  milik  Pemerintah  Daerah  Kota Gorontalo yang tidak memiliki dokumen resmi sebagai  milik,    misalnya  Gedung  Nasional, Rumah  Dinas  pemerintah  daerah,  tanah  milik warga  yang  didalamnya  terdapat  bangunan milik  pemerintah  Kota  Gorontalo,  bangunan sekolah dasar yang sudah beberapa tahun tidak dimanfaatkan  untuk  proses  belajar  mengajar dan  saat  ini  sudah  terbengkalai,  dilaporkan  ke Dekot  bahwa  tanah  ini  masih  milik keluarganya, sedangkan pemkot tidak memiliki dokumen  kemilikan,  ada  bangunan  eks  kantor camat Kota Barat yang dipersoalkan oleh salah seorang  warga,  karena  saat  pemberian  ke pemerintah  daerah  dari  orang  tuanya  tidak memiliki  dokumen  yang  jelas.  Meskipun  dari hasil riset  diketahui  bahwa  rangkaian  prosedur penatausahaan  sudah  dilakukan,  namun  masih terdapat  kendala-kendala  seperti  yang  telah dikemukakan    di  atas,  dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  penatausahaan  BMD  di Pemda Gorontalo  belumlah optimal.

## Diskusi
Kurangnya
pemahaman secara menyeluruh  terhadap  konsep  pengelolaan  aset pada akhirnya mengakibatkan penyelenggaraan aspek-aspek  penting  pengelolaan  aset  tidak berlangsung  dengan  baik.  Pengembangan Kapasitas  individu  dalam  organisasi  perlu dilakukan.  Kemampuan  merupakan  kapasitas seorang  individu  untuk  melakukan  beragam tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  Pemaknaan
kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill)  saja  namun  lebih  dari  itu,  yaitu  lebih paham  secara  mendetail  sehingga  benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya(Winter, 2012). Tujuan lembaga pemerintahan mengembangkan kapabilitas pegawainya secara berkelanjutan, supaya pegawai dapat berprestasi  secara  optimal  dan  memberikan kontribusi yang maksimal bagi
Lembaga(Wilthagen  &  Tros,  2004).  Melalui peningkatan  kapabilitas,  baik  lembaga  ataupun perusahaan berusaha agar SDMnya mempunyai KSA  (Knowledge,  Skill,  and  Attitude)  yang dapat  menjamin  SDM  tersebut  agar  dapat mencapai  kerja  yang  baik(Barney  &  Wright, 1998).
Kapabilitas  merupakan  kemampuan untuk  memobilisasi  sumber  daya  untuk menghasilkan  nilai  yang  melebihi  ongkos. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya  yang  memiliki  wujud  fisik  (tangible resources)  dan  yang  memiliki  sifat  nirwujud (Bontis, et.al, 1999;Bontis, 2010). Sumber daya yang memiliki sifat wujud yang kongkrit antara lain adalah sumber daya financial, sumber daya manusia,  dan  sumber  daya  fisik.  Sedangkan yang  biasanya  dianggap  merupakan  sumber daya  yang  nirwujud  antara  lain  adalah  talenta, hak milik intelektual, jejaring kerja sama, merk, ada  juga  seperti  potensi  atau  kekuatan karakternya, kompetensi yang dimilikinya, dan kapabilitasnya untuk mengambil keputusan dan tindakan  yang  diperlukan  untuk  menciptakan nilai. Akhirnya penelitian ini melihat kendala yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Gorontalo dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  aset yang  optimal,  adalah  terletak  pada  aspek ketersediaan  SDM  yang  kurang  memiliki kapabilitas  yang  layak.  Pemerintah  Kota Gorontalo belum menempatkan atau menugaskan pegawai yang profesional disamping itu Pemerintah Kota Gorontalo juga belum  mampu  menyelenggarakan  pengelolaan aset  tanah  dan  bangunan  yang  optimal. Minimnya langkah strategis dalam pengelolaan asetnya,  berakibat  pada  rendahnya  utilitas  aset dalam  menunjang  kinerja  Pemerintah  Daerah Kota  Gorontalo  dalam  pembangunan  daerah maupun penyediaan layanan publik berkualitas.

## Kesimpulan
Kurangnya  kapabilitas  SDM  yang dilihat  dari  rendahnya  etos  kerja  ataupun motivasi  kerja  aparat  pengelolaan  aset Pemerintah Kota Gorontalo yang juga ditandai dengan  rendahnya  inisiatif,  masih  minimnya langkah-langkah  inovatif  dalam  mewujudkan pengelolaan aset yang optimal, serta sikap kerja yang  seringkali  lamban.  Ketidakpahaman aparat  pengelola  aset  terhadap  konsep  dan tujuan pengelolaan aset daerah, tergambar pada berbagai  persoalan  yang  ditemui  dalam implementasi pengelolaan aset daerah. Kemudian  yang  menjadi  kendala lainnya  yaitu belum  optimalnya  inventalisir  aset  Pemerintah Kota Gorontalo dilihat dari kurangnya data atau informasi  aset,  dan  banyaknya  dokumen  aset yang hilang atau tidak tersedia.

## Daftar Pustaka
Al-Mashari, M., Al-Mudimigh, A., & Zairi, M.
(2003).  Enterprise  resource  planning:  A taxonomy  of  critical  factors. European Journal of Operational Research , 146 (2),
352–364.  https://doi.org/10.1016/S0377- 2217(02)00554-4
Angelsen,  A.,  &  Kaimowitz,  D.  (1999).
Rethinking  the  causes  of  tropical deforestation:  Lessons  from  economics models. The  World  Bank  Research Observer , 14 (1),  73–98.  Retrieved  from http://www.worldbank.org/research/journ als/wbro/obsfeb99/pdf/article4.pdf Barney, J., & Wright, P. (1998). On becoming a strategic  partner:  The  role  of  human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management , 37 , 31–46. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099- 050X(199821)37:1<31::AID- HRM4>3.0.CO;2-W Bontis,  N.,  Dragonneti,  N.C.,  Jacobsen,  K., Roos, G. (1999). the Knowledge Toolbox: a  Review  of  the  Tools  Ge  Intangible Resources. European Management Journal , 17  (4) (4),  391–402.  Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/art icle/pii/S0263237399000195 Bontis, N. (2010). Assessing knowledge assets :
a  review  of  the  models  used  to  measure intellectual capital, 3 (1), 41–60. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00053 Gunasekaran,  A.  (1999).  Agile  manufacturing: a framework for research and
development. International  Journal  of Production  Economics , 62 (1),  87–105. https://doi.org/10.1016/S0925- 5273(98)00222-9
Ima,  N.,  &  Limbong,  E.  (2016).  Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil  Dinas). Jom  Fisip , 3 (2),  1–14.
Retrieved from https://media.neliti.com/media/publication s/130133-ID-manajemen-aset-daerah- kota-pekanbaru-stu.pdf
Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik  Pemerintah  Kota  Semarang, 8 (4), 403–411. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk /article/viewFile/6497/5362 Lambin,  E.  F.,  Turner,  B.  L.,  Geist,  H.  J., Agbola, S. B., Angelsen, A., Folke, C., … Veldkamp,  T.  A.  (2001).  The  causes  of land-use  and  land-cover  change :  moving beyond  the  myths, 11 ,  261–269. https://doi.org/10.1016/S0959-
3780(01)00007-3
Lasdi, L., & Mulia, T. W. (2014). Company ’ s internal  characteristics  ,  environmental uncertainty  ,  the  use  of  accounting information  ,  and  the  performance  of SMEs. Journal  of  Economic  and Accountancy  Ventura , 17 (1),  105–116. https://doi.org/10.14414/jebav.14.170110 Wilthagen, T., & Tros, F. (2004). The concept of  ‘flexicurity’:  a  new  approach  to regulating  employment  and  labour markets. Transfer:  European  Review  of Labour  and  Research , 10 (2),  166–186. https://doi.org/10.1177/102425890401000 204 Winter,  S.  G.  (2012).  Understanding  Dynamic Capabilities, 24 (10), 991–995. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj .318 Wood,  L.  (2000).  Brands  and  brand  equity: definition  and  management. Management Decision , 38 (9), 662–669. https://doi.org/10.1108/002517400103791 00 Yantika,  N.  (2017).  Penerapan  Konvergensi
IFRS Pada PSAK No.16 Atas Aset Tetap Berwujud  Pada  PT.  Ultrajaya  Milk Industry  &  Trading  Company,  Tbk.  Dan Entitas  Anak. Jurnal  FinAcc , 1 (16),
2027–2041. Retrieved from http://journal.widyadharma.ac.id/index.ph p/finacc/article/view/505 Yanuarisa,  Y.,  &  Irianto,  G.  (2014).
Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance  Based  Budgeting. Jurnal Aplikasi  Manajemen , 12 (2),  208–221. Retrieved from http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/art icle/view/642