Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK TERHADAP CLOTHING DI KOTA SINGARAJA
Putu Agus Yana Saputra, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {aguslucky13@gmail.com,ratnawindari@undiksha.ac.id, niktsaiadnyani@gmail.com}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1) mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terhambatnya  pendaftaran merek clothing di  kota  Singaraja.  (2)  mengetahui  prosedur  pendaftaran  merek  di  kota  Singaraja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian  adalah  Pemilik clothing dan  Dinas  Perdagangan  dan  Perindutrian,  Dinas  Koprasi  dan  UKM Kabupaten  Buleleng.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  wawancara,  observsi  dan  teknik pencatatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  kualitatif  melalui  proses  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Faktor penghambat  pendaftaran  merek  clothing  di  kota  Singaraja  yaitu  faktor  kurangnya  pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek clothing, anggapan merek tidak perlu di daftarkan, rendahnya peran  pemerintah,  kesiapan  masyarakat  untuk  mendaftarkan  mereknya,  penentuan  kelas,  mahalnya biaya pendaftaran merek, anggapan  skala bisnis masih kecil. (2) Tahapan  prosedur pendaftaran merek clothing di kota Singaraja adalah Pemohon dapat mengajukan permohonan ke dinas koprasi, di lakukan pemeriksaan  formalitas  dan  substantif  oleh  Deputi  Bidang  Produksi  dan  Pemasaran  cq  Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, biaya pendaftaran gratis, jika memenuhi syarat permohonan akan di ajukan ke Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki, jika  tidak  diperbaiki  maka  permohonan  dianggap  ditarik,  diberikan  tanda  pendaftaran  merek,  diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan 10 tahun.
Kata kunci : Hak Merek, Pendaftaran Merek, Clothing

## Abstract
This  study  aimed  to  know  (1)  factors  inhibiting  clothing  trademark  registration  in  Singaraja  and (2) registration procedure of trademark in Singaraja. This study was a descriptive qualitative study in the form  of  juridical  empirical  study.  The  subjects  of  this  study  were  clothing  owners,  trade  and  industry service, cooperative service, UKM (small and medium enterprises) in Buleleng Regency. The data were collected  through  interview,  observation,  and  document  study.  The  data  were  analysed  qualitatively through data collection, data reduction, data presentation, and generating conclusion. The results of the study  show  that  (1)  there  were  some  factors  inhibiting  clothing  trademark  registration  in  Singaraja namely,  less  information  of  clothing  owner  towards  clothing  trademark  s  registration,  perspective  of unimportant  to  register  the  trademark,  less  role  of  government,  readiness  of  registration,  class determination,  high  charge  for  registration,  and  perspective  that  the  small  business  scale.  (2)  Brand registration  procedure  in  Singaraja  are  proposing  the  registration  to  cooperative  service,  checking formality and substance by Production and Marketing Deputy cq Certification and Standardization Deputy Assistant,  free  charge  for  registration,  if  the  requirements  are  complete,  it  would  be  proposed  to Intellectual  Property  Rights  (IPR)  Directorate  General  for  brands  registration,  if  it  does  not  meet  the requirements,  it  would  be  given  back,  and  should  be  revised.  If  it  is  not  revised,  the  proposal  of registration  is  cancelled.  Then,  it  will  be  given  brand  registration  mark  which  is  processed  in  IPR Directorate General with the protection period approximately 10 years.
Keywords: Trademark, Registration procedure of trademark, Brand

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

## Pendahuluan
Merek di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016, dalam  pasal  1  ayat  1  merek    adalah  tanda yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf- huruf,  angka,-angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur  yang  memiliki  daya pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan pergadangan  barang  atau  jasa.  Menurut Farida  Hasyim  yang  dimaksud  merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. ( Farida Hasyim, 2011 : 208 ).Ruang  lingkup  Merek  meliputi  Merek Dagang  dan  Merek  Jasa.  Merek  Dagang lebih  mengarah  pada  produk  perdagangan berupa  barang,  sedangkan  Merek  Jasa lebih  terkait  dengan  produk  perdagangan berupa  jasa.  Di  samping,  Merek  Dagang dan  Merek  Jasa,  juga  dikenal  adanya Merek  Kolektif.  Merek  Kolektif  dapat berasal  dari  suatu  badan  usaha  tertentu yang  memiliki  produk  perdagangan  berupa barang  dan  jasa.  (Rudyanti  2015:296) Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang  bersifat  preventif.  Prinsip  ini  dikenal dalam  hukum  merek  Indonesia  sebagai sistem  pendaftaran  konstitutif,  yaitu  bahwa pendaftaran  memberikan  kepastian  hukum bagi  pemilik  merek  yang  sah  dan  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  apabila  terjadi peniruan  merek  miliknya  oleh  pihak  lain tanpa izin.
Hal  ini  sebagaimana  yang  termuat dalam  Pasal  1  ayat  5  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, yaitu dengan melakukan pendaftaran  hak  atas  merek.  Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat  hak  atas  merek  yang  dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 1 ayat 5 tersebut, dinyatakan  bahwa  hak  atas  merek  adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek  tersebut  atau  memberikan  izin
kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya. Kemudian Pasal 21 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek, menyatakan  bahwa  merek  tidak  dapat didaftar  atas  dasar  permohonan  yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
Kota  Singaraja  merupakan  ibu  kota Kabupaten Buleleng yang juga mendapatkan  julukan  kota  Pendidikan. Persaingan ekonomi sangatlah ketat di kota singaraja  membuat  masyarakat  mencoba peruntungan  dalam  bidang fashion dengan membuat  bisnis clothing .  Terdapat  20 clothing yang  sedang  berkembang  di  kota Singaraja  yaitu Marveoulus,  Flan,  Future Culture, Hellodear, Endek wear, Strenouse, Spies,  Fluke,  Fifty,  Shave,  Rompies, Gracious,  Crunchy,  Luzk,  Lambre,  Wipper, Barspin,  Destroyer,  MineDVSN, dan Civis. Namun  sayangkan  dari data  dilapangan ke 20 clothing yang  ada  di  kota  Singaraja belum ada yang terdaftar, dampak terhadap rendahnya pemahaman pelaku bisnis clothing yang  tidak  mendaftarkan  merek clothing mereka  adalah,  jika  nanti  terjadi klaim mereka tidak bisa melakukan perlawanan  terhadap  klaim  merek clothing tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun  2016  tentang  merek  telah  di  atur bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif. Dengan  adanya  hak  ekslusif  (hak  khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek  terdaftar  untuk  barang  atau  jasa yang  sejenis,  kecuali  jika  sebelumnya mendapatkan  ijin  dari  pemilik  merek terdaftar.  Dengan  adanya  perlindungan hukum  untuk  sebuah  merek  diharapkan tidak  terjadi  pelanggaran  merek.  Tetapi masih ada merek yang belum mendaftarkan mereknya  untuk  mendapatkan  hak  merek khususnya  di  kota  singaraja,  padahal banyak  manfaat  yang  di  dapatkan  ketika merek tersebut sudah memiliki perlindungan,  adapun  beberapa  manfaat perlindungan  merek  yaitu  :  1)  Menyatakan seseorang/badan
hukum sebagai pemegang  hak  atas  merek  yang  sah sehingga terjamin kepastian hukum terhadap Pemegang Merek, 2) Menghindari terjadinya  saling  klaim  terhadap  suatu merek,  3)  Mencegah  terjadinya  pemalsuan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
merek,  4)  Merek  dapat  menghasilkan income bagi  perusahaan  bagi  perusahaan melalui  lisensi,  penjualan,  komersialisasi, dari merek yang dilindungi, 5)  Merek dapat meningkatkan  nilai  atau  jaminan  di  mata investor  dan  institusi  keuangan,  6)  Dalam perjuala  atau merger  asset merek  dapat meninggalkan  nilai  perusahaan  secara signifikan,
7) Merek meningkatkan performance dan competitiveness /  daya saing,  8)  Dengan  pendaftaran  merek membantu  perlindungan  dan  penegakan haknya,  9)  Pendaftaran  merek  dapat memberikan  memaksimalkan  diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga  dapat  menguntungkan  dalam pemasaran  internasional,  10)  Merek  dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain  suatu  merek  untuk  dilindungi digunakan  dalam  periklanan  dan  perlu diperhitungkan  penyalahgunaan oleh  orang lain.
Jika  merek  sudah  didaftarkan  tidak akan  terjadi  klaim,  karena  merek clothing sudah  memiliki  perlindungan  hukum,  oleh karena itu merek harus di daftarkan. Merek merupakan  wajah  dari  bisnis,  di  mana dapat  membedakan  produk  atau  servis yang  anda  miliki  dengan  kompetitor.  ( Asikin Zainal, 2013 : 141 )
Untuk  itu,  tulisan  ini  mengambil  judul “  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Hak  Merek  Terhadap Clothing di kota Singaraja “ Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1) untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya  pendaftaran  merek  dan  proses pendaftaran  merek  di  kota  singaraja.  2) untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan faktor  penyebab  rendahnya  pendaftaran merek clothing di kota singaraja, mengetahui  dan  mendeskripsikan  secara lebih mendalam tentang prosedur pendaftaran merek clothing di kota singaraja. Manfaat penelitian, yaitu : a) Bagi peneliti-peneliti lain memberikan sumbangan  pemikiran  di  bidang  hukum pada  umumnya  dan  pada  khususnya mengenai  Implementasi  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2016  tentang  Hak  Merek dan Indikasi Geografis. b)  Bagi Pemerintah khususnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Buleleng penelitian ini diharapkan memberikan informasi
terhadap Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis  c)  Bagi  Masyarakat  khususnya masyarakat pemilik merek clothing penelitian ini diharapkan memberikan masukan  dan  informasi  tentang  pentingnya pendaftaran merek clothing
Rumusan Masalah
1.  Apa faktor yang penyebabkan rendahnya pendaftaran merek dagang di kota Singaraja?
2.  Bagaimana  prosedur  pendaftaran  hak merek clothing di kota Singaraja?

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  digunakan  adalah jenis  penelitian  yuridis  empiris,  penelitian terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  maupun hukum kebiasaan yang tercatat, yang pada dasarnya  merupakan  kensenjangan  antara norma  ( das  sollen )  dengan  realitas  hukum ( das sein ). Bedasarkan analisis di lapangan peneliti menemukan ketidak sesuaian pada pendaftaran hak merek terhadap Clothing di kota  Singaraja  sehingga  regulasi  tentang hak merek yang di atur dalam pasal 2 ayat (3)    dan  pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang No 20 Tahun 2016
Penelitian  ini  menggunakan  sifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian  deskriptif  adalah  menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok,menggambarkan mekani sme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau  numerikal,  menyajikan informasi  dasar  akan  suatu  hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan  seperangkat  tahapan  atau proses,  serta  untuk  menyimpan  informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Penelitian memberikan gambaran  secara  garis  besar  tentang permasalahan  dalam  kasus  rendahnya pendaftaran merek dagang sehingga terjadi klaim di kota Singaraja.
Data  yang  digunakan  ada  dua  yaitu data primer adalah dalam Hal ini berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
penelitian  akan  di  lakukan  pada  beberapa pemilik brand/clothing di  kota  Singaraja yaitu  Marveoulus,  Flan,  Future  Culture, Hellodear,  Endekwear,  Strenous,  Spies, Fluke,  Fifty,  Shave,  Rompies,  Gracious, Havana,  Luzk,  Lambre,  Wipper,  Barspin, Destroyer,  MineDVSN,  Civis.  Kabupaten Bueleng sesuai dengan permasalahan yang diambil  dalam  sikripsi  ini.  Data  sekunder yaitu  data  mencakup  dokumen-dokumen resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian yang  berwujud  laporan  dan  sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Azikin,  2014  :  30). Terdiri  dari  dari  bahan  hukum  primer  yaitu UUD  tahun  1945,  UU  No  20  tahun  2016 tentang  merek,  bahan  hukum  sekunder yaitu  jurnal  hukum,bukum  yang  berkaitan dengan  Merek,  prosidiar  yang  berkaitan dengan  Merek,  bahan  hukum  tersier  yaitu Kamus Hukum
Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan observasi adalah  penelitian  yang  mengamati  secara langsung  terhadap  kondisi  sebenarnya dalam  suatu  masyarakat  dan  mengetahui secara  langsung  kondisi  sebenarnya  di masyarakat  tentang  hak  merek,  study dokumen  teknik  awal  yang  digunakan dalam  setiap  penelitian  hukum  normatif maupun  penelitian  hukum  empiris.  Karena dalam  teknik  studi  dokumen  meskipun aspeknya berbeda namun keduanya merupakan  penelitian  ilmu  hukum.,  dan wawancara  adalah  pengumpulan  data dengan  mengajukan  pertanyaan  secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.  Tujuannya  untuk  memperoleh informasi  dan  data  pendukung  tentang permasalahan  yang  di  ditemui.  Teknik penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  teknik  sampling  non probabilitas (non probability) yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap  unsur  (anggota)  populasi  untuk menentukan pengambilan sampel, selain itu teknik  sampling  non  probabilitas  pemilihan sampel  tidak  dilakukan  secara  subjektif. Teknik  cara  sampel  ini  diterapkan  apabila data tentang populasinya sedikit. (Suratman dan  Philips  Dillah,  2015:121).  Berdasarkan pertimbangan  kebutuhan  data  penelitian,
subyek dari penelitian ini terdiri dari: Pemilik Clothing yang  ada  di  kota  Singaraja  dan Dinas Terkait.
Pengolahan  data  merupakan  tahap dimana  data  dikerjakan  dan  di  manfaatkan sehingga  berhasil  mendapatkan  kebenaran -  kebenaran  yang  dapat  digunakan  untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam sikripsi ini. Pengolahan data dilakukan dengan modelanalisis data secara  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini, metode  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif.  Deskripsi  merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang  amat  penting  dalam  menciptakan hipotesis  atau  pemahaman  orang  tentang bebagai  variabel  sosial.  Studi  ini  disifatkan sebagai  ekplorasi,  jadi  tidak  bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang di ungkapkan Burhan Bungin (2011:69).

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Kasi Pengembangan Industri di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Menurut  Ketua  Bidang  UKM  di  Dinas Koperasi  dan  UKM,  dan  Menurut  Pemilik ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penyebab  rendahnya  pendaftaran  merek dagang terhadap clothing di  kota  Singaraja yaitu  1)  Faktor  kurangnya  pengetahuan masyarakat  mengenai  pendaftaran  merek. Masyarakat  khususnya  di  kota  Singaraja masih awam terhadap keharusan pendaftaran  merek Clothing yang  mereka miliki.  Dalam  Legal  sistem  teori  yaitu budaya  hukum  yang  menjelaskan  bahwa Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat  merubah  pola  pikir  masyarakat mengenai  hukum  selama  ini.  2)  Faktor anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarakan.  Bagi  mereka  yang  terpenting bagi  mereka  adalah  produk  yang  mereka produksi tetap laku dan mendapat keuntungan. Selain itu, modal yang mereka miliki  untuk  mengembangkan  usahanya juga sangat berpengaruh dalam keinginannya  mendaftarkan  merek.  Hal  ini bertentangan  dengan  legal  system  teori yaitu budaya hukum, dalam  budaya hukum
dijelaskan bahwa susunan pemikiran sosial dan  kekuatan  sosial  dan  yang  menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari, atau  disalahgunakan.  Dalam  penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  khususnya  di  kota  Singaraja belum  sepenuhnya  terlaksana,  karena kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum masih sangat rendah dan adanya anggapan  dari  masyarakat  tentang  merek yang  mereka  miliki  tidak  perlu  didaftarkan. 3)  Faktor  kesiapan  masyarakat  untuk mendaftarkan mereknya. Dalam hal mengurus pendaftaran merek pemilik merek  tidak  hanya  mengurus  nama  dari merek  tersebut,  melainkan  bentuk  font, warna,  desainya,  logo,  detail,  dan  memiliki seni.  Seperti  dalam  pengertian  merek Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama, kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau  jasa.  Jika  dikaitkan  dengan  legal system  teori  kesiapan  masyarakat  untuk mendaftarkan  mereknya  termasuk  dalam budaya hukum/ legal culture dimana budaya hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran  masyarakat  maka  akan  tercipta budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat merubah  pola  pikir  masyarakat  khususnya masyarakat  kota  Singaraja  untuk  lebih sadar  akan  pentingnya  pendaftaran  merek. 4)  Faktor  rendahnya  peran  pemerintah. Peran pemerintah dalam memberikan pemahaman  mengenai  pendaftaran  merek masih  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  :  1)  Kesiapan  pemerintah  menangani pendaftaran  merek clothing yang  dimana pemerintahan  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian masih bingung kemana harus didaftarkan  hak  merek  tersebut.  2)  Tidak adanya  sosialisasi  mengenai  pendaftaran merek untuk para pemilik clothing khususnya  di  kota  Singaraja  masih  sangat rendah.  Sosialisasi  yang  mereka  dapatkan beberapa  tahun  lalu  adalah  sosialisasi mengenai  penyuluhan  tentang  Izin  Usaha,
dan  masalah  pendaftaran  merek  hanya sebagai  tambahan.  Sosialisasi  penyuluhan tentang  pentingnya  pendaftaran  merek hingga  saat  ini  belum  ada.  Selain  itu  tidak adanya  bantuan  dari  pemerintah  setempat mengenai pendaftaran merek. 3) Pemerintah  setempat  seharusnya  lebih memperhatikan  perlindungan  hukum  bagi para  pemilik  merek clothing agar  nantinya tidak  ada  hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi, karena  marek  telah  memiliki  pengaturah sendiri  yang  di  atur  dalam  Undang-undang No  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. 4) Terkendalanya konsultan
HKI yang menyebabkan rendahnya  pendaftaran  merek  di  kota Singaraja.  Dalam  Legal  sistem  teori  yaitu struktur  hukum  dimana  dalam  struktur hukum  dijelaskan  bahwa  .  Hukum  tidak dapat berjalan baik atau tegak apabila tidak ada aparat hukum yang kredibilita, kompeten  dan  independen.  Mungkin  saat ini  kurangnya  peran  dari  aparat  penegak hukum  terkait  dengan  pendaftaran  merek masih kurang khususnya di kota Singaraja. Kekurangan  ini  dapat  dilihat  dari  kesiapan pemerintah  untuk  menangani  pendaftaran merek,  tidak  adanya  sosialisai  tentang pentingnya  pendaftaran  merek.  5)  Faktor Penentuan kelas. Dalam Pendaftaran Merek  Dagang  maupun  Merek  Jasa terdapat penentun kelas. Dalam  penentuan kelas  ini  pemilik  merek  kadang  bingung menetukan kelas  yang  akan mereka  ambil. Karena  terdapat  beberapa  kelas  dalam pendaftaran  yang  harus  mereka  tentukan sesuai  dengan  merek  yang  mereka  hedak daftarkan.  Dengan  demikian  penetuan kelas  menghambat  pendaftaran  merek. Penentuan  kelas  sudah  diatur  dalam Peraturan pemerintah sehingga masyarakat di kota Singaraja harus mematuhi apa yang tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah tersebut. 6) Faktor mahalnya biaya pendaftaran  merek.  Para  pemilik  merek clothing menganggap biaya tersebut tergolong  mahal,  dan  juga  usaha  mereka masih tergolong usaha kecil, dan keuntungan  yang  mereka  dapatkan  dari sebuah  merek clothing tidak  terlalu  besar. Masalah biaya pendaftaran termasuk dalam legal  sistem  yaitu  stuktur  hukum  dimana biaya  pendaftaran  merek  telah  di  atur
dalam  Undang-undang.  Namun  dalam penerapannya masyarakat mempunyai pendapat  yang  jika  dikaitkan  dengan  legal sistem teori termasuk dalam budaya hukum dalam  budaya  hukum  di  tekankan  bahwa kesadaran  masyarakat  sangat  diperlukan untuk  dapat  terwujudnya  suatu  peraturan. 7)  Anggapan  Merek clothing masih  kecil. Masyarakat  pemilik  clothing  mempunyai anggapan  bahwa  merek clothing mereka masih  kecil  jadi  tidak  perlu  untuk  di daftarkan.  Legal  sistem  teori  yaitu  budaya hukum  berkaitan  dengan  anggapan  merek masik kecil, karena budaya hukum merupakan  kesadaran  masyarakat  untuk mematuhi  aturan  yang  ada,  jika  anggapan tersebut  terus  ada  makan  merek  tersebut tidak  akan  pernah  terlihat  besar  dan masyarakat  pemilik  akan  sulit  untuk  mau medaftarkan mereknya. Merek harus didaftarkan,  merek  merupakan  wajah  dari bisnis,  dimana  dapat  membedakan  produk atau  servis  yang  dimiliki  sebuah  merek dengan competitor
( Asikin
Zainal,2013:141)
Menurut Kasi Pengembangan Industri di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Menurut  Ketua  Bidang  UKM  di  Dinas Koperasi  dan  UKM  Prosedur  Pendaftaran Merek di kota Singaraja, berikut merupakan mekanisme Pendaftaran Merek yang terdapat  pada  dinas  Koperasi  dan  UKM yaitu : Persyaratan Pendaftaran MEREK. 1) Pemohon  mengisi  Formulir  Pendaftaran Merek  dibuat  2  (dua)  rangkap  (diketik)  di kertas  A4  sebagaimana  terlampir.  2) Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan Merek
dan Ditandatangani
(diketik) sebagaimana terlampir.  3)  Pemohon  menyerahkan  Foto copy  KTP  dan  NPWP  (bila  ada).  4) Pemohon  menyerahkan  Nama  dan  Label Merek ( ukuran min. 2x2 cm dan maks 9x9 cm)  sebanyak  6  (enam)  helai.  Prosedur Fasilitas  Pendaftaran  Merek.  1)  Cara  : Pendaftaran Merek Dilakukan Dengan Cara Manual.  2)  Waktu  :  a)  Waktu  yang dibutuhkan sampai terbit tanda pendaftaran merek  adalah  1  bulan.  b)  Waktu  yang dibutuhkan  sampai  terbitnya  Sertifikat  Hak Merek  adalah  minimal  11  bulan  15  hari (sesuai UU Nomor 20 Tahun tentang Merek dan  Indikasi  Geografis)  3)  Biaya  :  Biaya
pendaftaran Merek dibebankan pada Anggaran  Kemenkop  dan  UKM,  sehingga UMKM  tidak  dikenakan  biaya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 telah  di  jelaskan  tentang  pendaftaran merek,  dimana  jika  ingin  memiliki  sertifikat merek,  sebuah  merek  haruslah  melakukan pendaftaran  terlebih  dahulu.  Pemilik  merek clothing di  kota  singaraja  yang  tidak mendaftarkan mereknya maka mereka tidak akan  mendapatkan  perlindungan  hukum, hal  ini  bertentangan  dengan  peraturan Perundang  undangan  No  20  Tahun  2016 pasal  2  ayat  3  yang  berbunyi  Merek  yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau 3 (tiga)  dimensi, suara,  hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa. Dalam pasal 3 juga dikatakan hak  merek didapatkan  setelah  merek  terdaftar.  Hak atas  merek  diperoleh  melalui  pendaftaran pada  kantor  merek  dengan  memenuhi segala  persyaratan  merek  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan pendaftaran  juga  harus  mempunyai  itikad baik.
Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi  syarat  mutlak,  yaitu  berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable  of  distinguishing). Maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai  kekuatan  untuk  membedakan barang  atau  jasa  yang  diproduksi  sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (individualisering) pada  barang  atau  jasa yang  bersangkutan.  Merek  sangat  penting dalam  dunia  periklanan  dan  pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas  atau  reputasi  barang  dan  jasa dengan merek tertentu.
Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek. 1) Pemohon Mengajukan Permohonan Ke. a) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi. b) OPD DI/Provinsi yang
Membidangi  KUMKM.  c)  OPD  Kab/Kota yang Membidangi KUMKM. 2) Pemeriksaan Formalitas  dan  Substantif  oleh  Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi  dan  Sertifikasi,  Fasilitas  Biaya Pendaftaran  dari  Kememkop  dan  UKM  jadi UMKM Gratis. 3) Jika memenuhi persyaratan Permohonan diajukan ke Ditjen HKI  untuk  Mendaftarkan  Merek,  jika  tidak memenuhi persyaratan, makan harus melengkapi  persyaratannya,  dan  jika  tidak di  penuhi  permohonan  dianggap  ditarik kembali.  4)  Diberikan  tanda  Pendaftaran Hak  Merek.  5)  Diproses  Ditjen  HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan  hak  merek  selama  10  tahun Kelas  dalam  pendaftaran  merek  dagang berupa  barang  ada  beberapa  kategori  dan dalam  pendaftaran  merek  terdapat  2  (dua) kelas yaitu : Kelas 18. Kulit  dan  kulit  imitasi,  dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan  tidak  termasuk  dalam  kelas-kelas  lain; kulit-kulit  halus  binatang,  kulit  mentah; koper-koper  dan  tas-tas  untuk  tamasya; payung  hujan,  payung  matahari  dan tongkat-tongkat;  cambuk-cambuk,  pelana dan peralatan kuda dari kulit.
Kelas 25. Pakaian,  alas  kaki,  tutup kepala.
Merek sangat berguna untuk membedakan  produk  yang  sejenis  dengan yang  lainnya.  pemilik  merek  yang  belum terdaftar  atau  tanpa  izin  dapat  merugikan merek  itu  sendiri,  akan  menimbulkan penipuan atau adanya barang yang meniru dari  merek  tersebut.  Terkadang  konsumen tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang  yang  yang  bermutu  tinggi  atau  asli dengan  barang  yang  memiliki  kualitas rendah  atau  tiruan.  Suatu  merek  barang untuk  dapat  dipatenkan  harus  melalui tahapan-tahapan dan syarat/tata cara pendaftaran  yang  sudah  ditetapkan  di Indonesia  serta  harus  menyiapkan  dana atau  biaya  administrasi  merek.  Dalam  hal ini pendaftaran suatu merek barang  sangat berperan  penting  guna  melancarkan  suatu produk  barang  yang  akan  di  keluarkan untuk  dapat  di  patenkan  dalam  persaingan perdagangan,  sehingga  jika  adanya  suatu barang  yang  ditiru  oleh  merek  lain  yang sejenis maka pemilik merek yang dirugikan
dapat mengajukan bantahan. Dalam pendaftaran merek dengan “sistem konstitutif”,  Pendaftaran  Merek  merupakan keharusan  agar  dapat  memperoleh  hak atas  merek.  Tanpa  pendaftaran,  negara tidak  akan  memberikan  hak  atas  merek kepada  pemilik  merek.  (  Permata  Rika  : 2016 )
Hal  ini  berarti  tanpa  mendaftarkan merek,  seseorang  tidak  akan  diberikan perlindungan  hukum  oleh  negara  apabila mereknya  ditiru  oleh  orang  lain.  Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama  yang  beritikad  baik.  Seperti  yang telah tercantum dalam pasal 21 ayat 3 yang berbunyi  permohonan  ditolak  jika  diajukan oleh  pemohon  yang  tidak  beritikad  baik. Menurut  Kamus  Besar  Bahas  Indonesia Clothes / Clothing adalah istilah yang digunakan  untuk  sebuah  pakaian/baju. Awalnya barang yg diproduksi berupa kaos, tapi  seiring  perkembangan  kebutuhan  dan permintaan  konsumen,  produknya  pun meluas  hingga  ke  celana,  dompet,  tas  dan aksesoris lainnya
Merek Clothing yang sedang berkembang  di  kota  singaraja  merupakan merek  dagang  yang  memiliki  perlindungan jika  didaftarkan,  merek Clothing adalah suatu  label  yang  diberikan  pemilik  merek terhadap  merek  mereka  sendiri.  Setelah mendaftarakan  mereknya  seorang  pemilik clothing akan  mendapatkan  hak,  hak  itu disebut  hak  atas  merek  yang  merupakan hak  khusus  yang  diberikan  pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek  tersebut  atau  memberikan  kepada izin kepada orang lain untuk menggunakannya  ini  di  atur  dalam  pasal  1 ayat  5.  Untuk  mendapatkan  perlindungan merek  haruslah  di  daftarkan,  tidak  semua merek  dapat  didaftarkan,  berikut  merek yang dapat didaftarkan :
Hanya  tanda-tanda  yang  memenuhi syarat  dibawah  ini  yang  dapat  didaftar sebagai  merek,  yaitu:  a)  Mempunyai  daya pembeda (distinctive distinguish), b) Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa  yang  dapat  berupa  gambar    (lukisan), nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan  warna  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur tersebut;

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Tanda  tersebut  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-  undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum  dan  tidak  menjadi  milik  umum;  atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya,  c)  Tanda tersebut  juga  tidak  mempunyai  persamaan dengan  merek  lain  yang  terdaftar  lebih dahulu,  merek  terkenal,  atau  indikasi geografis  yang  sudah  dikenal,  b)  Tidak merupakan,  menyerupai  atau  tiruan  tanda lainnya  yang  dimiliki  oleh  suatu  Lembaga atau negara tertentu.
Dalam  pasal  4  undang- undang  No  20  Tahun  2016  di  atur  syarat dan  tata  cara  permohonan  pendaftaran merek  yaitu  1)  Permohonan  pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia,
2) Dalam
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:  1)  tanggal,  bulan,  dan tahun  Permohonan,  2)  nama  lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, 3) nama  lengkap  dan  alamat  Kuasa  jika Permohonan  diajukan  melalui  Kuasa,  4) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna,  5)  nama  negara  dan  tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal  Permohonan  diajukan  dengan  Hak Prioritas;  dan  6)  kelas  barang  dan/atau kelas  jasa  serta  uraian  jenis  barang dan/atau jenis jasa. 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 4) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilampiri  dengan  label  Merek  dan bukti pembayaran biaya, 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per  kelas  barang  dan/atau  jasa,  6)  Dalam hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  berupa  bentuk  3  (tiga)  dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik  dari  Merek  tersebut,  7)  Dalam hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  berupa  suara,  label  Merek  yang dilampirkan  berupa  notasi  dan  rekaman suara, 8) Permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan
Merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya, 9)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  biaya Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Adapum  ketentuan  merek  yang  tidak dapat  didaftarkan,  menurut  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  suatu  merek  tidak  dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, b) sama dengan, berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut barang  dan/atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya,  c)  memuat  unsur  yang dapat  menyesatkan  masyarakat  tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan  nama  varietas  tanaman  yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis,  d)  memuat  keterangan  yang  tidak sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat  dari  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi, e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau,  f)  merupakan  nama  umum dan/atau lambang milik umum ( Lindsey tim 2013 : 135 )
Ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek, yaitu  mengatur  mengenai  merek  yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut : a) merupakan  atau  menyerupai  nama  atau singkatan  nama  orang  terkenal,  foto,  atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  yang berhak, b) merupakan tiruan atau menyerupai  nama  atau  singkatan  nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu  negara,  atau  lembaga  nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;  atau    merupakan  tiruan  atau menyerupai  tanda  atau  cap  atau  stempel resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Mengenai  persyaratan  dan  tata  cara permohonan  pendaftaran  merek  diatur dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek.  Permohonan  pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon  atau  kuasanya.  Pemohon  terdiri atas  satu  orang  atau  beberapa  orang secara  bersama,  atau  badan  hukum. Permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon yang  bertempat  tinggal  atau  berkedudukan tetap  di  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia  wajib  diajukan  melalui  kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat  tinggal  kuasa  sebagai  domisili hukumnya Indonesia.
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  menentukan permohonan  pendaftaran  merek  dengan menggunakan  Hak  Prioritas  harus  diajukan dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan sejak  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran  merek  yang  pertama  kali diterima  di  negara  lain.  yang  merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization. Ketentuan  ini  dimaksudkan untuk  menampung  kepentingan  negara yang  hanya  menjadi  salah  satu  anggota dari  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan  WTO  atau World  Trade Organization . Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran  merek,  permohonan  dengan menggunakan  hak  prioritas  ini,  wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan  hak  prioritas  tersebut,  yang diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia yang  dilakukan  oleh  penerjemah  yang disumpah.  Bukti  hak  prioritas  berupa  surat permohonan  pendaftaran  beserta  tanda penerimaan  permohonan  tersebut  yang
juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan  berupa  salinan  atau  fotokopi surat  atau  penerimaan,  pengesahan  atas salinan  atau  fotokopi  surat  atau  tanda penerimaan tersebut diberikan oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  apabila  permohonan  diajukan untuk  pertama  kali.  Setiap  pihak  dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh  petikan  resmi  Sertifikat  Merek yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek dengan  membayar  biaya.  Sertifikat  ini berfungsi untuk jika terjadi klaim merek oleh orang  lain  maka  pemilik  merek  dapat menunjukkan bukti sertifikat bahwa mereknya  telah  terdaftar,  Hingga  saat  ini prosedur  pendaftaran  merek  di  kota Singaraja  belum  terimplementasi  ini  di karenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melindungi merek mereka  dengan  cara  mendaftarkan    merek clothing yang mereka miliki.

## Simpulan dan Saran
Faktor penyebab rendahnya pendaftaran  merek  di  kota  Singaraja. Faktor-faktor  tersebut  terjadi  dikarenakan kurangnya  kordinasi  antaran  pemerintah daerah  dengan  masyarakat  mengenai pentingnya  pendaftaran  merek  clothing khususnya  di  kota  Singaraja.  Di  Indonesia perlindungan  merek  telah  diatur  dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tantang merek  dan  Indikasi  Geografis.  Namun aturan  tersebut  belum  terlaksana  dengan baik  karena  lemahnya  kordinasi  antara pemerintah dan masyarakat di kota Singaraja.
Prosedur  Pendaftaran  Merek  di  kota Singaraja  telah  di  atur  dalam  Undang- undang  No  20  tahun  2016  dalam  pasal  4 Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek yang diterapkan  di  Dinas  Koperasi  dan  UKM yaitu,  Pemohon  Mengajukan  Permohonan Ke Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq.  Asdep  Standarisasi dan  Sertifikasi  atau OPD DI/Provinsi yang Membidangi KUMKM atau  OPD  Kab/Kota  yang  Membidangi KUMKM  selanjutnya  akan  di  lakukan pemeriksaan  Formalitas  dan  Substantif dilakukan oleh Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran  cq.  Asdep  Standarisasi  dan Sertifikasi,  Fasilitas  Biaya  Pendaftaran  dari Kememkop  dan  UKM  jadi  UMKM  Gratis, jika  memenuhi  persyaratan  Permohonan diajukan  ke  Ditjen  HKI  untuk  Mendaftarkan Merek,  jika  tidak  memenuhi  persyaratan, makan  harus  melengkapi  persyaratannya, dan  jika  tidak  di  penuhi  permohonan dianggap  ditarik  kembali  setelah  itu  akan diberikan  tanda  Pendaftaran  Hak  Merek Diproses  Ditjen  HKI  Kemenkum  dan  Ham, jangka  waktu  hak  merek  10  tahun.  Namun sangat  disayangkan  dari  20 clothing belum ada  satupun  yang  medaftarkan  mereknya khususnya di kota Singaraja.

## Daftar Pustaka
Amirudin  dan  Zainal.  2014. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .Jakarta:  PT Raja Grafika Persada Asikin,  Zainal  2013.  Hukum  Dagang. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif . Jakarta: Kencana Predana Media Group Dorotoe,  Rudyanti.  2015. Aspek-aspek Hukum Bisnis , Surabaya, laksbag Lindsey Tim, dkk 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Bandung : P.T Alumni Sembiring, Sentosa. 2015. Hukum Dagang . Bandung: PT Citra Aditya Bakti Sutedi,  Adrian  2013. Hak  Atas  Kekayaan Internal . Jakarta : Sinar Grafika